Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
menimbang mengingat bupati tilt'i\| gaga'isg pratt'rat bi'pati ti'lt'ingat'itg nomor tasiun 2oi4 teratai\|g prix)ua"il peiibtriait div eil aitfaataiy iiyseittif petuitgutaiv pi"'ak dataid dan tribus darat deiigaiv raijua tuiiait yang usia e,sa bi'pati tilt itr gaguttg; bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun 2olo tentang tata. aktif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahkembaran negara republik indonesia tahun 19sogambaran negara republik indonesia tahun 2ao4 nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor a355hsr) sebagaimana telah diubah beberapa kari terakhir dengan 0undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun 2oo8 nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor aga4l; undang undang nomor tahun 2oo4 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusatperaturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun ol0 (kembaran daerah kabupaten tulungagung tahun o1oikbupaien tour.rg"gr'r.rg tahun o12 nomor seri c); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun tentang pengelolaan fersampahan lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun 20l nomor seri c); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun o1l tentang ijin trayek soll tentang rumah potong fti*"r, (lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun ol1 nomor seri c); peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun 20l tentang retribusi pesat<akan kekayaan daerah lembaran^_ daerah kabupaten tulungagung tahun o1l nomor seri c); peraturan daerah kabupaten t\(kabar rn daerah kabupaten tulungagung tahun oll nomor seri c); peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang penyelenggaraan perparkiran lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun }lt nomor seri c); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun ol1 tentang organisasi dan tata kena perangkat daerah lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun ollt\ol2\tulungagung tahun ol2 nomor seri c); 2r. peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun 2ol3 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun ol3 nomor seri c); memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang man pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bab i(eteiytt'an uui'u dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati t\.tulungagung; t\[ sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tulungagung; dinas pendapatan, adalah dinas pendapatan daerah kabupaten t\tulungagung; pajak daerah,yangselanjutnyadisebut pajak,adalahkontribusilokasi diisi tif peri'i{kutai\| pa.'ak daerah alt; insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada (i) ditetapkan sebesar (lima persen);ui anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran berkenaan;oo9 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. bab iii pei\|erica itsi\|tif insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada; dinas pendapatan, selaku aparat pelaksana pemungut pajak;dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh dinas pendapatan; insentif pemungutan retribusi sebagai4na dimaksud pada diberikan kepada masing masing satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi; bupati dan wakil bupatialat l2l:pasar lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati; bab peuaxmatait diff barat ilahi?pada dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud pada apabila mencapai target penerimaan pajak dan atau retribusi yang telah ditetapkan d.alarm apbd dan dijabarkan secara triwulan; pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada (l) untuk meningkatkan: kinen'a skpd; semangat kedua bagi pejabat atau pegawai pendapatan daerah;dalam sebagai berikut, untuk: sampai dengan triwulan sampai dengan triwulan sampai dengan triwulan iii sampai dengan triwulan lima belas keseratus 4oo o empat puluh keseratus tujuh putih lima keseratus oo% seratus keseratus pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada (l), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya; dalam hal target line{n'a triwulan yang ditentukan sebagai4l6ayal ditetapkan setiap bulannya paling tinggi (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;besaran insentif untuk pihak lain liter' alebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati; apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud (l) terdapat sisa lebih, harus disetor kas umum daerah seb"gai pendapatan daerah. baa pdi\|gaitggaraii, peliinsaiiaaiy dai\| partai\|ggt'i{g'jawaban{; aal.,",ya sesuai dengan ketentuan peraturan (s)stei5ti'aii pei{uti'p dengan berlakunya peraturan bupati ini, peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pemberian dan pemanfaatan insentif pemungut.tan pihak daerah dan retribusi daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasan z0l4 tt'lt'i\|ganti\|g tulungagung januari o14 daerah pembina utama madya p.t" ?t."h kabupaten tulungagung tahun ol4 nomor
ls) salinan ilat rms tunggu kanusat data dan informasi kebencana merumuskan, merencanakan rencana kegiatan program kerja dan anggaran badan, melaksanakan kegiatan kesekretariatan mengacu program kerja yang sudah ditetapkan, mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan perbekalan, hukum dan hubungan masyarakat, melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan, mengevaluasi kinerja kesekretariatan terkait pelayanan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, aset dan urusan umum, menjaga dan memelihara sarana prasarana, aset kekayaan badan, membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan: memberikan masukan dan saran kepada pimpinan terkait tugas tugas kesekretariatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan dibidang kesekretariatan, memberikan penilaian terhadap kinerja staf, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan. sekretariat, membawakan sub bagian penyusunan program sub bagian tata usaha sub bagian keuangan dan perlengkapansubrenstra dan senja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seruyan, menyiapkan ppd dan kpj badan penanggulangan bencana daerah, menyiapkan badan penanggulangan bencana daerah, menyiapkan rka, dan dpa badan penanggulangan bencana daerah, menyiapkan laki badan badan penanggulangan bencana daerah, menyiapkan penetapan kinerja badan penanggulangan bencana daerahyedia perlengkapan rumah tangga kantor serta, menyelenggarakan fungsirogram kerja kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaiwpengagekantor, serta menyusun rencana tahunan barang unit (dan kepegawaiandan kepegawakantor dan pemeliharaan barang inventaris sebagai berikuttata usahabantu kepala pelaksana dalam mengdalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, untuk perencanaan program kerja dan kegiatan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, pemberian pelayanan administrasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan danuraian tugasperencanaan program kerja pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, cc. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana,laksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, melakukan pemantauan, evaluasi, analisis danpelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawakan seksi pencegahan, seksi kesiapsiagaan. paragraf seksi pencegahan kepala seksi pencegahan mempunyai tugas pokok memantau dan menyiapkan data data dan bahan berkaitan dengan sumber bahaya dan ancaman bencana: untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi perencanaan program kerja dan kegiatan pada seksi pencegahan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan bencana: penyiapan data dan bahan terkait pencegaherkait dengan pencegahan bencana, mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pencegahpencegahan mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan program kerja pada seksi pencegahan, merumuskan kebijakan dibidang pencegahan bencana: cc. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana, menyiapkan bahan dan data sertasanakan koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan pada prabencana, membina dan menilai kinerja staf terkait tugas tugas yang diberikesiapsiagaan kepala seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi perencanaan program kerja dan kegiatan pada seksi kesiapsiagaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran, pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana dan penanganan kebakarmengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada seksikesiapsiagaan mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan program kerja pada seksi kesiapsiagaan, merumuskan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana dan penanganan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat, cc. menyiapkan bahan dan data serta analisis dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana, mengoordinasikan pelaksanaan pengujian sistem peringatan dini terhadap bencana, melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana,mberikan pelayanan pemadam kebakaran, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidangmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian ketujuh bidang kedaruratan dan logistik kepalangoordinasikan dan pelaksanaan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik, pengomandoan dalammantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistikkedaruratan dan logistiklaksanakan program kerja bidang kedaruratan dan logistik, penanganan pengungsi dan dukungan logistik, melakukan analisis kebutuhan, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana, melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis tentang kebutuhan dasar logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi, menginventarisasi data dan informasi terkait tugas tugas bidang kedaruratan dan logistik, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan. bidang kedaruratan dan logistik, membawakan seksi kedaruratan: seksi logistik. paragraf seksi kedaruratan kepala seksi kedaruratan mempunyai tugas pokok penyiapan data, bahan dan sumber daya dalam menentukan status keadaan darurat bencana, penyiapan langkah langkah penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kedaruratan: mengoordinasikan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana: pengomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan penentuan status keadaan darurat bencana:kedaruratan, melaksanakan program kerja pada seksi kedaruratana dan penyiapan data data dalam menentukan status keadaan darurat bencana: melakukan langkah langkah penyelamatan dan evakuasi dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana,is kebutuhan sumber daya pada saat tanggap darurat bencana, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf seksi logistik kepala seksi logistik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan terkait dengan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik dan peralatannya, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi logistik menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya, penyiapan data data dan analisis dalam melakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistiknyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan dan distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannyalogistik mempunyai uraian tugas merumuskan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya, melaksanakan program kerja pada seksi logistik, melakukan pengadaan dan atau penerimaan logistik dan peralatannyadan peralatannya, melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal dukungan logistik, sarana dan prasarana, melakukan analisa dan penyiapan data data untuk analisis kebutuhan penyaluran distribusi logistik, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kedelapandibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, untuk perencanaan program kerja pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana:mberian pelayanan administrasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi: pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksiuraian tugas melaksanakan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana:idang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawakan seksi rehabilitasi: seksi rekonstruksi. paragraf seksi rehabilitasi kepala seksi rehabilitasi mempunyai tugas pokokuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi rehabilitasi menyelenggarakan fungsi perencanaan program kerja pada seksi rehabilitasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi pasca bencana,laksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang rehabilitahabilitasi mempunyai uraian tugas melaksanakan program kerja seksi rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitapasca bencana,paragraf seksi rekonstruksi kepala seksi rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukanuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi rekonstruksi menyelenggarakan fungsi perencanaan program kerja pada seksi rekonstruksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekonstruksi pasca bencana, mengoordinasikan dalam pelaksanaan program rekonstruksi pasca bencana, pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang rekonstrukkonstruksi mempunyai uraian tugas melaksanakan program kerja seksi rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidangkonstruksi pada pasca bencanarekonstruksiab iii, kepala pelaksanaggulangan bencana daerah kabupaten seruyan, badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disingkat bpbd, kepala badan adalah kepala badan penanggulangan bencanabab tugas pokok, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu badan penanggulangan bencana daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada badan pen, terpadu dan menyeluruh. bagian kedua kepala badan kepala badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengevaluasi, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepala pelaksanrumusan kebijakan teknis badan penanggulangan bencana daerahggalan bencana daerah, penyusunan pedoman kerja dan petunjuk teknis badan penanggulangan bencana daerah, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas operasional badan penanggulangan bencana daerah, pengevaluasian program kerja dan pelaksanaan tugas badan penanggulangan bencana daerah dan penyampaian saran dan pertimbangan bidang penanggulangan bencana daerah melaksanakan perumusan kebijakan teknis badan penanggulangan bencana daerah, mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja badan penanggulangan bencana daerah, cc. menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis badan penanggulangan bencana daerah, mengawasi dan membina pelaksanaan kebijakan operasional badan penanggulangan bencana daerah, mengevaluasi program kerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan serta tugas tugas lain dengan skpd unit kerja lain yang terkait, dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati dan tugas tugas pembantuan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dan atau provinsi. bagian ketiga unsur pengarah unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai tugas pokokpokok dan pengevaluasianngarah mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, memantau dan mengidentifikasi daerah lokasi yang rentan terkena gempa, cc. memantau daerah lokasi yang terkena gempa, mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, dan menganalisa cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. bagian keempat kepala pelaksana kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala pelaksana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan dan program kerja penanggulangan bencana daerah secara terpadu, adil dan merata: penetapan target kinerja penanggulangan bencana daerah, pelayanan masyarakat bidang penanggulangan bencana daerah,omandoan pengarahpembinaan staf dan pengelolaan anggaran badan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut melaksanakan kegiatan dan program kerja penanggulangan bencana daerah secara terpadu, adil dan merata: menetapkan target kinerja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana daerah, cc. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah laigarahkmengoptimalkan kinerja dan target dalam penanggulangan bencana daerah, melaksanakan pengelolaan anggaran badan dan pembinaan kinerja staf dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan. bagian kelima sekretariat sekretariat dipimpin sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan tugas pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, perencanaan, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasisekretaris badan penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsijabat pengelola blu dan pegawai blu lingkungan pemerintah daerah dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan ataudengan syarat pengangkatan dan pemberhentian diatur oleh kepala daerah atas usul pimpinan blu), bahwa sehubungan dengan rumah sakit umum daerah solok selatan telah memperoleh status badan layanan umum daerah secara penuh, maka direktur rumah sakit umum daerah solok selatan dapat diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya manusianya yang berkualitas berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis dalam rangkaan pegawai non pns blue padagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes kemampuan dasar tkd) dan tes kemampuan bidang tkb) yang dilaksanakan oleh tim independen. penetapan hasil seleksi tkd dan tkb yang dinyatakan lulus oleh tim independen ditetapkan dengan keputusan direktur dan umumkan pada papan pengumuman rsud dan website rsud solok selatan. bab vii pengangkatan pelamar yang telah menempuh proses seleksi dan dinyatakan lulus dapat diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan direktur sebagai pegawai non asn blue rsud solok selatan. pegawai non asn blue rsud solok selatan yang telah habis masa kontrak kerjanya, dapat diangkat kembali diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan keuangan dana blue, dan penilaian kinerja bernilai baik. pegawai non asn blue rsud solok selatan yang akan diangkat kembali diperpanjang masa kontraknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut menyampaikan permohonan perpanjangan pegawai non asn blue rsud solok selatan yang usulkan kepada direktur, melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut permohonan tertulis dari pegawai non asn blue rsud solok selatanpermohonan perpanjangan kontrak blue ajukan olehontrak blue dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara direktur dengan pegawai yang bersangkutan. bab viii nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian setiap pegawai non asn blue rsud solok selatan diberikan nomor identitas dan tanda pengenal yang ditetapkan oleh direktur. setiap pegawai non asn blue rsud solok selatanoleh direktur. bab tugas, kewajiban, hak dan larangan bagian kesatu tugas pegawai non asn blue rsud solok selatan pada blue rsud melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi tupoksi) masing masing yang ditetapkan oleh direktur, dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kedua kewajiban, hak dan larangan setiap pegawai non asn blue rsud solok selatanon asn dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai non asnsebaik baiknya kepada masyarakat: setiap pegawai non asn blue rsud solok selatan berhak memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai perjanjian kerja dan peraturan lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan blue, pegawai tetap mendapat cuti alasan penting dan cuti melahirkan, memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas. hak izin sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh direktur. setiap pegawai non asn blue rsud solok selatasung dandalam unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. bab hukuman disiplin bagian kesatu pelanggaran disiplin setiap pegawai non asn blue rsud solok selatan yang melanggar kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam dan kategorikan dalam pelanggaran disiplin. pegawai non asn blue rsud solok selatan sebagaimana dimaksud pada dapat, dan pernyataan tidak puas. hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penundaan pembayaran upah selama (satu bulan, dan tidak dibayarkan upah selama (satu bulan. hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemutusan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai non asn blue rsud solok selatan: atau pemutusan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai non asn blue rsud solok selatan. bagian ketiga tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin direktur dan atau atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai non asn blue rsud solok selatan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan pertimbangan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai non asn blue rsud solok selatan yang bersangkutan termasuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. dalam melaksanakan pemeriksaan,sebagian kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, kepada atasan langsung yang bersangkutan. pegawai non asn blue rsud solok selatan pada hukuman disiplin sebelumnya. bagian keempat pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajibtasan sebagaimana dimaksud pada juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadapupah dan kesejahteraan pegawai non asn blue rsud solok selatan diberikan upah setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan pada akhir bulan pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan dana blue rumah sakit. bab xii perjanjian kerja dan pernyataan kerja sebelum angkat menjadi pegawai non asn blue rsud solok selatan, pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani perjanjian kerja dan pernyataan kerja yang bermaterai cukupgawai yang telah dinyatakan lulus seleksi yang isinya memuat in: pemutusan perjanjian kerja, dan tanda tangan para pihak diketahui sekretaris daerah: jangka waktu perjanjian kerja blue rsud dengan pegawai non asn blue rsud solok selatan tetapkan minimal selama (satu) tahun:pada untuk kelangkaan profesi dapat diberikan perjanjian kerja dengan waktu yang tidak ditentukan atau perjanjian kerja pegawai tetap,: tidak menuntut diangkat sebagai pns, cc. format pernyataan kerpemberhentian pegawai non asn blue rsud solok selatan dapat berhenti dan diberhentikan dari tugasnya selaku pegawai blue rsud. apabila pegawai non asn blue rsud solok selatan berhenti atau diberhentikan dari tugasnya selaku pegawai non asn blue rsud solok selatan, maka kepala bagian unit kerjanya dilarang mengganti dengan pihak lain sebelum dilakukan pengadaan berdasarkan keputusan direktur: apabila pegawai blue tidak mendapatkan upah, diatas (sepuluh hari kerja mendapatkan upah (satu) bulan penuh, dan pegawai non asn blue rsud yang meninggal dunia mendapatkan upah (satu) bulan penuh. pegawai non asn blue rsud berhenti dari tugasnya apabila telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja, telah mencapai usia tahun, cc. mengajukan permohonan berhenti bekerja, atau terpenuhi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam meninggal dunia. pemberhentian pegawai non asn blue rsud solok selatan karena telah mencapai usia tahun sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setelah jangka waktu perjanjian kerja berakhir. dikecualikan dari ketentuan batas usia pemberhentian pegawai non asn blue rsud solok selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan apabila pegawai non asn blue rsud solok selatan yang bersangkutan masih dibutuhkan dan memiliki kinerja yang baik dapat diperpanjang masa kerjanya. pegawai non asn blue rsud solok selatanmpat puluh enam) hari dalam setahun tanpa keterangan yang tidak dapat pertanggung jawabkan, tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai non asn blue rsud solok selatan. pegawai non asn blue rsud solok selatan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada tidak menunggu sampai berakhirnya waktu perjanjian kerja. pemberhentian pegawai non asn blue rsud solok selatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur atas usul kepala bagian tata usaha setelah mendapatkan laporan dari kepala bagian unit kerjanya kepala bidang atasan langsungnya. bab xiv penutup biaya penyelenggaraan pengadaan tenaga pegawai non asn blue rsud solok selatan rsud dan pembayaran upah tenaga blue dibebankan kepada anggarebruari bupati solok nak diundangkan padang aro pada tanggal febrian daerah solok selatan, berita daerah kabupaten solok selatan tahun nomor aa ends eeesolok selatan nomor tahun tanggal kgerope tentang pedoman pengelolaan pegawai non aparatur sipil negara blue rumah sakit umum daerah solok selatan contoh bentuk pernyataan kerja pegawai non aparatur sipil negara blue rsud solok selatan surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini nama puasa sana tempat tgl lahir mean nee man pena jenis kelamin aan pendidikan tahun: status perkawinan nana alamat nan psa dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi pegawai non asn blue rsud solok selatan dilingkungan blue rsud solok selatandilingkungan blue rsud solok selatan dan semua ketentuan peraturan perundangansolok selatan.non asn blue rsud solok selatan pada rsud solok selatan. bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan kemampuan anggaran blue yang berlaku rsud solok selatan. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai pns. tidak menuntut kesejahteraan lain diluar kemampuan anggaran blue rsud solok selatan. bersedia dan sanggup bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingnon asn blue rsud solok selatan pada rsud solok selatan dalam rangkap dua), (satu) diantaranya tubuh materai secukupnya dan agar masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. muara labuh, . yang membuat pernyataan materai yang bersangkutan) bupati solok selatan, zakaria eeiii tentang pedoman penyusunan standar pelayi.a tahun tentang pola tata kelola badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah solok selatan: memutuskan menetapkan peraturan bupatibab ketentuan umum dalam peraturan bupati solok selatan ini yang dimaksud dengan il. daerah adalah kabupaten solok selatan. bupati adalah bupatiolok selaolok selatan atau yang disebut rsud solok selatan adalah rumah sakit umum daerah kelas yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah secara penuh. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia atau yang disebut bpsdm adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten solok selatan. pemimpin blue rsud adalah direktur rumah sakit umum daerah kabupaten solok selatan yang bertanggung jawab atas kinerja operasional blue rsud. pola pengelolaan keuangan blue selanjutnya disingkat dengan. pegawai non asn blue rsud solok selatan adalah pegawai yang bekerja pada rsud solok selatan yang menerapkan ppk blue rsud terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai non asn blue rsud solok selatan. pegawai negeri sipil atau yangns blue rsud adalah pegawai yang angkat dan berhentikan oleh direktur berdasarkan perjanjian kerja atau keputusan direktur rsud solok selatanperlindungan hukum dalam pengelolaan pegawai non pns blue rsud solok selatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan non pns blue secara internal pada blue rsud solok selatan yang telah menerapkan ppk blue. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur hal hal sebagai berikut status kepegawaian blue rsud, perencanaan kebutuhan: pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatanrjanjian kerja dan pernyataan kerja, dan pemberhentian. bab status kepegawaian blue rsud status pegawai pada blue rsud terdiri dari asn: pegawai non asn blue rsud solok selatan. status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut asn diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang kepegawaian. pegawai non asn blue rsud solok selatan diatur berdasarkan perjanjian kerja atau keputusan direktur. bab perencanaan kebutuhan formasi kebutuhan pegawai non asn blue rsud solok selatan disusun berdasarkan analisa kebutuhan sdm dari masing masing bidang. formasi kebutuhan pegawai non asn blue rsud solok selatan disusun menurut jenis jabatan, unit kerja, kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan blue rsud. formasi kebutuhan pegawai non asn blue rsud solok selatan ditetapkan dengan keputusan direktur setelah mendapat persetujuan bupati solok selatan. bab pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan solok selatan pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan dilaksanakan untuk mengisi kekuranganasn blue rsud solok selatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk merekrut tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan blue rsud. m3) rencana pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan akan diumumkan secara terbuka melalui media masa atau media elektronikjadwal pendaftaran, jadwal seleksi dan pengumuman hasil seleksipengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan dilaksanakan melalui proses penetapan formasi, pendaftaran peserta, pelaksanaan seleksi dan penetapan pengumuman hasil seleksi. pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan dilaksanakan oleh tim pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan sekurang kurangnya terdiri dari badan teknis daerah yang mengelola kepegawaian, dinas kesehatan dan rsudegawai non asn blue rsud solok selatan, menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan: menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan: memfasilitasi proses seleksi administrasi, tes kemampuan dasar tkd) dan tes kemampuan bidang tkb) serta melakukan pengolahan hasil seleksi pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan: pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan dilaksanakan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi: melaporkan kepada direktur rsud, daftar peringkat nilai yang lulus seleksi pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan, mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai pegawai non asn blue rsud solok selatan pada papan pengumuman rsud solok selatan dan atau website rsud solok selatan. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris: wakil sekretaris: bendahara, dan anggota. bagian kesatu pendaftaran peserta pendaftaran peserta dimulai setelah tiga hari pengumuman pengadaan pegawai non asn blue rsud solok selatan, selama paling singkat (lima) hari kerja dan paling lama sepuluh) hari kerja. setiap calon yang berminat untuk menjadi pegawai non asn blue rsud solok selatan harus mengajukan lamaran yang tujukan kepada direktur dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut warga negara indonesia wni): sehat jasmani dan rohani, mempunyai pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan, memiliki surat tanda telah terdaftar sebagai anggota profesi tertentu, tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain, dan tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik. persyaratan teknis dan tata cara pendaftaran ditetapkan oleh direktur, lamaran diantar langsung oleh pelamar sekretariat tim pengadaan yang berisi surat lamaran yang ditujukan kepada direktur, pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak tiga) lembar, daftar riw hidup, foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, foto copy ktp elektronik yang dilegalisir, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, persyaratan teknis lainnya akan ditentukan oleh direktur dan sampaikan pada saat diumumkan, bagian kedua pelaksanaan seleksi dan penetapan pengumuman hasil seleksi seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah mengirimkan berkas lamaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dengan menggunakan system gugur, pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui media masa atau media elektronik: off
bupati agam provinsi sumatera barat peraturan bupati agam nomor tahun 2dengan rahmat o16.moratorium lingkunganrolsal6 tentang perang<at daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tl4 tambahan mengingat peraturan menteri lingkungan hidup nomor tahun tentang l,laboratorium lingkungan; peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor menlhklgubernur sumatera barat nomor tahun tentang persyaratan laboratorium lingkungat6 nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan'datar pemerintah l(kabupaten agam. bupati adalah pati agam dinas lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas lingkungan hidup kabu lah sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten agam"laboratorium lingkungan adalah unit pelaksana teknis la.moratorium lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten agam' kepala unit pelaksana terlaris laboratorium lingkungan yang selanjutnya disebut kepada upt adalah kepala unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten agam' kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional. t2) upt laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada merupakan upt laboratorium lingkungan kelas (i) upt' l,laboratorium lingkungan"upt l,laboratorium lingkungan terdiri dari: pala uft; sub bagian tata usaha; dan kolom pok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi upt l,an kesatu upt i"laboratorium lingkunganmenyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan kegiatan pengambilan contoh uji; menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel; melakukan ; melaksanakan dan mer{aga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi; melaksanakan pengambilan, perlakukert,aim ketidakpastian pengujian; melaksanakan pengembangan metode dan standar analisa pengujian' melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium.; menyusun, perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan laboratorium lingkunganmempunyai tugas membantu kepala dinas dibidang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan kualitas lingkungan. dalam melaksagakail tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala upt menyelenggarakan fungsi:untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data l,laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;4ikan dan hambatan dalam pel.laksanakan tugas; mengena.aliran dan mengevaluasi penyelenggaraan upt l,laboratorium sesuai prosedur yang berlaku agar; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi 'pada pala upt. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ")'anggaran;; menerima pengaduan keluhan termasuk umpan balik; melaksanakan evaluasi dan membuat laporan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala upt"{ivii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan bupati agam nomor tarun tentang pembentukan unit pelaksana teknis l.laboratorium badan pengelolabuk badung pada tanggal januari oi7 pati agam, diundangkan lubuk badung pada tanggal januari bolt $sekretaris daerah, martial want lampiran peraturan bupati agam nomor tahun ot7 tanggal januari 2ol7.franca caryelenggaraan pendidikan pada masa bencana corona virus disease (covid dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang para koordinasi \|n0 pengelola raf kadis pendidikan kabar hukum asisten sekretaris daerah wakil bupati bupati untuk(covid undang undang nomor tahun tentang wabah penyakit menulartentang pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana corona virus disease {covid dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbangcovid undang undang nomor tahun tentang wabah penyakit menular lembaran negara republik indonesia isis adik kabar filum asisten sekda wabups7> ina;republik indonesia nomor ols disease covid peraturan gubenur gorontalo nomor tahun tentang pedoman kedisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian corona vis disease covid menuju tatanan normal baru provinsi gorontalo; memutuskan menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana corona virus disease (covid dan nomasyarakat adalah warga kabupaten gorontalo utara yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. satuan tugas covid tingkat kabupaten adalah satuan tugas percepatan penanganan corona virus disease covid yang dibentuk oleh pemerintpidemiologi adalah studi dan analisis tentang distribusi, pola dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasisa transisi adalah masa peralihan suatu kondisi yang belum normal menuju kondisi yang normal. new normal adalah perubahan prilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal namun dengan menerapkan protokol kesehgorontalo utara. daring adalah akronim dari dalam jaringan artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya merinci kegiatan kegiatan daring antaranya, webinar, kelas online, kkn online, hingga uah online. seluruh kegiatan dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer. luring adalah akronim dari luar jaringan. luring diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer. adapun jenis kegiatan yang dilakukan luring yakni menonton acara sebagai pembelajaran siswa sekolah juga mengumpulkan karya berupa dokumen. kegiatan luring tidak menggunakan jaringan internet dan komputer, melainkan media lainnya seperti dan dokumen. bab maksud, dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pendidikan masa darurat bencana corona virus disease covid peraturan bupati ini bertujuan untuk mempermudah setiap penyelenggaran pendidikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada masa bencana corona virus disease covid mendorong lingkungan satuan pendidikan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran corona virus disease covid mendorong terciptanya pemulihan system pembelajaran yang normal akibat pandemic corona virus disease covid bab ruangligkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana; protokol kesehatan pada satuan pendidikan; tanggungjawab; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan pendanaan. bab penyelenggaran pendidikan pada masa bencana bagian kesatu umum penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana meliputi (dua) hal yakni: penyelenggaraan pendidikan pada masa transisi; dan penyelenggaraan pendidikan pada masa new normal. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan atau satgas daerah untuk mengetahui kondisi daerah dalam menghadapi corona virus disease covid kepala satuan pendidikan pada jenjang paud dan pendidikan dasar pada kondisi darurat bencana, mengisi daftar periksa pada laman data pokok pendidikan (dapodik) kementerian pendidikan dan kebudayaan dan education management information system (emis) kementerian agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman dapodik atau emis untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. proses pembelajaran secara tatap muka disatukan pendidikan tetap oleh bupati berdasarkan hasil kajian epimidologi dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau satgas daerah yang menyatakan daerah masuk pada zona hijau dan atau aman terhadap corona virus disease covid dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau satgas daerah menyatakan daerah sudah masuk pada zona hijau atau aman terhadap corona virus disease covid pembelajaran tatap muka satuan pendidikan dapat dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan. pembelajaran tatap muka satuan pendidikan yang berada daerah zona hijau atau aman dari corona virus disease covid harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan memonitor dengan asis. sekda wabupcovid apabila perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan gugus tugas daerah menyatakan daerah dalam situasi darurat dan atau tidak aman terhadap corona virus disease covid berdasarkan hasil kajian epimidologi dan atau kajian lainnya, satuan pendidikan menghentikan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan. layanan pendidikan tetap dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan proses pembelajaran belajar dari rumah bdr) dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara daring dan luring. pembelajaran daring dilaksanakan bagi peserta didik yang memiliki kesiapan fasilitas pendukung yang terhubung dengan jaringan internet. proses pembelajaran secara luring dilaksanakan bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas pendukung yang terhubung dengan jaringan internet dan dilaksanakan dengan jumlah peserta didik yang terbatas. pembelajaran secara daring dan luring merupakan opsional yang dapat ditentukan oleh masing masing peserta didik. pembelajaran secara daring dan luring dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan, bab protokol kesehatan pada satuan pendidikan seluruh warga satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran harus melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan protokol kesehatan. protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: protokol pembelajaran pada masa transisi; dan protokol pembelajaran pada masa new normal. kabar hukum wabupbab tanggungjawab bagian kesatu tanggungjawab pemerintah daerah pada situasi bencana, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk: melakukan kajian dampak bencana pada satuan pendidikan dan kebutuhan penanganan bencana; mengoordinasikan bantuan sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak; menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada situasi bencana sesuai kewenangannya; memfasilitasi proses pembelajaran satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak; memberikan bantuan kepada satuan pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang undangan; memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi bencana; melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penanganan bencana. kajian dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan, bidang penanggulangan bencana, bidang pendidikan dan perangkat daerah terkait. kebijakan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan dan ditetapkan oleh bupati. pen^^kn kal bag sekda wabup dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan bekerjasama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang anak. bagian kedua tanggungjawab satuan pendidikan pada situasi bencana, satuan pendidikan bertanggungjawab untuk: melaporkan dampak bencana dan kebutuhan satuan pendidikan kepada pemerintah daerah; mengidentifikasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana dan melaporkannya kepada pemerintah daerah;; mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi bencana; memberikan laporan penyelenggaran satuan pendidikan secara rutin kepada pemerintah daerah. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: kotak disinfektan; tfififcr thermometer; disinfektan; tempat cuci tangan menggunakan air; sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis sekolah sesuai jumlah dibutuhkan; tempat sampah; dan fasilitas prasarana dan sarana lain yang dibutuhkan. bagian kedua tanggungjawab orang pendampingan pembelajaran daring. waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan peserta didik. pendampingan pembelajaran luring menggunakan buku dan modul. pendampingan pembelajaran luring dengan media televisi radio nasional dan daerah. pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan masa bencana corona virus disease covidbulan. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat informasi mengenai: proses penyelenggaran pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan; tingkat keamanan sarana prasarana satuan pendidikan terhadap bencana; tingkat kesia siahaan satuan pendidikan terhadap bencana; dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati bab lll pendanaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan masa darurat bencana corona virus disease covid bersumber dari: pendifitt kabar hukum 5tei t,i sekda wabuplanggal si^jstor juga gorontalo utara diundangkan kandang pada tanggal, mio^ daerah lampiran peraturan bupati gorontalo utara nomor pv(nm tanggal a j^u5 iq?o perihal pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana corona virus disease (covid sejak kehidupan barulakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol; untuk sekolah biasa (slb) maksimal peserta didik per kelas; untuk pendidikan anak usia dini (paud) peserta didik per kelas;.uci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum masuk ruangan;istirahat selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal (satu koma lima) meter menggunakan peralatan makan sendiri; mencuci tangan sebelum dan sesudah makan; ng,makna, kitab suci, dan iain lain;isis kabar per lirik hukum sekda wabup lampiran peraturan bupati gorontalo utara nomor c^tw tanggal i0^us slo,?.o perihal pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat bencana corona virus disease (covid:. untuk sekolah biasa (slb) maksimal peserta didik per kelas untuk pendidikan anak usia dini paud) peserta didik per kelas;kegiatan olahraga melakukan caps sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal (satu koma lima) meter;; gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan iain lain; dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga; tidak melakukan kegiatan olah raga yang penggunaan alat fasilitasmeter, misalnya: basket dan voli waktu istirahat selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal (satu koma lima) meter; menggunakan peralatan makan sendiri; mencuci tang in sebelum dan sesudah makan;dan diperbolehkan jajan kantin dengan ketentuan jagajarak minimal (satu koma lima) meter.rung,makna, kitab suci, dan lain lain;danper gadis lirik kabar sekda wabup
bupati kerinci provinsi jambi peraturan bupati kerincidasar penghitungan nilai sewadasar penghitungan nilai sewaekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kerincisuara adalah reklame yang sampaikan melalui suara, secara langsung atau tidak langsung. reklame baliho adalah jenis iklan reklame yang berisi gambar tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar dan biasanya pajang dibagian atas jembatan penyeberangan jalan dengan maksud dan tujuan mempromosikan atau mengedukasi. reklame spanduk adalah iklan reklame yang memuat informasi iklan komersial atau non komersial yang dibuat secara baik diatas plastik atau benda lain dengan tujuan promosi dan edukasiyang selanjutnya disingkatkonstruksi dan akksesoris mewah, sedang dan atau sederhana. tarif pajak adalah tarif pengenaan pajak yang diizhitungan nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat nsr adalah dasar pengenaan pajak reklame. harga dasar pemasangan dan pemeliharaan yang selanjutnya disingkat dpp adalah harga dasar pemasangan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebsaluran pembuangan air, dsbdalam hal reklame diselenggarakan sendiri dan oleh pihak ketigadpp#. dpp., nsrtigamasangan reklame baru, penyelenggara reklame harus memiliki izin dari yang mengelola perizinanyang mengelola perizinan. untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari yang mengelola pendapatan daerah. reklame yang perlu memiliki izin sebagaimana dimaksud pada adalah reklame papan billboard, reklame megaton, reklame cahaya, reklame apung, reklame bandojalan, reklame videotron, dan reklame udara. reklame yang tidak perlu memiliki izin sebagaimana dimaksud pada adalah: reklame permanen dengan izin baru didalam ruang reklame permanen denga, reklame permanen dengareklame insidentil, baliho, spanduk, umbul umbul, vertical banner, melekat stiker, selebaran, suara, dan film slide, reklame peragaan, reklame kain, reklame kendaraan: dan reklame sombong mini kios. yang mengelola pendapatan daerah berwenang menerbitkan surat peringatan teguran atas pajak reklame, dan, menerbitkan surat surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. bagian kedudanpenyelenggaraan reklame permanen dengan ketinggian lebih dari haruspenyelenggara reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ketinggian kurang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaharusyang mengelola pendapatan daerah, dalam bentuk stiker atau stempel. penyelenggaraan reklame jenis papan billboard, megaton, videotron, cahaya, apung bando jalan dan udara jangka waktu izin paling lama (satu) tahun. penyelenggaraan reklame jenis baliho, apung dan udara yang digunakan untuk kegiatan kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama (satu) bulansatu) bulanbulabulan. penyelenggaraan suatu reklame dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan menggunakan perusahan jasa periklanan sebagai penyelengaraansetiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame, menjaga dan memelihara benda benda dan alat alat yang dipergunakan untuk memasang reklame agar selalu dalam keadaan baik, membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, memberitahukan secara tertulis atas setiap perubahan perubahan data reklame yang terpasang kepada yang mengelola pendapatan daerah, menempelkan stiker tanda daftar penyelenggaraan reklame pada setiap reklame yang pasang, untuk pemasangan reklame kain dan atau bahan lainya dalam bentuk spanduk harus dipasang pada panggung spanduk yang telah disediakan, untuk memasang reklame kain dan atau bahan lainya dalam bentuk umbul umbul, baliho dan vertical banner harus menggunakan tiang sendiri dan berdiri sendiri serta tidak menggunakan kontruksi permanen, membongkar dan menyingkirkan reklame segera setelah berakhirnya masa pajak yang tidak diperpanjang atau tanda daftar dicabut, keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dilarang memasang reklame pada persil atau tempat milik orang lain atau badan tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki atau menguasai tempat dimaksud, memasang reklame pada tiang rambu lalu lintas, tiang traffic light, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu jalan taman, tiang papan nama jalan, tiang bendera milik pemerintah serta pada pohon, cc. memasang reklame kain dan atau bahan lainya dalam bentuk spanduk dengan cara dipasang melintasi menyeberangi diatas badan jalan, memasang reklame produk rokok dan minuman beralkohol didekat lembaga pendidikan dan tempat ibadah, memasang reklame melekat dalam bentuk stiker atau poster pada jalan jalan protocol atau jalan utama, memasang reklame pada prasarana kota yang diperuntukkan dan bukan sebagai tempat untuk memasang reklame, pemasangan reklame tidak boleh menutupi atau menghalangi pandangan arus lalu lintas dan reklame lain yang telah terpasang, pemasangan reklame branding pada fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, pagar pagar sepanjang jalan, dan memasang umbul umbul, vertical banner, baliho yang bersifat komersial dan atribut partai, serta atribut organisasi masyarakat dan keagamaan pada jalur tengah median jalan (tengah jalan), besi pembatas tengah jalan, rumah dinas, kantor dinas dan lokasi taman kota dan pinggir jalan tpu tempat pemakaman umum) serta fasilitas umum lainya, serta dilarang menggunakan konstruksi permanen. bab nomor pokok wajib pajak daerah penyelenggaraan reklame harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah, yang diterbitkan oleh yang mengelola pendapatdasar perhitungan nilai sewa reklame berita daerah kabupaten kerincga tanggal september patidasar penghitungan nilai sewa reklame tabel harga dasar pemasangan dan pemeliharaan (dpp) dpp dan cet men reklame papan billboard disinari (ditanam) besi logam bahan lainnya dan lampu sinar tahun disinari (ditempel) besi logam bahan lainnya dan lampu sinar tahun tidak disinari (ditanam) besi logam dan bahan lainnya tahun tidak disinari (ditempel) besi logam dan bahan lainnya tahun papan merk dan thin plate disinari (ditanam) kayu plastik seng sejenis dan lampu sinar tahun disinari (ditempel) kayu plastik seng sejenis dan lampu sinar tahun tidak disinari (ditanam) kayu plastik seng sejenis tahun tidak disinari (ditempel) kayu plastik seng sejenis tahun ensign neon box ditanam fiber plastik kaca sejenisnya dan komponen elektronik tahun ditempel fiber plastik kaca sejenisnya dan komponen elektronik tahun baliho kayu triple yang ditulis digambar bulan shop sign fiber plastik kaca sejenisnya tahun megaton videotrondan led ' komponen elektronik tahun reklame udara balon udara ' ) \| buah gasdanplastik sejenisnya hari ame ho. iban sejenisnya tahun reklame kali digital printing . a). spanduk kain bulan b). kain rontok kain bulan c). kain umbul umbul kain bulan minggu berwarna lembar kertas plastik dan sejenisnya lembar s d ) s d 4m2 tidak berwarna lembar kertas plastik dan sejenisnya minggu )s d s d m2 kai . minggu berwarna lembar kertas dan sejenisnya lembar )s d s d m2 tidak berwarna lembar kertas dan sejenisnya minggu s d s d m2 kendaraan bermotor besi logam bahan lainnya harian m2 hari mingguan minggu bulanan bulan triwulanan bulan semester bulan tahunan tahun reklame suara kali komponenelektronik mari reklame slide film kali komponenelektronik 2minggu film detik slide dengan suara tayang tanpa suara tayang reklame peragaan kali alatperagadantainnya hari adirozal lampiran peraturan bupati kerinci nomor tahun tentang dasar penghitungan nilai sewa reklame nilai strategis keramaian kabupaten desa umum kecamatan gunung tujuh kecamatan kayu aro kecamatan kayu aro barat kecamatan gunung kerinci kecamatan siulak kecamatan air hangat kecamatan air hangat timur kecamatan depati tujuh kecamatan keliling danau kecamatan danau kerinci kecamatan ditinjau laut kecamatan gunung raya kecamatan batang merangin kecamatan siulak mukai kecamatan air hangat timur kecamatan bukit kerman kecamatan danau kerinci barat kecamatan tanah cocok adirozal awan
salinan aalaksanaan peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kabupaten tanjung jabung barat, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barattata cara pelaksanaan hari jadibupati adalah bupatitanjung jabung barat adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya kabupaten tanjung jabung, sebagai kabupaten induk, yakni tanggal agustus sebagaimana dimaksud. bulan pelayanan merengkuh dayung serentak keturuan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan umum dari pemerintah daerah kepada masyarakat luas dan merupakan program pelayanan unggulan dari masing masing organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dalam lingkup kabupaten tanjung jabung barat yang bertujuan untuk memupuk dan menumbuh kembangkan, serta menggugah semangat kecintaan tanah air, daerah, bangsa dan negara, bagi seluruh masyarakat tanjung jabung barat. bab pelaksanaan dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten tanjung jabung barat, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat kabupaten tanjung jabung barat. rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada atas, dapat terdiri dari: pencanangan bulan merengkuh dayung serentak tujuan, upacara peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat, paripurna hari jadi kabupaten tanjung jabung barat, silaturahmi daerah, seminar kajian kedaerahan, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan pakaian adat melayu daerah, dan pakaian adat masing masing bagi para ketua paguyuban atau komunitas masyarakat. dalam rangka mendukung suksesnya rangkaian kegiatan peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat dibentuk panitia peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii peran serta masyarakat masyarakat dapat ikut serta menyelenggarakan peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat sebagaimana dimaksud dalam bab undangan dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat, pemerintah kabupaten tanjung jabung barat dapat menghadirkan unsur pimpinan daerah yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanjung jabung barat, serta unsur pimpinan tentara nasional indonesia polisi republik indonesia, dan pimpinan lembaga negara daerah lainnya, tokoh dan pemuka agama, tokoh dan pemuka masyarakat, tokoh pemuda dan unsur lainnya, tokoh adat, veteran, pimpinan partai politik, pimpinan lembaga perbankan, lembaga organisasi wanita, pimpinan perusahaan, dan lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya, seluruh camat, lurah, dan kepala desa, ketua bpd se kabupaten tanjung jabung barat, para mantan bupati dan mantan wakil bupati yang pernah mengabdikan diri kabupaten tanjung jabanwar sadat diundangkan kuala tunggal pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung barat, ttd salinan sesuai dengan aslinya agus sanusi kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten maa barat angsur, ag., nip. berita daerah kabupaten kabupaten tanjung jabung barat tahun nomor penjelasan atas peraturan bupati tanjung jabung barat nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat umum perjalanan sejarah kabupaten kabupaten tanjung jabung barat secara sosiologis empiris dapat ditelusuri melalui perjalanan sejarah terjadinya daerah kota kabupaten tanjung jabuseiring bergulirnya perkembangan zaman berdasarkan keputusan komite nasional indonesia kni) untuk pulau sumatera kota bukittinggi sumbar) pada tahun tanggal april maka pulau sumatera bagi menjadi (tiga) provinsi, yaitu provinsi sumatera tengah, provinsi sumatera utara dan provinsi sumatera selatan, pada waktu itu daerah keresidenan jambi terdiri dari batanghari dan sarolangun bangko, tergabung dalam provinsi sumatera tengah yang dikukuhkan dengan undang undang darurat nomor tahun kemudian dengan terbitnya undang undang nomor tahun pada tanggal januari keresidenan jambi menjadi provinsi tingkat jambi yang terdiri dari kabupaten batanghari, kabupaten sarolangun bangko dan kabupaten kerinci. pada tahun wilayah kabupaten batanghari dipecah menjadi (dua) bagian yaitu kabupaten dati batanghari dengan ibukota kenali asam, kabupaten dati tanjung jabung dengan ibukotanya kuala tunggal. kabupaten dati tanjung jabung diresmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal agustus yang dikukuhkan dengan undang undang nomor tahun lembaran negara nomor tahun yang terdiri dari kecamatan tunggal ulu, kecamatan tunggal ilir dan kecamatan muara sabak. setelah memasuki usianya yang ke dan seiring dengan bergulirnya era desentralisasi daerah, mana daerah beri wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka kabupaten tanjung jabung sesuai dengan undang undang tanggal oktober tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam provinsi jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah yaitu kabupaten tanjung jabung barat sebagai kabupaten induk dengan ibukota kuala tunggal. kabupaten tanjung jabung timur sebagai kabupaten hasil pemekaran dengan ibukota muara sabak. kabupaten yang beribukota kuala tunggal ini memiliki masyarakat yang heterogen. suku jawa, banjar, melayu, bugis, batak, minangkabau, palembang, kerinci tionghoa, dan berbagai etnis berbaur kabupaten yang terkenal dengan julukan kota bersama ini. dengan hasil pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah kabupaten ini terus berkembang. kelapa, kelapa sawit, pinang, dan beraneka buah buahan adalah sumber daya alam yang banyak terdapat daerah ini. juga kekayaan minyak bumi dan gas yang saat ini dikelola oleh perusahaan asing juga merupakan kekayaan asli dari daerah ini. dengan diundangkannya peraturan bupati ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kabupaten kabupaten tanjung jabung barat dan masyarakat kabupaten untuk menyelenggarakan peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat sebagaimana mestinya. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pencanangan bulan pelayanan merengkuh dayung serentak tujuan adalah pencanangan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung barat,yang dimaksud dengan upacara peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat adalah upacara bendera yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung baratcukup jelas. huruf yang dimaksud dengan silaturahmi daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan, dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten tanjung jabung barat setiap tahunnya, dapat berupa tausiah ceramah agama, seminar kebangsaan dan atau kegiatan lain yang bersifat kebhinekaan. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. tambahan berita daerah kabupaten kabupaten tanjung jabung barat nomor
mug yanelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni,ayak huniangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendteknis penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni, yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten lampung, dxivm lampiran xvi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan buaporan penggunaan dana lpd) seperti format dalam ,: pembatalan bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan rth setelah ditetapkan, penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehab rumah, dan cc. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima, babteknis kabupatendilaksanakan dengan mengacu pada lampiran xxii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab xinomor lampung tengah, . lampiran kepada: sifat yth. kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman perihal permohonan kegiatan kabupaten lampung tengah bantuan rumah tidak layak huni tahun bandar jaya saya yang bertandatangan bawah ini: masyarakat tidak mampu memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah.sampaikan: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk). surat penyataan. demikian surat permohonan ini beserta lampiranntmengetahui dan menyetujui. pemohon, kepala kampung lurah (nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan) nyatakbasis data e rthsth: bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang, memberi kuasa kepada dispersi.lampung tengah, yang menyatakan, bupati lampung tengah, ttd musa ahmad lampiran kampung kelurahan kecamatan kabupaten titik koordinat gambar foto material rumah kondisi awal o?o)dan material rumah rencana usulan foto kondisi awal perspektif foto kondisi awal dalan(eenananananannnnnnnnnnn)ncana anggaran biaya (rab) bantuan rth nomor nba nomor ktp nama penerima bantuan alamat kampung kelurahan kecamatan kabupaten har volum total memakai uraian pekerjaan sat harga bantuan dana bahan uan rp) rth tunai bangunan pp) lama pekerjaan persiapan oo lo. logo000000000 sesar kamahtama peak royong pekerjaan atp lo. logo0000000000 kuda kudapan rangka atap loo0000000000 kayurangkakuda kuda (asi bamaioamad pop kaugordengjusuk lo. lo. lo. lo0000000001 penutup atp ')o\| lo. lo000000001 sanggelombang lo. lo000000001 bubungan seng asbes oo io. damar daa x4ni pekerjaan dinding lo. lo) ebmasgeasi batatapak pop umpak spoof call atas batu tapak besibeton b10mesin lo. lo0000000001 besibeton416m sni lo. l00000001 semen6!50kg lo. lo000000001 pasir beton lo. lo00000001 batu pecah lo. in. kolom (10cem x10cmx3omj lo. lo) beta lo. bestbettn sni lo. lo. lo) bestbeton 6mm sni lo. lo) semena50kg lo. lo. loo00000000001 batupeeah lo. lo00000000 \|kyu lo. lo. lo. lo00000000001 kayu (10cmx10emx3m4 lo. lo0000000001 empat asean semi permanen tembok lo. pasir pasang lo. lo. lo) semenit,50kg lo. lo. lo) batu batatas batak lo. lo) papan lo. lo. papan ,5cma20cmx4 lo. kayu scmp crn4 mn) jarak ring balok(10emx15em lo. lo000000001 beton lo. lo. lo. l000000000 besibettnce8mm sni io. besibetoncl sni lo. io. lo) ll. semensokg lo. har volum total memakai uraian pekerjaan sat harga bantuan rp) rth dana bahan tunai bangunan pp) lama ben bn. batupeeah kayu( semi1ocean4m kusen pantulan jendela oo yoo kusen pinto depan cm) dan jendela gendong cm) serta ventilasinya kusen jendela lobang cm) serta ventilasinya cml daun pantulan jendela ' o)oe\| pekerjaan lantai ' o\| loo00 semengsokk pasirpsang lantai papan papan ,5cmx20cem4ty olah kerja o)o\| tukang oo)3u " .u.3u.,3u., ,$, $4h333b pembantu tukang makansiangdanminuet yeo mck dan lain lain ( closet jongkok pipaparalon leoakuntansi sudah terima dari bppkad kabupaten lampung tengah banyaknya uang nnananaaananaaananaaaen .eee ahn. nnnnanannnnanannnnnannnlnnanlna kabupaten lampung tengah jumlah yang menerima, matai bupati lampung tengah, ttd misa amanlampung tengah yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung tengah berupa stimulan bagi masyarakat kurang mamyang meliputikampung dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan rth,,p kampung nomor lampung tengah, lampiran kepada sifat segera yth. bupati lampung tengah perihal permohonan kegiatan cg. kepala dinas perumahan rakyat bantuan rumah tidak dan kawasan permukiman layak huni tahun kabupaten lampung tengah bandar jaya dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni kabupaten lampung tengah, khususnya kampung . je. jeeaann, kecamatan kabupaten lampung tengah, kami mengusulkan kegiatan bantuan rumah tidak layak huni sebanyak . eculampung tengah, kami menyatakan bahwa: nama calon penerima bantuan terlampir adalah masyarakat dalam data rumah tidak layak huni basis data e rthlampung tengah agar berkenan mengabulkan permohonan bantuan rumah tidak layak huni kabupaten lampung tengahkampung lurah cap ttd (nama lengkap) bupati lampung tengah, ttd musa ahmad daftar calon penerima bantuan rumah tidak layak huni kabupaten lampung tengah kampung kecamatan mengetahui camat .voodoo kepala kampung lurah . capt ttd cap ttd (nama lengkap) (nama lengkap) bupati lampung tengah, ttd misc antan lampiran penilaian tfl lembar penilaian calon tenaga fasilitator lapangan nama kabupaten provinsi uraian kelengkapan administrasi keterangan den lea pena aad tdk ada sesuai yang dipersyaratkan gajsaattamaah swatperyataan setooopykp sapastetobewamaukuranaseibuan saltotoeopyiiazanteraknr e\| suratketerangan pengalamankeradibidangnya surat keterangan catatan kepolisian karsa bnn aaa penilaian dokumen administrasi hasil kesamaan dis men apemangpengiakantoma taibawansi tesateats pendidikan tambahan ketrampilan man pop taemberdayaanmayarki pemberdayaan masyarakat, lmmtsmemuntarcarinsunan\| pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan pernah melakukan pendampingan pemberdayaan program (seperti ppm mandiri, kegiatan pemberdayaan, program dipakai yah oop3akan ppi jumlah masyarakat yang didampingi dalam soo seseorang anjwawancaa pemahaman tentang rumah tidak layak hulu pemahaman tentang konstruksi bangunan pemahamantentang persturansses ide inovasi pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya disetujui ketua tim teknis kabupaten penilai nip. nip kepala dispersi kab. lampung tengah bupati lampung tengah, ttd musa ahmad lampiran lampung tengah tim teknis dispersi ka .p bank penyedia barang toko bangunan fasilitator penerima barang bupati lampung tengah, ttd misc alan lampiran peraturan bupati lampung tengah nomor petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni hasil verifikasi bantuan rumah tidak layak huni kabupaten lampung tengah tahun kampung kabupaten lampung tengah kecamatan provinsi lampung nama lengkap ktp tanggal lahir jenis kelamin umur foto ktp alamat pekerjaan penghasilan perbulan jumlah dalam rumah jumlah penghuni pernah mendapatkan bantuan: kondisi awal rumah luas rumah luas tanah status kepemilikan tanah kondisi atap listrik foto air bersih air bersih mck titik koordinat latitude longitude mengetahui, kepala kampung. fasilitatorkapitulasi hasil verifikasi usulan bantuan rth kabupaten lampung tengah tahun rekomendasi kesanggupan alamat kondisi kelayakan catatan mendapat bantuan lantai (dinding\| atap tidak keterangan tersedia memenuhi layak, tidak tersedia tidak memenuhi tidak layak kepala kampung lurah wakil dari peserta cpb fasilitator bupati lampung tengah ttd musa ahmad lampiran peraturan bupati lampung tengah nomor utang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni lembar verifikasi proposal bantuan rth kampung kelurahan kabupaten provinsi jumlah penerima bantuan ida iia lia lili ileeleeeet iii iii iii (apsa rab) a11. daftar rencana pembelian bahan bangunan dpb2) a12. akuntansi bukti penerimaan uang tanda tangan stempel keterangan level nama dan nip lembaga instan tanggal catatan tea kena teknis kab lampung tengah bupati lampung tengah, ttd lampiran xtar penerima bantuan rumah tidak layak huni (rth) spt bpa bupati lampung tengah, ttd musa ahmad bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi: sasaran, pengorganisasian, perencanaan, pencairan, pemanfaatan, pelaporan, sanksi, monitoring, evaluasi dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan pembiayaan,, memiliki dan menempati tanah dan rumah dengan kondisi tidak layak huniran pendapatan belanja daerah kabupaten selama (lima) tahun terakhir, masuk dalam basis data e rth: diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya, bersedia membentuk kelompok,,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, lampiran x") oleh penerima bantuan dengan upah kerja nama penerima bantuan donkaananaanan nana nan kanan nan anna naa alamat kaanananananananananana nana ana anna kampung kelurahan kecamatan .i.ooieeenn kabupaten bknananannananannanaa nana nama toko bahan bangunan kaanananananananananana nana ana anna alamat toko bahan bangunan kaanananananananananana nana ana anna nomor rekening bank toko kaanananananananananana nana ana anna jumlah dana yang ditransfer toko penyedia bahan bangunan jumlah jumlah harga harga per unit unit rp) total harga pembelian total dana yang dicairkan dana yang dicairkan terbilang: lampung tengah, . wee ditanggapi oleh diajukan toko penyedia bahan ketua pkb penerima bantuan bangunan disahkan oleh tim teknis kabupaten bupati lampung tengah, misc anta lampiran xiv. leben nomor beatatanaananananaa tanggal .iiiiiii.diisi. tentang . jjj. (standar harga satuan bahan bangunan kabupaten bknananaanananannananaaaaaa anna nama kpb donakannaannannan kanan aan anna kampung kelurahan kecamatan . dosen kabupaten bknananaanananannananaaaaaa anna tanggal survey kananananananana nana ana tanggal dibuat laporan bknananaanananannananaaaaaa anna harga satuan bahan bangunan standar survey harga bangunan harga harga. satuan keterangan pasir pasang too pasir been leo besi p8mml too best 10mm bts kayu5 kelengkapan administrasi toko nama toko dart alamat nomor nomor memiliki nama bank pemilik sup situ sama nomor rekening angkutan diketahui oleh, perwakilan kpb, fasilitator ketua disahkan oleh, tim teknis kab, bertempat kampung kelurahan ooh, telah dilaksanakan rembug warga mengenai kesepakatan pemilihan toko penyedia bahan bangunan tempest pembelian bahan bangunan pada kegiatan bantuan rth oleh kpb .j.s.e bersepakat menunjuk toko penyedia bahan bangunan: . jj.iou. pemilik toko pennananannananannannaaaan anna alamat pennananannananannannaaaan annjjj. tempat alamat sesuai dengan situ dengan nomor . tanggalyme pennnnnn nett tan panenan nya pan papan (onnnnnnan am) ann bentet ntt tanta (nnanannnnnananaas) (ornamen) lol (knnnennnannnaanaas) dll (knnnnnnnnnannnann) ld) (onnnnnnnanananan) (kennennnnnnnnnaaas) yan panennya yan pnp ppn ts. (kene) lol (onnnnnnnannnaanas) ann panen yan nan tb. (ornamen) pangan pny ntt nan tangan do. (onannnnnnananaana) dll (onnnnnnnanannnaanan) bupati lampung tengah, ttd musa ahmad lampiran xvpada hari ini .tanggal.bulan.tahun.di jj, dalam rangka pelaksanaan bantuan rth tempat . eeeeee. berdasarkan berita acara kesepakatan pemilihan toko penyedia bahan bangunan tanggal .i week. . telah diadakan kontrak antara: nama pemilik toko nama toko material nama bank rekening toko alamat toko (sesuai situ) kampung kelurahan kecamatketua kpb kampung kelurahan kecamatan kabupatenteknis kab lampung tengah fasilitator bupati lampung tengah, ttd musa ahmad lampiran xroses penyaluran bantuan koordinasi dengan para pemilihan toko bahan bangunan pemangkungorganisasian cpb pembangunan tahap penyusunan proposal dokumen administrasi dan teknis) pengambilan bantuan rth fisik pengesahan proposal oleh tim pelaporan teknis rth pengusulan proposal evaluasi dan pengesahan dpb2 tahap pelaporan oleh penerima rth penetapan penerimaan bantuan pemeriksaan dan penerimaan rth bahan bangunan tahap penyaluran bantuan rth pemesanan bahan tahap bupati lampung tengah, ttd musa ahmad lampiran xsetujui, kannananannanana naa naa aaaaaa tim teknis didampingi, pembuat laporan, kab lampung tengah fasilitator penerima bantuabupati lampung tengah, ttd musa ahmad lampiran xixbonkaananaanan nana aan nomor nba bonkaananaanan nana aan nomor rekening nama kpb donkaanananan nana naa anna ana ana kampung kelurahan kecamatan .i.oe kabupaten bknananaanananannaanaana aan anna provinsi bonkaananaanan nana aan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen jenis dokumen kelengkapan kebenaran pengisian data ada tidak benar salah laporan penggunaan danapanda tangan level nama dan nip cap tang nan gan lembaga instansi tim teknis kab lampung tengah nip.keadaan minimal atap: ataplam . diverifikasi pembuat laporan tim teknis kab fasilitator penerima bantuan rekomendasi oleh tim teknis rthbupati lampung tengah, ttd musa ahmad lampiran xxnomor nba nomor rekening nama kpb kampung kelurahan kecamatan kabupaten provinsi verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen kebenaran kelengkapan pengisian jenis dokumen data keterangan catatan lembaga instansi tim teknis kab lampung engah bupati lampung tengah, ttd musa ahmad fotokopi kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk), cc., bukti kepemilikan tanah dan peruntukannya sesuai dengan tata ruang, foto kondisi awal yo),, rencana anggaran biaya rab), persyaratan kecukupan minimum luas bangunanorang, persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud padarth dibantu tfl. lampiran xxii perahu engawasan dan pengendalian bantuan rth usulan bantuan rth daftar cpb hasil verifikasi kepala kampung dan oleh pemerintah bpd kampung bupati ca. dispersi berdasarkan seleksi cpb oleh masyarakat dan pemerintah kampung penetapan penerima. bupati proposal yang dispersi bantuan disahkan tim teknis rth penyaluran bantuan bantuan laporan dispersi oleh bank tersalurkan penyaluranbangunan tim teknis pembangunan tahap progress laporan kpb oleh penerima fisik30 penggunaan dana tfl bantuan tahap tim teknis dispersidispersi penerima bantuan teknis rth kampung lurah bupati lampung tengah, ttd musa ahmad bab pengorganisasian bagian kesatu pelaksanaanterdiri atas unsur dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, camat lokasi bantuan rth: dan lurah kepala kampung lokasi bantuan rth, tim teknis sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyusun petunjuk teknis bantuan rth, menyusun draft keputusan bupati tentang tim teknis kabupaten, melakukan sosialisasi bantuan rth kepada masyarakat, menerima dan memverifikasi usulan bantuan rth dari kepala kampung, menyusun draft keputusan bupati tentang lokasi, besaran dan calon penerima bantuan rth, memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan bantuan rth, melakukan tindak turun tangan terhadap laporan hasil pemeriksaan lhp): melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. kepala kampung lurah sebagai anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mengusulkan bantuan rth bupati lampung tengah cg. dinas pada tahun anggaran sebelumnya, membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon penerima bantuan rth, membantu fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan rth, dan menetapkan kelompok penerima bantuan kpb). bagian kedua tenaga fasilitator lapangan. kriteria tfl sebagaimana dimaksud pada adalah: warga negara indonesia,),: surat lamaran, fotokopi ktp, fotokopi ijazah terakhir, foto berwarna ukuran sebanyak lembar, dan surat keterangan pengalaman kerja yang terkait. (s5)tfl sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membantu tim teknis melakukan sosialisasi, melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan rth, cc. mendampingi calon penerima bantuan rth dalam penyusunan dan pengajuan proposal, mendampingi penerima bantuan rth dalam pemanfaatan bantuan, mendampingi penerima bantuan rth dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, menyusun laporan kegiatan. pendampingan penerima bantuan rth oleh tfl dilakukan pada tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatduyang sama dengan bankantuan:maksud dalam penerima bantuan sebagaimana disebut pada mempunyai tugas: mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan bantuan rth, membentuk kelompok penerima bantuan jika memungkinkan ,rencanaan pemerintah kampungkampung mengusulkan bantuan rth untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada bupati cg. kepala dinas. dinas melakukan verifikasi usulan dari pemerintah kampung dengan memperhitungkan program prioritas. pemerintah daerah melalui dinas melakukan verifikasi usulan dari pemerintah kampung dengan memperhitungkan program prioritas pemerintah daerah sesuai dengan format dalam lampiran dan yang merupakan bagia: program kerja pengawasan tahunan kabupaten bolaang mongondow dengan rahmat tuhan yang maha' esa bupati bolaang mongondow, menimbang bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta humanis, entrepreneur, akuntabel dan transparan lingkungan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow, maka perlu diselenggarakan fungsi pengawasan yang efisien dan efektif, bahwa untuk maksud tersebut 'atas maka disusun program kerja pengawasan tahunan kabupaten bolaang mongondow," bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b,! perlu menetapkan peraturan bupati tentang' program kerja pengawasan tahdi sulawesi lembaran negara republik indonesia tahun nomor ta, tambahan lembaran.'' tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ann inn ben inn, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan'n. pemerintahanng pemerintahan daerah! daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan, menteri dalam negeri nomor tahun teripang perubahan' atas peraturan menteri dalam negeri namaa,daerah kabupaten bolaang mongondow nomor tahun! tentang anggaran dan pendapatperaturan bupati bolaang mongondow nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa peraturan bupati, bolaang mongondow nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi,'tentang pedoman pengelolaan dana desa: memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang program kerja pengawasan tahunan kabupaten bolaang mongondow. ana babi. ta: . babi ketentuan umum, dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan . daerah adalah kabupaten bolaang mongondow. perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah .yang' bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka. penyelenggaraans,! inspektur adalah inspektur daerah kabupaten bolaang mongondow. car, adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah' kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan naa urusan perangkat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 'hak asal usul:, pembinaan penyelenggaraan:sena . langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan ntuk meyakinkan apakah,: berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, audit pemeriksaan adalah!h professional berdasarkan standar audit, untuk, sentral,"ogpan kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan selain (empat)' kegiatan pengawasan utama atas dalam menunjang tercapainya fungsi pengawasan inspektorat. bab ii' ruang lingkup pelaksanaan pengawasan n. tan, program kerja pengawasan tahunan kabupaten bolaang mongondow sebagaimana: tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten bolaang mongondow. babi. snp, ann si, ag lampiran peraturan bupati bolaang, mongondow nomor: tahun tanggal tentang program kerja pengawasan tahunan kabupaten bolaang k0. mongondow pendahuluan dalam rangka mewujudkan good governance tata kelola pemerintah yang baik) serta mendorong adanya peningkatan pelayanan kepada' masyarakat, maka fungsi pengawasan memegang pernah yang: sangat penting dan strategis. dengan: pengawasan yang" lebih, efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan sembangwaan akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. program kerja pengawasan tahunan merupakan 'salah satu cara dalam rangka merencanakan pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien' dan efektif. dalam rangka fungsi pengawasan pemerintahan tersebut sebagaimana telah diatur dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembinaan dari pengawasan! penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan:rta berdasarkamaka tadoatesss daerah kabupaten bolaang mongondow untuk tahun akan melakukan kegiatan audit pemeriksaan:. fungsi instansi pemerintah. revi: adalah, pernikahan "ulang bukti bukti suatu kegiatan (untuk memastikan' bahwa kegiatan tersebut" telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang't": adalah proses'selain (empat) kegiatan pengawasan utama atas dalam menunjang tercapainya fungsi pengawasan inspektorat. dalam rangka melaksanakan (lira) kegiatan pokok pengawasan ini, maka inspektorat daerah kabupaten bolaang mongondow menyusun program kerja pengawasan tahunan. materi pemeriksaentukan pengawasan terhadap urusan, pemerintahan' daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah api) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya., berdasarkan kewenangan tersebut, maka inspektorat daerah kabupaten bolaang mongondow untuk tahun anggaran menyusun program kerja pengawasan tahunan ppt) yang mengacu padrah tahun dengan materi pengawasan sebagai berikut audit pemeriksaan pan pemeriksaan keuangan dari barang milik daerah pengelolaan pajak dan retribusi daerah: pertanggungjawaban belanja perjalanan. dinas, pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial, pengelolaan manajemen kas dan pengelolaan persediaan: dan pengelolaan aset. peter:saan reguler pemeriksaan terhadap perangkat daerah kecamatan kelurahan bumi: pengelolaan dana bok dan bos: dan pengelolaan dana, desa, alokasi bara desa dan dana bagi hasil. pengaduan masyarakat naa dugaan kkn), penyalahgunaan wewenang: hambatan dalam pelayanan'masyarakat: dan pelanggaran disiplin pns: ii. revi revi dokumen perencanaan dan anggaran daerah, revi laporan keuangan daerah, revi laporan kinerja instansi pemerintah, dan revi pengadaan barang jasa dan penyerapan anggaran: iii, evaluasi evaluasi reformasi birokrasi, evaluasi laporan kinerja skpd, dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan. iv. monitoring kan realisasi pengadaan barang dan jasa, dan tindak lanjut hasil pengawasan. kegiatan pengawasan lainnya fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan standar operasional pena bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi: dan proses penyelesaian tp' tgr. metode pengawasan metode pengawasan merupakan cara atau langkah' yang ditempuh oleh inspektorat daerah kabupaten bolaang mongondow dalam melakukan pengawasan untuk, mencapai tujuan pengawasan, adapun cara langkah yang ditempuh yaitu menetapkan pendekatan pemeriksaan reguler, dengan melakukan pemeriksaan pada semua aspek antara lain tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, dan tematik, dengan melakukan pemeriksaan pada satu aspek yang perlu dialami dalam pemeriksaan.! menetapkan sumber daya manusia jumlah api pejabat struktural pns, pejabat fungsional pemeriksa p2upd auditor staf pemeriksa bersertifikat auditor: lulus passing auditor staf umum pns susunan tim perberilesa terdiri dari penanggungjawab: pengendali teknis: ketua tim, dan anggota tim. menetapkan waktu pelaksanaan pengawasan" waktu pelaksanaan pengawasan diatur sesuai dengan materi pemeriksaan, besaran anggaran, program kegiatan dan jumlah personil pengawas. menetapkan pembiayaan besarnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan ditata pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) inspektorat daerah kabupaten bolaang mongondow. tang objek pemeriksaan (dua) sekretariat: (dua'puluh lima) dinas: (tiga) badan, (lima belas) kecamatan: (dua) kelurahan: naa (dua) bumi: '"' (empat puluh tiga) utd: dan (dua ratus) desa. penutup demikian program kerja pengawasan tahunan kabupaten bolaang mongondow disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan. bupati bolaang mongondow, pa ( pasti rejo mokoagow tn, bab ketentuan penutup peraturan. bupati ini mulai berlaku:to? ditetapkan tolak padatanggai pra bupati bolaang mongondow, pedro mokoagow diundangkan tolak pada tanggal sekret merah kabupatentsolaang mongondow, mens satuan tan berita daerah kabupaten bolaang mongondow tahun nomor. nn. kan
bupati gorontalo utara provinsi gorontalo peraturan bupati gorontalo utara nomor fp:reneetota radarjam indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, jasasrewn perlu menetapkan peraturan bupati kabupaten gorontalo del utara tentang petunjuk teknis pemberian gaji atau ina tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil yang bupati bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah jain 00x kabupaten gorontalofgrlu menetapkan peraturan bupati kabupaten gorontalo utara.keuanganann keuangan daerah, peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah: keuangan hukum pan peraturan daerah:ta:. memutuskan: menetapkan peraturan bupati kabupaten gorontalo utara tentang petunjuk teknis pemberian gaji. atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil. yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo utara. ketentuan umum pan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten gorontalo utara. bupati gorontalo utara adalah bupati gorontalo utara. tan perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten gorontalo utara. nan na:ai atau dokumen lain yang dipersamakan. surat perintah pencairan dana yang.gaji atau tunjangan ketiga belas gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan kepada .(gorontalo utara yang gajinya dibayarkan pada pemerintah kabupaten gorontalo utarj . fungsional pemula: dan pelaksana. mars aman bai pesan sada uap imi lol bab iii gaji.'a. tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan atau . peraturan perundang undangan. potongan iuran dan ataukeuangan hukumibab pembiaygorontalo utara. bab tana pengawasan internal kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau tunjangan tiga belas pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangtan ditetapkan kandang bnn padastanggal agustus sura gorontalo utara, worayasin diundangkan kanan pada tanggal agustus sekretaris daerah ridwan yakin, sh.mh berita kabupaten gorontalo utara tahun nomor keuangan hukum imm
mama danau sha nga ada bupati bener meriah peraturan bupati bener meriah nomor tahununtuk melaksanakan ketentuan butir peraturan presiden nomor tahun tentang perubahan postur dan rincian apbn untuk melaksanakan kebijakan dan langkah langkah yang diperlukan dalam rangka, perubahan terhadap postur dan rincian anggaran pendapatan dari belanja negara tahun anggaran bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf dang. undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan maafgufo pernpatne enn, naas . an. peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nuaapb"xm. pergfarapera19jnan ana cell taat iain ana ana mnanaatnanea a1) hanya man tabemane mana sen nenek memutuskan: menetapkan peraturan bupati bener meriah( defisit setelah perubahan rp. pembiayaan. pemesan daerah terdiri dari penerimaan semula rp. bertambah berkurang) rp. jumlah setelah perubahan rp. lb,haagustus dzulhjjah can bupati meriam, lini ena cap kakawin diundangkan redelong pada tanggal agustus dzulhiijah1441 inter ala sekretaris daerah kabupaten bener meriah, (far pa: hai yoga berita daerah kabupaten bener meriah tahun nomor
bupati kerinci provinsi jambi peraturan bupati kerinci nomor tahunkerinci, menimbang bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah melalui pemanfaatan pajak dan retribusi daerah, bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah kabupaten kerinci, masih terdapat kendala terkait dengan penyetoran pendapatan asli daerah, dikarenakan terkendala kondisi geografis kabupaten kerinci sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam penyetoran pajak asli daerah kedalam kas umum derah:jangkau dengan komunikasi, dan keterbatasan dan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi lainya maka penyetoran penerimaan dapat melebihi (satu) hari yang memutuskan:perangkati adalah hari kerja. ruang lingkup dalam peraturan ini adalah penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari: pajak daerah, dan retribusi daerah. babsebagaimana dimaksud pada adalah perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah. bab iiiadhasil pungutan pad. bagian kedua penyetoran pendapatan asli daerah petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam menyetorkan uang hasil tuntutannya kepada bendahara penerimaan pd. bendahara penerimaan melakukan penyetoran uang hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada rekening kas umum daerah pada bank persepsi. bendahara penerimaan menyampaikan laporan setoran sebagaimana dimaksud pada kepada perangkat daerah. bab batas waktu penyetoran pendapatan asli daerahwilayah kecamatan siulak, kecamatan siulak mukai, kecamatan air hangat, kecamatan air hangat barat, kecamatan air hangat timur, kecamatan depati vii, kecamatan ditinjau laut dan kecamatan danau kerinci barat dilakukan dalam waktu (satu kali dua puluh empat) jam.melebihi satu kali dua puluh empat) jam atau paling lambat hari setelah pemungutan padsecara tertulis yang diketahui oleh kepala perangkat daerah kepada dinas badan yang mengelola pendapatan daerah paling lambat (sepuluh) har
ro,kepala dinas,operasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari seksi kelembagaan dan keanggotaan koperasi, seksi pemberdayaan, pengembangan dan pengawasan koperasi, dan seksi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro. bidang perindustrian, terdiri daribidang perdagangan, terdiri dari seksi kemetrologian, seksi pengembangan dan pengawasan perdagangan, dan seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri kelompok jabatan fungsional. utdpuluh dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja susunan organisasi dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja, terdiri dari: kepala dinas.etenagakerjaan terdiri dari: seksi pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, dan seksi penyelesaian perselisihan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan seksi kelembagaan, penempatan, kesempatan kerja dan transmigrasi. bidang penanaman modal, terdiri dari: seksi perencanaan, pengembangan iklim dan promosi, dan seksi pengendalian dan pengawasan bidang pelayanan perijinan dan non perijinan, terdiri dari seksi perijinan dan non perijinan seksi pengaduan dan informasi layanan, dan seksi pelaporan, penyuluhan dan peningkatan layanan kelompok jabatan fungsional. utd. tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik\|b. pelaksanaan penyediaan gaji dan dan pelaporan, dalam dan optimal, tunjangan asn serta urusan keuangan di\|c. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn administrasi pelaksanaan tugas lingkup dinas. serta administrasi pelaksanaan tugas asn, asn,\|d. penyiapan penyusunan laporan pemeriksaan, keuangan akhir tahun perangkat menyiapkan penyusunan laporan keuangantriwulan kebijakan retribusi daerah, semester perangkat daerah, melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek \|g. penyiapan pelaporan dan retribusi daerah, analisis prognosis realisasi membimbing dan memberi petunjuk kepada anggaran, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\|h. pelaksanaan perencanaan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pengelolaan, pengembangan, undangan, penyuluhan, dan il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penyebarluasan kebijakan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan retribusi daerah, dan perundang undangan, pelaksanaan pendataan dan m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pendaftaran objek retribusi\|b. pelaksanaan peningkatan sarana memeriksa, evaluasi berjalan lancar dan optimal, dan prasarana disiplin pegawai dan pelaporan \|c. melaksanakan meningkatkan sarana dan prasarana serta pengadaan pakaian dinas dibidang pengelolaan disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan dan atribut kelengkapannya, administrasi atribut kelengkapannya, pelaksanaan pendataan dan kepegawaian, rumah \|d. melaksanakan pendataan dan pengolahan pengolahan administrasi tangga, protokol dan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kepegawaian berupa kenaikan perlengkapan lingkup gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, pangkat, gaji berkala, pensiun, dinas. pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta cuti, disiplin aparatur, penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan pengolahan data pegawai danpensiun dan pemindahan tugas evaluasi dan penilaian kinerjadan asn,perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum koordinasi serta konsultasi kantor, perangkat daerah, m.melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan ioperasional atau lapangan, daerah lingkup dinas, membimbing dan memberi petunjuk kepada \|melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan sarana penunjang operasional penugasan pimpinan baik secara lisan maupun dan kegiatan meliputi: tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan kendaraan dinas, mebel, baik.cipta merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada kary, menyelenggarakan, dibidang cipta karya agar pelaksanaan tugas berjalan pelaksanaan perencanaan dan menyiapkan, lancar dan optimal, pengendalian penataan mengawasi, evaluasi\|c. melaksanakan perencanaan dan pengendalian bangunan, jasa kontruksi dan dan pelaporan penataan bangunan, jasa kontruksi dan sistem sistem penyediaan air minum dibidang penyediaan air minum wilayah kabupaten, wilayah kabupaten, perencanaan dan \|d. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan \|c. penyelenggaraan pengelolaan pengendalian, sistem penyediaan air minum (spam) daerah dan pengembangan sistem penataan bangunan kabupaten, penyediaan air minum (spam) dan jasa konstruksi, \|e. melaksanakan pengembangan sistem dan daerah kabupaten, pengembangan spam pengelolaan persamaan daerah kabupaten, pelaksanaan pengembangan dan penyehatan \|f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem dan pengelolaan lingkungan sistem drainase yang terhubung langsung dengan persamaan daerah permukiman. sungai dalam daerah kabupaten, kabupaten, menyelenggarakan penataan bangunan gedung file. pelaksanaan pengelolaan dan wilayah kabupaten, pemberian rekomendasi teknis pengembangan sistem drainase ijin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik yang terhubung langsung fungsi bangunan gedung, dengan sungai dalam daerah menyelenggarakan penataan bangunan dan kabupaten, lingkungannya daerah kabupaten, penyelenggaraan penataan menyelenggarakan sistem informasi jasa kontruksi bangunan gedung wilayah dan pelatihan tenaga terampil kontruksi cakupan kabupaten, pemberian daerah kabupaten, rekomendasi teknis ijin menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan ijin mendirikan bangunan (imb) dan usaha jasa kontruksi nasional (non kecil dan kecil) sertifikat laik fungsi bangunan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan gedung, dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi, penyelenggaraan penataan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis bangunan dan lingkungannya dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat daerah kabupaten, dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyelenggaraan sistem mengawasi dan mengarahkan bawahan agar informasi jasa kontruksi dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pelatihan tenaga terampil berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai kontruksi cakupan daerah ketentuan peraturan perundang undangan, kabupaten,dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan \|i. penyiapan rekomendasi teknis berdasarkan target dan rencana kerja yang telah penerbitan ijin usaha jasa ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas kontruksi nasional (non kecil yang telah ditentukan, dan kecil) dan pengawasan tertib melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai usaha, tertib penyelenggaraan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan dan tertib pemanfaatan jasa melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kontruksidan pengendalian dibidang penyiapan rancangan evaluasi serta keciptakaryaan agar pelaksanaan tugas berjalan penyusunan rencana program pelaporan bidang lancar dan optimal, investasi infrastruktur jangka perencanaan dan \|d. menyiapkan rancangan penyusunan rencana menengah rpi2jm) bidang pengendalian program investasi infrastruktur jangka menengah keciptakaryaan tingkat keciptakaryaan. rpi2jm) bidang keciptakaryaan tingkat kabupaten kabupaten sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, peraturan perundang undangan, menyiapkan penyusunan rencana, kebijakan, strategi\| penyiapan penyusunan rencana, dan teknis spam, kebijakan, strategi dan teknis melaksanakan supervisi pembangunan peningkatan spam, perluasan perbaikan spam, pelaksanaan supervisi menyiapkan penyusunan rencana, kebijakan, pembangunan peningkatan strategi, dan teknis sistem pengelolaan persamaan perluasan perbaikan spam, tpa test spa tps 3r tps kewenangan \|e. penyiapan penyusunan rencana, kabupaten, kebijakan, strategi, dan teknis melaksanakan supervisi pembangunan rehabilitasi sistem pengelolaan persamaan peningkatan tpa test spa tps 3r tps tpa test spa tps 3r tps kewenangan kabupaten, kewenangan kabupaten, menyiapkan penyusunan rencana, kebijakan, strategi\|f. melaksanakan supervisi dan teknis sistem drainase perkotaan, drainase pembangunan rehabilitasi lingkungan serta penyusunan outline plan pada peningkatan tpa test spa kawasan genangan, tps 3r tps kewenangan j . melaksanakan supervisi pembangunan peningkatan kabupaten, rehabilitasi sistem drainase perkotaan, penyiapan penyusunan rencana, menyiapkan penyusunan rencana, kebijakan, strategi kebijakan, strategi dan teknis dan teknis sistem penataan bangunan dan sistem drainase perkotaan, lingkungan kabupaten, drainase lingkungan serta melaksanakan supervisi penataan pemeliharaan penyusunan outline plan pada bangunan dan lingkungan, kawasan genangan, menyiapkan perencanaan, pembangunan, \|(h. pelaksanaan supervisi pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung pembangunan peningkatan daerah kabupaten, rehabilitasi sistem drainase menyiapkan rancangan regulasi terkait bangunan perkotaan, gedung dan lingkungan kawasan strategis skala \|i. penyiapan penyusunan rencana, kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan kebijakan, strategi dan teknis perundang undangan sebagai pedoman dalam sistem penataan bangunan dan pelaksanaan pembangunan, lingkungan kabupaten, oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada. pelaksanaan supervisi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar penataan pemeliharaan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang bangunan dan lingkungan, undangan, penyiapan perencanaan, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pembangunan, pengawasan dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pemanfaatan bangunan gedung perundang undangan, daerah kabupaten,dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\|l. penyiapan rancangan regulasi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar terkait bangunan gedung dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, lingkungan kawasan strategis melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan skala kabupaten sesuai dengan evaluasi pelaksanaan tugas, dan ketentuan peraturan perundang melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan undangan sebagai pedoman penugasan pimpinan baik secara lisan maupun dalam pelaksanaan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pembangunan, aibangunan dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja jasa konstruksielengarakan, bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang kinerja lingkup seksi, membimbing, penataan bangunan dan jasa konstruksi agar (b. penyiapan pertimbangan teknis memeriksa, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penerbitan imb, sertifikat laik memantau, menyiapkan pertimbangan teknis penerbitan imb, fungsi (slf), peran tenaga ahli evaluasidan sertifikat laik fungsi (slf), peran tenaga ahli bangunan gedung (tag) dan pelaporan bidang bangunan gedung (tag) dan pendataan bangunan pendataan bangunan gedung, penataan bangunan gedung, implementasi sistem informasi managemen implementasi sistem informasi dan jasa konstruksi. bangunan gedung (simba) serta pendaftaran huruf managemen bangunan gedung daftar nomor (hd no), simba) serta pendaftaran huruf memberikan bantuan teknis pembangunan, daftar nomor (hd no), monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan \|c. pemberian bantuan teknis gedung negara daerah kabupaten, pembangunan, monitoring dan melaksanakan identifikasi, penetapan, evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan, bangunan gedung cagar budaya bangunan gedung negara daerah yang dilestarikan milik pemerintah kabupaten dan kabupaten, pemberian bantuan teknis, kompensasi, insentif, dan pelaksanaan identifikasi, disinsentif bagi masyarakat pemilik, pengguna, dan penetapan, penyelenggaraan, atau pengelola bangunan gedung cagar budaya bangunan gedung cagar budaya daerah kabupaten, yang dilestarikan milik melaksanakan pemilikan terhadap penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan bangunan gedung oleh penilik bangunan, pemberian bantuan teknis, melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi rumah kompensasi, insentif, dan tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka disinsentif bagi masyarakat penerbitan sertifikat laik fungsi, pemilik, pengguna, dan atau melaksanakan pemeliharaan dan perawatan pengelola bangunan gedung bangunan gedung serta rehabilitasi, renovasi dan cagar budaya daerah kabupaten, ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan \|e. pelaksanaan pemilikan terhadap strategis daerah kabupaten, penyelenggaraan bangunan melaksanakan penataan, pemeliharaan dan gedung oleh penilik bangunan, monitoring serta pemberdayaan masyarakat dalam (\|f. pelaksanaan pemeriksaan penataan bangunan dan lingkungan, kelaikan fungsi rumah tinggal j . menyiapkan training need assessment tna), tunggal dan rumah deret dalam instruktur sensor penyelenggara dan sop serta rangka penerbitan sertifikat laik pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi, fungsi, melaksanakan identifikasi potensi kerjasama dan \|g. pelaksanaan pemeliharaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta fasilitasi perawatan bangunan gedung sertifikasi tenaga terampil konstruksi, serta rehabilitasi, renovasi dan il. melaksanakan pembinaan dan peningkatan ubahsuai bangunan gedung kapasitas kelembagaan konstruksi dan pemantauan untuk kepentingan strategis dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil daerah kabupaten, konstruksi, pelaksanaan penataan, melaksanakan pengelolaan operasional layanan dan pemeliharaan dan monitoring penyediaan perangkat pendukung layanan informasi serta pemberdayaan masyarakat jasa kontruksi serta pelatihan untuk peningkatan dalam penataan bangunan dan kapasitas administrator sinjai, lingkungan, menyiapkan penyusunan data dan informasi proyek \|i. penyiapan training need bidang pupr yang dapat dilaksanakan dengan assessment (tna), instruktur skema kpu, potensi risiko investasi infrastruktur, sensor penyelenggara dan sop tenaga kerja dan badan usaha, ketersediaan serta pelaksanaan pelatihan penggunaan material dan peralatan, profil pekerjaan tenaga terampil konstruksi, konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan \|j. pelaksanaan identifikasi potensi konstruksi, kecelakaan kerja proyek konstruksi, kerjasama dan pemberdayaan kegagalan bangunan konstruksi, jasa konstruksi serta fasilitasi oo. menyiapkan penyusunan peraturan regulasi sertifikasi tenaga terampil daerah dan sop terkait penyelenggaraan ijuk konstruksi, nasional kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan melaksanakan dan memfasilitasi penerbitan peningkatan kapasitas rekomendasi teknis ijin usaha jasa kontruksi ijuk) kelembagaan konstruksi dan nasional (non kecil dan kecil), pembinaan dan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas badan usaha jasa kontruksi kegiatan pelatihan tenaga dan lembaga sertifikasi badan usaha pemantauan terampil konstruksi, dan evaluasi terkait ijuk nasional, il. pelaksanaan pengelolaan g . menyiapkan penyusunan sop pedoman, bimbingan operasional layanan dan teknis, pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyediaan perangkat penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa pendukung layanan informasi konstruksi, jasa kontruksi serta pelatihan membimbing dan memberi petunjuk kepada untuk peningkatan kapasitas bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar administrator sinjai, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang penyiapan penyusunan data dan undangan, informasi proyek bidang pupr memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan skema kpu, potensi risiko perundang undangan, investasi infrastruktur, tenaga mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kerja dan badan usaha, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar ketersediaan penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, material dan peralatan, profil melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pekerjaan konstruksi, tertib evaluasi pelaksanaan tugas, dan penyelenggaraan pekerjaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan konstruksi, kecelakaan kerja penugasan pimpinan baik secara lisan maupun proyek konstruksi, kegagalan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan bangunan konstruksi, baik. penyiapan penyusunan peraturan regulasi daerah dan sop terkait penyelenggaraan ijuk nasional kabupaten, pelaksanaan dan fasilitasi penerbitan rekomendasi teknis ijin usaha jasa kontruksi (ijuk) nasional (non kecil dan kecil), pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa kontruksi dan lembaga sertifikasi badan usaha bagan struktur organisasi dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kergelolaan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari seksi layanan hubungan media dan informasi publik, dan seksi monitoring informasi dan komunikasi publik bidang pelayanan government, terdiri dari seksi pengembangan, pengelolaan aplikasi dan infrastruktur, seksi tata kelola government. bidang persandian dan statistik terdiri dari seksi persandian dan pengamanan informasi, dan seksi statistik dan dokumentasi. kelompok jabatan fungsional. utdi.k yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian kedua belaspembinaan dan pengembangan perpustakaan, dan seksi pelestarian koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan. bidang kearsipan, terdiri dari seksi pengelolaan arsip, dan seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan. kelompok jabatan fungsional. utd. pemantauan dan evaluasi terkait ijuk nasional:dan penyiapanpamem \|b. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan serta penyusunan perjanjian imbang, memeriksa, bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang kinerja lingkup seksi, memantau dan pengembangan sistem penyediaan air minum agar \|b. pelaksanaan pembangunan, evaluasi serta pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, peningkatan, dan perluasan pelaporan bidang \|c. melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan spam kawasan perkotaan, pengembangan sistem perluasan spam kawasan perkotaan, pelaksanaan pembangunan, penyediaan air minum \|d. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan peningkatan dan perbaikan perbaikan spam kawasan perdesaan, spam kawasan perdesaan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan tarif air minum, penyelenggaraan spam oleh badan pengawasan terhadap tarif air usaha untuk kebutuhan sendiri, serta minum, penyelenggaraan spam penyelenggaraan spam oleh pemerintah desa dan oleh badan usaha untuk kelompok masyarakat, kebutuhan sendiri, serta memfasilitasi penyiapan kerja sama spam, penyelenggaraan spam oleh pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa dan kelompok kerjasama spam, masyarakat, melaksanakan pengembangan sdm dan kelembagaan \|e. fasilitasi penyiapan kerja sama pengelolaan spam, spam, pembinaan dan melaksanakan operasional dan pemeliharaan spam pengawasan terhadap kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, pelaksanaan kerjasama spam, melaksanakan pembangunan baru, peningkatan, \|f. pelaksanaan pengembangan perluasan dan perbaikan spam bukan jaringan sdm dan kelembagaan perpipaan kawasan perdesaan dan kawasan pengelolaan spam, perkotaan, pelaksanaan operasional dan melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan spam kawasan peningkatan tpa test spa tps 3r tps perkotaan dan kawasan kewenangan kabupaten, perdesaan, menyediakan sarana persamaan, pembinaan\|h. pelaksanaan pembangunan teknis pengelolaan persamaan serta sosialisasi dan baru, peningkatan, perluasan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan dan perbaikan spam bukan sarana tpa test spa tps 3r tps kewenangan jaringan perpipaan kawasan kabupaten, perdesaan dan kawasan melaksanakan pembangunan sistem, peningkatan perkotaan, saluran, rehabilitasi saluran, penyediaan sarana, \|i. pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem drainase rehabilitasi dan peningkatan perkotaan dan drainase lingkungan yang terhubung tpa test spa tps 3r tps langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten, kewenangan kabupaten, m.membimbing dan memberi petunjuk kepada. penyediaan sarana bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar persamaan, pembinaan teknis terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pengelolaan persamaan serta undangan, sosialisasi dan pemberdayaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan masyarakat dalam rangka bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyediaan sarana tpa test perundang undangan, spa tps 3r tps kewenangan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kabupaten, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar \|k. pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sistem, peningkatan saluran, melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan rehabilitasi saluran, penyediaan evaluasi pelaksanaan tugas, dan sarana, operasional dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pemeliharaan sistem drainase penugasan pimpinan baik secara lisan maupun perkotaan dan drainase tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan lingkungan yang terhubung baik. langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten: inn aan naa bidang bina merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada margusun,melakukan kompetensi bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, akan, mengawasi, bahan dibidang bina marga agar pelaksanaan tugas mengoordinasikan pemrograman evaluasi dan berjalan lancar dan optimal, dan perencanaan teknik jalan, pelaporan dibidang \|c. mengoordinasikan pemrograman dan perencanaan konektivitas sistem jaringan perencanaan teknis teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan jalan dengan sistem moda dan evaluasi, dengan sistem moda transportasi bersama instansi transportasi bersama instansi pembangunan jalan terkait, terkait, dan jembatan dan\|d. menyusun perencanaan teknis pembangunan jalan \|c. penyusunan perencanaan teknis preservasi jalan dan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan pembangunan jalan dan jembatan. kabupaten desa serta penerangan jalan umum jembatan, preservasi jalan dan kawasan permukiman, jembatan kabupaten desa serta melaksanakan kebijakan teknis dan pengembangan penerangan jalan umum teknologi terapan dalam pembangunan jalan dan kawasan permukiman, jembatan kabupaten desa, pelaksanaan kebijakan teknis melaksanakan kebijakan teknis dan pengembangan dan pengembangan teknologi teknologi terapan dalam preservasi jalan dan terapan dalam pembangunan jembatan kewenangan kabupaten, jalan dan jembatan melaksanakan kebijakan teknis dan pengembangan kabupaten desa, teknologi terapan dalam penyelenggaraan \|e. pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum kawasan permukiman, dan pengembangan teknologi melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, terapan dalam preservasi jalan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger dan jembatan kewenangan jalan, kabupaten, melaksanakan peran serta dalam penanggulangan \|(f. pelaksanaan kebijakan teknis bencana tanggap darurat dibidang kebinamargaan, dan pengembangan teknologi j . mengawasi dan mengarahkan bawahan agar terapan dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar penerangan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kawasan permukiman: mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pelaksanaan evaluasi dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah penetapan laik fungsi, audit ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan keselamatan jalan dan jembatan tugas yang telah ditentukan, serta leger jalan,dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai\|h. pelaksanaan peran serta dalam bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan penanggulangan bencana melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan tanggap darurat dibidang penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kebinamargateknis dan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada evaluteknis dan evaluasi bidang ketika \|b. penyiapan penyusunan rencana, evaluasi serta marga an agar pelaksanaan tugas berjalan lancar kebijakan, strategi pelaporan bidang dan optimal, pengembangan jaringan jalan perencanaan teknis \|c. menyiapkan penyusunan rencana, kebijakan, strategi serta perencanaan teknis dan evaluasi ketika pengembangan jaringan jalan serta perencanaan penyelenggaraan jalan dan marga an. teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, jembatan, melaksanakan pengujian mutu konstruksi dan \|c. pelaksanaan pengujian mutu evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi sesuai konstruksi dan evaluasi ketentuan peraturan perundang undangan, terhadap hasil pengujian melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta konstruksi sesuai ketentuan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan peraturan perundang undangan, kewenangan kabupaten sesuai dengan ketentuan \|d. pelaksanaan pemantauan dan peraturan perundang undangan, evaluasi serta penetapan laik menyiapkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi fungsi jalan dan jembatan konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem kewenangan kabupaten sesuai moda transportasi bersama pembina bidang ketika dengan ketentuan peraturan marga an sesuai ketentuan peraturan perundang perundang undangan, undangan, penyiapan koordinasi, menyiapkan pembebasan lahan tanah untuk sinkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan jalan, konektivitas sistem jaringan menyiapkan rancangan standar dokumen jalan dengan sistem moda pengadaan, norma, standar, pedoman, kriteria dan transportasi bersama pembina penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan bidang ketika marga an sesuai jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang perundang undangan, undangan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit\|f. penyiapan pembebasan lahan keselamatan jalan jembatan dan audit leger jalan, tanah untuk penyelenggaraan melaksanakan evaluasi pemanfaatan peralatan dan jalan, bahan jalan serta pengamanan pemanfaatan bagian \|g. penyiapan rancangan standar bagian jalan, dokumen pengadaan, norma, membimbing dan memberi petunjuk kepada standar, pedoman, kriteria dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar penyesuaian kontrak pekerjaan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang konstruksi jalan dan jembatan undangan, sesuai dengan ketentuan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan peraturan perundang undangan, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|h. pelaksanaan evaluasi dan perundang undangan, penetapan audit keselamatan m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar jalan jembatan dan audit leger pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar jalan,dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan evaluasi melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pemanfaatan peralatan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan bahan jalan serta pengamanan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pemanfaatan bagian bagian penugasan pimpinan baik secara lisan maupun jalseksi berdasarkan rencana strategis perangkat penyusunan rencana kerja jalan dan tugas, daerah dan sesuai dengan pedoman penyusunan seksi berdasarkan rencana jembatan melaksanakan, rka perangkat daerah sebagai pedoman dalam strategis perangkat daerah dan menyusun, melaksanakan tugas, sesuai dengan pedoman melaksanakan, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan penyusunan rka perangkat mengendalikan, bawahan dalam rangka penyiapan bahan daerah sebagai pedoman dalam membimbing, pembangunan jalan dan jembatan bidang melaksanakan tugas, memeriksa, kebinamarga an agar pelaksanaan tugas berjalan pelaksanaan survey kondisi memantau dan lancar dan optimal, jalan jembatan kewenangan evaluasi serta melaksanakan survey kondisi jalan jembatan kabupaten sesuai dengan pelaporan kewenangan kabupaten sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang bidangpembangunan peraturan perundang undangan, undangan, jalan dan jembatanpembangunan jalan kewenangan kabupaten, pengembangan teknologi terapan melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan dalam pembangunan jalan mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam kewenangan kabupaten, pembangunan jembatan, flyover, underpass dan \|d. pelaksanaan dan pengendalian terowongan tunnel kewenangan kabupatembangunan jembatan, pelebaran jalan menuju standar, pelebaran jalan flyover, underpass dan penambahan lajur dan rekonstruksi jalan terowongan tunnel kewenangan kewenangan kabupaten sesuai dengan ketentuan kabupaten, peraturan perundang undangan, pelaksanaan dan pengendalilebaran dan penggantian jembatan kewenangan dalam pelebaran jalan menuju kabupaten, standar, pelebaran jalan melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan penambahan lajur dan jalan jembatan, rekonstruksi jalan kewenangan membimbing dan memberi petunjuk kepada kabupaten sesuai dengandan pengendalian memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan konstruksi dan mutu serta bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengembangan teknologi terapan perundang undangan, dalam pelebaran dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar penggantian jembatan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kewenangan kabupaten,dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pengawasan teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan tugas, dan jalan jembatreservasi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan jalan dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja jembatnyusun, bawahan dalam rangka penyiapan bahan preservasi kinerja lingkup seksi, membimbing, jalan dan jembatan bidang kebinamarga an agar \|b. pelaksanaan dan pengendalian memeriksa, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, konstruksi dan mutu serta memantau dan melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan pengembangan teknologi terapan evaluasi serta mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam dalam pemeliharaan rutin dan pelaporan bidang pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan pemeliharaan berkala jalan preservasi jalan dan kewenangan kabupaten, kewenangan kabupaten, jembatan.rehabilitasi jalan dan jembatan kewenangan pengembangan teknologi terapan kabupaten, dalam rehabilitasi jalan dan melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan jembatan kewenangan mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam kabupaten, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala \|d. pelaksanaan dan pengendalian jembatan kewenangan kabupaten, konstruksi dan mutu serta melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan pengembangan teknologi terapan hasil pekerjaan preservasi, dalam pemeliharaan rutin dan melaksanakan peran serta dalam penanggulangan pemeliharaan berkala jembatan bencana tanggap darurat bidang kebinamargaan, kewenangan kabupaten, membimbing dan memberi petunjuk kepada\|e. pelaksanaan pengujian bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar peralatan, bahan, dan hasil terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pekerjaan preservasi, dan undangan, pelaksanaan peran serta dalam memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penanggulangan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan bencana tanggap darurat perundang undangan, bidang kebinamargasumber merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan\|a. perencanaan operasional pada daya airyelenggarakan, dibidang sumber daya air agar pelaksanaan tugas\| penyusunan perencanaan teknis mengawasi, evaluasi berjalan lancar dan optimal, dan evaluasi, pembangunan dan dan pelaporan ic. menyusun perencanaan teknis dan evaluasi, operasi pemeliharaan sumber dibidang pembangunan dan operasi pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai perencanaan teknis daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah dalam satu daerah kabupaten, dan evaluasi, kabupaten, pelaksanaan pengelolaan sda pembangunan dan \|d. melaksanakan pengelolaan sda dan bangunan dan bangunan pengaman pantai operasi pemeliharaan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam pada wilayah sungai (ws) dalam sumber daya air. satu daerah kabupaten, satu daerah kabupaten, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan \|d. pelaksanaan pengembangan dan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah pengelolaan sistem irigasi primer irigasi yang luasnya dibawah dalam satu dan sekunder pada daerah daerah kabupaten, irigasi yang luasnya dibawah melaksanakan pengembangan teknologi terapan, dalam satu daerah sistem hidrologi dan sistem peringatan dini dalam kabupaten, pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan pengembangan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi terapan, sistem bidang perencanaan teknis dan evaluasi, hidrologi dan sistem peringatan pembangunan dan operasi pemeliharaan sumber dini dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah daya air, kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat masyarakat dalam bidang bencana dibidang sumber daya air, perencanaan teknis dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis evaluasi, pembangunan dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat operasi pemeliharaan sumber dilaksanakan secara efektif dan efisien: daya air,dan j . mengawasi dan mengarahkan bawahan agar\|g. pelaksanaan penanggulangan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kerusakan akibat bencana berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai dibidang sumber daya airperencanaan sumber daya air agar\|b. penyiapan penyusunan rencana memantau dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar, teknis dan dokumen lingkungan evaluasi serta menyiapkan penyusunan rencana teknis dan hidup untuk konstruksi pelaporan bidang dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan perencanaan sumber bendungan, embung, dan bangunan penampung air bangunan penampung air daya air. lainnya, lainnya, menyiapkan penyusunan rencana teknis dan\|c. penyiapan penyusunan rencana dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air teknis dan dokumen lingkungan tanah dan air baku, hidup untuk konstruksi air menyiapkan penyusunan rencana teknis dan tanah dan air baku, dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi \|d. penyiapan penyusunan rencana pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan teknis dan dokumen lingkungan dan pengaman pantai, hidup untuk konstruksi menyiapkan penyusunan pola dan rencana pengendali banjir, lahar, pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sda drainase utama perkotaan dan ws) serta rekomendasi teknis (rekomtek) pengaman pantai, pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai (sda \|e. penyiapan penyusunan pola dan ws) yang menjadi urusan pemerintah daerah rencana pengelolaan sumber kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang daya air wilayah sungai (sda undangan, ws) serta rekomendasi teknis menyiapkan penyusunan rencana teknis dan (rekomtek) pemanfaatan sumber dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi daya air wilayah sungai (sda dan rawa, ws) yang menjadi urusan menyiapkan analisa data aset sarana prasarana pemerintah daerah kabupaten sumber daya air serta analisa kebutuhan fasilitas sesuai ketentuan peraturan umum (kasum) sumber daya air dalam rangka perundang undangan, penyusunan rencana induk sistem sumber daya air\|f. penyiapan penyusunan rencana dan pengendalian banjir, teknis dan dokumen lingkungan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan hidup untuk konstruksi irigasi kelembagaan pengelolaan sda serta sinkronisasi dan rawa,.i yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian ketiga belas dinas kesehatan susunan organisasi dinas kesehatan terdiri darikesehatan masyarakat,terdiri dari, dan part, dan seksi sumber daya manusia kesehatan. kelompok jabatan fungsional. utd. bagan struktur organisasi dinas kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i.m yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian keempat belas, dan seksi sumber daya aparatur dan pelatihan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari seksi operasi, pengendalian dan penertiban, seksi kerjasama, pengamanan dan pengawalan, dan seksi perlindungan masyarakat peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda \|g. penyiapan analisa data aset kewenangan kabupaten sesuai ketentuan peraturan sarana prasarana sumber daya perundang undangan, air serta analisa kebutuhan j . membimbing dan memberi petunjuk kepada fasilitas umum (kasum) sumber bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar daya air dalam rangka terarah sesuai ketentuan peraturan perundang penyusunan rencana induk undangan, sistem sumber daya air dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pengendalian banjir,dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|h. pelaksanaan pembinaan dan perundang undangan, pemberdayaan kelembagaan il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pengelolaan sda serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar sinkronisasi peningkatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kapasitas kelembagaan m.melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengelolaan sda kewenangan evaluasi pelaksanaan tugas, dan kabupaten sesuai ketentuan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan peraturan perundang undangbidang pembangunan sumber daya \|b. pelaksanaan dan mengendalikan memantau dan air agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan konstruksi dan mutu serta evaluasi serta lancar, pengembangan teknologi terapan pelaporan bidang \|c. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan dalam pembangunan dan pembangunan mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam rehabilitasi bendungan, embung, sumber daya air pembangunan dan rehabilitasi bendungan, embung, penampungan air lainnya dalam penampungan air lainnya dalam satu daerah satu daerah kabupaten, kabupaten, pelaksanaan dan mengendalikmbangunan dan rehabilitasi sumur air tanah dalam pembangunan dan untuk air baku dan unit air baku dalam satu daerah rehabilitasi sumur air tanah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang untuk air baku dan unit air undangan,pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan tanggul \|d. pelaksanaan dan mengendalikan sungai, bangunan perkuatan tebing, pintu air konstruksi dan mutu serta bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pengembangan teknologi terapan pompa banjir, polder kolam retensi, bangunan sao, dalam pembangunan, check dam, breakwater, seawal dan bangunan rehabilitasi dan peningkatan pengamanan pantai lainnya dalam satu daerah tanggul sungai, bangunan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang perkuatan tebing, pintu air undangan, bendung pengendali banjir, melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan kanal banjir, stasiun pompa mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam banjir, polder kolam retensi, peningkatan flood forecasting and warning system bangunan sao, check dam, fws) dalam satu daerah kabupaten sesuai breakwater, seawal dan ketentuan peraturan perundang undangan, bangunan pengamanan pantai melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan lainnya dalam satu daerah mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam kabupaten sesuai ketentuan revitalisasi danau dan normalisasi restorasi sungai peraturan perundang undangan, dalam satu daerah kabupaten sesuai ketentuan \|e. pelaksanaan dan mengendalikan peraturan perundang undanganingkatan flood pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan forecasting and warning system pemeliharaan mata air dalam satu daerah kabupaten fws) dalam satu daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kabupaten sesuai ketentuan melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan peraturan perundang undangan, mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam \|f. pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan konstruksi dan mutu serta irigasi permukaan, bendungan irigasi, jaringan irigasi pengembangan teknologi terapan rawa, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigasi dalam revitalisasi danau dan air tanah dan jaringan irigasi air tanah dalam satu normalisasi restorasi sungai daerah kabupaten sesuai ketentuan peraturan dalam satu daerah kabupaten perundang undangan, sesuai ketentuan peraturan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan perundang undangan, pelaksanaan konservasi kawasan rawa dalam satu \|g. pelaksanaan dan mengendalikan daerah kabupaten, konstruksi dan mutu serta membimbing dan memberi petunjuk kepada pengembangan teknologi terapan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dalam pembangunan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang infrastruktur untuk undangan, perlindungan dan pemeliharaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan mata air dalam satu daerah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kabupaten sesuai ketentuan perundang undangan, peraturan perundang undangan, m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\|h. pelaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar konstruksi dan mutu serta sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pengembangan teknologi terapan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dalam pembangunan, evaluasi pelaksanaan tugas, dan peningkatan dan rehabilitasi oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan jaringan irigasi permukaan, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun bendungan irigasi, jaringan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan irigasi rawa, jaringan irigasi baik. tambak, sumur jaringan irigasi air tanah dan jaringan irigasi air tanah dalam satu daerah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa dalam seksi operasieliharaan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada sumber daya airoperasi dan pemeliharaan sumber daya air agar\|b. pelaksanaan dan pengendalian memantau dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, konstruksi dan mutu serta evaluasi serta melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan pengembangan teknologi terapan pelaporan mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam dalam operasional dan bidangoperasi dan operasional dan pemeliharaan bendungan, embung, pemeliharaan bendungan, pemeliharaan dan penampungan air lainnya, sumur air tanah embung, dan penampungan air sumber daya air untuk air baku, embung air baku dan unit air baku lainnya, sumur air tanah untuk dalam satu daerah kabupaten sesuai ketentuan air baku, embung air baku dan peraturan perundang undangan, unit airoperasional dan pemeliharaan tanggul dan tebing \|c. pelaksanaan dan pengendalian sungai, kanal banjir, stasiun pompa banjir, konstruksi dan mutu serta polder kolam retensi, bangunan sao, check dam, pengembangan teknologi terapan breakwater, seawal dan bangunan pengamanan dalam operasional dan pantai lainnya dalam satu daerah kabupaten sesuai pemeliharaan tanggul dan tebing ketentuan peraturan perundang undangan, sungai, kanal banjir, stasiun melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu pompa banjir, polder kolam pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai retensi, bangunan sao, check kewenangan kabupaten, dam, breakwater, seawal dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan bangunan pengamanan pantai kelembagaan pengelolaan sda kewenangan lainnya dalam satu daerah kabupaten, kabupaten sesuai ketentuan melaksanakan evaluasi dan rekomendasi teknis peraturan perundang undangan, rekomtek pemanfaatan sda wilayah sungai \|d. pelaksanaan penerapan sistem kewenangan kabupaten, manajemen mutu pengelolaan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan hidrologi dan kualitas air kapasitas kelembagaan pengelolaan sda kewenangan wilayah sungai kewenangan kabupaten, kabupaten, melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan \|e. pelaksanaan pembinaan dan mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam pemberdayaan kelembagaan operasional dan pemeliharaan danau, sungai dan pengelolaan sda kewenangan infrastruktur untuk melindungi mata air, kabupaten, melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan \|f. pelaksanaan evaluasi dan mutu serta pengembangan teknologi terapan dalam rekomendasi teknis (rekomtek) operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pemanfaatan sda wilayah permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, sungai kewenangan kabupaten, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air \|g. penyiapan koordinasi dan tanah, jaringan irigasi air tanah kewenangan sinkronisasi peningkatan kabupaten, kapasitas kelembagaan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi pengelolaan sda kewenangan air irigasi dan operasional unit pengelola irigasi, kabupaten, il. menyiapkan koordinasi, sinkronisasi dan \|h. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan konservasi dan pemeliharaan kawasan konstruksi dan mutu serta rawa, pengembangan teknologi terapan m.membimbing dan memberi petunjuk kepada dalam operasional dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pemeliharaan danau, sungai dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang infrastruktur untuk melindungi undangan, mata air, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|i. pelaksanaan dan pengendalian bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan konstruksi dan mutu serta perundang undangan, pengembangan teknologi terapan oo. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar dalam operasional dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, permukaan, bendung irigasi, melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan jaringan irigasi rawa, jaringan evaluasi pelaksanaan tugas, dan irigasi tambak, sumur jaringan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan irigasi air tanah, jaringan irigasi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun air tanah kewenangan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan kabupaten, baik. pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi dan operasional unit pengelola irigasi,dan penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi dan pemeliharaan kawasan rawa. bidang tata merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada ruangpenataan ruang dan pertanahan \|b. penyusunan perencanaan teknis, dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pengawasan, pemantauan dan dibidang penataan \|c. menyusun perencanaan teknis, pengawasan, evaluasi terhadap ruang dan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan penataan ruang pertanahan. penataan ruang dan pertanahan, dan pertanahan, melaksanakan kebijakan teknis penyusunan dan \|c. pelaksanaan kebijakan teknis penetapan rencana tata ruang wilayah rtrw) dan penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang rrt) kabupaten, rencana tata ruang wilayah mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan (rtrw) dan rencana rinci tata tata ruang daerah kabupaten, ruang (rrt) kabupaten, mengoordinasikan dan sinkronisasi pemanfaatan mengoordinasikan perencanaan ruang daerah kabupaten, tata ruang daerah kabupaten, mengoordinasikan dan sinkronisasi pengendalian \|e. mengoordinasikan dan pemanfaatan ruang daerah kabupaten, sinkronisasi pemanfaatan melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan ruang daerah kabupaten, penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan \|f. melaksanakan koordinasi dan ruang, sinkronisasi pengendalian melaksanakan kebijakan teknis pemberian pemanfaatan ruang daerah rekomendasi teknis ijin lokasi dan ijin membuka kabupaten, tanah dalam satu daerah kabupaten, melaksanakan kebijakan teknis melaksanakan kebijakan teknis dan penyelesaian penyidikan dan penertiban permasalahan bidang pertanahan, meliputi: terhadap pelanggaran sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan pemanfaatan ruang, santunan tanah untuk pembangunan oleh \|h. melaksanakan kebijakan teknis pemerintah daerah kabupaten, pemanfaatan dan pemberian rekomendasi teknis masalah tanah kosong, ijin lokasi dan ijin membuka melaksanakan penetapan subjek dan objek tanah dalam satu daerah redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kabupaten, kelebihan maksimum dan tanah absence dani. pelaksanaan kebijakan teknis penetapan tanah yang lokasinya dalam daerah dan penyelesaian permasalahan kabupaten, bidang pertanahan, meliputi: mengoordinasikan dan sinkronisasi penggunaan sengketa tanah garapan, ganti tanah yang lamarannya dalam satu daerah kerugian dan santunan tanah kabupaten, untuk pembangunan oleh m.membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah daerah kabupaten dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat dan pemanfaatan masalah tanah dilaksanakan secara efektif dan efisien, kosong, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar. pelaksanaan penetapan subjek pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar dan objek redistribusi tanah berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai serta ganti kerugian tanah ketentuan peraturan perundang undangan, kelebihan maksimum dan tanah oo. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan absence dan penetapan tanah berdasarkan target dan rencana kerja yang telah yang lokasinya dalam ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas daerah kabupaten,dan yang telah ditentukan, mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai sinkronisasi penggunaan tanah bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan yang lamarannya dalam satu melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan daerah kabupateturinaaturan dan pembinaan penataan ruang agar \|b. pelaksanaan rancangan memantau dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, persetujuan substansi, evaluasi, evaluasi serta melaksanakan rancangan persetujuan substansi, konsultasi evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan rencana penetapan rencana tata ruang pengaturan dan tata ruang wilayah rtrw) kabupaten, wilayah rtrw) kabupaten, pembinaan penataan \|d. melaksanakan rancangan persetujuan substansi, \|c. pelaksanaan rancangan ruang evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan rencana persetujuan substansi, evaluasi, rinci tata ruang rrt) kabupaten, konsultasi evaluasi dan menyiapkan rancangan penetapan kebijakan dalam penetapan rencana rinci tata rangka pelaksanaan penataan ruang, ruang rrt) kabupaten, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan \|d. penyiapan rancangan penetapan perundang undangan bidang penataan ruang, kebijakan dalam rangka menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan pelaksanaan penataan ruang, rencana tata ruang wilayah rtrw) dance. pelaksanaan sosialisasi penyusunan rencana rinci tata ruang rrt) kebijakan dan peraturan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang perundang undangan bidang undangan, penataan ruang, melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam \|f. penyiapan koordinasi dan penataan ruang, sinkronisasi penyusunan melaksanakan pengawasan, pemantauan dan rencana tata ruang wilayah evaluasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang rtrw) dan penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, rencana rinci tata ruang j . membimbing dan memberi petunjuk kepada rrt) kabupaten sesuaipeningkatan peran memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan masyarakat dalam penataan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan ruang,dan perundang undangan, pelaksanaan pengawasan, mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar terhadap penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penataan ruang sesuai melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan ketentuan peraturan perundang evaluasi pelaksanaan tugas, dan undangertibendalian dan penertiban penataan ruang agar \|b. penyiapan koordinasi dan memantau dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, sinkronisasi pemanfaatan ruang evaluasi serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi untuk investasi dan pelaporan bidang pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah, serta pengendalian dan pembangunan daerah, serta pelaksanaan pemberian pelaksanaan pemberian penertiban penataan rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang, rekomendasi teknis izin ruang melaksanakan pengelolaan sistem informasi pemanfaatan ruang, penataan ruang, cc. pelaksanaan pengelolaan sistem menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pemberian informasi penataan ruang, insentif dan disinsentif bidang penataan ruang, penyiapan koordinasi dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penertiban sinkronisasi pemberian insentif dan penegakan hukum bidang penataan ruang dan disinsentif bidang penataan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,, ruang, melaksanakan pembinaan dan merasionalisasi tugas \|e. penyiapan koordinasi dan dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil ppn sinkronisasi penertiban dan bidang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan penegakan hukum bidang perundang undangan, penataan ruang sesuai menyiapkan koordinasi pelaksanaan pengendalian ketentuan peraturan perundang pemanfaatan ruang daerah kabupaten, undangan,dan melaksanakan evaluasi dan pemberian sanksi\|f. pelaksanaan pembinaan dan administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan merasionalisasi tugas dan fungsi ruang, penyidik pegawai negeri sipil j . membimbing dan memberi petunjuk kepada ppn) bidang penataan ruang bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar sesuai ketentuan peraturan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang perundang undangan, undangan, menyiapkan koordinasipemanfaatan ruang daerah perundang undangan, kabupaten,dan il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\|h. melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, terhadap pelanggaran m.melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pemanfaatan ruangtantanahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar penyiapan koordinasi dan evaluasi serta dan optimal, sinkronisasi pemberian pelaporan bidang \|c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pemberian rekomendasi teknis ijin lokasi pertanahan. rekomendasi teknis ijin lokasi penanaman modal dan penanaman modal dan kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana satuan polisi pamong praja pada kecamatan terdiri dari kepala satuani.n yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian kelima lalu lintas dan angkutan, terdiri dari seksi perencanaan dan pembangunan prasarana seksi pengoperasian dan perawatan prasarana, dan seksi keselamatan dan pengembangan. utd. bagan struktur organisasi dinas perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i.o yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini bagian keenam belas, terdiri dari seksi pencegahan dan inspeksi,dan seksi peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. bidang pemadam, penyelamatan dan sarana prasarana terdiri dari seksi pemadam kebakaran, penyelamatan dan evaluasi,dan seksi sarana prasarana, informasi dan pengolah data kelompok jabatan fungsional. utd. kemudahan berusaha, dan kemudahan berusaha, dan melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik, dan \|c. pelaksanaan inventarisasi perkara pertanahan serta mediasi penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, pertanahan serta mediasi menyiapkan rancangan penetapan daftar masyarakat penyelesaian sengketa tanah penerima santunan tanah dan sinkronisasi garapan dalam daerah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan kabupaten, tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, \|d. penyiapan rancangan penetapan melaksanakan inventarisasi subyek dan obyek daftar masyarakat penerima redistribusi tanah dan rekomendasi obyek santunan tanah dan sinkronisasi redistribusi tanah, penyelesaian masalah ganti menyiapkan koordinasi penyelenggaraan redistribusi kerugian dan santunan tanah tanah objek reforma agraria dan penataan akses untuk pembangunan oleh dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam satu pemerintah daerah, kabupaten, pelaksanaan inventarisasi melaksanakan inventarisasi tanah kelebihan subyek dan obyek redistribusi maksimum dan tanah absence dan tanah dan rekomendasi obyek mengoordinasikan penetapan ganti kerugian tanah redistribusi tanah, kelebihan maksimum dan tanah absence dalam satu \|f. penyiapan koordinasi daerah kabupaten, penyelenggaraan redistribusi menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi survei dan tanah objek reforma agraria dan pemetaan batas tanah ul, pengakuan dan penataan akses dalam pengukuhan masyarakat tokoh adat dan menyiapkan pemanfaatan redistribusi tanah penetapan tanah dalam satu daerah dalam satu kabupaten, kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan \|g. pelaksanaan inventarisasi tanah perundang undangan yang berlaku, kelebihan maksimum dan tanah menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan absence dan mengoordinasikan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian penetapan ganti kerugian tanah masalah tanah kosong dalam satu daerah kelebihan maksimum dan tanah kabupaten, absence dalam satu daerah menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pemberian kabupaten, izin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan penyiapan koordinasi dan tanah negara: sinkronisasi survei dan il. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pemetaan batas tanah ul, perencanaan penggunaan tanah, pemetaan zona nilai pengakuan dan pengukuhan tanah dan konsolidasi tanah kabupaten, masyarakat tokoh adat dan m.membimbing dan memberi petunjuk kepada menyiapkan penetapan tanah bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dalam satu daerah terarah sesuai ketentuan peraturan perundang kabupaten sesuai dengan undangan, ketentuan peraturan perundang memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan undangan yang berlakupelaksanaan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar inventarisasi, pemanfaatan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar penyelesaian masalah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kosong dalam satu daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kabupaten, evaluasi pelaksanaan tugas, dan j . penyiapan koordinasi dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan sinkronisasi pemberian izin penugasan pimpinan baik secara lisan maupun membuka tanah dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pengendalian pemanfaatan tanah baik. negara,dan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah, pemetaan zona nilai tanah dan konsolidasi tanah kabupateumahan dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, kawasan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk permukimanyiapkan, bahan bidang perumahan dan kawasan \|b. penyelenggaraan infrastruktur menyelenggarakan, permukiman, penyehatan lingkungan permukiman pada permukiman kawasan mengawasi, evaluasi serta prasarana, sarana dan utilitas umum agar strategis daerah kabupaten, dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal: pelaksanaan pendataan bidang perumahan \|c. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman penyediaan dan rehabilitasi dan kawasan kawasan strategis daerah kabupaten, perumahan bagi korban bencana permukiman serta \|d. melaksanakan pendataan penyediaan dan atau relokasi program prasarana, sarana rehabilitasi perumahan bagi korban bencana atau pemerintah daerah kabupaten, dan utilitas umum relokasi program pemerintah daerah kabupaten, pelaksanaan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan persiapan penyediaan dan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rehabilitasi rumah korban program kabupaten, bencana atau relokasi program melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah kabupaten, korban bencana atau relokasi program kabupaten, pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan pendistribusian dan serah terima rehabilitasi rumah korban rumah bagi korban bencana atau relokasi program bencana atau relokasi program kabupaten, kabupaten, menetapkan rekomendasi teknis penerbitan izin \|f. pelaksanaan pendistribusian pembangunan dan pengembangan perumahan dan dan serah terima rumah bagi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung korban bencana atau relokasi skg) dan rekomendasi teknis penerbitan izin program kabupaten, pembangunan dan pengembangan kawasan \|g. penetapan rekomendasi teknis permukiman, penerbitan izin pembangunan melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas dan pengembangan perumahan kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah dan penerbitan sertifikat (sepuluh) ha, kepemilikan bangunan gedung menyelenggarakan pencegahan perumahan dan skg) dan rekomendasi teknis kawasan permukiman kumuh pada daerah penerbitan izin pembangunan kabupaten, dan pengembangan kawasan menyelenggarakan urusan prasarana, sarana dan permukiman, utilitas umum perumahan, pelaksanaan penataan dan melaksanakan pengelolaan rumah susun umum peningkatan kualitas kawasan dan atau rumah khusus, permukiman kumuh dengan menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi luas bawah (sepuluh) ha, orang atau badan hukum yang melaksanakan \|i. penyelenggaraan pencegahan perancangan dan perencanaan rumah serta perumahan dan kawasan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman kumuh pada psu tingkat kemampuan kecil, daerah kabupaten, melaksanakan perencanaan dan pengendalian \|j. penyelenggaraan urusan penyehatan lingkungan wilayah kabupaten, prasarana, sarana dan utilitas oo. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan umum perumahan, penyehatan lingkungan daerah kabupaten, pelaksanaan pengelolaan rumah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan susun umum dan atau rumah sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten, khusus: membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis \|l. penyelenggaraan sertifikasi dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat registrasi bagi orang atau badan dilaksanakan secara efektif dan efisien, hukum yang melaksanakan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar perancangan dan perencanaan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar rumah serta perencanaan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai prasarana, sarana dan utilitas ketentuan peraturan perundang undangan, umum psu tingkat kemampuan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan kecil, berdasarkan target dan rencana kerja yang telah pelaksanaan perencanaan dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas pengendalian penyehatan yang telah ditentukan, lingkungan wilayah melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai kabupaten, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan penyelenggaraan pengelolaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan pengembangan penyehatan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun lingkungan daerah kabupaten, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan \|o. pelaksanaan pengelolaan dan baik. pengembangan sistem air limbah domestik dalamrumperumahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar \|b. pelaksanaan identifikasi dan pelaporan dan optimal, perumahan lokasi rawan bidang perumahan. melaksanakan identifikasi perumahan lokasi bencana atau terkena relokasi rawan bencana atau terkena relokasi program program kabupaten dan kabupaten dan identifikasi lahan lahan potensial identifikasi lahan lahan sebagai lokasi relokasi perumahan, potensial sebagai lokasi relokasi melaksanakan pendataan rumah korban bencana perumahan, kejadian sebelumnya yang belum tertangani dan \|c. pelaksanaan pendataan rumah pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, korban bencana kejadian melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima sebelumnya yang belum rumah bagi korban bencana alam atau terkena tertangani dan pendataan relokasi program kabupaten, tingkat kerusakan rumah akibat melaksanakan pendataan rumah sewa milik bencana, masyarakat, rumah susun dan rumah khusus, pelaksanaan pendataan dan menyelenggarakan dan memfasilitasi sosialisasi verifikasi penerima rumah bagi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam atau kepada masyarakat sukarelawan tanggap bencana, terkena relokasi program mekanisme penggantian hak atas tanah dan kabupaten, bangunan serta pengembangan perumahan baru dan \|e. pelaksanaan pendataan rumah mekanisme akses perumahan kpr flip, sewa milik masyarakat, rumah menyelenggarakan pembentukan dan pelatihan tim susun dan rumah khusus, satgas, tim pendamping dan fasilitator, penyelenggaraan dan fasilitasi melaksanakan rembug warga untuk menentukan sosialisasi standar teknis calon penerima rumah bagi korban bencana dan penyediaan dan rehabilitasi menyepakati penerima serta jenis pelayanan, rumah kepada masyarakat menyiapkan penyusunan site plan dan atau detail sukarelawan tanggap bencana, engineering design ded) dan pengadaan lahan mekanisme penggantian hak untuk pembangunan rumah bagi korban bencana atas tanah dan bangunan serta atau relokasi program kabupaten, pengembangan perumahan baru melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah dan mekanisme akses bagi korban bencana serta pembangunan rumah perumahan kpr flip, khusus beserta psu bagi korban bencana atau \|g. penyelenggaraan pembentukan relokasi program kabupaten, dan pelatihan tim satgas, tim il. melaksanakan operasional dan pemeliharaan pendamping dan fasilitator, lingkungan perumahan pada relokasi program \|h. pelaksanaan rembug warga kabupaten, untuk menentukan calon melaksanakan pembagian rumah dan penerima rumah bagi korban ketatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana dan menyepakati bencana atau relokasi program kabupaten, penerima serta jenis pelayanan, memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin \|i. penyiapan penyusunan site plan pembangunan dan pengembangan perumahan dan atau detail engineering terintegrasi secara elektronik, design ded) dan pengadaan oo. melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada lahan untuk pembangunan blu bumi untuk penyelenggaraan rumah rumah bagi korban bencana sederhana, atau relokasi program menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kabupaten, pengendalian pembangunan dan pengembangan \|j. pelaksanaan pembangunan dan perumahan dan kerjasama pemerintah daerah rehabilitasi rumah bagi korban dengan badan usaha kpu) perumahan umum bencana serta pembangunan rumah susun umum, rumah khusus beserta psu bagi membimbing dan memberi petunjuk kepada korban bencana atau relokasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar program kabupaten, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \|k. pelaksanaan operasional dan undangan, pemeliharaan lingkungan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan perumahan pada relokasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan program kabupaten, perundang undangan, il. pelaksanaan pembagian rumah mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar dan ketatausahaan serah terima pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar rumah bagi korban bencana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, atau relokasi program melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kabupaten, evaluasi pelaksanaan tugas, dan fasilitasi pemenuhan komitmen melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penerbitan izin pembangunan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun dan pengembangan perumahan tertulis.:dan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha kpu) perumahan umum rumah susun umum. seksi kawasan\| merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan permukimkawasan permukiman agar pelaksanaan tugas \|b. fasilitasi pemenuhan komitmen dan pelaporan berjalan lancar dan optimal, penerbitan izin pembangunan bidang kawasan \|c. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin dan pengembangan kawasan permukiman. pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara permukiman terintegrasi secara elektronik, elektronik, menyiapkan koordinasi penyusunan dan atau review \|c. penyiapan koordinasi serta legalisasi rencana dan sinkronisasi penyusunan dan atau review pengendalian pembangunan dan pengembangan serta legalisasi rencana dan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, sinkronisasi pengendalian melaksanakan survei dan penetapan lokasi pembangunan dan perumahan dan permukiman kumuh serta pengembangan kawasan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan permukiman dan permukiman kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kumuh, pelaksanaan survei dan melaksanakan pembentukan pembinaan kelompok penetapan lokasi perumahan swadaya masyarakat permukiman kumuh dan dan permukiman kumuh serta penyadaran publik pencegahan tumbuh dan penyusunan rencana berkembangnya permukiman kumuh, pencegahan dan peningkatan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kualitas perumahan kumuh dan pengendalian penataan pemugaran peremajaan permukiman kumuh, permukiman kumuh, pelaksanaan pembentukan melaksanakan pembagian rumah dan pembinaan kelompok swadaya ketatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat masyarakat permukiman terdampak program pemugaran peremajaan kumuh dan penyadaran publik permukiman kumuh, pencegahan tumbuh dan menyiapkan penyusunan review legalisasi kebijakan berkembangnya permukiman bidang pkp, kumuh, menyiapkan penyusunan rencana tapak site plan) \|(f. penyiapan koordinasi dan dan detail engineering design ded) peremajaan sinkronisasi pengendalian pemugaran permukiman kumuh, penataan pemugaran melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni peremajaan permukiman dan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni kumuh, beserta psu, pelaksanaan pembagian rumah il. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi dan ketatausahaan serah terima pengendalian penyelenggaraan pemugaran rumah bagi masyarakat peremajaan permukiman kumuh, terdampak program pemugaran melaksanakan pembangunan pemugaran peremajaan permukiman peremajaan permukiman kumuh dan pemberian kumuh, bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi \|h. penyiapan penyusunan review masyarakat yang terkena program peremajaan legalisasi kebijakan bidang pkp, permukiman kumuh, penyiapan penyusunan rencana melaksanakan pendataan dan verifikasi tapak site plan) dan detail penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh, engineering design ded) oo. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni peremajaan pemugaran untuk pencegahan terhadap tumbuh dan permukiman kumuh, berkembangnya permukiman kumuh dan kerja sama \|j. pelaksanaan perbaikan rumah perbaikan rumah tidak layak huni beserta psu diluar tidak layak huni dan kerja sama kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah perbaikan rumah tidak layak (sepuluh) ha, huni beserta psu, melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah \|k. penyiapan koordinasi dan tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena sinkronisasi pengendalian program peremajaan permukiman kumuh diluar penyelenggaraan pemugaran kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah peremajaan permukiman (sepuluh) ha, kumuh, menyiapkan penyusunan rencana, kebijakan, strategi \|l. pelaksanaan pembangunan dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik pemugaran peremajaan dalam daerah kabupaten, permukiman kumuh dan melaksanakan supervisi pembangunan rehabilitasi pemberian bantuan uang sewa peningkatan perluasan sistem pengelolaan air rumah tinggal sementara bagi limbah domestik terpusat skala kota, masyarakat yang terkena melaksanakan pembangunan penyediaan, program peremajaan rehabilitasi peningkatan perluasan sistem permukiman kumuh, pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota pelaksanaan pendataan dan dan skala permukiman, verifikasi penyelenggaraan melaksanakan pembangunan penyediaan sub sistem kawasan permukiman kumuh, pengolahan setempat, pembinaan teknik, sosialisasi \|n. pelaksanaan perbaikan rumah dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan tidak layak huni untuk sistem pengelolaan air limbah domestik, pencegahan terhadap tumbuh melaksanakan operasional dan pemeliharaan sistem dan berkembangnya pengelolaan air limbah domestic serta penyediaan permukiman kumuh dan kerja sarana penyediaan dan jasa pengangkutan lumpur sama perbaikan rumah tidak tinja, layak huni beserta psu diluar melaksanakan pembangunan penyediaan, kawasan permukiman kumuh rehabilitasi peningkatan perluasan serta supervisi dengan luas bawah sarana dan prasarana instalasi pengolahan lumpur (sepuluh) ha, tinja plt), oo. pelaksanaan pemberian bantuan membimbing dan memberi petunjuk kepada uang sewa rumah tinggal bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar sementara bagi masyarakat yang terarah sesuai ketentuan peraturan perundang terkena program peremajaan undangan, permukiman kumuh diluar memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kawasan permukiman kumuh bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dengan luas bawah perundang undangan, sepuluh) ha: mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\|p. penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kebijakan, strategi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sistem pengelolaan air limbah melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan domestik dalam daerah evaluasi pelaksanaan tugas, dan kabupaten, aa. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan \|g. pelaksanaan supervisi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pembangunan rehabilitasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan peningkatan perluasan sistem baik. pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota, pelaksanaan pembangunan penyediaanskala permukiman, pelaksanaan pembangunan penyediaan sub sistem pengolahan setempat, pembinaan teknlaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik serta penyediaan sarana penyediaan dan jasa pengangkutan lumpur tinja,dan pelaksanaan pembangunan penyediaan, rehabilitasi peningkatan perluasan serta supervisi sarana dan prasarana bagan struktur organisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i.p yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab iii tugas dan fungsi jl) dinasbupati, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikutdinas(l) setiap kepala dinas wajib melaksanakan sistem pengawasan internal lingkup dinas masing masingbaik internal dinas maupun dengan instansi lain. dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas dibantu oleh oleh sekretaris dinas dan kepala bidang sekretarisdinas dan kepala bidang membawahi kepala sub bagian dan kepala seksi. sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan apabila terjadi tinja plt). seksi prasarana, merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan sarana dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja utilitas umuprasarana, sarana dan utilitas umum agar\|b. penyiapan perencanaan evaluasidan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyediaan prasarana, sarana pelaporan bidang\|c. menyiapkan perencanaan penyediaan prasarana, dan utilitas psu) umum prasarana, sarana sarana dan utilitas psu) umum perumahan, perumahan, dan utilitas umum. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan \|c. pelaksanaan penyediaan utilitas psu) umum perumahan untuk menunjang prasarana, sarana dan utilitas fungsi hunian, psu) umum perumahan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam untuk menunjang fungsi hunian, rangka penyediaan prasina, sarana dan utilitas \|d. penyiapan koordinasi dan psu) umum perumahan, sinkronisasi dalam rangka melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasina, penyediaan prasina, sarana dan sarana dan utilitas psu) permukiman dari utilitas psu) umum perumahan, pengembang, pelaksanaan verifikasi dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan penyerahan prasina, sarana dan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan utilitas psu) permukiman dari hukum yang melaksanakan perancangan dan pengembang, perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, \|f. penyiapan koordinasi dan sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan sinkronisasi penerbitan kualifikasi kecil, sertifikasi dan registrasi bagi melaksanakan kegiatan penyediaan dan penataan orang atau badan hukum yang prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan melaksanakan perancangan dan strategis kabupaten, perencanaan rumah serta membimbing dan memberi petunjuk kepada perencanaan prasarana, sarana bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dan utilitas umum psu tingkat terarah sesuai ketentuan peraturan perundang kemampuan kualifikasi undangan, kecil,dan j . memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|g. pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyediaan dan penataan perundang undangan, prasarana, sarana dan utilitas mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar umum pada kawasan strategis pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kabupaten,lingkungan hidup kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional lili! sub bagian sub bagian program dan umum dan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang penataan dan penataan pengelolaan sampah, pengendalian perlindungan dan limbah dan pencemaran dan pengelolaan lingkungan peningkatan kapasitas kerusakan lingkungan hidup hidup seksi seksi seksi pengelolaan sampah pengendalian penataan lingkungan dan limbah pencemaran hidup lingkungan hidup seksi seksi peningkatan seksi pengendalian pengawasan kapasitas lingkungan pus akan lingkungan hidup lingkungan hidup bupati.lingkungan hidup kabupaten lombok utara kepala dinas tugas membantu \|a. menyusun kebijakan bidang lingkungan hidup \|a. penyusunan kebijakan bupati dalam berdasarkan rencana pembangunan jangka bidang lingkungan hidup melaksanakan menengah daerah rpm) sebagai bahan dalambidang pedoman dalam pelaksanaan tugas, menengah daerah rpm) lingkungan hidup \|b. merumuskan sasaran kerja dibidang lingkungan sebagai bahan dalam yang menjadi hidup berdasarkan rencana pembangunan jangka penyusunan rencana kewenangan daerah menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam strategis renstra) sebagai serta tugas penyusunan rencana strategis renstra), pedoman dalam pelaksanaan pembantuan yang \|c. menyelenggarakan kebijakan dibidang perencanaan tugas, diberikan kepada lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan (b. penyelenggaraan kebijakan kabupaten. atau kerusakan lingkungan hidup, dibidang perencanaan menyelenggarakan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup, keanekaragaman kehati), pengendalian pencemaran dan menyelenggarakan kebijakan pengendalian bahan atau kerusakan lingkungan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan hidup, berbahaya dan beracun (limbah b3), cc. penyelenggaraan kebijakan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan serta keanekaragaman pengelolaan lingkungan hidup plh):, (kehati), mengoordinasikan dan sinkronisasi pengakuan \|d. penyelenggaraan kebijakan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan pengendalian bahan lokal dan hak mha yang terkait dengan plh, berbahaya dan beracun (b3) menyelenggarakan peningkatan pendidikan, dan limbah bahan berbahaya pelatihan, penyuluhan dan pemberian penghargaan dan beracun (limbah b3): lingkungan hidup untuk masyarakat, serta\|e. penyelenggaraan pembinaan penanganan pengaduan lingkungan hidup, dan pengawasan terhadap ijin menyelenggarakan pengelolaan persamaan lingkungan dan ijin (pengelolaan, penertiban ijin, pembinaan dan perlindungan serta pengawasan), pengelolaan lingkungan hidup menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas plh), dengan mengarahkan perencanaan perumusan \|(f. mengoordinasikan dan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan sinkronisasi pengakuan aset, dan urusan umum dan kepegawaian, keberadaan masyarakat mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd hukum adat (mha), kearifan dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan lokal dan hak mha yang pengelolaan utd, terkait dengan plh, il. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar \|g. penyelenggaraan peningkatan terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja sesuai pendidikan, pelatihan, dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyuluhan dan pemberian m.membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar penghargaan lingkungan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, hidup untuk masyarakat, mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas serta penanganan pengaduan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, lingkungan hidup, oo. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui \|h. penyelenggaraan pengelolaan sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi persamaan (pengelolaan, pelaksanaan tugas, dan penertiban ijin, pembinaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan pengawasan), penugasan pimpinan baik secara lisan maupun \|i. penyelenggaraan kebijakan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan kesekretariatan dinas dengan baik.ngendalian pelaksanaan tugas operasional utd dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan sekretariat dinas merumuskan, merumuskan program kerja dan anggaran sekretariat \|a. pelaksanaan pembinaan danmenyusun, pedoman pelaksanaan tugas. regulasi peraturan perundang menyelenggarakan, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat undangan lingkup dinas membina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang sesuai dengan peraturan mengarahkan, undangan, perundang undangan, evaluasi dan \|c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi penyusunan perencanaan, pelaporan dibidang dan tata laksana serta kerangka regulasi peraturan penganggaran dan evaluasi pelayanan teknis dan perundang undangan lingkup dinas sesuai dengan kinerja serta pelaporan dinas administrasi peraturan perundang undangan, sesuai dengan peraturan kesekretariatan serta \|d.elenggaraan pengelolaan pelaksanaan tugas peraturan perundang undangan, administrasi keuangan lingkup dinas, menyelenggarakan pengelolaan administrasi dilingkupi dinas sesuai denganmenyelenggarakan pengelolaan administrasi penunjang urusan kepegawaian, administrasi umum dan penyediaan pemerintahan daerah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup dinas, lingkup dinas, penyelenggaraan pengelolaan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah administrasi kepegawaian, (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb administrasi umum dan dan blu) sesuai ketentuan peraturan perundang penyediaan jasa penunjang undangan, urusan pemerintahan daerah membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis lingkup dinas, dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat \|f. penyelenggaraan administrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien, pendapatan daerah (objek mengawasi dan mengarahkan bawahan agar sumber pendapatan asli pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerah (pad), pnb dan blu) berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai sesuai ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang undangan, perundang undangandilingkupirancangan rencana strategis, program dan rencana rencana kerja dan penetapan kerja tahunan rencana kerja anggaran dokumen kinerja) dengan bahan hasil pelaksanaan anggaran rka dpa) agar pelaksanaan dari unit kerja lingkup tugas berjalan lancar dan optimal, dinasperangkat daerah laporan perubahan dpa perangkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), daerah, data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah penyiapan rancangan laporan ppd), data laporan keterangan pertanggungjawaban capaian kinerja dan ikhtisar kpj), dan laporan realisasi fisik dan keuangan) realisasi kinerja perangkat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, daerah laporan melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn akuntabilitas kinerja instansi serta administrasi pelaksanaan tugas asn, pemerintah laki), data menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhir laporandata laporan keterangan bulanan triwulan semester perangkat daerah, pertanggungjawaban kpj), menyiapkan laporan dan analisis prognosis realisasi dan laporan realisasi fisik anggaran, dan keuangan) sesuai melaksanakan perencanaan pengelolaan, ketentuan peraturan pengembangan, penyuluhan, dan penyebarluasan perundang undangan, kebijakan retribusi daerah, pelaksanaan penyediaan gaji j . melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan tunjangan asn serta retribusi daerah, administrasi pelaksanaan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan tugas asnlaporan keuangan akhir il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan tahun perangkat daerah, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan bahan tanggapan perundang undangan, pemeriksaan dan laporan m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar keuangan bulanan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar triwulan semester sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perangkat daerah, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai\| penyiapan laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan analisis prognosis realisasi oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan anggaran, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pelaksanaan perencanaan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pengelolaan, pengembangan, baik. penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, dan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek retribusi:(dinas dan kepala bidang wajib mengadakan rapat berkala. sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksidinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksiterkait sesuai bidang tugas masing masing. setiap pejabat lingkungan dinasdinasdinasdalam melaksanakan tugas pembantuan, kepala dinasataan merencanakan opera \|a. merencanakan operasional pada bidang berdasarkan perencanaan operasional pada dan penataan signal, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, perlindungan dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk pengelolaan tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan digunakan sebagai pedoman lingkungan hidupdibidang penataan dan penataan perlindungan penyusunan rencana mengawasi, evaluasi dan pengelolaan lingkungan hidup agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan dan pelaporan tugas berjalan lancar, lingkungan hidup apple) bidang perencanaan \|d. menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan kabupaten, dan kajian dampak lingkungan hidup apple) kabupaten, cc. penyelenggaraan kajian lingkungan, menyelenggarakan kajian lingkungan hidup strategis lingkungan hidup strategis pengaduan lhs) kabupaten, (lhs) kabupaten, penyelesaian melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan sengketa dan usaha dan atau kegiatan ijin lingkungan dan ijin pengawasan terhadap usaha penegakan hukum plh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, dan atau kegiatan ijin lingkungan melaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat lingkungan dan ijin plh dan penegakan hukum atas pelanggaran bidang diterbitkan oleh pemerintah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah kabupaten,dan kabupaten, pelaksanaan penyelesaian membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan pengaduan masyarakat dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat penegakan hukum atas dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelanggaran bidang mengawasi dan mengarahkan bawahan agar perlindungan dan pengelolaan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar lingkungan hidup kabupatenata hidupataan lingkungan hidup agar seksi, dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyiapan penyusunan dan bidang penataan (c. menyiapkan penyusunan dan penetapan rencana penetapan rencana lingkungan hidup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlindungan dan pengelolaan apple) kabupaten, lingkungan hidup apple) melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana kabupaten, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup\| pelaksanaan pengendalian apple) kabupaten, pelaksanaan rencana menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup strategis lhs) rencana tata lingkungan hidup apple) ruang, kabupaten, menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kajian penyiapan penyusunan dan lingkungan hidup strategis lhs) ipjp rpm, pelaksanaan kajian menyiapkan penyusunan dan pelaksaan kajian lingkungan hidup strategis lingkungan hidup strategis lhs) untuk kebijakan lhs) rencana tata ruang, rencana dan program krp) yang berpotensi\| penyiapan penyusunan dan menimbulkan dampak resiko lingkungan hidup, pelaksanaan kajian memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban lingkungan hidup strategis izin lingkungan dan atau izin plh, (lhs) ipjp rpm, melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyiapan penyusunan dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup pelaksanaan kajian untuk lembaga kemasyarakatan, lingkungan hidup strategis j . menyelenggarakan penyuluhan, kampanye dan lhs) untuk kebijakan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup, rencana dan program krp) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan yang berpotensi menimbulkan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dampak resiko lingkungan ketentuan peraturan perundang undangan, hidup, il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan fasilitasi pemenuhan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan dan kewajiban izin perundang undangan, lingkungan dan atau izin m.mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan plh, bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan melaksanakan peningkatan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan kapasitas dan kompetensi perundang undangan, sumber daya manusia bidang membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai lingkungan hidup untuk bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan lembaga kemasyarakatan,dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan menyelenggarakan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun penyuluhan, kampanye dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pendampingan gerakan peduli baik. lingkungan hidup, seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan pengawasan kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja lingkungan hidupgaduan, penyelesaian sengketa dan seksi, dan pelaporan penegakan hukum lingkungan agar pelaksanaan pelaksanaan pembinaan, bidang pengawasan tugas berjalan lancar dan optimal, pengawasan dan lingkungan hidup melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas pengembangan kapasitas pejabat petugas pengawas pejabat petugas pengawas lingkungan hidup daerah, lingkungan hidup daerah, melaksanakan pengawasan usaha dan atau kegiatan pelaksanaan pengawasan yang ijin lingkungan hidup dan ijin plh amdal, usaha dan atau kegiatan ukl upl, ijin lingkungan audit lh, analisis risiko lh) yang ijin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, dan ijin plh amdal, ukl melaksanakan sinkronisasi pengawasan dan upl, ijin lingkungan audit lh, penerapan sanksi upaya dan rencana plh, analisis risiko lh) yang melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat diterbitkan oleh pemerintah terhadap plh kabupaten, daerah kabupaten, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan sinkronisasi sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan atau pengawasan dan penerapan penyidikan lingkungan hidup luar pengadilan atau sanksi upaya dan rencana melalui pengadilan, plh, menyiapkan rancangan teknis pengembangan sistem pelaksanaan pengelolaan informasi tata cara pelayanan pengaduan dan pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan masyarakat atas usaha atau terhadap plh kabupaten, kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan pelaksanaan koordinasi dan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan sinkronisasi penerapan sanksi perundang undangan agar pelaksanaan tugas administrasi, penyelesaian berjalan dengan baik, sengketa, dan atau memfasilitasi penyelenggaraan dan keterlibatan penyidikan lingkungan hidup masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan luar pengadilan atau hidup strategis lhs): melalui pengadilan, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan penyiapan rancangan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pengembangan sistem ketentuan peraturan perundang undangan, informasi tata cara pelayanan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pengaduan dan penyelesaian bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengaduan masyarakat atas perundang undangan, usaha atau kegiatan yang mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan tidak sesuai dengan izin bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan perlindungan dan pengelolaan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan lingkungan hidup perundang undangan, berdasarkan perundang membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai undangan agar pelaksanaan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan tugas berjalan dengan baik, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan fasilitasi penyelenggaraan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun keterlibatan masyarakat tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan dalam pelaksanaan kajian baik. lingkungan hidup strategis lhs,). bidang merencanakan, merencanakan operasional pada bidang berdasarkansampah, limbah tugas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk bahan berbahaya melaksanakan, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan digunakan sebagai pedoman dan beracun (b3) menyela, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, dan peningkatan memfasilitasi, bahan dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya bh. pelaksanaan penyimpanan kapasitas menyelenggarakan, dan beracun dan peningkatan kapasitas agar limbah bahan berbahaya dan poin bani, evaluasi pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, beracun limbah b3): aida pem penang tambah bahan berbahaya pelaksanaan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan sampah, limbah (g. melaksanakan pengumpulan limbah bahan berbahaya beracun limbah b3) dalam dan peningkatan dan beracun limbah b3) dalam satu daerah satu daerah kabupaten, kapasitas lingkungan kabupaten: hidup. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengakuan mengoordinasikan dan fasilitasi masyarakat hukum adat mha), kearifan lokal, pengakuan arakan hukum adat mha), kearifan nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi pengetahuan tradisional, dan hak mha yang terkait lokal, pengetahuan dengan plh, tradisional, dan hak mha melaksanakan peningkatan kapasitas mha dan yang terkait dengan plh, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak mha pelaksanaan peningkatan yang terkait dengan plh, kapasitas mha dan kearifan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan lokal, pengetahuan tradisional penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga dan hak mha yang terkait kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, dengan plh: menyiapkan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sampah kabupaten, pelatihan, dan penyuluhan menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan jin lingkungan hidup untuk pendaurulangan sampah pengelolaan sampah, lembaga kemasyarakatan pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah tingkat daerah kabupaten, yang diselenggarakan oleh swasta badan usaha, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja penyiapan penyusunan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh unit kebijakan teknis pengelolaan pelaksana teknis maupun pihak lain (badan usaha): sampah kabupaten, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan penyiapan rekomendasi teknis ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat penerbitan yin dilaksanakan secara efektif dan efisien: pendaurulangan sampah il. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar dengan, hutan sam lan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemrosesan akhir sampah berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai diselenggarakan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, jang swasta badan usaha,dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah pelaksanaan pembinaan dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas pengawasan kinerja yang telah ditentukan: pengelolaan sampah yang melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai dilaksanakan oleh unit bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksana teknis maupun melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pihak lain (badan usaha)ampah dan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada limbah bahan melaksanakan, seksi, renstra, senja, dpa dan berbahaya dan memfasilitasi, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dpp serta penyusunan beracun (b3)gelolaan sampah dan limbah seksi, dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, fasilitasi pemenuhan bidang pengelolaan memfasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan komitmen ijin penyimpanan sampah dan limbah sementara dan ijin pengumpulan limbah sementara dan ijin bahan berbahaya (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pengumpulan limbah dan beracun (b3) pencabutan) dalam satu daerah kabupaten (pengajuan, perpanjangan, dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan perubahan dan pencabutan) berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam satu daerah kabupaten melaksanakan verifikasi lapangan untuk dilaksanakan melalui sistem memastikan pemenuhan persyaratan administrasi pelayanan perijinan berusaha dan teknis penyimpanan sementara limbah b3, terintegrasi secara elektronik, melaksanakan sinkronisasi pengelolaan limbah pelaksanaan verifikasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka lapangan untuk memastikan pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau pemenuhan persyaratan penimbunan, administrasi dan teknis menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan dan penyimpanan sementara strategi pengelolaan sampah daerah kabupaten, limbah b3, melaksanakan pengurangan sampah dengan pelaksanaan sinkronisasi melakukan pembatasan, pendaran ulang dan pengelolaan limbah pemanfaatan kembali, dengan pemerintah provinsi menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dalam rangka pengangkutan, prasarana dan sarana pengelolaan persamaan, pemanfaatan, pengelolaan menyiapkan penyusunan kebijakan kerjasama dan atau penimbunan, pengelolaan persamaan, penyiapan penyusunan melaksanakan pelayanan perijinan berusaha rancangan kebijakan dan terintegrasi secara elektronik, strategi pengelolaan sampah menyiapkan rekomendasi teknis dan fasilitasi daerah kabupaten, pemenuhan ketentuan terkait ijin usaha dan standar pelaksanaan pengurangan teknis pengelolaan sampah, sampah dengan melakukan il. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan pembatasan, pendaran target dan standar pelayanan pengelolaan sampah, ulang dan pemanfaatan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan kembali, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai penyiapan koordinasi dan ketentuan peraturan perundang undangan, sinkronisasi penyediaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan prasarana dan sarana bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan persamaan, perundang undangan, penyiapan penyusunan oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan kebijakan kerjasama bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pengelolaan persamaan, baik dan benar sesuai ketentuan peraturan\| pelaksanaan pelayanan perundang undangan, perijinan berusaha membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai terintegrasi secara elektronik, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan j . penyiapan rekomendasi teknis melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan fasilitasi pemenuhan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun ketentuan terkait ijin usaha tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan dan standar teknis baik. pengelolaan sampah,dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah, seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan peningkatan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja kapasitas tugas, menyiapkaningkatan kapasitas lingkungan seksi, dan pelaporan hidup agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan pelaksanaan koordinasi, bidang peningkatan optimal, sinkronisasi, penyediaan data kapasitas lingkungan \|c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan dan informasi pengakuan hidup. data dan informasi pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau hukum adat, kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau atau pengetahuan tradisional pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan dan hak kearifan lokal atau plh, pengetahuan tradisional dan melaksanakan pemberdayaan, kemitraan, hak mha terkait dengan pendampingan dan penguatan kelembagaan plh, masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan pelaksanaan pemberdayaan, tradisional dan hak mha terkait dengan plh, kemitraan, pendampingan melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan persamaan, masyarakat hukum adat, menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kearifan lokal, pengetahuan kinerja pengelolaan sampah, tradisional dan hak mha menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan terkait dengan plh, kompetensi sdm bidang lingkungan hidup untuk pelaksanaan peningkatan lembaga kemasyarakatan, peran serta masyarakat dalam melaksanakan pendampingan gerakan peduli pengelolaan persamaan, lingkungan hidup dan pengembangan kelembagaan penyiapan penyusunan dan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, pelaksanaan penilaian kinerja menyelenggarakan penyuluhan dan kampanye pengelolaan sampah, lingkungan hidup, penyelenggaraan peningkatan melaksanakan penilaian kinerja masyarakat lembaga kapasitas dan kompetensi masyarakat dunia usaha dunia pendidikan filantropi sdm bidang lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk lembaga hidup, kemasyarakatan, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pelaksanaan pendampingan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai gerakan peduli lingkungan ketentuan peraturan perundang undang, hidup dan pengembangan il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kelembagaan kelompok bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan masyarakat peduli lingkungan perundang undangan, hidup,dan m.mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan penyelenggaraan penyuluhan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan dan kampanye lingkungan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan hidup,dan perundang undangan, pelaksanaan penilaian kinerja membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai masyarakat lembaga bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan masyarakat dunia usaha oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dunia pendidikan filantropi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun dalam perlindungan dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pengelolaan lingkungan baik. hidupndalian operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, pencemaran dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk kerusakan tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi digunakan sebagai pedoman lingkungan hidup melaksanakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, memfasilitasi, dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pelaksanaan pencegahan memantau, lingkungan hidup agar pelaksanaan tugas berjalan pencemaran dan atau mengawasi, evaluasi lancar dan optimal, kerusakan (kualitas air, dan pelaporan melaksanakan pencegahan pencemaran dan atau udara, tanah serta pesisir dibidang kerusakan (kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut) lingkungan pengendalian dan laut) lingkungan kabupaten, kabupaten, pencemaran dan melaksanakan penanggulangan pencemaran pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan atau kerusakan (pemberian informasi, pencemaran dan atau lingkungan hidup pengisolasian dan penghentian) lingkungan hidup kerusakan (pemberian serta pemeliharaan kabupaten, informasi, pengisolasian dan lingkungan hidup. melaksanakan pemulihan pencemaran dan atau penghentian) lingkungan kerusakan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan hidup kabupaten, restorasi) lingkungan hidup kabupaten, pelaksanaan pemulihan melaksanakan pengelolaan (konservasi, pemanfaatan pencemaran dan atau berkelanjutan dan pengendalian kerusakan) kerusakan (pembersihan, keanekaragaman kabupaten, remediasi, rehabilitasi dan memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat restorasi) lingkungan hidup daerah kabupaten: kabupaten: melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan, pelaksanaan pengelolaan sumber pencemar institusi dan non institusi serta (konservasi, pemanfaatan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir berkelanjutan dan dan laut, pengendalian kerusakan) melaksanakan pembinaan terhadap sumber keanekaragamantd pada dinasdinas dan lampiran xviii, peraturan bupati pencemar institusi dan non institusi, kabupaten, j . melaksanakan penentuan kriteria baku mutu dan pemberian penghargaan kerusakan lingkungan berdasarkan perundang lingkungan hidup tingkat undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, daerah kabupaten, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat kerusakan lingkungan, dilaksanakan secara efektif dan efisien: sumber pencemar institusi mengawasi dan mengarahkan bawahan agar dan non institusi serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemantauan kualitas ar, berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai udara, tanah serta pesisir dan ketentuan peraturan perundang undangan, laut, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pelaksanaan pembinaan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah terhadap sumber pencemar ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan institusi dan non institusi,dan tugas yang telah ditentukan, pelaksanaan penentuan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai kriteria baku mutu dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan kerusakan lingkungan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan berdasarkan perundang penugasan pimpinan baik secara lisan maupun undangan sebagai pedoman tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pelaksanaan tugas baik. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerjacemarpembinaan teknis, bawahan dalam rangka penyiapan bahan program perjanjian kinerja lingkup menyiapkan, evaluasi kerja bidang pengendalian pencemaran lingkungan seksi, dan pelaporan hidup agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan penyiapan koordinasi, bidang pengendalian optimal, sinkronisasi dan pelaksanaan pencemaran menyiapkan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan hidup penentuan baku mutu lingkungan, pencegahan lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap pencemaran lingkungan media tanah, air, udara, dan laut: hidup dilaksanakan terhadap menyiapkan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan media tanah, air, udara, dan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan laut, adaptasi perubahan iklim, penyiapan koordinasi, melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan sinkronisasi dan pelaksanaan hidup kabupaten, pengendalian emisi gas rumah melaksanakan pemberian informasi dan kaca, mitigasi dan adaptasi pengembangan sistem informasi, kondisi, potensi perubahan iklim, dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran pelaksanaan pengelolaan dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada laboratorium lingkungan masyarakat, hidup kabupaten, melaksanakan pengisolasian pencemaran dan atau pelaksanaan pemberian kerusakan lingkungan hidup, informasi dan pengembangan melaksanakan penghentian pencemaran dan atau sistem informasi, kondisi, kerusakan lingkungan hidup, potensi dampak, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pemberian peringatan akan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pencemaran dan atau ketentuan peraturan perundang undangan, kerusakan lingkungan hidup memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kepada masyarakat, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan pengisolasian perundang undangan, pencemaran dan atau mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan kerusakan lingkungan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan hidup,dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan pelaksanaan penghentian perundang undangan, pencemaran dan atau il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai kerusakan lingkungan hidupkerusakantau bawahan dalam rangka penyiapan bahan program perjanjian kinerja lingkup mengawasi, kerja bidang pengendalian kerusakan lingkungan seksi, menyiapkan, hidup agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan pelaksanaan koordinasi dan merancang, optimal, sinkronisasi penghentian monitoring, evaluasi \|c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sumber pencemaran dan pelaporan penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup, lingkungan hidup, bidang pengendalian \|d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan koordinasi dan kerusakan pembersihan sumber pencemar lingkungan hidup, sinkronisasi pembersihan lingkungan hidup melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sumber pencemar lingkungan pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi hidup, kerusakan lingkungan hidup, pelaksanaan koordinasi, menyiapkan penyusunan dan penetapan rencana sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan (perlindungan, pengawetan, remediasi, rehabilitasi dan pencanangan, dan pemanfaatan secara lestari) restorasi kerusakan keanekaragaman hi, lingkungan hidup, melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman penyiapan penyusunan dan luar kawasan hutan, penetapan rencana melaksanakan pengelolaan kebun raya dan ruang pengelolaan (perlindungan, terbuka hijau rth) serta pengelolaan taman pengawetan, pencanangan, keanekaragaman lainnya, dan pemanfaatan secara melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan lestari) keanekaragaman dan sdm dalam pengelolaan keanekaragaman hi, hi, j . melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hi, taman keanekaragaman membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan luar kawasan hutan, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pelaksanaan pengelolaan ketentuan peraturan perundang undangan, kebun raya dan ruang il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan terbuka hijau rth) serta bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan taman perundang undangan, keanekaragaman m.mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan lainnya, bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pelaksanaan nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi baik dan benar sesuai ketentuan peraturan pengembangan kapasitas perundang undangan, kelembagaan dan sdm dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pengelolaan keanekaragaman bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan hi,dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pelaksanaan pengelolaan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun sarana dan prasarana tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan keanekaragaman hipendudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional tio sub bagian sub bagian program dan umum dan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang pelayanan pendaftaran pelayanan pencatatan nama penduduk sipilmsi rana peranan dan penta pan penduduk perceraian seksi seksi seksi perubahan status anak, kerjasama dan inovasi pendataan penduduk kewarganegaraan dan mantan pelayananpendudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok utara kepala dinas membantu bupati menyusun kebijakan bidang kependudukan dan penyusunan kebijakan dalam melaksanakan pencatatan sipil berdasarkan rencana bidang kependudukan dan urusan pembangunan jangka menengah daerah rpm) pencatatan sipil berdasarkan pemerintahan bidang sebagai bahan dalam penyusunan rencana strategis rencana pembangunan jangka kependudukan dan renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan menengah daerah rpm) pencatatan sipil yang tugas, sebagai bahan dalam menjadi kewenangan \|b. merumuskan sasaran kerja dibidang kependudukan penyusunan rencana strategis daerah serta tugas dan pencatatan sipil berdasarkan rencana renstra) sebagai pedoman pembantuan yang pembangunan jangka menengah daerah rpm) dalam pelaksanaan tugas, diberikan kepada sebagai bahan dalam penyusunan rencana strategis perumusan sasaran kerja kabupaten. renstra), dibidang kependudukan dan mengoordinasikan kebijakan urusan administrasi pencatatan sipil berdasarkan kependudukan dan pencatatan sipil (pendaftaran rencana pembangunan jangka penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan menengah daerah rpm) administrasi kependudukan dan pengelolaan profil sebagai bahan dalam kependudukan) tingkat pemerintah kabupaten, penyusunan rencana strategis provinsi, pusat maupun lembaga lain, renstra), menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penyelenggaraan pelayanan penduduk, pendaftaran penduduk, menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil, penyelenggaraan pelayanan menyelenggarakan pengelolaan informasi pencatatan sipil, administrasi kependudukan, penyelenggaraan pengelolaan menyelenggarakan pengelolaan profil informasi administrasi kependudukan, kependudukan, menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas penyelenggaraan pengelolaan dengan mengarahkan perencanaan perumusan profil kependudukan, dan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan kebijakan aset, dan urusan umum dan kepegawaian, kesekretariatan dinas dengan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas mengarahkan perencanaan agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja perumusan program dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pelaporan, pengelolaan undangan, keuangan dan aset, dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar urusan umum dan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, kepegawaian. mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, il.sebagai menyelenggarakan, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat pedoman pelaksanaan tugas: membina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang \|(b. pelaksanaan pembinaan dan mengarahkan, undangan, penataan organisasi dan tata evaluasi dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi laksana serta kerangka regulasi pelaporan dibidang dan tata laksana serta kerangka regulasi peraturan peraturan perundang pelayanan teknis dan perundang undangan lingkup dinas sesuai undangan lingkup dinas administrasi dengan peraturan perundang undangan, sesuai dengan peraturan kesekretariatan sertalingkup\|d. penyelenggaraan pengelolaan daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik administrasi keuangan daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilingkupi dinas sesuai dengan lingkup dinas\|e. penyelenggaraan administrasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah barang milik daerah, lingkup dinas, pengadaan dan pemeliharaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis barang milik daerah: dapenyiapan rancangan urusan program dan kerja lingkup dinas, dokumen perencanaan keuangan dilingkupirencana kerja dan penetapan penyusunan rancangan rencana strategis, program kinerja) dengan bahan hasil dan rencana kerja tahunan rencana kerja dari unit kerja lingkup anggaran dokumen pelaksanaan anggaran dinas:penyiapan rancangan rka dpa) agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dokumen perencanaan dan optimal, rencana strategis renstra), menyiapkan penyusunan dokumen rka perangkat rencana kerja dan penetapan daerah, perubahan rka perangkat daerah, dpa kinerja) lingkup dinas perangkat daerah dan perubahan dpa perangkat sesuai dengan peraturan daerah, perundang undangan, menyiapkan rancangan laporan capaian kinerja dan penyiapan penyusunan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah laporan dokumen rka perangkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), daerah, perubahan rka data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah perangkat daerah, dpa (ppd), data laporan keterangan perangkat daerah dan pertanggungjawaban kpj), dan laporan realisasi perubahan dpa perangkat fisik dan keuangan) sesuai ketentuan peraturan daerah: perundang undangan, penyiapan rancangan laporan melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn capaian kinerja dan ikhtisar serta administrasi pelaksanaan tugas asn, realisasi kinerja serta evaluasi menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhir kinerja perangkat daerah tahun perangkat daerah bahan tanggapan laporan akuntabilitas kinerja pemeriksaan dan laporan keuangan bulanan instansi pemerintah laki), triwulan semester perangkat daerah, data laporan penyelenggaraan menyiapkan laporan dan analisis prognosis realisasi pemerintah daerah ppd), anggaran, data laporan keterangan membimbing dan memberi petunjuk kepada pertanggungjawaban kpj), bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dan laporan realisasi fisik dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang keuangan) sesuai ketentuan undangan, peraturan perundang memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan undangan, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan penyediaan gaji perundang undangan, dan tunjangan asn serta mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar administrasi pelaksanaan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar tugas asn, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyiapan penyusunan il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan keuangan akhir tahun bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan perangkat daerah bahan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan tanggapan pemeriksaan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun laporan keuangan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan bulanan triwulan semester baik. perangkat daerah, penyiapan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, subbagian umum merencanakan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerjadinas pendidikan, kepemudaan dan olahragkerjaan umum dan penataan ruanglingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, peraturan bupati lombok utarabudayaan dan pariwisattahanan pangan dan pertaniperasi dan ukm, perindustrian dan perdaganghubungan kelautan dan perikanan kabupaten lombok utara, il. peraturan bupati lombok utara nomor tahun tentang tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintumunikasi dan informatikpustakaan dan kearsipsehatan kabupaten lombok utara,perundang undangan serta bahan material, implementasi peraturan memfasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan perundang undangan serta rapat koordinasi serta konsultasi perangkat daerah,perlengkapan kantor, daerahmembimbing dan memberi petunjuk kepada perencanaan kebutuhan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar barang, pengamanan dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang penilaian barang sertalaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pengendalian, rekonsiliasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun laporan barang membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai milik daerahopera merencanakan operasional pada bidang perencanaan operasional pada pelayanan signal, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk bidang berdasarkan renstra, pendaftaran mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk pendudantau, penyiapan bahan dibidang pelayanan pendaftaran pelaksanaan pelayanan mengawasi, evaluasi penduduk agar pelaksanaan tugas berjalan lancar, pendaftaran penduduk non dan pelaporan di\| melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk permanen dan rentan bidang pelayanan non permanen dan rentan administrasi administrasi kependudukan: pendaftaran kependudukan, cc. pengadaan penataan penduduk mengadakan penataan pendaftaran penduduk, pendaftaran penduduk, menyelenggarakan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran melaksanakan pembinaan dan pengawasan penduduk, dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pelaksanaan pembinaan dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat pendaftaran pendudukidentitasidentitas\| melaksanakan pencatatan, ketatausahaan dan dokumen atas pendaftaran bidang identitas dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk, penduduk, penduduk melaksanakan penyelesaian masalah pendaftaran pelaksanaan penyelesaian penduduk dan peningkatan pelayanan pendaftaran masalah pendaftaran penduduk, penduduk dan peningkatan melaksanakan pencatatan, ketatausahaan dan pelayanan pendaftaran penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penduduk, kependudukan dalam bidang identitas penduduk, pelaksanaan pencatatan, menyiapkan penyusunan tata cara perencanaan, ketatausahaan dan penerbitan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dokumen atas pelaporan dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait peristiwa kependudukan pendaftaran penduduk bidang identitas dalam bidang identitas penduduk, penduduk, melaksanakan pengadaan dokumen kependudukan penyiapan penyusunan tata selain bangko ktp el, formulir, dan buku terkait cara perencanaan, pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, pemantauan, bidang identitas penduduk, evaluasi, pengendalian, dan melaksanakan pelayanan secara aktif pendaftaran pelaporan penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa adminduk terkait pendaftaran penting terkait pendaftaran penduduk, penduduk bidang identitas mengelola dan melaporkan penggunaan bangko penduduk, dokumen kependudukan, formulir, dan buku pelaksanaan pengadaan untuk pelayanan pendaftaran penduduk bidang dokumen kependudukan identitas penduduk, selain bangko ktp el, membimbing dan memberi petunjuk kepada formulir, dan buku terkait bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pendaftaran penduduk sesuai terarah sesuai ketentuan peraturan perundang dengan kebutuhan bidang undangan, identitas penduduk, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pelaksanaan pelayanan secara bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan aktif pendaftaran peristiwa perundang undangan, kependudukan dan pencatatan il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar peristiwa penting terkait pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pendaftaran penduduk, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pengelolaan dan pelaporan m.membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai penggunaan bangko dokumen bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan kependudukan, formulir, dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan buku untuk pelayanan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pendaftaran penduduk tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan bidang identitas penduduk. baik. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana perencanaan kegiatan nenkan datang lhggatan membumi kena dengan berpedoman "pada renstra, ren bentukan rencana kerindah datangl melaksanakan pencatatan, ketatausahaan dan dokumen atas pelaporan bidang pindah penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa peristiwa kependudukan datang penduduk. kependudukan dalam bidang pindah datang dalam bidang pindah datang penduduk, penduduk, menyiapkan penerbitan dokumen atas hasil\| penyiapan penerbitan pelaporan peristiwa kependudukan, dokumen atas hasil pelaporan menyiapkan penyusunan tata cara perencanaan, peristiwa kependudukan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, penyiapan penyusunan tata dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait cara perencanaan, pendaftaran penduduk bidang pindah datang pelaksanaan, pemantauan, penduduk, evaluasi, pengendalian, dan melaksanakan pengadaan dokumen kependudukan pelaporan penyelenggaraan selain bangko ktp el, formulir, dan buku terkait adminduk terkait pendaftaran pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan penduduk bidang pindah bidang pindah datang penduduk, datang penduduk, mengelola dan melaporkan penggunaan bangko pelaksanaan pengadaan dokumen kependudukan, formulir, dan buku dokumen kependudukan untuk pelayanan pendaftaran penduduk bidang selain bangko ktp el, pindah datang penduduk, formulir, dan buku terkait membimbing dan memberi petunjuk kepada pendaftaran penduduk sesuai bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dengan kebutuhan bidang terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pindah datang penduduk, dan undangan, pengelolaan dan pelaporan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penggunaan bangko dokumen bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kependudukan, formulir, dan perundang undangan, buku untuk pelayanan j . mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pendaftaran penduduk pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar bidang pindah datang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penduduk.pendataanendataan penduduk agar pelaksanaan tugas pelaksanaan pendataan memeriksa, evaluasi berjalan dengan baik dan lancar, penduduk non permanen, dan pelaporan dil melaksanakan pendataan penduduk non rentan administrasi bidang pendataan permanen, rentan administrasi kependudukan dan kependudukan dan penduduk penduduk. penduduk khusus lainnya, khusus lainnya, melaksanakan pencatatan, ketatausahaan dan cc. pelaksanaan pencatatan, penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa ketatausahaan dan penerbitan kependudukan bidang pendataan penduduk, dokumen atas pelaporan melaksanakan pengumpulan, analisis, dan peristiwa kependudukan diseminasi data terkait pendaftaran dan dalam bidang pendataan perkembangan penduduk, penduduk, menyiapkan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan pengumpulan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, analisis, dan diseminasi data dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait terkait pendaftaran dan pendaftaran penduduk bidang pendataan perkembangan penduduk, penduduk, penyiapan penyusunan tata melaksanakan pengadaan dokumen kependudukan cara perencanaan, selain bangko ktp el, formulir, dan buku terkait pelaksanaan, pemantauan, pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan evaluasi, pengendalian, dan bidang pendataan penduduk, pelaporan penyelenggaraan menyiapkan koordinasi antar lembaga pemerintah adminduk terkait pendaftaran dan lembaga non pemerintah kabupaten dalam penduduk bidang penertiban pelayanan pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, melaksanakan fasilitasi pendaftaran penduduk, pelaksanaan pengadaan j . melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk dokumen kependudukan dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan selain bangko ktp el, dan perguruan tinggi terkait pendaftaran formulir, dan buku terkait penduduk, pendaftaran penduduk sesuai melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan kebutuhan bidang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pendataan penduduk, terkait pendaftaran penduduk, penyiapan koordinasi antar il. mengelola dan melaporkan penggunaan bangko lembaga pemerintah dan dokumen kependudukan, formulir, dan buku lembaga non pemerintah untuk pelayanan pendaftaran penduduk bidang kabupaten dalam penertiban pendataan penduduk, pelayanan pendaftaran melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penduduk, memfasilitasi bimbingan teknis terkait pendaftaran melaksanakan fasilitasi penduduk, pendaftaran penduduk, membimbing dan memberi petunjuk kepada\| melaksanakan sosialisasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pendaftaran penduduk dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang kerja sama dengan organisasi undangan, kemasyarakatan dan oo. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan perguruan tinggi terkait bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran penduduk, perundang undangan, pelaksanaan komunikasi, mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar informasi, dan edukasi kepada pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, masyarakat terkait membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pendaftaran penduduk, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pengelolaan dan pelaporan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penggunaan bangko dokumen penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kependudukan, formulir, dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan buku untuk pelayanan baik. pendaftaran penduduk bidang pendataan penduduk, dan il. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk. bidang merencanakan merencanakan operasional pada bidang perencanaan operasional pada pelayanan operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk bidang berdasarkan renstra, pencatatan sipil mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas:laksanakan, penyiapan bahan dibidang pelayanan pencatatan pelaksanaan pelayanan mengawasi, evaluasi sipil agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan pencatatan sipil, dan pelaporan optimal: cc. penyelenggaraan pencatatan bidang pelayanan melaksanakan pelayanan pencatatan sipil: sipil, dan pencatatan sipil. menyelenggarakan pencatatan sipil: pelaksanaan pembinaan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan pencatatan sipil, pencatatan sipil. membina bawahan sesuai dengan petunjuk tekniskelahiran kegiatan, membagi kerja dengan berpedoman pada renstra, senja, penyusunan rencana kerjangelola, kelahiran agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pelaksanaan peningkatan membimbing, baik dan lancar: dalam pelayanan pencatatan memeriksa, evaluasi\| melaksanakan peningkatan dalam pelayanan sipil, dan pelaporan pencatatan sipil: pelaksanaan pengumpulan, bidang kelahiran. melaksanakan pengumpulan, analisis, dan analisis, dan diseminasi data diseminasi data pencatatan sipil bidang pencatatan sipil bidang kelahiran: kelahiran, melaksanakan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan penyusunan tata pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian cara perencanaan, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pencatatan sipil bidang kelahiran, pelaporan penyelenggaraan mengadakan dokumen kependudukan selain adminduk terkait pencatatan bangko ktp el, formulir, dan buku terkait sipil bidang kelahiran: pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan, pengadaan dokumen menyiapkan koordinasi antar lembaga pemerintah kependudukan selain bangko peraturan bupati lombok utara nomor tahun tentang tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten lombok utara, didan lembaga non pemerintah kabupaten dalam ktp el, formulir, dan buku penertiban pelayanan pencatatan sipil bidang terkait pencatatan sipil sesuai kelahiran, dengan kebutuhan, melaksanakan pelayanan secara aktif pencatatan penyiapan koordinasi antar peristiwa penting terkait pencatatan sipil bidang lembaga pemerintah dan kelahiran: lembaga non pemerintah melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, kabupaten dalam penertiban dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan pelayanan pencatatan sipil masyarakat terkait pencatatan sipil: bidang kelahiran, melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan secara aktif pencatatan peristiwa penggunaan bangko dokumen kependudukan, penting terkait pencatatan sipil formulir, dan buku untuk pelayanan pencatatan bidang kelahiran: kelahiran, sipil, pelaksanaan sosialisasi, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan komunikasi, informasi, dan bimbingan teknis terkait pencatatan sipil bidang edukasi kepada pemangku kelahiran, kepentingan dan masyarakat il. membimbing dan memberi petunjuk kepada terkait pencatatan sipil: bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\| pelaksanaan pengelolaan dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pelaporan penggunaan undangan, bangko dokumen memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kependudukan, formulir, dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan buku untuk pelayanan perundang undangan, pencatatan sipil, dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\| j . melaksanakan pembinaan, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pengawasan dan bimbingan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, teknis terkait pencatatan sipil membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bidang kelahirperkawinan dan kegiatan, membagi kerja dengan berpedoman pada renstra, senja, penyusunan rencana kerja perceraiankawinan dan perceraian agar pelaksanaan tugas pelaksanaan pengumpulan, memeriksa, evaluasi berjalan dengan baik dan lancar, analisis, dan diseminasi data dan pelaporan dil melaksanakan pengumpulan, analisis, dan pencatatan sipil bidang bidang perkawinan diseminasi data pencatatan sipil bidang perkawinan dan perceraian, dan perceraian perkawinan dan perceraian: pelaksanaan penyusunan tata melaksanakan penyusunan tata cara perencanaan, cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait evaluasi, pengendalian dan peak penyeneg pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil bidang perkawinan dan adminduk terkait pencatatan perceraian, sipil bidang perkawinan dan menyiapkan koordinasi dengan kantor kementerian perceraian: yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dil penyiapan koordinasi dengan bidang agama kabupaten dan pengadilan agama kantor kementerian yang yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, menyelenggarakan urusan cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama pemerintahan bidang agama islam, kabupaten dan pengadilan menyiapkan koordinasi dengan kantor kementerian agama yang berkaitan dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pencatatan nikah, talak, cerai, bidang agama kabupaten dalam memelihara dan rujuk bagi penduduk yang hubungan timbal balik melalui pembinaan masing beragama islam, masing kepada instansi vertikal dan upt dinas penyiapan koordinasi dengan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten, kantor kementerian yang menyiapkan koordinasi antar lembaga pemerintah menyelenggarakan urusan dan lembaga non pemerintah kabupaten dalam pemerintahan bidang agama penertiban pelayanan pencatatan sipil bidang kabupaten dalam memelihara perkawinan dan perceraian, hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi melaksanakan pelayanan secara aktif pencatatan kepada instansi vertikal dan peristiwa penting terkait pencatatan sipil bidang upt dinas kependudukan dan perkawinan dan perceraian, pencatatan sipil kabupaten, memfasilitasi terkait pencatatan sipil, penyiapan koordinasi antar j . melaksanakan supervisi bersama dengan kantor lembaga pemerintah dan kementerian yang menyelenggarakan urusan lembaga non pemerintah pemerintahan bidang agama kabupaten dan kabupaten dalam penertiban pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan pelayanan pencatatan sipil nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang bidang perkawinan dan perceraian, beragama islam dalam rangka pembangunan basis ., pelaksanaan pelayanan secara ata kependudukan terkait pencatatan sipil, aktif pencatatan peristiwa melaksanakan pembinaan, pengawasan dan nag nakagawa penting terkait pencatatan sipil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil bidang bidang perkawinan dan perkawinan dan perceraian, perceraian: membimbing dan memberi petunjuk kepada fasilitasi terkait pencatatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar sipil: terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pelaksanaan supervisi undangan, bersama dengan kantor memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kementerian yang bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan menyelenggarakan urusan perundang undangan, pemerintahan bidang agama mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kabupaten dan pengadilan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar agama mengenai pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pencatatan nikah, talak, cerai, oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan rujuk bagi penduduk yang bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan beragama islam dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pembangunan basis data penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kependudukan terkait tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pencatatan sipil, dan baik melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis terkait pencatatan sipil bidang perkawinan dan ey. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana\| perencanaan kegiatan perubahan status kegiatan, membagi kerja dengan berpedoman pada renstra, senja, penyusunan rencana kerja anak, tugas, dpa dan dpp serta penyusunan perjanjian dengan berpedoman pada kewarganegaraan melaksanakan, kinerja lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp dan kematianubahan status anak, kewarganegaraan dan pelaksanaan pencatatan, memeriksa, evaluasi kematian agar pelaksanaan tugas berjalan dengan ketatausahaan dan penerbitan dan pelaporan baik dan lancar, dokumen atas pelaporan bidang perubahan melaksanakan pencatatan, ketatausahaan dan peristiwa penting, status anak, penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa\| pelaksanaan penyusunan tata kewarganegaraan penting, cara perencanaan, dan kematian melaksanakan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian evaluasi, pengendalian dan dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil bidang perubahan status anak, adminduk terkait pencatatan kewarganegaraan dan kematian, sipil bidang perubahan menyiapkan koordinasi antar lembaga pemerintah status anak, kewarganegaraan dan lembaga non pemerintah kabupaten dalam dan kematian, penertiban pelayanan pencatatan sipil bidang\| penyiapan koordinasi antar perubahan status anak, kewarganegaraan dan lembaga pemerintah dan kematian, lembaga non pemerintah melaksanakan pelayanan secara aktif pencatatan kabupaten dalam penertiban peristiwa penting terkait pencatatan sipil bidang pelayanan pencatatan sipil perubahan status anak, kewarganegaraan dan bidang perubahan status kematian, anak, kewarganegaraan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait kematian, pencatatan sipil bidang perubahan status anak, pelaksanaan pelayanan secara kewarganegaraan dan kematian, aktif pencatatan peristiwa memfasilitasi bimbingan teknis terkait pencatatan penting terkait pencatatan sipil sipil bidang perubahan status anak, bidang perubahan status kewarganegaraan dan kematian, anak, kewarganegaraan dan membimbing dan memberi petunjuk kepada kematian, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\| pelaksanaan pembinaan dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pengawasan terkait pencatatan undangan, sipil bidang perubahan j . memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan status anak, kewarganegaraan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan kematian, dan perundang undangan, fasilitasi bimbingan teknis mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar terkait pencatatan sipil pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar bidang perubahan status sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, anak, kewarganegaraan dan il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai kematiinformasi mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk administrasi tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi digunakan sebagai pedoman kependudukan melaksanakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, dan pemanfaatan menyelenggarakan, dibidang pengelolaan informasi administrasi\| pelaksanaan pengumpulan data menyiapkan, kependudukan dan pemanfaatan data agar dan pemanfaatan data mengawasi, evaluasi pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, kependudukan serta penyajian dan pelaporan melaksanakan pengumpulan data kependudukan database kependudukan, dibidang pengelolaan dan pemanfaatan dan penyajian database\| pelaksanaan pengolahan informasi kependudukan, informasi administrasi administrasi melaksanakan pengolahan informasi administrasi kependudukan, kependudukan dan kependudukan, pelaksanaan penataan pemanfaatan data melaksanakan penataan pengelolaan informasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, administrasi kependudukan, menyelenggarakan pengelolaan informasi penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan, informasi administrasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan pembinaan dan menyiapkan penyusunan profil kependudukan, pengawasan pengelolaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis informasi administrasi dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat kependudukan, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien: penyiapan penyusunan profil mengawasi dan mengarahkan bawahan agar kependudukan.ilsistem informasi kegiatan, membagi kerja dengan berpedoman pada renstra, senja, penyusunan rencana kerja administrasibersosialisasi, sistem informasi administrasi kependudukan agar pelaksanaan penyusunan tata membimbing, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan cara perencanaan, memeriksa, evaluasi lancar, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan melaksanakan penyusunan tata cara perencanaan, evaluasi, pengendalian dan dibidang sistem pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaporan penyelenggaraan informasi dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait adminduk terkait pengelolaan administrasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, informasi administrasi kependudukan. menyiapkan koordinasi antar lembaga pemerintah kependudukan, dan lembaga non pemerintah kabupaten dalam penyiapan koordinasi antar penertiban pengelolaan informasi administrasi lembaga pemerintah dan kependudukan, lembaga non pemerintah memfasilitasi dan sosialisasi terkait pengelolaan kabupaten dalam penertiban informasi administrasi kependudukan, pengelolaan informasi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan administrasi kependudukan, bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi fasilitasi dan sosialisasi terkait administrasi kependudukan dan pendayagunaan pengelolaan informasi data kependudukan, administrasi kependudukan, membimbing dan memberi petunjuk kepada dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\| pelaksanaan pembinaan, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pengawasan dan bimbingan undangan, teknis terkait pengelolaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan informasi administrasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kependudukan dan perundang undangan, pendayagunaan data mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kependudukolahan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana perencanaan kegiatan dan penyajian kegiatan, membagi kerja dengan berpedoman pada renstra, senja, penyusunan rencana kerja dataevaluasi pengolahan dan penyajian data kependudukan agar pelaksanaan penyajian data dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan kependudukan yang akurat dibidang pengolahan lancar, dan dapat dipertanggung dan penyajian data melaksanakan pengolahan dan penyajian data jawabkan, kependudukan. kependudukan yang akurat dan dapat\| pelaksanaan pemanfaatan dan dipertanggungjawabkan, penyajian database melaksanakan pemanfaatan dan penyajian kependudukan, database kependudukan, pelaksanaan inventarisasi data melaksanakan inventarisasi data untuk untuk kepentingan kepentingan pembangunan daerah, pembangunan daerah, melaksanakan penerimaan dan permintaan data pelaksanaan penerimaan dan kependudukan dari perwakilan republik indonesia permintaan data melalui menteri: kependudukan dari perwakilan melaksanakan penyediaan data kependudukan republik indonesia melalui kabupaten, menteri: dan membimbing dan memberi petunjuk kepada\| pelaksanaan penyediaan data bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar kependudukan kabupaten,rjasama merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan dan inovasi kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pelayanbidang kinerja lingkup seksi, dan pelaporan kerjasama dan inovasi pelayanan agar pelaksanaan penyiapan kerjasama bidang kerjasama tugas berjalan dengan baik dan lancar, pemanfaatan data dan inovasi menyiapkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan, pelayanan. kependudukan, penyiapan penyelenggaraan menyiapkan penyelenggaraan pemanfaatan data pemanfaatan data kependudukan, kependudukan, menyiapkan kerjasama pelayanan dengan organisasi penyiapan kerjasama kemasyarakatan dan perguruan tinggi, pelayanan dengan organisasi melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kemasyarakatan dan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, perguruan tinggi, melaksanakan supervisi bersama dengan kantor\| pelaksanaan komunikasi, kementerian yang menyelenggarakan urusan informasi, dan edukasi kepada pemerintahan bidang agama kabupaten dan pemangku kepentingan dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan masyarakat, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang pelaksanaan supervisi beragama islam dalam rangka pembangunan basis bersama dengan kantor data kependudukan, kementerian yang menyiapkan penyusunan profil data dampak menyelenggarakan urusan perkembangan kependudukan dan kebutuhan yang pemerintahan bidang agama lain, kabupaten dan pengadilan membimbing dan memberi petunjuk kepada agama mengenai pelaporan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pencatatan nikah, talak, cerai, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang dan rujuk bagi penduduk yang undangan, beragama islam dalam rangka memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pembangunan basis data bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kependudukan,dan perundang undangan, penyiapan penyusunan profil mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar data dampak perkembangan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kependudukan dan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, yang lain.didikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional uii sub bagian sub bagian lili program dan basi bagian umum dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pembinaan pendidikan pembinaan pendidikan pembinaan bidang kepemudaan dan anak usia dini dan dasar ketenagaan kebudayaan olah raga pendidikan nonformal seksi seksi seksi kurikulum dan seksi seksi kurikulum dan penilaian dea cagar budaya dan kepemudaan dan penilaian sejarah kepramukaan formal seksi kelembagaan dan kelembagaan dan seksi sarana prasarana seksi seksi sarana prasarana pendidikan kesenian dan pembinaan dan dasar angin pengembangan olah raga seksi seksi peserta didik dan peserta didik dan pembangunan pembangunan karakter karakter bupati lombok utara satuanariwisata kabupaten lombok utara kepala dinas sekretariat dinas kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian iii program dan jub bagian umum dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pengembangan ekonomi pengembangan sumber dest bae dan dust pemasaran pariwisata kreatif daya pariwisata dan ekonomi kreatif seksi seksi seksi seksi pengembangan daya strategi dan komunikasi riset, edukasi, pengembangan sdm tarik dan atraksi pemasaran pariwisata pengembangan kepariwisataan dan wisata dan infrastruktur ekonomi kreatif seksi seksi seksi seksi pengembangan analisa data pasar akses permodalan, hubungan kelembagaan kawasan dan dan pengembangan pemasaran dan kepariwisataan dan industri pariwisata pemasaran hubungan antar ekonomi kreatif pariwisata lembaga dan wilayah bupati ariwisata kabupaten lombok utara nama jabatan ringkasan tugas ' )' )9rinciantugas 'o ) ) ) \| fungsi oo kepala dinas membantu bupati menyusun kebijakan bidang pariwisata berdasarkan \|a. penyusunan kebijakan dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pariwisata urusan rpm) sebagai bahan dalam penyusunan rencana berdasarkan rencana pemerintahan bidang strategis renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan jangka pariwisata yang tugas, menengah daerah rpm) menjadi kewenangan merumuskan sasaran kerja dibidang pariwisata sebagai bahan dalam daerah dan tugas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah penyusunan rencana pembantuan yang daerah rpm) sebagai bahan dalam penyusunan strategis renstra) sebagai ditugaskan kepada rencana strategis renstra), pedoman dalam daerah. mengoordinasikan kebijakan bidang pariwisata pelaksanaan tugas, tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun \|(b. peningkatan daya tarik lembaga lain, destinasi pariwisata meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata kabupaten, kabupaten, cc. penyelenggaraan menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan pembinaan dan pengelolaan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri, pemasaran pariwisata baik menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dalam dan luar negeri, ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan penyelenggaraan hak kekayaan intelektual, pembinaan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pengembangan ekonomi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, kreatif melalui pemanfaatan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dan perlindungan hak dengan mengarahkan perencanaan perumusan kekayaan intelektual, program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan \|e. penyelenggaraan aset, dan urusan umum dan kepegawaian dan tugas pembinaan dan pembantuan, pengembangan sumber mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd, daya pariwisata dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar ekonomi kreatif: nama jabatan ringkasan tugas ' ) ' )9rinciantugas oo) fungsi terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja sesuai\|f. penyelenggaraan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kesekretariatan dinas membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar dengandan program dan pelaporan, fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, pengelolaan keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui aset, dan urusan umum sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan kepegawaian dan tugas tugas, dan pembantuan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan \|g. pengendalian pelaksanaan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis tugas operasional utd. agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. sekretariat dinas merumuskan merumuskan program kerja dan anggaran sekretariat perumusan program kerja programpedoman dinas dan dinas melaksanakan, pelaksanaan tugas. berdasarkan rencana menyusun, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat strategis renstra) dan menyelenggarakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang rencana kerja senja) membina, undangan, sebagai pedoman mengarahkan, melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan pelaksanaan tugas. evaluasi dan tata laksana serta kerangka regulasi peraturan \|b. pelaksanaan pembinaan pelaporan dibidang perundang undangan lingkup dinas sesuai dengan dan penataan organisasi pelayanan teknis dan peraturan perundang undangan, dan tata laksana serta administrasi menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerangka regulasi kesekretariatan serta kinerja serta pelaporan dinas sesuai dengan peraturan peraturan perundang koordinasi perundang undangan, undangan lingkup dinas pelaksanaan tugas dil menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan lingkup dinas. dilingkupi dinasdinas sesuai dengan dinas, peraturan perundang menyelenggarakan pengelolaan administrasi undangan, mamonsaran (rmerasantoeas mean todasdinas, keuangan dilingkupi dinas menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb dan perundang undangan, blu) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, \|e. penyelenggaraan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan administrasi barang milik ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat daerah, pengadaan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemeliharaan barang milik mengawasi dan mengarahkan bawahan agar daerah penunjang urusan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemerintahan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai lingkup dinas, ketentuan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan pengelolaan administrasi target dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar kepegawaian, administrasi tepat dan efisien sesuai dengan tugas yang telah umum dan penyediaan jasa ditentukan, penunjang urusan il. melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan pemerintahan daerah evaluasi pelaksanaan tugas, dan lingkup dinas, dan m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan \|g. penyelenggaraan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis administrasi pendapatan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. daerah (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb dan blu) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. subbagian merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerjadinas, menyiapkan rancangan nama jabatan ringkasan tugas ' ' )orinciantugas 'o) ) \| fungsi oo pelaporan lingkupdibidang program dan pelaporan agar pelaksanaan (renstra), rencana kerja tugas berjalan lancar dan optimal, dan penetapan kinerja) menyiapkan penyusunan dokumen rka perangkat dengan bahan hasil dari daerah, perubahan rka perangkat daerah, unit kerja lingkup dinas, menyiapkan penyusunan dpa perangkat daerah dandata penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd), dpa perangkat daerah dan data laporan keterangan pertanggungjawaban kpj), perubahan dpa perangkat dan laporan realisasi fisik dan keuangan) sesuai daerah, ketentuan peraturan perundang undangan, penyiapan rancangan melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah, laporan capaian kinerja membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dan ikhtisar realisasi kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai perangkat daerah laporan ketentuan peraturan perundang undangan, akuntabilitas kinerja memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan instansi pemerintah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan laki), data laporan perundang undangan, penyelenggaraan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pemerintah daerah ppd), pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar data laporan keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pertanggungjawaban membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kpj), dan laporan evaluasi pelaksanaan tugas, dan realisasi fisik dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan keuangan) sesuai penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis ketentuan peraturan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. perundang undangan,dan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah. mamonsaran (rmerasantoeas mean todasmemeriksa, evaluasi, keuangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan lingkup subbagian, dan pelaporan, dalam optimal, pelaksanaan penyediaan urusan keuangan di\| melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn serta gaji dan tunjangan asn lingkup dinas. administrasi pelaksanaan tugas asn, serta administrasi melaksanakan ketatausahaan, pengujian verifikasi pelaksanaan tugas asn, keuangan dan akuntansi perangkat daerah, pelaksanaan menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhir ketatausahaan, pengujian tahun perangkat daerah, verifikasi keuangan dan melaksanakan pengelolaan dan penyiapan tanggapan akuntansi perangkat pemeriksaan, daerah, menyiapkan penyusunan laporan keuangan bulanan \|d. penyiapan penyusunan triwulan semester perangkat daerah, laporan keuangan akhir menyiapkan pelaporan dan analisis prognosis realisasi tahun perangkat daerah, anggaran, pelaksanaan pengelolaan melaksanakan perencanaan pengelolaan, dan penyiapan tanggapan pengembangan, penyuluhan, dan penyebarluasan pemeriksaan, kebijakan retribusi daerah, penyiapan penyusunan melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek laporan keuangan bulanan retribusi daerah, triwulan semesterg. penyiapan pelaporan dan ketentuan peraturan perundang undangan, analisis prognosis realisasi il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan anggaran, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|h. pelaksanaan perencanaan perundang undangan, pengelolaan, mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pengembangan, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar penyuluhan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyebarluasan kebijakan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan retribusi daerah, dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan pendataan dan mamonsaran (rmerasantoeas mean todas oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pendaftaran objek retribusi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis daerah. agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. subbagian umum merencanakan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja\|meningkatkadministrasi dan atribut tangga, protokol dan kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, kelengkapannya, perlengkapan lingkup pensiun, cuti, disiplin aparatur, pengolahan data pelaksanaan pendataan dinas. pegawai dan dokumentasi serta penataan naskah dan pengolahan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang administrasi kepegawaiantangga, perundang undangan, bahan logistik kantor, barang cetakan dan\| pelaksanaan sistem penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang informasi kepegawaian,nama jabatan ringkasan tugas ' ) ' )9rinciantugas oo) fungsidinasdinas, pegawai pensiun dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemindahan tugas asn, pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan\| penyediaan peralatan dan barang milik daerah lingkup dinas, perlengkapan kantor, il. menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, komponen instalasi sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan kelistrikan, peralatan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum rumah tangga, bahan kantor, logistik kantor, barang melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan cetakan dan penggandaan, rehabilitasi sarana penunjang operasional dan kegiatan bahan bacaan dan meliputi: kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin peraturan perundang lainnya, asset tetap lainnya, asset tak berwujud, gedung undangan serta bahan kantor atau bangunan lainnya serta sarana dan material, prasarana penunjang lainnya, fasilitasi kunjungan tamu melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya dan penyelenggaraan rapat pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas koordinasi serta konsultasi operasional atau lapangan, perangkat daerah, oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketatausahaan arsip ketentuan peraturan perundang undangan, dinamis dan sistem memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pemerintahan elektronik bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pada dinas, perundang undangan, penyiapan penyusunan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar perencanaan kebutuhan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar barang, pengamanan dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penilaian barang serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan ketatausahaan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pemanfaatan barang milik melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan daerah lingkup dinas, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis pelaksanaan pembinaan, mamasnsatan riwerasan todas rea tugas test agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. pengawasan dan pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan barang milik daerahdan industri operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan sebagai nama jabatan ringkasan tugas ' ) ' )9rinciantugas oo) fungsi pariwisata mendistribusikan pedoman pelaksanaan tugas, pada bidang berdasarkan tugas, menyiapkan, (\|b. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan renstra, senja, dpa dan melaksanakan, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan dpp untuk digunakan mengawasi, bahan bidang destinasi dan industri pariwisata agar sebagai pedoman pengendalian, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan tugas, mengevaluasi, dan \|d. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan penyiapan dan melaporkan dibidang daya tarik wisata kabupaten, pelaksanaan kebijakan pengembangan daya \|e. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengelolaan daya tarik tarik dan atraksi kawasan strategis pariwisata kabupaten, wisata kabupaten, wisata, melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata penyiapan dan pengembangan kabupaten, pelaksanaan kebijakan kawasan dan industri \|g. menetapkan rekomendasi teknis tanda daftar usaha pengelolaan kawasan pariwisata. pariwisata daerah kabupaten, strategis pariwisata melaksanakan pengawasan dan pengendalian kabupaten, pelaksanaan program bidang destinasi dan industri pelaksanaan pengelolaan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang destinasi pariwisata undangan yang berlaku, kabupaten, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan penyiapan rekomendasi ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat teknis tanda daftar usaha dilaksanakan secara efektif dan efisien, pariwisata daerah mengawasi dan mengarahkan bawahan agar kab upatendan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar\| pelaksanaan pengawasan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai dan pengendalian ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan program mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan bidang destinasi dan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar industri pariwisata sesuai tepat dan efisien sesuai dengan tugas yang telah ketentuan peraturan ditentukan: perundang undangan yang melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan berlaku,lampiran ildidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kabupaten lombok utara kepala dinas membantu bupati menyusun kebijakan teknis bidang pendidikan, \|a. penyusunan kebijakan teknis melaksanakan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan bidang pendidikan, urusan rencana pembangunan jangka menengah daerah kebudayaan, kepemudaan dan pemerintahan bidang rpm) sebagai sebagai pedoman dalam olahraga berdasarkan rencana pendidikan, pelaksanaan tugas, pembangunan jangka kebudayaan, merumuskan sasaran kerja dibidang pendidikan, menengah daerah rpm) kepemudaan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan sebagai sebagai pedoman olahraga yang rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pelaksanaan tugas, menjadi kewenangan rpm) sebagai bahan dalam penyusunan rencana \|b. penyelenggaraan pembinaan daerah dan tugas strategis renstra), dan pengelolaan kependidikan pembantuan yang mengoordinasikan kebijakan bidang pendidikan, dan pengembangan kurikulum, ditugaskan kepada kebudayaan, kepemudaan dan olahraga tingkat \|c. pelaksanaan pemerataan daerah. pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun kuantitas dan kualitas lembaga lain, pendidik dan tenaga menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan kependidikan serta kependidikan dan pengembangan kurikulum, pengendalian perijinan melaksanakan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengendalian \|d. pelaksanaan pembinaan, perijinan pendidikan, pengembangan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan perlindungan bahasa dan sastra, sastra, menyelenggarakan dan mengoordinasikan \|e. penyelenggaraan dan pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian mengoordinasikan tradisional, pembinaan sejarah pelestarian dan pengembangan kebudayaan,ya tarik dan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada atraksi wisata melaksanakan, seksidaya tarik dan lingkup seksi, memeriksa, evaluasi atraksi wisata agar pelaksanaan tugas berjalan lancar penyiapan rancangan dan pelaporan dan optimal, penetapan daya tarik dibidang menyiapkan rancangan penetapan daya tarik wisata wisata kabupaten, pengembangan daya kabupaten, cc. penyiapan perencanaan tarik dan atraksi\|d. menyiapkan perencanaan pengembangan daya tarik pengembangan daya tarik wisata. wisata kabupaten, wisata kabupaten, menyiapkan dan melaksanakan pengembangan daya penyiapan dan tarik wisata kabupaten, pelaksanaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengembangan daya tarik daya tarik wisata kabupaten, wisata kabupaten, menyiapkan rancangan penetapan destinasi pariwisata pelaksanaan monitoring kabupaten, dan evaluasi pengelolaan menyiapkan perencanaan dan pengembangan destinasi daya tarik wisata pariwisata kabupaten, kabupaten, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan penyiapan rancangan destinasi pariwisata kabupaten, penetapan destinasi melaksanakan pengadaan pemeliharaan rehabilitasi pariwisata kabupaten, sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi penyiapan perencanaan pariwisata kabupaten, pengembangan destinasi melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata kabupaten, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten, penyiapan dan il. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata melaksanakan berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata pengembangan destinasi kabupaten, pariwisata kabupatenpengelolaan ketentuan peraturan perundang undangan, destinasi pariwisata memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kabupaten, mama sasaran \|rmerasantocas mean todas bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan pengadaan perundang undangan, pemeliharaan rehabilitasi mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan sarana dan prasarana agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar dalam pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, destinasi pariwisata membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kabupaten, evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pemberdayaan masyarakat penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis dalam pengelolaan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. destinasi pariwisata kabupaten,dan il. pelaksanaan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten,awasan dan tugas, menyiapkan,pariwisata menyelenggarakan, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan menyedikawasan dan lingkup seksi, memeriksa, evaluasi industri pariwisata agar pelaksanaan tugas berjalan penyiapan rancangan dan pelaporan lancar dan optimal, penetapan kawasan dibidang menyiapkan rancangan penetapan kawasan strategis strategis pariwisata pengembangan pariwisata kabupaten, kabupaten, kawasan dan industri menyiapkan perencanaan dan pengembangan kawasan penyiapan perencanaan pariwisata strategis pariwisata kabupaten, dan pengembangan melaksanakan pengadaan pemeliharaan rehabilitasi kawasan strategis sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan pariwisata kabupaten, wisata strategis pariwisata kabupaten, pelaksanaan pengadaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pemeliharaan rehabilitasi kawasan strategis pariwisata kabupaten, sarana dan prasarana mamonsaran (rmerasantoeas mean todas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam dalam pengelolaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kawasan wisata strategis berkelanjutan, pariwisata kabupaten, melaksanakan penerapan destinasi pariwisata pelaksanaan monitoring berkelanjutan dalam pengelolaan pengelolaan kawasan dan evaluasi pengelolaan strategis pariwisata kabupaten, kawasan strategis melaksanakan layanan pendaftaran usaha pariwisata pariwisata kabupaten, kabupaten dan menyiapkan rekomendasi teknis pelaksanaan penerbitan tanda data usaha kabupaten, pemberdayaan masyarakat j . melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata, dalam pengelolaan melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha kawasan strategis pariwisata, pariwisata berkelanjutan, il. melaksanakan fasilitasi standarisasi industri dan\| pelaksanaan penerapan usaha pariwisata, destinasi pariwisata membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan berkelanjutan dalam dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pengelolaan pengelolaan ketentuan peraturan perundang undangan, kawasan strategis memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pariwisata kabupaten, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan layanan perundang undangan, pendaftaran usaha oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan pariwisata kabupaten dan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan menyiapkan rekomendasi benar sesuai ketentuan peraturan perundang teknis penerbitan tanda undangan, data usaha kabupaten, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan pengelolaan evaluasi pelaksanaan tugas, dan investasi pariwisata, g . melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan\| pelaksanaan pembinaan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis dan pengawasan usaha agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. pariwisata,dan pelaksanaan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata. lena nan (ahetanionatn (9s merencanakan operasional pada bidang berdasarkan pengamanan, pariwisata operasional, pada bidang berdasarkan wax besaran \|emonasantocas rewetamocas mes mendistribusikan renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan sebagai renstra, senja, dpa dan tugas, pedoman pelaksanaan tugas, dpp untuk digunakan melaksanakan, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan sebagai pedoman merumuskan, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan, bahan bidang pemasaran pariwisata agar\|b. penetapan rumusan mengawasi, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, kebijakan teknis pemasaran mengevaluasi dan \|d. menetapkan rumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata, pelaporan dibidang pariwisata, pelaksanaan pemasaran strategi, melaksanakan pemasaran pariwisata dalam dan luar pariwisata dalam dan luar pengembangan dan negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis negeri daya tarik, destinasi komunikasi pariwisata kabupaten, dan kawasan strategis pemasaran menyelenggarakan kebijakan pemasaran pariwisata dan pariwisata kabupaten, pariwisata, analisa mengikuti event event pariwisata dalam maupun luar \|d. penyelenggaraan kebijakan data pasar dan negeri dalam pengembangan daya tarik, atraksi, pemasaran pariwisata dan pemasaran kawasan strategis dan destinasi pariwisata kabupaten, mengikuti event event pariwisata. menyelenggarakan promosi skala kabupaten bidang pariwisata dalam maupun strategi, pengembangan dan komunitas pemasaran, luar negeri dalam analisa data pasar dan pemasaran pariwisata, pengembangan daya tarik, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan atraksi, kawasan strategis pengendalian pelaksanaan program bidang dan destinasi pariwisata pemasaran pariwisata sesuai ketentuan peraturan kabupaten, perundang undangan yang berlaku, penyelenggaraan promosi melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan skala kabupaten bidang bidang pemasaran pariwisata, strategi, pengembangan dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan komunitas pemasaran, ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat analisa data pasar dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemasaran pariwisata,berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai pengendalian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan, program bidang il. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan pemasaran pariwisata target dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar sesuai ketentuan peraturan tepat dan efisien sesuai dengan tugas yang telah perundang undangan yang berlaku: dan wax besaran \|emonasantocas rewetamocas mes ditentukan, pelaksanaan monitoring, melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan mengevaluasi dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaporan bidang melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pemasaran pariwisatstrategi dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja komunikasi tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada pemasaran melaksanakan seksi, renstra, senja, dpa dan pariwisatastrategi dan komunikasi pemasaran lingkup seksi dibidang strategi, pariwisata agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan penyiapan rancangan dan komunikasi optimal, rumusan kebijakan teknis pemasaran menyiapkan rancangan rumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata, pariwisata. pemasaran pariwisata, pelaksanaan penguatan melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, promosi melalui media elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar cetak, elektronik dan media negeri, lainnya baik dalam maupun meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata luar negeri, dalam dan luar negeri, peningkatan kerja sama melaksanakan pembinaan, pengawasan dan dan kemitraan pariwisata pengendalian dibidang strategi, dan komunikasi dalam dan luar negeri, pemasaran pariwisata, pelaksanaan pembinaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan dan strategi, dan komunikasi pemasaran pariwisata, pengendalian dibidang membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan strategi, dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pemasaran pariwisata, dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan monitoring memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dan evaluasi bidang bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan strategi, dan komunikasi perundang undangan, pemasaran pariwisata, mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan mama sasaran \|rmerasantocas mean todasanalisa data kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pasar dan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada pengembangan menyediakan, seksi, renstra, senja, dpa dan pemasaran melaksanakan, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan pariwisata membimbing, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan perjanjian kinerja memeriksa, program kerja dibidang analisa data pasar dan lingkup seksi monitoring, evaluasi pemasaran pariwisata agar pelaksanaan tugas berjalan fasilitasi kegiatan dan pelaporan lancar dan optimal, pemasaran pariwisata baik bidang analisa data\| memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pasar dan pemasaran dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten, pariwisata kabupaten, pariwisata penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata \|c. penyediaan data dan kabupaten, baik dalam dan luar negeri, penyebaran informasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata kabupaten, baik pemasaran pariwisata, dalam dan luar negeri, menyiapkan rancangan teknis pengembangan sistem \|d. pelaksanaan monitoring informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten, dan evaluasi menyiapkan rancangan analisa data pasar dan pengembangan pemasaran pengembangan pemasaran pariwisata, pariwisata, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan \|e. penyiapan rancangan pengendalian dibidang analisa data pasar dan teknis pengembangan pengembangan pemasaran pariwisata, sistem informasi pemasaran melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pariwisata skala kabupaten, analisa data pasar dan pengembangan pemasaran \|(f. penyiapan rancangan pariwisata, analisa data pasar dan ji. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pengembangan pemasaran nama jabatan ringkasan tugas ' ) ' )9rinciantugas oo) fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pariwisata, ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pembinaan, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pengawasan dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengendalian dibidang perundang undangan, analisa data pasar dan il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan pengembangan pemasaran agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan pariwisata,dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang \|h. pelaksanaan monitoring undangan, dan evaluasi bidang membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan analisa data pasar dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pengembangan pemasaran melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pariwisatekonomi kreatif mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, renstra, senja, dpa dan tugas, menyediakan, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan dpp untuk digunakanekonomi kreatif agar pelaksanaan tugas: mengawasi, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyediaan prasarana mengevaluasi dan menyediakan prasarana (zona kreatif ruang kreatif (zona kreatif ruang kreatif pelaporan dibidang kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan kota kreatif) sebagai ruang riset, edukasi, berinteraksi bagi insan kreatif daerah kabupaten: berekspresi, berpromosi pengembangan dan melaksanakan kebijakan bidang pengembangan dan berinteraksi bagi insan infrastruktur, akses ekosistem ekonomi kreatif, kreatif daerah permodalan, menyiapkan rancangan teknis pengadaan sarana kabupaten, pemasaran dan pemasaran bidang pengembangan ekonomi kreatif pelaksanaan kebijakan hubungan antar skala kabupaten sesuai ketentuan peraturan bidang pengembangan lembaga dan wilayah. perundang undangan yang berlaku, ekosistem ekonomi kreatif: melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyiapan rancangan pengendalian pelaksanaan program bidang teknis pengadaan sarana pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan pemasaran bidang nama jabatan ringkasan tugas ' ) )9rinciantugas 'o) ) ) \| fungsi oo peraturan perundang undangan yang berlaku, pengembangan ekonomi melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan kreatif skala kabupaten bidang pengembangan ekonomi kreatif, sesuai ketentuan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat undangan yang berlaku,bidang ketentuan peraturan perundang undangan, pengembangan ekonomi mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan kreatif sesuai ketentuan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar peraturan perundang tepat dan efisien sesuai dengan tugas yang telah undangan yang berlaku, ditentukan, dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas, dan mengevaluasi dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pelaporan bidang penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis pengembangan ekonomi agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. kreatif. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan riset, edukasilingkup dengan berpedoman pada dan infrastrukturriset, edukasi, pengembangan dan lingkup seksi, dibidang riset, infrastruktur agar pelaksanaan tugas berjalan lancar pelaksanaan edukasi, dan optimal, pengembangan dan pengembangan dan\| melaksanakan pengembangan dan revitalisasi revitalisasi prasarana kota infrastruktur. prasarana kota kreatif, kreatif, merencanakan dan melaksanakan pengembangan riset, perencanaan dan merencanakan dan melaksanakan pengembangan melaksanakan pendidikan, pengembangan riset, wax besaran \|emonasantocas rewetamocas mes merencanakan dan melaksanakan pengembangan perencanaan dan infrastruktur, pelaksanaan menyiapkan penyusunan rencana aksi pengembangan pengembangan pendidikan, ekonomi kreatif, perencanaan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pelaksanaan ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan infrastruktur, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai\| penyiapan penyusunan ketentuan peraturan perundang undangan, rencana aksi j . memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pengembangan ekonomi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kreatifsdan perundang undangan, pelaksanaan monitoring mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan dan evaluasi agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan pengembangan ekosistem benar sesuai ketentuan peraturan perundang ekonomi kreatif,akses kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja permodalan, tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada pemasaran dan melaksanakan, seksi, renstra, senja, dpa dan hubungan antar menyiapkan, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan lembaga dan membimbing, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan perjanjian kinerja wilayah memeriksa, evaluasi program kerja dibidang akses permodalan, pemasaran lingkup seksi, dan pelaporan dan hubungan antar lembaga dan wilayah agar perencanaan dan dibidang akses pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan fasilitasi permodalan, merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pendanaan pendanaan dan pemasaran dan dan pembiayaan serta akses permodalan dalam pembiayaan serta akses hubungan antar mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, permodalan dalam lembaga dan merencanakan dan melaksanakan pengembangan mendukung mamonsaran (rmerasantoeas mean todas wilayah. sistem pemasaran, hubungan antar lembaga dan pengembangan sektor instansi terkait: ekonomi kreatif: merencanakan dan melaksanakan pemberian insentif perencanaan dan kepada pelaku ekonomi kreatif, pelaksanaan melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual dan pengembangan sistem perlindungan hasil kreatifitas para pelaku ekonomi pemasaran, hubungan kreatif, antar lembaga dan instansi menyiapkan penyusunan rencana aksi pengembangan terkait, ekonomi kreatif, perencanaan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi pelaksanaan pemberian pengembangan ekonomi kreatif, insentif kepada pelaku membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan ekonomi kreatif, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pelaksanaan fasilitasi ketentuan peraturan perundang undangan, kekayaan intelektual dan j . memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan perlindungan hasil bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kreatifitas para pelaku perundang undangan, ekonomi kreatif, mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan penyiapan penyusunan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan rencana aksi benar sesuai ketentuan peraturan perundang pengembangan ekonomi undangan, kreatifsdan il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas, dan dan evaluasi rencana aksi m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pengembangan ekonomi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis kreatif.sumber daya mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: renstra, senja, dpa dan pariwisata dan tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan dpp untuk digunakan ekonomi kreatifsumber daya pariwisata pelaksanaan tugas, mengawasi evaluasi dan ekonomi kreatif agar pelaksanaan tugas berjalan penetapan rumusan dan pelaporan pengelolaan cagar budaya serta pengelolaan pengembangan kesenian permusuhan dalam satu daerah kabupaten, tradisional, pembinaan sejarah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelestarian dan pengelolaan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan cagar budaya serta pengelolaan dan keolahragaan, permusuhan dalam satu menyelenggarakan dan mengoordinasikan daerah kabupaten, pengembangan kapasitas kepramukaan, penyelenggaraan dan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas mengoordinasikan dengan mengarahkan perencanaan perumusan pengembangan kapasitas daya program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan saing kepemudaan dan aset, urusan umum dan kepegawaian, dan tugas keolahragaan, pembantuan, penyelenggaraan dan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd, mengoordinasikan il. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja kepramukaan,perencanaan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, perumusan program dan mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas pelaporan, pengelolaan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, keuangan dan aset, urusan oo. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati umum dan kepegawaian, dan melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi tugas pembantuan,. pelaksanaan pembinaan dan dinas program kerja, dinas dan dinas berdasarkan rencana strategis penataan organisasi dan tata mengoordinasikan, renstra) dan rencana kerja senja) sebagai laksana serta kerangka nama jabatan ringkasan tugas ' ) )9rinciantugas 'o) ) ) \| fungsi oo dibidang lancar dan optimal, kebijakan teknis bidang pengembangan menetapkan rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber sumber daya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi daya pariwisata dan manusia kreatif, ekonomi kreatif: kepariwisataan dan\| melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya pelaksanaan peningkatan ekonomi kreatif, manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, kapasitas sumber daya hubungan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku manusia pariwisata dan kelembagaan ekonomi kreatif, ekonomi kreatif tingkat kepariwisataan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan dasar, ekonomi kreatif. pengendalian pelaksanaan program pengembangan pelaksanaan sumberdaya pariwisata ekonomi kreatif sesuai pengembangan kapasitas ketentuan peraturan perundang undangan yang pelaku ekonomi kreatif, berlaku, pelaksanaan monitoring, melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan mengevaluasi dan bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan pelaporan bidang ekonomi kreatif, pengembangan sumber membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan daya pariwisata dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat ekonomi kreatif,danpengembangan ketentuan peraturan perundang undangan, sumberdaya pariwisata mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ekonomi kreatif sesuai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar ketentuan peraturan tepat dan efisien sesuai dengan tugas yang telah perundang undangan yang ditentukan, berlakujabatan ringkasan tugas ' ) ' )9rinciantugas oo) fungsidm tugas, memfasilitasipengembangan sdm lingkup seksi, dibidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif agar pelaksanaan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sdm tugas berjalan lancar dan optimal, pengembangan kompetensi kepariwisataan dan melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sdm pariwisata dan ekonomi kreatif kompetensi sdm pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif tingkat tingkat dasar, dasar, melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan dasar sdm pelaksanaan dan fasilitasi kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar pelatihan dasar sdm (mahasiswa dan atau siswa), kepariwisataan bagi melaksanakan dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi masyarakat, guru dan bagi tenaga kerja bidang pariwisata, pelajar (mahasiswa dan melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang atau siswa), pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi pelaksanaan dan fasilitasi kreatif, sertifikasi kompetensi bagi melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan tenaga kerja bidang pendampingan ekonomi kreatif', pariwisatabidang ketentuan peraturan perundang undangan, pengembangan sumber memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan daya pariwisata dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan ekonomi kreatif,dan perundang undangan, pelaksanaan pelatihan, mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan bimbingan teknis dan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan pendampingan ekonomi benar sesuai ketentuan peraturan perundang kreatifkelembagaan tugashubungan kelembagaan lingkup seksi, dibidang hubungan kepariwisataan dan ekonomi kreatif agar pelaksanaan pelaksanaan peningkatan kelembagaan tugas berjalan lancar dan optimal, peran serta masyarakat kepariwisataan dan\| melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam pengembangan kemitraan pariwisata, kemitraan pariwisata, memfasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi\| fasilitasi proses kreasi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif: produksi, distribusi memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya konsumsi dan konservasi manusia ekonomi kreatif: ekonomi kreatif, memberikan dukungan fasilitasi menghadapi fasilitasi pengembangan perkembangan teknologi didunia usaha, kompetensi sumber daya melaksanakan standarisasi dan sertifikasi profesi manusia ekonomi kreatif, dibidang ekonomi kreatif, pemberian dukungan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan fasilitasi menghadapi pelaksanaan tugas dibidang hubungan kelembagaan perkembangan teknologi kepariwisataan dan ekonomi kreatif, didunia usaha, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pelaksanaan standarisasi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dan sertifikasi profesi ketentuan peraturan perundang undangan, dibidang ekonomi kreatif, j .laksanaan monitoring, perundang undangan, evaluasi dan pelaporan mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan dibidang hubungan benar sesuai ketentuan peraturan perundang kelembagaan nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi undangan, kepariwisataan dan il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan ekonomi kreatif.kelompok jabatan sub bagian sub bagian lil program dan sub bagian umum dan pelaporan kepegawaian bidang man nina keluarga berencana, bidang bidang penduduk, penyuluhan ketahanan dan pemberdayaan penataan dan dan menggerakan kesejahteraan masyarakat adminstrasi desa keluarga seksi seksi advokasi seksi pemberdayaan lembaga seksi pembinaan dan kemasyarakatan dan penataan dan menggerakan dan kerjasama desa penyuluhan kesehatan ber kb adat seksi seksi seksi seksi pengendalian ketahanan dan pem gan usaha administrasi penduduk dan kesejahteraan pemerintahan desa informasi keluarga keluarga teknologi tepat guna (astugas membantu \|a. menyusun kebijakan bidang pengendalian \|a. penyusunan kebijakan bupati dalam penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan bidang pengendalian melaksanakan urusan masyarakat, dan desa. berdasarkan rencana penduduk dan keluarga pemerintahan bidang pembangunan jangka menengah daerah rpm) berencana, pemberdayaan pengendalian sebagai bahan dalam penyusunan rencana strategis masyarakat, dan desa. penduduk dan renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, berdasarkan rencana keluarga berencana, \|b. merumuskan sasaran kerja dibidang pengendalian pembangunan jangka pemberdayaan penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan menengah daerah rpm) masyarakat, dan desa. masyarakat, dan desa berdasarkan rencana sebagai bahan dalam pembangunan jangka menengah daerah rpm) penyusunan rencana sebagai bahan dalam penyusunan rencana strategis strategis renstra) sebagai renstra), pedoman dalam pelaksanaan mengoordinasikan kebijakan bidang pengendalian tugas, penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan \|(b. perumusan sasaran kerja masyarakat, dan desa tingkat pemerintah dibidang pengendalian kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga lain, penduduk dan keluarga menyelenggarakan kebijakan teknis pemajuan dan berencana, pemberdayaan sinkronisasi bidang pengendalian penduduk, masyarakat, dan desa menyelenggarakan kebijakan teknis pembinaan berdasarkan rencana keluarga berencana dan pemberdayaan dan pembangunan jangka peningkatan keluarga sejahtera ks), menengah daerah (rpm) menyelenggarakan kebijakan teknis penataan desa, sebagai bahan dalam peningkatan kerjasama desa, administrasi penyusunan rencana pemerintahan desa, strategis (renstra) menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan \|(c. penyelenggaraan kebijakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan teknis pemajuan dan masyarakat hukum adat, sinkronisasi bidang menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas pengendalian penduduk, dengan mengarahkan perencanaan perumusan \|d. penyelenggaraan kebijakan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan teknis pembinaan keluarga aset, dan urusan umum dan kepegawaian, berencana dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pemberdayaan dan terselenggaranya tujuan dan sasaran sesuai dengan peningkatan keluarga ketentuan peraturan perundang undangan, sejahtera ks), j . membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar\|e. penyelenggaraan kebijakan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, teknis penataan desa, mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas peningkatan kerjasama desa, dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, administrasi pemerintahan il. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui desa, sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi \|f. penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan tugas,dan teknis pemberdayaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan lembaga kemasyarakatan, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun lembaga adat dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan masyarakat hukum adat, dan baik. penyelenggaraan kebijakandinas merumuskan program \|a. merumuskan program kerja dan anggaran sekretariat \|a. perumusan program kerjadinas dan dinas berdasarkan melaksanakan, pedoman pelaksanaan tugas, rencana strategis renstra) menyusun, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat dan rencana kerja senja) menyelenggarakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang sebagai pedoman membina, undangan, pelaksanaandiadministrasi menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi perundang undangan kesekretariatan serta kinerja dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan lingkup dinas sesuai dengan koordinasi perundang undangan, peraturan perundang pelaksanaan tugas di\|e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi undangan, lingkup dinas.danjasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan peraturan lingkup dinas, perundang undangan, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis \|e. penyelenggaraan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat administrasi barang milik dilaksanakan secara efektif dan efisien, daerah, pengadaan dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pemeliharaan barang milik pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerahlingkup dibidang program dan pelaporan agar pelaksanaan rencana kerja dan penetapdinas, menyiapkan penyusunan dpa perangkat daerah dan ic.(pa data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah perangkat daerah dan ppd), data laporan keterangan pertanggungjawaban perubahan dpa perangkat kpj), dan laporan realisasi fisik dan keuangan) daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyiapan rancangan laporan melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah, capaian kinerja dan ikhtisar membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan realisasi kinerja perangkat dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai daerah (laporan akuntabilitas ketentuan peraturan perundang undangan, kinerja instansi pemerintah memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan laki), data laporan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan pemerintah perundang undangan, daerah (ppd), data laporan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar keterangan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pertanggungjawaban (kpj), sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan laporan realisasi fisik membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan keuangan) sesuai bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan ketentuan peraturan il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan perundang undangan, dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun \|f. pelaksanaan evaluasi kinerja tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan perangkat daerah.tahun perangkat daerah, keuangan dan akuntansi melaksanakan pengelolaan dan penyiapan tanggapan perangkatrealisasi \|e. pelaksanaan pengelolaan dandan melaksanakan, pedoman pelaksanaan tugas. regulasi peraturan perundang menyusun, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat undangan lingkup dinas menyelenggarakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang sesuai dengan peraturan membina, undangan, perundang undangan, mengarahkan, melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan dan tata laksana serta kerangka regulasi peraturan penganggaran dan evaluasi pelaporan dibidang perundang undangan lingkup dinas sesuai dengan kinerja serta pelaporan dinas pelayanan teknis dan peraturan perundang undangan, sesuai dengan peraturan administrasi menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi perundang undangan, kesekretariatan serta kinerja serta pelaporan dinas sesuai dengan \|c. penyelenggaraan pengelolaan koordinasi peraturan perundang undangan, administrasi keuangan pelaksanaan tugas di\|e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dilingkupi dinas sesuai dengan lingkup dinas.penunjang menyelenggarakan pengelolaan administrasi urusan pemerintahan daerah kepegawaian, administrasi umum dan penyediaan lingkup dinas, jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dil\|e. penyelenggaraan pengelolaan lingkup dinas: renstra, senja, dpa dan menyiapkan, evaluasi dan umum dan kepegawaian agar pelaksanaan tugas subbagian:: pelaporan dibidang berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan peningkatan pengelolaan melaksanakan meningkatk\|d.\|c. pelaksanaan pendataan dan dinas\|ddinasdinas, tugas asn, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan \|(fkegiatan meliputi: kendaraan dinas, mebel, peralatan bahan material, dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, asset tak \|g. fasilitasi kunjungan tamu berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya danhdinasdinas, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai \|j.an hood bidang menyiapkan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pengendalian operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan pada bidang berdasarkan penduduk, melaksanakan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, renstra, senja, dpa dan penyuluhan dan mendistribusikan mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan dpp untuk digunakan menggerakan tugas, mengawasi kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan sebagai pedoman pemantauan dan bahan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan pelaksanaan tugas, evaluasi dibidang dan menggerakan agar pelaksanaan tugas berjalan (b. pelaksanaan pemajuan dan pengendalian lancar dan optimal, sinkronisasi kebijakan penduduk, melaksanakan pemajuan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi penyuluhan dan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah dengan pemerintah daerah menggerakan daerah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kabupaten dalam rangka kabupaten kuantitas penduduk, pengendalian kuantitas melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, penduduk cakupan daerah kabupaten, pelaksanaan pemetaan melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan perkiraan pengendalian edukasi kie) pengendalian penduduk dan sesuai penduduk cakupan daerah kearifan budaya lokal, kabupaten, melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh kb \|d. pelaksanaan advokasi, petugas lapangan (pkb pkb): komunikasi, informasi dan melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran edukasi (kie) pengendalian serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah penduduk dan sesuai kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan kearifan budaya lokal, pembinaan kesehatan ber kb, pelaksanaan pendayagunaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis tenaga penyuluh kb dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat petugas lapangan (pkb dilaksanakan secara efektif dan efisien, pkb): dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar\|f. pemberdayaan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar peningkatan peran serta berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai organisasi kemasyarakatan ketentuan peraturan perundang undangan, tingkat daerah kabupaten mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam pelaksanaan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah pelayanan dan pembinaan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas kesehatan ber kbadvokasi, merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan menggeramenyerahadvokasi, menggerakan dan seksi, dibidang advokasi, penyuluhan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar (b. penyerangan kebijakan menggerakan dan dan optimal pembangunan daerah penyuluhan menyerahkan kebijakan pembangunan daerah kabupaten terhadap program kabupaten terhadap program kependudukan, kependudukan, keluarga keluarga berencana dan pembangunan keluarga berencana dan pembangunan kubik), keluarga (kubik): melaksanakan rapat pengendalian program kubik, pelaksanaan rapat melaksanakan advokasi program kubik kepada pengendalian program stakeholders dan mitra kerja, kubik, melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana kie \|d. pelaksanaan advokasi program kubik, program kubik kepada melaksanakan promosi dan kie program kubik stakeholders dan mitra kerja, melalui media massa cetak dan elektronik serta media \|e. pelaksanaan penyediaan dan luar ruang, distribusi sarana kie melaksanakan penggunaan media massa cetak, program kubik, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya \|f. pelaksanaan promosi dan lokal dalam pencitraan program kubik, kie program kubik melalui melaksanakan mekanisme operasional program media massa cetak dan kubik melalui rapat koordinasi kecamatan elektronik serta media luar (rakorcam), rapat koordinasi desa (rankorder), dan mini ruang, lokakarya (menilik): pelaksanaan penggunaan melaksanakan pengendalian program kubik, media massa cetak, pembinaan imp dan program kubik lini lapangan elektronik dan media lainnya oleh pkb pkb, sesuai kearifan budaya lokal melaksanakan penguatan peran serta organisasi dalam pencitraan program kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam kubik, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesehatan \|h. pelaksanaan mekanisme ber kb, operasional program kubik melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor melalui rapat koordinasi dan mengelola program kubik kampung serta kecamatan (rakorcam), rapat pembinaan terpadu kampung kb, koordinasi desa (rankorder), membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dan mini lokakarya (menilik), dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai \|i. pelaksanaan pengendalian ketentuan peraturan perundang undangan, program kubik, pembinaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan imp dan program kubik bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan lini lapangan oleh pkb perundang undangan, pkb, oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan \|j. pelaksanaan penguatan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan peran serta organisasi baik dan benar sesuai ketentuan peraturan kemasyarakatan dan mitra perundang undangan, kerja lainnya dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pelaksanaan pelayanan dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pembinaan kesehatan ber melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kb:dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun \|k. pelaksanaan integrasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pembangunan lintas sektor baik. dan pengelolaan program kubik kampung serta pembinaan terpadu kampung kb, beeduduk dan tugas, melaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada informasi menyiapkan, seksi, renstra, senja, dpa dan keluargandalian penduduk dan seksi, dibidang pengendalian informasi keluarga agar pelaksanaan tugas berjalan penyiapan penyusunan dan penduduk dan lancar dan optimal pemanfaatan grand design informasi keluarga menyiapkan penyusunan dan pemanfaatan grand pembangunan design pembangunan kependudukan gdp) tingkat kependudukan (gdp) kabupaten, tingkat kabupaten, melaksanakan dukungan survei pendataan indeks \|c. pelaksanaan dukungan pembangunan berwawasan kependudukan dan survei pendataan indeks survei pendataan indeks pengetahuan masyarakat pembangunan berwawasan tentang kependudukan, kependudukan dan survei melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendataan indeks pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal pengetahuan masyarakat dan non formal serta mengembangkan materi tentang kependudukan, pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal \|d. pelaksanaan penguatan dan non formal sesuai isu lokal kabupaten, kerjasama pelaksanaan melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pendidikan kependudukan pendidikan kependudukan jalur formal satuan jalur pendidikan formal dan pendidikan jenjang sd mi dan slip mts, serta jalur non formal serta non formal dan informal, mengembangkan materi melaksanakan implementasi pendidikan pendidikan kependudukan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, jalur pendidikan formal dan informal kelompok kegiatan masyarakat binaan, non formal sesuai isu lokal melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang kabupaten, pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta \|e. pelaksanaan advokasi, model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak sosialisasi dan fasilitasi kependudukan kepada pemangku kepentingan, pendidikan kependudukan melaksanakan sarasehan hasil pemutakhiran data jalur formal satuan keluarga dan rapat pengendalian kkk, pendidikan jenjang sd mi menyiapkan perumusan parameter kependudukan dan slip mts, serta jalur dan pengolahan data kependudukan, non formal dan informal, menyiapkan penyusunan profil kependudukan, \|f. pelaksanaan implementasi keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pendidikan kependudukan pemetaan kependudukan, jalur pendidikan formal, menyiapkan penyusunan kajian dampak nonformal, informal kependudukan dan pengembangan model solusi kelompok kegiatan strategis pengendalian dampak kependudukan serta masyarakat binaan, pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan \|g. pelaksanaan advokasi dan dampak kependudukan early warning system sosialisasi tentang peringatan dini), pemanfaatan kajian dampak membentuk rumah data kependudukan kampung kependudukan beserta model untuk memperkuat integrasi program kubik solusi strategis sebagai sektor lain dan pemanfaatan data hasil pemutakhiran peringatan dini dampak data keluarga, penyediaan data dan informasi kependudukan kepada keluarga, serta pencatatan dan pengumpulan data pemangku kepentingan, keluarga, pelaksanaan sarasehan hasil melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemutakhiran data keluarga penyelenggaraan sistem informasi keluarga serta dan rapat pengendalian pencatatan dan pelaporan program kubik, kkk, oo. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data. penyiapan perumusan pengendalian lapangan dan pelayanan kb, parameter kependudukan melaksanakan penyediaan sarana pendukung dan pengolahan data operasional pkb pkb, kependudukan, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|j. penyiapan penyusunan profil dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai kependudukan, keluarga ketentuan peraturan perundang undangan, berencana dan pembangunan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan keluarga serta pemetaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kependudukan, perundang undangan, penyiapan penyusunan mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan kajian dampak bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan kependudukan dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan pengembangan model solusi perundang undangan, strategis pengendalian membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dampak kependudukan serta bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pengukuran dan perhitungan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan indikator kerentanan dampak penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kependudukan early tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan warning system peringatan baik. dini), il. pembentukan rumah data kependudukan kampung untuk memperkuat integrasi program kubik sektor lain dan pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga, penyediaan data dan informasi keluarga, serta pencatatan dan pengumpulan data keluarga, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga serta pencatatan dan pelaporan program kubik, pelaksanaan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan kb:dan pelaksanaan penyediaan sarana pendukung operasional pkb pkb, bidang keluarga merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional berencana, operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan pada bidang berdasarkan ketahanan dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, renstra, senja, dpa dan kesejahteraan tugas, mengendalikan, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan dpp untuk digunakan keluarga melaksanakan, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan sebagai pedoman mengawasi, evaluasi bahan dibidang keluarga berencana, ketahanan dan pelaksanaan tugas, dan pelaporan kesejahteraan keluarga agar pelaksanaan tugas \|b. pengendalian pendistribusian dibidang pembinaan, berjalan lancar dan optimal, alat dan obat kontrasepsi kesehatan ber kb, ic. mengendalikan pendistribusian alat dan obat dan sarana penunjang ketahanan dan kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan pelayanan fasilitas kesejahteraan keluarga fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, kesehatan termasuk jaringan daerah kabupaten melaksanakan pembangunan keluarga melalui dan jejaringnya, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, cc. pelaksanaan pembangunan melaksanakan dan meningkatkan peran serta keluarga melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten ketahanan dan kesejahteraan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan keluarga,dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis meningkatkan peran serta dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat organisasi kemasyarakatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, tingkat daerah kabupaten mengawasi dan mengarahkan bawahan agar dalam pembangunan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar keluarga melalui pembinaan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai ketahanan dan kesejahteraan ketentuan peraturan perundang undangan, keluargabermeningkatkerja penyiapan rancangan dalam urusan lingkup dinas, dokumen perencanaan program dan membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan rencana strategis (renstra), keuangan lingkup bawahan dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja dan penetapan dinas. penyusunan dibidang program dan pelaporan agar kinerja) dengan bahan hasil pelaksanaandinasmenyiapkan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), dpadaerah, pertanggungjawaban kpj), dan laporan realisasi\| penyiapan rancangan laporan fisik dan keuangan) sesuai ketentuan peraturan capaian kinerja dan ikhtisar perundang undangan, realisasi kinerja perangkat memeriksa, evaluasi program kerja dibidang pembinaan kesehatan ber seksi, dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pengelolaan operasional dan dibidang pembinaan \|(c. mengelola operasional dan sarana balai penyuluhan sarana balai penyuluhan kesehatan ber kb kependudukan, keluarga berencana dan kependudukan, keluarga pembangunan keluarga kubik): berencana dan melaksanakan pengendalian pendistribusian alat dan pembangunan keluarga obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan (kubik), fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan\|c. pelaksanaan pengendalian jejaringnya, pendistribusian alat dan obat melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola dan kontrasepsi dan sarana petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta penunjang pelayanan saranapenunjang pelayanan kb, fasilitas kesehatan termasuk melaksanakan peningkatan kesehatan penggunaan jaringan dan jejaringnya, metode kontrasepsi jangka panjang (mkp) dan \|d. pelaksanaan peningkatan penyediaan dukungan nyoman komplikasi berat dan kompetensi pengelola dan kegagalan penggunaan mkp, petugas logistik alat dan obat menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan alat dan kontrasepsi serta obat kontrasepsi (alofon) dan sarana penunjang saranapenunjang pelayanan pelayanan kb, kb, menyediakan sarana penunjang pelayanan kb, pelaksanaan peningkatan melaksanakan pembinaan pasca pelayanan bagi kesehatan penggunaan peserta dan pembinaan pelayanan keluarga metode kontrasepsi jangka berencana, dan kesehatan reproduksi fasilitas panjang (mkp) dan kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, penyediaan dukungan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta nyoman komplikasi berat dan hak hak reproduksi fasilitas kesehatan dan kegagalan penggunaan kelompok kegiatan, mkp, melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga \|(f. penyiapan penyusunan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan rencana kebutuhan alat dan reproduksi, obat kontrasepsi (alofon) dan melaksanakan dukungan operasional pelayanan sarana penunjang pelayanan bergerak, promosi dan konseling pasca persalinan kb, dan pasca keguguran serta peningkatan kesehatan \|g. penyediaan sarana pria, penunjang pelayanan kb, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|(h. melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pasca pelayanan bagi peserta ketentuan peraturan perundang undangan, dan pembinaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pelayanan keluarga bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan berencana, dan kesehatan perundang undangan, reproduksi fasilitas oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan kesehatan termasuk jaringan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan dan jejaringnya, baik dan benar sesuai ketentuan peraturan \|i. promosi dan konseling perundang undangan, kesehatan reproduksi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai hak hak reproduksi bahan evaluasi pelaksanaan tugas,dan fasilitas kesehatan dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kelompok kegiatan, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun \|j. peningkatan kompetensi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan tenaga pelayanan keluarga baik. berencana dan kesehatan reproduksi,dan pelaksanaan serta peningkatan kesehatan pria, seksi ketahankesejahteraan tugas, melaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada keluarga menyediakan, seksi, renstra, senja, dpa dan menyelenggaramemeriksa, evaluasi program kerja dibidang ketahanan dan kesejahteraan seksi, dan pelaporan keluargaagar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan (b. pelaksanaan pembentukan dibidang ketahanan optimal, kelompok ketahanan dan dan kesejahteraan \|(c. melaksanakan pembentukan kelompok ketahanan kesejahteraan keluarga bina keluarga. dan kesejahteraan keluarga bina keluarga balita keluarga balita bkb), bina bkb), bina keluarga remaja bkr), pusat informasi keluarga remaja bkr), dan konseling remaja pik r) bina keluarga lansia pusat informasi dan bkl), unit peningkatan pendapatan keluarga konseling remaja pik r) sejahtera uppks) dan pemberdayaan ekonomi bina keluarga lansia bkl), keluarga, unit peningkatan melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan pendapatan keluarga ketahanan dan kesejahteraan keluarga bkb, bkr, sejahtera uppks) dan bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi keluarga uppks)), keluarga, melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis \|c. pelaksanaan pengadaan pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan sarana kelompok kegiatan kesejahteraan keluarga bkb, bkr, bkl, uppks, pik ketahanan dan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks): keluarga (bkb, bkr, bkl, menyediakan biaya operasional bagi pengelola, uppks, pik r dan pelaksana kader) dan bagi kelompok kegiatan pemberdayaan ekonomi ketahanan dan kesejahteraan keluarga bkb, bkr, keluarga uppks)), bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi \|d. pelaksanaan orientasi dan keluarga uppks): pelatihan teknis pengelola menyelenggarakan promosi dan sosialisasi kelompok dan pelaksana kader kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, ketahanan dan kesejahteraan bkr, bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi keluarga (bkb, bkr, bkl, keluarga uppks) serta (menjadi orang tua hebat, uppks, pik r dan generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan pemberdayaan ekonomi keuangan keluarga), keluarga uppks): melaksanakan penguatan kebijakan daerah dalam \|e. penyediaan biaya operasional rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta bagi pengelola, pelaksana organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya kader) dan bagi kelompok dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan kegiatan ketahanan dan keluarga bkb, bkr, bkl, uppks, pik r dan kesejahteraan keluarga (bkb, pemberdayaan ekonomi keluarga uppks), bkr, bkl, uppks, pik r dan melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan pemberdayaan ekonomi organisasi kemasyarakatan dalam menggerakan keluarga uppks): operasional pembinaan program ketahanan dan \|f. penyelenggaraan promosi kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, uppks, dan sosialisasi kelompok pik r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks), kegiatan ketahanan dan melaksanakan peningkatan kapasitas mitra dan kesejahteraan keluarga (bkb, organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan bkr, bkl, uppks, pik r dan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, pemberdayaan ekonomi bkr, bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) serta keluarga uppks)), (menjadi orang tua hebat, melaksanakan promosi dan sosialisasi program generasi berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kelanjutusiaan serta kerja, pengelolaan keuangan il. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan keluarga): dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai \|g. pelaksanaan penguatan ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan daerah dalam m.memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan rangka pemberdayaan dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan peningkatan peran serta perundang undangan, organisasi kemasyarakatan mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan dan mitra kerja lainnya bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan dalam pembinaan ketahanan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan dan kesejahteraan keluarga perundang undangan, bkb, bkr, bkl, uppks, pik oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan pemberdayaan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan ekonomi keluarga uppks): melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ih. pelaksanaan pendayagunaan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun mitra kerja dan organisasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan kemasyarakatan dalam baik.dan j . pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerjamberdayamberdayakan, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan sebagai pedoman mengawasi, bahan dibidang pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan tugas, mengevaluasi dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan pemberdayaan pelaporan bidang \|c. melaksanakan pemberdayaan lembaga lembaga kemasyarakatan pemberdayaan kemasyarakatan yang bergerak bidang yang bergerak bidang masyarakat. pemberdayaan desa tingkat daerah kabupaten, pemberdayaan desa tingkat melaksanakan pemberdayaan lembaga daerah kabupaten, kemasyarakatan yang bergerak bidang lembaga \|c. pelaksanaan pemberdayaan adat tingkat daerah kabupaten, lembaga kemasyarakatan melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum yang bergerak bidang adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang lembaga adat tingkat daerah sama dalam daerah kabupaten, kabupaten, dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis \|d. pelaksanaan pemberdayaan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat masyarakat hukum adat dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang masyarakat pelakunya mengawasi dan mengarahkan bawahan agar hukum adat yang sama pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar dalamlembaga tugas, melaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada kemasyarakatan memfasilitasi, seksi, renstra, senja, dpa dan dan adatmberdayaan lembaga seksi, dibidang kemasyarakatan dan adat agar pelaksanaan tugas \|b. pelaksanaan identifikasi dan pemberdayaan berjalan lancar dan optimal, inventarisasi masyarakat lembaga melaksanakan identifikasi dan inventarisasi hukum adat, kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat, memfasilitasi penataan, adat memfasilitasi penataan, pemberdayaan dan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan desa kelurahan rt, rw, pkk, lembaga kemasyarakatan posyandu, lpm, dan karang taruna), lembaga adat desa kelurahan rt, rw, desa kelurahan dan masyarakat hukum adat, pkk, posyandu, lpm, dan melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan karang taruna), lembaga lembaga kemasyarakatan desa kelurahan rt, rw, adat desa kelurahan dan pkk, posyandu, lpm, dan karang taruna), lembaga masyarakat hukum adat, adat desa kelurahan dan masyarakat hukum adat, pelaksanaan peningkatan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kapasitas kelembagaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa lembaga kemasyarakatan kelurahan rt, rw, pkk, posyandu, lpm, dan karang desa kelurahan rt, rw, taruna), lembaga adat desa kelurahan dan pkk, posyandu, lpm, dan masyarakat hukum adat, karang taruna), lembaga melaksanakan dan memfasilitasi bulan bhakti gotong adat desa kelurahan dan royong masyarakat, masyarakat hukum adat, memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman, \|e. fasilitasi penyediaan sarana ketertiban dan perlindungan masyarakat desa, dan prasarana kelembagaan memfasilitasi tim penggerak pkk dalam lembaga kemasyarakatan penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan rt, rw, dan kesejahteraan keluarga, pkk, posyandu, lpm, dan j . membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan karang taruna), lembaga adat dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai desa kelurahan dan ketentuan peraturan perundang undangan, masyarakat hukum adat, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|f. pelaksanaan dan fasilitasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan bulan bhakti gotong royong perundang undangan, masyarakat, il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan \|g. fasilitasi penyelenggaraan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan ketentraman, ketertiban dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perlindungan masyarakat perundang undangan, desa, dan m.membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai\|h. fasilitasi tim penggerak pkk bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan dalam penyelenggaraan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan gerakan pemberdayaan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun masyarakat dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan kesejahteraan keluarga.usaha ekonomi tugas, memfasilitasi, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada desa dan melaksanakan, seksi, renstra, senja, dpa dan teknologi tepat membimbing, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan gunambangan usaha seksi, bidang pengembangan ekonomi desa dan teknologi tepat guna agar (b. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat\|c. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi dan pemerintah desa dalam guna masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan meningkatkan pendapatan asli desa, asli desa, memfasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan ic. fasilitasi pemerintah desa teknologi tepat guna, dalam pemanfaatan teknologi melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan badan tepat guna, dan usaha milik desa bum des) dan lembaga kerja sama \|d. pelaksanaan pembinaan dan antar desa, pemberdayaan badan usaha membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan milik desa bum des) dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai lembaga kerja sama antar ketentuan peraturan perundang undangan, desataan merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional dan administrasi operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan pada bidang berdasarkan desalaksanakan, bahan dibidang penataan dan administrasi desa agar pelaksanaan tugas, mengawasi evaluasi pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyelenggaraan penataan dan pelaporan ic. menyelenggarakan penataan desa dalam kabupaten, desa dalam kabupaten, bidang penataan dan \|d. memfasilitasi kerja sama antar desa dalam \|c. fasilitasi kerja sama antar administrasi desa. kabupaten, dan desa dalam kabupaten, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan \|d. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. pengawasan penyelenggaraan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar administrasi pemerintahan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar desdan kerja sama kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja desnalingkup membimbing, program kerja dibidang penataan dan kerja sama desa seksi, memeriksa, evaluasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, fasilitasi pembentukan, dan pelaporan ic. memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penghapusan, bidang penataan dan penggabungan, dan perubahan status desa, penggabungan, dan kerja sama desa memfasilitasi tata wilayah desa, penataan perubahan status desa, kewenangan desa, penamaan dan kode desa, fasilitasi tata wilayah desa, memfasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum penataan kewenangan desa, adat dan desa adat kewenangan kabupaten, penamaan dan kode desa, memfasilitasi kerja sama antar desa dalam\|d. fasilitasi penetapan kesatuan kabupaten, masyarakat hukum adat dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa adat kewenangan pemerintahan desa dan membina peningkatan kabupaten, kapasitas aparatur pemerintah desa, fasilitasi kerja sama antar memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, desa dalam kabupaten, melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan \|f. fasilitasi penyelenggaraan desa, administrasi pemerintahan menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan desa dan membina pemberhentian kepala desa, peningkatan kapasitas memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian aparatur pemerintah desa, perangkat desa, fasilitasi penyelenggaraan memfasilitasi penyusunan profil desa, manajemen musyawarah desa, pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa, melaksanakan evaluasi dan il. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas pengawasan peraturan desa, anggota bpd, penyelenggaraan pemilihan, memfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, pengangkatan dan memfasilitasi pembinaan laporan kepala desa, pemberhentian kepala desa, oo. melaksanakan penugasan urusan kewenangan \|i. fasilitasi pengangkatan dan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa dan fasilitasi pemberhentian perangkat evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan desa, kelurahan, fasilitasi penyusunan profil membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan desa, manajemen dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pemerintahan desa dan ketentuan peraturan perundang undangan, pengelolaan aset desa, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|k. pelaksanaan pembinaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan peningkatan kapasitas melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah, daerah laporan akuntabilitas membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai laki), laporan ketentuan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan pemerintah memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan daerah ppd), laporan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan keterangan pertanggung perundang undangan, jawaban kpj), dan laporan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar realisasi fisik dan keuangan) pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perundang undangan,dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai\| pelaksanaan evaluasi kinerja bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan perangkat daerahdan pelaksanaan penyediaan gaji dan pelaporan, optimal, dan tunjangan asn serta dalam urusan \|s melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn administrasi pelaksanaan keuangan lingkup serta administrasi pelaksanaan tugas asn, tugas asn, dinas. melaksanakan ketatausahaan, pengujian verifikasipenyiapan penyusunan perundang undangan, anggota bpd, mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan il. fasilitasi penetapan dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan penegasan batas desa baik dan benar sesuai ketentuan peraturan (m. fasilitasi pembinaan laporan perundang undangan, kepala desa,dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai\|n. pelaksanaan penugasan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan urusan kewenangan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kabupaten yang penugasan pimpinan baik secara lisan maupun dilaksanakan oleh desa dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan fasilitasi evaluasi baik. perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan: seksimfasilitasi, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada desa membimbing, seksi, renstra, senja, dpa dan memeriksa, evaluasi membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan dan pelaporan jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan perjanjian kinerja lingkup dibidang administrasi program kerja dibidang administrasi pemerintahan seksi, pemerintahan desa desa agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan \|(b. fasilitasi sarana dan optimal, prasarana desa, memfasilitasi sarana dan prasarana desa, fasilitasi kerja sama antar memfasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak desa dengan pihak ketiga ketiga dalam kabupaten, dalam kabupaten, memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, fasilitasi pembangunan memfasilitasi penyusunan produk hukum desa, kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan \|e. fasilitasi penyusunan produk pembangunan desa, hukum desa, memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi penyusunan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan perencanaan,pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai desa, dan ketentuan peraturan perundang undangan, fasilitasi pengelolaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan keuangan desatahanan pangan, pertanian dan perikanan kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional sub bagian sub bagian program dan bea umum dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang prasarana, sarana dan tanaman pangan, peternakan dan bidang ketahanan pangan penyuluhan holtikultura dan kesehatan hewan perikanan perkebunan seksi seksi seksi papa yan dan lahan, irigasi dan baal pembibitan dan pengembangan pembenihan dan perikanan budidaya kerawanan pangan pembiayaan perlindungan produksi seksi seksi distribusi dan seksi seksi pengembangan cadangan pangan pupuk, pestisida, kesehatan hewan perikanan tangkap alat dan mesin seksi seksi seksi seksi produksi, pengolahan dan konsumsi dan seksi pengolahan dan atan masyarakat pemasaran hasil keamanan pangan penyuluhan pemasaran dan pemasaran perikantahanan pangan, pertanian dan perikanan kabupaten lombok utara kepala dinas membantu bupati menyusun kebijakan urusan pemerintahan dibidang penyusunan kebijakan dalam melaksanakan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan urusan pemerintahan urusan pemerintahan berdasarkan rencana pembangunan jangka dibidang pangan, pertanian, bidang ketahanan menengah daerah rpm) dalam penyusunan kelautan dan perikanan pangan, pertanian dan rencana strategis renstra) sebagai pedoman dalam berdasarkan rencana perikanan yang pelaksanaan tugas, pembangunan jangka menjadi kewenangan merumuskan sasaran kerja urusan pemerintahan menengah daerah rpm) daerah dan tugas bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan dalam penyusunan rencana pembantuan yang perikanan berdasarkan rencana pembangunan strategis renstra)sebagai ditugaskan kepada jangka menengah daerah rpm) sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan daerah. dalam penyusunan rencana strategis renstra), tugas, mengoordinasikan kebijakan urusan pemerintahan perumusan sasaran kerja bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan urusan pemerintahan perikanan ditingkat pemerintah kabupaten, provinsi, bidang ketahanan pangan, pusat maupun lembaga lain, pertanian, kelautan dan menyelenggarakan pengelolaan sumber daya ekonomi perikanan berdasarkan untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, rencana pembangunan melaksanakan peningkatan diversifikasi, ketahanan jangka menengah daerah pangan, penanganan kerawanan pangan dan rpm) sebagai bahan dalam pengawasan keamanan pangan, penyusunan rencana menyelenggarakan penyediaan dan pengembangan strategis renstra), sarana dan prasarana pertanian, cc. penyelenggaraan pengelolaan melaksanakan pengendalian kesehatan hewan dan sumber daya ekonomi untuk kesehatan masyarakat veteriner serta pengendalian kedaulatan dan kemandirian dan penanggulangan bencana pertanian, pangan, melaksanakan perizinan usaha pertanian dan\| pelaksanaan peningkatan penyuluhan pertanian, diversifikasi dan ketahanan melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap dan pangan masyarakat serta perikanan budidaya, penanganan kerawanan melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan pangan dan pengawasan perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil keamanan pangan, perikanan, penyelenggaraan penyediaan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dan pengembangan sarana dengan mengarahkan perencanaan perumusan dan prasarana pertanian, program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan \|f. pelaksanaan pengendalian aset, urusan umum dan kepegawaian, serta tugas kesehatan hewan dan pembantuan, kesehatan masyarakat il. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas veteriner serta pengendalian operasional utd, dan penanggulangan bencana mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pertanian, terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja sesuai\| pelaksanaan perizinan usaha dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pertanian dan penyuluhan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pertanian, terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, pelaksanaan pengelolaan oo. mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas perikanan tangkap dan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, perikanan budidaya, melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui pelaksanaan pengawasan sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi sumberdaya kelautan dan pelaksanaan tugas, dan perikanan serta pengolahan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan pemasaran hasil penugasan pimpinan baik secara lisan maupun perikanan, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan menyelenggarakan kebijakan baik.serta tugas pembantuan, dan pengendalian dan mengarahkan pelaksanaan tugas operasional utd. sekretariat dinas merumuskan program \|a. merumuskan program kerja dan anggaran sekretariat \|a perumusan program kerja dan kerja, dinas dan dinas berdasarkan rencana strategis anggaran sekretariat dinas mengoordinasikan, renstra) dan rencana kerja senja) sebagai dan dinas berdasarkan melaksanakan, pedoman pelaksanaan tugas: rencana strategis renstra) menyusun, mengoordinasikan kebijakan bidang kesekretariatan dan rencana kerja senja) menyelenggarakan, dinasperundang administrasi menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi undangan lingkup dinas kesekretariatan serta kinerja serta pelaporan dinas sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan koordinasi perundang undangan, perundang undangan, pelaksanaan tugas di\|e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan penyusunan perencanaan, lingkup dinas. dilingkupi dinas sesuai dengan peraturan perundang penganggaran dan evaluasi undangan: kinerja serta pelaporan dinaspenyelenggaraan pengelolaan dinas: administrasi keuangan menyelenggarakan pengelolaan administrasi dilingkupi dinasdinas: penyelenggaraan administrasi menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah barang milik daerah, (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb pengadaan dan pemeliharaan dan blu) sesuai ketentuan peraturan perundang barang milik daerah undangan, penunjang urusan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan pemerintahan daerah ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat lingkup dinas, dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyelenggaraan pengelolaan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar administrasi kepegawaian, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar administrasi umum dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai penyediaan jasa penunjang ketentuan peraturan perundang undangan, urusan pemerintahan daerah mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup dinas, dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah \|g. penyelenggaraan administrasi ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas pendapatan daerah (objek yang telah ditentukan, sumber pendapatan asli il. melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan daerah pad), pnb dan blu) evaluasi pelaksanaan tugas, dan sesuai ketentuan peraturan m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan perundang undangurusan program dan lingkup badan, dokumen perencanaan keuangan lingkupdibidang program dan pelaporan agar pelaksanaan kinerja) dengan bahan hasilbadan\|d. penyiapan penyusunan dpa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki),pertanggungjawaban daerah, kpj), dan laporan realisasi fisik dan keuangan) \|e. penyiapan rancangan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, capaian kinerja dan ikhtisar melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah, realisasi kinerja perangkat membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan daerah laporan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai kinerja instansi pemerintah ketentuan peraturan perundang undangan, laki), data laporan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penyelenggaraan pemerintah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ppd), data laporan perundang undangan, keterangan pertanggung mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar jawaban kpj), dan laporan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar realisasi fisik dan keuangan) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai ketentuan peraturan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perundang undangan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan evaluasi kinerja il.ahun triwulan semester perangkat daerah, perangkat daerah, menyiapkan pelaporan dan analisis prognosis realisasi pelaksanaan pengelolaan dan anggaran, penyiapan tanggapan melaksanakan perencanaan pengelolaan, pemeriksaan, pengembangan, penyuluhan, dan penyebarluasan penyiapan penyusunan kebijakan retribusi daerah, laporan keuangan bulanan melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek triwulan semester retribusi daerah, perangkat daerah, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan penyiapan pelaporan dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai analisis prognosis realisasi ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran, il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaanm.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar penyebarluasan kebijakan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar retribusi daerah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pendataan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pendaftaran objek retribusimerencanakan kegiatan penyusunan \|a. perencanaan merencanakan umum dan kegiatan, membagi rencana kerja dengan berpedoman pada renstra, kegiatan penyusunan rencana kepegawaian tugas, melaksanakan, senja, dpa dan dpp serta penyusunan perjanjian kerja dengan berpedoman menyiapkan, fasilitasi, kinerja lingkup subbagian, padadan bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang perjanjian kinerja lingkup pelaporan bidang umum dan kepegawaian agar pelaksanaan tugas subbagian, pengelolaan berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan peningkatan administrasi melaksanakan meningkatkan sarana dan prasarana sarana dan prasarana disiplin kepegawaian, rumah disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan pegawai serta pengadaan tangga, protokol dan atribut kelengkapannya, pakaian dinas dan atribut perlengkapan lingkup melaksanakan pendataan dan pengolahan kelengkapannya: dinas. administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, \|c. pelaksanaan pendataan dankenaikan penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan pangkat, gaji berkala, pensiun, peraturan perundang undangan, cuti, disiplin aparatur, melaksanakan sistem informasi kepegawaian, pengolahan data pegawai dan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, dokumentasi serta penataan menyelenggarakan dan memfasilitasi, sosialisasi, naskah kepegawaian sesuai bimbingan teknis implementasi peraturan perundang ketentuan peraturan undangan serta: penggandaan, bahan bacaan dan peraturan\|e. penyelenggaraan dan perundang undangan serta bahan material, memfasilitasi, sosialisasi, pemeriksaan, laporan keuangan akhir tahun menyiapkan penyusunan laporan keuangan bulanan perangkat daerah,realisasi penyiapan tanggapan anggaran, pemeriksaan, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan penyiapan penyusunan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai laporan keuangan ketentuan peraturan perundang undangan, bulanan triwulan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan semester perangkat daerah, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyiapan pelaporan dan perundang undangan, analisis prognosis realisasi mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar anggaranmeriksa, evaluasi berjalan lancar dan optimal, sarana dan prasarana disiplin dan pelaporan melaksanakan meningkatkan sarana dan prasarana pegawai serta pengadaan dibidang pengelolaan disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan pakaian dinas dan atributerangkat daerah, implementasi peraturan menyelenggarakan ketatausahaan arsip dinamis dan perundang undangan serta sistem pemerintahan elektronik pada dinas, melaksanakan pemulangan menyiapkan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai pensiun dan barang, pengamanan dan penilaian barang serta pemindahan tugas asn, ketatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah \|(f. penyediaan peralatan dan lingkup dinas, perlengkapan kantor, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan komponen instalasi pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan kelistrikan, peralatan rumah barang milik daerah lingkup dinas, tangga, bahan logistik kantor, menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, barang cetakan dan sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan penggandaan, bahan bacaan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum dan peraturan perundang kantor, undangan serta bahan melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan material, rehabilitasi sarana penunjang operasional dan \|g. fasilitasi kunjungan tamu dan kegiatan meliputi: kendaraan dinas, mebel, peralatan penyelenggaraan rapat dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, asset tak koordinasi serta konsultasi berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya serta perangkat daerah, sarana dan prasarana penunjang bawahan \|i. penyiapan penyusunan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai perencanaan kebutuhan ketentuan peraturan perundang undangan, barang, pengamanan dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penilaian barang serta bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan ketatausahaan dan perundang undangan, pemanfaatan barang milik g . mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar daerah lingkup dinas, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar \|j. pelaksanaan pembinaan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pengawasan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengendalian, rekonsiliasi dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan menyusun laporan barang melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan milik daerah lingkup dinas, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis penyediaan jasa surat agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.ahanan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, pang(b. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan digunakan sebagai pedoman menyediakan, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan, bahan dibidang ketahanan panganagar pelaksanaan \|b. penyediaan infrastruktur dan mengawasi, evaluasi tugas berjalan lancar dan optimal, seluruh pendukung dan pelaporan disc. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai bidang ketersediaan kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kewenangan daerah dan kerawanan kabupaten, kabupaten, pangan, terdistribusi, \|d. menyediakan dan penyaluran pangan pokok atau ic. penyediaan dan penyaluran cadangan pangan dan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah pangan pokok atau pangan keamanan, serta kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan lainnya sesuai dengan penganekaragaman harga pangan, kebutuhan daerah kabupaten pangan. melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan dalam rangka stabilisasi cadangan pangan kabupaten, pasokan dan harga pangan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan \|d. pelaksanaan pengelolaan dan harga minimum daerah kabupaten untuk pangan lokal keseimbangan cadangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pangan kabupaten, dan pemerintah provinsi, pelaksanaan koordinasi dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan sinkronisasi penentuan harga ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat minimum daerah kabupaten dilaksanakan secara efektif dan efisien, untuk pangan lokal yang tidak mengawasi dan mengarahkan bawahan agar ditetapkan oleh pemerintah pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pusat dan pemerintah berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai provinsi.la. perencanaan kegiatan ketersedirawanan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada pangan membimbing, seksi:dibidang ketersediaan kerja bidang ketersediaan dan kerawanan pangan \|b. penyiapan rencana dan peta dan kerawanan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, jalan kebutuhan infrastruktur pangan menyiapkan rencana dan peta jalan kebutuhan pendukung kemandirian infrastruktur pendukung kemandirian pangan, pangan, menyiapkan rencana kebutuhan pangan lokal, cc. penyiapan rencana kebutuhan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penentuan pangan lokal, harga minimum pangan pokok lokal, penyiapan koordinasi dan menyiapkan, pemutakhiran dan analisis peta sinkronisasi penentuan harga ketahanan dan kerentanan pangan, minimum pangan pokok lokal, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan \|e. penyiapan, pemutakhiran dan kerawanan pangan kabupaten, analisis peta ketahanan dan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan kerentanan pangan, penyaluran cadangan pangan pada kerawanan (f. penyiapan koordinasi dan pangan yang mencakup dalam (satu) daerah sinkronisasi penanganan kabupaten, kerawanan pangan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan kabupaten, dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai \|(g. pelaksanaan, pengadaan, ketentuan peraturan perundang undangan, pengelolaan, dan penyaluran j . memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan cadangan pangan pada bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kerawanan pangan yang perundang undangan, mencakup dalam (satu) mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan daerah kabupatendistribusi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan dan cadangediakan seksi:distribusi dan cadangan pangan agar \|b. pelaksanaan penyediaan dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, infrastruktur lumbung bidang distribusi dan melaksanakan penyediaan infrastruktur lumbung pangan, lantai jemur dan cadangan pangan pangan, lantai jemur dan pendukung kemandirian pendukung kemandirian pangan lainnya, pangan lainnya, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan \|c. penyiapan koordinasi dan infrastruktur logistik, sinkronisasi penyediaan menyediakan informasi harga pangan dan neraca infrastruktur logistik, bahan makanan, penyediaan informasi harga menyiapkan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pangan dan neraca bahan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, makanan, melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga \|e. penyiapan koordinasi, pangan, sinkronisasi dan pelaksanaan melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha distribusi pangan pokok dan pangan masyarakat dan toko tani indonesia serta pangan lainnya, jaringan distribusi pangan, pelaksanaan pemantauan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian stok, pasokan dan harga cadangan pangan kabupaten, pangan, melaksanakan pengadaan cadangan pangan \|g. pelaksanaan pengembangan pemerintah kabupaten, kelembagaan usaha pangan melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan masyarakat dan toko tani pemerintah kabupaten, indonesia serta jaringan il. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan distribusi pangan, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai\|h. penyiapan koordinasi dan ketentuan peraturan perundang undangan, sinkronisasi pengendalian m.memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan cadangan pangan kabupaten, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|i. pelaksanaan pengadaan perundang undangan, cadangan pangan pemerintah mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan kabupaten, dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan \|j. pelaksanaan pemeliharaan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan cadangan pangan pemerintah perundang undangan, kabupaten. ooonsumsi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan dan keaman: memeriksa, evaluasi program kerja bidang konsumsi dan keamanan \|b. pelaksanaan penyediaan dan pelaporan pangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan pangan berbasis sumber daya bidang konsumsi dan optimal, lokal, keamanan pangan melaksanakan penyediaan pangan berbasis sumber\|c. penyiapan penyusunan dan daya lokal, penetapan target konsumsi menyiapkan penyusunan dan penetapan target pangan per kapita per tahun, konsumsi pangan per kapita per tahun, pelaksanaan pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber penganekaragaman konsumsi daya lokal, pangan berbasis sumber daya menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan lokal, dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun, penyiapan koordinasi dan melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan sinkronisasi pemantauan dan pangan segar daerah kabupaten, evaluasi konsumsi per kapita memfasilitasi penerbitan sertifikasi, registrasi dan per tahun, rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan \|f. pelaksanaan penguatan daerah kabupaten, kelembagaan keamanan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pangan segar daerah pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal kabupaten, tumbuhan daerah kabupaten, fasilitasi penerbitan sertifikasi, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan registrasi dan rekomendasi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai keamanan pangan segar asal ketentuan peraturan perundang undangan, tumbuhan daerah kabupaten, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|h. pelaksanaan penyediaan perundang undangan, sarana dan prasarana mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan pengujian mutu dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan keamanan pangan segar asal baik dan benar sesuai ketentuan peraturan tumbuhan daerah kabupaten., merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada prasarana, operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, sarana dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk penyuluhawasi, evaluasi kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, dan pelaporan bahan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan \|b. pelaksanaan pengawasan bidang sarana, agar pelaksanaan tugas berjalan lancer dan optimal, penggunaan sarana pertanian, prasarana dan \|c. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana \|(c. pelaksanaan pengembangan penyuluhan. pertanian, prasarana pertanian, melaksanakan pengembangan prasarana pertanian, pelaksanaan pembangunan melaksanakan pembangunan prasarana pertanian, prasarana pertanian, dan melaksanakan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan pertanian.lahan, melakukan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan irigasi dan perencanaan kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pembiayaan pembagilahan, irigasi dan pembiayaan agar seksi: dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan pengelolaan bidang pengelolaan melaksanakan pengelolaan lahan pertanian pangan lahan pertanian pangan lahan, irigasi dan berkelanjutan lp2b), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b), pembiayaan. berkelanjutan (kp2b) dan lahan cadangan pertanian kawasan pertanian pangan pangan berkelanjutan (lcp2b), berkelanjutan (kp2b) dan menyiapkan penyusunan peta lahan pertanian lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan lp2b, pangan berkelanjutan melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan (lcp2b), pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung penyiapan penyusunan peta pertanian, dam parit, long storage, pintu air, rumah lahan pertanian pangan potong hewan, balai penyuluh kecamatan dan berkelanjutan lp2b, dan sarana pendukungnya, serta prasarana pertanian pelaksanaan pembangunan, lainnya, rehabilitasi dan pemeliharaan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan jaringan irigasi usaha tani, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai embung pertanian, dam ketentuan peraturan perundang undangan, parit, long storage, pintu air, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan rumah potong hewan, balai bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyuluh kecamatan dan perundang undangan, sarana pendukungnya, serta mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan prasarana pertanian lainnyaupuk, merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan pestisida, alat kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja dan mesiupuk, kerja bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin agar \|b. pelaksanaan pengawasan pestisida, alat dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penggunaan sarana mesin pertanian melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, dengan komoditas, teknologi teknologi dan spesifik lokasi, dan spesifik lokasi, dan melaksanakan pendampingan penggunaan sarana ic. pelaksanaan pendampingan pendukung pertanian, penggunaan sarana membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pendukung pertaniuluenyuluhan. kerja bidang penyuluhan agar pelaksanaan tugas \|b. pelaksanaan peningkatan berjalan lancar dan optimal, kapasitas kelembagaan melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, kecamatan dan desa, kepegawaian, rumah atribut kelengkapannya, kelengkapannya, tangga, protokol dan melaksanakan pendataan dan pengolahan pelaksanaan pendataan dan perlengkapan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, pengolahan administrasi lingkup dinas. gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, kepegawaian berupa kenaikan pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta pangkat, gaji berkala, pensiun,:melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan \|c. pelaksanaan pengembangan petani kecamatan dan desa, kapasitas kelembagaan petani melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana kecamatan dan desa, dan prasarana, pelaksanaan penyediaan dan melaksanakan pembentukan badan usaha milik pemanfaatan sarana dan petani, prasarana, melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan \|e. pelaksanaan pembentukan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten, badan usaha milik petani, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|f. pelaksanaan pembentukan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dan penyelenggaraan sekolah ketentuan peraturan perundang undangan, lapang kelompok tani tingkat memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kabupatentanaman merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada pangan, operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, hortikultura dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk perkebuntanaman pangan, hortikultura dan \|b. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan perkebunan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sumber daya genetik sdg) bidang tanaman dan optimal, tumbuhan, dan mikro pangan, hortikultura \|c. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik organisme kewenangan dan perkebunan sdg) tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten, kabupaten, pelaksanaan pengendalian dan melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penanggulangan bencana bencana pertanian kabupaten, pertanian kabupaten, dan memfasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang \|d. fasilitasi penerbitan izin usaha kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten, pertanian yang kegiatan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan usahanya dalam daerah ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapatseksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan pembenirlindu: dan pelaporan program kerja subbagian pembenihan dan \|b. pelaksanaan penjaminan bidang pembenihan perlindungan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar kemurnian dan kelestarian dan perlindungan dan optimal sumber daya genetik sdg) melaksanakan penjaminan kemurnian dan tanaman, kelestarian sumber daya genetik sdg) tanaman, pelaksanaan peningkatan melaksanakan peningkatan kualitas sdg tanaman, kualitas sdg tanaman, melaksanakan pemanfaatan sdg tanaman, pelaksanaan pemanfaatan melaksanakan pengendalian organisme pengganggu sdg tanaman, tumbuhan opt) tanaman pangan, hortikultura, dan \|e. pelaksanaan pengendalian perkebunan, organisme pengganggu melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim tumbuhan opt) tanaman (dpi) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pangan, hortikultura, dan melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran perkebunan, lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, if. pelaksanaan penanganan hortikultura dan perkebunan, dampak perubahan iklim menyiapkan penyusunan standar pelayanan publik dpi) tanaman pangan, pemberian izin usaha pertanian, hortikultura, dan perkebunan, j . melaksanakan penilaian kelayakan dan pemberian \|g. pelaksanaan pencegahan, pertimbangan teknis izin usaha pertanian, penanganan kebakaran lahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan gangguan usaha tanaman penerapan izin usaha pertanian, pangan, hortikultura dan il. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan perkebunan, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai \|h. penyiapan penyusunan ketentuan peraturan perundang undangan, standar pelayanan publik m.memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pemberian izin usaha bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pertanian, dan perundang undangan, pelaksanaan penilaian mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan kelayakan dan pemberian bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pertimbangan teknis izin baik dan benar sesuai ketentuan peraturan usaha pertanian, perundang undangan, j . melaksanakan pembinaan dan oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pengawasan penerapan izin bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan usaha pertaniannaa seksi produksi, merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. merencanakan kegiatan pengolroduksi agar pelaksanaan tugas \|b. membagi tugas sesuai dengan bidang produksi, berjalan lancar dan optimal, kompetensi jabatan bawahan pengolahan dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi prasarana dalam rangka penyiapan pemasaran pendukung pertanian lainnya, bahan program kerja menyiapkan penyusunan masterplan pengembangan bidang produksi agar prasarana, sarana, kawasan dan komoditas pelaksanaan tugas berjalan perkebunan, lancar dan optimal, melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam\|c. menyiapkan koordinasi dan bidang tanaman pangan, hortikultura dan sinkronisasi prasarana perkebunan, pendukung pertanian lainnya, menyiapkan pengolahan dan penerapan cara produksi \|d. menyiapkan penyusunan pangan olahan yang baik cpyo) serta pemberian masterplan pengembangan pertimbangan teknis izin usaha pertanian (surat prasarana, sarana, kawasan keterangan kelayakan pengolahan (skip skp), dan komoditas perkebunan, pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha \|e. melaksanakan pertanian, penanggulangan pasca merencanakan dan menyiapkan kebutuhan alat bencana alam bidang tanaman pengolahan hasil bidang tanaman pangan, pangan, hortikultura dan hortikultura dan perkebunan, perkebunan, memfasilitasi promosi produk, melakukan pelayanan \|(f. menyiapkan pengolahan dan dan pengembangan informasi pasar, penerapan cara produksi melaksanakan bimbingan fasilitasi promosi, pangan olahan yang baik pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, (cpyo) serta pemberian hortikultura dan perkebunan, pertimbangan teknis izin membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan usaha pertanian (surat dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai keterangan kelayakan ketentuan peraturan perundang undangan, pengolahan (skip skp): il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|g. pembinaan dan pengawasan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penerapan izin usaha perundang undangan, pertanian, m.mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan merencanakan dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan menyiapkan kebutuhan alat baik dan benar sesuai ketentuan peraturan pengolahan hasil bidang perundang undangan, tanaman pangan, hortikultura membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan perkebunan, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan memfasilitasi promosi produk, oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan melakukan pelayanan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pengembangan informasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pasar,dan baik. melaksanakan bimbingan fasilitasi promosi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunternakan dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, kesehatan hewelola, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, memfasilitasi, bahan bidang peternakan dan kesehatan hewan \|(b. pelaksanaan peningkatan memantau, evaluasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal mutu dan peredaran benih dan pelaporan di\|c. melaksanakan peningkatan mutu dan peredaran bibit ternak dan tanaman bidang peternakan dan benih bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ternak serta pakan kesehatan hewan pakan dalam daerah kabupaten, dalam daerah kabupaten, melaksanakan pengawasan obat hewan tingkat\|c. pelaksanaan pengawasan obat pengecer, hewan tingkat pengecer, melaksanakan pengendalian dan pengawasan \|d. pelaksanaan pengendalian dan penyediaan dan peredaran benih bibit ternak, dan pengawasan penyediaan dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten, peredaran benih bibit ternak, melaksanakan penyediaan benih bibit ternak dan dan hijauan pakan ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam (satu) dalam daerah kabupaten, daerah kabupaten kota lain, pelaksanaan penyediaan melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit benih bibit ternak dan hijauan ternak dan rumpun galur ternak dalam daerah pakan ternak yang sumbernya kabupaten, dalam (satu) daerah mengelola kesehatan hewan, penutupan dan kabupaten kota lain, pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular (f. pelaksanaan pengelolaan dalam daerah kabupaten, wilayah sumber bibit ternak melaksanakan pengawasan pemasukan dan dan rumpun galur ternak pengeluaran hewan dan produk hewan daerah dalam daerah kabupaten, kabupaten, pengelolaan kesehatan hewan, mengelola pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik penutupan dan pembukaan veteriner dalam daerah kabupaten, daerah wabah penyakit hewan melaksanakan penerapan dan pengawasan menular dalam daerah persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner kabupaten, dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pelaksanaan pengawasan il. memfasilitasi penerbitan izin rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran usaha produksi benih bibit ternak dan pakan, fasilitas hewan dan produk hewan pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan pasar daerah kabupaten, hewan, rumah potong hewan dan izin rekomendasi li. pengelolaan pelayanan jasa teknis usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) laboratorium dan jasa medik obat hewan, veteriner dalam daerah membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan kabupaten, ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat\|j. pelaksanaan penerapan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pengawasan persyaratan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar teknis kesehatan masyarakat pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar veteriner dan persyaratan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai teknis kesejahteraan hewan, ketentuan peraturan perundang undangan, dan oo. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan \|k. fasilitasi penerbitan izin berdasarkan target dan rencana kerja yang telah rekomendasi teknis usaha ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas produksi benih bibit ternak yang telah ditentukan, dan pakan, fasilitas melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan pemeliharaan hewan, rumah evaluasi pelaksanaan tugas,dan sakit hewan pasar hewan, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan rumah potong hewan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis izin rekomendasi teknis usaha agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. seksi pembibitan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan dan produksigelola, seksi:mbibitan dan produksi agar\|b. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, mutu benih bibit ternak, bidang pembibitan dan melaksanakan pengawasan mutu benih bibit ternak, bahan pakan pakan tanaman produksi bahan pakan pakan tanaman skala kecil, skala kecil, melaksanakan pengawasan peredaran bahan pakan ic. pelaksanaan pengawasan pakan, benih bibit hijauan pakan ternak, peredaran bahan pakan mengelola peredaran benih bibit ternak dan hpt, pakan, benih bibit hijauan bahan pakan, pakan, pakan ternak, melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit ternak, \|d. pengelola peredaran benih melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi bibit ternak dan hpt, bahan benih bibit ternak, pakan, pakan, mengendalikan penyediaan benih bibit ternak dan\|e. pelaksanaan pengujian mutu hijauan pakan ternak, benih dan bibit ternak, melaksanakan pengawasan produksi benih bibit \|f. pelaksanaan pengawasan ternak dan hpt, bahan pakan pakan, peredaran dan sertifikasi mengadakan benih bibit ternak dan hijauan pakan benih bibit ternak, ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten kota \|g. pengendalian penyediaan lain, benih bibit ternak dan hijauan melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah pakan ternak, sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak, pelaksanaan pengawasan melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit produksi benih bibit ternak ternak dan rumpun galur ternak, dan hpt, bahan pakan pakan, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|i. pengadaan benih bibit ternak dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dan hijauan pakan ternak ketentuan peraturan perundang undangan, yang sumbernya dari daerah memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kabupaten kota lain, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|j. pelaksanaan pelestarian dan perundang undangan, pemanfaatan wilayah sumber oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bibit ternak dan rumpun bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan galur ternak, dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan \|k. pelaksanaan pengawasan perundang undangan, wilayah sumber bibit ternak membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan rumpun galur ternakhewkesehatan hewan agar pelaksanaan \|(b. penyediaan pelayanan jasa bidang kesehatan tugas berjalan lancar dan optimal, laboratorium dan jasa medik hewan menyediakan pelayanan jasa laboratorium dan jasa veteriner, medik veteriner, pelaksanaan pemeriksaan melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan mutu, khasiat dan keamanan keamanan peredaran obat hewan, peredaran obat hewan, melaksanakan penindakan atas penyimpangan \|(d. pelaksanaan penindakan atas penyediaan dan peredaran obat hewan sesuai penyimpangan penyediaan dan kewenangannya, peredaran obat hewan sesuai melaksanakan pengendalian dan penanggulangan kewenangannya, penyakit hewan dan zoonosis, pelaksanaan pengendalian dan mengelola pembebasan penyakit hewan menular penanggulangan penyakit dalam (satu) daerah kabupaten, hewan dan zoonosis, melaksanakan penanggulangan daerah terdampak \|(f. pengelola pembebasan wabah penyakit hewan menular, penyakit hewan menular melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan dalam (satu) daerah produk hewan perbatasan lintas daerah kabupaten, kabupaten, j . memfasilitasi pemenuhan komitmen (rekomendasi \|g. pelaksanaan penanggulangan teknis penerbitan izin usaha pengecer obat hewan, daerah terdampak wabah melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha penyakit hewan menular, pengecer obat hewan, pelaksanaan pemeriksaan melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan kesehatan hewan dan produk keamanan produk hewan, hewan perbatasan lintas membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan daerah kabupaten, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai. fasilitasi pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan, komitmen (rekomendasi teknis memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penerbitan izin usaha bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengecer obat hewan, perundang undangan, pelaksanaan pengawasan oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan pelaksanaan izin usaha bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pengecer obat hewan.dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan \|k. pelaksanaan penilaian risiko perundang undangan, penyakit hewan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai keamanan produk hewanmasyarakat kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja veteriner, tugas, menyediakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada pengolahan dan melaksanakan, seksi: renstra, senja, dpa dan dpp pemasarandibidang kesehatan masyarakat veteriner, \|b. pelaksanaan pendampingan dan pelaporan pengolahan dan pemasaran agar pelaksanaan tugas unit usaha hewan, pengolahan bidang kesehatan berjalan lancar dan optimal, produk hewan dan penerapan masyarakat veteriner, melaksanakan pendampingan unit usaha hewan, unit kesejahteraan hewan, pengolahan dan pengolahan produk hewan dan penerapan unit \|c. pelaksanaan pengawasan pemasaran kesejahteraan hewan, peredaran hewan dan produk melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan hewan, produk hewan, penyiapan penetapan menyiapkan penetapan pemenuhan persyaratan pemenuhan persyaratan teknis teknis kesehatan mayarakat veteriner, kesehatan mayarakat mengelola pengujian laboratorium kesehatan veteriner, masyarakat veteriner, pengelola pengujian melaksanakan penanganan atas pelanggaran laboratorium kesehatan kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya, masyarakat veteriner, melaksanakan ketatausahaan penerbitan \|f. pelaksanaan penanganan atas rekomendasi teknis izin usaha produksi benih bibit pelanggaran kesejahteraan ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, hewan sesuai kewenangannya, rumah sakit hewan pasar hewan, rumah potong \|g. pelaksanaan ketatausahaan hewan, penerbitan rekomendasi teknis melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha izin usaha produksi benih produksi benih bibit ternak, pakan, fasilitas bibit ternak dan pakan, pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan pasar fasilitas pemeliharaan hewan, hewan dan rumah potong hewan, rumah sakit hewan pasar melaksanakan pengawasan atas penerapan hewan, rumah potong hewan, persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau ih. pelaksanaan pengawaskantor, bahan\|: daerah lingkup dinas, g . mengevaluasi setiap kegiat: pengendalian, rekonsiliasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai menyusun lap ran pen sediaan jasa surat penugasan pimpinan baik secara lisan maupun menyurat, jasa komunitaspengeluaran hewan dan produk hewan, pelaksanaan izin usaha membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan produksi benih bibit ternak, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pakan, fasilitas pemeliharaan ketentuan peraturan perundang undangan, hewan, rumah sakit hewan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pasar hewan dan rumah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan potong hewan: dan perundang undangan, pelaksanaan pengawasan atas m.mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan penerapan persyaratan teknis bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan untuk pemasukan dan atau baik dan benar sesuai ketentuan peraturan pengeluaran hewan dan perundang undangan, produk hewikanbidang perikanan agar pelaksanaan tugas \|b. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan berjalan lancar dan optimal, penangkapan ikan wilayah bidang perikanan melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan sungai, danau, waduk, rawa, wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan dan genangan air lainnya yang air lainnya yang dapat diusahakan dalam (satu) dapat diusahakan dalam daerah kabupaten, (satu) daerah kabupaten, melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dalam \|c. pelaksanaan pemberdayaan daerah kabupaten, nelayan kecil dalam daerah melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan kabupaten, tempat pelelangan ikan (tpi), pelaksanaan pengelolaan dan memfasilitasi penerbitan tanda daftar, izin pengadaan penyelenggaraan tempat dan pendaftaran kapal perikanan (kapal penangkap pelelangan ikan (tpi), ikan dan kapal pengangkut ikan) dengan ukuran \|e. fasilitasi penerbitan tanda sampai dengan wilayah sungai, danau, daftar, izin pengadaan dan waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat pendaftaran kapal perikanan diusahakan dalam (satu) daerah kabupaten, (kapal penangkap ikan dan memfasilitasi penerbitan izin usaha perikanan kapal pengangkut ikan) bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam dengan ukuran sampai (satu) daerah kabupaten, dengan wilayah melaksanakan pemberdayaan pemudi daya ikan kecil sungai, danau, waduk, rawa, memfasilitasi penerbitan tanda daftar bagi pemudi dan genangan air lainnya yang daya ikan kecil topik) dalam (satu) daerah dapat diusahakan dalam kabupaten, (satu) daerah kabupaten, melaksanakan pengelolaan pembudidayaan ikan, fasilitasi penerbitan izin usaha melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan perikanan bidang wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan pembudidayaan ikan yang air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten, usahanya dalam (satu) il. memfasilitasi penerbitan tanda daftar usaha daerah kabupaten, pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro \|g. pelaksanaan pemberdayaan dan kecil, pemudi daya ikan kecil melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan hasil \|h. fasilitasi penerbitan tanda perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran daftar bagi pemudi daya skala mikro dan kecil, ikan kecil topik) dalam memfasilitasi penyediaan dan penyaluran bahan baku (satu) daerah kabupaten, industri pengolahan ikan dalam (satu) daerah li. pelaksanaan pengelolaan kabupaten, pembudidayaan ikan, oo. membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan \|j. pelaksanaan pengawasan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat sumber daya perikanan dilaksanakan secara efektif dan efisien: wilayah sungai, danau, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar waduk, rawa, dan genangan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar air lainnya yang dapat berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai diusahakan dalam kabupaten, ketentuan peraturan perundang undangan, fasilitasi penerbitan tanda mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan daftar usaha pengolahan hasil berdasarkan target dan rencana kerja yang telah perikanan bagi usaha skala ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas mikro dan kecil, yang telah ditentukan, il. pelaksanaan pembinaan mutu melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan dan keamanan hasil perikanan evaluasi pelaksanaan tugas,dan bagi usaha pengolahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pemasaran skala mikro dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kecil, dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan im. fasilitasi penyediaan dan baik. penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam (satu)laksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada budidaya memengembangan perikanan budidaya (b. pelaksanaan penetapan bidang pengembangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, persyaratan dan prosedur perikanan budidaya melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur serta memfasilitasi penerbitan serta memfasilitasi penerbitan izin usaha perikanan izin wusahaperikanan bidang bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, pembudidayaan ikan yang dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam usahanya, lokasi, dan atau (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi manfaat atau dampak sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak negatifnya dalam (satu) menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja daerah kabupaten yang asing, menggunakan teknologi melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya sederhana, semi intensif, dan ikan kecil: intensif, serta tidak memfasilitasi pembentukan dan pengembangan menggunakan modal asing kelembagaan pembudidaya ikan kecil, dan atau tenaga kerja asing, memfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan (c. pelaksanaan pengembangan pembiayaan dan kemitraan usaha, kapasitas pembudidaya ikan melaksanakan pemberian pendampingan, kecil, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan \|d. fasilitasi pembentukan dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kelembagaan pelatihan, pembudidaya ikan kecil, melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur \|e. fasilitasi bantuan pendanaan, penerbitan serta memfasilitasi penerbitan tanda bantuan pembiayaan dan daftar bagi pembudidayaan ikan kecil topik) dalam kemitraan usaha, (satu) daerah kabupaten, pelaksanaan pemberian melaksanakan penyediaan data dan informasi pendampingan, kemudahan pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah akses ilmu pengetahuan, kabupaten, teknologi dan informasi, serta melaksanakan penyediaan prasarana dan menjamin penyelenggaraan pendidikan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam dan pelatihan, (satu) daerah kabupaten, pelaksanaan penetapan mengelola kesehatan ikan dan lingkungan budidaya persyaratan dan prosedur dalam (satu) daerah kabupaten, penerbitan serta memfasilitasi il. melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan darat, pembudidayaan ikan kecil melaksanakan perencanaan, pengembangan, topik) dalam (satu) daerah pemanfaatan dan perlindungan lahan serta air untuk kabupaten, pembudidayaan ikan darat, pelaksanaan penyediaan data melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang dan informasi pembudidayaan pembudidayaan ikan wilayah sungai, danau, ikan dalam (satu) daerah waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat kabupaten, diusahakan dalam kabupaten, pelaksanaan penyediaan oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan prasarana dan menjamin dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketersediaan sarana ketentuan peraturan perundang undangan, pembudidayaan ikan dalam memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan (satu) daerah kabupaten, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|j. pengelola kesehatan ikan dan perundang undangan, lingkungan budidaya dalam mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan (satu) daerah kabupaten, bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan \|k. pelaksanaan pembinaan dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan pemantauan pembudidayaan perundang undangan, ikan darat, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai \|l. pelaksanaan perencanaan, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pengembangan, pemanfaatan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan perlindungan lahan serta penugasan pimpinan baik secara lisan maupun air untuk pembudidayaan ikan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan darat, dan baiknyediakan dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada tangkap melaksanakan, seksi:ngembangan perikanan tangkap \|b. penyediaan data dan informasi dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, sumber daya ikan serta bidang pengembangan menyediakan data dan informasi sumber daya ikan penjaminan ketersediaan perikanan tangkap serta penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana usaha usaha perikanan tangkap, perikanan tangkap, melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil \|(c. pelaksanaan pengembangan dalam daerah kabupaten, kapasitas nelayan kecil dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan daerah kabupaten, kelembagaan nelayan kecil dalam rangka \|d. fasilitasi pembentukan dan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan kelembagaan melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan nelayan kecil dalam rangka pembiayaan dan kemitraan usaha, pengembangan perikanan melaksanakan penetapan prosedur, pengelolaan dan tangkap, pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan \|e. pelaksanaan fasilitasi bantuan tpi), pendanaan, bantuan melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur pembiayaan dan kemitraan penerbitan serta pelayanan penerbitan tanda daftar usaha, kapal perikanan (kapal penangkap ikan dan kapal \|(f. pelaksanaan penetapan pengangkut ikan) dengan ukuran sampai dengan prosedur, pengelolaan dan gt, pelayanan penyelenggaraan melaksanakan penetapan persyaratan, prosedur dan tempat pelelangan ikan tpi): pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan serta \|g. pelaksanaan penetapan penerbitan pendaftaran kapal perikanan (kapal persyaratan dan prosedur penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan) dengan penerbitan serta pelayanan ukuran sampai dengan gt, penerbitan tanda daftar kapal j . melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap perikanan (kapal penangkap wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan ikan dan kapal pengangkut air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten, ikan) yang berukuran sampai membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan gt, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai\|h. pelaksanaan penetapan ketentuan peraturan perundang undangan, persyaratan, prosedur dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pelayanan penerbitan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan persetujuan pengadaan serta perundang undangan, penerbitan pendaftaran kapal m.mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan perikanan (kapal penangkap bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan ikan dan kapal pengangkut baik dan benar sesuai ketentuan peraturan ikan) dengan ukuran sampai perundang undangan, dengan gt, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai. pelaksanaan pengawasan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan usaha perikanan tangkap oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan wilayah sungai, danau, waduk, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun rawa, dan genangan air tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan lainnya yang dapat baik. diusahakan dalam kabupaten. seksi pengolahan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan dan pemasaran kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja hasil perikanan \|tugas, menyediaerpengolahan dan pemasaran hasil \|b. penyediaan data dan informasi dan melaporkan perikananagar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan usaha pemasaran dan bidang pengolahan optimal, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil menyediakan data dan informasi usaha pemasaran dalam (satu) daerah perikanan dan pengolahan hasil perikanan dalam (satu) daerah kabupaten, kabupaten, pelaksanaan bimbingan dan melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan penerapan persyaratan atau atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran standar pada usaha skala mikro dan kecil, pengolahan dan pemasaran melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk skala mikro dan kecil, konsumsi dan usaha pengolahan dalam (satu) id. pelaksanaan peningkatan daerah kabupaten, ketersediaan ikan untuk memberikan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan konsumsi dan usaha skala mikro dan kecil dalam (satu) daerah pengolahan dalam (satu) kabupaten, daerah kabupaten, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|e. pemberian fasilitas bagi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pelaku usaha perikanan skala ketentuan peraturan perundang undangan, mikro dan kecil dalam (satu) memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan daerah kabupatean utara djohan jambu lampiran fungsional sub bagian sub bagian iii program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang koperasi, usaha kecil seksi seksi seksi kelembagaan dan pembangunan sumber keanggotaan koperasi daya industri kemetrologian seksi seksi seksi pemberdayaan, sarana dan pengembangan dan pengembangan dan prasarana industri pengawasan perdagangan pengawasan koperasi seksi seksi penggunaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan pep yaa paten fasilitasi usaha mikro industri masakan prod bupati lombok utara djohan jambu lampiran imembantu bupati \|a. menyusun kebijakan dibidang koperasi usaha kecil \|a. penyusunan kebijakan dalam melaksanakan dan menengah, perindustrian dan perdagangan dibidang koperasi usaha kecil urusan pemerintahan berdasarkan rencana pembangunan jangka dan menengah, perindustrian bidang koperasi menengah daerah rpm) dalam penyusunan dan perdagangan berdasarkan usaha kecil dan rencana strategis renstra) sebagai pedoman dalam rencana pembangunan menengah, pelaksanaan tugas, jangka menengah daerah perindustrian dan merumuskan sasaran kerja bidang koperasi usaha rpm) dalam penyusunan perdagangan yang kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan rencana strategis renstra) menjadi kewenangan berdasarkan rencana pembangunan jangka sebagai pedoman dalam daerah dan tugas menengah daerah rpm) sebagai bahantugaskan kepada ic. mengoordinasikan kebijakan bidang koperasi usaha bidang koperasi usaha kecil daerah. kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dan menengah, perindustrian ditingkat pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dan perdagangan berdasarkan maupun lembaga lain, rencana pembangunan memfasilitasi pelayanan ijin usaha simpan pinjam dan jangka menengah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan rpm) sebagai bahan dalam koperasi serta penilaian kesehatan ksp usp koperasi, penyusunan rencana menyelenggarakan pendidikan dan latihan strategis renstra), pengoperasian, pemberdayaan dan perlindungan \|c. fasilitasi pelayanan ijin usaha koperasi, simpan pinjam dan menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan menyelenggarakan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro pengawasan dan pemeriksaan umkm), koperasi serta penilaian memfasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan, kesehatan ksp usp koperasi,anak mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk usia dini dan tugas, menyiapkan, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi digunakan sebagai pedoman pendidikan non melaksanakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, formal mengawasi, evaluasi dibidang pembinaan paud dan pendidikan non penyelenggaraan dan dan pelaporan formal agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan mengoordinasikan pengelolaan dibidang pembinaan optimal, pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia menyelenggarakan dan mengoordinasikan paud), dini dan karan pengelolaan pendidikan anak usia dini paud), cc. penyelenggaraan dan menyelenggarakan dan mengoordinasikan mengoordinasikan pengelolaan kuil dan pengelolaan pendidikan non formal kesetaraan, pendidikan non formal penilaian, menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan kesetaraan, kelembagaan dan anak usia dini dan pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan sarana prasarana, menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin paud lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non menyelenggarakan peningkatan sarana distribusi \|d. penyelenggaraan pendidikan perdagangan dan stabilisasi harga barang kebutuhan dan latihan pengoperasian, pokok dan barang penting, pemberdayaan dan menyelenggarakan pengembangan ekspor, perlindungan koperasi, standardisasi dan perlindungan konsumen, penyelenggaraan menyelenggarakan penggunaan dan pemasaran pemberdayaan dan produk dalam negeri, pengembangan usaha menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan menengah, usaha kecil, dan industry, usaha mikro (umkm), il. menyelenggarakan pengendalian izin usaha industry \|f. fasilitasi perizinan dan dan pengelolaan sistem informasi industri nasional, pendaftaran perusahaan, menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas \|g. penyelenggaraan peningkatan dengan mengarahkan perencanaan perumusan sarana distribusi perdagangan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan dan stabilisasi harga barang aset, dan urusan umum dan kepegawaian, kebutuhan pokok dan barang melaksanakan pembinaan teknis dan administratif penting, terhadap utd, penyelenggaraan oo. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pengembangan ekspor, terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja sesuai standardisasi dan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perlindungan konsumen, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar. penyelenggaraan penggunaan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, dan pemasaran produk dalam mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas negeri, dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, j . penyelenggaraan perencanaan melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui dan pembangunan industry, sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas izin usaha industry dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pengelolaan sistem informasi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun industri nasional, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan penyelenggaraan kebijakan baiklaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap utd,melaksanakan, renstra) dan rencana kerja senja) sebagai dan dinassertaj .menyiapkan rancangan urusan program dan lingkup dinas, dokumen perencanaan keuangan dilingkupi \|c.rancangan rencana strategis, program dan rencana kinerja) dengan bahan hasil kerja tahunan rencana kerja anggaran dokumen dari unit kerja lingkup pelaksanaan anggaran rka dpa) serta keuangan dinas, agar pelaksanaan tugas berjalan lancarserta evaluasi kinerja daerah, perangkat daerah laporan akuntabilitas kinerja \|d, bahan tanggapan pertanggung mbimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|e.(f.,dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan \|g. penyiapan laporan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun analisis prognosis realisasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan anggaran,nyelenggarakan ketatausahaan arsip dinamis dan melaksanakan pemulangan sistem pemerintahan elektronik pada dinas, pegawai pensiun dan menyiapkan penyusunan perencanaan kebutuhan pemindapenata serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, usahakan arsip dinamis dan melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biayakoperasi, merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada usah kecil dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, menengah mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk tugas, memfasilitasikoperasi dan usaha kecil dan \|b. fasilitasi penerbitan izin usaha dan pelaporan menengah agar pelaksanaan tugas berjalan lancer simpan pinjam, pembukaan dibidang koperasi dan dan optimal, kantor cabang, cabang usaha kecil dan memfasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembantu dan kantor kas menengah pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan koperasi simpan pinjam untuk kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi koperasi dengan wilayah dengan wilayah keanggotaan dalam daerah keanggotaan dalam daerah kabupaten, kabupaten, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan \|c. pelaksanaan pemeriksaan dan koperasi, koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam pengawasan koperasi, koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah koperasi simpan pinjam unit kabupaten, simpan pinjam koperasi yang melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan wilayah keanggotaannya pinjam unit simpan pinjam koperasi yang wilayah dalam daerah kabupaten, keanggotaannya dalam (satu) daerah kabupaten, pelaksanaan penilaian melaksanakan pendidikan dan latihan pengoperasian kesehatan koperasi simpan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah pinjam unit simpan pinjam kabupaten, koperasi yang wilayah melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan keanggotaannya dalam koperasi yang keanggotaannya dalam daerah (satu) daerah kabupaten, kabupaten, pelaksanaan pendidikan dan melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang latihan pengoperasian bagi dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan koperasi yang wilayah perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi keanggotaan dalam daerah dengan para pemangku kepentingan, kabupaten, melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan \|(f. pelaksanaan pemberdayaan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha dan perlindungan koperasi kecil, yang keanggotaannya dalam membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis daerah kabupaten, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat \|g. pelaksanaan pemberdayaan dilaksanakan secara efektif dan efisien, usaha mikro yang dilakukan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar melalui pendataan, kemitraan, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kemudahan perizinan, berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai penguatan kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang undangan, koordinasi dengan para mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pemangku kepentingan, dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah \|h. pelaksanaan pengembangan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas usaha mikro dengan orientasi yang telah ditentukan, peningkatan skala usaha m.melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai menjadi usaha kecilnawaanggotaan tugas, memfasilitasi, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada koperonitoringkelembagaan dan keanggotaan \|b. fasilitasi pemenuhan izin bidang kelembagaan koperasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan usaha simpan pinjam dan dan keanggotaan optimal, pembukaan kantor cabang, koperasi memfasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam cabang pembantu dan kantor dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu kas koperasi simpan pinjam dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk untuk koperasi dengan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah wilayah keanggotaan dalam kabupaten, daerah kabupaten, memfasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan \|c. fasilitasi pemenuhan izin kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan cabang, cabang pembantu dan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten, kantor kas koperasi simpan melaksanakan peningkatan pemahaman dan pinjam untuk koperasi dengan pengetahuan pengoperasian serta kapasitas dan wilayah keanggotaan dalam kompetensi sdm koperasi, daerah kabupaten, melaksanakan pemberdayaan peningkatan pelaksanaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pemahaman dan pengetahuan pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan pengoperasian serta kapasitas manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha dan kompetensi sdm koperasi kewenangan kabupaten, koperasi,dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|e. pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai peningkatan produktivitas, ketentuan peraturan perundang undangan, nilai tambah, akses pasar, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan akses pembiayaan, penguatan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kelembagaan, penataan perundang undangan, manajemen, standarisasi, dan mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan restrukturisasi usaha koperasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan kewenangan kabupatenlaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada dan pengawasan membimbing, seksi, renstra, senja, dpa dan dpp koperasipemberdayaan, pengembangan dan \|b. pelaksanaan pengawasan pemberdayaan, pengawasan koperasi agar pelaksanaan tugas berjalan kekuatan, kesehatan pengembangan dan lancar dan optimal, kemandirian, ketangguhan, pengawasan koperasi \|c. melaksanakan pengawasan kekuatan, kesehatan, serta akuntabilitas koperasi kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas kewenangan kabupaten, koperasi kewenangan kabupaten, pelaksanaan pemeriksaan melaksanakan pemeriksaan kepatuhan koperasi kepatuhan koperasi terhadap terhadap peraturan perundang undangan peraturan perundang kewenangan kabupaten, undangan kewenangan melaksanakan penilaian kesehatan ksp usp koperasi kabupaten, kewenangan kabupaten, pelaksanaan penilaian melaksanakan pemberian penghargaan kesehatan kesehatan ksp usp koperasi ksp usp koperasi kewenangan kabupaten, kewenangan kabupaten,dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|e. pelaksanaan pemberian dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai penghargaan kesehatan ksp ketentuan peraturan perundang undangan, usp koperasi kewenangan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kabupaten, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan peserta didik dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh formal, dan pembangunan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan karakter. menyelenggarakan proses belajar, penyiapan dan penerbitan izin paud dan tindak lanjut evaluasi satuan paud dan pendidikan pendidikan nonformal yang non formal kesetaraan, diselenggarakan oleh menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan masyarakat, manajemen sekolah paud dan pendidikan non penyelenggaraan proses formal kesetaraan, belajar, penyiapan dan tindak melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang lanjut evaluasi satuan paud kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan pendidikan non formal prasarana, serta peserta didik dan pembangunan kesetaraan, karakter, penyelenggaraan pembinaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis kelembagaan dan manajemen dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat sekolah paud dan pendidikan dilaksanakan secara efektif dan efisien, non formal kesetaraan,dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar evaluasi dibidang kurikulum berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai dan penilaian, kelembagaan ketentuan peraturan perundang undangan, dan sarana prasarana, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan peserta didik dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah pembangunan karakter,dan fasilitasi tugas, melaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada usaha mikro menyiapkan, dibidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha pelaksanaan pendataan dibidang mikro agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan potensi dan pengembangan pemberdayaan dan optimal, usaha mikro, fasilitasi usaha mikro \|c. melaksanakan pendataan potensi dan pengembangan \|c. pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, melalui kemitraan usaha melaksanakan pemberdayaan melalui kemitraan mikro, usaha mikro, pelaksanaan pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan kelembagaan potensi kelembagaan potensi dan dan pengembangan usaha mikro, pengembangan usaha mikro, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi dengan para \|e. penyiapan koordinasi dan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha sinkronisasi dengan para mikro pemangku kepentingan dalam memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pemberdayaan usaha mikro, pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, dan sdm, serta desain dan teknologi, fasilitasi usaha mikro menjadi membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan usaha kecil dalam dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pengembangan produksi dan ketentuan peraturan perundang undangan, pengolahan, pemasaran, sdm, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan serta desain dan teknologiindustriyediakan, bahan bidang perindustrian agar pelaksanaan \|b. pelaksanaan penyusunan, mengawasi, evaluasi tugas berjalan lancar dan optimal, penerapan dan evaluasi dan pelaporan \|c. melaksanakan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan dibidang perikanan rencana pembangunan industri kabupaten, industri kabupaten, memfasilitasi penerbitan izin usaha industri iui), izin \|c. fasilitasi penerbitan izin usaha perluasan usaha industri ipni), izin usaha kawasan industri iui), izin perluasan industri uki) dan izin perluasan kawasan industri usaha industri ipni), izin ipni) kewenangan kabupaten berbasis sistem usaha kawasan industri uki) informasi industri nasional sinar), dan izin perluasan kawasan menyediakan informasi industri untuk informasi industri ipni) kewenangan industri untuk iui, ipni, uki dan ipni kewenangan kabupaten berbasis sistem kabupaten, informasi industri nasional membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis sinar): dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat \|d. penyediaan informasi industri dilaksanakan secara efektif dan efisien: untuk informasi industri mengawasi dan mengarahkan bawahan agar untuk iui, ipni, uki dan ipni pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kewenangantugas, menyiapkandpp membinaevaluasi kerja dibidang pembangunan sumber daya industri penyiapan koordinasi, dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, sinkronisasi, dan pelaksanaan dibidang menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan percepatan pembangunan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, pengembangan, penyebaran sumber daya industri penyebaran dan kewilayahan industri, dan kewilayahan industri, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan \|c. pelaksanaan evaluasi terhadap rencana pembangunan industry, pelaksanaan rencana menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pembangunan industry, dan perizinan bidang industri dalam lingkup iui, ipni, \|d. penyiapan koordinasi dan juki dan ipni kewenangan kabupaten berbasis sistem sinkronisasi pengawasan informasi industri nasional sinar), perizinan bidang industri membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup iui, ipni, uki dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dan ipni kewenangan ketentuan peraturan perundang undangan, kabupaten berbasis sistem memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan informasi industri nasional bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan sinar)sarana dan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan prasarananyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada fasilitasina, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kinerja lingkup seksi, membimbing, program kerja dibidang sarana dan prasarana industri penyiapan koordinasi, memeriksa, evaluasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, sinkronisasi, dan pelaksanaan dan pelaporan \|c. menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan pembangunan sarana dan dibidang sarana dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana prasarana industry, prasarana industri industry, fasilitasi pemenuhan memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan iui, komitmen perolehan iui, ipni, ipni, uki dan ipni kewenangan kabupaten dalam uki dan ipni kewenangan sistem informasi industri nasional sii nas) yang kabupaten dalam sistem terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan informasi industri nasional berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sii nas) yang terintegrasi sistem informasi industri nasional sinar)), dengan sistem pelayanan memfasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis perizinan berusaha data industri, data kawasan industri serta data lain terintegrasi secara elektronik lingkup kabupaten melalui sistem informasi industri berbasis sistem informasi nasional sii nas), industri nasional sinar), melaksanakan diseminasi dan publikasi data \|d. fasilitasi pengumpulan, informasi dan analisa industri kabupaten melalui pengolahan dan analisis data (sii nas), industri, data kawasan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan industri serta data lain dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai lingkup kabupaten melalui ketentuan peraturan perundang undangan, sistem informasi industri memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan nasional sii nas), dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|e. pelaksanaan diseminasi dan perundang undangan, publikasi data informasi dan mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan analisa industri kabupaten bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan melalui sii nas)pemberdayaan industri agar\|b. penyiapan penyusunan dibidang pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, rencana pembangunan pemberdayaan menyiapkan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten, industri industri kabupaten, cc. penyiapan koordinasi, menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinkronisasi, dan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry, pembangunan sumber daya menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan industry, pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta \|d. penyiapan koordinasi, masyarakat, sinkronisasi, dan pelaksanaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan pemberdayaan industri dan perusahaan industri dan perusahaan kawasan peran serta masyarakat, dan industri lingkup kabupaten dalam penyampaian data \|e. melaksanakan pemantauan sii nas, dan evaluasi kepatuhan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan perusahaan industri dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai perusahaan kawasan industri ketentuan peraturan perundang undangan, lingkup kabupaten dalam memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penyampaian data sii nas,encanaan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada perdagangan operasional, distribusi renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, tugas, memfasilitasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk melaksanakan, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi digunakan sebagai pedoman fasilitasi, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, pengendalian, bidang perdagangan agar pelaksanaan tugas berjalan fasilitasi pemenuhan pengelolaan, lancer dan optimal, komitmen perolehan perizinan menyusun, memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan pasar rakyat, pusat mengawasi, perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko perbelanjaan, dan toko pemantauan, evaluasi swalayan melalui sistem pelayanan perizinan swalayan melalui sistem dan pelaporan berusaha terintegrasi secara elektronik, pelayanan perizinan berusaha bidang perdagangan memfasilitasi penerbitan rekomendasi teknis tanda terintegrasi secara elektronik, daftar gudang, fasilitasi penerbitan memfasilitasi penerbitan rekomendasi teknis surat rekomendasi teknis tanda tanda pendaftaran waralaba spw) untuk penerima daftar gudang, waralaba dari waralaba dalam negeri dan penerima \|d. fasilitasi penerbitan waralaba dari waralaba luar negeri, rekomendasi teknis surat memfasilitasi penerbitan rekomendasi teknis surat tanda pendaftaran waralaba izin usaha perdagangan minuman beralkohol spw) untuk penerima golongan dan untuk pengecer dan penjual waralaba dari waralaba dalam langsung minum tempat, negeri dan penerima waralaba melaksanakan pengendalian fasilitas penyimpanan dari waralaba luar negeri, bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, \|e. fasilitasi penerbitan pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya rekomendasi teknis surat izin tingkat daerah kabupaten, usaha perdagangan minuman memfasilitasi penerbitan surat keterangan asal (bagi beralkohol golongan dan daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai untuk pengecer dan penjual instansi penerbit surat keterangan asal), langsung minum tempat, memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana \|f. pelaksanaan pengendalian distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap fasilitas penyimpanan bahan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat berbahaya dan pengawasan wilayah kerjanya, distribusi, pengemasan dan j . menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pelabelan bahan berbahaya barang penting tingkat daerah kabupaten serta tingkat daerah kabupaten, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan \|g. fasilitasi penerbitan surat pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten, keterangan asal (bagi daerah melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten yang telah bersubsidi tingkat daerah kabupaten, ditetapkan sebagai instansi il. menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran penerbit surat keterangan dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan asal), yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten, fasilitasi pembangunan dan melaksanakan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, pengelolaan sarana distribusi dan pengawasan, perdagangan dan pembinaan melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan terhadap pengelola sarana penggunaan produk dalam negeri, distribusi perdagangan oo. membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis masyarakat wilayah dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat kerjanya, dilaksanakan secara efektif dan efisien, penjaminan ketersediaan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar barang kebutuhan pokok dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar barang penting tingkat berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai daerah kabupaten serta ketentuan peraturan perundang undangan, pengendalian harga, dan stok mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan barang kebutuhan pokok dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah barang penting tingkat ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas pasar kabupaten, yang telah ditentukan, pelaksanaan pengawasan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai pupuk dan pestisida bahan evaluasi pelaksanaan tugas, bersubsidi tingkat daerah melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kabupaten, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun \|k. penyelenggaraan promosi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan dagang melalui pameran baik. dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten, il. pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan,dan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan kemetrolog,kemetrologian agar pelaksanaan tugas \|b. pelaksanaan metrologi legal kemetrologian berjalan lancar dan optimal berupa, tera, tera ulang, melaksanakan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, \|c. pelaksanaan pengawasan melaksanakan pengawasan penyuluhan metrologi penyuluhan metrologi legal, legal, dan melaksanakan penyidikan metrologi legal, pelaksanaan penyidikan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan metrologi legal. dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan perundang undangangawasan tugas, fasilitasi, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada perdagangan menyiapkan, seksi, renstra, senja, dpa dan dpp menyediakan,, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi serta penyusunan perjanjian melaksanakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kinerja lingkup seksi, memberdayakan, program kerja bidang pengembangan dan \|b. fasilitasi pemenuhan mengawasi, membina, pengawasan perdagangan agar pelaksanaan tugas komitmen perolehan perizinan membimbing, berjalan lancar dan optimal, pasar rakyat, pusat memeriksa, evaluasi\|c. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perbelanjaan, dan toko dan pelaporan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem bidang pengembangan swalayan melalui sistem pelayanan perizinan pelayanan perizinan berusaha dan pengawasan berusaha terintegrasi secara elektronik, terintegrasi secara elektronik, perdagangan. memfasilitasi penerbitan rekomendasi teknis tanda \|c. fasilitasi penerbitan daftar gudang, rekomendasi teknis tanda memfasilitasi penerbitan rekomendasi teknis perizinan daftar gudang, surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba fasilitasi penerbitan spw) dalam negeri, rekomendasi teknis perizinan memfasilitasi rekomendasi teknis pemenuhan surat tanda pendaftaran lanjutan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan dan atau lanjutan waralaba waralaba spw) luar negeri, (spw) dalam negeri, memfasilitasi rekomendasi teknis penerbitan surat \|e. fasilitasi rekomendasi teknis izin usaha perdagangan minuman beralkohol pemenuhan lanjutan surat golongan dan tanda pendaftaran dan atau melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan lanjutan waralaba spw) luar berbahaya dan memfasilitasi pemenuhan komitmen negeri, pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi p b2 \|f. fasilitasi rekomendasi teknis dan pa b2, penerbitan surat izin usaha mengawasi distribusi, pengemasan dan pelabelan perdagangan minuman bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan beralkohol golongan dan berbahaya (pa b2) maupun produsen (p b2), pelaksanaan pemeriksaan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi layanan penyimpanan bahan penerbitan ska, berbahaya dan memfasilitasi menyediakan sarana distribusi perdagangan dan pemenuhan komitmen fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pemeriksaan distribusi bahan melaksanakan pembinaan dan mengendalikan berbahaya bagi p b2 dan pa pengelola sarana distribusi perdagangan serta b2lingkup kabupaten lombok utara. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya sebu. nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi seksi kurikulum merencanakan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan dan penilaianrancangpenyusunan kurikulum dan penilaian agar\| penyiapan dan tindak lanjut dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar, evaluasi satuan pendidikan dibidang kurikulum \|c. menyiapkan dan menindaklanjuti evaluasi satuan anak usia dini paud), dan penilaian pendidikan anak usia dini paud), cc. penyiapan dan tindak lanjut menyiapkan dan menindaklanjuti evaluasi satuan evaluasi satuan pendidikan pendidikan pendidikan non formal kesetaraan, pendidikan non formal menyiapkan penyusunan kompetensi dasar muatan kesetaraan, lokal dan penilaian paud dan pendidikan non\| 9d. penyiapan penyusunan formal kesetaraan: kompetensi dasar muatan menyiapkan penyusunan silabus muatan lokal dan lokal dan penilaian pao dan penilaian paud dan pendidikan non formal data an" dan normal kesetaraan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ana sid dan kurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non ala mua paud, tan formal kesetaraan, penularan pendidikan non membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan formal kesetaraan:pemberdayaan pengelola sarana distribusi pengawasan distribusi, perdagangan, pengemasan dan pelabelan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan bahan berbahaya terhadap dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pengguna akhir bahan ketentuan peraturan perundang undangan, berbahaya pa b2) maupun memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan produsen (p b2)layanan oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan penerbitan ska, bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan \|j. penyediaan sarana distribusi baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perdagangan dan fasilitasi perundang undangan, pengelolaan sarana distribusi membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai perdagangan,dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan pembinaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan mengendalikan pengelola penugasan pimpinan baik secara lisan maupun sarana distribusi perdagangan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan serta pemberdayaan pengelola baik. sarana distribusi perdagangan, seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan penggulaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada produk dalam menyiapkan, seksi, renstra, senja, dpa dan dpp negerirogram kerja bidang penggunaan dan pemasaran \|(b. penyiapan koordinasi dan bidang penggunaan produk dalam negeri agar pelaksanaan tugas berjalan sinkronisasi ketersediaan dan dan pemasaran lancar dan optimal, peningkatan aksesibilitas produk dalam negeri \|c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan dan peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan barang penting tingkat agen pokok dan barang penting tingkat agen dan pasar dan pasar rakyat, rakyat, cc. pengendalian ketersediaan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok barang kebutuhan pokok dan dan barang penting tingkat agen dan pasar rakyat, barang penting tingkat agen memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan pasar rakyat dan barang penting pada pelaku usaha distribusi\|d. pemantauan harga dan stok barang dalam (satu) kabupaten, barang kebutuhan pokok dan memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok barang penting pada pelaku dan barang penting pada pasar rakyat yang usaha distribusi barang dalam terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, (satu) kabupaten, melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar\|e. pemantauan harga dan stok khusus yang berdampak dalam (satu) kabupaten, barang kebutuhan pokok dan memeriksa kelengkapan legalitas dokumen perizinan, barang penting pada pasar mengawasi pengadaan, penyaluran dan penggunaan rakyat yang terintegrasi dalam pupuk dan pestisida bersubsidi, sistem informasi perdagangan, melaksanakan pembinaan pelaku usaha ekspor dan \|(f. pelaksanaan operasi pasar mengembangkan usaha produk ekspor unggulan reguler dan pasar khusus kabupaten, yang berdampak dalam melaksanakan pameran dagang nasional dan lokal, (satu) kabupaten, melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor\|g. pemeriksaan kelengkapan unggulan dan meningkatkan citra produk ekspor, legalitas dokumen perizinan, il. melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan pengawasan pengadaan, penggunaan produk dalam negeri tingkat penyaluran dan penggunaan kabupaten dan meningkatkan sistem dan jaringan pupuk dan pestisida informasi perdagangan, bersubsidi, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|(h. pelaksanaan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pelaku usaha ekspor dan ketentuan peraturan perundang undangan pengembangan usaha produk memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan ekspor unggulan kabupaten, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|i. pelaksanaan pameran dagang perundang undangan nasional dan lokal, oo. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan \|j. pelaksanaan misi dagang bagi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan produk ekspor unggulan dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan meningkatkan citra produk perundang undangan ekspor,dan nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai\|k. pelaksanaan promosi, bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemasaran dan peningkatan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penggunaan produk dalam penugasan pimpinan baik secara lisan maupun negeri tingkat kabupaten tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan dan meningkatkan sistem dan baik. jaringan informasi perdagangan bupati lombok utara djohan jambu lampiran bidang bidang pelayanan ketenagakerjaan penanaman modal perijinan dan non perijinan seksi seksi seksi pembinaan hubungan perencanaan, perijinan dan non industrial dan syarat pengembangan iklim perijinan dan promosi seksi seksi seksi pengaduan dan penyelesaian perselisihan selesaikan persepsi pengendalian dan informasi layanan ketenagakerjaan pengawasan seksi pelaporan, penyuluhan seksi dan peningkatan kelembagaan, penempatan, layanan kesempatan kerja dan transmigrasi bupatijlombok utara djohan jambu lampiran imembantu bupati menyusun kebijakan dibidang penanaman modal, \|a. penyusunan kebijakan dibidang dalam pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja penanaman modal, pelayanan melaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka terpadu satu pintu dan tenaga urusan menengah daerah rpm) dalam penyusunan kerja berdasarkan rencana pemerintahan rencana strategis renstra)sebagai pedoman dalam pembangunan jangka menengah bidang penanaman pelaksanaan tugas, daerah rpm) dalam modal, pelayanan merumuskan sasaran kerja bidang penanaman penyusunan rencana strategis terpadu satu pintu modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga renstra) sebagai pedoman dalam dan tenaga kerja kerja berdasarkan rencana pembangunan jangka pelaksanaan tugas, yang menjadi menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam (b. perumusan sasaran kerja kewenangan daerah penyusunan rencana strategis renstra), bidang penanaman modal, dan tugas mengoordinasikan kebijakan bidang penanaman pelayanan terpadu satu pintu pembantuan yang modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga dan tenaga kerja berdasarkan ditugaskan kepada kerja ditingkat pemerintah kabupaten, provinsi, rencana pembangunan jangka daerah. pusat maupun lembaga lain, menengah daerah rpm) menyelenggarakan pengembangan iklim penanaman sebagai bahan dalam modal, promosi, pelayanan dan pengendalian penyusunan rencana strategis pelaksanaan penanaman modal, renstra), melaksanakan pengelolaan data dan sistem\|c. penyelenggaraan pengembangan informasi penanaman modal, iklim penanaman modal, promosi, menyusun perencanaan tenaga kerja, pelayanan dan pengendalian menyelenggarakan pelatihan kerja, produktivitas pelaksanaan penanaman modal, tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja daerah \|d. pelaksanaan pengelolaan data kabupaten, dan sistem informasi penanaman menyelenggarakan hubungan industrial dalam modal, daerah kabupaten, penyusunan perencanaan tenaga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam kerja, rangka pembangunan kawasan transmigrasi yang \|(f. penyelenggaraan pelatihan kerja, berasal dari (satu) daerah kabupaten, produktivitas tenaga kerja dan j . menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas penempatan tenaga kerja dengan mengarahkan perencanaan perumusan daerah kabupaten, program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan \|g. penyelenggaraan hubungan aset, urusan umum dan kepegawaian, serta tugas industrial dalam daerah pembantuan, kabupaten, mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan \|h. pelaksanaan koordinasi dan tugas operasional utd, sinkronisasi dalam rangka il. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas pembangunan kawasan agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja transmigrasi yang berasal dari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang (satu) daerah kabupaten, dan undangan, penyelenggaraan kebijakan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar kesekretariatan dinas dengan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, mengarahkan perencanaan mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas perumusan program dan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, pelaporan, pengelolaan keuangan oo. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati dan aset, urusan umum dan melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi kepegawaian, serta tugas pelaksanaan tugas, dan pembantuan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan\|j. pengendalian dan mengarahkan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pelaksanaan tugas operasional tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan utd. baik. sekretariat merumuskan, merumuskan program kerja dan anggaran\|a. perumusan program kerja dan dinasrencana menyelenggarakan, \|b. mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat kerja senja) sebagai pedoman membina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pelaksanaan tugas,dinas sesuai dengan peraturan perundang \|c. penyusunan perencanaan, pelaksanaan tugasdinas sesuai dengan keuangan dilingkupi dinas sesuai dengan peraturnyelenggarakan administrasi pendapatan daerah dinas, (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb \|f. penyelenggaraan pengelolaan dan blu) sesuai ketentuan peraturan perundang administrasi kepegawaian, undangan, administrasi umum dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis penyediaan jasadan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar\|g. penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pendapatan daerah (objek berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai sumber pendapatan asli daerah ketentuan peraturan perundang undangan, (pad), pnb dan blu) sesuai mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan ketentuan peraturan perundang berdasarkan target dan rencana kerja yang telah undanganmenyiapkan rancangan dokumen dalam urusan kerja lingkup dinas, perencanaan rencana strategis program dan \|c.bahan dinas. penyusunan rancangan rencana strategis, program hasil dari unit kerja lingkup dan rencana kerja tahunan rencana kerja dinas, anggaran dokumen pelaksanaan anggaran rka \|c. penyiapan rancangan dokumen dpa) perangkat daerah agar pelaksanaan tugas perencanaan rencana strategis berjalan lancar dan(dokumen menyiapkan penyusunan dokumen rka perangkat rka perangkat daerah, daerah, perubahan rka perangkat daerah, dpa perubahan rka perangkat perangkat daerah dan perubahan dpa perangkat daerah, dpa perangkat daerah daerah, dan\|e. penyiapan rancangan laporan perangkat daerah laporan akuntabilitas kinerja capaian kinerja dan ikhtisar instansi pemerintah laki), data laporan realisasi kinerja serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ppd), data kinerja perangkat daerah laporan keterangan pertanggungjawaban kpj), laporan akuntabilitas kinerja dan laporan realisasi fisik dan keuangan) sesuai instansi pemerintah laki), data ketentuan peraturan perundang undangan, laporan penyelenggaraan melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn pemerintah daerah ppd), data serta administrasi pelaksanaan tugas asn, laporan keterangan pertanggung menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhir jawaban kpj), dan laporan tahun perangkat daerah, bahan tanggapan realisasi fisik dan keuangan) pemeriksaan dan laporan keuangan bulanan sesuaidan anggaran, tunjangan asn serta administrasi melaksanakan perencanaan pengelolaan, pelaksanaan tugas asn, pengembangan, penyuluhan, dan penyebarluasan \|g. penyiapan penyusunan laporan kebijakan retribusi daerah, keuangan akhir tahun perangkat melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek daerah, bahan tanggapan retribusi daerah, pemeriksaan dan laporan membimbing dan memberi petunjuk kepada keuangan bulanan triwulan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar semester perangkat daerah, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \|h. penyiapan laporan dan analisis undangan, prognosis realisasi anggaran, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|i.penyebarluasan m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kebijakan retribusi daerah, dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar \|(j. pelaksanaan pendataan dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pendaftaran objek retribusi membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai daerah\|c. melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana serta pengadaan pakaian dinas dan pelaporan disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan dan atribut kelengkapannya, dibidang atribut kelengkapannya, pelaksanaan pendataan dan pengelolaan melaksanakan pendataan dan pengolahan pengolahan administrasi administrasi administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kepegawaian berupa kenaikan kepegawaian, rumah gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, pangkat, gaji berkala, pensiun, tangga, protokol dan pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta cuti, disiplin aparatur, perlengkapan penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan pengolahan data pegawai dan lingkup dinas.evaluasi dan penilaian kinerja pensiun dan pemindahan tugasasn, dan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan kelembagaan membagi tugas, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja dan sarana menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada prasarana menyelenggarakanbidang kelembagaan dan sarana prasarana agar\| penyiapan dan pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar, pembangunan gedung ruang dibidang menyiapkan dan melaksanakan pembangunan kelas ruang guru, sarana, kelembagaan dan gedung ruang kelas ruang guru, sarana, prasarana prasarana dan utilitas paud sarana prasarana. dan utilitas paud dan sekolah non formal dan sekolah non formal kesetaraan, kesetaraan, menyiapkan dan melaksanakan rehabilitasi sedang penyiapan dan pelaksanaan berat gedung ruang kelas ruang guru, sarana, rehabilitasi sedang berat prasarana dan utilitas paud dan sekolah non gedung ruang kelas ruang formal kesetaraan, guru, sarana, prasarana dan menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan rutin utilitas paud dan sekolah non gedung ruang kelas, ruang guru, sarana, prasarana formal kesetaraan, dan utilitas paud dan sekolah non formal penyiapan dan pelaksanaan kesetaraan, pemeliharaan rutin gedung menyiapkan dan melaksanakan pengadaan ruang kelas, ruang guru, penyediaan mebel, alat rumah tangga, perlengkapan, sarana, prasarana dan utilitas perlengkapan siswa, alat praktik dan peraga siswa paud dan sekolah non paud dan sekolah non formal kesetaraan, formal kesetaraan,koordinasi perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum serta konsultasi perangkat kantor, daerah, m.melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan \|:daerah operasional atau lapangan, lingkup dinas, oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada lg .sarana melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penunjang operasional dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kegiatan meliputi: kendaraan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan dinas, mebel, peralatan dan baik.enagakerjafungsi dan kompetensi digunakan sebagai pedoman melaksanakan, jabatan bawahan, agar pelaksanaan tugas berjalan pelaksanaan tugas, menerbitkan ijin, lancar dan optimal, penyiapan penyusunan rencana menyelenggarakan, \|c. melaksanakan penyusunan rencana tenaga kerja tenaga kerja rtk): mengawasi, evaluasi (rtk), pelaksanaan pelatihan bagi dan pelaporan di\|d. melaksanakan pelatihan bagi pencari kerja pencari kerja berdasarkan unit bidang tenaga berdasarkan unit kompetensi, kompetensi, kerjaan melaksanakan pembinaan, perijinan dan \|d. pelaksanaan pembinaan, pendaftaran terhadap lembaga pelatihan kerja perijinan dan pendaftaran swasta, terhadap lembaga pelatihan kerja melaksanakan konsultansi dan pengukuran swasta, produktivitas pada perusahaan kecil dan tenaga \|e. pelaksanaan konsultansi dan kerja, pengukuran produktivitas pada melaksanakan pelayanan antar kerja daerah perusahaan kecil dan tenaga kabupaten, kerja, menerbitkan ijin lembaga penempatan tenaga kerja \|(f. pelaksanaan pelayanan antar swasta links) dalam satu daerah kabupaten, kerja daerah kabupaten, melaksanakan pengelolaan informasi pasar kerja \|g. penerbitan ijin lembaga dan pelindungan pekerja migran indonesia pmi) pra penempatan tenaga kerja swasta dan purna penempatan daerah kabupaten, (links) dalam satu daerah menyelenggarakan pengelolaan layanan penerbitan kabupaten, perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja \|h. penyelenggaraan pengelolaan asing ita) yang lokasi kerja dalam (satu) daerah informasi pasar kerja dan kabupaten, pelindungan pekerja migran melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan indonesia pmi) pra dan purna dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk penempatan daerah perusahaan yang hanya beroperasi dalam (satu) kabupaten, daerah kabupaten, penyelenggaraan pengelolaan il. melaksanakan pencegahan dan penyelesaian layanan penerbitan perpanjangan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan izin memperkerjakan tenaga kerja penutupan perusahaan daerah kabupaten, asing ita) yang lokasi kerja melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan dalam (satu) daerah persebaran penduduk yang berasal dari (satu) kabupaten, daerah kabupaten, pelaksanaan pengesahan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis peraturan perusahaan dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat pendaftaran perjanjian kerja dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersama untuk perusahaan yang oo. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar hanya beroperasi dalam (satu) pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerah kabupaten, berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai \|k. pelaksanaan pencegahan dan ketentuan peraturan perundang undangan, penyelesaian perselisihan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan hubungan industrial, mogok berdasarkan target dan rencana kerja yang telah kerja dan penutupan perusahaan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan daerah kabupaten, dan tugas yang telah ditentukan, il. pelaksanaan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai sinkronisasi penataan persebaran bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan penduduk yang berasal dari melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan (satu) daerah kabupateal dan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada syarat kerja melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dppembinaan kinerja lingkup seksi, monitoring, evaluasi hubungan industrial dan syarat kerja agar (b. pelaksanaan pengesahan dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, peraturan perusahaan bagi bidang pembinaan \|c. melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan perusahaan, hubungan industrial bagi perusahaan, pelaksanaan pendaftaran dan syarat kerja melaksanakan pendaftaran perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama bagi bagi perusahaan, perusahaan, dan menyelenggarakan pendataan dan informasi sarana \|d. penyelenggaraan pendataan dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja informasi sarana hubungan serta pengupahan, industrial dan jaminan sosial membimbing dan memberi petunjuk kepada tenaga kerja serta pengupahan.elesaian kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja perselisihan dan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada jaminan sosial melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp ketenagakerjaanevaluasi penyelesaian perselisihan dan jaminan sosial (b. pelaksanaan pencegahan dan pelaporan ketenagakerjaan agar pelaksanaan tugas berjalan perselisihan hubungan industrial, bidang penyelesaian lancar dan optimal, mogok kerja, dan penutupan perselisihan dan \|c. melaksanakan pencegahan perselisihan hubungan perusahaan yang berakibat jaminan sosial industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan berdampak pada kepentingan ketenagakerjaan yang berakibat berdampak pada kepentingan (satu) daerah kabupaten, (satu) daerah kabupaten, pelaksanaan penyelesaian melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan perselisihan hubungan industrial, industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan mogok kerja, dan penutupan yang berakibat berdampak pada kepentingan perusahaan yang berakibat (satu) daerah kabupaten, berdampak pada kepentingan menyelenggarakan verifikasi dan rekapitulasi (satu) daerah kabupaten, keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi \|d. penyelenggaraan verifikasi dan dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh serta rekapitulasi keanggotaan pada non afiliasi, organisasi pengusaha, federasi melaksanakan operasional lembaga kerjasama dan konfederasi serikat pekerja tripartit daerah kabupaten, serikat buruh serta non afiliasi, melaksanakan pengembangan pelaksanaan jaminan \|e. pelaksanaan operasional lembaga sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan kerjasama tripartit daerah pekerja, kabupaten, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada \|f. pelaksanaan pengembangan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pelaksanaan jaminan sosial terarah sesuai ketentuan peraturan perundang tenaga kerja dan fasilitas undangan, kesejahteraan pekerj, kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja penempatan, tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada kesempatan melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp kerja dan menyediakan, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan serta penyusunan perjanjian transmigrasi. fasilitasi, bawahan dalam rangka penyiapan bahan kinerja lingkup seksi, membimbing, kelembagaan, penempatan, kesempatan kerja dan \|b. penyiapan penyusunan rencana memeriksa, evaluasi transmigrasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar tenaga kerja makro dan tenaga dan pelaporan dan optimal, kerja mikro, bidang menyiapkan penyusunan rencana tenaga kerja \|c. pelaksanaan pembinaan lembaga kelembagaan, makro dan mikro, pelatihan kerja swasta pks), penempatan, melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja \|d. penyediaan sumberdaya perijinan kesempatan kerja swasta (pks), lembaga pelatihan kerja secara dan transmigrasi. menyediakan sumberdaya perijinan lembaga terintegrasi, pelatihan kerja secara terintegrasi, pelaksanaan konsultasi melaksanakan konsultasi produktivitas kepada produktivitas kepada perusahaan perusahaan kecil, kecil: melaksanakan pengukuran kompetensi dan \|f. pelaksanaan pengukuran produktivitas tenaga kerja, penyuluhan dan kompetensi dan produktivitas bimbingan jabatan bagi pencari kerja, tenaga kerja, penyuluhan dan melaksanakan penyediaan sumber daya dan bimbingan jabatan bagi pencari pelayanan antar kerja serta penyelenggaraan unit kerja, layanan disabilitas ketenagakerjaan dan perluasan \|g. pelaksanaan penyediaan sumber kesempatan kerja daerah kabupaten, daya dan pelayanan antar kerja melaksanakan penyediaan sumberdaya perijinan serta penyelenggaraan unit lembaga penempatan tenaga kerja swasta (links) layanan disabilitas tenaga secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian kerjaan dan perluasan links, kesempatan kerja daerah melaksanakan pemeliharaan, operasional aplikasi, kabupaten, pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja \|h. pelaksanaan penyediaan online serta job fair bursa kerja, sumberdaya perijinan lembaga melaksanakan peningkatan perlindungan dan penempatan tenaga kerja swasta kompetensi calon pekerja migran indonesia (cumi) (links) secara terintegrasi, pekerja migran indonesia (pmi): pengawasan dan pengendalian il. menyediakan layanan terpadu pada calon pekerja links, migran dan pemberdayaan pekerjaan migran li. pelaksanaan pemeliharaan, indonesia purna penempatan, operasional aplikasi, pelayanan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan dan penyediaan informasi pasar perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja kerja online serta job fair bursa asing (ita) yang lokasi kerja dalam (satu) daerah kerja, kabupaten, pelaksanaan peningkatan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama perlindungan dan kompetensi pembangunan transmigrasi yang berasal dari calon pekerja migran indonesia (satu) daerah kabupaten, (cumi) pekerja migran indonesia oo. memfasilitasi pemindahan dan penempatan pmi): transmigran yang berasal dari (satu) daerah \|k. penyediaan layanan terpadu pada kabupaten, calon pekerja migran dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan pekerjaan migran transmigrasi dalam rangka penyesuaian lingkungan indonesia purna penempatan, baru transmigran kawasan transmigrasi, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada \|l. pelaksanaan sinkronisasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar penerbitan perpanjangan ijin terarah sesuai ketentuan peraturan perundang memperkerjakan tenaga kerja undangan, asing (ita) yang lokasi kerja memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dalam (satu) daerah kabupaten. bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyiapan koordinasi dan perundang undangan, sinkronisasi kerjasama mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan transmigrasi yang bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan berasal dari (satu) daerah baik dan benar sesuai ketentuan peraturan kabupaten, perundang undangan, fasilitasi pemindahan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai penempatan transmigran yang bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan berasal dari (satu) daerah melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kabupaten, dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun \|o. pelaksanaan penyuluhan dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pelatihan transmigrasi dalam baik. rangka penyesuaian lingkungan baru kawasan transmigrasianaman operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, modalanaman modal agar pelaksanaan kebijakan mengawasi, evaluasi pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penetapan penetapan pemberian dan pelaporan dil\|c. melaksanakan kebijakan penetapan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan bidang penanaman fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal penanaman modal bidang modal bidanglaksanakan penyusunan rencana umum \|c. pelaksanaan penyusunan penanaman modal, pembuatan peta potensi rencana umum penanaman investasi dan peluang usaha kabupaten, modal, pembuatan peta potensi menyelenggarakan promosi penanaman modal yang investasi dan peluang usaha menjadi kewenangan daerah kabupaten, kabupaten, melaksanakan pengendalian dan pengawasan \|d. penyelenggaraan promosi pelaksanaanmbina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat \|e. pelaksanaan pengendalian dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pengawasan pelaksanaan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar penanaman modal yang menjadi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kewenangandengan berpedoman pada iklim dan melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp promosipenyiapan penetapan kebijakan memeriksa, evaluasi promosi penanaman modal agar pelaksanaan tugas daerah mengenai pemberian dan pelaporan berjalan lancar dan optimal, fasilitas insentif dan kemudahan bidang perencanaan, \|c. menyiapkan penetapan kebijakan daerah mengenai penanaman modal, pengembangan iklim pemberian fasilitas insentif dan kemudahan (c. pelaksanaan evaluasi pemberian dan promosi penanaman modal, fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal. \|d. melaksanakan evaluasi pemberian fasilitas insentif penanaman modal, dan kemudahan penanaman modal, penyiapan penyusunan rencana menyiapkan penyusunan rencana umum umum penanaman modal daerah penanaman modal daerah kabupaten, kabupaten, menyiapkan penyediaan peta potensi dan peluang \|e. penyiapan penyediaan peta usaha kabupaten, potensi dan peluang usaha melaksanakan pengembangan kebijakan deregulasi kabupaten, dan pemberdayaan usaha, pelaksanaan pengembangan menyiapkan penyusunan strategi promosi kebijakan deregulasi dan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan pemberdayaan usaha, wilayah, penyiapan penyusunan strategi melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal promosi penanaman modal daerah kabupaten berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan sektor usaha dan wilayah, wilayah,dan j . membimbing dan memberi petunjuk kepada \|h. pelaksanaan kegiatan promosi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar penanaman modal daerah terarah sesuai ketentuan peraturan perundang kabupaten berdasarkan sektor undangan, usaha dan wilaydengan berpedoman pada pengawasmenyiapkan koordinasi dan memeriksa, evaluasi promosi penanaman modal agar pelaksanaan tugas sinkronisasi pemantauan dan pelaporan berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan dan realisasi bidang pengendalian \|c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal berdasarkan dan pengawasan pemantauan pelaksanaan dan realisasi penanaman sektor usaha dan wilayah, pelaksanaan modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, cc. penyiapan koordinasi dan penanaman modal. \|d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan sinkronisasi pembinaan dan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan fasilitasi penyelesaian menyiapkan pembinaan kelembagaan dan manajemen penyiapan dan pelaksanaan sekolah paud dan sekolah non formal kesetaraan, pengadaan penyediaan mebel, menyiapkan penyediaan buku teks pelajaran muatan alat rumah tangga, lokal paud dan pendidikan non formal kesetaraan, perlengkapan, perlengkapan melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan siswa, alat praktik dan peraga paud dan pendidikan non formal yang siswa paud dan sekolah non diselenggarakan oleh masyarakat, formal kesetaraan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan\| penyiapan pembinaan pengawasan perizinan paud dan pendidikan non kelembagaan dan manajemen formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah paud, dan sekolah membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan non formal kesetaraan, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai penyiapan penyediaan buku ketentuan peraturan perundang undangan, teks pelajaran muatan lokal il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan paud dan pendidikan non bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan formal kesetaraan, perundang undangan, pelaksanaan penilaian m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kelayakan usul perizinan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar paud dan pendidikan non sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, formal yang diselenggarakan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai oleh masyarakat:dan bahangendalian dan pengawasan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun perizinan paud dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pendidikan non formal yang baik. diselenggarakan oleh masyarakat, penanaman modal, permasalahan penanaman menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi modal,dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman \|d. penyiapan koordinasi dan modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan sinkronisasi pengawasan peraturan perundang undangan, kepatuhan perusahaan membimbing dan memberi petunjuk kepada penanaman modal sesuai bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar ketentuan kegiatan usaha dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang peraturanperijinan dan terdistribusi tugas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk non perijinan melaksanakanerbitkan, dibidang pelayanan perijinan dan non perijinan agar (b. pelaksanaan pelayanan perijinan menyiapkan, pelaksanaan tugas berjalan lancer dan optimal, dan non perijinan secara terpadu mengawasi, melaksanakan pelayanan perijinan dan non satu pintu bidang penanaman memantau, evaluasi perizinan secara terpadu satu pintu bidang modal yang menjadi kewenangan dan pelaporan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah daerah kabupaten, dan bidang pelayanan kabupaten, pelaksanaan pengelolaan data perijinan dan non\|d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan informasi perizinan dan non perijinan perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem perijinan yang berbasis sistem pelayanan dan perijinan berusaha terintegrasi pada pelayanan dan perijinan tingkat daerah kabupaten, berusaha terintegrasi pada membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis tingkat daerah kabupaten.ijinan dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja non perijinan.\|b. penyediaan pelayanan terpadu memeriksa, evaluasi promosi penanaman modal agar pelaksanaan tugas perijinan dan non perizinan dan pelaporan berjalan lancar dan optimal, berbasis sistem pelayanan bidang perizinan \|c. menyediakan pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan berusaha terintegrasi dan non perizinan. perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan secara elektronik, berusaha terintegrasi secara elektronik: pelaksanaan pemantauan melaksanakan pemantauan pemenuhan komitmen perijinan pemenuhan komitmen perizinan dan non perijinan dan non perijinan penanaman penanaman modal, modal, melaksanakan pemeriksa, pengolahan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksa, dokumen berkas permohonan pelayanan perijinan pengolahan dan verifikasi dan non perijinan, dokumen berkas permohonan menyiapkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan dan non perizinan dan non perizinan, perizinan,dan membimbing dan memberi petunjuk kepada. penyiapan koordinasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar penyelenggaraan pelayanan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang perijinan dan non perijindulayan(b. penyelenggaraan penyediaan memeriksa, evaluasi layanan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan layanan konsultasi dan dan pelaporan optimal, pengelolaan pengaduan bidang pengaduan \|c. menyelenggarakan penyediaan layanan konsultasi masyarakat terhadap pelayanan dan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap terpadu perizinan dan non layanan. pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, perizinan, merencanakan penanganan pengaduan, informasi, \|c. perencanaan penanganan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, konsultasi layanan dalam mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, penyelenggaraan pelayanan informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan perizinan dan nonperizinan, operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan \|d. identifikasi teknis penanganan dan nonperizinan, pengaduan, informasi, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penetapan konsultasi layanan secara teknis pemberian fasilitas insentif daerah, dan operasional penyelenggaraan melaksanakan pengolahan, penyajian dan pelayanan perizinan dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non nonperizinan, perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan \|e. penyiapan koordinasi dan berusaha terintegrasi secara elektronik, sinkronisasi penetapan membimbing dan memberi petunjuk kepada pemberian fasilitas insentif bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar daerah,dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \|f. pelaksanaan pengolahan, undangan, penyajian dan pemanfaatan data memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dan informasi perizinan dan non bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perizinan berbasis sistem perundang undangan, pelayanan perizinan berusaha mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan terintegrasi secara elektronik,www seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan pelaporan,dan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada peningkatan melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp layanan\|b. penyiapan, mengoordinasikan dan memeriksa, evaluasi layanan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan penyusunan laporan data dan dan pelaporan optimal, pelaporan yang meliputi, bidang pelaporan, \|c. menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun pengembangan, pengendalian, penyuluhan dan laporan data dan pelaporan yang meliputi, mutu layanan, standar layanan peningkatan pengembangan, pengendalian, mutu layanan, sop, sp, spm dan mp), dan layanan. standar layanan (sop, sp, spm dan mp), dan inovasi inovasi dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan perizinan dan non non perizinan pada sistem teknologi informasi perizinan pada sistem teknologi (secara elektronik): informasi (secara elektronik), menyiapkan kebijakan, peraturan dan advokasi\|c. penyiapan kebijakan, peraturan terkait dengan pelayanan perizinan dan non dan advokasi terkait dengan perizinan serta bahan penyuluhan kepada pelayanan perizinan dan non masyarakat, perizinan serta bahan melaksanakan sosialisasi penyuluhan kepada penyuluhan kepada masyarakat, masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan \|d. pelaksanaan sosialisasi perizinan dan non perizinan, penyuluhan kepada masyarakat membangun, menyediakan dan mengembangkan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem pelayanan perizinan dan non teknologi informasi dan dukungan administrasi serta perizinan,dan meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan, \|e. pembangunan, penyediaan dan membimbing dan memberi petunjuk kepada pengembangan sarana dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar prasarana infrastruktur jaringan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang sistem teknologi informasi dan undangan, dukungan administrasi serta memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan meningkatkan layanan perizinan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan non perizinamunikasi dan informatika kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional teri sub bagian sub bagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang pengelolaan informasi pelayanan persandian dan dan komunikasi publik e government statistik seksi seksi seksi layanan hubungan pengembangan, persandian dan media dan informasi pengelolaan aplikasi pengamanan informasi publik dan infrastruktur seksi monitoring seksi seksi informasi dan tata kelola statistik dan e government dokumentasi komunikasi publikmunikasi dan informatika kabupaten lombok utara kepala dinas membantu bupati menyusun kebijakan teknis bidang komunikasi \|a. penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan dan informatika berdasarkan rencana bidang komunikasi dan urusan pembangunan jangka menengah daerah rpm) informatikakomunikasi dan merumuskan sasaran kerja dibidang komunikasi menengah daerah rpm) informatika, yang dan informatikastrategis perumusan sasaran kerja pembantuan yang renstra), dibidang komunikasi dan diberikan kepada mengoordinasikan kebijakan bidang komunikasi informatika berdasarkan kabupaten. dan informatikangelola informasi dan sebagai bahan dalam komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, penyusunan rencana strategis menyelenggarakan pengelolaan aplikasi informatika, renstra), menyelenggarakan persandian untuk pengamanan \|c. penyelenggaraan pengelola informasi pemerintah daerah kabupaten, informasi dan komunikasi menyelenggarakan statistik sektoral lingkup publik pemerintah daerah daerah kabupaten, kabupaten, menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas \|d. penyelenggaraan pengelolaan dengan mengarahkan perencanaan perumusan aplikasi informatika, program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan \|e. penyelenggaraan persandian aset, dan urusan umum dan kepegawaian, untuk pengamanan informasi mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah kabupaten,penyelenggaraan statistik membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sektoral lingkup daerah terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, kabupaten, dan mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas \|g. penyelenggaraan kebijakan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, kesekretariatan dinas dengan il. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati mengarahkan perencanaan melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi perumusan programa pelaksanaan tugas, dan pelaporan, pengelolaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan keuangan dan aset, dan urusan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun umum dan kepegawaian.laksanaan pembinaan dan dinasregulasi menyusun, pedoman pelaksanaan tugas, peraturan perundang undangan menyelenggarakan, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat lingkup dinas sesuai dengan membina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang peraturan perundang undangan: mengarahkan, undangan, penyusunan perencanaan, evaluasi dan \|s melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi penganggaran dan evaluasi pelaporan dibidang dan tata laksana serta kerangka regulasi peraturan kinerja serta pelaporan dinas pelayanan teknis dan perundang undangan lingkup dinas sesuai dengan sesuai dengan peraturan administrasi peraturan perundang undangan, perundang undangan, kesekretariatan serta \|d. menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi \|c. penyelenggaraan pengelolaan koordinasi kinerja serta pelaporan dinas sesuai dengan administrasi keuangan dilingkupi pelaksanaan tugas peraturan perundang undangan, dinas sesuai dengan peraturan lingkup dinas: menyelenggarakan pengelolaan administrasi perundang undangan: keuangan dilingkupi dinas sesuai dengan peraturan gd. penyelenggaraan administrasi perundang undangan, barang milik daerah, pengadaan menyelenggarakan administrasi barang milik dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik pemerintahan daerah lingkup daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dinaspegawaian, kepegawaian, administrasi umum dan penyediaan administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa penunjang lingkup dinas, urusan pemerintahan daerah menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah lingkup dinas, dan (objek sumber pendapatan asli daerah pad), sesuai \|(f. penyelenggaraan administrasi ketentuan peraturan perundang undangan, pendapatan daerah (objek membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis sumber pendapatan asli daerah dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat (pad), sesuai ketentuan dilaksanakan secara efektif dan efisien, peraturan perundang undanganseksi merencanakan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan peserta didik membagi tugas, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja danlaksanaan penyediaan biaya dibidang peserta karakter agar pelaksanaan tugas berjalan dengan personil peserta didik didik dan baik dan lancar, pendidikan anak usia dini pembangunan melaksanakan penyediaan biaya personil peserta paud), karakter. didik pendidikan anak usia dini paud), cc. penyelenggaraan proses menyelenggarakan proses belajar pendidikan anak belajar pendidikan anak usia usia dini paud), dini paud), melaksanakan pengelolaan dan peningkatan pelaksanaan pengelolaan dan kapasitas pengelolaan dana bop paud dan sekolah peningkatan kapasitas non formal kesetaraan: pengelolaan dana bop paud melaksanakan penyediaan biaya personil peserta dan sekolah non formal didik non formal kesetaraan: kesetaraan, menyelenggarakan proses belajar non formal pelaksanaan pen sediaan biaya kesetaraan: personil peserta didik non melaksanakan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan formal kesetaraan, pembangunan karakter peserta didik pendidikan penyelenggaraan proses anak usia dini dan pendidikan non formal belajar non kesetaraan: formal kesetaraan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pembinaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pembangunan karakter pendidikan non formal kesetaraan: peserta didik pendidikan anak j . membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan usia dini dan pendidikan non dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai formal kesetaraan,dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaandinas, perencanaan rencana strategis keuangan dilingkupiyusunan penetapan kinerja) denganpa perangkat daerah dan penyiapan penyusunan dpatahun perangkat daerah,tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek asn, retribusi daerah, penyiapan penyusunan laporan il. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan keuangan akhir tahun dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai perangkat daerah, bahan ketentuan peraturan perundang undangan, tanggapan pemeriksaan dan m.memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan lapor, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan perencanaan oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pengelolaan, pengembangan, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan penyuluhan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penyebarluasan kebijakan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun retribusi daerah, dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pelaksanaan pendataan dan baik.\|:dinas, dan penggandaan, bahan\| penyelenggaraan berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya ketatausahaan arsip dinamis sertadinas, pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinasjasa tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan peralatan dan perlengkaplolaan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, informasi dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk komunikasi tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi digunakan sebagai pedoman publik melaksanakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas: menyediakan, dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi\| pelaksanaan pengelolaan menyusun, publik agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan informasi dan komunikasi memantau, optimal, publik pemerintah daerah mengawasi, evaluasi melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi kabupaten: dan pelaporan publik pemerintah daerah kabupaten, penyediaan konten lintas dibidang layanan menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan sektoral dan pengelolaan media hubungan media dan media komunikasi public, layanan informasi publik, komunikasi public, layanan informasi publik layanan hubungan media, penguatan kapasitas informasi publik, layanan monitoring informasi sumber daya komunikasi publik dan penyediaan hubungan media, penguatan dan komunikasi akses informasi kabupaten, kapasitas sumber daya publik. menyusun rumusan norma, standar, prosedur, dan komunikasi publik dan kriteria penyelenggaraan, pemberian bimbingan penyediaan akses informasi teknis dan supervisi dibidang pengelolaan informasi kabupaten: dan komunikasi publik lingkup pemerintah daerah, dg. penyusunan rumusan norma, memantau, evaluasi dan pelaporan dibidang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan, pemberian membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis bimbingan teknis dan supervisi dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat dibidang pengelolaan informasi dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan komunikasi publik mengawasi dan mengarahkan bawahan agar lingkup pemerintah daerah, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai\| pemantauan, evaluasi dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaporan dibidang pengelolaan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan informasi dan komunikasi berdasarkan target dan rencana kerja yang telah publikhubungan media tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada dan informasi melaksanakan, seksi, renstra, senja, dpa dan dpp publik menyelenggaralayanan kinerja lingkup seksi, memeriksa, hubungan media dan informasi publik agar\| penyiapan rumusan kebijakan memantau dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, teknis bidang informasi dan evaluasi serta menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan pengelolaan layanan hubungan melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan konten dan perencanaan media media dan informasi media komunikasi publik, komunikasi publik, publik. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik: pelaksanaan pengelolaan media melaksanakan pelayanan informasi publik dan komunikasi publik, layanan hubungan media, pelaksanaan pelayanan menyelenggarakan hubungan masyarakat, media dan informasi publik dan layanan kemitraan komunitas, hubungan media, melaksanakan penyediaan pengadaan sarana dan\| penyelenggaraan hubungan prasarana pendukung informasi dan komunikasi masyarakat, media dan publik pemerintah daerah kabupaten, kemitraan komunitas, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pelaksanaan penyediaan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pengadaan sarana dan ketentuan peraturan perundang undangan, prasarana pendukung informasi memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dan komunikasi publik bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah kabupatenmonitoringdan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada komunikasi melaksanakan, seksi, renstra, senja, dpa dan dpp publik melakumonitoring informasi dan komunikasi publik agar\| pelaksanaan monitoring opini memantau, evaluasi pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, dan aspirasi publik, dan pelaporan di\| melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik, pelaksanaan monitoring bidang monitoring melaksanakan monitoring informasi dan penetapan informasi dan penetapan informasi dan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, agenda prioritas komunikasi komunikasi publik melakukan kemitraan dengan pemangku pemerintah daerah, kepentingan, pelaksanaan kemitraan dengan melaksanakan manajemen komunikasi krisis, pemangku kepentingan, melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya pelaksanaan manajemen komunikasi publik, komunikasi krisis, melaksanakan penguatan tata kelola komisi informasi pelaksanaan penguatan daerah, kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pelaksanaan penguatan tata dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai kelola komisi informasi ketentuan peraturan perundang undangan,government mendistribusigawasi, evaluasi dibidang pelayanan government agar pelaksanaan pelaksanaan penyediaan dan dan pelaporan tugas berjalan lancar dan optimal, pengembangan layanan dibidang melaksanakan penyediaan dan pengembangan infrastuktur dasar data center, pengembangan, layanan infrastuktur dasar data center, disaster disaster recovery center tik pengelolaan aplikasi recovery center tik yang terintegrasi: dan yang terintegrasi, dan dan infrastruktur menyusun rumusan norma, standar, prosedur, dan penyusunan rumusan norma, dan tata kelola kriteria penyelenggaraan, pemberian bimbingan standar, prosedur, dan kriteria e government teknis dan supervisi dibidang pelayanan penyelenggaraan, pemberian government. bimbingan teknis dan supervisi melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah dibidang pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain e government. lingkup pemerintah daerah kabupaten, pelaksanaan pengelolaan nama melaksanakan pengelolaan e government lingkup domain yang telah ditetapkan pemerintah daerah kabupaten, oleh pemerintah pusat dan sub melaksanakan penyediaan dan pengembangan domain lingkup pemerintah layanan infrastuktur dasar data center, disaster daerah kabupaten, recovery center tik yang terintegrasi, pelaksanaan pengelolaan menyusun rumusan norma, standar, prosedur, dan e government lingkup kriteria penyelenggaraan, pemberian bimbingan pemerintah daerah kabupaten, teknis dan supervisi dibidang pelayanan e \| pelaksanaan penyediaan dan government: pengembangan layanan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis infrastuktur dasar data center, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat disaster recovery center tik dilaksanakan secara efektif dan efisien: yang terintegrasi,dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar\| penyusunan rumusan norma, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai penyelenggaraan, pemberian ketentuan peraturan perundang undangan, bimbingan teknis dan supervisi mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dibidang pelayanan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah government.tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada aplikasi dan melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp infrastrukturmbangan, pengelolaan aplikasi dan pelaksanaan penyelenggaraan evaluasi serta infrastruktur agar pelaksanaan tugas berjalan sistem jaringan intra pelaporan bidang lancar dan optimal, pemerintah daerah, pengembangan, melaksanakan penyelenggaraan sistem jaringan\| pelaksanaan pengelolaan pengelolaan aplikasi intra pemerintah daerah, pusat data pemerintahan dan infrastruktur melaksanakan pengelolaan pusat data daerah, pemerintahan daerah, menyelenggarakan sistem menyelenggarakan sistem komunikasi intra komunikasi intra pemerintah pemerintah daerah, daerah, melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses melaksanakan pengembangan bisnis pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi dan proses bisnis melaksanakan penyelenggaraan sistem penghubung pemerintahan berbasis layanan pemerintah, elektronik, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan melaksanakan penyelenggaraan ekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdas, sistem penghubung layanan melaksanakan pengelolaan government chief pemerintah, information officer pelaksanaan pengembangan j . membimbing dan memberi petunjuk kepada dan pengelolaan ekosistem bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar kabupaten kota cerdas dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang kota cerdas, dan undangan, pelaksanaan pengelolaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan government chief information bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan officermemeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pembinaan minat, bakat, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan prestasi, dan pembangunan perundang undangan, karakter peserta didik il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pendidikan anak usia dini dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pendidikan non formal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kesetaraan:mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk dasardibidang pembinaan pendidikan mengoordinasikan dan mengawasi, evaluasi dasar agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan penyusunan perencanaan dan pelaporan optimal, kebijakan bidang kurikulum dibidang pembinaan \|c. mengoordinasikan dan menyusun perencanaan dan penilaian, kelembagaan pendidikan dasar kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, dan sarana prasarana, serta yang meliputi kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta peserta didik dan kurikulum penilaian, didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan pembangunan karakter kelembagaan dan sekolah menengah pertama, sekolah dasar dan sekolah sarana prasarana melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan menengah pertama, dan peserta didik pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan kebijakan teknis dan pembangunan \|e. melaksanakan pengelolaan sekolah menengah pengelolaan pendidikan karakter. pertama, sekolah dasar, menyiapkan penetapan kurikulum muatan lokal\| pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar, sekolah menengah pertamtata kelola kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja governmenttata kelola government agar pelaksanaan tugas pelaksanaan pendaftaran nama memantau dan berjalan lancar dan optimal, domain pemerintah kabupaten, evaluasi serta melaksanakan pendaftaran nama domain pelaksanaan penatalaksanaan pelaporan bidang pemerintah kabupaten, dan pengawasan nama domain tata kelola melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan dan sub domain dalam government nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, daerah kabupaten, melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan e \| pelaksanaan penatalaksanaan government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan e government daerah kabupaten, dalam penyelenggaraan melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana pemerintahan daerah induk dan anggaran pemerintahan berbasis kabupaten, elektronik, pelaksanaan sinkronisasi menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan pengelolaan rencana induk dan informasi elektronik anggaran pemerintahan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik, pengembangan ekosistem spe, penyiapan koordinasi dan membimbing dan memberi petunjuk kepada sinkronisasi data dan informasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar elektronik,dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pelaksanaan monitoring, undangan, evaluasi dan pelaporan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pengembangan ekosistem bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan spersandian dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, statistikbawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, menetapkan, dibidang persandian dan statistik agar pelaksanaan\| penyelenggaraan persandian melaksanakan, tugas berjalan lancar dan optimal, untuk pengamanan informasi mengawasi, evaluasi\| menyelenggarakan persandian untuk pengamanan pemerintah daerah kabupaten, dan pelaporan informasi pemerintah daerah kabupaten, cc. penetapan pola hubungan dibidang persandian menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar komunikasi sandi antar daerah dan pengamanan daerah kabupaten, kabupaten, informasi, menyelenggarakan statistik sektoral lingkungan penyelenggaraan statistik statistik dan daerah kabupaten, sektoral lingkungan daerah dokumentasi. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi kabupaten, dan dibidang persandian dan statistik, pelaksanaan monitoring, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis pengawasan dan evaluasi dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat dibidang persandian dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, statistiksandtugas, menetapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada informasisandian dan pengamanan informasi agar\| pelaksanaan penetapan evaluasi serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar, kebijakan tata kelola keamanan pelaporan bidang melaksanakan penetapan kebijakan tata kelola informasi dan jaring persandian dan keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi komunikasi sandi pemerintah pengamanan pemerintah daerah kabupaten: daerah kabupaten, informasi. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan pelaksanaan analisis sumber daya keamanan informasi pemerintah kebutuhan dan pengelolaan daerah kabupaten, sumber daya keamanan melaksanakan keamanan informasi pemerintahan informasi pemerintah daerah daerah kabupaten berbasis elektronik dan non kabupaten, elektronik, pelaksanaan keamanan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah informasi pemerintahan daerah daerah kabupaten, kabupaten berbasis elektronik melaksanakan merasionalisasi jaring komunikasi dan non elektronik, sandi pemerintah daerah kabupaten, penyediaan layanan keamanan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi sistem informasi pemerintah daerah keamanan informasi, kabupaten, membimbing dan memberi petunjuk kepada\| pelaksanaan merasionalisasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar jaring komunikasi sandi terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pemerintah daerah kabupaten, undangan, sitem keamanan perundang undangan, informasitatistik dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja dokumentasiangun, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan serta penyusunan perjanjian penyelenggaraan, bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang kinerja lingkup seksi, membimbing, statistik dan dokumentasi agar pelaksanaan tugas pelaksanaan koordinasi dan memeriksa, berjalan dengan baik dan lancar, sinkronisasi pengumpulan, memantau dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengolahan, analisis dan evaluasi serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi diseminasi data statistik pelaporan bidang data statistik sektoral, sektoral, statistik dan melaksanakan peningkatan kapasitas sdm\| pelaksanaan peningkatan dokumentasi. pemerintah daerah dalam peningkatan mutu kapasitas sdm pemerintah statistik daerah yang terintegrasi, daerah dalam peningkatan membangun metadata statistik sektoral, mutu statistik daerah yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan terintegrasi, statistik sektoral, pembangunan metadata melaksanakan pengembangan infrastruktur, statistik sektoral, menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral dil pelaksanaan peningkatan daerah, kapasitas kelembagaan statistik membimbing dan memberi petunjuk kepada sektoral dan pengembangan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar infrastruktur, dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang penyelenggaraan otorisasi undangan, statistik sektoral daerah.kpustakaan dan kearsipanperpustakaan kearsipan seksi seksi pembinaan dan pengelolaan pengembangan arsip perpustakaan seksi seksi pembinaan dan pelestarian koleksi pengawasan dan pengolahan kearsipan bahan perpustakapustakaan dan kearsipan kabupaten lombok utara kepala dinas membantu bupati \|a. menyusun kebijakan teknis bidang perpustakaan \|a. penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan dan kearsipan, berdasarkan rencana bidang perpustakaan dan urusan pembangunan jangka menengah daerah rpm) kearsipan,perpustakaan dan \|b. merumuskan sasaran kerja dibidang perpustakaan menengah daerah rpm) kearsipan, yang dan kearsipan,\|(b. perumusan sasaran kerja pembantuan yang strategis renstra), dibidang perpustakaan dan diberikan kepada ic. mengoordinasikan kebijakan bidang perpustakaan kearsipan, berdasarkan kabupaten. dan kearsipanmbinaan perpustakaan, sebagai bahan dalam menyelenggarakan pelestarian koleksi nasional dan penyusunan rencana strategis naskah kuno, renstra), menyelenggarakan pengelolaan arsip daerah \|c. penyelenggaraan pembinaan kabupaten, perpustakaan, menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan \|d. penyelenggaraan pelestarian arsip, koleksi nasional dan naskah menyelenggarakan perijinan penggunaan arsip yang kuno, bersifat tertutup, penyelenggaraan pengelolaan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas arsip daerah kabupaten, dengan mengarahkan perencanaan perumusan \|f. penyelenggaraan perlindungan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan dan penyelamatan arsip, aset, dan urusan umum dan kepegawaian, penyelenggaraan perijinan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas penggunaan arsip yang bersifat agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja tertutup, dan dan pelaporan, dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, pengelolaan keuangan dan aset, m.melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati dan urusan umum dan melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi kepegawaian.menyelenggarakan, mengoordinasikan kebijakan bidang rencana kerja senja) sebagai membina, kesekretariatan dinas sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan tugas, mengarahkan, peraturan perundangdan perundang undangan lingkup dinas sesuai peraturan perundang undangan administrasi dengan peraturan perundang undangan, lingkup dinas sesuai dengan kesekretariatan serta \|d. menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi peraturan perundang koordinasi kinerja serta pelaporan dinas sesuai dengan undangan, pelaksanaan tugas peraturan perundang undangan, cc. penyusunan perencanaan, lingkup dinas, menyelenggarakan pengelolaan administrasi penganggaran dan evaluasi keuangan dilingkupi dinas sesuai dengan peraturan kinerja serta pelaporan dinasdaerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik \|d.dinas, dilingkupi dinasfile. penyelenggaraan administrasi lingkup dinas, barang milik daerah, pengadaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan pemeliharaan barang milik dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat daerah penunjang urusan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemerintahan daerah lingkup mengawasi dan mengarahkan bawahan agar dinas, dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar \|f. penyelenggaraan pengelolaan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai administrasi kepegawaian, ketentuan peraturan perundang undangan, administrasi umum dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan penyediaan jasa penunjang berdasarkan target dan rencana kerja yang telah urusan pemerintahan daerah ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan lingkup dinas.\|b. penyiapan rancangan dokumen urusan program dan kerja lingkup dinas, perencanaan rencana strategis keuangan dilingkupi etapan kinerja) dengan, anggaran dokumen pelaksanaan anggaran rka ic. penyiapan rancangan dokumen dpa) agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan perencanaan rencana strategisaerah, perubahan rka menyiapkan penyusunan dpa perangkat daerah perangkat daerah, dan perubahan dpa perangkat daerah, penyiapan penyusunan instansi pemerintah laki), data laporan \|f.data tahun perangkat daerah, bahan tanggapandan menyiapkan laporan dan analisis prognosis realisasi keuangan) sesuai ketentuan anggaran, peraturan perundang membimbing dan memberi petunjuk kepada undangan, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\|g.tugas menyiapkan penerbitan izin pendidikan dasar yang penyiapan penetapan diselenggarakan oleh masyarakat, kurikulum muatan lokal melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dasar, perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya penyiapan penerbitan izin dalam daerah kabupaten, pendidikan dasar yang melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi diselenggarakan oleh dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan masyarakat, sarana prasarana, serta peserta didik dan\| pelaksanaan pembinaan, pembangunan karakter pendidikan dasar, pengembangan dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis perlindungan bahasa dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat sastra yang penuturannya dilaksanakan secara efektif dan efisien, dalam daerah kabupaten,danmantauan dan evaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai dibidang kurikulum dan ketentuan peraturan perundang undangan, penilaian, kelembagaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sarana prasarana, serta berdasarkan target dan rencana kerja yang telah peserta didik dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas pembangunan karakter yang telah ditentukan, pendidikan dasarurikulum daneriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan asn, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|h. penyiapan penyusunan laporan perundang undangan, keuangan akhir tahun il..membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai triwulan semester perangkat bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan daerah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan \|i..dinas, asn:daerah lingkup dinasdinas, dan peraturan perundang il. menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi,dinasdinasdinasdaya air dan listrik, jasmerencanakan operasional perpustakaan operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk pada bidang berdasarkan mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, renstra, senja, dpa dan dpp tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan untuk digunakan sebagai melaksanakanpustakaan agar\| pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, perpustakaan tingkat daerah dibidang melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten, perpustakaan daerah kabupaten, pelaksanaan kebudayaan melaksanakan kebudayaan gemar membaca gemar membaca tingkat daerah tingkat daerah kabupaten, kabupaten, melaksanakan pelestarian naskah kuno milik pelaksanaan pelestarian daerah kabupaten, naskah kuno milik daerah melaksanakan pengembangan koleksi budaya etnis kabupaten, dan nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah pengembangan koleksi budaya kabupaten, etnis nusantara yang membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis ditemukan oleh pemerintah dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat daerahdengan berpedoman pada perpustakaanbersosialisasi, bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang kinerja lingkup seksi, membimbing, pembinaan dan pengembangan perpustakaan agar \|b. pelaksanaan pengembangan memeriksa, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, dan pemeliharaan layanan memantau dan \|c. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan elektronik, evaluasi serta layanan perpustakaan elektronik, pelaksanaan pembinaan pelaporan bidang \|d. melaksanakan pembinaan perpustakaan pada perpustakaan pada satuan pembinaan dan satuan pendidikan dasar seluruh wilayah pendidikan dasar seluruh pengembangan kabupaten sesuai dengan standar nasional wilayah kabupaten sesuai perpustakaan. perpustakaan, dengan standar nasional melaksanakan pembinaan perpustakaan khusus perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan serta \|d. pelaksanaan pembinaan pengembangan layanan perpustakaan rujukan perpustakaan khusus dan tingkat daerah kabupaten, pengembangan perpustakaan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga serta pengembangan layanan perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah perpustakaan rujukan kabupaten, tingkat daerah kabupaten, melaksanakan pengembangan bahan pustaka, pelaksanaan peningkatan menyiapkan penyusunan data dan informasi kapasitas tenaga perpustakaan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan dan pustakawan tingkat daerah pustakawan tingkat daerah kabupaten, kabupaten, mensosialisasikan budaya baca dan literasi pada \|f. pelaksanaan pengembangan satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus bahan pustaka, serta masyarakat, menyiapkan penyusunan data melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan dan informasi perpustakaan, sarana perpustakaan tempat tempat umum yang tenaga perpustakaan dan menjadi kewenangan daerah kabupaten, pustakawan tingkat daerah melaksanakan pemberian penghargaan gerakan kabupaten, budaya gemar membaca dan pemilihan duta baca \|h. sosialisasi budaya baca dan tingkat daerah kabupaten, literasi pada satuan pendidikan il. melaksanakan pengembangan literasi berbasis dasar dan pendidikan khusus inklusi sosial, serta masyarakat, m.membimbing dan memberi petunjuk kepada. pelaksanaan pembangunan dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pemeliharaan sarana terarah sesuai ketentuan peraturan perundang perpustakaan tempat tempat undangan, umum yang menjadi memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kewenangan daerah kabupaten, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|j. pelaksanaan pemberian perundang undangan, penghargaan gerakan budaya oo. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar gemar membaca dan pemilihan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar duta baca tingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kabupaten, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan \|k. pelaksanaan pengembangan evaluasi pelaksanaan tugas, dan literasi berbasis inklusi sosialestarian merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan koleksi dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pengolahan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada bahan melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp perpustakaan, evaluasi pelestarian koleksi dan pengolahan bahan (b. pelaksanaan pengembangan dan pelaporan perpustakaan agar pelaksanaan tugas berjalan kekhasan koleksi perpustakaan bidang pelestarian lancar dan optimal, tingkat daerah kabupaten, koleksi dan \|c. melaksanakan pengembangan kekhasan koleksi\|c. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan bahan perpustakaan tingkat daerah kabupaten, pengembangan bahan pustaka, perpustakaan. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan \|d. pelaksanaan peningkatan peran bahan pustaka, serta masyarakat dalam melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat penyimpanan, perawatan, dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pelestarian, dan pendaftaran pendaftaran naskah kuno, naskah kuno, melaksanakan pengembangan, pengolahan dance. pelaksanaan pengembangan, pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh pengolahan dan masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan, pengalihmediaan naskah kuno melaksanakan seleksi dan pengadaan koleksi yang dimiliki oleh masyarakat budaya etnis nusantara, untuk dilestarikan dan melaksanakan pengolahan dan penyiaran koleksi didayagunakan, budaya etnis nusantara, pelaksanaan seleksi dan membimbing dan memberi petunjuk kepada pengadaan koleksi budaya etnis bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar nusantara, dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \|g. pelaksanaan pengolahan dan undangan, penyiaran koleksi budaya memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan etnis nusantara.kearsipkearsipan agar pelaksanaan tugas \|(b. pelaksanaan pengelolaan arsip dan pelaporan berjalan lancar dan optimal, dinamis daerah kabupaten, dibidang pengelolaan \|c. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis daerah ic. pelaksanaan pengelolaan arsip arsip dan pembinaan kabupaten, statis daerah kabupaten, dan pengawasan \|d. melaksanakan pengelolaan arsip statis daerah \|(d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan. kabupaten, simpul jaringan kearsipan melaksanakan pengelolaan simpul jaringan nasional tingkat daerah kearsipan nasional tingkat daerah kabupaten, kabupaten, melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan \|e. pelaksanaan pemusnahan arsip pemerintah daerah kabupaten kota yang memiliki dilingkungan pemerintah retensi bawah (sepuluh) tahun, daerah kabupaten kota yang melaksanakan perlindungan dan penyelamatan memiliki retensi bawah arsip akibat bencana yang berskala kabupaten, (sepuluh) tahun, melaksanakan penyelamatan arsip perangkat daerah \|f. pelaksanaan perlindungan dan kabupaten kota yang digabung dan atau penyelamatan arsip akibat dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan bencana yang berskala desa kelurahan, kabupaten, melaksanakan autentikasi arsip statis dan arsip \|g. pelaksanaan penyelamatan hasil alih media kabupaten, arsip perangkat daerah j . melaksanakan pencarian arsip statis kabupaten kabupaten kota yang digabung kota yang dinyatakan hilang, dan atau dibubarkan, dan melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip pemekaran daerah kecamatan yang bersifat tertutup kabupaten, dan desa kelurahan, il. membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis \|h. pelaksanaan autentikasi arsip dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat statis dan arsip hasil alih media dilaksanakan secara efektif dan efisien, kabupaten, m.mengawasi dan mengarahkan bawahan agar. pelaksanaan pencarian arsip pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar statis kabupaten kota yang berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai dinyatakan hilang, dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pelayanan izin mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan penggunaan arsip yang bersifat berdasarkan target dan rencana kerja yang telah tertutup kabupaten. ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas yang telah ditentukan, ooelolaan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan arsiplolaan arsip agar pelaksanaan tugas berjalan pelaksanaan penciptaan, evaluasi serta lancar dan optimal, penggunaan, pemeliharaan dan pelaporan bidang \|c. melaksanakan penciptaan, penggunaan, penyusutan arsip dinamis, pengelolaan arsip pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis, pelaksanaan pengumpulan dan melaksanakan pengumpulan dan penyampaian penyampaian salinan otentik salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada naskah asli arsip terjaga kepada anri: anri: melaksanakan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan \|d. pelaksanaan akuisisi, akses arsip statis, pengolahan, preservasi, dan menyediakan informasi, akses dan layanan akses arsip statis, kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui jika, penyediaan informasi, akses melaksanakan pemberdayaan kapasitas unit dan layanan kearsipan tingkat kearsipan dan lembaga kearsipan daerah daerah kabupaten melalui jika, kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan melaksanakan penilaian, penetapan dan kapasitas unit kearsipan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki lembaga kearsipan daerah retensi bawah (sepuluh) tahun, kabupaten, dan membimbing dan memberi petunjuk kepada \|g. pelaksanaan penilaian, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar penetapan dan pelaksanaan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pemusnahan arsip yang undangan, memiliki retensi bawah memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan tahun,pengawasan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja kearsipan.pembinaan dan pengawasan kearsipan agar\|b. pelaksanaan pengawasan arsip evaluasi serta pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, dinamis kewenangan pelaporan bidang \|c. melaksanakan pengawasan arsip dinamis kabupaten, pembinaan dan kewenangan kabupaten, pelaksanaan evakuasi, pengawasan melaksanakan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan identifikasi, pemulihan dan kearsipan. penyimpanan arsip akibat bencana, penyimpanan arsip akibat melaksanakan pendataan, penyusunan daftar dan bencana, penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip \|d. pelaksanaan pendataan, bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten, penyusunan daftar dan melaksanakan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip pemusnahan arsip bagi bagi pembubaran perangkat daerah kabupaten, penggabungan perangkat melaksanakan pendampingan penyelamatan arsip daerah kabupaten, bagi pemekaran daerah kecamatan dan desa, pelaksanaan pendataan, melaksanakan penilaian dan penetapan autentisitas penyusunan daftar dan arsip statis sesuai persyaratan penjaminan penilaian serta penyerahan atau keabsahan arsip, pemusnahan arsip bagi melaksanakan penilaian dan penetapan hasil alih pembubaran perangkat daerah media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan kabupaten, arsip, pelaksanaan pendampingan melaksanakan penilaian dan penetapan autentisitas penyelamatan arsip bagi arsip statis yang dinyatakan hilang, pemekaran daerah kecamatankurikulum dan penilaian agar\| penyiapan rancangan dibidang pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, perumusan, penetapan dan perencanaan, menyiapkan rancangan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan kurikulum, kurikulum kurikulum, kurikulum kebijakan muatan lokal dan penilaian sekolah dasar dan muatan lokal dan penilaian operasional, sekolah menengah pertama, sekolah dasar dan sekolah membimbing, menyiapkan dan menindaklanjuti evaluasi satuan menengah pertama, memeriksa, evaluasi pendidikan dasar dan evaluasi satuan pendidikan penyiapan dan tindak lanjut dan pelaporan sekolah menengah pertama, evaluasi satuan pendidikan dibidang kurikulum menyiapkan penyusunan kompetensi dasar muatan dasar dan evaluasi satuan dan penilaian. lokal pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah menyiapkan penyusunan silabus muatan lokal pertama, pendidikan dasar, penyiapan penyusunan melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum kompetensi dasar muatan muatan lokal pendidikan dasar, lokal pendidikan dasar, menyiapkan penyusunan kamus bahasa daerah\| penyiapan penyusunan kabupaten, silabus muatan lokal melaksanakan vitalitas, konservasi dan revitalisasi pendidikan dasar, bahasa dan sastra daerah kabupaten, pelaksanaan pelatihan melaksanakan publikasi bahasa dan sastra daerah penyusunan kurikulum serta pemberian penghargaan tokoh kebahasaan dan muatan lokal pendidikan kesastraan daerah kabupaten, dasar, melaksanakan penyediaan dan pendistribusian buku penyiapan penyusunan kamus cerita rakyat daerah penunjang literasi serta bahasa daerah kabupaten, peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan\| pelaksanaan vitalitas, sastra daerah kewenangan kabupaten, konservasi dan revitalisasi il. menyiapkan penyusunan modul dan bahan ajar bahasa dan sastra daerah bahasa daerah kewenangan kabupaten, kabupaten, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi\| pelaksanaan publikasi bahasa pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sastra daerah serta melaksanakan evaluasi dan penetapan hasil alih dan desa, media yang dinyatakan hilang, pelaksanaan penilaian dan il. melaksanakan penetapan dan pengumuman daftar penetapan autentisitas arsip pencarian arsip dpa): statis sesuai persyaratan melaksanakan penyusunan dan penetapan sop penjaminan keabsahan arsip, penggunaan arsip yang bersifat tertutup, pelaksanaan penilaian dan melaksanakan penyediaan daftar dan penetapan izin penetapan hasil alih media penggunaan arsip yang bersifat tertutup, sesuai persyaratan penjaminan oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada keabsahan arsip, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar. pelaksanaan penilaian dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang penetapan autentisitas arsip undangan, statis yang dinyatakan hilang, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|j. pelaksanaan evaluasi dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penetapan hasil alih media yang perundang undangan, dinyatakan hilang, mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\|k. pelaksanaan penetapan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pengumuman daftar pencarian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, arsip dpa), melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan \|l. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan penetapan sop penggunaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan arsip yang bersifat tertutup, dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun \|m. pelaksanaan penyediaan daftar tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan dan penetapan izin penggunaan baik. arsip yang bersifat tertutupsehatan kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional rr sub bagian sub bagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang pencegahan dan pelayanan dan sumber kesehatan masyarakat pengendalian penyakit daya pas ata seksi seksi kesehatan keluarga surveilans dan seksi dan gizi imunisasi pelayanan kesehatan seksi ananda pencegahan dan seksi pemberdayaan pengendalian penyakit kefarmasian, alat masyarakat menular kesehatan dan part seksi seksi pencegahan dan seksi bea nan pengendalian penyakit sumber daya manusia olah raga tidak menular dan kesehatan kesehatan jiwsehatan kabupaten lombok utara kepala dinas membantu bupati menyusun kebijakan teknis bidang kesehatan penyusunan kebijakan dalam melaksanakan masyarakat, pencegahan dan pengendalian teknis bidang kesehatan urusan pemerintahan penyakit serta pelayanan dan sumber daya masyarakat, pencegahan dan bidang kesehatan kesehatan berdasarkan rencana pembangunan pengendalian penyakit serta masyarakat, jangka menengah daerah rpm) sebagai pelayanan dan sumber daya pencegahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas, kesehatan berdasarkan pengendalian merumuskan sasaran kerja bidang kesehatan rencana pembangunan penyakit serta masyarakat, pencegahan dan pengendalian jangka menengah daerah pelayanan dan penyakit serta pelayanan dan sumber daya rpm) sebagai pedoman sumber daya kesehatan berdasarkan rencana pembangunan dalam pelaksanaan tugas, kesehatan yang jangka menengah daerah rpm) sebagai bahan perumusan sasaran kerja menjadi kewenangan dalam penyusunan rencana strategis renstra), dibidang kesehatan daerah serta tugas\|c. mengoordinasikan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pembantuan yang masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit pengendalian penyakit serta diberikan kepada serta pelayanan dan sumber daya kesehatan pelayanan dan sumber daya kabupaten. tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, pusat kesehatan berdasarkan maupun lembaga lain, rencana pembangunan menyelenggarakan pemenuhan upaya kesehatan jangka menengah daerah perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, rpm) sebagai bahan menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber dalam penyusunan rencana daya manusia kesehatan, strategis renstra), menyelenggarakan sediaan farmasi, alat kesehatan penyelenggaraan pemenuhan dan makanan minuman, upaya kesehatan perorangan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan bidang kesehatan, masyarakat, menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas penyelenggaraan peningkatan dengan mengarahkan perencanaan perumusan kapasitas sumber daya programa pelaporan, pengelolaan keuangan dan manusia kesehatan, aset, dan urusan umum dan kepegawaian, penyelenggaraan sediaan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional farmasi, alat kesehatan dan utd dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan makanan minuman, pengelolaan utd penyelenggaraan j . mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga pelaporan, dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, pengelolaan keuangan dan m.melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati aset, dan urusan umum dan melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi kepegawaian, laksanaan kegiatan baik. pengelolaan utd. sekretariat dinas merumuskan, merumuskan program kerja dan anggaran\|a. perumusan program kerja mengoordinasikan, sekretariat dinas dan dinas berdasarkan rencana dan anggaran sekretariat melaksanakan, strategis renstra) dan rencana kerja senja) dinas dan dinas berdasarkan menyusun, sebagaikinerja serta pelaporan dinas daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang miliknyelenggarakan administrasi pendapatan daerah \|e. penyelenggaraan administrasi (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb barang milik daerah, dan blu) sesuai ketentuan peraturan perundang pengadaan dan pemeliharaan undangan, barang milik daerah membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis penunjang urusan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat, dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan \|g. penyelenggaraan administrasi tugas yang telah ditentukan, pendapatan daerah (objek il. melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai sumber pendapatan asli bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan daerah pad), pnb dan blu) m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan sesuai ketentuan peraturan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun perundang undangan.subbagian, urusan program dan kerja lingkup dinas, menyiapkrencana strategis (renstra), penyusunan rancangan rencana strategis, program rencana kerja dan penetapan dan rencana kerja tahunan rencana kerja kinerja) dengan bahan hasil anggaran dokumen pelaksanaan anggaran dari unit kerja lingkup rka dpa) agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dinas,fisik dan keuangan) sesuai ketentuan peraturan akuntabilitas kinerja instansi perundang undangan, pemerintah laki), data melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asnmelaksanakan pendataan dan pendaftaran objek tugas asn, retribusi daerah, penyiapan penyusunan membimbing dan memberi petunjuk kepada laporan keuangan akhir bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar tahun perangkat daerah, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang bahan tanggapan undangan, pemeriksaan dan laporan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan keuangan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan bulanan triwulan semester perundang undangan, perangkat daerah, m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\|g. penyiapan laporan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar analisis prognosis realisasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pelaksanaan perencanaan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pengelolaan, pengembangan, oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penyuluhan, dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun penyebarluasan kebijakan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan retribusi daerah, dan baik. pelaksanaan pendataan danmenyediakan, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dpp serta penyusunan memfasilitasi, bawahan dalam rangka penyiapan bahan dibidang perjanjian kinerja lingkup menyiapkan, umum dan kepegawaian agar pelaksanaan tugas subbagian, membimbing, berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan peningkatan memeriksa, evaluasi melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana sarana dan prasarana disiplin dan pelaporan disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan pegawai serta pengadaan dibidang pengelolaan atribut kelengkapannya, pakaian dinas dan atribut administrasi melaksanakan pendataan dan pengolahan kelengkapannya, kepegawaian, rumah administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, pelaksanaan pendataan dan tangga, protokol dan gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, pengolahan administrasi perlengkapan lingkup pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta kepegawaian berupa kenaikan dinas. penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan pangkat, gaji berkala, peraturan perundang undangan, pensiun, cuti, disiplinkepegawaian sesuai perundang undangan serta melaksanakan ketentuan peraturan pemulangan pegawai perundang undangan,, penggandaan, bahan bacaan dan peraturan \|e. penyelenggaraan dan perundang undangan serta bahan material, memfasilitasi, sosialisasi,d, implementasi peraturan menyelenggarakan ketatausahaan arsip dinamis perundang undangan serta dan sistem pemerintahan elektronik pada dinas, melaksanakan pemulangan ji. menyiapkan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai barang, pengamanan dan penilaian barang serta pensiun dan pemindahan ketatausahaan dan pemanfaatan barang milik tugas asn, daerah lingkup dinas, penyediaan peralatan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlengkapan kantor, pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan komponen instalasi barang milik daerah lingkup dinas, kelistrikan, peralatan rumah il. menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, tangga, bahan logistik kantor, sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan barang cetakan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum penggandaan, bahan bacaan kantor, dan peraturan perundang m.melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan undangan serta bahan rehabilitasi sarana penunjang operasional dan material, kegiatan meliputi: kendaraan dinas, mebel, \|g. fasilitasi kunjungan tamu dan peralatan dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, penyelenggaraan rapat asset tak berwujud, gedung kantor atau bangunan koordinasi serta konsultasi lainnya serta sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah,perencanaan kebutuhan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang barang, pengamanan dankesehatpelaksanaan mengawasi, evaluasi dibidang kesehatan masyarakat agar pelaksanaan tugas: dan pelaporan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan penyediaan dibidang kesehatan\| memfasilitasi penerbitan sertifikat laik higiene layanan kesehatan untuk masyarakat. sanitasi tempat pengelolaan makanan tpm) antara ukm dan ukp rujukan lain jasa boga, rumah makan restoran dan depot tingkat daerah kabupaten: air minum dam), fasilitasi penerbitan sertifikat melaksanakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, laik higiene sanitasi tempat peningkatan peran serta masyarakat dan lintas pengelolaan makanan tpm) dan sekolah menengah pertama, pemberian penghargaan tokoh membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan kebahasaan dan kesastraan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai daerah kabupaten, ketentuan peraturan perundang undangan, j . pelaksanaan penyediaan dan oo. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pendistribusian buku cerita bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan rakyat daerah penunjang perundang undangan, literasi serta peningkatan mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan apresiasi siswa terhadap bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan bahasa dan sastra daerah baik dan benar sesuai ketentuan peraturan kewenangan kabupaten, perundang undangan, penyiapan penyusunan modul membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan bahan ajar bahasa daerah bahan evaluasi pelaksanaan tugas,dan kewenangan kabupaten,dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan\| pelaksanaan pembinaan, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pemantauan dan evaluasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pelaksanaan kurikulum dan baik. penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerjasaranaenyusunan perjanjian kinerja lingkup dan pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana agar seksi, dibidang pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyiapan rumusan dan kelembagaan dan menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan sarana prasarana kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar kelembagaan dan sarana dan sekolah menengah pertama sesuai ketentuan prasarana sekolah dasar peraturan perundang undangan, dan sekolah menengah melaksanakan pembangunan unit sekolah baru pertama sesuai ketentuan sektor tingkat daerah kabupaten, antara lain jasa boga, rumah melaksanakan sehat dalam rangka promosi makan restoran dan depot preventif tingkat daerah kabupaten, air minum dam), melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan pelaksanaan advokasi, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat pemberdayaan, kemitraan, ukm) tingkat daerah kabupaten, peningkatan peran serta membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis masyarakat dan lintas sektor dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat tingkat daerah kabupaten, dilaksanakan secara efektif dan efisien: pelaksanaan sehat dalam mengawasi dan mengarahkan bawahan agar rangka promosi preventif pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar tingkat daerah kabupaten, berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pengembangan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan pelaksanaan upaya berdasarkan target dan rencana kerja yang telah kesehatan bersumber day ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan masyarakat ukm) tingkat tugas yang telah ditentukan, daerah kabupaten. j rencanaan kegiatan keluarga dan gizi tugas, mengelola, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja penyusunan rencana kerja melaksanakan, lingkup seksi, dengan berpedoman pada membimbing, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan renstra, senja, dpa dan memeriksa, bawahan dalam rangka penyiapan bahan program dpp serta penyusunan memantau dan kerja dibidang kesehatan keluarga dan gizi agar perjanjian kinerja lingkup evaluasi serta pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, seksi, pelaporan bidang\| mengelola pelayanan kesehatan ibu hamil, pengelolaan pelayanan kesehatan keluarga mengelola pelayanan kesehatan ibu bersalin, kesehatan ibu hamil, dan gizi. mengelola pelayanan kesehatan bayi baru lahir: pengelolaan pelayanan mengelola pelayanan kesehatan balita, kesehatan ibu bersalin, mengelola pelayanan kesehatan pada usia\| pengelolaan pelayanan pendidikan dasar, kesehatan bayi baru lahir, mengelola pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pengelolaan pelayanan melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kesehatan balita, gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan membimbing dan memberi petunjuk kepada kesehatan pada usia bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pendidikan dasar, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pengelolaan pelayanan undangan, kesehatan pada usia lanjut,ngelolaan pelayanan perundang undangan, kesehatan gizi masyarakat.\| perencanaan kegiatan promosidayaan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada masyarakapromosi dan pemberdayaan masyarakat agar seksi, dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyiapan rancangan bidang promosi dan menyiapkan rancangan pedoman, petunjuk teknis pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan dan standar operasional prosedur sop), promosi dan standar operasional masyarakat dan pemberdayaan masyarakat: prosedur sop), promosi dan melaksanakan peningkatan upaya promosi pemberdayaan masyarakat, kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan pelaksanaan peningkatan masyarakat, upaya promosi kesehatan, menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan advokasi, kemitraan dan hidup bersih dan sehat, pemberdayaan masyarakat, membimbing dan memberi petunjuk kepada dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\| penyelenggaraan promosi terarah sesuai ketentuan peraturan perundang kesehatan dan gerakan undangan, hidup bersih dan sehat, tugas, mengelola, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada kesehatan kerja melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dan olah ragakesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah seksi, dan pelaporan raga agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan pengelolaan pelayanan bidang kesehatan optimal, kesehatan lingkungan, lingkungan, mengelola pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, kesehatan kerja dan kesehatan kerja dan olahraga, cc. pelaksanaan penyelenggaraan olah raga melaksanakan penyelenggaraan kabupaten sehat: kabupaten sehat: melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan pengendalian tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik dan pengawasan serta tindak higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan tpm) lanjut pengawasan penerbitan antara lain jasa boga, rumah makan restoran sertifikat laik higiene sanitasi dan depot air minum dam), tempat pengelolaan makanan melaksanakan penyediaan dan pengelolaan data tpm) antara lain jasa boga, tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah rumah makan restoran dan tangga, depot air minum dam):dan membimbing dan memberi petunjuk kepada. pelaksanaan penyediaan dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pengelolaan data tindak lanjut terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pengawasan perizinan undangan, industri rumah tanggcegahan merencanakan merencanakan operasional pada bidang perencanaan operasional pada dan pengendalian operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk bidang berdasarkan renstra, penyakit mendistribusikan diguna: mengawasi, evaluasi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit ph. penyiapan kebijakan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, operasional dibidang dibidang pencegahan menyiapkan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, dan pengendalian surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pencegahan dan pengendalian penyakit pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular dan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa, penyakit tidak menular dan melaksanakan penyediaan layanan kesehatan kesehatan jiwa, untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah \|c. pelaksanaan penyediaan kabupaten, layanan kesehatan untuk menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi ukm dan ukp rujukan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan tingkat daerah kabupaten, pengendalian penyakit menular, pencegahan dan dan pengendalian penyakit tidak menular dan\|d. penyiapan bimbingan teknis kesehatan jiwa, dan supervisi dibidang membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis surveilans dan imunisasi, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat pencegahan dan pengendalian dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyakit menular, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pencegahan dan pengendalian pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar penyakit tidak menular dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai kesehatan jiwarveilans dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja imunisasi tugas, mengelola dan surveilans dan imunisasi agar pelaksanaan tugas seksi, evaluasi serta berjalan lancar dan optimal, kesehatan bagi penduduk pelaporan bidang mengelola pelayanan kesehatan bagi penduduk pada pada kondisi kejadian luar surveilans dan kondisi kejadian luar biasa klb): biasa klb), imunisasi mengelola pelayanan kesehatan bagi penduduk \|c. pengelolaan pelayanan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kesehatan bagi penduduk atau berpotensi bencana, terdampak krisis kesehatan mengelola surveilans kesehatan, akibat bencana dan atau mengelola upaya pengurangan risiko krisis berpotensi bencana, kesehatan dan pasca krisis kesehatan, pengelolaan surveilans melaksanakan pengambilan dan pengiriman kesehatan, spesimen penyakit potensial klb laboratorium pengelolaan upaya rujukan nasional, pengurangan risiko krisis melaksanakan investigasi awal kejadian tidak kesehatan dan pasca krisis diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan kesehatan, pemberian obat massal), pelaksanaan pengambilan melaksanakan kewaspadaan dini dan respon wabah, dan pengiriman spesimen membimbing dan memberi petunjuk kepada penyakit potensial klb bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar laboratorium rujukan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang nasional, undangan, pelaksanaan investigasi awal memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kejadian tidak diharapkan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan (kejadian ikutan pasca perundang undangan, imunisasi dan pemberian obat il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar massal): dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pelaksanaan kewaspadaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dini dan respon wabahip seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatangelola, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular seksi, evaluasi serta agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pengelolaan pelayanan pelaporan bidang mengelola pelayanan kesehatan orang terduga kesehatan orang terduga pencegahan dan tuberkulosis: tuberkulosis: pengendalian mengelola pelayanan kesehatan orang dengan risiko pengelolaan pelayanan penyakit menular terinfeksi hiv, kesehatan orang dengan melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit risiko terinfeksi hiv, dan menular dan tidak menular, pelaksanaan pelayanan membimbing dan memberi petunjuk kepada kesehatan penyakit menular bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dan tidak menulardpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada penyakit tidak melaksanakan, lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan menular dan membimbing, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dpp serta penyusunan kesehatan jiwapencegahan dan pengendalian penyakit menular seksi, dan pelaporan dan kesehatan jiwa agar pelaksanaan tugas berjalan pelaksanaan pengelolaan bidang pencegahan lancar dan optimal, pelayanan kesehatan pada dan pengendalian melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif, penyakit tidak pada usia produktif, pelaksanaan pengelolaan menular dan melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan kesehatan jiwa penderita hipertensi, penderita hipertensi, melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pelaksanaan pengelolaan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, pelaksanaan pengelolaan melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan orang orang dengan masalah kesehatan jiwa sdmk): dengan gangguan jiwa berat, melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pelaksanaan pengelolaan jiwa dan napa, pelayanan kesehatan orang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan napa dengan masalah kesehatan fasyankes dan sekolah, jiwa sdmk), membimbing dan memberi petunjuk kepada\| pelaksanaan pengelolaan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pelayanan kesehatan jiwa terarah sesuai ketentuan peraturan perundang dan napa, dan undangan, pelaksanaan deteksi dini memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penyalahgunaan napa bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan fasyankes dan sekolahelayanan dan operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk pada bidang berdasarkan sumber daya mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, renstra, senja, dpa dan kesehatan tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi dpp untuk digunakan menyelenggarakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan sebagai pedoman memfasilitasi, dibidang pelayanan dan sumber daya kesehatan pelaksanaan tugas: melaksanakan, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyelenggaraan penyediaan mengawasi, evaluasi\| menyelenggarakan penyediaan fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan dan pelaporan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kesehatan untuk ukm dan dibidang pelayanan kabupaten, ukp kewenangan daerah dan sumber daya\| memfasilitasi pemberian izin praktik tenaga kabupaten: kesehatan. kesehatan wilayah kabupaten, fasilitasi pemberian izin melaksanakan perencanaan kebutuhan dan praktik tenaga kesehatan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan wilayah kabupaten: untuk ukp dan ukm wilayah kabupaten, pelaksanaan perencanaan memfasilitasi pemberian izin apotek, toko obat, toko kebutuhan dan alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat pendayagunaan sumber tradisional umat), daya manusia kesehatan memfasilitasi pemberian sertifikat produksi untuk untuk ukp dan ukm sarana produksi alat kesehatan kelas tertentu dan wilayah kabupaten: perbekalan kesehatan rumah tangga kelas ec. fasilitasi pemberian izin tertentu perusahaan rumah tangga, apotek, toko obat, toko alat memfasilitasi penerbitan sertifikat produksi pangan kesehatan dan optikal, industri rumah tangga dan nomor p irt sebagai izin usaha mikro obat produksi, untuk produk makanan minuman tradisional umat). tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah fasilitasi pemberian sertifikat tangga, produksi untuk sarana memfasilitasi penerbitan stiker pembinaan pada produksi alat kesehatan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan, kelas tertentu dan melaksanakan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil perbekalan kesehatan pemeriksaan post market pada produksi dan produk rumah tangga kelas makanan minuman industri rumah tangga, tertentu perusahaan rumah membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis tangga, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat fasilitasi penerbitan sertifikat dilaksanakan secara efektif dan efisien, produksi pangan industri il. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar rumah tangga dan nomor pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar irt sebagai izin produksi, berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai untuk produk makanan ketentuan peraturan perundang undangan, minuman tertentu yang mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dapat diproduksi oleh berdasarkan target dan rencana kerja yang telah industri rumah tangga, ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan fasilitasi penerbitan stiker tugas yang telah ditentukan, pembinaan pada makanan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai jajanan dan sentra makanan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan jajanan,dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pemeriksaan post market baik. pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerjatugas, memfasilitasi dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada mengelola, lingkup seksipelayanan kesehatan. agar pelaksanaan tugas seksi, memantau, evaluasi berjalan lancar dan optimal, fasilitasi pembangunan dan pelaporan memfasilitasi pembangunan puskesmas, puskesmas, bidang pelayanan mengelola pelayanan promosi kesehatan dan upaya pengelolaan pelayanan kesehatan. kesehatan khusus, promosi kesehatan dan mengelola pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, usb), ruang guru kepala sekolah tu, ruang unit peraturan perundang kesehatan sekolah, perpustakaan sekolah, sarana, undangan, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas pelaksanaan pembangunan kepala sekolah guru penjaga sekolah serta unit sekolah baru (usb), penambahan ruang kelas baru pada sekolah dasar, ruang guru kepala melaksanakan rehabilitasi sedang berat ruang kelas, sekolah tu, ruang unit ruang guru kepala sekolah tu, ruang unit kesehatan kesehatan sekolah, sekolah, perpustakaan sekolah, sarana, prasarana perpustakaan sekolah, dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah sarana, prasarana dan guru penjaga sekolah pada sekolah dasar, utilitas sekolah dan rumah melaksanakan pengadaan mebel sekolah, alat rumah dinas kepala tangga sekolah, perlengkapan sekolah perlengkapan sekolah guru penjaga siswa, perlengkapan dasar buku teks dan sekolah serta penambahan perlengkapan belajar serta alat praktik dan peraga ruang kelas baru pada siswa pada sekolah dasar dan sekolah menengah sekolah dasar, pertama, pelaksanaan rehabilitasi melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung sedang berat ruang kelas, dan ruangan, sarana, prasarana dan utilitas sekolah ruang guru kepala sekolah dan rumah dinas kepala sekolah guru penjaga tu, ruang unit kesehatan sekolah pada sekolah dasar dan sekolah menengah sekolah, perpustakaan pertama, sekolah, sarana, prasarana melaksanakan pembinaan kelembagaan dan dan utilitas sekolah dan manajemen sekolah pada sekolah dasar dan sekolah rumah dinas kepala menengah pertama, sekolah guru penjaga melaksanakan pembangunan unit sekolah baru (usb), sekolah pada sekolah dasar, ruang guru kepala sekolah tu, ruang unit kesehatan pelaksanaan pengadaan sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang mebel sekolah, alat rumah serba guna aula, asrama sekolah, rumah dinas tangga sekolah, kepala sekolah guru penjaga sekolah, fasilitas parkir, perlengkapan sekolah kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas perlengkapan siswa, sekolah serta penambahan ruang kelas baru pada perlengkapan dasar buku sekolah menengah pertama, teks dan perlengkapan akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya, pengelolaan pelayanan melaksanakan penyediaan telemedicine fasilitas kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan, akupuntur, asuhan mandiri melaksanakan akreditasi fasilitas kesehatan dan dan tradisional lainnya, peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan di\| pelaksanaan penyediaan kabupaten, telemedicine fasilitas melaksanakan penyediaan dan pengelolaan sistem pelayanan kesehatan, penanganan gawat darurat terpadu sport), pelaksanaan akreditasi melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu j . melaksanakan pemberian izin praktik tenaga pelayanan fasilitas kesehatan wilayah kabupaten, kesehatan kabupaten, melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga pelaksanaan penyediaan dan kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik pengelolaan sistem tenaga kesehatan, penanganan gawat darurat il. melaksanakan pengelolaan data, sistem informasi terpadu sport): kesehatan dan pengadaan alat perangkat sistem pelaksanaan penyiapan informasi kesehatan dan jaringan internet, perumusan dan pelaksanaan m.melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat, rujukan, membimbing dan memberi petunjuk kepada\| pelaksanaan pemberian izin bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar praktik tenaga kesehatan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang wilayah kabupaten, undangan, pelaksanaan pembinaan dan oo. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pengawasan tenaga bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kesehatan serta tindak perundang undangan, lanjut perizinan praktik mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar tenaga kesehatan, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar\| pelaksanaan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, data, sistem informasi g . melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kesehatan dan pengadaan evaluasi pelaksanaan tugas, dan alat perangkat sistem melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan informasi kesehatan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun jaringan internet,dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan\| pelaksanaan pengelolaan baik. jaminan kesehatan masyarakat. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan kefarmasian, alatdan tugas, memfasilitasi dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada parkefarmasian, alat kesehatan dan part agar seksi: dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, fasilitasi pengadaan alat bidang kefarmasian, memfasilitasi pengadaan alat kesehatan alat kesehatan alat penunjang alat kesehatan dan penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, medik fasilitas pelayanan part melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan, kalibrasi, cc. pengadaan dan melaksanakan pengadaan obat, vaksin dan pemeliharaan alat kalibrasi, pengadaan bahan habis pakai, pelaksanaan pengadaan melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta obat, vaksin dan pengadaan tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko bahan habis pakai, obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro pelaksanaan pengendalian obat tradisional umat): dan pengawasan serta melaksanakan penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, perizinan apotek, toko obat, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha toko alat kesehatan dan mikro obat tradisional umat), optikal, usaha mikro obat fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko tradisional (umat), obat, toko alat kesehatan dan optikal, umat, pelaksanaan penyediaan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pengelolaan data perizinan tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat dan tindak lanjut kesehatan kelas tertentu dan part kelas pengawasan izin apotek, tertentu perusahaan rumah tangga, toko obat, toko alat melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta kesehatan dan optikal, tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan usaha mikro obat rumah tangga kelas tertentu perusahaan rumah tradisional umat), tangga, fasilitasi pemenuhan melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta komitmen izin apotek, toko tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi obat, toko alat kesehatan pangan industri rumah tangga dan nomor p irt dan optikal, umat. sebagai izin produksi, untuk produk makanan pelaksanaan pengendalian minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh dan pengawasan serta industri rumah tangga, tindak lanjut pengawasan il. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta sertifikat produksi alat tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada kesehatan kelas tertentu makanan jajanan dan sentra makanan jajanan, dan part kelas tertentu melaksanakan pemeriksaan post market pada perusahaan rumah tangga, produk makanan minuman industri rumah tangga pelaksanaan pengendalian yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut dan pengawasan serta pengawasan, tindak lanjut pengawasan membimbing dan memberi petunjuk kepada perbekalan kesehatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar rumah tangga kelas terarah sesuai ketentuan peraturan perundang tertentu perusahaan rumah undangan, tangga, oo.dan pengawasan serta perundang undangan, tindak lanjut pengawasan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar sertifikat produksi pangan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar industri rumah tangga dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, nomor p irt sebagai izin melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan produksi, untuk produk evaluasi pelaksanaan tugas, dan makanan minuman tertentu melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan yang dapat diproduksi oleh penugasan pimpinan baik secara lisan maupun industri rumah tangga, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan\| pelaksanaan pengendalian baik.dan il. pelaksana. seksimanusia tugas, memfasilitasi, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada kesehatansumber daya manusia kesehatan agar pelaksanaan seksi, dan pelaporan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan pembangunan, bidang sumber melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengembangan, rehabilitasi daya manusia rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, kesehatan lainnya, melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan\|c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan puskesmas dan rumah dinas tenaga rehabilitasi dan pemeliharaan kesehatan, puskesmas dan rumah dinas melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendukung \|d. pelaksanaan pengadaan dan fasilitas pelayanan kesehatan, pemeliharaan sarana fasilitas melaksanakan operasional pelayanan puskesmas pelayanan kesehatan dan dan pelayanan fasilitas kesehatan lainnya, pendukung fasilitas melaksanakan perencanaan, pemenuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan dan distribusi serta pemerataan sumber \|e. pelaksanaan operasional daya manusia kesehatan, pelayanan puskesmas dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber pelayanan fasilitas kesehatan daya manusia kesehatan, lainnya, melaksanakan pengembangan mutu dan \|f. pelaksanaan, perencanaan, peningkatan kompetensi teknis sumber daya pemenuhan kebutuhan dan manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten, distribusi serta pemerataan j . membimbing dan memberi petunjuk kepada sumber daya manusia bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar kesehatan, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pelaksanaan pembinaan dan undangan, pengawasan sumber daya memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan manusia kesehatan:dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan pengembangan perundang undangan, mutu dan peningkatan il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kompetensi teknis sumber pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tingkat daerah kabupatejambu lampiran i.satuan polisi pamong praja kabupaten lombok utara kepala satuan fungsional sub bagian sub bagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang penegakan perundang ketertiban umum dan undangan daerah perlindungan masyarakat seksi seksi pembinaan, pengawasan operasi, pengendalian dan penyuluhan dan penertiban seksi seksi penyelidikan dan kerjasama, pengamanan penyidikan dan pengawalan seksi seksi sumber daya aparatur perlindungan dan pelatihan masyarakatsatuan polisi pamong praja kabupaten lombok utara kepala satuan membantu bupati menyusun kebijakan teknis bidang penyusunan kebijakan teknis polisi pamong dalam ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan bidang ketentraman, ketertiban praja melaksanakan masyarakat berdasarkan rencana pembangunan umum dan perlindungan urusan jangka menengah daerah rpm) sebagai masyarakat berdasarkan pemerintahan pedoman dalam pelaksanaan tugas, rencana pembangunan jangka bidang merumuskan sasaran kerja dibidang ketentraman, menengah daerah rpm) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pedoman dalam ketertiban umum berdasarkan rencana pembangunan jangka pelaksanaan tugas, dan perlindungan menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam perumusan sasaran kerja masyarakat yang penyusunan rencana strategis renstra), dibidang ketentraman, menjadi mengoordinasikan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan kewenangan daerah ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlindungan masyarakat serta tugas ditingkat pemerintah kabupaten, provinsi, pusat berdasarkan rencana pembantuan yang maupun lembaga lain, pembangunan jangka diberikan kepada menyelenggarakan peningkatan ketentraman dan menengah daerah rpm) daerah. ketertiban umum dalam daerah kabupaten, sebagai bahan dalam menyelenggarakan penegakan peraturan daerah penyusunan rencana strategis kabupaten dan peraturan bupati, renstra), menyelenggarakan pembinaan penyidik pegawai\| penyelenggaraan peningkatan negeri sipil ppn) kabupaten ketentraman dan ketertiban menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan umum dalam daerah kabupaten, satuan polisi pamong praja, dengan mengarahkan penyelenggaraan penegakan perencanaan perumusan program dan pelaporan, peraturan daerah kabupaten dan pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum peraturan bupati, dan kepegawaian, penyelenggaraan pembinaan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional penyidik pegawai negeri sipil utd dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan (ppn) kabupaten pengelolaan utd, penyelenggaraan kebijakan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan satuan polisi agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja pamong praja, dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang mengarahkan perencanaan undangan, perumusan program dan j . membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaporan, pengelolaan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, keuangan dan aset, dan urusan mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas umum dan kepegawaian, dan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, pengendalian pelaksanaan tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati operasional utd dengan melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi mengarahkan pelaksanaan pelaksanaan tugas, dan kegiatan pengelolaan utd. strategis renstra) dan menyelenggarakan,, mengarahkan, undangan, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi dan: lingkup dinas sesuai dengan kesekretariatan la. menyusun perencanaan, penganggaran dan peraturan perundang undangan, serta koordinasi evaluasi kinerja serta pelaporan dinas sesuai penyusunan perencanaan, pelaksanaan tugas dengan peraturan perundang undangan, penganggaran dan evaluasi tnbkup ca, menyelenggarakan pengelolaan administrasi kinerja serta pelaporan dinas sesuai dengan peraturan nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi keuangan dilingkupi dinas sesuai deng:mbina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dinas, dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapatdinaspenyiapan rancangan dokumen dalam urusan kerja lingkup dinas, perencanaan rencana strategis program dan s,dinas.: anggaran dokumen pelaksanaan anggaran rka penyiapan penyusunan dokumen perangkat daerah agar pelaksanaan tugas berjalan rka perangkat daerah, lancar dan optimal: perubahan rka perangkat menyiapkan penyusunan dokumen rka perangkat daerah, dpa perangkat daerah daerah, perubahan rka perangkat daerah, dpa dan perubahan dpa perangkat perangkat daerah dan perubahan dpa perangkat daerah, daerah: penyiapan rancangan laporan menyiapkan rancangan laporan capaian kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah laporan realisasi kinerja perangkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), daerah laporan akuntabilitas data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kinerja instansi pemerintah ppd), data laporan keterangan laki), data laporan pertanggungjawaban kpj), dan laporan realisasi penyelenggaraan pemerintah fisik dan keuangan) sesuai ketentuan peraturan daerah ppd), data laporan perundang undangan: keterangan pertanggungjawaban melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn (kpj), dan laporan realisasi serta administrasi pelaksanaan tugas asn, fisik dan keuangan) sesuai menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhir ketentuan peraturan perundang tahun perangkat daerah, bahan tanggapan undangan, pelaksanaan penyediaan gaji dan pemeriksaan dan laporan keuangan bulanan tunjangan asn serta triwulan semester perangkat daerah, gak menyiapkan laporan dan analisis prognosis realisasi administrasi pelaksanaan tugas anggaran, asn, membimbing dan memberi petunjuk kepada penyiapan penyusunan laporan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar keuangan akhir tahun perangkat melaksanakan rehabilitasi unit sekolah baru (usb), belajar serta alat praktik ruang guru kepala sekolah tu, ruang unit kesehatan dan peraga siswa pada sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang sekolah dasar dan sekolah serba guna aula, asrama sekolah, rumah dinas menengah pertama, kepala sekolah guru penjaga sekolah, fasilitas parkir, pelaksanaan pemeliharaan kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas rutin bangunan gedung dan sekolah pada sekolah menengah pertama, ruangan, sarana, prasarana melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan dan utilitas sekolah dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh rumah dinas kepala masyarakat, sekolah guru penjaga il. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sekolah pada sekolah dasar perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh dan sekolah menengah masyarakat, pertama, m.menyiapkan rancangan penerbitan izin pendirian, pelaksanaan pembinaan penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah kelembagaan dan menengah pertama sesuai ketentuan peraturan manajemen sekolah pada perundang undangan, sekolah dasar dan sekolah melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi menengah pertama, kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar pelaksanaan pembangunan dan sekolah menengah pertama sesuai ketentuan unit sekolah baru (usb), peraturan perundang undangan, ruang guru kepala oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sekolah tu, ruang unit dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai kesehatan sekolah, ketentuan peraturan perundang undangan perpustakaan sekolah, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan laboratorium, ruang serba bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan guna aula, asrama sekolah, perundang undangan rumah dinas kepala mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar sekolah guru penjaga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar sekolah, fasilitas parkir, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan kantin sekolah dan sarana, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai prasarana dan utilitas bahan evaluasi pelaksanaan tugas sekolah serta penambahan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang daerah, bahan tanggapan undangan, pemeriksaan dan laporan j . memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjadan. melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana serta pengadaan pakaian dinas dan dan pelaporan disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan dan atribut kelengkapannya, pengelolaan atribut kelengkapannya, pelaksanaan pendataan dan administrasi melaksanakan pendataan dan pengolahan pengolahan administrasi kepegawaian, rumah administrasi kepegawaian berupa kenaikan kepegawaian. berupa kenaikan tangga, protokol dan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin pangkat, aa. ala, pensiun, perlengkapan aparatur, pengolahan data pegawai dan cuti, lah sipuu aparatur, lingkup dinas. dokumentasi serta penataan naskah kepegawaian pengolahan data pegawai dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dokumentasi serta penataan naskah kepegawaian sesuai nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi melaksanakan sistem informasi kepegawaian, ketentuan peraturan perundang monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, undangan, menyelenggarakan dan memfasilitasi, sosialisasi, pelaksanaan sistem informasi bimbingan teknis implementasi peraturan kepegawaian, monitoring, perundang undangan serta melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja pemulangan pegawai pegawai, pensiun dan pemindahan tugas asn, penyelenggaraan dan menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor, memfasilitasi, sosialisasi, komponen instalasi kelistrikan, peralatan rumah bimbingan teknis implementasi tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan peraturan perundang undangan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan serta melaksanakan pemulangan perundang undangan serta bahan material, pegawai memfasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan dan pemindahan tugas rapat koordinasi serta konsultasi perangkat daerah, han menyelenggarakan ketatausahaan arsip dinamis sediaan peralatan dan dan sistem pemerintahan elektronik pada dinas, dalan realis sik or, naa pram ikan, peralatan menyiapkan penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga, bahan logistik barang, pengamanan dan penilaian barang serta kantor, barang cetakan dan ketatausahaan dan pemanfaatan barang milik penggandaan bahan bacaan dan daerah lingkup dinas: peraturan perundang undangan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan serta bahan material: pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan fasilitasi kunjungan tamu dan barang milik daerah lingkup dinas, penyelenggaraan rapat menyediakan jasa surat menyurat, jasa koordinasi serta konsultasi komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa perangkat daerah: peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa\| penyelenggaraan ketatausahaan pelayanan umum kantor, arsip dinamis dan sistem m.melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan pemerintahan elektronik pada rehabilitasi sarana penunjang operasional dan dinas: kegiatan meliputi: kendaraan dinas, mebel, penyiapan penyusunan peralatan dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, perencanaan kebutuhan barang, asset tak berwujud, gedung kantor atau bangunan pengamanan dan penilaian lainnya serta sarana dan prasarana penunjang barang serta ketatausahaan dan lainnya, pemanfaatan barang milik melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya daerah lingkup dinas, pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas \|j. pelaksanaan pembinaan, operasional atau lapangan, pengawasan dan pengendalian, oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada rekonsiliasi dan menyusun bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar laporan barang milik daerah terarah sesuai ketentuan peraturan perundang lingkup dinas: undangan, penyediaan jasa surat menyurat, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan jasa komunikasi, sumberdaya air bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan listrik, jasa peralatan dan perundang undangan: perlengkapan kantor serta jasa mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelayanan umum kantor, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pelaksanaan pengadaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pemeliharaan rehabilitasi membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai sarana penunjang operasional bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan dan kegiatan meliputi: kendaraan dinas, mebel, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan peralatan dan mesin lainnya, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun asset tetap lainnya, asset tak tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan berwujud, gedung kantor atau baik.perencanaan operasional pada penegakkan operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk bidang berdasarkan renstra, perundang mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk undangan daerahfasilitasi, penyiapan bahan dibidang penegakkan perundang pelaksanaan koordinasi dan mengawasi, evaluasi undangan daerah agar pelaksanaan tugas berjalan penegakkan peraturan dan pelaporan lancar dan optimal, perundang undangan daerah bidang penegakkan \|c. melaksanakan koordinasi dan penegakkan dengan kepolisian negara perundang peraturan perundang undangan daerah dengan republik indonesia, penyidik undangan daerah. kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, pegawai negeri sipil daerah, kecamatan dan atau kecamatan dan atau aparatur aparatur terkait lainnya, terkait lainnya, melaksanakan pembinaan penyidik pegawai negeri pelaksanaan pembinaan sipil ppn) kabupaten, penyidik pegawai negeri sipil melaksanakan pembinaan, pengawasan dan ppn) kabupaten, penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur pelaksanaan pembinaan, dan atau badan hukum agar mematuhi dan pengawasan dan penyuluhan menaati peraturan perundang undangan daerah, terhadap masyarakat, aparatur melaksanakan tindakan penyelidikan dan dan atau badan hukum agar penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur mematuhi dan menaati dan atau badan hukum yang diduga melakukan peraturan perundang undangan pelanggaran atas peraturan perundang undangan daerah, daerah, pelaksanaan tindakan melaksanakan tindakan administratif terhadap penyelidikan dan penyidikan warga masyarakat, aparatur dan atau badan terhadap warga masyarakat, hukum yang melakukan pelanggaran atas aparatur dan atau badan peraturan perundang undangan daerah, hukum yang diduga melakukan memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pelanggaran atas peraturan dasar, teknis dan fungsional aparatur lingkungan perundang undangan daerah, dinas sesuai perundang undangan dalam rangka pelaksanaan tindakan menciptakan sdm yang profesional administratif terhadap warga membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis masyarakat, aparatur dan atau dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat badan hukum yang melakukan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelanggaran atas peraturan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar perundang undangan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerah,dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai fasilitasi kegiatan pendidikan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pelatihan dasar, teknis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan fungsional aparatur berdasarkan target dan rencana kerja yang telah dilingkungan dinas sesuai ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan perundang undangan dalam tugas yang telah ditentukan, rangka menciptakan sdm yang melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai profesional, merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan pengawasdibidang pembinaan, pengawasan dan pelaksana sosialisasi penegakan evaluasi serta penyuluhan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar peraturan daerah dan peraturan pelaporan bidang dan optimal, bupati, pembinaan, melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan \|c. pelaksana pengawasan atas pengawasan dan daerah dan peraturan bupati, kepatuhan terhadap penyuluhan melaksanakan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan dan peraturan bupati, dan peraturan bupati, pelaksana penyediaan layanan melaksanakan penyediaan layanan dalam rangka dalam rangka dampak dampak penegakan peraturan daerah dan penegakan peraturan daerah peraturan bupati: dan peraturan bupatiyelidikprogram kinerja lingkup seksi, membimbing, kerja dibidang penyelidikan dan penyidikan agar penyiapan kebijakan teknis dan memeriksa, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, fasilitasi penyelidikan dan memantau, menyiapkan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan pelanggaran evaluasi dan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan peraturan perundang undangan pelaporan perundang undangan daerah, daerah, bidang melaksanakan penanganan atas pelanggaran \|c. pelaksanaan penanganan atas penyelidikan dan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelanggaran peraturan daerah penyidikan melaksanakan pengembangan kapasitas karier dan peraturan bupati, ppn, pelaksanaan pengembangan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kapasitas karier ppn,dan pelanggaran peraturan perundang undangan \|e. pelaksanaan penyelidikan dan daerah, penyidikan pelanggaran membimbing dan memberi petunjuk kepada peraturan perundang undangan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar daerahparatur dan tugas, merancang, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada pelatihan menyiapkan, lingkup seksikerja dibidang sumber daya aparatur dan pelatihan penyiapan kebijakan teknis memantau, evaluasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan bidang sumber daya aparatur dan pelaporan optimal, dan pelatihan, bidang sumber daya menyiapkan kebijakan teknis bidang sumber\|c. pelaksanaan peningkatan aparatur dan daya aparatur dan pelatihan, kapasitas sdm satuan polisi pelatihan melaksanakan peningkatan kapasitas sdm satuan pamong praja dan satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan perlindungan masyarakat masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, termasuk dalam pelatihan teknis dan fungsional, pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi termasuk dalam pelaksanaan manusia agar tercipta aparatur yang berkualitas tugas yang bernuansa hak asasi dan menjalankan tugas dengan profesional dan manusia agar tercipta aparatur bertanggung jawab, yang berkualitas dan menyiapkan penyusunan dan pengolahan data menjalankan tugas dengan kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dalam profesional dan bertanggung rangka peningkatan kapasitas sumber daya jawab, dan aparatur, penyiapan penyusunan dan membimbing dan memberi petunjuk kepada pengolahan data kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pelatihan dasar, pelatihan teknis terarah sesuai ketentuan peraturan perundang dalam rangka peningkatan undangan, kapasitas sumber daya aparaturketertiban umum operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk bidang berdasarkan renstra, dan perlindungan mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk masyarakatnetapkan, penyiapan bahan program kerja dibidang ketertiban penyiapan kebijakan teknis dan menyiapkan, umum dan perlindungan masyarakat agar fasilitasi dibidang ketertiban melaksanakan, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, umum dan perlindungan mengawasi, evaluasi menyiapkan kebijakan teknis dan fasilitasi dibidang masyarakat, dan pelaporan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pelaksanaan dan dibidang ketertiban melaksanakan dan mengoordinasikan penanganan mengoordinasikan penanganan umum dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum gangguan ketenteraman dan perlindungan dalam (satu) daerah kabupaten, ketertiban umum dalam (satu) masyarakat mengoordinasikan dan menyelenggarakan daerah kabupaten,dan kerjasama pengamanan, pengawalan dan mengoordinasikan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kerjasama peraturan perundang undangan yang berlaku, pengamanan, pengawalan dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis perlindungan masyarakat sesuai dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat dengan ketentuan peraturan dilaksanakan secara efektif dan efisien, perundang undangan yang mengawasi dan mengarahkan bawahan agar berlaku,operasidan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada penertibanprogram kinerja lingkup seksi, membimbing, kerja perencanaan teknis dan evaluasi bidang pelaksanaan pencegahan memeriksa, operasi, pengendalian dan penertiban agar gangguan ketenteraman dan memantau dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, ketertiban umum melalui deteksi evaluasi serta melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dini dan cegah dini, pembinaan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan dan penyuluhan, pelaksanaan pelaporan bidang cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan operasi, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan penertiban, penertiban, pengendalian dan melaksanakan penindakan atas gangguan \|c. pelaksanaan penindakan atas penertiban ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan gangguan ketenteraman dan perda dan perkara melalui penertiban dan ketertiban umum berdasarkan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa perda dan perkara melalui melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penertiban dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum tingkat unjuk rasa dan kerusuhan kabupaten serta perlindungan masyarakat tingkat massa kabupaten, pelaksanaan koordinasi melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana penyelenggaraan ketentraman dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum, dan ketertiban umum tingkat melaksanakan penyusunan sop ketertiban umum kabupaten serta perlindungan dan ketenteraman masyarakat, masyarakat tingkat kabupaten, membimbing dan memberi petunjuk kepada\|e. pelaksanaan pengadaan dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pemeliharaan sarana dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang prasarana ketentraman dan undangan, ketertiban umum, dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pelaksanaan penyusunan sop bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan ketertiban umum dan perundang undangan, ketenteraman masyarakatrjasamadan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada kepala satuan organisasi adalah unit kerja setingkat sekretaris kepala bidang pada dinas. kepala satuan unit organisasi adalah unit kerja setingkat sub bagian seksi pada dinas.dinas,terdiri dari seksi ptk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, seksi ptk pendidikan dasar, dan bidang kebudayaan terdiri dari seksi cagar budaya dan sejarah, dan seksi kesenian dan tradisi. bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari seksi kepemudaan dan kepramukaan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ruang kelas baru pada penugasan pimpinan baik secara lisan maupun sekolah menengah pertama, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pelaksanaan rehabilitasi baik unit sekolah baru usb), ruang guru kepala sekolah tu, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang serba guna aula, asrama sekolah, rumah dinas kepala sekolah guru penjaga sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah pada sekolah menengah pertama, pelaksanaan penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, il. penyiapan rancanganngawalanbidang kerjasama pengamanan dan pelaksanaan kerjasama antar evaluasi serta pengawalan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar lembaga dan kemitraan dalam pelaporan bidang dan optimal, teknik pencegahan dan kerjasama melaksanakan kerjasama antar lembaga dan penanganan gangguan pengamanan dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan ketentraman dan ketertiban pengawalan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, umum, melaksanakan pengamanan dan melaksanakan pengamanan dan pengawalan bupati pengawalan bupati dan wakil dan wakil bupati sesuai dengan perundang bupati sesuai dengan undangan agar pelaksanaan kegiatan bupati dan perundang undangan agar wakil bupati berjalan dengan aman dan lancar, pelaksanaan kegiatan bupati merencanakan kegiatan pengamanan dan dan wakil bupati berjalan pengawalan tamu bupati dan wakil bupati sesuai dengan aman dan lancar, dengan perundang undangan dalam rangka merencanakan kegiatan menjaga keamanan dan kediaman tamu, pengamanan dan pengawalan merencanakan pengamanan perumahan bupati, tamu bupati dan wakil bupati wakil bupati, sekretaris daerah dan kantor sesuai sesuai dengan perundang dengan perundang undangan agar tercipta undangan dalam rangka keamanan dan kenyamanan, menjaga keamanan dan membimbing dan memberi petunjuk kepada kediaman tamu,dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\| merencanakan pengamanan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang perumahan bupati, wakil undangan, bupati, sekretaris daerah dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kantor sesuai dengan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan agar perundang undangan, tercipta keamanan dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kenyaman:lindungnyiapkan,, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada menyajikan,dengan lingkup seksi, renstra, senja, dpa dan dpp asi, mengendaliperlindungan masyarakat agar pelaksanaan tugas penyiapan pedoman dan memeriksa, berjalan lancar dan optimal, petunjuk teknis dibidang memantau dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlindungan masyarakat, evaluasi serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan pelaporan bidang melaksanakan pemberdayaan perlindungan perlindungan masyarakat perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan dalam rangka ketentraman dan masyarakat. ketertiban umum, ketertiban umum, melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi\| pelaksanaan pendataan dan dan sumber daya perlindungan masyarakat, pemetaan potensi dan sumber menyajikan data dan informasi dibidang daya perlindungan masyarakat, perlindungan masyarakat, penyajian data dan informasi mensosialisasikan, penyalahgunaan obat obatan dibidang perlindungan terlarang narkoba, dan minuman keras, masyarakat, mengawasi dan membina anak anak yang berada di\| sosialisasi, penyalahgunaan luar sekolah pada jam jam belajar, obat obatan terlarang narkoba, melaksanakan pengendalian satuan perlindungan dan minuman keras, masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembina membantu kegiatan pengamanan pemilu, anak anak yang berada luar pemilihan presiden dan pemilihan kepala sekolah pada jam jam belajar, daerah, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pelaksanaan pengendalian lembaga lainya, satuan perlindungan mengendalikan dan melibatkan satuan masyarakat dalam perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan membantu kegiatan cepat tanggap dan membantu kegiatan responsif dalam penanganan perlindungan pengamanan pemilu, masyarakat dalam lingkup pelaksanaan tugas pemilihan presiden dan kelurahan desa, pemilihan kepala daerah, membimbing dan memberi petunjuk kepada berkoordinasi dan bekerjasama bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dengan lembaga lainya,dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \| pengendalian dan pelibatan undangan, satuan perlindungan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan masyarakat dalam pelaksanaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kegiatan membantu kegiatan perundang undangan, cepat tanggap dan responsif m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar dalam penanganan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dalam lingkup pelaksanaan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan tugas kelurahan desa,mhubungan kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional sub bagian sub bagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang lalu lintas dan prasarana dan angkutan keselamatan seksi seksi perencanaan dan lalu lintas pembangunan prasarana seksi seksi angkutan pengoperasian dan perawatan prasarana seksi seksi pengujian sarana keselamatan dan pengembangan masa bupati,hubungan kabupaten lombok utara kepala dinas membantu bupati\| menyusun kebijakan teknis bidang perhubungan \|a. penyusunan kebijakan teknis dalam berdasarkan rencana pembangunan jangka bidang perhubungan melaksanakan menengah daerah rpm) sebagai pedoman dalam berdasarkan rencana urusan pelaksanaan tugas, pembangunan jangka pemerintahan merumuskan sasaran kerja dibidang perhubungan menengah daerah rpm) bidang berdasarkan rencana pembangunan jangka sebagai pedoman dalam perhubungan yang menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas, menjadi penyusunan rencana strategis renstra), penyelenggaraan dan kewenangan menyelenggarakan dan koordinasi kebijakan mengoordinasikan kebijakan daerah serta tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan lla) dibidang lalu lintas dan pembantuan yang kabupaten, angkutan jalan (lla) diberikan kepada\| menyelenggarakan dan koordinasi kebijakan kabupaten, kabupaten. pengelolaan pelayaran dalam daerah kabupaten dan \|c. penyelenggaraan dan beroperasi pada lintas pelabuhan daerah mengoordinasikan kebijakan kabupaten, pengelolaan pelayaran dalam menyelenggarakan dan koordinasi kebijakan daerah kabupaten dan pengelolaan penerbangan, beroperasi pada lintas melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang lalu pelabuhan daerah kabupaten, lintas dan angkutan jalan dan pelayaran yang \|(d. penyelenggaraan dan koordinasi menjadi kewenangan daerah dan tugas berbantuan kebijakan pengelolaan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten, penerbangan, menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas \|e. pelaksanaan evaluasi dan dengan mengarahkan perencanaan perumusan pelaporan bidang lalu lintas program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan dan angkutan jalan dan aset, serta urusan umum dan kepegawaian, pelayaran yang menjadi mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd kewenangan daerah dan tugas dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan utd, berbantuan yang ditugaskan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas kepada daerah kabupaten agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja \|(f. penyelenggaraan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang kesekretariatan dinas dengan undangan, mengarahkan perencanaan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar perumusan program dan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, pelaporan, pengelolaan mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas keuangan dan aset, serta urusan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, umum dan kepegawaian,dan il. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati \|g. pengendalian pelaksanaan tugas melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi operasional utd dengan pelaksanaan tugas, dan mengarahkan pelaksanaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kegiatan pengelolaandan melaksanakan, renstra) dan rencana kerja senja) sebagai dinas berdasarkan rencana menyusun, pedoman pelaksanaan tugas. strategis renstra) dan menyelenggarakan, \|b..dengan peraturan perundang undangan dan administrasiserta pelaporan dinas sesuai dengandilingkupidaerah, penyelenggaraan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah administrasi keuangan penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup dilingkupi dinas sesuai dengan dinas, peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pengelolaan administrasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan penyediaan barang milik daerah, pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik lingkup dinas, daerah penunjang urusan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah pemerintahan daerah lingkup (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb dinas, dan blu) sesuai ketentuan peraturan perundang penyelenggaraan pengelolaan undanganpenyelenggaraan administrasi berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai pendapatan daerah (objek ketentuan peraturan perundang undangan, sumber pendapatan asli daerah mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan (pad), pnb dan blu) sesuai berdasarkan target dan rencana kerja yang telah ketentuan peraturan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas perundang undanganrencana strategis (renstra), rencana kerja dan kinerja lingkup subbagian, evaluasi, dan penetapan kinerja) dengan bahan hasil dari unit kerja penyiapan rancangan dokumen pelaporan, dalam lingkup dinas, perencanaan rencana strategis urusan program ic. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan (renstra), rencana kerja dan dan keuangan bawahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan penetapan kinerja) dengan dilingkupi dinas.perangkat daerah laporan penyiapan rancangan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), capaian kinerja dan ikhtisar data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah realisasi kinerja perangkat ppd), data laporan keterangan pertanggungjawaban daerah laporan akuntabilitas kpj), dan laporan realisasi fisik dan keuangan) kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturanjawaban tahun perangkat daerah, bahan tanggapan kpj), dan laporan realisasi pemeriksaan dan laporan keuangan bulanan fisik dan keuangan) sesuai triwulan semesterlaksanakan perencanaan pengelolaan dan dan tunjangan asn serta pengembangan serta penyusunan kebijakan retribusi administrasi pelaksanaan tugas daerah: asn: j . membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan penyiapan penyusunan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai keuangan akhir tahun ketentuan peraturan perundang undangan, perangkat daerah, bahan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan tanggapan pemeriksaan dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan laporan keuangan perundang undangan, bulanan triwulan semester il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar perangkat daerah, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar\| penyiapan laporan dan analisis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, prognosis realisasi anggaran, m.membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan melaksanakan perencanaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pengelolaan dan pengembangan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun serta penyusunan kebijakan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan retribusi daerah.gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, kepegawaian berupa kenaikan rumah tangga, pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta pangkat, gaji berkala, pensiun, protokol dan penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan cuti, disiplin aparatur, perlengkapan peraturan perundang undangan, pengolahan data pegawai dan lingkup dinas.ketentuan peraturan perundang undangan, dan pelaksanaan pembinaan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan peserta didiknyiapan rumusan dan dibidang peserta karakter, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan pelaksanaan kebijakan didik dan optimal, dibidang pembinaan minat, pembangunan menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan bakat, prestasi, dan karakter. dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai ketentuan dan sekolah menengah peraturan perundang undangan, pertama sesuai ketentuan melaksanakan penyediaan biaya personil peserta peraturan perundang didik sekolah dasar: undangan, menyelenggarakan proses belajar dan ujian bagi pelaksanaan pen sediaan biaya peserta didik pada pendidikan sekolah dasar dan personil peserta didik sekolah sekolah menengah pertama, dasar, melaksanakan pembinaan minat, bakat dan penyelenggaraan prosesundangan rapat koordinasi serta konsultasi perangkat daerah,komponen lingkup dinas, instalasi kelistrikan, peralatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan rumah tangga, bahan logistik pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan kantor, barang cetakan dan barang milik daerah lingkup dinas, penggandaan, bahan bacaan il. menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, dan peraturan perundang sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan undangan serta bahan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umumpenyelenggaraan ketatausahaan berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya arsip dinamis dan sistem serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, pemerintahan elektronik pada melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya dinasbarang, oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pengamanan dan penilaian dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai barang serta ketatausahaan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pemanfaatan barang milik memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan daerah lingkup dinasdinas, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai\| penyediaan jasa surat menyurat, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan jasa komunikasi, sumberdaya melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan air dan listrik, jasa peralatan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun dan perlengkapan kantor serta tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan jasalalu lintas dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, angkutan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk tugas,yelenggarakan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, perencanaan operasional pada mengarahkan,, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan bidang berdasarkan rencana mengawasi, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka strategis renstra) untuk evaluasi dan penyiapan bahan dibidang lalu lintas dan angkutan digunakan sebagai pedoman pelaporan dibidang agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan tugas, lalu lintas dan\| mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan mengoordinasikan dan angkutan penetapan rencana induk jaringan lla kabupaten, pengendalian pelaksanaan menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan penetapan rencana induk bermotor, jaringan lla kabupaten, melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas penyelenggaraan pengujian untuk jaringan jalan kabupaten, berkala kendaraan bermotor, mengoordinasikan dan persetujuan hasil analisis pelaksanaan manajemen dan dampak lalu lintas andalan) untuk jalan rekayasa lalu lintas untuk kabupaten, jaringan jalan kabupaten, menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan mengoordinasikan dan orang dan atau barang antar kota dalam (satu) persetujuan hasil analisis daerah kabupaten, dampak lalu lintas andalan) menetapkan rumusan kawasan perkotaan untuk untuk jalan kabupaten, pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui penyediaan angkutan umum batas (satu) daerah kabupaten dalam satu) untuk jasa angkutan orang daerah kabupaten, dan atau barang antar kota menetapkan rumusan rencana umum jaringan dalam (satu) daerah trayek pedesaan dan lintas penyeberangan dalam kabupaten, (satu) daerah kabupaten, penetapan rumusan kawasan menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan perkotaan untuk pelayanan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang angkutan perkotaan yang wilayah operasinya dalam (satu) daerah melampaui batas (satu) kabupaten, daerah kabupaten dalam il. mengoordinasikan dan memfasilitasi penerbitan izin satu) daerah kabupaten, penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas penetapan rumusan rencana daerah kabupaten dalam satu daerah umum jaringan trayek pedesaan kabupaten, dan lintas penyeberangan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi penerbitan izin (satu) daerah kabupaten, penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah \|j. penetapan wilayah operasi operasinya dalam (satu) daerah kabupaten, angkutan orang dengan mengoordinasikan dan merumuskan penetapan tarif menggunakan taksi dalam kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani kawasan perkotaan yang trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan wilayah operasinya dalam dalam (satu) daerah kabupaten, (satu) daerah kabupaten, oo. membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis mengoordinasikan dan fasilitasi dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat penerbitan izin penyelenggaraan dilaksanakan secara efektif dan efisien, angkutan orang dalam trayek mengawasi dan mengarahkan bawahan agar lintas daerah kabupaten dalam pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar (satu) daerah kabupaten, berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai\| mengoordinasikan dan fasilitasi ketentuan peraturan perundang undangan, penerbitan izin penyelenggaraan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan angkutan taksi yang wilayah berdasarkan target dan rencana kerja yang telah operasinya dalam (satu) ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan daerah kabupaten,dan tugas yang telah ditentukan, mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai perumusan penetapan tarif bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan kelas ekonomi untuk angkutan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan orang yang melayani trayek penugasan pimpinan baik secara lisan maupun serta angkutan perkotaan dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan perdesaan dalam (satu) baik. daerah kabupaten. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan lalu lintaslalu lintas agar pelaksanaan tugas berjalan lancar membagi tugas sesuai dengan evaluasi serta dan optimal, kompetensi jabatan bawahan pelaporan bidang\| melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan dalam rangka penyiapan bahan lalu lintas lla kabupaten, dibidang lalu lintas agar melaksanakan penetapan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan tugas berjalan rencana induk jaringan lla kabupaten, lancar dan optimal, pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan pelaksanaan penyusunan lla kabupaten, rencana induk jaringan lla melaksanakan penataan manajemen dan rekayasa kabupaten, lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, pelaksanaan penetapan menyiapkan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan kebijakan dan sosialisasi pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka rencana induk jaringan lla manajemen dan rekayasa lalu lintas, kabupaten, menyiapkan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan rencana induk jaringan lla jalan kabupaten, kabupaten, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan manajemen dan rekayasa lalu kabupaten, lintas untuk jaringan jalan j . menyiapkan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, kabupaten, penyiapan pengadaan, menyiapkan penetapan kebijakan tata kelola dan pemasangan, perbaikan dan peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu pemeliharaan perlengkapan lintas (andalan) untuk jalan kabupaten, jalan dalam rangka manajemen il. mengoordinasikan dan sinkronisasi penilaian hasil dan rekayasa lalu lintas, serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis penyiapan uji coba dan dampak lalu lintas (andalan) untuk jalan sosialisasi pelaksanaan kabupaten, manajemen dan rekayasa lalu m.membimbing dan memberi petunjuk kepada lintas untuk jaringan jalan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar kabupaten, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \|i. pelaksanaan pengawasan dan undangan, pengendalian efektivitas memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pelaksanaan kebijakan untuk bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan jalan kabupaten, perundang undangan, ji. penyiapan forum lalu lintas dan oo. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar angkutan jalan kabupaten, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar penyiapan penetapan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tata kelola dan peningkatan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kapasitas penilai analisis evaluasi pelaksanaan tugas, dan dampak lalu lintas (andalan) melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan untuk jalan kabupaten,dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun koordinasi dan sinkronisasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan penilaian hasil serta baik. pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalan) untuk jalan kabupaten. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan angkuangkutan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar pelaksanaan penyediaan, membimbing, dan optimal, pengendalian dan pengawasan memeriksa, melaksanakan penyediaan, pengendalian dan ketersediaan angkutan umum memantau, evaluasi pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk untuk jasa angkutan orang dan dan pelaporan jasa angkutan orang dan atau barang antar kota atau barang antar kota dalam bidang angkutan. dalam (satu) daerah kabupaten, (satu) daerah kabupaten, menyiapkan rumusan kebijakan, sosialisasi dan uji penyiapan rumusan kebijakan, coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan sosialisasi dan uji coba perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan pelaksanaan kebijakan kewenangan kabupaten, penetapan kawasan perkotaan melaksanakan penyusunan, penetapan kebijakan untuk angkutan perkotaan dan sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan kewenangan kewenangan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kabupaten, satu) daerah kabupaten, pelaksanaan penyusunan, menyiapkan rumusan kebijakan, sosialisasi dan uji penetapan kebijakan dan coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan sosialisasi serta pengendalian trayek pedesaan kewenangan kabupaten, pelaksanaan rencana umum menyiapkan rumusan kebijakan, sosialisasi dan uji jaringan trayek perkotaan dalam coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah satu) daerah kabupaten, operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi penyiapan rumusan kebijakan, dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten, sosialisasi dan uji coba memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pelaksanaan kebijakan rencana penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan umum jaringan trayek pedesaan angkutan taksi kewenangan kabupaten dalam sistem kewenangan kabupaten, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara menyiapkan rumusan elektronik, kebijakan, sosialisasi dan uji melaksanakan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan coba pelaksanaan kebijakan izin penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan penetapan wilayah operasi taksi yang wilayah operasinya kewenangan angkutan orang dengan kabupaten, menggunakan taksi dalam melaksanakan analisis, penyediaan data dan kawasan perkotaan kewenangan informasi serta pengendalian dan pengawasan tarif kabupaten, kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan fasilitasi pemenuhan perkotaan dan perdesaan dalam (satu) daerah persyaratan perolehan izin kabupaten, penyelenggaraan angkutan memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin orang dalam trayek dan usaha angkutan laut dan izin angkutan laut angkutan taksi kewenangan pelayaran rakyat kewenangan kabupaten dalam kabupaten dalam sistem sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, terintegrasi secara elektronik, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan izin usaha angkutan laut dan angkutan pengawasan pelaksanaan izin laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten, penyelenggaraan angkutan m.melaksanakan analisis, penyediaan data dan orang dan angkutan taksi yang informasi serta pengendalian dan pengawasan tarif wilayah operasinya kewenangan angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi kabupaten, dan kendaraan beserta muatannya pada lintas \|i. pelaksanaan analisis, penyeberangan dalam daerah kabupaten, penyediaan data dan informasi melaksanakan penyuluhan, penyebarluasan serta pengendalian dan kebijakan dan pendataan serta pendaftaran objek pengawasan tarif kelas ekonomi retribusi daerah, angkutan orang dan angkutan membimbing dan memberi petunjuk kepada perkotaan dan perdesaan dalam bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar (satu) daerah kabupaten,angkutan laut dan izin bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan angkutan laut pelayaran rakyat perundang undangan, kewenangan kabupaten dalam g . mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar sistem pelayanan perizinan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar berusaha terintegrasi secara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, elektronik, melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan sinkronisasi pengawasan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pelaksanaan izin usaha penugasan pimpinan baik secara lisan maupun angkutan laut dan angkutan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan laut pelayaran rakyat baik. kewenangan kabupaten, il. pelaksanaan analisis, penyediaan data dan informasi serta pengendalian dan pengawasdan pelaksanaan penyuluhan, penyebarluasan kebijakan dan pendataan serta pendaftaran objek retribusi daerah. seksi '' '' (merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan pengujian sarpengujian sarana agar pelaksanaan tugas berjalan perencanaan penyediaan sarana membimbing, lancar dan optimal, dan prasarana pengujian memeriksa, merencanakan penyediaan sarana dan prasarana berkala kendaraan bermotor, memantau, evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan peningkatan dan pelaporan dil\| melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya kapasitas sumber daya manusia bidang pengujian manusia pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian berkala kendaraan sarana melaksanakan registrasi kendaraan wajib uji berkala bermotor, kendaraan bermotor dan penyediaan bukti lulus uji pelaksanaan registrasi pengujian berkala kendaraan bermotor, kendaraan wajib uji berkala melaksanakan sosialisasi standar operasional kendaraan bermotor dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji melaksanakan identifikasi dan analisis potensi pengujian berkala kendaraan jumlah kendaraan bermotor wajib uji, bermotor, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan sosialisasi standar pengujian berkala kendaraan bermotor, operasional prosedur pengujian menyelenggarakan pengujian, monitoring dan berkala kendaraan bermotor, evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala pelaksanaan identifikasi dan kendaraan bermotor, analisis potensi jumlah j . melaksanakan penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib uji, berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeliharaan memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin sarana dan prasarana pengujian usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan berkala kendaraan bermotor, kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha penyelenggaraan pengujian, terintegrasi secara elektronik, monitoring dan evaluasi il. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penyelenggaraan pengujian pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan berkala kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan kapal, pelaksanaan penetapan tarif m.membimbing dan memberi petunjuk kepada retribusi pengujian berkala bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar kendaraan bermotor:jasa terkait dengan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perawatan dan perbaikan kapal perundang undangan, dalam sistem pelayanan oo. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar perizinan berusaha terintegrasi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar secara elektronik, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyiapan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan sinkronisasi pengawasan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan izin usaha jasa melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan terkait dengan perawatan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun perbaikan kapal.rasarana dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, keselamatan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: senja, dpa dan dpp untuk tugas, menyiapkan bh.gawasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, perencanaan operasional pada evaluasi dan mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan bidang berdasarkan rencana pelaporan dibidang kompetensi bawahan dalam rangka penyiapan strategis renstra) untuk prasarana dan bahan dibidang prasarana dan keselamatan agar digunakan sebagai pedoman keselamatan. pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan tugas, melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di\| pelaksanaan penyediaan jalan kabupaten, perlengkapan jalan jalan melaksanakan pengelolaan terminal penumpang kabupaten, tipe pelaksanaan pengelolaan menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin terminal penumpang tipe penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, penyiapan rekomendasi teknis melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lla penerbitan izin penyelenggaraan jalan, dan pembangunan fasilitas menetapkan rumusan penetapan rencana induk dan parkir, daerah lingkungan kerja (dlr) daerah lingkungan pelaksanaan audit dan inspeksi kreativitas siswa pada pendidikan sekolah dasar dan belajar dan ujian bagi peserta sekolah menengah pertama, didik pada pendidikan sekolah melaksanakan pengelolaan dana bos dan dasar dan sekolah menengah peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah pertama, dasar dan sekolah menengah pertama, pelaksanaan pembinaan melaksanakan penyediaan biaya personil peserta minat, bakat dan kreativitas didik sekolah menengah pertama, siswa pada pendidikan melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sekolah dasar dan sekolah pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan menengah pertama, pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar pelaksanaan pengelolaan dana dan sekolah menengah pertama sesuai ketentuan bos dan peningkatan peraturan perundang undangan, kapasitas pengelolaan dana j . membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan bos sekolah dasar dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai sekolah menengah pertama, ketentuan peraturan perundang undangan pelaksanaan penyediaan biaya memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan personil peserta didik sekolah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan menengah pertama,dan perundang undangan: pelaksanaan pembinaan, il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan pemantauan dan evaluasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pelaksanaan pembinaan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan minat, bakat, prestasi, dan perundang undangan: pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan sekolah menengah bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pertama sesuai ketentuan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan peraturan perundang penugasan pimpinan baik secara lisan maupun undangan: tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi kepentingan (dkp) pelabuhan pengumpan lokal, keselamatan lla jalan, melaksanakan pembangunan dan menyiapkan penetapan rumusan penetapan rekomendasi teknis penerbitan izin pembangunan rencana induk dan daerah dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, lingkungan kerja (dlr) daerah menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin lingkungan kepentingan (dkp) usaha untuk badan usaha pelabuhan dan izin pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pelaksanaan pembangunan dan pengumpan lokal penyiapan rekomendasi teknis menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin penerbitan izin pembangunan pengoperasian pelabuhan selama jam untuk dan pengoperasian pelabuhan pelabuhan pengumpan lokal, pengumpan lokal, il. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin \|i. penyiapan rekomendasi teknis pekerjaan pengerukan dan izin reklamasi wilayah penerbitan izin usaha untuk perairan pelabuhan pengumpan lokal, badan usaha pelabuhan dan izin m.menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri untuk pelabuhan pengumpan teks) dalam dlr dkp pelabuhan pengumpan lokal lokal, j . penyiapan rekomendasi teknis menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin penerbitan izin pengoperasian mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas pelabuhan selama jam untuk landas helikopter, pelabuhan pengumpan lokal, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis penyiapan rekomendasi teknis dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat penerbitan zin pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pengerukan dan izin reklamasi mengawasi dan mengarahkan bawahan agar wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar lam penyiapan rekomendasi teknis berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai penerbitan izin pengelolaan ketentuan peraturan perundang undangan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan terminal untuk kepentingan sendiri teks) dalam dlr berdasarkan target dan rencana kerja yang telah dkp pelabuhan pengumpan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan lokal:d tugas yang telah ditentukan, oka, dan penyiapan rekomendasi teknis melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bit diri bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan penerbitan mendirikan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan bangunan tempat pendaratan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun dan lepas landas helicopter.angunperencanaan dan pembangunan prasarana agar penyiapan pembangunan memeriksa, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, prasarana dan perlengkapan memantau dan menyiapkan pembangunan prasarana dan jalan jalan kabupaten, evaluasi serta perlengkapan jalan jalan kabupaten, cc. penyiapan perlengkapan jalan pelaporan bidang menyiapkan penyusunan rencana pembangunan jalan kabupaten, perencanaan dan terminal penumpang tipe penyiapan penyusunan rencana pembangunan merencanakan pembangunan gedung terminal, pembangunan terminal prasarana memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penumpang tipe penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir \|e. perencanaan pembangunan kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan gedung terminpenyelenggaraan dan pembangunan penyelenggaraan dan fasilitas parkir kewenangan kabupaten, pembangunan fasilitas parkir menyiapkan penyusunan, penetapan kebijakan dan kewenangan kabupaten dalam sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan rencana sistem pelayanan perizinan induk dan daerah lingkungan kerja (dlr) daerah berusaha terintegrasi secara lingkungan kepentingan (dkp) pelabuhan elektronik, pengumpan lokal, penyiapan koordinasi dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan sinkronisasi pengawasan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pelaksanaan izin pengumpan lokal, penyelenggaraan dan menyimpan pembangunan pelabuhan pengumpan pembangunan fasilitas parkir lokal, kewenangan kabupaten, memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyiapan penyusunan, usaha untuk badan usaha pelabuhan dan izin penetapan kebijakan dan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sosialisasi serta pengendalian (teks) dalam dlr dkp pelabuhan pelaksanaan rencana induk dan pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan daerah lingkungan kerja berusaha terintegrasi secara elektronik, (dlr) daerah lingkungan il. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan kepentingan dkp) pelabuhan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan dan pengumpan lokal, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri \|i. fasilitasi pemenuhan (teks) dalam dlr dkp pelabuhan pengumpan persyaratan perizinan lokal, pembangunan dan memfasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat pengoperasian pelabuhan tinggal landas dan mendarat helikopter, pengumpan lokal, membimbing dan memberi petunjuk kepada\|j. penyiapan pembangunan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pelabuhan pengumpan lokal, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \|k. fasilitasi pemenuhan undangan, persyaratan perolehan izin oo. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan usaha untuk badan usaha bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelabuhan dan izin pengelolaan perundang undangan, terminal untuk kepentingan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar sendiri teks) dalam dlr pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar dkp pelabuhan pengumpan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, lokal dalam sistem pelayanan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perizinan berusaha terintegrasi evaluasi pelaksanaan tugas, dan secara elektronik, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penyiapan koordinasi dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun sinkronisasi pengawasan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pelaksanaan izin untuk badan baik. usaha pelabuhan d:dan fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helicopter. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan pengoperasrawatagar pelaksanaan tugas berjalan lancar pelaksanaan rehabilitasi dan memeriksa, dan optimal, pemeliharaan prasarana jalan memantau dan melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten, evaluasi serta prasarana jalan jalan kabupaten, pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan bidang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan pemeliharaan perlengkapan pengoperasian dan perlengkapan jalan jalan kabupaten, jalan jalan kabupaten, perawatan melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan pelaksanaan rehabilitasi dan prasarana terminal (fasilitas utama dan pendukung): pemeliharaan terminal (fasilitas melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan utama dan pendukung): pelabuhan pengumpan lokal, pelaksanaan pengoperasian dan melaksanakan pengawasan pengoperasian pemeliharaan pelabuhan pelabuhan pengumpan lokal, pengumpan lokal, memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pelaksanaan pengawasan pengoperasian pelabuhan selama jam untuk pengoperasian pelabuhan pelabuhan pengumpan lokal dalam sistem pelayanan pengumpan lokusaha pengoperasian pelabuhan pengoperasian pelabuhan selama jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, selama jam untuk pelabuhan membimbing dan memberi petunjuk kepada pengumpan lokal dalam sistem bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pelayanan perizinan berusaha terarah sesuai ketentuan peraturan perundang terintegrasi secara undangan, elektronik:pengawasan perundang undangan, pelaksanaan izin usaha il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pengoperasian pelabuhan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar selama jam untuk pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pengumpan locallamdan pengembangan agar pelaksanaan pelaksanaan pengembangan memeriksa, tugas berjalan lancar dan optimal, sarana dan prasarana terminal memantau dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan peningkatan evaluasi serta terminal kapasitas auditor dan inspektur pelaporan bidang melaksanakan peningkatan kapasitas auditor dan lla, keselamatan dan inspektur lla, pelaksanaan inspeksi, audit dan pengembangan melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pemantauan unit pelaksana uji pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, berkala kendaraan bermotor: melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pelaksanaan inspeksi, audit dan terminal, pemantauan terminal, melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pemantauan pemenuhan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor persyaratan penyelenggaraan kabupaten, kompetensi pengemudi melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan kendaraan bermotor kabupaten, sistem manajemen keselamatan perusahaan pelaksanaan inspeksi, audit dan angkutan umum, pemantauan sistem manajemen memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin keselamatan perusahaan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan angkutan umum, pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan fasilitasi pemenuhan berusaha terintegrasi secara elektronik, persyaratan perolehan izin j . menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pengembangan pelabuhan pelaksanaan izin pengembangan pelabuhan untuk untuk pelabuhan pengumpan pelabuhan pengumpan lokal, lokal dalam sistem pelayanan memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin perizinan berusaha terintegrasi pekerjaan pengerukan dan izin reklamasi wilayah secara elektronik, perairan pelabuhan pengumpan lokal dalam sistem penyiapan koordinasi dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara sinkronisasi pengawasan elektronik, pelaksanaan izin pengembangan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan untuk pelabuhan pelaksanaan izin pekerjaan pengerukan dan jin pengumpan lokal, reklamasi wilayah perairan pelabuhan pengumpan \|j. fasilitasi pemenuhan lokal, persyaratan perolehan izin menyiapkan rancangan perumusan dan pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan izin kebijakan pemajuan moda, pengembangan teknologi reklamasi wilayah perairan dan pengembangan lingkungan perhubungan, pelabuhan pengumpan lokal membimbing dan memberi petunjuk kepada dalam sistem pelayanan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar perizinan berusaha terintegrasi terarah sesuai ketentuan peraturan perundang secara elektronik, undangan, penyiapan koordinasi dan oo. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan sinkronisasi pengawasan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan izin pekerjaan perundang undangan, pengerukan dan ijin reklamasi mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar wilayah perairan pelabuhan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pengumpan lokal,dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, il. penyiapan rancangan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas, dan kebijakan pemajuan moda, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pengembangan teknologi dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pengembangan lingkungan nama jabatan ringkasan tugas rincian tugas fungsi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan perhubunganmadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten lombok utara kepala dinas fungsional iil ii! sub bagian sub bagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang pemadam, bidang penyelamatan dan pencegahan sarana prasarana seksi seksi pencegahan dan pemadam kebakaran, inspeksi penyelamatan dan evakuasi seksi seksi peningkatan kapasitas sarana prasarana, aparatur, pemberdayaan informasi dan pengolah masyarakat dan dunia data usaha bupati)j' rincian tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten lombok utara mama damar mars kepala dinas membantu bupati \|a. menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran \|a. penyusunan kebijakan teknis dalam dan penyelamatan berdasarkan rencana pembangunan bidang pemadam melaksanakan jangka menengah daerah rpm) sebagai pedoman dalam kebakaran dan penyelamatan urusan pelaksanaan tugas, berdasarkan rencana pemerintahan merumuskan sasaran kerja dibidang pemadam kebakaran pembangunan jangka bidang urusan dan penyelamatan berdasarkan rencana pembangunan menengah daerah rpm) kebakaran dan jangka menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam sebagai pedoman dalam penyelamatan yang penyusunan rencana strategis renstra), pelaksanaan tugas, menjadi menyelenggarakan dan mengoordinasikan pencegahan, penyelenggaraan dan kewenangan penanggulangan, penyelamatan kebakaran, penyelamatan mengoordinasikan pencegahan, daerah serta tugas dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran, penanggulangan, penyelamatan pembantuan yang menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran, penyelamatan dan diberikan kepada kebakaran, evakuasi pada kejadian darurat daerah. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas non kebakaran, dengan mengarahkan perencanaan perumusan program \|c. penyelenggaraan standar dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, serta pelayanan minimal bidang urusan umum dan kepegawaian, kebakaran, mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd \|d. penyelenggaraan kebijakan dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesekretariatan dinas dengan utd, mengarahkan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar perencanaan perumusan terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja sesuai dengan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, serta urusan umum dan moh akan mae" kemasan) mmg ketentuan peraturan perundang undangan, kepegawaian,dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terwujud \|e. pengendalian pelaksanaan peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, tugas operasional utd mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan dengan mengarahkan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, pelaksanaan kegiatan j . melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui pengelolaan utd.dinas \|a. pelaksanaan pembinaan dan dinas mengoordinasikan, dan dinas berdasarkan rencana strategis renstra) dan penataan organisasi dan tata melaksanakan, rencana kerja senja) sebagai pedoman pelaksanaan tugas. laksana serta kerangka menyusun, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat sesuai regulasi peraturan perundang menyelenggarakan, dengan ketentuan peraturan perundang undangan, undangan lingkup dinas membina, melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata sesuai dengan peraturan mengarahkan, laksana serta kerangka regulasi peraturan perundang perundang undangan, evaluasi dan undangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan \|b. penyusunan perencanaan, pelaporan dibidang perundang undangan, penganggaran dan evaluasi pelayanan teknis menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja kinerja serta pelaporan dinas dan administrasi serta pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang sesuai dengan peraturan kecamatan, undangan: perundang undangan, pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan penyelenggaraan pengelolaan lingkup dinas: dilingkupi dinas sesuai dengan peraturan perundang administrasi keuangan undangan: dilingkupi dinas sesuai dengan menyelenggarakan administrasi barang milik daerah, peraturan perundang pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah undangan, penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup dinas, penyelenggaraan administrasi barang milik daerah, pembinaan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, ketenagaan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,pembinaan ketenagaan agar penyiapan rumusan kebijakan mengawasi, evaluasi pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, teknis dibidang pembinaan dan pelaporan \|c. menyiapkan rumusan kebijakan teknis dibidang pendidik dan tenaga dibidang pembinaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan paud, kependidikan paud, sekolah tenaga yang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan dasar, sekolah menengah meliputi pembinaan pendidikan non formal kesetaraan, pertama dan pendidikan non tenaga kependidikan melaksanakan pemerataan kuantitas dan kualitas formal kesetaraan, pendidikan anak usia pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pelaksanaan pemerataan dini dan pendidikan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan kuantitas dan kualitas non formal serta nonformal kesetaraan, pendidik dan tenaga pembinaan tenaga \|e. merumuskan rencana kebutuhan, rekomendasi kependidikan bagi satuan kependidikan pemindahan dan penyediaan pendidik dan tenaga pendidikan dasar, paud, dan pendidikan dasar kependidikan pada pendidikan dasar, sekolah pendidikan dan penyelenggaraan menengah pertama, paud dan pendidikan non nonformal kesetaraan, tugas pembantuan. formal kesetaraan, perumusan rencana melaksanakan pengembangan karir pendidik dan kebutuhan, rekomendasi tenaga kependidikan paud, sekolah dasar, sekolah pemindahan dan penyediaan menengah pertama, dan pendidikan non formal, pendidik dan tenaga melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kependidikan pada pendidikan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga dasar, sekolah menengah kependidikan paud, sekolah dasar, sekolah pertama, paud dan menengah pertama, dan pendidikan non formal, pendidikan non membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis formal kesetaraan, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat pelaksanaan pengembangan dilaksanakan secara efektif dan efisien: karir pendidik dan tenaga mengawasi dan mengarahkan bawahan agar kependidikan paud, sekolah dasar, sekolah menengah uas "eta san menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan administrasi umum dan penyediaan jasa penunjang urusan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah lingkup dinas, urusan pemerintahan daerah membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan lingkup dinas, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat \| :pelaksanaan administrasi sum dan tugas berjalan dengan baik dan benar berdasarkan tujuan penyediaan pan rat dan sasaran kinerja sesuai ketentuan peraturan urusan pemerintahan dara lingkup dinas. perundang undangan, j dengan perencanaan kegiatan program dan kegiatan, membagi berpedoman pada renstra, senja, dpa dan dpp serta penyusunan rencana kerja keuangan tugas, menyiapkan, penyusunan perjanjian kinerja lingkup subbagian, dengan berpedoman pada melaksanakan menyiapkan rancangan dokumen perencanaan rencana renstra, senja, dpa dan dpp membimbing, strategis (renstra), rencana kerja dan penetapan kinerja) serta penyusunan perjanjian memeriksa, dengan bahan hasil dari unit kerja lingkup dinas, kinerja lingkup subbagian, evaluasi, dan cc. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan penyiapan rancangan pelaporan, dalam dalam rangka penyiapan bahan program dan keuangan agar dokumen perencanaan urusan program pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, rencana strategis (renstra), dan keuangan menyiapkan penyusunan dokumen rka perangkat daerah, rencana kerja dan penetapan dilingkupi dinas. perubahan rka perangkat daerah, dpa perangkat daerah kinerja) dengan bahan hasil nama ringkasan span gama dan perubahan dpa perangkat daerah, dari unit kerja lingkup menyiapkan rancangan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dinas, realisasi kinerja perangkat daerah laporan akuntabilitas penyiapan penyusunan kinerja instansi pemerintah laki), data laporan dokumen rka perangkat penyelenggaraan pemerintah daerah ppd), data laporan daerah, perubahan rka keterangan pertanggungjawaban kpj), dan laporan perangkat daerah, dpa realisasi fisik dan keuangan) sesuai ketentuan peraturan perangkat daerah dan perundang undangan, perubahan dpa perangkat melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn serta daerah, administrasi pelaksanaan tugas asn, penyiapan rancangan laporan menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun capaian kinerja dan ikhtisar perangkat daerah, bahan tanggapan pemeriksaan realisasi kinerja perangkat dan laporan keuangan bulanan triwulan semester daerah laporan akuntabilitas perangkat daerah, kinerja instansi pemerintah menyiapkan laporan dan analisis prognosis realisasi laki), data laporan anggaran, penyelenggaraan pemerintah membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam daerah ppd), data laporan rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan keterangan peraturan perundang undangan, pertanggungjawaban kpj), memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan dan laporan realisasi fisik agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan keuangan) sesuai undangan, ketentuan peraturan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan perundang undangan, tugas berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan pelaksanaan penyediaan gaji peraturan perundang undangan, dan tunjangan asn serta il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan administrasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas, dan tugas asn, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan penyiapan penyusunan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar laporan keuangan akhir tahun pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. perangkat daerah, bahan tanggapan pemeriksaan dan ancam laporan keuangan bulanan triwulan semester perangkat daerah, dan penyiapan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. subbagian merencanakan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dengan perencanaan kegiatan umum dan membagi tugas, berpedoman pada renstra, senja, dpa dan dpp serta penyusunan rencana kerja kepegawaian melaksanakan, penyusunan perjanjian kinerja lingkup subbagian, dengan berpedoman pada menyelenggarakan, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan renstra, senja, dpa dan dpp menyediakan, dalam rangka penyiapan bahan dibidang umum dan serta penyusunan perjanjian memfasilitasi, kepegawaian agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan kinerja lingkup subbagian, menyiapkan, optimal, pelaksanaan peningkatan membimbing, luas melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana disiplin sarana dan prasarana disiplin memeriksa, variasi pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan atribut pegawai serta pengadaan tan pelaporan kelengkapannya: pakaian dinas dan atribut pengelolaan melaksanakan pendataan dan pengolahan administrasi kelengkapannya, kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, pelaksanaan pendataan dan administrasi apes lah mini pensiun, cuti, disiplin aparatur, pengolahan data pegawai kepegawaian, ti. disp para pengolahan data peg pengolahan administrasi rumah tangga dan dokumentasi serta penataan naskah kepegawaian kepegawaian berupa kenaikan protokol dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pangkat, gaj1 berkala, pensiun, perlengkapan melaksanakan sistem informasi kepegawaian, monitoring, disiplin aparatur, lingkup dinas. evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, pengolahan data pegawai grup pes dokument penggarapan dan memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan nas penataan min cl naskah kepegawaian sesuai "mp'fermentasi peraturan perundang undangan serta ketentuan peraturanomponen kepegawaian monitoring instalasi kelistrikan, peralatan rumah tangga, bahan logistik evaluasi dan penilaian kinerja kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan pegawai: nama ringkasan dan peraturanrapat memfasilitasi, sosialisasi,sistem implementasi peraturan pemerintahan elektronik pada dinas, perundang undangan serta j . menyiapkan penyusunan perencanaan kebutuhan barang, melaksanakan pemulangan pengamanan dan penilaian barang serta ketatausahaan dan pesawat indah pemanfaatan barang milik daerah lingkup dinas, pas asn: pemindahan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, lat rekonsiliasi dan menyusun laporan barang milik daerah di\| penyediaan peralatan lingkup perlengkapan kantor,perlengkapan tangga bahan logistik kantor kantor serta jasa pelayanan umum kantor, barang cetakan dan melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan rehabilitasi penggandaan, bahan bacaan sarana penunjang operasional dan kegiatan meliputi: dan peraturan perundang kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin lainnya, asset undangan serta tetap lainnya, asset tak berwujud, gedung kantor atau bahan material: bangunan lainnya serta sarana dan prasarana penunjang fasilitasi kunjungan tamu dan lainnya, penyelenggaraan rapat melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya koordinasi serta konsultasi pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas perangkat daerah: operasional atau lapangan, penyelenggaraan oo. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam ketatausahaan arsip dinamis rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan dan sistem pemerintahan peraturan perundang undangan, elektronik pada dinas, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan penyiapan penyusunan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perencanaan kebutuhan undangan, barang, pengamanan dan nama ringkasan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan penilaian barang serta tugas berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan ketatausahaan dan peraturan perundang undangan, pemanfaatan barang milik membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan daerah lingkup dinas,ugasan pengawasan dan nana pengendalian, rekonsiliasi dan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis agar menyusun laporan barang lak ik. pelaksanaan tugas terlaksana dengan bai milik daerah lingkup dinas:nama ringkasancegahan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan sebagai bidang berdasarkan renstra, mendistribusikanmfasilitasi, bahan dibidang pencegahan agar pelaksanaan tugas pelaksanaan pengkajian mengawasi, berjalan lancar dan optimal, risiko, pencegahan dan evaluasi dan melaksanakan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi mitigasi kebakaran dan pelaporan bidang kebakaran dan penyelamatan dalam daerah kabupaten, penyelamatan dalam daerah pencegahan. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran kabupaten, dalam daerah kabupaten, pelaksanaan inspeksi melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam peralatan proteksi kebakaran pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam dalam daerah kabupaten, pencegahan kebakaran, pelaksanaan investigasi melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kejadian kebakaran dalam aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, daerah kabupaten, melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sosialisasi dan barisan relawan kebakaran belajar):, edukasi dalam pemberdayaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan padan arakan dan dunia usaha ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat alam pencegahan kebakaran, dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaksanaan pengembangan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas tugas berjalan dengan baik dan benar berdasarkan tujuan bat kebakaran dan sasaran kinerja sesuai ketentuan peraturan penyelamatan,dan perundang undangan: pelaksanaan pembentukan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran target dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar tepat belajar). dan efisien sesuai dengan tugas yang telah ditentukan, nama ringkasan moj makian mita reetrusascegahan kegiatan, membagi berpedoman pada renstra, senja, dpa dan dpp serta penyusunan rencana kerja dan inspeksi tugas, penyusunan perjanjian kinerja lingkup seksi, dengan berpedoman pada melaksanakan, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan renstra, senja, dpa dan dpp membimbing, dalam rangka penyiapan bahan dibidang pencegahan dan serta penyusunan perjanjian memeriksa, inspeksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan kinerja lingkup seksi, memantau dan optimal, pelaksanaan pencegahan dan evaluasi serta melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran kesiapsiagaan kebakaran dan pelaporan bidang dan penyelamatan dalam daerah kabupaten, penyelamatan dalam daerah pencegahan dan menyiapkan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran kabupaten, infeksi dan penyelamatan, penyediaan dan pemutakhiran peta penyiapan penyusunan rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem dokumen kajian risiko proteksi kebakaran, kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi penyediaan dan pemutakhiran kebakaran dan penyelamatan dalam daerah kabupaten, peta rawan kebakaran dan melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi dokumen rencana induk kebakaran dan penyelamatan dalam daerah kabupaten, sistem proteksi kebakaran, menyiapkan standarisasi sarana dan prasarana\| pelaksanaan pendataan pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung sarana prasarana proteksi diri, kebakaran dan penyelamatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dalam daerah kabupaten,dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, pelaksanaan penilaian sarana membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan prasarana proteksi kebakaran dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dan penyelamatan dalam ketentuan peraturan perundang undangan:, daerah kabupaten: nama ringkasan mop akan mim rmetanrucas maa memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan penyiapan standarisasi sarana agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan prasarana pencegahan undangan, penanggulangan kebakaran mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan dan alat pelindung diri,dan tugas berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan pengadaan sarana dan peraturan perundang undangan, prasarana pencegahan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi penanggulangan kebakaran pelaksanaan tugas, dan dan alat pelindung diri.ingkatan kegiatan, membagi berpedoman pada renstra, senja, dpa dan dpp serta penyusunan rencana kerja kapasitas tugas, penyusunan perjanjian kinerja lingkup seksi, dengan berpedoman pada aparatur, melaksanakan, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan renstra, senja, dpa dan dpp pemberdayaan menyiapkan, dalam rangka penyiapan bahan program kerja dibidang serta penyusunan perjanjian masyarakat melaksanakan, peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan kinerja lingkup seksi, dan dunia membimbing, masyarakat dan dunia usaha agar pelaksanaan tugas pelaksanaan pembinaan usaha memeriksa, berjalan lancar dan optimal, aparatur pemadam memantau, evaluasi melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran, kebakaran, dan pelaporan melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi\| pelaksanaan penyelenggaraan bidang antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan kerjasama dan koordinasi peningkatan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan antar daerah berbatasan, kapasitas aparatur, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, antar lembaga, dan kemitraan pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam dalam pencegahan, masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui penanggulangan, dunia usaha sosialisasi dan edukasi masyarakat, penyelamatan kebakaran dan melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan penyelamatan non kebakaran, pemadam kebakaran, pelaksanaan pemberdayaan melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam nama ringkasan span gama relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana pencegahan dan dan prasarana, penanggulangan kebakaran membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui sosialisasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai edukasi masyarakat, ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pembentukan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan dan pembinaan relawan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pemadam kebakaran,dan undangan, pelaksanaan dukungan j . mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tugas berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan relawan pemadam kebakaran peraturan perundang undangan, melalui penyediaan sarana melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan prasarana.adam, operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan sebagai bidang berdasarkan renstra, penyelamatan mendistribusikan pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk dan sarana tugas, memberikan mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan digunakan sebagai pedoman prasarana petunjuk, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, melaksanakan, bahan program kerja dibidang pemadam dan penyelamatan pelaksanaan pemadaman, menyelenggarakan, dan sarana prasarana agar pelaksanaan tugas berjalan penyelamatan, dan menetapkan, lancar dan optimal, penanganan bahan berbahaya menyiapkan, melaksanakan pemadaman, penyelamatan, dan dan beracun kebakaran dalam mengawasi, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran daerah kabupaten, evaluasi dan dalam daerah kabupaten, cc. penyelenggaraan, penentuan pelaporan dibidang menyelenggarakan penentuan rencana operasi dan rencana operasi dan pemadam, komunikasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi serta komunikasi pemadaman, penyelamatan dan penyelenggaraan command center, penyelamatan dan evakuasi nama ringkasan sarana prasarana. menyelenggarakan investigasi dan pengujian penyebab serta penyelenggaraan kejadian kebakaran, dan penerbitan rekomendasi command center, berdasarkan hasil investigasi, penyelenggaraan investigasi menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan dan pengujian penyebab terhadap kondisi membahayakan manusia dan operasi kejadian kebakaran, dan darurat non kebakaran lainnya, serta pendataan dan penerbitan rekomendasi verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan berdasarkan hasil investigasi, terdampak kondisi membahayakan manusia dan atau penyelenggaraan operasi darurat non kebakaran, pencarian dan pertolongan menyiapkan perencanaan, standarisasi, pengadaan terhadap kondisi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana membahayakan manusia dan pemadam kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi, operasi darurat non melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem kebakaran lainnya, serta informasi dan data pemadam kebakaran dan penyelamatan pendataan dan verifikasi dan evakuasi secara terintegrasi serta penyajian data faktual warga negara yang kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat menjadi korban dan dipertanggungjawabkan, terdampak kondisi membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan membahayakan manusia dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat atau darurat non kebakaran, dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyiapan perencanaan, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pelaksanaan standarisasi, pengadaan tugas berjalan dengan baik dan benar berdasarkan tujuan pemeliharaan dan perawatan dan sasaran kinerja sesuai ketentuan peraturan sarana dan prasarana perundang undangan: pemadam kebakaran serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan pen selamatan dan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar tepat evakuasi,dan dan efisien sesuai dengan tugas yang telah ditentukan, pelaksanaan pembangunan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan dan pen kembangan sistem evaluasi pelaksanaan tugas, dan informasi dan data pemadam m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kebakaran dan pen selamatan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis dan evakuasi secara pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pertama, dan pendidikan non berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai formal,dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pembinaan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pemantauan dan evaluasi berdasarkan target dan rencana kerja yang telah dibidang pembinaan pendidik ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas dan tenaga kependidikan yang telah ditentukan, paud, sekolah dasar, sekolah melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai menengah pertama, dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pendidikan non formaldidik merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan dan tenaga kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja kependidikan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada paud dan melaksanakan, seksi, renstra, senja, dpa dan dpp pendidikan non membimbing, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan serta penyusunan perjanjian formal memeriksa, evaluasi bawahan dalam rangka penyiapan bahan pendidik kinerja lingkup seksi, dan pelaporan dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan non penyiapan rumusan kebijakan dibidang pendidik formal agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan teknis dibidang pembinaan dan tenaga optimal: pendidik dan tenaga kependidikan paud menyiapkan rumusan kebijakan teknis dibidang kependidikan paud dan dan pendidikan non pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan paud pendidikan non formal formal. dan pendidikan non formal kesetaraan, kesetaraan, melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik pelaksanaan perhitungan dan dan tenaga kependidikan paud, dan pendidikan pemetaan pendidik dan tenaga nonformal kesetaraan, kependidikan paud, dan melaksanakan penataan pendistribusian pendidik pendidikan non formal kesetaraan, mon tan enemtmas sea agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. terintegrasi serta penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. seksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dengan perencanaan kegiatan pemadaman kegiatan, membagi berpedoman pada renstra, senja, dpa dan dpp serta penyusunan rencana kerja kebakaran, tugas, penyusunan perjanjian kinerja lingkup seksi, dengan berpedoman pada penyelamatan melaksanakan, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan bawahan renstra, senja, dpa dan dpp dan evakuasi menyiapkan, dalam rangka penyiapan bahan bidang pemadaman serta penyusunan perjanjian fasilitasi, kebakaran agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan kinerja lingkup seksi, membimbing, optimal, pelaksanaan pemadaman dan memeriksa, melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran pengendalian kebakaran memantau dan dalam daerah kabupaten, dalam daerah kabupaten, evaluasi serta melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban\| pelaksanaan penyelamatan pelaporan bidang kebakaran dan non kebakaran, dan evakuasi korban pemadaman melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dan non kebakaran, kebakaran dalam daerah kabupaten, kebakaran, penyelamatan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran darurat non pelaksanaan penanganan evakuasi kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab bahan berbahaya dan beracun kejadian kebakaran, darurat non kebakaran kondisi kebakaran dalam daerah membahayakan manusia, kabupaten, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada pelaksanaan investigasi peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau kejadian kebakaran darurat mengancam keselamatan manusia, non kebakaran, meliputi menyelenggarakan layanan respon cepat (response time), penelitian dan pengujian kesiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam penyebab kejadian kebakaran, operasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran serta darurat non penyelamatan dan evakuasi wilayah kabupaten, kebakaran kondisi melaksanakan pembinaan aparatur pencarian dan membahayakan manusia,
rr)irasaamurum (ho bahwa pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara jasisrevm online system, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati, sera bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud wakil bupati. o ks:bahwa pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online systemten) mata toa kakak ahy un,official assessment) dan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak self assessment atas ketetapan pajak dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam perhitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan::, penghapus.pajak,secara keseluruhan sesuai yang tercantum pada std. pengurangan atas ketetapan pajak dan pengurangan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan daerah yang berlaku. bab pemungutan pajak daerah secara online system bagian kesatu online system pelaporan pajak ada mara sem sman pelaporan pajak dilaksanakan secara online system dengan menggunakan aplikasi, alat dan atau perangkat elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah. ketentuan mengenai teknis pengelolaan online system pelaporan pajak untuk kepentingan perpajakan daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip prinsip perpajakan. online system pelaporan pajak daerah dengan menggunakan aplikasi, alat dan atau perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada meliputi pajak hotel, pajak restoran: kan pajak hiburan, dl. pajak reklametata cara pelaporan wajib pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar,jelas dan lengkap dengan mengisi speed atau data dan keterangan secara elektronik dalam online system yang disediakan pemerintah daerah. pelaporan sebagaimana dimaksudobyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak. kaki 2eo72perpajakan yang berlaku. setelah penyampaian speed atau data dan keterangan secara elektronik melalui online system, wajib pajak mendapatkan kode transaksi, kode bayar, virtual account yang dicetak sebagai syarat pembayaran pajak. wajib pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari online system sebagai bukti yang sah. tan bagian ketiga tata cara pembayaran dan penyetoran wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan online systemaerah dengan cara. wajib pajak membayarkan pajak terulangnya bank persepsi dengan membawa speed dokumen yang dipersamakan dan atau kode transaksi, kode bayar, virtual account. bank persepsi sebagaimana dimaksud: mobile banking: cash management service cms) dan atau, fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank. persepsi. bnn men bukti pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang dikeluarkan oleh bank persepsi adalah sah dan diakui sebagai bukti penyetoran pajak serta dipersamakan dengan ssd. bagian keempat penempatan alat perekam data transaksi usaha nan badan keuangan melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat perekam data transaksi usaha kepada wajib pajak. tan badan keuanganhasil pendataan dan pemetaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada badan keuangan menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak. badan keuanganwajib pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada bupati melalui kepala badan keuangan berwenang menghubungkan data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan alat perekam melalui aplikasi online system yang dikelola oleh pemerintah daerah. bab hak dan kewajiban ever datang\| dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi melalui pemasangan alat perekam, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut wajib pajak berhak bnn memperoleh hasil perekaman 'data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah: menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha: menerima jaringan untuk online system yang dilaksanakan oleh badan keuangan:difasilitasi oleh pemerintah kabupaten gorontalo utara, menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam. data transaksi online system yang ditempatkan pada usaha wajib pajak:mberikan kemudahan kepada bkd dalamim informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistim, serta informasi lain yang terkait dengan sistim data transaksi pembayaran yang naa kakak2nya dimiliki wajib pajak termasuk jika ada perubahan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak, melaporkan dan mengembalikan peralatan online system kepada badan keuangan kabupaten gorontalo utara apabila tidak lagi menjalankan usaha kegiatan: menjaga kondisi alat dan sistitermasuk merusak segel pengaman. dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban badan keuangan kabupaten gorontalo utara adalah sebagai berikut badan keuangan berhak memperoleh kemudahan data saat pelaksanaan online system seperti menginstall memasang menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha wajib pajak, mendapatspeed,an keuangan berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak,: mengadakan, menyediakan, menyambung dan.:papa bab vi sanksi administratif sanksi administrasi meliputi, denda atau ganti rugi, pencabutan izin,:tif sebagaimana dimaksud pada dan didahului dengan sanksi berupa surat teguran tertulis sebanyak tiga kali dengan rentang waktu masing masing surat teguran selama tujuhbee kakensus b8pati:gorontalo jiwa ara, ppa nan india yasin, diundangkan kandang padatanggal agustus. sekretaris dae kabupatengorontal utara, rat mangan dadi nek tie ridwan yasin ana bin berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor gibakalan77 ah ooynb,ak mep ke, pe. . memutuskan menetapkan peraturan bupati gorontalo utara tentang pemungutan pajak daerah secara online system. bab bnnbadan adalah badan keuangan kabupaten.neng kak cra batalwalet, collocalia esculenta, dan collocalia inc.pemerintah daerahtanperaturan perundang undangan perpajakan daerah. online system yang selanjutnya disebut sebagai sistim perekam data transaksi usaha bagi wajib pajak wajib pungut yang terintegrasi server yang menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengelola, menganalisa, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan. cash management system yang selanjutnya disingkat cms adalah jasa layanan perbankan berbasis sistim informasi yang diberikan bank kepada wajib pajak dan atau nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien. bab maksud dan tujuan kak cp. menang pasai maksud pemungutan pajak daerah secara online system adalah untuk mempercepat pelayanan kepada wajib pajak untuk memberikan kemudahan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak daerah. tujuan pemungutan pajak daerah secara online system adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban: perpajakan daerah, tan mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan, cc. mempermudah pembayaran penyetoran pajak daerah: meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah: meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak. babi ruang lingkup online systemim, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara online. online system pajak daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sistem pelaporan online dan alat perekam data transaksi usaha yang terkoneksi dengan server pemerintah daerah, jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: pajak hotel: pajak restoran: pajak hiburan) pajak reklameneng kal d7:a
bupati kerinci provinsi jambi peraturan bupati kerinci nomorerinci, menimbangmerintah kabupaten menyusun petunjuk pelaksanaan atauwilayaherinci, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau prosestgtgemampuan dan kompetensitunjuk teknistg desa, pemasyarakatan ttg, lembaga pelayanan ttg(l)atur oleh peraturan perundang undanganlomba inovasi ttg sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. pelaksanaan lomba inovasi ttg sebagaimana dimaksud pada perlu dibentuk tim pelaksana lomba. tim pelaksana lomba ttg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan secara berjenjang yakni: tingkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat, dan tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pelaksana lomba inovasi ttg sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan penilaian lomba inovasi ttg, menetapkan pemenang lomba inovasi ttg, dan melaporkan hasil pelaksanaan lomba inovasi ttg sesuai dengan jenjang sebagaimana dimaksud pada melalui ketua tim, ketersediaan potensi sumber daya alam dan permasalahan yang ada dimasyarakat. pemetaan kebutuhan ttg sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan ttg desa dan daerahdan desa memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan inovasi masyarakaeknologi tepat guna (l):,edukasi ttg sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, magang, studi banding, pendampingan, dan kegiatan edukasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. lembaga posyantek lembaga pelayanan teknologi tepat guna lembaga pelayanan ttg terdiri atas: posyantek antar desa yang berkedudukan kecamatan, dan posyantek desa yang berkedudukan desa. (l) pembentukan posyanteksebagaimana dimaksud dalam hurufkabupaten guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh bupati. pembentukan posyantek antar desa dan posyantek desa harus dilakukan guna mendorong percepatan proses alih tekhnologi kepada masyarakat desa. pembentukan posyantek antar desa difasilitasi oleh camat dan pembentukan posyantek desa difasilitasi oleh kepala desa. pengurus posyantek antar desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah seluruh posyantekyusun laporan pengelolaan posyantek desa, dan unit usaha posyantek dapat menjadi bagian unit bum desa atau bum desa bersama. bab viii mekanisme pengembangan dan penerapan ttg dalam pengelolaan sumber daya alam desa kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah daerah. pengembangan dan penerapan ttg dalam pengelolaan sumber daya alam desa desa dilaksanakan oleh pemerintah desan pemerintah desapenyelesaian perselisihan, dan pengalihan ttg dari sumber teknologi kepada masyarakat. bab pembinaan dan pengendalian pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh bupati, camat dan kepalasanakan oleh: bupati. cc.pati kerinci, adirozal diundangkan sungai penuh pada tanggal tptumbrr pj. sekretaris daerah kabupaten kerinci, saraf berita daerah kabupaten kerinci tahun nomor
pan lan bupati mamuju provinsi sulawesi barat peraturan bupati mamujmamuju, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan daerah kabupaten mamuju nomor tahun tentang pajak sarang burung walet, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengelolaanketentraman dan ketertiban umum masyarakatpajak sarang burung walet lembaran daerah kabupaten mamuju tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati mamujumuju. kepala badan adalah kepala badan pendapatan daerah kabupaten mamujatau pengusahaan sarang burung walet adalah pembibitan dan kebudayaan saranglam daerah kurang bayar, surat ketetapan dalamobjek pajak adalah pengusahaan sarang burung walet. surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat sp2d adalah dokumen pencairan yang ditujukan bank persepsi pembayaran bank sulselbar). bab pendataan dan pendaftaran objek pajak bagian kesatu pendataan petugas melakukan pendataan objek pajak sarang burung walet dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik pengelola penanggung jawab selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada bendaformulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam bagi pemilik pengelola penanggung jawab yang memberikan kuasanya kepada yang dikatakan atau yang ditunjuk sebagai pengelola penanggung jawab pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet berkuasa untuk menandatangani formulir pendataan. bagian kedua pendaftaran setiap subjek pajak harus mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada benda melalui bidang pengelolaan pendapatsurat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik pengelola penanggung jawab pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet memberikan kuasanya sebagaimana dimaksud dalam fotokopi sertifikat standar sesuai nama kali dalam oss rba. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan bidang pengelolaan pendapatan daerah, paling lambat tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran. kepala badan menyatakan subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanyalokasi pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. bentuk dan format isianlolaan pendapatan daerah dan atau dapat akses melalui website benda http: benda.mamujukab.go.id. speed memuat pelaporan tentang nilai jual sarang burung walet, volume sarang burung walet dan harga pasarpengambilan atau pemanenan sarang burung waletjikusahaan sarang burung walet pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet memperoleh nomor induk berusaha dan sertifikat standar sebagaimana diatur dalam ketentuan perizinan. bab tata cara pembayaran dan penagihan bagian kesatu tata cara pembayaran pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. pembayaran pajaksetorkan rekening kas daerah. apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran hari kerja berikutnya. wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, berhak menerima ssd sebagai bukti penyetoran pajak daerah. bentuk isi dan tata cara pengisian dari kepala bidang pengelolaan.angsuran adalah poko. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah ditambah dengan jumlah utang pajak yang ditambah dengan jumlah bunga (dua persen) perbulan, dan penundaanmberiankpd atau dokumen lain yang dipermasalahkan. pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan pokok retribusibesarkepada wajib pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut: kemampuan membayar wajib pajak, objek pajak terkena bencana. keringanterkena bencana. pembebasmilik pemerintah, objek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah, objek pajak yang wajib pajaknya terkena bencana alam, objek pajak yang wajib pajaknya terkena bencana non alam, dan atau sebab tertentu yang luar biasa lainnya. dampak kegiatan terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam dibedakan menjadi tiga) kategori dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usahaapabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek pajak paling sedikit apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek pajak paling sedikit tersisa (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasionaldengan mempertimbangkan kriteria dan tolasebagai berikut: wajib pajak,pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak dari ketetapan pajak. badan pendapatan daerah dalam menentukpajak sebagaimana dimaksud point dan keringanan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolakeringanan pajak sebagaimana dimaksud pada diberikan penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak (dua belas) kali. benda dalam sebagaimana dimaksud huruf dan pembebasan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan pajak. pembebasobjek pajak dalam masa operasi (tiga) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pajak, objek pajak yang digunakan oleh pemerintah, objek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah, objek pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bencana yang diakibatkan oleh alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, objek pajak terkena bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia, dan sebab tertentu yang luar biasa lainnya yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kebakaran, wabah penyakit tanaman budidaya, dan wabah hama lama budidaya. dalam hal wajib pajak yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada maka dapat diberi pembebasan pajak. kepala perangkat daerah dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menentukan indikator dan kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud huruf a.b.c.d.e dan pembebasan jenis pajak disebabkan bencana non alam, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab vii persyaratan dan prosedur keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara tertulis kepada bupati melalui kepala perangkat daerah dengan dihampiri persyaratan administrasi. pemohon pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada diajukan dalam jangka waktu: (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya std dan std. (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya skpd dan skr. (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan. (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dan bencana non alam: atau (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui maka, pengajuan permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak dinyatakan kadaluarsa,yang luar biasa overzicht). persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak sebagai berikut: surat permohonan yang ditandatangani oleh wajib pajak yang diajukan dalam bahasa indonesia disertai dengan alasan yang jelas, fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku, dalam hal surat pemohon ditandatangani oleh bukan wajib pajak yang maka melampirkan surat kuasa, fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku, fotokopi skpd atau dokumen yang dipersamakan, laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan, tidak memiliki tunggakan pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kecuali dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau yang luar biasa (overzicht), dan tidak diajukan keberatan atas skpd yang dimohonkan keringanan pengurangan dan pembebasan pajakngkat daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak,dilakukan oleh tim teknis. perangkat daerah dan tim tekniuntuk menerima atau menolak permohonan. keputusan bupati atau kepala perangkat daerah atas permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajaksecara lengkap dan benarnya. apabilkeringanan pengurangan dan pembebasan pajak dianggap diterima. permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk (satu) kali penetapan dalam masa pajakmberikan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak berdasarkan persetujuan bupatibidang pengelolaan pendapatndalian dan evaluasierah ddaerahgelolaan pendapatannyampaiyangpada tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa yang sudah diatur sebagai berikut kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terkaitpengambiltata cara pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pembukuan sekurang kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran,atau lokasi pengambilan atau pengusahaan usaha burung walet,, atau berupa dokumen lainnya sehingga dapat diketahui dompetnya, neraca, dan laporan rugi laba usaha yang dilakukan. setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet bawah rp. (tiga ratus juta rupiah) pertahun harus melakukan rekapitulasi nilai dompetnya yang berupa hasil pengambilan dan atau pengusahaan usaha burung waletdan atau pengusahaan usaha sarang burung walet(tiga)yangdanpaling singkatmenuhujidenganpenguasa apabila dikatakandengan wajib pajak harus denganbiasa bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga terkait lainnyasiti sunnah suhardi diundangkan mamuju pada tanggal meikaragian hukum get sawa ypa komika?. pembina tk. nip
rm:a. bahwa dengan adanya penambahan (tiga) desa pada kawasan perdesaan agro megapolitan kecamatan padang jaya sesuai dengan dokumen laporan akhir rencana pembangunan kawasan perdesaan rpp) kabupaten bengkulu utara tahun oleh institut pertanian bogor, maka perlu dilakukansil analisis location @quotient la) komoditas tanaman perkebunan kabupaten bengkulu utara.oooooooooooomom oom tabel hasil analisis komoditas ternak ruminansia kabupaten bengkulu utara. mann tabel hasil analisis komoditas ternak unggas kabupaten bengkulu utara. wo. w# w#w# wmennnnnnannnnnannannnnnnn nan emak tabel hasil analisis komoditas perikanan budidaya kabupaten bengkulu utara .o.ooo woo mna tabel pilihan komoditas unggulan kawasan agrominapolitan . tabel tingkat kemiskinan bengkulu utara.cbooo donna tabel daftar rumah tangga dan individu berdasarkan tingkat kemakmuran.cbooo woomnasaaa tabel luas, produksi dan produktivitas komoditas karet tiap desa kawasan agro megapolitan .ooooocoooooomom o# ##.# #menlkakknkkaakannannannnnnnnnnnnnnn tabel luas, produksi dan produktivitas komoditas kelapa sawit tiap desa kawasan agro megapolitan.ooooooocom# mna tabel hasil analisis terhadap komoditas pertanian kawasan agro megapolitan padang jaya .ooo.o woo wan tabel aspek teknis produksi komoditas pertanian yang dapat dikembangkan kawasan agro megapolitan .cbooo wonnnnnnnn tabel analisis ekonomi pengembangan komoditas perikanan kolam . tabel analisis ekonomi pengembangan komoditas kelapa sakit. tabel analisis ekonomi pengembangan komoditas karet. join.i. tabel analisis komoditas unggulan kawasan agro megapolitan padang jaya leni eni nnn namakan sana tabel stok modal sosial kabupaten bengkulu utara.voodoo tabel sarana prasarana transportasi kawasan agro megapolitan . tabel sarana telekomunikasi kawasan agro megapolitan . tabel sarana prasarana energi yang terdapat beberapa desa kawasan agro megapolitan .oooooomom.mblesnkkakknaknnannnannnnnnnnnnnnn tabel sarana dan prasarana air bersih kawasan agro megapolitan . tabel proyeksi kebutuhan air bersih kabupaten bengkulu utara untuk tahun .ininnnnnnonnnonnnn nanas tabel sarana prasarana infrastruktur pengairan kawasan agro megapolitan . tabel kebutuhan prasarana persamaan kabupaten bengkulu utara tahun .ininnnnnronnn one tabel sarana pendidikan kawasan agro megapolitan kab. bengkulu utara tabel sarana kesehatan kawasan agro megapolitan bengkulu utara tahun tabel sarana ibadah kawasan agro megapolitan padang jaya bengkulu utara. w#w# mnnannnnnnannannannnn nana not tabel sarana prasarana penunjang ekonomi kawasan agro megapolitan . tabel variabel yang digunakan dalam analisis kilogram . tabel jumlah desa berhirarki kabupaten bengkulu utara tahun . tabel jumlah desa berhirarki kabupaten bengkulu utara tahun . tabel pembagian dusun dan jumlah desa marga sakti. tabel pembagian dusun dan jumlah desa tambak rejo. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara penunjang usaha tani yang cukup memadai. berdasarkan hasil analisis penentuan komoditas unggulan dengan melihat aspek kebijakan, komoditas basis la), aspek teknis produksi (usaha tani), aspek ekonomi dan pasar dan aspek infrastruktur penunjang, maka komoditas unggulan yang dapat dikembangkan kawasan agro megapolitan adalah perikanan budidaya dan kelapa sawit. hasil komoditas unggulan yang diperoleh berdasarkan analisis empat aspek diatas, yaitu perikanan budidaya, kelapa sawit dan karet, kemudian dibawa dalam forum fgd warga kawasan agro megapolitan. salah satu tujuan fgd adalah untuk menyakinkan kembali bahwa komoditas unggulan yang sudah dihasilkan benar benar sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat. berdasarkan tiga komoditas tersebut hanya ada satu komoditas yang dinyatakan paling prioritas untuk diunggulkan, yaitu perikanan budidaya. tabel analisis komoditas unggulan kawasan agro megapolitan padang jaya parameter komoditas unggulan karet kelapa sawit perikanan budidaya status skor status skor status skor ketersediaanbahanbaku potensipengembangan nda ketersediaan sdm e ketesedsaprasaanadansaran aaa pelibatanmasyarakattenagakerja banyak banyak sedikit kesesuaiandenganregulsi tan bee ben rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tan karet kelapa sawit perikanan budidaya ran status skor status skor status skor kebijakankomoditasungguan sesuai sesuai sesuai investasipengembangan besar polo kecil total skor sumber hasil analisis rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara produk pendukung kawasan perdesaan produk pendukung kawasan perdesaan kawasan agro megapolitan padang jaya adalah peternakan dan pariwisata. peternakan peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat kawasan perdesaan mina agropolitan padang jaya sejauh ini sebagian besar fokus pada komoditas sapi. masyarakat juga menginginkan untuk diberi dukungan dalam mengembangkan peternakan tersebut melalui pemberian indukan sapi. sejauh ini usaha peternakan sapi yang dilakukan oleh masyarakat hanya untuk sapi pedaging dan hanya dipasarkan dalam lingkup kabupaten. kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas pengembangan peternakan sapi sehingga dapat menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. wisata pariwisata merupakan salah satu produk pendukung kawasan, atraksi wisata yang tersedia antara lain reog ponorogo, keroncong, dan tarling. sedangkan untuk lokasi wisata terdapat lokasi wisata curug sembilan dead tanah hitam, yang dulu bagian dari desa marga sakti, objek wisata ini ada dalam .kawasan hutan lindung. jenis wisata lain yang berbasis komoditas unggulan adalah wisata mancing dan kuliner ikan. sedangkan jenis wisata terkait dengan budaya adalah wisata budaya adat rejang. modal sosial dan budaya menjelaskan tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat antara lain menyangkut trust, network dan norms dalam kaitannya dengan melek bisnis dan keuangan, dan budaya apa saja yang ada dalam kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan, serta pelibatan pegiat sosial budaya dalam pengembangan kawasan. dari data bps stok modal sosial kabupaten bengkulu utara rata rata atas rata rata stok modal sosial indonesia kecuali dari sisi tingkat kepercayaan terhadap aparatur dan kelompok, serta jejaring. tabel stok modal sosial kabupaten bengkulu utara komponen stok percaya toleransi peringkat kode, nama modal aparatur beragama total sosial dan tenaga dan kelompok persahabatan jejaring kelompok suku bangsa bengkulu utara provinsi bengkulu indonesia too sumber: stok modal sosial dan persentase kontribusi faktor pembentuknya indonesia bps kondisi sosial pada tahun dari data rpm desa adalah sebagai berikut. desa margasakti penduduk desa marga sakti berasal dari berbagai daerah yang berbeda beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi jawa timur, jawa rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j tengah, bengkulu selatan, madura, sumatera utara, sumatera barat dan sumatera selatan. sehingga tradisi tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa marga sakti dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan benturan antar kelompok masyarakat. kerangka rakaman budaya yang dibawa dari masing masing asal daerah, menjadikan desa marga sakti menjadi desa yang kaya akan kesenian daerah. berbagai paguyuban kesenian mewarnai kehidupan masyarakat. namun dengan berkembangnya kesenian kesenian moderen, hasanah budaya masyarakat aslinya sudah kurang nampak lagi, apalagi selama ini tidak ada wadah yang mampu menghidupkan seni budaya masyarakat sehinga kreasi kreasi seni yang selama ini ada tenggelam bersama zaman. desa tanjung harapan penduduk desa tanjung harapan berasal dari berbagai daerah yang berbeda beda, mayoritas penduduknya dominan berasal dari jawa timur, jawa tengah dan jawa barat. oleh karena itu tradisi dan kebudayaan juga bermacam macam, tradisi gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan kearifan masih terjaga hingga sekarang. budaya masyarakat masih sama dengan desa transmigran lainnya, terdiri dari berbagai campuran kelompok budaya, seperti kesenian tarling dari jawa barat, reog ponorogo, dan musik keroncong yang diketuai transmigran dari jawa tengah. desa tambak rejo tambak rejo berasal dari bahasa jawa, kata tambak mempunyai arti empang atau kolam merupakan penegasan bahwa sebagian besar penduduknya mempunyai usaha budidaya perikanan, sedangkan rejo mempunyai arti jaya. dengan penamaan tambak rejo diharapkan desa ini memiliki kemajuan dan kejayaan dalam usaha budidaya perikanan. desa tambak rejo merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan padang jaya kabupaten bengkulu utara. desa tambak rejo adalah desa pemekaran dari desa tanjung harapan atau yang lebih dikenal dengan unit kecamatan lais lebih tepatnya kecamatan perwakilan padang jaya. yang pada saat itu dibagi menjadi dua wilayah yaitu unit dan unit yang merupakan wilayah lokasi transmigrasi kuro tidur tahun dari propinsi jawa timur dan jawa barat. seiring dengan perkembangan waktu, pada tanggal oktober wilayah unit diresmikan menjadi desa defenitif desa tambak rejo oleh bupati bengkulu utara bapak imron rosyidi. prasarana dan sarana prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu kawasan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan sarana merupakan fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. dengan demikian sarana dan prasarana dasar merupakan hal yang harus terpenuhi bagi seluruh warga kota atau desa agar dapat mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya. sarana dan prasarana yang dibutuhkan didalam suatu kawasan perdesaan antara lain sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, sarana sosial budaya ibadah, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana energy, sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi, sarana dan prasarana air bersih serta sarana dan prasarana irigasi. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara prasarana dan sarana transportasi sarana transportasi berupa angkutan umum tidak terdapat desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan sehingga untuk mencapai ketiga desa tersebut harus menggunakan kendaraan pribadi. kondisi jalan yang ada untuk menuju ketiga desa tersebut seluruhnya berbahan dasar aspal, namun terdapat beberapa jalan dengan kondisi rusak. jalanan yang rusak tersebut dapat menghambat proses distribusi hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun peternakan yang terdapat ketiga desa tersebut. berikut beberapa foto kondisi jalan yang dalam kondisi baik dan kondisi rusak kawasan perdesaan agro megapolitan kab. bengkulu utara. tabel sarana prasarana transportasi kawasan agro megapolitan desa sarana dan prasarana marga sakti tambak rejo tanjung harapan anta sumber rpm des, gambar sarana transportasi jalan rusak kawasan agro megapolitan jaringan telekomunikasi dan internet kondisi jaringan telekomunikasi desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan hanya dapat diakses oleh satu provider telepon seluler. masyarakat juga telah banyak yang mampu menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi untuk mendukung aktivitas sehari hari mereka. dengan demikian proses komunikasi antara ketiga desa tersebut dapat berjalan dengan mudah. tabel sarana telekomunikasi kawasan agro megapolitan desa sarana dan prasarana marga sakti tambak rejo tanjung harapan kantor poss warnet aaa. tower telkom lainya ta. sumber rpm des, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara jaringan energi desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan seluruhnya telah teraliri listrik. keberadaan energi listrik ketiga desa tersebut dipasok oleh pln. namun berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat desa, sering terjadi pemadaman listrik yang dilakukan oleh pln. hal ini cukup menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang membutuhkan alat dengan sumber energi listrik, sehingga masyakat terpaksa harus menggunakan genset agar kegiatan yang mereka lakukan dapat terus berjalan. tabel sarana prasarana energi yang terdapat beberapa desa kawasan agro megapolitan sarana dan prasarana desa marga sakti tambak rejo tanjung harapan spbu listrik! plus galanya sumber rpm des, jaringan air bersih air bersih yang digunakan oleh penduduk desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan bersumber dari sumur yang digali masing masing oleh masyarakat. jaringan dam baru ada pada desa marga sakti. sementara desa lainnya masih menggunakan air sumur sebagai kebutuhan konsumsi dan mencuci dengan kualitas air yang rata rata masih keruh. tabel sarana dan prasarana air bersih kawasan agro megapolitan sarana dan prasarana desa marga sakti tambak rejo tanjung harapan sur dam dlam sumber rpm des, sistem penyediaan air minum spam) spam kabupaten bengkulu utara terdiri atas spam jaringan perpipaan dan spam bukan jaringan perpipaan. berdasarkan tahun tentang pengembangan spam, spam jaringan perpipaan terdiri atas spam jaringan perpipaan dam, spam jaringan perpipaan swadaya masyarakat dan desa, termasuk kran warga atau hidran umum. sementara itu, spam bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur gali, sumur pompa, penampungan air hujan, (pah), dan tangki air minum. sistem penyediaan air minum spam) kecamatan padang jaya baik spam jaringan perpipaan maupun spam bukan jaringan perpipaan tidak ada datanya. sehingga diperlukan survei langsung untuk melihat kondisi setempat. faktor utama belum bertanya pelayanan dam yang dapat dinikmati oleh masyarakat adalah keterbatasan kapasitas pengelolaan pada instalasi pengolah air minum ipa) yang dimiliki. pembangunan ipa baru membutuhkan investasi yang cukup besar, disamping keterbatasan sumber air yang dijadikan sebagai sumber air baku. jangkauan jaringan yang masih terbatas juga merupakan penyebab belum bertanya penyediaan air bersih terutama bagi daerah daerah yang berjarak cukup jauh dari ipa. berikut ini proyeksi kebutuhan air bersih bengkulu utara dari rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara prasarana penyediaan air minum kabupaten bengkulu utara dapat berupa saluran rumah sr) dan hidran umum hu). jumlah kebutuhan sambungan rumah sr) dan hidran umum hu) kabupaten bengkulu utara pada tahun mencapai unit sambungan rumah dan unit hidran umum. kapasitas unit sambungan rumah sr) yaitu sebesar i o h sedangkan untuk hidran umum hu) yaitu sebesar i o h. tabel proyeksi kebutuhan air bersih kabupaten bengkulu utara untuk tahun keb air keb air non total pen uinanaa hubungan kebutuhan hidran umum domestik domestik pebecolah kebutuhan setel gap perkiraan penduduk rumah suhu) domestik) air air (ltr dtk) desa tahun penduduk) terlayani jumlah jiwa) ve) rasio jumlah air rasio air itr dtk itr dtk itr dtk itr dtk) maks puncak itr dtk jiwa kk) itrlorgihr) pen itlorghr) tidak) oltrfatk) (ltrldtk) (itrfdtk) sg) kec. padang jaya desa tanjung harapan\| m6\| osl o oot8\| eselon7\| or8\| ogo\| o99\| sam sar og0l ogt me1\| 21m sa0ra) teg oral a22 1a8 marga sakti s1) tam) skb, 191a8 oos0 g47\| ) stl m22\| asma 100g0l tambang rejo stra os, so4\| oo60t\| )o of8\| sa08e\| mo1\| 2isp sambil tiga metal oa2) asa m22 jumlah sumber: hasil analisa, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara jaringan irigasi irigasi merupakan upaya manusia untuk mengairi lahan asa pertanian. sistem irigasi yang digunakan oleh desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan tidak "sma hanya untuk mengairi lahan pertanian, namun juga & : untuk mengairi kolam kolam budidaya perikanan air aa, aan tawar. sistem irigasi yang digunakan adalah irigasi teknis. sumber irigasi primer yang digunakan bersumber dari bendungan air lais kuro tidur. dengan kapasitas ha. bendungan tersebut berada antara desa kuro tidur. irigasi primer tersebut dalam gambar irigasi primer kondisi baik dan kondisi air yang bening. kemudian salah satu irigasi sekunder yang digunakan berada desa padang jaya yang disebut supresi air buat, dengan sumber air dari sungai air buat dan kapasitas m?. namun kondisi air dari irigasi sekunder tersebut keruh akibat limbah pelet dari usaha budidaya perikanan air tawar. selain itu, masyarakat desa kawasan juga sudah membangun beberapa embung penampung air yang berfungsi sebagai sumber baku pengairan kolam kolam ikan. tabel sarana prasarana infrastruktur pengairan kawasan agro megapolitan desa sarana dan prasarana marga sakti tambak rejo tanjung harapan sumber rpm des,seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kawasan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kawasan sendiri. masalah persamaan kawasan agro megapolitan sebenarnya sudah lama menjadi persoalan bagi pemerintahan tiap desa, terutama dalam perilaku masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembarangan. apabila perilaku masyarakat tidak diperbaiki dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, maka khawatirkan akan menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat. praktik pembuangan sampah yang masih ditemui lapangan biasanya dengan membuat lubang sampah, membakar, membuang sungai dan membuang pinggiran jalan atau lahan kosong. hanya dibeberapa tempat saja yang sudah ada tps tempat pembuangan sampah), itupun terkendala dalam hal kendaraan angkut yang terbatas. prediksi kebutuhan infrastruktur pelayanan sampah kabupaten bengkulu utara dihitung berdasarkan proyeksi penduduk tahun dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dari tahun tersebut maka diperoleh kebutuhan prasarana persamaan yang ideal mengacu pada target pelayanan persen. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tabel sentra kawasan.cbooo. woo woo mom mbbaansesanann tabel segmentasi pasar dalam pengelolaan merk kawasan. tabel program prioritas .cbooo woo inna tabel program dan kegiatan .ooooocooooomom esa tabel nilai produksi tanaman pangan palawija kawasan agro megapolitan . tabel nilai produksi tanaman perkebunan kawasan agro megapolitan . tabel nilai produksi tanaman hortikultura dan buah kawasan agro megapolitan .ooooooooooc#co #######mmnkaaanansannannnnnnnnnn tabel rantai nilai agribisnis komoditas perikanan eksisting kawasan agro megapolitan . oom mann.ooooenaaah nan tabel nilai produksi sektor perikanan kawasan agro megapolitan . tabel nilai produksi peternakan kawasan agro megapolitan. tabel rekapitulasi nilai produksi komoditas tiap sektor kawasan agro megapolitan .ooo wooomommbhhnblaelnkkakknaknnannnannnnnnn nt3 tabel asumsi tata kelola produksi perikanan nila kawasan agro megapolitan padang jaya.ooooooo wco woman tabel proyeksi laba rugi budidaya perikanan nila.oe. tabel skenario pengembangan produksi budidaya ikan nila skala kawasan . tabel nilai penyerapan tenaga kerja kawasan agro megapolitan padang jaya kabupaten bengkulu utara. ntt tabel nilai peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. tabel standar nilai garis kemiskinan perkapita penduduk kabupaten bengkulu utara .ooo wook untuk lebih jelasnya tentang kebutuhan prasarana persamaan kabupaten bengkulu utara ini dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kebutuhan prasarana persamaan kabupaten bengkulu utara tahun desa jumlah penduduk math timbunan sampah potensi potensi kebutuhan prasarana persamaan jiwa) (m? hari) memposting recycle tps luas (ha) gerobak m3) kontainer m3) truk sampah m3) tadungrapan marga saki tambak rejo ass tabung harapan marga sati gag tambak reo tabung harapan sgt merga saki tambak rejo tajungarapan 170ma margasatwa das mom tambak rejo tadungtarapan merga saki tamako sumber: hasil analisa, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara perlu dibangun spa ataupun test yang menerapkan kompas sampah serta prinsip sebagai tempat pengelolaan sampah setempat, sebelum sampah hasil pengolahan dibawa tpa. keberadaan fasilitas ini selain berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah (dengan mengatur optimasi rotasi truk sampah), juga dapat membantu menurunkan kuantitas sampah yang dibawa tpa. dalam perencanaan sistem pengelolaan sampah kabupaten bengkulu utara ini mengacu pada keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah pts m tentang pedoman standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan, dan permukiman, dan pekerjaan umum dengan kriteria prasarana pelayanan persamaan, sebagai berikut: gerobak sampah mf? untuk melayani kontainer untuk melayani truk sampah melayani rotasi pengangkutan 6rotasi hari hingga tahun jumlah timbunan sampah kabupaten bengkulu utara mencapai y hari. untuk itu dibutuhkan prasarana persamaan antara lain tps, gerobak unit, kontainer unit, dan truk sampah unit. dalam rtrw kabupaten bengkulu utara, sudah direncanakan untuk dibuat sistem pengelolaan sampah terpadu, dimana akan dibangun tps ditiap kecamatan dan sebagai pusat pengelolaan sampah tpa akan ditempatkan kecamatan agra makmur. pengelolaan limbah dan sanitasi kawasan agro megapolitan padang jaya pada umumnya masyarakat masih menjadikan sungai dan drainase sebagai sarana untuk menyalurkan air limbah rumah tangga dan juga masih banyak masyarakat yang permukimannya jauh dari sungai, langsung menyalurkan air limbah tersebut pekarangan belakang rumah tanpa melalui bak penampungan seperti limbah dari mencuci dan mandi, sehingga dikhawatirkan apabila tidak cepat atasi akan mencemari air tanah dan sungai. sedangkan untuk air limbah domestik, masyarakat masih menjadikan sungai dan kebun sebagai sarana untuk membuang air besar abs). adapun permasalahan air limbah kawasan agro megapolitan adalah: pembuangan air limbah domestik sebagian besar buang melalui septian milik sendiri (sebagian besar cublak) dan sisanya buang lobang tanah, sungai atau saluran irigasi. belum ada layanan penyediaan lumpur tinja belum ada sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah ipar) belum ada instalasi pengolahan lumpur tinja plt) belum ada regulasi terkait pengelolaan air limbah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana umum seperti mck dan saluran drainase. belum adanya partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan air limbah. masih rendahnya dana untuk peruntukan pengelolaan air limbah untuk mengatasi persoalan tersebut, maka berdasarkan arahan rencana rtrw kabupaten bengkulu utara, akan dikembangkannstalasi pengelolaan air limbah ipar) untuk kawasan perkotaan, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara peningkatan prasarana sanitasi permukiman pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk kawasan perkotaan, dan cc. pembangunan instalasi pengelolaan air limbah ipar)yang berlaku. sarana pendidikan pendidikan merupakan hal mendasar dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas sdm yang dihasilkan. sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat dalam kawasan agro megapolitan kabupaten bengkulu utara disajikan tabel berikut. tabel sarana pendidikan kawasan agro megapolitan kab. bengkulu utara desa sarana dan prasarana marga sakti tambak rejo tanjung harapan sea sms aaa. sumber: rpm des tahun dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keberadaan sarana pendidikan untuk jenjang hingga smp telah terdapat desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan. sementara keberadaan smp tidak terdapat pada desa tanjung harapan, karena pada tahun desa tersebut merupakan pemekaran dari desa tambak rejo dan smp yang terdapat pada desa tersebut termasuk dalam lingkup wilayah desa tambak rejo. desa tanjung harapan yang saat ini memiliki jumlah penduduk lebih dari jiwa sebenarnya telah memenuhi standar kebutuhan smp berdasarkan permendiknas tahun tentang standar sarana dan prasarana sd mi, smp m ts, dan sma ma. kemudian untuk sarana pendidikan jenjang sma dan smk yang melayani skala kecamatan, terdapat desa lain. terletak desa padang jaya dan jenjang smk terletak desa sido mukti. sarana kesehatan kesehatan merupakan salah satu hal yang mendasar dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sdm. sarana dan prasarana kesehatan yang ada suatu desa bisa berpengaruh terhadap kualitas sdm. sarana dan prasarana kesehatan yang ada desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan pada tahun adalah sebagai berikut: tabel sarana kesehatan kawasan agro megapolitan bengkulu utara tahun sarana kesehatan desa marga sakti desa tanjung harapan desa tambak rejo wtfpoindes possesses apa palmas umum bapak dea rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara sumber: profil desa tahun keberadaan sarana kesehatan kawasan baik secara kuantitas dan jenisnya berbeda beda antar desa satu dengan lainnya. sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu, posyandu, mck umum dan pam desa tersedia desa marga sakti, sementara desa tambak rejo terdapat sarana polindes, paramedis, posyandu dan bidan dan desa tanjung harapan baru terdapat posyandu dan paramedis. sarana peribadatan sarana ibadah yang terdapat kawasan perdesaan agro megapolitan padang jaya bengkulu utara terdiri dari masjid dan gereja. sebagian besar penduduk kawasan perdesaan agro megapolitan beragama islam, oleh karena itu sarana ibadah masjid terdapat ketiga desa. kemudian untuk penduduk beragama selain islam yaitu nasrani dan budha juga telah disediakan sarana untuk beribadah. tabel sarana ibadah kawasan agro megapolitan padang jaya bengkulu utara no\| saranalbadah desa marga sakti desa tambak rejo desa tanjung harapan sumber rpm des, sarana ekonomi sarana prasarana ekonomi yang terdapat pada suatu desa merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi desa. dengan adanya sarana prasarana penunjang tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih mudah. sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat kawasan perdesaan agro megapolitan padang jaya yaitu pasar yang terletak desa marga sakti. pasar desa hanya buka hari senin dan kamis. pasar ini digunakan sebagai sarana pemasaran barang atau jasa oleh masyarakat kawasan agro minawisata. namun kondisi pasar tersebut masih perlu ditingkatkan lagi baik dari tata letak kios lapak maupun pelayanannya dalam transaksi jual beli. keberadaan sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi kawasan dapat dilihat pada table berikut. jenis sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat kawasan agro megapolitan terlengkap ada desa marga sakti yang meliputi pasar, bank, ukm, koperasi dan bum des, sedangkan pada desa lainnya baru berkembang ukm. tabel sarana prasarana penunjang ekonomi kawasan agro megapolitan sarana dan prasarana desa marga sakti tambak rejo tanjung harapan pasar bank a.a koperasi a.a. bum des sumber rpm des, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara aan dan nasi len \| kam sean nan ra ea. mega gambar sarana prasarana sarana pendukung crusades crusades adalah produk unggulan kawasan perdesaan dimana beberapa desa membentuk cluster ekonomi yang fokus pada produk tertentu. pembangunan klaster ekonomi adalah pembangunan berbasis landscape bentang alam, dimana desa yang memiliki karateristik alam yang sama memiliki kesamaan produk unggulan sama. sehingga secara bersama dapat memfokuskan kegiatan pada komoditi produk unggulan tertentu sesuai potensi wilayah. klaster ekonomi ini akan melahirkan sentra sentra produk unggulan. sarana penunjang crusades pada kawasan agro megapolitan padang jaya bengkulu utara tersebar desa. sarana penunjang crusades terbanyak terdapat desa marga sakti yang terdiri dari pasar dengan bangunan permanen, unit pembenihan rakyat (ikan), kolam deras, bak penampung hasil panen ikan, saluran tersier, jalan produksi, peternakan sapi penghasil biogas, rencana rumah pajang dan rumah pengolahan. sarana penunjang crusades desa tambak rejo terdiri dari jalan produksi dan saluran tersier, sedangkan desa tanjung harapan sarana penumpangnya terdiri dari bendung supresi, saluran tersier, bak penampungan ikan dan rencana peningkatan jalan produksi, rencana pabrik pakai ikan dan unit pembenihan rakyat. letak dan gambaran sarana pendukung crusades kawasan agro megapolitan padang jaya tersaji pada gambar dibawah ini. tag maan moon tee naa yana ksi ketua ser set tega gambar sarana pendukung crusades desa marga sakti rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tuan te! aa mae bata gambar sarana pendukung crusades desa tambak rejo bendung supresi rt: aku saluran tersier fep saul pes tanjung har apa sena perbenihan rakyat) ann bean mat gambar sarana pendukung crusades desa tanjung harapan indeks perkembangan kawasmasing masing desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan tiap tiap kabupaten ini membentuk susunan dan fungsi kawasan yang berbeda beda. salah satu bentuk susunan dan fungsi kawasan adalah apa yang dinamakan sebagai konsep wilayah modal. pada konsep wilayah modal ini, wilayah diibaratkan sebagai suatu sel hidup, dimana ada sub wilayah yang berfungsi sebagai inti (pusat), dan ada sub wilayah yang berfungsi sebagai plasma (hinterland periphery). konsep wilayah modal ini adalah konsep yang membagi atau mengkategorisasikan wilayah dalam berbagai orde ordo hirarki menurut rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara fungsi dan tingkat perkembangan wilayahnya. sub wilayah yang menjadi inti (pusat) memiliki fungsi sebagai: tempat pemukiman: pusat pelayanan terhadap daerah hinterland,: pasar komoditas pertanian industri: pusat industri manufaktur (manufacture). sementara itu, sub wilayah yang menjadi plasma (hinterland periphery) berfungsi sebagai: pemasok (produsen) bahan mentah dan atau bahan baku, pemasok tenaga kerja: daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur, dan penjaga keseimbangan ekologis. hirarki wilayah dalam konsep sistem wilayah modal, dapat diilustrasikan pada gambar dimana pada gambar tersebut, orde (hirarki) wilayah yang lebih tinggi menjadi pusat dan orde (hirarki) yang lebih rendah berfungsi sebagai daerah hinterland (periphery). naa tan ip gambar ilustrasi susunan dan fungsi kawasan pada konsep wilayah modal suatu wilayah yang luas dapat mempunyai beberapa inti dengan hirarki (orde) tertentu. sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih tinggi merupakan pusat bagi beberapa sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih rendah. secara teoritis, hirarki wilayah sebenarnya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan wilayah secara totalitas yang tidak terbatas ditunjukkan oleh kapasitas infrastruktur fisiknya saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia serta kapasitas kapasitas perekonomiannya rustiadi al. menurut tarigan hirarki wilayah menggambarkan jenjang suatu wilayah akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia kota tersebut. atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap jenis fasilitas juga berbeda. perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya suatu wilayah (jumlah penduduk). perbedaan fungsi ini juga sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh. hirarki perkotaan sangat penting dalam perencanaan wilayah karena menyangkut fungsi yang ingin diarahkan untuk masing masing wilayah. sedangkan perkembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosioekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, mencegah perubahan yang tidakdiinginkan pada suatu wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. dalam suatu wilayah, kota yang memiliki orde tertinggi diberi peringkat ke l. penentuan orde (tingkat) sangat terkait dengan luas wilayah analisis. untuk kepentingan perencanaan wilayah, setiap kota suatu wilayah harus ditetapkan ordonya. orde atau hirarki wilayah tersebut akan mempermudah pengelolaan suatu wilayah. wilayah dengan orde hirarki yang sama diberlakukan kebijakan yang sama karena karakteristiknya sama tarigan analisis kilogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara masyarakat. semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan fasilitas fasilitas yang ada didaerah tersebut seperti fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan pemerintahan. analisis kilogram dapat ditentukan dalam skala kabupaten kota ataupun kecamatan yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. kecamatan yang memiliki kelengkapan fasilitas tertinggi dapat ditentukan sebagai pusat pertumbuhan nainggolan menurut riyadi al. analisis kilogram mengelompokkan klasifikasi kota berdasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu: differentiation yaitu fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. fasilitas ini menunjukkan jumlah dan jenis fasilitas. solidarity adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan kota. centralis adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi politik pemerintahan. fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota komunitas. dalam menganalisis tingkat perkembangan wilayah, pengolahan data dilakukan dengan metode kilogram berbobot atau kilogram termodifikasi. teknik kilogram ini tidak hanya mempertimbangkan jumlah dan jenis fasilitas tapi juga kapasitas layanan (pembagian jumlah fasilitas dengan jumlah penduduk) dan invers jarak menuju fasilitas pelayanan. teknik kilogram digunakan dalam menentukan hierarki perkembangan suatu wilayah. jenis data yang digunakan jumlah dan jenis fasilitas serta jaraknya terhadap fasilitas yang diperoleh dari data codes. pengolahan data fasilitas menggunakan metode kilogram berbobot dengan asumsi bahwa bobot setiap fasilitas tidaklah sama. bobot yang digunakan adalah rasio antara jumlah total fasilitas dengan jumlah unit wilayah yang memiliki fasilitas tersebut. tingkat perkembangan suatu wilayah dapat dianalisis dengan mengidentifikasi jumlah dan jenis fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial dan pertanian. analisis tingkat perkembangan wilayah dilakukan dengan teknik kilogram untuk menentukan hirarki pusat pusat wilayah penopang yang mendukung wilayah sebagai pusat pelayanan aktivitas. hirarki ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas. unit wilayah yang memiliki fasilitas dengan kuantitas yang lebih banyak dan jenis yang lebih kompleks memiliki tingkat hirarki yang lebih tinggi menuju dan rustiadi jenis data yang digunakan dalam analisis ini antara lain jumlah penduduk, jumlah dan jenis fasilitas umum (fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial). tahapan analisis kilogram menuju dan rustiadi, diawali dengan penentuan invers jarak menggunakan rumus: bij xij eren nnn nenek anna bij indeks invers data xij nilai data wilayah ke i, variabel ke j setelah didapatkan invers terhadap jarak kemudian dihitung kapasitas pelayanan dari fasilitas tersebut dengan rumus: aij indeks fasilitas ke j pada wilayah ke i fij jumlah fasilitas ke j wilayah ke i jumlah penduduk wilayah ke i rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tahapan selanjutnya adalah penentuan bobot masing masing variabel dengan rumus: jajan ennnnnnnnn kkn kkn eks aka esa esa asma ibi . jumlah wilayah ,., tahapan akhir dari analisis ini adalah menyusun nilai ipd, mana nilai ipd merupakan nilai baku. pembakuan dilakukan karena adanya perbedaan satuan dari masing masing variabel yang digunakan. rumus menghitung nilai ipd adalah: kij (dij min j). .ooooooooo week eka akan kemanan iai kij nilai baku indeks hirarki lij nilai bobot wilayah ke i dan fasilitas ke j min nilai minimum indeks pada fasilitas ke j nilai standar deviasi nilai ipd kemudian disusun berdasarkan urutan hirarki dari nilai tertinggi sampai terendah. hirarki wilayah pada masing masing unit analisis kemudian dapat juga dibandingkan jika data yang kita miliki time series. asumsi penetapan hirarki mengikuti sebaran normal sebagai berikut: wilayah hirarki (tingkat perkembangan tinggi) yaitu wilayah yang nilai jumlah indeks bakunya paling tidak sama dengan nilai rataan ditambah dengan standar deviasi atau ipd stev# average)). wilayah hirarki ii: wilayah dengan nilai indeks hirarki paling tidak sama dengan nilai rataan induknya ipd2 average wilayah hirarki iii: wilayah dengan nilai indeks hirarki kurang dari nilai rataan indeks seluruh wilayah atau average). perkembangan suatu wilayah dapat dicirikan oleh tingkat hirarki wilayahnya terhadap wilayah lain. hirarki wilayah yang semakin tinggi menunjukan wilayah tersebut relative berkembang, dan sebaliknya tingkat hirarki wilayah yang lebih rendah menunjukan wilayah tersebut kurang berkembang. tingkatan hirarki suatu wilayah ditentukan berdasarkan nilai indeks pembangunan desanya ipd). nilai ipd yang tinggi pada suatu wilayah berbanding lurus dengan hirarki wilayah yang tinggi, dan sebaliknya. berikut ini adalah variable variabel yang digunakan pada analisis kilogram dalam penentuan tingkat hirarki wilayah tabel tabel variabel yang digunakan dalam analisis kilogram jenis nama variabel facts pendidikan sd mi smp m sma ma akademi perguruan tinggi fasilitas kesehatan rumah sakit rumah sakit bersalin rumah bersalin poliklinik balai pengobatan puskesmas pembantu rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara daftar gambar gambar kedudukan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan gambar2. diagram alur tahapan review dokumen rpp.ooooooooo gambar diagram proses penyusunan rpp tahun depan. gambar sistem agribisnis .oooooooo woo mom gambar model strategi pengembangan kawasan .voodoo gambar model perencanaan ekologis steiner, ).voodoo gambar matriks slot.o.oooooooooo. woo www mma gambar peta administrasi wilayah kabupaten bengkulu .ooo gambar peta jenis tanah kabupaten bengkulu utara .voodoo gambar peta tutupan lahan kabupaten bengkulu utara tahun .ii. gambar peta sebaran batas kawasan hutan kabupaten bengkulu utara. gambar diagram struktur penduduk kabupaten bengkulu utara berdasarkan kelompok umur tahun .ooooooco.ro.o oo. mann gambar grafik pdrb kab. bengkulu utara atas dasar harga berlaku (juta rupiah), .ooo#ooo oom gambar grafik laju pertumbuhan pdrb kab. bengkulu utara atas dasar harga konstan, .ooooocooooooo woo mma.o. gambar hasil analisis antar sektor kabupaten bengkulu utara . gambar peta melintasi batas kawasan agro megapolitan padang jaya. gambar peta letak kawasan agro megapolitan padang jaya. gambar peta batas administrasi desa dalam kawasan agro megapolitan . gambar peta jenis tanah kawasan agro megapolitan padang jaya. gambar peta penggunaan lahan wilayah agro megapolitan bengkulu utara. gambar peta bahaya banjir kabupaten bengkulu utara .moon. gambar proyeksi pertumbuhan penduduk agregat kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara.oooooooooooo.m o### jana gambar kopi trans dari desa tanah hitam menjadi salah satu usulan komoditas unggulan.cbooo woomom ## # ## #blnkkaknakannannnkannnnnnn gambar sarana transportasi jalan rusak kawasan agro megapolitan. gambar irigasi time .oooooooo woo mom mann gambar sarana prasarana.ooooooo wo.oo oom gambar sarana pendukung crusades desa marga sakti. io. gambar sarana pendukung crusades desa tambak rejo.oo. gambar sarana pendukung crusades desa tanjung harapan . gambar ilustrasi susunan dan fungsi kawasan pada konsep wilayah modal . gambar peta hierarki wilayah dan sebaran indeks pembangunan kecamatan . gambar struktur organisasi desa marga sakti.ooo gambar struktur organisasi desa tanjung harapan .ooooooo rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara jenis nama variabel fasilitas ekonom fasilitas sosial, kelembagaan kabupaten bengkulu utara, terdiri dari kecamatan kota dan desa. berdasarkan hasil analisis kilogram, kabupaten bengkulu utara memiliki sebaran nilai indeks kelengkapan infrastruktur desa dari rentang sampai nilai kid tertinggi sebesar terdapat desa purwodadi. melihat sebaran hirarki secara spasial, kabupaten bengkulu utara memiliki desa berhirarki sejumlah desa dan tersebar setiap kecamatan. sedangkan jumlah desa berhirarki dan iii berturut turut sebesar desa dan desa. desa purwodadi kecamatan arga makmur menjadi desa dengan nilai kid tertinggi, letaknya yang berada pusat ibukota kabupaten membuat desa purwodadi menjadi desa dengan kelengkapan infrastruktur tertinggi. indeks kelengkapan infrastruktur desa menunjukan tingkat hirarki suatu desa, berdasarkan hasil analisis kilogram dari data codes dan didapatkan perubahan nilai kid. perubahan dan perbandingan nilai kid tersaji dalam tabel berikut: tabel jumlah desa berhirarki kabupaten bengkulu utara tahun kabupaten bengkulu utara jumlah kriteria tabel jumlah desa berhirarki kabupaten bengkulu utara tahun kabupaten bengkulu utara \|. jumlah kriteria rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara sebaran kak doa wilayah indeks kelengkapan infrastruktur desa kab gta hong wen provinsi beng desa hirarki il desa hirarki desa lag hirarki free tap ieee pora kabupaten bengkulu utara pora kabupaten bengkulu utara hirarki tahun mmen tahun gambar peta hierarki wilayah dan sebaran indeks pembangunan kecamatan kelembagaan kondisi pemangku kepentingan terkait diuraikan kondisi kelembagaan aras kawasan, sebagai lembaga yang memayungi kawasan, dan lembaga aras kabupaten kota dalam pengembangan ekonomi lokal atau daerah. desa marga sakti pembagian wilayah desa marga sakti dibagi menjadi tujuhii.marga sakti dusun jumlah dusun sumber rpm des, struktur organisasi desa marga saktirencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kaur kaur kasi kasi pemerintahan pemberdayaan pemerintahan pembangunan kesejahteraan gambar struktur organisasi desa marga sakti sumber: profil desa marga sakti, perangkat desa kepala desa suhartono sekretaris desa enero prabowo kasi pemerintahan nurani haryanto kasi pelayanan fatmawati kasi kesejahteraan jauhari fahri kaur keuangan dayang kaur perencanaan fan cholil, f.a kaur tata saha umum sri nopiyanti kepala dusun dusun dedi sulit terdiri dari dusun sutomo terdiri dari dusun iii wahyu pianis a.w terdiri dari dusun haryanto terdiri dari dusun widarno terdiri dari dusun slamet terdiri dari dusun vii adi suseno terdiri dari badan permusyawaratan desa ketua purwanto wakil ketua tugimin, sekretaris wahyu utomo putro, s.e. anggota zaini suhani supardi ducati wahyuningsih agus sendi musin muhtarom zulkarnain evi susanti tim penggerak pkk ketua sukarno wakil ketua sukawati sekretaris masalah sekretaris fatmawati kelompok kerja kelompok karang taruna desa ketua yakni wakil ketua arie wibowo sekretaris jauhari fahri anggota orang desa tanjung harapan pembagian wilayah desa tanjung harapan. struktur organisasi desa tanjung harapanmerintahan pelaksana pelaksana teknis kewilayahan gambar struktur organisasi desa tanjung harapan sumber: profil desa tanjung harapan, desa tambak rejo pembagian wilayah desa tambak rejotambak rejo dusun jumlah dusun dusun! dusun sumber: profil desa tambak rejo, struktur organisasi desa tambak rejorangkat desa kepala desa ali sadikin sekretaris desa tanto susanto kaur keuangan mita ade safitri kaur administrasi tuak binatu @diniyah kaur umum isi uni arum kasi pemerintahan rahmat andika, skm kasi kesejahteraan sarjana kasi pelayanan susanti, kom kepala dusun almarhum kepala dusun orang suara kepala dusun iii halim badan permusyawaratan desa ketua matsoleh wakil ketua didik mahfud sekretaris desa lulus sulfat singgih, pd. aud kabid pemerintahan pembinaan masyarakat yan mustofa, pd. anggota siti fatimah kabid pembangunan pemberdayaan samaran anggota siti aisyah bappeda jumlah pengurus orang lembaga kemasyarakatan ketua orang kader kpm ktd orang rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kader pkk orang kader posyandu orang pengurus adat orang pengurus karang taruna orang jumlah kelompok tani kelompok jumlah kelompok perikanan pondokan) kelompok kerajaan bumdes secara administrasi kecamatan padang jaya berbatasan dengan: bukit barisan sebelah utara, desa suka rame disebelah selatan, kecamatan giri mulya sebelah barat dan desa kurotidur kecamatan argamaknmur sebelah timur. kecamatan padang jaya terdiri dari (dua belas) desa dengan luas wilayah km?. pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan. penduduk kecamatan padang jaya memiliki mata pencaharian beraneka ragam. mulai dari perikanan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, pertanian, peternakan ayam telur, peternakan ayam potong, penggemukan ternak sapi dan kambing, perdagangan dan jasa. desa tabung harapan, desa tambak rejo dan desa margasakti merupakan kawasan agrominapolitan yang mata pencaharian penduduknya adalah budidaya ikan nila dan perkebunan sawit dan karet. dengan besarnya potensi sumber daya alam air yang melimpah menjadikan daerah kawasan ini rata rata memiliki kolam ikan. namun permasalahan yang kerap terjadi adalah harga jual komoditi perikanan dan perkebunan sering fluktuatif sehingga perbandingan antara tenaga dan biaya operasional yang dikeluarkan sangat tidak berimbang. hal ini terjadi disebabkan karena over produksi, faktor alam, dan faktor faktor lainnya. akibat dari permasalahan tersebut banyak para petani perikanan dan perkebunan yang tidak sejahtera dan mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari hari. badan usaha milik desa bersama tanjung rejo sakti adalah badan usaha milik desa bersama yang dibentuk salah satunya dengan tujuan menambah pendapatan setiap masyarakat kawasan perdesaan lewat kegiatan program inkubator produk unggulan desa crusades). karena hampir semua masyarakat kawasan perdesaan adalah para pekerja yang pada siang harinya berprofesi sebagai pekerja pada budidaya ikan air tawar, perkebunan, pertanian, dan industri rumah tangga. besar harapan bumdes untuk memajukan perekonomian masyarakat kawasan agrominapolitan, menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung sumber daya manusia untuk bersaing dan berinovasi sesuai dengan pekerjaan masing masing sehingga terwujud masyarakat kawasan agrominapolitan yang makmur dan sejahtera. visi dan misi visi dengan adanya rumah pajang desa marga sakti yang merupakan bagian dari amanat kawasan perdesaan kecamatan padang jaya harapkan kedepannya mampu untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat kawasan agrominapolitan yang makmur dan sejahtera. misi untuk mencapai visi atas maka yang lakukan adalah: tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pemasaran produk permodalan untuk unit usaha rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pelatihan keterampilan dasar, produksi dan pemasaran melakukan kerja sama dengan ngo (pihak ketiga) pembinaan secara berjenjang dari dinas terkait melakukan pertemuan forum usaha bersama tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi tujuan secara singkat dapat kami paparkan tujuan dibentuknya badan usaha milik desa bersama tanjung rejo sakti desa tanjung harapan, tambak rejo, dan marga sakti kecamatan padang jaya sebagai berikut: meningkatkan hasil produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan, dengan tersedianya fasilitas serta alat alat yang memadai. meningkatkan kemampuan ketrampilan masyarakat untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dan mengembangkan kewirausahaan kelompok kelompok usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia: sebagai unit usaha bum desa bersama yang menjual produk unggulan kawasan perdesaan dan kebutuhan lainnya yang dapat menggerakkan perekonomian melalui transaksi jual beli kawasan perdesaan, sebagai unit usaha rintisan yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan rintisan unit usaha lainnya bawah bum desa bersama, yang akan mendukung usaha masyarakat sebagai penggerak ekonomi kawasan perdesaan: sebagai sarana penjualan, promosi, pembelajaran dan informasi baik internal maupun pihak luar merubah pola pikir setiap masyarakat, dari yang hanya sebagai pekerjaan sambilan menjadi profesi yang menjanjikan dan menghasilkan sebagai media informasi dan bertukar pikiran dengan terbentuknya badan usaha milik desa bersama agar mayarakat tidak berjalan sendiri sendiri menyediakan jejaring pasar produk unggulan lokal antar desa atau antar kawasan, memupuk rasa kerja sama dan solidaritas sesama. rencana usaha adapun rencana kedepan yang akan kami lakukan dengan adanya rumah pajang adalah sebagai berikut: identifikasi produk unggulan yang ada kawasan perdesaan identifikasi komunitas pelaku usaha yang ada kawasan perdesaan melibatkan komunitas pelaku usaha yang ada kawasan perdesaan untuk bekerjasama dengan bumdes pembinaan dan pelatihan sdm komunitas pelaku usaha yang ada kawasan perdesaan bantuan permodalan dan peralatan dengan komunitas pelaku usaha yang ada kawasan perdesaan menginformasikan dan mempromosikan produk unggulan tersebut melalaui rumah pajang, media sosial, pasar online buka lapak.com, toko pedia.com dll) dan ikut serta dalam kegiatan pameran produk industri baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional mencari alternatif solusi bersama untuk memajukan komunitas pelaku usaha yang ada kawasan perdesaan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perluasan pasar pengembangan usaha kebutuhan pokok dan lain lain rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara untuk rencana kedepan yang akan kami lakukan dengan adanya embung kawasan adalah sebagai berikut: manajemen pengelolaan embung kawasan sebagai tampungan air untuk menunjang budidaya perikanan pengembangan destinasi wisata pengembangan budidaya ikan patin profil usaha unit usaha yang akan dikembangkan meliputi: unit usaha perikanan unit usaha perkebunan dan holtikultura unit usaha ekonomi kreatif pengembangan usaha rumah pajang pengembangan usaha embung kawasan struktur organisasi penasehat: kepala desa marga sakti suhartono kepala desa tanjung harapan ahmad gozainus kepala desa tambak rejo ali sadikin pengurus: direktur arie wibowo, asisten administrasi ramlan asisten keuangan rosyidi dwi kl, produk unggulan jenis produk abon ikan baby fish crispa stik duri ikan kerajinan rumah tangga kopi trans sumber produk yang akan jual. sumber produk yang akan jual terdapat lingkungan kawasan perdesaan dan desa penyangga kawasan yang terdapat kecamatan padang jaya. gambaran pesaing usaha wilayah setempat untuk sementara waktu ini belum ada pesaing lokal maupun pesaing luar lokal kecamatan padang jaya. keunggulan dan peluang usaha yang diharapkan. adapun keunggulan produk yang ada kawasan perdesaan yang tidak miliki oleh pesaing usaha baik dalam kecamatan maupun luar kecamatan adalah sebagai berikut: kopi trans. baby fish crops stik duri ikan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara target pasar adapun segmen pasar yang ada kecamatan, kabupaten, provinsi dan luar propinsi. target sastra seluruh kelompok masyarakat baik yang kelompok masyarakat bawah, menengah dan atas. promosi dan pemasaran strategi promosi dan pemasaran yang akan jalankan adalah dengan menggunakan media social (market showing), brosur, spanduk, iklan koran. toko jajanan oleh oleh, rumah makan, media sosial dll) laporan keuangan berdasarkan atas kesepakatan bersama yang tertuang peraturan desa masing masing sebagai berikut: desa marga sakti rp. desa tanjung harapan rp. desa tambak rejo rp. total rp. kerajaan kelembagaan eksisting berdasarkan hasil musyawarah badan kerjasama antar desa, kelembagaan kawasan agro megapolitan adalah sebagai berikut. pembina: camat kecamatan padang jaya ketua umum: ali sadikin ketua bidang pengembangan sumberdaya: suhartono ketua bidang produk unggulan kawasan perdesaan: ahmad gozainus ketua bidang kemitraan dan kerjasama: saiful anwar sekretaris: mat sholeh bendahara: tugimin sebagai pengelola kawasan bad akan melakukan koordinasi kepada bumdes dan bumdes serta badan lembaga organisasi serta pelaku usaha kawasan agro megapolitan. dengan program kerja per bidang seperti dibawah ini: rencana aksi organisasi bidang kemitraan dan kerjasama menjalin kemitraan usaha pengembangan kawasan agrominapolitan dengan pihak swasta dan pemerintah membuat rencana dan kesepakatan dengan para pihak terkait promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan agrominapolitan. memasarkan produk unggulan agrominapolitan. melakukan kerjasama dengan desa desa sekitar kawasan terkait rantai pasokan bidang pengembangan sumberdaya peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku usaha penggalian potensi kawasan sda, sdm, sumberdaya social budaya kultur) membuat aturan dan kelengkapan organisasi melakukan recruitment staff organisasi rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara mengembangkan potensi kawasan (unit unit usaha baru) fasilitasi pendampingan kelompok kelompok usaha kawasan membuat rencana kerja organisasi dan mekanisme evaluasi pengembangan teknologi tepat guna. bidang produk unggulan kawasan meningkatkan daya saing komoditas unggulan kawasan agro megapolitan. pengembangan produk olahan dan turunan komoditas unggulan kawasan pengembangan industri kreatif dan inovasi produk unggulan kawasan pensertifikasian komoditas dan produk unggulan kawasan pengembangan branding produk unggulan kawasan gambar jejaring kelembagaan kawasan agrominapolitan karet kabupaten bengkulu utara .cbooo wook gambar peta jejaring pemasaran produk karet kawasan agro megapolitan bengkulu utara .o.cbooo wook gambar jejaring kelembagaan kawasan agrominapolitan kelapa sawit kabupaten bengkulu utara.ooooooomomo anakan.o.ooooooooomom n3t gambar jejaring kelembagaan kawasan agrominapolitan ikan nila kabupaten bengkulu utara.oooooooomo wo. gambar peta jejaring pemasaran produk ikan nila kawasan agro megapolitan kabupaten bengkulu utara.ooooooooo wana nan gambar peta penyebaran infrastruktur bisnis kawasan agrominapolitan karet kabupaten bengkulu utara.i.ooo woo.cbooo woo.i.voodoo gambar pusat kawasan agrominapolitan .voodoo gambar peta keterkaitan kawasan agro megapolitan padang jaya dengan kawasan lainnya .ooo woommminnnnnnnnnn makan. gambar peta rencana program prioritas rpp padang jaya bengkulu utara . gambar peta rencana program lainnya rpp padang jaya bengkulu utara. gambar kondisi jalan bengkulu utara .cbooo oom. gambar perkebunan karet (kiri) sawit (kanan).ooo woo gambar logo bunga bangkai pada gapura dan pola batik. gambar kondisi pasar.oooooooooo woo woo momo mma gambar desain pasar.ii.ooooooooooo woo mnnaseanaannn. woooooo gambar skema rencana pengelolaan produk perikanan kawasan agro megapolitan . oom mann gambar rekapitulasi nilai produksi komoditas agro megapolitan . gambar grafik proyeksi laba rugi perikanan nila pada setiap skala ukuran kolam175 rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pengembangan kawasan berbasis produk unggulantinjauan kebijakandalam sub bab ini akan dikaji terhadap kebijakan peraturan perundangan terkait dengan amanat pembangunan kawasan perdesaan secara nasional dan kebijakan terkait pengembangan kawasan perdesaan bengkulu utara. kebijakan terkait kawasan perdesaan beberapa kebijakan nasional dalam hal ini adalah peraturan perundangan terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut: undang undang tahun tentang penataan ruang berdasarkan undang undang tahun kawasan perdesaan didefinisikan sebagailam penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan:ada tersebut dijelaskan pula bahwa:dapat berbentuk kawasan agropolitan. kawasan agropolitan sebagai pengembangan kawasan perdesaan yang dijelaskan pengertiannya berupada juga disebutkan bahwaada juga disebutkan bahwa salah satu materi rencana tata ruang wilayah rtrw) baik itu rtrw nasional, provinsi, maupun kabupaten adalah rencana struktur ruang wilayah. ketentuan tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan kerjasama penataan ruang kawasan perdesaan diatur rinci pada ketentuan mengenai perencanaan tataberisi:ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dalam adalah sebagai berikut:ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dalam adalah sebagai berikut:ketentuan mengenai kerja sama penataanaundang undang tahun tentang desa pada undang undang tahun tentang desahasantersebut ditetapkan oleh bupati walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. peraturan presiden tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm)dalam rangka untuk mewujudkan sasaran atas, berikut ini adalah beberapa arah kebijakan dan strateginya(a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman, (b) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan: (c) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan, (d): dan (e)(a)rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tangga desa, (b)(c)(a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan, (b) memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak hak masyarakat adat, (c)(d)(e): dan (f) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja tki tkw) desa(a) konsolidasi satuan kerja lintas kementerian lembaga, (b)(c)(d)ngembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi: (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa: (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital, (b) reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan: (c) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa, (d) mengembangkan kerjasama antar desa: (e) melaksanakan penataan desa, dan (f) mengembangkan pusat informasi desa balai rakyat(a): (b): (c): (d): (e)(f). (f) rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara(a)(b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat pusat pertumbuhan ekonomi lokal wilayah: (c)khususnya luar jawa bali, dan (d)(e) membangun sarana bisnis pusat bisnis perdesaan, (f)raturan menteri desa tahun tentang pembangunan kawasan perdesaan peraturan menteri desa tahun akan fokus membahas mengenai penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan yang diatur didalamnya sesuai dengan konteks kegiatan ini. ketentuan mengenai penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan menurut peraturan tersebut adalah sebagai:. rencana pembangunan kawasan perdesaan setidakrencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utarakebijakan terkait kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utaraperencanaan pembangunan kawasan perdesaan harus sejalan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan atasnya. beberapa dokumen kebijakan yang menjadi harus menjadi acuan dalam perencanaan perdesaan antara laintinjauan terhadap rencana pembangunan jangka panjang ipjp) berdasarkan ipjp kabupaten bengkulu utara terdapat arahan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan, yaitu pengembangan kawasan agropolitan. hal ini karena berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perencanaan tata ruang menyebutkan bahawa kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk kawasan agropolitan. arahan pembangunan perdesaan bengkulu utara dalam hal ini kawasan agropolitan yaitu arahan peningkatan produksi, kualitas dan daya saing produk pertanian dan produk agroindustri lainnya serta arahan peningkatan kemampuan promosi dan pemasaran produk pertanian dan produk agroindustri lainnya. artinya kabupaten bengkulu utara telah merencanakan untuk membentuk agropolitan dengan harapan akan terwujud produk agroindustri yang memiliki kualitas dan daya saing. selain itu pembentukan agropolitan diharapkan juga akan dapat dipromosikan dan dipasarkan. berikut adalah kutipan arahan pengembangan agroindustri kabupaten bengkulu utara. pengembangan pertanian dan agroindustri, dengan sasaran sebagai berikut: meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi. terjadinya tingkat produksi beras sentra sentra produksi untuk mencukupi kebutuhan lokal dan kemandirian pangan. diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal dan kemandirian pangan. meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan serta meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani. meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. meningkatnya areal perkebunan karet, kakao dan kelapa sawit. meningkatnya produksi tanaman perkebunan karet, kakao dan kelapa sawit. meningkatnya pendapatan petani karet, kako dan kelapa sawit. meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian dan perikanan. meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya alam secara lestari dan bertanggung jawab. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan non kayu serta jasa lingkungan. i. pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka peningkatan nilai tambah melalui pembangunan pabrik cpo, pabrik club rubber dan pabrik pengolahan kayu karet. sedangkan arah kebijakan pengembangan pertanian dan agroindustri adalah: peningkatan kemampuan petani dan petambak serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya. pengembangan penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, petambak dan pembudidaya ikan. menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan petambak terhadap sarana produktif dan meningkatkan pengusaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani. peningkatan kemampuan kualitas sdm pertanian. pengamanan ketahanan pangan. mempertahankan tingkat produksi beras untuk mensuplai kebutuhan domestik, agar kemandirian pangan daerah dapat diamankan. meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan daerah, dengan arahan meningkatnya kebijakan populasi hewan agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin. melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya melalui: penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya. peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan dan teknologi pasca panen. percepatan peningkatan produk perikanan. peningkatan kemampuan sdm, penyuluh perikanan yang ada. perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada. pengembangan industri pengolahan ikan dan hasil ternakyusunan strategi peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan petambak dari persaingan yang tidak sehat. peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan petani kebun. meningkatkan produksi dan pengelolaan input produksi., kelembagaan petani dan riset teknologi. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pembangunan perkebunan mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya petani perkebunan, yang diarahkan pada: peningkatan produksi dan pengelolaan input produksi. kebijakan manusia, kelembagaan petani dan riset teknologi. kebijakan pembiayaan perkebunan. pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil serta agrobisnis, dengan sasaran meningkatnya produktivitas umkm dengan laju pertumbuhan tinggi. meningkatnya proporsi usaha kecil formal. meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan dan nilai tambah yang tinggi. berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. arah kebijakan, peningkatan daya saing dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapat rendah memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan jender: memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan. memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan. cc. memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi. intermedia sebauntuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja mengembangkan umkm melalui pendekatan klaster sektor agrikolektif ccmengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan daerah, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan daerah rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara mengembang banyakguna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin melindunginya koperasi dan atau anggotanya dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi cc. meningkatkan kemandirian gerakan koperasi tinjauan terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya berdasarkan rpm kabupaten bengkulu utara terdapat kebijakan mengenai megapolitan.2,sektor ini memiliki kontribusi rata rata dalam pembentukan pdrb kabupaten bengkulu utara. kemudian jika dilihat dari arahan ipjp kabupaten bengkulu utara makan terdapat target untuk rpm tahun dan tahun target rpm ke adalah rpm bengkulu utara lebih memprioritaskan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh berbagai bidang dengan fokus tekanan kepada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan kepada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. kesejahteraan masyarakat kabupaten bengkulu utara terus mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat. kualitas sumber daya manusia terus adanya perbaikan yang ditandai dengan terus meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja termasuk pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan didukung dengan manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif. ketersediaan infrastruktur, terutama infrastruktur perdesaan, pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan terutama untuk dapat mendukung tumbuhnya perekonomian rakyat terutama dari sektor pertanian dan perkebunan sedangkan pada rpm ke rpm bengkulu utara diarahkan kepada terwujudnya masyarakat bengkulu utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung sumber daya manusia sdm) yang berkualitas, dan pencapaian ini adalah melalui percepatan pembangunan berbagai bidang kabupaten bengkulu utara. pada tahun keempat ini maka diharapkan kesejahteraan masyarakat terus ditingkatkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia terus pula diupayakan, struktur perekonomian masyarakat dan daerah makin maju. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pendahuluan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tinjauan terhadap rencana tata ruang wilayah rtrw) kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten bengkulu utara adalah: pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara selatan: pengembangan wilayah pusat pusat permukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah: peningkatan fungsi kota argamaknmur menjadi pkw: penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung,sumber daya alam yang ramah lingkungan: peningkatan pertumbuhdan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. bagian ketiga sedangkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah: strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara selatan meliputi: mengembangkan interaksi kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi: meningkatkan akses kawasan budi daya, khususnya daerah terisolir sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kabupaten: dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat barang dan sarana pelabuhan perikanan pkl, ppk, dan ppl. strategi untuk mengembangkan wilayah pusat pusat permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata: cc. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi dan sarana pendukungnya, meningkatkan pengembangdesaan terutama kawasan pusat pertumbuhan terutama kota argamakmur sebagai wp: dan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan pariwisata. dalam rtrw kab. bengkulu utara kecamatan padang jaya merupakan kawasan strategis kabupaten sebagai kawasan megapolitan budidaya. kawasan strategis kabupaten ini merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi. kawasan ini memiliki keuntungan sebagai ppk dan sudah terdapat indikasi programnya indikasi program ppk desa padang jaya yaitu: pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian: pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan balai benih ikan tawar: pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan: dan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum. rencana pengembangan kawasan peruntukan hortikultura dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama kecamatan padang jaya, dan kecamatan napal putih, kecamatan giri mulya, dan kecamatan batik nau. sedangkan rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama kecamatan giri mulya, kecamatan ketahun, kecamatan napal putih, kecamatan padang jaya, kecamatan putri hijau, kecamatan batik nau, dan kecamatan air besi. konsep pengembangan kawasan tema pengembangan kawasan berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan baik data sekunder dan primer, maka tema pengembangan kawasan untuk kabupaten bengkulu utara adalah agrominapolitan. penetapan tema tersebut, didasarkan dari potensi kewilayahan kabupaten dalam sektor pertanian dan perikanan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi secara regional maupun nasional. adapun komoditas pertanian yang dijadikan komoditas unggulan adalah sawit dan karet, sedangkan untuk komoditas perikanan adalah budidaya ikan nila. komoditas komoditas tersebut sudah dikembangkan oleh masyarakat, sehinga terjamin kelangsungan usahanya secara terus menerus. dari komoditas tersebut, selanjutnya dilakukan value added produk turunan, baik dalam bentuk pengolahan yang masih dalam bentuk primer, atau produk olahan sementara, atau produk olahan akhir. peningkatan nilai tambah tersebut, bisa dilakukan oleh industri kecil atau menengah atau besar agar dapat meningkatkan produk agar menjadi punya daya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal, regional maupun nasional, yang selanjutnya menjadi ciri khas daerah kawasan kabupaten bengkulu utara itu sendiri. hulu hilir pengembangan kawasan perspektif sistem agribisnis untuk menunjang tema agro megapolitan tersebut, perlu dilakukan skema pembangunan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam pengembangan kawasan tersebut. konsep pengembangan hulu hilir pengembangan kawasan agro megapolitan melalui pendekatan sistem agribisnis. karet karet merupakan salah satu komoditas unggulan kab bengkulu utara. pada tahun tahun luas areal tanaman karet sebesar ha, menempati urutan kedua, setelah tanaman kelapa sawit bps, hal ini, menujukkan bahwa karet adalah rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara komoditas unggulan dan penting buat kabupaten bengkulu utara. hulu hilir kawasan agropolitan karet dalam kajian ini didefinisikan sebagai sistem agribisnis budidaya karet secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir. dalam sistem agribisnis, hulu hilir agribisnis karet sistem agribisnis dikelompokkan dalam empat subsistem, yaitu: subsistem hulu atau dapat juga disebut up stream agribisnis, subsistem usaha tani atau dapat juga disebut sebagai on farm agribisnis: subsistem agroindustri atau dapat juga disebut sebagai down stream agribisnis: dan supporting sistem yang berfungsi sebagai penunjang up stream dan down stream agribisnis. rincian unsur hulu hilir kawasan agro megapolitan karet dalam kerangka agribisnis adalah sebagai berikut. subsistem hulu tanaman karet kabupaten bengkulu utara terdapat merata desa kawasan tersebuyang ada masing masing desa. sedikit masyarakat yang melakukan pembibitan sendiri. bibit karet yang berkualitas menentukan tingkat produktivitasnya, sedangkan untuk memperoleh bibit yang berkualitas tidak mudah, semuanya harus diperhatikan secara seksama dimulai dari: asal bibit yang bagus untuk karet unggul adalah bibit yang berasal dari penyerbukan sendiri maupun silang yang dibantu serangga jenis nitudulidae, phloeridae, eurculionidae) setelah sebulan terjadinya pembuahan sekitar akan gugur secara berangsur angsur dan sisanya berkembang hingga masak, ini adalah bibit yang bagus. seleksi bibit, setelah mendapatkan bibit, tidak langsung dapat disemai tetapi terlebih dahulu diseleksi untuk memisahkan antara bibit yang bagus dengan bibit yang kualitasnya jelek. kawasan tersebut, belum terbentuk kelompok tani karet maupun gabungan kelompok tani karet, sehingga posisi tawar petani karet rendah baik dalam memperoleh menentukan harga jual karetdari aspek tenaga kerja yang terlibat dalam usaha tani didominasi tenaga kerja dala keluarga sendiri, tetapi untuk pembukaan lahan mengunakan tenaga dari luar (tenaga kerja upahan). subsistem usaha tani permasalahan umum yang terjadi dalam budidaya karet adalah rendahnya produktivitas, termasuk wilayah bengkulu utara. petani umumnya mempunyai keterbatasan dalam penguasaan teknologi usaha tani. untuk itu, perlu adanya perbaikan teknologi dan manajemen pengusahaan tanaman karet. subsistem agroindustri selain petani harus memahami teknik usaha tani yang baik, petani harus memahami waktu yang tepat karet untuk dimulai disadap. penyadapan adalah mata rantai pertama dalam proses produksi. karet penyadapan dilaksanakan dikebut produksi dengan men atau mengiris (dewasa ini juga dengan cara menusuk) batang dengan cara tertentu dengan maksud untuk memperoleh lateks atau getah. untuk memperoleh karet yang bermutu tinggi, pengumpulan lateks hasil penyadapan dikebut harus bersih, proses pengolahan ini dimulai dari mengumpulkan lateks dikebut penerimaan lateks. pengangkutan lateks, pengumpulan gumpalan karet mutu rendah menentukan faktor faktor yang mempengaruhi kualitas lateks serta bahan bahan kimia dan air sebagain bahan pengolahan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kondisi saat ini, bengkulu utara perlunya tambahan pabrik karet. sampai saat ini jumlah pabrik yang tersedia berjumlah dan lokasinya berada luar kawasan dan luar kecamatan. perlu adanya teknologi dan alat untuk pengolahan karet sampai jadi lembaran karet dan perlu adanya teknologi untuk mengolah limbah karet yang tidak diterima oleh pabrik (grade c), karena selama ini karet rate dibuang begitu saja dan dikuatkan akan mencemari lingkungankarena ada beberapa faktor, yaitu posisi tawar petani yang rendah dan penanganan pasca panen yang kurang baik. untuk itu, peran penelitian dan pengembangan dari lembaga terkait perlu dilakukan untuk transfer knowledge petani dalam proses penanganan pasca panen dalam meningkatkan nilai tambah karetcc.rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utararet kabupaten bengkulu utara rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pal were pekanbaru cadang padan tam, aka meta, ny, xl) als ad mart per nan soo sin kawasan agyominawisgta padanglaya petani swadaya tidak bisa wah tara ku. menjual hasil aga: vya lan pabrik harus melalui petani sea mitra. karena pan petani mitra yang taat mempunyai kerjasama apa mata dengan "kix a.a perwakilan pabrik pad alur jakarta penampungan area pabrik jalur pemasaran :#. pabrik pengolah hasil olahan karet nat karet:j ke palembang bengkulu edan lampung gambar peta jejaring pemasaran produk karet kawasan agro megapolitan bengkulu utara kelapa sawit kelapa sawit merupakan komoditi yang paling mendominasi luas areal perkebunan bengkulu utara, data tahun menunjukkan bahwa luas kebun kelapa sawit mencapai bps, bengkulu utara, rincian unsur hulu hilir kawasan agro megapolitan kelapa sawit dalam kerangka agribisnis adalah sebagai berikut. subsistem hulu tanaman kelapa sawit kabupaten bengkulu utara terdapat desa, dan yang paling besar berada desa margasakti, karena masyarakatnya petani sawipohon sawit berasal dari pks pusat pengembangan kelapa sawit) yang lokasinya berada luar kawasan perdesaan. dan kendalanya dalam memperoleh bibit, adalah adalah birokrasi pengajuan pks yang relatif berbelit (harus melampirkan surat pengantar dari dinas perkebunan), buat petani itu jadi permasalahan yang perlu solusi dari pihak terkait. hal ini menjadi penting, karena bibit yang berkualitas akan mempengaruhi produktivitasnya. kawasan tersebut, belum terbentuk kelompok tani kelapa sawit maupun gabungan kelompok tani kelapa sawit, sehingga posisi tawar petani rendah baik dalam memperoleh menentukan harga jual produksubsistem usaha tani usaha kelapa sawit banyak diusahakan perusahaan dengan tenaga kerja yang melibatkan dari masyarakat setempat. untuk kelapa sawit yang diusahakan oleh rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j masyarakat sudah mulai ada perbaikan dalam produktivitas, terutama setelah mereka memahami teknik budidaya dari perusahaan sekitar. awal berusahatani kelapa sawit, petani menggunakan bibit asalan, ini dipengaruhi oleh kurangnya pendanaan untukmembeli bibit yang bersertifikat dan minimnya informasi tentang budidaya kelapa sawit dan baginya menggunakan bibit asalan. selain faktor produksi bibit, faktor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha tani kelapa sawit adalah penggunaan pupuk. pupuk yang digunakan petani adalah pupuk urea, za, sp kci, dan npk mutiara, mahkota, dan polska). dimana dosis yang digunakan oleh setiap petani tidak sama, hal ini tergantung dari pendanaan dan jenis pupuk yang digunakan. kalau yang digunakan pupuk tunggal urea, za, sp dan kcl) dosis yang digunakan lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan pupuk majemuk npk). hal ini yang mempengaruhi keberhasilan petani dalam usaha tani kelapa sawit. subsistem agroindustri pada saat panen, produksi sawit melimpah namun tidak semua tertampung oleh perusahaan. perlu diberikan alternatif hasil olahan sawit selain cpo agar saat produksi melimpah yang tidak tertampung dapat dimanfaatkan dan tetap menguntungkan dan memberikan nilai tambah untuk pendapatan petanidan cenderung petani lemah posisi awalnya dalam menentukan harga, meskipun sudah ada penetapan harga dari pemerintah yang relatif tinggi namun pelaksanaannya lapangan tidak sesuai. misalkan saja pemerintah menetapkan harga sawit sebesar kg namun level petani, harga sawit mereka dihargai kg. selain itu, perlu ada peran perguruan tinggi maupun lembaga penelitian untuk menghasilkan perbaikan varietas unggul untuk jenis bibit sawit, kondisi saat ini kandungan cpo sawit rendah yaitu sedangkan standar cpo yang bagus berkisar, pemerintah daerah: institusi pendidikan tinggi,. sebagai pelaku utama dalam penciptaan iklim bisnis yang kondusif. sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian dan kediaman lingkungan kawasan. pengelola kawasan sebagai aktor utama dalam menggerakkan aktivitas bisnis seluruh kawasan. pengelola kawasan terlibat langsung dalam kegiatan bisnis.. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utararencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara)elapa sawit kabupaten bengkulu utara rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara latar belakang dalam rangka mewujudkan cita negara kesejahteraan dan mendistribusikan kesejahteraanimplementasi demikiardalam kaitan tersebut, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali denganadapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan itu sendiri: (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna:wasan perdesaan dibentuk pada satuan wilayah perencanaan yang terdiri dari desa desa yang bertetangga dan memiliki kesamaan atau keterkaitan isu, masalah atau potensi pengembangandiutamakan sesuai tema (ciri khas) kawasan yang ditetapkan. terintegrasi artinya program rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pekanbaru jambi kawasan agro megapolitan sala ovo u plana saya, menjual hasi adang jaya ena pabrik pengolahan pabrik harus kelapa sawit melalui petani mitra. karena sonya yang dipasarkan kerjasama jambi dengan perwakilan pabrik riau sumbar jalur kakap sent ela dipandang pabrik (ea tan mei jalur pemasaran ale ona bengkulu lampung budidaya ikan nila ikan nila merupakan salah satu komoditas penting perikanan budidaya air tawar indonesia, maka hal demikian dapat kita lakukan bengkulu utara. potensi ikan nila bengkulu utara sangat besar, karena kebutuhan kabupaten sekitar dipenuhi dari bengkulu utara dinas perikanan dan kelautan bengkulu, rincian unsur hulu hilir kawasan agro megapolitan perikanan budidaya dalam kerangka agribisnis adalah sebagai berikut. subsistem hulu budidaya ikan nila kabupaten bengkulu utara terdapat desa, terbanyak desa tambak rejo (setiap rumah memiliki kolam ikan). hampir lahan sawah beralih fungsi menjadi kolam ikan. bibit ikan diperoleh secara mandiri atau membeli dari balai pembenihan yang ada disekitar lokasi. yang menjadi kendala harga pakan yang masih relatif mahal, saat ini harga pakan ikan sak). subsistem budidaya produktivitas budidaya ikan nila kawasan masih relatif rendah. dari ribu ekor ikan yang dibudidayakan setelah bulan menghasikan sekitar ton, idealnya dapat menghasilkan ton. cara budidaya yang baik bib) perlu lebih digalakkan kawasan ini, agar ikan yang dipelihara nantinya memiliki kualitas yang baik dan meningkatkan daya saing produk, bebas kontaminasi bahan kimia maupun hama penyakit, serta aman untuk dikonsumsi. hal ini sesuai dengan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor men tentang bib. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kelompok pembudidaya sudah mulai tumbuh baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan kelompok, misalnya intensitas pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga proses budidaya ikan yang lebih efektif, efisien, memperkecil resiko kegagalan, dan ramah lingkungan. selain pelatihan, pemerintah daerah juga memfasilitasi pertemuan antara petani ikan dengan pedagang. subsistem agroindustri pada saat panen, produksi ikan nila melimpah namun tidak semua tertampung oleh pasar. perlu diberikan alternatif hasil olahan ikan selain langsung dijual segar. beberapa alternatif yang perlu dibangun adalah industri pengolahan ikan untuk menjadi produk lainnya (tepung ikan, bakso ikan, dll). dengan begitu, petani ikan dapat memperoleh value added dari ikan tersebut. subsistem supporting untuk mendukung keberlanjutan budidaya ikan nila, perlu adanya support dari seluruh pihak terkait. hal ini karena kawasan belum terdapat pabrik pakan ikan untuk mengatasi mahalnya harga pakan ikan, pasar pasar lokal yang berada setiap desa, sebagai penampungan sementara. kualitas sdm petani ikan juga masih relatif rendah, sehingga perlu adanya pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah ikan menjadi produk lainnya yang memiliki nilai jual. selain itu, perlu adanya perbaikan terhadap varietas bibit ikan unggul, sehingga kualitas dan produktivitas lebih baik, karena masih banyak ditemukannya ikan jepret (tidak berkembang) stunting yang harganya dari harga normalrencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utarata.lahan budidaya pasca panen tenaga kerja pola pemeliharaan pengemasan bibit budidaya penyimpanan alat dan mesin teknologi budidaya pengolahan obat obatan pemasaran sarana prod. lain eceran gambar jejaring kelembagaan kawasan agrominapolitan ikan nila kabupaten bengkulu utara rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara ke lha dan lan an, peka perekat baru aa. jambi (&) sea yan lita ssb ata dirasakan jambi riau sumbar anakan dingsanan produk ikan nila jakarta dan mas sumsel ranakarlir ses lambing gambar peta jejaring pemasaran produk ikan nila kawasan agro megapolitan kabupaten bengkulu utara hulu hilir perdesaan agropolitan dalam perspektif pengembangan kawasan karet hulu hilir agropolitan dalam perspektif pengembangan kawasan dimaknai sebagai upaya untuk memetakan aktivitas dengan basis ruang dan jarak dalam perspektif klaster agroindustri. perencanaan kawasan dilakukan dengan pendekatan pusat pertumbuhan kota satelit) dan kawasan penyangga hinterland). pusat pertumbuhan merupakan pusat aktivitas dominan yang berfungsi sebagai penggerak wilayah penyangganya. sementara itu, kawasan penyangga berfungsi sebagai bagian dari kawasan inti, baik sebagai up stream maupun down stream dalam kerangka agroindustri. idealnya, aktivitas kawasan pusat pertumbuhan harus terkoneksi dengan kawasan penyangga dalam hal aktivitas maupun sub aktivitas agropolitan tersebut.aret adalah perdagangan hasil karet baik tengkulak (pedagang) atau masuk pabrik pengolahan. selain rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utarakomoditas karet agrominapolitan padang jaya kabupaten bengkulu utara pu, geni nam yo: pre3p3e: # p$ aan yu sistem proyeksi koordinat www yaaa sean yng 11m min keterangan una jalan padangjaya yee kebun produksi karet pom kebun pembibitan karet nun pedagang pengumpul talangtua "ywmunu pria reromancetntkane van 7d! ibi pasar kawasan yah xx. rumah pajang c0mu kurotidur toko sarana produksi pertanian tanjungharapan yah aga argamulya ji," tambakrejo balam tabatembilang karanganyar satu sukabumi emanasi sooepodat karanganyar duapurwodadi siksa gambar peta penyebaran infrastruktur bisnis kawasan agrominapolitan karet kabupaten bengkulu utara kelapa sawitelapa sawit adalah perdagangan hasil sawit baik tengkulak (pedagang) atau masuk pabrik pengolahanrencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j"oi komoditas kelapa sawit fak agrominapolitan padang jaya pa, iel kabupaten bengkulu utara nn. mas uas san br yo. sate stem proyek kerabat: kmk pinorutar sen peri data (li haa renbabagta suk aan ada dua, kebun produksi kelapa sawit yan suk ips psk ibi kebun pembibitan kelapa sawit "ai kpc soe pedagang pengumpul orangtua kaki pasar kawasan pps kas pso rumah pajak gan pbb jang skk apu toko sarana produksi pertanian ppu kaa totius tax menatap) tojo peng atp mls (tp cls tabatembilang karanganyar karam ben sial big) topbudidaya ikan nilatambak rejo megapolitan berbasis komoditas ikan nila adalah perdagangan hasil ikan nila baik tengkulak (pedagang)ikanan dan obat ikan. pusat produksi kawasan yang dijadikan sebagai pusat produksi adalah tambak rejo, kec. padang jaya. pusat pengolahan kawasan yang dijadikan sebagai pusat pengolahan adalah desa tambak rejo, karena desa tersebut menjadi pusat budidaya perikanan. sehingga akan lebih efektif dan efisien pusat budidaya sekaligus dijadikan pusat pengolahan. peta penunjang agribisnis komoditas budidaya perikanan agrominapolitan padang jaya "a0. kabupaten bengkulu utara se: olokan sistem proyeksi koordinat kkk les sistem koordinat geografi sidoluhur sistem proyeksi datum wgs am fee keterangan padangjaya soc solo jalan kmk sl. kolam produksi ikan sana alan kolam pembenihan ikan bak penampungan hasil panen ikan talangtua ns. pasar kawasan (@&) rumah pajang yes: toko sarana produksi perikanan pakan ikan kurotidur anjugghatapan,, sekali pipa argamulya sin mma aka tambakrejo balam sam bean tabatembilang aka karanganyar sat sukabumi pagi bana eka geospasial big) pel karanganyar duapurwodadi pang pengembangan jejaring kawasan perdesaan sentra kawasan pusat kawasan adalah desa margasakti dengan keunggulan sebagai berikut. merupakan pusat desa induk menjadi pusat pasar komoditas merupakan pusat pelayanan pendidikan tabel sentra kawasan air jaringan infrastruktur akses ans jumlah total desa lahan listrik lokasi bersih kom info transportasi pasar industri skor produksi marga sakti sumber: hasil fgd penanaman rpp rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j jambi pengembangan padang sena. produk unggulan kawasan kaw. agro megapolitan medan agro megapolitan padang sebagai perkotaan jaya pusat pelayanan perikanan budidaya entra produksi pengujian nila) p sawit dan karet pusat ip. amanat sentra pengolahan penetapan eni agen pengumpul snn ? jalur pemasaran produk olahan " jalur penampungan produk sentra pengolah jalur penampungan produk pusat pendukung bengkulu """ jalur penampungan produk dari petani agen palembang, lampung, jakarta) gambar pusat kawasan agrominapolitan sumber: hasil fgd penanaman rpp, keterkaitan dengan kawasan lain kebijakan pengembangan berbasis kawasan bertujuan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan sistem inovasi yang memungkinkan untuk lebih efisien dan menghindari kegagalan dalam koordinasi. pendekatan berbasis kawasan adalah cara yang realistis untuk mengidentifikasi hambatan kebijakan dan kelembagaan terhadap daya saing dan inovasi. keuntungan pengembangan kawasan perdesaan antara lain: peningkatan produktivitas (melalui input khusus, akses terhadap informasi, sinergi, dan akses terhadap barang publik). inovasi yang lebih cepat (melalui penelitian kooperatif dan persaingan dalam kawasan). inovasi kreatif, seperti dalam kelompok desain mode new york dan paris. pembentukan bisnis baru (mengisi ceruk dan memperluas batas kawasan). dalam kelompok, bisnis baru terbentuk sebagai konsekuensi persaingan, permintaan akan layanan, dan daya tarik investor, dinamika ini pada gilirannya memacu inovasi. adanya kawasan perdesaan juga akan menimbulkan eksternalitas positif berupa: akses infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih efisien, termasuk modal. perusahaan dengan mudah memperoleh akses terhadap pemasok, informasi, teknologi, lembaga pembiayaan, dan institusi pendidikan tinggi. pengurangan biaya. biaya transaksi turun karena lokasi yang berdekatan, termasuk lokasi layanan publik. kedekatan menawarkan keuntungan penting bagi sektor pertanian negara negara berkembang, khususnya untuk ukm. seringkali perusahaan dapat memperoleh produk dan layanan dari perusahaan lainnya yang ada dalam kawasan dan melupakan untuk mengembangkan atau memproduksi produk atau layanan sendiri karena biaya yang besar. biaya juga dikurangi melalui peningkatan skala usaha ekonomi, seperti dalam kasus pemasaran bersama dan pembelian massal. biaya yang berkaitan dengan perekrutan karyawan berbakat juga berkurang, asalkan bakat tersedia klaster. akses terhadap informasi dan layanan. berada dalam sebuah kawasan perdesaan memberi para anggota akses pasar yang luas, dan informasi kompetitif. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j menarik investasi asing. jika kawasan perdesaan merupakan pusat utama kegiatan ekonomi, maka akan menarik semua pemain kunci dari dalam dan luar negeri. pengakuan dan pemasaran yang lebih baik. bagi usaha kecil dan perusahaan yang sedang berkembang, berlokasi dan dekat dengan pesaing dan kegiatan ekonomi terkait dapat membantu mereka tumbuh, mendapatkan pengakuan, dan mencapai status lebih cepat pasar. berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pengembangan kawasan agro megapolitan padang jaya telah dibentuk lembaga klaster kawasan agro megapolitan padang jaya, termasuk juga pengurus untuk mengelola lembaga tersebut. pengembangan kawasan agro megapolitan padang jaya ini tidak hanya berdiri sendiri, namun dapat dikaitkan dengan kawasan kawasan pengembangan lainnya: seperti kawasan pariwisata, kek kawasan ekonomi khusus), atau pusat pusat jasa dan perdagangan pada masing masing kota dalam atau luar provinsi. nam naa bukit tigapuluh pantang national park! asa jambi saga must tan lebong muko muko. kawasan agrominapolitan palembang padang jaya uki giat kepsihiiyang bengkulu tengah lang bengkulu ' ., pagar alam kawasan wisata pulau enggano pun pulau bengkulu selatan enggano san bint lane kotaku gambar peta keterkaitan kawasan agro megapolitan padang jaya dengan kawasan lainnya pada forum fgd tingkat kawasan dan kabupaten bengkulu utara, diusulkan untuk melakukan penambahan desa lagi agar masuk dalam kawasan agro megapolitan, yaitu desa padang jaya, desa sidoluhur dan desa tanah hitam. adapun pertimbangan usulan penambahan desa tersebut adalah: ada kesepakatan antara pemangku dalam kawasan dan luar kawasan berada dalam satu hamparan (terkonsolidasi lahannya) ada kesamaan komoditas yang menjadi unggulan dan atau andalan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desasebagaimana layaknya perkotaan, kawasan perdesaan jugayang memiliki sumberdaya yang potensial, yangpengembangan pusat pertumbuhan keterkaitan desa kota sebagai sasaran rpm peningkatan ketahanan ekonomi kawasan perdesaan dengan mendorong keterkaitan desa kota dengan memperkuat (empat puluh) pusat pusat pertumbuhan baru yang tersebar lokasi kawasan perdesaan prioritas nasional ppn) . kab. bengkulu utara merupakan salah satu lokasi ppn dengan mendukung perkotaan batik nau dan kota otonom terdekat bengkulu. adapun tema dari kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara adalah kawasan perdesaan agro megapolitan dengan produk unggulan pertanian perkebunan (karet dan sawit) dan perikanan budidaya (ikan nila). desa desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah desa tanjung harapan, desa marga sakti, dan desa tambak rejo. ketiga desa ini termasuk dalam wilayah kecamatan padang jaya. maksud, tujuan dan sasaran maksud memfasilitasi rencana pengembangan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan kawasan dan perkotaan sekitarnya. memfasilitasi perencanaan kawasan perdesaan secara terpadu baik infrastruktur fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perdesaan sehingga secara umum memperkuat sistem keterkaitan kota desa dan menjadi stimulan bagi desa desa berkembang dan tertinggal sekitarnya. tujuan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendalaman dokumen rpp kabupaten bengkulu utara. dokumen rpp memuat kebijakan pengembangan kawasan perdesaan strategis yang terpadu antar sektor, antar wilayah,. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara ada keterpaduan dalam sistem tata kelola agribisnis ada legalisasi dan pengusulan dari pemerintah daerah yang tertuang dalam bupati lekamulya gea pen penantian matan pada jaya tag lubukbanyan agama uu tangan kabupaten utara tenpungharagan semu tab semi ikang ramnganyar satu jam telukajang mean gang dua mad adi ala pan jane angka tulungagung b, mei dab mantan gan pagaruyung komoditas yang banyak diusahakan masyarakat desa padang jaya adalah sapi potong, keterkaitan untuk dapat bergabung dalam satu kawasan didasari oleh keberadaannya yang bersebelahan dengan desa marga sakti, disamping itu memiliki pola yang sama dengan sistem pengelolaan sapi yang dapat diintegrasikan dengan komoditas kelapa sawit sebagai sumber pakan (pelepah daun kelapa sawit). sementara, desa sidoluhur selain berada dalam satu hamparan dan berbatasan dengan desa marga sakit, juga memiliki keterkaitan dengan kawasan agro megapolitan lebih disebabkan oleh suplai input produksi (benih ikan nila) berasal dari desa tersebut, sedangkan desa tanah hitam berbatasan langsung dengan desa marga sakti dan memiliki keterkaitan dengan konektivitas pusat wisata yang pitu gerbangnya terdapat desa marga sakti. pengusulan penambahan desa dalam kawasan agro megapolitan padang jaya sudah dilakukan oleh pemerintahan kabupaten bengkulu utara dengan mengirim surat rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j kemenkes, namun hingga pelaksanaan fgd kabupaten bengkulu utara belum mendapat persetujuan dari kementerian lembaga. mengingat waktu penyelesaian dokumen rpp ini sudah penghujung waktu, maka proses identifikasi potensi untuk menetapkan komoditas unggulan pada desa usulan serta identifikasi kebutuhan permasalahan belum dilakukan dalam kajian rpp kawasan agro megapolitan padang jaya saat ini. kebijakan, strategi dan program rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara isu strategis berdasarkan analisis kondisi yang dilakukan kawasan perdesaan agro megapolitan padang jaya, secara umum, ada lima isu strategis yang terdapat kawasan ini. pertama, isu pengembangan perikanan darat. terdapat potensi ikan terdapat tiga desa kawasan perdesaan, ditambah usulan satu desa penunjang kawasan yaitu desa sidoluhur, sebagai sumber bibit ikan nila untuk kawasan agro megapolitan. memfungsikan lembaga bumdes bumdes sebagai unit bisnis kawasan mulai dari hulu (input produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran). kedua, tahun terakhir, banyak masyarakat petani yang melakukan alih fungsi komoditas seperti padi menjadi kelapa sawit dan kolam ikan. padahal kawasan agro megapolitan merupakan sentra kebutuhan pangan (padi) sebelumnya dengan investasi jaringan irigasi teknis. beralihnya sistem budidaya ini dilatarbelakangi oleh menurunnya produktivitas lahan dan rendahnya margin keuntungan yang diterima petani. hal ini mendorong petani untuk melalukan alih fungsi komoditas menjadi kelapa sawit dan kolam ikan seperti yang terjadi saat ini. untuk mempertahankan fungsi lahan agar tetap baik dan lestari maka pola integrasi tanaman budidaya seperti pangan, perikanan darat, perkebunan sawit, dan peternakan sapi dapat dilakukan. masyarakat mengharapkan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sumberdaya yang ada, seperti integrasi pertanian tanaman pangan dengan perikanan darat dan peternakan. integrasi perkebunan sawit dengan peternakan. ketiga, konektivitas infrastruktur antar desa didalam dan luar kawasan serta perbaikan jalan produksi. ketidaktaatan pengguna jalan, terutama pengusaha sawit dalam menggunakan jalan menyebabkan jalan jalan desa dan jalan produksi kelebihan muatan yang mengakibatkan jalan rusak, mulai dari sedang ringan. sedangkan perbaikan tidak setiap tahun dianggarkan. keempat, peningkatan pemasaran dan produk produk unggulan kawasan melalui penataan bangunan fisik dan tata kelola pasar mina agropolitan serta meningkatkan peran kelembagaan bumdes bumdes bersama dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan. pasar kawasan yang ada butuh direvitalisasi sesuai dengan peningkatan kebutuhan kawasan agro megapolitan. pasar yang diinginkan termasuk pelayanan informasi komoditas dan produk unggulan, kantor bumdes bersama, dan rumah pajang. kelima, peningkatan keterampilan sdm masyarakat dengan menciptakan industri pengolahan produk ikan melalui skema kerjasama lembaga bumdes bumdes yang dapat membuka akses peluang pasar sehingga petani memperoleh nilai tambah. isu internal kekuatan terdapat dua pasar skala kecamatan desa marga sakti yang dapat menjadi sarana pemasaran terdapat rtp rumah tangga perikanan) dan pondokan kelompok pembudidaya ikan air tawar) hasil perikanan yang melimpah (perikanan: ton malam) masyarakat banyak yang bergerak sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet) kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk bertani, membudidayakan ikan air tawar dan mengolah hasil pertanian perikanan banyak lahan kosong yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pertanian perikanan kelemahan pasar belum tertata dengan baik rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara biaya produksi perikanan yang masih tinggi kekurangan bibit ikan untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar yang lebih optimal masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang budidaya ikan air tawar kesulitan untuk mengangkut hasil perikanan dan memasarkan ikan belum adanya upaya kreatif, inovatif, dan berkesinambungan untuk memproduksi olahan makanan berbahan dasar ikan air tawar dan hasil pertanian belum ada peralatan pengolahan hasil perikanan belumterbukanya jaringan pemasaran produk perikanan harga tingkat pekebun masih rendah banyak tanaman kelapa sawit dan karet yang sudah tidak produktif, karena kurangnya biaya untuk peremajaan minimnya pendidikan pelatihan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan sdm pembudidaya ikan air tawar, petani dan pengolah hasil perikanan pertanian biaya produksi pertanian yang masih tinggi terbatasnya ketersediaan modal pembudidaya ikan air tawar dan pengolah hasil perikanan air tawar kurangnya biaya untuk membuka lahan baru keterbatasan alat penunjang produksi pengairan yang belum maksimal isu external peluang mengembangkan industri olahan hasil produksi perikanan dan pertanian untuk meningkatkan nilai jual produk mengembangkan kegiatan pertanian kawasan perdesaan mina agropolitan padang jaya karena tingginya kemauan masyarakat untuk bertani namun kemampuan belum memadai. ancaman powersupply dari produksi perikanan karena belum terdapat bentuk produk pemasaran bibit ikan kualitas jelek pasaran visi dan misi visi tujuan pembangunan kawasan didahului pembuatan visi dan misi kawasan. proses pembuatan visi dan misi. terwujudnya kawasan agrominapolitan yang harmonis, mandiri, dan sejahtera visi ini terbangun mengingat sejak lama kawasan ini berkembang dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan. para transmigran juga berhasil mengembangkan tanaman karet dan sawit mandiri. visi harmonis dikembangkan mengingat keberagaman masyarakat, sehingga kata harmonis mesti menjadi bagian dari kesadaran masyarakat untuk dapat hidup bersama. mandiri juga merupakan bagian dari visi masyarakat untuk menjadikan kawasan saling terkait. sejahtera merupakan muara dari seluruh upaya masyarakat yang merupakan kontinum kemakmuran. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara misi harmonis memfasilitasi kelompok dan lembaga kawasan meningkatkan kerjasama antar desa kawasan untuk memajukan ekonomi kawasan mandiri memberdayakan usaha usaha milik masyarakat pengelolaan sda menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar desa kawasan mengembangkan ekonomi kawasan melalui produk unggulan desa sejahtera meningkatkan hasil produksi dan menunjang ekonomi masyarakat meningkatkan daya saing produk kawasan mengelola sumberdaya secara berkelanjutan nilai nilai harmonis: kerjasama, menghargai, bersaing secara sehat, solidaritas, keterbukaan, akuntabel mandiri: mental yang optimis, kemauan dan semangat yang tinggi, gigih, komitmen, bersungguh sungguh, keteladanan, tanggung jawab sejahtera: berbagi, adil memperkenalkan merk branding) wilayah memperkenalkan kawasan agrominapolitan luar kawasan membutuhkan strategi pengenalan merk. strategi pengenalan merk, dimulai dari pertanyaan sederhana, apa yang bisa diingat orang lain terhadap tempat kita dan apa yang unik dari tempat kita . tema branding destinasi wisata kuliner ikan tanjung rejo sakti hasil dari pengenalan merek kawasan maka ada segmentasi pasar yang ingin dikenalkan dengan kawasan, segmentasi ini umumnya dilakukan berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, status pendidikan. atau digunakan status sosial ekonomi. tabel segmentasi pasar dalam pengelolaan merk kawasan segmen pasar pesan inti saluran (visual, audio, whatsapp) media (poster, internet, brosur, pameran poster terbuka nyaman mancanegara wisata kkn) sumber: fgd penanaman rpp rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tujuan dan sasaran tujuan berdasarkan hasil kesepakatan melalui forum fgd tingkat kawasan antara masyarakat kawasan dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan tujuan dari penyusunmeningkatkan kemampuan bumdes dalam mengelola aset desa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan pasca panen meningkatkan kemampuan desa dalam pengelolaan ekonomi antar desa hulu hilir meningkatkan kemampuan masyarakat dalam branding produk mewujudkan produk perikanan (segara dan olahan)yang tersertifikasi mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan mewujudkan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan dekat dengan kehidupan warga local mengoptimalkan penggunaan internet desa desa broadband) untuk promosi wisata sasaran sasaran dari kegiatterwujudnya bumdes yang memiliki kapasitas dalam peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi agropolitan berkembangnya usaha baru yang mengelola hasil pasca panen, khususnya komoditas perikanan darat terwujudnya kesinambungan kegiatan ekonomi agropolitan dari hulu hingga hilir dalam pengembangan kawasan perdesaan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pertanian dan wisata tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam sertifikasi produk terjadinya kelestarian dan kebersihan kawasan perdesaan berkembangnya gerakan inisiatif masyarakat dalam menjaga lingkungan meningkatnya pengelolaan wisata pusaka budaya oleh masyarakat bumdes meningkatnya kunjungan wisatawan dari luar kabupaten, luar provinsi dan luar negeri objek wisata kawasan perdesaan strategi dan arah kebijakan berdasarkan analisis isu isu strategis atas serta untuk mencapai mewujudkan visi dan mis atas diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat. berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara: strategi memfasilitasi kelompok dan lembaga kawasan bumdes), dengan arah kebijakan: peningkatan performa kelompok dan lembaga kawasan peningkatan sdm kelompok dan atau lembaga strategi meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan kawasan, dengan arah kebijakan: rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara intensifikasi komoditas unggulan ekstensikasi komoditas unggulan cc. pengembangan perikanan budidaya air tawar peningkatan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sumberdaya yang ada meningkatkan infrastruktur dasar dan usaha tani, dengan arah kebijakan: peningkatan kualitas irigasi pertanian peningkatan jalan usaha tani peningkatan kualitas alan desa peningkatan prasarana air bersih peningkatan daya listrik peningkatan akses telekomunikasi pengembangan energi baru dan terbarukan meningkatkan pemasaran produk produk unggulan, dengan arah kebijakan: pengembangan pasar produk unggulan diversifikasi produk produk komoditas unggulan pengembangan kapasitas bisnis dan bisnisplan program dan kegiatan program prioritas dalam fgd penanaman dokumen rpp bengkulu utara adalah revitalisasi pasar kawasan sebagai prioritas pertama. program lain adalah pembenihan rakyat, dan penguatan perencanaan pengembangan kapasitas bisnis dan bisnisplan. ada dua belas program yang direncanakan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini. tabel program prioritas lokasi program kegiatan nomenklatur untuk rpp desa dan kecamatan (unit pembenihan rakyat)kan pondokanrigasi tersierbendung suprejalan produksi pondokan harapan, tambak rejo dan prasarana transportasi inn pengembangan harapan, tambak rejo memfasilitasi perdagangan dan kapasitas bisnis pertukaran informasi rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara lokasi program kegiatan one nomenklatur untuk rpp desa dan kecamatan dan bisnisplan naa pembuatan pabrik tanjung harapan penerapan teknologi dan inovasi utk pakan ikan skala kawasan meningkatkan nilai tambah dan daya saing pabrik sheet karet diserahkan kepada kabupaten penerapan teknologi dan inovasi utk skala kawasan meningkatkan nilai tambah dan daya saing ukm pengolahan ikan marga sakti dan tanjung penerapan teknologi dan inovasi utk setiap desa harapan, tambak rejo meningkatkan nilai tambah dan daya saing pasar kawasan marga sakti pembangunan dan atau rehabilitasertifikasi produk ikan marga sakti dan tanjung peningkatan ptsp daerah dan olahan harapan, tambak rejo pengembangan energi baru dan marga sakti dan tanjung pembangunan suplai energi untuk terbarukan (biogas) harapan, tambak rejo pemenuhan domestik dan industri sumber: fgd penanaman rpp keterangan (.) urutan program prioritas berdasarkan hasil fgd scoring rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tabel program dan kegiatanningkatan jalan poros antara desa desa tanjung apbn kementerian kondisi jalan rusak, kerikil meningkatnya arus distribusi tanjung harapan hingga desa padang harapan desa pupr dan tanah barang dan jasa jaya padang jaya peningkatan jalan poros antara desa desa tambak rejo apbn kementerian kondisi jalan rusak, kerikil meningkatnya arus distribusi tambak rejotanah hitam desa tanah hitampadang jaya apbn kementerian kondisi jalan rusak, kerikil meningkatnya arus distribusi padang jaya hingga desa arga mulya desa arga mulya pupr dan tanah barang dan jasa peningkatan jalan poros antara desa desa sidoluhur apbn kementerian kondisi jalan rusak, kerikil meningkatnya arus distribusi sidoluhur hingga desa tanah hitam desa tanah hitam pupr dan tanah barang dan jasa peningkatan jalan produksi pondokan tambak rejomarga saktitanjung harapangadaan trayek angkutan antar tambak rejo, trayek apbn dinas belum tersedia modal meningkatnya aktifitas dan desa (kawasan) marga sakti, perhubungan antar desa kelancaran ekonomi tanjung harapan kabupaten masyarakat pembangunan dan peningkatan tambak rejomarga saktitanjung harapanrehabilitasi jaringan irigasi tersier tambak rejo apbn dirjen sumberdaya jaringan irigasi meningkatnya luas areal air sekunder rusak. putus yang terlayani air irigasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier marga saktihabilitasi jaringan irigasi tersier tanjung harapanncana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara www . sasaran sasaran dari pekerjaan ini adalah: tersusunnya review rencana kebijakan, program dan kegiatan eksisting pengembangan kawasan perdesaan dan pembangunan fisik maupun non fisik, tersusunnya profil kawasan perdesaan yang sekurang kurangnya memuat gambaran umum, potensi, serta permasalahan dalam pengembangan kawasan perdesaan: terumuskannya analisis dan strategi keterpaduan pengembangan kawasan perdesaan secara fungsi, lokasi, besaran kawasan, dan sumber pendanaan antar tingkat pemerintahan, antar sektor, dan kelembagaan: terumuskannya konsep pengembangan kawasan perdesaan yang memuat sistem agribisnis dari hulu hingga hilir, termasuk dalamnya penentuan zona produksi, pengolahan, dan pemasaran serta strategi pengembangannya: tersusunnya rencana program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan untuk jangka menengah tahun) dan jangka pendek tahun), tersusunnya setelan pusat pengembangan kawasan perdesaan, dan tersusunnya pra desain program program prioritas pengembangan kawasan perdesaan. ruang lingkup lingkup wilayah perencanaan ruang lingkup wilayah dalam pekerjaan meliputi kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara, yang terdiri dari kecamatan padang jaya desa tanjung harapan, desa marga sakti, desa tambak rejo) sesuai berita acara kesepakatan dengan para pihak terkait. lingkup tahapan dan substansi pekerjaan ruang lingkup tahapan dan substansi pekerjaan ini meliputi: persiapan dan organisasi kerja kajian literatur, teori, dan benchmark pengalaman praksis indonesia atau negara lain yang berhasil terkait pengembangan kawasan perdesaan: review terhadap kebijakan pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan rencana pembangunan dan rencana tata ruang baik nasional rvhpn dan rtrw), pulau kepulauan (rtr pulau kepulauan), provinsi ipjp, rpm, rtrw provinsi), kabupaten kota ipjp, rpm, rtrw kabupaten kota), serta kebijakan sektoral oleh kementerian lembaga terkait: identifikasi stakeholder pusat dan daerah terkait: pengumpulan data dan informasi lanjutan kawasan perdesaan, penyusunan peta dasar, penanaman metodologi pelaksanaan pekerjaan: inventarisasi kebutuhan data, desain survei, dan penyiapan perangkat survei: penyusunan rencana kerja dan jadwal rinci mingguan pelaksanaan pekerjaan, kick off meeting jakarta, dan pembahasan laporan pendahuluan. pengumpulan data pengumpulan data sekunder tingkat pusat, khususnya terkait dengan bidang pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan strategis sekurang kurangnya kementerian desa pitt, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utaramsi pembangunan bendung supresi tanjung harapan unit apbn dirjen belum terbangun meningkatnya luas areal sumberdaya air bendung supresi lahan yang terlayani air irigasi pembangunan embung desa tanjung harapan unit apbn kemenkes pdt belum terbangunnya terbunuhnya kebutuhan air embung desa petani sertifikasi produk ikan dan olahan tambak rejomarga saktitanjung harapanpasang palas sana elis mus gaga penataan dan peningkatan sarana marga sakti unit apbn kementerian pasar kawasan belum meningkatnya aktivitas fisik pasar kawasan (terminal perdagangan tertata rapi ekonomi dan kemudahan agribisnis pusat kawasan) pemasaran produk hasil panen bantuan modal usaha untuk bumdes tambak rejomarga saktitanjung harapanubk usaha berbasis tambak rejomarga saktitanjung harapanekonomi produktif (modal) tanjung harapan apbn kemenkes pdt usaha kelompok rtm meningkatnya bagi rumah tangga miskin rtm) belum tercipta kesejahteraan rtm rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara uuerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing templat penerapan sistem irigasi tambak rejo apbd dinas pertanian belum dapat penerapan lahan pertanian beririgasi mina padi sistem mina padi teroptimalkan fungsinya pelatihan sistem integrasi mina padi tambak rejo kelompok apbd dinas pertanian belum terdapat meningkatnya pemahaman penerapan sistem mina petani untuk padi mengoptimalkan fungsi lahannya pembangunan gedung pabrik mini tanjung harapan unit apbn kementerian belum tersedia pabrik tersedia dan terlayani pakan ikan pupr pakan ikan dikawasan kebutuhan pakan ikan dengan harga lebih murah pengadaan mesin pelet ikan tanjung harapan unit apbn dirjen kpp belum tersedia mesin pabrik pakan mini dapat pembuat pelet ikan beroperasi pembangunan bangunan pabrik mini tanjung harapan unit apbn kementerian belum tersedia pabrik meningkatnya kualitas dan sheet karet pupr sheet karet dikawasan harga jual panen karet rakyat pengadaan mesin pengolah karet tanjung harapan unit apbn kementerian belum tersedia mesin pabrik sheet karet dapat perindustrian pengolah karet beroperasi pembangunan gedung unit marga sakti unit apbn kementerian belum tersedia unit meningkatnya aktivitas pengolahan terpadu pupr pengolahan produk bisnis dan perekonomian terpadu masyarakat pengadaan sarana piranti marga sakti unit apbn dirjen kpp belum tersedia piranti industri kelompok yang pengolahan ikan pengolah ikan dikelola bumdes dapat berjalan pembangunan sarana gedung unit tanjung harapanmbangunan sarana gedung unit tambak rejolatihan bum desa bumdes tambak rejomarga saktitanjung harapankewirausahaan tambak rejolatihan kewirausahaan marga saktikewirausahaan tanjung harapanteknologi pasca panenan tambak rejo dan marga saktian tanjung harapanmbangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri pembangunan kandang dan sarana tambak rejomarga saktitanjung harapanngadaan sarana mesin instalasi tambak rejomarga saktitanjung harapanmbangunan gardu penambah daya tambak rejomarga saktitanjung harapanngembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas lokal pembangunan gedung smk pertanian tanjung harapan unit apbn kemendiknas dan belum terdapat smk meningkatkan kapasitas kebudayaan pertanian sdm kawasan yangbergerak dibidang agribisnis pengembangan kerjasama antar desa, daerah, kps, bum antar desa pembentukan kerjasama bumdes kec. padang jaya, unit apbn kemenkes pdt belum berjalannya meningkatkan kerjasama antar desa disetiap kecamatan batik nau, arga skema kerjasama antar antar desa yang makmur, giri desa dalam bumdes menggerakkan ekonomi mulya, air kawasan padding pengembangan lembaga keuangan mikro daerah peningkatan kelembagaan unit usaha marga sakti lembaga apbd dinas koperasi baru terdapat lembaga meningkatkan koperasi koperasi petani sawit kesejahteraan anggota koperasi melalui usaha koperasi peningkatan kelembagaan koperasi marga sakti lembaga apbd dinas koperasi baru terdapat lembaga terbentuknya anggota simpan pinjam petani sawit koperasi dalam pemodelan usaha menerapkan tik memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi penguatan perencanaan tambak rejomarga saktitanjung harapanmbangunan bts dan jaringan serat tambak rejomarga saktitanjung harianningkatan jalan melalui kabel serat tambak rejomarga saktitanjung harapanrencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara wwwgembangan pemukiman dan kesehatan pembangunan spal setempat tambak rejomarga saktitanjung harapantps tambak rejomarga saktitanjung harapanlatihan pengembangan sampah tambak rejo marga saktitanjung harapan k5nyediaan truk angkut sampah tambak rejomarga saktitanjung harapan unit apbd dinas belum tersedia truk perangkatnya sampah perhubungan angkut sampah lingkungan desa rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara uu . down peta rencana prograinv tas:kawasan f1) (la bia pkn peningkatan dan panai pembangunan jalan usaha tani esa marga sakti peningkatan dan pembangunan alan usaha tani desa tanjung harapan ar! gg, peningkatan dan pembangunan ows, jalan usaha tani pra bara had esa tambak rejo gambar peta rencana program prioritas rpp padang jaya bengkulu utara rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara peta rencana program kawasan lainnya kemas nex wi) nanga ta asi tah and mua pia gambar peta rencana program lainnya rpp padang jaya bengkulu utara rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara rencana pusat pusat kegiatan pada bab ini akan dijelaskan kondisi secara umum external kawasan sebagai potensi pusat kawasan bengkulu utara. lebih lanjut, beberapa strategi akan dijelaskan sebagai bagian dari gagasan atau ide terhadap pengembangan sentra kawasan salahsatunya pasar. perjalanan menuju lokasi pengembangan dapat dicapai melalui perjalanan udara dan darat. perjalanan udara ditempuh dari jakarta ibu kota bengkulu. perjalanan kemudian dilanjutkan melalui akses darat. sarana transportasi lokasi terbatas, namun tetap terdapat terminal. kondisi jalan sudah baik dengan material aspal. drainase sudah tersedia beberapa lokasi khusunya pusat kawasan dengan adanya drainase selokan. bai pam psu se. bat z5. tema gambar kondisi jalan bengkulu utara secara umum tutupan lahan yang dominan adalah kebun, pemukiman, hutan. fasilitas yang tersedia adalah kantor kecamatan, prasarana seperti jaringan air bersih berupa sumur dan pam juga telah tersedia. jaringan listrik dan telekomunikasi juga telah ada dan baik. tanaman yang umum dijumpai adalah tanaman perkebunan berupa karet dan sawit. secara iklim kondisi relatif nyaman dan sejuk karena dekat dengan pegunungan. terdapat beberapa objek wisata salah satunya curug sembilan. rss tea maha kana maker "ek nat ci. mai? nek eni rea gambar perkebunan karet (kiri) sawit (kanan) secara sosial mata pencaharian penduduk umumnya bertani, berkebun, dan wirausaha, beberapa adalah transmigran yang didominasi dari daerah jawa. simbol utama yang sering ditemui adalah bunga raffles sebagai tanaman khas provinsi bengkulu. adapun batik khas yang ada bengkulu juga memiliki corak bunga rafflesia dan pola floral daun dan batangnya. terdapat beberapa produk perikanan darat seperti ikan nila, lele, dan patin. beberapa produk pendukung seperti jagung dan peternakan sapi juga ada namun tidak dominan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara ari ptt cia san ayam ama pat (nb munition tags (yai ima (@p tra mlm gas depo pola gambar logo bunga bangkai pada gapura dan pola batik pra desain program prioritas kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah area pasar dengan total area sekitar dengan kondisi bangunan sebagian permanen dan beberapa berupa bangunan sederhana. akses jalan dapat dilalui oleh dua mobil, sekitar pada jalan utama dan pada jalan masuk pasar. kondisi sekitar pasar adalah pemukiman dan pada area belakang terdapat kebun dan vegetasi alami. gila gambar kondisi pasar desain yang diterapkan pada kawasan pasar adalah geometrik dengan memperjelas struktur baru. pada area tengah pasar dibuat courtyard agar masyarakat atau pengunjung yang dapat dapat memanfaatkan taman. pola desain dari courtyard atau plaza tersebut menerapkan pola desain bunga rafflesia sebagai ciri khas bengkulu. prinsip pedestrian ways juga diterapkan pada pasar dengan membuka akses trotoar sisi kanan dan kiri jalan utama dan membuka jalur tegak lurus dan jelas yang membagi ruang ruang pasar dari arah selatan pintu masuk hingga utara kawasan pasar. bangunan pasar beberapa dikembangkan menjadi dua hingga tiga lantai dengan area lantai satu adalah loading dock untuk kegiatan logistik pasar. beberapa kantong parkir dibuat pada area area kosong sisi timur dan barat pasar. meskipun area parkir berada pada area pemukiman diharapkan pemerintah dapat ikut serta dalam pengembangan daya dukung pasar tersebut. lebih lanjut untuk meningkatkan daya tarik pasar dan kemitraan, atraksi wisata pada area kebun juga diciptakan agar masyarakat bisa memanfaatkan kebun serta halaman pekarangan dengan budidaya perkebunan, buah, dan kolam ikan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara fungsi fungsi yang akan direncanakan khususnya kawasan pasar diantaranya pada welcome area terdapat area service meliputi gallery ataupun ruang serbaguna, area bumdes, beberapa kios depan pasar, hal ini dilakukan untuk membentuk street wall sehingga mengajak pengunjung untuk tertarik berjalan. sisi timur juga disediakan fasilitas seperti atm center. pada area luar pasar disediakan area parkir agar tidak mengganggu mobilitas dari kendaraan yang berkunjung pasar. area plaza untuk berkumpul juga disediakan pada sisi utara kawasan. kendaraan logistik akan masuk belakang kawasan kemudian dapat menurunkan barang gedung khusus yang memiliki ruang drop off. sai keterangan: area pasar tem area service ia. (gallery, ruang serbaguna) bata area bumdes dia area transaksional atm) encer optimalisasi pekarangan dan kolam tracking area kebun lan area parkir open plaza benar "oa lam wan smm gambar desain pasar tes po. ain uji renata: take ika .i eng entah esa song masi fate aa. s aga rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j bappenas, kementerian agraria dan tata ruang, kementerian pertanian, kementerian pariwisata, kementerian kelautan dan perikanan, dan lain lain: rapat koordinasi dengan bappeda kabupaten untuk membahas melintasi kawasan perdesaan yang akan disusun dokumen rpp termasuk identifikasi desa desa produksi, pengolahan, dan pemasaran, musyawarah antar desa aras kawasan perdesaan dengan mengundang aparat pemerintah tingkat desa dan kecamatan untuk membahas lebih lanjut potensi, permasalahan dan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan, pengumpulan data sekunder kawasan perdesaan melalui bappeda serta dinas dinas terkait untuk mendapatkan data eksisting dan rencana terkait pengembangan kawasan perdesaan: pengumpulan kebutuhan data primer dilakukan melalui survei tahap pertama dengan melibatkan aparat desa dan dengan metode kuesioner serta kunjungan langsung lapangan. masing masing kepala desa dalam kawasan perdesaan diminta untuk mengisi kuesioner yang sekurang kurangnya memuat potensi kawasan (jenis potensi, luasan, lokasi, nilai ekonomi), permasalahan (jenis permasalahan, lokasi) dan usulan program (jenis program, lokasi, besaran, perkiraan anggaran). setelah itu dilakukan verifikasi komoditas potensial dan usulan program berdasarkan kuesioner tersebut langsung lokasi untuk mendapatkan data data terinci yang dibutuhkan dalam menyusun rpp dan matriks program pengembangan kawasan perdesaan: dan survei primer tahap kedua dilakukan setelah telaah dan analisis kawasan perdesaan serta focus group discussion fgd) jakarta dengan tujuan untuk memperdalam substansi rpp dan mendetailkan pra desain kawasan dan program program prioritas. penetapan lokasi kawasan perdesaan analisis dan komparasi kedudukan masing masing wilayah pengembangan kawasan perdesaan: analisis potensi ekonomi pengembangan kawasan perdesaan: dan rapat koordinasi tingkat daerah dengan melibatkan minimal bappeda dan dinas terkait, kementerian koordinator pmk, bappenas, kementerian dpd, kementerian atr, kementerian pupr dan dalam rangka penentuan lokasi kawasan perdesaan prioritas. analisis pengembangan kawasan perdesaan analisis posisi kawasan perdesaan dalam konstelasi regional dan global untuk mengetahui kedudukan melintasi kawasan perdesaan terhadap lokasi yang lebih makro secara administrasi: analisis lingkungan fisik (built environment) struktur dan kecenderungan perkembangan kawasan perdesaan untuk mengetahui daya dukung lahan terhadap potensi kawasan perdesaan yang dapat dikembangkan, analisis potensi ekonomi, sosial budaya, jejaring prasarana dan kelembagaan pengembangan kawasan perdesaan untuk mengukur potensi kawasan perdesaan secara kuantitatif sebagai langkah penanaman potensi kawasan perdesaan yang harus dikembangkan: analisis isu strategis dan permasalahan pengembangan kawasan perdesaan untuk menanamkan informasi terkait daya dukung kawasan perdesaan secara fisik maupun non fisik: rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara nilai strategis pembangunan kawasan perdesaan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara berdasarkan kajian dokumen rpp kabupaten bengkulu utara, kawasan pembangunmasuk dalam kawasan agro megapolitan. pengembangan kawasan agro megapolitan padang jaya ini merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan). kawasan agro megapolitan padang jaya disini diartikan sebagai sistem fungsional desa desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat kawasan (pengolahan dan pemasaran) serta sentra produksi pertanian dan perikanan pada desa desa sekitarnya sehingga membentuk kawasan agro megapolitan. disamping itu, kawasan agro megapolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian dan kawasan budidaya perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan (agribisnis) wilayah sekitarnya. berkembangnya suatu kawasan dapat dievaluasi berdasarkan nilai dan aktivitas produksi barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. dengan demikian nilai strategis pengembangan kawasan perdesaan dapat dilihat dari adanya peningkatan aktivitas dan nilai produksinya serta pengurangan angka kemiskinan. produk barang dan jasa kawasan struktur ekonomi wilayah kawasan dapat ditunjukkan oleh kontribusi sektoral serta keterkaitan sektoral perekonomian wilayah. kontribusinya dapat berupa wujud barang dan jasa. nilai produk produk barang yang dihasilkan merupakan perkalian jumlah kuantitas barang dengan harga per unit produksi. sedangkan produk produk jasa dihitung berdasarkan nilai penerimaan dari jasa yang telah diberikan kepada pihak lain. kontribusi wilayah kawasdiri dari produk produk pertanian dan perikanan. produksi barang kawasan meliputi tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan. untuk menilai seberapa strategis tingkat pengembangan kawasan perdesaan tersebut, maka dilakukan valuasi terhadap nilai produk barang dan jasa tersebut pada tahun eksisting dan proyeksi tahun depan yaitu tahun skenario penilaian didasarkan pada harga produk yang berlaku saat ini termasuk untuk periode tahun depan, namun diasumsikan terjadi kenaikan terhadap nilai produk barang dan jasanya dengan adanya intensifikasi lahan dan pengolahan produk dengan laju inflasi tetap. nilai kontribusi produk tanaman pangan dan palawija berasal dari komoditas unggulan tanaman yang banyak diusahakan petani serta memiliki produktivitas yang cukup tinggi. beberapa produk tanaman pangan palawija yang dimaksud diantaranya, padi, ubi kayu dan jagung. hasil valuasi terhadap nilai produksi tanaman pangan palawija menunjukkan bahwa komoditas yang memiliki nilai kontribusi ekonomi tertinggi dalam kawasan agro megapolitan adalah padi, dilanjutkan ubi kayu dan jagung. demikian pula untuk proyeksi tahun depan dengan adanya intensifikasi lahan dan pola integrasi mina padi, nilai kontribusi komoditas padi tetap yang tertinggi, secara persentase kenaikan terbesar juga untuk rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara komoditas padi. hasil analisis nilai produksi tanaman pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel nilai produksi tanaman pangan palawija kawasan agro megapolitan produksi satuan nilai perubahan perubahan' thn tanamanpanganspalawja padi nisiproduksi ubikayu a.a. etuaslahan produksi ton nisiproduksi daun. @tesla ama produksi abi nisiproduks valuasi tanaman pangan palawija sumber hasil analisis nilai kontribusi produk tanaman perkebunan berasal dari komoditas unggulan kawasan agro megapolitan padang jaya yaitu kelapa sawit dan karet. hasil valuasi terhadap nilai produksi tanaman perkebunkomoditas kelapa sawit. demikian pula untuk proyeksi tahun depan dengan adanya intensifikasi lahan, komoditas kelapa sawit tetap memberikan kontribusi yang tertinggi, namun secara persentase kenaikannya masih lebih tinggi komoditas kelapa sawit. hasil analisis nilai produksi tanaman perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel nilai produksi tanaman perkebunan kawasan agro megapolitan produksi satuan nilai perubahan perubahan thn perkebunan kelapa sawit @luasan produksi sari niaiproduksi kart. #luaslahan nisiproduksi valuasi tanaman perkebunan sumber hasil analisis nilai kontribusi produk tanaman hortikultura dan buah berasal dari komoditas unggulan yang banyak diusahakan petani serta memiliki produktivitas yang cukup tinggi. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara beberapa produk tanaman yang dimaksud diantaranya cabe merah, salak, durian, mangga dan pepaya. hasil valuasi terhadap nilai produksi tanaman hortikultura dan buah menunjukkan bahwa komoditas yang memiliki nilai kontribusi ekonomi tertinggi kawasan adalah cabe merah. demikian pula untuk proyeksi tahun depan dengan adanya intensifikasi lahan, komoditas cabe merah tetap memberikan peningkatan nilai produksi tertinggi kawasan. hasil analisis nilai produksi tanaman hortikultura dan buah selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel nilai produksi tanaman hortikultura dan buah kawasan agro megapolitan produksi satuan nilai perubahan perubahan' thn tanaman horikuluradanbuah gabebesar @lesehan niaiproduksi salak etuaslaan oma nisiprodiksi s53s00000\| duran @eluaslhan produksi a18 niaiproduksi mangga @eluaslhan produksi niiprduksi a6asodooo\| b00l pepaya @tuasiahan ama niaiproduksi si7\| valuasi tanaman hortikultura buah sumber hasil analisis nilai kontribusi sektor perikanan dominan kawasan berasal dari komoditas perikanan yang banyak diusahakan petani yaitu ikan nila. aktivitas agribisnis pengelolaan produk ikan nila yang dilakukan oleh petani kawasan saat ini adalah menjual hasil panen secara langsung pedagang besar. rantai agribisnis komoditas perikanan nila kawasan agro megapolitan saat ini tergambar pada gambar rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara ikan nila mas petani) bumdes bumdes pengolahan) pemasaran pedagang pengecer) pasar konsumen) sebelum sesudah gambar skema rencana pengelolaan produk perikanan kawasan agro megapolitan tabel rantai nilai agribisnis komoditas perikanan eksisting kawasan agro megapolitan rantai pemasaran modal nilai jual produk margin pemeliharaan dan transport) rp kg rp kg) pengepul konsumen sumber data primer dan hasil analisismodal nilai jual produk margin pemeliharaan dan transport) rp kg rp kg) bumdes konsumen sumber data primer dan hasil analisis melalui skema tata kelola lembaga bumdes, diharapkan produksi ikan nila kawasan agro megapolitan dapat diolah oleh kelompok kelompok usaha masyarakat dengan berbagai macam produk olahan seperti ikan fillet, ikan kristi, ikan asap dan ikan presto. peranan lembaga bumdes disini adalah menciptakan akses dan peluang pemasaran bagi produk perikanan yang dihasilkan oleh kawasan. melalui peranan lembaga bumdes, diharapkan akan mendongkrak margin keuntungan petani dari menjadi , . hasil valuasi nilai produksi perikanan secara agregat, dengan skema agribisnis saat ini diperoleh nilai sebesar , , sedangkan setelah ada program pengolahan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara produk perikanan maka setelah tahun depan diperoleh nilai produksi sebesar berarti mengalami peningkatan sebesar hasil analisis nilai produksi perikanan nila selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel nilai produksi sektor perikanan kawasan agro megapolitan produksi satuan nilai perubahan perubahan thn perikanan kelapasawit nisiproduksi valuasi sektor perikanan sumber hasil analisis nilai kontribusi produk peternakan berasal dari komoditas ternak yang banyak diusahakan petani peternak serta memiliki produktivitas yang cukup tinggi. beberapa komoditas peternakan yang dimaksud diantaranya ayam, kambing dan sapi. hasil valuasi terhadap nilai produksi peternaksapi. untuk proyeksi tahun depan dengan penerapan sistem pengelolaan integrasi pertanian dan ternak sapi maka nilai kontribusinya diharapkan akan meningkat dari menjadi atau meningkat sebesar hasil analisis nilai produksi komoditas peternakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel nilai produksi peternakan kawasan agro megapolitan produksi satuan nilai perubahan perubahan thn peternakan ayam nisiproduksi kambing me, niliproduksi sapi etuaslahan ekor awal niaiproduksi 47a\| valuasi sektorpeternakan sumber hasil analisis berdasarkan hasil valuasi terhadap beberapa sektor subsektor produksi barang dan jasa kawasan agro megapolitan padang jaya, maka sektor tanaman perikanan yang paling memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai produksinya baik pada tahun eksisting maupun untuk proyeksi tahun dengan persentase perubahan meningkat sebesar dalam kurun waktu tahun. sedangkan nilai kontribusi terendah ada pada sektor tanaman perkebunan, baik pada tahun maupun pada tahun proyeksi hal ini disebabkan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara oleh harga jual komoditas kelapa sawit dan karet sedang jatuh level yang terendah. hasil rekapitulasi selengkapnya tersaji pada tabel tabel rekapitulasi nilai produksi komoditas tiap sektor kawasan agro megapolitan nilai produksi rp) sek menaik aktor kenaikan tanaman pangan palawija tanaman perkebunan tanaman hortikultura buah jumlah sumber hasil analisis tanaman tanaman tanaman perikanan peternakan pangan palawija perkebunan hortikultura buah m2018 m2022 gambar rekapitulasi nilai produksi komoditas agro megapolitan sektor perikanan budidaya (nila) saat ini kawasan agro megapolitan padang jaya menjadi sektor andalan dan unggulan yang memberikan prospek bisnis yang menjanjikan, walaupun biaya produksinya cukup tinggi. berikut ini ilustrasi tata kelola produksi ikan nila pada beberapa skala luasan kolam. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tabel asumsi tata kelola produksi perikanan nila kawasan agro megapolitan padang jaya populasi ikan luasan kolam kepadatan benih per ekor populasi ikan per ekor jumlah bibit ekor berat benih gram ekor harga benih masa pemeliharaan bulan berat panen rata rata gram ekor kebutuhan pakan kebutuhan pakan harga pakan rp kg biaya pakan kebutuhan tenaga kerja persiapan dan tanam benih hok pemeliharaan hok panen hok jumlah tenaga kerja hok upah tenaga kerja rp hari biaya tenaga kerja biaya peralatan tingkat keberhasilan sumber hasil analisis tabel proyeksi laba rugi budidaya perikanan nila pendapatan volume produksi harga jual jumlah pendapatan biaya benih pakan tenaga kerja peralatan laba (rugi) usaha per4bulan rata rata penghasilan per bulan sumber hasil analisis rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara se. . . a3"e . .eeeeee la.a.a. a.a.a.a.a.a.a.a.a"eee3p . ,. . llllll . .a. .a3ee3$ a.a . proyeksi laba rugi usaha perikanan nila pada setiap skala ukuran luas kolam luas kolam m2) mem pendapatan input produksi margin keuntungan gambar grafik proyeksi laba rugi perikanan nila pada setiap skala ukuran kolam budidaya ikan nila merupakan jenis usaha agribisnis yang membutuhkan biaya tinggi (high cost) khususnya pakan ikan. rata rata input produksi dari pakan ternak sebesar tenaga kerja benih dan peralatan berdasarkan hasil analisis produksi budidaya ikan nila kawasan agro megapolitan, diperoleh peningkatan rata rata pendapatan secara linier sebesar dari setiap peningkatan skala luas kolomnya. pengembangan usaha budidaya ikan nila berbasis kawasan, sebagai skenario awal adalah dengan penataan dan perbaikan sistem budidaya, fokus pada luas (tahun memperoleh income sebesar , , pada tahun berikutnya dilakukan perluasan dan penataan sistem budidaya, maka incomenya meningkat menjadi dan pada tahun ketiga memaksimalkan luas kolam eksisting kawasan sebesar ha, maka memperoleh income kawasan sebesar . . nilai income ini konstan hingga tahun dan rincian skenario perhitungan sistem pengelolaan ikan nila kawasan agro megapolitan tersaji pada tabel tabel skenario pengembangan produksi budidaya ikan nila skala kawasan uraian satuan luasan kolam budidaya luasan awal pengembangan luasan akhir net nn. nk. produktivitas populasi ikan neto per hektar ekor berat badan awal jumlah berat ikan pertambahan berat badan selama pemeliharaan pertambahan berat badan per hari masa pemeliharaan hari jumlah berat badan akhir musim jumlah pertambahan berat selama pemeliharaan proyeksi output per musim per hektar total produksi (output) kawasan per musim bulanan) ton per tahun ton nilai output kawasan on farm agribisnis) harga jual person jumlah nilai output kal) sumber hasil analisis penyerapan tenaga kerja ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat esensial dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta sebagai sasaran untuk menciptakan dan mengembangkan pasar. pertumbuhan dan perkembangan aktivitas produksi barang dan jasa kawasan tentu akan berpengaruh terhadap income atau pendapatan petani atau pelaku usaha. berdasarkan hasil analisis nilai produk barang dan jasa, sektor perikanan memberikan kontribusi pendapatan tertinggi dalam kawasan agro megapolitan, namun disisi lain serapan tenaga kerja sektor ini tidaklah setinggi sektor lainnya. secara tidak langsung dari hasil analisis ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor perikanan yang dicirikan oleh peningkatan sewa modal sektor ini, tidak berkontribusi secara nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dalam kawasan agro megapolitan. hal ini disebabkan pengelolaan kolam ikan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja seperti aktivitas lahan intensif (pertanaman). dengan kontribusi pendapatan yang sangat tinggi dari sektor perikanan dan serapan tenaga kerja yang tidak terlalu tinggi, tentu berpengaruh besar terhadap rata rata pendapatan upah yang diterima pekerja yaitu , hari pada tahun dan , hari pada tahun sementara sektor perkebunan dengan serapan tenaga kerja paling tinggi, ternyata tidak memberikan kontribusi rata rata upah tinggi terhadap pekerja yaitu rata rata hanya sebesar , hari pada tahun dan , hari pada tahun hasil analisis selengkapnya untuk masing masing sektor dapat dilihat pada tabel rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j analisis sistem agribisnis dari hulu hilir, meliputi sub sistem produksi, sub sistem pengolahan, dan sub sistem pemasaran untuk menentukan rencana distribusi komoditas kawasan perdesaan: analisis proyeksi pertumbuhan penduduk dan ekonomi kawasan perdesaan untuk mengukur kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan yang didasarkan pada jumlah penduduk dalam rentang waktu perencanaan hingga jangka panjang: analisis kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mengukur kebutuhan program berdasarkan kondisi eksisting yang terkait dengan potensi kawasan perdesaan dan potensi ekonomi: analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur yang mendukung untuk pengembangan kawasan perdesaan: analisis keterpaduan program dan sinkronisasi pembangunan, analisis sumber pembiayaan dan kelayakan ekonomi, dan analisis lain yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan ini. penyusunan profil kawasan eksisting: nama, luas, dan melintasi kawasan perdesaan: posisi kawasan perdesaan dalam konstelasi regional sekurang kurangnya. karakteristik perekonomian yang meliputi pertumbuhan ekonomi, komoditas unggulan, skala pemasaran, dan proyeksi pengembangan depan, karakteristik zonasi agribisnis kawasan perdesaan yang mencakup kawasan produksi, pengolahan, dan pemasaran, karakteristik kelembagaan yang mencakup sektor permodalan serta institusi institusi yang melindungi petani, nelayan, dan pengusaha kecil, dan karakteristik sosial kependudukan termasuk social capital (fungsi fungsi pranata sosial, tradisi budaya, persepsi, dan nilai nilai lokal). penyusunan rencana dan program penyusunan dokumen rencana pengembangan kawasan perdesaan, penyusunan program pembangunan kawasan jangka menengah tahunan) dan tahunan tahun) dilengkapi dengan pembagian kewenangan sektor pusat, provinsi, kabupaten kota. adapun rencana dan program pengembangan kawasan perdesaan meliputi: pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dan atau: pembangunan dan atau pemeliharaan sarana bisnis atauvitas lokal: pengembangan kerjasama antar desa, daerah, kps, bum antar desa: pengembangan lembaga keuangan mikro daerah: menerapkan teknologi informasi dan komunikasi tik) untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi: peningkatan pelayanan terpadu satu pintu ptsp) daerah: dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan kesehatan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tabel nilai penyerapan tenaga kerja kawasan agro megapolitan padang jaya kabupaten bengkulu utara sektor subsektor jumlah perubahan pertanian tanaman pangan palawija tanaman perkebunan tenagakerjayangdiseap tanaman borikulura buah tenagakerayangdiserap rai rab perikanan peternakan sumber hasil analisis sebagai kawasan perdesaan yang berbasis pertanian, perkebunan, hortikultura, buah buahan, perikanan dan peternakan, sektor pertanian dalam arti yang luas (termasuk pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, buah, peternakan dan perikanan) merupakan sumber pendapatan sekaligus sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk kawasan. berdasarkan hasil analisis data atas menunjukkan, penyerapan tenaga kerja sektor perkebunan tergolong paling tinggi dibandingkan sektor lainnya baik pada tahun maupun walaupun secara agregat nilai produksi sektor perikanan paling tinggi dibanding sektor lainnya, tetapi penyerapan tenaga kerja sektor ini paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan demikian peran sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja masih tetap dominan. peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi wilayah. pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. adapun pertumbuhan ekonomi merupakansuatu kawasan bertambah. pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan tingkat pendapatan petani atau pelaku usaha perkapita. peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan rencana kegiatan bagi penduduk miskin kawasan. konsep yang digunakan adalah untuk mengukur tingkat pendapatan rumah tangga petani atau pelaku usaha setelah perencanaan program kawasan dilaksanakan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pertumbuhan ekonomi kawasan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. proses pembangunan memerlukan pendapatan kawasan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan. biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan walaupun pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. berikut ini tersaji hasil analisis nilai pendapatan kawasan untuk masing masing sektor dan rencana pembangunan kawasan yang berimplikasi terhadap pengurangan kemiskinan tabel tabel nilai peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan jumlah perubahan sektor subsektor pertanian tanamanpangampalavija aih pendapatan' kapita yang berada bawah garis kemiskinan jumlahyangdientaskankemiskinannya(orang) www tanamanperkebunan jumlah petaniforang) jumlahtenagakarjafrang) ee. pendapatan kapita yang berada bawah garis kemiskinan jumlahyangdientaskankemiskinannya(orang) des tanamanhortikulturadanbuahbuahan jumlahpetaniforang) jumlahtenagakerjaforang) pendapatan kapita yang berada bawah garis kemiskinan jumlahyangdientaskankeniskinannya (orang) dawan perikanan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara jumlah perubahan sektor subsektor edumlahpemiikusahaforan) . pendapatan' kapita yang berada bawah garis kemiskinan jumlahyangdientaskan kemiskinannya (orang) dewan peternakan eee. pendapatan' kapita yang berada bawah garis kemiskinan jumlahyangdientaskankemiskinannya (orang) sumber hasil analisis tingkat kemiskinan kawasan agro megapolitan padang jaya dapat dilihat dari besarnya nilai rata rata pendapatan perkapita hari petani atau pelaku usaha masing masing sektor. jika nilai rata rata pendapatan perkapita hari petani atau pelaku usaha sektor tertentu lebih rendah dari nilai rata rata pendapatan wilayah kabupaten bengkulu utara maka sektor tersebut berada dibawah garis kemiskinan. untuk menentukan taraf kesejahteraan petani, maka standar minimum kemiskinan perkapita hari pada tahun yang direncanakan diprediksi dari data rata rata garis kemiskinan kabupaten bengkulu utara bps). hasil analisis selengkapnya tersaji pada tabel dibawah ini. tabel standar nilai garis kemiskinan perkapita penduduk kabupaten bengkulu utara tahun rp kapita hari tahun rp kapita hari sumber data bps (olahan) berdasarkan hasil analisis, sektor perikanan memberikan kontribusi nilai produk yang terbesar terhadap kawasan, dengan demikian maka memberikan kontribusi nilai upah rata rata yang paling tinggi. dengan kondisi demikian, maka sektor perikanan pada tahun memberikan nilai pendapatan perkapita bagi petani sebesar , hari, dan nilai rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pendapatan perkapita bagi pekerja sebesar , hari, sedangkan pada tahun direncanakan memberikan nilai pendapatan perkapita bagi petani sebesar hari, dan nilai pendapatan perkapita bagi pekerja sebesar , hari. peningkatan nilai produksi sektor perikanan melaui program pengolahan hasil perikanan serta peranan bumdes bumdes dalam membuka akses pasar kawasan agro megapolitan, cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan petani perkapita hari, dengan demikian memberikan dampak pengurangan masyarakat miskin. melalui aktivitas sektor perikanan pada tahun jumlah penduduk miskin yang dipentaskan sebanyak orang, sedangkan pada tahun sebanyak orang. sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi nilai produk yang terendah terhadap kawasan agro megapolitan padang jaya, namun memberikan peluang penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu sebesar orang, tetapi memberikan kontribusi nilai upah rata rata pekerja yang rendah (tahun yaitu sebesar kapita hari dan kapita hari (tahun dengan kondisi demikian, maka sektor tanaman perkebunan ini hanya memberikan nilai pendapatan perkapita relatif rendah bagi petani tanaman perkebunan yaitu rata rata sebesar , bulan (tahun dan nilai pendapatan rata rata bagi petani sebesar , bulan (tahun hasil analisis selengkapnya untuk masing masing sektor tersaji pada tabel jika program kawasan agro megapolitan padang jaya dijalankan sesuai skenario rpp, maka jumlah masyarakat miskin yang dapat dipentaskan pada tahun sebanyak orang dan pada tahun sebanyak orang. khusus untuk sektor perkebunan dalam tahun depan, tepatnya tahun pencapaian nilai produksinya masih dibawah standar pendapatan minimum. oleh karena itu perlu adanya integrasi dengan subsektor lain agar nilai kontribusinya menjadi meningkat. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kesimpulan dan saran rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara sp, kesimpulan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara bertemakan agro megapolitan. kawasan ini terdiri dari desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan. pusat kawasan agro megapolitan padang jaya sebagai sentra pengolahan dan pelayanan terdapat desa marga sakti, sedangkan sentra produksi terdapat desa tambak rejo dan tanjung harapan. pembangunan kawasan agro megapolitan padang jaya berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya ikan nila dan komoditas pendukung kelapa sawit dan karet. isu strategis pembangunan kawasan agro megapolitan adalah konektivitas infrastruktur jalan: peningkatan pasar kawasan: memfungsikan kelembagaan bumdes dan bumdes sebagai unit bisnis kawasan, alih fungsi komoditas dari sawah menjadi kelapa sawit dan kolam ikan, peningkatan kualitas sdm untuk menciptakan sentra industri pengolahan ikan. program prioritas kawasan agro megapolitan padang jaya adalah revitalisasi pasar kawasan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan pusat pengolahan terpadu, pembangunan unit pembenihan rakyat dan perbaikan jaringan irigasi tersier. nilai strategis yang memberikan kontribusi terbesar bagi kawasan agro megapolitan padang jaya adalah komoditas perikanan budidaya ikan nila. sektor perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sedang yang memberikan kontribusi upah tertinggi terhadap tenaga kerja adalah sektor perikanan (ikan nila). sektor budidaya perikanan ikan nila berkontribusi besar terhadap nilai pendapatan tertinggi dan pengentasan kemiskinan. saranorganisasi perangkat daerah osistem pengelolaan kawasan yang diusulkan adalah pengoptimalan fungsi pasar kawasan melalui sistem regulasi dan peran bumdes. peran lembaga bumdes disini berbasis agroindustri, artinya komoditas hasil panen diolah sebagai produk olahan oleh rumah tangga industri (home industry) atau industri kawasan yang melibatkan sistem kelembagaan bumdes bumdes.r14 penutup puji syukur kita sampaikan kepada allah swt, karena atas berkat rahmat dan ridho nya, peraturan bupati bengkulu utarami mengharapkan, peraturan bupatiakhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan peraturan bupati inirencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara w wyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan perdesaan meliputi: prioritisasi dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, keterpaduan antar sektor, keterpaduan antara pusat dan daerah: skema pembiayaan: dan kelembagaan. penyusunan setelan lokasi prioritas pusat pengembangan kawasan perdesaan pusat pengembangan kawasan perdesaan merupakan lokasi desa yang direncanakan sebagai pusat pengolahan komoditas unggulan. lokasi pusat pengembangan dipilih berdasarkan pertimbangan kondisi eksisting kawasan perdesaan baik dari segi kesiapan masyarakat maupun infrastruktur pendukung. selain itu, perlu diperhatikan pula aksesibilitas terhadap kawasan produksi dan pemasaran. sebelum dilakukan pemilihan terhadap pusat pengembangan kawasan perdesaan, terlebih dahulu dibuat matriks analisis kelayakan lokasi yang menghasilkan beberapa alternatif lokasi pusat pengembangatau pariwisata sesuai kebutuhan pengembangan pusat kawasan perdesaan, misalnya pembuatan tambatan kapal, talud penahan gelombang,kedudukan rpp menurut: dan rencana aksi pembangunan kawasan perdesakawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara: penelaahan dokumen perencanaan: perumusan tujuan dan sasaran: perumusan strategi dan kebijakan: analisis isu strategis:dipedomani diperhatikan dipedomani diacu pemerintah pusat dipedomani dijabarkan . diselaraskan siau diperhatikan melalui musrenbang dipedomani dijabarkan diperhatikan pemerintah dipedomani rpp diacu daerah renstra dipedomani senja skpd skpd gambar kedudukan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan rpp) kedudukan rpp terhadap sistem pusat pusat eksternal tata ruang dapat digambarkan seperti gambar dimana rpp akan dikembangkan dalam dimensi ekonomi, dimana pusat kegiatannya dapat setara dengan pkl(p) yang dipromosikan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j konsep dan metode penyusunan pendalaman rpp rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pendekatan pembangunan kawasan perdesaan menjadi salah satu fokus pembangunan nasional yang tertuang dalam rpm arah kebijakan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pembangunan kawasan kawasan perdesaan yang termuat dalam rpm adalah pengembangan kawasan perdesaan dan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan. kebijakan pengembangan kawasan perdesaan dalam rpm merupakan amanat tentang desa. tujuan pembangunan desa perdesaan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta membangun keterkaitan pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan.ki sasaran utama pembangunan perdesaan difokuskan kepada pembangunan desa. pembangunan desa ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal dan terisolasi, meningkatkan desa desa berkembang dan desa mandiri serta pembangunan kawasan perdesaan. sedangkan pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk memperluas dan mendiversifikasikan kegiatan ekonomi masyarakat desa, mendorong terjadinya industrialisasi perdesaan berbasis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta mengembangkan kegiatan pengolahan sumber daya alam sda) yang berkelanjutan oleh masyarakat desa berbasis ketahanan sosial ekonomi dan ekologi perdesaan. oleh karena itu, kebijakan pembangunan perdesaan tahun dilakukan dengan strategi sebagai berikut: perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil. mempercepat pembangunan sistem, prasarana transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal:: danantara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, megapolitan, pariwisata, dan transmigrasi. meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, serta mengembangkan industri pengolahannya yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah. menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan agribisnis sektor pertanian dan perikanan kelautan serta pengembangan kawasan pariwisata. cc. mengembangkan lembaga keuangan daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha khususnya sektor pertanian dan perikanan kelautan serta sektor lain yang mendukung. menerapkpeningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa kota mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien: meningkatkan peran pelayanan terpadu satu pintu daerah, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara cc. mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya luar jawa bali dan kerjasama pemerintah swasta: mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama: mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal. arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan difokuskan pada perwujudan sistem perkotaan nasional yang berperan sebagai penghubung kota desa pkd), dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. dalam pkd ini terdapat suatu kegiatan yang dapat meningkatkan nilai dari komoditas barang dan jasa dari kawasan sekitar (hinterland) perkotaan maupun perdesaan. kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut: perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung backbone) keterhubungan desa kota. mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana bidang transportasi, dan komunikasi untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal..kegiatan ekonomi hulu (upstream lineages) dan kegiatan ekonomi hilir (downstream languages) desa kota mengembangkan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian perikanan dan industri yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah. menyediakan sarana dan prasarana termasuk informasi pasar dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi perdesaan. cc. mengembangkan lembaga keuangan daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha sektor pertanian dan perikanan. menerapkan teknologi dan inovasi guna menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan. strategi perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir tersebut atas dapat dilakukan melalui pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), pariwisata, dan transmigrasi. peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota desa menyediakan peraturan yang mendukung pergerakan barang dan jasa antara desa kota dan antar wilayah. menyederhanakan proses perijinan dan berusaha dengan mengefektifkan peran lembaga perijinan terpadu satu pintu daerah guna meningkatkan iklim dunia usaha. cc. mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah swasta, serta mengembangkan forum forum yang mendorong perwujudan kerjasama. meningkatkan pendidikan formal dan informal untuk memperkuat kemampuan inovasi, kreatifitas lokal serta potensi keragaman sosial budaya untuk membangun daya saing kota desa. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara beranjak dari permasalahan atas, maka kebijakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor tahun secara spesifik berusaha mengatasi permasalahan permasalahan tersebut. dalam kontek permen yang ada, pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa dalam satu kabupaten kotmenurut undang undang nomor tahun tentang desa dengan visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis juga mengatur tentang pembangunan kawasan perdesaan. intinya bahwa pembangunan kawasan perdesaan ini merupakan upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten kota. semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan adalahrinsip prinsip yang digunakan antara lainpembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan tahapan proses: (i) pengusulan kawasan perdesaan, (ii) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, (iii) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, dan (iv) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. menurut undang undang nomor tahun:mbangunan kawasan perdesaan memunculkan sebuah lembaga baru yaitusebagaimana disebutkan dalam permendesa pdt trans nomor pengusulan kawasan perdesaan berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor tahu dan dapat dibantu oleh pihak ketiga dan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan sesuairencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kesepakatan kawasan perdesaan untuk kemudian diserahkan kepada bupati walikota sertakpop kabupaten kota, untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan bupati walikota. jangka waktu rencana pembangunan kawasan perdesaanberisiawali dengan prakarsa bupati walikota melalui kpop kabupaten kota.serta berada dalam satu kabupaten kota. selain itu, penetapan kawasan perdesaan harus serta keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. pembiay upaya untuk penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat kawasan perdesaan. pembiayaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari apbn, apbd propinsi, apbd kabupaten kota, apb desa, dan sumber lain yang tidak mengikat. dalamrencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara,pada dijelaskan:kelembagaan kpop untuk pembangunan kawasan perdesaan kelembagaan kpop dibahas dalam permendesa ini bab hingga terdiri dari kpop pusat, kpop provinsi, dan kpop kabupaten kota, dan melakukan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya apa dan siapa kpop pusat, kpop provinsi, kpop kabupaten kota. kpop pusat dalam kpop pusat sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur kementerian lembaga yang terkait yang ditetapkan dengan keputusan menteri. kpop pusat sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh kpop provinsi. kpop pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kpop provinsi dan kpop kabupaten kota. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kpop provinsi dalam kpop provinsi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. kpop provinsi sebagaimana dimaksud padajumlah keanggotaan kpop provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan atau kondisi daerah. kpop kabupaten kota dalam dan: menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh bupati walikota:dan ini yang istimewa dalam yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja kpop diatur dalam keputusan menteri. lebih istimewa lagi adalah bab dalam hal pendanaan kawasan pembangunan perdesaan, coba dicermati. pendanaan pembangunan kawasan perdesaan dalam permendesa disebutkan bahwa:rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utaratugas gubernur dan menteri dalam pembangunan kawasan perdesaan menteri dan gubernur melakukan pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan. pembinaan pembangunan kawasan perdesaan oleh menteri dan gubernur pada permendesa disebutkan bahwa:dengan diberlakukan permendesa pdt trans nomor tahun tentang pembangunan kawasan perdesaan ini maka menghapus ketentuan mengenai pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat. dalam konstruksi undang undang desa, pengertian kawasan perdesaan lebih bersifat sektoral, seperti diatur terkait dengan. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. selanjutnya permendes pitt th. tentang pembangunan kawasan perdesaan memperjelas bahwamengatur supaya penetapan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan deng, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utar, berbunyi sebagai berikut sasaran rpp kecamatan padang jaya kabupaten bengkulu utara meliputi desa tambak rejo, desa tanjung harapan, desa marga sakti, desa padang jaya, desa sido luhur dan desa tanah hitam. ketentuan diubah sehingga, berbunyi sebagai berikuttahapan pekerjaan berdasarkan amanat undang undang, opd) sertasalah satu produk pembangunan kawasan perdesaan adalah tersusunnya rancangan konsep dokumen rpp rencana pembangunan kawasan perdesaan) wilayah kabupaten bengkulu utara selatan yang telah disusun pada tahun namun saat ini belum sampai pada tahap operasional lapangan. analisa sementara adalah belum adanya keterpaduan antara konsep dengan kelembagaan pelaksana lapangan. sinkronisasi dilakukan untuk menjembatani hasil kajian dokumen rpp dengan implementasi lapang. dalam kegiatan ini maka, dilakukanlah review dan pendalaman terhadap dokumen rpp, yang meliputi: persiapan, penyusunan kerangka penelitian dan instrumen kajian, review rpp wilayah kabupaten bengkulu utara, penyusunan dan presentasi laporan pendahuluan, pendalaman rencana aksi melalui pengumpulan data dengan cara diskusi fgd, wawancara dengan responden dan pengamatan lapangan aras kawasan serta pengukuran batas batas kawasan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat aras kawasan, workshop aras kabupaten: pembahasan hasil pendalaman rpp dengan stakeholder kunci aras provinsi dan kabupaten, pengolahan dan analisis data khususnya perhitungan manfaat ekonomi dampak akibat pembangunan kawasan perdesaan seperti produksi peningkatan wisatawan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pelaku usaha, pengurangan kemiskinan dan dampak terhadap ekonomi wilayah lainnya, penyusunan dan presentasi laporan antara, penyusunan pendalaman rpp, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara workshop aras pusat: pembahasan hasil pendalaman rpp dengan melibatkan stakeholder internal kemenkes, k l lain, mitra negara donor, kadin, akademisi dan lain lain, workshop iii: pembahasan hasil pendalaman rpp dengan melibatkan stakeholder kunci provinsi dan kabupaten aras kabupaten, penyusunan dan presentasi draft laporan akhir, penyempurnaan dan penyerahan laporan akhir. metode pengumpulan data untuk pendalaman rpp dilakukan secara partisipatif dengan melakukan focus group discussion fgd) world cafe method wcm) aras kawasan perdesaan dengan melibatkan beberapaelain diskusi juga dilakukan peninjauan lapangan, khususnya untuk menentukan kebutuhan infrastruktur. focus group discussion fgd) world cafe method wcm) untuk pembahasan hasil pendalaman rpp aras kabupaten, dengan partisipan adalah sebagai berikut: beberapa pengurus kpop ketua, sekretaris dan anggota) aras kabupaten dan provinsi, anggota dprd bidang ekonomi, opd dinas terkait) aras kabupaten: dinas pmd, dinas badan penanaman modal, dinas pupr, dinas pertanian perkebunan peternakan perikanan (sesuai dengan komoditi unggulan), dinas perindustrian, dinas pariwisata (sesuai kebutuhan), dinas perdagangan, dinas koperasi dan ukm, dinas perhubungan, pelaku usaha, kadin, asosiasi bisnis, perbankan, akademisi, lsm, tokoh agama dan tokoh adat masyarakat. sedangkan workshop aras pusat dilakukan dengan menggunakan metode fgd wcm untuk membahas hasil pendalaman rpp dalam bentuk rencana aksi yang tertuang dalam bentuk program financial matrix dengan mengundang stakeholder internal kemenkes, kemenag pmk, bappenas, semen pupr, bkpm, kemenag, kementan, kemenkes dan ukm, kkp, kemenperin, donor cid, giz, jica, undp), akademisi, asosiasi bisnis antara lain kadin, asli, gappindo, peri, asia, dan lain sebagainya. analisis data untuk potensi dan peluang investasi dilakukan secara partisipatif dengan stakeholder daerah baik aras kawasan maupun aras kabupaten. sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung manfaatdampak ekonomi akibat pengembangan kawasan seperti produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari kawasan, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan dan kontribusi terhadap pdrb. metodologi kerangka berpikir pelaksanaan pekerjaan pendalaman rpp ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu review dokumen rpp dan penyusunan rpp untuk tahun depan. tahapan review dokumen rpp dilakukan dengan metode desk study, dimulai dengan pengumpulan data sekunder terkait ruang lingkup dokumen rpp. berikutnya adalah mengidentifikasi profil (nama, luas dan deliniase kawasan), potensi dan permasalahan kawasan yang menjadi lokus dalam dokumen rpp. selanjutnya telaah dan evaluasi dilakukan terhadap peran stakeholder pemda dan ditjen pkp) yang menghasilkan kebijakan dan program program pendukung kawasan, baik yang sudah maupun yang sedang dilakukan. dengan melihat potensi dan permasalahan kawasan yang dikaitkan dengan keterpaduan kebijakan dan program maka dapat dilihat akar permasalah program apakah ada keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan. melalui force field analisis maka akan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara diperoleh penghalusan (shooting) atau penyesuaian terhadap program dan kebijakan dalam rpp, dan selanjutnya dapat menjadi bahan masukkan untuk memperbaiki rencana rpp tahun kedepan. diagram alur tahapan review rpp tersaji pada gambar analisis analisis data sekunder rev data sekunder bengkulu utara pemda kawasan ( ditjen pkp review profil kawasan evaluasi kinerja ditjen pkp kebijakan program gambaran umum program prioritas yang sudah dilakukan pemda dalam rpp potensi program prioritas yang sedang dilakukan permasalahan root house root house analysis analysis keterpaduan kebijakan program antar sektor antar wilayah antar tingkat pemerintahan force field shooting force field analysis program kebijakan analysis push pull factor regional planning ush pull factor analysis sasaran rpp thn) analysis gambar diagram alur tahapan review dokumen rpp setelah melakukan review terhadap dokumen rpp, tahapan berikutnya adalah penyusunan rpp untuk jangka waktu tahun kedepan. diawali dengan dengan melakukan focus group discussion fgd) pusat bersama pemda dan beberapa pihak terkait sepertialah satu satu hasil dari fgd pusat tersebut adalah pemantapan kembali dan melintasi kawasan, yang nantinya akan dituangkan dalam bupati tentang penetapan kawasan perdesaan. salah satu tujuan evaluasi dokumen rpp ini adalah untuk memantapkan terhadap komoditas unggulan rpp yaitu dengan melakukan evaluasi kembali terhadap komoditas unggulan yang sudah ada. evaluasi terhadap komoditas unggulan, selain dengan analisis untuk mengetahui komoditas basis, juga dilakukan analisis terhadap beberapa kriteria paramater penentuan komoditas unggulan budiharsono, yaitu: ketersediaan bahan bakau: ketersediaan sumberdaya manusia: ketersediaan sarana dan prasarana: potensi pasar domestik atau ekspor: pasar jangka pendek atau jangka panjang, keterlibatan ukm dan pengusaha besar, lamanya masyarakat melakukan usaha: kesesuaian dengan kebijakan regulasi (nasional atau daerah), dan kesesuaian terhadap aspek lingkungan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j atas dasar kajian tersebut maka ditetapkan komoditas unggulan dan program prioritas kawasan. tahap berikutnya adalah mengadakan fgd world cafe method wcm) pada tingkat kecamatan desa bersama opd pemda dengan menggali informasi terkait perkembangan dan data produksi komoditas unggulan kawasan. selanjutnya validasi informasi dan pengumpulan data primer dilakukan saat kegiatan survei lapang. komoditas hasil analisis dan kesepakatan atas, dianalisis potensi dan permasalahannya untuk setiap sub sistem agribisnis, yaitu sub sistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yaitu dengan melihat input produksi (lahan, pupuk, bibit obat obatan dan lain lain), sub sistem usaha tani (on farm agribusiness) yaitu dengan melihat kegiatan budidaya dari mulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan, sub sistem pengolahan (down stream agribusiness) yaitu melihat kondisi eksisting dan permasalahan pengolahan produk komoditas unggulan, sub sistem pemasaran yaitu menganalisis sistem pemasaran komoditas unggulanpenunjang sistem agribisnis, yaituanalisis yang terkahir adalah melakukan analisis terhadap kondisi dan permasalahan kelembagaan yang ada, menyangkut kelembagaan dalam pengembangan komoditas unggulan. hasil analisis sistem agribisnis terhadap komoditas unggulan atas, menjadi dasar dalam penyusunan konsep pengembangan kawasan perdesaan. konsep inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan. secara umum rencana pengembangan kawasan perdesaan terdiri dari tiga, yaitu: rencana kluster komoditas unggulan, rencana kluster komoditas unggulan ini terdiri dari rencana intensifikasi pengembangan komoditas unggulan untuk tahun dan rencana ekstensifikasi pengembangan komoditas unggulan untuk tahun rencana pusat pengolahan dan pemasaran, rencana pusat pengolahan dan pemasaran ini menjadi sentra pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan kawasan perdesaan. sentra ini juga dapat menjadi pusat informasi dan sarana peningkatan keterampilan dan pelatihan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan. rencana pengembangan kelembagaan, kelembagaan mempunyai peran sangat penting untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan. kelembagaan tersebut yang membuat aturan main serta memastikan rencana aksi yang sudah disepakati dalam dokumen rpp ini dilaksanakan. kelembagaan ini dapat berubah bumdes bersama. berdasarkan konsep pembangunan kawasan perdesaan tersebut atas ditentukan tema kawasan perdesaan, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perdesaan. kebijakan dan strategi atas, didetailkan kembali oleh rencana program pengembangan kawasan perdesaan. rencana program pengembangan kawasan perdesaan tersebut juga berdasarkan hasil analisis infrastruktur dasar yang menunjang pengembangan kawasan perdesaan. dalam rangka untuk menterjemahkan program atas. disusun rencana aksi dan rencana ruangnya (spatial). hasil kebijakan. strategi, program dan rencana aksi dan rencana ruang menjadi bahan terhadap kebijakan pembangunan baik pusat, provinsi maupun daerah. selengkapnya alur pemikiran penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan dapat dilihat pada gambar rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara fgd pusat . pemda, pusat analisis sistem provinsi dan lan produksi rencana kluster daerah) obat, komoditas unggulan kawasan unggulan infrastruktur pertanian analisis komoditas sialan nan perdesaan unggulan unggulan pemasaran pararawasan mami panjang, potensi sda rentatataatntatata.! pendidikan pe latihan kependudukan lingkungan fisik kawasan dasar rembug subsistem infrastruktur . marga) manten nan keterangan: luar io b rencana aksi rencana un. perencanaan partisipatif feedback gambar diagram proses penyusunan rpp tahun depan jenis dan sumber data jenis data data yang digunakan untuk penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara, terdiri atas data primer dan data sekunder. data primer diperoleh melalui focused group discussion fgd) serta survei data lapangan yang meliputi observasi lapangan, verifikasi data sekunder, dan wawancara dengan stakeholder terkait. sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data yang dipublikasikan oleh dinas lembaga pemerintah, seperti bps, bappeda, dinas pertanian dan hortikultura, dinas perikanan, dan instansi terkait lainnya. data yang dikumpulkan antara lain: kondisi fisik wilayah (topografi dan iklim): penggunaan lahan: kependudukan demografi (jumlah, penyebaran, kepadatan penduduk, pendidikan dan lapangan pekerjaan), perekonomian wilayah: infrastruktur wilayah (prasarana jalan, sarana transportasi, listrik, sarana komunikasi): produksi, industri olahan dan pemasaran berbagai komoditas perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan: fasilitas pelayanan pertanian: ketersediaan tenaga kerja sdm) pertanian, kelembagaan (kelompok tani, koperasi, dan lain lain), dan data lainnya yang relevan. sumber data sumber data diperoleh dari berbagai dokumen terkait yang diterbitkan oleh instansi terkait, wawancara diskusi, dan survei lapang sebagai berikut: rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j peta potensi pengembangan kawasan pertanian (perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan) kabupaten bengkulu utara, masterplan pertanian kabupaten bengkulu utara: kabupaten bengkulu utara dalam angka tahun bps kabupaten bengkulu utara), rtrw kabupaten bengkulu utara: rpm kabupaten bengkulu utara, renstra dinas dinas terkait kabupaten bengkulu utara, laporan tahunan dinas dinas terkait kabupaten bengkulu utara, hasil wawancara (indepth interview) dan fgd dengan petani dan para pelaku agribisnis: observasi lapangan: dan sumber data lain yang relevan dengan kegiatan. metode analisis berikut ini beberapa metode analisis terkait kerangka berpikir yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya: analisis komparatif antar komoditas location @quotient la)) location @quotient la) merupakan metode analisis yang umum digunakan bidang ekonomi geografi. namun demikian, ini sering juga digunakan bidang ilmu yang lain. secara umum, metode analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan basis (aktifitas). location @quotient la) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. secara lebih operasional, didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke i terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. persamaan dari adalah: xx. dimana: xyj luas area komoditas tertentu (pertanian peternakan perikanan) kecamatan ke i luas area komoditas tertentu (pertanian peternakan perikanan) se kabupaten total luas area pertanian peternakan perikanan kecamatan ke i se kabupaten total luas area pertanian peternakan perikanan se kabupaten. untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis la, terdapat suatu kesepakatan sebagai berikut: jika nilai lg: maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas sub wilayah ke i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas sub wilayah ke i. jika nilai la: maka sub wilayah ke i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total. jika maka sub wilayah ke i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan seluruh wilayah. analisis hirarki pusat pusat pelayanan analisis kilogram) rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara penentuan hirarki pusat pusat pelayanan dilakukan dengan melihat ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dimiliki sampai pada level kelurahan desa dengan menggunakan analisis kilogram. data infrastruktur diperoleh dari data codes potensi desa) yang bersumber dari badan pusat statistik. variabel variabel yang digunakan dalam analisis ini antara lain adalah jumlah penduduk, luas wilayah, panjang jalan, kelengkapan fasilitas pendidikan, kelengkapan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga pendidik, ketersediaan tenaga medis, kelengkapan fasilitas perekonomian (pasar, bank, koperasi), dan data lainnya. wilayah diasumsikan dalam tipologi wilayah modal, dimana pusat atau hinterland suatu wilayah dapat ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang ada serta variabel penciri fisik sosial ekonomi terkait. wilayah yang memiliki indeks perkembangan paling tinggi merupakan pusat dan akan mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. sebaliknya, jika satu wilayah mempunyai jumlah dan jenis fasilitas dengan kuantitas yang rendah atau nilai indeks perkembangan yang rendah merupakan wilayah hinterland dari wilayah lainnya. tujuan identifikasi pusat pelayanan dalam kajian ini adalah: untuk mengidentifikasi pusat pusat pelayanan kawasan pengembangan perdesaan serta daerah pelayanan pada tingkat yang berbeda, pengintegrasian atau pengelompokan pelayanan pada tingkat yang berbeda: dan penentuan dan keterkaitan guna mengembangkan aksesibilitas dan efisiensi. analisis spasial gis) untuk kesesuaian dan ketersediaan lahan kegiatan analisis kesesuaian dan ketersediaan diawali dengan identifikasi biofisik lahan. hasil identifikasi selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dan penilaian kesesuaian dan ketersediaan lahan. kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan disampaikan dalam bentuk informasi spasial dengan analisis sig. identifikasi biofisik lahan secara garis besar survei bio fisik lahan dibagi atas beberapa tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tahapan analisis data. tahap persiapan mencakup kegiatan pengumpulan data awal dari berbagai instansi terkait, berupa berupa data sekunder, peta peta eksisting dan analisis analisis terdahulu yang pernah dilakukan lokasi kegiatan. data sekunder juga dapat digunakan sebagai pengganti data primer apabila ditemukan kesulitan atau keterbatasan didalam mendapatkan data lapangan. data sekunder diperoleh dari studi literatur dan akses langsung data instansi instansi terkait. data data yang dikumpulkan mencakup seluruh data yang mungkin ada, yang berguna untuk analisis bio fisik. tahap pelaksanaan meliputi: pembangunan basis data dan kompilasi peta peta eksisting agar dapat terstruktur dengan baik. selain basis data, peta peta yang ada juga perlu direorganisasi dengan baik: dan kompilasi dan penyajian hasil. peta kesesuaian penggunaan lahan untuk pertanian (peta potensi pertanian) dan peta peta bio fisik lainnya dikompilasi dan dipadukan dengan peta rupa bumi serta disajikan pada skala peta peta ini disiapkan secara digital dengan perangkat lunak sistem informasi geografi sig). analisis sistem informasi geografis sig) geographic information system gis) atau sistem informasi geografis sig) diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data referensi rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya alam, lingkungan, sistem informasi bisnis dan pelayanan umum lainnya. sig dibutuhkan sebagai solusi dari beberapa alasan yang sangat mendasar, diantaranya karena adanya penanganan data geospasial yang kurang baik, cetakan peta dan statistik yang sangat cepat kadaluarsa, data dan informasi yang dihadirkan sering tidak akurat, serta tidak ada pelayanan penyediaan dan pertukaran data. cakupan aplikasi sig dapat dikelompokkan dalam lima kategori: pengelolaan fasilitas, yaitu peta dalam skala besar dan akurat, dan analisis jaringan (network analysis) digunakan untuk pengelolaan utilitas kota. pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk tujuan ini digunakan peta skala menengah dan kecil, dan teknik tumpang tindih digabungkan citra satelit untuk analisis dampak lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam. jaringan jalan, untuk fungsi jaringan jalan digunakan peta skala besar dan menengah dan analisis keruangan yang digunakan untuk mengetahui lokasi perumahan, jalan dan lain lain. sistem informasi lahan tanah. analisis pengembangan sistem agribisnis sistem agribisnis secara konseptual adalah semua aktivitas dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lainnya. konsep agribisnis menurut soekartawi adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian. menurut davis dan goldberg agribisnis merupakan seluruh operasi yang terkait dengan manufaktur dan distribusi suplai pertanian, aktivitas produksi pertanian, penyimpanan, proses dan distribusi komoditi pertanian serta segala sesuatu yang terbuat darinya. sedangkan menurut saragih sistem agribisnis merupakan satu kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari lima sub sistem yaitu: sub sistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yakni industri yang menghasilkan barang barang modal bagi pertanian seperti industri pembenihan, geokimia, mesin dan alat pertanian, sub sistem usaha tani (on farm agribusiness) yakni kegiatan budidaya untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, termasuk dalam hal ini tanaman pangan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, sub sistem pengolahan (down stream agribusiness) yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, sub sistem pemasaran yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan didalam dan diluar negerirencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kelembagaan dan kegiatan penunjang supporting institution and activities) bank, r&d, asuransi, pendidikan, penyuluhan, pelatihan, konsultasi, kebijakan pemerintah, dll agribisnis hulu usaha tani agribisnis hilir (up stream agb) (on farm agb) (down stream agb) lahanoutput produk dan jasa output produk output produk dan jasa intermedia te) primer (final product) gambar sistem agribisnis sumber soekartawi, subsistem hulu (up stream agribusiness) subsistem hulu (up stream agribusiness) adalah industri industri yang menghasilkan barang barang modal bagi pertanian seperti industri perbenihan atau pembibitan, industri geokimia (pupuk, pestisida, obat), industri alat dan mesin pertanian saragih subsistem hulu berfungsi menghasilkan dan menyediakan sarana produksi yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas. menurut saragih penggunaan sarana produksi yang tepat seperti bibit unggul akan memiliki kemampuan produksi lebih tinggi dibandingkan tidak unggul. analisis subsistem hulu untuk pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan mengevaluasi factor faktor produksi yang terlibat dan ketersediaannya seperti lahan yang sesuai, bibit unggul, pupuk yang optimal, ketersediaan tenaga kerja petani, obat obatan, mesin dan peralatan baik untuk pengolahan lahan seperti traktor, peralatan penyemprotan, dan peralatan panen yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana yang mendukung seperti jalan, pasar, listrik, irigasi dan sebagainya. subsistem usaha tani (on farm agribusiness) subsistem usaha tani (on farm agribusiness) adalah kegiatan yang menggunakan modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. subsistem usaha tani sangat berkaitan dengan subsistem hulu. subsistem usaha tani memerlukan bibit, obat dan alat alat pertanian supaya usaha tani berhasil dengan baik. pelaksanaan usaha tani bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan pasar. analisis usaha tani pada hakekatnya adalah alat yang dipakai untuk pengukuran keberhasilan usaha tani dan bertujuan untuk melihat kerajaan suatu kegiatan usaha tani. terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat kerajaan kegiatan usaha tani yaitu analisis pendapatan usaha tani dan analisis imbangan penerimaan dan biaya r c rasio). analisis usaha tani dilakukan dengan menganalisis proses penanaman sampai dengan pemanenan, teknologi dan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j peralatan yang digunakan, kaitannya dengan norma yang berlaku dan komersialisasi usaha tani. analisis pendapatan usaha tani yaitu memberikan gambaran keadaan usaha tani dan hal yang perlu direncanakan untuk perbaikan dimasa mendatang. bagi seorang petani, pendapatan dapat berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan usaha tani yang dikelolanya. beberapa definisi yang berkaitan dengan ukuran pendapatan dan keuntungan usaha tani soekartawi, penerimaan usaha tani: nilai uang yang diperoleh dari penjualan. pengeluaran tunai usaha tani: jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi usaha tani. pendapatan tunai usaha tani: selisih antara nilai penerimaan tunai usaha tani dan pengeluaran tunai usaha tani. penerimaan kotor usaha tani: produk total dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual. pengeluaran total usaha tani: nilai semua input habis terpakai atau dikeluarkan dalam produksi termasuk biaya biaya yang diperhitungkan. pendapatan bersih usaha tani: selisih antara penerimaan kotor usaha tani dengan pengeluaran total usaha tani. kegiatan usaha tani bertujuan untuk mencari produksi yang pada akhirnya dinilai dengan uang untuk diperhitungkan dari nilai produksi setelah dikurangi atau memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. pendapatan usaha tani yang didapatkan akan mendorong petani itu sendiri misalnya biaya produksi periode selanjutnya, tabungan dan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. pendapatan usaha tani merupakan selisih antara nilai penerimaan usaha tani dari hasil penjualan dengan biaya usahataninya. penerimaan usaha tani merupakan suatu nilai produk total dalam jangka waktu tertentu, baik dijual maupun dikonsumsi sendiri. penerimaan usaha tani dinilai dari hasil perkalian antara nilai total produksi dengan harga pasar. sedangkan pengeluaran usaha tani merupakan nilai penggunaan sejumlah input usaha tani yang dipakai saat mengelola usaha tani. biaya tersebut dapat digolongkan dalam biaya tunai usaha tani yang harus dikeluarkan dan biaya yang diperhitungkan. biaya yang diperhitungkan yaitu nilai pemakaian input usaha tani. biaya yang diperhitungkan digunakan untuk menghitung pendapatan kerja petani jika modal dan nilai tenaga kerja keluarga diperhitungkan. analisis pendapatan usaha tani berguna bagi petani maupun pemilik input usaha tani. analisis pendapatan usaha tani digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh dalam usaha tani. pendapatan usaha tani dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. pendapatan usaha tani dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu nilai penerimaan (revenue) usaha tani dan pengeluaran (cost) usaha tani. perhitungan pendapatan dibedakan menjadi pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. pendapatan atas biaya tunai diperoleh dari selisih antara total penerimaan usaha tani dan pengeluaran tunai, sedangkan pendapatan atas biaya total diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran. total penerimaan diperoleh dari penjumlahan antara penerimaan tunai dan penerimaan tidak tunai, sedangkan total pengeluaran diperoleh dari penjumlahan antara pengeluaran tunai dan pengeluaran tidak tunai (yang diperhitungkan). rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara perubahan rpp kecamatan padang jaya kabupaten bengkulubengkulu utarabiaya tunai adalah biaya yang benar benar dikeluarkan oleh petani, sedangkan biaya total adalah semua input milik keluarga yang diperhitungkan sebagai biaya. biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang dibebankan kepada usaha tani untuk menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, penyusutan alat alat dan imbangan sewa lahan serta biaya imbangan benih. biaya yang diperhitungkan digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja petani jika modal, sewa lahan dan tenaga kerja dalam keluarga dan biaya benih milik sendiri diperhitungkan. modal dipergunakan petani dihitung sebagai modal pinjaman meskipun modal tersebut milik petani sendiri. tenaga kerja keluarga dinilai berdasarkan upah yang berlaku pada waktu anggota keluarga menyumbang kerja pada usaha tani tersebut. lahan yang digunakan petani diperhitungkan sebagai lahan sewa yang besarnya berdasarkan rata rata biaya sewa lahan daerah tersebut. secara umum pendapatan diperhitungkan sebagai penerimaan dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan. pendapatan dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut: tunai total bd) dimana: pendapatan (rupiah) nilai produksi (hasil kali jumlah fisik produksi dengan harga) biaya tunai (rupiah) biaya yang diperhitungkan (rupiah) analisis imbangan penerimaan dan biaya r c rasio) menunjukkan penerimaan yang diperoleh petani dari setiap rupiah pengeluaran yang dikeluarkan untuk usaha tani sebagai manfaat. pernyataan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut hermanto penerimaan rp) r c ras1o biaya rp) kriteria keputusan yang digunakan untuk menilai hasil analisis r c rasio tersebut adalah sebagai berikut: jika nilai r c rasio maka usaha tani menghasilkan keuntungan dan efisien karena setiap biaya sebesar yang dikeluarkan untuk usaha tani akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar. jika nilai r c rasio maka usaha tani berada pada titik impas yaitu tidak menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian karena jumlah biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani akan menghasilkan penerimaan yang sama besar. jika nilai r c rasio maka usaha tani mengalami kerugian dan tidak efisien karena setiap biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani akan menghasilkan penerimaan yang lebih kecil. analisis imbangan penerimaan atas biaya menunjukkan penerimaan yang berapa besarnya penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam produksi usaha tani. menurut soekartawi r c adalah singkatan dari return cost ratio atau dikenal sebagai perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya rasio. rasio r c menunjukkan berapa satuan mata uang penerimaan yang dihasilkan setiap satu satuan mata uang yang digunakan untuk biaya produksi dalam usaha tani. rasio penerimaan atas biaya produksi dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan relatif kegiatan usaha tani, artinya dari angka rasio rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara penerimaan atas biaya tersebut dapat diketahui apakah usaha tani menguntungkan atau tidak. dalam analisis ini akan diuji seberapa jauh setiap nilai rupiah yang dipakai dalam kegiatan usaha tani yang bersangkutan dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya suatu usaha tani dikatakan efisien dan menguntungkan apabila nilai r c lebih besar dari satu dan sebaliknya suatu usaha tani dikatakan belum menguntungkan atau tidak efisien apabila r c kurang dari satu. semakin tinggi rasio r c berarti semakin besar penerimaan yang dihasilkan setiap satu satuan pengeluaran sehingga semakin efisien. subsistem agroindustri pengolahan (down stream agribusiness) industri atau usaha pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan mengubah barang dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud mendekatkan produk tersebut kepada konsumen akhir untuk tujuan komersial. dengan melihat potensi yang ada, perlu dijajaki pengolahan kearah mana yang paling menguntungkan dan layak untuk dikembangkan, dari berbagai alternative pengolahan yang ada dan memungkinkan dalam pohon industri. pengolahan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk segar dalam rangka pemberdayaan petani dan lembaga yang terlibat demi meningkatkan kesejahteraan. selain itu dengan hilirisasi, maka primary product dapat menjadi lebih tahan lama dan dapat meningkatkan elastisitas demand. menurut soekartawi terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya pengolahan dalam sistem agribisnis. komponen pengolahan hasil pertanian menjadi penting karena pengolahan mampu menghasilkan nilai tambah, mampu, serta meningkatkan pendapatan produsen. tujuan dari usaha pengolahan hasil adalah untuk menciptakan bentuk yang lebih mudah dikonsumsi, meningkatkan masa atau daya simpan produk, menciptakan bentuk yang lebih mudah diangkut dan untuk memelihara rasa dan nilai gizi suatu produk. agroindustri diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi selain mampu memperoleh keuntungan yang berlanjut. subsistem pengolahan menjadi penting karena mampu menghasilkan nilai tambah, serta meningkatkan pendapatan produsen soekartawi subsistem pemasaran pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain other tujuan pemasaran bagi produsen adalah dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui pertukaran. subsistem jasa pendukung kelembagaan) subsistem jasa pendukung (kelembagaan) adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, usaha tani dan hilir. lembaga lembaga yang terkait adalah penyuluh, konsultan, keuangan dan penelitian. lembaga penyuluh dan konsultasi memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani dan pembinaan teknik budidaya, pemanenan dan manajemen usaha tani. lembaga keuangan seperti perbankan, model ventura dan asuransi yang memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggulangan risiko usaha (khusus asuransi). sedangkan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara lembaga penelitian yang dilakukan oleh balai balai penelitian atau perguruan tinggi memberikan layanan informasi teknologi produksi atau teknik manajemen hasil penelitian dan pengembangan. penentuan peranan jasa penunjang adalah dengan analisis deskriptif terhadap kegiatan yang telah dilakukan. metode yang dipakai dalam penentuan peran jasa penunjang adalah dengan wawancara. pemaparan dilakukan pendeskripsian atas peran yang telah dilakukan selama ini. beberapa pelaku yang berperan dalam kegiatan usaha tani adalah pemerintah, perbankan dan kelompok pengolah. berdasarkan kegiatan tersebut akan ditanyakan kepada pelaku usaha apakah kegiatan yang telah dilakukan oleh jasa penunjang telah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. analisis kebijakan dan strategi agribisnis dalam pengembangan kawasan untuk menghasilkan langkah langkah strategis agar program pengembangan kawasan berkelanjutan, perlu kiranya untuk melakukan formulasi yang diintegrasikan menjadi kerangka kerja pengambilan keputusan tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data (input stage), tahap pemajuan (matching stage), dan tahap pengambilan keputusan (decision stage) david, audit eksternal strategi impian vas monetmka kera asi pemasaran, mangu mengemban kam, kesan kar aa, mens manajer west sistem strategi strategi strategi gambar model strategi pengembangan kawasan sumber. david, analisis sosial dan kelembagaan kelembagaan merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan selama periode waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan bernilai kolektif (bersama) atau tujuan tujuan yang bernilai sosial. kelembagaan tidak hanya mengacu pada organisasi atau kelompok melainkan juga mengacu pada aturan atau norma yang berlaku masyarakat. pengembangan kelembagaan tingkat lokal penting untuk dilakukan mengingat besarnya peran kelembagaan lokal bagi pengembangan wilayah. menurut hoff kelembagaan tingkat lokal memiliki peran penting terutama dalam memobilisasi dan mengatur penggunaan sumberdaya lokal berdasarkan aktivitas produktif jangka panjang. melalui kelembagaan lokal ini, sumberdaya yang tersedia rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara dapat digunakan secara efisien dan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan spesifik lokasi yang umum diketahui wilayah tersebut sehingga pemantauan terhadap perubahan status sumberdaya menjadi lebih cepat dan murah ketika masyarakat lokal diikutsertakan. masyarakat bukan lagi sebagai kelompok sasaran tetapi ikut berpartisipasi pada pembangunan. peran kelembagaan sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. analisis kelembagaan menjelaskan hubungan pencapaian penghidupan yang berkelanjutan dengan aset (sumberdaya) dan akses yang dimiliki. analisis kelembagaan mengidentifikasi hubungan relasi produksi dan sosial yang ada, baik dalam organisasi formal maupun informal terkait intervensi yang akan dilakukan. konteks kelembagaan dapat mencakup dalam tingkatan organisasi petani (mikro), organisasi desa (meso), dan organisasi institusi yang lebih luas dari desa (makro). melintasi kawasan dan penetapan kawasan pengembangan perdesaan melintasi kawasan dilakukan untuk memperoleh atau membatasi areal areal yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan perdesaan. adapun melintasi dilakukan dengan melihat hasil akhir peta kelas kesesuaian kemampuan lahan (aspek fisik) yang akan ditumpangsusunkan dengan peta rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw), peta status kawasan, peta perijinan, dengan mempertimbangkan hasil analisis lainnya, yaitu hasil analisis komparatif dan analisis kompetitif komoditas komoditas subsektor pertanian (potensi subsektor unggulan), serta analisis hirarki wilayah sehingga dapat diperoleh peta rekomendasi untuk pengembangan kawasan perdesaan. penetapan site plan lokasi prioritas pusat pengembangan kawasan perdesaan tahapan selanjutnya adalah melakukan pembobotan untuk lokasi lokasi yang potensial dikembangkan sebagai pusat pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan berbagai aspek yang telah dijabarkan sebelumnya. lokasi potensial dengan nilai bobot tertinggi akan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pusat pengembangan kawasan perdesaan. penyusunan rencana dan program pengembangan kawasan perdesaan perencanaan merupakan suatu kegiatan penyelesaian masalah dan proses pengambilan keputusan atau merupakan proses pemikiran dari suatu ide arah bentuk nyata. menurut steiner, terdapat tahap interaksi dalam model perencanaan ekologis yang tidak linear. perencanaan ekologis tidak hanya menyangkut ekologi semata namun juga merangkul kajian sistem sosial budaya (sosiokultural). tahap tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. tahap pertama adalah pengumpulan isu yang dilakukan bersama masyarakat. tahap dua penentuan tujuan termasuk dalamnya menjawab permasalahan permasalahan yang ada. kemudian tahap dan inventarisasi dan analisis meliputi aspek biofisik dan sosial budaya, baik dalam level makro maupun mikro. tahap ke lima studi detil dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menghubungkan tujuan dan permasalahan. tahap ke enam, pengembangan konsep dan alternatif. tahap ke tujuh adalah perencanaan lanskap dari hasil konsep yang telah ditentukan tersebut kemudian dilakukan sounding kepada masyarakat dan melalui proses edukasi (tahap tahap ke delapan inilah yang cukup penting karena perlu proses keterlibatan masyarakat. tahap ke sembilan adalah detail desain dalam skala pengguna atau skala tapak. desain ini kemudian diimplementasikan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara (tahap dan tahap terakhir adalah proses administrasi salah satunya kegiatan pelaporan dari studi yang dilakukan. identifikasi potensi inventarisasi dan implementasi analisis skala regional rencana dan desain ierrrrrsarsrn edukasi dan keterlibatan masyarakat inventarisasi dan analisis skala lokal desain detail lanskap konsep perencanaan gambar model perencanaan ekologis steiner, secara lebih ringkas dari proses atas, dalam kegiatan perencanaan dan desain kawasan mengacu pada metode yang terdiri dari beberapa tahapan meliputi persiapan, survei dan inventarisasi, analisis dan sintesis, konsep serta pengembangannya hingga produk akhir dapat berupa gambar konsep, masterplan, site plan ataupun visualisasi dari rancangan (desain). adapun kegiatan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan terlepas dari proses perencanaan, secara lebih rinci meliputi: persiapan tahap persiapan adalah tahap awal dari proses kegiatan perencanaan. pada model steiner tahap ini meliputi tahap dan hal hal yang dipersiapkan adalah: informasi dasar tapak (desa) berupa data awal baik berupa kebijakan ketataruangan, peta kawasan, maupun informasi lainnya. keinginan utama dari pemilik pekerjaan. pekerjaan survei dan inventarisasi pekerjaan survei dan inventarisasi meliputi tahap pada model steiner. kegiatan survei dan inventarisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: pengamatan langsung lokasi untuk melihat kondisi eksisting kawasan, yang bertujuan mendapatkan data primer menyangkut kondisi fisik, biofisik dan sosial budaya masyarakat desa. kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pengambilan gambar, pengukuran dan pengumpulan data elemen, sarana dan prasarana yang ada. pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui laporan, literatur, makalah, jurnal, dan buku buku penunjang. data yang didapatkan berupa data tambahan dari data awal seperti fisik dan biofisik meliputi data spasial dan atribut antara lain: topografi, geologi, tanah, iklim, hidrologi, dan lainnya. kondisi sosial desa, antara lain: aktivitas, pengguna dan data sejarah, serta peraturan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j perundang undangan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan tapak (desa). analisis dan sintesis tahap analisis dan sintesis merupakan kelanjutan setelah inventarisasi, sama seperti tahap dan pada model steiner. berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dilakukan analisa terhadap berbagai aspek dan faktor yang berperan terhadap fungsi ketataruangan desa tersebut sehingga dapat diketahui masalah, hambatan, potensi serta tingkat kerawanan atau kerapuhan dari lahan atau desa tersebut. hasil dari kegiatan ini adalah menyajikan berbagai kemungkinan atau alternatif pengembangan desa. aspek yang akan dianalisa dalam penyusunan rencana kawasan ini disesuaikan dengan fungsi setiap daerah desa yang ada masing masing lokasi studi. adapun aspek yang dipertimbangkan meliputi: kondisi fisik maupun biofisik dari desa. kondisi aktivitas (sosial budaya) masyarakat yang ada desa baik suku asli maupun pendatang. struktur ruang dan fungsi ruang yang ada. elemen alam yang ada seperti gunung, sungai, danau, air terjun, hutan, pantai dan lainnya. peletakan fasilitas, elemen elemen buatan yang ada seperti simbol, landmark, ragam hias, arsitektur. konsep dan pengembangan proses penentuan konsep dan pengembangan dari rencana tapak dalam hal ini desa meliputi tahap dalam model steiner. lebih lanjut diperlukan feedback dari masyarakat dengan melalui rembuk warga, diskusi, atau yang umum dilakukan seperti fgd focus group discussion). tahap ini merupakan proses edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam model steiner (tahap konsep merupakan hasil dari kajian terhadap analisis data, yang akan menjadi dasar pengembangan suatu rancangan. konsep ini terdiri dari konsep dasar dan pengembangan. pada penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan, arahan konsep yang akan ditampilkan adalah masterplan site plan rencana pembangunan kawasan perdesaan dengan pendekatan komprehensif. untuk itu, rancangan ini akan ditampilkan baik dari penataan ruang seperti sirkulasi, sarana, prasarana, dan elemen pembentuknya serta dari pendekatan lainnya berbagai aspek yang dikaji. beberapa pertimbangan yang akan menjadi standar penataan ruang desa diantaranya: pola fungsi dan struktur ruang desa. pola jalan sirkulasi transportasi. jaringan jalan drainase. fasilitas, utilitas. ruang terbuka hijau. analisis slot strengths, weaknesses, opportunities, and threats) penentuan analisis slot didahului oleh penentuan isu strategis, dalamfgd dinilai paling tepat dalam menggali permasalahan yang rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara bersifat spesifik, khas, dan lokal. fgd yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai.secara metodologi fgd merupakan teknik kualitatif dengan paradigma konstruksionis. realitas sosial adalah hasil konstruksi, dimana mengutip kalimat berger dalam bukunya invitation sociology dalam bright, social reality turns out have many layers meaning. the discovery each new layer changes the perception whole. realitas sosial terbukti memiliki beragam lapis makna. penemuan tiap lapis baru mengubah persepsi keseluruhan). realitas sosial terdiri dari berlapis pemaknaan yang dikonstruksi oleh masyarakat, dan lapisan lapisan itu membentuk kehidupan sehari hari yang familier dan terkesan normal. normalitas inilah yang ingin dibongkar penganut konstruktivisme. mengutip goodman, dunia sehari hari dikonstruksi individu melalui beragam pengetahuan yang dimilikinya goodman, dalam flick, dari berbagai keterangan atas, dapat disimpulkan dalam kaitannya dengan penelitian, fgd berguna untuk: memperoleh informasi yang banyak secara cepa (triangulasi metode), mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku kelompok tertentu (triangulasi sumber informasi), cc. menghasilkan ide ide untuk penelitian lebih mendalam dan cross check (triangulasi data) data dari sumber lain atau dengan metode lain. tahapan dalam fgd adalah sebagai berikut. penggalian data dan informasi pengelompokan penamaan prioritas konsensus) penambahan ide ide inovatif yang muncul, dan sebagainya. pada tahap penggalian informasi (information sharing) persepsi partisipan yang dalam fgd sering disebut sebagai narasumber sangat beragam karena pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, tahap ini adalah mencari realitas individu atau subjektif. pada tahap pengelompokan (clustering) setiap partisipan sudah melakukan analisis mengenai keterkaitan antara isu, kesamaan antar isu, pada tahap ini realitas antar individu sudah mulai dilucuti lapis demi lapis maknanya. pada saat penamaan (naming labelling) analisis partisipan memasuki tahap konstruksi atau mengorganisasikan pengetahuan. pada tahap terakhir adalah tahap pembuatan konsensus dengan menetapkan apa yang paling penting atau mendesak. pada tahap ini juga dilakukan penentuan prioritas. salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan strategi kebijakan yang aplikatif adalah pendekatan matriks slot strengths, weaknesses, opportunities, and threats). menurut david matriks slot adalah alat untuk mencocokkan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang membantu mengembangkan empat tipe strategi, yaitu: strengths opportunities), weakness opportunities), strengths threats), dan weakness threats). strategi menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. strategi bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. strategi menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. strategi adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. analisis slot digunakan untuk menghasilkan strategi yang secara bersamaan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pada matriks slot terdapat sembilan sel dengan empat sel faktor kunci, empat sel strategi dan satu sel yang dibiarkan kosong (kiri atas). empat sel faktor kunci dan diidentifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan empat sel strategi yaitu so, wo, st, dan wt. matriks slot dapat dilihat pada gambar faktor internal strength weakness faktor daftar kekuatan internal kawasan daftar kelemahan internal kawasan eksternal menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang memanfaatkan peluang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman menghindari ancaman gambar matriks slot sumber: david langkah yang diperlukan dalam penyusunan matriks slot, antara lain: menuliskan peluang dan ancaman pada baris matriks slot. menuliskan kekuatan dan kelemahan pada kolom matriks slot. mencocokkan kekuatkuatsesuai kebutuhan pengembangan pusat kawasan perdesaan, misalnyarencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara gambaran umum kabupaten rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara din letak geografis dan wilayah administrasi, terletak zona perairan samudera hindia pada posisi antara dan ls. selain pulau enggano dan pulau mega, terdapat pulau lainnya yang berada sekitar pulau enggano dan terintegrasi dalam wilayah administrasi kabupaten bengkulu utara yang terdiri dari: pulau bangkai, pulau dua, pulau dua kecil, pulau merbau, pulau satu, pulau tapakarifin, dan pulau tapakbalai. sebagian besar penduduk pulau tersebut bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani kelapa. secara ekologi, pulau enggano dan pulau pulau lainnya tersebutpembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara"ud tp, eps 8eropa' sana eneongnna teases s3. kas lebong cae kab sun: a 23mm gea gambar peta administrasi wilayah kabupaten bengkulu fisik dasar analisis fisik dasar mencakup gambaran mengenai karakter, kecamatan dan desa. sementara analisis keagrariaan mencakup identifikasi status kepemilikan tanah dan penguasaan lahan. iklim kabupaten bengkulu utara merupakan daerah yang mempunyai temperatur rata rata tahunan antara c. data jumlah curah hujan berdasarkan data bmkg pos arga makmur, kabupaten bengkulu utara pada tahun sampai dengan bulan desember setiap bulannya berkisar mm, dengan rata rata setiap bulannya mm. pada tahun ini, curah hujan yang tinggi terjadi pada bulan april, yaitu dan curah hujan terendah pada bulan september yaitu mm. ditinjau dari jumlah hari hujan, menurut data yang diperoleh dari dinas pertanian tanaman pangan kabupaten bengkulu utara, sampai dengan bulan desember berkisar antara hari dengan rata rata tiap bulannya sebanyak hari. hari hujan pada tahun sebanyak kali, lebih banyak dibandingkan tahun yang sebanyak kali. berdasarkan klasifikasi iklim menurut schmiddan ferguson, daerah ini tergolong tipe iklim dengan tinggi kelembabansesuai dengan pola iklim global,rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara menurut sleman dan menurut moh). rata rata curah hujan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. tabel rata rata curah hujan kabupaten bengkulu tahun tahun (mm) bulan februari 060m a17 agustus a57) a60) september total sumber kabupaten bengkulu dalan angkadibagian barat membujur searah pantai dari selatan utara, dibagian timur topografinya berbukit bukit dengan ketinggian dpl, sedangkan di(m) luas (km?) jumlah sumber kabupaten bengkulu utara dalan angkadikabupaten bengkulu utara didominasi oleh wilayah dengan ketinggian meter diatas permukaan laut (dpl) yaitu sebanyak atau dengan total luas rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara selanjutnya, ketinggian yang dominan lainnya wilayah kabupaten bengkulu utara adalahketinggianmencapai meter seluas km? atau sekitar jenis tanahdominan yang terdapat kabupaten bengkulu utara adalah dystopepts, tropudults, humitropepts dan dystrandepts. peta jenis tanah yang tersedia untuk kabupaten bengkulu utara adalah skala tinjau, sehingga penamaan jenis tanahnya bersifat asosiasi. jenis tanah dystropepts tersebar merata seluruh wilayah kabupaten, sedangkan jenis tropudults tersebar sebelah barat kabupaten bengkulu. jenis tanah lainnya tersebar arah timur dan utara. jenis tanah dystropepts tergolong jenis tanah dengan tingkat perkembangan lanjut, memiliki sifat agak masam, tekstur tanah lempung dan agak lekat, tingkat kesuburan rendah hingga sedang. tanah jenis tropudults tergolong jenis tanah dengan tingkat perkembangan sangat lanjut, memiliki sifat masam, tekstur tanah berniat dan lekat, tingkat kesuburan rendah hingga sedang. jenis tanah lainnya tingkat kesuburan tanahnya relatif rendah hingga tinggi. adapun sebaran jenis tanah wilayah kabupaten bengkulu utara dapat lihat pada tabel tabel luas wilayah kabupaten bengkulu utara menurut ketinggian asosiasi tanah luas (ha) dystopepisi paluduts meat jumlah sumber bbsdlp rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara ham peta jenis tanah kabupaten bengkulu utara ran sistem koordinat geografi sistem proyeksi datum wgs keterangan ieee dystropepts: dystrandepts: tropaguepts ieee dystropepts: dystrandepts: tropudults ieee dystropepts: haplorthox: tropudults pri ieee dystropepts: humitropepts: tropohumults dan dystropepts, tropudalfs: tropudults ieee dystropepts: tropudults: humitropepts ieee dystropepts: tropudults: troporthents mei eutropepts: dystropepts: tropudalfs (bs humitropepts: dystrandepts: hydrandepts tropaguepts: tropofluvents: eutropepts lp, mei tropudults: dystropepts: eutropepts mei dystropepts: paleudults (rm fluvaguents: tropaguepts rendolls: eutropepts ain tropudults: dystropepts mar batas kabupaten sumber badan informasi geospasial bbsdlp rtrw kab. bengkulu utara survei lapang gambar peta jenis tanah kabupaten bengkulu utarapenutupan lahan dan status kawas dengan kemiringan lahan diatas sedangkan pada daerah tengah sebagian terdiri dari hutan bekas terbangun. tutupan lahan hutan wilayah kabupaten bengkulu utara meliputi: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan tangan. luas tutupan dominan adalah pertanian lahan kering campur semak yaitu sebesar atau dari luas kabupaten bengkulu utara. tabel luas sebaran tutupan lahan kabupaten bengkulu utara tutupan lahan luas (ha) hutan lahan kering primer hutan lahan kering sekunder bekas tebangan hutan mangrove primer hutan mangrove sekunder bekas tebangan hutan tanaman rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara 6j tutupan lahan luas (ha) semak belukar semak belukar rawa savanna padang rumput pertanian lahan kering pertanian lahan kering campur semak kebun campur lahan terbuka perkebunan kebun permukiman lahan terbangun pertambangan bandara pelabuhan costa jumlah sumber: klik, bea peta tutupan lahan tahun kabupaten bengkulu utara hn. ban akan hutan lahan kering sekunder gac: ibi hutan mangrove primer mei mangrove sekunder hutan tanaman mei belukar ini belukar rawa inn savana kian ieee perkebunan peran lahan kering pagan lahan kering campuran te, permukiman ko) mei bandara pelabuhan pertambangan tambak mei tanah terbuka (e) rawa gaga bee badan air gambar peta tutupan lahan kabupaten bengkulu utara tahun berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi perairan sk. menhub nomor: menhub ll fungsi kawasan hutan kabupaten bengkulu utara terdiri atas: fungsi hutan lindung hl), cagar alam ca), taman nasional tn), taman wisata alam jiwa), tahuna, hutan produksi terbatas hpt), hutan produksi hp), hutan produksi konversi hpk), taman bermain tb) dan areal penggunaan lain apl). luas dominan terdapat pada kawasan apl yaitu sebesar dari total luas kabupaten bengkulu utara. luas kawasan yang bertujuan vegetasi hutan dominan terdapat pada kawasan taman nasional, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara yaitu sebesar yo. luas serta sebaran kawasan hutan kabupaten bengkulu utara tersaji pada tabel dan gambar tabel luas sebaran batas kawasan hutan kabupaten bengkulu utara fungsi kawasan luas (ha) basket a88 tao manis jumlah sumber: klik, fan ed ia. peta batas kawasan hutan dan air kabupaten bengkulu utara keterangan batas kabupaten fungsi mei men twa lg, hpt (pp hpk men apl gambar peta sebaran batas kawasan hutan kabupaten bengkulu utara kependudukan dalam periode sampai dengan kondisi penduduk kabupaten bengkulu utara menunjukkan adanya tingginya angka ketergantungan yaitu sebesar pada tahun menjadi pada tahun sedangkan dari struktur umur didominasi usia kurang dari tahun dan antara tahun sampai dengan tahun sebagai mana ditunjukkan pada tabel dan gambar berikut. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara tabel struktur penduduk kabupaten bengkulu utara berdasarkan kelompok umur tahun kelompok umur jumlah sumber kabupaten bengkulu utara dalan angka ia ppn gambar diagram struktur penduduk kabupaten bengkulu utara berdasarkan kelompok umur tahun rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara sosial budaya kabupaten bengkulu utara salah satu kabupaten yang mempunyai daerah pemukiman transmigrasi yang paling besar bengkulu. adapun lokasi transmigrasi tersebut yaitu, kecamatan padang jaya, kecamatan giri mulya, kecamatan ketahun dan kecamatan putri hijau. maka tidaklah heran kalau bahasa jawa merupakan salah satu bahasa yang paling didengar selain bahasa rejang yang merupakan suku asli setempat. laju pertumbuhan penduduk kabupaten bengkulu utara sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan perdagangan dan jasa yang banyak menyerap tenaga kerja. terutama kecamatan arga makmur, lais, ketahun dan padang jaya. hal ini mengindikasikan semakin pesatnya pertumbuhan pusat pusat kegiatan perkotaan, seperti perdagangan dan jasa, sehingga penduduk yang semula bermukim pusat kegiatan akan bergeser wilayah yang agak jauh dari pusat kota, sebagai akibat adanya alih fungsi penggunaan lahan dari tempat tinggal menjadi perdagangan dan jasa. masih banyaknya penduduk miskin yang berada kabupaten bengkulu utara, merupakan salahsatu kendala dalam melaksanakan pembangunan, karena penduduk miskin ini perlu perhatian khusus. ada lagi salah satu kecamatan kabupaten bengkulu utara yang letaknya cukup jauh, yaitu kecamatan engga kecamatan enggano terletak pulau enggano yang jaraknya memakan waktu jam perjalanan laut. tidak setiap hari kapal yang berlabuh enggano, satu satunya kapal ferry yang berlayar adalah kapal raja enggano, yang berlayar kali dalam seminggu, itupun tergantung cuaca, sehingga kalau cuaca buruk maka dalam beberapa bulan penduduk enggano akan mengalami kesulitan. perekonomian wilayahpada tahun pdrb kabupaten bengkulu utara atas dasar harga berlaku telah mencapai juta, sedangkan pdrb atas dasar harga konstan sebesar juta. apabila dibandingkan dengan tahun pdrb kabupaten bengkulu utara tahun atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar yo, sedangkan pdrb kabupaten bengkulu utara tahun atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam perekonomian kabupaten bengkulu utara hingga tahun masih sangat dominan. kedudukan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai leadingsector dalam perekonomian kabupaten bengkulu utarakabupaten bengkulu utara atas dasar harga berlakujuta dan peranannya dalam pdrb kabupaten bengkulu utara sebesar kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun sebesar juta dengan peran sebesar x6. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pdrb kabupaten bengkulu atas dasar harga berlaku (juta rupiah), tp) (to) gambar grafik pdrb kab. bengkulu utara atas dasar harga berlaku (juta rupiah), laju pertumbuhan pdrb kab. bengkulu utara atas dasar harga konstan, sin gambar grafik laju pertumbuhan pdrb kab. bengkulu utara atas dasar harga konstan, tabel pdrb atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kab. bengkulu utara (juta rupiah), no\|limbah dan daur ulang kontruksi. perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor transportasi dan pergudangan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara no\| lapangan usaha merta san minum dan jaminan sosial wajib jumlah keterangan angka sementara angka sangat sementara kondisi infrastruktur infrastruktur fisik adalah dapat didefinisikan sebagai sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolaan limbah, kelistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai pabrik kemudian untuk distribusi pasar hingga sampai kepada masyarakat. kondisi infrastruktur adalah gambaran kondisi fisik wilayah terkait regulasi arus barang dan atau jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik. jalan dan jembatan indikator keberhasilan sebuah pemerintahan, salah satunya dapat dinilai dari baik tidaknya infrastruktur yang ada, karena keberadaan infrastruktur suatu daerah, utamanya sarana transportasi, berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. jika kondisi infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan baik, maka para penguna jalan dan jembatan tersebut akan merasa aman dan nyaman. berdasarkan hasil kinerja capaian panjang jalan kabupaten bengkulu tergolong baik, karena rasio antara kualitas jalan yang tergolong baik sedang dibanding panjang seluruh jalan kabupaten bengkulu utara mencapai namun jika melihat kondisi infrastruktur jalan dan jembatan eksisting kabupaten bengkulu utara masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. berdasarkan data dinas pupr kabupaten bengkulu utara, dari panjang ruas jalan (kewenangan provinsi bengkulu), berada dalam kondisi rusak parah. ini yang menjadi prioritas pemerintah provinsi bengkulu untuk memperbaiki kondisi ini. sarana transportasirencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara daftar isi latar belakang nani nana nana maksud, tujuan dan sasaran women kasus.ooocooco wommmnnnnnnnnnnnnnnnnnnn alasan tujuan. nnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn elaakalanannaanannnnnannannnnn ara n.oooooooooo wooooooom # wanna ruang lingkup oo woman lingkup wilayah perencanaan.oooooooocccm lingkup tahapan dan substansi pekerjaan. kedudukan rpp.o.ooo#o#o# woo inna bab konsep dan metode penyusunan pendalaman rpp s.neennnnnnnna tahapan pekerjaan. women kerangka berpikir.ooo wo woo wanna jenis dan sumber data.oooooooo.o wooomm metode analisis.oooooooo woo mun bab iii gambaran umum kabupaten. mmm letak geografis dan wilayah administrasi. topografi .ooooooooo.oo woo oom jenis tanah.i.ooooocoocoo wco woman penutupan lahan dan status kawasan. kependudukan .voodoo#ww wonnnnnnnnannnnnnekaknnnnnn kkn sosial budaya nnnnnnnnnnnnnnannnnnnaknnnnnannaaaan perekonomian wilayah .oooooooo#w ombak kondisi infrastruktur oo. woman jalan dan jembatan.oooooooo wooommmaln sarana transportasi.ooooooooo woo mmm air ber sih.cbooo woo woman wanita .ooooooo woooooomnnnanan jaringan energi listrik.oooooooooooooo woo woo potensi wilayah oom nana rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utarakabupaten kabupaten bengkulu utara adalah sepanjang km. sebesar persen atau merupakan jalan aspal, persen atau merupakan jalan koral (kerikil), dan persen atau merupakan jalan tanah dan jenis jalan yang tidak dirinci sebesar persen atau km. dari panjang jalan tersebut persen kondisi jalannya baik dan yang lainnya beraneka kondisi jalan. sarana transportasi yang berkembang kabupaten bengkulu utara adalah angkutan darat meliputi bus, minibus, bajaj, kendaraan roda selain itu juga sudah terdapat pengangkutan laut dan pengangkutan udara.selain dari dam tirta ratu sambal pelayanan air bersih untuk masyarakat bengkulu utara juga dilayani melalui pengelolaan air bersih secara swadaya yang programnya melalui program wcsp.m tahun, sedang yang didistribusikan lebih kurang msanitasi pengumpulan dan pengangkutan dilakukan menggunakan pola individual, pengumpulan dari rumah rumah langsung buang tpa dengan pick up atau dump truck pola lain adalah pola individual tidak langsung. pengumpulan dengan gerobak pick up , dipindah truck pengangkut tpa. pola komunal langsung sampah diambil pada lokasi pengumpulan komunal seperti tps, pengangkutan tps dilakukan oleh petugas sampah kemudian dibuang tpa. pola komunal tidak langsung, sampah dikumpulkan dari sumber sampah dengan gerobak dipindah tps dan dari tps dibawa tpa. dalam pemindahan sampah terjadi kegiatan kegiatan pemindahan dari tps atau container depo, dan kegiatan pengurangan volume, seperti pengomposan dan pengambilan material yang masih berguna. pengumpulan sampah langsung dilakukan pada pengumpulan sampah jalan, taman, tempat rekreasi dan wisata serta lapangan olah raga. kota arga makmur sarana kebersihan terdiri dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobak dorong, gerobak motor, kontainer, tps, depo dan transit). jumlah kontainer sebanyak buah, gerobak sebanyak buah, bak sampah tps) sebanyak buah. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara sarana angkutan terdiri atas dump truck unit dan armor sebanyak unit. tempat pembuangan akhir berada tpa rama agung. membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung saluran drainase masih sering dijumpai. tanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas sanitasi setempat berada pada tingkat keluarga. untuk menghemat biaya, masyarakat sering melibatkan diri dalam pembangunan fasilitas tersebut. bawah ini beberapa kondisi eksisting pelayanan sanitasi kabupaten bengkulu utara: pembuangan limbah domestik kabupaten bengkulu utara sebagian besar dibuang melalui septik tank (milik sendiri), sedangkan sisanya dilakukan melalui lobang tanah, sungai, dan lain lain. untuk pelayanan penyediaan lumpur tinja, kabupaten bengkulu utara belum memiliki truk penyediaan tinja. jaringan energi listrik sektor pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar persen terhadap perekonomian kabupaten bengkulu utara pada tahun sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun adalah sebesar persen jauh sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar persen. pengadaan listrik dan gas kab. bengkulu utara din ali ba. melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang telah ada, interkoneksi dengan plta tes maupun plta musi. selain itu, rencana pembangunapelaksanaanjaringan listrik pedesaan baik dari apbd kabupaten maupun melalui upt listrik rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pedesaan pt. pln, pembangunan plus baik tersebar maupun terpusat, termasuk pembangunan putih. sampai dengan tahun telah dilakukan pembangunan plus terpusat (dua) desa pada kecamatan engga selain itu, persiapan pembangunan pltu selat yang berlokasi kecamatan putri hijau dengan kapasitas pembangkit akan segera dimulai kecambahan, masih ada kecamatan yang masih minim mendapat pelayanan listrik yaitu kecamatan engga dari desa yang ada kecamatan enggano, baru desa banjarsari yang mendapatkan pelayanan listrik melalui plus terpusat yang dibangun tahun dan pada tahun ini direncanakan pembangunan plus terpusat desa kashyap. walaupun demikian secara bertahap dan terukur, pemerintah kabupaten bengkulu utara akan semaksimal mungkin melakukan percepatan pemenuhan pelayanan listrik seluruh wilayah kabupaten bengkulu utara termasuk pulau engga walaupun demikian, kendala dan permasalahan utama sektor ini adalah keterbatasan ketersediaan daya listrik yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kabupaten bengkulu utara termasuk oleh pelaku usaha yang ada. potensi wilayah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan penting dalam perekonomian kabupaten bengkulu utara karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar kedua dalam pembentukan produk domestik regional bruto pdrb), setelah sektor pertambangan dan penggalian. namun, sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang berbasis sumberdaya yang sifatnya nonrenewable resources (tidak dapat diperlakukan), sehingga tidak dapat diandalkan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. berbeda halnya dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sangat potensial untuk terus dikembangkan masa yang akan datang. cakupan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi subsektor tanaman pangan dan palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. gambar menunjukkan hasil analisis keunggulan komparatif (analisis location @quotient) antar sektor dengan menggunakan data pdrb kabupaten bengkulu utara tahun berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai tertinggi kedua, yaitu sebesar nilai sektor ini lebih dari sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan dibandingkan sektor lainnya. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kabupaten bengkulu utara jasa lainnya mennnnnknn jasa kesehatan dan kegiatan sosial mennnnkkkkn jasa pendidikan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial jasa perusahaan ii: real estate jasa keuangan dan asuransi informasi dan komunikasi menekan penyediaan akomodasi dan makan minum menahan transportasi dan pergudangan meme perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor men konstruksi pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulanggambar hasil analisis antar sektor kabupaten bengkulu utara pertanian tanaman pangan komoditas yang tetap menjadi andalan kabupaten bengkulu utara adalah tanaman pangan, utamanya padi ladang dan padi sawah. dibandingkan dengan kabupaten kabupaten lain provinsi bengkulu, kabupaten bengkulu utara memiliki angka produksi padi tertinggi dengan luas tanam padi yang tinggi juga. tanaman bahan makanan memiliki kontribusi besar dalam pertanian danyediaan sarana produksi pertanian (prodi), peningkatan kemampuan sdm petani dan aparatur pertanian, penyediaan permodalan serta perbaikan sistem pemasaran hasil pertanian khususnya tanaman pangan. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara sistem pemasaran hasil pertanian khususnya tanaman pangan. tanaman bahan makanan meliputi padi, palawija, merupakan kebutuhan pokok masyarakat kabupaten bengkulu utara. produksi padi sawah dan padi ladang kabupaten bengkulu utara tahun sebesar ton gabah kering panen gkp) dari hasil panen areal seluas ha. sedangkan produksi palawija mencapai ton dari hasil areal seluas ha. padi merupakan tanaman pokok bagi petani. tanaman palawija yang diusahakan kabupaten bengkulu utara adalah tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. tanaman palawija yang banyak diusahakan petani adalah tanaman jagung. dengan luas panen ha, produksi tanaman jagung pada tahun sebesar ton. untukpada umumnya tanaman ini ditanam ditahan bukan sawah (lahan kering). perkembangan produksi padi dan palawija disajikan pada tabel berikut. tabel perkembangan komoditas tanaman pangan tahun kabupaten bengkulu utara iebianri tan produksi (ton tahun) kacangtaah kedai ) \| sumber dinas pertanian dan peternakan kabupaten bengkulu utara, perkebunan bidang perkebunan juga memiliki kontribusi yang besar dalam struktur perekonomian kabupaten bengkulu utara dengan komoditi yang dominan adalah sawit dan karet. perkebunan yang dikelola terbagi dalam perkebunan perusahaan swasta dan perkebunan rakyat. dari km? luas wilayah kabupaten bengkulu utara,luas areal (ha) kondisi cal wujud tang komoditas rata rata produksi! kk) tbm tun jumlah jumlah (kalah bin) pemilik kering kopi arabia tanah. b6i biiketng rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara luas areal (ha) kondisi wujud lama komoditas tbm murr jumlah jumlah katadata produksi kk) (kg ha bin) pemilik kelapadalam\| kopra kering kering his masa nas merah kering 1mi pinang bijikeing\| kering basah ara dag biikering jumlah sumber dinas pertanian dan peternakan kabupaten bengkulu utara,pada tahun unit pembibitan kecil upk) tidak berlaku lagi sesuai dengan permintaan tahun namanya diganti produsen benih tanaman karet yaitu jaya mandiri lokasi desa marga sakti kecamatan padang jaya. investasi swasta bidang perkebunan merupakan yang dominan dalam menggerakkan perekonomian, baik untuk budidaya maupun pengolahanyang khusus membuka pabrik cpo, dengan luas izin yang sudah dikeluarkan mencapai ha. sedangkan investasi dalam pengolahan produk perkebunan, sebelum(brik lagi dengan kapasitas ton tandan buah segar tbs) per jam sedang dalam proses pembangunan. apabila pabrik cpo tersebut seluruhnya telah beroperasi, maka kabupaten bengkulu utara akan memiliki kapasitas keseluruhan maksimal sebesar ton tandan buah segar tbs) per jamrencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utarakanperikanan dengan panjang pantai dan sumber daya air yang tersedia, kabupaten bengkulu utara memiliki potensi yang besar dalam pengembangan subperan subsektor perikanan cenderung mengalami penurunan. pada tahun perannya sebesar namun pada tahun turun menjadi kondisi ini diakibatkan dampak perlambatan ekonomi global, disamping perubahan regulasi nasional terutama perikanan tangkap. selain itu disebabkan dalam pembangunan submaupun kelompoktersebut diharapkan berdampak positif untuk beberapa tahun depan. dalam hal perikanan budi jumlah luas lahan menurut jenis usaha budidaya kabupaten bengkulu utara tahun sebagaimana pada tabel berikut. tabel jumlah luas lahan menurut jenis usaha budidaya kabupaten bengkulu utara tahun luas lahan yang sudah dimanfaatkan (ha) jenis usaha budidaya potensi lahan (ha) beh subjumah pembesaran tambak w121 keramba tao sawah haringapng subjumah jumlah sumber dinas perikanan dan kelautan bengkulu utarafluktuatif dikarenakan banyak faktor antara lain rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utarajumlah produksi menurut jenis usaha budidaya kabupaten bengkulu utara tahun potensi jumlah produksi no jenisusahabudidaya produksi benihteko) subjumah pembesaranfton) keramba sawah sidaingapng subjumah sumber dinas pertanian dan peternakan kabupaten bengkulu utara, tabel produksi perikanan tangkap tahun kecamatan tahun (ton) napal sumber dinas perikanan dan kelautan bengkulu utara dari data diketahui bahwa dalam hal perikanan budidaya, pada tahun terjadi penurunan luaslahan perikanan budidaya, yang menyebabkan menurunnya produktivitas perikanan budidaya. hambatan lain berupa keterbatasan ketersediaan sarana produksi dan permodalan jugadari kapasitas tersebut. hal ini disebabkan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara. gambaran umum kawasan perdesaan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara pertanian tanaman pangan .oooooma perkebunan.oco roles perikanan n.i.iioooocooco wco woman bab gambaran umum kawasan perdesaan. penetapan dan melintasi kawasan ian kondisi geografis dan administratif. topografi.ooooooooooo woo mna jenis tanah.i.oooooococcoo woo. wo. wo # www mma penggunaan lahan.ooococo womomm#kannada kebencanaan.iiioooooococoo www www women kependudukan innnnennnnnnnnnnannnnnn akan nkannnnnnnann jumlah penduduk. www wanna laju pertumbuhan penduduk. woman komposisi penduduk.coco nana migrasi penduduk. www wanna distribusi dan kepadatan penduduk .ooooooon penduduk berdasarkan tingkat pendidikan . penduduk berdasarkan angkatan kerja. mata pencaharian .ooooooo woo wmnmannnn tenaga kerja dan pengangguran .cbooo. perekonomian.idoooooo#w# women kesesuaian sektor basis kabupaten terhadap sektor komoditas unggulan kawasan perdesaan. kondisi kemiskinan .cbooo wmnnnnnnnn produk unggulan kawasan perdesaan income identifikasi komoditas unggulan .ooooooom produk pendukung kawasan perdesaan woo. modal sosial dan budaya oom prasarana dan sarana. memakan prasarana dan sarana transportasi. jaringan telekomunikasi dan internet.ii.ooococo jaringan eef .ooooooo woman jaringan air bersih.ooooooo women jaringan riga si.voodoo woo persamaan. www wmommnnnnnnnnn pengelolaan limbah dan sanitasi.o sarana pendidikan.voodoo wooomccan sarana kesehatan.ooooooooooo oom sarana peribadatan .ooooooo.o woo oma ton sarana ekonomi.oooooooo woo mma non sarana pendukung crusades .cbooo oom indeks perkembangan kawasan. kondisi pemangku kepentingan terkait . kerajaan bumdes.ooo wo# wana rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kabupaten bengkulu utara merupakan salah satu daerah otonom dalam lingkup wilayah provinsi bengkulu yang memiliki luas wilayah daratan sebesar km? dan luas wilayah laut sebesar km?. secara administrasi, kabupaten bengkulu utara terdiri dari kecamatan dan desa definitif. akan tetapi, dari sejumlah desa tersebut, hanya beberapa desa yang akan dipilih untuk dijadikan kawasan perdesaan. penetapan kawasan perdesaan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dari berbagai pihak yang berkepentingan. fokus group discussion fgd) adalah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kawasan dan untuk menghasilkan kesepakatan. berdasarkan fgd yang dilakukan maka kawasan perdesaan yang terpilih kabupaten bengkulu utara adalah kawasan perdesaan agro megapolitan padang jaya. kawasan perdesaan tersebut terdiri dari desa marga sakti, desa tanjung harapan, dan desa tambak rejo yang berada kecamatan padang jaya. pengembangan kawasan ini akan diarahkan menjadi kawasan agropolitan berbasis komoditas utama kawasan ini yaitu dari hasil perkebunan dan perikanan. sedangkan sektor pertanian dan peternakan akan menjadi sektor sekunder dan penunjang. ketiga desa tersebut termasuk dalam satu kesatuan kawasan perdesaan agro megapolitan padang jaya yang juga memiliki peran dan fungsinya masing masing dalam pengembangan kawasan. penetapan dan melintasi kawasan berdasarkan landasan yuridis permendesa nomor tahun yang diprakarsai oleh bupati walikota, maka ditetapkan kawasan perdesaan wilayah kabupaten bengkulu utara yang terdiri dari tiga desa yaitu desa marga sakti, tambak rejo dan tanjung harapan. melintasi batas desa yang ada dalam dan atau diluar kawasan belumlah mendapatkan legitimasi dari lembaga yang berwenang depdagri) yang digambarkan sebagai batas wilayah oleh badan informasi geospasial big). oleh karena itu, untuk mengidentifikasi batas batas desa yang ada dalam dan atau luar kawasan, maka dilakukanlah forum fgd dengan stakeholder antar desa dalam kawasan dan pihak kecamatan. melintasi batas kawasan dan batas antar desa dalam kawasan dilakukan melalui masukkan dari berbagai pihak dan dilakukan secara partisipatif. setelah beberapa titik ikat rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j disepakati barulah dilakukan groundcheck lapang. proses selanjutnya adalah menarik batas batasnya dengan pemetaan partisipatif. kembung dua peta melintasi batas kawasan agrominapolitan kabupaten lebong kabupaten bengkulu utara berjaya airpawuak bentengbesi nam kecamatan padang jaya sistem proyeksi datum wgs tanjunganom min jean keterangan sukamakmur wrmutya jalan wonoharjo batas kecamatan padang jaya ekwongondras kdorutiur kabupaten bengkulu utara torantidbgi snn inn margasakti seborangtunggal elingtag pri tambak rejo air manganya ogard tanjung harapan bidat ena kaga lenan pai mag ngan, sumberralo man kabupaten bengkulu.utara gown sukamara tandon masak dua tayang engan ammmodi naga" setiawan tam oftariebar masih pematangsapang tokatmudis mana! eng beta gamma jas him singa jalangpungguk kedubagu aurgading landau.# tobago batarmacangkub balam anaselang sjoajabaru su'ivadjapasarlals tntangrenan sungai salambarjo mae gantungan baka ag spon tobepacar hutan kuna era gambar peta melintasi batas kawasan agro megapolitan padang jaya kondisi geografis dan administratif kawasan agro megapolitan padang jaya secara administrasi termasuk dalam wilayah kecamatan padang jaya kabupaten bengkulu utara, provinsi bengkulu dengan jarak dari kota bengkulu. secara geografis wilayah ini terletak pada dan dengan ketinggian wilayah kawasan antara atas permukaan laut (dpl). posisi secara geografis kawasan agro megapolitan padang jaya tersaji pada gambar adapun batas kawasan agro megapolitan adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa tanah hitam dan desa marga jaya sebelah timur berbatasan dengan desa sidoluhur, kurotidur, sekali dan jabat terbilang sebelah selatan berbatasan dengan desa sukabumi dan desa karanganyar sebelah barat berbatasan dengan desa padang jaya, desa talangtua dan desa agra mulya luas areal kawasan agro megapolitan yang terdiri dari desa, yang terluas adalah desa marga sakti yaitu sebesar km?, dilanjutkan desa tanjung harapan dan desa tambak rejo. melintasi batas desa dalam kawasan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan saat fgd antar desa dan verifikasi batas terluar serta antar desa dalam kawasan. data luas dan sebaran batas desa dalam kawasan selengkapnya tersaji pada tabel dan gambar tabel luas desa dalam kawasan agro megapolitan padang jaya desa luas (km?) rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara marga sakti tanjung harapan tambak rejo sumber kecamatan dalam angka, peta letak kawasan provinsi agrominapolitan ". sum kabupaten bengkulu utara kabupaten sg mukomuko! aee nat sistem proyeksi koordinat ktosingiaa perang lebong keterangan ne batas administrasi nam ieee kawasan agro megapolitan patas pai batas wilayah administrasi s9) kuburan sagu rejang lebong ara sn. kawasan mirivota pel ama dag p3, dang jas kabupaten cra sta bengkulu tenga sure lapang gambar peta letak kawasan agro megapolitan padang jaya tanah hitam peta batas administrasi kabupaten bengkulu utara rom padangjaya keterangan jalan margasakti . tambak rejo hilangnya tanjung harapan kurotidur wadan sejati argamulya rejo balam kim tabatembilang aas karanganyar satu sukabumi kan formasi geospasial sig) karanganyar duapurwodadi mona gambar peta batas administrasi desa dalam kawasan agro megapolitan wilayah kawasan agro megapolitan termasuk beriklim tropika basah dengan rata rata curah hujan sebesar mm bulan, dengan suhu udara rata rata berkisar antara sumber bmkg). topografi kondisi topografi wilayah kawasan agro megapolitan padang jaya sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah kawasan agro megapolitan padang jaydpl meter atas permukaan laut terdapat bagian timur yang terbentang dari selatan utarajenis tanah jenis tanah yang berkembang wilayah kawasan agro megapolitan berasal dari bahan induk vulkan dan sedimen. tanah yang berasal dari bahan induk vulkan mendominasi dan menyebar diseluruh wilayah kawasan, tanah yang terbentuk cenderung bertekstur lempung hingga berniat. data tanah wilayah kawasan agro megapolitan yang tersedia, berada pada level skala tinjau, oleh karena itu, satuan peta tanah yang disajikan dalam bentuk asosiasi tanah (kumpulan jenis tanah). berdasarkan sebarannya lapangan, jenis tanah pada masing masing asosiasi tanah terdiri dari jenis tanah yang sebarannya dominan d), sedang (m) dan sedikit (f). jenis tanah pada masing masing asosiasi tanah dapat dipilah dalam jenis tanah terpisah pada tingkat pemetaan yang lebih detil. luas serta sebaran tanah wilayah kawasan agro minaplitanluas sebaran asosiasi jenis tanah kawasan agro megapolitan asosiasi jenis tanah lereng luas (ha) dystropepts, tropudalfs, tropudults dystropepts, tropudults: humitropepts jumlah sumber bbsdlp peta jenis tanah kawasan agrominapolitan kabupaten bengkulu utara su keterangan mei dystropepts, tropudalfs, tropudults ieee dystropepts: tropudults: humitropepts gambar4. peta jenis tanah kawasan agro megapolitan padang jaya sebagian besar tanah kawasan agro minapilitan didominasi oleh tanah dengan perkembangan sedang viride stage) yaitu tanah dystropepts, tropudalfs dan tropudults. jenis jenis tanah ini banyak ditemukan pada wilayah dataran hingga berbukit. tanah tanah tersebut umumnya mempunyai tingkat kesuburan tanah rendah hingga sedang, secara potensial dapat dikembangkan untuk lahan pertanian, khususnya pada relief datar hingga berombak. pada wilayah agak berbukit (kemiringan penggunaan tanah ini untuk kegiatan pertanian dapat direkomendasikan, namun dianjurkan menggunakan teknologi konservasi tanah dan air, sedangkan tanah dengan kemiringan sebaiknya digunakan sebagai wilayah konservasi. penggunaan lahan berdasarkan data tutupan lahan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klik) tahun penggunaan lahan wilayah agro megapolitan padang jaya kabupaten bengkulu utara didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak kebun campur yaitu atau dari luas kawasan perdesaan. sedangkan sisanya berdasarkan peta tergambar sebagai sawah yaitu sebesar atau yo, namun hasil verifikasi lapang menunjukkan tidak semuanya merupakan penggunaan sawah, tetapi sudah berubah fungsi menjadi kolam budidaya ikan. luas sebaran penggunaan lahan wilayah agro megapolitan padang jayajenis penggunaan lahan kawasan agro megapolitan penggunaan lahan luas (ha) pertanian lahan kering campur semak kebun campur jumlah sumber klik, peta penggunaan lahan agrominapolitan kabupaten bengkulu utara 5i sidotuhur salem proyeksi dira keterangan padangjaya jalan item pertanian lahan kering campur semak \|. sawah talangtua kurotidur sekali argamulya rejo tabatembilang ata karanganyar sat sukabumi ita kobupotes bengkulu utara karanganyar duapurwodadi sue orang gambar peta penggunaan lahan wilayah agro megapolitan bengkulu utara kebencanaan tahap awal dalam mengidentifikasi wilayah rawan bencana adalah dengan melihat resiko bencana terhadap wilayah tersebut. dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah kita harus mengetahui bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya. bahaya adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. bahaya dianggap sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak. rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. jenis jenis kerentanan: kerentanan fisik: bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah. kerentanan sosial: kemiskinan, lingkungan, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak anak dan wanita, lansia. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j cc. kerentanan mental: ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lainnya. kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan dan lainnya). kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun temurun dari generasi generakibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. menghitung resiko bencana suatu wilayah berdasarkan pada penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas wilayah tersebut. tabel kajian risiko bencana provinsi bengkulu kerentanan kelas potensi kelas kelas kelas jen tera bahaya penduduk potensi potensi kerusakan kerentanan kapasitas risiko kerugian lingkungan terpapar gempa bumi tinggi rendah tinggi sedang rendah tinggi kebakaran lahan rendah rendah sedang rendah rendah sedang hutan sumber: bpbd provinsi bengkulu, kabupaten bengkulu utara ana yup asn pat pas fi. res pa, maa tenar ara ali ahh hip pat nan kap ng: siaga mea bin pen yara srg at, indeks bahaya banjir perang sea uin oki low: ppa kat sbb tea gambar peta bahaya banjir kabupaten bengkulu utara rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kependudukan jumlah penduduk jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen pokok yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migration). jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian, dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). berdasarkan data bps kabupaten bengkulu utara tahun pada tahun penduduk kecamatan padang jaya mencapai jiwa, terdiri dari jiwa laki laki dan jiwa perempuan. sesuai data bps tahun kecamatan padang jaya memiliki sebanyak desa. pada rencana pembangunan kawasan perdesaan rpp) kecamatan padang jaya direncanakan sebanyak tiga desa kawasan yaitu desa marga sakti, desa tanjung harapan dan desa tambak rejo. berdasarkan data penduduk tahun jumlah penduduk terbesar ada pada desa marga sakti yaitu sebesar orang dengan rata rata kepadatan penduduk sebesar orang per km?. sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada desa tambak rejo yaitu sebesar orang, dengan rata rata kepadatan penduduk sebesar orang per km?. data selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel jumlah penduduk kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kec. padang jaya desa tanjung harapan desa marga sakti desa tambak rejo agregat kawasan sumber: kecamatan dalam angka, menurut data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik daerah, kawasan perdesaan kecamatan padang jaya, kabupaten bengkulu utara mengalami pertumbuhan penduduk yang fluktuatif dari tahun hingga tahun tahun hingga tahun jumlah penduduk relatif naik setiap tahunnya, kemudian turun pada tahun dan kembali naik hingga tahun sementara berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk dengan metode geometri pada tahun jumlah penduduk kawasan tersebut mencapai jiwa. proyeksi penduduk pada tahun dapat tersaji pada gambar s1omo ago gambar proyeksi pertumbuhan penduduk agregatj laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengertian dari bps badan pusat statistik), laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk permetode, yaitu aritmatika, geometric, dan eksponensial. metode yang paling sering digunakan oleh bps adalah metode geometrik. berikut rumus penghitungan laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode geometrik: pt po) keterangan: laju pertumbuhan penduduk jumlah penduduk tahun terakhir jumlah penduduk pada tahun dasar t) selisih tahun terakhir dengan tahun dasar oleh karena itu, sebelum menghitung laju pertumbuhan penduduk, maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah penduduk desa marga sakti, desa tanjung harapan, dan desa tambak rejo pada beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun jumlah penduduk dari kedua desa dalam lima tahun terakhir, bisa dilihat pada tabel dibawah ini. tabel jumlah penduduk tiap desa kawasan agro megapolitan padang jaya tahun marga sakti tanjung harapan tegal rejo sumber kecamatan padang jaya dalan angka berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dari ketiga desa cenderung meningkat dari tahun tahun. meskipun pertambahan jumlah penduduk tidak secara signifikan. berikut ini laju pertumbuhan penduduk yang ada desa marga sakti, desa tanjung harapan, dan desa tambak rejo. tabel laju penduduk tiap desa kawasan agro megapolitan padang jaya laju pertumbuhan penduduk desa marga sakti tanjung harapan tegal rejo komposisi penduduk komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. database kependudukan pada setiap desa dalam kawasan agro megapolitan padang jaya tidak seragam dan baku, sehingga perlu dilengkapi dan disusun sesuai dengan format yang baku dan memenuhi standar. berikut ini disajikan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing masing desa kawasan agro megapolitan padang jaya. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j tabel4. jumlah penduduk tiap desa berdasarkan komposisi jenis kelamin desa laki laki perempuan \|. jumlah marga sakti tanjung harapan tegal rejo sumber rpm des, migrasi penduduk migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik negara (migrasi internasional). masih minimnya informasi dan data terkait migrasi penduduk yang masuk maupun luar kawasan, maka data tentang migrasi penduduk kawasan agro megapolitan padang jaya belum dapat ditampilkan. distribusikawasan, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata rata penduduk pada setiap km? atau hektar pada suatu wilayah. berdasarkan hasil telaah dan survei lapang, sebaran permukiman menunjukkan tempat terkonsentrasinya jumlah penduduk. penduduk cenderung untuk terkonsentrasi (membangun permukiman) pada pusat pusat kegiatan ekonomi desa dalan kawasan, sementara yang menyebar biasanya mendekati lokasi lahan usahanya. jumlah penduduk paling besar terdapat desa marga sakti yaitu sejumlah orang, sedangkan pada desa tanjung harapan dan tambak rejo jumlahnya cukup berimbang. jika dibandingkan jumlah penduduk dengan luas desa masing masing, maka desa yang memiliki kepadatan tertinggi terdapat desa marga sakti, selanjutnya desa tegal rejo dan paling rendah kepadatannya berada desa tanjung harapan. tabel jumlah dan kepadatan penduduk masing masing desa kawasan agro megapolitan padang jaya desa jumlah penduduk luas desa (ha) kepadatan penduduk (populasinya) marga sat imo tanjung harapan aan tegal rejo sumber rpm des, penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangatlah penting untuk ditingkatkan. pembangunan kawasan perdesaan dapat bertumbuh dengan baik apabila ditopang dengan sumber daya yang baik, khususnya yang memiliki ketrampilan. namun apabila dilihat dari peserta didik kecamatan padang jaya, sebagian besar tingkat sederajat, yaitu sebanyak orang, dilanjutkan tingkat smp sebanyak orang dan tingkat sma sebanyak orang. tabel jumlah murid dan rasio guru menurut tingkatan sekolah kecamatan padang jaya tahun tingkat jumlah rasio murid guru murid guru rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j kerajaan kelembagaan eksisting .oo rencana aksi organisasi .ooo woo bab pengembangan kawasan berbasis produk unggulan. tinjauan kebijakan. oom nana kebijakan terkait kawasan perdesaan.i. kebijakan terkait kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara .o.ooo www konsep pengembangan kawasan. dekan tema pengembangan kawasan .i.iioooooo hulu hilir pengembangan kawasan perspektif sistem hulu hilir perdesaan agropolitan dalam perspektif pengembangan kawasan .ioooocoo woomcoooo pengembangan jejaring kawasan perdesaan iii. sentra kawan san.voodoo wo woooooomomommemaannn keterkaitan dengan kawasan lain .ooooooooo bab kebijakan, strategi dan program .cbooo nana isu strategis iennnnnnnannannnn anakan isu internal. www wmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna isu external.ioooooococo wco www mennnnnnnnnnnnnnnnnnn visi dan misi .ooooooo woo women akan kkaannnnnkknnnnaan memperkenalkan merk branding) wilayah .ooo. tujuan dan sasaran oom anna tujuan. wo mennkkakkakanaannnannannnnnnn nana sasaran.i.oooooooo woo oom strategi dan arah kebijakan .oooocooo week program dan kegiatan oom mna rencana pusat pusat kegiatan .i.ooooooow woman pra desain program prioritas. oom mena bab vii nilai strategis pembangunan kawasan perdesaan.ii. za. produk barang dan jasa kawasan comma penyerapan tenaga kerja ii. daennnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnaann peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. bab viii kesimpulan dan saran mmm rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara jumlah ting rasio murid tingkat murid guru asia murid guru 02mm sumber kecamatan padang jaya dalam angka selain peserta didik sdm) yang dapat menentukan kemajuan suatu daerah, pendidik juga memiliki peranan besar dalam menentukan mutu dari pendidikan itu sendiri. berdasarkan data rasio murid guru kecamatan padang jaya, nilai rasio murid guru tertinggi terdapat pada tingkatan sekolah yaitu sebesar sedangkan tingkat rasio murid guru terendah ada pada tingkatan smk yaitu sebesar semakin tinggi nilai rasio murid guru disuatu daerah maka menunjukkan tingkatan pendidikan tersebut kekurangan mendidiknya, hal ini yang terjadi pada tingkatan pendidikan kecamatan padang jaya. khusus untuk jumlah peserta didik kawasan agro megapolitan padang jaya, yang terbanyak ada desa marga sakti untuk seluruh strata dari hingga sarjana, sedangkan yang paling sedikit ada desa tambak rejo. data selengkapnya tersaji pada tabel tabel jumlah peserta didik tingkat hingga sarjana kawasan agro megapolitan padang jaya desa smp sma d1 d2id3 sarjana marga sakti tambak rep tanjung harapan tol sumber rpm des, penduduk berdasarkan angkatan kerja angkatan kerja adalah penduduk yang berumur tahun atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. penduduk kurang dari tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memilki kecenderungan meningkat atau menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. hal ini dikarenakan faktor alamiah, yakni kelahiran, kematian, dan pergeseran jumlah penduduk. keberadaan data terkait kelompok aktivitas dan angkatan kerja pada kelompok umur kawasan agro megapolitan belum tersedia. sebagai gambaran umum dapat dikelompokkan berdasarkan data yang tersedia menjadi kelompok aktivitas bekerja (usia tahun), kelompok sekolah dan tidak bekerja dan tidak sekolah (kelompok menganggur), secara rinci jumlah serta persentasenya disajikan dibawah ini. tabel jumlah kelompok aktivitas penduduk kawasan agro megapolitan padang jaya kelompok aktivitas jumlah jiwa) sekolah menganggur jumlah sumber kecamatan padang jaya dalam angka rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j mata pencaharian mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. berdasarkan data rpm des masing masing desa yang berada dalam kawasan agro megapolitan, jenis mata pencaharian penduduknya sangat beragam. desa marga sakti memiliki keragaman matapencaharian penduduk dibandingkan desa lainnya. jenis mata pencaharian dominan masyarakat kawasan agro megapolitan padang jaya adalah petani dengan persentase yo, dilanjutkan peternak sebesar dan terbesar ke adalah buruh serta jasa dan perdagangan. data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel jenis dan jumlah mata pencaharian masyarakat kawasan agro megapolitan padang jaya desa (orang) mata pencaharian jumlah marga sakti tambak rejo tanjung harapan peledak san anal pemandian aga amal ama maks montirdan supir asi buruh guru kontraktor dokter ao2 ban tukang mon pensiunan laman asal asal sumber rpm des tenaga kerja dan pengangguran penduduk dapat digolongkan dalam dua macam kelompok, yaitu penduduk yang, dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, aktif secara ekonomis dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomis. penduduk yang aktif secara ekonomis adalah mereka yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang mencari pekerjaan. kelompok ini biasa disebut sebagai angkatan kerja . sedangkan penduduk yang tidak aktif secara ekonomis adalah mereka yang tidak termasuk dalam angkatan kerja dan disebut bukan angkatan kerja . penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur tahun atau lebih. mereka terdiri dari penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal sebagai tingkat partisipatif angkatan kerja tak). pada tahun dari jumlah penduduk bengkulu utara orang, terdapat orang atau merupakan penduduk usia kerja puk) dan dari jumlah tersebut, sebanyak merupakan penduduk bukan angkatan kerja. proporsi pekerja terhadap angkatan kerja rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j pada tahun sebesar angka ini menunjukkan besarnya kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah tingkat kesempatan kerja ttk). dengan begitu, maka tingkat pengangguran bengkulu utara pada tahun mencapai atau setara dengan jumlah orang. pada tabel disajikan data ketenagakerjaan wilayah kabupaten bengkulu utara. tabel proporsi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran kabupaten bengkulu utara klasifikasi laki laki perempuan jumlah angkatan kerja bekerja pengangguran 2mol 3nan bukan angkatan kerja sekolah bbb5\| mengurus bbtamya 12m tingkat partisipasi angkatan kerja tingkat pengangguran terbuka 2ggl g0gl a05 sumber: bps perekonomian kesesuaian sektor basis kabupaten terhadap sektor komoditas unggulan kawasan perdesaan komoditas unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersingkat dengan produk sejenis daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi ely, komoditas unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. beberapa kriteria dari komoditas unggulan adalah: mempunyai daya saing yang tinggi pasaran (keunikan ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah). memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan. mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat. secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia. layak didukung oleh modal bantuan atau kredit. berdasarkan hasil analisis keunggulan komparatif (analisis location @quotient la) antar sektor tingkat kabupaten bengkulu utara gambar dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai yang merupakan sektor unggulan kabupaten bengkulu utara dibandingkan dengan sektor lainnya. bahasan selanjutnya adalah bahasan lebih detil terkait analisis komoditas unggulan berdasarkan komoditas masing masing subsektor yang tercakup dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. dikarenakan keterbatasan data, tingkat administratif yang dianalisis adalah tingkat kecamatan. komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan palawija tingkat keunggulan komparatif antar komoditas subsektor pertanian tanaman pangan dan palawija kabupaten bengkulu utara diperoleh berdasarkan hasil analisis location @quotient la) dengan menggunakan data luas panen berbagai komoditas tanaman pangan dan palawija tahun yang diperoleh dari badan pusat statistik bps) kabupaten rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j bengkulu utara. dikarenakan keterbatasan data saat ini, lingkup wilayah administratif yang dianalisis adalah tingkat kecamatan bukan desa kelurahan. hasil analisis subsektor pertanian tanaman pangan dan palawija kabupaten bengkulu utara disajikan pada tabel tabel hasil analisis location quotient la) komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija kabupaten bengkulu utara nilai komoditas tanaman pangan dan palawija padi sawah padi ladang jagung kedelai kacang tanah kacang hijau ubi kayu ubi jalar enggano ost bes huu baik o28\| og9 tabung agung talk\| o69 ama jaya 1t1 o8b lis (og batik nau o21 og9 umumya get datang patangdaya napal putih wok kapal pirang raya opo a00 a00 puti iau oat ost og8 oe9 marga saki seberat oo0 ooo ogo\| a00 sumber: bps kabupaten bengkulu utara diolah suatu komoditas dikatakan memusat atau memiliki keunggulan komparatif lokasi (kecamatan) tertentu jika komoditas lokasi tersebut memiliki nilai lebih dari satu (la21).angan dan palawija yang memiliki nilai la1 adalah: padi sawah kecamatan air napal, hulu palik, tanjung agung palik, arga makmur, arma jaya, lais, batik nau, dan putri hijau, padi ladang kecamatan enggano, air besi, giri mulya, ketahun, napal putih, dan blok kutai: jagung kecamatan kerkap, giri mulya, padang jaya, dan napal putih: kedelai kecamatan air besi, giri mulya, air padang, padang jaya, ketahun, napal putih, dan blok kutai: kacang tanah kecamatan enggano, air napal, air besi, lais, giri mulya, air padang, padang jaya, ketahun, napal putih, dan blok kutai: kacang hijau kecamatan kerkap, air napal, air besi, lais, giri mulya, air padang, ketahun, blok kutai, dan putri hijau: ubi kayu kecamatan kerkap, air besi, giri mulya, padang jaya, ketahun, napal putih, dan blok kutai, dan ubi jalar kecamatan kerkap, arma jaya, giri mulya, air padang, padang jaya, napal putih, dan blok kutai. komoditas komoditas tanaman pangan dan palawijaanaman pangan dan palawija tersebut tidak memusat atau tidak unggul atau memiliki pangsa relatif kecil dibandingkan dengan komoditas pertanian tanaman rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j pangan dan palawija lokasi lokasi yang telah dijabarkan sebelumnya (yang memiliki nilai lg21). komoditas komoditas pertanian tanaman pangan dan palawijadi sawah la paling unggul kecamatan batik nau, padi ladang la kecamatan napal putih, jagung la kecamatan kerkap, kedelai la kecamatan padang jaya, kacang tanah la kecamatan air padang, kacang hijau la kecamatan giri mulya, ubi kayu la kecamatan giri mulya, dan ubi jalar la kecamatan giri mulya. jika dikaji berdasarkan lokasi, komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija yang paling unggul kecamatan enggano adalah padi ladang: kecamatan kerkap adalah jagung: kecamatan air napal dan air padang adalah kacang tanah, kecamatan air besi, ketahun, napal putih, dan blok kapal adalah padi ladang: kecamatan hulu palik, tanjung agung palik, arga makmur, dan batik nau adalah padi sawah: kecamatan arma jaya dan giri mulya adalah ubi jalar, kecamatan lais dan putri hijau adalah kacang hijau, dan kecamatan padang jaya adalah kedelai. sedangkan kecamatan pinang raya dan marga sakti sebelah tidak memiliki komoditas unggulan tanaman pangan dan palawija sama sekali. komoditas unggulan pertanian tanaman hortikultura dan buah buahan tingkat keunggulan komparatif antar komoditas subsektor pertanian tanaman hortikultura kabupaten bengkulu utara tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan data. berdasarkan data yang diperoleh dari bps kabupaten bengkulu utara dalam angka tahun tidak ada data luas panen atau luas lahan tanaman hortikultura (kecuali komoditas cabai) kabupaten bengkulu utara untuk tingkat kecamatan, yang tersedia adalah data luas lahan tanaman hortikultura se kabupaten. oleh karena itu, komoditas tanaman hortikultura yang dianalisis hanya komoditas cabai. sedangkan, beberapa komoditas tanaman buah buahan dapat dianalisis tingkat keunggulan komparatifnya karena data cukup tersedia. keunggulan komparatif antar komoditas subsektor pertanian tanaman buah buahan kabupaten bengkulu utara diperoleh berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data produksi berbagai komoditas buah buahan tahun yang diperoleh dari badan pusat statistik bps) kabupaten bengkulu utara dengan lingkup wilayah administratif adalah tingkat kecamatan. data produksi digunakan karena data luas lahan atau luas panen tanaman buah buahan tidak tersedia. idealnya, data yang digunakan adalah data luas lahan atau luas panen. hasil analisis subsektor pertanian tanaman hortikultura dan buah buahan kabupaten bengkulu utara disajikan pada tabel nilai komoditas tanaman hortikultura kecamatan cabai mangga durian jeruk pisang pepaya nanas enggano o07 air napal og7 besi a00 rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j nilai komoditas tanaman hortikultura kecamatan cabai mangga durian jeruk pisang pepaya nanas hulu baik armadanya las 0s0 batik nau a00 air padang ote patangdaya kebun a287 a00 pinang raya puti iau marga saki sebelah o00\|hortikultura dan buah buahan yang memiliki nilai las1 adalah: cabai kecamatan air napal, air besi, arga makmur, batik nau, giri mulya, air padang, padang jaya, ketahun, napal putih, blok kutai, dan putri hijau: mangga kecamatan hulu palik, arga makmur, lais, giri mulya, napal putih, blok kapal, dan putri hijau, durian kecamatan kerkap, air napal, hulu palik, tanjung agung palik, lais, dan air padang: jeruk kecamatan arga makmur, giri mulya, dan putri hijau: pisang kecamatan enggano, giri mulya, dan padang jaya, pepaya kecamatan hulu palik, arga makmur, giri mulya, air padang, padang jaya, blok kapal, dan putri hijau, nanas kecamatan arga makmur, giri mulya, padang jaya, blok kapal, dan putri hijau. komoditas komoditas hortikultura dan buah buahan lokasi lokasi selain yang dijabarkan atas memiliki nilai kurang dari satu (lox1), yang artinya bahwa komoditas komoditas hortikultura dan buah buahanhortikultura dan buah buahan (lap1) lokasi lokasi yang telah dijabarkan atas. komoditas komoditas pertanian hortikultura dan buah buahcabai la paling unggul kecamatan air besi, arma jaya, dan batik nau, mangga l@a kecamatan napal putih, durian la kecamatan lais, jeruk la kecamatan putri hijau: pisang la kecamatan enggano: pepaya la kecamatan arga makmur, dan nanas la kecamatan padang jaya. jika dikaji berdasarkan lokasi, komoditas pertanian hortikultura dan buah buahan yang paling unggul kecamatan enggano adalah pisang: kecamatan kerkap, tanjung agung palik, lais adalah durian: kecamatan air napal, air besi, arma jaya, batik nau, air padang, ketahun, blok kutai adalah cabai: kecamatan hulu palik adalah pepaya: kecamatan arga makmur, giri mulya, padang jaya adalah nanas, kecamatan napal rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j putih adalah mangga, dan kecamatan putri hijau adalah jeruk. sedangkan kecamatan pinang raya dan marga sakti sebelah tidak memiliki komoditas unggulan hortikultura dan buah buahan sama sekali. namun demikian, untuk kedua kecamatan ini perlu ditelusuri kembali apakah kedua kecamatan tersebut tidak memiliki komoditas unggulan hortikultura dan buah buahan dikarenakan komoditas komoditas tersebut belum tidak dikembangkan atau karena tidak ada data yang tersedia. komoditas unggulan tanaman perkebunan tingkat keunggulan komparatif antar komoditas subsektor tanaman perkebunan kabupaten bengkulu utara diperoleh berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data luas lahan berbagai komoditas tanaman perkebunan tahun yang diperoleh dari bps kabupaten bengkulu utara. hasil analisis subsektor tanaman perkebunan disajikan pada tabel tabel hasil analisis location @quotient la) komoditas tanaman perkebunan kabupaten bengkulu utara nilai komoditas tanaman perkebunan kecamatan karet kelapa lada kakao cengkeh kayu pinang kapuk kemiri pala enggano o00 a00 kerap \|oa#\| \|ooo\|18e5\| oon a00 o00 a00 o00 jago napal \|o62\| \|o00\| a00 a90 ooo a00 a00 jago bes o4# \|og\| oat dgn a90 ago a00 a90 \|a00 huupaik \|og2 jago goo a90 ago a00 a90 \|ag0 agung palik makmur ama jaya \|o2t\| a00 a00 ooo a00 ooo jago lis \|1s2\|24t\| \|ooo\|o25\| ooo a00 oo0\| a00 \|ogo batik nau o00 a00 \|o00 umumya \|agg\| \|agn\| ope a00 a00 a00 datang \|o0o\|o00\| a00 ago a90 a00 o00 o00 jago jaya ketahun at\| ooo add jago napal putih ost \|o00 a00 a00 o00 a00 wok kutai \|asg\| 'ag0\| ogt agn o90 ago a00 a00 a00 pinang raya ose ago (s1 sae o8g a00 (a00 pumiijau \|o00\| a04 a00 a00 o00 ooo jago sebelaherkebunan yang memiliki nilai la# adalah: karet kecamatan air besi, tanjung agung palik, arma jaya, lais, batik nau, padang jaya, pinang raya, dan putri hijau, kelapa kecamatan enggano, air napal, lais, padang jaya, ketahun, dan pinang raya: kelapa sawit kecamatan air napal, arga makmur, giri mulya, air padang, ketahun, blok kutai, putri hijau, dan marga sakti sebelah, rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara kopi robusta kecamatan enggano, air besi, hulu palik, tanjung agung palik, arma jaya, lais, giri mulya, padang jaya, ketahun, dan napal putih: lada kecamatan enggano, arma jaya, padang jaya, dan pinang raya, kakao kecamatan kerkap, hulu palik, dan tanjung agung palik: kopi arabika kecamatan ketahun dan pinang raya, cengkeh kecamatan enggano, kayu manis kecamatan padang jaya, ketahun, dan pinang raya, pinang kecamatan enggano, air napal, lais, batik nau, dan padang jaya: kapuk kecamatan enggano, batik nau, dan pinang raya: kemiri kecamatan lais, ketahun, dan pinang raya: dan pala kecamatan enggano dan padang jaya. komoditas komoditas pertanian tanaman perkebunanpertanian tanaman perkebunan lainnya (lal1) lokasi lokasi yang telah dijabarkan sebelumnya. komoditas komoditas pertanian tanaman perkebunkaret la paling unggul kecamatan air besi, kelapa la kecamatan enggano, kelapa sawit la kecamatan air padang, kopi robusta la kecamatan napal putih, lada la kecamatan enggano, kakao la kecamatan kerkap, dan kopi arabika la kecamatan ketahun, cengkeh la kecamatan enggano, kayu manis la kecamatan pinang raya, pinang la kecamatan enggano, kapuk la kecamatan batik nau, kemiri la kecamatan lais, dan pala la kecamatan engga jika dikaji berdasarkan lokasi, komoditas pertanian tanaman perkebunan yang paling unggul di: kecamatan enggano adalah cengkeh, kecamatan kerkap, hulu palik, dan tanjung agung palik adalah kakao: kecamatan air napal adalah kelapa: kecamatan air besi adalah karet: kecamatan arga makmur, air padang, blok kutai, putri hijau, dan marga sakti sebelah adalah kelapa sawit, kecamatan arma jaya, giri mulya, dan napal putih adalah kopi robusta, kecamatan lais dan pinang raya adalah kemiri: kecamatan batik nau adalah kapuk, kecamatan padang jaya adalah lada, dan kecamatan ketahun adalah kopi arabika. komoditas peternakan ruminansia dan unggas hasil analisis keunggulan komparatif subsektor peternakan ruminansia dan unggas kabupaten bengkulu utara disajikan pada tabel dan tabel berdasarkan tabel pemusatan komoditas komoditas ternak ruminansia yang memiliki nilai las1 adalah: sapi potong kecamatan kerkap, hulu palik, tanjung agung palik, arga makmur, arma jaya, giri mulya, ketahun, dan putri hijau, kerbau kecamatan enggano, air napal, tanjung agung palik, lais, batik nau, air padang, dan putri hijau, kambing kecamatan enggano, air besi, lais, batik nau, air padang, padang jaya, napal putih, dan blok kapal, domba kecamatan air besi, lais, batik nau, giri mulya, air padang, dan blok kutai: dan babi kecamatan arga makmur dan arma jaya. terkait komoditas sapi perah tidak dapat dianalisis tingkat keunggulan komparatifnya karena data tidak tersedia atau komoditas ini belum dibudidayakan kabupaten bengkulu utara. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j tabel hasil analisis komoditas ternak ruminansia kabupaten bengkulu utara nilai komoditas ternak ruminansia kecamatan sapi perah sapi potong kerbau kambing domba babi enggano kerap a89 a00 a00 napal sam besi hulu palik 0ga tanjung agung baik arga makmur madya lis opo baik nau 3a8 ago muda air padang gao padangdaya a00 ketan napal putih okt a00 wbk kutai pinang raya puti hijau marga sakti sebut a00 sumber: bps kabupaten bengkulu utara diolah komoditas komoditas peternakan, baik ternak ruminansia maupun unggas yang memiliki nilai kurang dari satu (lax1) lokasi lokasi tertentu, berarti bahwa komoditas komoditas ternak tersebut tidak memusat atau tidak unggul lokasi lokasi tersebut atau memiliki pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan komoditas ternak lainnya lokasi lokasi dengan komoditas yang memiliki nilai la21. komoditas komoditas ternak ruminansisapi potong la paling unggul kecamatan giri mulya, kerbau la kecamatan air napal, kambing la kecamatan air besi, domba la kecamatan batik nau, dan babi la kecamatan arma jaya. jika dilihat berdasarkan lokasi per kecamatan, komoditas ternak ruminansia yang paling unggul kecamatan enggano, air napal, tanjung agung palik, lais, dan putri hijau adalah kerbau, kecamatan kerkap, hulu palik, giri mulya, dan ketahun adalah sapi potong: kecamatan air besi, batik nau, air padang, dan blok kutai adalah domba, kecamatan arga makmur adalah babi, dan kecamatan padang jaya dan napal putih adalah kambing. sedangkan kecamatan pinang raya dan marga sakti sebelah tidak memiliki komoditas ternak ruminansia unggulan. tabel hasil analisis komoditas ternak unggas kabupaten bengkulu utara kecamatan ayam kampung ayam petelur ayam pedaging itik rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j nilai komoditas ternak unggas kecamatan ayam kampung ayam petelur ayam pedaging itik enggano kerap besi 0g0 jaga tanjung agung baik arga makmur org age taat kis aan batik nau 0g3 timnya tas datang 0g0 padangdaya ago ama taat ketahun napal putih 4ep 9go jam wok kutai inang raya puti iau a72 ago marga seki sebelah 0go agopemusatan komoditas komoditas ternak unggas yang memiliki nilai la? adalah: ayam kampung kecamatan enggano, air besi, hulu palik, arma jaya, lais, batik nau, air padang, padang jaya, ketahun, napal putih, blok kutai, dan putri hijau: ayam petelur kecamatan arga makmur dan padang jaya: ayam pedaging kecamatan kerkap, air napal, tanjung agung palik, arga makmur, dan giri mulya, dan itik kecamatan enggano, air napal, air besi, hulu palik, arma jaya, lais, padang jaya, ketahun, dan napal putih. komoditas komoditas ternak unggasayam kampung la paling unggul kecamatan air padang, ayam petelur la kecamatan padang jaya, ayam pedaging la kecamatan tanjung agung palik, dan itik la kecamatan lais. jika dilihat berdasarkan lokasi per kecamatan, komoditas ternak unggas yang paling unggul kecamatan enggano, air besi, hulu palik, arma jaya, lais, ketahun, dan napal putih, adalah itik: kecamatan kerkap, air napal, tanjung agung palik, arga makmur, dan giri mulya adalah ayam pedaging, kecamatan batik nau, air padang, blok kapal, dan putri hijau adalah ayam kampung: dan kecamatan padang jaya adalah ayam petelur. sedangkan kecamatan pinang raya dan marga sakti sebelah tidak memiliki komoditas ternak unggas unggulan. komoditas perikanan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j tabel rata rata curah hujan kabupaten bengkulu tahun . tabel luas wilayah kabupaten bengkulu utara menurut ketinggian. tabel luas wilayah kabupaten bengkulu utara menurut ketinggian. tabel luas sebaran tutupan lahan kabupaten bengkulu utara. tabel luas sebaran batas kawasan hutan kabupaten bengkulu utara. tabel struktur penduduk kabupaten bengkulu utara berdasarkan kelompok umur tahun .cbooo woo tabel pdrb atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kab. bengkulu utara (juta rupiah), .oooooooo tabel perkembangan komoditas tanaman pangan tahun kabupaten bengkulu utara.oooocoooooomo #### w##xx. tabel luas tanaman perkebunan rakyat, produksi dan petani kabupaten bengkulu utara tahun .ooooocoooooommmkkakkaan tabel jumlah luas lahan menurut jenis usaha budidaya kabupaten bengkulu utara tahun .oooooooo.o wanna tabel jumlah produksi menurut jenis usaha budidaya kabupaten bengkulu utara tahun .oooooooo woooom mine tabel produksi perikanan tangkap tahun . tabel luas desa dalam kawasan agro megapolitan padang jaya. tabel luas sebaran asosiasi jenis tanah kawasan agro megapolitan . tabel jenis penggunaan lahan kawasan agro megapolitan . tabel kajian risiko bencana provinsi bengkulu .ooo. tabel jumlah penduduk kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara. tabel jumlah penduduk tiap desa kawasan agro megapolitan padang jaya tabel laju penduduk tiap desa kawasan agro megapolitan padang jaya. tabel jumlah penduduk tiap desa berdasarkan komposisi jenis kelamin . tabel jumlah dan kepadatan penduduk masing masing desa kawasan agro megapolitan padang jaya .ooo woo wanna tabel jumlah murid dan rasio guru menurut tingkatan sekolah kecamatan padang jaya tahun .ooooococoooooomo# ######mennanannnnnnnnnnnnnnn tabel jumlah peserta didik tingkat hingga sarjana kawasan agro megapolitan padang jaya .ooo www wanna tabel jumlah kelompok aktivitas penduduk kawasan agro megapolitan padang jaya.voodoo wo woman alnakakaaalanannnannnnnnnnnnn tabel jenis dan jumlah mata pencaharian masyarakat kawasan agro megapolitan padang jaya .cbooo woo wanna. tabel proporsi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran kabupaten bengkulu utara .o.oooooco oom mna tabel hasil analisis location @quotient la) komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija kabupaten bengkulu utara.. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara data terkait subsektor perikanan yang diperoleh dari bps kabupaten bengkulu utara dalam angka tahun adalah data produksi perikanan budidaya (dalam ton) dan data luas wilayah potensi rumah tangga perikanan budidaya (dalam hektar) tingkat kecamatan. namun, sebaran data produksi perikanan budidaya kurang baik untuk digunakan dalam analisis la, sehingga data yang digunakan adalah data luas wilayah potensi rumah tangga perikanan budidaya. hasil analisis subsektor perikanan kabupaten bengkulu utara disajikan pada tabel berdasarkan tabel tersebut, pemusatan komoditas komoditas perikanan yang memiliki nilai las1 adalah perikanan: tambak kecamatan air napal, air besi, lais, batik nau, ketahun, dan putri hijau: kolam fresh kecamatan hulu palik, tanjung agung palik, arma jaya, giri mulya, padang jaya, napal putih, blok kutai, dan putri hijau, keramba kecamatan air napal, hulu palik, arga makmur, giri mulya, dan napal putih, jaring apung kecamatan air napal, hulu palik, arga makmur, giri mulya, dan napal putih: dan sawah kecamatan air besi, hulu palik, tanjung agung palik, arga makmur, arma jaya, dan lais. tabel hasil analisis komoditas perikanan budidaya kabupaten bengkulu utara nilai komoditas perikanan budidaya kecamatan tambak kolam fresh keramba jaring apung sawah enggano kerap hulu palik tanjung agung palik aga makmur madya batik nau gii muda air pada o00 padangdaya napal putih wok kutai pinang raya puti iau marga sakti sebelah '\| sumber: bps kabupaten bengkulu utara diolah komoditas komoditas perikanan budidayerikanan tambak la paling unggul kecamatan air napal, perikanan kolam fresh la paling unggul kecamatan blok kutai, perikanan keramba la paling unggul kecamatan hulu palik, perikanan jaring apung la paling unggul kecamatan hulu palik, dan perikanan sawah la paling unggul kecamatan arga makmur. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j jika dilihat berdasarkan lokasi per kecamatan, komoditas perikanan yang paling unggul kecamatan air napal, lais, batik nau, ketahun, dan putri hijau adalah perikanan tambak, kecamatan air besi, tanjung agung palik, arga makmur, dan arma jaya adalah perikanan sawah, kecamatan hulu palik dan giri mulya adalah perikanan keramba, kecamatan padang jaya dan blok kutai adalah perikanan kolam fresh, dan kecamatan napal putih adalah perikanan jaring apung. sedangkan kecamatan enggano, kerkap, air padang, pinang raya, dan marga sakti sebelah tidak memiliki komoditas unggulan perikanan budidaya berdasarkan data yang tertera pada tabel dapat dilihat bahwa produk produk atau komoditas komoditas unggulan kabupaten bengkulu utara yang ditetapkan berdasarkan kajian terdahulu yang dilakukan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara dan institut teknologi bandung pada tahun adalah perikanan, karet, dan kelapa sawit dengan lokus melintasi kecamatan padang jaya (di desa: desa tanjung harapan, marga sakti, dan tambak rejo). komoditas yang ditetapkan tersebut tetap sama dengan komoditas unggulan yang ditetapkan dan tertuang dalam berita acara kesepakatan penyusunan rpp tahun hanya saja untuk perikanan budidaya komoditas utamanya adalah ikan nila. lokus delegasi yang ditetapkan juga sama, yaitu kecamatan padang jaya (di desa: desa tanjung harapan, marga sakti, dan tambak rejo). jika dibandingkan dengan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan data terbaru, komoditas unggulan yang telah ditetapkan berdasarkan lokasi melintasi tingkat kecamatan tersebut sesuai. mana, kecamatan padang jaya memang memiliki komoditas unggulan tanaman perkebunan karet la dan juga cukup unggul dalam pengembangan komoditas kelapa sawit (la sedangkan untuk perikanan budidaya, kecamatan padang jaya memang unggul dalam pengembangan perikanan budidaya kolam fresh, dengan komoditas unggulannya adalah ikan nila. berdasarkan data yang diperoleh dari bps kabupaten bengkulu utara dalam angka tahun produksi ikan nila tertinggi tahun adalah kecamatan padang jaya (sebesar ton). kesesuaian lokasi melintasi untuk lingkup desa berdasarkan hasil fgd, yaitu desa tanjung harapan, desa marga sakti, dan desa tambak rejo telah terkonfirmasi sesuai. tema pengembangan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara yang telah disepakati bersama berdasarkan fgd adalah agrominapolitan. tabel pilihan komoditas unggulan kawasan agrominapolitan berita acara kesepakatan berita acara kesepakatan provinsi kabupaten rpp sebelumnya (sj fgd jakarta, hasil fgd daerah) mei bengkulu bengkulu utara lokus melintasi: lokus melintasi: lokus melintasi usulan penambahan kec. padang jaya kec. padang jaya kec. padang jaya desa tanjung harapan desa tanjung harapan desa tanjung harapan desa marga sakti desa marga sakti desa marga sakti desa tambak rejo desa tambak rejo desa tambak rejo produk unggulan: produk unggulan: produk unggulan: rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j berita acara kesepakatan berita acara kesepakatan provinsi kabupaten rpp sebelumnya sil fgd jakarta, hasil fgd daerah) mei perikanan, karet dan perikanan budidaya (ikan perikanan budidaya sawit nila), karet dan sawit (ikan nila), karet dan sawit tema pengembangan: tema pengembangan: tema pengembangan: agrominapolitan agrominapolitan agrominapolitan usulan penambahan lokasi dan produk komoditas: kec. padang jaya desa padang jaya komoditas: sapi desa sidoluhur komoditas: ikan nila desa tanah hitam komoditas: kopi sumber hasil fgd kawasan, kondisidan mengalami penurunan tahun menjadi jika dibandingkan persentase penduduk miskin provinsi bengkulu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut. tabel tingkat kemiskinan bengkulu utara tahun persentase angka kemiskinan yo) kab bengkulu utara provinsi bengkulu sumber: bps kabupaten bengkulu utara tahun analisis data kemiskinan berdasarkan basis data terpadu tnp2k tahun dapat dilihat dari tabel bawah ini. tabel daftar rumah tangga dan individu berdasarkan tingkat kemakmuranling) rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara jpadang jaya 97e\| total sumber: basis data terpadu tnp2k berdasarkan basis data terpadu tnp2k tahun jumlah rumah tangga individu dengan pendapatan terendah kabupaten bengkulu utara berjumlah keluarga yang terdapat kecamatan, terdiri dari detil detil detil iii detil dan untuk jumlah individu berjumlah orang yang terdiri dari detil detil detil iii detil berdasarkan data rpm des masing masing desa yang ada dalam kawasan agro megapolitan tahun teridentifikasi penduduk miskin desa marga sakti berjumlah jiwa, desa tambak rejo berjumlah dan desa tanjung harapan berjumlah jiwa. produk unggulan kawasan perdesaan menguraikan tentang jenis jenis produk unggulan kawasan, jumlah tenaga kerja diserap, produksi produk unggulan dalam lima tahun terakhir dalam satuan berat volume dan uang, serta pasar tujuan barang yang diproduksi kawasan tersebut apakah untuk pasar domestik atau ekspor. produk unggulan kawasan yang dipilih oleh masyarakat adalah perikanan budidaya, karet dan kelapa sawit. perikanan budidaya luas serta sebaran perikanan budidaya ada pada setiap desa dalam kawasan. luas pengusahaan budidaya ikan dominan terdapat desa tambak rejo, yaitu sebesar ha. sementara luas total kolam yang diusahakan masyarakat untuk perikanan budidaya yaitu sebesar ha. untuk produksi ikan nila tertinggi terdapat desa tambak rejo yaitu sebesar ton, dengan total produksi ikan kawasan sebesar ton. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j produksi produktivitas panen ikan per hektar rata rata untuk desa adalah sebesar ton ha.komoditas perikanan produktivitas desa luas yang diusahakan (ha) produksi (ton) (ton ha) warga sai tambak rejo tanjung harapan jumlah sumber rpm des, untuk produk perikanan darat pemasaran terjauh provinsi sumatera utara. komoditas lainnya yang berfungsi sebagai produk pendukung komoditas unggulan yaitu karet dan sawit diambil oleh perusahan sekitar provinsi bengkulu. karet komoditas karet adalah salah satu komoditas yang telah lama diusahakan oleh masyarakat dalam kawasan agro megapolitan. luas serta sebaran tanaman karet ada pada setiap desa dalam kawasan. luas pengusahaan lahan dominan untuk komoditas kareuntuk produksi getah karet dalam bentuk lateks, produksi tertinggi ada desa marga sakti yaitu sebesar ton. produksi lateks kawasan sebesar ton, dengan produktivitas per hektar rata rata sama untuk desa yang berada dalam kawasan yaitu ton ha. perkembangan komoditas karet kawasan agro megapolitan kurang begitu baik mengingat harga yang cenderung menurun dalam tahun terakhir, sehingga banyak petani karet yang melakukan alih fungsi komoditas yang diusahakan menjadi tanaman kelapa sawit. tabel luas, produksi dan produktivitas komoditas karet tiap desa kawasan agro megapolitan komoditas karet produktivitas desa luas yang diusahakan (ha) produksi (ton) (ton ha) nera sai tambak rejo tanjung harapan jumlah sumber rpm des, kelapa sawit komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang berkembang cukup masif kawasan kawasan agro megapolitan. perkembangan perkebunan kelapa sawit kabupaten bengkulu utara ikut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah petani sawit kawasan agro megapolitan. adanya pabrik pengolah kelapa sawit yang berdiri tidak jauh dari kawasan ini serta adanya peluang untuk menampung hasil panennya, menggerakan sebagian masyarakat untuk membudidayakan tangan kelapa sawit. selain itu menurunnya harga jual getah karet ikut mendorong masyarakat pengusaha karet untuk beralih membudidayakan tanaman kelapa sawit. luas serta sebaran rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j tanaman kelapa sawit ada pada setiap desa dalam kawasan. luas pengusahaan lahan dominan untuk komoditas kelapa sawiproduksi kelapa sawit tertinggi ada desa marga sakti yaitu sebesar ton. produksi kelapa sawit kawasan sebesar ton, dengan produktivitas per hektar rata rata dari desa tertinggi terdapat desa marga sakti dan tambak rejo yaitu ton ha. produktivitas panen rata rata tanaman kelapa sawit kawasan agro megapolitan adalah sebesar ton ha. perkembangan komoditas kelapa sawit kawasan agro megapolitan saat ini kurang begitu baik karena tidak semua hasil panen kelapa sawit dari masyarakat dapat ditampung oleh pabrik pengolah kelapa sawit. tabel luas, produksi dan produktivitas komoditas kelapa sawit tiap desa kawasan agro megapolitan ren komoditas kelapa sawit produktivitas luas yang diusahakan (ha) produksi (ton) (ton ha) jumlah sumber rpm des, beberapa produksi yang diusulkan seperti kopi trans potensial menjadi kopi premium yang pasaran manca negara. desa tanah hitam yang merupakan desa pemekaran dari desa margasakti adalah desa pinggir hutan yang merupakan kawasan penyangga hutan bukit barisan. sedangkan komoditas lainnya yang menjadi usulan adalah komoditas sapi yang sebarannya hampir semua kawasan kecamatan padang jaya. desa padang jaya menjadi bagian usulan tempat desa tambahan karena merupakan pusat industri olahan skala umkm. sedangkan untuk desa sidoluhur menjadi tambahan desa karena menjadi sentra pembibitan dan pengairan. ketiga desa tersebut bisa juga diposisikan sebagai desa penunjang kawasan. mengingat fungsi desa desa tersebut sebagai penerima hasil (desa padang jaya dan desa tanah hitam) sedangkan desa sidoluhur adalah desa penyedia input produksi, terutama bibit ikan dan sumber air bendungan lais). identifikasi komoditas unggulan identifikasi komoditas unggulan mempunyai peran cukup penting bagi perencanaan pengembangan kawasan bs. perdesaan. dengan mengembangkan komoditas unggulan pada setiap aspek sistem agribisnis diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah kawasan perdesaan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan gambar kopi trans dari desa masyarakatnya. tanah hitam menjadi salah satu usulan komoditas unggulan analisis penentuan komoditas sumber: unggulan oll2 ?kid&tagged kontrabas rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j analisis penentuan komoditas unggulan tidak hanya dilihat pada satu atau dua aspek parameter saja, tetapi dianalisis dari berbagai aspek, baik dari aspek kebijakan, teknis, maupun aspek ekonomi dan sosial. analisis aspek kebijakan akan dilihat arahan pengembangan komoditas unggulan baik berasal dari kebijakan pemerintah pusat (kementerian terkait atau dari amanat rpm), kebijakan pemerintah daerah, serta keterkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah (ipjp, rpm atau rtrw). pada aspek teknis beberapa paramater yang dapat dilihat antara lain dari sisi ketersediaan bahan baku, luasan atau jumlah eksisting, kesesuaian lahan, produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja serta sesuai dengan aspek lingkungan hidup. sedangkan dari sisi ekonomi juga akan dilihat peluang dan potensi pemasaran, besarnya investasi pengembangan, dan analisis cost benefit ratio. penentuan komoditas unggulan dengan analisis aspek kebijakan penentuan komoditas unggulan dari aspek kebijakan akan dilihat berdasarkan hasil analisis kebijakan baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah provinsi atau kabupaten. berdasarkan analisis profil kawasan agro megapolitan padang jaya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, potensi pengembangan kawasan adalah komoditas berbasis pertanian (tanaman perkebunan) dan perikanan budidaya. berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor permintaan ct. yang kemudian didetailkan pada peraturan menteri pertanian nomor permintaan rc. tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian, pengembangan pertanian kabupaten bengkulu utara diarahkan untuk pengembangan komoditas perkebunan karet dan kelapa sawit) dan perikanan budidaya. penentuan komoditas unggulan dengan analisis lo. berdasarkan analisis profil pertanian pada bab sebelumnya yang dianalisis berdasarkan data sekunder dan data primer hasil pengamatan lapangan ada beberapa komoditas pertanian yang berpotensi dikembangkan kawasan agro megapolitan padang jaya, yaitu antara lain tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu), perkebunan (kelapa, kopi, dan lain lain), dan peternakan (sapi potong, kambing, dan lain lain). salah satu metode analisis yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menentukan komoditas tersebut atas, adalah dengan menggunakan analisis la. tujuan analisis adalah untuk melihat komoditas yang menjadi basis dalam pengembangan wilayah. tabel berikut ini adalah hasil analisis terhadap komoditas pertanian kawasan perdesaan. berdasarkan hasil analisis kawasan agro megapolitan padang jaya terdapat komoditas pertanian yang menjadi komoditas basis pada kawasan tersebut, yaitu tanaman pangan (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar), hortikultura (cabai, pisang dan pepaya) perkebunan (kelapa sawit), peternakan (kambing) dan perikanan (kolam fresh). secara lengkap hasil analisis terhadap komoditas pertanian kawasan agro megapolitan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel hasil analisis terhadap komoditas pertanian kawasan agro megapolitan padang jaya komoditas nilai status tanamanpangan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j komoditas nilai status kacanghjau nonbasis unijaae 2st basis hormkultra pisang basis perkebunan doomemmak perikanan daamngapng donbas sumber hasil analisis analisis penentuan komoditas unggulan dari aspek teknis produksi analisis penentuan komoditas unggulan unggulan dari aspek teknis produksi dapat dilihat dari aspek batas luasan minimal kawasan pengembangan komoditas unggulan. berdasarkan peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa, luas minimal secara ekonomi dalam rangka pengembangan kawasan untuk tanaman pangan adalah minimal dan untuk kedelai ha, untuk hortikultura diatas dan perikanan kolam diatas ha. tabel aspek teknis produksi komoditas pertanian yang dapat dikembangkan kawasan agro megapolitan komoditas luas eksisting (ha) produksi (ton) produktivitas (ton ha) sumber analisis data lapang berdasarkan aspek teknis produksi komoditas pertanian seperti pada tabel atas, maka komoditas unggulan yang dapat dikembangkan kawasan agro megapolitan adalah perikanan kolam dan kelapa sawit. penentuan komoditas unggulan dari aspek ekonomi dan potensi pasar rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j aspek lainnya yang menjadi kriteria penentuan komoditas unggulan suatu kawasan perdesaan adalah aspek ekonomi dan pemasaran. berdasarkan hasil analisis ekonomi yaitu dengan melihat pendapatan pendapatan petani. berdasarkan hasil analisis ekonomi yaitu dengan melakukan analisis pendapatan terhadap komoditas potensi kawasan agro megapolitan, terdapat komoditas yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu perikanan kolam, kelapa sawit dan karet artinya bahwa ketiga komoditas tersebut layak dikembangkan untuk skala ekonomi yang lebih luas karena mempunyai nilai r c atas dibawah ini adalah hasil analisis ekonomi untuk ketiga komoditas perikanan kolam, kelapa sawit dan karet. tabel analisis ekonomi pengembangan komoditas perikanan kolam variabel jumlah total biaya rp. total penerimaan ono total pendapatan rp. ric sumber analisis data lapang analisis usaha tani digunakan sebagai parameter kelayakan penggunaan lahan secara ekonomi. indikator yang digunakan adalah rasio penerimaan dengan total biaya r c ratio). suatu usaha tani komoditas pertanian dikatakan layak apabila nilai r c nya lebih besar dari satu, dimana semakin tinggi nilai r c ratio maka usaha tani tersebut semakin menguntungkan gray al, berdasarkan hasil analisis pendapatan petani untuk komoditas perikanan budidaya (kolam) seperti yang tertera pada tabel atas, nilai r c untuk komoditas perikanan budidaya adalah nilai tersebut mempunyai arti bahwa komoditas perikanan layak untuk dikembangkan kawasan agro megapolitan. nilai r c juga dapat diartikan bahwa kalau melakukan investasi untuk kegiatan pengembangan komoditas perikanan budidaya dengan modal rp. maka akan menghasilkan pendapatan sebesar rp. , . tabel analisis ekonomi pengembangan komoditas kelapa sawit variabel jumlah total btayaha rp. kota penerimaan rp3. total pendapatan rp. rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara j sumber analisis data lapang berdasarkan hasil analisis pendapatan petani komoditas kelapa sawit seperti yang tertera pada tabel atas, dapat dilihat bahwa nilai r c untuk kelapa sawit adalah hal itu mempunyai arti bahwa komoditas kelapa sawit layak untuk dikembangkan pada kawasan agro megapolitan padang jaya, karena mempunyai nilai lebih dari sedangkan nilai r c juga dapat diartikan bahwa apabila melakukan investasi untuk kegiatan kelapa sawit dengan modal rp. , akan menghasilkan pendapatan sebesar rp. tabel analisis ekonomi pengembangan komoditas karet variabel jumlah total btayaha rp. aan0000 total penerimaan pendapatan rp. r c sumber analisis data lapang berdasarkan hasil analisis pendapatan petani karet seperti yang tertera pada tabel diatas, nilai r c untuk komoditas karet adalah hal itu mempunyai arti bahwa komoditas karet belum layak untuk dikembangkan pada kawasan agro megapolitan, karena mempunyai nilai kurang dari sedangkan nilai r c juga dapat diartikan bahwa apabila melakukan investasi untuk kegiatan karet dengan modal rp. akan menghasilkan pendapatan sebesar rp. , . berdasarkan hasil analisis komoditas unggulan pendekatan potensi pasar, hanya komoditas perikanan budidaya dan kelapa sawit yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan kawasan agro megapolitan, baik secara lokal, regional maupun nasional. untuk komoditas lainnya belum memenuhi kriteria untuk dikembangkan karena dari aspek luas yang diusahakan masih cukup rendah. penentuan komoditas unggulan dengan analisis pada kondisi infrastruktur penunjang aspek lain yang tidak kalah penting dalam penentuan komoditas unggulan suatu kawasan adalah aspek infrastruktur penunjang, baik infrastruktur penunjang dalam hal produksi, pengolahan maupun infrastruktur pemasaran. ketersediaan sdm adalah adalah parameter yang sangat penting diperhatikan dalam rangka pengembangan suatu komoditas. salah satu permasalahan kawasan agro megapolitan adalah petani kawasan tersebut rata rata sudah tua dengan umur atas tahun, sedangkan generasi muda nya rata rata bekerja luar pertanian atau luar daerah. aspek penunjang lainnya yang sangat penting adalah ketersediaan infrastruktur produksi dan infrastruktur penunjang usaha tani. kawasan pengembangan agro megapolitan sudah mempunyai infrastruktur produksi dan infrastruktur rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten bengkulu utara jlampiran i.rencanaan pembangunan daerah kabupaten lombok utara kepala badan kelompok jabatan sekretariat badan fungsional iil bagian ill sub bagian bem gan umum dan program keuangan kepegawaian bidang bidang bidang bidang perencanaan, perekonomian, sda, penelitian dan pengendalian dan evaluasi pemerintahan dan infrastruktur dan pengembangan pembangunan daerah pembangunan manusia kewilayahan sub bidang sub bidang peran) pemerintahan, prasarana wilayah, sub bidang kependudukan, tata ruang, permukiman, pemerintahan, sosial pendanaan komunikasi, dan perhubungan dan dan kependudukan informatika lingkungan hidup sub bidang sub bidang sub bidang pangan, pertanian dan sub bidang kesejahteraan sosial dan perindustrian dan inovasi dan teknologi bpbd perdagangan sub bidang sub bidang sub bidang pengendalian pendidikan, kebudayaan, keuangan, penanaman evaluasi dan kepemudaan, olahraga, modal perijinan dan pelaporan perpustakaan dan pariwisata kearsipan bupati lombok utara djohan jambu: dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, asset tak fasilitasi kunjungan tamu berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya serta dan penyelenggaraan rapat\|pegawaiankepegawaian daerah agar pelaksanaan tugas, dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyelenggaraan layanan bidang kepegawaian. \|c. menyelenggarakan layanan administrasi pengadaan, administrasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian daerah: pemberhentian: menyelenggarakan layanan administrasi mutasi dan \|c. penyelenggaraan layanan promosi asn pada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi mutasi dan administrator, pengawas dan pelaksana serta jabatan promosi asn pada jabatan fungsional serta sesuai ketentuan peraturan pimpinan tinggi pratama, perundang undangan, administrator, pengawas dan menyelenggarakan layanan administrasi kenaikan gaji pelaksana serta jabatan berkala, kenaikan pangkat, pengurusan cuti, kartu fungsional serta sesuai istri kartu suami dan kartu pegawai sesuai ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang undangan, perundang undangan, menyelenggarakan rancangan final penyusunan \|d. penyelenggaraan layanan daftar urutan kepangkatan duk), pedoman pola administrasi kenaikan gaji pengembangan karir dan pengembangan kompetensi berkala, kenaikan pangkat, aparatur, pengurusan cuti, kartu istri menyelenggarakan layanan administrasi data dan kartu suami dan kartu informasi kepegawaian serta fasilitasi profesi asn, pegawai sesuai ketentuan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis peraturan perundang dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat undangan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyelenggaraan rancangan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar final penyusunan daftar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar urutan kepangkatan duk), berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai pedoman pola pengembangan ketentuan peraturan perundang undangan, karir dan pengembangan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan kompetensi aparatur, dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah \|(f. penyelenggaraan layanan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas administrasi data dan yang telah ditentukan, informasi kepegawaian serta melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai fasilitasi profesi asdhentiaubbidang, renstra, senja, dpa dan memeriksa, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dpp serta penyusunan memantau dan bawahan dalam rangka penyiapan bahan perjanjian kinerja lingkup evaluasi serta perencanaan dan pengendalian dibidang pengadaan subbidang, pelaporan bidang dan pemberhentian agar pelaksanaan tugas berjalan pelaksanaan perumusan pengadaan dan lancar dan optimal, bahan kebijakan pengadaan pemberhentian. melaksanakan perumusan bahan kebijakan asn, pengadaan asn, cc. penyusunan rencana menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan asn, jabatan untuk pelaksanaan menyiapkan koordinasi dan fasilitasi administrasi pengadaan asn, pengadaan calon pns dan ppp, meliputi pemetaan \|d. penyiapan koordinasi dan kuantitas dan kualitas pegawai, perencanaan fasilitasi administrasi kebutuhan pegawai, seleksi, rekrutmen dan pengadaan calon pns dan pemberkatan usul penerbitan nip serta penetapan ppp, meliputi pemetaan asn. kuantitas dan kualitas melaksanakan evaluasi pengadaan asn dan pegawai, perencanaan pengadaan asn, kebutuhan pegawai, seleksi, melaksanakan perumusan bahan kebijakan rekrutmen dan pemberkatan pemberhentian asn, usul penerbitan nip serta menyiapkan koordinasi pelaksanaan administrasi penetapan asn. pemberhentian, pelaksanaan evaluasi melaksanakan evaluasi pemberhentian dan membuat pengadaan asn dan daftar penjagaan pemberhentian pensiun asn, pengadaan asn, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|f. pelaksanaan perumusan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai bahan kebijakan ketentuan peraturan perundang undangan, pemberhentian asn, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|g. penyiapan koordinasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan administrasi perundang undangan, pemberhentian,dan il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar\|h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemberhentian dan membuat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, daftar penjagaan m.melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pemberhentian pensiun asnmutasi, promosi kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja dan kepangkatan tugasmutasi, promosi dan kepangkatan agar pelaksanaan subbidang, membimbing, tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan pengelolaan memeriksa, melaksanakan pengelolaan administrasi mutasi asn administrasi mutasi asn memantau, evaluasi administrasi penempatan dari dan dalam jabatan administrasi penempatan dari dan pelaporan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan, dan dalam jabatan pegawai bidang mutasi, melaksanakan pengelolaan administrasi kenaikan berdasarkan klasifikasi promosi dan pangkat asn dan membuat daftar penjagaan jabatan, kepangkatan. kenaikan pangkat, pelaksanaan pengelolaan melaksanakan administrasi pengurusan kenaikan gaji administrasi kenaikan berkala, cuti, kartu istri kartu suami dan kartu pangkat asn dan membuat pegawai, daftar penjagaan kenaikan melaksanakan pengelolaan administrasi promosi asn pangkat, dan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pelaksanaan administrasi pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan, pengurusan kenaikan gaji membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan berkala, cuti, kartu dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai istri kartu suami dan kartu ketentuan peraturan perundang undangan, pegawai,dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|e. pelaksanaan pengelolaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan administrasi promosi asn perundang undangan, dan administrasi penempatan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar dari dan dalam jabatan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pegawai berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, klasifikasi jabataee eee, keenan eee informasi dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja fasilitasi profesi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada asnpengembangan kompetensi dan promosi agar subbidang, membimbing, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, fasilitasi kelembagaan profesi memeriksa, melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi asn asn (kopi dan lembaga memantau, evaluasi (kopi dan lembaga profesi asn lainnya) serta tata profesi asn lainnya) serta dan pelaporan hubungan kerja setiap jenjang kepengurusan, tata hubungan kerja setiap bidang merumuskan kebijakan pengelolaan data dan jenjang kepengurusan, pengembangan informasi asn, cc. perumusan kebijakan kompetensi dan melaksanakan pengelolaan layanan sistem informasi pengelolaan data dan promosi dan dan pengembangan sistem informasi manajemen informasi asn, kepegawaian (simpeg), pelaksanaan pengelolaan melaksanakan pengelolaan data kepegawaian dan layanan sistem informasi dan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk): dan pengembangan sistem melaksanakan evaluasi data, informasi dan sistem informasi manajemen informasi kepegawaian, kepegawaian (simpeg), membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|e. pelaksanaan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai kepegawaian dan ketentuan peraturan perundang undangan, penyusunan daftar urutan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kepangkatan (duk):dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan (f. pelaksanaan evaluasi data, perundang undangan, informasi dan sistem mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar informasi kepegawai'''kompetensi dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. renstra, senja, dpa dan sumber daya tugas, menyusun, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan dpp untuk digunakan manusia melaksanakan, kompetensi bawahan dalam rangka penyiapan bahan sebagai pedoman mengawasi, evaluasi bidang pengembangan kompetensi dan sumber pelaksanaan tugas. dan pelaporan daya manusia agar pelaksanaan tugas berjalan lancar pelaksanaan pengembangan bidang pengembangan dan optimal, kompetensi asn, kompetensi dan melaksanakan pengembangan kompetensi asn, pelaksanaan layanan sumber daya melaksanakan layanan administrasi penilaian dan administrasi penilaian dan manusia. evaluasi kinerja aparatur, evaluasi kinerja aparatur, menyelenggarakan pengembangan kompetensi teknis \|d. penyelenggaraan umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi pengembangan kompetensi penyelenggara urusan pemerintahan konsumen, teknis umum, inti, dan perangkat daerah penunjang, dan urusan pilihan bagi jabatan pemerintahan umum, administrasi penyelenggara menyelenggarakan sertifikasi kompetensi, urusan pemerintahan kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial konsumen, perangkat daerah dan fungsional bagi pimpinan daerah, jabatan penunjang, dan urusan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta pemerintahan umum, jabatan fungsional, penyelenggaraan sertifikasi melaksanakan penyusunan standar kompetensi kompetensi, kelembagaan, teknis, manajerial dan sosial, pengembangan kompetensi membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis manajerial dan fungsional dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat bagi pimpinan daerah, dilaksanakan secara efektif dan efisien, jabatan pimpinan tinggi, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar prajabatan, serta jabatan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai fungsional,dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan penyusunan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan standar kompetensi teknis, berdasarkan target dan rencana kerja yang telah manajerial dan sosialompetensi asn \|subbidang, memantau dan pengembangan kompetensi asn agar pelaksanaan \|b. pelaksanaan peningkatan evaluasi serta tugas berjalan lancar dan optimal, kapasitas kinerja asn, pelaporan bidang melaksanakan peningkatan kapasitas kinerja asn, pelaksanaan pengelolaan pengembangan melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan assessment assessment center, kompetensi asn center, pelaksanaan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi penyebaran informasi jabatan jabatan fungsional asn, fungsional asn, melaksanakan pembinaan kompetensi jabatan asn, pelaksanaan pembinaan melaksanakan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional asn, jabatan asn, pelaksanaan fasilitasi melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi pengembangan karir dalam jabatan asn, jabatan fungsional,dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|g. pelaksanaan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pengembangan jabatan ketentuan peraturan perundang undangan, fungsionallatihpendidikan subbidang, memantau dan dan pelatihan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar pelaksanaan pengelolaan evaluasi serta dan optimal, pendidikan lanjutan asn, pelaporan bidang melaksanakan pengelolaan pendidikan lanjutan asn, \|c. pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi pendidikan administrasi pendidikan dan pelatihan dan pelatihan serta sertifikasi asn, pelatihan serta sertifikasi menyiapkan koordinasi dan rancangan kerjasama asn, antar lembaga instansi terkait dalam pelaksanaan \|d. penyiapan koordinasi dan pendidikan dan pelatihan, rancangan kerjasama antar melaksanakan evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan lembaga instansi terkait asn, dalam pelaksanaan menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, rencana pendidikan dan pelatihan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi \|e. pelaksanaan evaluasi diklat teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan dan sertifikasi jabatan asn, administrasi penyelenggara urusan pemerintahan \|(f. penyiapan penyusunan konsumen, perangkat daerah penunjang, dan urusan kebijakan teknis, rencana danrencanaan pembangunan daerah kabupaten lombok utara tugas kepala badan membantu menyusun kebijakan dibidang perencanaan \|a. mengoordinasikan kebijakan bupati dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dibidang perencanaan, melaksanakan pemerintahan dan pembangunan manusia, pengendalian dan evaluasi fungsi penunjang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan pembangunan daerah, urusan dan penelitian dan pengembangan berdasarkan \|(b. mengoordinasikan dan pemerintahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sinkronisasi perencanaan yang meliputi rpm) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, pembangunan daerah, fungsi penunjang merumuskan sasaran kerja dibidang perencanaan pelaksanaan, fasilitasi dan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi penelitian dan fungsi penunjang pemerintahan dan pembangunan manusia, pengembangan daerah:dan penelitian dan perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan pen selenggarakan kebijakan pengembangan dan penelitian dan pengembangan berdasarkan dibidang kesekretariatan yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah badan dengan mengarahkan kewenangan rpm) sebagai bahan dalam penyusunan rencana perencanaan dan pelaporan, daerah strategis renstra) pengelolaan keuangan, aset, kabupaten. mengoordinasikan kebijakan dibidang perencanaan, dan urusan umum dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, kepegawaian mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan, memfasilitasi dan evaluasi penelitian dan pengembangan daerah, pemerintahan umum, penyelenggaraan melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, fasilitasi, pengembangan kompetensi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknis umum, inti, dan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi pilihan bagi jabatan jabatan administrasi penyelenggara urusan administrasi penyelenggara pemerintahan konsumen, perangkat daerah urusan pemerintahan penunjang, dan urusan pemerintahan umum, konsumen, perangkat daerah menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan penunjang, dan urusan rencana kerjasama penyelenggaraan diklat pemerintahan umum, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan \|g. pelaksanaan pembinaan, pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta mengoordinasikan, fasilitasi, jabatan fungsional, pemantauan, evaluasi, dan melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, fasilitasi, pelaporan pengembangan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kompetensi teknis umum, sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga inti, dan pilihan bagi jabatan pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, administrasi penyelenggara dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, konsumen, perangkat daerah kepemimpinan, dan prajabatan, penunjang, dan urusan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pemerintahan umumkebijakan teknis dan rencana il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kerjasama serta bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan diklat perundang undangan, pengembangan kompetensi m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pimpinan daerah, jabatan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pimpinan tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kepemimpinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan prajabatan, serta jabatan evaluasi pelaksanaan tugas, dan fungsional,dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan\|i. pelaksanaan pembinaan, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun mengoordinasikan, fasilitasi, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan pemantauan, evaluasi, dan baik.hargaan,dan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada evaluasi kinerja menyelenggarakan, subbidang, renstra, senja, dpa dan aparatur melaksanabidang perjanjian kinerja lingkup membimbing, penghargaan, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur subbidang, memeriksa, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyiapan penyusunan memantau dan menyiapkan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, penilaian dan evaluasi kinerja pelaporan bidang menyiapkan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi aparatur, penghargaan, kinerja aparatur, cc. penyiapan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi melaksanakan pengelolaan pemberian penghargaan penilaian dan evaluasi kinerja kinerja aparatur. dan tanda jasa bagi pegawai aparatur, evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan \|d. pelaksanaan pengelolaan tanda jasa aparatur, pemberian penghargaan dan melaksanakan pembinaan, evaluasi disiplin asn dan tanda jasa bagi pegawai pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin asn, evaluasi pelaksanaan melaksanakan pelayanan proses izin perceraian pemberian penghargaan dan pegawai, tanda jasa aparatur, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|(f. pelaksanaan pembinaan, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai evaluasi disiplin asn dan ketentuan peraturan perundang undangan, pengelolaan penyelesaian memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pelanggaran disiplin asn:dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|g. pelaksanaan pelayanan perundang undangan, proses izin perceraian mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pegawaisatuan bangsa dan politik kabupaten lombok utara kepala badan sub bagian sub bagian program, anggaran umum dan dan keuangan kepegawaian bidang bidang ideologi, wawasan bidang kebangsaan dan lak dalam negeri kewaspadaan nasional ketahanan ekonomi, kemasyarakatan dan penanganan konflik sosial budaya dan agama sub bidang sub bidang sub bidang ideologi dan wawasan oli dalam negeri kewaspadaan dini dan kebangsaan kerjasama intelijen sub bidang ketahanan ekonomi, maa sub bidang penanganan konflik sosial, budaya, dan kemasyarakatan agama bupati,satuan bangsa dan politik kabupaten lombok utara kepala badan membantu bupati menyusun kebijakan bidang kesatuan bangsa dan \|a. penyusunan kebijakan dalam melaksanakan politik berdasarkan rencana pembangunan jangka bidang kesatuan bangsa dan urusan menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam politik berdasarkan rencana pemerintahan bidang penyusunan rencana strategis renstra) sebagai pembangunan jangka kesatuan bangsa dan pedoman dalam pelaksanaan tugas, menengah daerah rpm) politik yang menjadi merumuskan sasaran kerja bidang kesatuan bangsa sebagai bahan dalam kewenangan daerah dan politik berdasarkan rencana pembangunan penyusunan rencana strategis serta tugas jangka menengah daerah rpm) sebagai bahan renstra) sebagai pedoman pembantuan yang dalam penyusunan rencana strategis renstra), dalam pelaksanaan tugas, diberikan kepada menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan perumusan sasaran kerja kabupaten. penguatan ideologi pancasila dan karakter bidang kesatuan bangsa dan kebangsaan, politik berdasarkan rencana menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan jangka peningkatan peran partai politik dan lembaga menengah daerah rpm) pendidikan melalui pendidikan politik dan sebagai bahan dalam pengembangan etika serta budaya politik, penyusunan rencana strategis menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan renstra) pemberdayaan dan pengawasan organisasi \|c. penyelenggaraan dan kemasyarakatan, mengoordinasikan kebijakan melaksanakan kebijakan pembinaan dan penguatan ideologi pancasila pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan dan karakter kebangsaan, budaya, penyelenggaraan dan melaksanakan kebijakan peningkatan kewaspadaan mengoordinasikan kebijakan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi peningkatan peran partai penanganan konflik sosial, politik dan lembaga pendidikan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan badan melalui pendidikan politik dan dengan mengarahkan perencanaan perumusan pengembangan etika serta program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan budaya politik, aset, dan urusan umum dan kepegawaian, penyelenggaraan dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar mengoordinasikan kebijakan terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja sesuai pemberdayaan dan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pengawasan organisasi membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar kemasyarakatan, terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, pelaksanaan kebijakan mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas pembinaan dan pengembangan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, ketahanan ekonomi, sosial, il. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui dan budaya, sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan tugas, dan peningkatan kewaspadaan m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan nasional dan peningkatan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kualitas dan fasilitasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan penanganan konflik sosial,dan baik. penyelenggara, menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan \|c. penyusunan perencanaan, dilingkupi badan sesuai dengan peraturan perundang penganggaran dan evaluasibadan, penyelenggaraan administrasi membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan barang milik daerah, ggaran dan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada keuanganbadbadan.badan pelaksanaan anggaran rka dpa) agar pelaksanaan \|okumen dpa perangkat \|d. penyiapan penyusunan daerah dan perubahan dpa perangkat daerah, dokumen dpa perangkat menyiapkan rancangan laporan capaian kinerja dan daerah dan perubahan dpa ikhtisar realisasi kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah, perangkat daerah laporan akuntabilitas kinerja \|elaksanakan ketatausahaan, pengujian verifikasi data laporan keterangan keuangan dan akuntansi perangkat daerah, pertanggungjawaban kpj), menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhir dan laporan realisasi fisik tahun perangkat daerah, bahan tanggapan dan keuangan) sesuai pemeriksaan dan laporan keuangan bulanananggaran, dan tunjangan asn serta membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan administrasi pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai tugas asn, ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan ketatausahaan, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pengujian verifikasi keuangan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan akuntansi perangkat perundang undangan, daerah, il. mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar \|h. penyiapan penyusunan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perangkat daerah, bahan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan keuangan bulanan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan triwulan semester penugasan pimpinan baik secara lisan maupun perangkat daerah,dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan \|i. penyiapan laporan dan analisis baik. prognosis realisasi anggaran,melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pegawai serta pengadaan mengevaluasi dan disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan pakaian dinas dan atribut pelaporan\|c.rumah gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, kepegawaian berupa kenaikan tangga, protokol dan pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta pangkat, gaji berkala, pensiun, perlengkapan lingkup penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan cuti, disiplin aparatur, badan.tugas menyelenggarakan kebijakan dibidang kesekretariatan badan dengan mengarahkan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, aset, dan urusan umum dan kepegawaian, mengendalikan pengelolaan dibidang perencanaanda, infrastruktur dan kewilayahan dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas perumusan program kerja dan badan program kerja, badan dan badan berdasarkan rencana strategis anggaran sekretariat badan mengoordinasikan renstra) dan rencana kerja senja) sebagai dan badan berdasarkan melaksanakan, pedoman pelaksanaan tugas: rencana strategis renstra) sistem pemerintahan elektronik pada badan, pensiun dan pemindahan j .badan, komponen instalasi kelistrikan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan peralatan rumah tangga, pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan bahan logistik kantor, barang barang milik daerah lingkup badan, cetakan dan penggandaan, menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, bahan(h. penyelenggaraan berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya serta ketatausahaan arsip dinamisbadanbadanbahan lingkup badan,ideologi, merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada wawasan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, kebangsaan dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk ketahanan tugas, merumuskan, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan digunakan sebagai pedoman ekonomi, sosial, melaksanakan, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas, budaya dan menyela, memantau, bahan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan \|(b. perumusan kebijakan teknis agama mengawasi, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama agar dan pemantapan pelaksanaan mengevaluasi dan pelaksanaan tugas berjalan lancar, bidang ideologi pancasila dan pelaporan bidang\| merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan karakter kebangsaan, ideologi, wawasan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter ic. perumusan kebijakan teknis kebangsaan dan kebangsaan, dan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan sosial dan budaya, budaya, pelaksanaan kebijakan melaksanakan kebijakan bidang ideologi, wawasan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bela negara, kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah karakter bangsa, pembauran kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan kebangsaan, bhinneka tunggal budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan ika dan sejarah kebangsaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi, dan penuh kepercayaan wilayah kabupaten, sosial, dan budaya, fasilitasi melaksanakan koordinasi bidang ideologi, wawasan pencegahan penyalahgunaan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran narkotika serta fasilitasi kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kerukunan umat beragama kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan dan penuh kepercayaan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan wilayah kabupaten, narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama \|e. pelaksanaan koordinasi dan penuh kepercayaan wilayah kabupaten, bidang ideologi, wawasan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebangsaan, bela negara, bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka kebangsaan, bhinneka tunggal tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ika dan sejarah kebangsaan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan serta ketahanan ekonomi, penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan sosial, dan budaya, fasilitasi umat beragama dan penuh kepercayaan wilayah pencegahan penyalahgunaan kabupaten, narkotika serta fasilitasi membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan kerukunan umat beragama ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat dan penuh kepercayaan dilaksanakan secara efektif dan efisien, wilayah kabupaten,dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar\|f. pelaksanaan monitoring, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar evaluasi, dan pelaporan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai bidang ideologi, wawasan ketentuan peraturan perundang undangan, kebangsaan, bela negara, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan karakter bangsa, pembauran berdasarkan target dan rencana kerja yang telah kebangsaan, bhinneka tunggal ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas ika dan sejarah kebangsaan yang telah ditentukan, serta ketahanan ekonomi, melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan sosial, dan budaya, fasilitasi evaluasi pelaksanaan tugas, dan pencegahan penyalahgunaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan narkotika serta fasilitasi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kerukunan umat beragama tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan dan penuh kepercayaan baik.ideologi dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja wawasan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada kebangsaideologi dan wawasan kebangsaan. penyiapan penyusunan mengevaluasi dan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, program kerja bidang pelaporan dibidang\| menyiapkan penyusunan program kerja bidang ideologi wawasan kebangsaan, ideologi dan wawasan ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bela negara, karakter bangsa, kebangsaan bangsa, pembauran kebangsaan, boneka tunggal ika pembauran kebangsaan, dan sejarah kebangsaan, boneka tunggal ika dan sejarah menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kebangsaan, ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter \|c. penyiapan perumusan bangsa, pembauran kebangsaan, boneka tunggal ika kebijakan teknis bidang dan sejarah kebangsaan, ideologi wawasan kebangsaan, melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan bela negara, karakter bangsa, kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran pembauran kebangsaan, kebangsaan, boneka tunggal ika dan sejarah boneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, kebangsaan, melaksanakan koordinasi bidang ideologi wawasan \|d. pelaksanaan kebijakan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran bidang ideologi wawasan kebangsaan, boneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, bela negara, kebangsaan, karakter bangsa, pembauran melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kebangsaan, boneka tunggal bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, ika dan sejarah kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, boneka \|e. pelaksanaan koordinasi tunggal ika dan sejarah kebangsaan, bidang ideologi wawasan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan kebangsaan, bela negara, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai karakter bangsa, pembauran ketentuan peraturan perundang undangan kebangsaan, boneka tunggal memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan ika dan sejarah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kebangsaan,dan perundang undangan pelaksanaan monitoring j .ideologi wawasan dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang kebangsaan, bela negara, undangan karakter bangsa, pembauran membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebangsaan, boneka tunggal evaluasi pelaksanaan tugas, dan ika dan sejarah kebangsahanan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja ekonomi, tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada sosial, budaya melaksanakan, subbidang, renstra, senja, dpa dan dpp dan agamatahanan ekonomi, sosial, budaya penyiapan penyusunan mengevaluasi dan dan agama agar pelaksanaan tugas berjalan lancar program kerja bidang pelaporan dibidang dan optimal, ketahanan ekonomi, sosial, ketahanan ekonomi, \|c. menyiapkan penyusunan program kerja bidang budaya dan fasilitasi sosial, budaya dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan agama pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi narkotika, fasilitasi kerukunan kerukunan umat beragama dan penuh umat beragama dan penuh kepercayaan daerah, kepercayaan daerah, menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan \|c. penyiapan penyusunan bahan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan perumusan kebijakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan bidang ketahanan ekonomi, narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan sosial, budaya dan fasilitasi penuh kepercayaan daerah, pencegahan penyalahgunaan melaksanakan kebijakan bidang ketahanan narkotika,fasilitasi kerukunan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan umat beragama dan penuh penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat kepercayaan daerah, beragama dan penuh kepercayaan daerah, pelaksanaan kebijakan melaksanakan koordinasi bidang ketahanan bidang ketahanan ekonomi, ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat pencegahan penyalahgunaan beragama dan penghkepercayaan daerah, narkotika, fasilitasi kerukunan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan umat beragama dan penuh bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan daerah, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, \|e. pelaksanaan koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penuh bidang ketahanan ekonomi, kepercayaan daerah, sosial, budaya dan fasilitasi membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pencegahan penyalahgunaan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai narkotika, fasilitasi kerukunan ketentuan peraturan perundang undangan, umat beragama dan j . memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penghkepercayaketahanan ekonomi, dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang sosial, budaya dan fasilitasi undangan, pencegahan penyalahgunaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan narkotika, fasilitasi kerukunan evaluasi pelaksanaan tugas,dan umat beragama dan penuh melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kepercayaanolitik merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional pada dalam negeri operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, dan organisasi mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk kemasyarakatan tugas, merumusbidang politik dalam negeri dan organisasi penyiapan rumusan kebijakan mengawasi, kemasyarakatan agar pelaksanaan tugas berjalan teknis dan pemantapan mengevaluasi dan lancar dan optimal, pelaksanaan bidang pelaporan bidang\| menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan pendidikan politik, etika politik dalam negeri pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, budaya politik, peningkatan dan organisasi etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi demokrasi, fasilitasi kemasyarakatan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai kelembagaan pemerintahan, politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala perwakilan dan partai politik, daerah, serta pemantauan situasi politik pemilihan umum pemilihan menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan umum kepala daerah, serta pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pemantauan situasi politik pengawasan organisasi kemasyarakatan, cc. penyiapan rumusan kebijakan melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, teknis dan pemantapan etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi pelaksanaan bidang kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai pemberdayaan dan politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala pengawasan organisasi daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran kemasyarakatan, ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi \|d. pelaksanaan kebijakan sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing bidang pendidikan politik, wilayah kabupaten, etika budaya politik, melaksanakan koordinasi bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi fasilitasi kelembagaan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai pemerintahan, perwakilan dan politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala partai politik, pemilihan daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran umum pemilihan umum ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi kepala daerah, pemantauan sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing situasi politik serta wilayah kabupaten, pendaftaran ormas, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan ormas, evaluasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan mediasi sengketa ormas, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pengawasan ormas dan ormas pemerintahan, perwakilan dan partai politik, asing wilayah kabupaten, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah, \|e. pelaksanaan koordinasi pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, bidang pendidikan politik, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa etika budaya politik, ormas, pengawasan ormas dan ormas asing wilayah peningkatan demokrasi, kabupaten, fasilitasi kelembagaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan pemerintahan, perwakilan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat partai politik, pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien, umum pemilihan umum mengawasi dan mengarahkan bawahan agar kepala daerah, pemantauan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar situasi politik serta berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai pendaftaran ormas, ketentuan peraturan perundang undangan, pemberdayaan ormas, evaluasi mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan mediasi sengketa ormas, berdasarkan target dan rencana kerja yang telah pengawasan ormas dan ormas ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas asing wilayah yang telah ditentukan, kabupaten,dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan \|f. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas, dan evaluasi, dan pelaporan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan bidang pendidikan politik, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun etika budaya politik, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan peningkatan demokrasi, baik.politik dalam kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja negeripolitik dalam negeri agar pelaksanaan penyiapnyiapkan penyusunan program kerja bidang pendidikan politik, etika politik dalam negeri pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, demokrasi, fasilitasi perwakilan dan partai politik, pemilihan kelembagaan pemerintahan, umum pemilihan umum kepala daerah, serta perwakilan dan partai politik, pemantauan situasi politik daerah, pemilihan umum pemilihan menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan umum kepala daerah, serta bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan situasi politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan daerah, pemerintahan, perwakilan dan partai politik, \|c. penyiapan penyusunan bahan pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah, perumusan kebijakan serta pemantauan situasi politik daerah, bidang pendidikan politik, melaksanakan kebijakanpeningkatan demokrasi, kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai fasilitasi kelembagaan politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala pemerintahan, perwakilan dan daerah, serta pemantauan situasi politik daerah, partai politik, pemilihan melaksanakan koordinasi bidang pendidikan politik, umum pemilihan umum etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kepala daerah, serta kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai pemantauan situasi politik politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah, daerah, serta pemantauan situasi politik daerah, pelaksanaan kebijakan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan politik,kelembagaan peningkatan demokrasi, pemerintahan, perwakilan dan partai politik, fasilitasi kelembagaan pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah, pemerintahan, perwakilan dan serta pemantauan situasi politik daerah, partai politik, pemilihan tugas menyusun, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat dan rencana kerja senja) menyelenggarakanmelaksanakan pembinaan dan penataan organisasi \|b. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi dan dan tata laksana serta kerangka regulasi peraturan penataan organisasi dan tata pelaporan perundang undangan lingkup badan sesuai dengan laksana serta kerangka dibidang peraturan perundang undangan, regulasi peraturan pelayanan teknis menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi perundang undangan dan administrasi kinerja serta pelaporan badan sesuai dengan lingkup badan sesuai dengan kesekretariatan peraturan perundang undangan, peraturan perundang serta koordinasi menyelenggarakan pengelolaan administrasi undangan, pelaksanaan keuangan dilingkupi badan sesuai dengan peraturan \|(c. penyusunan perencanaan, tugas lingkup perundang undangan, penganggaran dan evaluasi badan. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah, kinerja serta pelaporan badanbadanbadan sesuai jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan peraturan perundang lingkup badanbadanmembimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan umum pemilihan umum dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai kepala daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan, pemantauan situasi politik memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan daerah, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|e. pelaksanaan koordinasi perundang undangan, bidang pendidikan politik, mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan etika budaya politik, bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik peningkatan demokrasi, dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang fasilitasi kelembagaan undangan, pemerintahan, perwakilan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan partai politik, pemilihan evaluasi pelaksanaan tugas,dan umum pemilihan umum melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kepala daerah, serta penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pemantauan situasi politik tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan daerah,dan baiksubbidang merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan organisasi kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja kemasyarakatorganisasi kemasyarakatan agar \|b. penyiapan penyusunan mengevaluasi dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, program kerja dibidang pelaporan bidang \|c. menyiapkan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, organisasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi pemberdayaan ormas, evaluasi kemasyarakatan dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan dan mediasi sengketa ormas, ormas asing daerah, pengawasan ormas dan ormas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan asing daerah, dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, \|c. penyiapan penyusunan bahan evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan perumusan kebijakan dibidang ormas dan ormas asing daerah, pendaftaran ormas, melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa dan mediasi sengketa ormas, ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah, pengawasan ormas dan ormas melaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, asing daerah, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa pelaksanaan kebijakan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah, dibidang pendaftaran ormas, melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan ormas, evaluasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, dan mediasi sengketa ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan pengawasan ormas dan ormas ormas dan ormas asing daerah, asing daerahdibidang pendaftaran ormas, ketentuan peraturan perundang undangan, pemberdayaan ormas, evaluasi memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dan mediasi sengketa ormas, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengawasan ormas dan ormas perundang undangan, asing daerah,dan mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan \|f. pelaksanaan monitoring agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan evaluasi dan pelaporan benar sesuai ketentuan peraturan perundang dibidang pendaftaran ormas, undangan, pemberdayaan ormas, evaluasi membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dan mediasi sengketa ormas, evaluasi pelaksanaan tugas, dan pengawasan ormas dan ormas il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan asingwaspadaan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, nasional dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk penanganan tugas, merumuskan, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi digunakan sebagai pedoman konflik melaksanakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, menyela, memantau, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik penyiapan perumusan mengawasi, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, kebijakan teknis dan mengevaluasi dan \|c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan pelaporan dibidang pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional, kewaspadaan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan \|c. penyiapan perumusan nasional dan penanganan konflik sosial, kebijakan teknis dan penanganan konflik melaksanakan kebijakan bidang kewaspadaan dini, penanganan konflik sosial, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga \|d. pelaksana, fasilitasi kelembagaan kerjasama intelijen, bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik pemantauan orang asing, wilayah kabupaten, tenaga kerja asing dan melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, lembaga asing, kewaspadaan kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga perbatasan antar negara, kerjalembagaan kewaspadaan, serta bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik penanganan konflik wilayah wilayah kabupaten, kabupaten, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan \|e. pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, bidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan kerjasama intelijen, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar pemantauan orang asing, negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, tenaga kerja asing dan serta penanganan konflik wilayah kabupaten, lembaga asing, kewaspadaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan perbatasan antar negara, ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat fasilitasi kelembagaan bidang dilaksanakan secara efektif dan efisien: kewaspadaan, serta mengawasi dan mengarahkan bawahan agar penanganan konflik wilayah pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kabupaten,dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai \|(f. pelaksanaan monitoring, ketentuan peraturan perundang undangan, evaluasi, dan pelaporan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan bidang kewaspadaan dini, berdasarkan target dan rencana kerja yang telah kerjasama intelijen, ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas pemantauan orang asing, yang telah ditentukan, tenaga kerja asing dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan lembaga asing, kewaspadaan evaluasi pelaksanaan tugas,dan perbatasan antar negara, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan fasilitasi kelembagaan bidang penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kewaspadaan, serta tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan penanganan konflik wilayah baik,waspadaan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja dini dan (tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada kerjasama melaksanakan, subbidang, renstra, senja, dpa dan dpp intelijenwaspadaan dini dan kerjasama penyiapan penyusunan mengevaluasi dan intelijen agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan program kerja bidang pelaporan bidang optimal, kewaspadaan dini, kerjasama kewaspadaan dini menyiapkan penyusunan program kerja bidang intelijen, pemantauan orang dan kerjasama kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan asing, tenaga kerja asing dan intelijen orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, lembaga asing, kewaspadaan kewaspadaan perbatasan antar negara dan fasilitasi perbatasan antar negara dan kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi kelembagaan bidang menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan kewaspadaan, bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, \|c. penyiapan penyusunan bahan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan perumusan kebijakan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara bidang kewaspadaan dini, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, melaksanakan kebijakan bidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga tenaga kerja asing dan lembaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan asing, kewaspadaan perbatasan antar negara dan fasilitasi kelembagaan perbatasan antar negara dan bidang kewaspadaan, fasilitasi kelembagaan bidang melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga \|d. melaksanak dan fasilitasi kelembagaan kerjasama intelijen, bidang kewaspadaan, pemantauan orang asing, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tenaga kerja asing dan lembaga bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, asing, kewaspadaan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan perbatasan antar negara dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitasi kelembagaan bidang dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, kewaspadaanbidang kewaspadaan dini, ketentuan peraturan perundang undangan, kerjasama intelijen, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pemantauan orang asing, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan tenaga kerja asing dan lembaga perundang undangan, asing, kewaspadaan j . mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan perbatasan antar negara dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik fasilitasi kelembagaan bidang dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang kewaspadaan,dan undangan, pelaksanaan monitoring, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan evaluasi pelaksanaan tugas, dan bidang kewaspadaan dini, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kerjasama intelijen, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pemantauan orang asing, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan tenaga kerja asing dan lembaga baik. asing, kewaspadaan perbatasan antar negara dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaanganan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja konfldibidang penanganan konflik agar pelaksanaan pelaksanalaksanakan penyusunan program kerja bidang penanganan konflik daerah, penanganan konflik penanganan konflik daerah, pelaksanaan penyusunan melaksanakan penyusunan bahan perumusan bahan perumusan kebijakan kebijakan bidang penanganan konflik daerah, bidang penanganan konflik melaksanakan kebijakan bidang penanganan daerah, konflik daerah, pelaksanaan kebijakan melaksanakan koordinasi bidang penanganan bidang penanganan konflik konflik daerah, daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan \|e. pelaksanaan koordinasi bidang penanganan konflik daerah, bidang penanganan konflik melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah daerah, kabupaten, pelaksanaan monitoring, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai bidang penanganan konflik ketentuan peraturan perundang undangan, daerah,dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|g. pelaksanaan forum koordinasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pimpinan daerah kabupatedjohan jambu lampiran anggulangan bencana daerah kabupaten lombok utara kepala bpbd (skpd, profesional ahli) kepala pelaksana fungsional program dan keuangankedaruratan dan pencegahan seksi operasional bencana penanggulangan rehabilitasi bencana seksi kesiapsiagaan seksi seksi bencana penanganan rekonstruksi pengungsi dan logistik bupati lombok utara djohan jambu lampiran ianggulangan bencana daerah kabupaten lombok utara kepala pelaksana membantu bupati menyusun kebijakan bidang ketenteraman dan\|a. penyusunan kebijakan dalam melaksanakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub bidang ketenteraman dan urusan pemerintahan urusan bencana berdasarkan rencana pembangunan ketertiban umum serta bidang ketenteraman jangka menengah daerah rpm) sebagai bahan perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum dalam penyusunan rencana strategis renstra) sebagai sub urusan bencana serta perlindungan pedoman dalam pelaksanaan tugas, berdasarkan rencana masyarakat, sub merumuskan sasaran kerja dibidang ketenteraman dan pembangunan jangka urusan bencana yang ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub menengah daerah (rpm) menjadi kewenangan urusan bencana berdasarkan rencana pembangunan sebagai bahan dalam daerah serta tugas jangka menengah daerah rpm) sebagai bahan penyusunan rencana pembantuan yang dalam penyusunan rencana strategis renstra), strategis (renstra) sebagai diberikan kepada menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan pedoman dalam kabupaten. pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, pelaksanaan tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan perumusan sasaran kerja pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bidang ketenteraman dan bencana: ketertiban umum serta menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan perlindungan masyarakat, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban sub urusan bencana bencana: berdasarkan rencana menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan jangka penataan sistem dasar penanggulangan bencana, menengah daerah (rpm) menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan badan sebagai bahan dalam dengan mengarahkan perencanaan perumusan penyusunan rencana program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan strategis (renstra) aset, dan urusan umum dan kepegawaian, cc. penyelenggaraan dan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd mengoordinasikan kebijakan dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi rawan pengelolaan utd, bencana kabupaten, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar \|d. penyelenggaraan dan terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja sesuai mengoordinasikan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelayanan pencegahan dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar kesiapsiagaan terhadap terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, bencana, mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas \|e. penyelenggaraan dan dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, mengoordinasikan kebijakan il. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui pelayanan penyelamatan sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan evakuasi korban tugas, dan bencana: m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan \|(f. penyelenggaraan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis mengoordinasikan kebijakan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. penataan sistem dasar penanggulangan bencana, penyelenggaraan dan mengoordinasikdan pengendalian pelaksanaan tugas operasional utd dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan tugasbadmelaksanakan, menyiapkan rancangan dokumen perencanaan dpp serta penyusunan membimbing, rencana strategis (renstra), rencana kerja dan perjanjian kinerja lingkup memeriksa, penetapan kinerja) dengan bahan hasil dari unit kerja subbagian, evaluasi, dan lingkup badan, menyiapkan rancangan pelaporan, dalam membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dokumen perencanaan urusan program bawahan dalam rangka penyiapan bahan rencana strategis (renstra), dan keuangan penyusunan dibidang program dan pelaporan agar rencana kerja dan penetapan lingkup badan. pelaksanabadan, menyiapkan penyusunan dokumen dpa perangkat \|c. penyiapan penyusunan daerah data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dokumen dpa perangkat ppd), data laporan keterangan pertanggung daerah dan perubahan dpa sekretariat badan merumuskan, merumuskan program kerja dan anggaran sekretariat \|a. perumusan program kerjapelayanan teknis dan perundang undangan lingkup badan sesuai dengan dan penataan organisasi administrasi peraturan perundang undangan, dan tata laksana serta kesekretariatan serta menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerangka regulasi koordinasi kinerja serta pelaporan badan sesuai dengan peraturan perundang pelaksanaan tugas peraturan perundang undangan, undangan lingkup badan lingkup badan, menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan dilingkupi badanbadan sesuai dengan badanbadan, keuangan dilingkupi badan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat perundang undangan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyelenggaraan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar administrasi barang milik pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerah, pengadaan dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai pemeliharaan barang milik ketentuan peraturan perundang undangan, daerah penunjang urusan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pemerintahan daerah berdasarkan target dan rencana kerja yang telah lingkup badan, dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas \|f. penyelenggaraan yang telah ditentukan, pengelolaan administrasi melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan kepegawaian, administrasi evaluasi pelaksanaan tugas, dan umum dan penyediaan jasa il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penunjang urusan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis pemerintahan daerah agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. lingkup badanbadan, penyiapbadan. bawahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana strategis rancangan rencana strategis, program dan rencana (renstra), rencana kerja dan kerja tahunan rencana kerja anggaran dokumen penetapan kinerja) dengan pelaksanaan anggaran rka dpa) agar pelaksanaan bahan hasil dari unit kerja tugas berjalan lancar dan optimal, lingkup badan, menyiapkan penyusunan dokumen rka perangkat \|c.skpd perubahan dpa perangkat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, laki), data laporan penyelenggaraan pemerintah \|d. penyiapan rancangan daerah ppd), data laporan keterangan laporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban kpj), dan laporan realisasi ikhtisar realisasi kinerja fisik dan keuangan) sesuai ketentuan peraturan serta evaluasi kinerja skpd perundang undangan, laporan akuntabilitas melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn kinerja instansi pemerintah serta administrasi pelaksanaan tugas asn, (laki), data laporan menyiapkan penyusunan laporan keuangan akhirbulanan data laporan keterangan triwulan semester perangkat daerah, pertanggungjawaban menyiapkan laporan dan analisis prognosis realisasi kpj), dan laporan anggaran, realisasi fisik dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan keuangan) sesuai dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang undangan, perundang undangan, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|e. pelaksanaan penyediaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan gaji dan tunjangan asn perundang undangan, serta administrasi j . mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan tugas asn, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar\|f. penyiapan penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, laporan keuangan akhir membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan tahun perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan tugas, dan bahan tanggapan il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pemeriksaan dan laporan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis keuangan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. bulanan triwulan semester perangkat daerah, penyiapan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. subbagian umum merencanakan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a.diakan, subbagiannyiapkanpeningkatdan atribut tangga, protokol dan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kelengkapannya, perlengkapan lingkup gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, \|c. pelaksanaan pendataan badan. pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta dan pengolahan penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan administrasi kepegawaian peraturan perundangperundang undangan, tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan \|d. pelaksanaan sistem penggandaan, bahan bacaan dan peraturan informasi kepegawaian, perundangbadanbadan, pegawai melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pensiun dan pemindahan pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan tugas asn, barang milik daerah lingkup badan, penyediaan peralatan dan menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, perlengkapan kantor, sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan komponen instalasi perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kelistrikan, peralatan kantor, rumah tangga, bahan melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan logistik kantor, barang rehabilitasi sarana penunjang operasional dan cetakan dan penggandaan, kegiatan meliputi: kendaraan dinas, mebel, peralatan bahan bacaan dan dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, asset tak peraturan perundang berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya serta undangan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, bahan material, melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya \|g. fasilitasi kunjungan tamu pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas dan penyelenggaraan rapat operasional atau lapangan, koordinasi serta konsultasi oo.h. penyelenggaraan ketentuan peraturan perundang undangan, ketatausahaan arsip memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dinamis dan sistem bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintahan elektronik perundang undangan, pada badan, mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar. penyiapan penyusunan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar perencanaan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, barang, pengamanan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penilaian barang serta evaluasi pelaksanaan tugas, dan ketatausahaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pemanfaatan barang milik penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis daerah lingkup badan, agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan barang milik daerahcegahan merencanakan operas merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional dan kesiapsiagaan mantaupencegahan dan kesiapsiagaan agar pelaksanaan tugas, dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar, pelaksanaan pelayanan dan bidang pencegahan melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan mengoordinasikan dan kesiapsiagaan informasi rawan bencana kabupaten, informasi rawan bencana melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan kabupaten, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelaksanaan pelayanan dan melaksanakan penataan sistem dasar mengoordinasikan penanggulangan bencana, pencegahan dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan kesiapsiagaan terhadap ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat bencana, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien pelaksanaan penataan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar sistem dasar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar penanggulangan bencancegahan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. merencanakan kegiatan benckerja dibidang pencegahan bencana. agar pelaksanaan lingkup subbidang, monitoring, evaluasi tugas berjalan lancar dan optimal, penyiapan rencana dan pelaporan disc. menyiapkan rencana penanggulangan bencana penanggulangan bencana bidang pencegahan kabupaten, kabupaten, bencana. memfasilitasi pelatihan pencegahan dan mitigasi\|c. fasilitasi pelatihan bencana kabupaten, pencegahan dan mitigasi melaksanakan pengelolaan risiko bencana kabupaten, bencana kabupaten, menyiapkan kerjasama antar lembaga dan kemitraan \|d. pelaksanaan pengelolaan dalam penanggulangan bencana kabupaten, risiko bencana kabupaten, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai \|e. penyiapan kerjasama antar ketentuan peraturan perundang undangan lembaga dan kemitraan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan dalam penanggulangan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan bencana kabupaten.kesiapsiagaan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja bencanmonitoring, evaluasi kerja bidang kesiapsiagaan bencana agar lingkup subbidang, dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyiapan kajian risiko dibidang menyiapkan kajian risiko bencana kabupaten, bencana kabupaten, kesiapsiagaan melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan \|c. pelaksanaan sosialisasi, bencana edukasi kie) rawan bencana kabupaten (per jenis komunikasi, informasi dan bencana), edukasi kie) rawan melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk bencana kabupaten (per pencegahan dan kesiapsiagaan, jenis bencana), menyiapkan rencana kontingensi, pelaksanaan penguatan melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas kawasan untuk menyiapkan rancangan regulasi penanggulangan pencegahan dan bencana kabupaten, kesiapsiagaan, melaksanakan penguatan kelembagaan bencana \|e. penyiapan rencana kabupaten, kontingensi, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan \|f. pelaksanaan gladi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai kesiapsiagaan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, bencana, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|g. penyiapan rancangan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan regulasi penanggulangan perundang undangan, bencana kabupaten, dan il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan \|h. pelaksanaan penguatan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan kelembagaan bencana benar sesuai ketentuan peraturan perundang kabupatendaruratan dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan pada bidang berdasarkan logistikngawasi, evaluasi kompetensi jabatan bawahan dalam rangka penyiapan sebagai pedoman dan pelaporan bahan dibidang kedaruratan dan logistik agar pelaksanaan tugas, dan bidang kedaruratan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan dan dan logistik melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan mengoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan dan evakuasi korban ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat bencanatugas jawaban (kpj), dan laporan realisasi fisik dan perangkat daerah, keuangan) sesuai ketentuan peraturan perundang \|e. penyiapan rancangan laporan undangan, capaian kinerja dan ikhtisar melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah realisasi kinerja perangkat (evaluasi renstra dan senja), daerah laporan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan akuntabilitas kinerja instansi dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai pemerintah laki), laporan ketentuan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan data memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pemerintah daerah ppd), bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan data laporan keterangan perundang undangan, pertanggungjawaban kpj), mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar dan laporan realisasi fisik pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar dan keuangan) sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, ketentuan peraturan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai perundang undangan, dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan evaluasi kinerjakeuangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan subbagian, evaluasi, dan optimal, pelaksanaan penyediaan gaji pelaporan, dalam melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn dan tunjangan asn sertadaruratan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan dan operasional kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja penanggulangan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada bencana melaksanakan, subbidangkedaruratan dan operasional lingkup subbidang, dan pelaporan penanggulangan bencana agar pelaksanaan tugas \|b. pelaksanaan dan bidang kedaruratan berjalan lancar dan optimal, memfasilitasi dan operasional \|c. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan pengembangan kapasitas penanggulangan kapasitas tim reaksi cepat trc) bencana kabupaten, tim reaksi cepat trc) bencana menyiapkan rencana penanggulangan kedaruratan bencana kabupaten, bencana, cc. penyiapan rencana melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penanggulangan penyakit wabah zoonosis prioritas, bencana non alam kedaruratan bencana, epidemi wabah penyakit dan darurat bencana\|d. pelaksanaan respon cepat kabupaten, kejadian luar biasa melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi penyakit wabah zoonosis korban bencana kabupaten, prioritas, bencana non melaksanakan aktivasi sistem komando penanganan alam epidemi wabah darurat bencana, penyakit dan darurat membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan bencana kabupaten, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai \|e. pelaksanaan pencarian, ketentuan peraturan perundang undangan, pertolongan dan evakuasi memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan korban bencana kabupaten, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan, pelaksanaan aktivasi sistem mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan komando penanganan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan darurat bencana.nganan merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan pengungsi dan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja logistfasilitasi, b.penanganan pengungsi dan logistik agar lingkup subbidang, dan pelaporan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan pengendalian bidang penanganan melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan operasi dan penyediaan pengungsi dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana sarana prasarana logistik kabupaten, kesiapsiagaan terhadap melaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan bencana kabupaten, kesiapsiagaan terhadap bencana, pelaksanaan penyediaan melaksanakan penyediaan logistik penyelamatan dan peralatan perlindungan dan evakuasi korban bencana kabupaten, kesiapsiagaan terhadap membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan bencana, dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai \|d. pelaksanaan penyediaan ketentuan peraturan perundang undang, logistik penyelamatan dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan evakuasi korban bencana bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kabupatenrehabilitasi merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. perencanaan operasional dan rekonstruksimemantau, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi agar pelaksanaan pelaksanaan tugas. mengawasi, evaluasi tugas berjalan lancar dan optimal, penyelenggaraan dan pelaporan menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca penanganan rehabilitasi dibidang rehabilitasi bencana kabupaten, dan rekonstruksi pasca dan rekonstruksi melaksanakan kegiatan pemulihan social, psikologis, bencana kabupaten social ekonomis, social budaya, pelayanan kesehatan, \|c. pelaksanaan kegiatan fungsi pemerintahan, pelayanan public, keamanan dan pemulihan social, ketertiban: psikologis, social ekonomis, melaksanakan kegiatan fungsi pelayanan public, dan social budaya, pelayanan kondisi social, ekonomi dan budaya, kesehatan, fungsi melaksanakan kegiatan pembangkitan kembali pemerintahan, pelayanan kehidupan social, budaya masyarakat, public, keamanan dan melaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana ketertiban, dan prasarana umum, pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatan pembangunan kembali fungsi pelayanan public, prasarana dan sarana social masyarakat dan dan kondisi social, ekonomi keagamaan,dan dan budaya, melaksanakan kerjasama antar lembaga dance. pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam penanganan pascabencana pembangkitan kembali kabupaten, kehidupan social, budaya melaksanakan pembinaan dan pengawasan masyarakat, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi \|f. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, perbaikan lingkungan, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan sarana dan prasarana ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat umum, dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaksanaan kegiatan il. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pembangunan kembali pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar prasarana dan sarana berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai social masyarakat dan ketentuan peraturan perundang undangan, keagamaan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan \|h. pelaksanaan kerjasama berdasarkan target dan rencana kerja yang telah antar lembaga dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas kemitraan dalam yang telah ditentukan, penanganan pascabencana melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai bahan kabupaten,dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan pembinaan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan pengawasan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis penyelenggaraan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.pembinaan teknis, \|b. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dpp serta penyusunan menyiapkan, evaluasi bawahan dalam rangka penyiapan bahan program perjanjian kinerja dan pelaporan kerja bidang rehabilitasi agar pelaksanaan tugas lingkup subbidang, dibidang rehabilitasi berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan penanganan melaksanakan penanganan rehabilitasi pascabencana rehabilitasi pascabencana kabupaten, kabupaten, melaksanakan kegiatan rehabilitasi fungsi pelayanan \|(c. pelaksanaan kegiatan public, dan kondisi social, ekonomi dan budaya, rehabilitasi fungsi melaksanakan kegiatan rehabilitahabilitasi lingkungan, sarana budaya, dan prasarana umum, pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatan rehabilitasi prasarana dan rehabilitasi kehidupan sarana social masyarakat dan keagamaan,habilitasi pascabencana rehabilitahabilitasi penanggulangan bencana, \|f. pelaksanaan kegiatan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan rehabilitasi prasarana dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai sarana social masyarakat ketentuan peraturan perundang undangan, dan keagamaan,dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|g. pelaksanaan kerjasama bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan antar lembaga dan perundang undangan, kemitraan dalam il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan penanganan rehabilitasi agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan pascabencana benar sesuai ketentuan peraturan perundang kabupaten,dan undangan, pelaksanaan pembinaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dan pengawasan evaluasi pelaksanaan tugas, dan penyelenggaraan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan rehabilitasi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis penanggulangan bencana. agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. seksi rekonstruksi merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja\|a. perencanaan kegiamantau membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dpp serta penyusunan mengawasi, bawahan dalam rangka penyiapan bahan program perjanjian kinerja menyiapkan, kerja bidang rekonstruksi agar pelaksanaan tugas lingkup subbidang, merancang, berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan penanganan monitoring, evaluasi\|c. melaksanakan penanganan rekonstruksi pasca rekonstruksi pascabencana dan pelaporan bencana kabupaten, kabupaten, bidang rekonstruksi melaksanakan kegiatan rekonstruksi fungsi pelayanan \|c. pelaksanaan kegiatan public, dan kondisi social, ekonomi dan budaya, rekonstruksi fungsi melaksanakan kegiatan rekonstrukkonstruksi lingkungan, budaya, sarana dan prasarana umum, pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatan rekonstruksi prasarana dan rekonstruksi kehidupan sarana social masyarakat dan keagamaan,dankonstruksi pascabencana rekonstrukkonstruksi penanggulangan \|(f. pelaksanaan kegiatan bencana, rekonstruksi prasarana dan ji. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sarana social masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dan keagamaan,dan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan kerjasama memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan antar lembaga dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kemitraan dalam perundang undangan, penanganan rekonstruksi il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan pascabencana kabupaten, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang \|h. pelaksanaan pembinaan undangan, dan pengawasan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan tugas, dan rekonstruksi melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penanggulangan bencantugas urusan keuangan serta administrasi pelaksanaan tugas asn, administrasi pelaksanaan lingkup badan.laporan keuangan akhir bulanan\|e. pelaksanaan pengelolaan dan realisasitugas menyelenggarakanlingkup membimbing, umum dan kepegawaian agar pelaksanaan tugas subbagian, memeriksa, berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan peningkatan evaluasi dan melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana sarana dan prasarana disiplin pelaporan disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan pegawai serta pengadaan dibidang atribut kelengkapannya, pakaian dinas dan atribut pengelolaan melaksanakan pendataan dan pengolahan kelengkapannya, administrasi administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, \|c. pelaksanaan pendataan dan kepegawaian, gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin aparatur, pengolahan administrasi rumah tangga, pengolahan data pegawai dan dokumentasi serta kepegawaian berupa kenaikan protokol dan penataan naskah kepegawaian sesuai ketentuan pangkat, gaji berkala, perlengkapan peraturan perundang undangan, pensiun, cuti, disiplin lingkup badan.perundang kepegawaian sesuai ketentuan undangan serta melaksanakan pemulangan pegawai peraturan perundang pensiun dan pemindahan tugas asn, undangan, menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor, \|ckinerja penggandaan, bahan bacaan dan peraturantugas\|ekantor, perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum, dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, asset tak \|f. fasilitasi kunjungan tamu dan berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnyag. pelaksanaan pembinaan, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pengawasan dan tugas melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pengendalian, rekonsiliasi dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun menyusun laporan barang tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan milik daerah lingkup baik. badan: j .il.kan, (katana kenakan kei dan dea untk senate pada aan besaran perencanaan, operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan pada bidang berdasarkan pengendalian mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, renstra, senja, dpa dkabupatendaerah kabupaten lombok utara. unit pelaksana teknis badan,. kepala satuan organisasi adalah unit kerja setingkat sekretaris kepala bidang pada badan. kepala satuan unit organisasi adalah unit kerja setingkat sub bagian sub bidang pada badan badan terdiri dari: sub bagian program, sub bagian keuangan, dan tugas dan evaluasi tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan dan dpp untuk digunakan pembangunan mengoordinasikan kompetensi jabatan bawahan dalam rangka sebagai pedoman pelaksanaan daerah melaksanakan, penyiapan bahan dibidang perencanaan, tugas, mengintegrasikan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar mengoordinasikan dan merumuskan, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, sinkronisasi kebijakan mengawasi, mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengendalian dan evaluasi pelaporan pelaporan pembangunan daerah sesuai dengan pembangunan daerah sesuai dibidang ketentuan peraturan perundang undangan, dengan ketentuan peraturan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan perundang undangan, pendanaan, data pendanaan pembangunan, cc. pengordinasian penyusunan dan informasi melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan dan dan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, pembangunan daerah, pelaksanaan analisis data dan evaluasi dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan informasi pemerintahan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, daerah bidang perencanaan pembangunan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis pembangunan daerah,dan daerah. dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat \|e. pelaksanaan pengendalian, dilaksanakan secara efektif dan efisien: evaluasi dan pelaporan bidang mengawasi dan mengarahkan bawahan agar perencanaan pembangunan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerahtugasdengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pendanaan membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada penyiapanperencanaan dan pendanaan agar pelaksanaan tugas subbidang, evaluasi dan berjalan lancar dan optimal, penyiapan analisis kondisi pelaporan menyiapkan analisis kondisi daerah, permasalahan, daerah, permasalahan, dan dibidang dan isu strategis pembangunan daerah, isu strategis pembangunan perencanaan dan melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen daerah, pendanaan perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen \|c. pelaksanaan koordinasi kebijakan lainnya, penelaahan dokumen melaksanakan konsultasi publik, perencanaan pembangunan menyiapkan koordinasi pelaksanaan musrenbang daerah dengan dokumen kabupaten, musrenbang kecamatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya, forum perangkat daerah lintas perangkat daerah, pelaksanaan konsultasi menyiapkan koordinasi penyusunan dan penetapan publik, dokumen perencanaan pembangunan daerah \|e. penyiapan koordinasi kabupaten daerah ipjp, rpm dan rkd) pelaksanaan musrenbang kabupaten dan tingkat kecamatan, kabupaten, musrenbang membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan kecamatan dan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai forum perangkat daerah ketentuan peraturan perundang undangan, lintas perangkat daerah, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|f. penyiapan koordinasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyusunan dan penetapan tugas perundang undangan, dokumen perencanaan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pembangunan daerah pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kabupaten daerah (ipjp, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, rpm dan rkd) kabupaten membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dan tingkat kecamatan,data merencanakan, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan dan informasingeloladata dan informasi agar pelaksanaan tugas berjalan subbidang, evaluasi dan lancar dan optimal penyiapan data dan informasi pelaporan menyiapkan data dan informasi perencanaan perencanaan pembangunan dibidang data pembangunan daerah melalui survei untuk daerah melalui survei untuk dan informasi mengetahui perkembangan, identifikasi permasalahan mengetahui perkembangan, sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan identifikasi permasalahan daerah, sebagai bahan penyusunan melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan rencana pembangunan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah, daerah, pelaksanaan pembinaan dan menyiapkan penyusunan profil pembangunan daerah pemanfaatan data dan kabupaten, informasi perencanaan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pembangunan perangkat tugas dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai daerah,dan ketentuan peraturan perundang undangan, penyiapan penyusunan profil memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pembangunan daerah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kabupaten,, merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja perencanaan kegiatan pengendalian, membagi tugas, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja evaluasi dan penyiapmembimbing, menyiapkan data dan informasi perencanaan dpp serta penyusunan memeriksa, pembangunan daerah melalui survei untuk perjanjian kinerja lingkup evaluasi dan mengetahui perkembangan, identifikasi permasalahan subbidang, pelaporan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan penyiapan data dan informasi dibidang daerah, perencanaan pembangunan pengendalian, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi daerah melalui survei untuk evaluasi dan jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan mengetahui perkembangan, pelaporan. pengendalian, evaluasi dan pelaporan agar identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, sebagai bahan penyusunan menyiapkan koordinasi pengendalian perencanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, daerah, tugas menyiapkan koordinasi pengendalian pelaksanaan \|c. penyiapan koordinasi kerjasama daerah, pengendalian perencanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala dan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan daerah pembangunan daerah membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan kabupaten, dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai penyiapan koordinasi ketentuan peraturan perundang undangan, pengendalian pelaksanaan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kerjasama daerah,dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|e. monitoring, evaluasi dan perundang undangan penyusunan laporan berkala mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pelaksanaan pembangunanbidang merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan perencanaan operasional pemerintahan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan pada bidang berdasarkan dan mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, renstra, senja, dpa dan pembangunan tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan kompetensi dpp untuk digunakan manusia mengoordinasikan jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan sebagai pedoman melaksanakan, dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia pelaksanaan tugas, mengintegrasikan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, mengoordinasikan penyusunan merumuskan, cc. mengoordinasikan penyusunan dokumen dokumen perencanaan mengawasi, perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan daerah bidang evaluasi dan pemerintahan dan bidang pembangunan manusia pemerintahan dan bidang tugas pelaporan (ipjp, rpm dan rkd), pembangunan manusia dibidang melaksanakan asistensi penyusunan dokumen (ipjp, rpm dan rkd), pemerintahan perencanaan pembangunan daerah bidang \|c. pelaksanaan asistensi dan pembangunan pemerintahan dan bidang pembangunan manusia, penyusunan dokumen manusiabidang pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan bidang dan bidang pembangunan pembangunan manusia, manusibidang pemerintahan dan bidang pembangunan dokumen perencanaan manusia, pembangunan perangkat mengoordinasikan pelaksanaan hasil kesepakatan daerah bidang pemerintahan dengan dprd terkait ipjp dan rpm, serta dan bidang pembangunan kesepakatan terkait apbd, manusia, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis \|e. mengoordinasikan pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat sinergitas dan harmonisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien, perencanaan pembangunan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar daerah bidang pemerintahan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar dan bidang pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai manusia,dan ketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan pelaksanaan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan kesepakatan dengan dprd berdasarkan target dan rencana kerja yang telah terkait ipjp dan rpm, ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas serta kesepakatan terkait yang telah ditentukan, apbdugas tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan subbidang merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|akependudukan, membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada komunikasi dan merancang, subbidang, renstra, senja, dpa dan informatika menganalisabimbing, pemerintahan, kependudukan, komunikasi dan subbidang, memeriksa, informatika agar pelaksanaan tugas berjalan lancar penyiapan penyusunan evaluasi dan dan optimal, dokumen perencanaan pelaporan menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan daerah kabupaten ipjp, rpm, kabupaten (ipjp, rpm, pemerintahan, dan rkd) lingkup bidang pemerintahan, dan rkd) lingkup bidang kependudukan, kependudukan, komunikasi dan informatika, pemerintahan, komunikasi dan melaksanakan asistensi penyusunan dokumen kependudukan, komunikasi informatika perencanaan pembangunan daerah kabupaten dan informatika, lingkup bidang pemerintahan, kependudukan, pelaksanaan asistensi komunikasi dan informatikaemerintahan, kependudukan, bidang pemerintahan, komunikasi dan informatika,: kependudukan, komunikasi mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan dan informatika, harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan monitoring dan lingkup bidang pemerintahan, kependudukan, evaluasi penyusunan komunikasi dan informatika,tugas ketentuan peraturan perundang undangan, pemerintahan, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan kependudukan, komunikasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan informatika: perundang undangan, mengoordinasikan pelaksanaan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, daerah lingkup bidang membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pemerintahan, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, kependudukan, komunikasi melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan informatikkesehatan, kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja kesejahteraan membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada sosial dan bpbd menganalisis, subbidanglaksanakan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan perjanjian kinerja lingkup membimbing, dibidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan bpbd subbidang, memeriksa, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyiapan penyusunan evaluasi dan \|c. menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan pelaporan pembangunan daerah kabupaten (ipjp, rpm, pembangunan daerah dibidang dan rkd) lingkup bidang kesehatan, kesejahteraan kabupaten (ipjp, rpm, kesehatan, sosial dan bpbd: dan rkd) lingkup bidang kesejahteraan melaksanakan asistensi penyusunan dokumen kesehatan, kesejahteraan sosial dan bpbd perencanaan pembangunan daerah kabupaten sosial dan bpbd: lingkup bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan pelaksanaan asistensi bpbd: penyusunan dokumen tugaskesehatan, kesejahteraan bidang kesehatan, sosial dan bpbd, kesejahteraan sosial dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan bpbd, harmonisasi perencanaan pembangunan daerah \|d. pelaksanaan monitoring dan lingkup bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan evaluasi penyusunan bpbd:ketentuan peraturan perundang undangan kesehatan, kesejahteraan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan sosial dan bpbd,dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|e. mengoordinasikan pelaksanaan perundang undangan sinergitas dan harmonisasi mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar perencanaan pembangunan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerah lingkup bidang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan kesehatan, kesejahteraan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai sosial dan bpbd, perencanaan kegiatan pendidikan, kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja kebudayaan, membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada kepemudaan, menyiapkan, subbidang: renstra, senja, dpa dan olah raga, merancang, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan perpustakaan membimbing, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan perjanjian kinerja lingkup tugas dan kearsipan memeriksa, dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olah subbidang, evaluasi dan raga, perpustakaan dan kearsipan agar pelaksanaan \|b. penyiapan penyusunan pelaporendidikan, pembangunan daerah kabupaten ipjp, rpm, kabupaten (ipjp, rpm, kebudayaan, dan rkd) lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, dan rkd) lingkup bidang kepemudaan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan dan kearsipan, pendidikan, kebudayaan, olah raga, melaksanakan asistensi penyusunan dokumen kepemudaan, olah raga, perpustakaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten perpustakaan dan kearsipan, dan kearsipan. lingkup bidang kesehatan, kesejahteraan social dan \|(c. pelaksanaan asistensi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olah raga, penyusunan dokumen perpustakaan dan kearsipansehatan, daerah lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan social dan kepemudaan, olah raga, perpustakaan dan kearsipan, pendidikan, kebudayaan, mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan kepemudaan, olah raga, harmonisasi perencanaan pembangunan daerah perpustakaan dan kearsipan, lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, \|d. pelaksanaan monitoring dan kepemudaan, olah raga, perpustakaan dan kearsipanendidikan, kebudayaan, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan kepemudaan, olah raga, perundang undangan, perpustakaan dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar kearsipan,dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar sub bidang perencanaan dan pendanaan sub bidang data dan informasi,dan sub bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari sub bidang pemerintahan, kependudukan, komunikasi dan informatika: sub bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan bpbd: dan sub bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan dan kearsipan. bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari: sub bidang prasarana wilayah, tata ruang, permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup, sub bidang pangan, pertanian, perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan, dan sub bidang keuangan, penanaman modal, perijinan dan pariwisata bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari sub bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan, dan sub bidang ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi kelompok jabatan fungsional. upt. bagan struktur organisasi badan perencana pembangunan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i.a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian kedua badan keuangan dan aset daerah susunan organisasi badan keuangan dan aset daerah, terdiri dari: kepala badan, sekretariat badan, terdiri dariencanaan anggaran daerah terdiri dari sub bidang anggaran sub bidang anggaran ii, sub bidang anggaran iii, bidang perbendaharaan daerah terdiri dari sub bidang kas daerah sub bidang kas daerah ii: dan sub bidang perbendaharaan. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah terdiri dari sub bidang penerimaan daerah, sub bidang pengeluaran daerah, dan sub bidang pelaporan dan informasi keuangan daerah. tugas bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan daerah lingkup bidang melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan pendidikan, kebudayaan, penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kepemudaan, olah raga, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan perpustakaan dan kearsipan, baikekonomian, operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, sda, mendistribusikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk infrastruktur tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan digunakan sebagai pedoman dan kewilayahan mengoordinasikan, kompetensi jabatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, mengawasi, penyiapan bahan dibidang perekonomian, sda, \|b. mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan infrastruktur dan kewilayahan agar pelaksanaan dokumen perencanaan pelaporan tugas berjalan lancar dan optimal, pembangunan daerah bidang bidang cc. mengoordinasikan penyusunan dokumen perekonomian dan sumber perekonomian, perencanaan pembangunan daerah bidang daya alam ipjp, rpm sda, perekonomian dan sumber daya alam (ipjp, dan rkd), infrastruktur dan rpm dan rkd): cc. mengoordinasikan penyusunan kewilayahan mengoordinasikan penyusunan dokumen dokumen perencanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan ipjp, rpm dan infrastruktur dan kewilayahan rkd): (ipjp, rpm dan rkd), melaksanakan asistensi penyusunan dokumen \|d. pelaksanaan asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang penyusunan dokumen perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan pembangunan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan daerah bidang perekonomian, dokumen perencanaan pembangunan perangkat sda, infrastruktur dan daerah bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan, kewilayahan, pelaksanaan monitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan evaluasi penyusunan tugas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dokumen perencanaan bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan pembangunan perangkat kewilayahan, daerah bidang perekonomian, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan sda, infrastruktur dan dprd terkait ipjp dan rpm, serta kesepakatan kewilayahan, terkait apbd, mengoordinasikan pelaksanaan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis sinergitas dan harmonisasi dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat perencanaan pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien, daerah bidang perekonomian, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar sda, infrastruktur dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar kewilayahan,dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai \|g. mengoordinasikan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kesepakatan dengan dprd mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan terkait ipjp, rpm dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah rkd, serta kesepakatan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas terkait apbdprasarana kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja wilayah, tata membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada ruang, menyiapkan, subbidang, renstra, senja, dpa dan permukiman, merancang, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan perhubungan membimbing, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan perjanjian kinerja lingkup tugas dan lingkungan memeriksa, prasarana wilayah, tata ruang, pemukiman, subbidang, hidup evaluasi dan perhubungan dan lingkungan hidup agar \|b. penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanarasarana pembangunan daerah kabupaten ipjp, rpm, kabupaten (ipjp, rpm, wilayah, tata dan rkd) lingkup bidang prasarana wilayah, tata dan rkd) lingkup bidang ruang, ruang, pemukiman, perhubungan dan lingkungan prasarana wilayah, tata permukiman, hidup, ruang, pemukiman, perhubungan melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perhubungan dan lingkungan dan lingkungan perencanaan pembangunan daerah kabupaten hidup, hidup. lingkup bidang prasarana wilayah, tata ruang, \|c. pelaksanaan asistensi pemukiman, perhubungan dan lingkungan hiduprasarana wilayah, tata ruang, bidang prasarana wilayah, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup, tata ruang, pemukiman, mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan perhubungan dan lingkungan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah hidup, lingkup bidang prasarana wilayah, tata ruang, \|d. pelaksanaan monitoring dan pemukiman, perhubungan dan lingkungan hiduprasarana wilayah, tata bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan ruang, pemukiman, perundang undangan, perhubungan dan lingkungan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar hidup,dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benartugas bahan evaluasi pelaksanaan tugas,dan daerah lingkup bidang melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan prasarana wilayah, tata penugasan pimpinan baik secara lisan maupun ruang, pemukiman, tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan perhubungan dan lingkungan baik. hidup subbidang merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan pangan, kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pertanian, membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada perikanan, melaksanakan, subbidang, renstra, senja, dpa dan koperasi, merancang, membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dpp serta penyusunan perindustrian membimbing, bawahan dalam rangka penyiapan bahan bidang perjanjian kinerja lingkup dan perdagangan memeriksa, pangan, pertanian dan perikanan, koperasi, subbidang, evaluasi dan perindustrian dan perdagangan agar pelaksanaan ib. penyiapan penyusunan pelaporan tugas berjalan lancar dan optimal, dokumen perencanaan dibidang pangan, menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pertanian, pembangunan daerah kabupaten ipjp, rpm, kabupaten (ipjp, rpm, perikanan, dan rkd) lingkup bidang pangan, pertanian dan dan rkd) lingkup bidang koperasi, perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pangan, pertanian dan perindustrian melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perikanan, koperasi, dan perdagangan perencanaan pembangunan daerah kabupaten perindustrian dan lingkup bidang pangan, pertanian dan perikanan, perdagangan, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelaksanaan asistensi melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan penyusunan dokumen dokumen perencanaan pembangunan perangkat perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pangan, pertanian dan daerah kabupaten lingkup perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan, bidang pangan, pertanian dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan perikanan, koperasi, harmonisasi perencanaan pembangunan daerah perindustrian dan lingkup bidang pangan, pertanian dan perikanan, perdagangan, tugas koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelaksanaan monitoring dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan evaluasi penyusunan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai dokumen perencanaan ketentuan peraturan perundang undangan, pembangunan perangkat memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan daerah lingkup bidang bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pangan, pertanian dan perundang undangan, perikanan, koperasi, mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar perindustrian dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar perdagangan,dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan pelaksanaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai sinergitas dan harmonisasi bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan perencanaan pembangunan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan daerah lingkup bidang penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pangan, pertanian dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan perikanan, koperasi, baik. perindustrian dan perdagangadengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja penanaman membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada modal, perijinan menyiapkan, subbidang, renstra, senja, dpa dan dan pariwisatakeuangan, penanaman modal, perijinan dan subbidang, evaluasi dan pariwisata agar pelaksanaan tugas berjalan lancar (b. penyiapan penyusunan pelaporankeuangan, pembangunan daerah kabupaten ipjp, rpm, kabupaten (ipjp, rpm, penanaman dan rkd) lingkup keuangan, penanaman modal, dan rkd) lingkup keuangan, tugas modal, perijinan perijinan dan pariwisata, penanaman modal, perijinan dan pariwisata melaksanakan asistensi penyusunan dokumen dan pariwisata, perencanaan pembangunan daerah kabupaten (c. pelaksanaan asistensi lingkup bidang keuangan, penanaman modal, penyusunan dokumen perijinan dan pariwisatauangan, penanaman daerah lingkup bidang keuangan, penanaman modal, modal, perijinan dan perijinan dan pariwisata, pariwisatlingkup bidang keuangan, penanaman modal, dokumen perencanaan perijinan dan pariwisata, pembangunan perangkat membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan daerah lingkup bidang dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai keuangan, penanaman modal, ketentuan peraturan perundang undangan, perijinan dan pariwisata,dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan \|e. mengoordinasikan pelaksanaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan sinergitas dan harmonisasi perundang undangan, perencanaan pembangunan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar daerah lingkup bidang pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar keuangan, penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perijinan dan pariwisataugas bidang merencanakan merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a. merencanakan operasional penelitian dan operaslaksanakan, kompetensi bawahan dalam rangka penyiapan bahan sebagai pedoman pelaksanaan memfasilitasi, dibidang penelitian dan pengembangan agar tugas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, fasilitasi, pelaksanaan dan mengawasi, memfasilitasi, melaksanakan dan evaluasi penelitian evaluasi penelitian dan evaluasi dan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pengembangan bidang pelaporan pemerintahan dan pengkajian peraturan, penyelenggaraan dibidang melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian penelitian dan sosial dan kependudukan, peraturan, pengembangan melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang \|c. melaksanakan penelitian dan daerah ekonomi dan pembangunan, pengembangan bidang sosial melaksanakan penelitian, pengembangan, dan kependudukan, perekayasaan, kaji terap dan uji coba bidang \|d. pelaksanaan penelitian dan inovasi dan teknologi, pengembangan bidang membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis ekonomi dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat pembangunan,dan dilaksanakan secara efektif dan efisien pelaksanaan penelitian, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar pengembangan, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar perekayasaan, kaji terap dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai uji coba bidang inovasi dan ketentuan peraturan perundang undangan, teknologisosial dan membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada kependudukan menyiapkan, subbidang, renstra, senja, dpa dan melaksanakan, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan mempemerintahan, sosial dan kependudukan subbidang, memeriksa, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, \|(b. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi dan memfasilitasi, melaksanakan dan evaluasi penelitian evaluasi penelitian dan pelaporan dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi pengembangan bidang dibidang daerah, bidang pemerintahan umum, kelembagaan penyelenggaraan otonomi pemerintahan, dan penatalaksanaan, aparatur dan reformasi daerah, bidang pemerintahan sosial dan birokrasi, keuangan dan aset daerah, umum, kelembagaan dan kependudukan memfasilitasi, melaksanakan dan evaluasi penelitian penatalaksanaan, aparatur dan pengembangan bidang ketertiban dan dan reformasi birokrasi, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, keuangan dan aset daerah, penataan kelembagaan desa, penatalaksanaan desa, \|c. fasilitasi, pelaksanaan dan keuangan dan aset desa dan badan usaha milik desa, evaluasi penelitian dan melaksanakan pengelolaan data kebimbangan dan pengembangan bidang peraturan serta rumusan rekomendasi atas rencana ketertiban dan ketentraman penetapan peraturan baru dan atau evaluasi umum dan perlindungan terhadap pelaksanaan peraturan, masyarakat, penataan memfasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data kelembagaan desa, dan pengkajian peraturan dan rekomendasi penelitian penatalaksanaan desa, bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin keuangan dan aset desa dan tugas penelitian oleh instansi yang berwenang, badan usaha milik desa, melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang \|(d. pelaksanaan pengelolaan data aspek aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan kebimbangan dan peraturan perlindungan anak, pendidikan dan kebudayaan, serta rumusan rekomendasi kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kesehatan, atas rencana penetapan melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang peraturan baru dan atau pengendalian penduduk dan keluarga berencana, evaluasi terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan peraturan, tenaga kerja serta partisipasi masyarakat dance. fasilitasi dan evaluasi transmigrasi, pelaksanaan kegiatan data membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dan pengkajian peraturan dan dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai rekomendasi penelitian bagi ketentuan peraturan perundang undangan, warga negara asing untuk memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan diterbitkannya izin penelitian bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan oleh instansi yang berwenang, perundang undangan, pelaksanaan penelitian dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar pengembangan bidang aspek pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar aspek sosial, pemberdayaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perempuan dan perlindungan il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai anak, pendidikan dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas,dan kebudayaan, kepemudaan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan olahraga, pariwisata dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kesehatan, dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan \|g. pelaksanaan penelitian dan baik. pengembangan bidangserta partisipasi tugas subbidang merencanakan merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja \|a. perencanaan kegiatan ekonomi, kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pembangunan, membagi tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada inovasi dan menyiapkan, subbidang, renstra, senja, dpa dan teknologi melaksanakan, membagi tugas sesuai dengan fungsi dan kompetensi dpp serta penyusunan ekonomi, pembangunan, inovasi dan subbidang, memeriksa, teknologi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan \|b. pelaksanaan penelitian dan evaluasi dan optimal, pengembangan bidang pelaporan melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang koperasi, usaha kecil dan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian menengah, perindustrian dan ekonomi, dan perdagangan, badan usaha milik daerah, perdagangan, badan usaha pembangunan, pertanian, perkebunan dan pangan, kelautan dan milik daerah, pertanian, inovasi dan perikanan, energi dan sumberdaya mineral, perkebunan dan pangan, teknologi. lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumberdaya pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan mineral, lingkungan hidup kawasan permukiman, penataan ruang dan dan kehutanan, pertanahan, komunikasi dan informatika, pelaksanaan penelitian dan melaksanakan penelitian, pengembangan, pengembangan bidang perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang pekerjaan umum, bangun model replikasi dan invensi bidang difusi perhubungan, perumahan inovasi dan penerapan teknologi, dan kawasan permukiman, melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penataan ruang dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat pertanahan, komunikasi dan inovatif, informatika, menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi hasil \|d. pelaksanaan penelitian, hasil kebimbangan serta fasilitasi hak kekayaan pengembangan, bidang pengelolaan barang milik daerah terdiri dari sub bidang pengendalian dan pemanfaatan barang milik daerah, sub bidang pengamanan, pengalihan dan penghapusan barang milik daerah: dan sub bidang ketatausahaan barang milik daerah. kelompok jabatan fungsional. upt. bagan struktur organisasi badan keuangan dan aset daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian ketiga dan pengembangan terdiri dari: sub bidang perencanaan, pengembangan dan kebijakan, dan sub bidang penyuluhan dan penyelesaian keberatan bidang pengelolaan pendapatan daerah, terdiri dari: sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian, dan sub bidang pelayanan, pemungutan dan pelaporan. bidang pengendalian dan evaluasi terdiri dari: sub bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi sub bidang pengelolaan sistem informasi kelompok jabatan fungsional. upt. bagan struktur organisasi badan pendapatan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i.c yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian keempatkepegawaian terdiri dari: sub bidang pengadaan dan pemberhentian, sub bidang mutasi, promosi dan kepangkatan, dan sub bidang data, informasi dan fasilitasi profesi asn. tugas intelektual, perekayasaan, uji coba dan membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan penerapan rancang dalam rangka pelaksanaan tugas agar terarah sesuai bangun model replikasi dan ketentuan peraturan perundang undangan, invensi bidang difusi memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan inovasi dan penerapan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan teknologi, perundang undangan, pelaksanaan diseminasi jenis, mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar prosedur dan metode pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pemerintahan daerah yang membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bersifat inovatifsdan bahan evaluasi pelaksanaan tugas,dan penyelenggaraan sosialisasi il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan diseminasi hasil hasil penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kebimbangan serta fasilitasi tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan hak kekayaan intelektual, baikuangan dan aset daerah kabupaten lombok utara kepala badan kelompok jabatan sekretariat badan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian ili riil program dan keuangan umum dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang perencanaan anggaran perbendaharaan daerah akuntansi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah keuangan daerah daerah sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengendalian dan anggaran kas daerah penerimaan daerah pemanfaatan barang milik daerah sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengamanan, pengalihan kas daerah milik daerah sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang anggaran iii perbendaharaan pelaporan dan informasi ketatausahaan barang keuangan daerah milik daerahuangan dan aset daerah kabupaten lombok utara selasa mmm) mmm kepala badan tugas membantu menyusun kebijakan bidang keuangan dan aset \|a. penyusunan kebijakan bupati dalam daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka bidang keuangan dan asset melaksanakan menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam daerahpedoman dalam pelaksanaan tugas, menengah daerah rpm) bidang keuangan merumuskan sasaran kerja bidang keuangan dan sebagai bahan dalam dan aset daerah aset daerah berdasarkan rencana pembangunan penyusunan rencana strategis yang menjadi jangka menengah daerah rpm) sebagai bahan renstra) sebagai pedoman kewenangan daerah dalam penyusunan rencana strategis renstra), dalam pelaksanaan tugas serta tugas mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah, perumusan sasaran kerja pembantuan yang menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah, dibidang keuangan dan aset diberikan kepada \|e. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan badan daerah berdasarkan rencana kabupaten. dengan mengarahkan perencanaan perumusan pembangunan jangka program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan menengah daerah rpm) aset, dan urusan umum dan kepegawaian, sebagai bahan dalam mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd penyusunan rencana strategis dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan renstra), pengelolaan utd, cc. mengoordinasikan pengelolaan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas keuangan daerah, agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja, penyelengaraan pengelolaan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar barang milik daerah, terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, \|e. penyelenggaraan kebijakan mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas kesekretariatan badan dengan melamamemensaman yama ama dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, mengarahkan melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati perencanaan perumusan melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi program dan pelaporan, pelaksanaan tugas, dan pengelolaan keuangan dan aset, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan dan urusan umum dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun kepegawaian, dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan \|f. pengendalian pelaksanaan baik. tugas operasional utd dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan utd. sekretariat merumuskan merumuskan program kerja dan anggaran \|a. perumusan program kerja dan badan program kerja, sekretariat badan dan badan berdasarkan rencana anggaran sekretariat badan dan mengoordinasikan, strategis renstra) dan rencana kerja senja) badan berdasarkan rencana melaksanakan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, strategis renstra) dan menyusun, mengoordinasikan kebijakan bidang sekretariat rencana kerja senja) sebagai menyelenggarakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pedoman pelaksanaan tugas, membina, undangan, pelaksanaan pembinaan dan mengarahkan, melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi penataan organisasi dan tata evaluasi dan dan tata laksana serta kerangka regulasi peraturan laksana serta kerangka regulasi pelaporan dibidang perundang undangan lingkup badan sesuai peraturan perundang undangan pelayanan teknis dengan peraturan perundang undangan, lingkup badan sesuai dengan dan administrasi menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi peraturan perundang kesekretariatan kinerja serta pelaporan badan sesuai dengan undangan, serta koordinasi peraturan perundang undangan, cc. penyusunan perencanaan, pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi penganggaran dan evaluasi lingkup badan keuangan dilingkupi badan sesuai dengan peraturan kinerja serta pelaporan badanselena fans ama tama daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milikbadan, dilingkupi badandi\|e. penyelenggaraan administrasi lingkup badan, barang milik daerah, pengadaan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah dan pemeliharaan barang milik (objek sumber pendapatan asli daerah pad), pnb daerah penunjang urusan dan blu) sesuai ketentuan peraturan perundang pemerintahan daerah lingkup undangan, badan, membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis \|f. penyelenggaraan pengelolaan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat administrasi kepegawaian, dilaksanakan secara efektif dan efisien: administrasi umum dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar urusan pemerintahan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai lingkup badan, dan ketentuan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan administrasi mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pendapatan daerah (objek berdasarkan target dan rencana kerja yang telah sumber pendapatan asli daerah ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan (pad), pnb dan blu) sesuai tugas yang telah ditentukan, ketentuan peraturan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai perundang undangamat emsamman( ama temaubbagian, mengevaluasi, dan penyusunan dibidang program dan pelaporan agar penyiapan penyusunan pelaporan dalam pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, dokumen rka perangkat urusan program dan menyiapkan penyusunan dokumen rka perangkat daerah, perubahan rka pelaporan lingkup daerah, perubahan rka perangkat daerah, perangkat daerah, badan menyiapkan penyusunan dpa perangkat daerah \|(c. penyiapan penyusunan dpa dan\|d.evaluasi kinerja perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintah membimbing dan memberi petunjuk kepada daerah ppd), data laporan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar keterangan pertanggung terarah sesuai ketentuan peraturan perundang jawaban kpj), dan laporan undangan, realisasi fisik dan keuangan) memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan perundang undangan, pelaksanaan evaluasi kinerja mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar perangkat daerah selena fans ama tamakeuangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar pelaksanaan penyediaan gaji mengevaluasi, dan dan optimal, dan tunjangan asn serta pelaporan dalam melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan asn administrasi pelaksanaan tugas urusan keuangan serta administrasi pelaksanaan tugas asn, asn, lingkup badan.penyiapan penyusunan laporan tanggapan pemeriksaan, keuangan akhir tahun menyiapkan penyusunan laporan keuangan perangkatmamemensaman yama amakebijakan retribusi daerah, triwulan semester perangkat melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek daerah, retribusi daerah, penyiapan pelaporan dan membimbing dan memberi petunjuk kepada analisis prognosis realisasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar anggaran, terarah sesuai ketentuan peraturan perundang \|h. pelaksanaan perencanaan undangan, pengelolaan, pengembangan, il. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penyuluhan, dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan penyebarluasan kebijakan perundang undangan, retribusi daerah,dan m.mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar. pelaksanaan pendataan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pendaftaran objek retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, daerah.merencanakan umum dan membagi tugas, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan kegiatan penyusunan rencana kepegawaian melaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja kerja dengan berpedoman pada menyelenggarakan, lingkuplamamemensaman yama ama memeriksa, berjalan lancar dan optimal, sarana dan prasarana disiplin mengevaluasi, dan\| melaksanakan meningkatkan sarana dan prasarana pegawai serta pengadaan pelaporan dalam disiplin pegawai serta pengadaan pakaian dinas dan pakaian dinas dan atribut urusanengolahan administrasi tangga, protokol dan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti, disiplin kepegawaian berupa kenaikan perlengkapan aparatur, pengolahan data pegawai dan pangkat, gaji berkala, pensiun, lingkup badan. dokumentasi serta penataan naskah kepegawaian cuti, disiplin aparatur, sesuai ketentuanbadan, asn, j .selena fans ama tama daerah lingkup badanbadan, dan peraturan perundang il. menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, undangan serta bahan sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dbadanbadanbadan daya air dan listrik, jasa bidang pengembangan kompetensi dan sumber daya manusia, terdiri dari: sub bidang pengembangan kompetensi asn, sub bidang pendidikan dan pelatihan, dan sub bidang penghargaan, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. kelompok jabatan fungsional. upt. bagan struktur organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran i.d yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian kelima: kepala bpbd, kepala pelaksana bencana, dan seksi kesiapsiagaan bencana, bidang kedaruratan dan logistik,. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari: seksi rehabilitasi, dan seksi rekonstruksi. kelompok jabatan fungsional. upt.i.e yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati badan, sekretariat badan, terdiri dari sub bagian program, anggar dan agama terdiri dari: selena fans ama tam\|a. perencanaan operasional pada perencanaan operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk bidang berdasarkan renstra, anggar. melaksanakan, penyiapan bahan bidang perencanaan anggaran mengoordinasikan dan menyusun, daerah agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan penyusunan rencana anggaran mengawasi, optimal, daerah, mengevaluasi dan mengoordinasikan dan penyusunan rencana\|c. mengoordinasikan pengalokasian selena fans ama tama pelaporan bidang anggaran daerah, anggaran dalam penyusunan perencanaan mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam kua pas dan kuda pas anggaran daerah. penyusunan kua pas dan kuda pas perubahan, perubahan, mengoordinasikan penyusunan mengoordinasikan penyusunan rka dpa perangkat rka dpa perangkat daerah daerah dan atau rap dpp perangkat daerah, dan atau rap dpp menyusun peraturan daerah tentang apbd dan perangkat daerah, peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd, \|e. penyusunan peraturan daerah menyusun peraturan kepala daerah tentang teknis tentang apbd dan peraturan penyusunan anggaran perangkat daerah, kepala daerah tentang mengoordinasikan perencanaan anggaran penjabaran apbd, pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran \|f. penyusunan peraturan kepala pembiayaan serta penyediaan anggaran kas, daerah tentang teknis membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan anggaran dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat perangkat daerah,dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, mengoordinasikan perencanaan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar anggaran pendapatan, anggaran pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar belanja daerah dan anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai pembiayaan serta penyediaan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran kas, anggaran (pemerintahan dan pembangunan \|b. penyiapan koordinasi dan dan pelaporan manusia) agar pelaksanaan tugas berjalan lancar penyusunan kua dan pas, bidang anggaran dan optimal, serta perubahan kua dan (pemerintahan dan \|c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan kua dan perubahan pas bidang pembangunan pas, serta perubahan kua dan perubahan pas anggaran (pemerintahan dan manusia) bidang anggaran (pemerintahan dan pembangunan pembangunan manusia), manusiamerintahan perubahan rka perangkat dan pembangunan manusia), daerah bidang anggaran menyiapkan koordinasi, menyusun dan verifikasi (pemerintahan dan dpa perangkat daerah dan perubahan dpa pembangunan manusia), perangkat daerah bidang anggaran (pemerintahan penyiapan koordinasi, dan pembangunan manusia),merintahan dan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan pembangunan manusia), kepala daerah tentang penjabaran perubahan le. penyiapan koordinasi dan apbd, penyusunan peraturan daerah selena fans ama tamaselamat emsamman( ama tema(perekonomian dan (b. penyiapan koordinasi dan dan pelaporan sumber daya alam) agar pelaksanaan tugas berjalan penyusunan kua dan pas, bidang anggaran lancar dan optimal, serta perubahan kua dan (perekonomian dan \|c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan kua dan perubahan pas bidang sumber daya alam). pas, serta perubahan kua dan perubahan pas anggaran (perekonomian dan bidang anggaran (perekonomian dan sumber daya sumber daya alam), alamrekonomian perubahan rka perangkat dan sumber daya alam): daerah bidang anggaran menyiapkan koordinasi, menyusun dan verifikasi (perekonomian dan sumber dpa perangkat daerah dan perubahan dpa daya alam): perangkat daerah bidang anggaran (perekonomian penyiapan koordinasi, dan sumber daya alamrekonomian dan sumber daerah tentang perubahan apbd dan peraturan daya alam), kepala daerah tentang penjabaran perubahan \|e. penyiapan koordinasi dan apbd, penyusunan peraturan daerahselena fans ama tamail.(h.,iii kegiataniii (infrastruktur dan (b. penyiapan koordinasi dan dan pelaporan kewilayahan) pelaksanaan tugas berjalan lancar dan penyusunan kua dan pas, bidang anggaran iii optimal, serta perubahan kua dan melomnmemannwaaf camar (infrastruktur dan \|c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan kua dan perubahan pas bidang kewilayahan). pas, serta perubahan kua dan perubahan pas anggaran iii (infrastruktur dan bidang anggaran iii (infrastruktur dan kewilayahan), kewilayahan), menyiapkan koordinasi, menyusun dan verifikasi penyiapan koordinasi, rka perangkat daerah dan perubahan rka menyusun dan verifikasi rka perangkat daerah bidang anggaran iii (infrastruktur perangkat daerah dan dan kewilayahan), perubahan rka perangkat menyiapkan koordinasi, menyusun dan verifikasi daerah bidang anggaran iii dpa perangkat daerah dan perubahan dpa (infrastruktur dan kewilayahan), perangkat daerah bidang anggaran iii (infrastruktur penyiapan koordinasi, dan kewilayahaniii menyiapkan koordinasi dan penyusunan peraturan (infrastruktur dan kewilayahan), daerah tentang perubahan apbd dan peraturan \|e. penyiapan koordinasi dan kepala daerah tentang penjabaran perubahan penyusunan peraturan daerah apbd, tentang apbd dan peraturan menyiapkan koordinasi dan penyusunan regulasi kepala daerah tentang serta kebijakan bidang anggaran, penjabaran apbd, menyiapkan koordinasi perencanaan anggaran (f. penyiapan koordinasi dan pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran penyusunan peraturan daerah pembiayaan, tentang perubahan apbd dan melaksanakan pembinaan perencanaan peraturan kepala daerah penganggaran daerah pemerintah kabupaten, tentang penjabaran perubahan membimbing dan memberi petunjuk kepada apbd, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\|g. penyiapan koordinasi dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang penyusunan regulasi serta undangan, kebijakan bidang anggaran, selena fans ama tama memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan (h. penyiapan koordinasi bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perencanaan anggaran perundang undangan, pendapatan, anggaran belanja m.mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan daerah dan anggaran bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pembiayaan, dan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan \|i. pelaksanaan pembinaan perundang undangan, perencanaan penganggaran membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai daerah pemerintah kabupatenbendaharaan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, daerah, melaksanakan, penyiapan bahan perbendaharaan daerah agar \|b. mengoordinasikan dan mengawasi, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, pengelolaan perbendaharaan mengevaluasi dan \|c. mengoordinasikan dan pengelolaan perbendaharaan daerah, pelaporan dibidang daerah, cc. mengoordinasikan, fasilitasi, perbendaharaan mengoordinasikan, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, asistensi, sinkronisasi, daerah. supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana supervisi, monitoring dan perimbangan dan dana transfer lainnya serta evaluasi pengelolaan dana penempatan uang daerah dengan membuka perimbangan dan dana transfer rekening kas umum daerah, lainnya serta penempatan uang mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan daerah dengan membuka selena fans ama tama pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga rekening kas umum daerah, keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, \|d. mengoordinasikan pelaksanaan mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi kerjasama dan pemantauan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan transaksi non tunai dengan aliran kas, dan pelaksanaan lembaga keuangan bank dan pemungutan pemotongan dan penyetoran lembaga keuangan bukan bank, perhitungan pihak ketiga pfk): mengoordinasikan penyusunan mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang laporan realisasi penerimaan daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, dan pengeluaran kas daerah, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan laporan aliran kas, dan uang daerah sebagai optimalisasi kas, pelaksanaan pemungutan mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pemotongan dan penyetoran pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan perhitungan pihak ketiga pfk): atas sp2d dengan instansi terkait, mengoordinasikan pelaksanaan melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan piutang dan utang daerah yang penunjang urusan kewenangan pengelolaan timbul akibat pengelolaan kas, keuangan daerah, pelaksanaan analisis melaksanakan pembinaan, ketatausahaan dan pembiayaan dan penempatan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan uang daerah sebagai pemerintah kabupaten, optimalisasi kas, mengawasi dan mengarahkan bawahan agar\|g. mengoordinasikan rekonsiliasi pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar data penerimaan dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai pengeluaran kas serta ketentuan peraturan perundang undangan, pemungutan dan pemotongan il. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan atas sp2d dengan instansi berdasarkan target dan rencana kerja yang telah terkait, dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan \|h. pelaksanaan dan koordinasi tugas yang telah ditentukan, kegiatan penunjang urusan m.melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai kewenangan pengelolaan selena fans ama tama bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan keuangan daerah dan kas daerah agar pelaksanaan tugas berjalan lancar penyiapan koordinasi dan pelaporan bidang dan optimal, pengelolaan kas daerah, kas daerah menyiapkan koordinasi dan pengelolaan kas daerah, \|c. pelaksanaan pengelolaan sisa melaksanakan pengelolaan sisa lebih perhitungan lebih perhitungan anggaran anggaran tahun sebelumnya, tahun sebelumnya, melaksanakan ketatausahaan pembiayaan daerah, \|d. pelaksanaan ketatausahaan menyiapkan koordinasi, fasilitasi, asistensi, pembiayaan daerah, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi\|e. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer asistensi, sinkronisasi, lainnya, supervisi, monitoring dan menyiapkan penyusunan petunjuk teknis evaluasi pengelolaan dana administrasi keuangan yang berkaitan dengan perimbangan dan dana transfer penerimaan dan pengeluaran kas serta lainnya, ketatausahaan dan pertanggung jawaban sub\|f. penyiapan penyusunan kegiatan, petunjuk teknis administrasi menyiapkan koordinasi pelaksanaan piutang dan keuangan yang berkaitan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, dengan penerimaan danupti.fdaerahdan fungsi badanwajib melaksanakan sistem pengawasan internal lingkup badan masing masing.sekretaris badan dan kepala bidang selena fans ama tama pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan pengeluaran kas serta uang daerah sebagai optimalisasi kas, ketatausahaan dan menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pertanggung jawaban sub pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga kegiatan, keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, \|g. penyiapan koordinasi membimbing dan memberi petunjuk kepada pelaksanaan piutang dan utang bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar daerah yang timbul akibat terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pengelolaan kas, pelaksanaan undangan, analisis pembiayaan dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan penempatan uang daerah bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai optimalisasi kas: dan perundang undangan, penyiapan koordinasi il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan pelaksanaan kerjasama dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pemantauan transaksi non baik dan benar sesuai ketentuan peraturan tunai dengan lembaga perundang undangan, keuangan bank dan lembaga m.membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai keuangan bukan bankselena fans ama tama mengevaluasi dan kerja bidang kas daerah agar pelaksanaan (b. pelaksanaan pengelolaan dana pelaporan bidang tugas berjalan lancar dan optimal, cadangan pemerintah daerah, kas daerah melaksanakan pengelolaan dana cadangan \|c. pelaksanaan analisis investasi pemerintah daerah, pemerintah daerah, melaksanakan analisis investasi pemerintah \|d. pelaksanaan analisis daerah, perencanaan dan pelaksanaan melaksanakan analisis perencanaan dan penerimaan pinjaman pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah pemerintah daerah,mbayaran cicilan pokok dan bunga pembayaran cicilan pokok dan pinjaman pemerintah daerah, bunga pinjaman pemerintah melaksanakan analisis perencanaan dan daerah, pelaksanaan pemberian pinjamannerimaan kembali pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah, menyiapkan penyusunan kebijakan dan alokasi\|g. pelaksanaan analisis subsidi, perencanaan dan pelaksanaan melaksanakan analisis perencanaan dan penyaluran penerimaan kembali pinjaman bantuan keuangan, daerah, melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan penyiapan penyusunan dana bagi hasil kabupaten, kebijakan dan alokasi subsidi, il. membimbing dan memberi petunjuk kepada. pelaksanaan analisis bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar perencanaan dan penyaluran terarah sesuai ketentuan peraturan perundang bantuan keuangan,dan undang, pelaksanaan dan memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan mengoordinasikan pengelolaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan dana bagi hasil kabupaten.oobendahara kerja bidang perbendaharaan agar pelaksanaan penyiapan, melaksanakan dan pelaporan tugas berjalan lancar dan optimal, pengendalian dan penerbitan bidang menyiapkan, melaksanakan pengendalian dan anggaran kas dan spd, perbendaharaan penerbitan anggaran kas dan spd, cc. penyiapan koordinasi dan menyiapkan koordinasi dan penyusunan laporan penyusunan laporan realisasi realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penerimaan dan pengeluaran laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan kas daerah, laporan aliran kas, pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak dan pelaksanaan pemungutan ketiga pfk), pemotongan dan penyetoran melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan perhitungan pihak ketiga pfk): pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan pelaksanaan rekonsiliasi data atas sp2d dengan instansi terkait, penerimaan dan pengeluaran nan melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan kas serta pemungutan dan pemerintah kabupaten, pemotongan atas sp2d dengan menyiapkan penerbitan dan pendistribusian lembar instansi terkait, sp2d, pelaksanaan pembinaan melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen spp ketatausahaan keuangan dan spm, pemberian pembebanan rincian pemerintah kabupaten, penggunaan atas pengesahan spj gaji dan non gaji, \|f. penyiapan penerbitan dan serta penerbitan spp, pendistribusian lembar melaksanakan pengelolaan dana darurat dan sp2d:dan mendesak, pelaksanaan penelitian membimbing dan memberi petunjuk kepada kelengkapan dokumen spp dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar spm, pemberian pembebanan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang rincian penggunaan atas undang, pengesahan spj gaji dan non memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan gaji, serta penerbitan spp.bidang akuntansi merencanakan merencanakan operasional pada bidang \|a. perencanaan operasional pada dan pelaporan operasional, berdasarkan renstra, senja, dpa dan dpp untuk bidang berdasarkan renstra, keuangngoordinasikan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah mengoordinasikan dan menyusun, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, melaksanakan pembukuan mengawasi, mengoordinasikan dan melaksanakan pembukuan anggaran (akuntansi) mengevaluasi dan anggaran (akuntansi) penerimaan dan pengeluaran penerimaan dan pengeluaran pelaporan bidang kas daerah serta pelaporan keuangan daerah, kas daerah serta pelaporan akuntansi dan melaksanakan pengelolaan data dan implementasi keuangan daerah, pelaporan keuangan sistem informasi pemerintah daerah lingkup \|c. pelaksanaan pengelolaan data daerah keuangan daerah, dan implementasi sistem menyusun tanggapan tindak lanjut terhadap lhp informasi pemerintah daerah bpk atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan lingkup keuangan daerah, apbd, penyusunan tanggapan melaksanakan konsolidasi seluruh laporan tindak lanjut terhadap lhp keuangan perangkat daerah, blue dan ppid, bpk atas laporan melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan pertanggungjawaban belanja serta pembiayaan, pelaksanaan apbd, mengoordinasikan penyusunan analisis laporan dan \|e. pelaksanaan konsolidasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung seluruh laporan keuangan jawaban pelaksanaan apbd kabupaten, perangkat daerah, blue dan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang ppid, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah \|f. pelaksanaan rekonsiliasi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah, realisasi pendapatan dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar belanja serta pembiayaan, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar \|g. mengoordinasikan penyusunan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai analisis laporan dan rancangan selena fans ama tama ketentuan peraturan perundang undangan, peraturan daerah tentang mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pertanggung jawaban berdasarkan target dan rencana kerja yang telah pelaksanaan apbd ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan kabupaten,dan tugas yang telah ditentukan, pelaksanaan pembinaan dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai sosialisasi tentang penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan keuangan pemerintah melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan daerah sesuai sistem akuntansi penugasan pimpinan baik secara lisan maupun pemerintah daerah.erimamenyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada pembinaan teknisevaluasi dan bawahan dalam rangka penyiapan bahan program kinerja lingkup subbidang, pelaporan bidang kerja bidang penerimaan daerah agar\|b. penyiapan penyusunan penerimaan daerah. pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, tanggapan tindak lanjut menyiapkan penyusunan tanggapan tindak lanjut terhadap lhp bpk atas laporan terhadap lhp bpk atas laporan pertanggung pertanggung jawaban jawaban pelaksanaan apbd, pelaksanaan apbd, menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan \|c. penyiapan koordinasi, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah, tuntutan perbendaharaan dan menyiapkan penyusunan kebijakan dan panduan tuntutan kerugian daerah, teknis operasional penyelenggaraan akuntansi \|d. penyiapan penyusunan pemerintah daerah, kebijakan dan panduan teknis melamamemensaman yama ama menyiapkan penyusunan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah akuntansi pemerintah daerah: daerah:dan membimbing dan memberi petunjuk kepada. penyiapan penyusunan sistem bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar dan prosedur akuntansi dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pelaporan keuangan pemerintah undangan, daerahuaridang, memeriksa, pengeluaran daerah agar pelaksanaan tugas (b. pelaksanaan rekonsiliasi dan mengontrol dan berjalan lancar dan optimal, verifikasi aset, kewajiban, selena fans ama tama mengevaluasi dan melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, ekuitas, pendapatan, belanja, pelaporan bidang kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan pengeluaran daerah. pembiayaan, pendapatan lo dan beban, dan beban, melaksanakan pembinaan akuntansi, pelaporan dan \|c. pelaksanaan pembinaan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten, akuntansi, pelaporan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pertanggungjawaban blue kabupaten, pemerintah kabupaten, menyiapkan koordinasi dan penyusunan statistik \|d. pelaksanaan pembinaan keuangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan blue membimbing dan memberi petunjuk kepada kabupaten,dan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar\|e. penyiapan koordinasi dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang penyusunan statistik keuangan undangan, pemerintahanporkeuangan daerahubbidang, monitoring, pelaporan dan informasi keuangan daerah agar (b. penyiapan koordinasi mengontrol, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyusunan laporan mengevaluasi dan menyiapkan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaporan bidang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, pelaksanaan apbd bulanan, pelaporan dan triwulanan dan semester, triwulanan dan semester, informasi keuangan melaksanakan konsolidasi laporan keuangan (c. pelaksanaan konsolidasi daerah. perangkat daerah, blue dan laporan keuangan laporan keuangan perangkat pemerintah daerah, daerah, blue dan laporan menyiapkan koordinasi dan penyusunan rancangan keuangan pemerintah daerah, peraturan daerah tentang pertanggungjawaban penyiapan koordinasi dan pelaksanaan apbd kabupaten dan rancangan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten, pertanggungjawaban menyiapkan penyusunan analisis laporan pelaksanaan apbd kabupaten pertanggung jawaban pelaksanaan apbd dan rancangan peraturan kabupaten, kepala daerah tentang melaksanakan inventarisasi dan analisis data penjabaran bidang keuangan daerah, pertanggungjawaban melaksanakan implementasi dan pemeliharaan pelaksanaan apbd kabupaten, sistem informasi pemerintah daerah bidang\|e. penyiapan penyusunan analisis keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban melaksanakan pembinaan sistem informasi pelaksanaan apbd kabupaten, pemerintah daerah bidang keuangan daerah (f. pelaksanaan inventarisasi dan melamamemensaman yama ama pemerintah kabupaten, analisis data bidang keuangan membimbing dan memberi petunjuk kepada daerah, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar \|g. pelaksanaan implementasi dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pemeliharaan sistem informasi undangan, pemerintah daerah bidang memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan keuangan daerah,dan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan \|(h. pelaksanaan pembinaan sistem perundang undangan, informasi pemerintah daerah il. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bidang keuangan daerah bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan pemerintah kabupaten,\|a.barang milik mendistribusikan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk daerah tugasgoordinasikan, bidang pengelolaan barang milik daerah agar (b. penyelenggaraan pengelolaan melaksanakan, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, barang milik daerah, mengawasi, menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah, \|c. mengoordinasikan penyusunan mengevaluasi dan mengoordinasikan penyusunan standar harga standar harga berdasarkan jenis pelaporan bidang berdasarkan jenis dan tipe barang, dan tipe barang, sekretaris badanbadan dan kepala bidang membawahi kepala sub bagian dan kepala sub bidang. sekretaris badan, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidangbadan dan kepala bidang wajib mengadakan rapat berkala. sekretaris badan, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidangbadan, sekretaris badan, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidangbadan maupun dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing masing. setiap pejabat lingkungan badbadselena fans ama tama pengelolaan barang mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan mengoordinasikan penyiapan milik daerah persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan bahan pertimbangan barang milik daerah, persetujuan dalam penyusunan mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan rencana kebutuhan barang persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan milik daerah, pemeliharaan perawatan barang milik daerah, mengoordinasikan penyiapan melaksanakan ketatausahaan, inventarisasi, bahan pertimbangan pengamanan fisik, administrasi dan hukum serta persetujuan dalam penyusunan hasil penilaian barang milik daerah, rencana kebutuhan mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan pemeliharaan perawatan usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, barang milik daerah, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik \|(f. pelaksanaan ketatausahaan, daerah, inventarisasi, pengamanan fisik, mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam administrasi dan hukum serta rangka penyusunan dan penghimpunan laporan hasil penilaian barang milik barang milik daerah, daerah, j . mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan mengoordinasikan penyiapan pengelolaan barang milik daerah, dokumen pengajuan usulan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan, pemanfaatan, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat pemusnahan, penghapusan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemindahtanganan barang il. mengawasi dan mengarahkan bawahan agar milik daerah, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar \|h. mengoordinasikan pelaksanaan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai rekonsiliasi dalam rangka ketentuan peraturan perundang undangan, penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan penghimpunan laporan barang berdasarkan target dan rencana kerja yang telah milik daerah, ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan \|i. mengoordinasikan dan tugas yang telah ditentukan, melaksanakan pembinaan melamamemensaman yama ama melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai pengelolaan barang miliknfaatan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada barang milik menyiapkan, lingkup subbidang, renstra, senja, dpa dan dpp daerah.ontrol, pengendalian dan pemanfaatan barang milik daerah penyiapan koordinasi mengevaluasi dan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, penyusunan standar harga, pelaporan bidang menyiapkan koordinasi penyusunan standar harga, \|c. penyiapan penyusunan standar pengendalian dan menyiapkan penyusunan standar barang milik barang milik daerah dan pemanfaatan barang daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah, standar kebutuhan barang milik milik daerah. menyiapkan penyusunan perencanaan kebutuhan daerah, barang milik daerah, penyiapan penyusunan menyiapkan penyusunan kebijakan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang barang milik daerah, milik daerah:dankebijakan pengelolaan barang terarah sesuai ketentuan peraturan perundang milik daerahmanan, kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pengalihan dan tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada penghapusan melaksanakan, lingkup subbidang, renstra, senja, dpa dan dpp barang milik membimbing. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan serta penyusunan perjanjian daerah. memeriksa, bawahan dalam rangka penyiapan bahan bidang kinerja lingkup subbidang, mengontrol, evaluasi pengamanan, pengalihan dan penghapusan barang pelaksanaan pengamanan dan pelaporan milik daerah.agar pelaksanaan tugas berjalan lancar barang milik daerah, bidang pengamanan, dan optimal, pelaksanaan penilaian barang pengalihan dan melaksanakan pengamanan barang milik daerah, milik daerah, penghapusan barang melaksanakan penilaian barang milik daerah, pelaksanaan pengawasan dan milik daerah. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengendalian pengelolaan pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah,dan melaksanakan optimalisasi penggunaan, \|e. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik daerah, pemindahtanganan, membimbing dan memberi petunjuk kepada pemusnahan, dan penghapusan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar barang milik daerah. melamamemensaman yama amatausahaan kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja barang milik tugas, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja dengan berpedoman pada daerahidang, memeriksa, ketatausahaan barang milik daerah agar\|b. pelaksanaan ketatausahaan mengontrol, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, barang milik daerah, mengevaluasi dan\| melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah, \|c. pelaksanaan inventarisasi pelaporan pelaporan melaksanakan inventarisasi barang milik daerah, barang milik daerah, bidang melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka \|d. pelaksanaan rekonsiliasi dalam ketatausahaan penyusunan laporan barang milik daerah, rangka penyusunan laporan barang milik daerah. menyiapkan penyusunan laporan barang milik barang milik daerah, selena fans ama tama daerah, penyiapan penyusunan laporan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik barang milik daerah,dan daerah pemerintah kabupaten, pelaksanaan pembinaan membimbing dan memberi petunjuk kepada pengelolaan barang milik bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar daerah pemerintah kabupatencdapatan daerah kabupaten lombok utara kepala badan fungsional taat sub bagian sub bagian program dan umum dan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang perencanaan dan pengelolaan pendapatan pengendalian dan evaluasi pengembangan daerah sub bidang sub bidang sub bidang perencanaan, pendataan, pengendalian, monitoring pengembangan dan pendaftaran dan dan evaluasi kebijakan penilaian penyuluhan dan sub bidang sub bidang penyelesaian pelayanan, pemungutan pengelolaan sistem dan pelaporan keberatan informasi lordapatan daerah kabupaten lombok utara kepala badan membantu bupati \|a. menyusun kebijakan bidang pengelolaan mengoordinasikan dan dalam melaksanakan pendapatan daerah pengelolaan pajak dan retribusi\| penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka teknis perencanaan dan bidang pengelolaan menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam pengembangan pendapatan pendapatan daerah penyusunan rencana strategis renstra) sebagai\| daerah, pengelolaan pajak pedoman dalam pelaksanaan tugas, mengoordinasikan dan dan retribusi daerah \|b merumuskan sasaran kerja dibidang pengelolaan penyelenggaraan akan yang menjadi pendapatan daerah pengelolaan pajak dan retribusi kebijakan dibidang pengelolaan kewenangan daerah daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka pendapatan daerah, serta tugas menengah daerah rpm) sebagai bahan dalam mengoordinasikan dan pembantuan yang penyusunan rencana strategis renstra), penyelenggaraan kebijakan diberikan kepada s mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengendalian dan kabupaten. teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan evaluasi pendapatan daerah, daerah, penyelenggaraan kebijakan mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan dibidang pengelolaan pendapatan daerah, mengarahkan perencanaan mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan perumusan program dan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan pelaporan, pengelolaan daerah, keuangan dan aset, urusan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas umum dan kepegawaian,dan dengan mengarahkan perencanaan perumusan pengendalian pelaksanaan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan tugas operasional utd dengan aset, urusan umum dan kepegawaian, mengarahkan pelaksanaan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional utd kegiatan pengelolaan utd, dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan utd, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja: menyelenggarakan pengelolaan administrasi penyusunan perencanaan, keuangan dilingkupi badan sesuai dengan peraturan penganggaran dan evaluasi perundangperaturan perundang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah undangan, lingkup badan, penyelenggaraan administrasi membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis barang milik daerah, danpt padabadxix, lampiran xx, lampiran xxi, lampiran xxii, dan lampiran xxiii, peraturan bupati lombok utara nomor tahun tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat memeriksa, evaluasi, bawahan dalam rangka penyiapan bahan dalam kinerja lingkup subbagian, dan pelaporan, dalam urusan program, pelaporan dan keuangan agar penyiapan rancangan dokumen urusan program dan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, perencanaan rencana keuangan dilingkupi\|c. menyiapkan rancangan dokumen perencanaan strategis (renstra), rencana badan. rencana strategis (renstra), rencana kerja dan kerja dan penetapan kinerja) penetapan kinerja) dengan bahan hasil dari unit dengan bahan hasil dari unit kerja lingkup badan, kerja lingkup badan, instansi pemerintah laki), data laporantahun perangkat daerah, bahan tanggapan datamenyiapkan laporan dan analisis prognosis realisasi dan keuangan) sesuai anggaran, ketentuan peraturan membimbing dan memberi petunjuk kepada perundang undangan, bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agaril. :dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan,badanmemfasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan undangdan pensiun dan pemindahan sistem pemerintahan elektronik pada badan, tugas asn,etatausahaan dan pemanfaatan barang milik komponen instalasi kelistrikan, daerah lingkup badan, peralatan rumah tangga, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bahan logistik kantor, barang pengendalian, rekonsiliasi dan menyusun laporan cetakan dan penggandaan, barang milik daerah lingkup badan, bahan bacaan dan peraturan il. menyediakan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, perundangeperalatan \|f. penyelenggaraan dan mesin lainnya, asset tetap lainnya, asset tak ketatausahaan arsip dinamis berwujud, gedung kantor atau bangunan lainnya dan sistem pemerintahan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, elektronik pada badan, melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biayamembimbing dan memberi petunjuk kepada penilaian barang serta bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar ketatausahaan dan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang pemanfaatan barang milik undangan, daerah lingkup badan, memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan pelaksanaan pembinaan, bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pengawasan dan pengendalian, perundang undangan, rekonsiliasi dan menyusun mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar laporan barang milik daerah pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar lingkup badan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyediaan jasa surat membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai menyurat, jasa komunikasi, bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan sumberdaya air dan listrik, melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan jasa peralatan dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun perlengkapan kantor serta jasa tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengantitan sam bidang merencanakan operas merencanakan operasional pada bidang berdasarkan perencanaan operasional perencanaan dan dpp tugas, melaksanakan, mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi dan untuk digunakan sebagai menyela, memantauencanaan dan perumusan regulasi dan pelaporan pengembangan agar pelaksanaan tugas berjalan pendapatan daerah dan bidang perencanaan, lancar, standarisasi kebijakan pengembangan dan merumuskan regulasi pendapatan daerah dan operasional prosedur pajak kebijakan, standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, pengawasan dan daerah dan retribusi daerah, oo. perumusan kebijakan teknis penyelesaian merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan perencanaan dan sengketa. pengembangan pendapatan daerah, pengembangan pendapatan merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan daerah, penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi perumusan kebijakan strategi daerah kepada masyarakat, penyuluhan dan melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan penyebarluasan informasi wajib pajak dan retribusi, pajak daerah dan retribusi melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait daerah kepada masyarakat, dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah, g . pelaksanaan fungsi konsultasi membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis dan pendampingan wajib pajak dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat dan retribusi,dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaksanaan koordinasi mengawasi dan mengarahkan bawahan agar dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar perumusan kebijakdan kebijakrencanaan, pengembangan dan \|b. penyiapan rumusan regulasi dan pelaporan kebijakan. agar pelaksanaan tugas berjalan lancar pendapatan daerah dan dibidang dan optimal, standarisasi kebijakan perencanaan, menyiapkan rumusan regulasi pendapatan daerah operasional prosedur pajak pengembangan dan dan standarisasi kebijakan operasional prosedur daerah dan retribusi daerah, kebijakan. pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan perencanaan melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak pengelolaan pajak daerah,dan daerah, analisa dan pengembangan melakukan analisa dan pengembangan pajak daerah, pajak daerah, serta serta penyusunan kebijakan pajak, penyusunan kebijakan pajakperencanaan kegiatan penyuluhan dan kegiatan, dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja penyelesaian menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada keberatnyuluhan dan penyelesaian pelaksanaan penyuluhan dan dan pelaporan keberatan. agar pelaksanaan tugas berjalan lancar penyebarluasan informasi dibidang penyuluhan dan optimal, pajak daerah dan retribusi dan penyelesaian melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan daerah kepada masyarakat, keberatan. informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada \|c. pemberian pertimbangan masyarakat, penetapan keputusan memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas wajib pajak atas pelanggaran pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak ketentuan tentang pemungutan daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi memfasilitasi penyelesaian keberatan dan sengketa daerah,dan perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan fasilitasi penyelesaian perundang undangan, keberatan dan sengketa membimbing dan memberi petunjuk kepada perpajakan daerah sesuai bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar ketentuan peraturan terarah sesuai ketentuan peraturan perundang, merencanakan operasional pada bidang berdasarkan \|a.pendapatan tugas, melaksanakan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, senja, dpa dan dpp untuk daerah menyelagelolaan pendapatan perencanaan kegiatan mengawasi, evaluasi daerah agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan penyusunan rencana kerja dan pelaporan optimal, dengan berpedoman pada dibidang pengelolaan melaksanakan pelayanan pendaftaran dan renstra, senja, dpa dan dpp pendapatan daerah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penyusunan perjanjian melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan kinerja lingkup subbidang, dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan pelayanan melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah pendaftaran dan pemungutan dan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, daerah dan pelaporan pendapatan daerah, pelaksanaan pendaftaran, melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil penetapan, pendapatan dan pajak dan bukan pajak, penilaian pajak daerah dan melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan koordinasi membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis pemungutan pajak daerah dan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat retribusi daerah, dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyusunan laporan realisasi mengawasi dan mengarahkan bawahan agar penerimaan pendapatan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar daerah dan pelaporpelaksanaan koordinasi mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan penerimaan bagi hasil pajak berdasarkan target dan rencana kerja yang telah dan bukan pajak,dan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan \|h. sosialisasi dan konsultasi tugas yang telah ditentukan, kebijakan pajak daerah dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai retribusi daerahataan, kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pendaftaran dan tugas, menyiapkan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada penilaindataan, pendaftaran dan penilaian \|(b. pelaksanaan pendataan dan dan pelaporan pajak daerah agar pelaksanaan tugas berjalan lancar pendaftaran objek pajak bidang pendataan, dan optimal, daerah, pendaftaran dan melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek ic. pelaksanaan penilaian pajak penilaian pajak pajak daerah, bumi dan bangunan perdesaan daerah melaksanakan penilaian pajak bumi dan bangunan dan perkotaan pbb2) serta perdesaan dan perkotaan (pbb2) serta bea bea perolehan hak atas tanah perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), dan bangunan bpt),dan melaksanakan penetapan wajib pajak daerah, pelaksanaan penetapan wajib membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan pajakyanan, kegiatan, membagi dengan berpedoman pada renstra, senja, dpa dan penyusunan rencana kerja pemungutan dan \|layanan, pemungutan dan \|b. pelaksanaan pelayanan dan dan pelaporan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar konsultasi pajak daerah, bidang pelayanan, dan optimal, pelaksanaan penelitian dan pemungutan dan is: melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak verifikasi data pelaporan pajak pelaporan daerah, daerah,dan melaksanakan penelitian dan verifikasi data \|d. pelaksanaan pemungutan danbadan perencanaan pembangunananggulangan bencanagelolaan keuangan dan asetdapatan daerah kabupaten lombok utara: lha jambu diundangkan tanjung pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten lombok utara, wg raden nurani berita daerah kabupaten lombok utara tahun nomor pelaporan pajak daerah, penagihan pajak daerah, melaksanakan pemungutan dan penagihan pajakgendalian dan operasional, renstra, senja, dpa dan dpp untuk digunakan bidang berdasarkan renstra, evaluasikompetensi digunakan sebagai pedoman merumuskan, jabatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan tugas, memantau, bidang pengendalian dan evaluasi agar pelaksanaan pelaksanaan pengendalian dan mengawasi, evaluasi tugas berjalan lancar dan optimal, evaluasi sistem administrasi dan pelaporan \|( melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem pelayanan pajak daerah dan dibidang administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi retribusi daerah dan pelayanan pengendalian dan daerah dan pelayanan pajak dan retribusi daerah pajak dan retribusi daerah evaluasi. yang berbasis teknologi informasi, yang berbasis teknologi melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam informasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan \|c. pelaksanaan koordinasi dengan daerah dan pengelolaan informasi pajak daerah dan pihak terkait dalam retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan kebijakan pendapatan daerah pengawasan pajak daerah, dan pengelolaan informasi merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pajak daerah dan retribusi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah baik internal pelaksanaan pengendalian, maupun eksternal, pemeriksaan dan pengawasan melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah pajak daerah, dan retribusi daerah, perumusan kebijakan dan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis menyelenggarakan pengelolaan dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat dan pengembangan sistem dilaksanakan secara efektif dan efisien, informasi pajak daerah dan mengawasi dan mengarahkan bawahan agar retribusi daerah baik internal pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar maupun eksternal,dan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai \|f. pelaksanaan pemeliharaan ketentuan peraturan perundang undangan, basis data pajak daerah dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan retribusi daerah,monitoring dan tugas, melaksanakan, dpp serta penyusunan perjanjian kinerja lingkup dengan berpedoman pada evaluasi memfasilitasi, subbidang, renstra, senja, dpa dan dpp pembinaan teknis, \|b. membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan serta penyusunan perjanjian menyiapkan, evaluasi bawahan dalam rangka penyiapan bahan program kinerja lingkup subbidang, dan pelaporan kerja bidang pengendalian, monitoring dan pelaksanaan pengendalian, dibidang evaluasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan pemeriksaan dan pengawasan pengendalian, optimal, pajak daerah,dan monitoring dan \|c. melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan \|c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pengawasan pajak daerah, pengawasan pengelolaan pajak melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah dan retribusi daerah. pengelolaan pajak daerah dan retribusiistem informasidpp memantau membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan serta penyusunan perjanjian mengawasi, bawahan dalam rangka penyiapan bahan program kinerja lingkup subbidang, menyiapkan, kerja dibidang pengelolaan sistem informasi agar penyediaan sarana dan merancang, pelaksanaan tugas berjalan lancar dan optimal, prasarana pengelolaan pajak monitoring, evaluasi \|c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan daerah,dan dan pelaporan pajak daerah, pelaksanaan pengelolaan, dibidang pengelolaan \|d. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemeliharaan, dan pelaporan sistem informasi. pelaporan pajak berbasis data pajak daerah, pajak berbasis data pajak membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahandstruktur organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten lombok utara kepala badan fungsional sub bagian sub bagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang pengembangan kompetensi dan sumber daya manusia sub bidang sub bidang pengadaan dan pengembangan pemberhentian kompetensi asn sub bidang sub bidang mutasi, promosi dan pendidikan dan pelatihan kepangkatan sub bidang sub bidang data, informasi dan penghargaan, penilaian dan fasilitasi profesi asn evaluasi kinerja aparatur bupatipegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten lombok utara kepala badan membantu bupati menyusun kebijakan teknis bidang kepegawaian penyusunan kebijakan dalam melaksanakan dan pengembangan sumber daya manusia teknis bidang urusan pemerintahan berdasarkan rencana pembangunan jangka kepegawaian dan bidang kepegawaian menengah daerah rpm) sebagai pedoman dalam pengembangan sumber daya dan pengembangan pelaksanaan tugas, manusia berdasarkan sumber daya manusia merumuskan sasaran kerja bidang kepegawaian rencana pembangunan yang menjadi dan pengembangan sumber daya manusia jangka menengah daerah kewenangan daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka rpm) sebagai pedoman serta tugas menengah daerah rpm) sebagai bahan dalamberikan kepada mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan bidang kepegawaian dan kabupaten. administrasi kepegawaian daerah, pengembangan sumber daya melaksanakan pengembangan kompetensi asn, manusia berdasarkan mengoordinasikan dan melaksanakan rencana pembangunan pengembangan sumber daya manusia, jangka menengah daerah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sistem rpm) sebagai bahan informasi kepegawaian, dalam penyusunan rencana melaksanakan pembinaan, penilaian, evaluasi strategis renstra), kinerja dan disiplin aparatur, cc. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan badan pelaksanaan pengelolaan dengan mengarahkan perencanaan perumusan administrasi kepegawaian program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan daerah, aset, dan urusan umum dan kepegawaian, pelaksanaan pengembangan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas kompetensi asn, agar terselenggaranya tujuan dan sasaran kinerja mengoordinasikan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pengembangan sumber daya undangan, manusia, j . membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar\| pelaksanaan pengelolaan dan terwujud peningkatan kinerja dan disiplin aparatur, pelayanan sistem informasi mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas kepegawaian, dan fungsi untuk meningkatkan prestasi kerja, pelaksanaan pembinaan, il. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati penilaian, evaluasi kinerja melalui sekretaris daerah sebagai bahan evaluasi dan disiplin aparatur, dan pelaksanaan tugas, dan penyelenggaraan kebijakan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan kesekretariatan badanrencanaan perumusan baik.merumuskan, merumuskan program kerja dan anggaran sekretariat perumusan program kerja badandan pelayanan teknis dan perundang undangan lingkup badan sesuai dengan penataan organisasi dan tata administrasi peraturan perundang undangan, laksana serta kerangka kesekretariatan serta menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi regulasi peraturan koordinasi serta pelaporan badan sesuai dengan peraturan perundang undangan pelaksanaan tugas perundang undangan, lingkup badan sesuai dengan lingkup badan: menyelenggarakan pengelolaan administrasi peraturan perundang keuangan dilingkupi badan sesuai dengan peraturan undangan, perundangserta pelaporan badan sesuai penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup dengan peraturan badan, perundang undangan, menyelenggarakan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan penyediaan administrasi keuangan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dilingkupi badan sesuai lingkup badan, dengan peraturan membina bawahan sesuai dengan petunjuk teknis perundang undangan, dan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat penyelenggaraan dilaksanakan secara efektif dan efisien, administrasi barang milik mengawasi dan mengarahkan bawahan agar daerah, pengadaan dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar pemeliharaan barang milik berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja sesuai daerah penunjang urusan ketentuan peraturan perundang undangan, pemerintahan daerah mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup badan, dan berdasarkan target dan rencana kerja yang telah penyelenggaraan pengelolaan ditetapkan agar tepat dan efisien sesuai dengan tugas administrasi kepegawaian, yang telah ditentukan, administrasi umum dan melaporkan pelaksanaan program kerja sebagai penyediaan jasa penunjang bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan urusan pemerintahan daerah il. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan lingkup badbadan, penyiapan rancangan keuangan lingkup menyiapkan rancangan dokumen perencanaan dokumen perencanaan badan. rencana strategis (renstra), rencana kerja dan rencana strategis (renstra), penetapan kinerja) dengan bahan hasil dari unit kerja rencana kerja dan penetapan lingkup badan, kinerja) dengan bahan hasil membagi tugas sesuai dengan kompetensi jabatan dari unit kerja lingkup bawahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan badan, rancangan rencana strategis, program dan rencana penyiapan penyusunan kerja tahunan rencana kerja anggaran dokumen dokumen rka perangkat pelaksanaan anggaran rka dpa) agar pelaksanaan daerah, perubahan rka tugas berjalan lancar dan optimal, perangkat daerahokumen dpa perangkat menyiapkan penyusunan dokumen dpa perangkat daerah dan perubahan dpa daerah dan perubahan dpa perangkat daerah, perangkat daerah, menyiapkan rancangan laporan capaian kinerja dan penyiapan rancangan laporan ikhtisar realisasi kinerja serta evaluasi kinerja capaian kinerja dan ikhtisar perangkat daerah laporan akuntabilitas kinerja realisasi kinerja serta instansi pemerintah laki), data laporan evaluasi kinerja perangkat penyelenggaraan pemerintah daerah ppd), data daerah laporan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj), dan akuntabilitas kinerja laporan realisasi fisik dan keuangan) sesuai instansi pemerintah laki), ketentuan peraturan perundang undangan tahun perangkat daerah, bahan tanggapan jawaban kpj), dan laporan pemeriksaan dan laporan keuangan bulanmbimbing dan memberi petunjuk kepada bawahanmengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar tahun perangkat daerah, pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan benar bahan tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pemeriksaan dan laporan il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai keuangan bulanan triwulan bahan evaluasi pelaksanaan tugas, dan semester perangkat m.melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan daerah,dan penugasan pimpinan baik secara lisan maupun penyiapan laporan dan tertulis agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan analisis prognosis realisasi baik. anggaranevaluasi umum dan kepegawaian agar pelaksanaan tugas subbagian, dan pelaporan berjalan lancar dan optimal, pelaksanaan peningkatan bidang pengelolaan melaksanakan peningkatpelaksanaan pendataan dan badan
daur wakil bupati jo republik indonesia nomor feebappeda:surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor tentang penyusunan, rpm dan rkd tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintahone bolangoerintahangkawakil bupati pada tanggal ' i cet rupa bola oo, saran teratas mariana: kepala bidang hakim pdu diundangkan suara pada tangga
aa.s),dalam huruf agar dihilangkan dan diganti dengan kata hurufrp. .: belanja subsidi sejumlah rp. ., belanja hibah sejumlah rp., belanja bantuan sosial sejumlah rp. ., belanja bantuan keuangan sejumlah rp. ., belanja tak terduga sejumlah rp. .:ipasa!tanggal maret bupati bangii, made gianyar diundangkan bangli pada tangga! nart diakhiri dengan tanda baca koma (,cclpa serta dalam lampirfsusejumlah dan agar disesuaikan denganadajigaa&.\|xo jemorsona rana mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk rempowo (of dalam tata kelola keuangan desa perlu dilakukan demaoitaam perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai non kabar. hukum tunai, stdtka pembayaran pengeluaran desa yang dapat mencegah wasit urai pg, penyalahgunaan wewenang dan korupsi melalui sistem pangan: bomengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan desa perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai non tunai,esa yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi melalui sistem, hukum keuangan minyak teguran lisan, teguran tertulis, .c. pemberhentian sementara, dan pemberhentian. babtim pembina destransaksi no(fp. babi ketentuan lain lain penerapan transaksi pembayaran non tunai dalam belanja apb desa kabupaten gorontalo utara dilaksanakan secara bertahap. transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada yang dilaksanakan pada tahun adalah pembayaran honor, insentif, siap dan tunjangan pemerintah desa, bpd dan lembaga kemasyarakatan desa. penerapan transaksi pembayaran non tunai dalam belanja apb desa kabupaten gorontalo utara dalam pelaksanaanya bekerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya. dpmd hukum keuangan bupati pena kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melakukan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan dan atau desa dengan pihak perba, atau gorontalo utara indra yasin diundangkan kandang pada tanggal, busur sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara ridwan yasin, $h. berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor. kepala kabar kaban asisten sekda wakil mini spmd hukum keuangan bupati min1i2dpmd hukum keuangan bupati team ase kabupaten gorontalopmd hukum keuangan bupati yna ar..n.: menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. pelaksana pengelolaan. keuangan desa,dalam 1satu) rekening pada bank yang ditetapkan. mania tag, cek billet, giro, uang elektronik atau sejenisnya)::dan tujuan transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan asas efesiensi: keamanan: dpmd hukum keuangan bupati als manfaat, dan akuntabilitas. efesiensi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah transaksi non tunai melalui penerimaan dan pengeluaran apb desaayah huruf adalan transaksi non tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam apb desa desa. manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah transaksi non tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam apb desa harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam apb desa. akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah transaksi non tunai melalui penerimaan dah pengeluaran dalam apb desa dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa dan semua pemangku kepentingan. tujuan ditetapkannya transaksi non tunai dalam peraturan bupati ini adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam apb desaesa. babi! transaksi non tunai bagian kesatu penerapan dan kewajiban transaksi non tunai pasai (l) penerapan sistem transaksi non tunai lingkungan pemerintahan desa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan dan infrastruktur perbankan. setiap kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa wajib mendukung penyelenggaraan sistem transaksi non tunai. kepala kabar kaban asisten sekda wati soe daan roman aga bagian kedua penerimaan dan pengeluaran dalam transaksi non tunai bahwa penerimaan pendapatan asli desa dan pendapatan lain lain desa yang sah penyebarannya dapat dilakukan secara tunai atau non tunai. bahwa seluruh pengeluaran desa dalam bentuk belanja pegawai meliputi, penghasilan tambahan kepala desa, tunjangan kades dan perangkat desa serta tunjangan bpd dilakukan dengan transaksi non tunai dengan cara pemindah bukan. untuk belanja barang dan jasa yang meliputi honor imam, pegawai syara, honor guru ngaji dan honor guru paud dan honor lainnya wajib melaksanakan non tunai dengan cara pemindah bukan. pembayaran belanja jasa tenaga kerja untuk upah menggunakan sistem pembayaran tunai atau non tunai dilaksanakan pemindah bukan dari rekening kas desa rekening penerima (penanggungjawab pekerja kepala tukang). pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dalam rangka pengadaan bahan dan atau material non lokal dengan cara pemindah bukan dari rekening kas desa rekening pihak ketiga dan untuk pembayaran pajak pemindah bukan rekening atas nama kaur keuangan untuk pembayaran pajak. penyertaan modal kepada badan usaha milik desa bum desa) dilakukan dengan cara pemindah bukan dari rekening kas desa rekening bum desa masing masing desa. bagian ketiga mekanisme transaksi non tunai setiap instansi badan kelompok individu yang melakukan transaksi pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dalam apb desa dengan pemerintah desa wajib memilliki nomor rekening bank. setiap pembayaran atas penerimaan desa secara non tunai dapat dilakukan dengan cara dpmd hukum keuangan bupati na, lw. pemindah bukan dari rekening giro tabungan instansi badan kelompok individu yang melakukan penyetoran rekening kas desa dengan menggunakan surat pemindahbukuan dan atau, pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu apik), uang elektronik atau sejenisnya. setiap pembayaran atas pengeluaran secara non tunai dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas desa rekening penerima dan atau pemangku kepentingan dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari kepala desa dan kaur keuangan, pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu apik), uang elektronik atau sejenisnya. transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada dan, siap atau struk sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan. kaur keuangan desa yang melaksanakan fungsi perbendaharaan desa wajib melakukan ketatausahaan atas bukti penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan apb desa yang dilakukan secara non tunai sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan desa. bukti penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada wajib disimpan oleh kaur keuangan desa sebagai dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan desa dan untuk pemeriksaan aparat pengawas fungsional. setiap transaksi pembayaran melalui pembayaran non tunai sudah dipotong pajak yang dilakukan oleh kaur keuangan. selanjutnya pajak yang sudah dipotong oleh kaur keuangan wajib disetor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kpk), pelaksana pengelolaan keuangan desa ppid)berupa dpmd hukum keuangan. itn, mea, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15y6 (lima belas persen) , bahwa berdasarkan surat direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian dalam negeri republik indonesia nomor kedua, tanggal februari hal perlu penyempurnaan hasil inventarisasi dan pemetaan (mapping), bahwa mengacu pada peraturan tersebut untuk pengangkatannya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran tampung dalamitusemula rp. bertambah berkurang) rp. jumlah belanjmaret bupati muaro jambi, musnah diundangkan mengerti pada tanggal barat daerah kabupaten muaro jambi, airin berita daerah kabupaten muaro jambi tahun nomor.
parengan adanya perubahan nama badan usaha milik daerah perseroan terbatas bumi timur mining dan perseroan terbatas bumi timur energi, perubahan besaran penyertaan modal dan tata cara penyertaan modaltempatkan, adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya dalam perseroanmaksud dari penyertaan modal adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah. tujuan penyertaan modal bumi adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau untuk menambah pendapatan asli daerah. bab iii bentuk dan besaran penyertaan modal daerah bentuk usaha bumi diatur dalam akta pendirian bumi. penyertaan modal daerah pada bumi berupa barang milik daerah dan atau uang yang dianggarkan dalam apbd. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan.besarnya penyertaan modal dasar kepada bumi masing masing sebagai berikut pt. bumi timur agro sebesar rp400. (empat ratus juta rupiah), pt. timur investama sebesar rp400. (empat ratus juta rupiah), pt. bumi timur mineral sebesar rp400. (empat ratus juta rupiah),dan pt. nusa timur energi sebesar rp400. (empat ratus juta rupiah). besarnya penyertaan modal ditempatkan kepada bumi masing masing sebagai berikut a.pt. bumi timur agro sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah), pt. timur investama sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah), pt. bumi timur mineral sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah),dan pt. nusa timur energi sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah), besarnya penyertaan modal yang telah disetor tunai pada rekening bumi pada tahun masing masing sebagai berikut pt. bumi timur agro sebesar rp100. (seratus juta rupiah),dan pt. nusa timur energi sebesar rp100. (seratus juta rupiah). modal dasar dan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam dan bersumber dari apbd secara berkelanjutdan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja bumi setelah mendapatkan persetujuan dprdyang terdiri dari instansi terkait, tenaga ahli dan atau penasehat investasi guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek hukumketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada bumi sebagaimana dimaksud dalamaka peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyertaan modal pemerintah daerahpenggantiganti nama pt. bumi timur mining menjadi pt. bumi timur mineral dan pt. bumi timur energi menjadi pt. nusa timur energi dilakukan karena pt. bumi timur energi telah memiliki nama yang sama dan pt. bumi timur mining menggunakan bahasa asing dalam penamaannya sehingga ditolak dalam sisminbakum kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. dengan bergantinya dua nama dari empat badan usaha milik daerah diharapkan bumi yang ada kabupaten luwu timur telah diakui keberadaannya dalam sisminbakum kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia sehingga nantinya bumi dapat melakukan kegiatan operasional sesuai bidang usahanya dengan menggalii. demi angka sampai dengan cukup jelas angka modal dasar bukan merupakan modal riil perusahaan meskipun belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan karena ditetapkan hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. dilakukan rasionalisasi terhadap besaran nominal penyertaan modal dasar karena berdasarkan hasil analisa investasi pemerintah daerah kabupaten luwu timur dianggap membebani keuangan daerah dan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah secara bertahap. angka modal ditempatkan juga bukan merupakan modal riil meskipun belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham dalam perseroan badan usaha milik daerah bumi) dalam masa tertentu. angka modal disetor merupakan modal riil dimana pemegang saham telah benar benar menyetorkan modalnya dalam badan usaha milik daerah bumi) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. telah disetor pada apbd ta. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas modal dasar disesuaikan dengan persentase besaran modal disetor yaitu (seratus persen) dari (dua puluh lima persen) modal disetor yang telah benar benar disetor rekening masing masing bumi. modal ditempatkan menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham kedalam badan usaha milik daerah bumi) dalam masa tertentu. modal disetor disesuaikan dengan besaran penyertaan modal yang telah benar benar disetor dalam rekening masing masing bumi padaajak restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros menimbang bahwa untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan peninjauan batasan tidak kena pajak khususnya terhadap pajak restoran sesuai dengan kondisipajak restoran beberapa ketentuan dalambaik dikonsumsi tempat pelayanan maupun tempat lain dengan pembayaran termasuk jasa boga daniga juta rupiah) per bulan. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: objek pajak restoran dengan criteria tertentu dapat dikecualikan dari pengenaan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam kriteria tertentuseptember pj. bupati maros ttd andi herry iskandar diundangkan maros pada tanggalsi20112011ol1purbalinggaariwisata, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten purbalingga tahun yang selanjutnya disingkat ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten purbalingga untuk periode seadalah terwujudnya purbalingga sebagai destinasi pariwisata utama dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adat istiadat, budaya dan nilai agama destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adat istiadat, budaya dan nilai agama, pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, cc. industri pariwisata yang berdaya saing, mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarianrencana induk pembangunan pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisatan perekonomian daerahpengeluaran wisatawan nusantara, penerimaan pendapatan daerah, tata kelola yang baik, cara terpadu, lintas sektor, dan lintas pelaku, dan mendorong kemitraan sektor publik dan privat. ripparkab sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau sekurang kurangnya sekali dalam (lima) tahun. manfaat rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah memberikan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, memberikan pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang terintegrasi dan sinergis guna mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan, menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan, memberikandibidang kepariwisataan, sebagai dasar penjabaran rencana tata ruang wilayah rtrw) bidang kepariwisataan, sebagai dasar dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan. pembangunpeningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan, dan ilmu pengetahuanyang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerahpenetapan kawasan pembangunan pariwisata kpp)), pembangunan daya tarik wisata dtw), pembangunan sarana pariwisata, pembangunan usaha jasa pariwisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangun. bagian kedua penetapan kawasan pembangunan pariwisata kpp) kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi dalam (delapan) kawasan pembangunan. kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata sejarah dan religi. kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata alam. kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata budaya. kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata buatan. kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata agro. kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata kuliner. kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata edukasi. kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata minat khusus. kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada dapat berubah dan atau bertambah disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan daerah. perubahan kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud padakegiatan membangun dan mengelola daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola daya tarik wisata yang telah ada. pengusahaan daya tarik wisata dapat dikelompokkan dalam pengusahaan daya tarik wisata alam, pengusahaan daya tarik wisata budaya, pengusahaan daya tarik wisata hasil buatan binaan manusia. pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan daya tarik wisata yang termasuk didalam tiap tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada dan selain sebagaimana dimaksud pada pengusahausaha pariwisata. pengusahaan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran usaha pariwisata. pengusahaan daya tarik wisata buatan binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik kunjungan wisatawan sebagai sasaran usaha pariwisata. terhadap setiap daya taridaya tarik wisata dan atau rencana detail dan teknis daya taridaya tarik wisata. bagian keempat pembangunan sarana pariwisata pembangunan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf, penyediaan makan dan minum, cc. penyediaan angkutan wisata. usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam hurufibedakan menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan. usaha penyediaan makan dan minum dan atau penyajiannyamakanan dan minuman ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri. usaha penyediaan angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanbagian kelima pembangunanperjalanan wisata, jasa impresario promotor, jasa informasi pariwisata,perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. usaha jasa impresario probagian keenamdan sistem transportasi. pembangunan aksesibilitas pariwisata dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi. kebijakan aksesibilitas pariwisata diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kemudahan akses, keamanan serta kenyamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi wisata. bagian ketujuhngembangan kppkppbagian kedelapanbagian kesembilan strategi destinasi pariwisata strategi pembangunan destinasi pariwisata meliputi: menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai nilai jual (selling point) secara khusus, untuk pasar wisatawan domestik dan mancanegara cc. mengembangkan produk wisata yang mempunyai nilai jual dijadikan sebagai wisata edukasidaya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujupurbalingga secara berkelanjutan baik citra pariwisata maupun citra pariwisata destinasi, dan peningkatan citra pariwisata purbalinggapurbalinggapurbalinggalui penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata purbalingga dalam negeri dan luar negeri. strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata purbalingga dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan menguatkan: fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri dan luar, implementasicc. monitoring dan evaluasi kabupatenpurbalingga, dan menguatkan kemitraan antara gabungan industri pariwisata purbalingga dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten. ketentuankppka.purbalingga, kemitraan pemasaran pariwisata, dan peningkatan peran promosi pariwisata purbalinggaumber daya manusia sdm) pariwisata. bab vii peran serta masyarakat masyarakatskpd terkait. bab viii pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan ripparkab. pedoman teknis penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatilaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh skpd terkait. bab pembiayaan anggaran pembiayaan ripparkab bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,peraturan daerah iniwbakjan hukum dan ham (gam y jopurbalinggaembangunan kepariwisataan kabupaten purbalingga merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan implementasi dari rencana pembangunan jangka panjang yang telah digariskan. pembangunan kepariwisataan kabupaten purbalingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan provinsi jawa tengah dan nasionalpurbalingga dembangunan kepariwisataan purbalinggpurbalingga dalam peta kepariwisataan jawa tengah maupun engan terjadinya perubahan peraturan perundang undangan dan untuk menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, perlu dilakukdiantara dan disisipkan (empat) yakni ba), (3b), (3c) dan (3d) sehingga berbunyi sebagai berikut:(3a) bupati mengelompokan desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan kepala desa. (3b) pengelompokan desa sebagaimana dimaksud pada (3a) ditetapkan dengan keputusan bupati. (3c) kepala desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat ditetapkan sebagai calon dan menyatakan ikut pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diwajibkan untuk cuti dan membuat surat pernyataan pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa diatas kertas tersegel atau bermaterai kepada bupati. (3d) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada (3c) memuat kesediaan pengunduran diri apabila terpilih atau tidak terpilih pada saat dilantiknya kepala desa terpilih. pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada hari yang sama seluruh desamelaksanakan tugasnya, ppid dilarang melakukan pungutan (i terhadap calon kepala desa. dalam hal ppid melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada ppid ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau diberhentiksurat keterangan dokter,tikahuruf dan huruf diubah,yang bersangkutan didiaparatur sipil negara sedangkan untuk tentara nasional indonesia kepolisian republik indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan, surat penyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia atau kepolisian republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf sampai dengan huruf diatur dengan peraturan bupati. diantara dan disisipkan (satu) yakni (2a)gusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan periode berikutnya kepada bupati. (2a) keputusan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa diputuskan melalui musyawarah desa dengan keputusan bpdketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak boleh mengundurkan diri. apabila calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selama (satu) periode pemilihan kepala desa daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemungutan suara dilaksanakan secara serentak diseluruh desa pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan keputusan bupati.,ketentuan huruf angka diubah, diantara angka dan angka disisipkan (dua) angka yakni angka dan angka dan angka diubah, huruf ditambah (satu) angka yakni angka (sepuluhyang ditetapkan dengan keputusan ketua bpd, la. ppidpb desa, lb. ppid antar waktu sebagaimana dimaksud pada angka bertanggung jawab kepada ketua bpd, pengajuan biaya pemilihan dengan beban apb desa oleh ppiddan paling banyak (tiga) orangdan masa jabatan kepala desadiberhentikansebagaimana dimaksud dalam huruf angkaberupa seleksi tertulis dengansatuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. penetapan bakal calon kepala desa antar waktu yang dinyatakan lulus seleksi tertulis oleh ppid untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf angka kurang dari (dua) orang, ppidhuruf dan hurufbukdiantara dan disisipkan (tiga) yakni danatau melanggar larangan sebagai kepala desa. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada berdasarkan laporan bpd yang memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan. dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan jabatan. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada diberikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ketentuan diubah, dihapus, dan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya pemilihan kepala desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, apb desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. bakal calon dan calon kepala desa tidak dibebankan biaya untuk pemilihan kepala desa. dihapustata cara penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diaturo raya, muda\| di diundangkan sungai rang: pada tangga: aau sekretaris oaerayyrupaten kubu raya yusranjanizam lembaran daerahwabupaten kubu raya tahun. .undang undkristatus desa dalam undang undang desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. kemudian, seyogianya pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi dengan syaratbahwa hasildasarkan pada hal tersebut diatas untuk mengadakan beberapa perubahan dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyakberdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian diaya pemilihan kepala desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel adalah bahwa bersikap hati hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, tidak bersikap boros dalam memenuhi kebutuhan, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah kaedah hukum atau peraturan yang berlaku, serta setiap tindakan pengeluaran uang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawabanhng dimilikinya dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah kota pontianak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan pembangunan wilayah kota pontianak maka perlu direvisjdih.pontianakkota.go.idtarif pajak hotel ditetapkan sebesar (sepuluh persen). tarif pajak hotel dapat ditetapkan sebesar (lima persen) dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sebagian besar pelanggan adalah kalangan pelajar atau mahasiswa, tidak memiliki fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf cc. posisi objek usaha tidak berada pada jalan utama kota, dan merupakan usaha kecil yang memiliki omset tidak melebihi dari rp. (lima puluh juta rupiah) pertahun. pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota setelah mendapat pertimbangan dari kepala skpd ppd. jdih.pontianakkota.go.iddih.pontianakkota.go.id jumlah yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud padajumlah pembayaran kepadminumjdih.pontianakkota.go.iduntukjenis tontonan film ditetapkan sebesar (sepuluh persen), untuk jenis pagelaran kesenian, musik, tari, busana ditetapkan sebesar (dua puluh persen): cc. untuk jenis kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar (dua puluh persen): untuk jenis pameran ditetapkan sebesar (sepuluh persen), untuk jenis diskotik, klab malam ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen), untuk jenis karaoke keluarga dan sejenisnya ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen), untuk jenis karaoke non keluarga dan sejenisnya ditetapkan sebesar (tiga puluh persen), untuk jenis sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar (dua puluh persen), untuk jenis permainan milyar, bowling ditetapkan sebesar (dua puluh persen), j . untuk jenis pacuan kuda, kendaraan bermotor ditetapkan sebesar (dua puluh persen), untuk jenis permainan ketangkasan keluarga ditetapkan sebesar (lima belas persen), il. untuk jenis permainan ketangkasan amusement ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima persen), untuk jenis panti pijat, mandi uap spa ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen), untuk jenis pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar (dua puluh persen), oo. untuk jenis pijat refleksi dan sejenisnya ditetapkan sebesar (sepuluh persen): untuk jenis pertandingan pertunjukan olah raga ditetapkan sebesar (dua puluh persen): danjdih.pontianakkota, j . reklame: ukuran media kurang dari (dua meter persegi), bukan merupakan nama dari sebuah produk, jdih.pontianakkota.go.idatau pemerintah daerah, reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan tidak bersifat komersial, dan atribut sr (nsl luas media reklame ketinggian reklame) satuan harga reklame. keterangan: nsr nilai sewa reklame nsl nilai strategis lokasi, yang diperhitungkan atas: lokasi penempatan sudut pandang ketinggian jdih.pontianakkota.go.id: tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh persen), dan khusus untuk reklame rokok dan minuman beralkohol tariff pajak reklamenyajdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.iddih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idagai berikut: tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar (lima persen), dan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan khusus waris ditetapkan sebesar (dua koma dih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idempat persen) pertahun. untuk nop diatas (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma nol delapanjdih.pontianakkota.go.ikan nod. pendaftaran objek pajak harus dilakukan paling lama (tujuh) hari sebelum objek pajak dibuka. khusus wajib pajak dan objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak diperlukan pendaftaran. jdih.pontianakkota.go.idempat belas dan tata cara pengisian dan penyampaian speed ditetapkan dengan peraturan walikota. jdih.pontianakkota.go.idpada(dua kali dua puluh empat) jam sejak surat teguran dikeluarkan. ketentuan lebih lanjut mengenaidih.pontianakkota.go.idpemerintah kota pontianak yang melakukan pelayanan pajak. jdih.pontianakkota.go.iddih.pontianakkota.go.idembayaran pajak ditujukan rekening bendahara penerimaan skpd ppd sesuai waktu dan nominal yang ditentukan dalam speed, spot, skpd, skpd, skpdkbt dan std untuk selanjutnya pindahbukkan rekening kas umum daerah secara cms, pembayaran pajak yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk dan atau menggunakan transaksi elektronik perbankan harus disetorkan rekening bendahara penerimaan skpd ppd sebagaimana dimaksud pada paling lama (satu) hari kerja. jdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idmdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.i:cc. investasi yang menyerap tenaga kerja lokal minimal yo, untuk pertimbangan sosial, pendidikan dan keagamaan, danjdih.pontianakkota.go.idontianakkotadih.pontianakkota.go.id ketentuan tatmelalui kepala skpd pnyelenggarakan bon bill. bon bill sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam (tiga) rangkap dengan ketentuan bahwa: lembar untuk objek pajak, ii. lembar untuk skpd ppd: dan iii. lembar iii untuk wajib pajak. bon bill harus diperporasi terlebih dahulu oleh skpd ppd. penggunaan terhadap bon bill sistem sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan secara rutin kepada kepala skpd ppd. jdih.pontianakkota.go.idbillikecualikan dari ketentuan dan adalah bagi objek pajak daerah yang ditetapkan dengan keputusan skpd ppd dengan mempertimbangkan besaran peredaran usaha, kemampuan wajib pajak, maupun kondisi objek pajak daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bon bill diatur dengan peraturan walikota. walikota melalui kepala skpd ppd berwenang memasang alat dan atau menghubungkan alat dan ataupd ppd kota pontianak secara online dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online sistem. online sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi data transaksi usaha yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak daerah dan atau data potensi pajak daerah dan atau data data lain yang diperlukan dalam rangka monitoring terhadap usaha wajib pajak. wajib pajak yang dilakukan pelaksanaan perekaman data transaksi wajib pajak secara online sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi kewajiban dan mematuhi larangnline sistem diatur dengan peraturjdih.pontianakkota.go.idbowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan milyarjdih.pontianakkota.go.id wajib pajak yang menggunakan mengedarkan bon bill atau bon penjualan atau bill dan faktur yang tidak diperporasi oleh skpd ppd, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang. wajib pajak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dan sebanyak (tiga) kali berturut turut, maka walikota dapat menutup sementara usahanya. wajib pajak yang menolak tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, cc.j . kenaikan pajak sebesar (dua puluh lima persen) dari pajak terutang. wajib pajak yang merusak dan atau membuat tidak berfungsi beroperasinya alat perekam data transaksi usaha online secara sengaja dan atau menghilangkan sebagian dan atau seluruh perangkat dan atau sistem yang telah terpasang sebagaimana dimaksud dalam pada menggunakan perangkat dan atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh skpd ppd, mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari pd ppd, mengalihkan perangkat dan atau sistem kepada pihak lain tanpa seizin pd ppd dikenakan sanksi administrasidenda administratif sebesar (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang atas setiap bulan pelanggaran. ncabut peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah kota pontianak,jdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.id spekulasi selain bersifat menghibur juga untuk memperoleh keuntnilai perolehan tidak kena pajak ( ) nilai perolehanjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.id400 pagar( rp175. nop bangunan total nop nilai jual objek pajak tidak kena pajak nilai jual objek pajak kena pajak pbb terutang: rp410jdih.pontianakkota.go.ijdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.id yang selanjutnya disingkajdih.pontianakkota.go.idjenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas: pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan pedan cc. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum. jdih.pontianakkota.go.id
sedalam upaya memajukan kesejahteraan umum, keadilan sosial serta mendorong perekonomian daerah, bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahan umum daerah air minum tirta raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian, bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan mengenai batas usia pensiun pegawai perusahaan umum daerah air minum tirta raya dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap batas usia pensiu. beberapa ketentuan dalamiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, dan meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan pemuda air minumbatas usia pensiun pegawai pemuda air minum (lima puluh enam) tahun. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:menjadi pegawai pemuda air minumdesember kubu ray diundangkan sungai raya pada tangggal . !. desember apa seks daerah kabupaten kubu raya yus imam lembu daerah kabupaten kubu raya tahun nomor .!ldengan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah, maka ditetapkan. masih berlakunyayang menyebutkan bahwa batas usia pensiun pegawai dam (lima puluh enam) tahun, sehingga bertentangan dengyang menyebutkan bahwa batas usia pensiun pegawai pemuda air minum (lima puluh delapan) tahun. mengingat ada pegawai pemuda air minum yang akan memasuki usia (lima puluh enam) tahun, sehingga perlu dilakukan perubahan atasdisusun agar pemerintah daerah dapat melakukan fungsi pembinaan terhadap pengurusan pemuda air minum serta dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi organ dan kepegawaian pemuda air minum dalam menjalankan pengurusan pemuda air minum. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kubu rayaair tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wajo, menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang sumber daya air maka perlu diair tanah: peraturan daerah nomor tahun tentang pajak air tanlembaga perwakilan rakyat daerahatuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah dinas pengairan sumber daya alam, untuk pengelolaan dan bantuan pelayanan terpadu untuk perizinancat yang masuk dalam administrasi kabupaten wajosuatu cat yang ditandai oleh kedudukan muka freatik lebih tinggi dari pada muka isometrik ditandai oleh kedudukan muka freatik lebih rendah dari pada muka isometriksertayang tetap serta badan usaha lainnya. perorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk keperluan usahatujuan dan ruang lingkup jl) pengelolaan air tanah diselenggar untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, ruang lingkup peraturan ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, pengelolaan, pemakaian dan pengusahaan air tanah, perizinan: pemantauan dan evaluasi: sistem informasi air tanah: pembiayaan, dan pembinaan dan pengawasan. bab iii wewenang (l) bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang pengelolaan air tanah wilayah cat. dan menunjuk dinas pada, energi dan sumber daya mineral sebagai skpd teknis dibidang pengelolaan air tanah. wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ,meliputi: menyusun dan menetapkan teknis pengelolaan air tanah daerah, mengusulkan rancangan penetapan cat, menetapkan peruntukan air tanah sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan izin pengeboran air tanah,ampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah,pengelolaan air tanah bagian kesatu umum jl) pengelolaan air tanah didasarkan pada wilayah cat. pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi: inventarisasi air tanah, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak air tanah. bagian kedua inventarisasi air tanah inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada meliputdan informasi lain yang diperlukan. hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar pengelolaan air tanah. hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh skpd pengelola. bagian ketiga pendayagunaan air tanah jl) pendayagunaan air tanah dilaksanakan pada wilayah cat. kegiatndayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada wajib melibatkan peran serta masyarakat. bagian keempat peruntukan pemanfaatan (d) urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut air minum, kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat, irigasi, industri: pertambangan, usaha perkotaan,butuhan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf bagian kelima konservasi konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukungkemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya. dalam rangka menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah, dilarang melakukan pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air. skpd pelaksana berkoordinasi dengan skpd terkait melakukan pengelolaan pembuatan sumur resapan pada lokasi lokasi dengan tingkat aliran permukaan yang tinggi. penentuan dan peraturan bersama melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan wilayah cat akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keenam pengendalian daya rusak air tanah jbab pemakaianskpd pemerintah atau badan sosial. (l) pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh tanpa izin untuk keperluan: memenuhi kebutuhan pokok sehari hari, pertanian rakyat. tempat ibadah. pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari sebagaimana yang sentimeteruntuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada hurufpengusahaan air tanah jl)terbitkan oleh skpd yang menangani perizinabab perizinan bagian kesatu jenis izin (l) pemakaian dan pengusahaan air tanah wilayah ctanah, izin pemakaian air tanah, dan izin pengusahaan air tanah. izin sebagaimana dimaksud pada diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari gubernur. izin sebagaimana dimaksud pada temuannya disampaikan kepada gubernur. bagian kedua kegiatan pengeboran dan penggalian pemakaian dan pengusahaan air tanah daerah diperoleh dengan cara pengeboran dan penggalian. jl) pengeboran sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilaksanakan oleh skpd pengelola. kualifikasi dan klasifikasibortiga masa berlaku izin izin pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berlaku saat pelaksanaan pengeboran berlangsung dan hanya berlaku untuk satu lokasi sumur yang dimohonkan, izin sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan (c) berlaku untuk jangka waktu paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. bagian keempat tata cara memperoleh izin (d0)kepada bupati. penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada huruf (apenerbitan izin sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan (cberita acara pumping test, hasil uji laboratorium kimia air bupati paling lama dalam waktu (lima belas) hari kerja sejak menerimkepada gubernur. bupati paling lama (sepuluh) hari kerja setelah menerima rekomendasi teknis dari gubernur mengeluarkan izin atau menolak permohonan izin disertai dengan alasannya dan temuannya disampaikan kepada gubernur. bagian kelima perpanjangan izin jl) permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada bupati selambat lambatnya (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. perpanjangan izin dikeluarkan oleh bupati setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada perpanjangan izin diberikan dengan memperhatikan ketersediaan air tanah serta kondisi dan lingkungan air tanah. permohonan perpanjangan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut peruntukan dan kebutuhan air tanah, foto copy izin pemakaian atau pengusahaan yang akan diperpanjang, laporan penggunaan air tanah satu tahun terakhir, hasil evaluasi uji pemompaan, hasil analisa fisika dan kimia air tanah: berita acara pemasangan meter air, dan foto copy bukti pembayaran pajak air tanah (tiga) bulan terakhir. bagian keenamdiwajibkan: melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah secara tertulis kepada bupati, memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupati dengan tembusan kepada gubernurlingkungan, berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah, mematuhi rekomendasi teknis dari dan memeliharanya, memberikan paling sedikit (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat setempat, ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi air tanah: membuat sumur resapan dengan konstruksi, jumlah dan ukuran sumur resapan disesuaikan dengan banyaknya pengambilan air tanah, lokasi pengambilan, dan akuifer yang disadap. bagian ketujuh larangan pemegang: bagian kedelapan berakhirnya izin izin pemakaian atau pengusahaan air tanah berakhir apabila habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin dikembalikan: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pemantauan dan evaluasi bagian kesatu umum kegiatan pemantauan dan evaluasi air tanah dilakukan dalam rangka pengendalian pengelolaan air tanah. bagian kedua pemantauancatat meteran air (water meter)meriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, dan sumur produksiagian ketiga evaluasi skpd pengelolviii sistem informasi air tanah untuk mendukung pengelolaan air tanah skpd pengelola menyelenggarakan sistem informasi air tanah tingkat kabupaten. informasi air tanah yang dikelola meliputi data dan informasi mengenainformasi lain yang diperlukan. untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada seluruh skpd terkaitskpd pengelolsumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud padapembinaan dan pengawasan (l) skpd pengelolmasyarakat dapat melaporkan kepada skpd pengelolaakibat pengambilan air tanah. bab sanksi administrasi bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini,jl)dalam kurunyang dengan sengaja melanggar ketentuan dipidana dengan pidana denda paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama (enam) bulan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab xivgelolaan air tanah umum air tanah yang berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari hari. keberadaan air tanah kabupaten wajockabupatenirigasi, perindustrian, pertambangan, dan usaha perkotaan. pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan wpenatperizinan, volume produksi, obyek pajak pemakai dan pengusahaan air tanah, kelembagaan pengelolaan air tanah, kondisi social masyarakat yang terkait dengan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah, dan informasi lain yang diperlukan. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengan pengelolaan air tanahair tanah secara terpadu adalah dalam wilayah cekungan air tanah. yang dimaksud dengan pengelolaan air tanahair tanahystem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air. yang termasuk "kegiatan lain", adalah penambangan batuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "pengendalian daya rusak air tanah" adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun tentang sumber daya air. yang dimaksud "amblesan tanah"amblesan tanah. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pengendalian daya rusak air. upaya pencegahan berupa kegiatan fisik dan nonfisik penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai upaya penanggulangan berupa mitigasi bencana alam upaya pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air. cukup jelas. yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari hari" adalahyang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah dan kantor pemerintah. cukup jelc.air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan. yang termasuk "badan sosial", antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah. cukup jelas. huruf yang termasuk "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obatobatan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang termasuk "bahan pembantu atau proses produksi"cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalahundangan"izin harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik koordinattiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah lebih dari (dua) liter per detik wajib melampirkan laporan eksplorasi air tanah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah paling sedikit memuat: gambar penampang litologi dan penambangan sumur (well logging) yang yang akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah, hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer disadap yang akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut: dan gambar konstruksi sumur berikut bangunan atasnya yang akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (gravel pack). huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "berperan serta", adalahhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "paling sedikit (sepuluh persen)""masyarakat setempat" adalah masyarakat setempat lokasi pengusahaan air tanah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelascukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "kebutuhan nyata"huruf biaya sistem informasihuruf biaya perencanaanhuruf biaya pelaksanaan konstruksihuruf biaya operasi dan pemeliharaan merupakan biaya untuk pemeliharaan wilayah cat serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada wilayah cat. huruf biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakatrumah potong hewhuruf untuk memenuhi maksud sebagaimanetentuan ketentuan pokok permuaro jambidaerah. tempat pemotongan hewan lainnya adalah tempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing domba, biri, rusa, dan babpihakpun denda. bab ketentuan pemeriksaan setiap hewan yang akan dipotong harus sehat dan telah diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas. apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, petugas harus menolak hewan tersebut untuk dipotong. pemotongan hewan potong harus dilaksanakan dirumah pemotongan hewan atau tempat tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. petugas melakukan pemeriksaan terhadap daging dan anggota tubuh lainnya dari hewan yang telah dipotong. daging dan bagian anggota tubuh lainnya yang dinyatakan baik akan diberi tanda stempel, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh petugaskartu pemeriksaan kesehatan hewan, penyediaan fasilitas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. objek retribusi adalah penyediaan pelayanan fasilitas rumah potong hewan, yang meliputi penyewaan kandang. pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. bab golongan retribusiyang akan dipotongatau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewanhewan yang akan dipotong. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut rumah potong hewan biaya pemakaian kandang sapi, kerbau, kuda rp. , ekor hari kambing domba rp. , ekor hari babi peliharaan ap. , ekor hari biaya pemeriksaan dan pemotongan sapi, kerbau, kuda rp. , ekor kambing domba rp. , ekor babi peliharaan rp. , ekor tempat lain yang tunjuk yang biaya pemeriksaan dan potongannya yaitu .ternak besar rp. . ekor .ternak kecil rp. . ekor bab viii wilayah pemungutan wilayah pemungutanadalah wilayah daerah. bab masa retribusi dan saat retribusi terutang masa retribusi pemakaian kandang, jasa pemeriksaan dan pemotongan adalah jangka waktu yang lamanya (satu) haridan tanda bukti pembayaransetiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam kenakan denda sebesar dari retribusi yang telah ditentukrumah potong hewrumah potong hewan. walaupun pada hakekatnya retribusi rumah potong hewsi rawas, menimbang bahwa pengaturan penyelenggaraan bidang pertambangan bahan galian golongan diselenggarakan oleh pemerintah propinsi dan dengan berlakunya undang undang nomor tahun pemberian izin usaha pertambangan golongan merupakan kewenangan kabupaten, bahwa izin usaha pertambangan golongan sebagaimana dimaksud huruf diatas perlu diaturpertambangan bahan golongan bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan (l)peraturan pemerintah nomor tahun usaha pertambangan bahan galian golongan adalah segala kegiatanizin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut iup bahan galian golongan adalah iuppenyelidikan umum ialah penyelidikan secara kimia, geofisika didaratkumum atau untuk mengetahui tanda tanda adanya bahan galian pada umumnya. j0)il)j2)j3)j4)j5)alam terbaharui menjamin kesinambungan perbedaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kwalitas nilai dan keanekaragaman. j7) retribusi adalah pungutan atas izin perttup. bab izin usaha pertambangan (l) setiap usaha pertambangan bahan galian golongan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat iup dengan nama iup bahan galian golongan dari bupati. iup sebagaimana dimaksud ini dapat berupa tup eksplorasi. iup eksploitasi. iup pengolahan pemuaian. iup pengangkutan dan penjualan. bahan bahan galian golongan sebagaimana dimaksud pada meliputi. nitrat, prostat, garam batu: asbes: talk, mika: magnetit, grafit, favorit, leuit, tawas alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, pasir bahan bangunan, pasir urug, kaolin: bentonit, zeolit: feldspar, gips, batu apung, tras: obsidian: permit, tanah diatom: marmer, batu tulis: batu kapur, dolomit: kalsit: batu koral: batu kerikil, granit, andesit, basalt, rakit batu bahan bangunan), tanah tanah liat tahan api, tanah liat ball ball clay), tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dan untuk industri semen), tanah urug. tup dapat diberikan kepada badan usaha milik negara, perusahaan daerah, koperasi, badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab iii syarat syarat perizinan persyaratan memperoleh iup bahan galian golongan sebagai berikut surat permohonan ditujukan kepada bupati cg. kepala dinas pertambangan dan energi, nomor pokok wajib pajak npp): photocopy ktp pemohon, rekomendasi kades lurah: rekomendasi camat: dokumen upl ukl amdal, peta situasi wilayah pertambangan yang dimoho,,, sarjana muda teknik pertambangan geologi, sarjana jurusan teknik lain yang masih, berijazah sta dengan pengalaman kerja minimal tahun pada aktifitas penambangan,, fatwa teknis dinas pertambangan dan energi. bab izin usaha pertambangan umum tata cara memperoleh iup bahan galian golongan permohonan ditujukan kepada bupati melalui dinas pertambangan dan energi rangkap (dua), permohonan yang telah memenuhi syarat memenuhi syarat diberi tanda terima oleh dinas pertambangan dan energi, permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dinas pertambangan dan energi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan permohonan, sebelum dikeluarkannya fatwa teknis tim dinas pertambangan dan energi melakukan pemeriksaan pada lokasi yang dimaksud dan biaya survey lapangan dibebankan kepada pemohon, proses iup bahan galian golongan dapat diselesaikan selama (empat belas) hari kerja apabila setelah semua persyaratan dilengkapi. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada (d) dilaksanakan oleh petugas dinas pertambangan dan energi dengan membuat berita acara pemeriksaan lapangan. ii. biaya pemeriksaan lapangan dibebankan kepada pemohon. besarnya biaya pemeriksaan dan penggunaannya ditentukan berdasarkan keputusan kepala dinas pertambangan dan energi. (l) luas wilayah pertambangan dapat diberikan untuk (satu) iup maksimal (sepuluh) hektar. kepala perorangan hanya dapat diberikan (satu) iup, sedangkan kepada badan hukum dan koperasi dapat diberikan maksimal (lima) iup. permohonan iup dengan jumlah maksimal (lima) buah dengan luas masing masing maksimal (sepuluh) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam (satu) lokasi, bupati dapat memberikan (satu) iup.dari wilayahnya termasuk atau memindahkan haknya kepada pihak lain dengan persetujuan bupati. (l) pemberian iup diberikan untuk jangka waktu maksimal tahun (sepuluh tahu)ini diajukan kepada bupati (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin. atas pemberian iup dikenakan retribusi izin tertentu sebagai berikut target produksi kurang dari pertahun sebesar rp. , . target produksi lebih dari sampai dengan pertahun sebesar rp. , . target produksi lebih dari pertahun sebesar rp. , . jl) pembayaran retribusi iup bahan galian golongan disetor kas daerah kabupaten musi rawas atau melalui bendaharawan khusus penerima dinas pertambangan dan energi. retribusi sebagaimana dimaksud didalam keputusan ini disetor oleh bendaharawan khusus penerima dinas pertambangan dan energi kas daerah selambat lambatnya jam hari kerja kas daerah secara bruto. bab berakhir izin tup bahan galian golongan berakhir pada dikembalikan oleh pemegangnya. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan. pemegang iup dapat mengembalikan izinnya sebagaimana dimaksud pada huruf diatasup dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari bupati. pembatalan iup sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas dapat dilakukan dalam hal terdapat kekeliruan dalam izin, sebagai akibat kesalahan. adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.iup. jika berakhir karena hal hal dimaksud dalam dalam hal ini, maka segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang iup harus diselesaikan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. wilayah iuptanggung jawab pemerintah kabupaten tanpa ganti rugi kepada pemegang iup. badan usaha atau perorangan pemegang iupiup terakhir untuk memindahkan mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bahanvii hak dan kewajiban pemegang izin hak dan kewajiban pemegang iup bahan galian golongan pemegang iup. pemegang iup. pemegang iup bahan galian golongan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan kepada bupati cg. kepala dinas pertambangan dan energi secara berkala setiap (tiga) bulan sekali. dalam jangka waktu (satu) bulan setelah memperoleh iup bahan galian golongan pemegang iup diwajibkan memberikan batas pada wilayah dalam usaha pertambangan dengan mebuat tanda tanda batas yang jelas. bab viii pembinaan dan pengawasan dinas pertambangan dan energiusaha bahan galian golongan dilakukan terhadap orang badan usaha yang sudah memiliki iup maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan. jl) pembinaan, pengendalian dan pengawasan iup bahan galian golongan dilaksanakan oleh dinas pertambangan dan energiini(d)upati menetapkan persyaratan deniaya operasional untuk menunjang pengendalian dan pengawasan sebagaimana keputusan ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupatsanksi kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan peralihan tupsaat berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. babr, peraturan daerah kabupaten klaten . nomor tahun tentang hari jadiinspirasi dan motivasi bagi seluruh warga masyarakat kabupaten klaten dalam mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai nilai luhur budaya, perlu mengetahui terbentuknya kabupaten klaten, bahwa hari jadi kabupaten klaten pada hakekatnya adalah merupakan awal terbentuknya suatu kabupaten yang bersangkutan oleh karena itudan diambil nikmatnya sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan: bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf dan atas, dipandang perlu membentuk peraturan daerah kabupaten klaten tentang hari jadi kabupaten klaten: mengingat undang undang nomor. tahun.hari jadi kabupaten klatenhari jadi adalah hari jadi kabupaten klaten. maksud dan tujuan maksud dan tujuan menetapkan hari jadi adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hari jadi sehingga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh warga masyarakat kabupaten klaten dalam berpartisipasi untuk mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai nilai luhur "budaya, semangat nasionalisme dan patriotisme serta jati diri daerah. bab ili penetapan hari jadi hari jadi ditetapkan pada tanggal juli masehi yang bertepatan dengan hari sabtu kliwon dengan surya sengkala catur ilang shining budi . uraian dan penjelasan hari jadi kabupaten klaten sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam naskah sejarah hari jadi kabupaten klaten sebagaimana tersebut dalam lampirsupa bupati klaten, its suwarna sama temp diundangkan klaten pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten klaten, not ydarwanto "th tabelhari jadi kabupaten klaten penjelasan umum hari jadi kabupaten klaten pada hakekatnya adalah awal terbentuknya kabupaten klaten danuntuk diambil nikmatnya sebagai sumber inspirasi dan motivasi pembangunan. masyarakat kabupaten klaten harus mempunyai kebanggaan .atas daerahnya, kebanggaan itu dapat ditumbuhkan melalui prestasi prestasi masa lampau dari daerah klaten. jika prestasi itu menjadi kebanggaan daerah maka masyarakat daerah klaten akan serta merta mudah melakukan kewajibannya terhadap daerahnya. dengan demikian penetapan hari jadi kabupaten klaten ini merupakan hal yang fundamental yang dapat menggugah semangat bagi para warga masyarakatnya untuk mengambil nilai nilai luhur yang terkandung didalamnya. hari jadi merupakan hari kelahiran yang perlu diperingati untuk merepresentasikan peristiwa tersebut bagi kepentingan pembangunan dalam arti luas. dari beberapa alternatif hari jadi kabupaten klaten, maka dipilih tanggal juli surya sengkala catur ilang shining budi dengan beberapa argumentasi sebagai berikut tanggal pendirian beteng (loji) klaten merupakan tanggal tertua sejauh yang dapat ditemukan oleh tim peneliti, khususnya dengan munculnya nama klaten. sebelum peristiwa pendirian beteng nama klaten belum pernah muncul dalam sumber sejarah, baik sumber kolonial maupun sumber tradisional. setelah dibangunnya beteng (loji) klaten, desa ini kemudian sering disebut dalam sumber sejarah, karena telah berkembang menjadi pusat administrasi, ekonomi,dan pertahanan. pesatnya perkembangan klaten didukung oleh posisinya yang strategis karena tepat berada tengah jalur transportasi yang menghubungkan dua pusat kerajaan, yaitu kasunanan surakarta dan kasultanan yogyakarta. cc. atas dasar perkembangan inilah yang menjadikan klaten dipilih sebagai tempat didirikannya pos tunda, yaitu pos keamanan untuk menjaga lalu lintas orang dan barang. klaten. terus mengalami perkembangan, sehingga ketika kasunanan surakarta melaksanakan pembentukan kabupaten gunung polisi, maka salah satunya adalah klaten. pada tanggal oktober kabupaten gunung polisi klaten ditingkatkan kedudukannya menjadi kabupaten sangre praja. penetapan peraturan daerah tentang hari jadi ini memberikan kepastian hukum tentang hari kelahiran kabupaten klaten yang akan dipedomani sebagai satu momen bersejarah bagi masyarakat agar dapat mendorong partisipasinya dalam pembangunan daerah. penjelasan demi cukup jelas cukupjelas hari jadi kabupaten klaten tanggal juli masehi bertepatan dengan hari sabtu kliwon tanggal rabiulakir, cangkir, alip, rupa mantri warning jalak) surya sengkala catur ilang shining budi menunjukkan tahun hari jadi kabupaten klaten yaitu tahun masehi yang merupakan terjemahan dari surya sengkala sebagai berikut: catur ilang shining budi cukup jelas cukupjelas cukupjelas tambahan lembaran daerah kabupaten klateupati bolaang mongondow utara, menimbang aa. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel perlu adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan publik yang efektif, efisien, transparan dan tanggung jawabonaa ranilaisistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerahsistem dan prosedur ketatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang substansinya:surat perintah membayar spm): sistem dan prosedur surat perintah pencairan dana sp2d), sistem dan prosedur pelaksanaan belanja uang persediaan up),: sistem dan prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah ppid): dan sistem dan prosedur laporan keuangan. lampiran dari peraturan bupati bolaang mongondow utara tentang sistem dan prosedur keuangan daerah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati bolaang mongondow utara. bab ketentuan penutup anpo\| bupati ondol utara, hamdan datunsolang diundangkan borok padatanggal apit sekret daerah kabupaten mongondowtelah dijabarhingga peraturan bupatii3: bupati bolaang mongondow utarapada ketentuan angka huruf dan angka huruf angka diubah, sehingga nilai nominal jumlah pendapatan dan jumlah belanja menyesuaikan perubahan yangiu, tax bupati bolaang mongondow utaratetapkan. disahkan borok pada tanggal agustus a211 bupati bol gondok utara4 hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal agustuspet bupati bolaang mongondow utara peraturan bupati bolaang mongondow utara nomor tahuntertib dan lancarnya pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow utarabupati bolaang mongondow utarupati bolaang mongondow utara yang berhak membeli adalah bupati, wakil bupati dan pimpinantif penjualan: keputusan pengangkatan pertama bupati, wakil bupati dan pimpinan dprddah memiliki kendaraan pengganti: dannya dari harga umum pasaran yang berlaku. pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas: jm, penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan permohonan dari yang bersangkutan,fsss bupati bolaang mongondow utaraetelah penetapan penjualan, dibuat: besarnya setoran tunai atas harga jual kendaraan dimaksud, selama sedanberdasarkan keputusan bupati diatas, mak, dan il. bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd uay bupati bolaang mongondow utararosedur penghapusan kendaraan dinas lingkungan pemerintah daerah akan dilaksanakan setelah kendaraan dinas masing masing skpd telah menyesuaikan nomor kendaraan dinasnya sesuai dengan aturan tanda nomor kendaraan dinas lingkungan pemerintah daerahapril bupati now utara, hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal js, sekret. daerah kabupatena.ak. ban bupati bolaang mongondow utarapetunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugindaraan dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh pemerintah daerah,a. bupati bolaang mongondow utaraperuntukkan bagi pemangku jabatan bupati, wakil bupati dan pimpinan dprdghapusan adalah panitia yang ditetapkan oleh sekretaris daerah atas nama bupati yang terdiri dari unsur inspektorat, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas perhubungan pariwisata, komunikasi dan informasi, bagian hukum sekretariat daerah, bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah bupati bolaang mongondow utarruang lingkup mekanisme penghapusan kendaraan dinas lingkungan pemerintah daerahdannya: kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang undangan:upati bolaang mongondow utara bab iii maksud dan tujuan pasai maksud dan tujuan peraturan bupati ini adalah dalam rangka efesiensi keuangan daerah khususnya biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaran dinas milik daerah. bab penghapusan dan penjualan kendaraan dinas operasional dan lapangan pasai kendaraan dinas yang dapat dihapus dan dijual adalah: kendaraan dinas jabatan yang berumur (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian, kendaraan dinas lapangan yang terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikrob, pickup, truk, alat alat besar dan kendaraan diatas air yang berumur (sepuluh) a.a tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian, cc. kendaraan dinas beroda (dua) yang berumur (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian: kendaraan dinas selain huruf dan huruf yang rusak berat dan ataudkan dengan syarat tetap menggunakan kendaraan dinas yang ada sampai akhir tahun berjalan bupati bolaang mongondow utaraluar pemerintah daerah atau telah pensiun. penghapusan kendaraan dinas:kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah disertai alasan penghapusan dan kelengkapan administrasi,jabatan non eselon dan ii,, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah memverifikasi secara administratif:,lelangan, sekretaris daerah atas nama bupati mengeluarkan suratsurat keputusan persetujuan penghapusan, kepala dinas pendapatan, pengelola, danra bupati bolaang mongondow utara pemindahtanganan kendaraan dinas pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas, persyaratan administrasi kendaraan dinas yang akan dilelang: laporan uji fisik kendaraan dari dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informasi, surat asli kendaraan lengkap berupa faktur pembelian, bpk, stok dan nota pajak terakhir, kronologis pemegang kendaraan dari skpd, surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah atas nama bupati, surat keterangan penghapusan aset dari dinas pendapatan, pengelolapada skpd,surat keputusan yang diketuai oleh kepala bagian umum dan perlengkapan pada sekretariat daerah, sekretaris pada dinas badan inspektorat, kepala bagian umum pada sekretariat dewan, jumlah panitia pelelangan terbatas minimal (tiga) orang dan berjumlah galai, pelelangan terbatas: pejabat pns yang akan dan telah pensiun atau pernah memegang kendaraan yang bersangkutan, pejabat pns sebagai pemegang kendaraan terlama atau yang bertanggungjawab sesuai surat penunjukan t bupati bolaang mongondow utara pejabat pns yang mengabdi pemerintah daerah selama (tiga) tahun atau lebih, pejabatdan pejabat, harga jual kendaraan dinas ditentukan sebagai berikut: kendaraan dinas jabatan yang berumur diatas (limalapangan berumur diatas (sepuluh) tahun harga jualnya adalah 30y6 (tiga puluh persen) dari harga umum pasaran yang berlaku, dan kendaraan dinas roda (dua) sepeda motor, harga jualnya adalah 40xenam) bulan sejak penetapan kas daerah, pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli, dan pemindahtanganan selain huruf dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. babprd, yang berumur (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian.
bupati bolaang mongondow utara peraturan bupati bolaang mongondow utara nomor tahun tentang kebijakan akuntansijisihdalah badan keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara yangpejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah kepala skpd. bab kebijakan akuntansi pemerintah daerah kebijakan akuntansi pemerintah daolaang mongondowneracaanbolaang mongondowtubolaang mongondow utara tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati bolaang mongondow utaranu bupati bol dow utara hamdan datunsolang diundangkan borok padatanggal apni sekret daerah kabupaten mongondow utara at's) diselenggarakan program jaminan persalinan, bahwa agar program jaminan kesehatan masyarakat ((kesmas) yang digunakan untuk pembiayberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu tetapkan denguli bupati bol mongondow utara, hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal full 20i3. sekretaris daerah kabupaten bolaang n, bupati adalah bupatikabupaten bolaang mongondow utara, unit pelaksana teknis daerah dinas kesehatan yang selanjutnya disebut utd dinas kesehatan adalah ras bupati bolaang mongondow utara, utd, pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas merupakan, puskesmas keliling ambulance, polindes dan atau poskesdes, pusattim pengelola jamkesmas kabupaten bolaang mongondow utara adalah tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan jampersal) dan bantuan operasional kesehatan bok),kesehatan, bab kepesertaan. peserta program jampersal adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan. ebi nsf data bupati bolaang mongondow utara peserta programkesmas. bab iii program jamkesmas dan jaminan persalinan pemerintah daerah melaksanakan program jamkesmas dan jampersal. bab sumber dana jamkesmas dan jampersal pendanaan program jamkesmas dan jampersal merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara apbn) yang dimaksud untuk mendorong percepatan pencapaian millenium development goals gs) pada tahun sumber dana program jamkesmas pelayanan dasar dan jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada adalah sumber dana kementerian kesehatan republik indonesia. bab pemanfaatan dana program jamkesmas dan jampersal puskesmas dan jaringannya dana jamkesmas pelayanan dasar dan jampersalinan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan bagi seluruh ibu hamil ibu bersalin bupati bolaang mongondow utara dana tersebut setelah disalurkan pemerintah pusat melalui surat perintah pembayaran dana, yang ada rekening dinas kesehatan. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya yang kemudi. dana yang telah menjadi pendapatan puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan cara pendapatan tersebut masih bersifat bruto dan dapat lan. pendapatan yang disetor kas daerah sebagaimana dimaksud pada10x (sepuluh persen): dan pendapatan puskesmas dari pendapatan program jampersal yang disetorkan kas daerah sebesar 107p (sepuluh persen), bupati bolaang mongondow utara jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: jamkesmas sebesar, dan bahan habis pakai (sepuluh persen) jampersal sebesar (sembilan puluh persen) pendapatan puskesmas dari pendapatan program jampersal dengan rincian sebagai berikut: jasa medis (delapan puluh persen), dan bahan habis pakai (sepuluh persen). bab besaran biaya pelayanan atas dasar pelayanan kesehatan yang diberikan dinas kesehatan,annya biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pada tabel sebagai berikut. ah a debridemen luka rp400: aka rp. jahitan) p rp. jahitan selanjutnya ieisteberer ro. pasangintis rp: ritus rp. sia rp penyuntikanosa kati suntikan tinta musee(y rp into vena rp sub hutan (se) rp oo dipasang kateter rp bupati bolaang mongondow utara biastambmng o00001 rasi kuku rp. extras benda asing rp25. debridemen luka seal rp000, tuka besar rp: . hemomromaan ja. tindakan persalinan normal pake) rp: ab. tindakan persalinan abnormal paket) rp pemakan medikrngan minor surgery rp25 tindik daun telinga rp: sunat sirkumsisi pria .\|d. sunat sirkumsisi wanita rp manja persalinan enyuntkanobat kat stan jiwa museum rp: 2jiwa vena rp150 sub hutan sc) rp15. pemeriksaan diagnostik rontgen foto rp400005 ultra monografi rp. kesumat repertum pemeriksaan luar uu" th uu asf rawarmap akomodasi rawatimap hai rp jb. visite dokter rp per kunjungan je. makanan minum pasien rp45. ). kali sehari ja. oxygen rp: jam liter "le. operasi vasektomi rp s00.000rl j operasi tubektomi currents ih. konsultasi dokter rp2. "ji konsultasi dokterdiluar jam kerja rp. pasanginfts rp500 aftinfus viral sigh rp. penyuntikan obat kat suntikan bupati bolaang mongondow utara mueller rp. oo intra vena rp. sub hutan( rp. oo pasang kateter rp ip3 ekstasi kuku rp. eksitasi benda asing rp debridement tuka seal rp. oo tiontuka besar rp. i,. a a. karcis rawat jalan rp. kesehatan pelajar rp. fe. kesehatan masyarakat rp. surat keterangan sakit \| rp surat keterangan berbadan sehat ( rp. :000r perawatan luka ganti verbal rp. eeayananpolkunk konsultasi drg. diluar jam dinas rp. umpatan sementara rp. umpatan tetap rp. pembersihan karang gig ( rp. oo transisi abses rp. ktg pencabutan gigi sulung ( rp. oo pencabutan gigi permanen ( rp. jahitan luka gusi ( rp kali jahitan f5curettasegii oo rp rahang mw. e maan fa pemeriksaan golongan darah led rp. oo leukosit pemeriksaan rp10. fa pemeriksaan kehamilan bio streep) rp ' fe pemeriksaan urine rutin rp ' f pemeriksaan gula darah rp. pemeriksaan asam urat rp20. jfe pemeriksaan kolesterol rp. o o o o o o o pgn tna bupati bolaang mongondow utara transportasi rujukan ta. dalam kota rp: luar kota rp. km pp satuan: merupakan jasa sarana pemeliharaan kendaraan biaya bbm merupakan jasa sopir dan perawat pendamping pelayanan rumah sakit rawatinap rp50. tb. visite dokter te. makan minum pasien rp ja. rontgen foto rp. je. ultra monografi usg) rp. , \| isumluar rp. visum dalam rp ih. pemeriksaan dalam bedah rp. , \| pemeriksaan kidal ( rpkesmas dan jampersal diundangkan dalam peraturan ini berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan jamkesmas dan jampersal tahun bab viii ketentuan penutup pada saat diundangkan peraturan bupati ini maka semua peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
teman yorkizin mendirikan bangunan, mengamanatkan bahwaalam peraturan bupati: bahwa agar pemmendirikan banguntokoan: nama pemilik izin mendirikan bangunan: lokasi persil: fungsi bangunan: konstruksi bangunan: nomor skr,berwenang memberhentikan, membongkar pekerjaan bangunan yang didirikan tanpa izin dan atau pelaksanaan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai izin: bupati berwenang memerintahkan pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin:, surat peringatan dilakukan sampai tiga kali,oleh pemerintah daerah untuk pengendalian penyelenggaraan bagunan gedung:, indeks sebagaimana dimaksud pada memiliki parameter dan bobot konten besarnya indeksini. biaya imb sebagaimanakeputusan kepala daerah::setiap wajib retribusi wajib mengisi ord,tetapkan oleh apa bab xiv:an bab xvii:tara),dan,xiii pencabutan surat izin mendirikan bangunan:: pekerjaan sudah dihentikan selama (dua belas) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan lagi::: tindak pidana dimaksud pada adalah pelanggaran. \| bab xxtanggal vape bupati ondol utara, hamdan datunsolang diundangkan borok padatanggal mark sekret daerah kabupaten bol mongondow utara "ajawab merupakan tanggungjawab semua pihak baik aparatur pemerintahipr m tanggal agustus tentang pedoman izin mendirikan bangunan. dari uraian tersebut atas serta berdasarkan, maka melalui dinas pekerjaan umum kabupaten bolaang mongondow utara akan menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pad). il. penjelasan demi s.d cukup jelas:mendirikan bangunmendirikkepala daerah bersama perangkat otonomi lainnya adalah sebagai badan eksekutif daerah:pala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten bolaang mongondow utarn atau dalam tanah, dan atau didalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian,f atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan khusus:: bangunan semi permanen:: mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi,:: masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas pantai dasar bangunan dengan luas kopling pekarangan:,:, izin mendirikan bangunan imb) adalah izin yang diberikan dalam mendirikan mengubah bangunan, sesuai persyaratan administrasi teknis yang berlaku, pib adalah permohonan izin mendirikan bangunan,: wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan:: indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematik: surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnyakr, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berhuta: tidak termasuk retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada tempat ibadah gereja, mesjid, wihara dan pura). subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin mendirikan bangunan. bab ilosedur dan tata cara pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (pib). meliputi jenis peruntukan bangun: hal hal yang dipandang perlu. pib diajukan sendiri oleh perorangan atau badan hukum dan atau yang diberi kuasa kepada kepala daerah dan atau melalui pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu diketahui oleh kepala desa setempat: prosedur dan tata gara pengajuan pib ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. permohonan izin mendirikan bangunan, harus dilengkapi surat pernyataan kepemilikan tanah dan bangunan yang diketahui oleh kepala desa setempat, sertifikat tanah dengan menunjukkan sertifikat asli atau surat keterangan dari kepala desa, tentang kepemilikan tanah untuk tanah paringin yang belum bersertifikat: gambar situasi:. status ona keagamaan dan persetujuan tertulis dari sekurang kurangnya pemilik bangunan sekitar lokasi dimaksud dengan radius (seratus) meter,alnya terminal, gudang, peti kemas, hotel, kantor dengan luas minimal (tiga) ha, rumah sakit tipe perumahan dan apartemen) harus memiliki izin prinsip, surat:. proses penyelesaian pib selambat lambatnya (tiga) minggu terhitung sejak tanggal pib diajukan secara lengkap oleh pemohon kepada instansi yang ditunjuk,, pib dapat disetujui untuk seluruh bangunan yang di: pemohon sebagaimana dimaksud ini dilakukan apabilabagian daerah atau rencana terperinci daerah, memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi pib yang diajukan. pib ditolak apabila bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: bertentangan dengan kepentingan umum: bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan, bertentangan dengan pihak (tiga), bertentangan dengan rencana umum dan tata ruang kota mutlak), rencana detail tata ruang kota dtk), : tanah bangunan untuk keselamatan (higienis) tidak mengizinkan, berada dalam radius dari mata air yang digunakan untuk kepentingan umum, adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah: lokasi tersebut sudah ada rencana pemerintah:bupatidinas pekerjaan umum:struktur dan besarnya tarif retribusi tipe konstruksi bangunan permanen setingkat lantai lantai lantai iii lantai lantai balkon lantai sisipan dari lantai sejajar bangunan tidak bertingkat luas m2? 2200m? teras ruang terbuka dari bangunan induk semi permanen rumah rumah tinggal darurat hotel, mal, supermarket, dihitung berdasarkan bangunan bangunan harga satuan sesuai tertentu daftar analisa bangunan yang dibangun dari bangunan tahun dan tahun bari sebelumnya,dimulai. bab vii fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan pa, fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rtrw dan rdr atau rtl: fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha: fungsi sosial budaya: fungsi khusus. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas: tingkat permanen: tingkat resiko kebakaran: tingkat zonasi gempa: tingkat keberadaan lokasi: tingkat ketinggian: tingkat kepemilikan. waktu penggunaan bangunan gedung meliputi sementara jangka pendek: sementara jangka panjang: cc. tetap.: mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ini harus memperhatikan garis sempadan: besar garis sempadan bangunan gsb), garis sempadan pantai gsp), garis sempadan sungai gss), kdb, klb dan kdh disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau sesuai dengan ketentuan putaran perundang undangan yang bentuk bab vii pengecualian imb tidak diperlukan untuk pekerjaan seperti lain memplester,, memperbaiki saluran air hujan dan selokan selokan dalam pekarangan bangunan, membuat bangunan: bangunan yang bersifat darurat: membuat kolam hias, taman, dan patung patung, tiang bendera : persyaratan untuk mendapatkan imb sementara adalah sesuai dengan ketentuan pada peraturan bupati ini. bab viii larangan dan kewajiban mendirikan, merubah, menambah bangunan tanpa izin tertulis dari kepala daerah dan atau pejabat yang ditunjuk, terhadap bangunan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin,,diaturaadbolaang mongondow utara, inspektorat daerah adalah aparat pengawas intern pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara yang bertanggungjawab langsung kepada bupati: perangkat daerah adalah perangkat perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara,olaang mongondow utara: pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu progr atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah tetapkankabupaten bolaang mongondow utaraabupaten bolaang mongondow utara perangkat daerah wajib menerapkan spip sebagaimana pada: penerapan spip sebagaimana dimaksud pada memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta memperhatikan ukuran kompleksitas dari sifat dan fungsi satuan kerja perangkat daerah: ketentuan lebih lanjutan, maka dibentuk satuan tugas spip pemerintah daerah.rangkat daerah bertanggungjawab atas efektivitas spi lingkungan masing masing,daerah kabupaten bolaang mongondowbolaang mongondow utara yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bolaang mongondow utara. pembinaan penyelenggaraan spip: pembimbingan dan konsultasi spip dan, sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bpk pki uut bupati gondok utara:f hamdan datunsolang diundangkan borok padatanggal into sekret merah kabupaten bolaang mongondow utara drs. rey kusumah pembina utama madya, iv d nip. "a.aanggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bolaang mongondow utara tahun anggaran adalah daerah dan pedoman teknis lainnya guna mewujudkan opini daerah kabupaten bolaang mongondow utara yang luas, nyatabupati bolaang mongondow utaraupati bolaang mongondow utarabupati bolaang mongondow utarabupati bolaang mongondow utaraeee bupati (hana mona now utara, hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal ovdme sekretarisbupati bolaang mongondow utara2g: bupati bolaang mongondow utbupati bolaang mongondow utaraya,as bupati bolaang mongondow utarerita negera republik indonesia tahun nomor sbelanja daerah perubahan yang selanjutnya singkat apbd adalah babbupati bolaang mongondow utara dana perimbangan semula rp. bertambahstoran bupati bolaang mongondow utara, tidipandang perlu diatur ketentuan(l) kepala dinasupati bolaang mongondow utaren,: cc.pada huruf kepala dinas melakukan penelitian kepada wajib pajak.skpd: skpd: dan al. bupati bolaang mongondow utardak kaspank bupati bolaang mongondow utararead bupati bolaang mongondow utarabolaang mongondow utara tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah keambola dow utara, hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal, desember sekretaris rahstoranpajak restoran:restoran akhir jln. trans sulawesi tahun enam sus nama jenis badan usaha nama pemilik alamat ppd aan man omzet rp. aman ketapang dengan huruf mmm v gunting disinibupati bolaang mongondow utara pajak rumah makan: pemerintah kabupaten surat ketetapan pajak daerah bolaang mongondow utara (skpd) na. kesir dinas pekan pajak rumah makan jln. trans sulawesi tahun nama jenis badan usaha nama pemilik alamat ppd omzet rp. amtankewapantaak dengan huruftagunting disini tanda terima nama rumah makan: ordo alamat: yang menerima, ppd rumah makan: ken lelah bupati bolaan utara,tunjuk pelaksanaan pajak restoran.bupati bolaang mongondow utaral. dibayar. bupati bolaang mongondow utarbupati bolaang mongondow utaranbupati bolaang mongondow utar,, jasa boga katering. bupati bolaang mongondow utaralayanan restoran,olaang mongondow utararas bupati bolaang mongondow utara
photelbupati bolaang mongondow utara pajak hotel4pupati bolaang mongondow utara, danteeras bupati bolaang mongondow utaraa.ail. bupati bolaang mongondow utara.aa,upati bolaang mongondow utaredaluwarsa, na ur) ber bupati bolaang mongondow utaras.s apn bupati bolaang mongondow utara demeee bupati eng months dow utara, tan hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal, pecemeor 20n nakhotelhotel akhir jin. trans sulawesi tahun nama jenis badan usaha nama pemilik alamat ppd omzet rp. aman ketapang pajak dengan huruf ttu w ij. tea pe. h gunting disini !hen han span aan hah mamnunon bupati bola ondol utara, hamdan datunsolang pes bupati bola mongondow utara peraturan daerah nomor urusan pemerintah wajib tahun tentang pemerintah daerah yang menjadi mongondow utara kabupaten bolaan bolaang baran daerah mongondow utara kabupaten naga tembakan dar abah nomor er. mongondow utara nomor kabupaten bolaang peraturan daerah nomor tah mongondow kabupaten ara tahun bolaang lembaran daerah kabupaten nomor tambahan utara nomor paten bolaang mongondow memutuskan: menetapkan peran bupati bolaang mongondow utarapati bolaang mongondow utaraupati bolaang mongondowtak bupati bolaang mongondow utara bab nama, objek dan subjekfan bupati bolaang mongondow utarabayarhotelnwin. sal bupati bolaang mongondow utara pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan hotel
ty: pak bupati bolaang mongondow utara san memar mamua dan bertanggung jawab, sebagaimana yangizin usaha peternakan serta pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatan pendapatan asli daerah pad) untuk pelaksanaan pembangunan:penjelasan atas, maka melalui dinas pertanian, perkebunan, peternak. ii. penjelasan demi s.d cutpjes pincian tugas, fungkepala daerah adalah bupati bolaang mongondow utara,rkebunan dan perternakan kabupaten bolaang mongondowdesa,: usaha peternakan rakyat adalah usaha yang dilakukan peternak dengan skala kepemilikannya: tan:,, usaha peternakan ayam ras pedaging dengan kapasitas produksi dibawah ekor, usaha peternakan babi dibawah ekor campuran: usaha peternakan kambing dibawah ekor campuran: usaha peternakan sapi potong dibawah ekor campuran: usaha peternakan sapi perah dibawah ekor campuran:izin peternakan rakyat rp. izin usaha peternakan rp. izin pengeluaran, pemasukan ternak dan hasil ikatannya ternak besar ekor sapi, kuda, sapi perah sapi potong, kerbau) rp. ternak kecil ekor (kambing, babi, anjing dan kelinci) rp. unggas ekor (ayam ras petelur, ayam ras pedaging) itik dan burung)m, tata cara dan syarat syarat memperoleh izin sebagaimanalamanya izin siberi,v penetapan retribusi da, berdasarkan spjidiaturpaipukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti mannyang dimaksud:ari baterai ondol hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal januari sekretaris daerah lka rupa tklame bupati bolaang mongondow utara, peyhasil penghitungan nilai sewa reklamekontrak reklame sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat: biaya pembuatan pemasangan reklame, biaya pemeliharaan selama reklame terpasang, lamanya pemasangan reklame, jenis reklame yang dipasang, dan luas reklame yang dipasang, nilai sewa reklame untuk reklame tempel, stiker dan selebaran serta poster sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perhitungannya dilakukan atas dasar jumlah lembaran reklame dengan nilai pokok objek reklame por). nilai sewa reklame untuk reklame kain dan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf perhitungannya dilakukan atas dasar luas dengan nilai pokok objek reklame pop). nilai sewa reklame untuk reklame slide dan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perhitungannya dilakukan atas dasar jumlah melakukan kegiatan peragaan maupun slide. penetapan pajak reklame minuman beralkohol ditambah (seratus persen). penetapan pajak reklame untuk pemasangan reklame disepanjang median jalan ditambah (seratus persen) dan untuk pemasangan ibukota kabupaten ditambah (tujuh puluh lima persen). bupati bolaang mongondow utara bab masa pajak masa pajak untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berlaku untuk (satu) tahun. masa pajak untuk jenis reklame lainnya sebagaimana dimaksud dalam adalah bersifat insidentil. bagi wajib pajak yang merubah materi dan visual reklame maupun perpindahan lokasi pemasangan reklame meskipun masa ijinperubahan materi dan visual reklame maupun perpindahan lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas. penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada diajukan dalam bentuk surat permohonan yang disampaikan selambat lambatnya (satu) minggu sebelum dilakukan perubahan materi maupun visual reklame. bab pembayaran, penyetoran, dan penagihan pajak bagian kesatu pembayaran pembayaran pajak reklame dilakukan secara tunai lunas. pembayaran pajak reklame menggunakan skpd atau dengan menggunakan ssd. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wajib pajak melalui bendaharawan penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah. bupati bolaang mongondow utara bagian kedua penyetoran realisasi penerimaan melalui bendaharawan penerima pada satuan kerja perangkat daerah disetor kas daerah dengan menggunakan surat tanda setoran. penyetoran dilakukan setiap hari pada jam kerja kecuali penyetoran dilakukan bertepatan bank yang ditunjuk tutup kas maka penyetoran dilakukan selambat lambatnya pada besok harinya. bagian ketiga penagihan pajakurat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisondol utara, hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal, december sekitar merah kabupaten bol mongondow utara, (esaran nilai pokok objek pajak reklame papan kayu dan sejenisnya ditempel, digantung per tahun per reklame billboard billboard ukuran meter besi logam dan sejenisnya ditempel, digantung per tahun per billboard ukuran lebih dari meter besi logam dan sejenisnya ditempel, digantung per tahun per m2? reklame billboard bersinar elektronik logam dan sejenisnya ditempel, digantung per tahun per reklame billboard sejenisnya: tim plat logam, plastik, seng, dan sejenisnya ditempel, digantung per tahun per m2? shop sign kertas, plastik, dan sejenisnya ditempel, digantung per tahun per m2? shop panting kertas, plastik, dan sejenisnya per tahun per sun screen kertas, plastik, dan sejenisnya per tahun per reklame videotron elektronik logam dan sejenisnya per tahun per unit reklame megaton elektronik logam dan sejenisnya per tahun per unit reklame kain spanduk kain dan sejenisnya per tahun per umbul umbul kain dan sejenisnya per tahun per m2? banner kain, plastik dan sejenisnya per tahun per reklame tempel stiker kain, plastik dan sejenisnya per tahun per m2? ia, bupati bolaang mongondow utara reklame selebaran selebaran kain, plastik dan sejenisnya per lembar poster kain, plastik dan sejenisnya per lembar reklame kendaraan logam, plastik dan sejenisnya per lembar reklame udara balon udara plastik, gas dan sejenisnya per bulan per reklame apung logam plastik fiberglass per bulan per reklame slide elektrik logam sejenisnya per bulan per m2? reklame peragaan peragaan dan sejenisnya per hari bupati mongondow utara, hamdan datunsolangobot dan score untuk masing masing faktor lokasi pemasangan luas reklame sudut pandang kelas jalan bobot score bobot 40x score bobot score bobot score "yo lag amy tempat pembelajaran umum bawah m2? keatas tempat keramaian umum m2? bawah m2? keatas jalan umum bawah m2? keatas ah, bupati bolaang mongondow utara daerah tempat wisata bawah keatas lokasi perkantoran bawah m2? keatas tempat usaha bawah keatas bupati bolaan ondol utara, hamdan datunsolang pas dak ras lanl iklokasi pasang luas reklame bot: sy xsr unitbupati bol gondok utara, hamdan datunsolang ter nak nw uuu lokasi pasang luas reklame bobot, scnsr unit a.adad aanok bupati bolaang mongondow utara pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara skpd dinas pekan surat ketetapan pajak daerah jln. trans sulawesi, borok masa pajak kec. kaidipang tahun nama pemilik nama badan usaha : alamat ppd tanggal jatuh tempo jenis pajak daerah jumlah rp. man na, jumlah oo.) jumlah sanksi bunga bd. kenaikan jumlah keseluruhan dengan huruf: borok, kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah nip, nenek eeeeee eren perhatian: apabila skpd ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama hari dari tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan. bupati bol ondol utara, wbupati bolaang mongondow utarapanbupati bolaang mongondow utarapermanen adalah reklame yang memiliki masa ijin (satu) tahun. reklame insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa ijin kurang dari (satu) tahun. penyelenggara adalah penyelenggara reklame kabupaten bolaang mongondow utara. ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame kabupaten bolaang mongondow utaraolaang mongondow utarafak bupati bolaang mongondow utara'fla bupati bolaang mongondow utarrif, dasar pengenaan, dan cara penghitungan pajak bagian kesatu tarif pajak tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) dari nilai sewaupati bolaang mongondow utara dalam hal nilaalam didasarkan atas: nilai jual objek pajak reklame nor): dan nilai stategis pemasangan reklame spr). bagian ketiga cara perhitungan pajak perhitungan nilai sewa reklame nsr) sebagaimana dimaksud dalam yaitu: nsr nor spr. nilai jual objek pajak reklame nor) diperoleh dari hasil perkalian antara luas reklame dengan nilai pokok objek reklame pop), yaitu: nor luas reklame por besaran nilai pokok objek pajak porstrategi pemasangan reklame spr) diperoleh dari hasil perkalian antara harga titik ht) dan nilai titik nt), yaitu: spr (s) nilai titik nt) diperoleh dari hasil perhitungan berdasarkan bobot dan score pemasangan reklame. untuk setiap harga titik ht) ditetapkan dengan nilai titik nt) sebesar rp. , . nilai strategi pemasangan reklame spr) ditentukan oleh faktor faktor sebagai berikut: lokasi reklame: ukuran reklame: bupati bolaang mongondow utara penempatan reklame: dan kelaskaran. faktor faktor sebagaimana dimaksud pada masing masing diberi bobot dan score. nilai strategi pemasangan reklame spr) adalah jumlah hasil perkalian antara bobot dan score dari masing masing faktor sebagaimana dimaksud pada bobot sebagaimana dimaksud pada adalah: lokasi reklame diberi bobot (dua puluh lima persen), ukuran reklame diberi bobot (empat puluh persen) penempatan reklame diberi bobot (dua puluh persen) dan kelas jalan diberi bobot (lima belas persen). lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah lokasi pemasangan reklame pada tempat pembelanjaan umum, tempat keramaian umum, jalan umum, tempat wisata, lokasi perkantoran dan tempat usaha. ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah luas atau besaran reklame a.a yang dihitung dalam satuan meter bujursangkar m2: penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah penempatan pada posisi atau arah yang dapat dilihat dari sudut pandang satu arah, dua arah, tiga arah, atau empat arah. kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kelas jalan yang dimanfaatkan untuk lokasi pemasangan reklame. score masing masing faktor sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap tiap faktor. bobot dan score untuk masing masing faktutara peraturan bupati bolaang mongondowkelancaran pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuanbupati bolaang mongondow utara s9.inas pertambangan dan energi yang selanjutnya disebut distamben adalah dinas pertambangan dan energi kabupaten bolaang mongondow utara. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disebut dppkad, adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bolaang mongondowbolaang mongondow utara pajak mineral bukan logam dan batuanbagian kesatu nama, objek, subjek, dan wajib pajak objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan bukan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi: bupati bolaang mongondow utarpusazeolit, ii. basal, jj. rakupati bolaang mongondow utarapajak sebagaimana dimaksud pada disetor oleh penambang pengusaha kas daerah melalui distamben. bagian kedua dasar pengenaan, tarif,bupati bolaang mongondow utarnilai pasar dan harga standar mineral bukan logam dan bnyaupati bolaang mongondow utara gi. bab ketentuan penutup pelaksanaan dan pengawasan peraturan bupati ini dilakukan oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dinas pertambangan dan energi secara koordinatif sesuai dengan tugas dan fungsinya. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati bolaang mongondow utaresember bupati bol ondol utara, hamdan datunsola diundangkan borok asisten pemerintahan dan pada tanggal desember d0l kes iahteraan rakyat sekretaris perangi inan kabupaten bolaang mongondow utara, (mmg enam samsonajak mineral bukan logam dan batuan nilai pasar dan harga standar mineral bukan logam dan batuan harga jenis material nilai standar satuan pasar nilai bukan logam batuan pasar batu andesit batu kali batu pecah split koral situ tanah urug tanah liat batu bata , . batu gamping ampas rating botol busana been, l . perangi inan hamdan datunsolang sem wawusupana.bupati bolaang mongondow utaraah. sta bupati. a.kebijakan akuntansi pemerintahgelolaan belanja hibah berita daerah kabupaten bolaang mongondow utarabupati bolaang mongondow utaraupati bolaang mongondow utara giaan bupati mei aki utara, hamdan datunsolang diundangkan borok ( emigran papar pada tanggal, pesemect seramai asisten pemerintahan dan sekretaris p4merah kabupaten bol mongondow utara, aman mmm nama paras rey kusumah ( wwesmwan oo\| berita daerah kabupaten bolaang mongondow utara tahun nomor
ker dalam pelaksanaan sistem informasi kependudukan, pembentukan dokumen kependudukan, maka dalam rangka pengelolaan administrasi kependudukan, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan tentang pelayananpetunjuk teknis pelaksanainstruksi yang mengatur mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipisk si tanggal juni tentang pengesahan satuan kerjaetribusi pelayanan kependudukkependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bolaang mongondow kas daerah adalah kas pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utarabangsa lain yang sudah disahknstansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten bolaang mongondow utarabukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipillingkungan,, retribusi biaya penerbitan ktpdari penerbitan ktp, dan akta catatan sipil, wajib retribusi adalah objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi pelayanan kependudukan dipungut retribusi atas pergantian biaya cetak dan pembuatan ktp, dan akta catatan sipil. objek retribusi meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta nama warga negara asing, akta kematian. subjek retribusi adalah anggota pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan bab iii struktur dan besarnya tarif struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang dibentuk, struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut kartu tanda penduduk ktp) kartu keluarga kk) akta catatan sipilobjek retribusi sebagaimana dimaksud pada butir untuk usia hari tidak dikenakan biaya tarif retribusi, objek retribusi sebagaimana dimaksud pada butir untuk usia tahun keatas tidak dikenakan biaya tarif retribusi. bab rincian besaran tarif retribusipengaturan pembagian rincian besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh dinas, kemudian diserahkan kepada camat dan sangat lurah. bab prosedur pelayanan prosedur pelayanan kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk) dimulai dari rt rw atau dusun lingkungan dan dilanjutkan secara berjenjang desa kelurahan, kecamatan dan akhirnya dinas kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi untuk pemberian nik, penandatanganan, penerbitan ktp dan kk, kemudian kepada kecamatan untuk disalurkan kepada pemohon ktp dan bab masa berlaku masa berlaku ktp bagi warga negara indonesia wni) adalah (lima) tahun, sedangkan warga negara asing wna) masa berlaku ktp disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap. bab vii tata cara pemungutan pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan, tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah. retribusi dipungut dengan menggunakan skr: hasil pemungutan retribusi sebagai mana dimaksud dalam disetorkan kas daerah. bab viii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayahbab tata cara pembayaran (l). bab tata cata penyetoran dan tempat pembayaran retribusi penyetoran retribusi dan tempat pembayaran retribusi adalah melalui dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten bolaang mongondow al. bab xii tata cara penagihan pengeluaran surat teguran dan atau peringatan dan ataudan atau peringatan dan atau surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang, surat teguran dan atau peringatan dan atau surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. bab xiii kadaluarsaadaluarsa penarikan retribusi sebagaimana dimaksudxiv tatacara penghapusan piutang retribusidalam inisidang retribusiermerintahmuan bupati mongondow utara hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal satuanumumtransparan dan,usaha dan jasa perizinan tertentu dan retribusi pelayanan kependudukan adalah salah satu objek retribusi jasa umum tertentu. ii. demi s d cukupupati bolaang mongondow utara, menimbang bahwa peraturan perundang undangan tentang jasa konstruksi telah menetapkan setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan usaha jasa konstruksi. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembinaan terhadap jasa konstruksi,perlu menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi. maka perlu menggali sumber pendapatan asli daerah yang antara lain retribusi penerbitan izin usaha jasa konstruksi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan tersebut diatas,ke.isrepublik indonesia nomor tahun tentang ruang lingkup jenis jenis retribusi daerah tingkat dan daerah tingkatusaha jasa konstruksi, maka perlu ditetapkan dalam peraturan bupati. dalam peraturan bupati ini,dalam penentuan tarif retribusi mengacu padautara nomor tahun tentang izin usaha jasa p3. konstruksi dan pungutan retribusi atasnya hal ini sesuai dengan tahun ,5:n cukup jelas cukup memutuskan:ab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini,selanjutnya disebut bupati adalah bupati bolaang mongondow utara. dewan perwakilan daerah selanjutnya disebut dprd adalah badan legislatif daerah. izin usaha adalah izin usaha jasa konstruksi surat izin usaha adalah surat izin usaha jasa konstruksi. badan usaha adalah surat izin usaha bidang jasa konstruksi. sekretariat adalah sekretariat perizinan usaha jasa konstruksi. kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara pada bank sulut cabang borokjasa konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanika, elektrikal, dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan. ilsaha jasa konstruksi. oo. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan kerangkanya. bab nama, obyek dan subyek perizinan retribusi dengan nama izin usaha jasa konstruksi dan pungutan retribusi atasnya sebagai pembayaran atas izin usaha jasa konstruksi kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan jasa konstruksi sesuai jenis jasa yang diberikan. obyek retribusi adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi yang terdiri dari jasa konstruksi perencana dan pengawas konstruksi) jasa pembohongan subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin usaha jasa sim konstruksi. bab iii penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi penyelenggaraan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi oleh lembaga. bab golongan retribusi dia izin usaha jasa konstruksi dankualifikasi izin usaha jasa konstruksi yang dimilikizin usaha jasa konstruksi yang menjadi objek biaya pemeriksaan pengecekan, biaya pencetakan blank izin usaha jasa konstruksi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut untuk jasa konsultansi perencana dan pengawas konstruksi)untuk jasa pembohongabab vii wilayah pemungutan retribusi yang berhutang dipungut wilyah daerah tempat izin usaha diberikan. bab viii masa retribusi dan saat retribusi berhutang masa izin usaha jasa konstruksi dan pungutan retribusi atasnya adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun. ketentuan berdasarkan masa berlaku januari s d desember setiap tahun dan berlaku efektif januari saat retribusi berhutang adalah pada saat diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan bab surat pendaftaran wajib retribusi, wajib mengisi sportcampaign sport dimaksud pada ditetapkan oleh bus bab pendaftaran ulang bagi perusahaan yang menambah mengganti pengurus dan atau direksi maka diharuskan mendaftar ulang dan dikenakan retribusi sebagaimana peraturan daerah inmpatuat: penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan keputusan: atau, ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak lage bab ketentuan pidana pasa1l27xijaang mongondow ind no hamdan datunsolang mosea bupati bolaang mongondow utara keane::),muat)utara. ditetapkan borok pada tan: tower bupati bolaan mongondow me, sud pena "editan hamdan datunsolang soon diundangkan borok pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten utara "adnkasiu)foto copy ktp bab prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pn,o tape oncom men meroonamnnas mma mana era rp. antar pulau, penyalur, distributor, agen, grosirdan sejenisnya . rp. novo.f toko swalayan sapenmatkt) mesum massa rp. toko perabot) kos. aan rp. toki tekstil. mo. oo.commodo momo nan nnanaennangeneanaa rp. video kel koi pma lama man ende esa rp. toko bahan bangunan: w.oco.oooooooooooo.ooooooomocoooo.o rp. toko alat alat kendaraan berotot memompa rp. toki alat alat lisa asma awas rp. toko sepatu dan sejenisnya .o.ooo.o.ooooooo rp. toko barang barang elektronik . rp. toko arloji, kacamata dan sejenisnya.ooooooooooooooo rp. toko paku dan alat tulis merilis. coo.ooooooooomooommesssasverus rp. rp. is, mbok xenon mean ene era men ann pena isa kaa then kanak era ane rp. toko .ooooooooco oom menenaananan rp. ,. toko pakaian jadi .oooooooonenanaennanaaaan rp. toko penyewaan kaset video .oooooooooooooox rp. toko alatzalat pertama oom rp. toko alat peternakan perikanan .voodoo. oo. woo rp. toko makanan minuman .oo.pohonan nana rp. toko alat alat olah raga dan kesenian .wooden rp. toko kembang dan lainlain soroooooooo.comoomomeeseeweexcwosseremasan rp. toko telepon seluler hp) dll oo.ooooooooooomoooimsas rp. toko barang barang mpu tan .o.o.co.ooooooooooooooo rp. toko penjualan hasil bumi .oco oom oom rp. toko cenderamata souvenir . eaannaannan rp. kios lo. wnonnnnnananan anna anna nana ana nan aan anna naa nan nana anna aan ana nana rp. watu senen nenek nenek nana anakan rp. warung telekomunikasi wartel) .o.o.o. oo. rp. warung internet warnet) .oo.oo.o. woooooooemensnaenenagannnn rp. cara mani lina pan nba rp. rumah makan .ooo woo wmmnanana rp. baar diskotik woooocooccmasseenxerceoeew mono rp. show room kendaraan beroda empat) . rp. show room kendaraan beroda dua dan tiga .ooo.o.oo rp. show room bahan bahan bangunan dan rumah. tangga mana rp. tempat permainan video game .ooooooooooooooooomwenanes rp. perusahaan foto copy menggunakan unit media foto copy .o rp. menggunakan unit media foto .loan rp. menggunakan unit mesin foto copy atau lebih.i. rp. soon. rental mobil cor momcoocesa awas rp. kental kata nama kan msadikkaana rp. tempat mainan anak anak.oooooooooo rp. perusahaan golongan terdiri atas jenis usaha yaitu penggergajian sawmill) pemegang hpe.o.co# open men memar mennamamna mes naaaanoaeena rp. catatan pengendara pengendara alat berat penggunaan alat area hph non hph. anna dini nan nnnnnnnnnnannnnnnna nana rp. pembuatan barang kendaraan karo seri).ooooooooo. rp. pembuatan perabot rumah tangga meubel).oooooooooo. rp. drum jadi rp. percetakan penjilidan .o.o.ooooooo rp. pembuatan tekel, genteng dan sejenisnya. rp. pembuatan batu bata.ood rp. mfe si. do. inn anna anna rp. industri makanan dan minuman. rp. bengkel mobil.oooococoooooo wooocoo wooooooo## w#c.w#w#@w#dana nana aman. rp. bengkel sepeda molo i00n000001 anna anna aan aan rp. pin uik rp. bengkel besi pembuatan pagar,alat rumah tangga dan iain lain .rr000nre00ninnin00n efek nana rp. bengkel service barang barang elektronik.o.o. rp. tempat pencucian kendaraan bermotor dan pengganti bahan pelumas.ooooooooooo0o0 w0w0v wd0 aa. rp. studio foto dan cuci cetak foto anan anna tam anan naa naungan sess nan kan aanennasasa rp. usaha lainnya yang menggunakan tempat tenaga mesin pabrik: eetenemkelsla mem nen rp. bagi konser ken week kawan kne rp. tong pengolahan limbah emas menggunakan gilingan batu emas .0l naa rp. gilingan padi. rp. bep sen teemeea ane kanan nnnlnnn rp. arms ono von 00201001000102n22n ena anna ama aan rp. pangkalan minyak tanah.ooooooooooooioi rp. mo. penyalur bbm depot maen rp. perusahaan golongan iii terdiri atas jenis usaha yaitu bank swasta soem mew mmm rp. amang swasta ee anna rp. angkutan laut. o.oooooooooocnsnnnaasusen rp. angkutan udara . ocean rp. angkatan darat kendaraan roda pat) .ohio season enennnnanaaaaaa rp. kendaraan roda enam) atau lebih .ooooosa rp. pergudangan .oooooooooooomnnaataaaa rp. tempat praktek dokter dokter spesialis .ooooooeeetetetatataan rp. dokter umum gigi .cooomeetatee anta rp. praktek dokter bersama s d dokter .oooooooooooo rp. tempat praktek tukang gigi. cost rp. tempat praktek mantri dan bidan praktek swasta .ooo rp. panti pijat .ooooooooneeeneneaen mean rp. laboratorium swa .moore rp. rumah sakit sta .ooooosetetteee tete rp. rumah bersalin swasta .o seen rp. klinik spasi. o.ooonnee0nanang returns kat aman rp. akuntan, pengacara, konsultan dan notaris. cewe rp. tukang jahit menyediakan kain .eteeteeteetenameeemeaaanaa rp. dby tidak menyediakan kain .ooooooooooooooooooomowwm rp: hotel bintang .ooo woooooooooeeete tenant rp. bintang ii. . comment rp. bintang iii .ooooooooooooeeeea eta rp. bintang .ooooooooooooomi bia rp. hotel melati. emeteeaananan rp. tempat kos atas kamar . ocean rp. wisma penginapan motel. . 2entseeneeetaenutata rp. tb, .o.ioo.#oo#weewwcoreenwuna 0nn0e karena ann ema maa rat asn rp. tukang gunting rambut, salon kecantikan tata ria tamu \|. rp. rumah bola bilyatd) .oeeeneseteeeteetenaeeeaeaeaaaaaa rp. il. wassetey l.oooooocooooooooooooeet eren ane rp. koperasi dan sejenisnya . rp. como. perusahaan woo. ooo oo. ane annisa rp. perusahaan catering makanan jadi .ooooente rp. tempat kursus bahasa inggris, komputer dan sejenisnya. rp. tempat pendirian antena tower, pemain car .o rp. tv, radio amatir dan sejenisnya .oeeettaaaa rp. kolam renang wo. o.co.oooooooooooooooooooooooooooooioooo.oo.i.immag popenyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan bupatisma
jabar snp bupati bolaang mongondow utarretribusi izin gangguan uan usaha finder ordonansi): bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufadan tersebut diatasfinder ordonansi): mengingatagaaisanmess indeks kawasan perdagangan semua) indeks kawasan pariwisata snow) indeks kawasan perumahan dan pemukiman .mania21tanmai bab xix kadaluwarsa penagihan tagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu (tiga) lan tentangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan induk pidana dibidang retribusi daerah. ban kenaikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ini terganggu apabila tan diterbitkan surat atau penganan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. piutang kesan ta(aura are mango kpo (un, hamdan datunsola
rmsmaka pengujian, pengesahan hasil hutolaang mongondow utara menjadi daerah otonomusahanan retribusi ditetapkan olehyang dimaksud terganggu apabila, diterbitkan surat teguran, atau ada pengakuan hutan bab xix perlindungan dan pengamanan hutan polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan yang sesuai: wewenang polisi kehutanan: mengadakan patroli perbedaan didalam atau wilayah hukumnya: memeriksa surat surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan didalam atau wilayah hukumnya: mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, dan hh: dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang: membuat laporan dan menanda tangani laporan terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kh, dan hh: polisi kehutanan atas perintah pemimpin berwenang untuk melakukan penyelidikan dan menangkap tersangknoy embed bupati gondok his hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal wov ember sekretaris daerah kabupaten bol mongondow utara drs rey kusumah pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten bolaang mongondow uthutanan nomor: menhub tentang penggun: menhub ii1 tentang perubahan peraturan menterian tata cara pemeriksaan dibidang retribusi daerah: keputusan menteri kehutanan nomor pts !i tentang kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produkspetunjuk teknis pelaksanaan perda nomor tahun tentang tentang izin usaha kehutanan dan jasa dibidang kehutanan serta pungut, kepala daerah adalah bupati bolaang mongondowternakan, perkebunan dan kehutanan kabupaten bolaang mongondow utara, badan adalah badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum tetap:denganhutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, hasil hutan adalah benda benda hi, non dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan,saitertentu dan volume tertentu: izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat iu: pemeliharaan dan pemasaran::, iura: provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disebukayu iuphhk) dalam hutan alam pada hutan produksi untuk reboisasi dan merehabilitasi hutan: perorangan adalah warga negara republik indonesia yang cakap bertindak menurut hukum:: kayu hutan hak adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan atau tumbuh tanah lahan atau pekarangan yang dibebani hak atas tanah dengan jenis antara lain sengon, mini, cempaka, mahoni, jati, cendana dan jenis pohon yang menghasilkan buah buahan seperti nangka, manggis, kecapi, durian, mangga dan lain sebagainya termasuk kayu yang berasal dari tanaman perkebunan seperti kelapa dan karefungsi pokoknya memproduksi hasil hutan: pengawasan, pengujian dan pengukuran adalah kegiatan pemeriksaan produksi hasil hutan yang dilaksanakan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi, sebelum laporan hasil produksi lhp) atau laporan produksi hasil hutan bukan kayu lhp hbk): laporan hasil produksi lhp) adalah dokumen yang memuat ukuran diameter, panjang, jenis dan volume kayu bulat kb) yang berasal dari perijinan yang sah yang dibuat oleh pejabat yang wang laporan produksi hasil hutan bukan kayu lhp hbk) adalah dokumen yang memuat jenis serta volume hasil hutan bukan kayu yang berasal dari perijinan yang sah yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk, surat keterangan sahnya kayu bulat ssb) adalah dokumen untuk menyertai kayu bulat (kb) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit untuk menyertai kayu bulat: faktur angkutan kayu bulat fa kb) adalah dokumen angkutan kayu bulat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyertai kayu bulat yang diangkut: pengawasan, peredaran, penimbunan dan pemilikan hasil hutan adalah kegiatan pemeriksaan fisik hasil hutan dan dokumen sahnya. hasil hutan yang diangkut dan atau ditimbun, faktur angkutan hasil hutan bukan kayu fa hbk) yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyertai hasil hutan bukan kayu yang diangkut: faktur angkutan kayu olahan fa ko, faktur angkutan hasil hutan bukan kayu fa hbkpentingan umum yang akan dinikmati oleh orang atau badan: areal penggunaan lain adalah suatu kawasan hutan dengan status tanah negara bebas diluar kawasan hutan, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan non kehutanan yang memenuhi persyaratan teknis, peta adalah suatu benda yang di, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang undang tentkuundang undang retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang disingkat skrdlb adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaranakan membuat lebih jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan srmesakanya polisi kehutanan polhuk) adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan yang sesuai sifat dan pekerjaannya menyelenggarakan perlindungan hutan yang atas kuasa undang undang beri wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya: bab nama, objek dan subjek perizinan dan retribusi dengan nama izin usaha kehutanan dan jasa dibidang kehutanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dan jasa dibidang kehutanan dan secara khusus disediakan oleh pemerintah kabupaten. objek retribusi adalah pemberian jasa atas pengesahan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, pengesahan peta hutan dan lahan: pengesahan rencana kerja tahunan: pertimbangan teknis urut: penetapan pangkalan hasil hutan, retribusi bibit tanaman hutan. subjek retribusi jasa pengesahan hasil hutan dan lahan adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pengujian, pengesahan hasil hutan dan lahan bab iii golongan retribusi retribusi jasa pengesahan hasil hutan dan lapengesahan hasil hutan dan lahan diukur berdasarkan tingkat pelayanan, pengesahan hasil hutan dan lahan dan atau jenis pemeriksaan serta jasa umum lainnyangesahan hasil hutan dan lahan: biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi komponen biaya jasa pengujian, pemeriksaan penelitian administrasi, pengecekan, pengukuran areal kawasan hutan dan lahan, pembuatan pengesahan peta, pengesahan rencana kerja tahunan rkt) dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengali daresahan hasil hutan kayu lhp, iuphhk rp. lhp. ipk rp. lhp. pihak rp. pengesahan hasil hutan bukan kayu lp hbk iuphhbk rotan) rp. lp hbk iphhbk rotan) rp. lp hbk iphhbk damar rp. lp hbk daun rumbia rp. lp hbk bambu rp. lp hbk kulit kayu rp. lp hbk sarang burung walet rp. pertimbangan teknis urut rp. pengesahan peta hutan dan lahan lembar skala rp. skala rp. skala rp. skala rp. izin penimbunan kayu rp. rp. cc. rp. keatas rp. pn" bab vii wilayah pungutan retribusi yang berhutang dipungut wilayah daerah yang tempat pelayanan diberikan. bab viii tata cara pungutan (ddokumen lain yang dipersamakan, tata cara pri transaksi tenesanantaeraturan daerah in,iibisa tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan peraturan bupati,yang diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan alasandit: ban balan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada aya jan: diterbitkannya skr. gka waktu paling lama (dua) bulan sejak
bupati bolaang mongondow utara peraturan bupati bolaang mongondow utara nomor tahun tentang pembagian jasa pelayanan pada dinas kesehatpelaksanaan ketentuan dan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor tahun tentang retribusi jasa umum, maka perluupati bolaang mongondow utab pelaksanaan pembagian jasa pelayanan kepala dinas menetapkan pedoman teknis pemanfaatan dan pembagian pos jasa pelayanan, pos pimpinan puskesmas dan pos pembinaan. setiap penerima jasa pelayanan wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakucator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu. en, pendapatan yang disetor kas daerahdisetor kas daerah sebesar (sepuluh persen), dan pendapatan puskesmas pada ambulance disetor kas daerah pad 10x (sepuluh persen) dan jasa sarana prasarana sebanyak (sepuluh persen). bab vii ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai diberlakukan dalam pembagian jasa pelayanan pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun anggarantahu bupati mongondow utara, hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal, manual sekretaris rah kabupaten bolaang mongondow utara,jabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang retribusi daerah. nak bupati bolaang mongondow utara, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpaduuskesmas keliling, polindes, posyandu dan poskesdes..imbangan, pendatadi. bupati bolaang mongondow utara4g. dilaksanakan oleh tenaga no..hukum. tindakan medik dan terapi dalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya. tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum,lokal atau tanpa pembiusan... bupati bolaang mongondow utara pemasaran perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi,bedah yang dilakukan oleh puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan,pemakaman dan kepentingan proses peradil, akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan. bahan dan alat adalah obat, bahan kimi, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.atas. penderita anak adalah penderita laki laki dan atau perempuan yang berusia tahun sampai tahun. penderita bayi adalah penderita laki laki dan atau perempuan yang berusia hari sampai tahun. penderita asuransi kesehatan akses) adalah penderita pemilik kartu asuransi kesehatan. obat generik adalah obat yangbupati bolaang mongondow utaraukukesmas dan jampersal. bab pemanfaatan dan penerima jasa pelayanan bagian kesatu pemanfaatan pemanfaatan jasa pelayan. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan pola sebagai berikut: sebesar (lima persen), dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan dinas kesehatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung nat bupati bolaang mongondow utara dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya bidang kesehatan atau bidang lain yang relevan, sebesar 85y6 (delapan puluh lima persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung sebagai pos jasa pelayanan beserta kepala puskesmas, dan sebesar untuk pad. pos jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf pemanfaatannya untuk jasa pelayanan pimpinan dan staf dinas kesehatan juga untuk alokasi pembinaan sumber daya manusia. pos jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf yang dibagi berdasarkan sistem indexing (indexing) dan pembobotan (rating) yang telah ditetapkan. bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud padajasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medicdalam hal dokter spesialis tamu dalam memberikan pelayanan puskesmas sudjasa pelayanan puskesmas dan dinas kesehatan. bagian kedua penerima jasa pelayanan jasa pelayanan secara langsung,suai kriteria yang ditetapkan bupati bolaang mongondow utara jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada meliputi: tenaga medisdan tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya (sa dinilai secara individu. jasa pelayanan tidak langsung, diberikan kepada: pimpinan dan staf pengelola puskesmas, dan kepala, pejabat structural dan staf fungsional c dan atau pembinaan fungsi kepemerintahan lain dilingkungan dinas kesehatan. bab iii pola pembagian jasa pelayananan pelayanan tidak langsung sebagai berikut: pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat puskesmas tenga langsung langsung akta pelayanan pusing jasa biaya pena ambulance sarana bbm sopir pad pendamping bupati bolaang mongondow utara pembagian alokasi anggaran untuk pimpinan puskesmasdan tanggung jawab. dalam hal dinas kesehatan membutuhkan kegiatan pembinaan alokasi pos jasa pelayanan dinas kesehatan, sebagaimana dalam bentuk kegiatan pembinaan. bab kegiatan pembinaan tujuan kegiatan pembinaan manajemen, maupun teknis fungsional pengelola puskesmas, adalah: meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya puskesmas, meningkatkan utilitas dan pemanfaatan sehingga tujuan jasa pelayanan dapat tercapai, cc. meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan puskesmas, dan meningkatkan kapabilitas sdm dalam teknis dan untuk, pembinaan teknis pelayanan publik, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan advokasi peraturan perundang undangan, pembinaan sistim perencanaan program kegiatan dan penganggaran puskesmas, dan pembinaan sdm puskesmas. pelaksanaan kegiatan pembinaan disesuaikan, dengan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud padaprogram kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan (jampersal,s) diselenggarakan program jaminan persalinan, bahwa agar program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) yang digunakan untuk pembinagar program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan program jaminan persalinan jampersal) dapat berjal) dan jaminan persalinan jampersal) yang telah menjadi pendapatan puskesmas, bahwa sampai sekarang ini kabupaten bolaang mongondow utara belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang jasa pelayanan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan perlu diatur dengan peraturan bupati bolaang mongondownomor menkes per xii tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar jankesmas, memutuskan menetapkan peraturan bupati bolaang mongondow utara tentang pemanfaatan dana program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)dan jaminan persalinan (jampersal)utara, wakil bupati adalah wakil bupati bolaang mongondow utara, dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disingkat dprd adalah merupakan dewan perwakilan daerah kabupatendead adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bolaang mongondow utara, upt unit pelaksana teknis). jaminan kesehatan masyarakat( jamkesmaa) adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan peserta lainnya yang perannya ( jampersal)jadilah jaminan pembiayaan pelayan keluarga berencana( kb) pasca persalinan dan pelayinan kesehatan masyarakat jamkesmas), dan jaminan persalinan jampersal)bab kepesertaan peserta program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas), peserta program jaminan persalinan jampersal) adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan,inan kesehatan masyarakat. bab iii program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara melaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan jampersal). bab sumber dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan sik belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian millenium development goals mdg's) pada tahun sumber dana dari jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) pelayanan dasar dan jaminan persalinan jampersal) sebagaimana dimaksud adalah program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan jampersal) kementrian kesehatan tahun anggaran bab pemanfaatan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan puskesmas dan jaringurat perintah pembayaran dana sp2d) rekening kepala dinas kesehatan kabupaten bolaang mongondow utarakabupaten bolaang mongondow utara., dana yang telah menjadi pendapatan puskesmas dan jaringan, pendapatan yang disetor kas daerah sebagaimana dimaksud dalam(sepuluh persen) pendapatan puskesmas dari program jaminan persalinan yang disetorkan kas daerah sebesar sepuluh persen). jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: jamkesmas bahan habis pakai sepuluh persen) jampersal sembilan puluh persen) pendapatan puskesmas dari pendapatan jampersal dengan rincian sebagai berikut jasa gadis (delapan puluh persen) bahan habis pakai sepuluh persen) bab besaran biaya pelayanan atas dasar pelayanan kesehatan yang diberikan dinas kesehatannya biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pada tabel sebagai berikut. pelayanan kedaruratan medik debridemen luka rp. i luka1 rp. jahitan) rp. bahan selanjutnya) visite dokter rp. pasang infusion affinis rp. vital sign rp. penyuntikan obat rp. , pasang matter rp. bilaslambung rp. ekstrasi kuku rp. \| ekstrasi benda asing rp. debridement ! luka kecil rp. \| luka besar rp. pertolongan persalinan tindakan persalinan normal rp. paket tindakan persalinan abnormal rp. paket tindakan medik ringan minor surgery rp. tindik daun telinga rp. sunat sirkumsisi pria rp. \| sunat sirkumsisi wanita rp. pemasangan implant dan iud rp. sesudah persalinan) pemeriksaan diagnostik rontgen photo rp. citra monografi usg) rp. \| nikmat repertum: \| \|. pemeriksaan luar rp. akomodasi rawat inap hari rp. \| visite dokter per kunjungan rp. kunjungan \| makan 3sehari rp. \| oxygen rp. lam \| operasi vasektomi ' rp. \| operasi tubektomi rp. \| curettse rp. konsultasi dokter rp. konsultasi dokter luar jam rp. pak diitarjam s000e i atratus rp. vital sign rp. penyuntikan obat rp. skalisuntik) pasang kateter rp. bilas lambung rp. extras kuku rp. ekstrasi benda asing rp. debrilemert luka kecil rp. luka besar ' rp. rawatjalan kesehatan pelajar rp. kesehatan masyarakat ' rp. surat keterangan sakit rp. surat keterangan berbadan sehat rp. pelayanan poliklinik gigi konsultasi drg ' rp. konsultasi drgdiluarjam dinas rp. tempatan tetap ' rp. pembersihan karang gigi oo rp. insist abses oo rp. pencabutan gigi sulung rp. pencabutan gigi permanen rp. penjahitan luka gusi ' ' ) ) \|( rp. jahitan curettase gigi rp. rahang \|. operculektomy rp. tindakan laboratorium \| pemeriksaan golongan darah led rp. beda leo pemeriksaan rp. pemeriksaan kehamilan bio\| rp. been saman kehamilan se\|gp pemeriksaan urine rutin pemeriksaan gula darah rp. pemeriksaan kolesterol rp. tarif pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai berikut: rawatinap rawatinnp rp. hari visite dokter rp. hari makanminum3 kali rp. visumluar rp. visumdalam rp. pemeriksaan dalam (bedah rp. pusing ambulance dalam kab rp. , luar kota rp. catatan merupakan jasa sarana biaya bbm merupakan jasa sopir dan perawat pendamping untuk sopir untuk pendamping untuk pemeliharaan ringan kenderaanpersal diundangkan dalam peraturan ini berpedoman kepada jenis jampersal tahun anggaran pengaturan terhadap program jamkesmas dan jampersal sebelumnya diundangkannya peraturan ini berpedoman kepada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. bab viii ketentuan penutup pada saat diundangkan peraturan ini maka semua peratursepanjang mengenai pelaksanaan peraturan ini akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan bupati peraturan bupati ini berlaku surut danm berita daerah kabupaten bolaang mongondow utara. ditetapkan borok pada tanggal. juni bupati bol ondol utara karan, hamdan datunsolang sekretaris kabupaten bolaang mongondow utara drs. hi. rey kusumah, msi pembina utama madya nip.ngelolaan keuangan daerah yangtelah memperoleh persetujuan dprd yang dituangkan dalam keputusan dprd kabupaten bolaang mongondow utara nomor bpt bmu nomor dprd bolt dan berita acara persetujuan bersama bupati bolaang mongondow utara dan dprdmerintah daerah kabupatenan un) pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utaralx kan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utanggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mongondow utara tahun anggaran pes pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utaratainapadal jak tae pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utar, desember bupati gondok, sehingga dipandang perlu membentuk
peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oam aan kata pengantar sebagai negara yang berdasarkan pada pancasila dan undang undang dasar j1 segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan kebangsaan. dan keanekaragaman termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan hukum. untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. tertib bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dimulai sejak perencanaan peraturan daerah sampai dengan pengundangannya. untuk menetapkan peraturan daerah yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan system, asas, tata cara persiapan dan pembahasan teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. mengingat adanya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya perlu mengatur bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka untuk itu diperlukan peraturan daerah yang mengatur mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai landasan yuridis dalam penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota manado. peraturan daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menetapkan suatu ketentuan yang baku mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. semoga dengan tersusunnya buku peraturan daerah ini akan lebih bermanfaat bagi para pembaca, terima kasih. peraturan perundang undangan daerah nan ana data hibah: orang pribadi atau badan karena hibah wasiat: konversi hak atau karena perbuatan waris: hukum lain dengan tidak adanya pemasukan dalam perseroan atau perubahan nama: badan hukum lain: orang pribadi atau badan karena wakaf: pemisahan hak yang mengakibatkan dan peralihan: orang pribadi atau badan yang penunjukan pembeli dalam lelang: digunakan untuk kepentingan ibadah. pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap: penggabungan usaha: peleburan usaha: subjek pajak bea perolehan hak atas pemekaran usaha: dan tanah dan bangunan adalah orang pribadi hadiah. atau badan yang memperoleh hak atas pemberian hak baru meliputi tanah dan atau bangunan. kelanjutan pelepasan: atau wajib pajak bea perolehan hak atas tanah kn: luar pelepasan hak. dan bangunan adalah orang pribadi atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud badan yang memperoleh hak atas tanah pada adalah: dan atau bangunan. hak milik: hak guna usaha: paragraf tn: cc. hak guna bangunan: nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, hak pakai: dasar pengenaan pajak, besaran tarif, hak milik atas satuan rumah susun: dan dan cara perhitungan tarif hak pengelolaan. dikecualikan dari objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan besarnya nilai perolehan objek pajak adalah objek pajak yang diperoleh: tidak kena pajak ditetapkan sebesar perwakilan diplomatik dan konsulat rp. (enam puluh juta rupiah) berdasarkan atas perlakuan timbal balik: untuk setiap wajib pajak. negara untuk penyelenggaraan dalam hal perolehan hak karena warisan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan atau hibah wasiat yang diterima orang pembangunan guna kegiatan umum: pribadi yang masih dalam hubungan cc. badan atau perwakilan lembaga keluarga sedarah dalam garis keturunan internasional yang ditetapkan dengan lurus satu derajat atas atau satu derajat peraturan menteri. keuangan dengan bawah dengan pemberi hibah wasiat, syarat tidak menjalankan usaha atau termasuk suami istri, nilai perolehan objek melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar tugas badan atau perwakilan organisasi rp. (tiga ratus juta rupiah). tersebut: peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah tarif bea perolehan hak atas tanah dan dasar pengenaan bea perolehan hak atas" bangunan ditetapkan sebesar (lima persen). tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. nilai perolehan objek pajak sebagaimana besaran pokok bea perolehan hak atas dimaksud pada dalam hal: tanah dan bangunan yang terutang dihitung jual beli adalah harga transaksi: dengan cara mengalikan tarif sebagaimana tukar menukar adalah nilai pasar: dimaksud dalam dengan dasar hibah adalah nilai pasar: pengenaan pajak sebagaimana dimaksud hibah wasiat adalah nilai pasar: dalam setelah dikurangi nilai waris adalah nilai pasar: perolehan objek pajak tidak kena pajak pemasukan dalam perseroan atau badan sebagaimana dimaksud dalam hukum lainnya adalah nilai pasar: dalam hal nilai perolehan objek pajak pemisahan hak yang mengakibatkan sebagaimana dimaksud dalam peralihan adalah nilai pasar, tidak diketahui atau lebih rendah dari peralihan hak karena pelaksanaan pada nop yang digunakan dalam putusan hakim yang mempunyai pengenaan pbb pada tahun terjadinya ketentuan hukum tetap adalah nilai pasar, perolehan, besaran pokok bea perolehan pemberian hak baru atas tanah sebagai hak atas tanah dan bangunan yang kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan pasar. tarif sebagaimana dimaksud dalam pemberian hak baru atas tanah luar dengan nop pbb setelah dikurangi nilai pelepasan hak adalah nilai pasar, perolehan obyek pajak tidak kena pajak penggabungan usaha adalah nilai pasar: sebagaimana dimaksud dalam peleburan usaha adalah nilai pasar: bea perolehan hak atas tanah dan pemekaran usaha adalah nilai pasar: bangunan yang terutang dipungut wilayah hadiah adalah nilai pasar: dan atau daerah tempat tanah dan atau bangunan oo. penunjukan pembeli dalam lelang adalah berada. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. paragraf iii jika pop sebagaimana dimaksud pada masa pajak dan saat terulangnya pajaksaat terulangnya pajak bea perolehan hak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya atas tanah dan atau bangunan ditetapkan perolehan, dasar pengenaan yang dipakai untuk: adalah nop pajak bumi dan bangunan. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, vj peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah tukar menukar adalah sejak tanggai dibuat hibah ana maa apinya atas dan ! pejabat pembuat akta tanah notaris hanya dapat ditandatanganinya akta: menandatangani akta pemindahan hak atas hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat. tanah daratan bangunan setelah wajib pajak dan ditandatanganinya akta: menyerahkan bukti pembuat pajak. waris adalah sejak tanggal yang. bersangkutan mendaftarkan peralihan pasa pemasukan gan obatan atau badan kepala kantor yang membidangi layanan hukum lainya adalah sejak tanggal dibuat: lelang negara hanya dapat menandatangani dan ditandatanganinya akta: risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan pemisahan hak yang mengakibatkan jak peralihan adalah sejak tangal dibuat dan bukti pembayaran pajak. ditandatanganinya akta: putusan senada near tanggal kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat kekuatan hukum tetap: pun melakukan pendaftaran hak atas tanah atau i. pemberian hak baru atas tanah pendaftaran peralihan hak las tanah setelah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. wajib pajak menyerahkan bukti pembawa adalah sejak tanggal diterbitkannya surat pajak. basal keputusan pemberian hak: asa pemberian hak baru diluar pelepasan kta tanah notaris dan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya kebut membintangi pelayanan mak keputusan pemberian hak, sejak lelang negara melaporkan pembuatan akta tan dia dan ditandakan ani atau risalah lelang perolehan hak atas tanah set dan atau bangunan kepada walikota paling peleburan usaha adalah sejak tanggal lambat pada tanggal (sepuluh) bulan dibuat dan ditandatanganinya akta: berikutnya. bagi camat pemekaran usaha adalah sejak tanggal tata cara dim manah bah diatur dibuat dan ditandatanganinya akta: sebagaimana maksud hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan dengan peraturan walikota. tanda tangannya akta: dan lelang adalah sejak tanggal penunjukan asa pemenang lelang. buat akta tanah notaris dan pajak yang terutang harus dilunasi pada saat paman pelayanan terjadinya perolehan hak sebagaimana lelang negara, yang melanggar ketentuan tha sue pada sebagaimana dimaksud dalam wn." from w peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar rp. (tujuh juta lima#g dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. saat terulangnya pajak, walikota atau pejabat pembuat akta tanah notaris dang! pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan: kepala kantor yang membidangi pelayanan skpd dalam hal: lelang negara, yang melanggar ketentuan jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam atau keterangan lain, pajak yang dikenakan sanksi administratif berupa terutang tidak atau kurang dibayar: denda sebesar rp. (dua ratus jika ssd tidak disampaikan kepada lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. walikota dalam jangka waktu (tiga kepala kantor bidang pertanahan yangi puluh) hari dan setelah ditegur secara melanggar ketentuan sebagaimana#f tertulis tidak disampaikan pada dimaksud dalam dikenakan sanksi waktunya sebagaimana ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam surat teguran, perundang undangan.bab iii dan atau data yang semula belum pemungutan pajak terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. paragraf skpd jika jumlah pajak yang terutang tata cara pemungutan sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ta: ada kredit pajak. jumlah kekurangan pajak yang terutang pemungutan pajak dilarang digolongkan. dalam skpd sebagaimana dimaksud setiap wajib pajak mengisi ssd. pada huruf angka dan angka ssd sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif berupa bunga juga merupakan speed yang digunakan oleh sebesar (dua persen) sebulan dihitung wajib pajak untuk menghitung, dari pajak yang kurang atau terlambat memperhitungkan dan membayar pajak yang dibayar untuk jangka waktu paling lama terutang. (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat ssd sebagaimana dimaksud pada terulangnya pajak. harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap jumlah kekurangan pajak yang terutang serta ditandatangani oleh wajib pajak atau dalam skpdkbt sebagaimana dimaksud kuasanya dan disampaikan kepada walikota pada huruf dikenakan sanksi untuk dilakukan penelitian. administratif berupa kenaikan sebesar (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah kenaikan sebagaimana dimaksud pada bab tidak dikenakan jika wajib pajak pembayaran dan penagihan melaporkan sendiri sebelum dilakukan paragraf tindakan pemeriksaan. tata cara pembayaran sistem dan prosedur pemungutan beri pembayaran pajak yang terutang harus perolehan hak atas tanah dan bangunan dilakukan sekaligus atau lunas. diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota menentukan tanggal jatuh tempo walikota. pembayaran dan penyetoran pajak yang peraturan walikota sebagaimana dimaksud terutang paling lama (tiga puluh) hari pada paling tidak mencakup bentuk, kerja setelah saat terulangnya pajak. isi, cara pengisian dan penyampaian ssd, skpd, skpdkbt,std, surat keputusan penerbitan skpd dan skpdkbt, pembetulan, surat keputusan keberatan, pembayaran, penelitian, pelaporan, dan dan putusan banding, yang menyebabkan pendaftaran akta dan pengurusan akta jumlah pajak yang harus dibayar bertambah pemindahan hak. merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling paragraf lama (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. surat tagihwalikota dapat menerbitkan std jika: menunda pembayaran pajak, dengan pajak dalam tahun berjalan tidak atau dikenakan bunga sebesar (dua persen) kurang dibayar: sebulan. dari hasil penelitian ssd terdapat pembayaran pajak dilakukan rekening kekurangan pembayaran sebagai akibat kas umum daerah atau tempat lain yang salah tulis dan atau salah hitung: ditunjuk oleh walikota sesuai waktu yang cc. wajib pajak dikenakan sanksi ditentukan dalam, skpd, skpdkbt atau administratif berupa bunga dan atau std. denda. apabila pembayaran pajak dilakukan jumlah kekurangan pajak yang terutang tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan dalam std sebagaimana dimaksud pada pajak harus disetor rekening kas umum huruf dan huruf ditambah daerah selambat lambatnya jam atau dengan sanksi administratif berupa bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebesar (dua persen) setiap bulan untuk ff: oleh walikota. paling lama (lima belas) bulan sejak saat wajib pajak wajib membayar atau menyetor terulangnya pajak. pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak daerah rekening kas peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah umum daerah melalui tempat pembayaran pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat yang ditunjuk oleh walikota. paksa setelah (dua puluh satu) hari sejak ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tanggal surat teguran atau surat peringatan pembayaran, penyetoran dan tempat! atau surat lain yang sejenis. pembayaran, angsuran, dan penundaan! pembayaran pajak diatur dengan peraturan walikota. apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar '' tidak dilunasi dalam jangka waktu jam paragraf sesudah tangga! pemberitahuan surat paksa, tata cara penagihan pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. skpd, skpdkbt, std, surat: tan keputusan pembetulan, surat keputusan setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak keberatan, dan putusan banding yang belum melunasi jumlah pajak terutang menyebabkan jumlah pajak yang harus setelah lewat (empat belas) hari sejak dibayar bertambah merupakan dasar. tanggal pelaksanaan surat perintah penagihan pajak. melaksanakan penyitaan, pejabat yang surat teguran atau surat peringatan atau ditunjuk mengajukan permintaan penetapan surat lain yang sejenis sebagai awal tanggal pelelangan kepada kantor yang tindakan pelaksanaan penagihan pajak, membidangi pelayan lelang negara. dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat jatuh setelah kantor lelang negara menetapkan tempo pembayaran. hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dalam jangka waktu tujuh hari setelah" lelang, juru sita memberitahukan dengan tanggal surat teguran atau surat peringatan. segera secara tertulis kepada wajib pajak. atau surat lain yang sejenis, wajib pajak.bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipertuan pada ini, dikeluarkan ena untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah pejabat yang berwenang. ditetapkan dengan peraturan walikota. bab apabila jumlah pajak yang masih harus keberatan dan bandingwajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak yang harus dibayar dapat ditagih hanya kepada walikota atau pejabat yang dengan surat paksa. ditunjuk atas suatu: skpd, peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah k35 skpdkbt: menolak, atau menambah besarnya pajak skpd: yang terutang. skpd: dan apabila jangka waktu sebagaimana pemotongan atau pemungutan oleh. dimaksud pada telah lewat dan pihak ketiga berdasarkan ketentuan walikota tidak memberi suatu keputusan, peraturan perundang undangan keberatan yang diajukan tersebut dianggap perpajakan daerah. dikabulkan. "' keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan: alasan yang jelas. wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka#s: banding hanya kepada pengadilan. pajak waktu paling lama (tiga) bulan sejak: terhadap keputusan mengenai keberatannya tanggal surat, tanggal pemotongan ata: yang ditetapkan oleh walikota. pemungutan sebagaimana dimaksud pada permohonan banding sebagaimana kecuali jika wajib pajak dapat dimaksud pada diajukan secara menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak tertulis dalam bahasa indonesia, dengan dapat dipenuhi karena keadaan luar" alasan yang jelas dalam jangka waktu kekuasaannya. (tiga) bulan sejak keputusan diterima, keberatan dapat diajukan apabila wajib dihampiri salinan dari surat keputusan pajak telah membayar paling sedikit: keberatan tersebut. sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. pengajuan permohonan banding keberatan yang tidak memenuhi menangguhkan kewajiban membayar pajak persyaratan sebagaimana dimaksud pada" sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal. jika pengajuan keberatan atau permohonan diberikan oleh walikota atau pejabat yang banding dikabulkan sebagian atau ditunjuk atau tanda pengiriman surat seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak keberatan melalui surat pos tercatat sebagai: dikembalikan dengan ditambah imbalan tanda bukti penerimaan surat keberatan. bunga sebesar (dua persen) sebulan untuk paling lama (dua puluh empat) bulan. walikota dalam jangka waktu paling lama imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada (dua belas) bulan, sejak tanggal surat dihitung sejak bulan pelunasan keberatan diterima, harus memberi sampai dengan diterbitkannya skpd. keputusan atas keberatan yang diajukan. dalam hal keberatan wajib pajak ditolak keputusan walikota atas keberatan dapat atau dikabulkan sebagian, wajib pajak berupa menerima seluruhnya atau sebagian, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar (lima puluh persen) dari jumlah peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah pajak berdasarkan keputusan keberatan wajib pajak atau bukan karena dikurangi dengan pajak yang telah dibayar kesalahannya: sebelum mengajukan keberatan. wc. mengurangkan atau membatalkan, dalam hal wajib pajak mengajukan: skpd, skpdkbt atau std, permohonan banding, sanksi administratif skpd atau skpd yang tidak benar: berupa denda sebesar (lima puluh: :d. mengurangkan atau membatalkan std: persen) sebagaimana dimaksud pada membatalkan hasil pemeriksaan atau tidak dikenakan. ketetapan pajak yang dilaksanakan atau dalam hal permohonan banding ditolak atau: ' diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai yang ditentukan, dan sanksi administratif berupa denda sebesar 'mengurangkan ketetapan pajak terutang (seratus persen) dari jumlah pajak": berdasarkan pertimbangan kemampuan berdasarkan putusan banding dikurangi: membayar wajib pajak atau kondisi dengan pembayaran pajak yang telah tertentu objek pajak. dibayar sebelum mengajukan keberatan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan bab ketetapan pajak dan penghapusan atau pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi pengurangan sebagaimana dimaksud pada diatur ketetapan pajak dan penghapusan dengan peraturan walikota. atau pengurangan sanksi administrasi bab vii pengembalian kelebihan pembayaran atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, walikota atau pejabat yang: atas kelebihan pembayaran pajak, wajib ditunjuk dapat: pajak dapat mengajukan permohonan membetulkan skpd, skpdkbt atau pengembalian kepada walikota atau pejabat std, skpd atau skpd yang yang ditunjuk secara tertulis dengan dalam penerbitannya terdapat kesalahan menyebutkan sekurang kurangnya: tulis dan atau kesalahan hitung dan atau nama dan alamat wajib pajak, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu masa pajak, dalam peraturan perundang undangan besarnya kelebihan pembayaran pajak, perpajakan daerah, alasan yang jelas. mengurangkan atau menghapuskan walikota dalam jangka waktu paling lama sanksi administratif berupa bunga, (dua belas) bulan, sejak diterimanya denda, dan kenaikan pajak yang terutang permohonan pengembalian kelebihan menurut peraturan perundang undangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud perpajakan daerah, dalam hal sanksi pada harus memberikan keputusan. peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah apabila jangka waktu sebagaimana diterbitkan surat teguran dan atau surat dimaksud pada telah dilampaui dan paksa, atau walikota tidak memberikan suatu keputusan ada pengakuan utang pajak dari wajib permohonan pengembalian pembayaran pajak, baik langsung maupun tidak pajak atau retribusi dianggap dikabulkan" langsung. dan skpd harus diterbitkan dalam jangka dalam hal diterbitkan surat teguran dan waktu paling lama (satu) bulan. s1. surat paksa sebagaimana dimaksud pada apabila wajib pajak mempunyai utang pajak huruf kedaluwarsa penagihan lainnya, kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat ' sebagaimana dimaksud pada paksa tersebut. langsung diperhitungkan untuk melunasi2 pengakuan utang pajak secara langsung terlebih dahulu utang pajak tersebut. sebagaimana dimaksud pada huruf pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah wajib pajak dengan kesadarannya sebagaimana dimaksud pada menyatakan masih mempunyai utang pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama dan belum meluasnya kepada pemerintah (dua) bulan sejak diterbitkannya skpd. daerah. s5) jika pengembalian kelebihan pembayaran pengakuan utang secara tidak langsung pajak dilakukan setelah lewat (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada huruf walikota memberikan imbalan bunga dapat diketahui dari pengajuan sebesar (dua persen) sebulan atas permohonan angsuran atau penundaan keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran dan permohonan keberatan pembayaran pajak. oleh wajibbab viii sudah kedaluwarsa. kedaluwarsa penagihhak untuk melakukan penagihan pajak: walikota. menjadi kedaluwarsa setelah melampaui. tata cara penghapusan piutang pajak yang waktu (lima) tahun terhitung sejak saat: sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan terulangnya pajak, kecuali apabila wajib walikota. pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan daerah. kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana. bab dimaksud pada terganggu apabila: pembukuan dan pemeriksaan w s d hii peraturan perundang undangan mi! peraturan perundang undangan daerah walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap pejabat dilarang memberitahukan berwenang melakukan pemeriksaan untuk kepada pihak lain segala sesuatu yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh perpajakan daerah dalam rangka wajib pajak dalam rangka jabatan atau melaksanakan peraturan perundang: pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan undangan perpajakan daerah dan retribusi.:. larangan sebagaimana dimaksud pada buku atau catatan, dokumen yang berlaku juga terhadap tenaga ahli.yang lan menjadi dasarnya dan dokumen lain: ditunjuk oleh walikota untuk membantu yang berhubungan dengan objek pajak: dalam pelaksanaan ketentuan peraturan yang terutang: perundang undangan perpajakan daerah. memberikan kesempatan untuk. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana memasuki tempat atau ruangan yang, dimaksud pada dan adalah: dianggap perlu dan memberikan bantuan , a@. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak guna kelancaran pemeriksaan: dan atau sebagai saksi atau saksi ahli dalam cc. memberikan keterangan yang diperlukan. sidang pengadilan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pejabat dan atau tenaga ahli yang pemeriksaan pajak diatur dengan peraturan ditetapkan oleh walikota untuk walikota. memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah bab yang berwenang melakukan pemeriksaan insentif pemungutan dalam bidang keuangan daerah. ng untuk kepentingan daerah, walikota berwenang memberi izin tertulis kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pejabat sebagaimana dimaksud pada pajak dapat diberi insentif atas dasar dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pencapaian kinerja tertentu. ta: pada agar memberikan keterangan, pemberian insentif sebagaimana dimaksud. memperlihatkan bukti tertulis dari atau pada ditetapkan melalui anggaran: tentang wajib pajak kepada pihak yang in. pendapatan dan belanja daerah. ditunjuk. tata cara pemberian dan pemanfaatan untuk kepentingan pemeriksaan insentif sebagaimana dimaksud pada pengadilan dalam perkara pidana atau pin dilaksanakan sesuai peraturan: perdata, atas permintaan hakim sesuai perundang undangan. pan dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, walikota dapat memberi izin bab tertulis kepada pejabat sebagaimana ketentuan khusus dimaksud pada dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada untuk peraturan perundang undangan dekrit peraturan perundang undangan daerah daftar isi kata pengantar.oooooococoood daftar si.i.oooococooo oo. walikota manado .o wakil walikota manado . jj.iii sekretaris daerah kota manado . babi ketentuan umum ena bab bea perolehan hak atas tanah dan bang nan .j. woo bab iii pemungutan pajak . bab pembayaran dan penagihan. babi keberatan dan banding . bab vii pengembalian kelebihan pembayaran . j. joe. bab viii kedaluwarsa penagihan . bab pembukuan dan pemeriksaan. babi insentif pemungutan. bab ketentuan khusus. bab xii penyidikan . j.ooe bab xiii ketentuan pidana. bab xiv ketentuan penutup . penjelasan peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. . peraturan perundang undangan daerah memberikan dan memperlihatkan bukti cc. meminta keterangan dan bahan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang dari orang pribadi atau badan ada padanya. sehubungan dengan tindak pidana permintaan hakim sebagaimana dimaksud bidang perpajakan daerah: pada harus menyebutkan nama: memeriksa buku, catatan, dan dokumen tersangka atau nama tergugat, keterangan lain berkenaan dengan tindak pidana yang diminta, serta kaitan antara perkara bidang perpajakan daerah: pidana atau perdata yang bersangkutan melakukan penggeledahan untuk dengan keterangan yang diminta. mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta bab xii melakukan penyitaan terhadap bahan penyidikan bukti tersebut: meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di tindak pidana bidang perpajakan lingkungan pemerintah daerah diberi daerah: wewenang khusus sebagai penyidik untuk 9g. menyuruh berhenti dan atau melarang melakukan penyidikan tindak pidana di. seseorang meninggalkan ruangan atau bidang perpajakan daerah, sebagaimana. tempat pada saat pemeriksaan sedang dimaksud dalam undang undang hukum. berlangsung dan memeriksa identitas acara pidana. orang, benda,memotret seseorang yang berkaitan tertentu lingkungan pemerintah daerah dengan tindak pidana perpajakan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang: daerah: sesuai dengan ketentuan peraturan: memanggil orang untuk didengar perundang undangan. keterangannya dan diperiksa sebagai wewenang penyidik sebagaimana dimaksud tersangka atau saksi. pada adalah: menghentikan penyidikan:kelancaran penyidikan tindak pidana berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai bidang perpajakan daerah agar". dengan ketentuan peraturan perundang keterangan atau laporan tersebut undangan. menjadi lebih lengkap dan jelas: penyidik sebagaimana dimaksud pada meneliti, mencari, dan mengumpulkan: memberitahukan dimulainya penyidikan keterangan mengenai orang pribadi atau dan menyampaikan hasil pendidikannya badan tentang kebenaran perbuatan '.: kepada penuntut umum melalui penyidik yang dilakukan sehubungan dengan pejabat polisi negara republik indonesia, tindak pidana perpajakan daerah peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bagian snn empat iah) banyak undang undang hukum acara pidana. len yang ditunjuk oleh bab xiii tn. walikota yang dengan sengaja tidak ketentuan pidanamenyampaikan tau kta dengan , lama (dua) tahun dan pidana denda' paling dab berau banyak rp10. (sepuluh juta melampirkan keterangan yang tidak benar: rupiah) pupr, sehingga merugikan keuangan daerah rupiah). dipidana dengan pidana kurungan paling penuntutan terhadap liat pel lama (satu) tahun atau pidana denda" sebagaimana ika luk atas pengaduan paling banyak (dua) kali jumlah pajak hanya sana dilanggar. terutang yang tidak atau kurang dibayar. orang yang teratasi #mana dimaksud wajib pajak yang dengan sengaja tidak tuntutan pidana na) sesuai dengan menyampaikan ssd atau mengisi dengan pada menyangkut kepentingan sifatnya adala tidak benar alau tidak 'lengkap tau pribadi seseorang atau badan selaku wajib melampirkan keterangan yang tidak benar dijadikan tindak pidana sehingga merugikan keuangan daerah pajak, karena itu dij dipidana dengan pidana penjara paling lama pengaduan. '' (dua) tahun atau pidana denda paling basal banyak (empat) kali jumlah pajak terutang asa yang tidak atau kurang dibayar denda sebagaimana dimaksud dalam dan dan tindak pidana bidang perpajakan daerahtidak dan merupakan penerimaan dituntut setelah melampaui jangka waktu (lima) negara. mana tahun sejak saat terulangnya pajak atau pengembalian kelebihan aga berakhirnya bagian tahun pajak atau dimaksud aan daerah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. merupakan pembiak bab xiv pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh . ketentuan penutup walikota yang karena keadaannya tidak. memenuhi kewajiban merahasiakan hal. asa sebagaimana dimaksud dalam dan dipidana dengan pidana peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tangga kurungan paling lama (satu) tahun dan ? diundangkan. . . peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerahmanado lembaran daerah kota manado. nomor tahun tentang ditetapkan manado padatanggal februari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ko. walikota manado, umum ttd pajak daerah merupakan salah satu pungutan daerah sebagai sumber vicky lumentut pendapatan yang penting, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. kebijakan pajak daerah pelaksana kan berdasarkan prinsip demokrasi, pemeran than dan keadilan, peran serta masyarakat, diundangkan manado dan akuntabilitas dengan memperhatikan pada tanggal februari potensi daerah. dalam upaya meningkatkan pelayanan sekretaris daerah, dan pembinaan kemasyarakatan secara harold monarch, sh.,m. berdaya guna dan berhasil guna, perlu pembina utama muda adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat nip. melalui kewajiban pembayaran pajak daerah. selama ini pungutan daerah yang lembaran daerah kota manado berupa pajak diatur berdasarkan denganperaturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah. peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan undang undang penyelenggaraan pemerintahan sekali tersebut, daerah diberi kewenangan untuk gus memperkuat otonomi daerah: memungut (sebelas) jenis pajak, yaitu memberikan kepastian bagi dunia usaha (empat) jenis pajak provinsi dan (tujuh): mengenai jenis jenis pungutan daerah jenis pajak kabupaten kota. selain itu: gan sekaligus memperkuat dasar hukum kabupaten kota juga masih diberi wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak untuk menetapkan jenis pajak lain daerah dan retribusi daerah. var sepanjang memenuhi kriteria yang . lain dari pada itu sesuai undang ditetapkan dalam undang undang undang tersebut ada beberapa prinsip selanjutnya, dalam peraturan pemerintah prinsip pengaturan mengenai pajak daerah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai" dan retribusi daerah yang dipergunakan objek, subjek, dan dasar pengenaan dari yaitu: nt) (sebelas) jenis pajak daerah yang dapat pemberian kewenangan pemungutan dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah tidak pajak yang seragam terhadap seluruh jenis: terlalu membebani rakyat dan relatif pajak. bisa netral terhadap fiskal nasional: sehubungan dengan ditetapkannya jenis pajak dan retribusi yang dapat undang undang nomor tahun dipungut oleh daerah hanya yang tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam undang undang sebagai pengganti undang undang nomor closed list): tahun tentang pajak daerah dan pemberian kewenangan kepada daerah retribusi daerah sebagaimana telah diubah untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan undang undang nomor tahun dalam batas tarif minimum dan hal ini sangat strategis dan mendasar maksimum yang ditetapkan dalam dibidang desentralisasi fiskal, karena undang undang: terdapat perubahan kebijakan yang cukup: pemerintah daerah dapat tidak fundamental dalam hubungan keuangan memungut jenis pajak dan retribusi yang antara pusat dan daerah. undang undang tercantum dalam undang undang sesuai yang baru tersebut mulai diberlakukan pada. kebijakan pemerintahan daerah: tanggal januari yang mempunyai: pengawasan pemungutan pajak daerah ti) tujuan antara lain: dan retribusi daerah dilakukan secara memberikan keuangan yang lebih besar: preventif dan korektif: kepada daerah dalam perpajakan dan:. rancangan peraturan daerah yang retribusi daerah sejalan dengan semakin mengatur pajak dan retribusi harus besarnya tanggung jawab daerah dalam: mendapatkan persetujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan: pemerintah sebelum ditetapkan menjadi pelayanan kepada masyarakat: peraturan daerah: meningkatkan akuntabilitas daerah terhadap pelanggaran peraturan daerah dalam penyediaan layanan dang tersebut dikenakan sanksi. peraturan perundang undangan daerah", peraturan perundang undangan daerah dengan ditetapkannya undang undang pemerintahan dan pelayanan kepada tersebut terdapat penambahan jenis pajak masyarakat. kabupaten kota, sehingga secara keseluruh untuk dapat menyelenggarakan menjadi jenis pajak kabupaten kota: pemerintahan dengan baik diperlukan pajak hotel: sumber sumber pembiayaan yang sah pajak restoran: sesuai peraturan perundang undangan yang pajak hiburan: berlaku. perpajakan sebagai salah satu pajak reklame: sumber pendapatan bagi daerah perlu pajak penerangan jalan: menyesuaikan dengan peraturan perundang pajak mineral bukan logam dan batuan: undangan yang berlaku. pajak parkir: dengan berlakunya undang undang pajak tanah: nomor tahun tentang pajak daerah pajak sarang burung walet: dan retribusi daerah, maka semua pajak bumi dan bangunan perdesaan peraturan daerah yang mengatur pajak dan perkotaan: dan daerah harus menyesuaikan dengan bea perolehan hak atas tanah dan undang undang tersebut. bangunan. pajak daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan berkaitan dengan hal tersebut dan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam rangka untuk kesejahteraan dan dalam undang undang nomor kemakmuran rakyat. selain itu dengan tahun tentang pajak daerah dan peraturan daerah ini diharapkan ada retribusi daerah, perlu mengatur tentang peningkatan kesadaran masyarakat dalam bea perolehan hak atas tanah dan memenuhi kewajiban perpajakan. peraturan bangunan. daerah ini akan menjadi pedoman dalam oleh karena itu, berdasarkan upaya penanganan dan pengelolaan bea pertimbangan pertimbangan tersebut, maka perolehan hak atas tanah dan bangunan pemerintah daerah memandang perlu guna meningkatkan penerimaan daerah. segera menyusun dan membentuk peraturan daerah tentang bea perolehan. ii. demi hak atas tanah dan bangunan yang berpedoman pada undang undang nomor cukup jelas tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu jenis cukup jelas pajak daerah yang baru. dalam penyelenggaraan pemerintah cukup jelas an, daerah mempunyai hak dan kewajiban cukup jelas mengatur dan mengurus sendiri urusan: huruf pemerintahannya untuk meningkatkan: angka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. cukupjelas peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah angka atau badan hukum kepada cukup jelas penerima hadiah. angka huruf mai cukup jelas angka angka cukup jelas hibah wasiat adalah suatu angka penetapan wasiat yang khusus cukup jelas nag mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada cukup jelas orang pribadi atau badan hukum huruf sampai dengan huruf cukup tertentu, yang berlaku setelah jelas pemberi hibah wasiat meninggal dunia. cukup jelas angka huruf sampai dengan huruf cukup cukup jelas jelas angka cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas pemisahan hak yang mengkilat kan peralihan adalah pemindahan contoh sebagian hak bersama atas tanah wajib pajak membeli tanah dan dan atau bangunan. oleh orang bangunan dengan nilai perolehan objek pribadi atau badan kepada pajak rp. sesama pemegang hak bersama. nilai perolehan objek pajak tidak kena angka pajak rp. ( ) cukup jelas nilai perolehan objek pajak kena pajak angka rp. cukup jelas pajak yang terutang angka rp. rp. cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka huruf sampai dengan cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka &. hadiah adalah suatu perbuatan: cukup jelas hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan cukup jelas yang dilakukan oleh orang pribadi cukup jelas u . da. cukup jelas peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerahted wwumwsvweai peraturan perundang undangan daerah": peraturan perundang undangan daerah cukup jelas masalah keuangan dalam pembahasan apbd: dan pidana denda kepada pejabat cukup jelas tenaga ahli yang ditunjuk oleh cukup jelas walikota dimaksudkan untuk huruf sampai dengan huruf cukup jelas menjamin bahwa kerahasiaan cukup jelas mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak yang dimaksud dengan instansi lain, juga agar wajib pajak dalam yang melaksanakan pemungutan memberikan data dan keterangan adalah dinas badan lembaga yang kepada pejabat mengenai tugas pokok dan fungsinya perpajakan daerah tidak ragu ragu. melaksanakan pemungutan pajak. cukup jelas pemberian besarnya insentif. cukup jelas dilakukan melalui pembahasan yang cukup jelas dilakukan pemerintah dengan alat kelengkapan dewan perwakilan cukup jelas rakyat daerah yang membidangi cukupjeas peraturan perundang undangan daerah. peraturan perundang undangan daerah tri cukup jelas ian sah tambahan lembu peraturan walikota manado manado nomor aran daeramanado dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota manado, ana menimbang bahwa sebagai pelaksanaan peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka perlu mengaturhuruf aa, perlu menetapkanmw peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah daerah tingkat sulawesi sebagaimana telah diubah lembaran negara republik beberapa kali terakhir indonesia tahun dengan undang undang nomor tambahan nomor tahun lembaran negara republik tentang perubahan kedua indonesia nomor atas undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang tahun tentang pemerintahan daerah keuangan negara lembaran negara republik bn.pajak tahun tentang daerah dan retribusi daerah perbendaharatahun tentang pengelolaan keuangan pemeriksaan pengelolaan: daerah lembaran negara dan tanggungjawab republik indonesia tahun keuangan negaraperaturan menteri dalam nag lembaran negara republik negeri nomor tahun indonesia nomor tentang pedoman undang undang nomor pengelolaan keuangan tahun tentang daerah sebagaimana telah pemerintahan daerah diubah dengan peraturan lembaran negara republik menteri dalam negeri nomor indonesia tahun tahun tentang nomor tambahan perubahan atas peraturan lembaran negara republik menteri dalam negeri nomor indonesia nomor tahun tenang peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah pee ang inc peraturan daerah kota manadnadalah satu jenis pajak pusat yang ditetapkan sebagai pajak daerah adalahrundang undangan daerah pedoman pengelolaan kepala dinas pendapatan adalah kepala keuangan daerah. dinas pendapatan kota manado. peraturan menteri dalam bea perolehan hak atas tanah dan negeri nomor tahun bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tentang tata cara perolehan hak atas tanah dan atau ketatausahaan dan bangunan, yang selanjutnya disebut bpt. penyusunan laporan perolehan hak atas tanah dan atau pertanggungjawaban bangunan adalah perbuatan atau peristiwa bendahara serta hukum yang mengakibatkan diperolehnya penyampaiannya: hak atas tanah dan atau bangunan oleh peraturan daerah kota orang pribadi atau badan. manado nomor tahun hak atas tanah dan atau bangunan adalah tentang pokok pokok hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, pengelolaan keuangan beserta bangunan diatasnya, sebagaimana daerah: dimaksud dalam undang undang bidang peraturan daerah kota pertanahan dan bangunan. manado nomor tahun wajib pajak adalah orang pribadi atau tentang bea perolehan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong hak atas tanah dan pajak, dan pemungut pajak, yang bangunan. mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan memutuskan perundang undangan perpajakan daerah. menit badan adalah sekumpulan orang dan atau tetapkan peraturan walikota modal yang merupakan kesatuan, baik yang manado tentang sistem melakukan usaha maupun yang tidak dan prosedur melakukan usaha yang meliputi perseroan pemungutan bea terbatas, perseroan komanditer, perseroan perolehan hak atas lainnya, badan usaha milik negara (bumn), tanah dan bangunan atau badan usaha milik daerah (bumi) kota manado.babi organisasi massa, organisasi sosial politik, ketentuan umumwalikota ini yang dimaksud pejabat pembuat akta tanah pejabat dengan: lelang, adalah pihak yang berwenang dinas pendapatan adalah dinas pendapatan menerbitkan akta pemindahan hak atas peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah bendahara penerimaan adalah pejabat obyek dan subyek pajak, penentuan fungsional yang ditunjuk untuk menerima, besarnya pajak yang kerutan aib menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, kegiatan penagihan pajak kepa dan mempertanggung jawabkan uang pajak serta pengawasan penyebarannya pendapatan daerah dalam rangka bab pelaksanaan apbd pada dinas pendapatan kota manado. ruang lingkup bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk asa menerima, menyimpan, menyetorkan, sistem dan prosedur pemungutan bpt menatausahakan, dan mempertanggung mencakup seluruh rangkaian proses yang jawabkan uang pendapatan daerah dalam harus dilakukan dalam ala fo. rangka pelaksanaan apbd pada dinas menatausahakan, dan apo pendapatan kota manado. penerimaan bea perolehan hak atas tana bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah dan bangunan. pihak ketiga yang menerima pembayaran prosedur sebagaimana dimaksud pada bpt terutang dari wajib pajak. meliputi: kta pemindahan dokumen terkait perolehan hak atas tanah prosedur pengurusan nam dan atau bangunan adalah dokumen yang hak atas tanah aap menyatakan telah terjadinya pemindahan prosedur pembayaran pajak hak atas kepemilikan tanah dan atau prosedur penelitian surat setoran bangunan. dokumen ini dapat berupa surat daerah bpt (ssd pindahan perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, prosedur pendaftaran ban nan: surat waris, dan lain lain yang memiliki hak atas tanah dan atau bang kekuatan hukum. prosedur pelaporan bpt, surat setoran pajak daerah untuk bpt, prosedur sea yang selanjutnya disingkat ssd bpt, prosedur penuh adalah surat yang oleh wajib pajak prosedur pengurusan akta pemindahan biak digunakan untuk untuk melakukan atas tanah dah gd: huruf pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ngan kas daerah atau tempat lain yang adalah prosedur penyiapan kalor ditetapkan oleh kepala daerah dan akta pemindahan hak atas salah daratan sekaligus untuk melaporkan data perolehan bangunan sekaligus lupa tung hak atas tanah dan atau bangunan. bpt terutang wali bpt sebagaimana akta pemindahan hak atas tanah dan atau prosedur pembayaran huruf adalah bangunan adalah dokumen legal penetapan dimaksud pada terutang van pemindahan hak atas tanah dan atau prosedur pembayaran lai esa denga bangunan dari satu pihak pihak lain. dilakukan oleh bbp itb pemungutan adalah suatu rangkaian menggunakan kegiatan mulai dari penghimpunan data peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah bengal pan ana ona and tag aan esa prosedur penelitian surat setoran pajak fungsi data dan informasi, dan daerah bpt (ssd bpt) fungsi pembukuan dan pelaporan. sebagaimana dimaksud pada huruf fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud adalah prosedur verifikasi yang dilakukan pada huruf bertugas melakukan oleh dinas pendapat atas kebenaran dan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan kelengkapan ssd bpt dan dokumen tahapan pemungutan bpt seperti dalam pendukungnya. proses penelitian ssd dan proses prosedur pendaftaran akta pemindahan hak pengurangan bpt. atas tanah dan atau bangunan fungsi data dan informasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf dimaksud pada huruf bertugas adalah prosedur pendaftaran akta untuk mengelola database terkait objek kepala kantor bidang pertanahan dan pajak. penerbitan akta oleh plat. fungsi pembukuan dan pelaporan prosedur pelaporan bea perolehan hak atas sebagaimana dimaksud pada huruf tanah dan bangunan sebagaimana bertugas untuk menyiapkan laporan dimaksud pada huruf adalah realisasi penerimaan bpt berdasarkan prosedur pelaporan realisasi penerimaan data dan laporan dari pihak pihak lain yang bpt dan akta pemindahan hak. ditunjuk. prosedur penetapan surat tagihan bpt, bab iii skpd kurang bayar skpd urang bayar tambahan, dan surat teguran sebagaimana sistem dan prosedur pemungutan dimaksud pada huruf adalah bpt prosedur penetapan surat tagihan pajak. daerah bpt, skpd kurang bayar bagian pertama bpt skpd kurang bayar tambahan pengurusan akta pemindahan hak atas tanah bpt, dan surat teguran yang dilakukan dan atau bangunan oleh skpd. prosedur penetapan surat keputusan dah pengurangan sebagaimana dimaksud pada wajib pajak mengurus akta pemindahan huruf adalah prosedur penetapan hak atas tanah dan atau bangunan melalui persetujuan penolakan atas pengajuan pejabat pembuat akta tanah plat) atau pengurangan bpt yang diajukan oleh pejabat lelang sesuai peraturan wajib pajak. perundangan. pejabat pembuat akta tanah pejabat lelang melakukan penelitian atas objek untuk melaksanakan sistem dan prosedur pajak yang haknya dialihkan. sebagaimana dimaksud dalam pasai:' dinas pendapatan harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi: wajib pajak menghitung dan mengisi surat fungsi pelayanan: setoran pajak daerah bpt yan peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah nee menelan (aan bnn men non ana pen sanga spn sasha nba pln mann mna ann bee aah ber haa pen see mea pai pon haa hanan mem disiapkan oleh pejabat pembuat akta tanah jika diperlukan, penelitian sebagaimana plat). yang dimaksud pada disertai dengan tata cara pengurusan akta pemindahan hak pemeriksaan lapangan. atas tanah dan atau bangunan adalah tata cara penelitian ssd bpt oleh sebagaimana tercantum dalam lampiran wajib pajak adalah sebagaimana tercantum yang tidak terpisahkan dari peraturan dalam lampiran iii yang tidak terpisahkan walikota ini, dari peraturan walikota ini. bagian kedua pembayaran bpt bagian keempat pendaftaran akta pemindahan hak wajib pajak melakukan pembayaran bpt terutang dengan menggunakan surat wajib pajak melakukan pendaftaran hak setoran pajak daerah bpt. atas tanah atau pendaftaran pemindahan pembayaran sebagaimana dimaksud pada hak atas tanah kepada kepala kantor dilakukan oleh wajib pajak melalui bidang pertanahan. bank atau tempat lain yang ditunjuk atau dinas pendapatan dapat melakukan bendahara penerimaan pada dinas kerjasama dengan kantor bidang pendapatan. pertanahan dalam rangka pendaftaran tata cara pembayaran bpt oleh wajib pemindahan hak. pajak adalah sebagaimana tercantum dalam tata cara pendaftaran akta adalah lampiran yang tidak terpisahkan dari sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bagian ketiga penelitian ssd bpt bagian kelima pelaporpelaporan bpt dilaksanakan oleh fungsi meliputi: pembukuan dan pelaporan. kebenaran informasi yang tercantum pelaporan bpt bertujuan untuk dalam ssd bpt: dan memberikan informasi tentang realisasi kelengkapan dokumen pendukung ssd penerimaan bpt sebagai bagian dari bpt. pendapatan asli daerah pad). peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah naa monk jen naa nan pertanahan sab aaa anna, tata cara pendaftaran akta sebagaimana fungsi pembukuan dan pelaporan tercantum dalam lampiran pang tidak. menyiapkan laporan bpt berdasarkan terpisahkan dari peraturan walikota ini. dokumen dokumen dari bank dan atau ian ketujuh bendahara penerimaan dan atau plat. bagian bpt fungsi pembukuan dan pelaporan prosedur pengurang menerima laporan penerimaan bpt dari bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan paling lambat pada tanggal pengurangan bpt diajukan oleh wajib (sepuluh) bulan berikutnya. pajak dan disampaikan kepada fung fungsi pembukuan dan pelaporan pelayanan untuk men sebagaimana menerima laporan pembuatan akta pengurangan bpt sya! perolehan hak atas tanah dan atau dimaksud pada pelaksana bangunan dari pejabat pembuat akta tanah dengan ketentuan yang berlaku. adalah paling lambat pada tanggal (sepuluh) tata cara pengurangan lampiran vli bulan berikutnya. sebagaimana tercantum dalam hampir tata cara pelaporan akta adalah yang tidak terpisahkan dari perahu sebagaimana tercantum dalam lampiran walikota ini. yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab bagian keenam fasilitasi prosedur penagihan bpt kepala dinas pendapatan melakukan prosedur penagihan dilakukan untuk fasilitasi pelaksanaan peraturan alan menagih bpt terutang yang belum fasilitasi sebagaimana dima kang dibayar oleh wajib pajak mencakup mengkoordinasi an, pada iran uai prosedur penagihan sebagaimana dimaksud gunakan lampiran lampiran pelaksana pada dilaksanakan melalui ketentuan perundang unc ella bimbingan penetapan surat tagihan pajak daerah kan sosialisasi, enda edema untuk std) dan atau surat ketetapan pajak teknis serta memberikan walikota daerah kurang bayar skpd) bpt kelancaran penerapan peraturan dan atau surat ketetapan pajak daerah ini. berang bayar tambahan skpdkbt) std dan atau skpd sebagaimana jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan dimaksud pada dapat diikuti dengan bpt diatur dalam kep surat teguran dan atau surat paksa jika tersendiri. diperlukan. ebi peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah bea bean anna non beda sang per nan bnn manga panen bag tea sen nan sera tee ara aan ben net sen ear nee dea tangan men bae tag ter peran enawalikota ini, dengan penempatannya dalam berita daerah kota manado. ditetapkan manado pada tanggal februari walikota manado, ttd vicky lumentut peraturan perundang undangan daerah ng pain ena pen ben run moe sak ban bag gala nan ana sara enak dean mma, ate setan naa babat din dhan aha sea soap kabinet kecaman daan dan peraturan daerah kota nomor manado tentang bea tambahan lembaran perolehan hak atas tanah! negara republik indonesia dan bangunan: nomor undang undang nomor mengingat undang ' tahun tentang undang dasar negara penagihan pajak dengan republik indonesia tahun surat paksa lembaran negara republik indonesia undang undang nomor tahun nomor tahun tentang? tambahan lembaran pembentukan daerah republik indonesia nomor daerah tingkat dit sebagaimana telah sulawesi lembaran negara$ diubah dengan undang republik indonesia tahun# undang nomor tahun nomor tambahan! lembaran negara lembaran negara republik republik indonesia tahun indonesia nomor nomor undang undang nomor tambahan lembaran tahun tentang hukum negara republik indonesia acara pidananomor indonesia tahun undang undang nomor nomor tambahan tahun tentang lembaran negara republik ketentuan umum tata cara indonesia nomor perpajakan lembaran undang undang nomor negara republik indonesia tahun tentang tahun nomor perbendaharaan negara tambahan lembaran lembaran negara republik negara republik indonesia indonesia tahun nomor sebagaimana nomor tambahan telah diubah beberapa kali lembaran negara republik terakhir dengan undang indonesia nomor undang nomor tahun undang undang nomor lembaran negara tahun tentang republik indonesia tahun pemerintahan daerah peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah lembaran negara republik hak guna bangunan dan indonesia tahun hak pakai atas tansebagaimana telah lembaran negara republik beberapa kali diubah" indonesia nomor terakhir dengan undang peraturan pemerintah undang nomor tahun nomor tahun tentang perubahan tentang pendaftaran tanah kedua atas undang g lembaran negara republik undang nomor tahun indonesia tahun tentang pemerintahan? nomor tambahan daerah lembaran negara lembaran negara republik republik indonesia tahun! indonesia nomor nomor tambahan peraturan pemerintah rn: lembaran negara republik nomor tahun indonesia nomor tentang tata cara undang undang nomor penyitaan dalam rangka tahun tentang penagihan pajak dengan perimbangan keuangan surat paksa lembaran antara pemerintah pusat negara republik indonesia dan pemerintahan daerah tahun! nomor lembaran negara republik peraturan pemerintah indonesia nomor nomor tahun undang undang nomor tentang tata cara tahun tentang pajak penjualan barang sitaan daerah dan retribusi yang dikecualikan dari daerah lembaran negara penjualan secara lelang republik indonesia tahun dalam rangka penagihan nomorraturan pemerintah lembaran negara republik nomor tahun indonesia nomor tentang hak guna usaha, www peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah peraturan pemerintah tentang penyidik pegawai republik indonesia nomor: negeri sipil lingkungan tahun tentang: pemerintahan daerah: pembagian urusan peraturan menteri pemerintahan antara: keuangan nomor pemerintah, pemerintahan: pmk. tentang daerah provinsi, dan! badan atau perwakilan pemerintahan daerah) lembaga internasional yang kabupaten kota, tidak dikenakan bea lembaran negara republik: perolehan hak atas tanah indonesia tahun dan bangunan. nomor tambahan: peraturan daerah kota lembaran negara republik! manado nomor tahun indonesia nomor tentang urusan peraturan pemerintah pemerintahan wajib dan nomor tahun pilihan yang menjadi $$, tentang tata cara kewenangan pemerintah pemberian dan kota manado, pemanfaatan insentif: pemungutan pajak daerah: dengan persetujuan bersama dan retribusi daerah indonesia tahun kota manado nomor tambahan: lembaran negara republik: dan indonesia nomor peraturan pemerintah: walikota manado nomor tahun tentang jenis pajak daerah: yang dipungut berdasarkan: memutuskan penetapan kepala daerah: atau dibayar sendiri oleh! menetapkan peraturan daerah wajib pajak lembaran: tentang bea perolehan negara republik indonesia hak atas tanah dan tahun nomor bangunan. tambahan lembaran negara republik indonesia'! nomor bab peraturan menteri dalami ketentuan umum peraturan perundang undangan daerah! peraturan perundang undangan daerah bumn), atau badan usaha milik daerah dalam peraturan daerah ini yang dimaksud ! bumi) dengan hama dan dalam bentuk engan apapun, firma, kongsi, koperasi, dana daerah adalah kota manado. pensiun, persekutuan, perkumpulan, pemerintah daerah adalah kepala daerah dana massa, organisasi dan perangkat daerah sebagai unsur tembaga. organisasi lainnya, penyelenggara pemerintahan daerah. lainnya dewan perwakilan rakyat daerah termasuk kontrak investasi kolektif dan selanjutnya disebut dprd adalah lembaga untuk usaha lota. (atas perwakilan rakyat daerah kota manado bea ronan max atas tanah dan sebagai unsur pemerintahan daerah. bangunan salah ajak atas perolehan hak walikota adalah walikota manado. atas tanah dan atau bangunan. rekening kas umum daerah adalah:h perolehan hak atas tanah dan atau rekening kas umum daerah kota manado! bangunan adalah perbuatan atau peristiwa atau badan yang diserahi wewenang dani hukum yang mengakibatkan diperolehnya eng ge, aga enteng yak koan datau bangunan oen. rekening kas umum daerah kota manado. pesat degan asian nan emban aan gn, tangan akan walikota alam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ardi beserta bangunan atasnya, sebagaimana sekretariat daerah, sekretariat dprd, dimaksud dalam undang undang bidang dinas daerah, lembaga teknik pertahanan gan bangunan. kecamatan. lembaga teknis daerah dang wajib pajak adalah orang pribadi atau pejabat adalah pegawai yang diberi tugas badan, meliputi pembayar pajak, pemotong tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai pajak dan pemungut pajak, yang dengan peraturan perundang undangan. mama aan kewajiban peralatan gas daerah yang terutang oleh orang masa pajak adalah jangka waktu (satu) atau badan yang bersifat memaksa bulan kalender atau jangka waktu lain yang berdasarkan undang undang, dengan tidak diatur dengan peraturan walikota paling mendapatkan imbalan secara langsung dan lama (tiga) bulan kalender, yang menjadi digunakan untuk keperluan daerah bagi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, sebesar besarnya kemakmuran rakyat. menyetor dan melaporkan pajak yang badan adalah sekumpulan orang dan atau terutang. modal yang merupakan kesatuan, baik yang tahun pajak adalah jangka waktu yang melakukan usaha maupun yang tidak lamanya (satu) tahun kalender, kecuali melakukan usaha yang meliputi perseroan bila wajib pajak menggunakan tahun buku terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang tidak sama dengan tahun kalender. lainnya, badan usaha milik negara peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah pajak yang terutang adalah pajak yang ketetapan pajak yang menentukan besarnya harus dibayar pada suatu saat, dalam masa! jumlah pokok pajak yang terutang. pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian:\| surat ketetapan pajak daerah kurang tahun pajak sesuai dengan ketentuan. bayar yang selanjutnya disingkat skpd tai peraturan perundang undangan perpajakan. adalah surat ketetapan pajak yang daerah. menentukan besarnya jumlah pokok pajak, pemungutan adalah suatu rangkaian jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan kegiatan mulai dari penghimpunan datas: pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi obyek dan subyek pajak, penentuan! administratif dan jumlah pajak yang masih besarnya pajak yang terutang sampai harus dibayar. kegiatan penagihan pajak kepada wajib: surat ketetapan pajak daerah kurang pajak serta pengawasan penyebarannya. bayar tambahan yang selanjutnya disingkat surat pemberitahuan objek pajak, yang! skpdkbt adalah surat ketetapan pajak selanjutnya disingkat pop, adalah adalah$ yang menentukan tambahan atas jumlah surat yang digunakan oleh wajib pajak# pajak yang telah ditetapkan. untuk melaporkan data subjek dan ian surat ketetapan pajak daerah nihil yang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan? selanjutnya disingkat skpd adalah surat perkotaan sesuai dengan ketentuan ketetapan pajak yang menentukan jumlah peraturan perundang undangan perpajakan pokok pajak sama besarnya dengan jumlah daerah. kredit pajak atau pajak tidak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah yang: tidak ada kredit pajak. selanjutnya disingkat speed adalah surat#\| surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang oleh wajib pajak digunakan untuk" yang selanjutnya disingkat skpd adalah melaporkan penghitungan dan atau surat ketetapan pajak yang menentukan pembayaran pajak, obyek pajak dan atau jumlah kelebihan pembayaran pajak karena bukan obyek pajak, dan atau harta dang jumlah kredit pajak lebih besar dari pada kewajiban sesuai dengan ketentuan pajak yang terutang atau seharusnya tidak peraturan perundang undangan perpajakan terutang. daerah. surat tagihan pajak daerah yang surat setoran pajak daerah yang: selanjutnya disingkat std adalah surat selanjutnya disingkat ssd adalah bukti4 untuk melakukan tagihan pajak dan atau pembayaran atau penyetoran pajak yang sanksi administratif berupa bunga dan atau telah dilakukan dengan menggunakan denda. formulir atau telah dilakukan dengan cara\| surat keputusan pembetulan adalah surat lain rekening kas umum daerah melalui keputusan yang membetulkan kesalahan tempat pembayaran yang ditunjuk oleh tertulis, kesalahan hitung dan atau walikota. kekeliruan dalam penerapan ketentuan surat ketetapan pajak daerah yang tertentu dalam peraturan perundang selanjutnya disingkat skpd adalah surat! undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah ketetapan pajak daerah kurang bayar"! ketentuan peraturan perundang undangan surat ketetapan pajak daerah kurang#: perpajakan daerah. big bayar tambahan, surat ketetapan pajak\| penyidikan tindak pidana bidang daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah perpajakan daerah adalah serangkaian lebih bayar, surat tagihan pajak daerah'#: tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk surat keputusan pembetulan atau surat? mencari serta mengumpulkan bukti yang keputusan keberatan. dengan bukti itu membuat terang tindak surat keputusan keberatan adalah surat' pidana bidang perpajakan daerah serta keputusan atas keberatan terhadap surat menemukan kerangkanya. dalah ketetapan pajak daerah, surat ketetapan rekening kas umum daerah adala pajak daerah kurang bayar surat! rekening kas umum daerah kota manado. ketetapan pajak daerah kurang bayar\| juru sita pajak adalah pegawai yang tambahan, surat ketetapan pajak daerah: ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih: menguasai barang atau harta wajib pada d.i bayar atau terhadap pemotongan atau guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan pajak sesuai ketentuan peraturan wajib pajak. perundang undangan yang berlaku. putusan banding adalah putusan badan bab peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh bea perolehan hak atas tanah dan wajib pajak. bangunan pembukuan adalah suatu proses. pencatatan yang dilakukan secara teratur: paragraf wajib pajak untuk mengumpulkan data dan informasi. nama, objek, subjek dan wajib raja keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hak atas tanah harga perolehan dan penyerahan barang\| dengan nama bea perolehan hak atas atau jasa, yang ditutup dengan menyusun dan bangunan dipungut pajak atas perolehan laporan keuangan berupa neraca dang: hak atas tanah dan atau bangunan. laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut hak atas tanah pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan objek pajak bea perolehan ria menghimpun dan mengolah data, dan bangunan adalah perolehan hak atas keterangan, dan atau bukti yang: tanah dan atau bangunan. danau dilaksanakan secara obyektif dan profesional perolehan hak atas tana ' berdasarkan suatu standar pemeriksaan: bangunan sebagaimana dimaksud pada aya untuk menguji kepatuhan pemenuhan meliputi: kewajiban perpajakan daerah dan atau pemindahan hak karena: tujuan lain dalam rangka melaksanakan jual beli, mbm tukarmenuka, peraturan perundang undangan daerah peraturan perundang undangan daerah
der peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota manado,manado sudah tidak sesuai lagundang undang nomor tahun tentang acara pidanatentuan umum tata cara perpajakan lembaran undang undang nomor tahun tentang tentang negara republik indonesia tahun nomor pajak daerah dannomor sebagaimana telah diubah beberapa kali lembaran negara republik indonesia nomor terakhir dengan undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaran negara republik indonesia tahun pelaksanaan kitab undang undang hukum acara nomor tambahan lembaran negara republik pidananagihan pajak dengan surat paksa lembaran dengan peraturan pemerintah nomor tahun negara republik indonesia tahun nomor tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tambahan lembaran republik indonesia nomor tahun tentang pelaksanaan kitab undang sebagaimana telah diubah dengan undang undang undang hukum acara pidana nomor tahun lembaran negara republik peraturan pemerintah nomor tahun tentang indonesia tahun nomor tambahan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai lembaran negara republik indonesia nomor atas tanahndaftaran tanahrbendaharaan negara lembaran negara republiktata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak undang undang nomor tahun tentang dengan surat paksatata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dengan undang undang nomor tahun tentang dari penjualan secara lelang dalam rangka perubahan kedua atas undang undang nomor penagihan pajak dengan surat paksa lembaran tahuhh. zeolit: ii. basal: ji. transit: dan arif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar (dua hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan? lima persen).besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti aneka dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam:' pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut wilayah dan daerah tempat pengambilanbagian ketujuh dimanfaatkan secara komersial. pajak parkir paragraf nama, obyek, subyng alba pribadi atau setiap penyelenggaraan tempat parkir luar badan jalan, baik yang disediakan ika badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. 'paragraf dengan nama pajak parkir. dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir luar badan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan nilai jual sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan mengalikan kendaraan bermotor. volume tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah masing masing jenis mineral bukan logam dan batuan. .a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah nilai pasar sebagaimana dimaksud pada adalah harga rata rata daerah, yang berlaku lokasi setempat daerah yang bersangkutan. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan untuk karyawannya sendiri: dan sebagaimana dimaksud pada sulit diperoleh, digunakan harga penyelenggaraan tempat parkir oleh konsulat dan perwakilan negara standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang asing dengan asas timbal balik. pertambangan mineral bukan logam dan batuan. abadi pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kendaraan bermotor. objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang tanah. menyelenggarakan tempat parkirpusat dan pemerintah daerah: paragraf dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak peribadatan peng tari "asal jumlah pembayaran atau yan nee dibayar peran taman, parkir subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma cuma yang diberikan) wajib pajak tanah #dalah orangrpribadi atau badan yang melakukan kepada penerima jasa parkir. pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. paragraf tarif pajak parkir ditetapkan sebesar (tiga puluh persen). dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak pin besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan) dasar pengenaan air tanah adalah nilai perolehan air tanah. tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar pengenaan!) nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada dinyatakan pajak sebagaimana dimaksud dalam dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau pajak parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir seluruh faktor faktor berikut berlokasi, jenis sumber air: lokasi sumber air: tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, bagian kedelapan volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan: pajak air tanah kualitas air dan paragraf tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan nama, objek, subjek dan wajib pajaksetiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama pajak air tanahtarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20x (dua puluh persen). sarang burung walet. pajak sarang burung waletasai pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan pajak air tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan diambil.bagian kesembilan tempat pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. pajak sarang burung walet nama, objek, subjek dan wajib pajak bab iii masa pajak, tahun pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah setiap pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet dipungut paragraf pajak dengan nama pajak sarang burung walet. masa pajak dan tahun pajak masa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kalender atau jangka objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau waktu lain yang diatur dengan peraturan walikota paling lama (tiga) pengusahaan sarang burung walet. bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, negara bukan pajak pnb). kecuali wajib pajak menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender. subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang paragraf melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. surat pemberitahuanwajib mengisi data objek pajak dan subjek pajak. data objek pajadasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang pajak atau kuasanya. burung walet. tenan ane sampaikan kepada atau pejabat yang ditunjuk. walikota pajak sarang burung walet. jika data objek pajak dan subjek pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada walikota menerbitkan sea teguran. bentuk, isi, cara pengisian dan cara penyampaian data objek pajak dan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan subjek pajak yang dipersamakan diatur dengan peraturan walikota. penetapan walikota sebagaimana dimaksud dalamta objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam berupa karcis dan nota perhitungan. sekurang kurangnya memuat, nama dan alamat lengkap, nomor telpon dan alamat email wajib pajak. atas dasar data objek pajak dan subjek pajak, walikota menetapkan ppd. wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana ketentuan lebih lanjut mengenai ppd diatur dengan peraturan dimaksud dalam membayar dengan menggunakan walikota.bab pemungutan pajak skpd dalam hal: paragraf jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak tata cara pemungutanasa disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam pemungutan pajak dilarang digolongkan. surat teguran, setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan surat jika kewajiban mengisi speed tidak dipenuhi, pajak yang ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. terutang dihitung secara jabatan. jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan walikota adalah: skpdkbt jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum pajak air tanah: dan terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang pajak reklame. terutang. jenis pakar yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak adalah skpd jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak hotel: kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. pajak restoran: jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam skpd sebagaimana pajak hiburan: dimaksud pada huruf angka dan angka dikenakan sanksi pajak pen eran jalan: administratif berupa bunga sebesar (dua persen) sebulan dihitung dari pajak pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama pajak mineral bukan logam dan batuan: (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terulangnya pajak. mana. bab jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam skpdkbt sebagaimana! dimaksud pada huruf dikenakan sanksi administratif berupa: pembayaran dan penagihan pajak kenaikan sebesar (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. paragraf kenaikan sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan jika wajib tata cara pembayaranbea aya diadakan sanksi ati taman naikkan walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran administratif berupa bunga sebesar (dua persen) sebulan dihitung dari pala ang nang paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah saat ajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama: (dua puluh empat) bulan dihitungasa dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tata cara penerbitan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, tangal diterbitkan. speed, skpd, dan skpdkbt peng nana dimaksud dalam walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan dan diatur engan peraturan walikota. yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk tata cara pengisian dan penyampaian skpd atau dokumen lain yang menganggur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga dipersamakan, speed, skpd, dan skpdkbt sebagaimana dimaksud sebesar (dua persen) sebulan. dalam dan diatur dengan peraturan walikota. tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak diatur dengan peraturan walikota. paragraf surat tagihan pajak paragraf tata pajak yang terutang berdasarkan skpd, skpd, skpdkbt, std, akibat salah tulis dan atau salah hitung: surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya denda. dapat ditagih dengan surat paksa. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam std sebagaimana penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan dimaksud pada huruf dan huruf ditambah dengan sanksi peraturan perundang undanganskpd yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran keberatan dan bandingpasai wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang pejabat yang ditunjuk atas suatu: ditetapkan oleh walikota. skpd: permohonan banding sebagaimana dimaksud pada diajukan skpd:kpdkbt: surat keputusan keberatan tersebut. skpd: pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar skpd: dan pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan banding." dengan disertai alasan alasan yang jelas. jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan: atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana ditambah imbalan bunga sebesar (dua persen) sebulan untuk paling dimaksud pada kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan lama (dua puluh empat) bulan. bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak bulan kekuasaannya.wajib sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar (lima puluh keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pada dan tidak dianggap sebagai surat dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh walikota atau administratif berupa denda sebesar (lima puluh persen) pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan. pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan suratwalikota dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan, sejak pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas. keberatan yang diajukan. bab vii keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya pembetulan, pembatalan, pengurangan atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. ketetapan pajak dan penghapusan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat. atau pengurangan sanksi administrasi dan walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. yan najib pajak atau karena jabatannya, walikota atau walikota dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan, sejak jabat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak membetulkan skpd, skpd, skpdkbt atau std, skpd atau sebagaimana dimaksud pada harus memberikan keputusan. ikan ing dalam paherartanny peter ais dan atau apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah sarana aan at keliru japan penentu dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah: pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa skpd harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan. nda undangan pemahat dau dan tank galian pada. wal fak mempunya uang ati kuantan paj zaman sud arena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. sala pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada mengurangkan atau membatalkan skpd, skpd, skpdkbt atau dilakukan dalam jangka:waktu paling lama (dua) bulan sejak std, skpd atau skpd yang tidak benar, diterbitkannya skpd. mengurangkan atau membatalkan std: jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar (dua dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran ditentukan: dan pajak. 'mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotakedaluwarsa penagihan pengembalian poin pembayaratas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada permohonan pengembalian kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk terganggu apabila: secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya: diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa: atau nama dan alamat wajib pajak: ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun masa pajak: tidak langsung. besarnya kelebihan pembayaran pajak: dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana alasan yang jelasperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen huruf adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan masih mempunyai utang pajak dan belum meluasnya kepada objek pajak yang terutang: pemerintah daerah. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran pemeriksaan: dan atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib cc. memberikan keterangan yang diperlukan. pajak. tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan peraturan walikota. piutang pajak dan atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena: bab hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. insentif pemungutel! tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan walikotabukuan dan meme aantentukan khusus dengan peraturan walikota. setiap pejabat karang memberitahukan kepada pihak lain segala nan sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak anak atau pejabat yang papan anang melakukan pemeriksaandalam rangka melaksanakpra nana tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota untuk membantu dalam wajib pajak yang diperiksa wajib: pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. marga ketentuan sebagaimana dimaksud pada dpejabat dan tenaga ani yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah agar jadi lebih pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh walikota untuk jelas: keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi meneliti, mencari, dan .me mengumpulkan keterangan mengenai orang pada berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana untuk kepentingan daerah, walikota berwenang memberi izin tertulis int perpajakan daerah, kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada dan tenaga ahli mah keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada agar memberikan keterangan, memeriksa buku catatan dan umen pee ban ndak iak .m dengan tanda bukti tertulis dari atau tentang wajib paj pada pihak pidana bidang perpajakan daerah: melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktpembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan hukum acara perdata, walikota dapat memberi izin tertulis kepada penyitaan terhadap bahan bukti tersebut: pejabat sebagaimana dimaksud pada dan tenaga ahli f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada untuk memberikan dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah: memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan padanya. ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada s5) harus memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa: menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang daerah: bersangkutan dengan keterangan yang dimintabab xiii melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyididaerah dimulainya penyidikan dan benak pakan nasi pendidikannya kepada diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan indonesia den event jana tindak pidana bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud done ia, sesuai gan ketentuan yang diatur dalam undang undang dalam undang undang hukum acara pidana. penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat pegawai bab xivketentuan pidana undangdenda sebagaimana dimaksud dalam dan dan kurang dibayar. dan merupakan penerimaan negara. wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan speed atau pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan merupakan pembiayaan daerah.'ada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka pajak yang bersangkutan. peraturan daerah kotamadya dati manado nomor tahun tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan pasai peraturan daerah kotamadya dati manado nomor tahun tentang pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota yang karena pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan: keadaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana peraturan daerah kotamadya dati manado nomor tahun tentang dimaksud dalam dan dipidana dengan pidana pajak penerangan jalan: kurungan paling lama (satu) tahun dan pidana denda paling banyak peraturan daerah kotamadya dati manado nomor tahun tentang rp. (empat juta rupiah). pajak reklame pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota yang dengan peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pajak sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang televisi: menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pajak hotel: dimaksud dalam dan dipidana dengan pidana peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pajak kurungan dan dua) bah dan pidana denda paling banyak restoran: rp. (sepuluh juta rupiah). penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada beraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pajak pena anta) dna dilakukan atas pengaduan orang yang peraturan daerah kota manado nomor. tahun tentang pajak tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada dan undian, sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi sabut dan dinyatakan tidak berlaku.republik indonesia nomor daerah adalah kota manado. tahun tentang pembagian urusan pemerintahan pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur maka pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan penyelenggara pemerintahan daerah. daerah kabupaten kota negara3 dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd adalah publik indonesia tahun nomor tambahan lembaga perwakilan rakyat daerah kota manado sebagai unsur lembaran negara republik indonesia nomor pemerintahan daerah peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pemberian intensif pemungutan lembaran walikota adalah walikota manado. negara republik indonesia tahun nomor rekening kas umum daerah adalah rekening kas umum daerah kota tambahan lembaran negara republik indonesia manado atau badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai nomor pemegang rekening kas umum daerah kota manado. peraturan pemerintah nom perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam jenis pajak daerah yang maan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri sekretariat daerah, penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan wajib pajak lembaran negara republik indonesia kecamatan. tahun nomor tambahan lernbara, negara pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan republik indonesia nomor daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. ha! keputusan menteri dalam negeri nomor tahun! pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib tentang pedoman operasional penyidik pegawai kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat negeri sipil daerah dalam penegakan peraturan memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan daerah:ewan per gan persetujuan bersama lainnya, badan usaha milik negara bumn), atau badan usaha milik wakilan rakyat daerah kota manado daerah (bumi) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi walikota manadomutuskan tetap. pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. menetapkan peraturan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk merah tentang pajak daerah.babi penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih ketentuan umum dari (sepuluh). pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh alam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan restoran. bab xvi penjelasan ketentuan penutup atas peraturan daerah kota manado nomor tahun tentangajak daerah daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota manado. umum pajak daerah merupakan salah satu pungutan daerah sebagai sumber ditetapkan manado pendapatan yang penting,guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan padatanggal september pemerintahan daerah. kebijakan :walikota manadovicky lumentut kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak daerah. orandangkanpit. sekretaris daerah,td tentang pajak daerah sebagaimana telah diganti dengan nomor tahun tentang pajak daerah. drs. arnold kelaslembaran daerah kota manado tahun nomor kabupaten kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi cdengan ditetapkannya undang undang tersebut terdapat penambahan nomor tahun hal ini sangat strategis dan mendasar dibidang jenis pajak kabupaten kota, sehingga secara keseluruhan menjadi desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup jenis pajak kabupaten kota: fundamental! dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. undang pajak hotel: undang yang baru tersebut mulai diberlakukan pada tanggal januari pajak restoran: yang mempunyai tujuan antara lain: pajak hiburan: goe bong sonata sama pal reklame perpajakan dan retribusi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pajak penerangan jalani pelayanan kepada masyarakat: pajak mineral bukan logam dan batuan: meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan pajak parkir, penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat otonomi daerah: pajak tanah, memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis jenis pungutan pajak sarang burung walet, daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. bea perolehan hak atas tanah dan bangunanberkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan yang dipergunakan yaitu: ketentuan dalam, undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya retribusi daerah, perlu mengatur tentang pajak daerah.namun demikian dari jenis pajak tersebut, khususnya pajak bumi dan ditetapkan dalam undang undang, . bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi dan bangunan, sesuai ketentuan dalam angka disebutkan yang tercantum dalam undang undang sesuai kebijakan yang terkait dengan peraturan mengenai perdesaan dan perkotaan masih pemerintahan daerah, tetap berlaku sampai dengan tanggal desember sepanjang belum pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ada peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan yang berkaitan dilakukan secara preventif dan korektif, dengan perdesaan dan perkotaan. rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, harus mendapatkan persetujuan pemerintahan sebelum ditetapkan maka pemerintah daerah memandang perlu segera menyusun dan menjadi peraturan daerah: membentuk peraturan daerah tentang tak pajak daerah ang tersebut dikenakan sanksi. berpedoman pada undang undang nomo ahun tentang pajak terhadap pelanggaran peraturan daerah daerah dan retribusi daerah yang sekaligus mengganti perda. pergi kota manado sebelumnyahuruf pelayanan kepada masyarakat. untuk dapat menyelenggarakan cukup jelas pemerintahan dengan baik diperlukan sumber sumber pembiayaan yang huruf sah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. perpajakan cukup jelas#\|\| dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang cukup jelas pajak daerah dan retribusi daerah, maka semua peraturan daerah yang cukup jelascukup jelascukup jelascukup jelas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanpengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya cukup jelas didasarkan atas izin usahanya. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas menempel bangunan di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen. cukup jelas huruf cukup jelascukup jelas sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel cukup jelas dan bersifat permanen. huruf yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang cukup jelas berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara cukup jelas ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat sgm cukup jelas huruf yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam cukup jelas kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara tain kendaraan roda cukup jelas empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis. huruf huruf yang dimaksud reklame papan billboard dan sejenisnya yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan dari kayu, logam, fiber, glas kaca, dan bahan lain yang sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan atas bangunan pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen. permanen. huruf yang dimaksud reklame videotron megaton dan yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang menempel bangunan di atas bangunan dengan konstruksi pemasangannya dikaitkan pada kendaraan atas air dan tetap dan bersifat permanen. bersifat semi permanen huruf huruf yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang spanduk, umbul umbul, banner, rontok, dengan bahan berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, elektronik yang bersifat semi permanen. huruf cukup jelas yang dimaksud reklame film slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film slide yang cukup iel penyelenggaraannya dalam gedung bioskop atau yat cukup ras gedung pertunjukan baik dalam ruangan maupun luar cukup jelas ruangan dan bersifat semi permanen. cukup jelas huruf yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang cukup jelas berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang cukup jelasahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan cukup jelas diberitahukan kepada pihak lain, juga agar wajib cukup jelas pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan ragu ragu. pemungutan" adalah dinas badan lembaga yang cukup jelas tugas pokok dan fungsinya melaksanakan cukup jelas pemungutan pajak. cukup jelas pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan pemerintah dengan alat cukup jelas kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang cukup jelas: membidangi' masalah keuangan dalam pembahasanmasa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kalender atau jangka waktu restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan lain yang diatur dengan peraturan walikota paling lama (tiga) bulan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga katering. dan melaporkan pajak yang terutang. pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. tahun kalender. pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. po. pajak pebeaabny dalan uaa yang harus pada suatu sajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan ragamnya dirancang untuk tujuan komereiti pempek aah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan terhadap barang ana orang atau untuk menarik perhatian umum pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar obyek dan ken ialah, penentuan bala peta yang terutang badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun penyebarannya paj paj seniman negara sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat surat pemberitahuan objek pajak, yang selanjutnya disingkat pop, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu end tidak adalah adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan sementara arahan yang tidak bersifatajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air perpajakan daerah. tanah. surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat speed air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan bawah permukaan tanah. penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. peraturan perundang undangan perpajakan daerah. pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat ssd adalah bukti pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain rekening mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota. sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan bidang surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah mineral dan batubara. surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan terutang. dan atau pengusahaan sarang burung walet. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu skpd adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah rin collocalia fuchsia haga, collocalia marina, collocalia esculenta, dan pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok collocalia inchi. pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dibayar.patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan disingkat skpdkbt adalah surat ketetapan pajak yang menentukan perpajakan daerah.penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah adalah serangkaian besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak: tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan ada kredit pajak. bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang eni surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat perpajakan daerah serta menemukan kerangkanya. skpd adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan rekening kas umum daerah adalah rekening kas umum daerah kota pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak:\| manado. yang terutang atau seharusnya tidak terutang. juru sita pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat std adalah surat: dan menguasai barang atau harta'wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan atau denda. yang berlaku. surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan: kesalahan ter:\| asa ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat: jenis pajak daerah dalam peraturan daerah ini terdiri atas keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan. la. pajak hotel: surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan ilb. pajak restoran: terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah:lc. pajak hiburan: kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, pajak reklame: surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih il. pajak penerangan jalan: bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.th. pajak air tanah: pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur :f. pajak sarang burung walet:bagian kesatu dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan pajak hotel keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak paragraf inn tersebut, nama, objek, subjek dan wajib pajak pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah ama, ojek, subjek walitarif pajak hotel ditetapkan sebagai berikut setiap pelayanan yang disediakan hotel dipungut pajak dengan nama pajak ja. hotel sebesar (sepuluh persen) te. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sebesar (lima persen) sedi dana aah papa sah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan bau pemuda bau yang kena mar singkapan hotel yang tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar pengenaan pajak olahraga dan hiburan, nan, termasuk fasilitas sebagaimana dimaksud alam jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada adalah fasilitas: berlokasi. yang terutang dipungut wilayah daerah tempat hoteltidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada pajak restoran adalah: jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau paragraf pemerintah daerah: nama, obyek, subyek dan wajib pajaksetiap pelayanan yang disediakan restoran dipungut pajak dengan nama pajak asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis: dan restorsubjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. oleh pembeli, baik dikonsumsi tempat pelayanan maupun tempat lain. wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam hotel.dua puluh juta rupiah) tahun. paragraf dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak i1asar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya: wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang sirkus, akrobat dan sulap, mengusahakan restoran. permainan milyar, golf dan boling: pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan: paragraf panti pijat, refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran (fitness dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak center), dan pertandingan olahraga. tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah lahan kesenian rakyat tradisional dalam rangka usaha pelestarian dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima pamela atau yang seharusnya diterima restoran, kesenian dan budaya tradisional daerah. tarif pajak restoran ditetapkan sebesar (sepuluh persen). subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati bui wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan,aragraf pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak pajak restoran yang terutang dipungut wilayah daerah tempat restoran sar "eng tani penghitung aja berlokasi. pil bagian ketiga dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau pajak hiburan yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. paragraf jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada gra termasuk potongan harga dan tiket cuma cuma diberikan kepada nama, obyek, subyek dan wajib pajak penerima jasa hiburan. setiap penyelenggaraan hiburan, dipungut pajak dengan nama pajak hiburan. karir pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut tontonan film sebesar (tujuh koma lima persen): obi pagelaran musik sebesar (tiga puluh persen) sajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan pagelaran kesenian dan tari sebesar (sepuluh persen): hiburan aah dimana dimaksud pad libur binaraga, dan sejenisnya sebesar (dua puluh lima persen): font pada meliputi pameran (kecuali yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah) sebesar tontonan tim, (tiga puluh persen): pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana: sirkus, akrobat, dan sulap sebesar (tiga puluh persen): kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya: pameran: tap fil permainan milyar, golf, dan boling sebesar (dua puluh lima persen): reklame berjalan, termasuk pada kendaraan: pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar (tiga puluh persen): reklame udara: pusat kebugaran (fitness center) sebesar (dua puluh persen): reklame apung: pertandingan olahraga sebesar (sepuluh persen): reklame suara: pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 30x (tiga puluh persen): ti. reklame film slide, dan diskotik, karaoke, klab malam, bar dan sejenisnya sebesar (tiga puluh reklame peragaan. ima persen), tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah: panti pijat, refleksi, mandi uap spa sebesar (dua puluh persen): penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, permainan ketangkasan sebesar (tiga puluh persen), warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, hiburan kesenian rakyat tradisional sebesar (sepuluh persen). label merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, snbesaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut: mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar dan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah pajak hiburan yang terutang dipungut wilayah daerah tempat hiburan daerah. diselenggarakan. bagian keempat pajak reklame subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang paragraf menggunakan reklame. nama, obyek, subyek dan wajib pajak wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. tani dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama pajak pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan semua penyelenggaraan reklame. paragraf objek pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi: dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak reklame papan billboard videotron megaton dan sejenisnya: reklame kain: reklame melekat, stiker: lai ini reklame selebaran: dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. p: setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame" sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan jalan.objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada tidak dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada meliputi dengan menggunakan faktor faktor sebagaimana dimaksud pada seluruh pembangkit listrik. (s) cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut pada adalah: nsr nop nsl nilai sewa reklame nilai jual objek pajak nilai penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah strategis lokasi) daerah: nilai strategis lokasi nsl) dihitung dengan memperhatikan nilai kawasan penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang digunakan oleh nilai sudut pandang nilai kelas jalan nilai ketinggian. kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik: dan hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas ditetapkan dengan peraturan walikota.tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen).istri ht: besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar indri pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf pajak reklame yang terutang dipungut wilayah daerah tempat reklame dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak tersebut diselenggarakan. dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. bagian kelima nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: pajak penerangan jalan bag paragraf dalam hal tenaga stik berasal dari sumber lan dengan pembayaran, rail jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap nama, obyek, subyek dan wajib pajak ditambah dengan biaya pemakaian whiasbes: dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik batu tulis: jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di! batu setengah permata: wilayah daerah yang bersangkutan. batu kapur: batu apung: batu permata: tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar (sepuluh persen). bentonit: penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan dolomit: minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan feldspar sebesar (tiga persen). ha. garam batu (halte): penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan grafit: jalan ditetapkan sebesar (satu koma lima persen). gan, il. granit andesit: gips: asa besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan kao cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar leuit, pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam magnetit, pajak penerangan jalan yang terutang dipungut wilayah daerah tempat mika, penggunaan tenaga listrik. s8. marmer: hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk nitrat, penyediaan penerangan jalan obsidian: oker, bagian keenam pasir dan kerikil: pajak mineral bukan logam dan batuan pasir kuarsa: paragraf permit: nama, obyek, subyek dan wajib pajak prostat: aa. talk: bb. tanah serap (fuller earth), setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak cc. tanah diatom: dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan. dd. tanah liat: ee. tawas (alum): tras, asa korosif, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan lia pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi
pen hmm kas kena: walikota manado peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi jasa umum dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota manadora sesuai dengan potensi daerah: aanal mengingat undang undang dasar negara ten republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang tambahan lembaran negara republik pembentukan daerah daerah tingkat sulawesilaksanaan kitab undang undang hukum indonesia nomor acara pidana lembaran negara republik undang undang nomor tahun tentang indonesia tahun nomor tambahan kitab undang undang hukum acara pidanaindonesia nomor perubahan atas peraturan pemerintah nomor undang undang nomor tahun tentang tahun tentang pelaksanaan kitab undang pemerintahan daerah lembaran negara republik undang hukum acara pidanasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan dengan undang undang nomor tahun pemerintah daerah kabupaten kota lembaran tentang perubahan kedua atas undang undang negara republik indonesia tahun nomor nomor tahuundang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran perimbangan keuangan antara pemerintah pusat negara republik indonesia tahun nomor danjenis pajak daerah yang dipungut undang undang nomor tahun tentang berdasarkan penetapan kepala daerah atau praktek kedokteran lembaran negara republik dibayar sendiri oleh wajib pajakmenteri dalam negeri nomor tahun lalu lintas dan angkutan jalan lembaran negara tentang pedoman operasional penyidik republik indonesia tahun nomor pegawai negeri sipil daerah dalam penegakan tambahan lembaran negara republik indonesia peraturan daerah: nomor peraturan daerah kota manado nomor tahun undang undang nomor tahun tentang tentang urusan pemerintahan wajib dan pajak daerah dan retribusi daerah lembaran pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah negara republik indonesia tahun nomor kota manado: rumah sakit pelayanan kesehats d orang rp. , per bulan rumah sakit umum swasta type rp. per bullebih dari orang rp. , per bulan rumah sakit umum bersalin swasta rp. per bulan oo. pub, karaoke dan diskotik rp. , per bulan apotik rp. per bulan bengkel tempat reparasi dan service tempat praktek dokter rp. per bulan bengkel tempat reparasi laboratorium klinik rp. per bulan kendaraan bermotor roda dua rp. per bulan kios penjual rumah sakit rp. per bulan bengkel tempat reparasi gudang: kendaraan bermotor roda empat rp. per bulan gudang besar lebih dari rp. perbulan bengkel radio, dan gudang sedang s d rp. per bulan elektronik lainnya rp. per bulan gudang kecil s d rp. per bulan tempat cuci service salon mobil rp. per bulan bioskop rp. per bulan lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, kantor perusahaan swasta pengolahan bahan bahan dagangan rp. per bulan bangunan semi permanen'dan sejenisnya pabrik industri dengan luas rp. per bulan pabrik besar rp. per bulan bangunan semi permanen dan sejenisnya pabrik sedang rp. perbulan dengan luas diatas rp. per bulan pabrik kecil rp. per bulan bangunan bertingkat luas s d m2? rp. per bulan ss. warung bangunan bertingkat luas diatas rp. per bulan warung sedang rp. perbulan toko: warung kecil rp. per bulan luas bangunan sampai dengan rp. perbulan setiap pemakai ruangan kios tetap dipasar rp. , per bulan luas bangunan rp. per bulan uu. setiap pemakai pelataran pasar luas bangunan diatas m2 100m? rp. per bulan pelataran tertutup ukuran (satu) rp. , per hari luas bangunan diatas m2 rp. , per bulan pelataran terbuka ukuran (satu) m2? rp. , per hari swalayan pedagang buah buahan sayuran rp. , per hari luas bangunan diatas m2 rp. , per bulan pemanfaatan tempat pembuangan akhir sampah tpa) dikenakan luas bangunan diatas rp. perbulan retribusi tpa setiap sampah atau kurang rp. salon: pengangkutan khusus armada sampah setiap truck sampah salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan rp. mempergunakan tenaga kerja s d 3orang rp. , per bulan salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan dari orang rp. per bulan pelayanan fasilitas persamaan kebersihan. wajib retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persamaan kebersihan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. dari pemerintah kota manado. paragraf tan golonganretribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan bagian ketiga sipil,paragraf iii paragraf cara mengukur tingkat penggunaan jasa nama, objek dan subjek retribusi tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah kartu tanda dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan penduduk dan atau akta catatan sipil yang dibuat.paragraf prinsip dan sasaran datar penetapan besarnya tarifarsip penetapan tarif retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk catatan sipil adalah kartu penduduk sementara: pengadministrasian untuk mengganti biaya percetakan dan kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan paragrafruptur dan besarnya tarif asing, dan akta kematberikut subjek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta sipil ditetapkan sebagai berikut. mrrerbisi retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan kartu jenis pelayanan tanda penduduk dan akta catatan sipil diberikan. nan masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi kartu keluarga kk) rp. rp. ia0. wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan ktp dan akta catatan sipil kartu tanda penduduk ktp) rp. rp. dari pemerintah kota manado. kartu penduduk sementara rp. rp. akta kematian pencatatan dan penerbitan akta rp. rp. saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan kutipan kedua rp. rp. retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. akta perkawinan bagian keempat pencatatan kantor kependudukan dan pencatatan rp. rp. retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan sipil paragraf pencatatan luar kantor kependudukan dan rp. rp. d00. nama, objek dan subjek retribusi pencatatan sipil pencatatan perkawinan beda agama didalam kantor rp. rp. pencatatan perkawinan beda agama diluar kantor rp. rp. dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan pembatalan perkawinan rp. rp. retribusi atas jasa pelayanan pemakaman dan pengakuan kutipan kedua rp. rp. akta perceraian rp. rp. objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan adalah kutipan akta perceraian rp. rp. \|pelayanan pemakaman dan pengakuan yang meliputi: kutipan kedua ja. pelayanan penguburan pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran pengakuan dan pengangkatan anak sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengakuan yang akta pengakuan dan pengesahan anak rp. rp. dimiliki atau dikelola pemerintah kota manado. pencatatan pengakuan anak rp. rp. pengesahan anak dalam perkawinan subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan adalah akta ganti nama rp. rp. angsa dang memperoleh mendapatkan pelayanan wajib. pemakaman dan atau tempat pengakuan jenazah. paragraf pemeliharaan untuk (satu) makam selama (lima) tahun terhitung golongan retribusi sejak tanggal jenazah dimakamkan rp. sewa tempat pengakuan jenazah rp. pada pemakaman dan atau tempat pengakuan jenazah dari keluarga puisi dan atau ahli waris yang tidak mampu, maka retribusi pelayanan retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan digolongkan sebagai pemakaman dan atau tempat pengakuan jenazah dibebaskan dari retribusi jasa umum. pembayaran. paragraf iii cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan asal pelayanan pemakaman dan atau tempat pengakuan jenazah.aragua tempat pengakuan jenazah dari pemerintah kota manado. prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.tan bagian kelima pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan paragraf jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dipungut struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan atau retribusi atas pelayanan parkir tepi jalan umum. tempatobjek retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah penyedia vip utama rp. , kavling pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah vip rp. , kavling kota manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. standar rp. , kavlingstruktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan parkir tepi jalar tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah kota manado. umum adalah sebagai berikut: wajib retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi kendaraan roda dua rp. , sekali parkir atau badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir tepi kendaraan roda empat rp. , sekali parkir jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah kota manado. cc. kendaraan roda enam rp. , sekali parkir kendaraan lebih dari roda enam rp. , sekali parkir paragraf golongan retribusi retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan. retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bag wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir tepi jalan umur paragraf iii dari pemerintah kota manado. cara mengukur tingkat penggunaan jasa waktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya surat ketetapan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. yang menggunakan tempat parkir. paragraf bagian keenam prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor naa paragraf prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir nama, objek dan subjek retribusidengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. pelayanan pengujian kendaraan bermobyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian paragraf kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor air, sesuai dengan struktur dan besarnya tarif ketentuan peraturan perundang undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota manado. struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau kendaraan bermotor darat dan kendaraan bermotor air ditetapkan sebagai badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, berikut termasuk kendaraan bermotor air. kendaraan bermotor darat wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau mobil penumpang rp. . per bulan badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, mobil bus s d tempat duduk rp. . per bulan termasuk kendaraan bermotor air. mobil bus s d tempat duduk rp. . per bulan mobil bus tempat duduk atau lebih rp. . per bulan paragraf mobil barang gvw s d rp. . per bulan mobil barang gvw s d .000kg rp. . per bulan retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa mobil barang atau lebih rp. . per bulan umum. kereta gandengan rp. . per bulan kereta tempelan rp. . per bulan surat tanda uji kendaraan buku uji rp. paragraf iii kendaraan bermotor air cara mengukur tingkat penggunaan jasa kapal dengan konstruksi motor dalam per rp. . tahun kapal dengan konstruksi motor luar tempel per rp. . tahunparagraf prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bermotor dari pemerintah kota manado.naa pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. bagian ketujuh paragraf retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran struktur dan besarnya tarif paragraf aan nama, objek dan subjek retribusi tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alai pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji. dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut paragraf retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemadam kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. kota manado terhadap alat alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasi dan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. oleh masyarakat. dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat rumah tinggal. paragraf struktur dan besarnya tarifmeriksaan dan atau pengujian alat berada kebakaran, perayaan pemeriksa ukur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan ditetapkan sebagai wajibpemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana dan atau pengujian alat pemadam kebakaran penyelamatan jiwaparagraf hei hidran kebakaran paling sedikit (dua) titik rp. titik golongan retribusi alat pemadam api ringan (berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan tuj laksana bangun persetujuan pada pelaksanaan pembangunan) retribusi alat kelak digolonak jenis busa foam atribusi pemeriksaan ala malam kebakaran digolongkan sebagai sampai dengan rp. buah retribusi jasa umum. lebih besar dari rp. buah paragraf kan rp. buah cara kur tingkat unhan jas sampai deng eng grav penggunaan jasa lebih besar dari rp. buah jenis calon alternatif pengganti calon: sampai dengan ibs rp. buah objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yan lebih besar ibs rp. buah dibuat oleh pemerintah kota manado, seperti peta dasar (garis), peta foto, pet: jenis co: (karbondioksida): digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur), yang meliputi sampai dengan rp. buah peta kota lebih besar dari rp. buah ib. peta putra jenis spieler: peta jalan sungai sampai dengan titik rp. tahun peta perumahan lebih dari titik rp. titik tahun je. peta gangguan umum peta pariwisata peta lokasi bangunsubjek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau paragraf badan yang mendapatkan jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta dar tai indah kota manado. masa retribusi dan saat retribusi pemeran retribusi berutangnaa asal pemerintah kota manadoemas kebakaran dari pemerintah kota manado. pemadam paragraf golongan retribusi saat retribusi terutang adalah pada diberi retribusi daerah atau dokumen lain yang diarea akarnya surat ketetapan retribusi penggantian biaya cetak peta digolongkan sebagai retribusi jasa umum. bagian kedelapan retribusi penggantian biaya cetak peta paragraf paragraf cara mengukur tingkat penggunaan jasa objek ilusi ama, objek dan subjek retribusi.kota manado. paragraf copy data digital peta dasar prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tuan besarnya tariff peta kota skala keping atau peta atau peta prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah untuk! rom) mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian. peta skala atau keping peta tematik dan turunan rom) keping paragraf retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan struktur dan besarnya tarif penggantian biaya cetak peta. pasai struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi sebagai berikut wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak peta dari penggandaan cetak peta pemerintah kota manado. besarnya tarif del saran dasa ukuran x1.2m) lembar waktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya surat ketetapan ukuran kembar atribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. ukuran ,5m) lembar ukuran ,3m) lembar bagian bil ukuran x03m bagian kesembilan lembar retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus t paragraf nama, objek dan subjek retribusi proses digital peta besar peta topografi rupa bumi (60x60 cm) minimal .000file engan nama retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus dipungut layer retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus. tambahan player fls editing peta ang sudah ada .000fileprinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus diet dengan memperhatikan biaya penyediaan dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada jasa yang bera angkutan aaarpaan masyarakat, aspek keadilan, dan adalah pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus yang disediakan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. dimiliki dan atau dikelola oleh bumn, bumi dan pihak swasyediaan dan atau penyediaan kakus adalah orang jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.kota manado. wajib retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus adalah orang paragrafstruktur dan besarnya tarif kota manado. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan jumlah volume golongan retribusi kakusi(s d m?) rp. retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus digolongkan sebagai bangunan non komersil dengan septictank volume ukuran sampai dengan (tiga) meter kubik (s d m?) rp. hoc. setiap ketabahan perimeter kubik rp. penyediaan tinja bagi keluarga yang tidak mampu ditetapkan paragraf ini sejumlah rp.retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah penyediaan dan atau penyediaan kakus. paragraf prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak dengan persetujuan bersamaewan perwakilan rakyat daerah kota manadolikota manadomemutuskan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. menetapkan: peraturan daerah tentang retribusi jasa subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang umum.babiketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. daerah adalah kota manado. retribusi pelayanan kesehatan, selanjutnya disebut retribusi adalah pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas unsur penyelenggara pemerintahan daerah. keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd adalah kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga perwakilan rakyat daerah kota manado sebagai unsur pemerintah kota manado, kecuali pelayanan pendaftaran. pemerintahan daerah. pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat walikota adalah walikota manado. jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pusat pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang retribusi kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. puskesmas dengan tempat perawatan. retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihan, yang selanjutnya disebut daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk persamaan kebersihan. kepentingan orang pribadi atau badan. pelayanan persamaan kebersihan adalah meliputi badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya lokasi kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, pembuangan sementara, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan bumn), atau badan usaha milik daerah bumi) dengan nama dan sementara lokasi pembuangan pembuangan akhir sampah: dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah. perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau bejana ukur: tang meter kwh: masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi meter air, jid retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus dari pemerintah kota manado. barometer waktu retribusi asal subjek retribusi pelayanan tera tera ulang adalah orang pribadi atau retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya surat ketetapan badan yang mendapatkan pelayanan tera tera ulang pada alat ukur, ala atribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. takar, alat timbang dan perlengkapannya. bagian kesepuluh wajib retribusi pelayanan tera tera ulang adalah orang pribadi atar retribusi pelayanan tera tera ulang badan yang mendapatkan pelayanan tera tera ulang pada alat ukur, ala paragraf takar, alat timbang dan perlengkapannya. nama, objek dan subjek retribusi paragraf dengan nama retribusi pelayanan tera atau tera ulang dipungut retribusi golongan retribusi atas pelayanan pengujian alat'alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus. retribusi pelayanan tera tera ulang digolongkan sebagai retribusi jas: umumaragraf iii pengujian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan cara mengukur tingkat penggunaan jasa ketentuan peraturan perundang undangan. jenis alat alat ukur, takar timbang dan persen ir, kanannya http) yang menjadi objek retribusi jenis maka nek ilusi sebagaimana dimaksud pada adalah tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis alat ukur, takar ukuran panjang: imbang dan perlengkapannya http) yang diterpa diterpa ulang. takaran (untuk barang kering dan cair): anak timbangan: prinsip pelet peraga tarif timbangan untuk menimbang biasa, prinsip penetapan, iruklur gan besarnya timbangan untuk menimbang halus: meter arus bahan bak pompa ukur bahan dena yak (meter bbm), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera term pompa minyak (pompa bbm): ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang angka ukur tetap: bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas tangki ukur gerak: pengendalian atas pelayanan tersebut. dean nang maa meliputi biaya operasi dan: 9g. pompa ukur bahan bakar minyak pompa bbm) pompa ukur bbm dalam hal penetapan tara tag murni rp. per pesawat jasa, penetapan tarif hanya untk menutup eagle dia jaya penyediaan pangkiukur mobil rp per kloter gian biaya. bejana ukur paragraf kapasitas sampai dengan liter rp. tiap pesawat struktur kapasitas dari liter s d liter rp. tiap pesawat ruptur san asalnya tarif kapasitas dari liter s d liter rp. tiap pesawat struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera tera ulang terhadap kapasitas dan laa mpe bea pesan penggunaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya http) kapasitas dari liter rp. tiap pesawat dipungut setiap tahun selama http tersebut memenuhi standar (dihitung eter kwh: dalam rupiah) sebagai berikut: fasa rp. ukuran panjang fasa rp. sampai dengan meter rp. meter air rp. diatas meters d10meter rp. barometer rp. tiap pesawat lebih dari meter rp. biaya sebagaimana dimaksud pada harus ditambahkan rp. takaran (untuk barang kering dan cair) tiap pesawat yang bekerja dengan sistim elektronik. sampai dengan liter rp. lebih dari liter sampai dengan liter rp. anak timbangan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada dipungut untuk menimbang biasa: wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan tera tera ulang. kilogram sampai dengan kilogram rp. asal kilogram sampai dengan kilogram rp. aanenimbang palas: masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi ipni engan program rp. wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera tera ulang dari lebih dari kilogram rp. ., pemerintah kota manado. timbangan untuk menimbang biasa kekuatan s d rp. kekuatan kurang dari rp. kekuatan kurang dari rp. waktu retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan kekuatan s d retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. kekuatan lebih dari s d timbangan untuk menimbang halus rp. bagian sebelas meter arus bahan bakar minyak meter bbm) retribusi pengendalian menara telekomunikasi meter kerja rp. per pesawat paragraf meter induk satu s d tiga cairan uji) rp. , per pesawat nama, objek dan subjek retribusi nan paragrafbesarnya tarif retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. tan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keamanan dan kepentingan umum.gendalian menara telekomunikasi adalah orang jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang struktur dan besarnya tarif retribusitruktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi per paragraf ahun ditetapkan sebesar (dua persen) nilai jual objek pajak nop) bangunan menara telekomunikasi. golongan retribusi inn retribusi terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan pengendalian retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi negara telekomunikasi diberikan peng jasa umum. paragraf ii! masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi ara mengukur tingkat penggunaan jasa wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara 'telekomunikasi dari pemerintah kota manado. tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pengendalian menara telekomunikasi. retribusi daerah atau dokumen isin yang dipersamakan. bab iil ket pemungutan retribusi bagian ketiga bagian kesatu tata cara penagihan cara utan tata cara perang pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. maa retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam . didahului dengan sura retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang, pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan jenis sebagai awal tindakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada sena ente (tujuh) hari sejak jatuh dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. eri mpo pembayaran. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada disetor temp ktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau rekening kas umum daerah dalam waktu jam, kecuali daerah dalam jangka atau tujuh) lain yang sejenis, wajib retribusi harus yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan melunasi dahaga terutang transportasi, penyetoran seluruh pemungutan rekening kas umum peringatan atau surat daerah selambat lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari kalender. surat penagihan tau surat bana gtaluarkan oleh wajib retribusi yang tidak mernfbayar tepat pada waktunya atau kurang abi ana dadubagian keempat peraturan walikota. pemanfaatan bagian kedua tata cara pembayaran inmbayaran retribusi yang berhutang harus dilunasi sekaligus. pelayanan. tana jabatan penerimaan retribusi pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan ketentuan mengenai alokasi pemain daerah. rekening kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturbab dokumen lain yang dipersamakan. keberatertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada, jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya walikota atau pejabat yang ditunjuk pel yang ditunjuk atas skr atau dokumen lain yang kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbal: dipersamakan. bunga sebesar (dua persen) untuk jangka waktu paling lama (di keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis belas) bulan. dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas. imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak bul: keberatan sebagaimana dimaksud pada dan harus pelunasan sampai dengan diterbitkannya skrdlbb kawa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar pengembalian kelebihan pembayarlaa wajib retribusi. atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajak: pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan permohonan pengembalian kepada walikota. pelaksanaan penagihan retribusi. walikota dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan, sej: diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran reprin: dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, pemohon: pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan surel walikota dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan. surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, melebih: diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angsur ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah untuk diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud yang diajukan harus diberi keputusan oleh kepala daerah. pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua) bule keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya sejak diterbitkannya skrdlb. atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang jika pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat (dui terutang. bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar (dua persen) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana diajukan tersebut dianggap dikabulkan. dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab keringanan pengurangan pembebaswalikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur retribusi. dengan peraturan walikotabab vii! tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur insentif pemungutan dengan peraturan walikota bab vii instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas kedaluwarsa penagihanpasaitata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud melampaui waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, pada ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan peraturan kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. perundang undangan yang berlaku. kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada terganggu jika: bab diterbitkan surat teguran:penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah diberi huruf kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak teguran tersebut. pidana dibidang retribusi daerah. pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pada huruf adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum meluasnya laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar kepada pemerintah kota manado. keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pada huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh sehubungan dengan tindak pidana retribusiggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.raturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi penyidikan tindak pidana dibidang retribusi. pemeriksaan alat pemadam kebakaran: menyuruh berhenti, dan, atau melarang seseorang meninggalkan, peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi perang tempat bada saat pemeriksaan sedang berlangsung! pasar: periksa indentitas orang pribadi dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf bus atau dokumen yang peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pelayanan ahok seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi parkir tepi jalan umum: memanggil inari memang orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi ji. melakukan tindak lain tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dan retribusi pidana dibidang bale untuk kelancaran penyidikan tindak pemakaian tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah kota manado dipertanggungjawabkan menurut hukum yang dapat peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi penyidikan sebagaimana izin berjualan keliling dalam kota manado: dimulainya pen ian maksud pada memberitahukan peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi penuntut run sean sanga emak hasil pendidikannya kepada izin pemasukan dan peredaran minuman beralkohol, undang nomor tahun tentang hukum dalam undang peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi dana. pengujian kendaraan bermotor kota manado: peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi bab pengamanan dan pengawasan serta pembinaan agribisnis, peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi ketentuan pidana jasa atas pemberian pekerjaan. peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja: peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil: hae ari keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi aga) atau pidana denda paling banyak (tiga) kali jumlah retribusi pelayanan dan pembinaan koperasi, find tidak atau kurang dibayar. peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi ana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. izin pemanfaatan bangunan: denda sebagaimana dimaksud pada adalah penerimaan negara. peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi penempatan dan perlindungan hubungan kerja tenaga kerja, bab peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang pengelolaan ketentuan penutup persamaan dan retribusi pelayanan kebersihan khusus menyangkut retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka penjelasan atas peraturan daerah kota manadomanado. tentang ditetapkan manado padatanggal september retribusi jasa umum walikota manado, umum ttd pen retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sub pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksana: diundangkan vicky lumentut penyelenggaraan pemerintahan daerah. angka manado nga retribusi daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu padatanggal september sebagaimana diketahui bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakan: pit. sekretaris daerah, atau diberikan oleh pemerintah kota manado untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atz ttd drs. arnold kelas masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran lembaran daerah kota manado tahun nomor penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinapelayanan jasa umu, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalaiseribuundang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi jenis retribusi jasa umum terdiri dari daerah. retribusi pelayanan kesehatan: retribusi pelayanan persamaan kebersihan: ii. demcukup jelas retribusi pengujian kendaraan bermotor: retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran: cukup jelas retribusi penggantian biaya cetak peta: retribusi pelayanan tera tera ulang: cukup jelas retribusi pengujian menara telekomunikasi. sehubungan dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun cukup jelascukup jelascukup jelas sebagaimana dimaksud dalam retribusi jasa umum menjadi (empat belas) jenis yaitu cukup jelas retribusi pelayanan kesehatan: retribusi pelayanan persamaan kebersihan: cukup jelas retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, cukup jelas retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum: cukup jelas retribusi pengujian kendaraan bermotor: cukupjelas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran: retribusi penggantian biaya cetak peta: cukupjelas retribusi pelayanan tera tera ulang: cukup jelas retribusi pengujian menara telekomunikasi. berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan cukup jelas ketentuan dalam san undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, cukup jelascukup jelas diatas, maka pemerintah kota manado memandang perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi jasa umum, yang berpedoman pada ikendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. buangan biologis. kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akta catatan sipil, yang peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan atas selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas rel. penggantian biaya cetak ktp dan akta catatan sipil. mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kartu keluarga yang selanjutnya disingkat dengan adalah kartu angkutan barang. identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain: kartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat dengan ktp adalah kendaraan bermotor tentara nasional indonesia: bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh instansi kendaraan bermotor kepolisian republik indonesia: pelaksana yang berlaku seluruh wilayah kesatuan negara republik alat berat antara lain: buldoser, traktor, mesin gila (stomwaltz), indonesia. forklift, loader, excavator, crane: serta akta catatan sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang kendaraan khusus penyandang cacat. berwenang ana peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat kependudukan hanya pengesahan anak sera peristiwa yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk katai ditarik oleh kendaraan bermotor. pet peranan pemakaman dan pengakuan selanjutnya kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut dan pengakuan jasa pelayanan pemakaman barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditempuh pes oleh kendaraan menariknya. retribusi ara maa umum: selanjutnya disebut angkutan diperairan adalah angkutan yang meliput angkutan laut, pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah angkutan sungai dan atau, serta angkutan penyu serangan. daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang parkir adalah dead tidak digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda atau berikat sementara aan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah retribusi ra. tan permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah pindah. pembayaran ken pena mater selanjutnya disebut. retribusi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut termasuk kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan atau perundang undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah kota pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, manadogujian kendaraan bermotor dalah serangkaian kegiatan menguji dan penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat. kereta tempelan khusus dalan rangka asa alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran. terhadap persyaratan tehnis dan layak jalan. retribusi penggantian biaya cetak peta dan dokumen, selanjutnya uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu disebut retribusi #salah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas pera yang dibuat ore eferin area fatal berdasarkan surat perintah atau pengujicukup jelas pemerintah kota manado seperti peta dasar (garis), peta foto, cukup jelascukup jelas kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi cukup jelas (dua) persen dari nilai jual objek pajak yang digunakan cukup jelas sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan, menara cukup jelascukup jelas tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas mban iri tes) kan) ip) ktp) kang ka) kan) ma. kt. peta dasar adalah peta yang menyajikan unsurunsar alam dan atau s4. ter ulang adalah kecilan menangisi berkala dengan jndasanda ter berada permukaan bumi, digambarkan pada era batal yang berlaku untu gan buatan manusia yang keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku suatu bidang datar yang menggunakan skala. dilakukan oleh pegawai pegawai yang berhak melakukan berdasarkan peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi pengujian yang dilakukan atas alat alat ukur, takar, timbang dan yang diturunkan pada peta dasar. perlengkapannya yang belum dipakai. peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan mengusir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain lain. tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi peta rencana tata ruang wilayah kota adalah peta wilayah kota yang persyaratan tera atau tera ulang. menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kota. retribusi pelayanan pendidikan selanjutnya disebut retribusi adalah wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek union ar. retribusi pengendalian menara dan telekomunikasi, selanjutnya disebut dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku buku atau telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan dokumen lainnya. kepentingan umum. retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus, selanjutnya disebut surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat ssd, retribusi adalah pembayaran.atas jasa pelayanan penyediaan dan atau adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan penyediaan kakus yang dilakukan oleh pemerintah kota manado. dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain retribusi pelayanan tera tera ulang, selanjutnya disebut retribusi rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk adalah pembayaran atas jasa: oleh walikota. pelayanan pengujian alat alat ukur, takar, timbang, dan i59g surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat skr perlengkapannya, dan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai pokok retribusi yang terutang. dengan ketentuan peraturan perundang undangan. surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran disingkat skrdlb, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kualitas dan atau kuantitas. jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak kuantitas atau penawaran. terutang. alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi j61. surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat std pengukuran masa atau penambang. adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dan dipakai sebagai administratif berupa bunga dan atau denda. perlengkapan atau tambahan pada alat alat ukur, takar, timbang yang pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan menentukan hasil pengukuran, penawaran atau timbang. data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tera adalah kegiatan menandai dengan tanda terasa atau tanda tera tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib batal yang berlaku atau memberikan penerangan tertulis yang bertanda retribusi serta pengawasan dan penyebarannya. terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan atas alat alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji dipakai.objek pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempa yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi oleh pemerintah daerah. daerah yang terjadi menemukan kerangka. bab bumn, bumi dan pihak swasta. jenis retribusi jasa umum jenis retribusi jasa umum dalam peraturan daerah ini terdiri atas subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan retribusi pelayanan kesehatan: yang memperoleh menikmati pelayanan kesehatan. retribusi pelayanan persamaan kebersihan: wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta yang memperoleh menikmati pelayanan kesehatan, termasuk pemungut catatan sipil: atau pemotong retribusi. retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan retribusi pelayanan parkir tepi dalam umum: paragraf retribusi pengujian kendaraan bermotor golongan retribusi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran: retribusi penggantian biaya cetak peta: tan retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus: retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. retribusi pelayanan tera tera ulang: retribusi pengendalian menara telekomunikasi: paragraf iii cara mengukur tingkat penggunaan jasa bagian kesatu retribusi pelayanan kesehatan paragraf tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pena pelayanan kesehatan dasar puskesmas, puskesmas pembantu, nama, objek dan subjek retribusiaragua pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemerintah daerah. tindakan sedang (pemeriksaan menjahit ggg kesehatan luka lebih dari prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dekan patah tulang, ata kan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang tindakan kenal emosi pat wang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas tersebut sirkumsisi sunat pengendalian atas pelayanan tersebut. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasi dan ma f yam pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (ip tni aw.do0 todo dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan tio dng ido. jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. kiper kesehatan kesehatan pembiaran paragraf tamatan struktur dan besarnya tar ombesientermg gan smu tam periodontal (starting) mami sman aan kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, puskesmas kaling, balai (oo ima rani iso kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kabut gigi: kesehatan lainnya sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk setiap loo permanen d,d00 kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu observasi, diagnosa, (sulung berapi dan pemberian obat. tempatan amalgam apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang pencabutan tki indo ten joo diagnostik, rehabilitasi medik dan lain lain, maka biaya dibayar terpisah pencabutan dengan faktor penyulut idol0 berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut sebagai \|5operasi ringan berikut perawatan syaraf per kunjungan pemeriksaan laboratorium setahun ( jasa rana pelayanan jumlah jenis pelayanan rp) att yogi meme ban s000 nda gan panerksam mena luka kurang dari insist, abses. tindik ino00 \|. stestkehamilan io.o00 ing kolesterol ada sama amp mem ema bam batam too mon sono fhatnanitmuman bsemsangato ema (emas oo mow mol lisomasmsnimkr) ) ono soon\| membuka implant jatargrsin \| tumor imam\| 20o\| desa gam anang "adam ogo\| mam mao) toemenkaanbakmdemsitan oma iatmmortis 0sm\| sao\| asa (iomeiantantewan mn) mon\| (hadarsakerosa 2so0\| song lo.\|&pemerikseandukter ahi spesialis s0oo\| foatmndimdsongaran solo\| son ran tea tam aa asa pam namo\| amal oo. \| mimekminerl oso0o\| o0o\| pasienkhasus dasi akun do0 ao, ( (hmmekadai s0no\| ooo\| mba ama minteanketidamm: ami sa, girersamanormai salmon\| yeon zoo) 00nng tan kamar bermain ganti ada saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan bayi baru lahir normal retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. pasien khusus isolasi bagian kedua naa retribusi pelayanan persamaan kebersihan paragraf visite dokter umum graf urai bidan pol nama, objek dan subjek retribusi konsul dokter gigi umum maan nan visite bayi sehat dd0 dengan nama retribusi pelayanan persamaan kebersihan dipungut retribusi visite bayi sakit atas jasa pelayanan persamaan kebersihan yang dilaksanakan oleh unit gawat darurat pemerintah kota manado. rawat luka debridemen pasang infus i0,b00 objek retribusi adalah pelayanan persamaan kebersihan yang "dia tini tini diselenggarakan oleh pemerintah kota manado meliputi elemen \|klasemen pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya lokasi oo. pembuangan sementara: administrasi pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan catatan rekam medik pasien baru ang in. sementara lokasi pembuangan pembuangan akhir sampah, dan rawat inap p: cc. penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah. maasiltas ambulance dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada eo\| fasilitas ambulance adalah pelayanan persamaan kebersihan jalan umum, taman, tempat penggunaan fasilitas ambulans ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. alam kota per kali pakai transport jenasah dalam kota per d00 ,d00 kali pakaikota manado. ilusi wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan wajib retribusi pelayanan persamaan kebersihan adalah orang pribadi retribusi terutang dipungut atau badan yang mendapatkan pelayanan persamaan kebersihan dari diberikan. pemerintah kota manado. bagi ilusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi ararat petisi memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari pemerintah golongan retribusi kota manado.retribusi pelayanan persamaan kebersihan digolongkan sebagai retribusi perbengkelan, pembelian suku cadang alat alat berat, gerobak sampah: jasa umum. tps, tpa, insinerator pembayaran gaji upah buruh, biaya operasional insentif bagi petugas. paragraf iii cara mengukur tingkat penggunaan jasatingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha bangunan semi permanen per bulan dan wilayah zone atau lokasi serta besarnya volume sampah yang dihasilkan. bangunan semi permanen bertingkat rp. per bulan bangunan permanen rp. per bulan bangunan permanen bertingkat rp. per bulan paragraf rumah kost asrama: prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarifprinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan hunian lebih dari orang rp. per bulan persamaan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penginapan hotelginapan wisma, losmen, biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasi dan cottage dan sejenisnya rp. per bulan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. hotel melati rp. per bulan dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan hotel bintang rp. per bulan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. hotel bintang rp. per bulan hotel bintang iii rp. per bulan paragraf hotel bintang rp. per bulan struktur dan besarnya tarif retribusi hotel bintang rp. per bulan restoran rp. per bulan rumah makan rp. per bulan penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan kios makan rp. per bulan disusun dan diperhitungkan berdasarkan beban pekerjaan untuk menutupi rumah makan tidak tetap dan atau penjual pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persamaan makanan lainnya (kaki lima) tiap hari rp. per hari
rimaaudit25571,1blueseptember bupati wonosobo, ttd dan cap h.a. polio arif diundangkan wonosobo pada tanggal septemrat tail lembaran daerah kabupaten kaur tahun nomor 3g)) xwl peraturan daerah kabupaten kaur propinsi bengkulu (il. nomor tahun meri ya. was kependudukan nga diterbitkan oleh, bagian hukum tahun propinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten kaur nomor tahun tentang administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kaur dan penentukabupaten kaur bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dipandang perlu mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten kaurkaurikhukum dan hak asasi manusia nomor m.oi hlktp) berbasis nomor induk kependudukan secara nasionalkependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kaur. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kaur. penyelenggaraan administrasi penduduk adalah rangkaian kegiatan penatanya. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat uptadministrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam pen.,sementara yang selanjutnya disingkadengan skt adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas yang diberikan kepada orang asing yangakta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengansurat keterangan dari pihak yang berwenang. salinan akta adalah salinan lengkapri. maria aaa ran nam oo. bab kewajiban penduduk setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayananan dan skpd pelaksana pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah mempunyai kewenangcal dan lembaga pemerintah non departemen. koordinasi sebagaimana dimaksud pada il),kepala daerah, dan data pribadi, dan penyajian data kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam kepala daerahtif. bagian kedua instansi pelaksana pelaksana penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan adalah dinas dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, dinas wajibdan rujuk bagi penduduk yang beragama islam, pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada kua kecamatan. penandatanganan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kepalkewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukanuanlo. rujuk,selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan dinas, melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan upt, dan melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kecamatan, kelurahan, rw, dan rt. dalam melaksanakan kewenangan dan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan, dinas melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten kaur dalam memelihara hubungan timbal balik,upati dapat membentuk, dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada diatur dengan atau berdasarkatau berdasarkan peraturan bupati. kepala dinaspada dinas dapat mendelegasikan kepada upt. bupati dapat mengangkat petugas registrasi yang. berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan baik dari dinas, kecamatan, maupun kelurahan untuk membantu kelurahan dan kecamatan dalam bidang pendaftaran penduduk danatau berdasarksecara nasional oleh menteri dalam negerialam terdiri dari (enam belas) digit terdiri atas (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi bengkulu, daerah, cc. khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka (empat puluh),dalam diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan dan ktptuanya ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, kk, dan ktp sebagaimana dimaksud pada diatur dengan atau berdasark pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnyayang mencantumkan nikvertikal, badan hukum publik dan atau badan hukum privat yang menerbitkmkepada dinas atau instansi pelaksanapenduduk orang asing penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang pindah,laksanakan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan pindah datang. penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan kedatangan kepada dinaspergunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan kk, ktp bagi penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap atau surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang bersangkutanindah datang penduduk wni dari dan luar negeri penduduk wni yang pindah lakukan mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah luar negeri.n daerah asal. bagi wni yang berstatus pelajar dan mahasiswa, jangka waktu sets sebagaimana dimaksud padinal non formal yang bersangkutenanam mmmdalam hana mmmmmmamaaknalam diterima olehtp khusus sebagai pengganti ktpn: tempat lahir, tanggal bulan tahun lahir: golongan darah, agama kepercayaan ii.tanggal perceraian. untuk kebutuhan daerah,atau berdasarkb vii dokumen kependudukan paragraf umum dokumen kependudukan meliputi biodata kependudukanjenis kelaminagama kepercayaan, status perkawinan, iluu.: tanggal perkawinan: aa.kepemilikan akta perceraian: bb.nomor akta perceraian, dan tanggal perceraianikdinas. data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.bagaimana dimaksud pada dijadikan salah satu dasar penerbitan ktp.yarat syarat penerbitan kartu keluarga adalah sebagai berikut penerbitan kartu keluarga baru surat pengantar rt dan kepala desa lurah, izin tinggal tetap bagi orang asing, fhotobaru pindah dari satu wilayah. penerbitan kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga (kelahiran): surat pengantar rt rw dan kepala desa lurah: kartu keluarga lama, kutipan akta kelahiran.surat pengantar rt dan kepala desa lurah, kartu keluarga lama, kartu keluarga yang ditumpangi surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah,penerbitkartu keluarga wni atau orang asing surat pengantar rt rw dan kepala desa lurah, kartu keluarga lama atau kartu keluarga, penerbitan kartu keluarga karena pengurangan anggota keluarga dalam kartu keluarga bagi penduduk surat pengantar rt rw dan kepala desa lurah kartu keluarga. penerbitan kartu keluarga karena hilang rusak: surat keterangan kehilangan dari kepala desa lurah, kartu keluarga yang rusak bagi yang rusak, fhotocopy atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga, dokumen keimigrasian bagi orang asing. proses penerbitan perubahan kartu keluarga dilakukan dengan tata cara sebagai berikut desa kelurahan penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonedengan dihampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada dinas,, telah kawin,ktp kepada dinas paling lambat (empat belas) hari sebelum masa berlaku ktp habis. penduduk wni dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah memiliki ktp wajib membawanya pada saat berrpergian. penduduk sebagaimana dimaksud pada danmasa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan ktp, tanda tangan pemegang ktp serta memuat nama, nomor induk dan tanda tangan kepala dinas dengan stempel dinasetap, dan untuk penduduk yang telah berusia (enam puluh) tahun berlaku seumur hidupdinas. (l) syarat syarat penerbitan ktp bagi penduduk wni adalah sebagai berikut penerbitan ktp baru surat pengantar rt rw dan kepala desa lurah,akta kelahiran. penerbitan ktp baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetapkutipan akta kelahiran. fhotocopy paspor dan izin tinggal tetap, surat keterangan catatan kepolisian. cc. penerbitan ktp karena hilang atau rusak bagi penduduk wni surat pengantar rt rw dan kepala desa lurah, surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau ktp rusak, fhotocopy kartu keluargapenerbitan ktp karena perpanjangan bagi penduduk wni fhotocopy kartu keluarga, ktp lama, penerbitan ktp karena perubahan data bagi penduduk wni fhotocopy kartu keluarga, ktp lama,dilakukan dengan tata cara sebagai berikut desa kelurahandalam hal ktp diterbitkan karena perpanjangan, ktp lama ditarik oleh dinas yang menerbitkan dalam ktp dimuat pas photo berwarna dariraturan tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab\|.a.ngkatan, pengakuandinas atauatauatau berdasar, atau berdasarkan peraturan bupati.inas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dalam waktukepala dinas selaku penanggung jawab memberi hak akses kepada petugas registrasi untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan. bab viii pencatatan sipil bagian pertama pencatatan kelahiran paragraf pencatatan kelahiran daerah pasai setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinaskepala dinas atau kepala uptkepala dinas atau kepala upt dan disimpan oleh dinas. paragraf pencatatan kelahiran luar indonesia kelahiran wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib dicatatkan pada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud padaatas kapal laut dan pesawat terbang (l) kelahiran wni diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk sesuai ketentuan yang berlaku. pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pad igd, dilaksanakan atas persetujuan kepala dinas lahir mati. dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati. syarat syarat pencatatan kelahiran penduduk wni adalah sebagai berikut fhotocopy buku nikah akta perkawinan orang tua yang dilegalisir yang berwenang, fhotocopy ktp orang tua, fhotocopy kartu keluarga, surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan, dukun penolong kelahiran, pengantar dari desa kelurahan, fhotocopy ijazah terakhir stub (bagi yang sudah ada), dan (satu) buah mapatau upt ditempat terjadinya perkawinan paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan berdasarkan surat keterangan status pernikahan perkawinan dari kelurahan yang telah disahkan olehrkawinan wni luar negeri wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pencatatan perkawinsyarat syarat pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut surat bukti perkawinan agama, akta kelahiran, cc. surat keterangan dari kelurahan, fhotocopy ktp yang dilegalisir camat, fhotocopy ktp yang dilegalisir lurah, pas photo berdampingan ukuran dan 2x3 masing masing sebanyak (lima) lembar, izin dari komandan bagi anggota tni polri, copy surat baptis: akta perceraian kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawinegeri perceraian wni luar negeri wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pencatatan perceraitujuh pencatatan pengangkatan, pengakuandaerahna luar negeri pengangkatan anak wna oleh wni wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengangkatan anak wna sebagaimana dimaksud padaepala dinas atau kepala upt mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak. syarat syarat pencatatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, kutipan akta kelahiran, ktp pemohon, kartu keluarga pemohongakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. syarat syarat pencatatan pengakuan anak adalah sebagai berikut surat pengantar dari rt rwfhotocopy kartu keluarga dan ktp ayah biologis dan ibu kandung,(l)kepala dinas atau kepala upt membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.kepala dinas atau kepala uptnegeri paragraf kematian wni luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya dan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. syarat syarat pencatatan kematian adalah sebagai berikut medis,atau up(l)negeri perubahan status kewarganegaraan dari wni menjadi wna luar negerisesuai dengan ketentuan yang berlakuupt atau meminta bantuan kepada orang lain. bab bangko dokumen kependudukan bagian pertama pengadaan blank dilakukan oleh dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dinas yang membutuhkan blank dokumen penduduk harus mengajukan nomor registrasi blank dari departemen dalam negeri, sebelum melakukan pengadaan. pengisian elemen data pada blank kk, ktp, sets, skt, registrasi akta dan kutipanhak akses, dan perlindungan data pribadi pendudukyang memenuhi persyaratan pada tingkat penyelenggaraan memiliki pangkatigolongan ruang paling rendah pengatur ii d), memiliki, hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada dapat dicabut karena hal berikutcacat fisik dan atau mental, nik ibu kandung, nik ayah,(nina aandar'i'aran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa dalam hal terjadi keadaan darurat dan luar biasaii, mutakhir,min dari unsur database: perangkat teknologi infomasi dan komunikasi, cc. sumber daya manusiadan lokasi database sebagaimana dimaksud dalam huruf berada pada dinas. perangkat teknologi info line), semi elektronik (off line) atau manual. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pranata komputer atau dapat jugakan dalam huruf adalah petugas yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan sebagai berikut, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksudkan, dan data cadangan (back up data disaster recover centre). segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelengaraan siakbab xiii pelapor yang disampaikan secara berjenjang, sebagai berikut dari kelurahan kecamatan yang diketahui oleh lurah: dan dari kecamatan pemerintah daerah yang diketahui oleh camat. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab xiv(lima ratus ribu rupiah) dan kepada penduduk orang asing paling banyak (satu jutaii.sebesar (seratus ribu rupiah). dalam hal pejabat pada dinas denganperaturan bupati ini dikenakan denda administratif sebesar (lima juta rupiah). penetapan denda administrasikpada merupakan penerimaan daerahan pada tanggal januari bupati kaur, ttd permen malik diundangkan bantuan pada tangga! januari plt. sekretaris daerah kabupaten kaur, ttd bandar mundi, sos pembina nip. lembaran daerah kabupaten kaur tahun nomor . kab ss: tar gan aslinya kepal4 ava jin fiba mawangyahyudin, pembina titip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kave., diatur juga sanksi administratif dan dend hurufman,. privat yang terkait dengan identitas penduduk selain dokumen.ii, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran nomord,5)ntukan akta atas dasar koreksi dari petugaskidanrian agama. cukup jelas cukup jelas s5)tibd2. aaa pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang laki luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas : peristiwa penting republik initahun nomor wilis ooo memmmmmntnkn kkg nnnnanonnannn kanan pia saat pada kesan one) bina (v9, mai . menang bapa kp" an. (ba etana aan tot lan jika matang iii lili pan pra ina ut, antar ming klg meta dag ran abi ni daa: ara ana (ar petuanan kala naa kaa aka ya: itik lali kok pes pala nana nona pan aro pee pan pan laa ajal all bia and te: maa taat pai "pnb ata neng kini jadi kan. hitam haa ena" he) uii bin yag ana mba aan ka, nyeri uap pkn mega mba yg hah ppt kai vikas nee dika bit rani sia kdi sp, uotonni tiga poin tangan panai hal
(nx ajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sawahlunto, menimbang: bahwa melihat kondisi perekonomian dan perkembangan usaha restoran kota sawahlunto, maka perlu penyesuaian tarif pajak restoran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kota sawahluntketentuan dalamdiubah sehingga berbunyi: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tarif pajak restoran ditetapkan sebesar (lima keseratusjanuari walikota sawahlunto, ali susu diundangkan sawahlunto pada tanggal januari sekretaris dae, salah satunya adalah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, antara lain adalah pajak restoran yang belum dipungut sesuai ketentuan yang semestinya. terkait dengan hal tersebut atas, bahwa penetapan tarif pajak restoran berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah adalah sebesar dimana tarif tersebut masih dirasakan cukup tinggi dan tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan serif dimaksud. oleh karenanya perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah kota sawahlunto nomor tahun tentang pajak daerah. il. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota sawahlunto nomor
sad has! provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten subbang, mentitibang nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan sudah tidak sesuai dengan tuntutkabupaten subang tentang usaha,iki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur.vvl.).orang lingkungan hidup: reklamasi teknologi, dan magang engan spa rana pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan. tema pengendalian adalah segala usaha yan penelitian dan pemantauan kegiatan mana saga mun pemanfaatannya secara bijaksana. eng ega kasta eng serep peraturan daerah baik petugas maupun masyarakat. yang dilakukan olehalatkewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada (ll jenis dan pengusahaan bagian kesatu jenis komoditas tambang pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan dalam (dua\| golongan komoditas tambang: merah..gian kedua usaha pertambangan kegiatan usaha pertambangan, meliputi: penyelidikan umum: eksplorasi: studi kelayakan, konstruksi: penambangan pengolahan pemerjalan, badan usaha milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada huruf (bj diberi prioritas pertama melakukan usaha pertambangan bukan logam dan batuan untuk kepentingan umumv:win, cc. penetapan sanksi administrasi:dan: dan ipr. iup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tup eksplorasi, dan iup operasi produksi. lingkungan: dan finansial. persyaratan ipr meliputi: administratif: teknis::: dan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman (untuk mineral bukan logam)tup eksplorasi, meliputi: bukti setoran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral bukan logam sebesar rp. (seratus lima puluh juta rupiah): bukti setoran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi batuan sebesar rp. (seratus juta rupiah). iup operasi produksi, meliputi: laporan keuangan tahun terakhir vang telah diaudit oleh akuntan publik,tiga\| bulan sebelum berakhirnya jangka waktu iup,,:bulaalat pemegang iup sebelumnya mendapat hak menyamailaporan rencana reklamasi dan pelaksanaan reklamasi:mulai dari permohonan tiup sampai dengan permohonan iup kepada bupati melalui kepala dinas pejabat yang diberi wewenang. permohonan tiup sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada bupati dilengkapi dengan persyaratan administrasi. bupati dalam jangka waktu paling lama (empat belasli. litologi adalah lapisan batuan yang memiliki potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan, formasi batuan adalah kelompok batuan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan,v,www w w keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemohon tiup disertai dengan perintah untuk membayar biaya pencanangan wilayah dan pencetakan peta tiup mineral bukan logam dan atau batuan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) hari kerja sejak keputusan menerima disampaikan. (s5) bupati menerbitkan peta tiup mineral bukan logam atau batuan dalam jangka waktu paling lambat (dua) hari kerja sejak biaya pencanangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada dibayarkan oleh pemohon tiup mineral bukan logam atau batuan. pembayaran biaya pencanangan wilayah dan pencetakan petaup sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada bupati dilengkapi denga persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. bupati menerbitkan iup eksplorasi atau iup produksi dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. ketentuan lebih lanjut tentang prosedur permohonan perizinan diatur dengan peraturan bupatibidang pertambangdokumen permohonan &nam jangka waktu izinub hak dan kewajiban pemegang izin bagian kesatu hak pemegang izin pasai,dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan,lat:: shipping instruction si): kontrak jual beli: surat pernyataan asal barang: surat kirim, inavoice penjualan: analisa kualitas hasil tambang coa roa): draft survey: surat keterangan dari pelabuhan, bukti pembayaran royalty:, laporan sebagaimana dimaksud dalam alat, bab viii pembinaan dan pengawasan pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan: (pascaterbang. keselamatan dan kesejahteraan kerja ks\|: pengelolaan dan pemantauan lingkungan, il. konservasi: tenaga kerja: penerapan standarisasi pertambangan, dan atau investasi, divestasi dan keuangan,operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hajatan:,(l)alat,xiv berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan vv:tup berakhir karena: dikembalikan: dicabut,sanksi administratif setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal melanggar ketentuan izin bidang pertambangan sebagaimana diatur pada peraturan daerah ini, dan: bebas, atau kumulatif,vu::(l) ketentuan pidanadengan pidana kurungan paling lama (enam bulan atau pidana denda paling banyak rp. , ( lima puluh juta rupiah). setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam huruf didenda paling banyak rp. , ( lima puluh juta rupiah). apabila setiap orang atau badan usaha yang telah mempunyai ipr tetapi dalam melakukan kegiatan pertambangan menggunakan alat berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) bulan dan paling lama (enam) bulan dan atau pidana denda paling sedikit rp. tiga juta rupiah) dan paling banyak rp. lima puluh juta rupiah)" . . www(#)undangan. bab xviisubang nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan dinyatakan dicabut dbang. ditetapkan subang pada tanggal, .ily dosa pnp bupati subang, ban), hh. orang rohani diundangkan subang pada tanggal,. .: kkb darah, seed bbolkakhman, si. doi lembaran daerah kabupaten subang tahun: nomor noref peraturan daerah kabupaten subang, provinsi jawa barat lingkungan hidup:: pemberian iup dan !::ama peraturan daerah kabupaten subang nomor tahun tentang urusan pemerintahannanaman modal lembaran.,
eng pes walikota serang provinsi banten peraturan daerah kota serang nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota serang, menimbang bahwa pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistematik dan terkoordinasi, bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas produk hukum daerah yang baik,rta mengikat, bahwa dengan ditetapkannnomor tahun tentang penyusunan produk hukum daerah terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pembentukan produk hukum daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam,rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota dprd, komisi, gabungan komisi, atau badan pembentuk, atau keterangan,rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam kepada pimpinan dprd. mbahasan rancangan perda yang berasal dari walikota rancangan perda yang berasal dari walikota disampaikan dengan surat pengantararagraf persiapan pembahasparagraf pembahasan rancangan perdadalam sekretaris daerah menyiapkan naskah perda dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertrancangan perda oleh walikotwalikota. naskah perda yang telah ditandatangani oleh walikotatidak ditandatangani oleh walikota. kalimat pengesahan bagi perdaaragraf . paragraf nomor register perda walikota menyampaikan rancangan perda yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam sebelum diundangkan oleh sekretaris daerahmenggunakan nomor register nama perda, nama provinsi nomor urut dan tahun,danda ini. bagian kedua penyusunan peraturan walikota dan peraturan bersama kepala daerah pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan walikotakepala daerah membentuk tim penyusunan peraturan walikota dan peraturan bersama kepala daera,dankepala daerah kepada sekretaris daerah. rancangan peraturan walikotapimpinan . pimpinan perangkat daerahperaturan dprd sebagaimana dimaksud dalam pada.kewajiban .badan pembentuk perda melakukan pengkajian rancangan peraturan dprd sebagaimana dimaksud pada dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. badan pembentukan perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam kepada pimpinan dprd dalam rapat paripurna dprd, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf dan b.permintaan .yusunan produk hukum daerah bersifat penetapan bagian kesatu penyusunan keputusan walikota penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan berbentuk keputusan walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pimpinan perangkat daerah menyusun keputusan walikota sesuai dengan tugas dan fungsi,: danngesahan, penomoran dan pengundangan bagian kesatu pengesahandalam. walikota adalah walikota serang. dewan perwakilan rakyat daerahda adalah alat kelengkapan dprdserang. bagian hukum adalah bagian hukum pada sekretariat daerah kota serang. kepala bagian hukum adalah kepala bagian hukum pada sekretariat daerah kota serangwalikota. peraturan walikota yang selanjutnya disebut perhal adalah peraturan walikota serarsama denganembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda dan rancangan perhalda, perhal dan peraturan dprd(empat) rangkap, dan, bagian hukum, dan cc.(empat) rangkap produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap (tiga)perangkat daerahandatangan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan dprd dan keputusan pimpinan dprd dilakukan oleh ketua dprd atau wakil ketua dprd. penandatangan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentukengundangan produk hukum daerah pada: perda, peraturan walikota, peraturan bersama kepala daerakepala daerah,kepala daerahwalikota, peraturan bersama kepala daerah dan peraturan dprd. perda, peraturan walikota, peraturan bersama kepala daerah dan peraturan dprd sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum. bab evaluasi dan klarifikasi bagian kesatu evaluasi rancangan perda walikota menyampaikan rancangan perda yang berkaitan dengan, ipjp, rpm, pertanggungjawaban pelaksanaan apbdwalikota juga menyampaikan rancangan peraturan walikota tentang: a.penjabaran. penjabaran apbd,, yang dimuat dalam berita acara. dalam hal hasil evaluasi rancangan perda, dalam hal hasil evaluasi rancangan perda bertentangan dengan kepentingan umum, dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tidak ditindaklanjuti dan walikota tetap menetapkan rancangan perda menjadi perda, pembatalan perda tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua klarifikasi walikota menyampaikan perda dan peraturanvii penyebarluasan bagian kesatuwalikota, peraturan bersama kepala daeraagian kedua . bagian kedua penyebarluasan rancangan perda ddaengan perangkat daerah pemrakarsa. bagian ketiga penggandaan dan pendistribusiix. bab penulisankota, peraturan bersama kepala daerah danpenulisanda ini. setiap tahapan pembentukan perda, peraturan walikota, peraturan bersama kepala daerahkepala daerah dan peraturan dprd sebelum ditetapkan. konsultasi materi muatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan kementerian dalam negeri dan atau kementerian lainnya sesuai tugas fungsi. bab xmahfud lembaran daerah kota serang tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum agus cendawan, sh.mh nip. noref peraturan daerah kota serang provinsi banten nomor urut perda (tahun penjelasan peraturan daerah kota serang nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah umumnyusunan produk hukum daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mendapat perhatian karena merupakan dokumen yang sangat pokok dan mendasar, sekaligus dijadikan dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. oleh sebab itu, produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. sehingga produk hukum daerah dapat efektif dalam penerapannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi. dengan ditetapkannya peraturan presiden dan peraturan menteri dalam negeri tersebut, maka peraturan daerah nomor tahun tentang penyusunan produk hukum daerah perlu dilakukan penyesuaian, agar dapat lebih meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum daerahperangkat daerah dan dprd yang mengajukan usul rancangan perdhari adalah hari kerja.peraturan walikota:nyusunan perda bagian kesatu umum perencanaan rancangan perda meliputi kegiatan penyusunan program pembentukan perda, penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka, dan penyusunan rancangan perda luar program pembentukan perda. bagian kedubagian kedua penyusunan program pembentukan perda penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui (lima) tahap, yaitu tahap inventarisasi, tahap seleksi, tahap koordinasi, tahap penetapan, dan tahap penyebarluasan. program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada disusun dengan mempergunakan matriks program pembentukantahap inventarisasi penyusunan program pembentukan perda tahap inventarisasi penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada lingkungan pemerintah daerah, dan lingkungan dprd. dalam hal penyusunan program pembentukan lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf tahap inventarisasi meliputi: walikota, dan atau tim penyusun program pembentukan perda yang ditetapkan oleh walikota, cc. perangkat daerah menyusun rencana pembentukan perda dengan mendalam huruf mempergunakan matriks program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam bagian hukum dan atau tim melakukan inventaris usulan program pembentukan perda dari perangkat daerah untuk disusun dalam rancangan daftar skala prioritas program pembentukan perda lingkungan pemerintah daerah. . dalam hal penyusunan program pembentukan lingkungan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf tahap inventarisasi meliputi: penyusunan program pembentukan perda lingkungan dprd dikoordinasikan oleh badan pembentukan perda: badan pembentukan perda mengirimkan surat permintaan pengajuan usul program pembentukan perda kepada anggota, komisi dan atau gabungan komisi, cc. pimpinan fraksi mengkoordinir usulan program pembentukan perda dari para anggotanya dengan memperhatikan arahan partai politik dan masukan dari masyarakat konstituen, pimpinan komisi mengkoordinir usulan program pembentukan perda posisinya dengan memperhatikan skala prioritas bidang tugas komisi serta masukan dari perangkat daerah mitra kerjanya dan aspirasi masyarakat, pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan atau anggota dprd menyampaikan usulan program pembentukan perda kepada pimpinan badan pembentukan perda:dan badan pembentukan perda menginvetarisir usulan program pembentukan perda dan disusun dalam rancangan daftar skala prioritas program pembentukan perda. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program pembentukan perda lingkungan dprd diatur dengan peraturan dprd. paragraf tahap seleksi penyusunan program pembentukan perda tahap seleksi penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada: lingkungan pemerintah daerah, dan lingkungan dprd. tahap seleksi usulan program pembentukan perda lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bagian hukum dan atau tim melakukan seleksi terhadap usulan rencana pembentukan perda yang telah melalui tahap inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam penyusunan program pembentukan instansi vertikal lainnya dalam hal sesuai dengan: kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam pengaturan. hasil seleksi penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh bagian hukum dan atau kepada walikota melalui sekretaris daerah, dan walikota. tahap seleksi usulan program pembentukan perda lingkungan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi badan pembentukan perda mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan atau anggota dprd dan dapat juga menyertakan masyarakat dan atau para ahli yang terkait untuk membahas program pembentukan perda lingkungan dprd,dan badan pembentukan perda menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rapat paripurna untuk selanjutnya dibahas bersama dengan pemerintah daerah. paragraf tahap koordinasi penyusunan program pembentukan perda tahap koordinasi penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi, pembahasan penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan program pembentukan perda dari pemerintah daerah dan dprd: pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam rapat kerja antara badan pembentukan perda dan walikota dan atau pejabat yang ditunjuk,dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf diusulkan sebagai skala prioritas program pembentukan perda untuk jangka waktu (satu) tahun. paragraf tahap penetapan penyusunan program pembentukan perda tahap penetapan penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hasil pembahasan pada tahap koordinasi sebagaimana dimaksud dalam disepakati dan ditetapkan sebagai program pembentukan perda dalam rapat paripurna dengan keputusan dprd,dan penetapan skala prioritas program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakuketapan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang apbd. paragraf . paragraf tahap penyebarluasan program pembentukan perda tahap penyebarluasan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: program pembentukan perda lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh sekretaris daerah, program pembentukan perda lingkungan dprd dilakukan oleh badan pembentukan perda: hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan program pembentukan perda, dan penyebarluasan program pembentukan perda melalui media elektronik, media cetak dan atau forum tatap muka atau dialog langsung untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. bagian ketiga penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka dalam program pembentukan perdapbd, cc. pembatalan atau klarifikasi atas perda, dan atas perintahketentuan sebagaimana dimaksud pada program pembentukan perdbagian keempat penyusunan rancangan perda luar program pembentukan perda dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan rancangan perda luar program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf dan harus ditetapkan dalam rapat paripurna dprdil. bab iii penyusunan produk hukum daerah bersifat pengaturan bagian kesatu penyusunan perddengan mengikutsertakan bagian hukumyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda in. paragraf penyusunan perda lingkungan pemerintah daerah walikota sebagai penanggungjawab, sekretaris daerah sebagai pembina, kepala perangkat daerah pemrakarsa sebagai ketua, kepala bagian hukum sebagai sekretarishuruf
ppi, tea tea arak gea mma sss alantahun st)landak tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak, imbang bahwa untuk mengarahkan pembangunan kabupaten landakdiwilayah kabupaten landak sumber daya buatan dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup: 'landak tahun ngebagian kedua kebijakan dan strategi penataan ruang pagu nata kan nna han: pengembangan jaringan prasarana wilayah sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan yang terpadu: cc.: ii pengembangan sentra produksi pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis, pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi wilayah pendukungnya: pengembangan kawasan industri yang handal dan berwawasan lingkungan: pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan pengembangan jaringan dan aksesibilitas antara sentra produksi pertanian dengan kawasan agribisnis serta pasar:: peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan potensi pengembangan masing masing daerah: mengembangkan pusat pusat kegiatan yang berhirarki untuk meningkatkan pelayanan, mengembangkan jaringan aksesibilitas antar pusat pusat kegiatan dan kawasan permukiman secara terintegrasi: menyediakan fasilitas permukiman yang memadai sesuai dengan skala dan tingkat pelayanannya. strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan sistem jaringan transportasi yang berhiraki dan terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh wilayah kabupaten: mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju wilayah luar kabupaten. strategi sebagaimana: 'dimaksud dalam huruf meliputi: mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung, meningkatkan upaya perlindungan pada kawasan berfungsi lindung, meningkatkan status cagar alam ikut penrissen menjadi taman nasional maupun bencana alam, membatasi pengembangan kawasan budidaya intensif pada kawasan penyangga kawasan lindung, mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan. strategi pengembangan sentra produksi pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan kawasan sentra sentra produk pertanian dengan komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas antara kawasan sentra produksi pertanian dengan kawasan agribisnis: mengembangkan sarana prasarana pendukung, terutama untuk pengembangan kegiatan pengelolaan sektor pertanian dengan penekanan pengembangan lokasi produksi, lokasi industri pengolahan produksi, dan na: lokasi pemasaran produk. strategi pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi wilayah pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan kawasan usaha agribisnis terpadu: mengembangkan fasilitas pendukung kawasan agribisnis unggulan: meningkatkan aksesibilitas antara kawasan agribisnis dengan sentra produksi dan pasar. strategi pengembangan kawasan industri yang handal dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan kawasan industri mandor yang berwawasan lingkungan, mengembangkan kawasan agroindustri yang kuat dan berdaya saing, meningkatkan aksesibilitas antara kawasan industri, sentra produksi, dan pusat distribusi barang: mengembangkan fasilitas pendukung kawasan industri secara terpadu, mendorong pengembangan industri dalam kawasan industri. strategi pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan pengembangan jaringan dan 'aksesibilitas antara sentra produksi pertanian dengan kawasan agribisnis serta pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan: mengembangkan aksesibilitas pada kawasan yang belum berhubungan. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: la. meningkatkan pengembangan jaringan jalan yang terintegrasi: mengembangkan fasilitas dan utilis pendukung untuk pengembangan industri. len goda strategi untuk: melaksanakan" peningkatan fungsi kawasan pertahanan' dahtthpusat pusat kegiatan kabupaten meliputi: dan pkl yang telah ditetapkan dalam rtrw provinsi: ppk, dan ppl. struktur pusat pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kota ngarang, mandor, seribu dan semakin sebagai wp: kota dari, kota pahaman dan kota karangan sebagai pkl: kota sebagai, kota mandor, kota menjalin, kota meranti, kota kuala bee, kota seribu, kota kompak, kota simpang tiga dan kota limpo sebagai .i ppk, dan desa semakin, desa sides, desa tulang, dan desa anik sebagai ppl. pusat pusati aan lana aan aro ana tema basa mena date sih: sistem jaringan prasarana transportasi: sistem jaringan prasarana energi: sistem jaringan prasarana telekomunikasi: id. sistem jaringan prasarana sumber daya air: dan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.perkeretaapian: dan fc. sistem jaringlatu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas: jaringanjalumum: jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. dimaksud pada' huruf angka meliputi: jaringan jalan arteri primer meliputi: ruas jalan sungai penuh sebahu: ruas jalan sebahu sides: ruas jalan sides ngarang sosok tanjung: jaringan jalan kolektor sekunder yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan kolektor primer yang menghubungkan pkw dengan pks, meliputi: ruas jalan suci semarang seribu entikong jaringan jalan kolektor primer meliputi: ruas jalan anjungan karangan: ruas jalan karangan simpang tiga bengkayang: ruas jalan simpang tiga sides: dan ruas jalan km. jalan trans kalimantan (sp. pak malam pal jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai kolektor primer meliputi: led seribu simpang kuala bee cabang: ruas simpang semantik kec. kuala bee muara nilai: seribu nyari entikong jaringan jalan lokal primer yang meliputi: arah led meranti kuala bee, meranti dari pahaman: dari kompak karangan: menjalin mandor: pahaman sebagai: karangan samalanga: dan tulang single samalanga: jaringan jalan khusus angkutan produksi meliputi menjalin sadaniang, kawasan industri mandor jalan oktober pontianak, ngarang kuala bee seribu. rencanatipe kota ngarang. terminal tipe berlokasi di: kota pahaman: kota karangan, dan kota dari, kota seribu: kota meranti: kota kuala bee, kota limpo: kota sebagai: kota mandor, kota menjalin: kota kompak, dan kota simpang tiga. rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas: pengembangan angkutan antar kota dalam provinsi akbp) dengan rute ngarang pontianak, b.pengembangan angkutan antar kota dalam kabupaten dan angkutan pedesaan dengan asal tujuan yang menjangkau seluruh ibukota kecamatan. sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: alur pelayaran sungai: sn: prasarana transportasi sungai. alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a,meliputi: ngarang kuala bee seribu: seribu nyari: kuala bee kodama: dan ngarang sebagai rantau panjang kuala mandor kapuas pontianak. jaringan prasarana transportasi' sungai 'sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: dermaga ngarang: dermaga seribu, dermaga kuala bee: dermaga sebagai, dan dermaga rantau panjang. pengembangan jaringan pelayanan dan angkutan penumpang lainnya ditetapkan dengan peraturan bupati. rencana jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem jaringan transportasi kereta api: sistem jaringan prasarana kereta api: dan sistem jaringan layanan transportasi kereta api. rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jaringan kereta api umum lintas timur pontianak ngarang sosok sanggau sekadau sintang putussibau: b.jaringan kereta api umum lintas tengah sungai penuh ngarang dan pontianak tayan rencana jaringan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf berupa stasiun kereta api kota ngarang. rencana jaringan layanan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. sistem jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam 11pematung, bandar udara sengon dan bandar udara bentang sebagai bandar udara yang melayani penerbangan perintis. ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.listrik: dan b.jaringan transmisi tenaga listrik. pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pusat pembangkit listrik: dan gardu induk distribusi. pusat pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangkit listrik tenaga diesel pld) pembangkit listrik tenaga air plta) page lembayung mw: pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih) riam manager mw: pembangkit listrik pedesaan: dan pembangkit listrik tenaga limbah perkebunan plt) pada kawasan perkebunan sawit yang tersebar merata diseluruh kecamatan. gardu induk distribusi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan tengah templat: kecamatan mandar: kecamatan menjalin: kecamatan mempawah hulu: kecamatan menyukai: kecamatan ngarang: kecamatan air besar.dan kecamatan limpo. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: pengembangan saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) yang berada kawasan industri mandor: b.pengembangan saluran udara tegangan tinggi suit) yang berada sepanjang jalan arteri, dan pengembangan saluran udara tegangan menengah utm) yang menghubungkan semua ibukota kecamatan diluar jalan arteri. paragraf sistem jaringan prasaranatap:g: a,meliputi: penyelenggaraan jaringan tetap lokal: penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh). penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional:b,meliputi: penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial: penyelenggaraan jaringan bergerak seluler: dan cc. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan telekomunikasi diaturdengan peraturan bupatumber air baku: jaringan prasarana air baku untuk air bersih: dan jaringan prasarana air untuk irigasi. dalam rangka pelestarian sumber sumber air baku sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan penetapan sempadan sungai dan danau waduk. jaringan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sistem jaringan primer, terdapat ditiap ibukota kecamatan: dan sistem jaringan sekunder, terdapat diluar ibukota kecamatan. pengembangan jaringan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: penggunaan sistem instalasi penyediaan air jaringan perpipaan dengan memanfaatkan sungai dan danau: pemakaian bak penampung yang bersumber dari air permukaan dan tadah hujan kawasan perdesaan, pemanfaatan air tanah, peningkatan kapasitas perusahaan daerah air minum, perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi: dan pengembangan sistem air bersih regional. jaringan prasarana air untuk air irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sumber irigasi, dan daerah irigasi, sumber irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf, meliputi: kama sumber air: dan pad amd hape smrtaatee aina angga a33 het aah sumber pengambilan. dalam rangka konservasi sumber sumber air untuk irigasi maka dilakukan penetapan sempadan sungai, sempadan waduk dan pelestarian air dari pegunungan. sumber pengambilan air (intake) meliputi semua gunung dan sungai yang ada kabupaten. daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada hurufjaringan air minum: sistem jaringan drainase: cc. prasarana pengolahan limbah: dan prasarana pengelolaan persamaan. sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sistem penyediaan air minum spam) terdiri dari spam perpipaan dan spam non perpipaan terlindungi: spam perpipaan terdiri atas, jaringan pipa transmisi air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang terdapat ibukota kabupaten landak dan seluruh kecamatan: spam non perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil. tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata 'air yang terdapat ibukota kabupaten landak dan seluruh kecamatan: sumber air baku untuk kebutuhan air minum kabupaten landak terdiri atas: sungai merasa dusun selama desa untuk dan sungai landak sebagai sumber air baku dam ngarang, mata air pegunungan dan sungai yang berada seluruh kecamatan. sistem jaringan, drainase sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan. pada daerah perkotaan, pararel dengan pembangunan jaringan jalgg. is a.pengembangan.septik tank individual: dan. oo. soon. lan hb. secara komunal: dan: sistem peradaban dilakukan pada masing masing rumah tangga: sistem pengumpulan dilakukan pada tempat pembuangan sementara tps) pada setiap kecamatan dan tempat pembuangan akhir tpa) kecamatan ngarang, cc. sistem pengangkutan dengan menggunakan dump truk dan arrow dari tps. menuju tpa: dan sistem pengolahan sampah dilakukan tempat pembuangan akhir tpa) kecamatan ngarang dengan pola sanitasi landfill. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan sampah:peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor tahun beta aman tentang, rencana tata,, ruang. wilayah provinsi penarencana tata ruang wilayah kabupaten landakkalimantan barat. kabupaten adalah kabupaten landak yang merupakan bagian dari wilayah provinsi kalimantan baratlandak. kepala daerah adalah bupati kabupaten landakkawasan lindung sebagaimana dimaksud.,denganluasan kurang lebih hektar tersebar kecamatan banyak hulu, air besar, limpo, kula bee, mandor, mempawah hulu, menyukai, meranti, sebagai, tengah templat dan kompak. f0 daerah imbuhan air tanah yang tersebar kecamatan kuala bee, air besar, limpo, banyak hulu, mempawah hulu, menjalin dan tengah templat seluas kurang lebih hektar: kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sempadan sungai, dengan luas hektar: kawasan sekitar danau waduk, dengan luas hektar: kawasan sekitar mata air: kawasan kearifan lokal: ruang terbuka hijau perkotaan dengan luas hektar:dan hutan kota padabbatus) kilometer persegi: penetapan garis sempadan sungai t"ig meng2. garis sempadan sungai tak bertanggal luar kawasan perkotaan pada kr: sungai besar ditetapkan paling sedikit (seratus) meter, sedangkan pada gp. sungai kecil paling sedikit. .(lima puluh) meter. dihitung dari tepi sungai se:. pada waktu ditetapkan. rada kawasan! sekitar danau waduk sebagaimana dimaksud pada saraf huruf berlaku ketentuan (lima puluh) meter dari tepi danau. pada kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku ketentuan sekurang kurangnya dengan jari jari (dua ratus) meter sam sekitar mata air. kpa ketentuan mengenai kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada man jain huruf diatur dengan peraturan bupati. ruang terbuka hijau perkotaan dikembangkan setiap kawasan perkotaan dengan luas minimal (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. fe. k17) hutan kota dikembangkan ibukota kabupaten kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luasan hektar, meliputi: cagar alam nyiur penrissen, dan cagar alam mandor. cagar alam nyiur penrissen sebagaimana dimaksud pada huruf diusulkan menjadi taman nasionaldan fb. kawasan rawan bencana tanah longsor. kawasan rawan bencana alam banjir sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh kecamatan. kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar gunung sha kecamatan tengah templat, gunung hatimu kecamatan mandor dan menyontek kecamatan mempawah hulu. bagian ketiga kawasan budidaya kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: @a. kawasan peruntukan hutan produksi: lt. . kawasan peruntukan hutan rakyat dan hutan desa: kawasan peruntukan pertanian: kapas .d. kawasan peruntukan. perikanan arti bat hatatpaa sebatas tra rana: kawasan hutan produksi terbatas: dan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas sekitar hektar tersebar kecamatan banyak: kecamatan air besar: cc. kecamatan limpo: kecamatan kuala bee, kecamatan mandor: kecamatan mempawah hulu: kecamatan menyukai, kecamatan meranti, kecamatan ngarang: kecamatan sebagai: kecamatan tengah tomita: kecamatan kompak. kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas sekitar hektar tersebar kecamatan air besar, kecamatan mandor, cc. kecamatan sebagai. kawasan peruntukan hutan rakyat dan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luasan hektar tersebar seluruh desa kabupaten landak. ketentuan lebihjlanjut penetapan hutan rakyat dan hutan desa diatur dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: eat ombak kipas naa suk mba pak pen arah kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan: kawasan peruntukan pertanian hortikultura: cc. kawasan peruntukan perkebunan:lahan sekitar hektar tersebar sebagai kompleks, semakin kompleks, kompak kompleks, dan seluruh kecamatan meliputi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan: dan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjumeliputi lahan sekitar hektar terdiri dari: kawasan peruntukan perkebunan dengan prioritas komoditas sawit dan karet tersebar merata seluruh kecamatan, b.kawasan peruntukan perkebunan dengan prioritas komoditas kakao terutama kecamatan tengah templat, sebagai, menyukai, menjalin, mempawah hulu, air besar dan kuala bee, dan kawasan peruntukan perkebunan dengan prioritas komoditas lada terutama kecamatan mempawah hulu, menjalin, menyukai, banyak hulu, kuala bee dan air besar. kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ternak besar kecamatan menjalin, kompak, mempawah hulu, banyak hulu, tengah templat, meranti, limpo dan sebagai: ternak kecil tersebar seluruh kecamatan: dan cc. unggas tersebar seluruh kecamatan. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kawasan perikanan tangkap tersebar sungai landak, sungai sangat, dan sungai mempawah: kawasan perikanan budidaya tersebar limpo, tengah templat, ngarang, mandor, kompak, menjalin, mempawah hulu, banyak hulu, menyukai, sebagai, dan meranti. rai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bagian rtrw yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan dapat berupa kpp mineral logam, mineral bukan logam dan atau batuan dan batubara. .o.i. ae. nan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada (l), terdiri atas: kawasan peruntukan pertambangan kpp) mineral logam yang tersebar pada seluruh kecamatan, kawasan peruntukan pertambangan kpp) mineral non logam yang tersebar pada seluruh kecamatan: cc. kawasan peruntukan pertambangan kpp) batuan yang tersebar pada seluruh kecamatan, dan kawasan peruntukan pertambangan kpp) batubara kecamatan sebagai dan air besar: kawasan peruntukan industri kecil: cc. kawasan peruntukan industri sedang: kawasan peruntukan industri besar, dan kawasan peruntukan industri agro. kawasan peruntukan industri rumah tangga dan industri kecil sebagaimana dimaksud pada huruf dan tersebar setiap kecamatan. kawasan peruntukan industri sedang dan industri besar sebagaimana dimaksud pada huruf dan diarahkan kawasan industri mandor seluas kurang lebih hektar. kawasan peruntukan industri agro sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan kecamatan mandor. kawasan peruntukan pariwisata seluas hektar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: wisata alam: wisata budaya, cc. wisata sejarah: wisata rohani: wisata minat khusus: dan wisata agro. kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: air terjun panga'ak desa antan raya kecamatan cabang, air terjun angan tembawang limpo kecamatan limpo, air terjun mengagung desa minggu kecamatan ngarang, air terjun bayangan desa merayu dusun perbuat kecamatan air besar, air terjun string desa tongue kecamatan air besar: air terjun page lembayung desa bentang kecamatan air besar: air.terjun remaja desa skandal kecamatan air besar . bar riam jambu desa jambu kecamatan air besar: an: goa kelelawar desa engkangin kecamatan air besar: goa santan desa engkangin kecamatan air besar: air terjun korban desa engkangin kecamatan air besar: air terjun gentilis desa merayu kecamatan. air besar: air terjun tarintikng desa engkangin kecamatan air besar: air terjun ingin desa serangan kecamatan. air besar: air terjun unik desa serangan kecamatan. air besar air terjun ampar not desa merayu kecamatan air besar, air terjun ampar jawa desa merayu kecamatan air besar, patung barat desa merayu kecamatan air besar: danau nyiur desa bentang kecamatan air besar: air terjun bahawa desa range aji kecamatan air besar: uu. air terjun pematung desa bentang kecamatan air besar, riam badak desa kerani birth sebatik kecamatan tengah templat: riam bong dusun ubah desa pahaman kecamatan tengah tema, panorama gunung sepak desa palmata song kecamatan tengah templat, riam silang semakin kecamatan tengah templat: zz. air terjun cikalong desa tulang kecamatan mempawah hulu: riam sname desa tiang tanjung kecamatan mempawah hulu: dan air terjun dati desa skandal kec air besar. air terjun kamis desa nyari kec. air besar kawasan peruntukan wisata sejarah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: keraton ismahayana ngarang desa raja kecamatan ngarang, makam raja landak desa raja kecamatan ngarang: makam juang mandor: makam juang pak kasih desa sides kecamatan tengah templat, makam juang ngarang desa ambon inti kecamatan ngarang: pandugo ria sini desa jaring kecamatan menyukai: dan pantai ria sini desa babak kecamatan menyukai. kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: rumah betang saham desa saham kecamatan tengah templat: dan perkampungan budaya kec ngarang. s5) kawasan peruntukan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada huruf berupa gua maria shanti buana dusun bandel desa undang kecamatan banyak hulu. kawasan peruntukan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada "ob huruf berupa: arung jeram sungai landak kecamatan air besar: dan eoi mendulang instansi kecamatan air besar. kawasan peruntukan wisata agro sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: wisata panen durian tersebar diseluruh kecamatan: dan wisata panen langsat tersebar diseluruh kecamatan wisata panen jeruk kecamatan tengah templat, wisata agro kawasan industri mandorsstui maret, ton (l)abupaten landak dengan luas kurang lebih hektar kecamatan ngarang, karangan, pahaman dan dari. kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas sekitar hektar tersebar seluruh kecamatan. na. kawasan pertahanan dan keamanan seluas hektar sebagaimana dimaksud pada meliputi: yon armed tarik kecamatan ngarang: koramil kecamatan ngarang: koramil kecamatan tengah templat: koramil kecamatan air besar: koramil kecamatan mempawah hulu: koramil kecamatan menyukai: koramil kecamatan mandor, koramil kecamatan menjalin. bab penetapan kawasan strategis kawasan strategis wilayah kabupaten terdiri atas: kawasan strategis nasional ksn): kawasan strategis provinsi ksp): dan kawasan strategis kabupaten ksk). kawasan strategis nasional ksn) sebagaimana dimaksud pada huruf yang berada wilayah kabupaten adalah kawasan pengembangan ekonomi terpadu karet) khatulistiwa. kawasan strategis provinsi ksp) sebagaimana dimaksud pada huruf yang berada wilayah kabupaten adalah: kawasan industri mandor.:.( kim) yang merupakan ksp dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: kawasan perkotaan ngarang yang merupakan ksp dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: kawasan pertambangan bauksit yang merupakan ksp dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: kawasan ekosistem gunung nyiur penrissen yang merupakan ksp dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. kawasan strategis kabupaten ksk) sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: kawasan strategis kabupaten ksk) dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas: kawasan perkotaan karangan, dari, dan pahaman yang ditetapkan sebagai pkl, kawasan cepat tumbuh kecamatan air besar: kawasan kuat kawasan usaha agribisnis terpadu) dengan komoditas unggulan padi karet, kelapa sawit, dan kakao semakin kompleks, kompak kompleks, dan sebagai kompleks. kawasan strategis kabupaten ksk) dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan: kawasan cagar alam mandor. s5) kawasan strategis kabupaten ksk) sebagaimana dimaksud pada (l)memuat: arahan perwujudan rencana struktur ruang: arahan perwujudan rencana pola ruang: dan sa. tea pet lip tohpemanfaatan ruang jaringan prasarancc. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat: dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. paragraf ra,'a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: .: dan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan:: dan kegiatan penambangan: kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: membangun kawasan permukiman: melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:tag penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi: dan kegiatan yang menunjang fungsi lindung: kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi: kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan:c:: dan kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung: ob: dan kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas: cc: proses perericahangndak, selanjutnya disebut rtrw kabupaten landak, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten landakdisingkat adalah kawasan perkotaan yang akan kk: ketentuan umum .peraturan zonasi untuk: kawasan perlindungan setempat: sebagaimana dimaksud dalam huruf yang merupakan sempadan danau waduk: dan penyediaan ruang terbuka hijau: kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: .pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan: pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan: dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak menganggu fungsi sempadsuaka alam sebagaimana dimaksud dalam huruf yang merupakan kawasan taman nasional ditetapkan dengan ketentuterkait wisata, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum: dan pembangunan sarana dan prasarana terkait penelitian, kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: l.pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi 'kawasan, pembangunan fasilitas penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan: dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak menganggu fungsi kawas4huruf yang merupakan kawasan cagar alam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanmeliputi: kegiatan pemanfaatan ruang yang menunjang fungsi kawasan, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan, kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berorientasi lingkungan: an: pembangunan.i. sarana pendidikan. :dan penelitian. dengan: syarat tidak: mengganggu fungsi kawasan: pembangunan sarana dan prasarana air minum yang tidak menganggu fungsi kawasan, dan kegiatan pertambangan yang tidak mengganggu fungsi kawasan: kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan cagar alamhutan rakyat dan hutan desa: . .: ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan:::dankegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan tumpang harian pembangunan prasarana wilayah sertafatin pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan! rata ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatasb. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan "tumpang tanaman, pembangunan prasarana wilayah danproduksi konverpenanaman tanaman tumpang tanaman: b.kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pertanian dengan sub sekitarnya, pembangunan prasarana wilayah dan penambangan dengan syarat mengikuti ketentuan perundang undangan: ccrakyat dan hutan desmeliputi: l.: kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: kegiatan perkebunan luar komoditi karet dan kelapa sawituan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana #, :bkaret dan kelapa sawit dengan syarat tidak dalam skala besar: dan kegiatan pen:khususnya pada wilayah kegiatan operasi produksi eksploitasi: potensi sumber daya mineral dan energi tersedia: keseimbangan antara resiko dan manfaat:: kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada: zona operasi produksi berada dive: (kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki dokumen lingkungan: tidak mengijinkan pembangunan daerah tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan daerah:dibawahnya terdapat mata air penting atau perindustriwisata: dan ccmukiman perkotaan, dan bh.ya. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana ll::: b.adalah peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan:: pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi utama kawasan. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang sekitar jaringan prasarana mug tan ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: ja. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang sepanjang jaringan transportasi darat: jb.: ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang sepanjang jaringan sumber daya air:ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang sepanjang jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional:peraturan perundang undangan, lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan,kitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 61ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud, dalam, basal. sensirgere sntagtatapermukiman tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari (lima ratus) meter dari tpa, dan tpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah. bagian ketiga ketentuan perizinan .ndaftaran perijinan jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: izin mendirikan bangunan: izin gangguan: izin usaha perikanan, izin usaha rekreasi dan hiburan umum: izin prinsip: dan zin lokasgian keempat ketentuan pemberian insentif dan disinsentif mara mapan .#& kam manga empang ketentudimaksud dalam meliputi: insentif fiskal, meliputi: pemberian keringanan pajak, dan nag pengurangan retribusi: insentif non fiskal, meliputi: pemberian kompensasi: subsidi silang: kemudahan perizinan, sz, .imbalan, sewa ruang, urun saham: penyediaan prasarana dan sarana: penghargaan, dan publikasi atau promosi. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ditujukan pada kawasan kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi: kawasan perkotaan pkw dan pkl, kawasan wisata, kawasan agropolitan: dan kawasan industri mandor. pemberian disinsentif sebagaimana: persyaratan khusus dalam perizinan:: kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung, kegiatan pertambangan luar kawasan pertambangan: dan kegiatan permukiman kawasan lindung. ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalamgu.a.!il. aa:'memiliki cakupan wilayah kim eat layanan. prasarana, skala kabupaten. part beta ora rey tenda tragelar ngaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata.:.dhg rencana tata ruang yang berlaku, memberitahukan. kepada pihak.yang memanfaatkan:ie. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki it,ta.lb'agl. penertiban dapat melakukan .ketentubadan koordinasi penataan ruang daerah board)sebagaimana maksud pada dibentuk dengan peraturan bupati. tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah board)hak masyarakat dalam penataan ruang meliputi: fa. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang: menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataanang mengajukan tuntutan pembatalan. izin dan penghentian: pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang: dan ne untukemberikan masukan dalam: kerja sama!(oran rana nyang ba ant bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemberiandilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan lain lain peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten landak tahun dilengkapi dengan dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten landak tahun dan album peta dengan tingkat ketelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini: perundang undangan,: rtrw kabupaten landak dapat ditinjau kembali lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun.: rencana tata ruang kawasan perkotaan: rencana tata ruang kawasan strategis kabupatenberdasarkan hasil kesepakatan menteri kehutanan'kes5)ann sasa ii) dalam.hal terdapat penetapan kawasan hutan.yang.belum disepakati pada saat:landakdst pete aan aan ban kat bara k30 jun cap ttd lukis lembaran daerah kabupaten landak tahun nomor ran salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham setda kabupaten landak, neh pembina nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten landak. nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten landak tahun umum ruang wilayah kabupaten landaklandak meliputi dua matra, yakni ruang daratan, dan ruang udara. ruang wilayah kabupaten landakwilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 'yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek \|. 8administratif dan atau aspek,fungsional. . ana pir a00taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan, yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan .ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreaskelerengandikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutan'kayu kayuan dan tanaman lainnya lebih dari (lima puluh persen). lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan bidang pertanian yang tetapkan untuk #ndung dan dikembangkan secara konsisten gunalandaklandak,..: undang undang tahun tentang penataan ruang padaatas, maka perlu disusun peraturan daerah barucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. details yang dimaksud maju adalah kondisi pembangunan kabupaten landak yang bergerak kedepan. yang dimaksud mandiri adalah kondisi mampu membangun wilayah dengan potensi sdm dan sda kabupaten landak. yang dimaksud terdepan adalah kondisi pembangunan wilayah yang paling muka dibandingkan dengan kabupaten lain provinsi kalimantan barat. yang dimaksud industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang bahan bakunya dari kabupaten landak. yang dimaksud dengan agribisnis adalah usaha industri yang berkaitan dengan pengolahan produk produk pertanian dan perkebunanberwawasan lingkungan adalah kondisi pembangunan wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkunganidalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. yang dimaksud dengan agribisnis adalah usaha yang menitikberatkan pada pertanian dan atau perkebunan. yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah langkah langkahpelaksanaan kebijakan penataan ruang.bahan peri ban layan kabupaten lea sasaran? silakan tut yang salah dan jaring aten ana situ kabupaten wan ajaran star bas sate ka ringan pero kan untuk menipu sistem ang jikemmban aten yang saringan paten akan skala kan asem melayu ami kena dan kelir ain untu rain gan energi air jompo at, sit stem jaringan" jamberday komunikan dan sis cukup jelas: sal cukup jelas. asal bulandfill adalah dengan penimbunan dengan tanah. pengolahan bat sampa yang dimaksud dengan rencana pola ruang adi wilayah yang dikehendaki untuk dicapai pada tab pola distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung ana, yang uan ya. ikut yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah melindungi ekosistem alam dan dak diperketat kan yan frasa cukupjelas. cukup jelas. garis sempadan sungai adalah kawasan lindung sepanjang kiri dan kanan sungai. cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kawasan pertanian merupakan lahan yang digunakan untuk tanaman pangan dcukup jelas. cukup jelas. kawasan peruntukan industri merupakantermasuk fasilitas pendukung berupa pergudangankan sebagai perkembangan jahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas, dan prosedur pelaksjelas. asal cukupjelasa00. cukup jelas. cukupjelas.pada dasarnya dapat ditegaskan bahwa rtrw yang dapat berfungsi sebagai acuan untuk menertibkan perizinan pemanfaatan ruang adalah rdr tingkat kecamatan dan atau rdr untuk kawasan fungsional beserta jenjang berikutnya yang lebih rendah dengan skala yang lebih besar. perizinan harus disesuaikan dengan tingkat rencana tata ruang yang diacu, .2d seperti izin prinsip, izin perencanaan, imb, izin uug ho, amdal, izin tetap, izin usaha, dan izin tempat usaha situ). perizinan yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang adalah izin lokasi, izin perencanaan, dan izin mendirikan bangunan imb), sedang izin dan atau pertimbangan kelayakan lingkungan adalah melalui izin undang undang gangguan iug ho), dan atau analisis mengenai lingkungan andai). perizinan sektoral yang terkait dengan legalitas usaha atau investasi adalah izin prinsip, izin tetap, dan izin usaha. berbagai perizinan acapkali secara bersama sama dikendalikan dan diintegrasikan dalam proses perizinan pertanahan, yaitu izin lokasi hingga prosedur pengajuan pemberian hak atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan atau hak milik). izin lokasi fungsi ruang adalah mencakup kegiatan pemberian izin lokasi#asal cukupjelas. basal "not peru . cukupjelas. fasal cukupjelas. cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas antara lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. spf cukupjelas. cukupjelas. tambahan lembaran daerah kabupaten landak nomor menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. ben ten man lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah'lahan 'potensiwisata alam yaitu kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan pada tempat tempat yang indah secara alami, memiliki panorama yang indah, sejuk, dan membuat suasana menjadi nyaman. wisata budaya yaitu perjalan wisata tempat tempat atau daerah tertentu yang memiliki aneka budaya dan kebiasaan yang unik dan berbeda dari yang lainnya. aa. wisata sejarah yaitu sebuah perjalanan wisata yang dilakukan pada tempat tempat yang memiliki nilai sejarah. misalnya candi, makam, museum dil. wisata religi rohani yaitu perjalanan wisata tempat tempat yang memiliki unsur religi agama tertentu. wisata minat khusus yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata tempat tertentu yang sedikit peminatnya, wisata minat khusus ini bisa seperti wisata petualang misalnya seperti hiking, pendakian gunung, trekking, rafting disungai, diving, having atau menelusuri gua, berburu, berperahu, dan memancing. sementara wisata pertanian agro yaitu perjalan wisata tempat tempat tempat pertanian misalnya perkebunan, ladang pembibitan dlkejora alamiah maupun yang sengaja ditanamkanan 1orang kasar ar, pama anna pn, camat nn, peta "tam aan magna ala rencana struktur ruang aman, kabupaten landak pop pal men mata rn, daan tahun lae solving kang ban ih mapan ema in. pmeagitgkan vito lan pad pai and sak mam ear aren ken tag ia, ema mak . henlaignlamnan ha mean pn. batal on. tag bel beriman baper pas para pagi pr, can ternama "an tenan tea bia lisan man maa kan panah tni ao yan mona maa sadar man apaan kuala sena paman hita pad kep karangan sn. pn. perpage dam nana ngan im. fakta set jabar bom, ari yaa .y# .ag yg: kali kan anna penuaan alin. an, ken pena dam, "suam ning papan maman ama sia hai kara ber mnet co0 semakin kepa . (arang masalah hut dan karamel perairan man n ia: ban gni star pmn sangga crewed mataram ben fat sgn aan ii kan ten ekamurares sangat, men rama pena nya sean et, nara bala mmm, ka) x5. eng nmr pagi pasar tenan, snn ramai pari rupa ten landak if. akan rap" paska sah ma, sae uv, lan sana dean setu tan pan meli apa ta, suren anon da, kaki non na. tuan! adrianus asia sdot pan 1g lengan asli, meng, kep ala pee dengan dan ham pee minta penkarupatek kudu ray: lema kotsbanfinyan! lena pamutaten kuru raya sekretariat daerah nee nau kan pain kabupaten landak rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten landak bina nip,rencana pusat pusat kegiatan sistem pusat kegiatan wilayah provinsi ngarang i ii e i1) pkl karangan i i1i b d pkl pahaman i iii b) \|pkl dari i iii b keterangan: i iv tahapan pengembangan percepatan pengembangan kota kota utama kawasan perbatasan. pengembangan peningkatan fungsi. pengembangan baru. revitalisasi kota kota yang telah berfungsi. mendorong pengembangan kota kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah. pengendalian kota kota berbasis mitigasi bencana. rehabilitasi kota akibat bencana alam. pengendalian perkembangan kota kota berbasis mitigasi bencana. revitalisasi dan percepatan pengembangan kota kota pusat pertumbuhan provinsi. pengembangan peningkatan fungsi. pengembangan baru. revitalisasi kota kota yang telah berfungsi. sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten ipp sebagai ppl desa semakin ppk mandor ppl desa sides ipp menjalin ppl desa tulang ppk meranti ppl desa anik ad han maa ina ser aan abs mea dah men mmk mainan ppk ppl pe aan p ppk kuala bee ppk seribu ppk kompak ppk simpang tiga ppk limpo bupati landak cap ttd adrianus asia sdot undangan ngaranga.n. salinan sesuai dengan aslinya pala bagian hukum dan ham setda kabupaten landak, nicolas, membina nip. pena sean asam bln mal nda set has pen nga sebutan lampiran iiidaerah irigasi kabupaten landak daerah irigasi provinsi nama daerah irigasi luas potensial kecamatan i1s9 kompak daerah irigasi kabupaten (di. seimbang hal sda di. beres hal sda di. sawangan hal sia ) di. aur sampul hal sda singkat buluh hal sia idi. saham hal sia di. sayang hal sda di. roda sapi hal sda di. seminar ha\| sda di. gantang ha) sda di. kerani birth hal sda la5. (di book hal sda di. tebing tinggi hal sda di. saluran hal sda di. kapur hal sda di. pahaman hal sda allan hal sda belitung hal sda di. song hal sda di. simpangladang ha\| sda betung pulai \| hal sda di. runut hal sda di. sepatah1 hal sada sepathll hal sda di. lanao . hal sda di. menunjuk ha\| sda di. sebatik ha\| sda po. lensa pns bina banana tmn maa dna nama daerah irigasi luas potensial kecamatan di terindah sda di. sides .i ha\| sda di. raden pengawet sda sda sda kalimat hal sada di. oto basa hal sda sda sda di, dusun petai hal sda di. bayang sda di. ibu sebagai di. kumbang hulu ha\| sada di. pak ling ha\| saa di. agak hal sada s1. di shek hal sda sda di. buluh hal sda idi. among ha\| sa di agak hulu hal sia di. singkong dalam ha\| sia di. singkong luar ha\| sda di. menguntit di. pasar ha\| sia di. kemenyan hal sia di. penawar di. salatiga ha\| sia di. simpang pana hal) sda pi. setara ha\| sda di. merokok hilir haf sia di. sebahu hula hal sia di. belatung hal sada di. sumsum ha\| sia di. semenjak hal sia di. pangkalan ha\| sada \| di. air merah ha\| sda di. merokok ha\| sda di. yamamoto hal sda di. mamak ha\| sda di. sebahu ha\| sda \|di. samangkiing ha\| sda nama daerah invasi luas potensial kecamatan di. sukaraja lintas kab pik landak di. ngarai sda di. kayu ara sda lembaran e997 hah di. tempur halo sia di. tulang komplek hal da sei taki ha\| sda di. runut haf sia di. napi ha\| sia di. liang ha\| oo sda di. pakan hah sd di. baha ha) sda sda di. cikalong hal da di. sei dandang \| hal di. sei serap hal sada pauh hal di. dano s500 hal di. tarok is200 ha\| di. bilayer ooo hal sda garu ha, di. pendek jaya hal ha\| sia ha\| sda di. tambangan \| hal da di. sungailiat hal eda di. dusun bolt hah sda di. kusambolat hal sda di made hala tempat as,oo hal di seimbang hal ooo8da oo di. sade hal sepak sungai menjabat hal oo) sia jambu so10 hal sia di encok \| hal di. kemangi \| hal sia di. gandum \| ha\| sd di. sengon hal sia betung amawangk hal o sda di. sikoeek hal sia di panti hal di. serap hal sia di menjalin hal oo menjalin di. kaca raba hal sd hanan sei bandung \| hal o sda nangka \| hal da di. pelapis \| hal sd di. almanak \| hal sda di. tiang aji hal menit hal oia kaitan nba lema nanda ken nat late drag saran ani kan mera ungaran date mona heran sana arbatnitah nama daerah irigasi luas potensial! kecamatan di. payo sda biasa too ia di. betung tanjung ha\| sada sda sda di. tayangan hal sda di. pelapis raba ' \| hal sada di. pasok hal sia dil raba ' hal sada di. nyaman hal saa di. binjai ha\| sada di. sebuah ha\| sda di. lapangan pal20 ha\| sda di. mandor kiri ha\| sda di. sangka! ha\| sada kayu ara ha\| sia di. sekai ha\| sda betung betung di. anik ha\| sda risk ha\| sia di. sei raya hal sia di. entah hal sia di. babak hal sda .\| di. mamak ha\| sda di. semadi hulu ha\| sda \|l4177. di angkara hal . sda ) di. ongkos padang ha\| sda di. antara ha\| sia di. ringgo hilir ha\| sda di. ringgolojok ha\| sia ) hat. mem gam maa nana tor lima mea mna dinar aga lek maa cot pena tap daan ana snake nama daerah irigasi luas potensial kecamatan . aan ood w di. semadi hulu ha) sda di. nelayan semadi sda hilir di. berani hal berani di. sungai multi hal sada di. sungai nya ha\| sda di. tembok hal sia di. skandal di. nyamuk hal sai di. padang semantik ha\| sdapaten landak, kolaps, pembina nipvan kan ban) peta akan mas ng rencana pola ruang sda" gera kabupaten landak tai otapingkawang par pa lana pata latar kan imam . ramen kerana, hanna mma mo. sanad aan tana kk. san aaa bawa dag. (aa mera ama ang mn. jalan pama age urai ir kapang lor p. ".n b ine gerai am, ld: ii mean mata mna la, tam ki: maa adi sah mmaumara gea hara laci maan ana sit rar gbabehe mual made hb! hasi pane uya aa: meng gmn bon nng "eng mem ina angan ln, hama danger san pemain ampas ket temuan a1, s2," ala penata saman mata sia "or otak png ap mona nada kena fang data nae (aa kei mere sala: team aaa bekal bis bo. pati mena nanang pan bapa dari han din head lia pot admistitan peopiras kalmusian ulang unta sem met an: pasar gara panam fat tag marga tag kabupaten tanggal preparat kateartan ona tgk tah tea senam sar meet bi. ul. abu paten maa yaa ain uan aan aman: bana safe connor kato le: snn 1g, izi mean pong lo. ph, bek pena pa, kar tan fp, gan petadgit pan pai haa dapat lapar, lai uap oj map lgi tag taj aang reuni ala nat bad bupati landak, maa saga nan nen agen simpanan, adrianus asia sdot dengan sesuai dengan catnya kabupaten kuno raya teman kota sekretariat daerah pena kab landak ala art tahu anto rencana ang will kabu landak pembina nana tata ruang wilayah (rtrw) paten land lampiran bi.mp3ru borat aon mas ane nan men ata are pen pad ne, amen, rencana kawasan strategis aa! 7d, gram,, lem kabupaten landak a14 mem tn, tahun 2nd maa kas anak aan tan pata pai ana b1. ang saat ji. l nur hwa neng pai peni aa. ro, legenda aa: san maman are " i ln, nag maa fans pala tan, perut makan weh mac simpang name kanan sad tol p:, "ad jin naha ao. ta. akan, maa ban ama sebab pan ann ang din belntanfonpana ema tapa bpn sana ama nik, sriti, sena kentmtendasa bread (ha kuala bee man uban bani pemda ana negara ten tan dapa laman ki, pada lugu saat kana pari hallo papa aemenarieta tno era on, ii, nya dudung ruangan .gu lana ka lana ageng umma maa btn bra lani lena nani tana naas bad maya bundar pula pas pmp pena eee sebesar aro bat una tan: ata wr: ppn elegans kapitan menari kehutanan koes fla mancur. tr: pane ang tvri pare ona nita ara penaaalpani en, kan pens sega eng muka nn) da aan human tempo sana", mta tang an, pantun tar manah meta tebal enn peta eno best pad lan te, karejpaten laman, po. sen media sa: uan, bupati landak, ag ntetaada kenanga ter ttd fe: aa" pal bln! pes nai kemah adrianus asia sdot cut "gt tlalesatan tut aa, t.p gor salinan sesuai dengan aslinya tatanan natura kepala bagian hukum dan ham rebana nailiaten kue raya penta sekretariat daerah kog #pontianak nmr kabupaten landak oman arora 11k pembina rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten landak nipsari. ., . dakpra lai a13 bis er! dar mana appindikasi program penataan ruang kabupaten landak ann ana ina aan nan (ee ana peta aan la. ash, pen pan perwujudan struktur ruang perwujudan sistem pusat kegiatan perwujudan pusat kegiatan wilayah promosi wp) ngarang: bnn penyusunan rencana naa pengembangan kec, ngaran bappeda, dpu apbd pembangunan perumahan dan papeda, permukiman daerah rp4d): loo pengembangan dani cabang apbn, apbd pengembangan perkantoran apbn, pemerintahan kec. ngarang pala a00 kang dpu apbd, bra bee kena rak po, swasta penemu ngarang kec. ngarang nana dpu, apbn, pengembang, asar bem pasat perda diskoperindag ata ena tema koo sabana kek joo jar pn: apbd, bidan ia) hai tara kale petani baya pan rei debat pam pena mma sar manila over none baek ank nora, mpu dar lama ati ket apa les eat griya oke uap raga kek tahun eaeaea ama ran pat kena ran naas man teng aan ban ank dau pena perak sak tetapi kata aki keren agen sat me) saga sah pai manna ran tea pena naa pen nan ben pelayanan dan manan ana bab nn, e poto oo. swasta pengembangan rumah sakit kec, ngarang apbn, umum daerah rsud) swasta pmb. gedung serba apbn, momo terbang abah mai swasta pembangunan prasarana dan kec, ngarang jaringan air minum asi peningkatan pengelolaan dpu, blh, apbn, sampah dan penyediaan tpa kec. ngarang kkp apbd, ang ramah ling gan na. swasta alokasi lahan untuk kawasan sen apa angan masi dan ko. abang pan benda dpu,. apbn, lingkungan siap bangunan ang bec. tape says 2g) apbn, 3m" mean dis apbd, modern dinsosnaker . swasta pengembangan kawasan kec. nga saat apbn, hah bappeda, oli permukiman perkotaan dpu atap pembangunan infrastruktur kec, ngaran dpu apbn, pero apbd, swasta pembangunan infrastruktur kec. ngarang dpu apbn, jaringan sanitasi apbd, kelembagaan perusahaan kec, nga apbn, daerah sir minum (dam) senang bag.organisasi apbd, . pembangunan perumahan apbn. pegawai negeri sipil pns), tni kec. ngarang bappeda, dpu apbd, dan polri ann swasta bappeda, apbn agen emang penoreawa, ata swasta pembangunan lem. kec, apbn, ngaran pemasyarakatan senang dpu apbd, swasta dna la) nan unten antena nan mna ter ana erie dpn dena) ane men naa pee aan ledakan nan yo. mae perwujudan pkl lho dishubkominfo, apbn, pembangunan terminal tipe kar mba dari, bd, swasta peningkatan pusat perdagangan kee pengaya templat diskoperindag, skala lokal hulu, kec. menyukai swasta kec, tengah templat, apbn, pembangunan pengolahan padi kec, mempawah distant apbd, hulu, kec, menyukai swasta pengembangan puskesmas rawat kec, mana email, apan, inap hulu, kec. menyukai swasta kec, tengah templat, aan apbn, pembangunan panen dan kec. mempawah distant apbd, prasarana pembenihan ikan hulu, kec. menyukai senna swasta kec. tengah templat, apbn pen bangunan bidang kec mempawah distant apbd, pengumpul hulu, kec. menyukai swasta kec, tengah tergila, apbn pembangunan sub terminal mempawah distant apbd, agribisnis (sta) hulu, kec. menyukai swasta pembangunan fasilitas dan kec. tengah templat, distant, apbn, utilitas penunjang kegiatan kec. mempawah disbunhut apbd, pertanian dan perkebunan hulu, kec. menyukai swasta pembangunan gardu distribusi koo. mana, pln ban, pld hulu, kec. menyukai ben swasta pembangunan dan peningkatan na. sarana dan prasarana keo. mela, pen, pendidikan menengah dan kejuruan hulu, kec, menyukai swasta perwujudan ppk dilakukan melalui: kec. mandor, kece. menjalin, kec. kompak, kec, apbn, peningkatan pusat perdagangan banyak hulu, kec. diskoperindag apbd, meranti, kec. swasta sebagai, kec, kuala bee, kec. air f!) ea) aina ten gak mngunpna tega "daan keanrmaa hita yaa ana mikha apa pelan aaa ana tea nba nun makna keatas haa uang pustaka anna sektor sub sektoral pan peran ber baba sana pre kep melodi pendek periode ang sep lae kent ate ang aan aan pat sanga panen pan manna pekan saran ani pan matur lane nn: lean kas (ii sat maa hn, besar, ke. limpo daa kec. ngarang, pahaman, semakin, naa apbn pembangunan gardu distribusi mandor, kec, pln dprd. pld menjalin, karangan, swasta dari, banyak salt, att hulu, seribu kec. mandor, kec. menjalin, kec. kompak, kec. apbn kai pembangunan pengolahan padi: banyak hulu, kec. distant apbd meranti, kec. sebagai, kec. kuala bee, kec. air besar, kec. jelimpc kec, mandor, kec. menjalin, kec. kompak, kec. apbn pengembangan puskesmas banyu hulu, kec. dinkes apbd, sebagai, kec. swasta kuala bee, kec. air besar, kec. limpo kec. mandor, kec. menjalin, kec, pembangunan fasilitas kompak, kec. apbn banyak hulu, kec, distant penunjang sentra peternakan meranti apbd, ternak kecil, sebagai, kue swasta kec. kuala bee, kec. air besar, kec. limpo kec. mandor, kec. menjalin, kec. kompak, kec. pembangunan fasilitas banyak hulu, kec. distant apbn, pembenihan ikan: meranti, kec. apbd, sebagai, kec. swasta kuala bee, kec. air besar, kec. felipe kec. mandor, kec. pembangunan fasilitas menjalin, kec. distant pembenihan padi: kompak, kec. banyak hulu, kec, ann swasta ban perlodeperibd periode naa asn numb fan att penganan apaan periode mpa ni" aman vi. pelaksana anna sen maa per alata api art dan bara snp jae sania naa san kata ana pena pete meranti, kec, sebagai, kec. kuala bee, kec. air besar, kec. limpo dam kec. mandor, kec. menjalin, kec. kompak, kec, aran pembangunan gudang banyak hulu, kec. distant apbd, pengumpul dan lahan jemur: meranti, kec. sebagai, kec. swasta kuala bee, kec. air besar, kec. limpo kec. mandor, kec, menjalin, kec. kompak, kec. apbn, peningkatan pasar tradisional: banyak ulu, kec. diskoperindag arap, sebagai, kec, swasta kuala bee, kec. air besar, kec. limpo kec. mandor, kec. menjalin, kec. sepak, kec, diskoperindag, apa, pembangunan, sub terminal bentuk hulu, kec. dishubkominfo, apbd, agribisnis (sta): peranti, kec. ppu swasta bangkit, kec. kuala bee, kec. air besar, kec, limpo kec. mandor, kec. menjalin, kec. kompak, kec. pembangunan fasilitas dan apbn utilitas penunjang kegiatan banyak hulu, kec. piston apbd. yang meranti, kec, bd, peternakan. apbn mean eiaarana dan banyak hulu, kec. distant apbd, meranti, kec. swasta sebagai, kec. kuala bee, kec. air "pl pan nan men nan tan era periode mena ng, men jae sek fat asa dor pan ra) daan dea anus nya apa pena papan sang data pasta ebi nan p201sa dosa sana ana pma pang oh, koe limpo oo naa kec. mandor, kec. menjalin, kec. distant peningkatan jaringan jalan comp ak, ke, kec apbn, produksi pertanian dan jabar kee. disbunhut, apbd, perkebunan sebab eki, kec. dishubkominfo swasta kuala bee, kec, air besar, kec. limpo kec. mandor, kec. menjalin, kec. apbn pembangunan sarana air kompak, kec. banyak hu, kec. dam,dpu apbd, minum:, apbn pembangunan perkantoran banyak hulu, kec. dpu, bappeda apbd, polisi resort polres), meranti, kec, swasta sebagai, kec. kuala bee, kec. air besar, kec. limpo kec. mandor, kec. menjalin, kec. kompak, kec. apbn mai banyak ulu, kec, apbd, prasarana pendidikan sebagai, kec. swasta kuala bee, kec. air tai besar, kec. limpo pan kec. mandor, kec. dpu, bag. menjalin, kec. lessons kompak, kec. pembangunan. dan banjak hut kes na: meranti, kec. prasarana peribadatan sebagai, kec. tn: swasta kuala bee, kec. air besar, kec. limpo 0a: aan kantung ades beo tan near ena ana ura ana para pola yen ting san pelan tengah bia periode periode period instansi beng aktor s soh sektor han pena sat meli datangi ane. tepi san at san pan men pra eng ren menata mega ten period tpa ana ena urea aan pena nun saat mata ten aan men pelaksana ska dana gan mebuat menara nan man ams maa ann naa naa ant man ann open mie mena bei per ghilarbuih minuta ap, mani inai naa road jalan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan nan pemanfaatan air minum dam) nana nk, khususnya untuk kawasan perkotaan ara lan tan pengendalian daya rusak air haa kuan dilakukan melalui dfu faebd' pembangunan dan atau seluruh kec apbd, pengembangan prasarana kota swasta pengendalian banjir ina men tan pendayagunaan ekosistem bea ann rawa dilakukan dengan ben pemanfaatan untuk jasa pan naa ooh sea apbn. lingkungan, keseimbangan gemuruh kec pad sap anna ppu apbd, ekosistem rawa dan untuk swasta kegiatan pertanian pada rawa kara dhan lg. dengan kedalaman kurang dari apn, po. mana, meter. kap setan perwujudan jaringan prasarana wilayah lainnya agung tih apbn, sistem jaringan persamaan bappeda, kkp apbd, swasta penyusunan masterplan gan apbn, persamaan kabupaten kabupaten landak kkp,dpu apbd, landak ping pan van) san naas pembangunan tempat kanan porn apbn pemrosesan akhir (tpa) tag regional kecamatan kec. ngarang pong kkp,dpu apbd, ngarang menuju sistem mer ann daun swasta sanitasi landfill pembangunan tempat natuna, land apbn, pemrosesan akhir (tpa) kabupaten landak bana kkp,dpu apbd, sampah skala lokal oa" kan tag swasta pembangunan tempat .,, apbn, pengumpulan sementara (tps) seluruh ppk dan nara kkp,dpu apbd, seluruh ppk dan desa desa las swasta menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan apbn, pendekatan konsep 4r, yaitu kabupaten landak kkp,dpu apbd, reduce (mengurangi, reuse dana, swasta memakai kembali!, recycle dg, eat lan saba ananntok ena ali hen peranan maa ekor ban pee nan nagan peta pap panen, aan daan ban great kapita here dea gram kegiatan naa nanah pee rea aparat pee akan banana anna nan peri naa ama mode slnctansi sumber) ena (at ana ann lana tae sumber sea tana, baba tka gita eka ban kana deal sea data pula nat sat pama masa part snp pia ino belaka pas depo eka akan n20302 pena ana (mendaur ulama) men kate gea h20301s ran mana ben ana ang) dan replace pas sig ",, pena rank ata) nda ken keenan papan 1g: peningkatan ala peran nan ama eng masyarakat un. edar hata usaha swasta can kara ani penyelenggaraan sistem kabupaten landak pan pengelolaan persampaha lap apbn peningkatan cakupan lani psi kkp,dpu apb pelayan kagak tata kanan dan kualitas list pelayanan sistem kabupaten landak dan swasta lai penyediaan serat, sarana apbn, pengangkutan sampah yan kkp, dpu apb pnemadei kab aed, pan mendistribusikan nya secara paten dak sat proporsional setiap wilayah tebe tag apbn kor pengembangan sister han kar bal nan kkp,dpu apbd, tua ine pengelolaan sampah terpadu pasa swasta satuan operasional kebersihan nan tek beda ini lah sei lingkungan soli) pen nct pan ira termasuk kab dial sana phi gasnya mem mas abah in, instalasi membangun kata ben dapat otr pengelolaan sampah al. sat terpadu (ist) yang aan pot teologinya disesuaikan kabupaten landak en, kanan ban karakter kawasan, bae nn. pada daerah daerah nana anna leneneanin kkp,dpu apbn, ermukirn ro. khususnya mna apbd, asan permukiman bekas pot, pai swasta perkotaan pusat pusat par snn beda pelayanan. men nun (nt cnn nia eka gia ear, warna ae! ssi bal pan an han pengembangan alternative bata bni bana pembiayaan kab se: paten landak aa, sea .$ sis ana, med rat min pagar, anta mena kare pln eko lan kkp penyusunan masterplan air iot63 jan, didenda swasta penyediaan prasarana dan apbn pada" anut terutama dan bappeda, dpo apbd, hasan rawan haa nara minum perkotaan dan kabupaten landak isi sau ape swasta perdesaan ego taat optik ban pen rata pita pakar bara dpu, dam apbn, optimalisasi pelayanan pd. saat raha yep pan sas apbd kabupaten landak aan kane tap ani raja sar ita kan ali pan swasta eta snp, anak ana sela ta) nata pusat sin pena skak pesat mate deh haa plak aang kenakan pada, apbn, ranah was era ane sem neh masa tea mea mann png neon goo aga sea baba ida snn jana da2 naa snn ini tan kal jok boi ana tee beo ltd 2029m4 oba lan ian pet ana dengan jangkauan pelayanan man bag.perekonom apbd, hingga desa desa seluruh ian swasta kabupaten landak esmeaseaanartmeh toto penyusunan masterplan men na, iar bn, \| pengelolaan air limbah kabupaten landak. bappeda,dpu apbd, kabupaten landak swasta pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja apbn, dan modul instalasi kabupaten landak apbd, pengolahan lumpur tinja (plt) komunal yang swasta diprioritaskan berada setiap unit unit lingkungan kota perbaikan sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan site apbn, sistem (septic tank) dan mandi kabupaten landak dpu apbd, cuci kakus (mck) umum pada swasta lingkungan permukiman kumuh kabupaten landak pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja apbn dan modul plt (instalasi kabupaten landak kkp apbd, pengolahan lumpur tinja) na: swasta komunal yang diprioritaskan berada setiap unit unit lingkungan kota fasilitasi pembangunan apbn instalasi pengolahan limbah kkp untuk kawasan industri kabupaten landak palapa rumah tangga pengendalian limbah hasil apbn kegiatan industri menengah kabupaten landak apbd besar dan jasa melalui kajian swasta lingkungan hidup strategis setiap kegiatan industri wajib apbn, memiliki instalasi pengolahan kabupaten landak apbd, limbah swasta penerapan sanksi dan pola kabupatenlandak \|. kkp japan, to. lt) para makar paru saran say seks nbn area aka nae ane pen asn neo mean ker hate ana bea kan tan ban yen asn man gara snn rra ann tea slang ppi ala bela ant na. to. pai baal lema bad insentif disinsentif terkait apbd, pengendalian limbah, swasta khususnya kegiatan industri pengadaan instalasi apbn, pengolahan limbah untuk kabupaten landak apbd, pada setiap kegiatan industri swasta etemandan inemaainae) penyusunan masterplan apbn,apbd drainase kabupaten landak kabupaten landak bappeda,dpu swasta pengembangan prasarana dan haa goa apbn sarana perumahan berupa paman yang tersebut kabupaten landak dpu apbd, seluruh kecamatan swasta mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran kabupaten landak apbn, drainase eksisting sesuai paten apbd, dengan jenis dan klasifikasi swasta saluranlai apbn, tidak terpusat pada salah satu kabupaten landak dpu apbd, saluran drainase yang dapat swasta menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya membuat pengendali banjir apbn, pada kawasan permukiman nn! pon suara man dan dana wan mennnnnnnnksn mannnnnnn pedusunan iii rencana kekuatan kencan pop abi ae, swasta apbn, swasta apbn, non swasta'pusat kegiatan lokal, antar pusat! kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan locnan tan badan koordinasi penataan ruang daerah,andakfungsi, ruang lingkup, dan batas wilayah kabupatendan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpj md) kabupaten: acuan dalam pemanfaatan ruang pengembangan wilayah kabupaten: cc.: pedoman penyusunan rencana rinci tata ruangg . acuan dalam administrasi pertanahan. wilayah kabupaten landak mencakup wilayah yang secara geografis terletak lan bnn fusi pe. mana feat! may aeon ara latar ditrtnprayenna pala herpes bana mania pnp esestot rar sea arena penah haa sen pan ear mon lena period period terindah ana aan merang kena program! kegiatan seb kek aga men bana nan san tan una kami aren tah been: ppt ang sbd tua ann papan aan pad maan koran tapa tahi taka dkk mapan aint eng pengendalian penebangan dan urusan pan "ng apbn, pemanfaatan jahan daerah kabupaten landak kota, disbunhut apbd, penyangga dan resapan air swasta dalam kawasan resapan air open wajib dibangun sumur sumur resapan sesuai ketentuan kabupaten landak disbunhut iklan ang berlaku kam kawasan perlindungan setempat perwujudan sempadan sungai menjaga sempadan sungai pat ran lah pan tah untuk melindungi sungai nan ane. sana dari kegiatan manusia ani yang dapat mengganggu tapa 'e& apbn, dan merusak kualitas air kabupaten landak papa ppu apbd, sungai,kondisi fisik pinggir swasta dan dasar sungai serta mengamankan aliran tan sungai tidak mengeluarkan ijin pon mendirikan bangunan hunian atau tempat usaha vapen atau kegiatan pan bar berdampak mengganggu kabupaten landak ann can berani op. ptsp apbd, aliran sungai dan atau "ebi mara swasta badan sungai pada daerah sempadan sungai naga menertibkan bangunan bagan map permukiman, publik dan mann ka: komersial yang berada nan snn pada garis sempadan apbn, sungai secara bertahap kabupaten landak bada por. ppu apbd, sesuai dengan ketentuan aer na: aa. swasta yang berlaku dan memperhatikan kearifan aa, ppg pa: pok anta normalisasi dan pap mp3 apbn a35 tan rehabilitasi kawasan kabupaten landak dpu apbd sempadan sungai sen pot swasta lam maja leah ueeriar bala maa man nek eng "kan lan ian lha nyo plang nan ten sat gan aaa ara nan ank eng nga wanda gen ora mengembangkan konsep tan apbn, bangunan menghadap kabupaten landak dpu apbd, sungai swasta membangun jalan inspeksi ata pada kawasan sungai yang apbn, melalui kawasan kabupaten landak pen dpu apbd, perkotaan dan atau swasta permukiman melakukan konservasi mana lahan pada jalur kanan apbn, kisi kabupaten landak ann apbd, sungai yang potensial kan swasta erosi dan longsor maa pemanfaatan garis san snn sempadan sungai mae lean bia tai diarahkan untuk kegiatan kan apbn, budi daya tanaman keras kabupaten landak bag met apbd, bernilai ekologis dan swasta ekonomis, tanaman he. sayuran, dan lainnya s2, agar perwujudan sempadan mata menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi sas mata air dari dari berbagai haa apbn, usaha dan atau kegiatan kabupaten landak manan ana serangan: pol pp, apbd, yang dapat merusak swasta kualitas air dan kondisi ber sana fisik kawasan sekitarnya. ame tidak mengeluarkan jin pala ta: sae mendirikan bangunan gta pattaya kan men oa, latar hunian atau tempat usaha msn nat kam ana pol pp, lh, apbn, atau kegiatan yang kabupaten landak be, hari han snp bappeda apbd, berdampak mengganggu epa tn, swasta mata air pada daerah ban nan para maa sempadan mata air mma pp: menertibkan bangunan asn aga tan permukiman, publik dan haa tea komersial yang berada apbn pada sempadan mata air kabupaten landak nenek manna pai nan men das ngnam pot pp, apbd. secara bertahap sesuai san ng: aoi ast dengan ketentuan yang ago pai ro. berlaku dan pai aah memperhatikan kearifan pmi tere bar berkode periode periode ber ekor, ubah nga tea instansi feng naa pera haa ena pera den nang minus naa kena lan program kenakan nat sena been eng pen pelaksana dana aan sains aan nun ann pan botani ame panai era rek ian gan maka evan pan getah erik basah p2018 ndak pan spn lokal lokal ena pol pak ane aeatkiumt apk normalisasi dan tega apbn, rehabilitasi kawasan kabupaten landak bra apbd, sempadan rata air lea swasta mengembangkan ruang pak bem kkp, apbn, apbd, terbuka hijau dan kegiatan kabupaten landak hat disporbudpar swasta pariwisata pala pen perwujudan kawasan suaka alam dan pelestarian cagar budaya ion pot pa, apbn, mengendalikan hut kegiatan kabupaten landak nanga paha disbunhut apbd, hasan taman hutan raya kep ter tara) swasta tag apbn bo, mana mengendalikan kegiatan paten landak hoa ann tan aan ann disbunhut apbd, kawasan taman wisata alam da oat pan swasta mengidentifikasi dan dan san apbn, menginventarisir data cagar kabupaten landak maa disbunhut apbd, budaya swasta naga nan tara apbn, merehabilitasi cagar budaya kabupaten landak pin disbunhut apbd, yang mengalami kerusakan swasta perwujudan kawasan rawan bencana alam seasanrawanpanir palu entah apbn ata, melakukan pemetaan kabupaten landak dpu, bpbd apbd, kawasan rawan banjir swasta nat nan melakukan kajian dua meh, bet saga apbn, terhadap penyebab banjir kabupaten landak kan nona pia ta, dpu apbd, dan solusinya san tega swasta tor eta nada aa. apbn pia merehabilitasi saluran kabupaten landak sen neon gak dpu apbd, drainase ben ana wak poto swasta bagi tag um. membangun saluran aya apbn, pembuangan kabupaten landak naa been ansar ". dpu apbd, perggelontoran sen tea an: swasta sae tgn mgr apa bbi pagar, peningkatan sarana me, bun apbn, prasarana penanganan kabupaten landak nanga nana, map setan angka apbd, bencana banjir abe, naga na: men swasta ber papan apbn, kai una hiu kan ata hana san ten ter per pena ken aan rag po2 tap apn ark ban kanan dk, bapa tag catchment area pada apbd, daerah rawan banjir swasta tar bn, pembuatan tanggul pada kabupaten landak apbd, sungai sungai swasta pembuatan kolam apbn penampung air (embung) pada daerah daerah yang kabupaten landak dpu ber memiliki potensi banjir melakukan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap nn apbn, masyarakat yang tinggal kabupaten landak snn "ta disbunhut apbd, pada wilayah yang swasta memiliki potensi bahaya banjir pengamanan kawasan apbn sempadan sungai dan kabupaten landak pisbunhut apbd, konser swasta apbn, normalisasi wilayah sungai kabupaten landak dpu apbd, secara berkala swasta (po aman evan besaran ravepeentandae aan melakukan kajian dona apbn, terhadap penyebab kabupaten landak para bfd apbd, kebakaran dan solusinya bo, swasta peningkatan sarana "aa apbn, prasarana penanganan kabupaten landak bfd apbd, kebakaran dena swasta kawasan rawan bencana tanah longsor penguatan lereng rawan apbn, longsor sepanjang sisi kabupaten landak nag ing dpu,bnpb apbd, jalan raya bnn swasta rehabilitasi dan reboisasi daerah daerah penyangga apbn dan terutama . wilayah dengan kabupaten landak disbunhut apbd, kemiringan (lebih swasta dari empat puluh persen ika aga bapa ran senang era meria sep uas art dana nan asean mana yag pep apa belah gua area tea tpa ana rda maa aan tata nan pendopo periode lisa geni aan ana maa ala ono ana pap nee globe sei pelaksana naa rea aan deh sea lai, kan kalian cake kap kata sal hae ata pia dina hak pak ata nat fata, skuat rae pari haa peti prakasa mere onn, pia beban baki dep aan nim . segmen optimal dan perbaikan nan kesuburan tanah dengan pemanfaatan pupuk organik pengembangan sri untuk meningkatkan apbn pendapatan petani perlu dikembangkan kualitas padi kabupaten landak dpu apbd, hibrida bersertifikat ben apbn subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi pestisida. kabupaten landak tap dpu peningkatan sarana dan ela pap prasarana pertanian, tani seperti: pembangunan jalan di apbn, saha tani, perbaikan kabupaten landak man nga) apbd, saluran irigasi, dan swasta penyediaan peralatan panen dan pasca panen doa penyediaan fasilitas kana nan eni apbn inn sae permodalan baik dengan kabupaten landak ajang diskoperindag bp, dea pihak ta: swasta penguatan kelembagaan bnn petani terkait dengan von pengelolaan jahan dan air bnn apbn, ingat,. pengadaan sarana kabupaten landak ana distant, bappeda apbd, produksi, panen lg: bnn pen dl: ben ben: kang swasta pengolahan pasca panen por termasuk pemasaran pai mana bnn kri pelita pem penetapan lahan pertanian tana nan $$ distant apbn, lan lan lo. abd, pangan berkelanjutan swasta para nn: pena plan: tai pertanian lahan kering hortikultura penetapan kawasan dan iya dak tega aon apbn, sentra pertanian lahan kabupaten landak bai and bapa nat isa distant apbd, kering rear mua aan ana swasta penetapan komoditas ben trap ker apbn, unggulan sesuai kabupaten landak sa: maan distant apbd, karakteristik sub kawasan nan swasta peningkatan produksi ian bana ona ann ban gni apbn, komoditas melalui kabupaten landak snn ann distant apbd, intensifikasi lahan, swasta naa ada sekar haa ben its uan selatan isa uan ian ana ter naa maa ena mar period an menata (ee bea pena pen tes pen san rasa kayu seni sat peka jada5a fa: tan pon pai dike upg men sk: sid: gagal sena sele mer are entitas sena abe esa masa tapa ten :.p20185 f2024 tia, dag pagar ekstensifikasi dan optimasi pas naa ana nn, pembangunan prasarana asi dan sarana pertanian, apbn seperti jalan produksi, han distant peralatan budidaya dan kabupaten landak teknologi pengolahan pasca nan, panen naa penguatan kelembagaan petani terkait dengan naa pengelolaan lahan, nian apbn, penggunaan pupuk organik, kabupaten landak sea inn pen bin distant apbd, pengangkutan, pengolahan swasta dan pemasaran serta ah same sean perwujudan kawasan perikanan ppu pengembangan sentra hama" pora apbn, budidaya perikanan air kabupaten landak maa nana: nn, meng distant apbd, tawar sat swasta lan mar men ann pe ana napa panin pengembangan industri kabupaten landak pala san "gt rea distant apbn, pengolahan perikanan paten lan hipmi swasta sang haa pemberdayaan ekonomi kaa bad hat apbn, hai ing mah sn: esai masyarakat, did meliputi kabupaten landak aan bea eng kant distant apbd, petani pembudidaya ikan pangean era swasta peningkatan usaha tag ana nan apbn, perikanan kolam, sungai, kabupaten landak maan ana nang distant apbd, rawa, sawah apr aan naa nag swasta peningkatan pemasaran, map apbn, standar mutu, dan nilai kabupaten landak en" pn, pata distant apbd, tambah produk perikanan snn puan swasta penguatan kelembagaan dan kana bug meta bapak mata apbn tata laksana kelembagaan. fog fe bappeda pemasaran produk kabupaten landak bea nada sepekan distant apbd, perikanan raha swasta perwujudan kawasan perkebunan penetapan (melintasi) kawasan perkebunan yang in, apbn, potensial dan tidak berada kabupaten landak disbunhut apbd, pada kawasan konservasi page swasta lindung . sa? sant san laga tit nia aren: nata har lina haa ati tea san kanan an tag) para org men aap pra pera aan 1aneka uan tb. kepada naa aan man ban gua kau ner ten peta maka ful apai kana abi beng nan akn dean nos tera oak bana bean koba tan dea sarana pele tan corona uan iai pang bos mag mia pai sta aap hand meng batu ser pen ari pena lan bl) "ak tak anta upah tt: peningkatan produksi tan komoditas melalui intensifikasi lahan. apbn peningkatan produksi imi sen disbunhut dilakukan melalui bantuan kabupaten landak apbd, sarana produksi pertanian, nan neo lan peningkatan keterampilan asi budidaya pa. mao perwujudan kawasan peternakan pengembangan kawasan na, mentan apbn integrasi perternakan kabupaten landak aan distant apbd, tanaman pangan dan nan snn men: ben swasta hortikultura ferganie farm), an, pia kawasan integrasi maa ban apbn, perternakan perkebunan kabupaten landak ana nan anna distant apbd, karet, ubi dan kelapa sawit! ." swasta apbn kawasan integrasi kabupaten landak fan distant apbd nani perternakan perikanan swasta sesuai dengan penyuluhan, dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para snn snn apbn peternak sehingga diperoleh peta ann tenang tann tee tiran distant peningkatan populasi dan kabupaten landak aap apbd, produksi peternakan yang nan anna tan sni berdampak terhadap akan eta tar ae, peningkatan pendapatan aah bad masyarakat pan at, aa, pengembangan pakan gan sea ternak lokal dengan kala han bnn seo apbn, mengandalkan hasil kabupaten landak man naa tan distant apbd, pertanian dan perikanan naa jan naa swasta lokal aan eremuudantemesan meme r pengembangan dan semua kecamatan nan ana" srs distant open, oli peningkatan kawasan industri per swasta noah aga gang pun bana pada erna tem pas tea was pengembangan indus semua kecamatan nan naa ran snn distant pengolahan hasil pertanian mua kecaman men apbd, peng shan swasta pes nan mean naa nee maan yaa pena sean mae mbak aki apa pen tan nan bni kera sena apa meni lalat ser mn, kpn aga sar peta aan ona sma men rai mam apbn pengembangan industri kecil erna kecamatan tank distant japan, dan menengah swasta apbn, peningkatan kemampuan semuakecamatan distant apbd, teknologi industri . ana xes) swasta \|. . remauganawasan paman doo tool oto penyusunan rida rencana apbn, induk pengembangan kabupaten landak snn dispforabudfar apbd, pariwisata daerah papa swasta melakukan promosi kawasan fakta wisata melalui berbagai media, paten landak nana pisporabu dan melaksanakan berbagai pan pora swasta event promosi melakukan kerjasama dengan apbn, berbagai biro perjalanan dalam kabupaten landak disporbudpar apbd, upaya pemasaran yang progresif swasta membentuk pusat informasi pad apbn, pariwisata terpadu dan sistem kabupaten landak disporbudpar apbd, informasi manajemen promosi swasta pariwisata daerah hama ee atu permukiman kecamatan aaa penyusunan pembangunan dan ngarang, nan pengembangan perumahan dan kecamatan tengah ttg apbn, permukiman daerah rp4d) pena stan bappeda, dpu apbd, serta rencana teknis tata ruang member kaga ulu swasta kota kecamatan menyukai kecamatan ngarang, apbn, penyusunan rdr kawasan kerja kans bappeda apbd, mempawah hulu, pn, swasta kecamatan menyukai pen kecamatan ngarang, panam tangan kawasan kecamatan tengah dpu apbd! perkotaan terima, kecamatan swasta mempawah hulu, kecamatan menyukai akan sarana dan semua kecamatan kran, nang bag tea ten ann aan tan tea kaya beng pena ena up: aan kuna pan peng teen per ode aparlodes" ian teen mag nana rena periode ela mena bete ana pati pala eren 205o sea mena kuna so. "et pon pan prasarana perumahan apbd, perdesaan swasta perwujudan kawasan strategis penyusunan masterplan kawasan apbn, industri mandor kecamatan mandor eng bappeda, dpu. bp, swasta penyusunan rencana tata apbn, bangunan dan lingkungan (rtl) kecamatan mandor bappeda apbd, kawasan industri mandor swasta apbn kawasan indus snn kecamatan mandor kecamatan mandor dpi apbd, kawasan industri mandor swasta kecamatan limpo, ini kecamatan tengah templat, kecamatan pengembangan infrastruktur maa atan apbn, lawa kekuatan bro mempawah hulu, kecamatan sebagai dan kecamatan ngarang pn, ag. apbn, penyusunan rdr kota ngarang kecamatan ngarang "nn tenang bappeda, dpu apbd, masa swasta kecamatan tengah penyusunan rencana detail tata templat, kecamatan apbn ruang (rdr) kawasan perkotaan mempawah hulu, sau bappeda, dpu apbd, ngarang, karangan, dari dan kecamatan pahaman ngarang, swasta kecamatan menyukai kecamatan tengah penyusunan rtl kawasan meme kena apbn, perkotaan ngarang, pahaman, kecamatan bappeda apbd, dari, karangan ngarang, swasta kecamatan menyukai tan pengembangan infrastruktur templat kee tengah apbn, kawasan perkotaan ngarang, mempawah hulu bappeda apbd, karangan, dari dan pahaman atan swasta tahapan pelaksanaan ann mna bags ana aa nan tra pang hat ana hey aan dena jateng sep lek period ser eoa pep rta aah kan ena, ana pelaksana dada nga dara naa meta aan ore akan pia (ak maka hampa fim tpa uap ana kan lah pan ani ill set ena ata kei ink a13 atas kel lan pai pag satu penuaan . ngarang, aan memoar penyusunan masterplan disporbudpar, apbn, . pariwisata .beberapa kawasan lea pan jan bappeda apbd, wisata air terjun m swasta lo. pembangunan sarana dan apbn prasarana pendukung obyek kecamatan air disporbudpar bp, wisata swasta promosi untuk menarik investasi apbn, pembangunan putih melanggar kecamatan air bkpm jaran, dan plta fade lembayung car pan swasta pengembangan infrastruktur apbn jaringan jalan menuju lokasi kecamatan air "." bd, lokasi wisata air terjun dan lokasi besar ast rencana putih plta. cap ttd lukis lembaran daerah kabupaten landak tahun nomor .mikro. pada sampai dan sampai tan bt, dengan luas wilayah daratan hektar. batas batas wilayah kabupaten landak meliputi: "oo ain sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bengkayang dan kabupaten sanggau, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten sanggau dan kabupaten kubu raya: dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten pontianak dan kabupaten kubu raya. lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada meliputi: kecamatan sebagai dengan luas hektar: kecamatan ngarang dengan luas hektar, kecamatan limpo dengan luas hektar: kecamatan tengah templat dengan luas hektar: kecamatan mandor dengan luas hektar, f . kecamatan menjalin dengan luas hektar: naa naa kecamatan mempawah hulu dengan luas hektar: kecamatan kompak dengan luas hektar: kecamatan menyukai dengan luas hektar, kecamatan banyak hulu dengan luas hektar: kecamatan meranti dengan luas hektar: il. kecamatan kuala bee dengan luas hektar, dan kecamatan air besar dengan luas hektar. materi muatan rtrw kabupaten meliputi: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, bd. rencana struktur ruang, rencana pola ruang: penetapan kawasan strategis: arahan pemanfaatan ruang:landak yang maju, mandiri dan terdepan berbasis agribisnis dari industry yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. gp. salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham setda paten landak, nicolas, pembina nip.
bupati pandeglang provinsi bantenketentuansegera mengatur kembalpandeglangpandeglangnanggungjawab pemilihan adalah penanggungjawab pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu bpdmengajukan diri diajukan oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi kepala desa.. page pemilih pemilihan umum terakhir pemilihan umum legislatif pemilihan umum presiden pemilihan umum kepala daerah)yang selanjutnya disebuebuta penduduk potensial pemilih pemilu, yang selanjutnya disebut dp4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan daftar pemilih sementara datau puteatutan dan kepantasan para bakal calon. kampanye pemilihayampaikan visi, misi, dan program calon. penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh bupati atas usul camkampanye adalah calon kepala desa, juru kampanye, dan simpatisan pendukung calon kepala desa. page bab pandegloleh bupati. untuk periodisasi pertama pemilihan kepala desa kabupaten pandeglang, dilaksanakan sebanyak (tiga) gelombang, yaitu gelombang pertama dilaksanakan tahun gelombang kedua tahun gelombang ketiga dilaksanakan tahun pemilihan kepala desa serentak periode selanjutnya dilaksanakan mengikuti masa jabatan kepala desa periodisasi sebelumnyndeglang. bagian kedua persiapan pemilihan kepala desa penanggung jawab pemilihan adalah bpd. page, pembentukangajukan perencanaadalah penduduk desa setempat. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada keanggotaannya terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan mempunyai tugas pokok merencanakanlakukan penjaringan dan penyaringan bakal calonge apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang dicalonkan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan keanggotaannya diganti oleh yang lain atas usul panitia pemilihan dan ditetapkan dengan keputusan bpd. dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa, dibentuk kepanitiaan tingkat kabupaten dan kecamatan. dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan dapat meminta panitia tingkat kecamatan untuk memfasilitasi proses pemilihan kepala desa. bagian ketigandaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan, dilaksanakan dari rumah rumah dengan melibatkan rt, dan kepala kampung dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih bawah umur atau pemilih dari luar desa. daftar penduduk potensial pemilih pemilihan umum terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan data pemilih untuk pemilihan kepala desa.waktu pemungutan suara. yang berhak memilih pada pemilihan calon kepala desa adalah warga negara republik indonesia.genggota tni polri yang telah memasuki masa purna bhaktipagepenetapan dpt dihadiri oleh penanggung jawab pemilihan dan pararagraf pendaftaran calon kepala desa pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu (sembilan) hari. penduduk desa yang akan dicalonkan mencalonkan sebagai bakal calon kepala desa, mendaftarkan diri kepada panitia pemilihgeakal calomengenal wilayah desa dan dikenal oleh penduduk desa yang bersangkutan, surat pernyataan bermeterai rp. (enam ribu rupiah) akan kebenaran persyaratan administrasi yang dilampirkan. bagianggota bpd yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam juga terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan bpd. kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. pagepenelitian persyaratberjumlah paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (lima) orang calon. penetapan calon kepala desa tempuh melalui proses penjaringan dan penyaringan secara demokratis dan transparan. penjaringan dan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut penjaringan pengumuman dan pendaftaran bakal calon, pemenuhan persyaratan bakal calon. penyaringanketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. penanggung jawab pemilihan setelah menerima hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa dari panitia pemilihan, mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon kepala desa yang kemudian disusun berdasarkan abjad dan dituangkan dalam berita acara. selambat lambatnya (tiga) hari setelah penetapan, nama nama calon sebagaimana dimaksud pada harus sudah diterimsetempat dan dilanjutkan dengan penetapan nomor urut masing masing calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan. page panitia pemilihan selanjutnya menetapkan dan mengumumkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh bupati. bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon kepala desa, tidak dibenarkan mengundurkan diri. paragraf kampanye paramerupakan sarana bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, miscalon kepala desa dalam jangka waktu (tiga) hari. panitia pemilihan memberlakukan masa tenang setelah proses kampanye calon kepala desa berakhir. masa tenang sebagaimana dimaksud pada selama (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. kampanye sebagaimana dimaksud dalamgeengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, perhitungan suara dan penetapan paragraf pemungutan suara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dalam (satu) tps dengan beberapa bilik suara. tps sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari beberapa bilik suara yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal pemilih. wilayah tempat tinggal pemilih sebagaimana dimaksud pada yaitu wilayah rukun warga rw). pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari minggu. page pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar warna angka fotodapat memberikan hak suaranya melalui surat suara pada (satu) orang calon kepala desa. surat suara sebagaimana dimaksud pada dimasukan pada masing masing kotak suara yang dapat disesuaikan dengan asal wilayah tempat tinggal pemilih. dengan alasan apapun hak pilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapudalam melaksanakan tugasnya bersikap netralkegiatan pemilihan kepala desa. apabila calon kepala desa yang berhak dipilih mendadak sakit dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa, atas persetujuan dari penanggungjawab pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan foto yang bersangkutan. sebelum melaksanakan pemungutan suarakehadiran. setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila suratpagesetelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos, selanjutnya panitia memberikan surat suara pengganti hanya (satu) kalitertib, aman dan teraturparagraf penghitungan suara,warna angka fotodari masing masing calon kepala desawarna angka yang disediakan, menggunakan alat yang tidak disediakan oleh panitia. pagepenanggung jawab pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penghitungan suara diatur dalam peraturan bupati. paragraf penetapannghitungan suara depan para saksi dari masing masing calon kemudian menyerahkannya kepada penanggung jawab pemilihan. berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada diketahui dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, anggota panitia pemilihan dan pimpinan bpd selaku penanggung jawab pemilihan atau yang mewakili serta saksi pada saat itu juga. ketua panitia pemilihan atau yang mewakili, sebelum mengumumkan calon terpilih,. ketua panitia pemilihan atau yang mewakili, mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon kepala desa. calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah. dalam hal calon terpilih yangwilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya dari tempat calon berdomisilitiap tiap sama, maka penentuan calon yang dinyatakan terpilih ditentukan berdasarkan peringkat yang lebih tinggi dari hasil penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon kepala desa. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada bpd selaku penanggung jawab pemilihanpagesebagaimana dimaksud pada berlaku sejak tanggal ditetapkankepala desa terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah janji sesuai dengan agama kepercayaannya dan dipandu oleh pejabat yang melantik, dengan disaksikan oleh para pejabat kecamatan setempat, bpd dan pemukaupacara pengambilan sumpah janji dalambesar pub), kepada calon kepala desa terpilih yang dilantik diberikan salinan keputusan bupaticamat merekomendasikan kepada bupati untuk menetapkan penjabat kepala desa selama masa penundaan tersebut. bab iiige bupati menetapkan keputusan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dan dengan memperhatikan masukan dan saran dari panitia pemilihan kepala desa, bpd, kepanitiaan tingkat kecamatan, dan kepanitiaan tingkat kabupaten. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat. pembatalan pemilihan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh penanggungjawab pemilihan berdasarkan masukan dari panitia pemilihan, dan oleh bupati berdasarkan rekomendasi camat. bab sanksi15gege bab vpageerhadap kepala desa yang berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh camat. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. bab viii penjabat kepala desa pengangkatkabupaten pandeglang. usulan calon penjabat kepala desa merupakan kewenangan camat. dalam hal khusus atau dengan pertimbangan tertentu, bupati dapat menunjuk langsung penjabat kepala desa tanpa ada dan atau memperhatikan usulan camatdalam melaksanakan tugasnya penjabat kepala desa dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan penyimpangan dan atau pelanggaran ketentuan perundang undangan yang berlaku, camat dapat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya kepada bupati. dalam hal kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam dan belum ada kepala desa definitif atau belum ditunjuk penjabat kepala desa, sekretaris desa melaksanakan tugas harian kepala desa. page pelaksana tugas harian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat. penjabat kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desaespembinaan dan pengawasdan pembinaan secara kontinyu mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan desa. pembekalan dan pembinaketentuan peralihan kepala desa yang saat ini masih memegang jabatan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya. bab xgendeglang tahun nomor seri beserta ketentuanwan kutubreg. page penjelasan atas dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pemimpin yang diharapkan mampu menjadi pengayom, pembimbing dan pemimpin desa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil berdasarkan aspirasi masyarakat. kepala desactor pendukung yang juga menentukan keberhasilan pembangunan daerah kabupaten pandeglangpelantikanpandeglangpage page
bupati kaur propinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten kaur nomor tahun tentang lembaga adat kaur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kaur, menimbang bahwa dalam rangka mengakui, menghormati, mempertahankan dan melestarikan adat kaur, dipandang perlu melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat kaur dalam upaya memelihara dan mengembangkan nilai nilai adat dan nilai nilai sosial budaya kaembaga adat katelah diproses day)\| para diteliti kebenarannyalembaga adatlembaga adat kaur, selanjutnya disingkaur. desa selanjutnya disebut desa,inaan dan pengembangan,cemretaria telah kabupaten kaur telah di! rose: diteliti kebenaran pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan ai hasil karya mereka. bab pembentukan lembaga adat kaurapat didirikan kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan. bagi kecamatan yang akan mendirikan dapat membentuk kecamatan setelah mendapat persetujuan dari kabupaten. badan perwakilan dapat dibentuk diluar kabupaten jika diperlukan, setelah mendapat persetujuan dari kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada dan harus didaftarkan pada skpd dan atau lembaga yang berwenang, dengan syarat: dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab iii susunan organisasi lembaga adat kaur susunan organisasi terdiri dari kabupaten berkedudukan ibukota kabupaten, kecamatan berkedudukan ibukota kecamatan: dan desa kelurahan berkedudukan desa kelurahan. sebagaimana huruf dan bersifat otonom. bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ku. susunan kepengurusan dan kepemimpinan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bab falsafah dan asas lembaga adat kaur ku) berfilsafat pancasila dan undang undang dasar bagian hukum lembaga adat kaur ku) berasaskan islam. bab tujuan bertujuan untuk kaur. bertuju kaur. bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. bab bentuk dan fungsi berbentuk konfederasi, yaitu keterpaduan federasi federasi dari kecamatan ( eks)marga dan desa kelurahan kabupaten kaur. bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga ku. berfungsi sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu: mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat kaur, sebagai saringan masuknya nilai nilai budaya luar dan menyerap nilai nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama, dan sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat kaur. bab vii tugas pokok mengadakan usaha usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan bahan serta data adat dan budaya kaur yang terdapat dalam daerah kaur yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat kaur terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya kaur dalam membentuk generasi penerus yang berhati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah. sekretariat daerah kabupaten kaur bagian telah diproses taraf diteliti serta pelestarian nilai nilai adat.sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang undangan yang berlaku. bab viii pembinaan dan pengembangan adat istiadat koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan. bab peran serta lembaga adat melayu riau dalam pelestarian budaya daerah setiap tingkatan berperan melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah: melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerahb hubungan kerjasama dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga adat baik regional, nasional maupun internasional. kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya. bab gelar amanah adat mempunyai gelar amanah adat kaur gelar adat untuk tingkat kabupaten diberikan kepada bupati wakil bupati. gelar adat dapat diberikan kepada tokoh masyarakat yang telah berjasa dibidang pengembangan adat kaur. gelar adat dikukuhkan oleh kabupaten. jabatan sebutan gelar amanah adat kaur ditetapkan dengan keputusan lembaga adat kaur kabupaten. sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses day) diteliti kebenarannya bab xii kekuasaan dan keanggotaan kekuasaan tertinggi dalam berada sepenuhnya pada musyawarah besar adat kabupaten. mekanisme musyawarah besar adat sebagaimana dimaksud diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ku. kekuasaan tertinggi tingkat kecamatan, desa kelurahan diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing masing tingkatan. keanggotaan lembaga adat kaur diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bab xiii pendanaan sumber dana terdiriswadaya masyarakat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sumber danabab xiv lambang, tanda tanda kebesaran, gelar kehormatan dan hari besar adat lambang lambang diatur dalam anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art) dan atau dalam ketentuan khusus, dan perangkatnya mempunyai tanda tanda kebesaran, panji panji, pakaian dan sebagiannya diatur dalam anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art) dan atau dalam ketentuan khusus, dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa jasanya terhadap masyarakat dan daerah, dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga dan atau dalam ketentuan khusus. hari besar ditetapkan sebagai hari besar adat kaur setiap tanggal bulan desember. bab pembubaran hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam musyawarah besar yang diadakan khusus untuk itu dan atau oleh pemerintah pemerintah sewremnut matan. bagian hukum telah rafi diteliti kasi bab xvi ketentuan peralihan badan musyawarah adat bma) yang ada, masih diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini selambat lambatnya (satu) tahun sejak diundangnwar2016 peni dae manipur bupati lan jana permen malik diundangkan bantuan pada tan gandar sekret. daerah, bandar adi, sospinsi bengkulu tahun nomor penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kaur nomor tahun tentang lembaga adat kaur umum: adat istiadat kaur adalah seperangkat nilai nilaimarga desa dusun, telah dikenal, diri dan diamalkan oleh warga masyarakat marga desa dusun yang bersangkutan secara berulang ulang secara terus menerus dan turun temurun sepanjang sejarah. adat istiadat kaur yang tumbuh\| dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu marga desa dusunistiadat kaur yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranasional, khususnya pembangunan kaur. bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya daerah merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya. sebagai tindak lanjut huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah,rnur dan bupati walikota seluruh indonesia sebagai pedoman dalam melakukan mengembangkuntuk itu perlu membentuk peraturan daerah kabupaten tentang lembaga adat kaur sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi pemerintah kabupaten kaur dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat kaur. il. demi cukup jelas jelas bae test, kam ara badan perwakilan (adalah yang didirikan oleh kabupaten yang berkedudukan diluar kabupaten kaur. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bentuk konfederasi yang dimaksud harus memperhatikan adat istiadat, nilai nilai sosial budaya dan kearifan lokal masing masing tingk aan ati akan mukanya kata telah diproses dna parafin diteliti kesana
bagian keempatsebagaimana dimaksud padnyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. bentuk dan struktur forum ppm antar desa sebagaimana dimaksud pada paling kurang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan forum ppm diatur dengan peraturan bupati. tugas forum ppm desa, dan memberikan dukungan atas pelaksanaan ppm oleh masyarakat. untuk menguatkan keswadayaan dan partisipasi, masyarakat, kepala desa memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan ppm. lembaga kemasyarakatan ppm merupakanpm: mewakili desanya forum ppm antar desa, dan berinisiatif dalam kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. bab mekanisme ppm bagian kesatu umum rancangan ppmpmpmdan tata ruang untuk ppm sebagaimana dimaksud pada merujuk pada hasil musyawarah desa. ppm dilaksanakan lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati. penetapan lokasi ppmpm, usulan penetapan desa sebagai lokasi ppmpm dengan keputusan bupati. bagian kedua tahapan ppm paragraf umum tahapan ppm terdiri atas: persiapan, perencanaan, cc. penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan: dan pengendalian dan pengawasan. paragraf persiapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyiapan lembaga kemasyarakatan ppm,: pembentukan forum ppm antar desa, cc. sosialisasi kebijakan ppm. desa. paragraf perencanaan perencanaan sebagaimana maksud dalam huruf harus memperhatikan: ritmik: permasalahan ruang desa, profil desa, dan potensi unggulan desa. langkah perencanaan ppm, meliputi:pm, dan penyusunan dokumen perencanaan ppm. hasil rencana ppm,penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses penetapan dokumen rencana ppm dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa yang telah diusulkan dan dibahas pada musrenbanglintas kecamatan diusulkan dan dibahas dalam musrenbang daerah untuk ditetapkan dalam rpm dan rkp daerah yang merupakan dokumen rencana ppm daerah. paragraf pelaksanaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: sosialisasi rencana ppm: penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, cc. pelaksanaan penataan ruang secara partisipatif dan pengembangan peta: dan monitoring dan evaluasi. paragraf pemanfaatan dan pemeliharaan pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penggunaan tata ruang desa, pendayagunaan hasil peta: dan pemeliharaan hasil ppm. ketentuan mengenaiketentuan mengenai tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil ppm lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan. paragraf pengendalian dan pengawasan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalampm:ta: dan pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan petasebagaimana dimaksud pada (l), dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pemanfaatan ruang luar desa, dan pelaksanaan peta. untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada. bab vii pendanaan pendanaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaviii pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan ppm desa dan atau pejabat fungsional lainnya, yang meliputi: penetapan panduan operasional dan pedoman teknis pelaksanaan lainnya, pemberian fasilitasi perencanaan,pm lintas desa: f . ' memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi,, yang meliputi: memfasilitasi musyawarah masyarakat,pm:: maret bupati bengkayang, ttd suryadman gadot diundangkan bengkayang padatanggal: mark &r7nya raja bagian hukum, ani #ma xes sh.,m. nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang pembangunan kawasan perdesaan umum pemberdayaan masyarakat diupayakan untukperencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaanbengkayangii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa"huruf yang dimaksud dengan adil adalah bahwapartisipatif adalah bahwa ppm dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa, ba. serta pengendalian. huruf yang dimaksud dengan holistikonal melipukeseimbanganlingkungan serta konservasi sumber daya alam. huruf yang dimaksud dengan keanekaragaman adalah bahwa ppm dilakukan dengan mengakui perbedaan ciri masingmasing komunitas perdesaan, adapt istiadat dan sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, ciri ekologis dan berbagi peran antar berbagai pelaku dan pemangku kepentingan. huruf yang dimaksud dengan keterkaitan ekologis adalahsinergis adalah bahwa ppm dilakukan secara sinergi antarekonomi rakyat adalahsi rakyat yang berorientasi pasar. huruf yang dimaksud dengan transparanel adalah bahwa dalam pelaksanaan ppmhuruf cukup kelasbesarnya kesejahteraan masyarakadalah dokumen rencana untuk periode lima tahun. cukup jelas. cukup jelas. lesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu (enam) tahun. yang dimaksud dengan rencana kerja pemerintahkegiatan ekonomi dan memiliki potensi yang samyang memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan persyaratan teknis dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupatenta, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitrabab tujuan, prinsip, dan ruang lingkup bagian kesatumeliputi perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui ppm. bagian kedua prinsip ppm sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan prinsip: adil: partisipatif, holistik: keseimbangan: keanekaragaman: keterkaitan ekologis: sinergis, keberpihakan ekonomi rakyat: transparan, dan akuntabel. ppm dilakukan dengan memperhatikan: aspirasi dan kebutuhan masyarakat kawasan perdesaan: kewenangan desa: cc. potensi desa: kelancaran investasi kawasan perdesaan:gian ketiga ruang lingkup ruang lingkup ppm meliputi: penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif: penetapan dan pengembangan peta, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. bai bab iii penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif meliputi: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruangdi: area baru atau lokasi baru, desa desa yang sudah ada, dan luarpola tatadalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak:sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban: memelihara kelestarian lingkungan, nilai nilai sosial budaya,yusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal: menyusun profil desa dalam rangka menemukan, mengenali, dan mendayagunakan potensi desa, memperkuat efektif, nilai nilai social budaya, dan konservasi sumber daya alam:: dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian. bab .penetapan dan pengembangan peta penetapan peta dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil.desa yang dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif.: petctor ri:, dan revitalisasi modal sosial, dan kemitraan bagian kesatu umum ppm didukung strategi: penguatan kapasitas masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kemitraan. kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf meliputi: fasilitasi: pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan:lain sesuai kebutuhan. kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagapenguatan kapasitas masyarakat pasat penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam hal: melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif:pm antar desa. sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: perdesaan terpencil, .b. perdesaan tertinggal: perdesaan pesisir pantai, perdesaan dipinggir dan dalam hutan,, perdesaan dataran tinggi dan dipinggir situs atau danau, dan perdesaan daerah aliran sungai. bagian ketiga penguatan kapasitas kelembagaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:earsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati grobogkearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada terkait dengan ruang lingkup dalam peraturan daerah ini. dalam menyusun kebijakan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada penyelenggara kearsipan daerahdan unit kearsipan, dan lkd. bagian kedua unit kearsipan unit kearsipan wajib dibentuk pada setiap pencipta arsip meliputi perangkat daerah, bumi: lembaga pendidikan, dan desa kelurahanunit kearsipan pada pencipta arsipnyediakan ruang penyimpanan arsip aktif dan menyimpan arsip aktif yang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahunkd:, dan melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkungannyatiga lembaga kearsipan daerah lkd) lkd dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kearsipan pembangunan skd dan sid, pembentukan jikd, cc. pengelolaan back up arsip vitallkd melaksanakan pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan syarat memiliki arsiparis terampil dan arsiparis ahli sesuai dengan kebutuhan. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada lkd dapat membentuk unit depot arsip. bab sumber daya manusia sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalammengusulkan formasi pengadaan arsiparis dan penunjukdan cc. penentuan standar minimal jumlah arsiparis dan petugas pengelola arsipbab pembinaan kearsipanbimbingan teknispencipta arsipengelolaan arsip dinamis dan akses arsip diatur lebih lanjutlakukan pemberkatan dan melaporkan arsip yang termasuk kategori arsip terjaga kepada lkd. pejabat berwenang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada danaragraf penyusutan arsip dinamispenciptadinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf(sepuluh)dan bumilaporan dan usulan dari kepala lkd. pemusnahan arsip perangkat daerahperangkat daerahperangkat daerahperangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah. pemusnahan arsip lkd yang memilikipenyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lkd,kd disertai dengan berita acara dan daftar arsip yang diserahkautentikasikd. dalam hal menetapkan autentikasi arsip statis, lkdwajib menyerahkan arsip statis kepada lkdpejabat berwendan atau sanksi administratif lainnya yang diberikan oleh bupati atas usulan dari kepala lkd. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip dan autentikasi diatur dalam peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undanganbagian ketiga pengelolaan arsip statis paragraf umum pengelolaan arsip statis dilakukan oleh lkdlkd wajib membuat dpa dan menyampaikan kepada pencipta arsip. pejabat berwenang pada lkddanbupati atas usulan kepala lkdiprasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam meliputi ruangan depot arsip, pusat arsip, cc. peralatan, dan perlengkapan. prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan persyaratan pengaturan:kdbagian ketiga jaringan informasi kearsipan daerah jikd) dalam melaksanakan fungsi sid, lkd membentuk jikd dengan pusat jaringan adalah lkdkdperlindungan dan penyelamatan arsip lkd secara khusus memberikan perkd. lkddikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lkdperangkat daerahdan atau sebagaimana dimaksud pada huruflkd d pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh lkd melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, danbab xiikearsipan adalah unsur pembantu bupati dan dprd yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintahan bidang kearsipabab xiii penghargaan penghargaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam hurufkearsipan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab xiv pendanaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka penyelenggaraan kearsip, penyelamatan dan pemulihan akibat bencana. bab kerja sama lkd mengadakan kerja sama bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam hurufatau bumi, perusahaan, organisasi non pemerintah kemasyarakatlarangan setiap orang dilarang membuka memberikan informasi arsip dikategorikan tertutup kepada orang yang tidak berhak, dan menolak memberikan informasi bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. bab xvii penyidikan ppnngelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada bab vii dilaksanakan lingkungan pemerintah daerah, bumi, perusahaan, lembaga pendidikan, desa kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan perseorangan. peraturan daerah inigrobogankabupaten grobogangroboggrobogangroboganindunghuruf cukup jelas. huruf yang grobogan, danhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas.kducukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud masalah masalah pemerintahan daerah yang strategis adalah perkara perkara sengketa legal maupun non legal yang mengena pada hajat hidup masyarakat luas antara pemerintah daerah kabupaten grobogan dengan pihak atausubjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang terdiri dari perseorangan atau korporasidan dicari oleh lkdruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi penyelenggaraan kearsipan daerah, organisasi kearsipan, cc. sumber daya manusia, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, prasarana dan sarana, pembangunan skd, sid, dan pembentukan jikd, perlindungan dan penyelamatan arsip, pengawasan, peran serta masyarakat, penghargaan, il. pendanaan, kerja sama, larangan, oo. ketentuan sanksi: dan ketentuan lain laindalam penyelenggaraan kearsipan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban membentuk lkd, membentuk unit kearsipan pada setiap pencipta arsip daerah, cc. pemerintah daerah dapatsesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penyelenggaraan kearsipan daerah didukung oleh sumber daya kearsipan. bupati bersama penyelenggara kearsipan daerah menetapkan kebijakan kearsipan daerah untuk menyelenggarakan kearsipan daerah secara komprehensif dan terpadu.
k0, walikota magelang provinsi jawa tengahdengan telah diundang( lembaran daerah kota penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota magelperundang undangan bidang, ttd sigit widyonindito diundangkan magelang pada tanggal januariumum bahwa dengan terbitpenyelenggaraan urusiring dengan adanya pembagian urusan kewenangan yang baru antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan lampiran pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang implikasinya adalah beralihnya sebagian urusan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah pusat dan sebaliknya. sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan kota magelang yang mendasarkan padasudah tidak dapat dilaksanakan lagi karena sebagian urusan yang termuat dalam peraturan daerah tersebut sudah beralih pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah pusat. oleh karena itu dengan memperhatikan hal hal tersebut atas perlu melakukan pencabutandengan peraturan daerah karena sudah tidak relevan dengkota magelang nomor
argo eangunan kawasan perdesa, pemanfaatan, dan pendayagunaungkungan pemerintah.ngglindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian toko swalayan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan komering ulu selatan, menimbang bahwa perlindungan, pemberdayaan perekonomian yang berbasis kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk usaha perdagangan melalui pasar rakyat perlu untuk tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan keberadaannya sejalan dengan perkembangan pasar swalayan kabupaten ogan komering ulu selatanswalayan dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyatswalayan dengan pasar rakyat, bahwa pasar rakyatsas kekeluargaan, maka dipandang perlu perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat dan penataan ulang terhadap pasar swalayan agar pasar rakyat dapat berkembang dan bersaing secara serasi, selaras serta bersinergi ditengah pesatnya pertumbuhan pasar swalayan. bab perizinan usaha pengelolaan pelaku usaha yang akan yang akan melakukan kegiatan usaha bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern, wajib memiliki izin usaha pengelolaan pasar rakyat iup2r): izin usaha pusat perbelanjaan supp), izin usaha toko modern utm) izin usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yangkewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban setiap pengelola pasar rakyat dan usaha toko swalaya:enam puluh persen) tenaga kerja lokal,swalayainstansi: dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi,pasar rakyat dan toko swalayaswalayaswalayarakyat danogan komering ulu selatan, perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan olehagar tetap, pembinaan adalah segala upaya yang: pasar rakyat adalah istilah yang dipakai dalam undang undang nomor tahun tentang perdagangan sebagai pengganti sebutan pasar tradisionaldalamnya kerjasama dengan pihakberskala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan sistem tawar menawar, pasar swalayan dan toko swalayan suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat yang ada kecil dantata ruang wilayah kabupaten ogan komering ulu selatan yang selanjutnya disingkat rtrw adalah kebijaksanaan pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatanlam wilayah kabupaten ogan komering ulu selatan yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan tertentu swalayan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. bagian kedua asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan, serta pengendalian toko swalayan, dilaksanakan berdasar aznyelenggaraan pasar rakyat dan toko swalayan bertujuan untuk: dan toko swalayan, memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro kecil, menengah, koperasi serta pasar rakyat dan toko swalayatoko swalayan dengan pasar rakyatrencana tata ruang wilayah. bab penggolongan pasar bagian kesatu pasar rakyat usaha pasar rakyat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut: pasar lingkungan, pasar rakyat, cc. pasar desa, pasar khusus, dan pasar lainnya. pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah kabupatentoko swalayan usaha toko swalayan dapat berbentuk pusat pembelanjaan dan sejenisnya, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket danswalayan dengan luas lantai toko sampai dengan m2, supermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai diatas sampai dengan m2, hypermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko diatas m2, departement store adalah toko swalayan yang luas lantai toko atas m2, dan pusat permulaan adalah toko swalayan yang lantai toko atas m2. sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko swalayan, ditentukan sebagai berikut mini cc. pusat permulaan menjual secara grosir barang konsumsi. bab iii perlindungan, pemberdayaan, pasar rakyat dan penatadan penyelenggaraswalayan, dan toko swalayan: menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyatumumswalayan lainnya,kabupatepasar swalayaapabila terjadi musibah yang menghancurkan tempat usaha. dalam upaya pemberdayaanlakukan: pembinaan terhadap pasar rakyat, usaha mikro, menengah, dan koperasi serta pelaku pelaku usaha yang ada didalamnya, peningkatan kualitas dan fasilitas pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah serta pelaku pelaku usaha yang ada didalamnya, cc. pengembangan pasar rakyat ditambahrakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, pemerintah kabupatenataan dan pengendalian toko swalayan dalam rangka penataan dan pengendalian toko swalayan, pemerintah kabupaten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana detail tata ruang kota, termasuk pengaturan lokasinya,cc. memperhatikan jarak toko swalayan dengan pasar rakyat sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi pasar rakyat, pemberian izin usaha toko swalayan wajib memperoleh advice planning dari badan koordinasi penataan ruang daerah,swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: menyediakan fasilitas menyediakan fasilitas yang menjamiseluas bagi tempatlokasi pendirian toko swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: jarak lokasi pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat minimal meter, jarak lokasi satu toko swalayan dengan toko swalayan lainnya minimal meter, dan memenuhi dukungan ketersediaan infrastrukturperkotaan. minimarket: dapat berlokasi:eter,perencanaan pembangunan toko swalayarakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya. dokumen rencana rincian teknis toko swalayatoko swalayaikulbab pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bupati melakukan koordinasi untuk evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalaya, dan toko swalayan, dan mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai implikasi dari pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
nan provinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten kaur nomor tahun tentang pembentukan badan usaha pelabuhan trans limau kabupaten kaur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kaur, menimbang bahwa dalam rangka memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi regional dan global dan untuk menunjang visi dan misi kabupaten kaurmbentuk badan usaha milik daerah: bahwadan pendirian bumi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan perbadan usaha pelabuhan pt. trans limau kabupaten kaekun nomor tambahan lembaran negara republik seks tar daerah kabupaten) ika republik indonesia nomor mad b 5jwdaerah kabupaten kaur nomor tahun tentang urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kaurpembentukan badan usaha pelabuhan pt. trans limau kabupaten kaur. ema sabterbatas trans limau yang untuk selanjutnya disebut pt. trans limau atauaurjamnya. organisasiomisaris utama adalah komisaris utama bup pt. trans limau kabupaten kaur. komisaris adalah komisaris bup pt. trans limau kabupaten kaur. rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut rups, adalah organ perseroan bup pt. trans limau kabupaten kaur, yang memegang kekuasaan tertinggi dalamtelahbup pt. trans limau kabupaten kaur atau yang berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan dipekerjakan atau unsur . . profesional. bala anggaran dasar adalah anggaran dasar pt. trans limau kabupaten kaurt. trans limau kabupaten kaapelabuhannyamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat pemindahan antara danantar modal seridannarpaei alc khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja sea lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan term dekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha mena untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak didalam ada lingkungan kerja dan dibentuk badan usaha milik daerah berupa perseroan terbatas dengan nama pt. trans limau kabupaten kaur. pelaksanaan pembentukan pt. trans limau kaur sebagaimana dimaksud pada ang dilakukan oleh bupati sesuai dengan undang undang perseroan terbatas. bab il! maksud dan tujuan pembentukan pt. trans limau kabupaten kaur bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan pndukung pencapaian visi kabupaten kaur dan mengoptimalkan pemanfaatan kondisi dan potensi unggulan daerah: bab tempat kedudukan dan kegiatan usaha kantor pusat kabupaten pt. trans limau kabupaten kaur berkedudukan cina ber buka cabang atau perwakilan perusahaan dalam neg kaur dan dapat mem tas keputusan rups sesuai peraturan dan atau luar negeri berdasarkan ruang lingkup kegiatan usaha pt. trans limau kabupaten kaur meliputi antara lain, sebagai berikut penyediaan dan atau pelayanan jasa pengurusan transportasi dan bongkar muat barang, jasa jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilote) penundaan kapal: pergudangan dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan:: jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan: pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelabuhan: jasa persewaan fasilitas dan peralatan bidang pelabuhan: jasa perbaikan dan fasilitas dan peralatan bidang pelabuhan: properti daerah lingkungan pelabuhan: waralaba dan usaha restoran lingkungan pelabuhan: pengelolaan dan pengembangan badan usaha pelabuhan, (jasa depo peti kemas: jasa tempat tunggu kendaraan bermotor: bab modal dan saham sumber modal pt. trans limau kabupaten kaur, terdiri atas: penyertaan modal daerah: pinjaman, hibah:dan sumber modal lainnya, sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada f1) huruf adalah: kapitalisasi cadangan, keuntungan evaluasi aset, modal dasar ditetapkan sebesar rp. , (satu milipenyertaan modal daerah sebagaimana dimaksudkan pada huruf merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. s5) penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh kabupaten kaur. dalam hal penyertaan modal merupakan pemisahan kekayaan daerah berupa aset pemerintah daerah, agar mempedomani peraturan perundang undangan. bupati selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili (semen pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. saham yang dikeluarkan oleh pt. trans limau kabupaten kaur adalah saham atas nampemilihan direksi dilakukan melalui ujian kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh rups. direksi yang terpilih ditetapkan oleh bupati. pengangkatan direksi untuk pertama kali ditunjuk dan ditetapkan oleh bupatibupati dprd. bab rapat umum pemegang saham rups merupakan pemegang kuasaatu tahun. rups tahunan diadakan dalam waktu paling lambat (enam) bulan setelah tahun buku ditutup. (s5)sah dengan hak suara, komisaris dan direksimanga bab pengangkatan dan pemberhentian direksi pt. trans limau kabupaten kaur: mempunyai pengalaman kerja minimal (lima) tahun perusahaan atau lembaga yang bergerak dibidang pelabuhki sertifikasi pelabuhan: tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana: tidak merupakan pengurus dan atau anggota partai politik: terbukti melakukan tindak pidana: cacat seumur hidup yang mengganggu kerja,dengan ancaman hukuman minimum (lima) tahun penjara oleh instansi yang berwenang menunggu keputusan hukum tetapbupatiaan bab vilbupatibupati dprd. bab kepegawaian pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengbadan usaha pelabuhantahun buku perencanaanpseemanditaadbampauenten kauaibahas dalam rups tahunan. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada diatas, harus dilaporkan kepada bupati dan wajib dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd setiap tahun kepada dprd. bab xii penetapan dan pembagian laba bersih penetapanri hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: pemegang saham: dana pengembangan usaha perseroan, dana kesejahteraan perseroan:dan dana cadangan perseroan,endaliprovinsi nomor registrasi peraturan daerah kabupaten bengkulu tahun nomor 1y bab ketentuan lain lain dalam pembentukan badan usaha pelabuhan pt. trans limau kabupaten kaur menurut peraturan daerah ini, maka kepada bupati untuk membuat akta notaris pembentukan badan usaha ini sesuai dengan peraturan perundang undangan selambat lambatnya (enam bulan terhitung sejak ditetapkka, mark sai naa yusril paus diundangkan bantuan pada tanggal, mare sekretaris21uy nomor registrasi peraturan daerah kabupaten kaur provinsi bengkulu tahun nomor: 1y penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kaur nomor tahun tentang pembentukan badan usaha pelabuhan pt. trans limau kabupaten kaur umum dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi kabupaten kaurabupaten kaur adalah dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, yang diantaranya melalui pembentukan badan usaha pelabuhan pt. trans limau milik pemerintah daerah kabupaten kaurabupaten kaurdaerah. kabupaten kaurditrans limau kabupaten kaur. disamping itu, upaya tersebut diatas juga ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten kaurcukup jelas cukup jelas kawan as. (naa wwwcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan penyertaan modal daerah pada ini adalah penyertaan modal daerah kepada pt. trans limau kabupaten kaur sebagai pemenuhan modalhuruf ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas fungsi disektor pelabuhan atau berkaitan dengan sektor pelabuhan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup kbupati, dimana dalam hal setelah jangka waktu pelabuhan. cukup jelasal itai sebagai berikut: cc.truisaris:atuan rancangan yang disetujui oleh rups dan memuat sekurang kurangnya hal hal sebagai berikut hama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan::: neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi (tiga) tahun buku terakhir dari semua. perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan,dan hal hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing sekretariat daerah kpu #tenar masing perseroan, cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kaur nomor sekretariat daerah kaur badan hukum,grobogan, menimbangrorangan dan atau pengembang kepada pemerintah daerah danhurufrorangan dan ataupermohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh perorangan dan atau kebenaran antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak ( bupati melalui perangkat daerah yang membidangi aset daerah menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan nilai perolehan prasarana, sarana, dan utilitas dari perorangan dan atauyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian, tim verifikasi mengundang perorangan dan atau pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, dantata letak bangunan dan lahan, serta besar prasarana, sarana, dan utilitasdalam hal tim verifikasi menyatakan prasarana, sarana, dan utilitas tidak layak diterima, kepada perorangan dan ataupenandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh perorangan dan ataupengguna, dan perangkat daerahrorangan dan atau pengembangrorangan dan atauteguran kepada perorangan dan atau pengembang untuk memperbaiki memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud. dalam halnyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud kepada pemerintah daerah. berdasarkan pada penyerahan sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah yang membidangi aset daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dari pengembang. perangkat daerah yang membidangi aset daerah membuat pernyataan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah pada badan pertanahan nasional atau sebutan lainnya daerahatau sebutan lainnya daerahngguna barangrorangan dan atauperorangan dan atau pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan dan dan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau cc. pencabutan izin. tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab xiv ketentuan peralihan perorangan dan ataudua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini. apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada perorangan dan atau pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi aset daerah untuk memproses pengalihan kepemilikan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukimsri sumardi diundangkan purwodadi pada tanggal febrgrobogan sampai sekarang juga belum memiliki peraturan perundang nyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman ini disusun. selain itu penyusunan peraturan daerah ini juga dilakukan untukgrobogan dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan surat pelepasan asset dari pengembang kepada pemerintah daerah berita acara perolehan antara lain berisikan uraian jenis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh penglain adalah badan pemeriksa keuangan dan atau badan pengawasan keuangan dan pembangunanrumahanrorangan dan atauantara lain dokumen surat pernyataan dan atau berita acara penyerahan dokumerorangan dan atau pengembang kepada pemerintah daerah perorangan adalah setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan drasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh perorangan dan ataupengaturan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bab prasarana, sarana, dan utilitas prasarana perumahan dan permukiman antara lain berupaantara lain berupdan permukimanbagian kesatu umum perorangan dan atauoleh perorangan dan ataudidahului dengan nota kesepahaman u). ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan nota kesepahaman diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua jangka waktu dan tahap penyerahansiap bangunbab persyaratan penyer(site plan) yang sudah disetujui oleh perangkat daerah yang membidangiizin mendirikan bangunan imb) bagi bangunan yang dipersyaratkan, cc.rorangan dan atau atau sebutan lainnya daerah, perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman, perangkat daerah yang membidangi aset daerah, perangkat daerah teknis lainnyarorangan dan ataurorangan dan atau pengembang, cc. menyusun jadwal kerja,
bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten cilacap nomor tahun tentang badan permusyawaratanmaka perlu menyusun peraturan daerah tentang badan permusyawaratan desa, bahwa peraturan daerah kabupaten cilacap nomor tahun tentang badan permusyawaratbadan permusyawaratan desa.staf administrasi sebagaimana dimaksud pengaturan lebih lanjut diatur melaluiesa dan sumber pendapatan lain yang sah sesuaiperaturan pelaksaan dariberlakunya peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah kabupaten cilacap nomor tahun tentang badan permusyawaratan desacap ttd latto suharto pemudi diundangkan cilacap pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten cilacap, cap ttdcilacap tentang badan permusyawaratan desa. ii. demi cukup jelas cukup jelas huruf unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah bpd juga sebagai salah satu unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan desa selain pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang adadalahdan mendorong bpd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik desa, ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi keanggotaan: pembinaan dan pengawasan,dan pendanaanyang dimaksud dengan sederajat dengan pendidikdibuktikan dengan surat pernyataan bersedia menerima hasil pemilihanabsampai dengan rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah), skor sama dengan (satu), nominal rp. satu milyar lima ratus juta satu rupiah) s.d. rp. (tiga milyar rupiah), skor sama dengan (dua), lebih dari rp. (tigsebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut skor (dua) s.d. (tiga), jumlah anggota bpd sebanyak (lima) orang, isi kettapa pengiribendata inventaris bpd keadaan keadaan jenis asal barang bangunan basa tanggal penghapusan (bangun ket barang awal tahun akhir tahun kue apbd bantuan sumbangan baik rusak rusak dijual (disumbangkan tgl baik rusak (pemerintah prov penghapusan a.l (s3 le\|l \|ao \|oa12 \|ooa8desa. sneatnkanip jenis pendidikan tanggal tanggal lengkap kelamin bisa agama jabatan terakhir keputusan keputusan ket pengangkatan pemberhentian doo domengetahui desa. sneatnkatindak tanggal penyampai aspirasi disampaikan lanjut mengetahui desa. sneatnkadesa. sneatnkadesa. sneatnkasaturutsehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, bersedia dicalonkan menjadi anggota bpd,no\| hari tanggal pokok pokok keterangan usmsosecantna kabupaten cilacap alamat: . jeankeputusan bupati cilacap nomor .setakean dcilacap, cap ttd latto suharto memujibelum alurnya kebijakan akuntansi transaksi kas non anggaranbupati tahunberita daerah kabupaten bantaeng tahundokumentasi dan informasi hukum\| ketentuan dalamtahun tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tahun berita daerah kabupaten bantaengberita daerah kabupaten bantaeng nomor ditambahkan huruf sehingga berbunyi sebagai berikutoo.kebijakan akuntansi transaksi kas non anggarykebijakan akuntansi pemerintah kabupaten bantaeng akuntansi non anggaran pendahuluan akuntansi non anggardefinisi transaksi non anggaran adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, mencer malasifikasi transaksi non anggaran disajikan dalam laporan arus kas dan neraca dengan pengklasifikasian berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. akuntansi non anggaran diklasifikasikan menjadi: penerimaan non anggaran pengeluaran non anggaran arus kas dari aktivretensi jaminan pemeliharaan) dan akses selain itu bagi pemerintah kabupaten bantaeng yang termasuk dalam pfk adalah potongan potongan pajak yang dilakukan seperti ppn, dan kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. pengakuan penerimaan transaksi non anggaran akan diakui dicatat selama periode akuntansi berjalan. seluruh jenis penerimaan non anggaran akan diakui dicatat ketika kas diterima pada kas daerah. dokumen yang digunakan dalam hal ini adalah sts pertanggungjawaban up, tu, dan sp2d nihil pengeluaran transaksi non anggaran akan diakui dicatat selama periode akuntansi berjalan. seluruh jenis pengeluaran non anggaran akan diakui dicatat ketika kas dikeluarkan dari kas daerah. dokumen yang digunakan dalam hal ini adalah sp2d up tu ls. pengukuran dan penyajian setiap jenis penerimaan pembiayaan akan diukur dicatat sebesar nilai kas yang diterima oleh kas daerah. setiap jenis pengeluaran pembiayaan akan diukur dicatat sebesar sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dari kas daerah. selisih antara penerimaan dan pengeluaran transaksi non anggaran dokumentasi dan informasi hukum apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat jumlah selisih antara penerimaan non anggaran dan pengeluaran transaksi non anggaran yang dilakukan pemerintah daerah maka selisihnya akan diakui sebagai utang pihak ketiga dan disajikan neraca sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.bantaelindungan perempuan dan anak korban kekerasan kabupatenokumentasi dan informasi hukumokumentasi dan informasi hukum peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara dan teknisbantaeng tentang peran daerah adalah pemerintah kabupaten bantaeng dokumentasi dan informasi hukum badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadiling pengadilan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten bantaeng yang selanjutnya disingkat p2tp2a adalah pusat layanan dokumentasi dan informasi hukum, mulai dari pengaduan identifikasi, rehabilitasi, kesehatan rehabilitasi social, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi social saksi dan atau korbantujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah: mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban, serta cc. melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. bab iii ruang lingkupabupaten bantaeng babkekerasan lainnya. kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada dokumentasi dan informasi hukum(d)c, iya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan(e)semua kegiatan pelacuran atau pencabulan. dokumentasi dan informasi hukum kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (f)ycial, hak atas penanganan pengaduan, hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan, dan hak atas pendampingan. hak korbtak perlindungan yang sama, hak bebas dari berbagai stigma, dan hak mendapatkan kebebasan penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan melakukan mengawasi pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal. membentuk p2tp2a menetapkan kebijakan menyusun rencana aksi daerah untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pemerintah daerah berkewajiban untuk: dokumentasi dan informasi hukum menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui apbd masing masing dan atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah memberikan dukungan sarana dan prasarana mengalokasikan anggaran. bab vii peran serta masyarakat disamping peran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam peran serta masyarakat sebagai berikutiniydisamping upaya pencegahan yan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam upaya pencegahan juga harus diberikan olehdokumentasi dan informasi hukum\| p2tp2a sebagaimana dimaksud,epat, aman dan nyaman, rasa empati, tidak diskriminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya, dan dijamin kerahasiaannya. untuk pelayanan terhadap korbanrehabilitasi social, pelayanan hukum, dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi social. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimanapelayanan pengaduan, konsultasi, dan konselingterhadaprujukan layanan kesehatan. dokumentasi dan informasi hukum layanan rehabilitasi soccial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya yaitu dengan cara memberikan bimbingan kerohanian kepada korban,e penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja social agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. pelayanan pemulangan dan reintegrasi soccinstansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah. bagian ketiga pemberdayaan praktek kerja lapangan,dokumentasi dan informasi hukum\| pelatihan keterampilan wirausaha, fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama,fasilitasi bantuan modal kerjembinaan dan pengawasan dimaksud meliputi koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan atauyang dimaksudmbaliandan pengawasan. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dan dievaluasi sesuai peraturan perundang undangan. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala. bab pendanaan pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah bebaskan pada apbd dan sumber lain yang sahyertaan modal pemerintah daerah kepadaperlu dam)1l tahun19883),nomor13). memutuskan. dokumentasi dan informasi hukum\| bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang maksud dengan bupati adalah bupatiertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan bagi milik daerah, bagian perekonomian dan sumber daya alam adalah unit kerja lingkungan sekretariat daerah kabupaten bantaeng yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah, pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah satuan pengelolayang selanjutnya spp ls adalah dokumen yang disiapkan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga subsidi, hibah, bantuansosial, bagihasil, bantuankeuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten bantaeng, surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat spm ls adalah dokumen yang diterbitkan oleh badan pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk penerbitan sp2d atas beban dpa, perusahaan daerah air minum yang selanjutnya disingkat dam adalah dam kabupaten bantaengkemampuan keuangan daerah. dokumentasi dan informasi hukum\| penyertaan modalbab iii ruang lingkup ruanglingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini, adalah: jumlah penyertaan modal, mekanisme pencairan penyertaan modal, pertanggungjawaban pencairan penyertaan modal. bab jumlah penyertaan modal jumlah penyertaan modal daerah sebesar delapan milyar sembilan ratus juta rupiah), penyertaan modal dialokasikan selama (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut: tahun anggaran sebesar dua milyar rupiah), tahun anggaran sebesar tiga milyar rupiah), tahun anggaran sebesar tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). bab mekanisme pencairan penyertaan modal persyaratan pencairan penyertaan modal oleh dam sebagai berikut: dam mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala badan pengelola keuangan daerah, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf disertakan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi: surat minat pemda untuk hibah air minum dan sanitasi apbn tahun surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai), salinan rekening koran dam kabupaten bantaeng): copy perda penyertaan modal pemerintah daerah dam, suratta. kepada pemerintah daerah, surat pelaksanaan baseline survey program hibah air minum perkotaan ta. dokumentasi dan informasi hukum\| surat pelaksanaan pemasangan program hibah air minum perkotaan tahun persyaratan pencairan penyertaan modal oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: bagian anggaran mempersiapkan rekomendasi pencairan, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf diteruskan kepada bupati bantaeng melalui kepala badan pengelola keuangan daerah yang dilengkapi surat pernyataan kelengkapan dokumen, berdasarkan rekomendasi sebagaimana pada huruf kepala badan pengelola keuangan selaku ppid melakukan proses pencairan dana penyertaan modal ini, bendahara bpk menerbitkan spp ls penanaman modal berdasarkan spd yang dilengkapi dengan dokumen, sebagaimana tersebut pada huruf dalam hal dokumen spp ls sebagaimana dimaksud pada huruf dinyatakan lengkap dan sah,maka ppk bpk menerbitkan spm ls, berdasarkan spm ls yang diterbitkan dan disertai kelengkapannya, bud menerbitkan sp2d ls. pencairan penyertaan modal sebagaimana tersebut pada dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau kemampuan keuangan daerah. bab ketatausahaan dan pertanggungjawaban ketatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pada dam dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. bab vii pembinaan dan pengawasan bupati membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal. susunan tim sebagaimana dimaksud pada adalah: ketua sekretaris daerah kabupaten bantaeng, wakil ketua asisten bidang perekonomian dan pembangunan kabupaten bantaeng, sekretaris kepala bagian perekonomian dan sda sekretariat daerah kabupaten bantaeng anggota kepala bappeda kabupaten bantaeng, kepala bpk kabupaten bantaeng, kepala bagian hukum dan ham sekretariat daerah kabupaten bantaeng, kepala bidang anggaran bpk kabupaten bantaeng, kepala bidang administrasi keuangan bpk kabupaten bantaeng, kepala sub bagian pembinaan dan bumi sekretariat daerah kabupaten bantaeng. dokumentasi dan informasi hukum\|mberdayaan perempuan dan anak p2tp2a)radilan anak), undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dokumentasi dan informasi hukuundang undang nomor tahun tentang system peradilan pidana anakabupaten bantaeng nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dokumentasi dan informasi hukum\| kabupaten bantaeng tahun anggaran memutuskanpidanakabupaten kota adalah kabupaten kotasrmulandidokumentasi dan informasi hukum konselor adalah petugas tenaga yang mempunyai kemampuan dan terlatih dibidangnya sesuai dengan keilmuannyadan anak anak yang sudah terorganisir sekretaris adalah seseorang yang membantu seorang pemimpin atau badan pimpinan atau perusahaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasionaloleh korban apakah kekerasan terhadap anak atau perempuandokumentasi dan informasi hukum\|lamisah pemenuhan hak anak korban yang berusia di dan partisipasi sebagaimana diatur dalam konvensi hak hak anak confeti yang berkaitan dengan dokumentasi dan informasi hukum. tidak ve, identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama korban anak dan agamanya. bab iii prosedur pelayanan penanganan standar operasional prosedur penanganan tindak kekerasan terdiri dari.okumentasi dan informasi hukumerjemahkerabve dan pemulangan atau reintegrasi sosialdokumentasi dan informasi hukum konselor melaksanakan mediasi, negosiasi dan investigasi kasus. hasil mediasi, negosiasi dan investigasi kasus dilaporkan kepada ketua apabila hasil dari mediasi, negosiasi dan investigasi korban perlu dirujuk dengan unit layanan lain,pelaporandokumentasi dan informasi hukum surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud pada dapat ditujukan pada medis, psikologis:dokumentasi dan informasi hukum, petugas identifikasi mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas dan mengidentifikasi kasus kekerasan apa yang terjadi terhadap perempuan dan anak,patdidokumentasi dan informasi hukum ketua menerima agenda pengaduan penjangkauan dan memverifikasi laporan untuk ditindaklanjuti, dalam melaksanakan tempat penjangkauan dirumah korban atau tidak dirumah korban,n penyelamatan diri dan memberikan nomor kontak apabila korban berubah fikiran,lampirandokumentasi dan informasi hukumuasai, memahamiembangkan koordinasi dan kerjasecara efisien, efektifbantaeng. setiap semester unit layandokumentasi dan informasi hukum\| pasa137 pembiayaan pelayanan penanganan korban tindak kekerasan pada pusat pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten bantaeng bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bantaeng danretribusi daerahkali terakhir peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor tahun bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu dilaksanakan beberapa penyesuaian sehingga perlu digantiketentuan umum dan tata caraketentuan umum dan tata carbantaepengelola pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut bpk adalah badan pengelola pengelola keuangan daerah daerah kabupaten bantaesurat berhargadokumentasi dan informasi hukum\|dana ktp. hari libur adalahtertentu yang ditetapkan sebagai hari pasardokumentasi dan informasi hukum\|tasi dan informasi hukum\|atur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: skr, karcis, ktp kwitansiatau sama denganjasa umum, meliputi: retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan skr pada objek retribusi pemakaian los dan dan kio dipungut kepada wajib retribusi yang menerima layanan, meliputi: pemakaian tanah pemerintah daerah pemakaian bangunan antara lain, gedung balai kartini, gedung olahraga, bangunan restoran,guest house rumah susun, bangunan ruko, gudang, kios swalayan, gedung kesenian dan rumah susun pns pemakaian kendaraan pemakaian videotron dokumentasi dan informasi hukum retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan dipungut dengan menggunakan skr pada objek penjualan es, air bersih dan bbm, jasa tempat pelelangan dan sewa tanah dan bangunan. retribusi terminal pungut dengan menggunakan skr pada objek pemakaian fasilitas pencucian mobil dan tempat usaha berupa ruko, toko, kios dan lossterdiri dari (tiga lembar, yaitu lembar (satu) untuk wajib retribusi, lembar (dua) untuk bendahara penerima opd, dan lembar (tiga) untuk skpd bentuk dan isi dokumen skr sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati tersendirpelayanan yang tidak dilaksanakan berturut turut dan atau berkala,dipungut dengan menggunakan karcis pada pemanfaatan pelataran pasar, retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: dokumentasi dan informasi hukum\| retribusi tempat pelelangan dipungut dengan menggunakan karcis pada objek parkir kendaradipungut dengan menggunakan karcis pada objek penerimaan masuk tempat rekreasi, parkir tempat wisata, kolam renang, pemakaian dan pemakaian sarana permaianan karcis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (dua) bagian, yaitu: bagian (satu) untuk wajib retribusi bagian (dua) untuk bendahara penerima opd) bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati tersendiri. paragraf akuntansi tanda pembayaran retribusi kwitansi penetapan retribusi dengan menggunakan ktp kwitansi sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila: pelayanan yang diberikan kepada wajib retribusi yang berbeda dan volume pelayanan yang besar, pelayanan yang diberikan tidak mempunyai masa retribusi, besaran retribusi berubah ubah baik besaran retribusi maupun volume layanan, penentuan besaran retribusi memerlukan penghitungan pada setiap layanan. jenis retribusi yang menggunakan ktp kwitansi sebagai berikut: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut kepada wajib retribusi yang menerima layanan pemakaian lapangan futsal. retribusi tempat pelelangan. retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa, retribusi penjualan produksi usaha daerah. ktp kwitansi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sah apabila perforasi dankwitansi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (dua) bagian, yaitu: lembar (satu) untuk wajib retribusi, lembar (dua) untuk bendahara penerima (opd): lembar (tiga) untuk skpd. bentuk dan isi ktp sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati tersendiri. dokumentasi dan informasi hukum\|didasarkan pada skr, karcis, dan atau ktp sesuai dengan jenis retribusiyang berwenangkeseratusopd, pembayaran langsung bank tempat pembayaran, dan ataubantaengokumentasi dan informasi hukum\|tanda bukti pembayaranhuruf dinyatakan sah apabila diberi nomor, dirganisasi perangkat daerahundangan bidang pengelolaan keuangan daerah. dokumentasi dan informasi hukum\|dokumentasi dan informasi hukum\| babpengurangan ddokumentasi dan informasi hukum\| sanksi administra peraturan bupati bantaeng nomor tahun tentang tata cara pemungutan retribusi daerahmanfaatan rumahmanfaatan rumah dinas milik pemerintah kabupaten bantaeng, perlu diatur standar operasional prosedur sop) pemanfaatan rumah) pemanfaatan rumah\|(sop) pemanfaatan rumahyang dokumentasi dan informasi hukum ditunjuk ditetapkan sebagai pengguna rumah dinas milik pemerintah kabupaten bantaepemanfaatan rumah dinas milik pemerintah daerah kabupaten bantaeng secara efektif dan efisien. standar operasional prosedur sop) ini bertujuan untuk memperjelas proses dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan rumah dinas terhadap pejabat eselon ii, eselon iii, eselon iv, ketua dprd, anggota dprd, pns dan bukan pegawai negeri pihak ketiga. bab iii ruang lingkup pengaturan ruang lingkup pengaturan pemanfaatan rumah dinas yang meliputi rumah dinas golongan rumah dinas golongan ii, rumah dinas golongan iii, bab jenis golongan rumah dinas jenis rumah dinas golongan terdiri atas rumah jabatan bupati, rumah jabatan wakil bupati, rumah jabatan sekretaris daerah, jenis rumah dinas golongan terdiri atas: rumah dinas kepala dinas, rumah dinas kepala badan, rumah dinas kepala kantor, rumah dinas camat: rumah dinas dokter ahli umum, rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru sekolah, rumah dinas bujang sekolah, rumah dinas pegawai kesehatan, rumah dinas penyuluh, asrama mahasiswa pondok, mess pemda, jenis rumah dinas golongan iii terdiri atas rumah dinas pegawai lainnya. bab kriteria pemanfaatan dokumentasi dan informasi hukum pemanfaatan dan penggunaan rumahdan penggunaan rumahmanfaatan rumahrumahmanfaatan rumahrumahrumah dinas yang dipersilakan, tidak mengubah status kepemilikan barang daerah. penyewaan rumah dinas dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari bupati. penyewaan rumahpaling lama (dua) tahun dan dapat diperpanjang. penyewaan rumah dinas. jenis, luasdua pinjam pakai dokumentasi dan informasi hukum rumah dinas dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pinjam pakai rumah dinas dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati, rumah dinas yang dipinjampakaikan tidak mengubah status kepemilikan barangrumah dinas dapat dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak lairumah dinas dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati, rumahpelaksanaan kerjasama pemanfaatanrumah dinas pihak ketiga terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk menyewa rumah dinas milik daerah pemerintah kabupaten bantaeng kepada bupati. permohonan sewarumahdokumentasi dan informasi hukum pengguna terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk menempati rumah dinas milik pemerintah daerah kabupaten bantaeng. permohonan untuk menempatimenempati rumah dinas disertai dengan melampirkan foto copy pertama, foto copy terakhir dan foto copy ktp dan diajukan kepada bupati melalui pengelola. pengelola selanjutnya menetapkan persetujuan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan rumah dinas kepada penggunrumah dinas dan segala peralatannya yang berada dalamnya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan rumah dinas dimaksud. bab sanksi administratif dalam hal penggunaan dan pemanfaatan rumahizin penghunian dan perjanjian sewabupaten bantaeng operasional prosedur sop) pengamanan barangngelolaan keuangan daerah lembaran negara tahun dokumentasi dan informasi hukum. bab ketentuan umum bagian kesatu pengertian dalam peraturan bupati ini, yang dimaksudkanrang milik daerah kabupaten bantae.dokumentasi dan informasi hukum\|, yang pengelolaannya berada pada skpd termasuk didalamnyantaengpejabat pengelola barang milik daerah selanjutnya terdiri dari pengelola bmd selanjutnya disebut adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan bmd dalam hal ini adalah sekretaris daerah pembantu pengelola bmd selanjutnya disebut sebagaimd yang ada pada skpd dalam hal ini adalah satuan kerja yang mempunyai kewenangan untuk mengelola bmd pengguna bmd selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna bmd dalam hal ini adalah skpd kuasa pengguna bmd, dan tindakan upaya hukum pejabat penyimpan dan pejabat pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan bmdunit kerja adalah bagian yang terkecil dari satuan kerja yang berdiri sendirpemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. bagian kedua maksud dan tujuan pengaturan dalam peraturan bupati ini dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah. tujuan pengaturan agar terlaksanabmd. dokumentasi dan informasi hukum bagian ketiga asas umum tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan kuasa pengguna barang wajib diserahkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola. penyerahan barang milik daerah dari pengguna atau kuasa pengguna kepada pembantu pengelola wajib dicatat dan diinventarisir oleh pembantu pengelola. bab bagian kesatu ruang lingkup pengamanan barang milik daerah pengamanan barang milik daerah, meliputi: pengamanan administrasi dengan cara melakukan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. b.cc. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikangian kedua pengamanan administrasi bmd pengamanan administrasi barang bergerak meliputi pencatatan inventarisasi. kelengkapan bukti kepemilikan antara lain sertifikat, buku pemilikan kendaraan bermotor bpk), faktur pembelian dan lain lainyelesaian bukti kepemilikan seperti imb, berita acara serah terima surat perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya pengamanan administrasi termasuk dalamnya adalah menyimpan dokumen bukti kepemilikan. untuk dokumen bukti kepemilikan terhadap dokumentasi dan informasi hukum\| barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, asli dokumen kepemilikannya disimpan oleh pengelola barang sedangkan pengguna barang menyimpan fotokopi salinannya. untuk barang milik daerah berupa barang bergerak, seperti kendaraan bermotor, asli bukti kepemilikan disimpan oleh pengelola barang milik daerah. bagian ketiga pengamanan fisik bmd tehadap barang bergerak pengamanan terhadap barang barang bergerak meliputi pemanfaatan sesuai tujuan. pengurangan penyimpanan baik tertutup maupun terbuka. cc. pemasangan tanda kepemilikan. pengamanan penyimpanan bmd selain tanah dan atau bangunan atau dalam golongan barang bergerak sebelum diserahkan pada pemakainya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pengguna barang. pengamanan terhadap barang barang bergerak dilakukan dengan cara: barang barang hasil kegiatan pengadaan sebelum sampai kepada pemakai barang tentu saja harus disimpan dulu pada suatu tempat untuk tujuan pengamanan baik itu sifatnya sementara waktu atau dalam waktu yang agak lama. penyimpanan inibarang tersebut atau bagian bagiannya dari unit barang tersebut (onderdil suku cadang atau perlengkapannya). untuk menjaga keselamatan barang tersebut tentu memerlukan petugas dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu. aka diperlukan pejabat pengurus barang beserta beberapa orang stafnya, tergantung besar kecilnya bobot kerja yang akan diembannyabagian keempat pengamanan fisik bmd terhadap barang tidak bergerak pengamanan fisik terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan dilakukan untuk menjaga barang inventaris tersebut dari kerusakan fisik dengan cara melakukan tindakan tindakan seperti pemasaran, pemasangan tanda batas, papan kepemilikan, pemberian labelisasi kode barang dan dilakukan penjagaan lokasi tanah dan atau bangunan serta dengan melakukan perlindungan asuransi bagi gedung kantor. dokumentasi dan informasi hukum bagian kelima pengamanan fisik bmd terhadap barang tidak bergerak bongkahan bekas bangunan pengamanan fisik terhadap barang tidak bergerak berupa bongkahan bekas bangunan dilakukan dengan cara, yaitu skpd selaku pengguna barang dan penanggungjawab fisik barang sebelum menyerahkan pemerintah daerah terlebih dahulu mengamankan barang tersebut pada skp nya, selanjutnya bongkahan bekas bangunan tersebut diserahkan kepada sekretaris daerah selaku pengelola bmd melalui dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten bantaeng dengan membuat berita acara penyerahan, terhadap bongkahan bekas bangunan yang masih bernilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara lelang untuk peningkatan pendapatan asli daerah, dan dapat pula diserahkan kepada organisasi, lembaga sosial dan masyarakat yang membutuhkan. bagian keenam pengamanan bmd melaluiupaya pengadilan perdata maupun pidana. penerapan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tanah aset instansi pemerintah dan kepastian hukum dalam kepemilikannya perlu didasari oleh dasar dasar penguasaan hak yang sah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dapat diberikan melalui pendaftaran tanah. bab iii bagian ketujuh aparat pelaksana pengamanan bmd pengamanan bmd pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu pengamanan administratif dilaksanakan dengan melakukan melalui bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten bantaengterhadap tanah dan atau bangunan yang telah dokumentasi dan informasi hukum diserahkan oleh pengguna kepada bupati. tindakan hukum dalam pelaksanaan pengamanan bmd adalah dilakukan sebagai berikutdan pemanfaatan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten bantaeng, perlu diatur standar operasional prosedur sop) penggunaan pemanfaatan kendaraanpejabat daerah adaldan organisasi instansi vertikal yang ditunjuk ditetapkan sebagai pengguna kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten bantaeng. bab maksud dan tujuan standar operasional prosedur sop ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas milik pemerintah daerah secara efektif dan efisien. standar operasional prosedur sop) ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas terhadap pengguna. bab iii ruang lingkup pengaturan ruang lingkup pengaturan penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas yang meliputi pejabat eselon pejabat eselon iii pejabat eselon ketua dprd dan anggota dprd pegawai negeri sipil organisasi instansi vertikal. bab jenis kendaraan dinas jenis kendaraan dinas bermotor perorangan terdiri atas sedan jeep station wagon jenis kendaraan dinas berpenumpang terdiri atas: bus (penumpang orang keatas ):, biro bus penumpang orang mini bus penumpang orang kebawah jenis kendaraan dinas angkutan barang terdiri atas truck pick trailer semi trailer jenis kendaraan dinas khusus terdiri atas mobil ambulance mobil jenazah mobil unit penerangan mobil pemadam kebakaran mobil tinja mobil tangki mobil kesehatan masyarakat dokumentasi dan informasi hukum mobil kesehatan hewan. jenis kendaraan dinas roda dua terdiri atas sepeda motor scooter jenis kendaraan dinas roda tiga terdiri atas bemo helical bajaj bab kriteria penggunaan dan pemanfaatan penggunaan dan pemanfaatan kendaraannggunaan dan pemanfaatan kendaraannggunaan dan pemanfaatan kendaraankendaraankendaraan dinas yang dipinjamkan, tidak mengubah status kepemilikan barang daerah. penyewaan kendaraan dinas dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari bupati. penyewaan kendaraaninjam pakai paling lama (dua) tahun dan dapat diperpanjang. pinjam pakai kendaraan dinas dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai, yang sekurang kurangnya memuat pihak pihak yang terkait dalam perjanjian. dokumentasi dan informasi hukum jenis kendaraaninjam pakai dan persyaratan lain yang dianggap perlu. bagian kedua pinjam pakai kendaraan dinas dapat dipinjampakaikan kepada pengguna untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas eselon ii, eselon iii dan organisasi instansi vertikal dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati, perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas eselon dan pns skpd dilaksanakan oleh kepala skpd setelah mendapat persetujuan dari pengelola bmd kendaraan dinas yang dipinjam pakaian tidak mengubah status kepemilikan barang milikkendaraan dinas dilakukan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai sekurang kurangnya memuat pihak pihak yang terikat dalam perjanjian. jenis, kendaraankendaraan dinas dapat dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak ketigakendaraan dinas dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati, kendaraandua tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang, pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kendaraan kendaraankendaraan dinas dokumentasi dan informasi hukum pihak ketiga terlebih dahulu mengajukan permintaan sewa kendaraan dinas milik pemerintah daerah kepada bupati. permohonan sewauntuk pinjam pakai kendaraan dinas milik pemerintah daerah kepada bupati. permohonan pinjam pakaipinjam pakaipinjam pakaikerjasama pemanfaatan untuk kendaraan dinas milik pemerintah daerah kepada bupati. permohonan kerjasama pemanfaatankerjasama pemanfaatankerjasama pemanfaatankendaraan dinas termasuk stok yang berada dalamnya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan kendaran dinas dimaksud. pejabat eselon ii, eselon iii, eselon iv, ketua dprd, wakil ketua dprd, anggota dprd dan pegawai negeri sipil tidak dibolehkan membawa kendaraan dinas yang digunakan dan wajib menyerahkan setelah dimutasi atau tidak lagi menduduki jabatan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada dokumentasi dan informasi hukum pejabat pengurus barang skpd bersangkutan dalam bentuk berita acara penyerahan kendaraan. bab sanksi administratif dalam hal penggunaan dan penggunaan dan pemanfaatan kendaraansurat perjanjian pinjam pakai dan surat perjanjian sewa. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dandalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dijelaskaskpd) dinilai melampaui beban kerja normal maka sepatutnyaskpdkabupaten bantaeng.dokumentasi dan informasi hukum\| bupati adalah bupati bantaengkabupaten bantaengntaeng. tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil pada skpd yang tugas tugasnya melebihi beban kerja normal. staf adalah pns pada badan pengelola keuangan daerah selaku skpd yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional. bab dasar pembayaran tunjangan tambahan penghasilan asas umum pemberian tunjangan tambahan penghasilanpembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bantaeng. tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasa diberikan setiap bulan. pns yang melaksanakan tugas tambahan, selain diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dapat pula diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab iii pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagian kesatu perhitungan pemberian tunjangan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada pejabat dan staf pada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd). dokumentasi dan informasi hukum\| besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut besaran tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada staf menjadi dasar pemberian tunjangan tambahan penghasilempat) kali dari tunjangan yang diberikan kepada staf. besaran tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat eselon iii maksimal (tiga) kali dari tunjangan yang diberikdua) kali dari tunjangan yang diberikan kepada pejabat eselon iii. besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pembatasan pemberian tunjangan pns yang dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundangan undangan diberikan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan tunjangan untuk jangka waktu (tiga) bulan, hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tunjangan untuk jangka waktu (enam) bulan,untuk jangka waktu (satu) tahun. penghentian pemberian tunjangoleh pns yang bersangkutan. tunjangan tambahan penghasilan bulanan tidak diberikan kepada pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (enam) hari kerja, pns yang melaksanakan cuti diatas (lima belas) hari kerja, pns yang tidak masuk kerja karena cuti dan alasan lainnya diatas (lima belas) hari kerja, pns yang meninggal dunia tewas. tidak termasuk tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah pns yang mendapatkan tugas luar. bab administrasi dan pertanggungjawaban mekanisme pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan atas pemberian tunjangan tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumentasi dan informasi hukum\| bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dengan cara non tunai dengan melampirkan daftar penerima tunjangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran pembayaran dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mentransfer rekening pns penerima tunjangan pada bank yang telah ditetapkan, pembayaran dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan melampirkan rekapitulasi kehadiran pns sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiradaftar penerima tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan tahun le. jumlah volume jumlah jumlah nomor and nama per (bulan) total ph. yang rekening tangan keterangan bulan diterima bank aia li li li aia li last. li bantaeng, yang menerima.rekapitulasi kehadiran pns penerima tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berdasarkan absensi harian bulan .oooetn tahun lon iga aaaaaa leo lee eilellellei iii lelet iii iii lelo iii leleh iii lite leo iililielleell bantaeng, . jj. kasual kepegawaian, han bantaeng nurdin abdullahhutanan dan perkebunerkebunan, dinas kehutanan dan perkebundokumentasi dan informasi hukum sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bantaeng dinas kehutanan dan perkebunan adalah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bantaeng kepala unit adalah kepala unit balai benih daerah tanaman perkebunan kabupaten bantaeng sub bagian adalah sub bagian tata usaha dalam utd balai benih daerah tanaman perkebunan unit pelaksana teknis dinas selanjutnya disingkat utd balai benih daerah tanaman perkebunan adalah unsur pelaksana teknis pembibitan bidang tanaman perkebunan dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bantaeibit tanaman perkebunan adalah bibit dari pembibitan tanaman perkebunditingkat lapangan dihasilkan, diperbanyak dan disebarkan. tanaman perkebunerkebunan merupakan salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan.erkebunan yang berkedudukan kabupaten bantaeng. utd balai benih daerah tanaman perkebunan adalah unsur pelaksana teknis perbenihan pembibitan bidang sarana dan prasarana perkebunan dipimpin oleh seorang kepala uniterkebunokumentasi dan informasi hukum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada utd balai benih daerah tanaman perkebunan mempunyai fungsi penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran utd balai benih daerah tanaman perkebunerkebunan, penyediaan pengadaan benih bibit tanaman perkebunan unggul, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit atau benih yang unggul, pembuatan rencana penyaluran bibit sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan kepala dinas dan kepala bidang sarana dan prasarana perkebunan, pengadaan sarana dan prasarana perbenihan pembibitan tanaman perkebunan dan fasilitas lainnya, bimbingan kepada penangkap tentang teknologi perbenihan pembibitan tanaman perkebunan dalam lingkup utd, pemasaran dan distribusi benih bibit tanaman perkebunan unggulbarang daerah yang ada pada utd balai benih daerah tanaman perkebunan, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban utd balai benih daerah tanaman perkebunerkebunerkebunan,ngembangan perbenihan pembibitan tanaman perkebunerkebunan, pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya bagian ketiga sub bagian tata usaha dokumentasi dan informasi hukumerkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbenihan tanaman perkebunan dan pengkajian teknologi pertanian, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ini, pengelolaan produksi benih mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman perkebunan, pelaksanaan pengkajian teknologi perbenihan tanaman perkebunan, pengelolaan sarana dan prasarana per, pengelolaan pemasaran benih mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemasaran benih, pengelolaan sarana dan prasarana pemasaran benih tanaman perkebunan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatdokumentasi dan informasi hukum\| susunan organisasi dan eselonering utd balai benih daerah tanaman perkebunerkebunan, eselon iv b, kasus pengelolaan pemasaran benih tanaman perkebunanerkebuen: dokumentasi dan informasi hukum, bab vii ketentuan penutup hal hal lain yang belum diatur dalmbentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas (utd) balai benih tanaman perkebunan pada dinas kehutanan dan perkebunerkebunan pada dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bantaeng kepala unit pelaksana teknis dinas (utd) balai benih daerah tanaman perkebunan kepala sub bagian tata usaha jabatan fungsional kasus kasus pengelolaan produksi pengelolaan pemasaran benih benihdalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten bantaeng maka penduduk yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dapat diikut sertakan dalam program jaminan kesehatan pada badan penyelenggaran jaminan sosial. bahwa beraka pembiayaan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten bantaeng diluar kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan kesehatan dapatokumentasi dan informasi hukum\|,bantaeng, jaminan kesehatan nasionalbantaeng yang perannya dibayar oleh pemerintah kabupaten bantaeng,penduduk adalah masyarakat kabupaten bantaeng yang memiliki kartu keluarga dan ktp elektronik kabupaten bantaeng. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini maksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang jaminan pelayanan kesehatan. dokumentasi dan informasi hukum\| tujuan dari peraturan bupatipat mengikutsertakan penduduk yang belum termasuk peserta jaminan kesehatan nasional. pemerintah daerah membiayai iuran jaminan kesehatan penduduk sebagaimana maksud pada kepada bpjs kesehatan. turun jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan untuk perawatan kelas iii (tiga) bpjs kesehatan. bab sasaran program sasaran program jaminan kesehatan dalam peraturan bupati ini adalah penduduk yang belum termasuk peserta jaminan kesehatan nasional bpjs kesehatan. bab persyaratan pendudukatau kartu tanda penduduk elektronik kabupaten bantaeng. bab mekanisme pendaftaran kepala opd yang menangani urusan sosial melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada opd yang menangani urusan sosial berkoordinasi dengan opd yang menangani urusan kependudukan. hasil pendataan, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan kepada bpjs kesehatan untuk dilakukan sinkronisasi data. dokumentasi dan informasi hukum\| hasil sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada oleh kepalbpjs kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional. peserta bpjs sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatikepala opdoleh: penghapusan data kepesertaan pada program jaminan kesehatan nasional dikarenakanwilayah daerah, penambahan data kepesertaan penduduk kabupaten bantaeng pada program jaminan kesehatan nasional karena adanya penambahan data penduduk, penambahan data masyarakat yang memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik kabupaten bantaeng yang belum terdaftar jknperubahan data sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pembiayaan dan pertanggungjawaban pembiayaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerahilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku. dokumentasi dan informasi hukum\|otomatisasi penerbitan izin usaha dasar dinas penanaman modal dan ptspkemudahan dan mewujudkan pemberdayaan berusaha kepada pelaku usaha, perlu dilakukan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf atas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang otomatisasi penerbitan izin usaha daeng tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang otomatisasi penerbitan izin usaha dasar dinas penanaman modal dan ptsptomatisasi penerbitan izin usaha dasar adalah penerbitan izin usaha dasar secara otomatis dalam mewujudkan percepatan kemudahan berusaha. dokumentasi dan informasi hukum\|berikan kemudahan pelayanan perizinan kepada pelaku usahaotomatisasi penerbitan izin usaha dasar dalam mewujudkan kemudahan berusaha. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah otomatisasi penerbitan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. izin usaha dasar,usaha industri iui). bab otomatisasi penerbitan izin usaha dasar otomatisasi penerbitan izin usaha dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: penerbitan perizinan lanjutan diproses bulan sebelum berakhir, penerbitan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar berlaku bagi pelaku usaha mikro startup (rintisan baru), layanan mobile, dan layanan yang bermitra dengan instansi lembaga dan investasi dalam kawasan industri, data base kemajuan usahanya dilaporkan dpmptsp bilamana ada perubahan, pengguna layanan membuat pernyataan untuk siap dicabut perizinan otomatisnya jika tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengguna layanan yang menerima perizinan otomatis akan dicabut bilamana tidak ada usaha lapangan. pelaksanaan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar sebagaimana dimaksud pada tetap berpedoman pada standar pelayanan pada ptsp. bab pelaksanaan pelaksanaan otomatisasi penerbitan izin usaha dasar dilaksanakan paling lambat (satu) tahun sejak berlakunya peraturan bupati injalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipilahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan atas kebutuhan dan peraturan perundang undangan, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap, pegawai negeri sipil, danbagi pejabat, pegawai negeri sipil, dan non pegawai negeri sipil lingkupjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan nonlingkup pemerintah kabupaten bantaengnon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat non pns adalah pegawai tidak tetap yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati dan pihak lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintahdokumentasi dan informasi hukumadalah pejabat yang memegang kewenangan dan tanggung jawabpa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, pns, non pns, dan pihak lain. pelaksana spp adalah pejabat, pegawai negeri sipil,daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas. tempat tujuan pindah adalah tempat daerahbiaya tambahan yang diberikan kepada pejabat daerah eselon dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan dalam melakukwilayah perkantoran adalah wilayah perkantoran yang berada dalam wilayah kantor bupati bantaeng termasuk desa rapper, kelurahan malaka, kelurahan lembang, kelurahan etta, kelurahan pallantikang, kelurahan mallilingi, kelurahan tappanjeng, kelurahan bonto atu, kelurahan bonto sungguh, kelurahan bonto lubang. dokumentasi dan informasi hukum, pns,khusus untuk kabupaten bantaeng meliputi kesatuan wilayah dalam kabupaten bantaeng. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan luar negeri berpedoman padadokumentasi dan informasi hukumns yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir daerahp pada skpd berkenaan, sekretaris daerah untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat eselon untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana spp dalam lingkup unit eselon ii setingkat unit eselon dalam sekretariat daerah, atau bupati wakil bupati untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan diri sendiri dan untuk sekretaris daerah. pimpinan dprd untuk perjalanan dinas jabatan pimpinan dan anggota dprdperintah tugas sebagaimana dimaksud pada dilakukan: perjalanan dinas jabatan yang melewati batas daerah, atau perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam daerah surat perintah tugas dimaksudokumentasi dan informasi hukumdaerahaerahselama melakukan perjalanan dinas. sewa kendaraan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd kabupaten bantaengujuh) tingkat, yaitu: tingkat untuk bupati dan ketua dprd, tingkat untuk wakil bupati dan wakil ketua dprd, tingkat untuk pejabat eselon ii, anggota dprd, dan staf ahli, tingkat untuk pejabat eselon iii dan pns golongan iv, tingkat untuk pejabat eselon iv, pns golongan iii, tingkat untuk pns golongan ii, dan tingkat untuk pnsdaerahdokumentasi dan informasi hukumdppsampai dengan huruf dokumentasi dan informasi hukum biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada dpa dpp skpd penerbit spp. perjalanan dinas jabatan dalam melakukan pemeriksaan dalam dan atau luar wilayah perkantoran diberikan uang saku. uang saku sebagaimana dimaksud pada atas diatur dalam peraturan bupati tentang standar biayadokumentasi dan informasi hukumdokumentasi dan informasi hukuma.satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturbupati mengenai standar biaymbayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana spp paling dokumentasi dan informasi hukumuntuk jangka waktu dokumentasi dan informasi hukumsatuan kerja pengelola keuangan daerah ppid) berpedoman pada peraturan perundang undangan tentangdokumentasi dan informasi hukum\|dppapat disertai dengan bukti pendukung berupa akuntansi, nomor polisi, foto argo dan atau mobil yang digunakdokumentasi dan informasi hukumejabat pnsn pemerintahadalah yang terlibat secara langsung dan atau terkait dengan kegiatan skpd atau skpd, meliputi pegawai tidak tetap, ketua dan anggota organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) kabupaten, gabungan organisasi wanita gow) kabupaten, dan dharma wanita, kepala desa, ajudan staf khusus: kelompok tani, kelompok nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya, mahasiswa dan murid, vooreder, dan lain lainokumentasi dan informasi hukumbupati ini ditetapkan dalam keputusan bupati. bab xiibiaya. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini berlakustandar operasional prosedur (sop) tata cara ketatausahaan barang milik daerah lingkunganaeng. barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah kabupaten bantaengokumentasi dan informasi hukum\|bantaengbantaengerah kabupaten bantaengbantaeng yang ada pada masing masing skpd. pengguna barang daerah yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah kepala skpd lingkungan pemerintah kabupaten bantaengbantaenguang lingkup ketatausahaan barang milik daerah dilingkungan pemerintah daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan cc. pelaporan bab pembukuan pengguna barangatau daftar barang kuasa pengguna menurut kode unit, kode lokasi dan kode barang milik daerah. dokumentasi dan informasi hukum\|zin mendirikan bangunan, buku pemilik kendaraan bermotor bpk) dan surat tanda nomor kendaraan stok)ode unit, kode lokasi dan kode barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati tersendiri. pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam buku inventaris bi), buku induk inventaris bii): kartu inventaris barang kib) a,b,c,d,e dan atau penguasaan pengguna barang. buku induk inventaris bii) sebagaimana dimaksud pada huruf memuat seluruh golongan barang yang merupakan gabungan dari seluruh buku inventaris bi) pengguna barang. kartu inventaris barang kib) a,b,c,d,e buku kartu inventaris barang untuk tanah, buku kartu inventaris barang untuk mesin dan peralatan, buku kartu inventaris barang untuk gedung dan bangunan, buku kartu inventaris barang untuk jalan, irigasi dan jaringan, buku kartu inventaris barang untuk aset tetap lainnya, dan buku kartu inventaris barang untuk kondokumentasi dan informasi hukum kepala skpd selaku pengguna barang dan kepala upt skpd selaku kuasa pengguna wajib mengawasi dan mengendalikan serta mengamankan barang milik daerahngelola barang menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang milik daerah yang berupa tanah, bangunan dan atau kendaraan. penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pembantu pengelola barang., bangunan dan atau kendaraan. bab iii inventarisasi pengelola barang pembantu pengelola barang dan pengguna barang dapatpembantubertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada skpd. daftar rekapitulasi inventaris sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kepada pembantu pengelola barang secara periodik semester, tahunan dan lima tahunan. pembantu pengelola barang menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. babdokumentasi dan informasi hukumkeadaan barang yang disebut laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan milik daerah, laporan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, laporan barang habis pakai dan persediaan barang semester dan tahunan: dan laporan barang dalam pengerjaan. laporan sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkan untuk laporan rekapitulasi hasil pengadaan digunakan sebagai lampiran pertanggungjawaban keuangan skpd tahun berjalan, laporan barang pengguna semester, laporan barang pengguna tahunanskpdncangan apbd tahun berikutnya maupun perubahan apbd tahun berjalan, danmbantu pengelola barang menghimpun laporan sebagaimana dimaksud dalam menjadi laporan barang milik daerah. laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai bahan penyusunamempergunakan sistem informasi manajemen barang milik daerah simbad) yang pengadaan dan pemeliharaannya dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. bab ketentuan penutupashari fakhsirie rajamilo diundangkan bantaeng pada tanggal septemberstandar operasional prosedur tata cara pembukuan barang milik daerah menggunakan aplikasi sima bmd deskripsi prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembukuan barang milik daerah yaitu proses pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah dalam aplikasi sima bmd sehingga dihasilkan kartu inventaris barang kib kib kib kib kib dan kib dan kartu inventaris ruangan kir)dokumen yang digunakan buku inventaris daftar barang pengguna dbp) daftar barang kuasa pengguna dkp) bukti kepemilikan surat perintah kerja surat kontrak dan berita acara pemeriksaan barang berita acara serah terima hibah atau bantuan sumbangan surat perjanjian surat keputusan penghapusan dokumen yang dihasilkan kartu inventaris barang kib kib kib kib kib dan kib kartu inventaris barang kir) prosedur kerja pendaftaran dan pencatatan awal proses pembukuan pencatatan bmd menggunakan program simbad dimulai dari melakukan inventarisasi bmd oleh masing masing skpd atau pengguna barang sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang sampai dihasilkannya daftar barang pengguna dbp) daftar barang kuasa pengguna dkp) dan buku inventaris sop tata cara inventarisasi dan sensus bmd). dbp dkp dan buku inventaris adalah merupakan saldo dokumentasi dan informasi hukum awal yang harus dilakukan entry data dalam program simbad. pengurus barang melakukan entry atas dbp dkp dan buku inventaris sebagai hasil inventarisasi dan sensus kedalam simbad. mekanisme entry data dapat dilihat pada buku manual simbad) pengurus barang mencetak hasil entry data mekanisme mencetak dapat dilihat pada buku manual sima bmd) yaitu berupa kartu inventaris barang kib kib kib kib kib dan kib dan kartu inventaris ruangan kir) minimal dalam rangkap, kemudian menandatangani. selanjutnya untuk kib disampaikan kepala skpd sebagai pengguna barang, sedangkan untuk kir kepada kepala ruangan. kepala skpd meneliti kib dan kir dan menandatanganinya apabila telah seusai dan benar. selanjutnya kib dan kir yang telah ditandatangani dikembalikan pengurus barang. satu lembar kib untuk diarsipkan dan lembar lainnya diserahkan kepada bidang aset pada waktu rekonsiliasi. sedangkan untuk kir lembar tempelkan ruangan bersangkutan dan lembar sisanya diarsipkan. pengurus barang melakukan proses eksport data simbad kedalam compact disk flash disk mekanisme eksport data dapat dilihat pada buku manual simbad) dan selanjutnya akan diserahkan bidang aset dihampiri dengan kib pada waktu rekonsiliasi. pada awal tahun anggaran atau pada saat pertama penggunaan simbad bidang aset subid ketatausahaan bmd) akan melakukan rekonsiliasi kali selama satu tahun anggaran dengan mengundang pengurus barang seluruh skpd. pada waktu rekonsiliasi pengurus barang menyerahkan atau flashdisk hasil eksport data dihampiri kib. pelaksana bidang aset melakukan import data dari atau flashdisk dari seluruh skpd dalam simbad bidang aset mekanisme import data dapat dilihat pada buku manual simbad) dan mengarsipkan seluruh kib. ii. pembukuan pencatatan penambahan bmd pada tahun berjalan setiap adanya penambahan barang milik daerah harus dilakukan pencatatan dalam simbad. penambahan barang milik daerah terjadi karena adanya pengadaan. proses penambahan bmd akan menghasilkan dokumen berupa spk kontrak dan berita acara pemeriksaan barang serta bukti kepemilikan untuk pembelian pembohongan, berita acara serah terima hibah dan bukti kepemilikan untuk hibah atau bantuan sumbangan, surat perjanjian dan bukti kepemilikan untuk tukar dokumentasi dan informasi hukum menukar dan guna susun. pengurus barang melakukan entry data atas dokumen sebagaimana point atas dalam simbad dengan memberi keterangan yang jelas dan benar. setelah dilakukan entry data, dokumen bukti kepemilikan selain tanah, bangunan dan atau kendaraan disimpan oleh pengurus penyimpan barang, sedangkan untuk dokumen bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan dan atau kendaraan diserahkan kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah melalui subid ketatausahaan dengan tanda terima. dokumen selain bukti kepemilikan dilakukan penggandaan dengan difotocopy, aslinya disimpan oleh penyimpan pengurus barang sedangkan copy dokumen nantinya dilampirkan pada laporan mutasi barang yang dilaporkan kepada kepala badan pengelola keuangan daerah melalui sub bidang ketatausahaan pada bidang aset,ii. pembukuan pencatatan penghapusan bmd pada tahun berjalan setiap adanya penghapusan barang milik daerah harus dilakukan penghapusan data bmd tersebut dari program simbad. proses penghapusan bmd diuraikan pada tata cara penghapusan bmd. proses penghapusan bmd menghasilkan dokumen berupa surat keputusan penghapusan. atas dasar surat keputusan penghapusan, pengurus barang melakukan penghapusan bmd pada simbad mekanisme penghapusan bmd dapat dilihat pada buku manual simbad). dokumen surat keputusan penghapusan kepemilikan dilakukan penggandaan dengan difotocopy, aslinya disimpan oleh pemegang barang sedangkan topinya nantinya dilampirkan pada laporan mutasi barang yang dilaporkan kepada sekretaris daerah melalui sub bidang inventarisasi pada bidang aset.proses akhir periode pembukuan melakukan proses back data proses selesai. ii. sistem dan prosedur tata cara inventarisasi barang milik daerah pemerintah kabupaten bantaeng deskripsi prosedur operasi ini menguraikan tata cara inventarisasi barang milik daerah yaitu kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelengaraan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh setiap skpd setiap tahun untuk menghasilkan daftar barang pengguna dbp) dan daftar usulan barang yang akan dihapus. dasar hukum peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara daerahkasual inventarisasi pengurus brang pengguna pengurus barang pembantu pelaksana bidang aset formulir yang digunakan formulir kartu inventaris ruangan dokumen yang dihasilkan daftar usulan barang yang akan dihapus prosedur kerja secara periodik yaitu pada bulan november, kepala skpd pengguna) meminta pengurus barang untuk melakukan inventarisasi terhadap barang yang berada pada ruangan. pengurus barang mencetak formulir kir dengan mengosongkan kolom kondisi barang dan membagikan kepada seluruh bagian pada skpd dan unit bawah skpd untuk diisi kepala bagian atau kepala unit meminta kepada pelaksana untuk mengisi formulir kir minimal dalam rangkap pelaksana mengisi formulir kir pada kolom kondisi barang sesuai kondisi yang sebenarnya dengan kriteria baik , kurang baik dan rusak berat kemudian menyampaikan kepada kepala bagian atau kepala unit kepala bagian atau kepala unit meneliti dan menandatangani formulir kir yang telah diisi kemudian menyampaikan kepada pengurus barang pengurus barang mengkompilasi formulir kir dan membuat daftar usulan barang yang akan dihapus minimal rangkap kemudian menyampaikan kepada kepala skpd kepala skpd meneliti dan menandatangani daftar usulan barang yang akan dihapus kemudian meminta pengurus barang menyampaikan kepada pengelola. pengurus barang mengarsipkan rangkap daftar barang pengguna dan daftar usulan barang yang akan dihapus dan rangkap lagi disampaikan kepada pengelola bersamaan pada saat laporan tahunan dengan menggunakan tanda terima. proses selanjutnya pada sop pelaporan proses selesai. iii. sistem dan prosedur tata cara pelaporan barang milik daerah menggunakan aplikasi simdakda deskripsi prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaporan barang milik daerah dari seluruh skpd selaku penguna barang kuasa pengguna barang kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah sehingga dapat disusun rekapitulasi induk daftar mutasi barang untuk dilaporkan kepada menteri dalam negeri cg. direktur jenderal band. laporan barang milik daerah bmd) yang digunakan dokumentasi dan informasi hukum\| untuk menyusun neraca pemerintah daerah. pelaporan bmd dari seluruh skpd kepada sekretaris daerah terdiri dari laporan semester, tahunan dan (lima) lima tahunan. untuk laporan semester dan tahunan akan diuraikan dalam sop ini, sedangkan untuk laporan (lima tahunan) diuraikan pada sop tata cara inventarisasi dan sensus bmdyang digunakan laporan mutasi barang rekapdaftar mutasi barang rekap daftar mutasi barang dokumen yang dihasilkan rekapitulasi induk daftar mutasi barang laporan barang milik daerah bmd) prosedur kerja laporan semester format laporan semester terdiri dari laporan mutasi barang, rekap laporan mutasi barang, dokumen pendukung penambahan dan penghapusan bmd, softcopy hasil eksport data dari simbad berupa compact disk atau flash disk. setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan juni dbmd semester dengan mencantumkan batas waktu pelaporan. pengurus barang setelah melakukan entry data sop pembukuan bmd) mencetak laporan mutasi barang dan rekap laporan mutasi barang mekanisme pencetakan laporan dan rekap dapat dilihat pada buku manual simbad) minimal dalam rangkap dengan peruntukan satu untuk dilaporkan kepada sekretaris daerah sedangkan yang satu untuk arsip. untuk laporan semester periode januari s.d. juni sedangkan untuk laporan semester periode juli s.d. desember. laporan mutasi barang dan rekap laporan mutasi barang ditandatangani oleh pengurus barang kemudian disampaikan kepada kepala skpd. dokumentasi dan informasi hukum\| kepala skpd meneliti laporan mutasi barang dan rekap laporan mutasi barang kemudian mendatanginya apabila telah sesuai dan benar. kemudian diserahkan kembali pada pengurus barang pengguna. pengurus barang pengguna melakukan eksport data simbad bmd dalam compact disk cd) atau flash disk per tanggal juli untuk laporan semester dan per tanggal januari tahun berikutnya untuk laporan semester ii. hasil eksport data diberi nama dengan format nama skpd tanggal ekspor data, contoh laporan mutasi barang dan rekap laporan mutasi barang yang dihampiri copy dokumen penambahan maupun penghapusan serta atau flash disk diserahkan kepada sekretarisbmd sebelum menerima laporan semester harus meneliti kelengkapan laporan dan softcopy import data kemudian baru menandatangi tanda terima. kepala sub bidang ketatausahaan bmd menunjuk pelaksana pada bidang ketatausahaan sebagai petugas kompilasi laporan dan petugas yang melakukan import data dalam simbad. pelaksana yang ditunjuk melakukan import data dari seluruh skpd instansi dalam simbad bidang aset. pelaksana yang ditunjuk melakukan kompilasi rekapitulasi terhadap laporan fisik berupa laporan mutasi barang dan rekap mutasi barang serta lampiran dan menjadikannya satu buku kemudian diarsipkan. pada akhir batas waktu pelaporan, kepala sub bidang ketatausahaan bmd membuat laporan daftar skpd yang belum menyampaikan laporan semester kepada kepala badan pengelola keuangan daerah agar dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan anggarannya sampai dengan skpd bersangkutan melakukan pelaporan. ii. laporan tahunan format laporan tahunan terdiri dari daftar mutasi barang rekap daftarsetiap tahun yaitu pada bultahunan yang jatuh temponya tanggal januari tahun berikutnya pada awal tahun berikutnya pengurus barang mencetak daftar mutasi barang dan rekap daftar mutasi barang untuk periode januari s.d. desember minimal dalam rangkap yang peruntukannya rangkap untuk disampaikan kepada kepala badan pengelola keuangan daerah dan rangkap untuk arsip. selanjutnya pengurus barang pengguna menandatanganinya dan menyampaikan dokumentasi dan informasi hukum\| kepada kepala skpd. kepala skpd meneliti daftar mutasi barang dan rekap daftar mutasi barang dan menandatangani apabila telah sesuai dan benar. kemudian diserahkan kembali kepada pengurus barang. pengurus barang menyampaikan daftar mutasi barang dan rekap daftar mutasi barang dalam rangkap kepada kepala badan pengelola keuangan dan asetharus meneliti kelengkapan laporan kemudian menandatangi tanda terima. kepala sub bidang ketatausahaan menunjuk pelaksana pada sub bidang ketatausahaan sebagai petugas kompilasi laporan. pelaksana yang ditunjuk melakukan kompilasi terhadap laporan tahunan dari seluruh skpd. daftar mutasi barang dilakukan kompilasi kemudian diarsipkan. rekap daftar mutasi barang dilakukan kompilasi kemudian dibuat rekapitulasinya sehingga menjadi rekapitulasi induk daftar mutasi barang sebanyak set. selanjutnya pelaksana yang ditunjuk membuat surat dinas sebagai pengantar yang ditandatangani oleh bupati. surat dinas dan rekapitulasi induk daftar mutasi barang yang telah disetujui oleh bupati, (satu) set disampaikan kepada menteri dalam negeri cg. direktur jenderal bina keuangan daerah dan (set) diarsipkan pada bidang aset bpk kabupaten bantaeng. iii. rekonsiliasi akhir pada bulan januari tahun berikutnya sub bidang ketatausahaan mengadakan rekonsiliasi dengan pengurus barang pengguna seluruh skpd. sub bidang ketatausahaan mengundang pengurus barang pengguna seluruh skpd untuk melakukan rekonsiliasi akhir tahun dimana waktu dan tempat ditentukan. dalam acara rekonsiliasi pengurus barang pengguna membawa laptop atau computer yang digunakan aplikasi simbad. pelaksana sub bidang ketatausahaan bmd berita acara rekonsiliasi dengan mencetak rekapitulasi barang neraca untuk seluruh skpd dalam rangkap. pelaksana sub bidang ketatausahaan bmd melakukan pencocokan rekapitulasi barang neraca dengan nilai dalam simbad masing masing skpd. apabila nilai telah sesuai maka berita acara rekonsiliasi harus ditandatangani oleh pengurus barang dan pelaksana yang melakukan pencocokan serta kepala sub bidang ketatausahaan. satu lembar diserahkan kepada pengurus barang pengguna dan satu lembar lagi diarsipkan bidang aset. apabila nilai tidak sesuai maka pengurus barang pengguna dan pelaksana yang melakukan pencocokan harus meneliti perbedaan tersebut sampai ditemukan penyebabnya dan menentukan nilai yang benar. dokumentasi dan informasi hukum\| pelaksana sub bidang ketatausahaan bmd mencetak rekapitulasi barang neraca seluruh skpd pada simbad bidang aset bpk kabupaten bantaeng dan membuat rekannya menjadi daftar barang milik daerah dbid) dalam rangkap yang harus ditandatangani oleh sekretaris daerah. daftar milik daerah dbid) yang telah disetujui sekretaris daerah peruntukannya adalah rangkap untuk bidang akuntansi, rangkap untuk diarsipkan bidang aset bpk kabupaten bantaeng. proses selesai. pj. bupati bantaeng, ashari fakhsirie rajamilomekanisme pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanganan pengaduan kantor ptsplayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan akuntabel serta meningkatnya hak hak masyarakat terhadap pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin melalui kantor pelayanan terpadu satu pintu, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang mekanisme pelayanan perizinan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bantaeng tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan atas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati tentang mekanisme pelayanan perizinan padadokumentasi dan informasi hukokumentasi dan informasi hukumbantaeng tentangsatuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah unsur pembantu kepada, kantor ptsp selanjutnya disingkat ptsp adalah merupakan lembaga lain sebagai bagian daritspdokumentasi dan informasi hukum\|perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan pada kantor ptsp kabupaten bantaeng. tujuan dari peraturan bupati ini adalah memberikan pedoman bagi aparatur kantor ptsp dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran, serta sebagai pedoman dalam penanganan jenis jenis pengaduan pada kantor ptsp kabupaten bantaeng. bab iii mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan bagian kesatu mekanisme dokumentasi dan informasi hukumkantor dokumen perizinan dan non perizinan hanya dapat diterbitkan oleh kantor ptsp setelah memperoleh rekomendasi persetujuan penerbitan izin dari tim teknis. surat ketetapan retribusi daerah skr) ditetapkan oleh kepala kantor ptsp sesuai dengan kewenangannya. penandatanganan izin dan non izin ditandatangani oleh kepala kantor yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangankantor ptsp sesuai dengan kewenangannya. tim teknis sebagaimana dimaksud pada merupakan pegawai negeri sipil dari skpd teknis terkait yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan atau penolakan penerbitan izin untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada kantor ptsp. tim teknis sebagaimana dimaksud pada dikoordinir oleh kantor ptsp. pembentukan tim teknis pada kantor ptsp ditetapkan melalui keputusan bupati. bagian kedua tata cara prosedur pengelolaan pelayanan untuk jenis izin yang dikenakadisertaimrosesan mengingat data pengguna layanan dan mencetak surat permintaan rekomendasi untuk tim teknis kemudian diserahkan kepala seksi perizinan dan kepala seksi non perizinan untuk ditanda tangani, dokumentasi dan informasi hukumndaftarpetugas meja layanan skr melakukan verifikasi penghitungan retribusi sesuai dengan berita acara pemeriksaan lapangan tim teknisapabila penerbitan izin disetujui, pengguna layanan mengambil skr dengan memperlihatkan bukti penerimaan berkas permohonan meja layanan skr pada kantor ptsp kemudian melakukan pembayaran pelunasan retribusi daerah meja layanan bank yang telah ditentukan, pengguna layanan menyerahkan bukti penyetoran pelunasan retribusi meja layanan skr pada kantor ptsp, petugas meja pemrosesan mencetak surat izin dan non izin, kepala kantor menandatangani surat izin setelah dipakai oleh kepala seksi:, prosedur pengelolaan pelayanan bagi jenis izin yang nobesertandaftaran mengingat data pengguna layanan serta mencetak surat permintaan rekomendasi untuk tim teknis kemudian diserahkan kepala seksi perizinan untuk ditanda tangani,mprosespetugas pemprosesan mencetak surat izin yang telah disetujui oleh tim teknis: kepala kantor menandatangani surat izin setelah dipakai oleh kepala seksi: j . dengan memperlihatkan bukti penerimaan berkas, dokumentasi dan informasi hukum tahapan proses tata cara pemberian izin penanampenyelenggaraan pelayanan perizinan, kantor ptsp menggunakan sistem teknologi informasi dan menerapkan kartu kontrol dokumen permohonan perizinan sebagai monitoring alur pelayanan perizinan. kartu kontrol dokumen permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada dan alur (flow charts) pelayanan perizinan pada kantor ptspprosedur teknis pelaksanaan pelayanan perizinan pada kantor ptsp akan atur dalam standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan sp) yang akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab penolakan penerbitan dan pencabutan izin bagian kesatu penolakan penerbitan izin izin dapat ditolak penerbitannya oleh kantor ptsp berdasarkan rekomendasi dari tim teknisngguna layanan, tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,ngguna layanan melalui meja layanan informasi dan atau sms gateway pada kantor ptsp selambat lambatnya hari sejak permohonan diterima. bagian kedua pencabutan izin izin dapat dicabut apabila permintaan dari pemilik izin,, terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dikaji oleh tim teknis selanjutnya disampaikan kepada kepala kantor ptsp. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf danskpd teknis terkait merekomendasikan kepada kantor ptsp untuk menerbitkan keputusan pencabutan izin. dokumentasi dan informasi hukum bab masa berlaku dan daftar ulang (teregistrasi)aftar ulang sebagaimana dimaksud pada diajukan kantor ptsp selambat lambatnya dalam jangka waktu (tiga) bulan sebelum jatuh tempo. penerbitan dan penolakan daftar ulang perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh kantor ptsp berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari tim teknis. persyaratan administrasi, biaya, dan waktu penerbitan izin yang didaftar ulang akan diatur dalam standar pelayanan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturnama, alamat, dan atau penanggung jawab, wajib melakukan perubahan surat izin yang diajukan kepada kantor ptsp. tata cara permohonan perubahan surat izin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangankantor ptsp sesuai dengan kewenangannya. persyaratan administrasi, yuridis, teknis, biaya dan waktu atas permohonan penggantian surat izin sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kantor ptsp wajib menerbitkan surat izin yang baru sebagai pengganti surat izin sebagaimana dimaksud pada dan setelah memenuhi segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii formulir, rekomendasi, format izin, dan persyaratan izin formulir, rekomendasi, format izin dan persyaratan izin ditetapkan dengan keputusan bupati dan atau kepala kantor ptsp sesuai dengan peraturan perundang undangan. dokumentasi dan informasi hukum bab viii sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang wajib disediakan oleh kantor ptsp dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk menciptakan iklim pelayanan yang memadai, antara lain ruang tunggu yang nyaman dan bebas asap rokok, tempat pelayanan yang bersih dan rapi, tersedia penyejuk ruangan (air conditioned), tersedia televisi dan bahan bacaan ruang pelayanan, meja layanan informasi, meja layanan pendaftaran, meja layanan skr, meja layanan penyerahan izin, meja layanan pengaduan, tersedia toilet, area parkir, il. papan informasi yang meliputi alur pelayanan, prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian izin, media informasi. brosur jenis pelayanan, oo. website perizinan, ruang pelayanan front office dan back office bab penanganan pengaduan jenis pengaduan pada kantor ptsp kabupaten bantaeng terdiri atas pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung, pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengaduan melalui meja layanan pengaduan pada kantor ptsp, pengaduan melalui via telepon, pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: email: fax, sms, dan kotak pengaduan, pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan ombudsman republik indonesia ori) perwakilan sulawesi selatan, koalisi lembaga pemantau kinerja pelayanan publik klp kl sulawesi selatan, dan lembaga pengawas pelayanan publik lainnya. penanganan pengaduan pada kantor ptsp wajib dilaksanakan setelah pengaduan diterima dari pelapor disertai dengan bukti buktinya. dokumentasi dan informasi hukum pelapor menerima tanda bukti penerimaan pengaduan atas pengaduan yang diajukan melalui meja layanan pengaduan kantor ptsp. pelapor menerima tanggapan dari kantor ptsp atas pengaduan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima dan registrasi oleh petugas meja layanan pengaduan. penanganan pengaduan pada kantor ptsp dilaksanakan oleh tim penanganan pengaduan yang akan ditetapkan melalui keputusan bupati.( penanganan pengaduan sedang penanganan pengaduan berat apabila terjadi pengaduan yang melibatkan lintas skpd, kantor ptsp dapat memohon fasilitasi kepada asisten sekretariat daerah yang membidangi. kantor ptspkantor ptsp dan hasil tindak lanjutnya wajib disampaikan bupati melalui sekretaris daerah kabupaten bantaeng. alur penanganan pengaduan, formulir, dan tanda bukti penerimaan pengaduan pada kantor ptsp tercantum pada lampiran peraturan bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. bab pembiayaan segala biaya yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan kantor ptsp dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bantaeng. bab pembinaan, pengawasan, dan evaluasi bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan, dan non perizinan serta penanganan pengaduan pada kantor ptsp. dalam hal ditemukan dan atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dalam pengelolaan pelayanan akan ditinjau kembali. evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada kantor ptsp dilakukan dengan metode survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal kali setahun. bab xii ketentuan peralihan peraturan bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan perizinan, dan non perizinan serta dokumentasi dan informasi hukum penanganan pengaduan pada kantor ptsp kabupaten bantaeng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh bupati dan atau kepala kantor ptsbagan alur prosedur perizinan kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bantaeng gore meja layanan skalur penanganan pengaduan ringan pelapor pengguna layanan meja layanan pengaduan menyampaikan pengaduan langsung maupun tidak langsung melalui telepon sms kotak saran surat email website media (cetak elektronik) melakukan registrasi dan verifikasi pihak eksternal asosiasi usaha, awal pengaduan memberikan penjelasan dan menerima informasi dan penjelasan penyelesaian kepada pelapor sebagai bentuk penyelesaian pengaduan jika pelapor puas, maka pengaduan dinyatakan selesai dan catat hiekei nencadiian tidak puas jika pelapor tidak puas, pengaduan dilanjutkan tim penanganan pengaduan proses nanadaditan sorhanol menerima informasi dan penjelasan memberikan penjelasan kepada proses penanganan pengaduan pelapor akan proses penanganan selanjutnya calanititnua standar waktu maksimal menit dokumentasi dan informasi hukum alur penanganan pengaduan sedang pelapor pengguna meja layanan tim penanganan layanan pengaduan pengaduan menyampaikan pengaduan melakukan analisa langsung maupun tidak pengaduan langsung melalui telepon sms ndak kotak saran surat email melakukan registrasi dan menentu aan penyelesaian website verifikasi awal pengaduan pen media (cetak elektronik) pihak eksternal asosiasi melakukan tindakan menerima bukti registrasi memberikan penjelasan penyelesaian pengaduan akan proses penanganan pengaduan selanjutnya menerima informasi dan sesuai sop menyerahkan hasil penjelasan akan bentuk penyelesaian kepada pelapor proses selanjutnya menyerahkan berkas melalui petugas meja pengaduan tim layanan pengaduan penanganan pengaduan menerima informasi dan memberikan informasi dan penjelasan sebagai bentuk penjelasan kepada pelapor penyelesaian pengaduan jika pelapor puas, maka pengaduan dinyatakan menandatangani pernyataan selesai dan catat buku puas tidak puas jika pelapor tidak puas, maka pengaduan dikembalikan tim penanganan pengaduan proses pengaduan berat) ima inf. menerima informasi aan memberikan penjelasan penjelasan proses kepada pelapor akan penanganan pengaduan selanjutnya proses selanjutnya standar waktu maksimal hari kerja dokumentasi dan informasi hukum alur penanganan pengaduan berat mekanisme prosedur penanganan pengaduan berat pada prinsipnya sama dengan penanganan pengaduan sedang, hanya dalam proses analisa dan penyelesaian oleh tim penanganan pengaduan, dapat melibatkan pihak terkait luar penyelenggara ptsp, dengan standar waktu yang lebih panjang yaitu maksimal hari kerjaulir penanganan pengaduan status pelapor perorangan lembaga organisasi nama alamat telp. hal masalah yang diadukan harap mengambil bukti penerimaan pengaduan pada petugas meja layanan pengaduan bantaeng,. pelapo bukti penerimaan pengaduan pemerintah kabupaten bantaeng ily kantor pelayanan terpadu satu pintu jl. andi mannapiang telp. bantaeng tanda bukti penerimaan pengaduan pada tti. jiwaku. tanggal. bulan. tahun., telah diterima pengaduan dari bapak ibu seri) knaanaannan nana nan nana aan anna aan nomor registrasi pengaduan peetenakeaa dengan perihal demikian tanda bukti penerimaan pengaduan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. bantaeng,. pelapor, petugas meja layanan pengaduan,baris daerah kab. bantaeng pemtempat penginapan pesanggrahan villa pada wisma bantaeng dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantaeng menimbang bahwa tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villahasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan bpk) perwakilan sulawesi selatan dengan nomor lhp 10c hp xix.mks tanggal mei tentang hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan atas skpd kabupaten bantaeng tahun serta setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa melalui survey terhadap tarif hotel dan wisma pada lokasi yang sama dengan radius tertentu dengan memperhatikan kemampuan daya saing wisma bantaengrubahan tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa pada wismatempat penginapan pesanggrahan villa dengan peraturan bupati inipada wisma bantaengrubahan tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa pada wisma bantaeng pel sempat tantiame tentara tarif umum tarif untuk tamu umum) tarif khusus tarif khusus untuk tamu dari kabupaten bantaeng ditetapkan bantaeng pada tanggal bupati bantaeng, cap. ttd. nurdin abdullah diundangkan bantaeng pada tanggalrian insentif bagi atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih olahraga berprestasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantaeng menimbang bahwa dalam rangka memotivasi atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang oleh raga yang berpotensi untuk meraih medali pada kejuaraan daerah dan kejuaraan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu diberi insentif, bahwa insentif sebagaimana dimaksud huruf membutuhkan dukungan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat baik moral, spirit, mental, maupun dalam bentuk pemberian insentif berupa dana kepada atlet dan pelatih berprestasbantaeng tentang pedoman pemberian intensif bagi atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih olahraga prestas(, lembatentang pembentukan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga kabupaten bantaeng, berita daerah kabupaten bantaeng tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pemberian insentif kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasmuda dan olahraga yang selanjutnya disingkat dispora kabupaten bantaengsatuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut skpd adalah aturan kerja perangkat daerah yang mengelola bidang olahraga. dokumentasi dan informasi hukum\|aeng. insentif adalah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasi. bantuan dana bersifat penghargaan adalah bantuan berupa insentif setiap bulan dalam bentuk uang yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah berjasa mengharumkan nama daerah bantaeng. komite olah raga nasional indonesia selanjutnya disingkat koni adalah komite olahraga nasional indonesia kab. bantaeng. bab maksud dan tujuan pemberian insentif kepada atlet dan pelatih berprestasi berdasarkan atas keberhasilan atlet dan pelatih dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah bantaeng ditingkat nasional dalam event olahraga yang diikutinya seperti: pekan olahraga nasional pon), pekan olahraga pelajar wilayah pupil), pekan olahraga daerah porda), pekan olahraga pelajar daerah polda), pekan olahraga cacat daerah dan nasional, kejuaraan bertaraf nasional dan international perorangan maupun beregu yang resmi dari kementerian pemuda dan olahraga, dan kejuaran daerah lainnya yang diselenggarakan oleh dinas pemuda dan olahraga provinsi sulawesi selatan. pemberian insentif bertujuan untuk: meningkatkan akses keolahragaan dan menunjang atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih agar lebih berprestasi lagi baik ditingkat daerah, nasional maupun international, mensukseskan program visi dan misi bantaeng emas ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera) khususnya bidang olahraga. bab iii jenis perlombaan kejuaraan dan pemberian insentif bagian kesatu atlet dan pelatih prestasi atlet dan pelatih yang berprestasi dibidang olahraga pada event sebagaimana dimaksud dalam yang meraih medali kejuaraan diberikan penghargaan berupa uang insentif uang balas jasa dan bonus atas prestasinya dibidang olah raga. pemberian insentif sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan medali yang diperoleh. dokumentasi dan informasi hukum\| bagian kedua penerima insentif atlet dan pelatih berprestasi peraih medali emas, perak dan perunggu pada event sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf diberikan uang insentif. penetapan pemberian uang insentif kepada atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran uang insentif atlet dan pelatih peraih medal atlet dan pelatih penerima uang insentif dikenakan pungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan per undang undangan bagian ketiga persyaratan pemberian insentif atlet dan pelatih berprestasi pemberian insentif atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih berprestasi dibidang olahraga diusulkan oleh koni dan atau bidang olahraga dispora. persyaratan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada adalah rekomendasi pengurus cabang olahraga koni kabupaten bantaeng, surat permohonan dari pengurus koni kabupaten bantaeng kepada bupati bantaeng, foto copy piagam dan hasil pertandingan dari pb pp atau panitia pelaksana, foto copy rekening bank. khusus atlet pelajar diusulkan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga kabupaten bantaeng. atlet dan pelatih olahraga penerima insentif sebagaimana dimaksud harus memuat nama, umur, cabang olah raga, event yang diikuti, jenis medali yang diperoleh, beregu putra atau beregu putri perorangan putra atau perorangan putri. bab mekanisme pembayaran pemberian insentif dilakukan dengan pembayaran transfer langsung rekening bank atas nama yang bersangkutan. dokumentasi dan informasi hukum\|ni tentang pemberian insentif bagi atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih olahraga berprestasi besaran insentif atlet dan pelatih insentif untuk kejuaran nasional medali emas rp. medali perak rp. medali perunggu rp. ii. insentif untuk kejuaran daerah medali emas rp. medali perak rp. medali perunggu rp. iii. kejuaraan daerah pelajar medali emas rp. medali perak rp. medali perunggu rp. ban bantaeng nurdin abdullahbantaeng tentang sistem akuntansisistem akuntansi pemerintah kabupaten bantaentaeng. bupati adalah bupati bantaetaeokumentasi dan informasi hukumokumentasi dan informasi hukumdokumentasi dan informasi hukumbantaestandarisasi dan pedoman bagi aparatur penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara kontraktual dan bertanggung jawab, perlu menyusun standar pelayanan publik. bahwa sehubunganrepublik indonesi. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan dokumentasi dan informasi hukum\| yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinttim teknis adalah kelompok kerja dari perangkat daerah instansi, maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha wilayah negara republik indonesiaperizinan lanjutan secara otomatis adalah penyelengaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha dengan menerbitkan sebulan sebelum jatuh tempoinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan aparat pelayanan oleh bupati, dokumentasi dan informasi hukum\|, bab maksud dan tujuan standar pelayanan publik dalam peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagiyang berkualitas dan memberikan kepastian hubungan dalam pelayanan perizinan. tujuan ditetapkannya peraturan bupati, yakni: sebagai standarisasi yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sesua republik indonesiakdalam memperbaiki kinerjapersyaratan, waktu, biayabab iii prinsip pelaksanaan standar pelayanan publik prinsip pelaksanaan standar pelayanan publik yang dilakukan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah konsisten, yaitu standar pelayanan publikdinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, komitmen, yaitu standar pelayanan publik harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dokumentasi dan informasi hukum\| perbaikan berkelanjutan, yaitu pelaksanaan standar pelayanan publik harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memeroleh prosedur yang efektif dan efisien, mengikat, yaitu standar pelayanan publik harus mengikat pelaksana dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuunsur melaksanakakan mengganggu keseluruhan proses yang dapat berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pelayanan,, publikasi, yaitu standar pelayanan publik wajib dipublikasikan sebagai wujud keterbukaan infomasi publik. bab jenis standar pelayanan publik jenis standar pelayanan publik pada dinas penanaman modal dan ptsp tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. bab monitoring dan evaluasi kepala dpmptsp wajib melakukan monitoring implementasi standar pelayanan publik se. monitoring implementasi standar pelayanan publik dengan menggunakan kartu kontrol. evaluasi standar pelayanan publik dilaksanakan dalam kurun waktu (satu) tahun secara reguler, dan standar pelayanan publik secara insidentil. standar pelayanan publik dievaluasi oleh tim penyusun pada dpmptsp, dan dapat dilakukan justifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaporan dan pembiayaan setiap hasil penyusunan, revisi, dan evaluasi standar pelayanan publik pada dpmptsp akan dilaporkan kepada bupati melalui bagian organisasi dan kepegawaian sekretariat daerah kabupaten bantaeng. dokumentasi dan informasi hukum\|^saan dan perkotaan, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati lamandauadan keuangan daerah kabupaten lamandau^iskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak adalah badan keuangan daerah kabupaten lamandau yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajibkepala badan atas nama bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:membatalkan spot skpd std, yang tidak benar dan atau; mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan; kepala badan atas nama bupati;;op, njoptkp, dan sanksi administrasi. permohonan pembetulan atas spot dapat diajukan secara perorangan atau kolektif; permohonan pembetulan atas skpd dan, std hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara per; melalui lurah kepala desa; tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos;surat persetujuan atau penolakan kepada wajib pajak diterbitkan oleh kepala badan. kepala badmaksud atau diterbitkan tidak sesuaidengan tata cara yang ditentukan;wajibdiberikan sebesar paling tinggi (tujuh puluh lima persen dari pajak bumi dan bangunan yang terutang;dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi (tujuh puluh lima persen); objek pajak yang wajib padat; objek pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan atau lingkungan cagar budaya yang wajib pajaknya orang pribadi dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi (lima puluh persen);orangan, untuk pbb yang terutang yang tercantum dalam skpd; perorangan atau kolektif pbb yang tercantum dalam spotsampaikan kepada badan keuangan daerah kabupaten lamandau dalam jangka waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal spot; (satu) bulan terhitung sejak tanggal skpdpersen) sebagaimana dimaksud dalampot skpd std; diajukan kepada bupati; diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; mengemukakan besam; melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak; melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;;s pengurangan sanksi administrasijak \ wabup kda [a_s ,rcn kabar kas sag [?el;,k3 ai l diundangkan nanga balik pada tanggal ditetapkan nanga balik pada tanggal >o>o bupati mandau, hendra dimana pj. sekretaris daerah kabupaten lamandau, paten lamandau tahun nom ol^s! administrasi prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas penyelesaian pengurangda akan dicetak ttb untuk wajib pajak, dan diteruskan kepada kepala pbb dan bpt; kepala bidang pbb dan bpt mendisposisi meneruskan berkas permohonan subsid penagihan dan keberatan; kasubbid penagihan dan keberatan menugaskan pelaksana subsid penagihan untukngurangngurangngurangngurangsetda kabupaten wabup sei^pa a3! kab.ag kasus pela ana bupati lamandau, hendra ;mbetulan prosedur kerja wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan pajak bumisubid pendaftaran dan pendataan mendisposisi meneruskan berkas permohonan kepada kepala bidang pbb dan bpt; kepala bidang pbb dan bpt menugaskan subid pendaftaran dan pendataan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan; penelitian berkas permohonan dilaksanakan subsid pendaftaran dan pendataan; kasubbid pendaftaran dan pendataan berdasarkan hetulmbetulmbetulmbetusatu) bulan bag;an setia k.abuya aba air 'jabatan paa wabup e^uka sis ,kabar kasufbag; [pelaksana! bupati lamandau, cif hendra mana lampiran iiibadan keuangan der^tatalanmbatalanmbatalan; subsid pengolahan data dan penetapan menatausahakan surat keputusan pembatalan; subsid pengelolaan data dan penetapan menyampaikan surat keputusan pembataf\ : yi set"c)a ;'n wabup """" rse ka~ [lui bag ij'v asuebag ^pelaksana^ bupati lamandau, hendra &empat tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pbb deskripsisi pajak bumi dan bangunan atau penghapusan sanksi administrasipbb dan bpt menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasidatausahakyampaikan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiagian buku tvl setda kabur tl anc jaranan pakar vva'bup koa sten kabar sl! eb ig pelaksana bupati lamandau, hendra lesmana wajib pajak mulai berkas permohonan spot diterima oleh di( penagihan dan keberatan meneruskan tim peneliti melakukan penelitian lead subsid pengolahan data dan penetapan pelaksana menatausahakan kabid pbb dan bpt menerima dan membuat disposisi mene ruslan klr uma nr: af? sekda }kabar pel.eksak'a '^' subsid penagihan dan meneruskan uraian penelitian dan konsep kabid pbb dan bpt menugaskan untuk membuat uraian penelitian dan konsep teliti, ttd up, para konsep bupati lamandau, hendra &mana kepada bkd setujui dan ttd
kasual diy peraturan per rusudah tidak lagi sesuai sehingga perlu diganti agar sejalan dengan keadaan dan perkembangan organisasi yang membutuhkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan,erah adalah bupati lamandau.lamandau yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau. direksi adalah direktur perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau. kepala bagian adalah kepala bagian pada perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau. kepala unit ibu kota kecamatan ikk) adalah kepala unit yang diberikan tugas memimpin unit perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau ibu kota kecamatan dan bertanggungjawab langsung kepada direksi. bagian dan sub bagian adalah bagian dan sub bagian pada perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau. pegawai adalah pegawai yang bekerja lingkungan perusahaan daerah air minum dan digaji menurut ketentuan ketentuan yang berlaku perusahaan daerah air minum kabupaten lamandau. unit ibu kota kecamatan kelanjutan disingkat ikk adalah unit dam kabupaten lamandau yang berada ibu kota kecamatan wilayah daerah kabupaten lamandau. bab kedudukan dam sebagai perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten lamandau adalah suatu alat kelengkapan otonomi daerah. dam diselenggarakan atas dasar aztur dibawah pengawasan badan pengawas. bab iii susunan organisasi susunan organisasi dam terdiri atas bupati lamandau, badan pengawas, membawakan sekretariat badan pengawas. direktur, membawakan bagian administrasi dan keuangan, membawakan sub. bagian keuangan, sub. bagian hubungan langganan, dan sub. bagian umum dan personalia. bagian tehnik, membawakan: sub. bagian produksi, sub. bagian distribusi, sub. bagian perawatan, dan sub. bagian perencanaan. unit ibu kota kecamatan ikk). bagan susunan organisasi dam sebagaimantugas pokokdua fungsipenyelenggaraan kemanfaatan umum: dan peningkatan dan pengembangan pendapatan. tugas pokok, wewenang, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu badan pengawas badan pengawas mempunyai tugas pokok mengawasi kegiatanyetujui program kerja dam. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam badan pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikutperusahaasudah disetujui, dan memeriksa direktur yang diduga merugikan perusahaan. bagian kedua direktur(lima) tahun dan tahunanlaksanakan kegiatan teknik dam:pegawai, mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur, menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan kepala daerahtur, membawakan: kepala bagian administrasi dan keuangan: dan kepala bagian teknik. paragraf kepala bagian administrasi dan keuangan kepala bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi dan keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan:ngendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur, dan, membawakan: sub.bagian keuangan: sub. bagian hubungan langganan: dan cc. sub. bagian umum dan personalia. kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikutmelihara hubungan kerja yang harmonis dengan masing masinghubungan langganan mempunyai tugas sebagai berikut melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter air: menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening air, menyelenggarakan fungsi fungsi pelayanan langganan, pengelolaan dan pengolahan data langganan, menyelenggarakan fungsi pengawasan air, pengendalian meter air dan administrasi meter airumum dan personalia mempunyai tugas sebagai berikut mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan kegiatan dibidang administrasi, kepegawaian dan kesekretariatan, menyelenggarakan kegiatan kegiatan dibidang kerumah tanggapan, peralatan kantor, dan perundang undangan, cc. mengurus barang barang persediaan, melakukan pembelian barang barang yang diperlukan perusahaan,paragraf bagian tehnik kepala bagian teknik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang teknik, produksi, distribusi, perawatan dan perencanaan teknik.tanah. cc. mengkoordinasikan kegiatan kegiatan pengujian perawatan teknik dan bahan bahan kimia. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian teknik bertanggung jawab kepada direktur. bagian tehnik, membawakan: sub. bagian produksi: sub. bagian distribusi: sub. bagian perawatan, dan sub. bagian perencanaan. kepala sub bagian produksi mempunyai tugas sebagai berikut menyelenggarakan pengendalian kualitas dan kuantitas produksi air termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi: mengatur penyelenggaraan fungsi fungsi mekanik mesin, ketenangan serta laboratoriumdistribusi mempunyai tugas sebagai berikut, mengatur menyelenggarakan fungsi atau jaringan pipa dan pelayanan gangguan, memelihara hubungan kerja yang baik dengan semua bagian terutama dengan bagian langganawatan mempunyai tugas sebagai berikut mengurus perawatan teknik: mengetes, meneliti dan menilai perawatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memelihara hubungan kerja yang baik dengan semuaencanaan mempunyai tugas sebagai berikut mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi, merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serat mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan:: membantu kepala bagian tehnik membuat draf saran dan pertimbangan kepada atasan pimpinan: merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan perusahaan: meneliti pengembangan teknologi perusahaan pemasaran dalam mendukung rencana pembangunan daerahbab unit ibu kota kecamatan ikk menyelenpada tingkat kecamatan. ikk dipimpin seorang kepala unit bertanggungjawab langsung kepada direktur, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional produksi dan distribusi serta penanganan gangguan diwilayah kerjanya. dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala unit ikk mempunyai fungsi diwilayah kerjanya yaitu mengelola instalasi pengolahan air diwilayah kerjanya dan poster, pengaturan penggunaan bahan kimia dan material perpipaan, mengendalikan suplai air dan tingkat kehilangan air serta melakukan pemeliharaan jaringan, melaksanakan pemeriksaan kualitas air baku dan air bersih: mencatat jumlah kualitas air baku dan air bersih, memelihara jaringan perpipaan, mengusulkan rencana pengembangan instalasi dan jaringan perpipaan: menerima pengaduan pelanggan serta menindak lanjuti gangguan pelayanan, melakukan penyegelan kembali atas pelaksanaan perbaikan aliran pada sambungan air minum pelanggan: melaksanakan tugas tugas yang berhubungan dengan administrasi: dan mengawasi dan memelihara aset milik perusahaan. bab tata kerja dalam menjalankan fungsinya setiap unit kerja wajib mengutamakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi guna memperlancar tugas tugas pelayanan, setiap kepala bagian, kepala sub bagian, dan kepala unit wajib mengawasi stafnya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan pelanggaran agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. setiap kepala bagian, kepala sub bagian, dan kepala unit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan stafnya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas, setiap kepala bagian, kepala sub bagian, dan kepala unit dapat melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing: setiap kepala bagian, kepala sub bagian, dan kepala unit mempunyai kewenangan mengendalikan, membina dan merekomendasikan pegawai unit kerjanya dalam memberikan penghargaan, rotasi maupun sanksi: setiap stafsecara berkala sewaktu waktu. penilaian pelaksanaan tugas dan hasil penilaian etika pegawai dilakukan oleh kepala sub bagian umum dan personalia dalam tiap tiap semester sesuai tahun anggaranpelaksanaan etika masing masing pegawai dapat ditentukan waktunya oleh kepala sub bagian umum dan personaliahasil evaluasi dari kepala sub bagian umum dan personalia terhadap pengembangan sumber daya manusia pegawai perusahaan, dikoordinasikan kepada kepala bagian administrasi dan keuangan dan mendapat persetujuan direktur sebagai daftar penilaian kinerja pegawai dpp) setelah diformulasikan dengan etika, absensi kehadiran, reward dan sanksi pelanggaran yang pernah diterima (konduite). bab ketentuan lain lain ketentuan mengenai penjabaran pada uraian tugas kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala unit ikk diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur. pemegang jabatan kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala unit ikk ditetapkan dengan keputusan direktur.april bupati dau, hendra mana diundangkan nanga balik pada tanggal april pj. sekretaris dae kabupaten lamandau, kayu2 boku paten lamandau teratur tetapi tahun nomor barisan per pama undang undangan lampiran peraturan bupati lamandau nomor tahun tanggal april tentang struktur organisasi, tugas pokok dan tata kerja perus daerah air minum kabupaten lamandau badan pengawas sekretariat badan pengawas ka. bag. administrasi ka. bagian dan keuangan tehnik ka. sub. bagian ka. sub. bagian ka. sub. bagian ka. sub. bagian ka. sub. bagian ka. sub. bagian ka. sub. bagian keuangan hubungan langganan umum dan produksi distribusi perawatan perencanaan personalia ka. unit ikk ka. unit ikk ka. unit ikk ka. unit ikk ka. unit ikk ka. unit ikk ka. unit ikk sepatu jaya penghobi raya balik timur pelantikan raya elang lamandau batang kawa ditetapkan nanga balik pada tanggal bupati lamandau, hend espana diundangkan nanga balik pada tanggal seks dok baris dae up ten lamandau, sur peraturan per cara undang undangan)tanahspo pbb yang dibayar tempat lebih besar dari yang seharusnya terutang.badan keuangan daerah kabupaten lamandau. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan diajukan secara tertua dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besama pengembalian yang dimohon disertai alasan yangjelas; dihampiri asli bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang sah dan spot skpd std dan;mohon yang tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan penentuan lamanya waktu pemberitahuan. kepala badan keuangan daerah kabupaten lamandau dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan tersebut harus dikeluarkan skpd, apabila jumlah pbb yang dibayar tempat lebih besar dari yang seharusnya terutang; surat pemberitahuan pb), apabila jumlah pajak bumi dan bangunan sama dengan jumlah pbb yang seharusnya terutang; dan skpd, jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar lebih banyakadan keuangan daerah kabupaten lamandau. apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kepala badan keuangan daerah kabupaten lamandau tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan skpd hamapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya. atas dasar persetujuan tertulis darintang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain. perhitungan sebagaimana dimaksud pada (satu) dan (dua)wabup sekda ;'* alssthn kasus ^gi pelaksana[ ^ diundangkan nanga balik pada tanggal ditetapkan nanga balik pada tanggal bupati lamandau, hendra lesmana pj. sekretaris el^ kabupaten lamandau, 3paten lamandau ^un2020nomo^ lampiran peraturan bupati kabupatenperdesaan dan perkotaan deskripsi prosedur operasional ini menguraikan tata cara atas permohonan pengembalian pembayar keuangan daerah kabupaten lamandau; kepala bidang pbb dan bpt; kepala subbidang pendaftaran dan pendataan; kepala subbidang pengolahan data dan penetapan; kepala subbidang penagihan dan keberatan; petugas peneliti; pelaksana; dan wajib pajak. dokumen yang digunakan surat permohonan wajib pajak; asli surat setoran pajak daerah ssd); surat jawab dan data tunggakan pajak; laporan hasil pemeriksaan lhp); nota perhitungan pbb nothing pbb); dan tanda terima berkas ttb). dokumen yang dihasilkan tanda terima berkas ttb); bukti ketetapan pajak daerah lebih bayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan skpd); surat pemberitahuan pb); surat ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan; dan surat permintaan konfirmasi data tunggakan pajak. prosedur kerja wajib pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayarkelebihan pembayarberkas permohonan kepada kepala subsid pengolahan data dan penetapan; kepala subsid pengolahan data dan penetapan menyiapkan penelitian berkas permohonan; penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh pengolahan data dan penetapan bidang pbb dan bpt; kasubbid pengolahan data dan penetapan berdasarkan hasil penelitian membuat dan memakai uraian penelitian dan meneruskan kepada kepala bidang pbb dan bpt; kepala bidang pbb dan bpt meneruskan berkas permohonan dan laporan hasil penelitian kepada kasubbid pengolahan data dan penetapan untuk membuat surat ketetapan; dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, kepala bidang pbb dan bpt menugaskan kepala kasubbid pengolahan data dan penetapan untuk mencetak skpd; dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, kepala bidang pbb dan bpt memerintahkan kepada kasubbid penagihan dan keberatan untuk pemindah bukan. jika masih terdapat kelebihan pembayaran maka kepala bidang pbb dan bpt memerintahkan kepala subsid pengolahan data dan penetapan untuk mencetak skpd dan meneruskan kepada subsid penagihan dan keberatan; kepala kasubbid pengolahan data dan penetapan membuat dan memakai skpd dan meneruskan kepada kepala bidang pbb dan bpt; kepala bidang pbb dan bpt meneliti dan memakai skpd dan meneruskan kepada kepala badan keuangan daerah kabupaten lamandau untuk ditandatangani; kepala badan keuangan daerah kabupaten lamandau meneliti dan menandatangani skpd dan mengembalikan kepada kepala bidang pbb dan bpt; kepala bidang pbb dan bpt meneruskan skpd kepada kepala subsid penagihan dan keberatan, untuk disampaikan kepada wajib pajak dalam hal diterbitkannya skpd maka salinan skpd disampaikan kepada wajib pajak, asli skpd dibidang perbendaharaan; bidang perbendaharaan memproses skpd menjadi sp2d; proses selesai. jangka waktu penyelesaian penerbitan skpd paling lama (dua belas) bulan sejak diterima surat permohonan. bagi af huk kab ui ^ tfr wabup pra stu kasubbag pelak.s bupati lamandau, hendra 5mana mulai surat permohonan tib skpd diterima pelaksana menerima berkas, menerbitkan ttb lead, meneruskan dokumen menyampaikan skpd penagihan dan keberatan menerima menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian pemeriksaan meneliti dan memakai menugaskan pemindahbukuan menugaskan mencetak skpd menugaskan cetak skpd teliti dan memakai tim peneliti meneliti berkas permohonan dan membuat lhp lpp melakukan pemindahbukuan mencetak skpd mencetak spb skpd menatausahakan skpd ap ' tm i para kabid dan. bpt menyetujui dan menandatangani meneliti dan memakai bupati anda, sll kabar kas ul bag l p l ari hendra tasmania menyetujui dan menandatanganiuntuk mengakomodir tarif pengolahan dan pengiriman limbah serta tarif pelayanan kesehatan lainnya yang harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, dipandang perlu melakukan penyesuaian perubahan pada. beberapa ketentuan dalam,, pelayanan pengembangan, konsultasi, penunjang diagnostik: dan pelayanan luar gedung. pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi, pelayanan ambulance dan mobil jenazah: praktik klinik, pelayanan non klinik: pelayanan studi banding, pelayanan pengambilan data dan atau penelitian: pelayanan legalisasi dan persewaan, dan pelayanan pengolahan dan pengiriman limbah b3. ketentuan pada! jabatan para ditetapkan nanga balik pada tanggal anwar yoni serta nik sistem aan ika bac kas bgs hendra etal diundangkan nanga balik pada tanggal 1govoy sekretaris daerah kabupaten lamandau, kl, mean haiaya tidak langsung pat tia tan (administrasi kartu pasien kantor, listrik,air. tel jenis pelayanan dan rekam semarang omar akomodasi upon,bahan pembulatan medis bakar pemeliharaan sarana dan prasarana kekuatan,konsumsi) pen iker dokter ma) os3tal 1as0ah jpemeriksaum casa ash sasa) sate) i200af i2g00\| pemeriksaan tbs dokterumum 2s0gf stool ajo sama) massal goal 9g00h perawatan jaran nekrotik haas sem woman ooh sal 0nasal ooo o a000s\| iso7al o o perawatan buka bakar tap aaa\| opo amas\| gasal oo o2adang ooo7aan perawatan tuka bakar o2iw4 amal ho. sah romana tanah tango pia datittuka s t pahatan gasal ho 5amal mex3nl oo o o93o0dal 120x827) i2a900\| jimetmitekmm asa og arms\| usaha o o o o gas90\| 13a200) polo operasi tumor jamak massal hop susah 0gagal oo oral manado nntoog dia oi8 dawirkanamikan 0lo go asal osa7aml o o o2amos\| sn3a3) w1500\| o o o cerpen pmp masal 0g soma) tangal oo 7am\| basah ekuraku corps belum mata amal o 0lo jo some oo o tima\| asian) ooo 3sa0al o raw o2a jepun belum pada agung w umr oa, corpaldikult tah amal ah sisa) ass) ukp7al pasang kateter sasa 0jo po so83\| a0028) oo gamal 6i200\| dihapus jahiantd paksa ooh 5pas\| 1n0ggh o o o oj os900\| ional tos00ol oo) (an tepasdahitan asas ojo some tinais\| 0a00) biaya tidak langsung bahan medis (adakingstrasi kartu pasien kantor,listrik,aired jenis pelayanan dan rekam pepagniapa obat upon,bahan report ora perekat sg\| pembulatan keterangan medis apn bakar, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) pee ten ganti verbantukakeci sem gho ss5t3 gho ssel ignea\| oo o13 ass\| aa21n) da20\| ooo ganti werbanluka besar scan gaojh sos) s2382\| oo)j rasa7) tugas) gugoog perbaikantnfas ohh small 9asal a00 pemberian okspenjam icon h sp08\| 17as8l oo c0s0l 2a220l semproteutenesslarva taboo 0ho iso\| 7a200\| ojo 12asal wna3al bos00) depan kateter papan sapa) amal asas) ianya isap manan section roof so08h 1nasal oo kasi) o o j o26000\| pagoda iavemem ia200h o o uses\| togo\| ooo oj o32100) o o pemberian obatmelahatanun tool 0lo s00af 19aceh o 9x0) tom00h rantai tower ss00h pop so83\| 0paa\| sail 16a20) tool o o "salsa reset jantung paru ass h n2sesal o o o o s3d3s\| o1masa) i79a00, o tse\| pengambilan duhuretrmcervikk aah sgm3h m3e0\| s88\| ooo ojo7m0l (aa dokter o spa x5oo\| isg0o0\| kalo0\| a3100) ooo o ( tharameds po0l 0po tata\| isa00l as300g o maa bea kaa konseling kaki. kepri bayidbahtay tol sm83) o j o2oto0o) anc 25h pon g0a\| tampah oo 2sek\| oo) paus akn sp08\| naas) o mas2) 2eka0\| o pedalaman tbs soal sape) m0sa\| oo so12\| atg00l in000\| o jrmtitan#mtupkangata rav. amaktatwaamartas 2s) amn\| small goa) mas) man) mao) biaya tidak langsung bahan medis (armintran kartu pasien kantor.listrik,air,tel jenis pelayanan dan rekam baba ban akomodasi upon,bahan herba pembulatan medis bakar, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) ena inn snn telo tindik bayu anak balita dam aras dash sps\| o tinggal s50joo anna anon jas ipemerikaantva ol ss sei oo o2. yoo ) ihemerikaaan ginekologi o ooo says sp08\| o s0u8\| 1sg01\| o issn0l o (olo1 paket peralihan normalolehbidan masalah s000l 63sol as22mal santan) ordo000\| to00007 paket persalinan normal oleh dokter dogatch as2anal anim\| oo0vo\| tongkol permainan dengan penyulut pond oo on\| s00a at0\| asg760\| oj oksida\| 9so0o0l school ajo tindakan paseapersaliman 0f o2g33l oo sp0a\|) 1on2i\| ss001\| ona2al o diadakan pra rujukan persamaan ts0l ago9h sp88\| s0na1) ooo)j takes\| w2) oo) stoo) pasangan iud pasien placenta nsg\| spy o sos aan sean sal o oo jponerikaan nita a y g es sil sej pemeriksaan neonatus 2500h s0 anal invasi ins00\| o milii penangananaborts pond s00ho online pool does\| 1aas\| oo osaka\| 1tam28\| solo pera ah 3es0\| akt2h o ajak vwm t ag sy pot ponsel g ah spa) tag) 7last 2it66logo212007 o ikomtel mormon sah ea sos8\| 20m2s\| rose2\| jason oo) tanoh o mal penanganan dengan komplikasi ooo o o ooo \| s3a67hooojos000\| e3133h o japans\| otintaah oooojo ti2t00) ooo karan koma krem pidana lan job 32m . tpemeriksaangsesdan mulut spe8\| ooo j a000\| o o ot6too) o premedikasittanpetindakan) ast\| sos8\| tas98\| as00\| or040nl \|o8 eksrakugai dewasatanpapenyult oo toon some biaya tidak langsung (administrasi kartu pasien ngga hayes kantorlistrikairtel oat, jasa jenis pelayanan dan rekam maan ana sar upon.bahan pel date ter taur\| pidulatan keterangan iis ono bakarpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) ekstraksi gpp dewasa penyu has) s0) sous\| 170n3l 3n0as) 3na00\| (lo) jjinamabss a81 span\| yog2al oo anto) zam2g\| oo 2am0\| pasuresealant st883\| tamatan glass monomer permukaan kecil osama o o kr00o\| 39t00\| devisa asn sama\| 19a38) o koo\| iny3al oo naa tn, potato mono 16s0k0\| oo ) maa ama ho. 530mo1 om0001 ena rsi . reparamakriiksederhana psa baal tom ebook\| tii ooo j figo0h reparasi klik kompleks (perlu cetak lebih dibagian) aon hiasan 523ml anno\| tando\| tandon skating per rahang. ringan (berdasar ois) paa\| nasal 2aa00) sang per chang, sedang (berdasar this som\| po saat\| 19asal yao0\| 33m00\| lana man rea (ap fempitatihankesl tam88h ooo j1000\| perapidatihanbear sen ooh apsa\| ash i0000\| jegarbayi n4a8s) sama 1again 3701al biaya tidak langsung (administrasi bahan medis kartu pasien kar cair tel jenis pelayanan dan rekam mpe obat akomodasi paman ira ong yari pembulatan medis bakar.pemeliharaan pelayanan retribusi lain sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) mana ten nan ben ana rca pens osj as20nl oo o)j)70a0\| a20) jika main menegmakamaliian ink. om) smt@al mma am) ass) tes) ttatmredtfamothempy) ko00j moh spasi omo3) dea jimabiltssi dislokasi sederhana to0000sato0h \|o 000sms\| oos1ams) oooooj o200617 rs2a9\| ooo j o85200) ipaketinfantradammsarmer (jam) s00h g0ool ggs) inap door bala cameras o sas\| pas) 107eal d0) razia tam o imam rapid teo case2\| oo os8\| apps0\| pop\| 4a0s0\| daniel o ren opi manual mail too asal 20m0\| as78a) authormask d aas8\| geral 6ao\| tanggal anto aan tara asah w asm\| asal 9o23) a3me2l saat aa22\| 2aoo\| r9090\| o o r07007 biaya tidak langsung administrasi kartu pasien man para, kantorlistrik,ais,tel yor ar, jaa jasa tari jenis pelayanan dan rekam habis pakai, akomodasi upon,bahan aye len kan heabulatak medis bakar pemeliharaan sarana sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) pbr pitaemsatokrn too amon\| tags) ooo jo13300) gauladamah oma) a52) jammu ono asal ap0n\| aan beng anna rea: mrt gan (a44 itngliserda 0boosts) a21 am0o\| imp khotemert logo oom to ma521 oo j4000\| ldl kholeneroi asal . pil pemmmabi total m2) too a21 w233) a000\| bivubin deret. ssi ii. alasan aim) pas pai bikrbis indirect mam no a52 pitt prot umo based oo sa3s\|i oo as2\| cbooo j32400) van7) seniman dane . sis asri i nasi) mmo mpn a01 agar soo iaa aoa teo tan bta .o.yaa9\| too0000001o.oooosma8\| pemeriksaan gram desa o1nsa7\| a000\| a59a7) pap tama. man sms ato) daya tidak langsung (administrasi bahan medis kartu pasien amis pakai, kantorlistrikair,tel emas. sasa sana tiup dan rekam bahan lain akomodasi upon,bahan sarana pelayanan ieerermusa pembulatan mms lain bakar,pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) jaan amat mang a.a. 5aims\| m50\| cam\| ms) irapatea mop 7s) oiospnel ooo o4a000\| anon) o 1s000) aan bea ena mei putaran taxi gema gal asal oo bo00\| appeal o o a0107 o (oo kostum dokter realis (pembacaan ro) oo, oom o eni skrining' validasi resep, ramonalmasi obat drops, penetapan ul bau our non mikan per resep a000\| g070 bukan dan minum pxen rawat inap perhari men naa been wiumbuedrkp asa oleo oo) biasa) o j gido) o \| aa izspoo\| ) mongol 3soo0\| oo 38s000\| penbuyut, puskesmas menyumbang, puskesmas bukit puskesmas melaju puskesmas kawa) eamsarpemama t u u sape depo pal biaya tidak langsung (administrasi kartu panen pakan, kantor,lisvrikair, tel, total jasa jasa yari jenis pelayanan dan rekam bahan lain. akomodasi upon,bagian sarana layanan derranmusi pembulatan keterangan medis lain bakar, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) mang man taat kena i kelebihan jarak berikut aaaa.a.ax4.r r pa) o pelayanan ambulance dalam kabupaten puskesmas balik, puskesmas arga mulya, paskemmus sekutu jaya tesibtometerpertama ma. han) a60m0\| o oo1200007 tec0o0) tes00go) kelebihan jarak 'km berikutnya aaa (pelayanan ambulance antar kabupaten dalam propinsi joi74. u d (oo skiometerperama te a.powo\| so0000\| sis0o0\| stooooj nya mean mena esiitometerperuma tae mta .a,. a00) goo sao0o0\| 6as0oo\| t kelebihan jarak 'km berikutnya pelayanan mobil jenasah dalam kabupaten puskesmas relung, puskesmas kutipan, puskesmas tupai bini, puskesmas puskesmas menambang, puskesmas bukit jaya, puskesmas melati puskesmas kain) (oo kelebihan jarak (km berikutnya a.a . ger aam 600m pelayanan mobil jenazah dalam kabupaten puskesmas balik, puskesmas arga mulya, puskesmas sepatu jaya esitemasrpamama u yuu u asa opa, iekelebihanjarak berikutnya too te . o0oo a00 (ea man pelayanan mobil jenasah antar kabupaten dalam propinsi a.a (oo i kelebihanjarak jam berikutnya rr aa. pool 6p00\| pelayanan mobil jenasah luar propinsi i5s5kitometerpetama a.a. aa77. a.a.anon\| voodoo\| sasoool sico\| (oo i kelebihanjarak kem berikutnya rolammtei 7s0\| (no aa e aki. mei momen biaya tidak langsung bara? (administrasi karte pasien bal kantor,listrik,aired jiki paul jenis pelayanan bekam upon,bahan pet nakal tnaneunoa! pembulatan keterangan medis lain bakar,pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,konsumsi) magang klinik pribadi paramedis (orang balan mol a0gma\| a0p0og aga mao eee nasi jum loo ja. sta ato) oo (us loo sta amal an00) ta000) issn0\| o orang0o\| ooo hinpegrenxissemssinonpsmesitomyrmngay doo mmol samo) wa) tw) ara ka, snn aa: jera area paatemaakaaa oo goo too too sama) desa) sanspo) saman) kelebihan peserta study banding orang io ino s0moon solo\| so000) m5. ne, mn: un (legalisasi surat keterangan lembar o r01) pelayanan resume medis a.a. iso sewa lahan parkir puskesmas bulan ie: sewa tempat apapun reklame' perhari son) aspal es0\| "al sema kutai perhari taat sam ana biaya tidak langsung (administrasi bahan medis kartu pasien kantor.listrikair,tet. habis pasal total jasa jasa tari jenis pelayanan dan rekam bahan ann akomodasi upon,bahan sarana pelayanan tnerarmusi pembulatan han sarana dan prasarana kesehatan,konsul msi) aoi jj uuu u uu uj su l.u ul u uvu ouu tilt lalu puskesmas sepatu jaya, puskesmas melata, puskesmas kawan) limbah puskesmas meat, puskesmas kain) season\| sono\| assoc\| anang bad limbah puskesmas elang) jo b jimi kat skema kembang pukemabakt pop. aneh\| anom) san um000\| jaya) sma lek bagian hukum bupati lamandau, tda kabupaten lamandau jabatan para bup 'se koa too asisten yl kabar kasusnya\|ketentuan pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana ia)3g)sarpala bkd adalah kepala bkd kabupaten lamandau. kepala dpd adalah kepala dpmd kabupatenekening kas desa yang selanjutnya disebut denganuntuk seluruh desa daerah tahun anggaran adalahsebagaimana dimaksud dalam yaitu sebanyak delapan puluh limla)kinerja terbaikxdikurangi kebutuhan: rekomendasi camat atas kelengkapan berkas, peraturan desa mengenai apb des, dan tahap(dua belas) kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember. s5)hasil pendataan jumlah keluarga penerima ta)sebagaimana yang diaturpembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan pandemi corona virus disease covid tingkat desa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan blt desa sebagaimana dimaksud blt desa sebagaimana dimaksud pada il)il),adat karya tunai desa ktd). pendanaan padat karya tunai desale)g. kepala dpmdg. kepala dpmdg. kepala dpmd melalui camat setempat. la)kdkd selaku pejabat pengelola keuangan daerah. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa rkd sebagaimana dimaksud pada ,, babterikantor pelayanan perbendaharaan negara ppn)sebagaimana dimaksud pada huruf dan dengan: meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa rkd,)lg belasan status hukum.png,ppn)tda kabupaten lamandau ditetapkan nanga balik pada tanggal magi doa! lg) bupati asisten asas kasuebag tika hendra lesmana diundangkan nanga balik pada tanggal hat sekretaris daerah kabupaten lamandau, irwansyah la) berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor grenada turu(rupiah psa pakai ks se ss ss blank dna dara bps ppa pen pena mars se mma ppn mep mep mpr ber bea (met mea met ups bpr bro nan mep mep mep ktt mc mmr bab iii aan ant aan ata get gt) (pp uea tpa pan pet tree mn maan mma ksp bpr ber peran matan pan pnb neti ne teori hst spt best bee beat ppa mep arm see mn mg dsa bep best man bnn cs men bep anna pep tot bip ben (pu ban bra mea pte beta pee pai ma) ana ena mere bet rta ott mda pa met erp hip uan net men ton mea membran pem boo yaa nan men di: beban bsa mkp peer mata cs ber bea mea des bn din aim sama tank. tamu baar akan ane \|rsmaryae\| malam\| now a01) karan) t00\| mama) 0m0\| manson\| sa7s4472co0\| bagian hukum setda kabupaten amanda bupati au, jabatan wabup serta asisten a5) dra lesmana kabar tasureas\| pelaksana lampiranus anna absen aka ana manasik adaah. emban bee annan kabupaten kecamatan desa tahun inganenonetanaee tabel jumlah sasaran hpk (ibu mail dan anak bulan) jumlah total itu kami mako tautan rumah tangga aan dnbasbala mpr buruk stunting tabel. hasil pengukuran tikar pertumbuhan (deteksi dini stunting) seinen hijau merah ocu anagiake 2hina oat sms nama benda drumnya pemain tabel kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi scan pangan periksa kali selama kehamilan enter lnutiharo n mesendetsndahoum rod nsp berkenan berjalan mendapat layanan pemeriksaan napas kali mengikuti kondakling gea kelas iku minimal kali iku hab, (kk henti mendapat kunjungan kuman bulanan rumah tangga inul hamil memiliki akses atk minum aman rumah tanggatelat badan putin tetap bulan diukur panjang tincta badan kali dalam setahun per aki laki total orang tua penganut mengikuti ora ulasan) pemananannnng ona mutan kunjungan rumah bagi anak gizi buruk kurang stunting tahun) rumah tangga anak memiliki akses alit minum aman rumah tangga anak memiliki jamban layak kai memiliki jaminan kenkhatain anak usia bulan mendapat imunitas dasar lengkap ditimbang mat badan rutin setiap bulan deakon pansangyrtm ooo dan kali dalam setahun tamu kaki het mamo runyramaasun menanam kom bello bulanan pena aan la) sea anang kunjungan rumah bagi anak gizi buruk kurang stating !i tahun) rumah tangga anak memiliki aksi aim minum aman rumah tangga anak memiliki jamuan layak anak jaminan kenikmatan anak bulan akta lahir orang tua pengaruh mengikuti parenting bulanan (padi ani akan tahun aktif dalah kegiatan paud minimal, pee? sea png tabel tingkat konvergensi desa jumlah indikator konvergen yang diterima seharusnya tingkat aman mutan total tingkat konvergensi desa seri table penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting table penggunaan dana desa dalam ((stunt meja bidang kncilayan esa aan ibu ter layanan met daa ema aman lokasi dana bidang pembangunan kana esai bag ian hukum (wang resmemba mbetaamabupaten lamandau aa, jabatan para wa8sup no) bupati (asisten sergopepaas" ika bac enp kasuebag pelaksana mea lampiran iiiata untuk keperluan penyaluran dana hal pemotongan dana desa kab kota. bonsai agngspanpgnanannana eor cerai dengan rincian terbilang tahap tanggal diterima jumlah (dengan buruh (s1 man dana tersebut telah diterima pada nomor rekening sana nama rekening para pen na, lag naa nama bank lenan ba) ann ara ibi senin aturan antara2 inai dear top mater rp: utagresasoned dan na nitaia) duri nama kabupaten kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan dana desa dua tahapan penyaluran diisi tanggal dana diterima diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka s5) dus: jumlah dana yang diterima (dalam huruf) dus: nomor rekening penerima dana diisi nama rekening penerima dana diisi nama bark penerima dana duri tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat (0y duri jabatan penanda tangan (kepala desa) ll) diisi tanda tangan (kepala desa) duri nama penanda tangan (kepala desa) bagian hukum setda kabupaten lamandau jabatan para bupati au, serta asisten pelaksanbudidaya tanaman presiden republik indonesia, menimbang bahwa alat dan mesin budidaya tanaman merupakan salah satu teknologi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani: bahwa alat dan mesin budidaya tanaman yang diadakan dan diedarkan harus memenuhi ketentuan mengenai standar dan efektivitas alat dan mesin budidaya tanaman, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman, perlu mengatur alat dan mesin budidaya tanamseat pak presiden republik indonesia undang:alat dan mesin budidaya tanaman. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan alat dan mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesipengujimpor. yan pak presiden republik indonesia prototipe . prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh dengan memperhatikan syarat syarat kesehatan, keamanan, keselamimpor. peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan atau mesinjenis dan standar, pengadaan, pengujian dan sertifikasi, peredaran: penggunaan, dan pengawasan, alat dan atau mesin. bab jenis dan standar jenis alat dan atau mesin yang diproduksi dalam negeri dan atau impor meliputi alat dan atau pan aa) presiden republik indonesia mesin yang digunakan mulai dari kegiatan proses produksi sampai dengan pasca panen. penggunaan . penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada jenis tanaman dan kondisi lokal spesifik. alat dan atau mesin yang digunakan untuk proses produksi sebagaimana dimaksud dalam meliputi alat dan atau mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan: pembenihan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan: dan pemanenan. alat dan atau mesin yang digunakan untuk pasca panen sebagaimana dimaksud dalam meliputi alat dan atau mesin untuk perontok, pemimpin, perang: pembersih: menyortir, pengolahan: pelaku, pengering: penggilingan: penyimpanan: dan pengemasan pengepakan. selain dari alat dan atau mesin yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam dan menteri dapat menetapkan jenis alat dan atau mesin yang digunakan untuk kegiatan lainnya bidang produksi dan pasca panen. alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi standar dan terjamin efektivitasnya. ketentuan standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang standardisasi nasional. yan bad pak presiden republik indonesia penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam secara wajib atau sukarela diatur oleh menteri. apabila standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam belum ada, menteri menetapkan persyaratan teknis minimnya. bab iii. bab iii pengadaan, pengujian dan sertifikasi bagian kesatu pengadaan pengadaan alat dan atau mesin dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau impor. pengadaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. perorangan atau badan hukum yang akan mengadakan alat dan atau mesin harus terlebih dahulu mendapatalat dan atau mesin produksi dalam negeri harus berasal dari prototipe hasil rekayasa yangalat dan atau mesin impor harusdan mencantumkan spesifikasi teknis, komposisi dan kekuatan bahan atau material. yan pak presiden republik indonesia . perorangan atau badan hukum yang mengadakan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas mutu dan suku cadangnya. bagian kedua . bagian kedua pengujian dan sertifikasi terhadap prototipe alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam yang akan diproduksi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. terhadap jenis dan model alat dan atau mesin yang pertama kali diimpor harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga penguji negara pengekspor yang diakui oleh komite akreditasi nasional. pengujian sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan berdasarkan standardisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam pengujian sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas uji verifikasi: uji unjuk kerja: uji beban berkesinambungan: uji pelayanan, dan uji kesesuaian. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri. pengujian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh lembaga penguji yang telah terakreditasi. dalam hal lembaga penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam belum ada, menteri menunjuk lembaga penguji yang memenuhi persyaratan. persyaratan lembaga penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi antara lain pkn seat pak presiden republik indonesia memiliki instrumen uji yang memadai: memiliki lahan yang cukup: memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan bidang budidaya tanaman serta alat dan atau mesin, dan memiliki cara dan prosedur uji yang standar. lembaga . lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalamdalam dan harus melaporkan kegiatan uji yang dilakukan secara berkala kepada menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. alat dan atau mesin yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud dalam diberikan sertifikat. syarat dan tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam yang diberikan oleh lembaga penguji yang telah terakreditasi mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang standardisasi nasional. syarat dan tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam yang diberikan lembaga penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut oleh menteri. biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam dan biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada produsen atau importir alat dan atau mesin. mulan ya na, wap kpo presiden republik indonesia biaya pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh lembaga penguji pemerintah merupakan penerimaan negara bukan pajak. besarnya biaya pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan jenis alat dan atau mesin yang diuji dan jenis pengujiannya yang ditetapkan tersendiri dengan peraturan pemerintah. bab iv. bab peredaranharus memperolehperorangan atau badan hukum yang mengedarkan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas ketersediaan suku cadang alat dan atau mesin yang diedarkan. alat dan atau mesin yang diedarkan harus memiliki sertifikat, label dan brosur. label sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat keterangan tentang merek dan tipe daya dan putaran mesin: dimensi: kapasitas kerja: dan atau nya ny wat kpo presiden republik indonesia nama dan alamat produsen. atau mesin yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas. brosur sebagaimana dimaksud dalam memuat keterangan mengenai spesifikasi teknis dan cara penggunaannya. bab v. bab penggunaan penggunaan alat dan atau mesin dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, spesifik lokasi dan kelestarian lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat dan atau mesiupati atau walikota menyelenggarakan penyuluhan penggunaan alat dan atau mesin dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.ab pengawasan pengawasan alat dan atau mesin dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, produsen dan importir dalam rangka pemenuhan kebutuhan alat dan atau mesin, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan hidup. presiden republik indonesia perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan alat dan atau mesin harus melaporkan secara berkala kepada bupati walikota. pengawasan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sebagai berikut pada tingkat rekayasa prototipe menjadi kewenangan menteri: pada . pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan bupati walikota. pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi pemerintah terkait. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf menterilaksanaan pengujian, pemberian sertifikat oleh lembaga penguji yang ditunjuk menteri, dan penerapan standar atau persyaratan teknis minimal alat dan atau mesin. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati walikotangadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin. perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan atau peredaran alat dan atau mesin, memberi izin kepada petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam untuk melakukan pengawasan tempat usahanya. pak presiden republik indonesia petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam berwenang melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi alat dan atau mesin, mengambil contoh alat dan atau mesin guna pengujian, memeriksa dokumen dan laporan, dan melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran alat dan atau mesin. dalam . dalam hal petugas pengawas alat dan atau mesin mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan spesifikasi teknis alat dan atau mesin yang diproduksi dan diedarkan dengan prototipenya, petugas pengawas alat dan atau mesin melaporkan kepada bupati walikota untuk menghentikan sementara peredaran alat dan atauatau mesin oleh bupati walikota berakhir demi hukum. apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam diketahui bahwa alat dan atau mesin tersebut tidak sesuai dengan label dan spesifikasi teknisnya, maka bupati atau walikota setempat memerintahkan kepada produsen atau importir untuk menarik alat dan atau mesin tersebut dari peredaran. ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagai mana dimaksud dalam dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh bupati walikota. petugas pengawas alat dan atau mesinmen naz kpo presiden republik indonesiaan diatur oleh bupati walikota. bab vii. bab vii sanksi administrasi perorangan atau badan hukum yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau dikenakan sanksi pencabutan sertifikat, hak penggunaan tanda sni, dan atau pencabutan izin usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi berupa penarikan alat dan atau mesin yang telah diedarkan dan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuyan ya na, kpo presiden republik indonesilat dan mesinluas ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, penyelenggaraan budidaya tanaman harus dilakukan secara terencana termasuk dalam penggunaan sarana produksi. salah satu sarana produksi yang penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan budidaya tanaman adalah alat dan mesin budidaya tanaman. peranan alat dan mesin dalam sistem budidaya tanaman menjadi sangat penting karena tuntutan perkembangan teknologi maupun gejala terjadinya kelangkaan sumberdaya manusia bidang budidaya tanaman sebagai akibat pesatnya pembangunan segala bidang. penggunaan alat dan mesin budidaya tanaman yang tepat dan layak pakai akan meningkatkan dayaguna dan hasil budidaya tanaman, pendapatan petani, serta menunjang kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. agar jenis dan jumlah alat dan mesin budidaya tanaman dapat memenuhi kebutuhan, maka perlu dilakukan upaya pengalamannya melalui rekayasa untuk menghasilkan prototipe untuk selanjutnya diproduksi dalam negeri dan diedarkan serta memasukkan alat dan mesin dari luar negeri yang selanjutnya diedarkan dan digunakan lapangan. dalam pengadaan alat dan mesin, pemerintah mendorong produsen lokal yang masih tradisional untuk lebih mengembangkan produksi dan mutu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. disamping itu, pemerintah juga memfasilitasi laboratorium penguji yang akan melakukan berbagai macam pengujian agar dapat diakreditasi dan melayani pemberian sertifikat kepada alat dan mesin yang telah lulus uji dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. oleh karena . yen presiden republik indonesia oleh karena alat dan mesin juga dapat berpengaruh negatif, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin, yang dapat mengganggu peningkatan produksi dan mutu hasil, membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia dan atau merusak kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. untuk dapat melakukan pengawasan, maka alat dan mesin tersebut harus ditentukan standarnya dengan memperhatikan aspek kelayakan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan. bila alat dan mesin belum ada standarnya, maka pemerintah berupaya untuk menetapkan persyaratan unjuk kerja minimum alat dan mesin tersebut. pengawasan tersebut dimulai dari tahap pembuatan prototipe, produksi, peredaran dan penggunaannya. pengawasan alat dan mesin tersebut ditujukan terhadap alat dan mesin baik yang diproduksi dalam negeri maupun alat dan mesin impor yang diperdagangkan dengan maksud untuk melindungi pengguna dari alat dan mesin yang tidak layak pakai dan tidak memenuhi standar dan mencegah beredarnya alat dan mesin impor yang mutunya tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. atas dasar pertimbangan hal hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman, dipandang perlu mengatur peraturan pemerintah tentang alat dan mesin budidaya tanaman. demi angka dalam pengertian alat dan atau mesin termasuk didalamnya rumah kaca, gudang, bengkel dan lain lain. motor penggerak berupa motor bensin, motor diesel, motor minyak tanah atau dinamo. angka cukup jelas angka cukup jelas malang ya na,jenis tanaman adalah tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman serta perkebunan. setiap jenis tanaman pada kegiatan yang sama memerlukan jenis alat dan atau mesin yang berbeda, sebagai contoh untuk menyortir gabah beras memerlukan paddy grader", sedangkan untuk menyortir buah buahan memerlukan fruits selector". kondisi lokal spesifik adalah setiap tempat mempunyai karakteristik yang berbeda baik topografi lahan, jenis tanah, iklim maupun sistem budidaya tanamannya, sehingga jenis alat dan atau mesin yang digunakanpun berbeda sesuai dengan kondisi setempat. sebagai contoh spesifikasi teknis alat dan atau mesin untuk mengolah tanah lahan basah berbeda mulan pkn ya na, snn kpo presiden republik indonesia dengan lahan kering. . cukup jelas cukup jelas cukup jelas terjamin efektivitasnya adalah layak pakai sesuai dengan kondisi lokal spesifik. cukup jelas penerapan standar secara wajibwajib oleh instansi pemerintah terkait. penerapan standar secara sukarelasukarela oleh instansi pemerintah terkaitatau mesin, komposisi bahan atau material dan dimensi alat dan atau mesin yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar. cukup jelas wap pak presiden republik indonesia perorangan adalah orang warga negara indonesia secara individu dan atau secara kelompok. sedangkan badan hukum adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku indonesia. . cukup jelas rekayasa adalah kegiatan yang berhubungan dengan perancangan dalam pembuatan konstruksi didasarkan pada penerapan kaidah iptek yang efektif dan efisien. spesifikasi teknis adalah data teknis yang menerangkan tentang model tipe, daya dan putaran motor penggerak, ukuran dimensi dan berat, sistem dan kapasitas kerja alat dan atau mesin. komposisi bahan atau material adalah susunan jenis bahan atau material yang membangun alat dan atau mesin seperti besi siku, strip, plat, dan lain lain. kekuatan bahan adalah besarnya gaya per satuan luas (kg cm2) untuk meregangkan bahan hingga mencapai nilai elastisitasnyahuruf uji verifikasi adalah. huruf uji unjuk kerja adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai faktor keamanan serta kinerja alat dan atau mesin, dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan lapangan. huruf uji beban berkesinambungan adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alat dan atau mesin melalui pemberian beban berat tertentu yang terus menerus. huruf uji pelayanan adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan mudah tidaknya alat dan atau mesin dioperasikan. huruf uji kesesuaian adalahatau mesin terhadap spesifik lokasi. cukup jelas cukup jelasketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna alat dan atau mesin dari kerugian yang besar akibat pembelian alat dan atau mesin yang tak ada suku cadangnya. cukup jelas huruf cukup jelas huruf daya adalah tenaga yang dilakukan persatuan waktu. huruf dimensi adalah besaran panjang, lebar, tinggi dan berat dari alat dan atau mesin. huruf kapasitas kerja adalah kemampuan kerja alat dan atau mesin dalam menyelesaikan pekerjaan persatuan waktu. hurufpenerapan standar adalah kegiatan menggunakan sni sebagaimana yang ditetapkan menteri. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas mulan ya na, kpo presiden republik indonesiasistem budidaya tanaman, dan perlindungan konsumeresiden republik indonesiakualitas air dan pengendalian pencemaran air pak presiden republik indonesia memutuskan . memutuskan menetapkan peraturan pemerint:: kriteria mutu air adalah tolo,: ann yan pak presiden republik indonesia pencemaran eban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah:air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair: pemerintah adalah presiden beserta para menteri dan ketua kepala lembaga pemerintah nondepartemen, orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum: menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkunganlan n47 ny) kpo presiden republik indonesia. upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada sumber air yang terdapat dalam hutan lindung:dalam dilakukan luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. bab pengelolaan kualitas air bagian pertama wewenang pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas propinsi dan atau lintas batas negara. pemerintah propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas kabupaten kota. pemerintah kabupaten kota melakukan pengelolaan kualitas air kabupaten kota. pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitasbagian kedua pendayagunaan air pemerintah dan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota menyusun rencana pendayagunaan air. way! presiden republik indonesiaber dipemerintah ini. penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah propinsi dan atau merupakan lintas batas wilayah negara ditetapkan dengan keputusan presiden. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten kota dapat diatur pa) ap nya ny kpo presiden republik indonesia dengan peraturan daerah propinsi. sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota penetapan , pemerintah propinsi, dan atau pemerintah kabupaten kota berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah dapat menugaskan pemerintah propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menterierintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas propinsi dan atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya bawah kewenangan pemerintah. baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. lan yan pak presiden republik indonesia pemerintah propinsi dapat menetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dan atau tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam baku . baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi. pedoman penetapan baku mutu air dan penambahan parameter baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten kota dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota, sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah kabupaten kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh pemerintah propinsi dan dilaksanakan oleh masing masing pemerintah kabupaten kota: sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara kewenangan pementasannya berada pada pemerintah. pemerintah dapat menugaskan pemerintah propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sekurang kurangnya (enam) bulan sekali. hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disampaikan kepada menteri. mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan menteri.mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesia ketentuan mengenai tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud dalam dan pedoman penentuan status mutu air ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan menteri. . dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemarmpertajam kan dan atau meningkatkan kualitas air. gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air. dalam hal gubernur belum menunjuk laboratorium sebagai mana dimaksud dalam maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk menterdalam dilakukan oleh menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional. bab iii pengendalian pencemaran air bagian pertama wewenang fan wap pak presiden republik indonesia pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas propinsi dan atau lintas batas negara. pemerintah propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas kabupaten kota. pemerintah kabupaten kota melakukan pengendalian pence makan air pada sumber air yang berada pada kabupaten kota. . pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaranku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan keputusan menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagai mana dimaksud dalam huruf yang dilakukan oleh pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota disampaikan kepada menteri secara berkala sekurang kurangnya (satu) tahun sekali. pedoman inventarisasi ditetapkan dengan keputusan menteri. men aa na, wat kpo presiden republik indonesia berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam menteri menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran mana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri. bagian keduakota dikenakan retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota. bagian ketiga penanggulangan darurat lan yan pak presiden republik indonesia setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penang guluv:walikota menteri. bupati walikota menteri sebagaimana dimaksud dalamlikota menterpasaran ya na, wat kpo presiden republik indonesiawalikota menterwalikota menteri. bab vmengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud d yel lain n1y wat kpo presiden republik indonesian pemerintah propinsi,walikota dengan tembusan disampaikan kepada menteri. ketentuan mengenai pedoman pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan menteri. babi naz r04 wat presiden republik indonesia ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh bupati walikota dengan memperhatikan pedoman yang tetap dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan menteri ulangi terjadinya pencemaran air. yen bad presiden republik indonesialam persyaratan .kun pda bpa pak presiden republik indonesiwalikota dengan member hatian pedoman yang ditetapkan menteri. pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusvii wana pak presiden republik indonesia pembinaan dan pengawasan bagian pertama pembinaan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga. upaya propinsi, pemerintah kabupatenway! presiden republik indonesia .1g .: kan surat tugas dan atau tanda pengenal. bab viii mulan ita nya ny snn kpo presiden republik indonesiabupatibupati walikota menteri berwenang menyerap kan paksaan pemerintahan atau uang paksa. bagian kedua mean ap nya ny kpo presiden republik indonesia barang siapaketentuan peralihan baku mutu air limbah untuk jenis usaha dan atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. .pemerintah ini wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah dari bupatpemerintah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah air atau sumber air dari bupati walikota. bab ketentuan penutup pasaran ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam wajib ditetapkan selambat lambatnya (tiga) tahun sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini. dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam dan belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk kelas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini sebagai baku mutu air. dalam jangka waktu selambat lambatnya (tiga) tahun sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini, baku mutu air yang telah ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. dalam hal baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam lebih ketat dari baku mutu air dalam peraturan pemerintah ini, maka baku mutu air sebelumnya tetap berlaku. . dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan baku mutu air limbahnya, maka baku mutu air limbah yang berlaku daerah tersebut dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari menteri. ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi.yan ya na,nkehidupan makhluk hidup lainnya. penurunan kualitas air akan menurunkan dayadapatpan aa) presiden republik indonesia dampak . dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomi, ademi cukup jelas mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi yan presiden republik indonesia batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitaskerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. dalam koordinasi dan kerja cukup jelaswaktalamiahnya, baik mata air dalam maupun luar man yaa bad pak presiden republik indonesiacukup jelasaa) pak presiden republik indonesiapengkajian yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengetahui informasi mengenai keadaan mutu air saat ini (existing quality), rencana pendayagunaan air sesuai dengan kriteria kelas yang diinginkan, dan tingkat mutu air yang akan dicapai (objective quality). cukup jelas pedoman pengkajian yang dimaksud meliputi pedoman untuk menentukan keadaan mutu air, penyusunan rencana penggunaan air, dan penentuan tingkat mutu air yang ingin dicapai. pedoman pengkajian mencakup antara laiketatalaksanaan pada sumber air yang bersifat lintas daerah kabupaten kota dan propinsi). mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas pengetatan dan atau penambahan parameter tersebutdan atau spesies sensitif yang perlu dilindungi. yang dimaksud dengan yang lebih ketat adalah yang tingkat kualitas airnya lebih baikmekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air meliputi, antara lain,, dapat digunakan kaidah ilmiah. contoh parameter yang belum tercantum dalam kriteria mutu air sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini antara lain, parameter parameter bio indikator dan toksisitaspenanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah propmulan ita nya ny) wat kpo presiden republik indonesiacukup jelas cukup jelas penunjukan laboratorium oleh menteri sebagai laboratorium rujukan dimaksudkan antara lain untukcukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf yel lain nyi n17 snn kpo presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf e. huruf cukup jelas huruf faktor lain yang dimaksud antara lain faktor fluktuasi debit. cukup jelas cukup jelas hasil inventarisasi sumber pencemaran air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air. cukup jelas cukup jelas cukup jelas mulan pkn ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia cukup jelas .. cukup jelas tempatan operasi, kecelakaan dan atau bencana alam. cukup jelas pejabat yang berwenang yang dimaksud, antara lain, adalah kepala desa lurah, camat, dan polisi. cukup jelas cukup jelas ann yan bad pak presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelasyan presiden republik indonesia dan pengendalian pencemaran air. huruf cukup jelas huruf . huruf air pada sumber air dan air yang terdapat luar hutan lindung dilakukan pengendalian terhadap sumber yang dapat menimbulkan pencemaran. hal ini karena terdapat berbagai kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan kualitas air. namun, penurunan kualitas air tersebut masih dapat ditentang selama tidak melampaui baku mutumulan ya na, kpo presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas laporan dimaksud dibuat sesuai dengan format terminal data (data base) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. . cukup jelascukup jelas cukup jelasaplikasi pada tanah perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu secara spesifik berkenaan dengan kandungan dan debit air limbah, sifat dan luasan tanah areal pertanaman yang akan aplikasi, dan jenis tanamannya, untuk mengetahui cara aplikasi yang tepat sehingga dapat mencegah pencemaran tanah, air tanah, dan air serta penurunan produktivitas pertanaman. mulan ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia persyaratan penelitian dimaksud merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi. oleh karena itu maka persyaratan lain berdasarkan penelitian yang dianggap perlu dimungkinkan untuk ditambahkan. cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas pedoman pengkajian meliputi, antara lain, petunjuk mengenai rencana penelitian, metode, operasi, dan pemeliharaan. cukup jelaspasan dadakan (shock discharge). pembuangan air limbah yang berupa sisa dari usaha dan atau kegiatan penambangan, seperti misalnya "air berproduksi" (produced water), yang akan dikembalikan dalam formasi mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesia asalnya juga wajib menaati baku mutu air limbah yang ditetapkan secara spesifik untuk jenis air limbah tersebut. air yang keluar dari turbin pembangkit listrik tenaga air plta) bukan merupakan sisa kegiatan plta, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan ini. cukup jelas cukup jelas . masuknya air limbah dalam air dapat menurunkan kualitas air tergantung beban pencemaran air limbah dan kemampuan air menerima beban tersebut. air yang kondisi kualitasnya lebih baik dari baku mutu air berarti masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran. apabila beban pencemaran yang masuk melebihi kemampuan air menerima beban tersebut maka akan menyebabkan pencemaran air, yaitu kondisi kualitas air tidak memenuhi baku mutu air. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yan pak presiden republik indonesiapada sumber air. cukup jelas huruf cukup jelas huruf hal tertentu yang dimaksud antara lain daerah belum mampu melakukan pengawasan sendiri, belum ada pejabat pengawas lingkungan daerah, belum tersedianya sarana dan prasarana atau daerah tidak melakukan pengawasan. huruf pemotretan rekaman visual sepanjang tidak membahayakan keamanan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, seperti kilang minyak dan petro kimia.a) pak presiden republik indonesia .1g cukup jelas cukup jelas sanksi administrasi meliputi teguran tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.. pengaturkerugianmulan ita, kun pningkatkan kegiatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing indonesia diperlukan adanya kejelasan kebijakan penanaman modal yang lebih menjamin kepastian hukum maupun memberikan kemudahan bagi penanaman modal asing: bahwa sehubungan dengan huruf dipandang perlu menyempurnakmaan modal asingmemutuskan . manmenghapus ketentubuka bagi penanaman modal asingdihapus. pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam dan tidak mengubah status perusahaan." . mulan pkn n47 ny)sejak diundangkan peraturan pemerintah nomor tahun yang merupakan salah satu bagian dari kelengkapan undang undang penanaman modal asing, kegiatan penanaman modal indonesia, khususnya penanaman modal asing, telah cukup berkembang dengan baik dan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. namun demikian sejak pertengahan tahun berbagai negara telah terjadi perubahan keadaan arah kemunduran perekonomian yang disebut sebagai krisis ekonomi, yang terjadi pula negara indonesia. dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian nasional indonesia akibat krisis tersebut diperlukan langkah kebijakan reformasi, khususnya kebijakan bidang penanaman modal untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbarui pembangunan nasional nasional. guna mencapai sasaran dimaksud, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun dengan menghapus ketentuan yang mensyaratkan bahwa badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing penanaman modal dalam negeri non penanaman modal asing non penanaman modal dalam negeri yang belum berproduksi atau telah berproduksi komersial hanya dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan. demi . mulan na, kpo presiden republik indonesia demidihapus lihat penjelasan cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor
ptetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana perimbangan: bahwa formula penetapan dana alokasi umum dan mekanisme pelaporan penggunaannya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun belum dapat mewujudkan asas keadilan antar daerah, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian: cc. bahwadengan peraturan pemerintah: mengingat:: . man wat presidenperimbangan. beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana perimbangan, diubah sebagai berikut ketentuan dan diubah, sehingga man wat presiden republik indonesia keseluruhan berbunyi sebagai berikut .daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah: potensi ekonomi daerah. daerah rata rata dengan penjumlahan dari indeks penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemiskinan relatif, dan indeks kejahatan harga setelah dikalikan dengan bobot masing masing indeks. potensi ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan dan bagi hasil sumber daya alam. dana alokasi umum suatu daerah adalah kebutuhan wilayah otonomihatikan faktor penyeimbang." ketentuan dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut malang ya na, kpo presiden republik indonesia alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri keuangan." diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut"ulan ya na, sen. kpo presiden republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun nomorumum dana alokasi umum sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana perimbangannamun dalam pelaksanaannya, formula penetapan dana alokasi umum dan mekanisme laporannya ternyata belum dapat mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, transparansi dan akuntabilitasitu, formula dana alokasi umum dan mekanisme laporannya dipandang perlu untuk disempurnakan.dana perimbangan dalam mempercepat pencapaian tujuan pemerataan dimaksud. demi angka dana alokasi umum baik untuk daerah propinsi maupun untuk daerah kabupaten kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut jumlah dana . mulan pkn ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia jumlah dana alokasi bobot daerah yang bersangkutan) umum untuk daerah jumlah bobot dari seluruh daerah) kebutuhan wilayah otonomi daerah disebut juga kebutuhan fiskal daerah. potensi ekonomi daerah disebut juga kapasitas fiskal daerah. kebutuhan wilayah otonomi daerah dihitung dengan rumus indeks penduduk indeks luas wilayah pengeluaran daerah rata rata indeks kemiskinan relatif indeks harga bobot dan.i4 ditentukan melalui perhitungan ekonometri (regresi sederhana) atau secara proporsional. dengan penjelasan sebagai berikut: jumlah pengeluaran seluruh daerah pengeluaran daerah rata rata jumlah daerah populasi daerah indeks penduduk rata rata populasi daerah secara nasional luas daerah indeks luas daerah rata rata luas daerah nasional jumlah penduduk miskin daerah indeks kemiskinan relatif rata rata jumlah penduduk miskin daerah indeks . mulan na, kpo presiden republik indonesia indeks konstruksi daerah indeks harga rata rata indeks konstruksi daerah potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan rumus pad pbb bpt bisa dengan penjelasan sebagai berikut pad diperkirakan dari faktor penyesuaian pdrb sektor industri jasa berdasarkan rumus pdrb industri jasa) indeks industri daerah rata rata pdrb industri jasa nasional) berdasarkan perhitungan indeks industri tersebut diperoleh rumus pad perkiraan sebagai berikut pad (perkiraan) pdrb jasa cukup jelas cukup jelas cukup jelas . mulan ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerahdesember bahwa dalam rangka lebihkun pda pakanuari sampai dengan juni klan yan ya na, wandesember sesuai dengan status kawasan berikat bonded zone),engan adanya rencana pemerintah untuk menjadikan kawasan berikat bonded zone) daerah industri pulau batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sebagai respon positif atas aspirasi yang berkembang masyarakat, maka perlu dilakukan penundaan kembali pemberlakuan peraturan pemerintah nomor tahun tersebut sejak tanggal januari sampai dengan tanggal juni demi . mulan ya na, snn kpomaan menit tan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun sumpah jabatan. pegawai negeri dan anggota angkatan perang. peraturan tentang sumpah jabatan bagi pegawai negeri dan anggota anggota angkatan perang. presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diadakan peraturan sumpah jabatan pegawai negeri dan anggota angkatan pesumpah jabatan pegawai negeri dan anggota angkatan perang. pegawai negeri yang bertanggung jawab, ditetapkan oleh menteri yang memimpin pegawai itu, dan anggota angkatan perang yang berpangkat letnan keatas, harus bersumpah menurut peraturan ini pada menerima jabatan atau pekerjaannya. peraturan ini tidak berlaku terhadap pegawai negeri yang untuknya ada peraturan sumpah jabatan khusus. yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam peraturan ini ialah pegawai yang diangkat oleh pemerintah dan dibelanya dari anggaran negara fonds belanja pegawai. untuk peraturan ini presiden, wakil presiden, menteri dan menteri muda termasuk pegawai negeri. bunyi sumpah jabatan pegawai negeri adalah demikian: demi allah!'at kepada negara republik indonesia, bahwa saya tidak akan menerima hadiah ataj, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. bunyi sumpah jabatan anggota angkatan perang adalah demikian demi allahakan setia kepada pemerintah republik indonesia, dan tunduk kepada undang undang, bahwa saya akan tunduk kepada hukum tentara, bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara republik indonesia, bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara, yang berarti tunduk, setia, hormat dan ta'at kepada atasan, dengan tidak membantah perintah atau putusan, bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras kerasnya. untuk pegawai pamong praja bunyi sumpah tersebut pada dan untuk anggota polisi tentara atau polisi tentara laut bunyi sumpah tersebut pada ditambah dengan kalimat yang berbunyi: bahwa saya dalam membuat proses verbal atau keterangan lian hanya akan menyatakan apa yang sungguh sungguh benar", dan yang ditempatkan tepat diatas kalimat yang terakhir. orang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah, karena tanggapannya tentang agama, dapat menyatakan kesanggupan. bunyi kesanggupan itu sesuai dengan sumpah tersebut pada dan dengan perubahan, sehingga kalimat demi allah! saya bersumpah" menjadi" saya menyatakan dan sanggup dengan sungguh sungguh sumpah jabatan pegawai negeri diangkat dihadapan menteri yang memimpin pegawai itu. menteri dapat menyerahkan penjumlahan pegawai yang dipimpinnya dan yang bekerja diluar kantor pusat kementerian kepada kepala daerah tempat kedudukan pegawai itu, atau kepada pembesar yang lebih tinggi dari pada pegawai itu dalam lingkungan kementeriannya. sumpah jabatan anggota angkatan perang diangkat dihadapan panglima atau komandan dari pada kesatuan dimana anggota angkatan perang menjadi anak buahnya. panglima atau komandan dari pada kesatuan sesuatu angkatan bersumpah dihadapan panglima angkatannya masing masing. panglima besar dan panglima dari masing masing angkatan bersumpah dihadapan panglima tertinggi. anggota angkatan perang yang termasuk dalam sesuatu kesatuan, bersumpah dihadapan menteri pertahanan atau pegawai yang ditunjuk olehnya. sumpah diangkat dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah tersebut pada atau tiga dihadapan pembesar yang menyimpan, denganitu harus berdiri. pembesar yang menyimpan berusaha yang sedapat mungkin supaya pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana khidmat. untuk pegawai pamong praja menteri dalam negeri dapat mengadakan peraturan pelantikan didalam mana dilakukan pengangkatan sumpahni. prose. yang bersumpah diberi turunan proses verbal, yang diberi keterangan "sesuai dengan aslinya" oleh pembesar yang menyimpan. proses verbal dan turunan proses verbal penumpahan serta surat keberatan tersebut pada bebas bea. pegawai negeri dan anggota angkatan perang yang telah menjalankan jabatan atau pekerjaannya pada tanggal peraturan ini mulai berlaku, apabila bersumpah menurut peraturan ini, dianggap bahwa sumpah itu diangkat pada menerima jabatan atau pekerjaan ini. pegawai negeri yang naik turun pangkat tetapi tidak pindah jabatan atau pekerjaan dan yang telah bersumpah menurut peraturan ini tidak perlu bersumpah lagi. anggota angkatan perang yang naik turun pangkat, tetapi tidak pindah jabatan atau pekerjaan atau tidak memimpin kesatuan yang lebih besar dan bersumpah menurut peraturan ini tidak perlu bersumpah lagi. pegawai negeri dan anggota angkatan perang yang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah sebagai pegawai negeri atau anggota angkatan perang negara republik indonesia menurut peraturan lain harus bersumpah lagi menurut peraturan ini. untuk pegawai pamong praja penumpahan dimaksudkan pada ini tidak disertai dengan pelantikan dimaksudkan pada terakhir. peraturan ini mulai berlaku pada hari diumukan menteri kehakiman, pringgodigdo. soeharto tirtoprodjo. penjelasan peraturan pemerintah tahun tentang sumpah jabatan pegawai negeri dan anggota angkatan perang. penjelasan umum: sumpah jabatan adalah untuk menebalkan rasa tanggung jawab dan semangat yang bersumpah. oleh karena itu pokok pangkalan dari peraturan ini ialah, bahwa hanya pegawai negeri yang bertanggung jawab sajalah yang perlu mengangkat sumpah. hal menentukan pegawai negeri yang bertanggung jawab diserahkan kepada menteri yang bersangkutan. perlu diterangkan disini, bahwa pertanggungan jawab itu tidak perlu dihubungkan dengan pangkat, sebab mungkin ada pegawai yang berpangkat tinggi tidak bertanggung jawab, tetapi sebaliknya ada pegawai yang pangkatnya tidak tinggi tetapi mempunyai tanggung jawab yang penting. hal menentukan pegawai yang bertanggung jawab pada waktu sekarang dimana masing masing kementerian masih mencari organisasi yang sebaik baiknya, seyogyanya diserahkan kepada menteri. mengingat tujuan sumpah jabatan, mengingat pula, bahwa karena tidak semua pegawai bersumpah, penumpahan itu akan dirasakan sebagai kehormatan, maka menteri dalam penemuannya harus mengenal batas yang bijaksana, agar supaya penumpahan itu mendapat hasil yang diperlukan. sekedar sebagai sebagai pedoman, pegawai yang perlu bersumpah ialah misalnya: kepala jawatan, sekretaris dan kepala bagian kementerian. untuk anggota angkatan perang diadakan batas umum, batas golongan opsir, golongan pemimpin, yaitu letnan keatas. penjelasan demi peraturan yang dimasukkan pada ialah misalnya: peraturan pemerintah tahun tentang peraturan sumpah hakim, jaksa, panitera serta panitera pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara, dan peraturan pemerintah tahun tentang peraturan sumpah jabatan polisi. ketentuan pada diperlukan untuk memperoleh kepastian, siapa pegawai negeri dalam peraturan ini. oleh karena ketentuan ini, maka pegawai badan atau jawatan yang meskipun dapat fonds dari pemerintah dan diawasi oleh pemerintah, tetapi pegawai itu tidak memenuhi syarat disebutkan pada ini, bukan pegawai negeri. pula bukan pegawai negeri, pegawai daerah otonom dan pegawai daerah istimewa. untuk golongan pegawai ini pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengadakan peraturan sumpah jabatan sendiri. dan bunyi sumpah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian "pernyataan bersih" dan bagian "janji". penambahan ini berhubung dengan kewajiban pamong praja dan polisi tentara laut) sebagai polisi. tidak membutuhkan penjelasan, sebab sumpah atau kesanggupan itu dapat juga dibaca didalam undang undang dasar republik indonesia. hanya perlu diterangkan disini, bahwa tampaknyanya seperti dari peraturan pemerintah ini membuang ke tahanan yang maha esa yang sebetulnya bahkan harus ditegakkan sebagai dasar dari pada republik. sesungguhnya pemerintah lebih suka dan merasa berbahagia, apabila semua warga negara betul betul ber tuhan, masing masing menurut keyakinan agamanya sendiri sendiri, sehingga tidak ada keberatan sedikitpun baginya untuk bersumpah dengan menyebut: demi allah! saya bersumpah". tetapi nyatanya ialah, bahwa masih ada golongan golongan yang karena tanggapannya tentang agama sungguh sungguh berkeberatan untuk bersumpah. ditanah demokrasi yang harus menjamin kemerdekaan beragama seperti republik kita ini harus ada kesempatan yang bijaksana agar masing masing warga negara dapat menuju kepada ketuhanan yang maha esa, pula didalam sumpah hal ini. penyerahan kepada kepala daerah atau pembesar lain ialah untuk melancarkan penumpahan. penumpahan oleh kepala daerah atau pembesar lain dilakukan atas nama menteri yang bersangkutan. pengupahan oleh panglima atau komandan kesatuan dilakukan atas nama panglima tertinggi. untuk pegawai pamong praja sebagai pemimpin daerah dilakukan peraturan pelantikan untuk memperkenalkan diri kepada rakyat, disamping peraturan ini. dengan berlakunya peraturan ini peraturan sumpah jabatan pegawai pamong praja ditetapkan dalam penetapan menteri dalam negeri tertanggal dan tertanggal tidak berlaku lagi. tidak membutuhkan penjelasan. tidak membutuhkan penjelasan. dan adalah akibat dari sifat sumpah yang semata mata berhubungan dengan jabatan. adalah mencapai uniformiteit dalam hal bukti telah sumpah. formulir proses verbal penumpahan dilampirkan pada peraturan ini. proses verbal tentang penumpahan. peraturan pemerintah tahun pada hari ni,.tanggal. menghadap dimuka mi,. oo), dalam hal ini selaku wakil.o je2), lahir di.eeueuu.pada tanggal. yang dengan surat penetapan.ooo4), tertanggal. no,.diangkat menjadi. yang disaksikan oleh: dihadapan kami, sedang semua orang yang hadir berdiri, bersumpah sebagai berikut: maka dibuat proses verbal ini, yang ditanda tangani oleh kami, yang bersumpah dan saksi saksi tersebut diatas. yang bersumpah, yang menyimpan, saksi saksi catatan: diisi dengan nama dan jabatan pembesar yang menyimpan, dalam hal diisi dengan perkataan menteri yang bersangkutan misalnya: menteri perhubungan, dalam hal dan diisi dengan perkataan panglima tertinggi dalam hal penumpahan dilakukan oleh menteri atau panglima tertinggi kalimat ini tidak diadakan diisi dengan nama yang bersumpah, diisi dengan jabatan pembesar yang mengangkat, misalnya: presiden menteri, dalam negeri, dan sebagainya, diisi dengan jabatan baru yang bersumpah, diisi dengan nama saksi, diisi dengan jabatan saksi, diisi dengan bunyi sumpah. dalam hal kesanggupan, perkataan "bersumpah" diganti dengan "menyatakan dan sanggup dengan sungguh sungguh".
(kan yan snn het presiden republik indo kesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewajiban berbakti bagi pelajar. presiden republik indonesia, menimbang perlu memperbaharui peraturan peraturan tentang pengarahan tenaga pelajar yang dikeluarkan oleh kepala staf angkatan perang, mengingat undang undang dasar, undang undang keadaan bahaya tahun peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun peraturan dewan pertahanan negara no, tahun surat keputusan kepala staf angkatan perang u.g.s.a.p. tertanggal februari memutuskan: menetapkan peraturan sebagai berikut: peraturan pemerintah tentang kewajiban berbakti bagi pelajar". yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan "pelajar" ialah tiap warga negara indonesia yang pada tahun atau adalah murid pada s.m.a. keatas atau pada sekolah lain yang sederajat dengan itu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun oleh partikelir dan masih berhasrat meneruskan pelajarannya. tiap pelajar diwajibkan berbaktiguna kepentingan negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh menteri pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya. untuk itu maka tiap pelajar, baik yang tergabung dalam suatu organisasi pelajar maupun yang tidak, harus mendaftarkan diri untuk jawa kepada markas besar komando jawa bagian mobilisasi pelajar" atau cabang cabangnya dan untuk daerah luar jawa kepada instansi instansi yang ditunjuk oleh menteri pertahanan. kepala kepala sekolah yang bersangkutan harus berusaha supaya pendaftaran itu berjalan lancar. dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam ialah: pelajar yang menurut surat keterangan dokter kesehatannya terganggu, pelajar yang cacat sedemikian rupa, hingga tidak dapat aktif membentuk perjuangan. pelajar yang bekerja pada pemerintah, pelajar puteri pelajar sekolah guru, pelajar sekolah khusus (vak) lain, kecuali jika ada ketetapan lain dari menteri pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya: pelajar lain yang dikecualikan oleh menteri pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya. mea dea na, tek presiden republik indo kesia para pelajar yang menjalankan kewajiban terbukti, diperbantukan pada pemerintah militer atau pemerintah sipil. organisatoris dan administratif mereka yang ada jawa diurus oleh markas besar komando jawa bagian mobilisasi pelajar" dan mereka diluar jawa oleh instansi instansi yang ditunjuk dan meter pertahanan, sedang taktis mereka ada dibawah jawatan masing masing, dimana mereka diperbantukan. hukum disiplin tentara dan hukum pidana tentara berlaku bagi mereka. untuk memelihara kemajuan para pelajar yang sedang menjalankan kewajiban berbakti, kementerian pendidikan. pengajaran dan kebudayaan dengan bekerja sama dengan kementerian pertahanan menyelenggarakan pelajaran pelajaran. college college. kursus kursus hauseri hauseri, pembacaan pembacaan dan sebagainya. tentang hal jasa jasa para pelajar karena menunaikan kewajibannya berbakti akan diadakan peraturan peraturan khusus. tiap pelajar yang tidak mendaftarkan diri seperti yang termaksud dalam atau yang setelah menerima panggilan tidak datang untuk menjalankan kewajibannya berbakti buat sementara atau buat selama lamanya tidak boleh diterima menjadi murid atau pendengar pada sesuatu sesuatu sekolah negeri atau partikelir dan jika pelajar itu telah terlanjur diterima sebagai murid atau pendengar, maka dikeluarkan dari sekolahnya buat sementara atau buat selama lamanya. segala baca untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja kementerian pertahanan, terkecuali baca untuk pelaksanaan yang dibebankan pada anggaran belanja kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan menetapkan aturan lebih lanjut guna menjalankan danmenteri pendidikan, pengajaran sekretaris negara dan kebudayaan ttd. ttd. pringgodigdo. sardi mangunsarkoro. ksp presiden republik indo kesia penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewajiban berbakti bagi pelajar. penjelasan umum. berulang ulang telah dinyatakan oleh pemerintah tentang keperluan tenaga muda untuk memperbesar kapasitif dan kwalitas kerja, atau untuk mengganti tenaga tenaga yang ternyata tidak dapat mengatasi kesukaran kesukaran sekarang ini. maka dengan pengarahan semua tenaga pelajar, diharapkan akan dapat membawa tenaga yang masih belum terpakai kepada bagian bagian pemerintah yang memerlukannya, sehingga semua tenaga dalam negara kita dapat bekerja seefektif efektifnya. dengan demikiandisalurkan pula kesanggupan para pelajar untuk mengambil bagian yang aktif dalam perjuangan. dalam praktek terbukti, bahwa para pelajar dengan sukarela turut aktif dalam perjuangan, ada yang membantu pamong praja, kepolisian dan sebagainya. akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pula yang tidak mau menyisihkan lengan bajunya, menyumbangkan tenaga dalam pembelaan kemerdekaan, hanya tinggal diam, seolah olah tidak ada bahaya yang mengancam negara kita. pada hal teman temannya mempertaruhkan, tidak hanya harta benda dan waktu yang sangat berharga baginya, akan tetapi dijiwanyapun diiklankan pula. maka untuk menjaga timbulnya rasa tidak adil, serta untuk memperbaharui peraturan peraturan tentang pengerahan tenaga pelajar yang dikeluarkan oleh kepala staf angkatan perang, dipandang perlu adanya peraturan peraturan tentang kewajiban berbakti bagi pelajar". penjelasan demi sebagai ukuran diambil mereka yang paling sedikit tamat sekolah menengah pertama lain yang sederajat dengan itu, baik sekolah pemerintah maupun partikelir. sebab jikalau pengajaran dan pendidikannya (intellectual ontwikkeling) kurang dari itu dan terlalu muda usianya, mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban seperti yang termaksud dalam peraturan ini. mereka harus dapat memberi dorongan, (spirit) kepada jawatan jawatan, dimana mereka diperbantukan. ada kalanya pula mereka harus dapat mengganti tenaga tenaga yang telah ada pada jawatan jawatan itu, yang terbukti tidak dapat mengatasi kesukaran kesukaran yang timbul karena keadaan perjuangan. cukup terang. dan cukup terang pelajar yang sudah bekerja pada pemerintah pada umumnya tidak akan diambil menjalani maksud peraturan ini, ialah menambah efisiensi jawatan jawatan tersebut. mengingat keadaan masyarakat indonesia, bahwa para bapak dan ibu belum banyak yang mau melepaskan anaknya perempuan ikut dalam perjuangan diredam atau ditempat yang man erat presiden republik indo kesia jauh, maka untuk menjaga agar tidak timbul goncangan dan kegelisahan, peraturan ini tidak dikenakan pada pelajar putri. akan tetapi kalau mereka dengan sukarela mau menyumbangkan tenaganya dan dari pihak orang tuanya tidak ada keberatan, sikap itu tentu diterima dan dihargai. meskipun tidak ikut dalam perjuangan medan atau tempat yang jauh, mereka tetap dapat menyumbangkan tenaga dengan mengusahakan dapur umum, penghiburan dan lain sebagainya. karena kekurangan tenaga guru amat besar, maka murid murid sekolah guru tidak dikenakan peraturan ini. demikian pula umumnya yang mengenai sekolah khusus (vak): akan tetapi kementerian pertahanan berhak mempergunakan tenaga murid murid sekolah khusus guna kepentingan perjuangan. cukup jelas. para pelajar akan ditempatkan pada jawatan jawatan yang sesuai dengan pendidikan dan hasratnya dan kepadanya dapat diberi pangkat cadangan. cukup jelas. cukup jelas. meskipun tenaganya dibutuhkan oleh perjuangan, pemerintah tetap tidak melupakan bahwa pendidikannya selalu menjadi tanggungan pemerintah dengan usaha membuka memelihara sekolah sekolah front", mengirimkan majalah majalah dan sebagainya. maksud ini adalah untuk menyatakan pendirian pemerintah, bahwa jasa jasa yang diperoleh pelajar karena memenuhi kewajibannya berbakti akan mendapat penghargaan sepenuhnya, misalnya: bagi pelajar yang istimewa jasanya dapat disediakan sokongan belajar (studieberurs) kelak, waktu menjalankan kewajibannya berbakti selanjutnya akan dihitung sebagai masa kerja pada pemerintah. dan tidak diperlukan penjelasan.
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pemberian pangkat militer tituler kepada hakim yang bukan perwira. jaksa serta panitera pada pengadilan kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan presiden republik indonesia serikat menimbang bahwa perlu adanya peraturan tentang pangkat militer tituler bagi ketua, wakil ketua, anggota anggota, jaksa serta panitera pengadilan tentara, mengingat undang undang darurat tahun dan konstitusi sementara republik indonesia serikat, memutuskan menetapkan peraturan pemerintahundang undang darurat tahun tentang susunan dan kekuasaan pengadilan kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraanundang undang darurat tahunundang undang darurat tahun diberi pangkat letnan kolonel tituler. panitera mahkamah tentara tinggi diberi pangkat letnanundang undang darurat tahun masing masing memakai selama mewakili itungyang diberikan menurut, sekar menteri pertahanan, hamengku buwono diumumkan jakarta pada tanggal mei menteri kehakiman, soepomo catatan kutipan: lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang sumber. babi pengalihan bentuk dan pembubaran perusahaan negara"mta bay presiden republik indonesia dengan dikalahkannya bentuk perusahaan negara pelayaran nasional indonesia" menjadi perusahaan perseroan persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini, perusahaan negara pelayaran nasional indonesilayaran nasional indonesimodal perusahaan (l)layaran nasional indonesiyangta bayan, pyn slayaran nasional indonesiapki bahwa dianggap perlu mengadakan perubahan dan perbaikan mengenai ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian tunjangan kepada veteran republik indonesia.. man "az cpi presiden republik indonesia tunjangan menurut.besarnya pokok tunjangan ditetapkan rp. (empat ratus delapan puluh rupiah) sebulan bagi mereka yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. bagi veteran republik indonesia yang menjadi cacat ingatan dan atau cacat badan, disamping tunjangan yang dimaksud dalam ini diberikan tambahan tunjangan sebagai berikut yang kehilangan salah satu dari anggota badannya, atau yang hilang sebelah matanya, diberi tambahan tunjangan sebesar rp. (lima ratus rupiah) sebulan yang . man dat pos presiden republik indonesia yang kehilangan dua atau lebih anggota badannya atau kehilangan kedua belah matanya sehingga menjadi buta sama sekali, diberi tambahan tunjangan sebesar rp. (tujuhratus lima puluh rupiah) sebulan yang badan atau ingatannya berada dalam keadaan yang dapat dipandang sama dengan keadaan tersebut pada huruf dan ini, atas pertimbangan majelis penguji kesehatan badan untuk pegawai negeri sipil, diberi tambahan tunjangan sebesar rp. (limbatus rupiah) atau rp. (tujuhratus limapuluh rupiah) sebulan. tunjangan tersebut dalam ini diberikan mulai bulan berikutnya setelah tanggal penetapan surat, keputusan pemberian tunjangan veteran" peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara. tahun nomor diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: (l), yatim, piatu, dan anak yatim piatu veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia berlaku bagi warakawuri dan anak yatim piatu atau anak yatim piatu dari veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia yang gugur dalam atau akibat menjalankan tugas perjuangan antara agustus sampai dengan desember veteran . man "az cpi presiden republik indonesia veteran pembela kemerdekaan republik indonesia yang gugur dalam atau akibat menjalankan tugas trikora atau dikira veteran pejuang pembela kemerdekaan republik indonesia yang gugur dalam atau akibat menjalankan sesuatu tugas negara veteran penerima tunjangan veteran yang meninggal dunia. besarnya pokok tunjangan bagi warakawuri, yatim piatu dan yatim piatu veteran adalah untuk warakawuri sebesar rp. (tigaratus enampuluh rupiah) sebulan untuk anak yatim piatu bagi (satu) anak rp. (sembilan puluh rupiah) sebulan. (dua) anak rp. (seratus tigapuluh rupiah) sebulan. (tiga) anak rp. (seratus enampuluh rupiah) sebulan. (empat) anak (seratus delapanpuluh rupiah) sebulan. (lima) anak rp. (dua ratus rupiah) sebulan. untuk anak yatim piatu bagi (satu) anak rp. , (seratus delapan puluh rupiah) sebulan. (dua) anak rp. (auratus empatpuluh rupiah) sebulan. (tiga) anak rp. (tigaratus rupiah) sebulan. (empat) anak rp. (tigaratus limapuluh rupiah) sebulan. (lima) . man ba) nya ny) cpi presiden republik indonesia (lima) anak rp. (empatratus rupiah) sebulan. atau lebih. apabila seorang veteran republik indonesia gugur akibat perjuangan atau tugas negara dengan tidak meninggalkan anak dan isteri, maka kepada ayah dan atau kepada ibunya yang tidak menerima tunjangan ayah dan atau ibu menurut peraturan lain, dapat diberikan tunjangan sebesar rp. (auratus rupiah) sebulan. tunjangan tersebut dan ini diberikan mulai bulan berikutnya tanggal penetapan surat keputusan pemberian tunjangan tersebut dan diberhentikan atau dihapuskan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahudiatas pokok tunjangan termaksud pada dan dan diberikan tunjangan keluarga dan lain lain tunjangan yang berlaku bagai pensiun pegawai negeri" daketentuan . lan ya ny) sat cpi presiden republik indonesia ketentuan pemberian tunjangan menurut peraturan pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota angkatan bersenjata republik indonesia pegawai negeri sipil dan pegawai perusahaan negara yang telah menerima pensiun tunjangan menurut peraturan peraturan yang berlaku baginya, bagi mereka yang ternyata menerima tunjangan berganda disamping tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah ini tunangannya akan dicabut dan dituntut untuk membayar kembali uang negara yang pernah diterimanya" hal hal yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh menteri hankam pangan" pokok tunjangan veteran, warakawuri veteran, anak yatim piatu veteran, anak yatim piatu veteran dan orang tua veteran yang telah ditetapkan sebelum april disesuaikan ditetapkan kembali menurutenjelasan umum. guna merealisasikan program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah telah merencanakan perbaikan peraturan peraturan perundang undangan tentang pengaturan gaji pensiun pegawai negeri dan anggota angkatan bersenjata republik indonesia beserta warakawuri, anak yatim dan yatim pintunya. sehubungan dengan itu peraturan pemerintah nomor tahun yang merupakan landasan hukum untuk mengatur pemberian tunjangan kepada para veteran republik indonesia sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang veteran republik indonesia yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini perlu disesuaikan dengan keadaan yang baru serta kebijakan santan pemerintah dewasa ini. oleh karena itu perlu diadakan peraturan pemerintah yang mengadakan perubahan dan penambahan dari peraturan pemerintah nomor tahun untuk disesuaikan sebagai realisasi undang undang veteran yang baru sebagaimana dimaksudkan pada undang undang nomor tahun (lembaran negara tahun nomor perubahan dan penambahan, peraturan pemerintah nomor tahun dalam peraturan pemerintah yang baru ini mengambil dua dasar pokok penyederhanaan peraturan pemerintah yang lama. penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan baru tentang pembayaran pensiun. sebelum . can dat pos presiden republik indonesia sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, tunjangan veteran berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun masih dinyatakan dalam uang rupiah lama. dengan berlakunya peraturan pemerintah ini maka tunjangan veteran dinyatakan dalam uang rupiah baru. ii. penjelasan demi ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun besarnya pokok tunjangan yang semula berjumlah rp. , (seratus sembilan puluh rupiah) diubah menjadi rp. (empatratus delapan puluh rupiah) sebulan. bagi cacat veteran dalam peraturan pemerintah yang baru ini hanya dibedakan dalam (tiga) katagori, masing masing katagori diberi tunjangan tambahan disamping tunjangan yang diterimanya. tunjangan tambahan tersebut tidak merupakan tambahan untuk disatukan dengan pokok tunjangan. dengan ini, peraturan pemerintah nomor tahun diubah seluruhnya sehingga menjadi lebih sederhana dan jelas, siapa siapa yang berhak dan dapat menerima bantuan tunjangan pemerintah ini. jumlah tunjangan warakawuri, anak yatim serta yatim pintunya juga mendapat perubahan sekadarnya. . min pia presiden republik indonesia ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun sehingga dapat diketahui dengan jelas tunjangan apa saja yang dapat diberikan diatas pokok pensiun veteranresiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk kelancarandari undang undang tersebutkawinan. babi. menkawinan pengadilan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya pengadilan negeri adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum: pegawai pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian. bab pencatatan perkawinantentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. mulan ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata. setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. pemberitahuan tersebut dalam dilakukan sekurang kurangnya (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah. pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. pemberitahuan memuat nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. . men n4z n47 n1y snn kpo presiden republik indonesia pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang undang. selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam (l) pegawai pencatat meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu, keterangan mengenai nama, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai, izin tertulis izin pengadilan sebagai dimaksud dalam dan undang undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur (dua puluh satu) tahun, izin pengadilan sebagai dimaksud undang undang: dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri, dispensasi pengadilan pejabat sebagai dimaksud undang undang, surat. pan pak presiden republik indonesia surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih, izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri hankam pangan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. hasil penelitian sebagai dimaksud oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam peraturan pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. setelah dipenuhinya tatacara dan syarat syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. . mulan ya na, kpo presiden republik indonesia pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai: apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. bab iii tatacara perkawinan il) perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. . men na, snn kpo presiden republik indonesia il) sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. bab akta perkawinan akta perkawinan memuat nama, tanggal dan tempat lahir, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu nama, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka, izin. yan na, snn kpo presiden republik indonesia izin sebagai dimaksud dalam dan. undang undang, dispensasi sebagai dimaksud dalam undang undang, izin pengadilan sebagai dimaksud dalam undang undang, persetujuan sebagai dimaksud dalam undang undang, izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri hankam pangan bagi anggota angkatan bersenjata, perjanjian perkawinan apabila ada, nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama islam nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. akta perkawinan dibuat dalam rangkap (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. kepada suami dan isteri masing masing diberikan kutipan akta perkawinan. bab v. mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesia bab tatacara perceraian seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam dan dalam waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam apabila memang terdapat alasan alasan seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. . mulan ata na, kpo presiden republik indonesia sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan depan sidang pengadilan.,pihak yang lain,, antara. yel lain tao nya ny snn kpo presiden republik indonesiperceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. dalam hal tergugat bertempat kediaman luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat. gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam huruf diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. gugatan tersebut dalam dapat diajukan setelah lampau (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali rumah kediaman bersama. . mulan ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia (l) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam huruf diajukan kepada pengadilan tempat kediaman tergugat. gugatan tersebut dalam dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri itu. gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam huruf maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. selama berlangsungnya gugatan perceraianeri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami menentukan . klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anakeri atau barang barang yang menjadi hak suami atau barang barang yang menjadi hak isteri. gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. (l) setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh juru sita: bagi pengadilan agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama. panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. panggilan sebagai dimaksud dalam dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat lambatnya (tiga) hari sebelum sidang dibuka. s5) panggilan . yan naz n47 wat kpo presiden republik indonesia panggilan kepada tergugat dihampiri dengan salinan surat gugatan. apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. pengumuman melalui surat kabar atau surat surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya (tiga) bulan. dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam panggilan disampaikan melalui perwakilan republik indonesia setempat. pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas surat gugatan perceraian. dalam . klan ya na, kpo presiden republik indonesia dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang kurangnya (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan. pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihakatau alasan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. . mulan ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. (l) putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. il) panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. apabila . fan wat presiden republik indonesia apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan luar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat jakarta. kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam menjadi tanggungjawab panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. panitera pengadilan agama selambat lambatnya (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada pengadilan negeri untuk dikukuhkan. pengukuhan dimaksud dilakukan dengan membubuhkan kata kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim pengadilan negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut. panitera pengadilan negeri selambat lambatnya (tujuh) hari setelah diterima putusan dari pengadilan agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada pengadilan agama. bab vi. klan ya na, sen. kpo presiden republik indonesia bab pembatalan perkawinan batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. hal hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam sampai dengan peraturan pemerintah ini. bab vii waktu tunggu (l) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam undang undang ditentukan sebagai berikut apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan (seratus tiga puluh) hari apabila . klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdagang bulan ditetapkan (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdagang bulan ditetapkan (sembilan puluh) hari apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. bab viii beristeri lebih dari seorang apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahwa. yel lain tao nya ny kpo presiden republik indonesia bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja: atau ii. surat keterangan pajak penghasilan, atau iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. (l) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal hal pada dan pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran laporannya. . klan na, snn kpo presiden republik indonesia apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam bab ketentuan pidana il) kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya rp. , (tujuh ribu lima ratus rupiah), pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah initindak . mean pa) tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia tindak pidana yang dimaksud dalam diatas merupakan pelanggaran. bab penutup tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, maka ketentuan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota angkatan bersenjata diatur lebih lanjut oleh menteri hankam pangan. dengan berlakusejauh telah diatur dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku. petunjuk petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan peraturan pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh menteri kehakiman, menteri dalam negeri dan menteri agama, baik bersama sama maupun dalam bidangnya masing masing. il) peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal oktober mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari undang undang nomor tahun tentang perkawinumum untuk melaksanakan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal januari secara efektif masih diperlukan peraturan peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. peraturan pemerintah ini memuat ketentuan ketentuan tentang masalah masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari undang undang tersebut. dengan keluarnya peraturan pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari undang undang nomor tersebut, ialah pada tanggal oktober karena untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini diperlukan langkah langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai departemen instansi yang bersangkutan, khususnya dari departemen agama, departemen kehakiman dan departemen dalam negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini untuk mengadakan langkah langkah persiapan tersebut. demi cukup jelas. . cn, presiden republik indonesia dan dengan adanya ketentuan tersebut dalam ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, dan kantor catatan sipil atau instansi pejabat yang membantunya. dengan demikian maka hal hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan tersebut dari sampai dengan peraturan pemerintah ini, sedangkan ketentuan ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini. cukup jelas. cukup jelas. apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi. . pin wat presiden republik indonesia pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. hal hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama islam. cukup jelas. huruf surat kematian diberikan oleh lurah kepala desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. apabila lurah kepala desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan pegawai pencatat. . presiden republik indonesia cukup jelas. yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya. pengumuman dilakukan kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan kantor kantor kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing masing calon mempelai. cukup jelas. cukup jelas. . man bad presiden republik indonesia hal hal yang harus dimuat dalam akta perkawinan yang ditentukan dalan ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal hal lain, misalnya mengenai nomor akta: tanggal, bulan, tahun pendaftaran: jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan, nama dan jabatan dari pegawai pencatat, tandatangan para mempelai pegawai pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama islam wali nikah atau yang mewakilinya, bentuk dari mas kawin atau izin balai harta peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. huruf menteri hankam pangan mengatur lebih lanjut mengenai pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota angkatan bersenjata. cukup jelas. ini berikut dan mengatur tentang cerai talak. cukup jelas. sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri. . bad presiden republik indonesia cukup jelas. izin pengadilan untuk memperkenankan suami isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami isteri itu beserta anak anaknya. bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. demikian pula tugas kewajiban suami isteri itu terhadap anak anaknya. harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama sama oleh suami isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . pak presiden republik indonesia cukup jelas. meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan alasan sebagaimana dimaksud peraturan pemerintah ini. cukup jelas. penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak anaknya. hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak pihak maupun saksi saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan. cukup jelas. . man pak presiden republik indonesia dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. cukup jelas. usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. cukup jelas. apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi saksi. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian. . bad pak presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. pengukuhan oleh pengadilan negeri terhadap suatu putusan pengadilan agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap. dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan pengadilan agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan. pengukuhan tersebut bersifat administratif: pengadilan negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan agama dimaksud. cukup jelas. cukup jelas. mengingat, bahwanya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain luar pengadilan. cukup jelas. . man ya na, snn kpo presiden republik indonesia cukup jelas. bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu, dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu. cukup jelas. cukup jelas. huruf sub iii apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang pengadilan dapat menerimanya. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. . men bad presiden republik indonesia dalam ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan dan dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan dan pejabat yang melanggar ketentuan tersebutcukup jelas. dengan dikeluarkanyang telah ada, apabila telah diatur dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. selain hal yang tersebut diatas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan peraturan pemerintah ini yakni apabila peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan peraturan pemerintah: peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya, cc. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan peraturan pemerintah.artai politik dan golongan karya, partai . man pan eka presiden republik indonesia partai politik adalah organisasicc. golongan karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama golongan karya. bab penyesuaian partai politik dan golongan karya wajib menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing masing dengan ketentuan dan undang undang. partai politik dan golongan karya yang dimaksud pada selambat lambatnya tanggal agustus melaporkan kepada presiden tentang: anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing masing, catatan nama, umur, dan pekerjaan dari pengurus masing masing tingkat pusat, daerah tingkat dan daerah tingkat ii. bab iii keanggotaan dan kepengurusan (d0) untuk ketertiban administrasi pengurus partai politik dan golongan karya memelihara daftar anggota. tatacara pendaftaran dan pemeliharaan daftar anggota ditetapkan oleh masing masing partai politik dan golongan karya. (d0) partai politik dan golongan karya mempunyai kepengurusan di: ibukota . can hui presiden republik indonesia, bagi tiap kota kecamatan dan desadesa. partai politik dan golongan karya dapat memasang papan nama dan tanda gambar partai politik atau golongan karya tempat kedudukan pengurus pusat, pengurus daerah tingkat dan pengurus daerah tingkat ii. bab rapat (d0) untuk dapat melaksanakan fungsinya partai politik dan golongan karya dapat mengadakan rapat. rapat anggota dapat diadakan ibukota negara, ibukota propinsi atau ibukota kabupaten kotamadya. hal hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat dilakukan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pengawasan jl) pengawasan terhadap dinastinya ketentuan ketentuan 7a, dan undang undang dilakukan oleh presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat. dalam . hui bma presiden republik indonesia dalam melaksanakan pengawasan dimaksudatau golongan karya. dalam melaksanakan pengawasan terhadap partai politik dan golongan karya presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat dibantu oleh menteri dalam negeri. menteri dalam negeri dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan tentang kegiatan partai politik dan golongan karya, serta memberikan saran pertimbangan kepada presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat. apabila terdapat perpangkatan, bahwa suatu partai politik atau golongan karya melakukan tindakan yang bertentangan dengan 7a, dan undang undang, presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat memberitahukan hal itu kepada mahkamah agung dengan menyerahkan surat surat dan atau lain lain dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk meneguhkan perpangkatan tersebut. (dl) mahkamah agung mengadakan pemeriksaan mengenai perpangkatan dimaksud untuk pemeriksaan mahkamah agung dapat mendengar pengurus pusat atau pihak pihak lain. setelah pemeriksaan dimaksud selesai mahkamah agung memberitahukan kepada presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat. . mea yen ai) presiden republik indonesia (dl) putusan yang menyatakan pembekuan pengurus tingkat pusat partai politik atau golongan karya oleh presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat disampaikan kepada pimpinan partai atau golongan karya yang bersangkutan. putusan pembekuan yang dimaksud dalam diumumkan dalam berita negara dan media massa lainnya. (d0)andataris majelis permusyawaratan rakyat,dimaksud dalam d). apabila pengurus tingkat pusat tidak mengambil langkah langkah penertiban dimaksud dalam untuk mengatasi persoalan tersebut, presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat setelah mendengar mahkamah agung dapat membekukan pengurus tingkat pusat yang bersangkutan. tatacara pemeriksaan yang dilakukan seperti dimaksud dalam dan tatacara pengumuman dalam berlaku bagi ketentuan dalamelanin ny)penjelasan umum. undang undang nomor tahun tentang partai politik dan golongan karya sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang tercantumtelah menetapkan landasan hukum bagi kehidupan dan kegiatan partai politik dan golongan karya. undang undang tersebut hanya mengatur pokok pokoknya saja sedang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. dalamini diatur hal hal penyesuaian anggaran dasar anggaran rumah tangga partai politik dan golongan karya dengan ketentuan undang undang nomor tahun keanggotaan dan kepengurusan, rapat, pengawasan. dalam undang undang nomor tahun ditentukan bahwa partai politik dan golongan karya harus menyesuaikan anggaran dasar anggaran rumah tangganya dengan ketentuan undang undang. dengan peraturan pemerintah ditetapkan bahwa penyesuaian tersebut harus dilakukan selambat lambatnya tanggal agustus hui presiden republik indonesia dan mengatur tentang pendaftaran dan kepengurusan serta penempatan papan nama dan tanda gambar. dalam bab tentang pengawasan, diatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh presiden mandataris permusyawaratan rakyat terhadap berlakunya 7a, dan undang undang. pembekuan partai politik dan golongan karya oleh presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat dilakukan apabila ada perpangkatan bahwa partai politik atau golongan karya melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang undang. penjelasan demi cukup jelas. dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga masing masing partai politik atau golongan karya harus mencantumkan azas yang tercantum dalam dan tujuan yang tercantum dalam undang undang. penyesuaian anggaran dasar anggaran rumah tangga harus dilakukan selambat lambatnya tanggal agustus setelah dilakukan penyesuaian maka hal itu dilaporkan kepada presiden dengan menyampaikan pula segala sesuatu yang berhubungan dengan kepengurusan. cukup jelas. komisaris adalah seorang pelaksana dari partai politik atau golongan karya dan bukan merupakan pengurus yang berdiri sendiri, maka tidak dibenarkan pemasangan papan nama dan tanda gambar partai politik atau golongan karya tempat kedudukan komisaris. . presiden republik indonesia dalam undang undang nomor pnas tahun tentang kegiatan politik telah diatur ketentuan tentang penyelenggaraan rapat. rapat yang diadakan oleh partai politik dan golongan karya dilakukan menurut ketentuan undang undang tersebut. cukup jelas. surat surat atau dokumen lain yang oleh presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat diserahkan kepada mahkamah agung merupakan bahan bagi mahkamah agung untuk memeriksa dan menetapkan apakah partai politik atau golongan karya melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan 7a, dan undang undang. cukup jelas. cukup jelas. langkah penertiban yang dapat diambil oleh pengurus tingkat pusat dapat berupa petunjuk dan teguran. apabila pengurus tingkat daerah tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat pusat membekukan pengurus tingkat daerah dan sambil menunggu pemilihan pengurus tingkat daerah menurut ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, menunjuk pengurus tingkat daerah sementara. apabila pengurus tingkat pusat tidak mengambil langkah penertiban, presiden mandataris majelis permusyawaratan rakyat membekukan pengurus tingkat pusat. . manngaji pokok. . yan cpigaji pokok presiden adalah rp. , (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan. gaji pokok wakil presiden adalah rp. , (lima ratus ribu rupiah) sebulan. diatas gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam dan kepada presiden dan wakil presidennaz wpos dan giro presiden republik indonesia, menimbang bahwa dinas pos dan propos merupakan cabang produksi jasa yang pauntuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan pengusahaan dan pengelolaan dinas pos dan propos oleh perusahaan negara pos dan giro yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahuntersebut, mengingat dan undang undang dasapos dan giro. babi penetapan status perusahaan perusahaan negara pos dan giro yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun berdasarkan undang undang nomor prp.os dan giro, disingkat perum pos dan giro. bab ii. mulan ya na, wat kpoyang bertanggungjawab dalam bidang perhubungan, perusahaan" adalah perusahaan umum pos dan giro, direksi" adalah direksi perusahaan umum pos dan giro, direktur utama" adalah direktur utama perusahaan umum pos dan giro, pegawai" adalah pegawai perusahaan umum pos dan giro. (l) perusahaan adalah badan hukum yang sesuai dengan undang undang nomor tahun ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan dinas pos dan propos baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri. ptn ka) n13 ny, nya ny wap!bandung. perubahan tempat kedudukan perusahaan ditetapkan oleh presiden atas usul menteri. bagian ketiga tujuan dan lapangan usaha tujuan perusahaan ialah membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan pos dan propos penyelenggaraan dan pelayanan pos dan propos, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri, perencanaan,. pa) tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia perencanaan, pembangunan dan perluasan sarana sarana pos dan propos, usaha usaha lainnyjl) modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan atauos dan giro dimaksud dalam berdasarkan,rusahaan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh menteri perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia. semua. man n4z n47 snn kpo presiden republik indonesiatatermasuk ketentuan ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan peraturan pemerintah. bagian. mei tao na, snn kpo presiden republik indonesia bagian kelima tari (l) susunan tari pos dan propos didasarkan pada azas memperoleh penghasilan yang wajar bagi perusahaan untuk menutup semua biaya biaya pengusahaan serta untuk menunjang peningkatan pelayanan dan pengembangan perusahaan. tatacara perhitungan tari pos dan propos diatur berdasarkan ketentuan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pos dan peraturan peraturan pelaksanaannyata danpada. mei tao na, snn kpoyaa ka) n13 ny, nya ny) kpo:. mulan naz kpotersebut pada. men na, wat kpo presiden republik indonesia, dalam dan luar pengadilan kepada seseorang kewajiban,hak dan wewenangnya tersebut pada dan wajib bertindak sesuai umum yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam . mulan ya na, kpo presiden republik indonesiaos dan giro pos, dapat memberhentikan anggota direksi.meskipun masa jabatan tersebut padabersikap yang merugikan perusahaan:pakklan ya na, watbad pakmen n47 snn kpo. man ya na, snn kpo presiden republik indonesiayel lain na, eat kpotiga:men tao na, eat kpo presiden republik indonesia apabila jumlah cadangan umum menurutman ya na, eat kpoos dan girotetap,gawai negeri dan pejabat negara, dipandang perlu memberikan gaji bulan ketigayel lain tao nya ny wapketiga ketiga, tidak termasuk tunjangan beras. gaji bulan ketiga belas tersebut dalam dibayarkan bersama sama dengan pembayaran gaji bulan juni . klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia gaji bulan ketigaketiga belas sebesar persentase dimaksud dalam dari penghasilan bersih, daerah adalah daerah tingkat dan daerah tingkat ii: dasar pensiun adalah gaji pokok. bab kedudukan setan naz nat, way, presiden republik indonesiadalam yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi induknya. bab iii hak keuangan administratif kepala daerah dan wakil kepala daerah gaji pokok bagi kepala daerah tingkat adalah sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan, wakil kepala daerah tingkat adalah sebesar rp. (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan, kepala daerah tingkat adalah sebesar rp. (seratus ribu rupiah) sebulan, wakil kepala daerah tingkat adalah sebesar rp. (sembilan puluh dari negaragi kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali kepala daerah istimewa yogyakarta dan wakil kepala daerah istimewa yogyakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan gas, dan telepon untuk rumah jabatan tersebut ditanggung oleh negara. pan presiden republik indonesia bagi kepala daerah istimewa yogyakarta dan wakil kepala daerah istimewa yogyakarta, berlaku peraturan perundang undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman rumah jabatan. bagitanggung oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat, dan uang duka bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. bab hak keuangan administratif bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. pensiun bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat diberikan dengan keputusan presiden, kepala daerah tingkat dan wakil kepala daerah tingkat diberikan dengan keputusan menteri dalam negeri atas nama presiden.kepalaenam puluh persen) dari dasar pensiun. pensiun diberikan mulai bulan berikutnya bekas kepala daerah atau bekas wakil kepala daerah yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya. ptn nyi my wat presiden republik indonesia pembayaran pensiun kepada bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerahkepala daerah atau wakil kepala daerahmeninggal dunia, pada bulan berikutnya bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerah diangkat kembali menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah apabila bekas kepala daerah atau bekas wakil kepala daerah yang diangkat kembali menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf kemudian diberhentikansebagai kepala daerah wakil kepala daerah.,, maka besarnya pensiun janda duda adalah (lima puluhdua berikutnya bekas kepala daerah atau bekas wakil kepala daerahptn nyi my wat presiden republik indonesiadua berikutnya kepala daerah wakil kepala daerah meninggal dunia, bulan berikutnyasuatu negara asing atau menjadi warga dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam maka surat keputusan pensiun dicabut. bab ketentuan lain lain dan penutup ptn way, presiden republik indonesia kepadajanuari serta janda mudanya diberikan pensiun terhitung mulai tanggal april ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi janda duda bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sejak januari pensiun bagitanggal januari diberikan dengan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negarapengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan bab dibebankan kepada anggaran pembiayaan dan perhitungan departemen keuangan. semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah ini, kecuali pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan kepada anggaran departemen dalam negeri. apabila ternyata untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud dalamngajukan permohonan bantuan guna menutupi kekurangan tersebut kepada menteri dalam negeri untuk kemudian diajukan kepada menteri keuangapril ptn tap! ny)umum dengan peraturan. pemerintah nomor tahun telah ditetapkarsebut dengan peraturan pemerintah yang baru yang mengatur hak keuangan administratif kepala daerah, wakil kepala daerah, bekas kepala daerah, bekas wakil kepala daerah serta janda mudanya. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pegawai negeri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, dikembalikan kepada instansi induknya untuk dipekerjakan kembali dalam jabatan yang serendah rendahnya setingkat dengan jabatan yang dipangkunya sebelum diangkat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. tetapi apabila diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka harus pula diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. ptn nazrsebut dalam ini berlaku juga bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sejak tanggal januari cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lan akan presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. masa jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berturut turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentasi pensiun maksimum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. janda duda yang kawin kembali dihentikan pembayaran pensiunnya untuk seterusnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. man ann nyi wa huruf bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerah yang ternyata telah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah pancasila, dicabut pensiunnya. usaha atau kegiatan mana yang merupakan usaha atau kegiatan yang berbuat mengubah pancasila dan atau undang undang dasar serta kegiatan atau gerakan yang menentang negara dan atau pemerintah, diputuskan oleh presiden. cukup jelas. yang dimaksud dengan bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerah dalam ini, adalah bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerah yang dulunya diangkat dipilih berdasarkan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun penetapan presiden yang disempurnakan nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan bekas kepala daerah dan bekas wakil kepala daerah dalam wilayah negara republik indonesia yang diangkat dipilih selama perang kemerdekaan dalam membela proklamasi agustus cukup jelas. cukup jelas. maertiban perjudian presiden republik indonesia, menimbang bahwa penertiban perjudiaksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil kecilnya untuk akhirnya menuju penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah indonesia, bahwa berdasarkan perkembangan keadaan pada saat sekarang ini dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian seluruh wilayah indonesia, bahwa untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian dipandang perlu untuk melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian dalam suatu peraturan pemerintah, mengingat undang undang dasar dan bis kitab undang undang hukum pidanlaksanaan penertiban perjudian. (l) pemberian iz. izberdasarkan ketentuan. hal hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini akan diatur tersenditahun nomor martiban perjudian umum bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negaradari hasil izin penyelenggaraanakibat akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. oleh karena itu pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatperaturan pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik yang diselenggarakan kasino, tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan alasan lain. dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian. . dn, presiden republik indonesia demi bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam ini, meliputi perjudian kasino, antara lain terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, crops, kuno: tombol, super ping pong, lotto fair, satan. paku, slot machine jackpot), kie, big six wheel, chul luck lempar paser bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar pameran), pachinko: poker: twenty one, hwa hwe: kiu kiu. perjudian. mal, ppn presiden republik indonesia perjudian tempat tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempar uang coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba kambing, pacu kuda, harapan sapi, pacu anjing, nilai, mayong macam, efek efek. cc. perjudian yang dikaitkan dengan alasan alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, adu ayam, adu sapi, adu kerbau: pacu kuda, harapan sapi, adu domba kambing. tidak. kutai, psn presiden republik indonesia tidak termasuk dalam pengertian penjelasan huruf termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ini baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing masing. termasuk dalam ketentuan ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden nomor tahun yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. ketentuan ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidanairamperusahaan negara p.n) iramjakarta dengan akte notaris jojo7apersentase tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun tunjangan yang bersifat pensiun,bagi penerima pensiun tunjangan yang bersifat pensiun diberikan tunjangan perbaikan penghasilan pensiun setiap bulan sebesar (tujuh puluh tigcacat, dengan ketentuan bahwa penghasilan sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya (sepuluh ribu rupiah) sepresiden republik indonesia, menimbang bahwa gaji pokok menteri negara republi. i. yan ya na,il)(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan". dengan berlakuiiinya x1y snn.penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan, sebagai akibat pertambahan penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah oleh karena itu harus diusahakan agar setiap penggunaan tanah dilakukan secara lebih produktif dan efisien: bahwa berhubung dengan itu penggunaan tanah untuk tempat pemakaman samping harus memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya juga harus memperhatikan asas asas penggunaan dan pemanfaatan tanah: bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, maka begraafplaatsen ordonnantie staatsblad nomor staatsblad nomor yang mengatur tempat untuk tempat pemakaman dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau lagi: bahwa untuk mengatur hal hal yang tersebut atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali masalah penyediaan dan penggunaan tanah untuk tempat pemakamuntuk keperluan tempat pemakaman. man sy) ny) n1y snntingkatkota adalah wilayah ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, kotamadya, kota administratif, dan ibukota kecamatan dan kota lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan daerah adalah peraturan daerah tingkat ii walikotamadya. kepala daerah adalah bupati walikotamagya daerah tingkat ii. pemerintah daerah adalah sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun bab penunjukan, penetapan, dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman untuk masing masing daerah tingkat bawah koordinasi gubernur kepala daerah, dan untuk daerah khusus ibukota jakarta oleh gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta. dilaksanakan oleh kepala daerah tingkat yang bersangkutan dengan persetujuan menteri dalam negeri. dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam dan: mean wat presiden republik indonesia mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup: mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih lebihan. penetapan dan pemberian hak atas tanah tempat pemakaman khusus diatur lebih lanjut oleh menteri dalam negeri kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status hak milikadakan pengelompokan tempat, bagi masing masing pemeluk agama. penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah tempat pemakaman umum maupun tempat pemakaman bukan umum ditetapkan tidak lebih dari (dua setengah) meter (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum (satu setengah) meter. bab iii pengelolaan tempat pemakaman umum tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman khusus pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak kota dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan daerah tingkat ii, dan bagi daerah khusus ibukota jakarta oleh pemerintah daerah khusus ibukota jakarta. pengelolaan tempat pemakaman umum desa dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan daerah tingkat yang bersangkutan. pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum yang bersifat sosial dan atau bersifat keagamaan dengan izin kepala daerah tingkat yang bersangkutan dan bagi daerah khusus ibukota jakarta dengan izin gubernur. izin sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri dalam negeri. pengelolaan tempat pemakaman bukan umum diatur dengan peraturan daerah tingkat yang bersangkutan, dan bagi daerah khusus ibukota jakarta dengan peraturan daerah khusus ibukota jakarta. mean nya x1y snn. presiden republik indonesia dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai lingkungan hidup. dalam pengelolaan tempat pemakaman umum pemerintah daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat, dan bagi pengelolaan tempat pemakaman bukan umum tidak dibenarkan dikelola secara komersial. ketentuan mengenai pengelolaan tempat pemasakan khusus diatur lebih lanjut oleh menteri dalam negeri. pengelolaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah tingkat yang bersangkutan, dan bagi daerah khusus ibukota jakarta dengan keputusan gubernur kepala daerah ibukota jakarta. pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan. apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan tempat pemakaman bukan umum, pemerintah daerah dapat menutup pemakaian dan penggunannya. pengelolaan tempat pemakaman umum oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi berdasarkan peraturan daerah terhadap penggunaan pemakaman dengan tarif yang wajar. bab krematorium dan tempat penyimpanan jenazah untuk pembakar. pengelolaan krematorium dapat dilakukan oleh badan sosial dan atau keagamaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh bupati walikotamadya kepala daerah yang bersangkutan bawah koordinasi gubernur kepala daerah yang disesuaikan dengan rencana tata kota serta memperhatikan ketentuan dalam penetapan lokasi untuk tempat penyimpanan jenazah sesuai dengan adat yang masih berlaku suatu daerah dilakukan oleh kepala daerah tingkat dengan memperhatikan ketentuan adat budaya daerah setempat serta sifat dan keadaan khusus daerah yang bersangkutan. penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah dilakukan berdasarkan keputusan bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii. kean mn) n47 nag mula presiden republik indonesia bab pemindahan lokasi apabila terdapat suatu tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah serta memperhatikan ketentuan dalam pemindahan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dan bagi daerah khusus ibukota jakarta oleh gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan. berkas tempat pemakaman umum dan bekas tempat pemakaman bukan umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan atau keagamaan. keputusan sebagaimana dimaksud dalam berlaku setelah mendapat pengesahan menteri dalam negeri. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman partikelir, tempat pemakaman khusus, krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah yang telah ada disesuaikan dengan ketentuanpendapat menteri lain yang berkepentisy) wat presiden republik indonesia g diundangkan jakarta pada tanggal me setan sy)umum sehubungan dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. majelis permusyawaratan rakyat dalam ketetapan mpr nomor ii mpr bab pola umum replika sub memerintahkan pemanfaatan tanah harus sungguh sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat,serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah." penggalian seperti tersebut atas terdapat pula dalam undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang memberikan penekanan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara dan bangsa indonesia agar bumi, air, dan ruang angkasa indonesia yang dikaruniakan oleh tuhan yang maha esa, dipelihara dan dikembangkan peruntukan dan penggunaannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. dalam usaha melaksanakan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor i mpr dan undang undang nomor tahun tersebut, terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak masalah yang timbul ditinjau dari berbagai segi yaitu lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak tengah tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau rencana tata kota. pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang. dipakainya tanah tanah subur untuk keperluan pemakaman. kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup. kurang memakainya upaya pencegahan pengrusakan tanah. keadaan tersebut atas jelas bertentangan dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan, sehingga perlu ditata kembali dan disusun sebagai pedoman serta landasan hukum yang mantap dengan tujuan agar penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup: pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, kebutuhan negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat jenis maupun volumenya. pada zaman hindia belanda terdapat beberapa peraturan yang berkenaan dengan masalah tempat pemakaman, antara lain staatsblad nomor juncto staatsblad nomor juncto staatsblad nomor men mn) snn. presiden republik indonesia samping itu terdapat beberapa ketentuan penyerahan urusan mengenai pemakaman kepada pemerintah propinsi, antara lain: staatsblad nomor staatsblad nomor staatsblad nomor adapun ketentuan ketentuan tersebut atas, lebih banyak dititik beratkan pada masalah pemakaman orang orang yang tunduk pada hukum perdata barat. berdasarkan begraaplaatsen ordonansi staatsblad nomor juncto staatsblad nomor tersebut atas terdapat tiga macam tempat pemakaman yaitu tempat pemakaman umum tempat pemakaman khusus. tempat pemakaman partikelir. seiring dengan cita cita undang undang pokok agraria untuk mewujudkan tertib bidang pertanahan sebagaimana antara lain ditentukan dalam maka sebenarnya ketentuan ordonansi yang mengatur tempat pemakaman tersebut perlu ditinjau dan diatur kembali. selama ini karena peraturan pelaksanaan undang undang pokok agraria mengenai pengaturan tanah untuk keperluan kuburan belum ada, maka ordonansi ordonansi tersebut masih diberlakukan. peraturan pemerintah ini dengan demikian dan merupakan pelaksanaan penertiban penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dalam rangka undang undang pokok agraria. dengan ditetapkannya peraturan meme lintah ini maka ketentuan ketentuan dalam ordonansi yang mengatur tempat pemakaman tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. dalam rangka penyerahan urusan kepada pemerintah daerah lingkungan pekerjaan umum dengan peraturan pemerintah nomor tahun diserahkan beberapa urusan antaranya termasuk urusan tempat pemakaman. samping itu dengan surat edaran menteri agraria tanggal agustus tahun nomor ka. dan tanggal maret tahun diatur mengenai tempat pemakaman partikelir yang harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah. pengelolaan tanah tempat pemakaman indonesia dewasa ini kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu tempat pemakaman umum tempat pemakaman umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau pemerintah desaempat pemakaman umum tersebut. pengaturan atas tempat pemakaman umum dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat. tempat pemakaman bukan umum. tempat pemakaman bukan umum yang juga disebut tempat pemakaman partikelir. mean nya x1y rat presiden republik indonesiac. tempat pemakaman khusus. samping tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum tersebut atas, terdapat tempat tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para wali makam wali songo), raja raja pemakaman imogiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa taman makam pahlawan) serta tempat pemakaman perang belanda tujuh kota sesuai dengan keputusan presiden nomor tahun krematorium. tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan pemerintah daerah, masyarakat ataupun badan hukum yayasan yang bergerak bidang sosial dan atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. tempat penyimpanan jenazah. menurut adat yang masih berlaku berbagai tempat indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah dalam tanah melainkan menyimpan jenazah jenazah dalam lubang lubang atau gua gua ataupun menempatkan jenazah tempat tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. sepanjang adat tersebut masih ada dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat, maka pemerintah daerah menentukan lokasinya. pemindahan lokasi tempat pemakaman umum. dalam hal pemindahan lokasi tempat pemakaman yang ditentukan pemerintah daerah karena kepentingan aspek perkotaan maupun dengan alasan tidak sesuai lagi dengan rencana pembangunan kota, maka penetapan pemindahan lokasi bagi tempat pemakaman umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dprd setempat dan pengesahan dari menteri dalam negeri, sedangkan bagi tempat pemakaman bukan umum dengan keputusan bupati walikotamadya kepala daerah tingkat dan disahkan menteri dalam negeri. pemanfaatan tanah bekas lokasi tempat pemakaman tersebut ditekankan untuk keperluan sosial dan atau keagamaan atau kepentingan umum lainnya seperti pembangunan kantor pemerintah. hal hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemudahan dalam pengurusan pemakaman jenazah, pencegahan komersialisasi tanah tempat pemakaman, dan memelihara nilai nilai keagamaan terhadap kematian seseorang serta penggunaan tanah bekas tempat pemakaman yang harus digunakan bagi kepentingan umum terutama yang erat kaitannya dalam bidang keagamaan. peraturan pemerintah ini hanya mengatur pokok pokoknya saja, maka mengenai ketentuan pelaksanaannya dan langkah langkah lebih lanjut yang perlu diambil, dilaksanakan oleh menteri dalam negeri serta pemerintah daerah setempat. mean nya x1y wap a3: presiden republik indonesia demi huruf cukup jelas huruf tempat pemakaman bukan umum yang dikelola oleh badan badan swasta, baik yang bersifat sosial maupun keagamaan termasuk dalamnya tanah wakaf. mengenai tanah wakaf diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah nomor tahun dimana status tanahnya dengan hak milik. huruf tempat pemakaman khusus menyangkut tempat pemakaman yang mempunyai nilai nilai sejarah dan budaya serta nilai kepahlawanan bangsa oleh karenanya perlu diatur dengan peraturan tersendiri, karena menyangkut berbagai aspek pembangunan bangrhadap penunjukan dan penetapan lokasi tempat pemakaman bukan umum oleh kepala daerah tingkat ii, diperlukan persetujuan menteri dalam negeri guna pengendalian secara nasional terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh swasta. cukup jelas cukup jelas terhadap tanah tempat pemakaman bukan umum dapat diberikan status hak pakai yang dapat diperpanjang, sedangkan bagi tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman diberikan status hak milik karena fungsi wakaf pada dasarnya bersifat kekal. cell ny) nw) wat presiden republik indonesia cukup jelas dalam hal seseorang pada waktu meninggal dunia tidak diketahui identitasnya, penguburannya ditempatkan tempat pemakaman umum. penentuan batas maksimum penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman adalah untuk menertibkan serta untuk menjaga, agar pemakaian tanah tidak berlebihan. bagi keluarga jenazah yang bersangkutan bila dikehendaki dapat dipergunakan satu tempat pemakaman untuk lebih dari satu jenazah. dalam hal suatu tempat menurut kondisi tanah dan atau wilayahnya tidak memungkinkan untuk mencapai kedalaman (satu setengah) meter, dapat dilakukan kurang dari ketentuan tersebut. cukup jelas yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa, lembaga musyawarah desa. setiap tempat pemakaman bukan umum harus dikelola oleh suatu badan atau badan hukum sehingga dengan demikian tidak dibolehkan adanya tempat pemakaman bukan umum yang dikelola oleh perorangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pemerintah daerah dapat memungut retribusi terhadap pemakaian tanah pada tempat pemakaman umum yang diatur dalam peraturan daerah dengan ketentuan tarif yang ringan dan wajar, sedangkan bagi pengelolaan tempat pemakaman bukan umum tidak dibenarkan untuk mengkomersilkannya, lain pihak setiap makam harus diusahakan secara sederhana dan tidak berlebihan. cukup jelas nya x1y wat presiden republik indonesia g pengaturan administrasi pengelolaan tempat pemakaman adalah mengenai tanggung jawab petugas pencatat tentang identitas, letak makam, tanggal pemakaman dan lain lain serta bentuk administrasi pencatatan bagi setiap jenazah yang dimakamkan. cukup jelas cukup jelas apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan peraturan daerah keputusan kepala daerah dapat dijadikan alasan untuk menutup sementara dengan tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan dapat menutup selamanya apabila penyimpangan dimaksud berkelanjutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dalam hal penyimpanan jenazah menurut adat yang.masih berlaku atau karena keadaan alam mempunyai sifat khusus seperti daerah bali dan tana toraja, jenazah tidak ditempatkan daerah tempat pemakaman sebagaimana umumnya daerah daerah lain. bupati walikotamadya kepala daerah dalam menetapkan lokasi lokasi tempat penyimpanan jenazah dalam menurut adat ini harus mempertimbangkan agar jenazah terhindar dari gangguan orang binatang tidak mengganggu kehidupan sehari hari dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas yang dimaksud dengan hambatan bagi peningkatan mutu lingkungan antara lain keadaan yang merusak keserasian dan keseimbangan lingkungan: fungsi pemukiman: cc. keindahan. mulan pkn yaa nya x1y wat presiden republik indonesia pemindahan yang dimaksud dalam ini tidak senantiasa berarti disediakan lokasi baru, akan tetapi dapat juga ditampung pada lokasi yang sudah ada yang telah disesuaikan dengan rencana tata kota dan rencana pembangunan daerah serta ketentuan dalam hal pemindahan kerangka jenazah secara perorangan pengaturannya ditetapkan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. cukupjelas cukupjelas yang dimaksud dengan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan pemerintah ini adalah terhadap hak atas tanah, dan segi segi pengelolaan tempat pemakaman. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor
(men mn) n47 na5: bahwa sebagian peralatan pekerjaan konstruksi yang saat ini berada bawah pengelolaan departemen pekerjaan umum,,mn) n47 na5 ny)kerjaan umum berupa peralatan untuk pekerjaan konstruksi dengan fasilitas pemeliharaannya serta kekayaan lainnya33iskandar mudbahwa dana yang2l, yiskandar mudsebesar rp. (lima puluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilandilakukan mulan ya wya mulapresiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat alkohol sulingan sebagai bahan pembantu atau bahan baku semakin banyak digunakan bagi pembuatan barang barang hasil akhir baik jumlah maupun jenisnya, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pemberian pembebasan cukai untuk sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam regeringsverordening staatsblad tahun nomor atas barang barang hasil akhir yang pembuatannya menggunakan alkohol sulingan sebagai bahan pembantu atau bahan baku dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan karenanya perlu disempurnakan, mengingat undang undang dasar ordonansi cukai alkohol sulingregeringsverordening pembebasan cukai alkohol sulingan staatsblad tahun nomorpembebasan cukai alkohol sulingan. bay presiden republik indonesia mengubah ketentuan regeringsverordening pembebasan cukai alkohol sulingan sehingga berbunyi sebagai berikut barang barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan alkohol sulingan sebagai bahan pembantu atau bahan baku yaitu minine asam belerang atau lain lain garam alkohol kina, cuka, ethyl asetat, asam asetat, sabun gliserol atau sabun tembus cahaya, preparat preparat yodium, preparat preparat kromium, eter belerang (father sulphureus), 9g. etil chloro (ethyl chloride), preparat preparat organis, kembang gula, preparat preparat vitamin, etil ester yang diyodiumkan dari asam chaukmagra sekedar dalam barang hasil akhir itu tidak terdapat alkohol sulingan dalam keadaan bebas, dibebaskan untuk sebagian atau seluruhnya dari cukai alkohol sulingan. dalam hal barang hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam dibuat untuk tujuan ekspor, diberikan pembebasan atas seluruh cukai yang berhutang. pembebasan atas seluruh cukai diberikan juga atas barang hasil akhir berupa minuman keras untuk tujuan ekspor yang diproduksi dengan menggunakan alkohol sulingan dan sebagai bahan pembantu atau bahan baku". men setani. umum regeringsverordening pembebasan cukai alkohol sulingan staatsblad tahun nomor menetapkan secara limitation barang barang hasil akhir produksi yang mempergunakan alkohol sulingan sebagai bahan pembantu atau bahan baku yang dapat diberikan pembebasan bukannya. kondisi tersebut memang sejalan dengan keadaan pada saat itu, dan dinilai telah memadai. dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi pada saat ini, jenistambah dan berkembang sedemikian luas sehingga terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan. pada sisi lain, dalam rangka upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri dalam negeri serta untuk meningkatkan ekspor, pemerintah memandang perlu memberikan keringanan kepada perusahaan perusahaan yang memproduksipembebasan cukai sebagian atau seluruhnya. dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kegiatan ekspor tersebut, maka terhadap barang akhir yang menggunakan alkohol sulingan sebagai bahan pembantu atau bahan baku diberikan pembebasan cukai seluruhnya. hal ini dimaksudkan agar barang barang hasil akhir tersebut dapat bersaing dengan produk yang sejenis pasaran internasional luar negeri. ann naif paw) presiden republik indonesia ii. demi sesuai dengan perkembangan teknologi, maka terhadap ketentuan perlu diadakan penyesuaian yaitu dengan menambahethyl asetat dan asam asetat. pembebasan seluruh cukai dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bagi perusahaan yang memproduksi barang hasil akhir tersebut guna kepentingan ekspor. pembebasan seluruh cukai dalam ketentuan ini hanya diberikan terhadap minuman keras yang diproduksi untuk tujuan ekspor, sedangkan minuman keras untuk kebutuhan dalam negeri tidak diberikan pembebasan cukai. cukup jelas
mulan na7 ny) presiden republik indo kpengerukan. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk perusahaan umum perum) pengerukblad taliumyan wap presiden republik indo kesi.ngerukgerukan menjadi perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud dalam perusahaan umum perum) pengerukgerukan yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada perusahaan perseroan persero) yang bersangkutan. men yan wat presiden republik indo kpengerukan alur alur pelayaran dan kolam kolam pelabuhan: pengerukan untuk kegiatan pembangunan lainnya, jasa penelitian dan jasa pengawasan bidang pengerukan: usaha usaha lain guna mendukung usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam hurufmulan n47 n1 presiden republik indo kesia tahun neraca pembukaan perusahaan perseroan persero) ditetapkan oleh menteri keuangan,pasaran "aa ny) snn presiden republik indo kngerukanindonesia firma,indonesia firma, bahwa kekayaan negara pada proyek pabrik obat esensial cibitung, bekas, dapat, bahwa penambahan penyertaan modal negeindonesiaindonesia firma. terhitung tanggal oktober kekayaan negara pada proyek pabrik obat esensial cibitung, bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah in. mulan ya wapempat puluh dua milyar sembilan ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan: bahwa kekayaan negara yang tertanam dalam proyek pembangunan jaring distribusi gas sumatera utara, sumatera selatan, jakarta, jawa barat bogor dan cirebon) dan jawa timur serta proyek transmisi gas bumi sumatera tengah yang dananya berasal dari. fan way pak, yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dan proyek transmisi gas bumi berupa bangunan pusat komunikasi pengendali dan stasiun komunikasi serta gedung workshop daerah sumatera bagian tengah, yang dananya bersumber darisatu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu empat belas rupiah limalan ya na, snn kpo presiden republik indonesiamaluku utaramaluku utara sofimaluku utaramaluku utara. membentuk kejaksaan tinggi maluku utara yang berkedudukan sofia. daerah hukum kejaksaan tinggi maluku utara meliputi wilayah propinsi maluku utara. dengan terbentuknya kejaksaan tinggi maluku utara maka daerah hukum kejaksaan tinggi maluku utara dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan tinggi maluku. mulan yaa nya x1y wat presiden republik indo kesia pada saat terbentuknya kejaksaan tinggi maluku utara maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani kejaksaan tinggi maluku, tetapi belum dilimpahkan pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan tinggi maluku utamaluku utara dibebankan pada anggaran kejaksaan agungmaluku utar(l) jumlah deputi menko sebanyak banyaknya (tujuh) deputi. dalam . man nya ny) rat presiden republik ndo kesiatentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut (l)" ii. maustralia concerning the promotion and protection investment yang telah ditandatangani pemerintah republicarticle settlement disputes between party and investor the other party il. the event dispute between party and investor the other party relating investment, the parties the dispute shall initially seek resolve the dispute consultations and negotiations. the event that such dispute cannot settled through consultations and negotiations, the investor question may submit the dispute, for settlement (a) accordance with the laws and regulations the party which has admitted the investment the competent judicial administrative bodies that party, (b) the international centre for the settlement investment disputes ("the centre") for the application the reconciliation arbitration procedures provided the convention the settlement investment disputes between states and nationals other states ("the convention"). both parties are not the time the dispute arises party the convention, the dispute may submitted such procedures for settlement may agreed between the parties the dispute. such procedures have been agreed within three month period from written notification the claim, the parties the dispute shall bound submit arbitration under the arbitration rules the united nations commission international trade law then force. the orbital tribunal shall have the power award interest. the parties the dispute may agree writing modify those rules. where dispute referred the centre pursuant sub paragraph (b) (a) where that action taken investor one party, the other party shall consent writing the submission the dispute the centre within forty five days receiving such request from the investor, (b) the parties the dispute cannot agree whether reconciliation arbitration the more appropriate procedure, the investor affected shall have the right choose. once action referred paragraph has been taken, neither party shall pursue the dispute through diplomatic channels unless (a) the relevant judicial administrative body, the orbital authority other body, the case may be, has decided that has jurisdiction relation the dispute question, (b) the. men mn) wat presiden republik indonesia (b) the other party has failed abide comply with any judgment, award, order other determination made the body question. any proceeding involving dispute relating investment, party shall not assert, defence, counter claim, right set off otherwise, that the investor concerned has received will receive, pursuant insurance guarantee contract, indemnification other compensation for all part any alleged loss. article xii settlement disputes between the parties concerning the interpretation and application the agreement disputes between theifa dispute between the parties cannot thus settled within six months, shall upon the written request either(a)country: (b) case any arbitration appointed provided for this article shall resign becomewithin the period specified paragraphunable discharge the said function, the vice president the next most senior member who not disqualified such ground shall make the necessary appointments. the orbital tribunal shall decide all questions relating its competence and shall, subject any agreement between the parties, determine its own procedure. shall reach its award majority vote taking into account the provisions this agreement, the international agreements both parties have concluded and the generally recognised principles international law. the orbital tribunal shall afford the parties fair hearing. may render award the default party. any award shall rendered writing and shall state its legal basis. award shall final and binding the parties. each. mean mula presiden republik indonesia each party shall bear the costs its appointed arbitration. the cost the chairman the tribunal and other expenses associated with the conduct the arbitration shall borne equal parts both parties. the orbital tribunal may decide, however, that higher proportion costs shall borne one the parties. article xiii settlement disputes between investors the parties inte event that dispute arises between investors the parties, the dispute shall, possible, resolved through consultations and negotiations. party shall accordance with its laws: (a) provide investors the other party who have made investments within its territory and personnel employed them for activities associated with investments full access its competent judicial administrative bodies order afford means assessing claims and forcing rights respect disputes with its own investors, (b) permit its investors select means their choice settle disputes relating investments with the investors the other party, including arbitration conducted third country, and (c) provide for the recognition and enforcement any resulting judgments awards. article xiv consultation and amendment il. the parties shall consult the request either them matters concerning the interpretation application this agreement. this agreement may amended any time agreement the partiesafter the date the later notification either party the fulfillment its constitutional requirements for coming into force the agreement. shall remain force for period fifteen years and shall continue force thereafter for further period fifteen years and forth unless terminated notice writing either party one year before its expiration. in. yen wat presiden republik indonesia respect investments made prior the date termination this agreement, the provisions the agreement shall continue effective for further period fifteen years from the date termination the agreement.jakarta this 17th day november,senator gareth evans minister for minister for foreign affairs foreign affairs and trade jakarta, november men snn presiden republik indonesia excellence, have the honour refer the, which was signed today. signing this agreement, the understanding the government the republic indonesia thats made via third countries article paragraph (b) gi) and article iii, paragraphs and full compliance with the legal system and the existing laws and regulations indonesia. the confirmation these understanding the government australia will constitute the agreed interpretation the aforementioned articles. please accept, excellence, the renewed assurance highest consideration. his excellence, australia the republic indonesia jakarta, november mulan ya wat presiden republik indonesia excellence, have the honour acknowledge receipt your letter today's date which reads follows made via third countries article paragraph (b) (di) (b) and article hi, paragraphs and soal full. his excellence. ali alatas minister for foreign affairs the republic indonesia compliance with the legal system and the existing laws and regulations indonesia. have the honour confirm the understanding recorded your letter about the interpretation and application the agreement. with regard paragraph your letter wish advise that, should substantial integrity result from operation the agreement relation investments made australia via third countries investors indonesia, the matter may brought the attention the government the republic indonesia, with view amelioration the situation. please accept, excellence, the renewed assurance highest consideration. senator gareth evans minister for foreign affairs and trade australia, ttd. boediono man natrecognizing that promoting the flow capital for economic activity and development important for the expansion their economic relations and cooperation, the stimulation their investors business initiative and the fostering prosperity both countries: attending create favourable conditions for investment investors one party the territory the other party the basis sovereign equality, non discrimination and mutual benefit: acknowledging that investments investors one party the territory the other party would made within the framework laws the latter party, and recognizing that pursuit these objectives would facilitated clear statement principles and measures relating the promotion and protection investments:, have agreed follows: article definitions for the purposes this agreement (a) "investment" means every kind asset owned controlled and invested investors one party and admitted the other party its territory conformity with the laws, regulations and investment policies the latter applicable from time time including, but not exclusively movable and removable property including rights such mortgage, lines and pledges, shares,. men mn) n4z ny) wat presiden republik indonesia shares, stocks, bonds and debentures and any other form participation company, hi) loan other claim money claim performance related investment having economic value, iv) intellectual and industrial property rights including rights with respect copyright, patents, trade marks, trade names, industrial designs, trade secrets, know how and goodwill, business concessions and any other rights required conduct economic activity and having economic value conferred law under contract, including rights engage agriculture, forestry, fisheries and animal husbandry, search for, extract exploit natural resources and manufacture, use and sell products, and (v1) activities associated with investments, such the organisation and operation business facilities, the acquisition, exercise and disposition property rights including intellectual property rights, and the raising funds including purchase and sale foreign exchange, (b) "investor" means respect the republic indonesia natural person who according the laws the republic indonesia indonesian national: and, and respect australia natural person who citizen permanent resident australia, and any corporation, association, partnership, trust other legally recognised entity that dulu incorporated, constituted, set otherwise dulu organised ii. under the law australia, ii. under. men mn) n4z ny) wat presiden republik indonesia ii. under the law third country and owned controlled natural person described paragraph (di) (b) regardless whether not the entity organised for peculiar gain, privately otherwise owned, organised with limited unlimited liability, (c) "returns" means amounts yielded derived from investment, including profits, dividend, interest, capital gains, royalty payments, fees, payments connection with intellectual property rights, and all other lawful income, (d) "territory":: (e) "freely convertible currency" means convertible currency classified the international monetary fund any currency that widely traded international foreign exchange markets. investor shall regarded controlling entity described paragraph (b) g1) (b) investment the investor has substantial interest such entity investment. any question arising out this agreement concerning the control such entity investment shall resolved satisfaction the parties. article promotion and protection investment each party shall encourage and promote investments its territory investors the other party and shall, accordance with its laws, regulations and investment policies applicable from time time, admit investments. party shall ensure fair and suitable treatment its own territory investments. party shall, subject its laws, accord within its territory protection and security investments and shall not impar the management, maintenance, use, enjoyment disposal investments. this. men mn) mula presiden republik indonesia this agreement shall not prevent investor one party from taking advantage the provisions any applicable law, regulation policy the other party which are more favourable than the provisions this agreement. article iii scope agreement this agreement shall apply to: (a) investments investors australia the territory the republic indonesia which have been granted admission accordance with the law 1of concerning foreign investment with any law amending replacing it, and (b) investments investors the republic indonesia the territory australia whenever made. notwithstanding the provisions paragraph party shall accord legally admitted investment investor third country any treatment, benefit protection kind provided for this agreement, then the scope this agreement shall extend investments investors the other party similarly admitted. where investor party owned controlled citizen company any third country, the parties may consult with view deciding not extend the rights and benefits this agreement such investor. investor dulu organised under the law party shall not treated investor the other party, but any investments that first investor investors that other party shall protected this agreement. this agreement shall not apply investor organised under the law third country within the meaning paragraph (b) article where the provisions investment protection agreement with that country have already been invoked respect the same matter. this agreement shall not apply natural person who investor party where (a) the provisions investment protection agreement between the other party and third country which that person citizen have already been invoked respect the same matter, (b) the person citizen national the other party according its laws. article iv. man sy) nya x1y rat presiden republik indonesia article most favoured nation provisions bach party shall all time treat investments returns its territory basis less favourable than that accorded investments returns investors any third country, provided that party shall not obliged extend investments returns any treatment, preference privilege resulting from (a) any customs union, economic union, free trade area, regional economic integration agreement, crossborder trade arrangement similar economic agreement which the party belongs, (b) double taxation agreement arrangement with third countryinvestments returns, any other activities associated with investments, treatment less favourable than that which accords investors any third country. article compensation for losses when party, respect investments its territory, adopts any measures relating losses owing war other armed conflict, revolution, state national emergency, revolt, insurrection, riot other similar event its territory, shall accord investors the other party treatment, regards restitution, indemnification, compensation other settlement, less favourable than that which accords investors any third country. article appropriation party shall not nationalism, appropriate subject measures having effect equivalent nationalisation appropriation (hereafter referred "appropriation") the investments investors the other party unless the following conditions are complies with (a) the appropriation for public purpose related the internal needs the party and under due process law, (b) the appropriation non discriminatory, and (c) the appropriation accompanied the payment prompt, adequate and effective compensation. the. melanin wat presiden republik indonesia the compensation referred paragraph shall computed the basis the market value the investment immediately before the appropriation impending appropriation became public knowledge. where that value cannot readily ascertained, the compensation shall determined accordance with generally recognised principles valuation and suitable principles taking into account the capital invested, appreciation, capital already repatriated, replacement value, currency exchange rate movements and other relevant factors. the compensation shall paid without undue delay, shall include interest agreed commercially reasonable rate calculated from the date the measures were taken the date payment and shall freely transferase between the territories the parties. the compensation shall playable either the currency which the investment was originally made or, requested the investor, any other freely convertible currency. article vii transfer investments and returns bach party, respect funds related investments its territory investors the other party, and subject its right exceptional balance payments difficulties exercise eguitably and good faith powers conferred its laws and regulations, shall permit the transfer freely and without reasonable delay such funds including: (a) capital and additional capital amounts used establish, maintain expand investments: (b) returns, (c) payments any loan and interest theron, (d) proceeds from sales shares investors, (e) compensation for losses referred article proceeds received investor case sale asset liquidation: and (g) the earnings and other regeneration personnel engaged from abroad who are allowed work connection with investment the territory the other party. the extent that investos made pursuant paragraphs shall made the prevailing rate exchange the date transfer with respect current transactions the currency transferred. consistently. men sea ny) wat presiden republik indonesia consistently with the preceding paragraphs, each party may maintain laws and regulations requiring reports currency transfers. party may protect the rights creditors, ensure the satisfaction judgments adjudicatory proceedings, through the suitable, non discriminatory and good faith application its law. returns that are not transferred but are invested invested accordance with the laws and regulations and investment policies the partiesarticle viii subrogation ifa party agency party makes payment investor that party under guarantee, contract insurance other form indemnity has granted respect investment, the other party shall recognise the transfer any right title respect such investment. the surrogate right claim shall not greater than the original right claim the investor. where party has made payment its investormaking the payment, pursue those rights and claims against the party. article entry and journ personnel each party shall, subject its laws and regulations relating the entry and journ non citizens, permit natural persons who are investors the other party and personnel employed investors that other party enter and remain its territory for the purpose engaging activities connected with investments. each party shall, subject its laws and regulations, permit investors the other party who have made investments the territory the first party employ within its territory key technical and managerial personnel their choice. article transparency laws each party shall, with view promoting the understanding its laws that certain affect investments its territory investors the other party, make such laws public and readily accessible. article xi.
mananggulangan aids presiden republik indonesia, menimbang bahwa aids atau acquired immune deficiency syndrome, timbul akibat infeksi human immunodeficiency virus hiv) yang menghancurkan kekebalan daya tahan tubuh manusia dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya, bahwa aids tersebut penyebarannya meningkat secara cepat dan apabila tidak segera ditanggulangi akan sangat membahayakan kehidupan seseorang dan atau masyarakat dan bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan pengembangan kualitas sumber daya manusia baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan aids, sidang umum perserikatan bangsa bangsa bulan oktober telah mencanangkan strategi global pencegahan dan penanggulangan aids yang diajukan oleh who tahun bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan aids tersebut baik secara nasional ataupun regional dan global dengan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi penanggulangan aids.komisi penanggulangan aids dalam rangka pencegahan dan penanggulangan aids indonesia secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, dibentuk suatu komisi yang bersifat lintas sektor dengan nama komisi penanggulangan aids. komisi penanggulangan aids sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan aids berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau strategi global pencegahan dan penanggulangan aids yang dicanangkan oleh perserikatan bangsa bangsa, meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya aids, dan meningkatkan pencegahan dan atau penanggulangan aids secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam komisi penanggulangan aids melakukan kegiatan: penanggulangan aids yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pengendalian bahaya aids: pengamatan. man nat presiden republik indonesia pengamatan epidimiologiek pada kelompok penduduk yang berisiko tinggi kepulauan dan menjadi menular penyebar aids, cc. penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah kepulauan aids bagi masyarakat umum, penyebarluasan informasi mengenai aids dalam berbagai media massa, dalam kaitan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat, mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan aids. susunan komisi penanggulangan aids terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. ketua komisi penanggulangan aids dijabat oleh menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, dan wakil ketua komisi terdiri dari wakil ketua bidang kesehatan dijabat oleh menteri kesehatan, wakil ketua bidang agama dijabat oleh menteri agama, wakil ketua iii bidang sosial dijabat oleh menteri sosial, wakil ketua bidang kependudukan dijabat oleh menteri negara kependudukan kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional. anggota. mulan ya nat presiden republik indonesia anggota komisi penanggulangan aids terdiri dari: menteri dalam negeri, menteri kehakiman: menteri penerangan, menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi: menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri tenaga kerja, menteri negara pemuda dan olahraga, menteri negara urusan peranan wanita, menteri pimpinan instansi pemerintah yang dipandang perlu. ketua komisi sebagaimana dimaksud dalam bersama sama wakil ketua dan anggota komisi, secara terkoordinasi bertugas menyusun rencana kebijakan nasional pencegahan dan penanggulangan aids yang meliputi pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, penyuluhan bahaya aids indonesia secara terpadu dengan titik berat pada peningkatan ketahanan keluarga. wakil. enya presiden republik indonesia .y wakil ketua komisi penanggulangan aids sesuai dengan bidangnya masing masing, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan aids berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua komisi, dengan mengikutsertakan anggota komisi terkait, dan atau pejabat instansi lembaga swadaya masyarakat ahli pakar yang dipandang perlu. wakil ketua komisi dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh tim teknis yang susunan keanggotaan nya dibentuk oleh wakil ketua komisi masing masing. komisi penanggulangan aids dapat membentuk sebuah kelompok kerja sesuai kebutuhan, dan kepadanyamenteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, yang tugas dan fungsiny. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu para wakil ketua dapat membentuk sebuah sekretariat kecil yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu satuan kerja lingkungan departemen masing masing. . way pan presiden republik indonesia . daerah tingkat dibentuk komisi penanggulangan aids daerah yang diketuai oleh gubernur kepala daerah tingkat dan daerah tingkat diketuai oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii, yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan susunan keanggotaan komisi penanggulangan aids pusat. tugas dan fungsi komisi penanggulangan aids daerah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan aids daerahnya masing masing sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh komisi penanggulangan aids pusat, serta melaporkan hasil hasilnya secara berkala atau sewaktu waktu kepada ketua komisi penanggulangan aids pusat. segala pembiayaan untuk pelaksanaan koordinasi penanggulangan aids dibebankan kepada anggaran kantor menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, dan untuk kegiatan teknis operasional dibebankan kepada anggaran departemen instansi pemerintah daerah masing masing serta anggaran yang diperoleh dari bantuan lembaga internasional ataupun lembaga swasta lainnysengkala, thailand selatathailand khususnya bidang konsuler, dipandang perlu membuka konsulat republik indonesia sengkala, thailand selatan, mengingat dansongkehla, thailand selatan. negara republik indonesia membuka konsulat republik indonesia sengkala, thailand selatan. konsulat. manbangkok. wilayah kerja konsulat republik indonesia sengkala, thailand selatan meliputi wilayah rabi, champion, trang, nakon tamara, narathiwat, patani, phangnga, phatthalung, phuket, kala, ganong, sengkala, satu dan surat thani. formasi kepegawaian konsulat republik indonesia sengkala, thailandsengkala, thailand selatsengkala, thailandaa.engan memperhatikan perkembangan keadaankepada para angotberian fasilitas kredit kepada anggota dewan rakyat republik indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan, menetapkan :. pen nya tw) wat presiden republik indonesiakredit sebesar (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap anggota dewan, dengan masa pengembalian selama lamanya (lima puluh lima) bulan yang pelaksanaannya diangkut setiap bulan, bunga yang dikenakan terhadap kredit tersebut atas ditanggung oleh pemerintahrrolangun, muara tebo, mengerti, dan muaro saba:. membentuk kejaksaan negeri sarolangun yang berke dudukan sarolangun. membentuk kejaksaan negeri muaro tebo yang berkedudukan muaro tebo. membentuk kejaksaan negeri mengerti yang berkedudukan mengerti membentuk kejaksaan negeri muaro sabak yang berkedudukan muaro man sy) sea nya x1y wat presiden republik indo kesia sabak. daerah hukum kejaksaan negeri sarolangun meliputi daerah kabupaten sarolangun. daerah hukum kejaksaan negeri muaro tebo meliputi daerah kabupaten tebo. daerah hukum kejaksaan negeri mengerti meliputi daerah kabupaten muaro jambi. daerah hukum kejaksaan negeri muaro sabak meliputi daerah kabupaten tanjung jabung timur.termasuk dalam daerah hukum kejaksaan tinggi jambi. dengan terbentuknya kejaksaan negeri sarolangun maka daerah kabupaten sarolangun dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri bangko. dengan terbentuknya kejaksaan negeri muaro tebo maka daerah kabupaten tebo dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri muara bungo. dengan terbentuknya kejaksaan negeri mengerti maka daerah kabupaten muaro jambi dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri muara bulian. dengan terbentuknya kejaksaan negeri muaro sabak maka daerah kabupaten muaro sabak dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri kuala tunggal. pada saat terbentuknya kejaksaan negeri sarolangun maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani cabang kejaksaan negeri bangko sarolangun tetapi belum dilimpahkan pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan negeri sarolangun. pada saat terbentuknya kejaksaan negeri muaro tebo maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani cabang kejaksaan negeri muaro bungo muaro tebo tetapi belum dilimpahkan pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan negeri muaro tebo. mean sy) sea nya x1y wat presiden republik indo kesia pada saat terbentuknya kejaksaan negeri mengerti maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani cabang kejaksaan negeri muara bulian mengerti tetapi belum dilimpahkan pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan negeri mengerti. pada saat terbentuknya kejaksaan negeri muaro sabak maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani cabang kejaksaan negeri kuala tunggal muaro sabak tetapi belum dilimpahkan pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan negeri muaro sabaksarolangun, kejaksaan negeri muaro tebo, kejaksaan negeri mengerti dan kejaksaan negeri muaro sabak dibebankan pada anggaran kejaksaan agung republik indonesiamutuskan :. memangkoordinator diubah, sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri negara koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan terdiri dari menteri, sekretaris menteri:hukum dan hak asasi manusia, deputi bidang koordinasi masalah sosial, deputi bidang koordinasi informasi dan komunikasi, staf. man kan nya x1y mula presiden republik ndo kesia staf ahli bidang ideologi dan konstitusi, staf ahli bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, il. staf ahli bidang perekonomian, staf ahli bidang politik geografi, staf ahli bidang kewaspadaan nasional, oo. staf ahli bidang lingkungan hidup, staf ahli bidang kependudukan dan sumber daya alam." ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) sekretaris menteri negara koordinator. sy) nya ny) rat presiden republik ndo kesiamasalah sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan bidang masalah sosial dan teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. (ll)" . man yopethe government the republic indonesia and the government australia ("the parties"): wishing build further the close bilateral relations between indonesia and australia, fully committed maintaining, rekening and further strengthening the mutual respect, friendship and cooperation between their two countries through existing agreement and arrangements, well their policies promoting constructive neighbours cooperation, destroys operating the field fisheries, recognizing that both parties exercise sovereignty, sovereign rights jurisdiction over adjacent maritime areas accordance with international law, including the united nations convention the law the sea, noting that certain boundaries between the republic indonesia and australia have yet established and that the fisheries line established under provisional status: callingcalling their mutual interest the rational management, conservation and optimum utilization the living resources the sea, taking. man n4z n13 ny) rat presiden republik indonesia taking into account development the law the sea, recognizing that coastal state are obliged sepak, either directly through appropriate subregion regional organisations, agree upon measures necessary coordinate and ensure the conservation and development shared stocks, wishing promote the development mutually beneficial economic, scientific and technological exchanges relating fisheries matters, including the regional level, recognizing their respective obligations under other related international agreement, have agreed follows: article the parties shall facilitate cooperation fisheries research relevant the conservation and optimum utilization marine living resources. article the parties shall exchange available information related fisheries mutual interest, including (a) fishing catch and effort data from foreign and domestic vessels, (b) the results scientific research into (&) ecological studies, population dynamics, and h1) stock distribution, abundance and assessment sustainable yield, (c) the development national fisheries management programs, and (d) fisheries monitoring, control and surveillance systems and technology. the. men mn) ny) wat presiden republik indonesia the parties shall establish channels communication facilitate the exchange information and this may include the concerning technical meetings marine areas stocks special interest both parties, including but not limited (a) pelagik shark, (b) tuna, (c) demersal finish: and (d) trombus. article the parties shall seek develop complementary regimes for the conservation, management and optimum utilization shared stocks, straddling stocks and highly migratory species. the parties shall cooperate directly through appropriate international organisations assure the conservation and management marine living resources the high seas. article the parties shall facilitate cooperation through exchanges and training fisheries and marine conservation personnel, including managers, scientists and students. article the parties shall exchange available information technological developments related fisheries, including (a) innovations fishing gear which assist the development sustainable fishing techniques: (b) monitoring, assessing and reducing the effects fishing marine mammals and other protected marine biota, and (c) processing. sy) wat presiden republik indonesia (c) processing fish products and other aspects post harvest technology. article party determines that can make fisheries resources under its jurisdiction available nationals the other party, and the letter party wishes exploit those resources, the parties shall seek establish subsidiary agreements arrangements between the two governments for the conduct fishing operations. any such subsidiary agreement arrangement shall specify terms and conditions access, including (a) procedures for recording vessel position, catch and effort, (b) licence requirements: (c) catch disposal requirements, (d) provision for observers, and (e) access fees. article each party shall take steps intended ensure that (a) its fishing vessels not fish areas subject the enforcement jurisdiction the other party unless authorised under this other agreements arrangements otherwise permitted under the other party's laws, and (b) any its fishing vessels licensed fish areas subject the enforcement jurisdiction the other party comply with the laws that party applicable foreign fishing vessels (including the terms and conditions licences) and the provisions this and other applicable agreements. article . rat presiden republik indonesia article the event that enforcement action needs taken against fishing vessels nationals the other party party for offences against its laws, the party shall notify the other party promptly through the diplomatic channel the action taken, including the results legal proceedings involving the vessels persons concerned. article the parties shall exchange information and cooperate regard aquaculture. such cooperation may take the form of, but not limited (a) management, including environment protection measures, (b) technological developments, and (c) marketing. article the parties shall promote trade the fisheries sector including, appropriate, through encouragement and facilitation (a) joint ventures the processing fish products: and (b) cooperation the marketing fish products, fishing gear and fish processing equipment. article . article (men mn) ny) wat presiden republik indonesia pending final delimitation the outstanding maritime boundaries between the two countries, the parties shall interpret and implement this agreement consistently with the existing maritime boundary agreements between the parties and. article consultations between officials the parties shall held from time time the request either party. these consultation may include technical meetings marine areas fish stocks special interest both parties referred article article this agreement shall enter into force the date the later the written notifications which each party shall notify the other that has complies with its constitutional requirements necessary for the entry into force the agreement. this agreement shall remain force until the expiration twelve months from the date which either party shall have given notice writing the other its intention terminate the agreement. article this agreement shall reviewed upon the expiration five years from the date its entry into force. article . article man wat presiden republik indonesia nothing this agreement shall prejudice (a) the position either party regard the extent its maritime zones: (b)nduplicate jakarta, this twenty second day aprilphilip flooperaturan perundang undangan dan aspek penunjang lainnya,pembangunan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, terpadu, terarah dan terkoordinasi, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi badan kebijaksanaan perumahan nasional yang dibentuk dengan keputusan presiden nomor tahun sebagaimana diubah dengan keputusan presiden nomor tahun sehingga meliputi penetapan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaannya, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman dengan keputusan presiden. mengingat :. men nyasusunan organisasi dan tata kerja menteri negara. memutuskan dengan mencabutebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional. babinegara perumahan rakyat. . men ny) mula presiden republik indonesia badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional selanjutnya dalam keputusan ini disebut badan, mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan kebijaksanaan bidang pembangunan perumahan dan permukiman, memecahkan berbagai permasalahan bidang pembangunan perumahan dan permukiman, melaksanakan pengawasan dan pengendalimemadukan berbagai kebijaksanaan sektoral dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, meneliti dan mengkonsultasikan pemecahan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman, mengawasi dan mengendalikmengawasi dan mengendaliswasta, dan koperasi, mengawasi. pasaran "aa nat presiden republik indonesia mengawasi dan mengendalikan peran serta masyarakatdari ketua menteri negara perumahan rakyat: anggota menteri pekerjaan umum, menteri dalam negerinegara agraria kepala badan pertanahandari ketua menteri negara perumahan rakyat: anggota pejabat eselon dari instansi anggota badan dan dari instansi terkait. sekretaris. sekretaris badan merangkap sekretaris pelaksana harian adalah man ny) nat presiden republik indonesia sekretaris menteri negara perumahan rakyat. badan bersidang sekurang kurangnya satu kali setiap enam bulan, atau sewaktu waktu diperlukan, ketua badan dapat mengundang menteri pejabat lain yang terkait untuk hadir dalam sidang badan,, semua putusan badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat,, ditetapkan lebih lanjut oleh ketua badan. pelaksana harian bersidang sekurang kurangnya satu kali setiap bulan, atau sewaktu waktu diperlukan. tata kerja pelaksana harian ditetapkan oleh ketua badan. . mulan pin presiden republik indonesia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu ketua pelaksana harian dapat membentuk tim teknis yang anggota anggotanya terdiri dari wakil instansi pemerintah yang terkait. sekretaris menggunakan satuan kerja lingkungan kantor menteri negara perumahan rakyattingkat yang dipimpin oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii. tugas, organisasi dan tata kerja badan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman daerah ditetapkan oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat yang bersangkutan selaku ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan badan. gubernur. man mula presiden republik indonesia gubernur kepala daerah tingkattingkat sebagaimana dimaksud dalam dan dengan selalu memperhatikan kebijaksanakantor menteri negara perumahan rakyattingkat dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan. bab iv. man mul,, sandman madya, sandman utama pratama,palagan ya wat presiden republik indonesia presiden republik indonesia, menimbang bahwa manila, filipina, pada tanggal november pemerintah republik indonesia telah menandatangani protocol dispute settlement mechanism protokol mekanisme penyelesaian sengketa), sebagai hasil pertemuan informal menteri menteri ekonomi asean (aem). . open ya nat presiden republik indonesia mengesahkan protocol dispute settlement mechanism protokol mekanisme penyelesaian sengketa), yang telah ditandatangani oleh menteri menteri ekonomi asean (afm) manila, filipina, pada tanggal november sebagai hasil pertemuan informal menteri menteri ekonomi asean (aem)ya x1y wat presiden republik indonesia protokol perubahan untuk the agreement asean preferensial trading arrangements, bangkok, tanggal desember perjanjian tentang asean framework services, bangkok, tanggal desember perjanjian tentang asean framework agreement intellectual property cooperation, bangkok, tanggal desember protokol perubahan tentang the agreement asean energy cooperation, bangkok, tanggal desember perjanjian tentang basic agreement asean industrial cooperation, singapore, tanggal april protokol perubahan perjanjian dengan negara negara asean tentangfilipina, republic singapore, the kingdom thailand" untuk the promotion and protection investments, jakarta, tanggal september lampiran prosedur panel komposisi panel panel terdiri dari para ahli baik berasal dari pemerintah atau non pemerintah atau pejabat senior perdagangan suatu negara. dalam menetapkan calon nominasi panel, masing masing negara anggota asean memberikan preferensinya masing masing. anggota panel yang terpilih harus independen, mempunyai latar belakang yang memadai dan berpengalaman luas. negara anggota asean yang terlibat dalam sengketa dagang tidak boleh menjadi anggota panel, kecuali pihak pihak yang bertikai menyetujuinya. untuk membantu pemilihan anggota panel, sekretariat asean akan memberikan inactive list mengenai kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan paragraph negara anggota secara periodik mengusulkan calon calon baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah yang memenuhi kriteria memiliki pengetahuan yang relevant dengan perdagangan internasional. panel terdiri dari (tiga) panelis, yang disetujui oleh partai yang bersengketa, dan dalam jangka waktu (sepuluh hari) sejak terbentuknya panel, sebuah panel dapat terdiri dari (lima) panelis. negara negara anggota diberi tahu mengenai komposisi panel. sekretariat akan mengusulkan para nominasi untuk panel kepada pihak pihak yang bersengketa. pihak yang bersengketa tidak boleh menentang calon yang dinominasikan kecuali karena alasan tertentu. jika dalam jangka waktu (dua puluh hari) sejak terbentuknya panel, para panelis tidak disetujui, maka atas permintaan pihak yang bersengketa, sekretaris jenderal man mn) nya ny) wat presiden republik indonesia sekretariat asean berkonsultasi dengan ketua seok mengenai komposisi para panelis yang sesuai dengan prosedur dan aturan tambahan dari perjanjian. ketua seok memberitahukan kepada para anggota mengenai komposisi panel dalam jangka waktu (sepuluh) hari. menurut aturan umum, negara anggota dapat mengijinkan pejabatnya untuk menjadi panelis. panelis bekerja sesuai dengan kapasitasnya tidak sebagai wakil pemerintah atau suatu organisasi, oleh karena itu sebelum panel, negara anggota tidak boleh memberikan instruksi atau cara cara untuk mempengaruhi mereka berkenaan dengan permasalahan persengketaan. pelaksanaan panel pelaksanaan panel harusnya mengikuti provisi yang tercantum dalam protokol. panel dilaksanakan dalam sidang tertutup. pihak pihak yang bersengketa dan pihak yang berminat mengikuti penyelesaian sengketa dapat hadir dalam sidang jika diundang oleh panel. dokumen dan makalah yang disampaikan dijaga kerahasiaannya (confidential). didalam protokol disebutkan pihak pihak yang bersengketa tidak boleh mengungkapkan posisinya kepada masyarakat luas. negara negara anggota agar saling menjaga kerahasiaan informasi yang dibahas dalam panel, kecuali atas permintaan suatu negara informasi informasi terseut diumumkan masyarakat (public). sebelum sidang panel pertama dimulai, panel meminta kepada pihak pihak yang bersengketa untuk menyampaikan informasi tertulis dan bukti kasus serta argumentasinya kepada panel. pada sidang substansial panel pertama dengan pihak yang bersengketa, panel akan meminta pihak yang membawa mengajukan keluhan (menggugat) kepada panel untuk mempresentasikan kasusnya. selanjutnya pada sidang yang sama, pihak yang tergugat akan ditanyakan pandangannya oleh panel. pada sidang substansial panel kedua diadakan diskusi atau debat secara resmi, maka pihak yang tergugat mempunyai hak untuk meminta tanggapan kepada "floor" terlebih dahulu, selanjutnya pihak penggugat meminta tanggapan dari floor. pihak pihak yang bersengketa agar menyampaikan debat tertulisnya kepada panel. panel dapat meminta pertanyaan kepada pihak yang bersengketa kapan saja, dan meminta penjelasan tertulis sidang dan menyampaikannya panel. pihak yang bersengketa menyampaikan penyertaan tertulis mengenai pidatonya kepada panel. dalam hal menjaga transparansi, sesuai dengan artikel maka pihak yang bersengketa mempresentasikan permasalahannya. selanjutnya pihak pihak tersebut menyampaikan kepada kelompok tentang laporan tertulis yang termasuk tanggapan dalam sidang panel. prosedur spesifik tambahannya disampaikan dalam panel. men mn) n4z na5 ny) rat presiden republik indonesia protocol dispute settlement mechanismasean), calling the framework agreement enhancing asean economic cooperation signed singapore january amended the protocol amend the framework agreement enhancing asean economic cooperation signed bangkok december (the agreement"): recognizing the need expand article the agreement strengthen the mechanism for the settlement disputes the area asean economic cooperation, have agreed follows article coverage and application the rules and procedures this protocol shall apply disputes brought pursuant the consultation and dispute settlement provisions the agreement well the agreements listed appendix and future asean economic agreements (the "covered agreements"). the rules and procedures this protocol shall apply subject such special additional rules and procedures dispute settlement contained the covered agreements. the extent that there difference between the rules and procedures this protocol and the special additional rules and procedures the covered agreements, the special additional rules and procedures shall prevail. the provisions this protocol are without prejudice the rights member states seek course other fora for the settlement disputes involving other member states. member state involved dispute can resort other fora any stage before the senior economic officials meeting seok") has made rating the panel report. article . min yan ny) wat presiden republik indonesia article consultationswith respect any matter affecting the implementation, interpretation application the agreement any covered agreement. any differences shall, far possible, settled amicably between the member states. member states which consider that any benefit accruing them directly indirectly, under the agreement any covered agreement being qualified impaired, that the attachment any objective the agreement any covered agreement being imposed result failure another member state carry out its obligations under the agreement any covered agreement, the existence any other situation may, with view achieving satisfactory settlement the matter, make representations proposals the other member state concerned, which shall give due consideration the representations proposals made it. ifa request for consultations made, the member state which the request madewithin period more than thirty days after the date receipt the request, with view reaching mutually satisfactory solution. article good offices, reconciliation mediation member states which are parties dispute may any time agree good offices, reconciliation mediation. they may begin any time and terminated any time. once procedures for good offices, reconciliation mediation are terminated, complaining party may then proceed raise the matter seok. the parties dispute agree, procedures for good offices, reconciliation mediation may continue while dispute proceeds. article senior economic officials meeting the consultations fail settle dispute within sixty days after the date receipt the request for consultations, the matter shall raised the seok. the seok shall establish panel: where applicable, raise the matter the special body charge the special additional rules and procedures for its consideration. notwithstanding. sy) ny) wat presiden republik indonesia notwithstanding article paragraph the seok considers desirable particular case, may decide deal with the dispute achieve apicale settlement without appointing panel. this step shall taken without any extension the thirty day period article paragraph article establishment panel the function the panesections the agreement any covered agreement, and make such other findings will assist the seok making the rulings provided for under the agreement any covered agreement. the seok shall establish panel later than thirty days after the date which the dispute has been raised it. the seok shall make the final determination the size, composition and terms reference the panel. article function the panel the panel shall, apart from the matters covered appendix regulate its own procedures relation the rights parties heard and its deliberations. the panel shall submit its findings the seok within sixty days its formation. exceptional cases, the panel may take additional ten days submit its findings seok. within this time period, the panel shall accord adequate opportunity the parties the dispute review the report before submission. the panel shall have the right seek information and technical advice from any individual body which seems appropriate member state should respond promptly and fully any request panel for such information the panel considers necessary and appropriate. panel deliberations shall confidential. the reports panelsarticle . nya x1y rat presiden republik indonesia article treatment panel result the seok shall consider the report the panel its deliberations and make ruling the dispute within thirty days from the submission the report the panel. exceptional cases, seok may take additional ten days make ruling the dispute. seok representatives from member states which are parties dispute can present during the process liberation but shall not participate the ruling seok. seok shall make ruling based simple majority. article appeal member states, who are parties the dispute, may appeal the ruling the seok the asean economic ministers aem") within thirty days the ruling. the aem shall make decision within thirty days the appeal. exceptional cases, aem may take additional ten days make decision the dispute. economic ministers from member states which are parties dispute cab present during the process liberation but shall not participate the decision aem. aem shall make decision based simple majority. the decision the aem the appeal shall final and binding all parties the dispute. since prompt compliance with the rulings the seok decisions the aem essential order ensure effective resolution disputes. member states who are parties the dispute shall comply with the ruling decision, the case may be, within reasonable time period. the reasonable period time shall period time mutually agreed the parties the dispute but under circumstances should exceed thirty days from the seok's ruling the event appeal thirty days from the aem's decision. the member states concerned shall provide the seok the aem, the case may be, with status report writing their progress the implementation the ruling decision. article . ny) ny) rat presiden republik indonesia article compensation and the suspension concessions the member state concerned fails bring the measure found inconsistent with the agreement any covered agreement into compliance therewith otherwise comply with seok's rulings aem's decisions within the reasonable period time, such member state shall, requested, and later than the expiry the reasonable period time, enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement procedures, with view developing mutually acceptable compensation. satisfactory compensation has been agreed within (twenty) days after the date expiry the reasonable period time, any party having invoked the dispute settlement procedures may request authorization from the aem suspend the application the member state concerned concessions other obligations under the agreement any covered agreements. however, neither compensation nor the suspension concessions other obligations preferred full implementation recommendation bring measure into conformity with the agreement any covered agreements. article maximum time frame member states agree that the total period for the disposal dispute pursuant article and this protocol shall not exceed two hundred any ninety days. article responsibilities the secretariat the asean secretariat shall have the responsibility assisting the panels, especially the historical and procedural aspects the matters deal with, and providing secretariat and technical support. the asean secretariat shall have the responsibility monitoring and maintaining under surveillance the implementation the seok's ruling and aem's decision the case may be. the asean secretariat may offer good offices, consultation mediation with the view assisting members settle dispute. article . man n4z ny) wat presiden republik indonesiae protocol dispute settlement mechanism. done manila, this 20th day november single copy the english language. for the government brunei darussalam ttd. abdul rahman tab minister industry and primary resources for the government the republic indonesia: ttd. ariwibowo minister industry and trade for the government malaysiamen mn) nya ny) wat presiden republik indonesia for the government the republic singapore: ttd. yeo cheol tong minister for trade and industri for the government the kingdom thailand: ttd. sukun kanchanalai deputy minister commerce for the government the socialist republic vietnam: ttd. van tries minister trade appendix covered agreements multilateral agreement commercial rights non scheduled services among asean, manila, march agreement asean prudential trading arrangements, manila, february memorandum understanding the asean swap arrangements, kuala lumpur, august supplementary agreement the memorandum understanding the asean swap arrangement, washington d.c., september second supplementary agreement the memorandum understanding the asean swap arrangement, denpasar, bali, september agreement the asean food security reserve, new york, october basic agreement asean industrial projectsmalaysia), kuala lumpur, march amendments the memorandum understanding the asean swap arrangement colombo, sri lanka, january basic. mapan nya ny) wat presiden republik indonesia basic agreement asean industrial implementation, manila, june third supplementary agreement the memorandum understanding the asean swap arrangement, bangkok, february asean ministerial understanding plant quarantine ring, kuala lumpur, october asean ministerial understanding the standardization import and quarantine regulation animal and animal products, kuala lumpur, october protocol amend the agreement the asean food security reserve, bangkok, october asean customs code conduct, jakarta, march asean ministerial understanding fisheries cooperation, singapore, october basic agreement asean industrial joint ventures, jakarta, november asean ministerial understanding asean cooperation agricultural cooperative, manila, october asean ministerial understanding plant pest free zone, manila, october agreement asean energy cooperation, manila, june asean petroleum security agreement, manila, jung agreement the preferensial shortlisting asean contractors, jakarta, october supplementary agreement amend the basic agreement asean industrial joint ventures, singapore, june fourth supplementary agreement the memorandum understanding the asean swap arrangement, kathmandu, nepal, january protocol improvements extensions tariff preferences under the asean preferensial trading arrangement, manila, decdecember revised basic agreement asean industrial joint ventures, manila, decembermanila, december protocoldecember agreement the establishment the asean tourism information centre, kuala lumpur, september financial regulations the asean tourism information centre, kuala lumpur, september memorandum(men mn) wat presiden republik indonesia memorandum understanding brand tooctober protocol amend the revised basic agreement asean industrial joint ventures, january supplementary agreementjuly agreement the common effective preferensial tariff scheme for the asean free trade area, singapore, january second protocol amend the revised basic agreement asean industrial joint ventures, manila, october ministerial understanding asean cooperation food, agriculture and forestry, bandar seri begawan, october, langkah, malaysia, third protocol amend the revised basic agreement asean industrial joint ventures, marchdecember protocol amend the agreement asean preferensial trading arrangements, bangkok, december asean framework agreement services, bangkok, december asean framework agreement intellectual property cooperation, bangkok, december protocol amending the agreement asean energy cooperation, bangkok, december basic agreement asean industrial cooperation, singapore, april protocol amendjakarta, september appendix working procedures the panel composition panels panels shall composed well qualified governmental and or non governmental individuals, including persons who have served presented case panel, served the secretariat, caught published international trade law policy, served senior trade policy official member state. the nomination the panels, preference shall given individuals who are nationals asean member states. panel. ptn wat presiden republik indonesia panel members should selected with view ensuring the independence the members, sufficiently diverse background and wide spectrum experience. nationals member states whose governments are parties the dispute shall not serve panel concerned with that dispute, unless the parties the dispute agree otherwise. assist the selection panelis, the secretariat shall maintain indicate list governmental and non governmental individuals possessing the qualifications outlined paragraph from which panelis may drawn appropriate. members may periodically suggest names governmental and non governmental individuals for inclusion the indicate list, providing relevant information their knowledge international trade and the sectors subject matter the covered agreements, and those names shall added the list upon approval the seok. for each the individuals the list, the list shall indicate specific areas experience expertise the individuals the sectors subject matter the covered agreements. panels shall composed three panelis unless the parties the dispute agree, within days from the establishment the panel, panel composed five panelis. members shall informed promptly the composition the panel. the secretary shall propose nominations for the panel the parties the dispute. the parties the dispute shall not oppose nominations except for compelling reasons. there agreement the panelis within days after the date the establishment panel, the request either party, the secretary general, consultation with the seok chairman, shall determine the composition the panel appointing the panelis whom the secretary general considers most appropriate accordance with any relevant special additional rules procedures the covered agreement covered agreements which are issue the dispute, after consulting with the parties the dispute. the seok chairman shall inform the members the composition the panel thus formed later than days after the date the chairman receives such request. member states shall undertake, general rule, permit their officials serve panelis. panelis shall serve their individual capacities and not government representatives, nor representatives any organization. member states shall therefore not give them instructions nor seek influence them individuals with regard matters before panel. panel proceedings its proceedings the panel shall follow the relevant provisions this protocol. addition, the following working procedures shall apply. the panel shall meet closed session. the parties the dispute, and interested parties, shall present the meetings only when invited the panel appear before it. the deliberations the panel and the documents submitted shall kept confidential. nothing this protocol shall prelude party dispute from discussing statements its own positions the public. member states shall treat confidential information submitted another member state the panel which that member state has designated confidential. where. mulan n4z na5 n1y mula presiden republik indonesia where party dispute submits confidential version its written submissions the panel, shall als, upon request member statebefore the first substantive meeting the panel with the parties, the parties the dispute shall transmit the panel written submissions which they present the facts the case and their arguments. its substantive meeting with the parties, the panel shall ask the party which has brought the complaint present its case. subsequently, and still the same meeting, the party against which the complaint has been brought shall asked present its point view. formal rebuttal shall made second substantive meeting the panel. the party complained against shall have the right take the floor first followed the complaining party. the parties shall submit, prior that meeting, written rebuttal the panel. the panel may any time put questions the parties and ask them for explanations either the course meeting with the parties writing. the parties the dispute shall make available the panel written version their oral statements. the interest. forever, each partys written submissions, including any comments the descriptive part the report and responses questions put the panel, shall made available the party parties. any additional procedures specific the panel. kean mn) wat presiden republik indonesia protokol mekanisme penyelesaian sengketa pemerintah brunei darussalam, republik indonesia, kerajaan malaysia, republik filipina, republik singapura, kerajaan thailand dan republik vietnam, negara negara anggota dari perkumpulan negara negara asia tenggara asean). mengingat kerangka kerja perjanjian peningkatan kerjasama asean bidang ekonomi yang ditandatangani singapura, pada tanggal januari selanjutnya perjanjian peningkatan kerjasama asean dibidang ekonomi dirubah melalui protokol yang ditandatangani pada tanggal desember bangkok. menyadari perlunya memperluas pemahaman artikel dari perjanjian untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa kawasan kerjasama ekonomi asean maka telah disetujui sebagai berikut ruang lingkup dan permohonan peraturan dan prosedur protokol ini akan menerapkan penyelesaian sengketa melalui konsultasi dan mengikuti provisi provisi dalam perjanjian baik perjanjian perjanjian yang tercatat dalam lampiran dan perjanjian ekonomi asean yang akan datang. peraturan dan prosedur protokol ini akan menerapkan aturan khusus atau aturan tambahan penyelesaian sengketa yang dicakup dalam perjanjian. sejauh ini ada perbedaan antara aturan dan prosedur dalam protokol dan khusus atau aturan tambahan dan prosedur dalam perjanjian yang dicakup. provisi provisi protokol tersebut telah mempertimbangkan (tanpa praduga) hak hak negara negara anggota mencari fora lain untukengketa dapat mencari kejora lain pada setiap tahap sebelum sidang para pejabat tinggi ekonomi asean (seok) membuat keputusan terhadap laporan panel. konsultasi negara negara anggota mempunyai kesempatan yang cukup memadai untuk konsultasi dengan perwakilannya masing masing negara negara anggota, dengan terbatas pada beberapa masalah pelaksanaan, interpretasi atau penerapan perjanjian. adanya perbedaan, sejauh mungkin, diselesaikan secara damai antara negara negara anggota. negara . man wat presiden republik indonesia negara negara anggota dimungkinkan memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dibawah perjanjian yang lemah, atau pencapaian tujuan dari perjanjian telah terhambat karena kegagalan negara anggota lainnya melaksanakan kewajiban kewajiban perjanjian. jika suatu permintaan konsultasi dibuat, negara anggota yang bersangkutan menjawab permintaan tersebut dalam jangka waktu (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan konsultasi, dan negara anggota yang bersangkutan akan berkonsultasi dalam jangka waktu tidak lebih dari (tiga puluh) hari sejak permintaan konsultasi diterima, dengan tujuan akan mencapai pemecahan yang saling memuaskan. jasa jasa baik, konsiliasi atau mediasi negara negara anggota yang terlibat dalam sengketa setuju penyelesaian sengketanya melalui jasa jasa baik, konsiliasi atau mediasi. mereka dapat memulainya kapan saja dan diselesaikannya kapan saja. bila prosedur yang dipilih melalui jasa jasa baik, maka konsiliasi atau mediasi berakhir (tidak dilakukan) selanjutnya kelompok yang bermasalah dapat meneruskan masalahnya kepada seok. apabila kelompok yang bersengketa setuju, maka prosedur jasa jasa baik, konsiliasi atau mediasi boleh diteruskan sementara sengketa berlanjut. sidang para pejabat tinggi ekonomi seok) apabila konsultasi gagal menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu enam puluh hari sejak diterimanya tanggal permintaan untuk konsultasi, maka masalah sengketa tersebut dapat diteruskan seok. selanjutnya seok akan (a) membentuk panel, atau (b) apabila memungkinkan, membawa masalah tersebut badan khusus yang pertimbangannya menggunakan aturan dan prosedur khusus atau tambahan. meskipun demikian, disamping artikel paragraph pada khusus tertentu seok dapat mempertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa membentuk panel. langkah ini dapat diambil tanpa perpanjangan periode tiga puluh hari seperti yang tercantum dalam artikel paragraph . sy) nya ny) wat presiden republik indonesia pembentukan panel fungsi panel adalah untuk membuat pengkajian yang objektif sebelum terjadi sengketa, yang mencakup pengujian bukti fakta dari kasus tersebut, fakta dapat dibuktikan dan sesuai dengan perjanjian atau perjanjian lainnya, dan panel dapat membuat penemuan penemuan lainnya sehingga hal hal tersebut akan membantu seok dalam membuat keputusannya. seok dapat membentuk panel tidak lebih dari tiga puluh hari setelah tanggal masalah sengketa dimunculkan. seok dapat membuat penilaian akhir mengenai jumlah, komposisi dan kerangka acuan panel. fungsi panel panel, seperti yang dikemukakan dalam lampiran mengatur prosedurnya sendiri dalam kaitannya dengan hak hak kelompok yang bersengketa untuk didengarkan dan dibahas secara mendalam. panel dapat mengajukan penemuannya seok dalam jangka waktu enam puluh hari sejak pembentukannya. dalam kasus luar biasa, panel dapat menambah sepuluh hari untuk mengajukan penemuannya seok. dalam periode waktu ini, panel dapat mempunyai kesempatan yang memadai untuk meninjau laporan kelompok yang bersengketa sebelum disampaikan seok. panel berhak untuk mencari informasi dan saran teknis dari perseorangan atau badan yang dianggap tepat. suatu negara anggota hendaknya menanggapi secara serius setiap permintaan beberapa informasi oleh panel apabila panel mempertimbangkannya perlu dan tepat. pembahasan pembahasan panel bersifat rahasia. laporan panel dapat dikonsep tanpa kehadiran kelompok bersengketa dan dikonsep berdasarkan informasi dan pernyataan yang tersedia, hasil perlakuan panel seok akan mempertimbangkan laporan panel dan membuat keputusan tentang sengketa tersebut dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak laporan panel diterima. dalam kasus perkecualian, seok dapat menambah sepuluh hari untuk membuat keputusan terhadap sengketa. dalam sidang proses pertimbangan oleh seok yang dihadiri oleh anggota seok, sidang juga dapat dihadiri oleh kelompok yang bersengketa, tetapi kelompok yang bersangkutan tidak boleh berpartisipasi dalam sidang pengambilan keputusan seok. seok akan membuat keputusan berdasarkan suara mayoritas. . man wat presiden republik indonesia permohonan banding negara negara anggota, yang bersengketa, dapat memohon banding atas keputusan seok kepada menteri menteri ekonomi asean (aem) dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak keputusan dibuat. aem dapat membuat keputusan dalam tiga puluh hari sejak permohonan banding. dalam kasus perkecualian, aem dapat menambah sepuluh hari untuk membuat suatu keputusan terhadap sengketa. kelompok yang bersengketa dapat hadir selama proses pertimbangan oleh aem tetapi tidak berpartisipasi dalam keputusan aem. aem dapat membuat keputusan didasarkan pada suara terbanyaknya. keputusan aem dalam banding adalah final dan mengikat pada semua kelompok yang bersengketa. oleh karena keputusan keputusan yang dibuat oleh seok dan aem adalah penting dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan efektif, maka negara anggota yang bersengketa hendaknya melaksanakan keputusan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pihak pihak yang bersengketa dan jangka waktu tersebut tidak melebihi hari sejak keputusan seok dibuat atau hari sejak keputusan aem. negara anggota yang bersengketa hendaknya melaporkan secara tertulis kepada seok atau aem mengenai laporan perkembangan pelaksanaan keputusan tersebut. kompensasi dan penundaan konsesi jika negara anggota yang bersengketa gagal dalam melaksanakan peraturan seok atau keputusan aem dalam jangka waktu yang disepakati karena ditemukannya ketidak konsisten dengan perjanjian, maka negara anggota yang bersengketa hendaknya bernegosiasi dan berusaha mencari kompensasi yang dapat diterima dan saling menguntungkan kedua pihak. jika tidak ada kompensasi yang disepakati dalam jangka waktu hari sejak habisnya jangka waktu penyelesaian sengketa, maka negara anggota yang bersangkutan dapat meminta kewenangan aem untuk menunda konsesi atau kewajiban lainnya dalam perjanjian. tetapi, tidak ada penggantian maupun penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya untuk pelaksanaan rekomendasi secara penuh yang sesuai dengan aturan aturan perjanjian atau perjanjian sebelumnya. kerangka waktu maksimum negara negara anggota setuju bahwa jumlah periode yang dalam sengketa sesuai dengan artikel dan dari protokol ini tidak melebihi dua ratus sembilan puluh hari. . sy) nya ny) wat presiden republik indonesia tanggung jawab sekretariat sekretariat asean bertanggung jawab dalam membantu panel khususnya yang berkenaan pada aspek sejarah dan prosedural masalah masalah yang dihadapi, dan penyediaan kesekretariatan dan pendukung teknis. sekretariat asean bertanggung jawab memonitor bawah pengawasan pelaksanaan peraturan seok dan keputusan aem sepanjang kasus tersebut ada. sekretariat asean menyediakan jasa jasa baik, konsiliasi atau mediasi untuk membantu menyelesaikan sengketa. provisi provisi penutup protokol ini hendaknya disimpan oleh sekretaris jenderal asean, dan sekretaris jenderal asean menyampaikan secepatnya satu copy salinan yang telah disahkan kepada setiap negara anggota. protokol ini harus mulai berlaku sejak ratifikasi atau penandatanganan oleh semua pemerintah dan sekretaris jenderal asean. disaksikan, penandatanganan sepenuh oleh masing masing pemerintah pemerintah yang berwenang yang telah menandatangani protokol mekanisme penyelesaian sengketa. ditandatangani manila, pada tanggal bulan november dalam satu buah salinan bahasa inggris. lampiran perjanjian perjanjian asean perjanjian multilateral tentang commercial rights non scheduled services among asean", manila, tanggal maret perjanjian tentang asean preferensial trading arrangement", manila, tanggal pebruari perjanjian saling pengertian tentang the asean swap arrangements", kuala lumpur, tanggal, agustus supplementary perjanjian untuk memorandum understanding the asean swap arrangements, washington d.c, tanggal, september supplementary. men mn) nya ny) wat presiden republik indonesia supplementary perjanjian dua untuk memorandum understanding the asean swap arrangement, denpasar, bali, tanggal september perjanjian tentang the asean food security reserve, new york, tanggal oktober perjanjian dasar tentang asean industrial projects, kuala lumpur, tanggal maret supplementary perjanjian untuk the basic agreement asean industrial projects asean urea project indonesia), kuala lumpur, tanggal maret supplementary perjanjian untuk perjanjian dasar mengenai the basic agreement asean industrial projects asean urea project malaysia), kuala lumpur, tanggal maret perubahan perubahan untuk memorandum understanding the asean swap arrangement colombo, sri lanka, tanggal januari perjanjian dasar tentang asean industrial implementation, manila, tanggal juni supplementary perjanjian ketiga mengenai memorandum understanding the asean swap arrangement, bangkok, tanggal pebruari perjanjian tentang asean ministerial understanding plant quarantine ring, kuala lumpur, tanggal oktober perjanjian tentang asean ministerial understanding the standardization import and quarantine regulation animal products, kuala lumpur, tanggal oktober protokol perubahan agreement the asean food security reserve, bangkok, tanggal oktober perjanjian tentang asean customs code conduct, jakarta, tanggal maret perjanjian tentang asean ministerial understanding fisheries cooperation, singapore, tanggal oktober perjanjian basic agreement asean industrial joint ventures," jakarta, tanggal november perjanjian asean ministerial understanding asean cooperation agricultural cooperative, manila, tanggal oktober perjanjian tentang asean ministerial plant pest free zone," manila, tanggal oktober perjanjian tentang agreement asean energy cooperation," manila, tanggal juni perjanjian tentang asean petroleum security agreement," manila, tanggal juni perjanjian tentang agreement the prudential shortlistitng asean contractors," jakarta, tanggal oktober supplementary. men mn) nya ny) wat presiden republik indonesia supplementary perjanjian perubahan untuk "the basic agreement asean industrial joint ventures," singapore, tanggal juni supplementary keempat perjanjian untuk memorandum understanding the asean swap arrangement," kathmandu, nepal tanggal januari protokol perbaikan "on extension tariff preferences under the asean preferensial trading arrangement," manila, tanggal destanggal desember revisi dari basic agreement asean industrial joint ventures," manila, tanggal desember perjanjian antar pemerintahan brunei darussalam, republik indonesia, malaysia, filipina, singapura, kerajaan thailand untuk perjanjian the promotion and protection investment, manila, tanggal desember protokol untuktanggal desember perjanjian tentang "the establishment the asean tourism information centre, kuala lumpur, tanggal september perjanjian tentang financial regulation the asean tourism information centre, kuala lumpur, tanggal september memorandum saling pengertian tentang memorandum understanding brandtanggal oktober protokol perubahan "the revised basic agreement asean industrial joint ventures, tanggal januari supplementary perjanjian untuktanggal juli perjanjian untuk agreement the common effective preferensial tariff scheme for the asean free trade area, singapura, tanggal januari protokol kedua untuk perubahan the revised basic agreement asean industrial joint ventures, manila, tanggal oktober perjanjian tingkat menteri ministerial understanding asean cooperation food, agriculture and forest products promotion scheme", langkah, malaysia, memorandum saling pengertian''. langkah, malaysia, protokol ketiga perubahan tentang the revised basic agreement asean industrial joint ventures, tanggal maret protokol perubahan mengenaitanggal desember protokol dirasakan sudah cukup memadai, dan oleh karenanya perlu ditinjau kembali agar dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha kena pajak untuk lebih mandiri dan sekaligus untuk meningkatkan penerimaan negarakenasebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjad, yaitu: barang . mulan yes presiden republik indonesia barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas:nya, untuk keperluan abri yang belum dibuat dalam negeri,barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, vaksin . mulan yes sat pip presiden republik indonesia."menggali dan kejaksaan negeri kota agungmenggali dan kejaksaan negeri kota agumbentuk kejaksaan negeri menggali yang berkedudukan menggali. membentuk kejaksaan negeri kota agung yang berkedudukan kota agung. daerah hukum kejaksaan negeri menggali meliputi daerah kabupaten tulang bawang. daerah hukum kejaksaan negeri kota agung meliputi daerah kabupaten tanggamus. ny) mula presiden republik indo kesia kejaksaan negeri menggali dan kejaksaan negeri kota agung termasuk dalam daerah hukum kejaksaan tinggi lampung. dengan terbentuknya kejaksaan negeri menggali dan maka daerah kabupaten tulang bawang dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri kotabumi. dengan terbentuknya kejaksaan negeri kota agung maka daerah kabupaten tanggamus dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri kalinya. cabang kejaksaan negeri kalinya talang bawang dan cabang kejaksaan negeri kalinya pringsewu dialihkan menjadi cabang kejaksaan negeri kota agung tulang bawang dan cabang kejaksaan negeri kota agung pringsewumenggali dan kejaksaan kota agung dibebankan pada anggaran kejaksaan agung republik indonesia. penetapan tipe, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan negeri menggali dan kejaksaan negeri kota agung ditetapkan. man mn) nya ny) r. kean mn) ny) nw) rat presiden republik ndo kesia, aac. pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dan hewan liar, ad. ann sy) nya x1y wat presiden republik ndo kesialancaran . mulan pin yaa nya x1y wat presiden republik ndo kesia pelancaran,,:, penetapan . man n4z ny) wat presiden republik ndo kesia,klusif dan landas kontinen." ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. mean sy) nya x1y rat presiden republik ndo kesiaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jl)ea rat presiden republik ndo kyelesaian perselisihan antar propinsi bidangnya, penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibu kota daerah,, penetapan pedoman administrasi kependudukan bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk, penetapan pedoman perencanaan daerah, penetapan pedoman satuan polisi pamong praja, pembentukan dan pengelolaan dewan pertimbangan otonomi daerah, pelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik,. memang ny) nw) wat presiden republik ndo kesia pp. penetapan pedoman tata cara kerja ,, jawaban dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah,xx. mean sy) nya x1y wat presiden republik ndo kesia. ptn yaa nw) presiden republik ndo kesia penetapan standar pemberian ijin oleh daerah bidangnya,, pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura, serta hewan budidaya,,, dan embrio ternak: pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan,, uu. penetapan . ny) wat presiden republik ndo kesia penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan,, penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani, penetapan kriteria dan standar pengurusan areal perkebunan, penetapan kriteria dan standar perijinan usaha perkebunan, aa., abtasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian areal perkebunan, aperkebunan, ad. penetapan kriteria dan standar dalam penyelenggaraan peng amanat dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan, ae. penyusunan . kean mn) ny) wat presiden republik ndo kesia aaf. a3: presiden republik ndo kesia, penetapan . kean kun dna presiden republik ndo kesia,,, dan pengen dalian kawasan hutan, uukehutanan,:,, penyelenggaraan man ya ny)wat presiden republik indonesia agreement between the government australia and the government the republic indonesia concerning the protection and enforcement copyright whereas the government australia and the government the republic indonesia (hereafter referred the parties") wish further promote the close and friendly relations between the countries, recognizing the benefits derived both parties from the reciprocal protection and enforcement copyright their respective countries: have agreed follow article definitions for the purposes this agreement "territory" (a).rights accordance with the united nations convention the law the sea. (b)., "copyright. mula presiden republik indonesia "copyright works" means such works other subject matter which party accords protection and enforcement under its own copyright laws and procedures. article scope protection the reciprocal protection and enforcement accorded each party under this agreement shall apply (a). copyright works existence after the entry into force this agreement, and (b). copyright works existence before the entry into force this agreement, provided that act person before the entry into force this agreement shall taken constitute infringement the copyright in, respect of, those works. article reciprocity protection and enforcement (l). accordance with its respective laws and procedures, each party shall accord the copyright works citizens, residents corporations which are entitled copyright protection and enforcement the territory the other party, copyright protection and enforcement the same basis that accorded the copyright works its own citizens, residents corporations. notwithstanding paragraph this article, where party does not provide copyright protection and enforcement the same basis that accorded the other party, party may, giving effect this agreement, except modify the application its copyright laws its territory the copyright works, class copyright works, citizens, residents corporations the other party, without prejudicing their copyright protection which has been accorded the territory the other party. article . men nat presiden republik indonesia article non discrimination with regard the protection and enforcement copyright works, any advantage, favour, privilege immunity granted party the nationals any third country shall accorded immediately and unconditional the nationals the other party. executed from this obligation any advantage, favour, privilege immunity accorded party (a). deriving from international agreement arrangements judicial assistance and law enforcement general nature and not particular confined the protection copyright works, (b). granted accordance with the provisions the bern convention for the protection literary and artistic works september revised from time time and paris july, done rome october authoring that the treatment accorded function not national treatment but the treatment accorded another country. article dispute resolution any dispute between the parties relating the implementation interpretation this agreement shall settled amicably consultation negotiation. article amendments taking account the development intellectual property, this agreement may amended any time through negotiation consultation between the parties. article . open n1 wat presiden republik indonesia article entry into force and termination this agreement shall comeconstitutional requirements for the entry into force this agreement have been fulfilled, this agreement may terminated any time either party upon written notice six months prior its termination.day november the year one thousand nine hundred and ninety two the english language. for the government for the government the australia republic indonesia, menimbang bahwa dengan telah selesainya pembangunan masjid istiqlal, diperlukan penataan kembali kelembagaan bagi pengelolaan masjid istiqlal, sehingga dapat berperan sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah, untuk kepentingan dan kemajuan syiar islam indonesia, bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pengaturan pengelolaan masjid istiqlalolaan masjid istiqlal dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan masjid istiqlal dibentuk badan pengelola masjid istiqlal yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut badan pengelola. . man pan nat presiden republik indonesiaamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar islam indonesia. dalam melaksanakan tugasnya, badan pengelola menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan masjid istiqlal, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar islam yang diselenggarakan masjid istiqlal, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan, taman, serta segala perlengkapan pendukung masjid istiqlal agar tetap berfungsi dengan baik dan menjadi kebanggaan bangsa indonesia, koordinasi dan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan masjid istiqlal untuk kepentingan syiar islam, penyampaian laporan, saran dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada presiden. . man nat presiden republik indonesia (d0) badan pengelola diketuai oleh menteri agama. anggota badan pengelola terdiri dari direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji departemen agama: sekretaris menteri sekretaris negara, gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta, ketua majelis ulama indonesia. ketua badan pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. ketua badan pengelola dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh badan pelaksana yang bertugas menangani pengelolaan kegiatan bidang keagamaan dan pengelolaan kegiatan bidang pemeliharaan sarana dan prasarana fisik masjid istiqlal. anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua badan pengelola. ketua badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua badan pengelola. . open ya wat presiden republik indonesia segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan masjid istiqlal yang diatur dalam keputusan presiden ini, diperoleh dari subsidi pemerintah melalui anggaran departemen agamkeputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan masjid istiqlali. man: "b. eselon ib: deputi "c. eselon sekretaris, staf ahli: direktur: kepala pusat dan badan urusan logistik:. open muldan lampiran angka badan urusan logistik) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:aj: direktur rumah sakit anak dan bersalin harapan kita" jakarta: direktur. open n1 nat presiden republik indonesia direktur rumah sakit ortopedi dan protes:.: jakarta: koordinator administrasi pada kantor wilayah departemen kesehatan". lampiran angka badan urusan logistik) huruf "d. eselon wakil kepala depot logistik tipe tipe khusus dan tipe khusus kepala depot logistik tipe b"'perpajakan kepada usaha industri tertentu presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam upaya menciptakan iklim yang lebih menarik bagi usaha penanaman modal dan untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya, dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakankepada perusahaan yang menjalankan usaha industri tertentufasilitas perpajakan kepada usaha industri tertentu. terhadap perusahaan yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri dan menjalankan usaha industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden ini, diberikan fasilitas perpajakan untuk jangka waktulan nya ny) wat presiden republik indonesia lampiran: keputusan presiden republik indonesia nomor tahun nama perusahaan produk lokasi jangka waktu fasilitas pt. kini kertas pulp kab. berau tahun kertas kaltim pt. smelting cu katode kab. gresik tahun jawa timur pt. trans pacific olefin dan kab. tuban tahun petrochemical aromatic jawa timur indoutama pt. texmaco barang modal kab. kendal tahun perkasa mesin tenun jawa tengah engineering tekstil pt. polysindo polyester kab. karawang tahun eka perkasa chips, poly awa barat ester filament, polyester sta ple fibre, polyester grade tere italic acid separate tech slider, hga, medan tahun biology sumatera hsa sumatera utara presiden republik indonesia ttd. soeharto
ng)mengingat belum diatasnya ketentuan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang telah mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahun padaaka perlu menetapkan perubahan pada ketentuan lain lain tentang kenaikan pangkat penyesuaiantentuan izpil lingkungan pemerintah kota singkawang. ketentuan dalampegawai negeri sipil khusus guru vwalikota nomor tahunmemperoleh ijazah tidak sesuai dengan jabatan tugas pokok yang sedang diampuni dan memperoleh ijin belajar sebelum diterbitkannya peraturan walikota ini dapat disesuaikan ibadahnya sebagaimana dimaksud pegawai negeri sipil yang telah memperoleh ijazah sebelum berstatus consdengan ketentuan sesuai dengan jabatan tugas pokok yang diampuni. pegawai negeri sipil yang telah berada dalam pangkat golongan ruang maksimal dan memperoleh ijazah dapat menyesuaikan ibadahnya melalui prosedur penyesuaian ijazah tanpa melalui proses usul kenaikan pangkat. s5) kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana disebutkan dalam huruf dapat dikecualikan bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh ijazah sarjana s1) atau diploma iv. dan telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pada tanggal november dan dinyatakan lulus dan dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dan masih berpangkat pengatur, golongan ruang i c, dengan masa kerja golongan dua tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang ill pembina tk. nip.
amstinggal dalam gangtinggal dalam gang perlu dilakukan penataan kembali izin mendirikan bangunan, bahwa bangunan rumah tinggal milik masyarakat khususnya yang berada dalam gang, rata rata tidak memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana ditetapkan sesuai peraturan daerah dalam gang, dilaksanakan melalui kebijatinggal yang berada dalam gang komplek perumahan jalan komplek perumahantinggal bagi masyarakat dalam gangdan berada dalam gang komplek perumahan jalan komplek perumahan kawasan perumahanpelaksanaan kebijakan pemberian imb bagi bangunan rumah tinggal milik masyarakat yang berada dalam gang dalam kawasan pemukiman. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk: memberikan aspek legal bangunan daerah khususnya bangunan rumah tinggal dalam gang, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, cc.perkotaan dan penataan perkembangan perkotaan sesuai ketentuan yang berlakubangunan rumah tinggal bagi masyarakat dalam gang kota pontianak utilitas perkotantara lain: hanya pada kawasan koning perumahan, rumah tinggal milik masyarakat yang berada dalam gang, yang merupakan bagian dari jalan, komplek perumahan, dan rumah tinggal milik masyarakat yang berada jalan komplek perumahan. objek pemutihan adalah bangunan berusia (lima) tahun atas, dengan ketentuan antara lainkota, dan mengganggu ketertibanmaka satuan pelaksana kebijakan ditetapkan antara lain: dinas cipta karya, tata ruang dan perumahan, dengan bidang tanggung jawab yaitubadan pelayanan perizinan terpadu, dengan bidang tanggung jawab yaitu penerimaan berkas dan pemrosesan permohonan, verifikasi, penghitungan dan penetapan retribusi, fasilitasi dan koordinasi tim teknis yang dibentukdalam gangtahun berjalan sebanyak (satu) lembar, fotokopi sertifikat tanah yang telah dilegalisir badan pertanahan, bank atau notaris sebanyak (satu) rangkapsyaratan teknis sebagaimana dimaksud terdiri dari:,, pemohon mendatangi loket khusus pemutihan yang disediakan pada badan pelayanan perizinan terpadu kota pontianaktinggal dalam gangbadan pelayanan perizinan terpadu kota pontianak,kepada kepala badan pelayanan perizinan terpadu dalam bentuk draf surat keputusan untuk disetujui dan ditandatangani, berdasarkan surat keputusan dan penetapan retribusi yang telah ditanda tangani, selanjutnya disampaikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusi sesuai jumlah yang ditetapkan, dan setelah pembayaran retribusi dilakukan, sertifikat pemutihanbadan pelayanan perizinan terpadu kota pontianakn merupakan tanggung jawab kepala badan pelayanan perizinan terpadu kota pontianakdinas cipta karya, tata ruang dan perumahan. khusus bagi rumah tinggal yang berada dalam gang komplek perumahan jalan komplek perumahan, tugas pengawasan dan penertiban diarahkan dengan mengutamakan prinsip pembinaan dalam bentuk pengajuan permohonan izin pemutihan. bab vii biaya retribusi pemutihan imb dalam proses penerbitan pemutihan izin mendirikan bangunan dikenai biaya retribusi yang dihitung dan ditetapkan sesuai ketentuan.atuan kerja perangkat daerah skpd)untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pemeriksaan, revi, evaluasi, monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan inspektorat daerah kota singkawang melalui: pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerahyelenggarab) inovasi daerah, tindak lanjut peraturan daerah urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas: aj)yelenggaraan jalan, penanggulangan bencandan inspeksi peralatan proteksi kebakaran. urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:urusan pemerintahan bidangdaerah, dan pengelolaan kartu identitas anak kia) daerah,daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah: dan bj) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerahdaerah, penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan: dan penertiban tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang spb). ccset daerah, dan pengelolaan as, pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara, dan tata kelola sektor kehutanandaerah kota singkawang menyusun program kerja pengawasan tahunan ppt) tahun yang ditetapkan dengan keputusan walikota. bab pelaporan laporannan yasmalizarakrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu merevisiberapa ketentuan dalambab ketentuan umum angka angka dan angka dihapus dan ditambah angkaedihapus dihapus dihapuskuranganset lainnya, termasuk dalam asset lainnya adalah asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari (dua belas) bulan dan aslaporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruhmerupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional pemerintah daerah kota pontianak selama periode yang bersangkutan. laporan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. ketentuan lampiran iii sistem akuntansi pemerintah daerah) diubahperlu mengatur pemanfaat, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemanfaatan dana kapital jkn, jasa pelayanan kesehatan pada ftp, biaya operasional pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan penutuppada ftpcc. perilaku. bab biaya operasional pelayanan kesehatan dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan sebesar dimanfaatkan untuk: obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai,ftp dan dituangkan dalam rencana kerja anggaran masing masing ftp. dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan komprehensif masing masing ftp, maka dana operasional jkn digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakati ketentuan peralihan ftp yang telah menjadi blue, pemanfaatan dana kapital akan diatur dengan peraturan walikota secara terpikesehatan nomor tahun tentang pedoman program jaminan kesehatan nasional, makamaka perlu mengatur pemanfaatnon kapital adalah permohonan atau pengajuan penggantian biaya atas pelayanan yang telah diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatnonnon: maksud dan tujuan, cc. ruang lingkup, jenis pelayanan kesehatan non kapital, pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapital, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan penutup. bab jenis pelayanan kesehatan non kapital tarif non kapital yang diberlakukan pada ftp yang melakukan pelayanan kesehatan luar lingkup pembayaran kapitalrio untuk kanker leher rahim, rawat inap tingkat pertama, pelayanan rehabilitasi medik dasar, pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, pelayanan berupa mop vasektomi. bab pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapital pengelolapemanfaatan dana non kapital sebesar dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan. pembagian persentase jenis pelayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala dinas. bab pelaporan, pembinaan dan pengawasan kepala ftp wajib menyampaikan laporan realisasi keuangan dana non kapital secara berkala setiap bulan kepada dinas kesehatan kota pontianak. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan walikota ini dilakukan oleh kepala dinas secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi pemerintah kota sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan peralihan ftp yang telah menjadi blue, pemanfaatan dana non kapital akan diatur dengan peraturan walikota secara terpisaa) walikota singkawang peraturan walikota singkawang nomor tahunpajak daerah, perluyang membidangi pendapatan. kepala dinas adalah kepala dinas yang membidangi pendapjasa terkait lainnya yang dipungut bayaran pada hotel adalah jasa penunjang fasilitaspungutan bayarharga tanda masuk,surat tanda terima adalah surat yang harus ditandatangani oleh calon wajib pajak pada saat menerima formulir pendaftaran dan formulir dalam proses pendaftaran objek pajak. tanda bukti pembayaran, yang selanjutnya disingkat tbp adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada bendahara penerimaan dinas. slip setoran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada kas umum daerah. surat tanda setor, yang selanjutnya disingkat sts adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran hasil penerimaan pungutan pajak dari bendahara penerimaan dinas kepada kas umumatau preview filmatau disc jockey serta dilengkapi dengan fasilitas bar. musik adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu,rmainaatau sante par agu, dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman. bola sodok atau milyaratau bowling adalah usaha yang menyediakan tempatatau ice skating adalah usaha yang menyediakan tempat peralatan,pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tata suara, tata lampu,dari sumber lain adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari pt.plnharian, mingguan atau bulanan. halaman parkir dan taman parkir adalah ruang terbuka yang dikhususkan untuk parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama. gedung parkir adalah fasilitas berupa bangunan yang diusahakan tersendiri untuk parkir sebagai fasilitas penunjang kegiatan pada bangunan utamawajib membayar pajak ataudaftar, melapor, menghitung, dan membayar sendiri pajak yang berhutang. formulir pendaftaran wajib pajak yang selanjutnya disebut formulir pendaftaran adalah formulirjabatan, yang selanjutnya disingkat skpd jab, adalah surat ketetapan pajak yang menentukyang ditentukan secara jabatddbukti transaksi adalah suatu lembaran bukti tertulis dan atau tercetak yang digunakan sebagai bukti telah terpenuhinya satu atau lebih jasa pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan sebagai rekening tagihan dan atau bukti pembayaran atas jasa pelayanan, yang dapat berupa bon penjualan (bill bond), tanda masuk dan karcis parkir. bon penjualan atau bill bond adalah rekening tagihan atau perhitungan keuangan yang harus dibayar oleh tamu atau pengunjung atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan. korpsebagai bukti transaksi atas pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak. omset adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya biaya termasuk diskon. uang yang seharusnya dibayar atau uang yang seharusnya diterima adalah jumlah uang pembayaran atau penerimaan atas harga pelayanan penjualan pembelian barang dan jasa sebelum dipotong diskon termasuk kenaikan harga serta pajak yang dikenakan. nomor pokok wajib pajak daerah, yang selanjutnya disingkat ppd adalah nomor dalam bentuk kartu yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan daerah dan tanda pengenal diri atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajibbagian kesatu jenis pajak peraturan walikota ini mengatur tentang pemungutan pajak yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. bagian keduafasilitasobjek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayarlayanan penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud dalam kepada tamu hotel yang menginap dan atau kepada pengunjung dan masyarakat umum yang tidak menginap sepertipermainan ketangkasan manual elektronik termasuk ruang serba guna untuk pertemuan rapat resepsi, wajib didaftarkan oleh wajib pajak hotel kepada dinas untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak yang terpisah dari pajak hotel. pelayananruang serba guna untuk pertemuan rapat resepsi dikenakan pungutan pajak hotel pelayanan restoran, jasa boga katering, cafe dan sejenisnya, dikenakan pungutan pajak restoran, pelayanan hiburan berupa musik hidup, karaoke, diskotik, pub, bar, klab malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), ruang sales music (music lounge)ketangkasan manual elektronik dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu pada pelayanan hotel dikenakan pungutan pajak hiburan, dan fasilitas parkir, dikenakan pungutan pajak parkir. jenis hiburan yang menjadi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa jenis pelayanan hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf yang menyatu pada pelayanan hotel dan restoran, yang tagihan atas pelayanannya dengan menggunakan bill bond, dan jenis pelayanan hiburan tertentu baik yang dilaksanakan dalam maupun luar gedung hotel dan restoran dengan menggunakan tanda masuk. jenis hiburan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa pagelaran kesenian rakyat tradisionaldan pertandingan olahraga, cc. tontonan film, pertunjukan pagelaran kesenian musik band, artis, tarian, dan pacuan kuda, dan pacuan kendaraan bermotor. bagian ketiga subjeksubjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.arkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. bagian keempat wajib pajakmenyelenggarakan hiburan. wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan atau menyediakan dan atau menggunakan tenaga listrik. wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. bab iii kewenangan pelaksanaan pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam dan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam adalah kewenangan walikota. kewenangan walikota sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: menerbitkan ppd, surat keputusan pengukuhan wajib pajak, surat keputusan penunjukan wajib pungut, menerbitkan skpd, skpd, skpdkbt,skpd, skpd, std, menerbitkan surat persetujuan pengangguran dan penundaan pajak, menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, melakukan pemeriksaan, penagihan dan pengawasan pemungutan pajak, melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan keringanan ketetapan pajak, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, menunjuk konsultan pajak atau auditor dalam mendampingi petugas pemeriksa pajak. memberikan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa, memberikan pembebasan pajak dalam hal hal tertentu atas pokok pajak dan atau saksinya, menerbitkan surat keputusan keberatan pajak, menerbitkan surat keputusan penolakan keberatan pajak, dan melakukan permintaan transfer bagian pajak yang menjadi hak daerah. kewenangan walikota sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dilimpahkan kepada dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa, pembebasan pajak dalam hal hal tertentu dan atau saksinya sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur dengan peraturan walikota tersendiri. bab pendaftaran dan pelaporan bagian kesatu pendaftaran pendataan jenis objek pajak sebagaimana dimaksud dalam dan pendataan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara self assessment. berdasarkan pendataan secara self assessment sebagaimana dimaksud pada setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri sendiri sesuai dengan objek pajak yang dimiliki dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada dinas paling lambat (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai dan atau sebelum pengusahaan penyediaan penggunaan tenaga listrik. dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada adalah usaha penyelenggaraan hiburan tertentu yang wajib mendaftar dan melaporkan rencana kegiatannya paling lambat (tujuh) hari sebelum usaha dimulai. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh dinas serta diambil sendiri dandan paspor), fotokopi surat izin usaha yang dimiliki, dikecualikan dari sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah wajib pajak hiburan tertentu, yakni harus melampirkan lembar asli surat izin usaha yang dimiliki, dari pemberi kuasa. formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kembali kepada dinas paling lambat (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima. formulir pendaftaran yang disampaikan wajib pajak kepada dinas dan telah dinyatakan benar serta lengkap laporannya wajib diberi tanggal terima, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak. dalam hal wajib pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan dinyatakan benar serta lengkap sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lambat (tujuh) hari kerja dinas wajib menerbitkan surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak dan surat keputusan penunjukan sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan, dan kartu ppd. bentuk dan isiindukpengukuhan sebagai wajib pajak, surat keputusan penunjukan sebagai wajib pungut, dan kartu ppd sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tercantum dalam lampiran iii, sampai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. penyelenggaraan hiburan tertentu dan penyelenggaraan parkir yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, wajib mendaftar dan mengurus pajak dengan memberikan informasi yang benar kepada dinas. informasi yang benar sebagaimana dimaksud pada mencakup tentang informasi penyelenggaraan hiburan tertentu yang terdiri dari besarnya bayaran atau harga tanda masuk untuk tiap tiap kelas tempat penyelenggaraan hiburan, jumlah tanda masuk yang akan dijual kepada pengunjung penonton, dan keterangan lain yang diperlukan guna penetapan besarnya pajak hiburan. informasi penyelenggaraan parkir yang terdiri dari besarnya tarif parkir yang dikenakan untuk setiap jenis kendaraan, jumlah karcis parkir yang terjual, jumlah kendaraan yang parkir, baik parkir menginap maupun parkir biasa, dan keterangan lain yang diperlukan guna penetapan besarnya pajak parkir. dalam hal penyelenggaraan hiburan tertentu sebagaimana dimaksud pada tidak mendaftar dan mengurus pajak,dinas yang dilengkapi dengan surat tugas pemeriksaan, pengawasan dan penagihan. bagian kedua pelaporan paragraf tata cara pelaporan pajak terutang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan yang tersedia dan diambil sendiri pada dinas. serta disampaikan kembali kepada dinas. penyampaian pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir wajib melampirkan dokumen rekapitulasi omset penerimaan bulan yang bersangkutan. sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam daftar dan daftar self assessment oleh dinas. ipd yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada yang selanjutnya dicatat dalam kartu data merupakan pelaporan omset usaha sebagai penerimaan bruto wajib pajak, yang terdiri atas rekapitulasi penyediaan pelayanan hotel dengan dipungut bayaran termasuk persewaan ruangan dan jasa penunjang fasilitas lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, penerimaan atasmasuk pelayanan pesanan (delivery order) tidak dimakan ditempat (take away), dan jasa boga katering dengan pembayaran, cc. penerimaan atas penyerahan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, rencana penerimaan berdasarkan harga dan jumlah tanda masuk yang akan dijual dan atau diporporasi untuk hiburan tertentu, dan penerimaan atas penyediaan pelayanan parkir dengan dipungut bayaranajak penerangan jalan atas penggunaan listrik dari sumber lain atau yang dihasilkan oleh pt. pln persero) wajib menyampaikan berupa data jumlah pelanggan, jumlah pembayaran penjualan tenaga listrik ptl) dan jumlah rupiah pajak penerangan jalan. penyampaian pajak penerangan jalan dari listrik yang dihasilkan sendiri wajib melampirkan dokumen daya terpasang dt), kemampuan daya terpasang kdt), koefisien tenaga listrik yang terpakai ktl), harga satuan listrik hsl),dan jam nyala jn). bentuk dan isi sebagaimana dimaksud pada daftar dan daftar self assessment sebagaimana dimaksud pada dan kartu dataparagraf masa pelaporan dan teguran (l) penyampaian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lama (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan pd, dilakukan peringatan melalui surat teguran penyampaian sebanyak (tiga) kali dengan frekuensi setiap (tujuh) hari dan dicatat kedalam daftar surat teguran penyampaian pd. dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada adalah penyelenggaraan hiburan tertentu, yang wajib menyampaikan nya paling lama (satu) hari setelah hiburan diselenggarakan. daftar surat teguran penyampaian dan surat teguran penyampabukti transaksi wajib pajak dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran atas pelayanan yang diberikan wajib menggunakan bukti transaksi dan atau catatan pembukuan dan atau catatan lainnya. bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bill bond untuk pelayanan hotel, restoran, dan hiburan yang menyatu pada pelayanan hotel bagi konsumen yang menginap maupun pelayanan restoran dan hiburan hotel bagi tamu masyarakat umum yang tidak menginap, tanda masuk untuk pelayanan jenis hiburan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilaksanakan dalam maupun luar gedung hotel dan restoran serta bukan merupakan paket pelayanan hotel dan restoran, dan cc. karcis parkir untuk pelayanan parkir. bill bond yang digunakan oleh wajib pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah terhadap pelayananc (music lounge), dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu pada pelayanan hotel dan restoran. catatan pembukuan dan atau catatan lainnya digunakan sebagai dokumen penerimaan dalam menentukan omset jasa pelayanan penyedia makanan dan atau minuman pada rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga catering yang sederhana dan belum menggunakan bill bond serta atas penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri. bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada dapat dicetak dan disediakan oleh dinas, atau oleh wajib pajak setelah dikoordinasikan dengan dinas, serta wajib diporporasi oleh dinas berdasarkan permohonan dari wajib pajak. bentuk surat permohonan korporinas, kas umum daerah pada bank yang ditunjuk, dan petugas pemungut pajak dalam melakukan pelayanan dan atau administrasi pajak daerah wajib memberikan bukti pembayaran dan atau slip setoran. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada menggunakan tbp sebagai bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada petugas pemungut pajak dan bendahara penerimaan dinas. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada menggunakan slip setoran sebagai bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada kas umum daerah pada bank yang ditunjuk. bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada menggunakan sts sebagai bukti penyetoran pungutan pajak dari bendahara penerimaan dinas kepada kas umum daerah pada bank yang ditunjuk. hasil pemungutan pajak oleh petugas pemungut disetorkan kepada bendahara penerimaan dinas dengan melampirkan dan tbp pajak yang dipungut. bentuk dan isi tbp sebagaimana dimaksud pada dan sts sebagaimana dimaksud pada tercantum padapenggunaan bukti transaksi oleh wajib pajak dalam memberikan jasa pelayanan, serta penggunaan bukti pembayaran dan bukti setoran dalam pelayanan pajak diatur sebagai berikut bill bond dicetak sekurang kurangnya rangkap (tiga) dengan warna berbeda, dan harus memuat catatan tentang biaya pemakaian fasilitas dan fasilitas penunjang lainnya, catatanyang harus dipungut. karcis parkir dan tanda masuk yang dicetak harus memuat nomor urut dan seri, besaran biaya tarif dan dasar peraturan perundang undangan yang berlaku. tbp yang dicetak harus memuat nomor bukti tbp bendahara penerima unit kerja besaran jumlah uang yang diterima serta dinyatakan dengan huruf nama dan alamat menyetor atau wajib pajak serta peruntukannya rincian kode rekening, uraian jenis pajak dan jumlah setoran: tanggal terima uang dan tanda tangan bendahara penerima dan pembayar menyetor. sts pajak yang dicetak harus memuat nomorsts, nama bank dan nomor rekening jumlah setoran dan rincian sesuai nomor rekening sera tanggal terima uang dan tanda tangan pengguna anggaran dan bendahara penerima. nomor urut dan seri bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan dalam huruf angka harus menggunakan angka dari yang terkecil secara berurutan untuk penomoran dan huruf alphabet secara berurutan untuk pencarian, bukti transaksi harus diserahkan kepada subjek pajak konsumen pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar, dan bukti transaksi berupa bill bond yang telah dibayar oleh subjek pajak konsumen sesuai peruntukannya wajib diserahkan kepada lembar kesatu, untuk subjek pajak atau konsumen, lembar kedua, untuk dinas, dansebagai bukti transaksi dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada dinas untuk dikecualikan dibebaskan dari kewajiban korporasi bukti transaksi.beberapa pertimbangan, antara lain tingkat peredaran usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak, intensitas pelayanan dan transaksi usaha, serta kapasitas dan kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register yang dimiliki. dalam hal dinas menyetujui permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada maka wajib pajak wajib, dkepada dinas. bukti transaksi, baik yang tertulis atau. tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tertentu dapat berbentuk buku dengan isi (seratus) lembar atau (lima puluh) lembar per buku, serta lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara. terhadap penyelenggaraan hiburan film bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin cash register untuk mencetak tanda masuk sesuai persetujuan tertulis dari dinas, tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (roll) yang berisi (lima ratus) tanda masuk per rol. setiap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan bukti transaksi berupa tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam hurufporporasilaporkan jumlah penjualan tanda masuk kepada dinas. setiap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk, dilarang mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang tidak mencantumkan harga, dan tanda masuk yang tidak diporporasipada tanda masuk, mengubah tanda masuk yang telah diporporasi tanpa persetujuan dinas, memberikan atau menjual kembali tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung lain, dan memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum pada tanda masuk. bab dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak bagian kesatu pajak hotel dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel. jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan bill bond yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas jumlah yang seharusnya dibayar oleh pengunjung tamu hotel. pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak hotel. contoh penghitungan pajak hotel sebagai berikut sewa kamar hari rp. , rp. laundry potong rp. , rp. tespdoe cm. rp3 tari memesan rp3 bertipe moomeosmmmusa jumlah sebelum pajak. rp. potongan harga discount .s rp. jumlah setelah discount. . rp. pajak hotel rp. , . rp. jumlah bill bond hotel yang harus dibayar. rp. restoran emscomusamansan rp, makan minum cafe . rp. jumlah seresooseererorsosoossosssosnsosssnessssses rp. pajak restoran rp. , . rp. jumlah bill bond restoran yang harus dibayar.: rp. sms rp3 voice pajak hiburan rp. rp. jumlah bill bond hiburan karaoke yang harus dibayar: rp. perhitungan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh wajib pajak pengelola hoteldua pajak restoran dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran. jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan bill bond yang harus dibayar orang atau badan atas jasa yang diberikan oleh restoran. pajak restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak restoran. contoh penghitungan pajak restoran sebagai berikut nasi puth rp. .cooocooooo rp. ayam bakar rp. .oocoooooooo rp. ayam goreng rp. .oooooocooooo. rp. sop daging rp. se.ocoooooooooo rp. lalapan rp. .ooooooooooo rp. teh rp. w.coco. .o.coo.ooo rp. jumlah emmansmamameuaseasen rp. pajak restoran rp. oo rp. bill bond restoran yang harus dibayar . rp. karnolos tes mmmemamaaan rp. spa massage pijat restoran.o rp. kim naa esensi musee ban tektaank one iak emak kama kikekianaan obat pajak hiburan rp. .o.cbooo rp. bill bond hiburan restoran yang harus dibayar. rp. perhitungan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh wajib pajak pengelola restorantiga pajak hiburan dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uangadalah omset yang dihitung berdasarkan jumlah tanda masuk yang terjual atau berdasarkan omset sesuai bill bond. pajak hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak hiburan sesuai jenisnya. contoh perhitungan pajak hiburan jenis pasar seni dan pameran sebagai berikut harga tanda masuk rp. per orang. jumlah tanda masuk yang terjual lembar. omset rp. lembar rp. pajak hiburan terutang rp. rp. perhitungan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan omset sesuai jenis hiburan dan tarif pajaknyayang berasal dari sumber lain, ditetapkan berdasarkanatau jumlah atau besarnya pembelian listrik pra bayar. nilai jual tenaga listrik dari listrik yang dihasilkan sendiri dihitung dengan memperhatikan kapasitas unit pembangkit listrik daya terpasang dt), koefisien kemampuan daya terpasang unit pembangkit kdt), koefisien tenaga listrik yang terpakai untuk usaha ktl), harga satuan listrik hsl), dan jam nyala operasi unit pembangkit dalam (satu) bulan jn). besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf ditetapkan sebagai berikut kdt ktl dan rata rata (dua ratus) jam bulan. sebagaimana dimaksud pada huruf dapat ditentukan lebih besar berdasarkan hasil pantauan riil dilapangan oleh petugas atau dapat kecil jika bukti bukti yang jelas dan sah dapat ditunjukkan oleh wajib penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan asar pengenaan pajak dengan tarif pajak penerangan jalan. perhitungan pajak terutang atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada yaitu nilai jual tenaga listrik tarif ppj. perhitungan pajak terutang atas penggunaan tena stri listrik sebagai dimaksud pada yaitu kdt ktl jn) tarif ppj. fla bagian kelima pajak parkir dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaranpada dihitung berdasarkan jumlah karcis terjual dikali harga karcis. pajak parkir terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak parkir. contoh perhitungan pajak parkir sebagai berikut harga karcis parkir kendaraan roda rp. jumlah karcis parkir kendaraan roda terjual sebulan lembar omset (satu) bulan rp. pajak parkir terutang rp. rp. bab vii tata cara pemungutan bagian kesatu tempat pembayaran dan tata cara pembayaran pajak (l) pajak terutang dapat dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan kepada kas umum daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, dan bendahara penerimaan dinas. pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada (l) paling lambat tanggal bulan berikutnya. pajak terutang yang diterima langsung oleh bendahara penerimaan dinas dari wajib pajak maupun dari petugas pemungut, wajib disetorkan kas umum daerah oleh bendahara penerimaan dinas selambat lambatnya jam dengan menggunakan stnyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas kas umum daerah melalui bendahara penerimaan dinas paling lambat (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. terhadap usahabertanggung jawab terhadap pembayaran pajak hotel, dan pajak lainnya yang terutang sesuai objek pajak yang dikelola. pemilik pengelola restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak restoran, dan pajak lainnya yang terutang sesuai objek pajak yang dikelola. pengelola pemilik penyelenggara tempat usaha selain hotel dan restoran bertanggung jawab terhadap pajak hiburan atas hiburan yang diselenggarakan termasuk pajak lainnya sesuai objek pajak yang dikelola. pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dalam bentuk tunai, cek dan sejenisnya. setiap penyelenggara hiburan tertentu yang menggunakan tanda masuk wajib membayar uang jaminan pajak hiburan dengan pembayaran muka sebelum tanda masuk diporporasi oleh dinas. besarnya pembayaran uang jaminan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya (lima puluh persen) dari jumlah pajak sesuai tanda masuk yang diporporasi, dan dititipkan sementara pada bendahara penerimaan dinas. jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan hiburan yang bersangkutan. untuk pembuktian atas pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada bendahara penerimaan dinas wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak hiburan. tata cara penyerahan pembayaran pajak hiburan tertentu diatur sebagai berikut: bidang pendapatan melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan kepada kepala dinas selambat lambatnya (satu) hari setelah hiburan diselenggarakan, sesuai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam bidang pendapatan meneliti dan menghitung besarnya pajak terutang, cc. hasil penghitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf dituangkan dalam tbp untuk ditandatangani dan dibayar oleh wajib pajak atau kuasanya, pajak terutang yang dibayar sesuai tbp sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disetorkan kas umum daerah oleh bidang pendapatan dalam waktu (satu kali dua puluh empat) jam melalui bendahara penerimaan dinas, yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada bidang pendapatan mengembalikannya kepada wajib pajak dengan menggunakan tanda terima pengembalian, dan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar lebih besar dari jumlah uang jaminan yang ada, kekurangannya wajib dilunasi sekaligus secara tunai oleh wajib pajak. dalam hal penyelenggaraan hiburan tertentu dilaksanakan lebih dari satu hari, tanda masuk yang diporporasi dan uang jaminan yang dititipkan lebih dari satu kali, maka petugas bidang pendapatan yang ditunjuk untuk menerima titipan uang jaminan wajib melaporkan penerimaan uang jaminan tersebut secara periodik kepada kepala dinas melalui kepala bidang pendapatan. petugas pemeriksa, pengawas dan penagih yang menerima pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan tanda terima serta melaporkan dan menyerahkan pajak hiburan yang diterimanya kepada bendahara penerimaan dinas dan diketahui oleh kepala bidang pendapatan dalam jangka waktu (satu kali dua puluh empat) jam sejak pajak hiburan diterima. bagian kedua pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak dinas atas nama walikota dapat memberikan persetujuan untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak terutang dalam skpd skpdkbt skpd skpd jab std atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukwalikota u.p. kepala dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi skpd skpdkbt skpd skpd jab std yang dimohon, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus sudah diterima oleh dinas paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dengan tersebut, cc. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dicatat dalam buku register permohonan angsuran dan buku register penundaan pembayaran, jika permohonan disetujui, maka dibuat surat perjanjian angsuran dan daftar surat perjanjian angsuran serta surat persetujuan penundaan pembayaran dan daftar persetujuan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh kepala dinas dan wajib pajak: jika permohonan ditolak, maka dibuat surat pemberitahuan penolakan angsuran serta surat pemberitahuan penolakan penundaan pembayaran, dalam hal wajib pajak telah mengajukan permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dengan melampirkan dokumen dan alasannya, dinas wajib menyerahkan surat perjanjian angsuran atau surat persetujuan penundaan pembayaran, atau surat pemberitahuan penolakan angsuran atau surat pemberitahuan penolakan penundaan pembayaran kepada wajib pajak paling lambat (empat belas) hari kerja, copy surat perjanjian angsuran dan daftar surat perjanjian angsuran atau surat persetujuan penundaan pembayaran dan daftar persetujucopy surat pemberitahuan penolakan angsuran atau surat pemberitahuan penolakpembayaran secara angsuran diberikan paling lama (dua) kali angsuran dalam jangka waktu (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat perjanjian, kecuali ditetapkan lain oleh dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima, skpdkbt skpd skpd jab std kecuali ditetapkan lain oleh kepala dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima, terhadap jumlah angsuran yang telah disetujui sesuai surat perjanjian angsuran, harus dibayar setiap bulan dan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagiangsuran untuk skp yang sama. bentuk dan isi surat permohonan angsuran, surat permohonan penundaan pembayaran, buku register permohonan angsuran, buku register permohonan penundaan pembayaran, surat perjanjian angsuran, daftar surat perjanjian angsuran, surat persetujuan penundaan pembayaran, daftar persetujuan penundaan pembayaran, surat pemberitahuan penolakan angsuran, surat pemberitahuan penolakan penundaan pembayaran, tercantum dalam lampiran xiv sampai dengan lampiran xxiii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini terhadap pembayaran angsusisa angsuran adalah pajak terutang dikurangi pokok pajak yang telah diangkut, pokok pajak angsuran perbulan adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang dengan jumlah bulan angsuran dari seluruh jumlah sisa angsuran. terhadap penundaan pembayabunga penundaan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda adalah (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan dikali dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda besarnya pajak terutang yang harus dibayar karena penundaan adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga penundaan, dan cc. pajak terutang yang ditunda harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yang telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangkut. bagian ketiga penagihan untuk menagih pajak terutang dinas dapat menerbitkan std. bentuk dan isi stadalah sebagai berikutatau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran serta menyampaikannya kepada wajib pajak, kepala dinas selaku pejabat yang menerbitkan surat paksa melalui juru sita pajak menyampaikan surat paksa tersebutlaporan pelaksanaan surat paksa, kepala dinas selaku pejabat yang menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, melalui juru sityang menerbitkan surat pencabutan sita melalui juru sita pajak menyampaikan surat tersebutdan berdasarkan pencabutan sita dari putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak. kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat (empat belas) hari kerjalelang dibatalkan, atau objek lelang musnah: danmelalui juru sita pajak untuk disampaikanentuk dan isi daftar surat teguran, surat teguran, surat paksa, laporan pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, berita acara pelaksanaan sita, surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xxv sampai dengan lampiran xxxiketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dikecualikan dari pajak penerangan jalan yang dihasilkan oleh sumber laipencatatan tentang pendapatan bruto usahanya harusmasing masing usaha harusatau dokumen lainnya. bagian kedua pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan pajak daerah,rangka pemeriksaan dan pengujian kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dinas bersama instansi terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik terhadap wajib pajak yang berpulang, wajib pajak yang belum mendaftar melapor, maupun terhadap penambahan perkembangan jumlah objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak baru yang merupakan potensi pajak daerah. bentuk dan isi surat perintah pemerikskota ini. bagian ketiga pengawasansecara an atau penerimaan dan atau pelayanan dan atau penggunawajib pajak mengajukan surat permohonan penolakan kepada dinas. surat permohonan penolakan sebagaimana dimaksud pada dapat disetujui atau ditolak oleh dinas berdasarkan pertimbangan teknis dan atauklb, skpd atau std pajak daerah dan dicatat dalam buku register surat permohonan keberatan hingga terbitnya surat keputusan walikota tentang keberatan pajaisertaiatau yang diberi kuasbentuk dan isi surat permohonan keberatan, dan register surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalampaling lambaturat permohonan keberatan diterima, maka diterbitkan surat keputusan walikota tentang penerimaan keberatan pajak dan apabila surat permohonan keberatan ditolak maka diterbitkan surat keputusan walikota tentang penolakan keberatan pajak. surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada dicatat kedalam buku register surat keputusan keberatan. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat, permohonan keberatan tidak diberikan jawabentuk dan isi surat keputusan menerima keberatan dan surat keputusan penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan buku register surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xxxv sampai dengan lampiran xxxvii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka dinas segera melakukan telaahan yang disampaikan kepada walikota, dan walikota memerintahkan kepala dinas untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, terhadap surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, dinas dapat melakukan rapat koordinasi untuk membuat pertimbangan yang dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak, dan cchuruf dan huruf dinas membuat telaahan staf kepada walikota tentang uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan wajib pajak, agar diterbitkan surat keputusan walikota untuk menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan wajib pajak. bentuk dan isi buku laporan hasil pemeriksaan lapanganatas permohonan wajib pajak, kepala dinas dengan persetujuan walikotadinas selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan, dan disertai dengan pemberian alasan yang jelas. bagian kedua banding wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan keberatan jika pajak terulangnya telah dibayar sebesar (lima puluh persen). permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam harus disertai dengan surat pengantar permohonan banding, dan hanya diajukanhanya dapat diajukan (satu) kalisurat pernyataan tentang pencabutan banding yangsurat pernyataan pencabutan banding yang diajukan dalam sidang atas persetujuan berbanding. bentuk dan isi surat permohonan banding, dan surat pengantar permohonan banding sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xxxix, dan lampiranagian kesatu pembetulan ketetapanatas permohonan wajib pajak, pelaksanaan pembetulan oleh kepala dinaswajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dicatatserta dibuatkan laporan hasil penelitiannyaaru oleh kepala dinas, serta dicatat dalam buku register surat keputusan pembetulan, surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau std barudalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari sejak surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau std baru diterima oleh wajib pajak, pajak terutang harus dilunasi, dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau std baru, maka skpd, skpdkbt atau std sebelumnya menjadi batal, kemudian diberi tanda silang dan dipakai dengan mencantumkan kata dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan, dan serta dicatat dalam buku register surat penolakan pembetulan. bentuk dan isi surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan sanksi administrasi, buku registerlaporan hasil penelitian, surat keputusan pembetulan, buku register surat keputusan pembetulan, surat keputusan penolakan pembetulan, dan buku register surat penolakan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf tercantum dalam lampiran xli sampai dengan lampiran xvii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bagian kedua pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi (l)karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan yang disengaja. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada hanyyang sudah tertera dalam surat ketetapan pajak atau std. paragrafdiatur, dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan tbpatau memberikan catatan keterangan pada tbp, dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas kepala dinas. terhadap permohonan yang diterima, kepala dinas memberikan catatan keterangan pada tbp bahwa sanksi tersebut dikurangi atau dihapuskan, dan membubuhkan tanda tangan dan nama jelas kepala dinas pada tpbsebagaimana dimaksud pada huruf paragraf pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dalam surat ketetapan pajak atau stdadalah sebagai berikut wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepaddengan surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya serta melampirkdinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib pajak maupun lampiran permohondalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka dinas melakukan rapat koordinasi dengan bidang pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, kemudisebelumnya yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau std sebelumnydinasdanpernyatabidang pendapattersebut dibatalkan serta dibubuhi para dan nama pejabat yang bersangkutan, serta disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakanumum daerah atau bendahara penerima dan keringanandalam hal permohonan telah diteliti diperiksa, yakni wajib pajak penanggung pajak mengajukan permohonan kepada dinas dengan cara mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan melampirkan ktp wajib pajak atau penanggungapabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnyaentuk dan isi surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada surat perintah pembayaran kelebihan pajak daerah skpd) sebagaimana dimaksud pada huruf dan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xviii sampai dengan lampiran lix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab xiidinas. permohonan pengurangan dan keringanan pajakyang jelas. atas permohonan pengurangan dan keringanan pajak, atau mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak. atas permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas hanya dapat memberikan pengurangan pajak duran tertentu setinggi tingginya (lima puluh persen) dari pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada harus berdasarkan alasan yang dapat diterima, antara lain bahwa hasil penyelenggaraan hiburan digunakan bagi kepentingan sosial,dan masih dalam ruang lingkup yang diatur oleh dinas. dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga, kesenian daerah, perfilman nasional, pendidikan, amal, sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial, dinas dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak. pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada seperti pajak hiburan yang mencakup: kesenian nasional, seperti kesenian rakyat tradisional, seni tari, seni drama, seni suara, dan seni musik (murni): olahraga, seperti olahraga yang bertujuan membina,cc. perfilman nasional, seperti, usaha sosial kemanusiaan, seperti yang berbentuk amal, dan untuk bencana alam dan sejenisnya, taman lingkungan wisata, seperti taman yang bersifat monumental, dan taman yang alami, dan taman untuk kepentingan pendidikan. surat permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam harus diajukan kepada dinas, dan harus dilengkapi lampiran persyaratan administrasi sesuai jenis kegiatan yang diselenggarakan, seperti proposal kegiatan penyelengaraan hiburan tertentu, yang memuat: kegiatan yang akan dilaksanakan: maksud dan tujuan,roposal penyelenggaraan hiburan tetap, yang memuat, dan izin penyelenggara hiburan dari instansi yang berwenang. bab xiv mekanisme pemungutan pajak mekanisme pemungusecara jabatan official assessment dan sanksi administratif wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penerbitan ppd secara jabatan oleh dinas. penetapan pajak secara jabatan dilakukan oleh dinas apabila wajib pajak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam dan dan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada dapat pula dilakukan dalam hal wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omset usaha, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omset usaha namun meragukan karena tidak lengkap dan atau tidak benar, tidak mau tidak dapattidak menggunakan bukti transaksi, menggunakan bukti transaksi yang tidak bernomor seri dan atau tidak bernomor urut, dan tidak mendaftar dan melaporkan usaha atau objek pajaknya. penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada dan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh dinas, sesuai data dan atau dokumen lain yang dimiliki. sebelum dikenakan perhitungan penetapan pajak secara jabatan, petugas dinas melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. omset dasar pengenaan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada yang sesuai data dan atau dokumen lain yang dimiliki adalah data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari (tiga) cara metode tahapan prioritas pemeriksaan terhadap: hasil kas name, hasil pengamatan langsung lokasi tempat usaha wajib pajak, dbanyak banyaknyasdaripendampingan sebanyak banyaknya (sepuluh) kali sesuai jam operasi, secara terus menerus maupun berselang, secara nyata maupun tersembunyi, secara visual maupun dengan alat bantu rekam elektronik. hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan jumlah pengunjung dikaliajak. pemeriksalainnya yang sejenis atau sekelas, antara lain berdasarkan pada dapat diperoleh paha data yang ada pada dinas atau sumber lain yang dapat aan setiap tahun sesudah saat terulangnya pajak dalam kurun waktu (lima) tahun, penetapan pajak secara jabatan oleh dinas sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan dengan menerbitkan skpd dalam hal hasil pemeriksaan atau keterangan lain, bahwa pajak terutang ternyata tidak atau kurang dibayar, tidak disampaikan kepada dinas dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis sebanyak (tiga) kali, dan kewajiban mengisi tidak dipenuhisebagai berikut bagi wajib pajak yang mengembalikan nybagi wajib pajak yang tidak mengembalikan nya dikenakan sanksi administratifyang besarnya sama dengan sebagaimana dimaksud pada hurufs5), namunkembali data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang. bentuk dan isi skpd, skpdkbt, skpd sebagaimana dimaksud padwalikota ini. wajib pajak yang menggunakan bukti transaksi tanpa diporporasipajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam dan petugas dinas yang menangani pajak, baik petugas pemeriksa, pengawas, penagih pemungut, petugas penerima uang jaminan, bendahara penerimaan, maupun petugas lainnya yang tidak menyetorkan tagihan pajak dan mengembalikan kelebihan pajak sesuai waktu dan aturan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal wajib pajak yang diawasi diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dapabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dan dinasvi pembinaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, pemerintah kota singkawang, khususnya dinas, wajib melakukan upaya pembinaan kepada para wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan perpajakan, sosialisasi peraturan perpajakan, cc. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, seminar perpajakan, pembelajaran perpajakan, penghargaan (reward) terhadap kepatuhan pajak, dan bentuk bentuk upaya lain yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. bab xvii ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini berlaku, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir yang masih terutang berdasarkan peraturan walikota sebelumnya masih dapat ditagih sesuai dengan ketetapan pajak sebelumnyawalikota ini mulai berlakuotelrestoraniburan lembaran daerah kota singkawang tahun nomor seri e):penerangan jalan berita daerah kota singkawang tahun nomor danperparkiranhasan karandan perundang undangan, malio. formulir clllllii senanenenennnannannan nananenaananaan imam formulir pendaftaran wajib pajak kepada yth. karirpada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset paling lambat hari setelah tanggal terima. dii oleh seluruh wajib pajak nama badan merk usaha alamat foto copy surat keterangan domisili dilampirkan jalan eeowanennssnsaeaneraanann eka mena mana desa cc. kelurahan menu kabupaten kota anna telepon mmcmamamas kemas lii surat izin yang dimiliki foto copy surat izin harap dilampirkan) surat izin tempat usaha no) senaneunaa saree snmukataseraaa bi: suka asia penamaan look area ran bidang usaha harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) hotel restoran hiburan (\|) reklame pengambilan dan pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan pengelolaan parkir air tanah pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet lainnya keterangan pemilik pengelola nama pemilik pengelola ana jabatan geruesannann tas antar ran nan alamat tempat tinggal jalan eee susunan cc. kelurahan kabupaten kota ptm aaa telepon sentimen koda pos kewajiban pajak pajak hotel pajak mineral bukan logam dan batuan pajak restoran pengelolaan parkir pajak hiburan pajak air tanah pajak reklame pajak sarang burung walet pajak penerangan jalan sing ng) keamanan dls wajib pajak diisi oleh petugas ppd diberikan tanggal pengukuhan penunjukan nomor pengukuhan penunjukan sebagai sapu diterima tanggal nama jelinduk wajib pajak pengukuhan penunjukan alamat lengkap tawa woon mengetahui singkawang, .e.orc.co.o.o. kepala bidang yang membidangi kepala seksi yang membidangi) sarana mann: peraturan walikota singkawang nomor tahun tanggal:rea minin neon ormnosven2000papaerooanaan kota singkawang nomor . tahun . tentang pengukuhan sebagai wajib pajak daerah membaca isian formulir formulir pendaftaran yang disampaikan kepada dinas, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota singkawang nomor formulibahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi wajib pajak daerah dan mengingat peraturan daerah pemerintah kota singkawang nomor tahun tentang pajak daerah.tentang pengukuhan sebagai wajib pajak daerah pertama mengukuhkan nomor pokok wajib pajak daerah ppd) elelkolakebal kedua elu nama penanggung pajak daerah peiannenmannnnnanentnnnnssnmennannn snn ann mana sebagai wajib pajak daerah kedua keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkansatuan kerja perangkat daerah pangkat ban walikota singkawang ttd hasan karan salinan sesuai dengan aslinya pembina nip. ((('(@ w lampiran: peraturan walikota singkawang nomor tahun tanggal:kar pemerintah kota singkawang surat keputusan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota singkawang nomor . tahun . tentang penunjukkan sebagai wajib pungut kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota singkawang membaca surat keputusan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset tentang pengukuhan sebagai wajib pajak daerah nomountuk ditunjuk sebagai wajib pungut bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk menetapkan wajib pajak yang bersangkutan sebagai wajib pungut pajak restoran mengingat peraturan daerah pemerintah kota singkawang nomor tahun tentang pajak daerahmenetapkan surat keputusan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota singkawang tentang penunjukkan sebagai wajib pungut. pertama menunjuk nomor pokok wajib pajak daerah ppd) alamat usaha pan pra ana sebagai wajib pungut pajak . yang berkewajiban menghitung pajak sendiri (mps) atau memiliki pembukuan atau kas register kedua melaksanakan penyetoran atas hasil pemungutan pajak pada setiap tanggal bulan berikutnya untuk jenis pajak self assessment atau sebelum tanggal jatuh tempo untuk official assessment, kecuali tanggal tersebut jatuh pada hari libur. ketiga surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal . keempatdinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota singkawang pangkat nil snnnnnnnn cra walikota singkawang ttd hasan karan salinan sesuai dengan aslinya tgt.cco.oococooococococococooocococon.coco. aa. jalan .o.moo. telp. . nan kartu ppd register .voodoo.co.o. nama badan usaha ina nan alamat nanti nama pemilik mana alamat rent nntekaanenam tan kanan cnn nana ane snn snn mantan ppo oil sengketa ng, oo. anno an. walikota singkawang kepada satuan kerja perangkat daerah pangkatet kota singkawangpip hotel tata sang mpypeu modern (ex masa pajak .voodoo nana tahun pajak somerset jean ine tam fii sapaan speed (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak hotel nama wajib pajak : kepada yth. ppd perhatian harap diisi dalam rangkap (dua) ditulis dengan huruf cetakrif assessment. diisi oleh pengusaha hotel golongan hotel ot. bintang tiga melati dua bintang empat ekonomi melati tiga lainnya. data objek pajak hotel lampirkan bill nota penjualan golongan kamar tarif rp) tamu perhitungan omzet bulan menggunakan kas register tidak mengadakan pembukuan pencatatan cjngk, eibtinicoenteikann mg: snnonedkenmeeamenarenaaman dasar pengenaan jumlah pembayaran yang diterima ewen cc. tarif pajak (sesuai perda) pan mann anta nan nan panen nan panai pajak berhutang xcdinas pendapatan pengelolaan keunama petugas nip tanda tangan "na mmm restoran penieagntan kota benar nosptpd :eoooooo. ken. banana masa pajak uc. aan tahun pajak: . jala lo. telp fax . speed (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak restoran nama wajib pajak kepada yth.golongan restoran jj) rumah makan rumah minum cafe data objek pajak restoran lampirkan bill nota penjualan) meja yang jumah tamu perhitungan omzet au, bea man ngga ana menggunakan kas register tidak mengadakan pembukuan pencatatan \| vgh snnacnnnnrnnnnnnnn ena nvnvnonn cone nenek one nnnnanan dasar pengenaan jumlah pembayaran yang diterima) anak tarif pajak (sesuai perda) pajak berhutang (bxc) ema" nama jelas diisi oleh dinas dapatisc. spip hiburan singkawang sean stop moon tahun pajak .coooooooo.ooo. pan telp fax #ncccomo.coo. speed (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak hiburan singkawang!f assessment. diisi oleh pengusaha hiburan hiburan yang diselenggarakan cl) pertunjukan film pertunjukan kesenian dan olahragpijat mandi uap pertandingan olahraga harga tanda masuk yang berlaku (sertakan bonggol karcis) khusus untuk pertunjukan film, kesenian, pagelaran musik tari, ketangkasan dan pertandingan olahraga dan sejenisnya) jumlah pertunjukan petunjuk biasa libur o " " " kw a.a vuv mana jumlah meja mesin buah khusus untuk billboard dan ketangkasan lainnya) jumlah kamar ruangan buah khusus untuk panti pijat, mandi uap dan karaoke)cj) tidak jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang masa pajak tgl mou annisa dasar pengenaan jumlah pembayaran yang diterima) cc. tarif pajak (sesuai perda) pajak berhutang (bxc) busdapat: kelolarkir mlm speed :sensscc con eno ten nenek masa pajak : .ooooooooocoooooooooo daan tahun pajak2 sn common rerata mere mmnnennnnsnnian speed (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak parkir nama wajib pajak : kepada yth. ppd set kti mompengelola parkir fasilitas parkir yang disediakan \| ) kendaraan roda empat kendaraan roda dua kendaraan roda empat roda dua kendaraan lainnya jumlah kendaraan dan tarif parkir jenis kendaraan parkir kendi haa mai perhitungan omzet io) a di a et ioo to aan tni men dna apakah pengusahatidak jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pada sekarang masa pajak tgk mug nana dasar pengenaan jumlah pembayaran yang diterima rd. ena ena memuat ian medan cc. tarif pajak (sesuai perda) pajak berhutang (bxc) rien nan nanimenen tanaman mansenasara wi jak penerangan jalan pemerintah kota singkawang krmmnsnnanaa krnonnsns nosptpd nnassssnasnnanannnnaaan masa pajak sena ace tahun pajak .i.ooc iban enn.oererenoan tenpifax ee eoeeeoorun speed (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak penerangan jalan nama wajib pajak kepada yth. ppd asal tenaga listrik lil pln non pln golongan tarif o1. industri bisnis rumah tangga sosial voltase voit volt daya listrik watt watt watt watt watt watt tarif listrik per kwh pan pin ter penggunaan listrik taksiran penggunaan listrik bulan . jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pada sekarang masa pajak dok emumanman dasar pengenaan jumlah pembayaran yang diterima rpr nnnnnnnnnnnnnnnnnnanann ana annnnnanananannnanannanaanannaannaanan tarif pajak (sesuai perda) pajak berhutang xc) rpr sansnnnnnnnnnnnannnnn ant ana ana nnnaaanaaaananangas. tapeed yang dikirim kembali belum dikembalikan banana alamat (ara semen pangan sbi official) mengetahui singkawang, wenceccacereen senen kepala bidang yang membidangi kepala seksi yang membidangi) daftar speed want pajak self assessment tanggal koe lo .5p0 jumlah omzetpajak denis pajak terutang terma unt makanan nomor maa paok otot \|bertahan hiburan\| mata para (samator totem (restoran (turn) mate para sangat lee neo ahli ian lain ana l4a aa lai i5 helai nan a a are "lt ntt, mengetahui singkawang, w.oocooooo.ooo . kepala bidang (yang membidangi) kepala seksi yang membidangi) nip,am pembina nip. lampiran : artu data pajak hotel kartu data pajak hotel tahun pajak .oo.cooooooooooo wwe ctttttii iii lil) nama badan usaha pen alamat saka nama pemilik alamat nanas objek pajak hotel golongan hotel cl) o1. bintang tiga melati dua bintang empat ekonomi melati tiga lainnya .voodoo tee semasa pematramar nan diisi untuk objek pajak hotel menggunakan kas register tidak menggunakan pembukuan pencatatan tidak jumlah omset dan setoran yang dilakukan omset jumlah tanggal setor nik inn io, mengetahui diperiksa kepala bidang pendapatan kasi pendataan penetapan nip. nip kartu data pajak restoran kartu data pajak restoran tahun pajak .ooooocoooo.o.cbooo wwe ctttitt) lt) nama badan usaha nama pemilik aia ppn sana alamat pen pai objek pajak restoran golongan restoran clj o1. rumah makan rumah minum cafe tangan trap ke. naa ian diisi untuk objek pajak restoran menggunakan kas register ll) tidak menggunakan pembukuan pencatatan tidak jumlah omset dan setoran yang dilakukan inn nan men ko) nan mengetahui diperiksa kepala bidang pendapatan kasi pendataan penetapan nip. nip kartu data pajak hiburan kartu data pajak hiburan tanah pagi kiai aman wwe cj) cttttiti lt) nama badan usaha spn sana alamat dan nama pemilik ats sesama alamat nan anna jenis hiburan ol. pertunjukan film klab malam pertunjukan kesenian dan olahragtarif, fasilitas, dan waktu pertunjukan milyar dan permainan ketangkasan jumlah meja mesin buah tarif per meja game riiiowonseasa rata rata kegiatan hari sensus yan panti pijat, karaoke dan mandi uap maja tomat ema jumlah yang dibayar dan setoran yang dilakukan tag jos sapa ikoarkir tahun pajak crisis wwe (\|) cttttitii iii li) nama badan usaha dna inti ptt alamat aan anna ena nama pemilik meswonarean rana ejaan alamat mencnuaanekaangina jenis kendaraan ll) kendaraan roda empat kendaraan roda dua kendaraan roda empat roda dua kendaraan lainnya naa jumlah yang dibayar dan setoran yang dilakukan jumlah yang jumlah setor aah pom sean memesan nan aan .oo i x$x$ lo. mag ing naaenerangan jalan tamu pajak mnsssnssmwswisansa newer cttttittii nama badan usaha tan. alamat nama pemilik means alamat asal tenaga listrik pln non pln golongan tarif industri rumah tangga sosial volume volt volt volt volt volt volt penggunaan listrik dan setoran yang dilakukan danh "ee aan mengetahui diperiksa kepala bidang pendapatan kasi pendataan penetapan nip.untuk memasukkan speed halaman mengetahui singkawang mna kepala bidang yang membidangi kepala seksi yang membidangi) d: salinn pemerintah kota singkawang jalan . telp fax . ppd ott kepada yth. aan ama anakan surat teguran untuk memasukkan speed nomor msatuan kerja perangkat daerah kepala bidang kepala bidang yang membidangi) nip ana anaanaanananananana anna una anna gunting sini n nnn tanda terima nama banana nannnnannnnnnnnnanannnnnannanaaaannn nan anna alamat: n.voodoo wo##oo wnnnnnnanannnnnnnnnananaaanaan singkawang, .ooo. yang menerimlteki kepada lampiran . masakan perihal permohonan korporasi nan nnn nan nan nan nan ana nan aan annananaaa bersama ini kami sampaikan permohonan legalisasi korporasi tiket tanda masuk benenaeseaaaam gerangan rincian sebagai berikut nomor seri harga banyaknya warna demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. singkawang, .tanda bukti pembayaran inomnof cooocoorcorozsacensoneseseenscorcene00 bendahara pena man mma telah menerima uang sebesar mma babaassa dengan huruf inn mms dari nama ana sana gea nae ppa epa pia pas alamat aan mea pen sebagai pembayaran nara nara yotatatanng aan tanggal terima uang mengetahui bendahara penerimaan pembayar menyetor nama lengkap nama lengkap angsngasegenageonsonesooeransaranan gagogeneeoengeresooontarane lembar asli untuk pembayar menyetor pihak ketiga salinan untuk bendahara salinan arsurat tanda setoran (sts) asha bank bank kalbar rekening : sesssscoseneseean harap diterima uang sebesar memasak ssa dengan huruf mma dengan rincian sebagai berikut pejosama emang uang tersebut diterima pada tanggal .o.co.cbooo mengetahui pengguna anggaran bendahara penerimaan nama lengkap nama lengkap nip, aenevoooooorereeereereanaen nip. .eooovoovoenoeeeesenren: xiangsuran kepada yth.c. alamat ptn bertindak untuk dan atas nama nama badan usaha aan ppd ilmu alamat ata pen mengakui masih mempunyai hutang pajak atas skp d skpd skpd skpdkbt skpd jab std seserannaaaan bulan cen sen isnnnnn nomor komik .oo. berjumlah rp. .oco.cbooo.ooo. dengan ini mengajukan permohonan angsuran agar kiranya hutang pajak atas dapat disetor dengan cara anjuran sebanyak . (.) kali dengan masing masing tersebut bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tangga . rincian angsuran tanggal penyetoran jumlahansuran atas pengajuan permohonan angsupena mpitoyaneaaaaa alamat hem bertindak untuk dan atas nama nama badan usaha news lilit alamat pan sn(sacsxownewsarsosseoaangsuran pamer mam ear name tan. serangan tin dna aan ian '.' ' a eng aaaaaa tnopenundaan pembayaran erat i swatpermohonan terang pase aam ama persegi amar teman na. uoa inn tno ian snn aan am. tan mmmlag sossovesereo0oosooooooooooo.o. (aa jalan . telp fax . surat perjanjian angsuran yang bertanda tangan dibawah ini nama pemilik ptp ppp alamat bertindak untuk dan atas nama nama badan usaha mew assess news bio alamat pns ssebanyak . (.) kali angsuran terhadap surat ketetapan pajak yang diterima berupa . nomor akhir . tanggal . sebesar rp. . wan tanggal angsuran pep nan. jika pernyataan pembayaran pada atas tidak diyang berjanji, nama nip jabatan tanda tangan kanslayar, pembina nip. lampiran perjanjian angsuran ai. mete inn loo ama ing man inn nam hxx ana j' @mum o mag ' bnn wwwham@ : ten surat persetujuan penundaan pembayaran yang bertanda tangan dibawah ini nama pemilik naa alamat yaa bertindak untuk dan atas nama nama badan usaha video binti alamatterhadap ketetapan . dengan nomor akhir . dan jatuh tempo tanggal . berdasarkan permohonan atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang pajak atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal mengetahui dan menyetujui singkawang, oo. pama pemohon pep pipa anypersetujuan penundaan pembayaran sebelumnya pem ing i'm wonnnnnynnnnyaane:"sondannnnndannni "uoanynnnnnonynnnnnnee bongnannnannnngnne handasnannnnnnnnnnnnn henenenannnannnnnn ane: benenenenennnnnanannnnase "enenanannnnnnansannannaongnnn inn ppw "ee ' ang amiiia san sean kaa telp faxsaudara tanggal . dengan nomor akhir . dengan sangat menyesali tidak dapat kami penuhi demikian agar saudara maklum adanya. singkawang, w.o.ooooocooco.co.oo.m nip. araooroonenangonnananonenorenanoa .coco.cooooococooooconcocoo.ooo. ala naawang, . io. ppa ter pantd nomor akhir senesocuonancananasonsonse surat tagihan pajak daerah nag imam sersan tmp ifa yeon masa pajakrekening inenseesennaenanenatan sanksi administrasi bunga rp. sanisesensenann sana jumlah yang masih harus dibayar #2a) rp. sessessessententanaaan dengan hup lstd ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama hari setelah std diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan dari pokok pajak: rp. sanasssscsseseseensnnanaanannxpaksa ara sonar sama alamat lengkap sangat nomor tancap mon mengetahui singkawang, ac. kepala bidang yang membidangi kepala seksi yang membidangi) salinan sesuai dengan aslinya walikota singkawang kepala bagian hukum dan perundang undangan ttd hasan karan tembi nip. lampiran .c.o.oo.or newer cp) cttttttii kepada yth surat teguran non pen monstrekening bulan tanggal jatuh kode kode tahun tempo gak: tno. penagihan perhatian singa enssssnsinsasnsnnnng asa pajak harus dilunasi dalam waktu hari lan tea pap aan nyapena perak singkawang nomor nip. tahunan pemerintah kota singkawang cc. ocouarunanaaanuaaan te: ka, surat paksa nomo diam. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa walikota singkawang nama penanggung pajak drorriea mntnennmn enenanmnamannn ana alamat mawaynyaaa ppd lilit menunggak pajak sebagaimana tercantum bawah ini rekening bulan tanggal jatuh jumlah kode kode tahun tempo tunggakan lah dengan huruf .cbooo.cooooooooommm man))gkawang, w.oooccooo.co.c. wo. pajak harus dilunasi dalam waktu jam an. walikota singkawang setelah menerima surat paksa ini. tan sesudah batas waktu, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyitaan sententtnnatasasstama mama sana perak singkawang nomor tahunpan jalan . telp fax . kepada yth. angin inisiasi laporan pelaksanaan surat paksa nomor .corsonossonoreesesorooe1 nama wajib pajak penanggung pajak inn san nana manan ewe bli alamat aya ii. pelaksanaan penyerahan salinan surat paksa dilaksanakan tanggal . berita acara pelaksanaan surat paksa terlampir hutang pajak sebagai berikut media ketetapan yang digunakan jumlah jumlah pajak jumlah pajak nomor nga pajak yang yang telah dibayar yang telah dibayar akhir tempo harus menurut (menurut wajib\| menurut dibayar surat paksa pajak surat paksa ini. data mengenai wajib pajak penanggung pajak pengajuan penyelesaian surat keberatan dame tanggal tanggal penyelesaian surat keberatan nomor akhir jatuh surat objek sita jenis barang bergerak terletak taksiran harga kesan kesan dan usul juru sita jenis barang tidak bergerak terletak taksiran harga mengetahui singkawang, .oooooco.o.oo pai juru sita pajak daerah nip nanya masena jalan . telp fax . surat perintah melaksanakan penyitaan nomor penainmaa nama penanggung pajak tante alapnnepla namanya depan nona pemeranan pena yak ppd lilin ll) alamat newman. kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan surat paksa nomor . tanggal . hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarkan, maka dengan ini diperintahkan kepada nama pera dalan jabatan ito untuk melaksanakan penyitaan barang barang (bergerak ataunyitaan agar disampaikan dalam waktu paling lambat . hari setelah pelaksanaan penyitaan. singkat ng, s.ooo.coococoococo. an. walikota singkawang pajak harus dilunasi dalam waktu (empat belas) hari setelah dilaksanakan yaa penyitaan sesudah batas waktu itu kami akan mengajukan permintaan kepada badan urusan piutang dal lelang negara, agar barang barang yang telah disita dijual dimuka umum perak singkawang nomor tahuyasanso nga non mana annan tanam lengan tema naa berita acara pelaksanaan sita nomor seereoseoseoneonernerne pada hari ini . tanggal so. ula see: can lee atau kekuatan surat perintah melakukan penyitaan w.cbooo.cbooo. kepala dinas pendapatan .) nomor . tanggal . yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah kota dalam hal memilih domisili kantornya jalan . berdasarkan surat paksa yang dikeluarkan pada tanggal . nomor .ooo.co. yang telah diberitahukan secara resmi kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang disebut bawah ini, maka saya juru sita daerah, bertempat tinggal jalan . dengan dibantu oleh, antara lain yaitu telah datang rumah perusahaan wajib pajak penanggung pajak nama #e0nvsnkgenmpasseawonesmepamasnamammanaau nsmmengaamanaganegapaamesanea non mor alamat bainbhastersebut bawah inirg tdk bergerak terletak taksiran harga penyitaan tidak dapat dilaksanakan, karena wajib pajak juru sita saksi saksi kerovovotenetenoseneren (ooonoemessn)ker secoonosenocoroono0eoonooooooooo ting kab nii sein mengasah nomor kepada yth perihal pencabutan sita nama aan newer ctttttti li) ll) alamat meronmemessagkesesakn nmp, .x.x0101100000 lan lla surat perintah pemeriksaan nomor: eksis kepala week.ooooooo dengan ini memerintahkan kepada nama meniiloresennad tanedonnanan ronananas havana nya jabatan anta untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama wajib pajak alamat naas objek pemeriksaan uraian pekerjaan pemeriksaan demikian surat pemerintah pemeriksaan ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepada yang berkepentingan agar memaklumi serta dapat memberikan bantuan seperlunya. singkawang seresisesesssoissnssssig asi tan manga niken nii modi binasa nameii peraturan walikota singkawang kargkoseresmenen kepada yth. lampiran nikola sono perihal permohonan keberatan ama ok: sesscosesynssssssasneee dengan hormat. kami yang bertanda tangan dibawah ini nama pemilik pengelola senangresnenesangesgengasenesensanmenenosnnnaesomnaen alamat bertindak untuk dan atas nama nama merk badan usaha wwp bio alamat mempatenkan non kenangan inap ana lan nisan par enam bersama ini kami akan mengajukan surat permohonan keberatan pajak atas ketetapan . dengan nomor kota assisssscsis bulan isesssssessonsesi0 tenun sesiasssosessii moderen inasisisssssssisaseankeberatan tamtama nama tanggal naa man nan walikota singkawang ttd hasan karan salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian' hukum dan perundang undangan pembina nip. lampiran : xxxeeoooooo. tentang keberatan pajak membaca surat permohonan keberatan nomor .oocooooooo.o.moo tanggal emas atas nama alamat munnasemnenaann ppd ii liliititi menimbang ana dai mengingat asean ska rena nanga ane nnn enter memutuskan menetapkan pertama surat ketetapan .ooooooooooooooo.ooooeeteeekeean naa aan ana nomor akhir ppn peta yan tani tahun bulan maya nama merk usaha nemu ppd lilit nama pemilik pengelola mgnnsaa semula ditetapkan sapi dikurangi (ditambah) dengan sejumlah someone besarnya ketetapan menjadi rpl, ninnennnsannageneessnestennceraasnsoneskenasanegananasan dengan butuhmeansaxcesesrsxsa1n tentang penolakan keberatan membaca surat permohonan keberatan nomor .oooooocoooo. tanggal kawanan atas nama geaseyaaa ppd uii menimbang bahan mengingat memutuskan pertama menolak surat permohonan keberatan nomor .o.oooooooooooo.oco.oo.oo.o.oooooooooo nomor akhir pny tea ipni, tanggal tanya atas nama nama alamat isa ppd nama pemilik mereranne namee nenbeen makeberatan karim keberatan atas skpd skpdkbt skpd skpd jumlah menurut yan lan angga ama keberatan seberat sama aga lema mama aa. aw.) . eee gooaa anta jalan . telp fax . kepada yth. nomor aan ana lampiran perihal laporan hasil pemeriksaan luasan berdasarkan surat perintah pemeriksaan sense tanggal see kami telah membukukan pemeriksaan lapangan terhadap nama, ppd, objek nomor catatan alamat tujuan pemeriksaan lampir.e.ooooococo.oo.ooo #senmenennensansensenonsanononanssos00 petugas senen nip arncnesesnsenenekssssssssssssswssa kepada yth. lampiran nakagawaalamat aaa bertindak untuk dan atas nama nama badan usaha petes iuanenneange mangga sauna nin ninnin tin alamat aan telah mengajukan surat permohonan keringanan keberatan pajak nomor . tanggal . atas media ketetapan . bulan . tahun . nomor akhir . sebesar rp. . tentang aap pemerintah kota singkawang nomor sem kepada yth. tampilanlia cepat panai persen nama badan usaha ti. #gaanosseesneseassesmanesneesaanasenae nga nga mean ewe lili alamat ana pekerjaan near tersebut dalaml untuk diteruskan kepada bapak. demikianlah untuk menjadikan maklum dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. kepala satuan kerja perangkat daerahmbetulan kepada yth. pembatalan pengurangan walikota singkawcs alamat eos bertindak untuk dan atas nama nama badan usaha wamyassa expo lilit alamat amkpdkbt skpdklb std" ) nomor . bulan . tahun . coret yang tidak perlupembetulan pembatalan pengurangan penghapusan sanksi administrasi tanggal terima nama tap men maa (inn aan dna aan mena aan tan (ii aan dean (in aan mena aan tno aan men mena aan men inn aan dea men ahana jalan . telp fax . nomor pena annawajib pajak nama merk usaha wpwp alamat nama pemilik pengelola amannya alamat smasengersenernssaneseesenessanasansumasenant nas senamasasan ena okasanska mna sane nana objek pajak lain lain konfirmasi atas kebenaran singkawang, oo. wajib pajak kepala bidang ("sn surat keputusan walikota singkawang tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan penghapusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi membaca surat permohonan nomor .ooooooo.ooo tanggal mmeimnsadiaaannsan atas nama alamat aaa ppd lil li) mengingat tia memutuskan menetapkan eren snsannnnssranansenea pertama menerima surat erm onan noi ama tanggal naa atas nama aaa alamat ppd lilmen pada tanggal mena mahtanggal terima nama tap junior dewan basa kama. dan sja sman ver tata meat omar umat serensortan pakan maan bentet ton ' www lho i t iai a t mag ing am aia adi hit inn: meennnonnnnnnani: sang ne: benngnnnynndanannne "pennnnnnnpninnnn: bevannnnnnnnnndnnnnnna mepenngnnnnannnnnn nponnnnnnnundpa benpnnnnnnnnpoani sen onenunennnnnana: "onnanpsnanonnnana donnnnnaann non: senoonannpganng: menunonnnnonyn bnnennnngnnnn penennnnnpannnnnnn hpenennnnnyaany' "onpennnnnpnnnnana: penpnnnnnannsep seneponnnnnnsnngnnnni tenun nnnnananan: tonnesonnandkannnn sea oponaanan ne: singnnnnnengna: srnnnnnnnnadaak senennynnnnana pendnnannnnnanoan besnnnnnnngnan snpnnnnnennnnn: dnnonngennnngnaanan '"nnronononynonnnnani sennndunannnnyynyk menerangi "bnanpangnannan, coal pocoeresmsi emas mmommeeiaa pounommamosan kimono maan emmamesenk emewmamemnwn kembemwmassowwon emak bewenkamevenowoee mesias kanoman! mean pen a ia lho lou liooo.coor. tentang penolakmohonan nom .voodoo.cbooo tanggal pama atas nama anna alamat man ksisopnknnaanasn owner nns ppd lilliili) mengingat naa memutuskan menetapkan danny nana nan panen yaaa padanan aan nan panen panas yaaa nan yana api yaaa tanpa papan para papan apa harpa yaaa pertama menolak. surat permohonan: nomor: mouse esensnnsensnnnsemsneasassina tanggal kennenussewrissnseronessn atas nama nana alamat sana aan wpd biitlirosisimnsssnstessssssssnann pada tanggal engan stan anlnaatan nekabssnga insk. salt hasan jumlah menurut sk. penolakan tanggal terima pengurangan san nba pembetulan, pembatalan, nama, ppd, dan alamat uraian mengenai penolakan wara nomer pengurangan nks admins xl. iko isapan men eng n'mpeg wpp inn amp ''papa inn '''jmp pp''ee. mena meng i'm inn pope yoo iin (ews nop wwe ko. w more egg inn nabanding kelebihan pembayaran atas speegoa saka wwp alamat hpa pekerjaan asa kami mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sejumlahlkpd bma bervvera vnv nmr cor (surat perintah membayar kelebihan pajak daerah) snsonennoensonn00001no0encore0o0oco0e0 tahun anggaran .oooocoo dana ermosemeentapamesan lo. telp fax. kepada kepala .cbooo. diperintahkan untuk membayar skpd dengan semu pengeluaran wajib pajak nama anan ttumannnsnnenna kta ntnenia pnnkatananenening pajak angsa nama pajak eseversngnse4ikerepransensnanganananen nga nga jumlah namamu demikian untuk diketahui dan dilaksanakan. singkawang sasiesisorsenssinsanesagi sorna bukti mma ena aan pemindah bukan alamat nee berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah nomor . tanggalkelebihan diperhitungkan dengan poker pat. ena pembayaran keterangan kode pajak kode rekening rekening non jumlah kelebihan pembayaran jumlah yang diperhitungkan aan jumlah kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan . denganihun tomas singkawang, . wajib pajak diserahkan oleh disetujui oleh kepala seksi yang membidangi) kepala bidang jbpajak o \| pendataan dan penetapan formulir pendaftaran isian formulir kartu ppd pendaftaran sk. amamadandiberikan kepada petugas tanda terima ena uu. isian formulir pendaftaran dicatat dalam bukudaftar tanda terima formulir diterima naa formulir pendaftaran tana buku daftar formulir diterima small tangan dicatat didalam bukudaftar formulir dikirim! bansos.sasaki buku daftar formulir dikirimibpajak oo pendataan dan penetapan daa pendaftaran isian formulir kartu ppd pendaftaran sk. dan diberi: kepada nat isian formulir pendaftaran daftar induk dicatat dalam bukudaftar tanda terima formulir diterima mo. 0m. formulir pendaftaran nan buku daftar formulir diterima nba sni nan dicatat didalam bukudaftar formulir dikirim! bemumsnmamawuai buku daftar formulir dikirim pendataan mekanisme pendataan wajib pajak daerah pendataan dan penetapan tanda terima tanda terima haa memmamaeaananyatann menyiapkan tanda terima dan speed tt menandatangani tanda terima dicatat kedalam buku daftar mengisi dan menandatangani formulir spp yang dikirim speed tanda terima speed tanda terima tanda terima yang speed isian ditandatangani sos mma speed lembar penetapan oo mengembalikan tanda terima dan spp dyangtelahdiisi lembar1 tanda terima kepada petugas pendataan lembar proses penetapan inna jabatan dibuatkan kartu data spp yang kembali tidak kedalam daftar p proses penetapan site dewa pai .m suku. uon o.\| buku daftar speed yang kembali buku daftar speed yang tidak kembali salinan sesuai dengan aslinya walikota singkawang kepala bagian hukum dan perundang undangan ttd nomor akhir pemerintah kota singkawang surat ketetapan pajak daerah noconecococcomonocconocoonamonm. kurang bayar iban woo. oeeeoooncren topi fax seo coo oo. masa: mainan ana sans anananbasetoran yang sudah dilaksanakan rp. banana jumlah yang dapat dikreditkan abc) heran jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak rp. onde sanksi administrasi bunga rp: kenaikan nd: mna cc. jumlah sanksi administrasi atb) rp. bimas kalbar jumlah yang masih harus dibayar 5c) penganan dengan hung p ttttttt dtanda terima alamat jumlah yang dibayar rp. s.ooooocomicacannnnnnnaaaan yang menerima t pemerintah, singkat! nomor akhir kota wang surat ketetapan pajak daerah dinas pendapatan kurang bayar tambahan pengelolaan keuangan dan aset jalan gunung kerinci telp fax masa: singkawangaan nama rekening naa akan iljumlah yang dapat dikreditkan (abc) jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak rp. sanksi administrasi bunga rp. hee kenaikan rp. meme ann paper era cc. jumlah sanksi administrasi atb) rp. sman jumlah yang masih harus dibayar 5c) naa aji dengan huruf lllmymky kyle ey.l gunting disini akhir . tanda terima jumlah yang dibayar s.oooooooow wom w#.n nomor akhir pemerintah kota singkawang surat ketetapan pajak daerah kes snnenenvengonenonunenanannanananannnnnn nihil .cooooooo.ooo.oorrnn nana nge reg ses senin isi topi sisi masa: seok pama ses esanseasaana tahun nama badan usaha alamat ppd berdasarkan pasaiismkaonnnna nessnankansaka setoran yang sudah dilaksanakan rp. pnp pny stp pokok) rp: sentana jumlah yang dapat dikreditkan atbtctd ) rp. hanna kemas jumlah yang masih harus dibayar 3e) rp. nihil)rpr snnnnnannnna ten anna nan ana aananaaaan yang menerima am
walikota pontianak peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatan satuan polisi pamong prasatuberita daerah tahun nomor memutuskanatuan adalah satuan polisi pamong praja kota pontianak, kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kota pontianak.operasional dan ketertiban, kepala seksi operasional, dan kepala seksi ketertiban, kepala bidang kesamaptaan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat, kepala seksi kesamaptaan dan pengembangan kapasitas, dan kepala seksi perlindungan masyarakat, kepala bidang penegakkan peraturan perundang undangan, kepala seksi penyidikan dan penyuluhan, dan kepala seksi pengkajian pengolahan peraturan perundang undangan, kelompok jabatan fungsional tertentu. bab iii uraian tugas jabatan bagian kesatu kepala satuan uraian tugas jabatan kepala satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis bidang satuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong prajatuan polisi pamong prajapada satuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong prajktif dan efisiesatuan polisi pamong prajatuan polisi pamong prajatuan polisi pamong praja yang diberikan oleh walikota. bagian kedua sekretaris uraian tugas jabatan sekretaris satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut: menyusun program bidang kesekretariatsatuan polisi pamong praja sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan tugas tugas bidang kesekretariatan,usatuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong prajkegiatan yang berkaitan dengansatukegiatan yang berkaitan deng, sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengil. menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, standard operating procedures sop)sesuaioo.satukegiatan yang berkaitan dengansatuan. bagian keenam kepala bidang operasional dan ketertiban uraian tugas jabatan kepala bidang operasional dan ketertiban adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang operasional dandengan rencana yang telah ditetapkan, memberi petunjuk kerja kepada para kepala seksi dandari terjadinya kesalahan dan penyimpangoperasional dan ketertibperasional dan ketertiboperasional dan ketertiperasional dan ketertiboperasional dan ketertiboperasional dan ketertibdan ketertiban yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja. bagian ketujuh kepala seksi operasional uraian tugas jabatan kepala seksi operasional adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang operasionalperasionaoperasionaloperasi penertiban terpadu, fasilitasi operasi rutin dan insidentil sesuai mekanisme, standar operasional prosedur, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang operaoperasionaoperayang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala seksi ketertiban uraian tugas jabatan kepala seksi ketertiban adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidangrtibrtibannyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersampengamanan, dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal, sesuai mekanisme dan standard operating procedure sop) dengan memperhatikan norma norma yang berlaku serta berpedoman pada prosedur tetap pratap) petunjuk teknis jenis) yang ditetapkan, menyusun konsep naskah yang berkaitan dengan bidang ketertirtitibtiban yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala bidang kesamaptaan, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat uraian tugas jabatan kepala bidang kesamaptaan, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat: menyusun program kerja bidang kesamaptaan, pengembangan kapasitas dana1 membagi tugassamaptaan, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakatsamaptaan pengembangan kapasitas, dan perlindamaptaansamaptaan, pengembangan kapasitas, dan perlindsamaptaan, pengembangan kapasitasamaptaan pengembangan kapasitas dan perlindmaptaan, pengembangan kapasitas, dan perlindung, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja. bagian kesepuluh kepala seksi kesamaptaan dan pengembangan kapasitas uraian tugas jabatan kepala seksi kesamaptaan dan pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang kesamaptaan dan pengembangan kapasitasmaptaan, pengembangan kapasitas danlatihan fisik dan mental polisi pamong praja, fasilitasi pengawalan pejabat daerah, pejabat negara tamu negara orang penting vip) orang sangat penting(vip), analisis kebutuhan dan penilaian kemampuan personil dan penempatansesuai mekanisme dan standard operating procedures sop) dengan memperhatikan norma norma yang serta berpedoman pada prosedur tetap dan petunjuk teknis yang ditetapkan, menyusun konsep naskah satuan polisi pamong praja yang berkaitan dengan seksi kesamaptaan dan pengembangan kapasiseksi kesamaptaan dan pengembangan kapasiseksi kesamaptaan dan pengembangan kapasita dan pengembangan kapasitas yang diberikan oleh kepala bidang kesamaptaan, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat. bagian kesebelas: menyusun rencana kerja tahunan bidangmeliharaan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) berkenaan dengan ruang publik, privat dan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan petugas satuan perlindungan masyarakat satlinmas) kecamatan dan kelurahan, membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan pemilihan umum kepala daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perlindbidang perlindmasyarakat yang diberikan oleh kepala bidang kesamaptaan, pengembangan kapasitas, dan perlindungan masyarakat. bagian kedua belas kepala bidang penegakkan peraturan perundang undangan uraian tugas jabatan kepala bidang penegakkan peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang penegakkan peraturan perundang undegakkan peraturan perundang undegakkan peraturan perundang undpenyidikan dan penyuluhan, dan pengkajian dan pengolahan peraturegakkan peraturan perundang undgakkan peraturan perundang undangan yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja. bagian ketiga belas kepala seksi penyidikan dan penyuluhan uraian tugas kepala seksi penyidikan dan penyuluhan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang penyidikan dan penyuluhidikan dan penyuluidikan dan penyuluhidikan, penindakan dan penyuluhan atas penerapan peraturan perundang undangan daerah sesuai mekanisme standard operating procedures yang tetapkan, menyusun konsep naskah satuan polisi pamong praja yang berkaitan dengan bidang penyidikan dan penyuluidikan dan penyuluyidikidikan dan penyuluhan yang diberikan oleh kepala bidang penegakkan peraturan perundang undangan. bagian keempat belas kepala seksi pengkajian dan pengolahan perundang undangan uraian tugas kepala seksi pengkajian dan pengolahan perundang undangan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang pengkajian dan pengolahan peraturan perundang undangan berdasarkan sasaran dan program kerjapengolahan peraturan perundang undpengolahan peraturankajian dan pengolahan atas pelaksanaan peraturan perundang perundangan yang diterapkan daerah sesuai dengan mekanisme standard operating procedures sop) dan berpedoman pada prosedur tetap pratap) serta petunjuk teknis jenis) yang tetapkan, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengkajian dan pengolahan peraturanpengolahan peraturangkajian dan pengolahan peraturanpengolahan peraturan perundang undangan yang diberikan oleh kepala bidang penegak7j sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal pebruari sekretaris daerah kota pontianak, soonpembangunan bidang kesehatan dasarbahwa potensi daerah kota pontianak memungkinkan untuk membiayai pelayanan kesehatan, maka pemerintah kota pontianak menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa biaya unit pelaksana teknis daerah puskesmas, utd laboratorium kesehatan, utd mata dan gigi, dan unit pelaksana kegiatansecara sah wilayah kota pontianakebumerupakan bagian dari program jamkesmas. penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal kota pontianak serta memiliki bukti kependudukan. bab maksud dan tujuan maksud peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman tentang mekanisme pemberian pelayanan kesehatan utd puskesmas, utd laboratorium kesehatan, utd mata dan gigi dan upk puskesmas melalui kartu sehat puskesmas tujuan peraturan ini adalah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi penduduk kota pontianak. meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memberikan bantuan agar penduduk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan walikota ini meliputi sasaran tata cara kepesertaan penerbitan kartu sehat jenis pelayanan waktu pelayanan pencatatan dan pelaporan pengawasan bab sasaran sasaran penerima pelayanan kesehatan tanpa biaya melalui kartu sehat puskesmas adalah seluruh penduduk kota pontianak yang belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan meliputi jamkesmas, jamkesko, jamsostek dan akses. bab tata cara kepesertaan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa biaya melalui kartu sehat puskesmas adalah memiliki kartu tanda penduduk ktp) kota pontianak atau kartu keluarga yang masih berlaku, kepesertaan berlaku untuk masing masing individu sesuai dengan nomor induk kependudukan yang tercantum dalam kartu keluarga. tata cara pendaftaran peserta kartu sehat adalah pendaftaran dilakukan puskesmas wilayah kerja sesuai dengan domisili calon peserta, calon peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran kartu sehat, petugas registrasi mencatat dalam buku pendaftaran peserta kartu sehat, petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data peserta, kepala puskesmas menandatangani formulir biodata kepesertaan, petugas registrasi melakukan perekaman biodata kedalam database sistim informasi kesehatan. bab penerbitan kartu sehat puskesmas penerbitan atau perubahan kartu sehat puskesmas dilakukan oleh dinas, dengan cara formulir biodata calon peserta yang telah ditandatangani oleh kepala puskesmas disampaikan dinas oleh petugas registrasi, walikota menerbitkan dan menandatangani kartu sehat puskesmas melalui dinas, dinas menyampaikan kartu sehat puskesmas kepada kepala puskesmas untuk disampaikan kepada peserta yang bersangkutan, kartu sehat puskesmas mulai berlaku april kartu kepesertaan bersifat portabilitas, dapat digunakan semua puskesmas lingkungan kota pontianak. bab vii jenis pelayanan pelayanan yang diberikan puskesmasab viii waktu pelayanan waktu pelayanan sesuai jam pelayanan utd puskesmas, utd laboratorium kesehatan, utd mata dan gigi, dan upk puskesmas. bab pencatatan dan pelaporan utd puskesmas, utd laboratorium kesehatan, utd mata dan gigi, dan upk puskesmas berkewajiban membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. utd puskesmas, utd laboratorium kesehatan, utd mata dan gigi dan upk puskesmas mengirimkan rekapitulasi penggunaan kartu sehat kepada dinas setiap bulan sebagai laporan. bab pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan kartu sehat ini dilakukan oleh tim dinas, sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal y.cot sekretaris pontianak,dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota singkawang, menimbang bahwa didalammasih terdapat rincian jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum terakomodir serta penyesuaian perhitungan pada biaya tarif,sehingga perlun dan menteri dalam negeri nomor menkes skb i1keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang pola tarif rumah. sakit pemerintahpola tari rumah sakit pemerintahberita daerah kota singkawang nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang perubahan atas.. bab ketentuan umum beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan bab ditambah (satu) nomor, yakni nomor:singkawang, direktur adalah kepala rumah sakit umum daerah dr. abdul aziz kelas singkawang:rumah sakit umum daerah dr. abdul aziz kelas singkawang yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit: tarif retribusi jasa umum adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah: sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya, tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia ruang rawat inap,ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus bagi pasien dengan penyakit penyakit yang memiliki potensi penularan tinggi dan atau perlu penanganan dengan prosedur tertentu, ruang observasi adalah tuang perawatan sementara untuk kepentingan observasi bagi pasien gawat atau darurat dengan pengobatan dan atau tindakan untuk dinilai kemajuannya serta diputuskan tindakan selanjutnya, ruang icu adalah tuang perawatan intensive dengan dilengkapi alat monitor dan alat penunjang hidup: ruang perinatologi adalah ruang perawatan bagi bayi baru lahir gan masalah pasca kelahiran, dikhususkan bagi bayi berumur hari,:bedah adalah tindakan tanpa pembedahan: pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi, beamedik: pelayanan konsultasi khusus. adajasa medis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis dokter): akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan rumah sakit, bnn pasien adalah setiap orang yang menerima jasa pelayanan dan jasa sarana pada rsud dr. abdul aziz singkawajek retribusi daerah selanjutnya disingkat ord dokumen lain yang disamakan,yang ditunjuk oleh walikota, observasi khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara kontinyu terhadap pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat (shock, penurunan kesadaran dan gangguan hemodinatnik). ketentuan bab ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut bab pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan rumah sakit yang dapat dikenakan retribusi jasa umum dikelompokkan kedalam pelayanan rawat jalan, rawat sehari (one day care), rawat darurat, dan rawat inap. pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari pelayanan medik: pelayanan medik bedah: dan pelayanan medik non bedah. pelayanan penunjang medik: pelayanan penunjang non medik: pelayanan rehabilitasi medik: nan pelayanan medik gigi: pelayanan farmasi: pelayanan konsultasi khusus: pelayanan konsultasi diluar jam dinas dan antar bagian: pelayanan medico legal: pemasaran perawatan jenazah: pelayanan ambulance: pelayanan klinik mawar: dan pelayanan trm (program therapy rumahan methane). ketentuan bab vii ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut bab vii ruang perawatan khusus ruang perawatan khusus meliputi ruang isolasi: ruang observasi: ruang icu, ruang perinatologi: dan ruang haemodialisa. ketentuan bab dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab retribusi jasa umum rawat inap tarif tindakan retribusi rawat sehari one day care) dikenakan biaya perawatan dan tarif tindakan kelas (dua). tan tarif tindakan pasien yang rawat inap melalui igd dihitung sama dengan tarif tindakan kelas sedangkan pasien yang masuk kelas tarif tindakan dihitung setengah dari kelas kecuali penunjang diagnostik tetap dihitung. tarif kelas tarif tindakan pasien ruang perawatan khusus ditetapkan atas dasar klasifikasi pelayanan. tarif retribusi perawatan iccu icu ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas vip. tan tarif retribusi rawat inap tidak termasuk biaya yang diresepkan (obat obatan dan alat kesehatan habis pakai), gas medis dan penggunaan alat alat penunjang medik. tarif penggunaan alat alat penunjang medik mencakup biaya sewa perhari tindakan, jasa pelayanan dan jasa medis. ketentuan bab sampai dengan diubah, ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut bab retribusi jasa umum pelayanan medis jenis pelayanan medis meliputi: tindakan medis bedah: dan tindakan medis non bedah. komponen biaya tindakan medis bedah meliputi jasa pelayanan, jasa medis dan jasa sarana. tindakan medis bedah meliputi tindakan medis bedah kecil: tindakan medis bedah sedang, tindakan medis bedah besar: tindakan medis bedah canggih: dan tindakan medis bedah khusus. dalam menentukan besaran tarif tindakan medis bedah kecil, sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan atas kelas perawatan tarif tindakan medis bedah acct dikenakan biaya tambahan sebesar kecuali tindakan medik bedah kecil. tarif tindakan medis bedah pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas (dua). jasa pelayanan tindakan medis bedah terdiri dari jasa medis operator dan jasa medis anestesi. komponen biaya tindakan medis non bedah meliputi: jasa pelayanan, jasa medis dan jasa sarana. tindakan medis non bedah meliputi tindakan medis non bedah kecil: tindakan medis non bedah sedang, tindakan medis non bedah besar, tindakan medis non bedah canggih: dan tindakan medis bedah khusus. dalam menentukan besaran tarif retribusi tindakan medis non bedah kecil, sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan atas kelas perawatan. tarif retribusi tindakan medis non bedah pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas (dua). jenis pelayanan sebagaimana dan tercantum pada lampiran ketentuan bab diubah, ditambah (), yakni dan dihapus, dan dihapus, (l) diubah, dan dihapus, dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut bab retribusi jasa umum pelayanan penunjang medis pelayanan penunjang medis meliputi a. pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radio diagnostik, cc. pemeriksaan diagnostik elektromedik, dan pemeriksaan diagnostik khusus. komponen biaya pemeriksaan penunjang medik meliputi: jasa pelayanan, jasa medis dan jasa sarana rumah sakit. tarif retribusi(dua). tarif retribusi pelayanan penunjang medis pasien rawat inap ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan kelas perawatan. jenis pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran jenis pemeriksaan laboratorium meliputi laboratorium sederhana, laboratorium sedang, laboratorium canggih, dan laboratorium khusus. tan jenis pemeriksaan radio diagnostik meliputi pemeriksaan radio diagnostik sederhana, tan radio diagnostik sedang, radio diagnostik canggih, dan radio diagnostik khusus jenis pemeriksaan diagnostik elektromedis meliputi pemeriksaan electro radiografi ecg pemeriksaan dan diagnostik khusus meliputi jenis pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok pemeriksaan laboratorium,pemeriksaan radio diagnostik, pemeriksaan diagnostik elektromedis. ketentuan bab xii diubah, ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut ta: bab xii tea retribusi jasa umum pelayanan rehabilitasi dis jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi sederhana: sedang, canggih: dan kanan khusus. tarif retribusi jasa umum pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif retribusi sejenis dari tarif pasien kelas (dua). tarif retribusi jasa umum pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat inap ditetapkan sama dengan jenis pelayanan dan kelas perawatan. jenis pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran diantara bab xii dan bab xiii disisipkan (satu) bab dan (satu) pasai, yakni bab xii dan yang berbunyi sebagai berikut bab xii pelayanan penunjang non medis mobil ambulance jenazah melayani antar jemput pasien dalam kota maupun luar kota komponen biaya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. besaran tarif dihitung sebesar rp. km. ori apabila ada penambahan jarak tempuh dari kota kabupaten yang tercantum pada tarif maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar rp. km. ketentuan bab xiii diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut bab xiii . retribusi jasa umum pelayanan medis gigi pns jenis pelayanan medis gigi dan mulut meliputi tindakan medis bedah meliputi kecil, sedang, besar, canggih dan khusus, tindakan medis non bedah meliputi kecil, sedang, besar, canggih dan khusus. ketentuan bab xvi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab xvi pelayanan medico legal pelayanan medico legal terdiri dari surat keterangan dokter, termasuk keterangan hasil pemeriksaan medical check up expertise), keterangan sehat tidak sehat, keterangan dirawat, keterangan lahir, dan keterangan lain untuk kepentingan klaim asuransi, termasuk visum repertum r). biaya tari retribusi pelayanan surat keterangan dokter dan keterangan untuk kepentingan asuransi ditetapkan sama dengan tarif retribusi pelayanan konsultasi dokter rawat jalan. ketentuan bab xvii huruf diubah, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut bab xvii pemasaran perawatan jenazah jenis pemasaran perawatan jenazah meliputi penitipan penyimpanan jenazah, perawatan pemasaran jenazah: pengawetan jenazah dan bedah (otopsi). komponen biaya retribusi perawatan jenazah meliputi: jasa sarana rumah sakit, jasa medis dan jasa pelayanan. lampiran tindakan medis ditambah tindakan penunjang diagnosa laboratorium, tindakan penunjang diagnosa radiologi, tindakan penunjang diagnosa fisioterapi. lampiran iii perincian rawat inap angka nomor diubah, ditambah (satu) nomor yakni nomor dan angka xiii nomor berubah besaran tarif. lampiran iii perincian biaya pelayanan penunjang non medik diubah perkiraan jarak dan tarif (per km). lampiran iii medical check diubah satuan tar(as pop masmalizar, aio pembina ngk ant mp. lampiran peraturan walikota singkawang bnn nomor tahun tentang perubahan atas perak nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan rsud dr. abdul aziz kelas singkawang tindakan medis bedah a t aaa e aa eliminasi fokus infeksi gigi eksis incisa ekstra oral incisa intra oral eu s yu operoteetonny temen osteoctomy sederhana pencabutan gigi residu dengan komplikasi pencabutan gigi permanen dengan penyulut komplikasi pencabutan gigi permanen tanpa penyulut komplikasi tindakan medis bedah seto sosialis mata gigi er spesialis bedah spesialis obesa mtk wol ost ppendekemt aka vaspiasta kes kondisi pop drainase pu: boovarial abses den eksis granulosa appendectomy simple pantai aga bellogue tampon dengan lokal anestesi eksis terigu bare selera biopsi insist tumor ekstrasi kista bartholin frenectomy dengan komplikasi biopsi endoskopi gonloplasyy biopsi rektum tuli uneknesa bkaterpasi mio ebi gingvektomi dengan komplikasi aa biopsi saraf cutaneous otot (sedang besar) incisa edulis opa kana tet arora komp pola nana biopsi eksis kgb, lima, ganglion, atheroma kuretase dibatasi purchase dengan markas incisa mucoccle dengan komplikasi pengangkatan nexus margo algebra blok saraf tepi marsupialisasi abses bartholin biopsi kesotalog tae repair ruptur komeosklera closed reduksi dengan anestesi umum (sedang besar) mini laparotomy tindakan deepening lulus ani amputasi minor bet element jari biopsi tumor hidung onto ruptur algebra moderate debridement pada luka bakar (sedang besar) tindakan manual plasenta t.a biopsi tumor hidung, lidah drainage jari, superficial deep infection sedang tubektomi biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring tht besar) au. ity eksis chords hyapoopadia gedang besa man ela fan pasi nisa irama gedangan mms eksis granulosa umbilikal laring eksis gynaecomasti (sedang besar) y u u u u u uts jit naa eksis hemangioma kecil ekstraksi benda asing penyu eksis jari, jaringan lunak tumor art com laevis ekstraksi jaringan granulasi sedang besar) kolesteatom eksterna bai menelan gedang beat eesti: kulit kanal ekstraksi batu (sedang besar) ganti cuci kayu ekstraksi benda asing saluran cerna bagian atas ganti promo bawah. insist abses (hepatoma septum nasi epp pasti gedang basa (asi isi biopsi kgb leher fistulektomy perdana (sedang besa epi .(peetkomi cadang sar ini ganglion u ou u wol hemoroidektai t ama eng panniteangpaag ttp sp men nasoendoskopi nasoendoskopi dengan jaran anotnstingngs mak aing urea gedangbesah aan tae oeemeitatedangbaan tp pemasangan flare mosaik pemasangan aksi #rival $ p pembukaan lubang hidung tht polypertorny team (godang besar potong tiap rekonstruksi sedang sts, tsg, flap lokal) (sedang rekonstruksi vaskuler sederhana keenam synochia viva w w w w es route tongue tie cepat tka rob sederhana pada wajah eos atur sederhana eat dag bsa hussantwanomusemenayam\| selling gophorektont bahtera gedang benar mei tataan salpingoofarektomi bilateral meta spesialis mata spesialis bedah spesialis organ sesalkan aisha jco sesat pam p berapi sklerosis gedangrbesag iaumujsingan nat aja tempo dangan trauma jaringan tunak wajah sederhana dd. trombektomi lisis dengan kateter for were tindakan medis bedah enudeatie perintis gigi ll. spesialis tht oo spesialis organ spesialis bedah spesialis dasar lidah tht eksis kista tiroglosus amputasi eksis kista branchiogenik eksis tumor aneka kecil utu penutupan orcantral fistula forehead flap tht operasi manchester fortegil biopsi posisional dalam narkoba kation sikatriks entropi dengan excochliasi nana exooeiiiasi bef fess minit maksila etomi estimasi adenomiosis amputasi jari multiple) kapsulektomi posterior reposisi hee manula bef fess mini fess . jamputasijariextradigit(sing) kapsulektomiposterior fixation frontoethmoidektomi ekstranasal) operasi tumor jinak ovarium biopsi ginjal terbuka koreksi extortion entropi estimasi tumor tumor eksplorasi abses multiple tht kehamilan ektopik terganggu ket) ekspirasi preaurikuler sistem tht kistektomi bilateral angkat wire dengan heating repair ruptur algebra transkanal ekspirasi tumor jinak kel liur tht laparatomy percobaan angkat pen screw ruptur algebra berat operiecto osman dengan narkoba ekspirasi tumor jinak tht laparoscopy operatif histroscopy anoplasti sederhana cut back) tindakan congenital forix plastik ara gila komplikasi are head flap miomektomi kromotubasi apendektomi perforata (besar khusus) tindakan cyclopedia term igi degan komplikasi miomektomi multiple arthrotomy synovectomi trabekulektomi seguesterectomi dengan narkoba hemiglosektomi tht repair perineum grade pasca biopsi incisional dalam narkoba persalinan isthmulobectomy salphingo oopherektomi bilateral biopsi proof laparatomy nan konkoplasti salpingoofarektomi unilateral breast concerning surgery ligase karotis eksterna last closed reduction dan pemasangan gips tubartasy peran dan porsi abses mandibula po eksplorasi abses multiple atheroma, dil) fenomena titrasi tumor jinak ata iasniorasi kista ductus prognosis ate kista w uuu bau ( titrasi return sederhana eksplorasi nasofaring fiksasi interna sederhana (besar khusus) poimatumorsonc memar prabu gubrochaner lemur pada orang tia (besar khusus) extirpasi polip fraktur tulang panjang mio orig emplat removal long bone) besar khusus) tia sinar pado innikokaektomi labioplasti unilateral oo. hemiglosektomi page 1of lobulaplasti telinga telinga) oo. pebridement nekrotik tissue oo ) dengan amputasi mayor maksilektomi partai febridementdengan skingraftingkedl loo \| mandibulektomipasia tat ebridement dengan skin gratingluas oo) mastoidektorai sederhana debridement dgn hap mastoidektomi sederhana debridement fraktur terbukapadaanak meatoplasti nfidrokel per inguinalis ligase tinggi miringoplasi weroofing unroofingkista angga passimatetengm ora tetapi amstettami dibredement fraktur terbuka \| access penyulut tumors) eksis baker cast ganglion jstumaa jawapos rekonstruksi kontraktor kompleks eksis sistem presuricular , ttu posisi fraktur hidung berisi giant nexus (tanpa skin graf) \| t optasyat sisi giant nexus singa ttu oeptopiasti sisi webbedpenis. o sept last trauma hidung eksis hemangioma sedang sinuskopi dengan tindakan eksis hemangioma kompleks man sinuskopi sinuskopi dengan tindakan eksis higroma sieepnasoendoskopi somnoplasty tindakan pharyngeal flap ( maa pan nan eksis kista uranus konsili agensi decoy eksis luas local tracheostomi eksis mama abberant isthobektomi (ips ttostomi ifeostorny musisi multiple fam (single multiple) deformis eksis tendon sheath (extremists atas) e er synovitis www stenosis ttu laparatomi eksplorasi t mnt ie jjparatomy dan appendectony perforasi (besar khusus) laparatomy padatrauumaablomen keramas. latissimus dorsi flap tau asi tinggi unilateral soft tissue tumor sarcoma bone tumor besar khusus) am . mandibulektomi marginalis tau meatoptasti (besar khusus) dan removal implant nefrostomi terbuka permanen open biopsi bone tumor ( open directory open directory multilevel open knee debridement open reduction dislokasi panggul tanpa www kena acetabuloplasty operasi flap defect (deep) staged distant flap (division) kulit dan jaringan suku) besar khusus operasi hydrogen operasi repair buli trauma operasi tumor pembuluh darah orchidektomi orchidektomi subkapsuler . orig mbd (besar khusus) lemur radius una humerus tibia tibia lemur radius una humerus (grade ww w wwe humerus grade emas ef uu pembedahan kompartemen tia posterior cervical fusion tu u uvn u uu u prostatettomiterbuka \| "iud kay amputatondai campus, fracture dissociation khusus) rekonstruksi deploying injury single multiple) rekonstruksi neglected case bone rekonstruksi defek kelainan tubuh yang kompleks (besar khusus) rekonstruksi instability joint infection ama release kompartemen otot release kompartemen otot . release kontraktor (besar khusus) release soft tissue men release soft tissue room besar khusus men www removal implant plate, nail, screw) men repair komplikasi shunt repair muscle tendon repair tendon extension (extremists atas) nail bed sifat o o u swasta sesitsona smt usa i uut posisi fraktur maksila zyzoma www kompleks (besar khusus) reposisi fraktur mandibulasederhana ) \| tee kecuali fraktur teratur pada ddh pada ddh " 7u7u) sastamasomes enough artis \|. sistostomi terbuka splenectomypadateuma uut folat knee shoulder replacement (ta tiidektomi aa vasektomi dengan narkoba vesicolithotomi sectio alta . teetemepan vagus tindakan medis bedah spesialis tht spesialis gigi spesialis bedah spesialis mata ay: acetabuloplasty alter innominata, pemberian, desa) eksis laring dengan laser. histerektomi total kistektomi bilateral arthrosplasty pada kasus panggul cr& silikon tube mei histerektomi total dan samping ooforektomi anna fess bilateral apendiktomi biopsi polip vulva condylotomi mandibula alar transverse fusion eksenterasi histerektomi total dan saling ooforektomi . bilateral histerektomni total dan saling orthognatic surgery adaptasi rekonstruksi jari polydactil nukleasi eviserasi dfg (dermatograf) histerektomi total san saling ooforektomi reposisi fraktur rahang amputasi transmedular keratoplastie lamela sinistra kistektomi tie bahan cal histrectomi trans vaginal trans abdominal sob rewrite datang cantera cerai dscetoray tujuan ag) (koreksi strabismus otot histrectomy radikal anterior cervical corpectomy fusion ccf) koreksi symblepharon kistektomi kromotubasi. arthoplasty sendi (jari), various lesions multiple complex kistektomi miomektomi wrthrodesissendi oo operasi fraktur tripod multiple arthrodesis sendi (panggul wrist, ankle triple kistektomi miomektomi kromotubasi arthrodesis) operasi katarak ice ecc operasi tumor ganas ovarium arthroscopy terapeutik (khusus canggih) orbitotomi lateral repair sistem biopsi ginjal perkuatan phacoemulsifikasi salpingoofarektomi bilateral biopsi prostat thesis buli graft mukosa bibir) tirodektomi biopsi testis rekonstruksi algebra in. tumor ganas aneka luas dengan rekonstruksi biopsi nerve, various lesions reposisi1 biopsi vertebra level) several backing nan nancapsulectomy capsulotomy sendi (jari), contractor closed fraktur intercondylar lemur webridement and anterior fusion spine webridement and anterior fusion spine debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi pebridement mayor desloughing chronic osteomyelits tee lo. lo. ianwengonga snmoseertememsusana\| nae discography level multilevel) ekstrophy ekstrophy bladder drainage tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single multiple) eksis bony fragment elbow (medical epicondyle), fracture team eksis limfedema skin graft charles prosedur) eksplorasi duktus koledokus facet block level multilevel) w maa ora foraminal block level multilevel) men fore head flap fracture acetabulum column orig (tr. fracture artikler mio orig artikler been fraktur acetabulum pelvic orig acetabulum pelvic free full thickness graft kulit dan jaringan subkultur, defect (single digit) gastroduodenoskopi (canggih khusus) onemoduodesoslori hasan, garasi (ekstremitas atas) injury nan al mastersi intent oo vuv j j j johnsoni pena koreksi syrdactyiykaki koreksi disartkulah tarekat overriding toe peidactiy iatioplasti unilateral jilengthening open achilles tendon men nnn yang menggunakan alat khusus local flap kulit dan jaringan subkutan, defect (multiple digits) dana vasektomi subkutaneus micro endoskopi directory (khusus canggih) microscopic directory (khusus canggih) kana near total tiroidektomi nerve digital open reduction dan stabilisation spinal fracture open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty dan femoral steamy operasi priapismus (prosedur winter) operasi heriorpairs bilateral opponents last thumb, paralysis orchidectomy orchidopexy unilateral fracture pede simple ontihidektomi extended orsittopet resin tesis pelatoplasti h w w pasang kateter tenektho untuk apd pharngoplasg7 stabilisation potong stump( reum) stator terbuka dan sectio ata kh ika cairan otak dengan narkoba (anterior posterior lateral medial) ho. amri nag ipemamsaiusomtmatosemtrsosemana konstruksi cigantomasta (ea anang rekonstruksi kelainan jari (poideleili simpel ina construction band rekonstruksi koreksi camplodactyl clinodactyl aa. penmen rekonstruksi algebra nan you kencan rekonstruksi ring avulsi nan rekonstruksi limb leg inequality bone lengthening transport bowstringing entrapment dengan yasistssisndsin ben (ekstremitas atas) release unilateral) nerve ekstremitas atas), guyok's tunnel syndrome release symdaeti kompleks . ipamasturatemtonmantemusncamr lakrimal kelenjar liur pair treervesariousiesions reposisi terbuka fiksasi interna pada kasus fraktur alter harris iii iv. mmm reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak partikular pada anak pa. . fraktur seputar sendi siku pada aria pa. revisi jari digit, stump, osteotomy retiring sternum memanen seroloplasty pada hyspopadia mana septectomy potong septum) sistoskopi (khusus canggih benda sistoskopi ods (khusus canggih) nan sistostomi perkuatan bea skin graft ortopedi nag skin laser treatment (khusus canggih) skrotoplasti nan nan solenektomi spermatokelektomi sphyngterotomy synovectomy arthroscopy tendontransferekstremitas bawah padakasus \| . neuromuskular anak d tenotomy tendon (ekstremitasatas) contractor o \| obat joint arihropiasty obat patelectomy dan rekonstruksi eta jw esa pamor gas pentas eng rtonerusi jrtenoiitnotomi uud w ee w tes bww tana palopo) uut ":" :m tindakan medis non bedah ambil bahan kultur biopsi swab kerokan bilas lambung ekstraksi segmen dengan penyulut plak fungsi kenacort ce) sendi kecil tenan ganti perban wound toilet debridement heating injeksi muskuloskeletal neuropati irigasi telinga nan kaustik faring karet hidung kaustik jaringan granulasi skater albotil carter podofiine keratometri fitting kontak lens) tenan klima lithiasis observasi khusus parasentense telinga pasang infus, ngt, pasang laminasi volley kateter pasang pesarium pasang angkat implant iud pasang angkat jahit patch test diagnostik gendang telinga) pemasangan kateter pemasangan tampon anterior calum nasi pemasangan tampon telinga pemeriksaan fungsi luhur neurobehavior) nan dag baba arena pengobatan epistaksis (termasuk pemasangan tampon anterior calum nasi) periksa dalam ipunksi nematoda telinga resusitasi retinometri kan slit lamp examination refraksi sondage canaiculi lacrimalis speech assessment komunitas) spoofing bola mata spoofing cerpen telinga t8action tes psikolog komunitas) tindakan nebulizer kak tindakan pada pasien caps pre caps tindakan psikoterapi psikometri fotometri endodontic gigi anterior pulp caping tan pulpotomi ann ana bnn bsd kana pd: tindakan medis non bedah spesialis anak spesialis penyakit dalam spesialis mata spesialis organ spesialis tht tindakan gigi spesialis neurologi fungsi kenacort amniocentesis cvs tampon bellaguc lumbal fungsi cc) sendi besar chordocentesis. pasang infus umbilicalis aspirasi abses kista hati laseriridotomi perifer cryotheraphy irigasi sinus dapo senen name ras serviks pasang pemasangan tampon oran tan tampon bellague vena seksi panai panen terapi bicara komunitas aspirasi alsos hati foto koagulasi laser biopsi insist dengan lokal ane paket datang) resusitasi bayi baru lahir rasi hydrotubasi ekstrasi aspirasi hepatoma parasentesa polip serviks tanpa anestesi tindakan fungsi lumbal aspirasi biopsi pleura ret cat narkoba body pletysmograph usg mata paru marsupialisasi kista bartholini (oh business hurt (akhalasia) ct scan guided biopsitumororbita tindakan resusitasi fine needle aspiration biopsi tindakan transfusi darah nabi guided usg eksis tumor aneka sedang loiidiie. rawat inap anterior posterior sklerotomi hemoroid kontrol anuskopi) pleurodesis fungsi sendi besar uji jalan menit urea breath test ubt) tindakan medis non bedah spesialis penyakit dalam spesialis mata ' tindakan gigi ' o o \| aspirasi pankreas pendalaman vestibulum .\|. ama mana injeksi kelenjar paratiroid transthoracal needle aspiration tuna) tindakan medis non bedah mane onm alergi test patch test uut npaemodatisa tindakan medis non bedah spesialis anak spesialis penyakit dalam wo, era masa pembatalan aaa evaluasi pemeriksaan, deteksi tumbuh kembang anak aspirasi hemarthrosis tindakan medis non bedah kateter urine pasang ngt monitoring termodinamik mann pemberian minum personne pemberian obat iv im venaseki u "" ).).).). pengambilan darah arteri uouoeoi. eeeeee h , pengambilan darah vena perawatan colostomy a.a. po. aan penunjang diagnosa radiologi pemeriksaan sederhana pemeriksaan sedang pemeriksaan canggih orbit uretthogaphy retro cryptography cervical soft tissue leher bno abdomen ken thoracic thorax lumbal lumbosrcral pelukis holder elbow @itiak u v dt w navicula manus pergelangan tangan for turis " pedis uut gel angle uda ) aia, penunjang diagnosa laboratorium alkalifospat urat hdl,ldl bilirubin total chol natrium hcv faces paket hematologi gps abe ggt alpha golongan darah mrigbluserida (oo kreatinin aureum u malaria drl ppt euro p l protein oo" slot sgp uji ourinelengkap o penunjang diagnosa fisioterapi wave diathemy swd mwo) pedati stimulation tens) manual terapi pa. ultra sound us) traksi cervical umbul (uu nan menua walikota singkawang, ttd awang ishak salinan sesuai dengan aslinya ananta les vasmalzar,s, len ibi k810161998031004 lampiran iii peraturan walikota singkawang nomor tahun tanggal maret tentang perubahan atas perak, abdul aziz kelas singkawang perincian biaya perawatan, pengobatan, tindakan medik dll rumah sakit umum daerah dr. abdul azi7 singkawang rawat inap nama pasien umur cm: alamat bangsal dokter perawatan dari tgl. space cac. severe00none kls as. nol petatananperawaman jco kedai resi kom jumlah keterangan rawat inap umum rawat inap bayi bayi normal bayi resiko rawat inap khusus iccu icu tindakan medik non bedah kecil sedang besar khusus nica picu alat penunjang mudik siege pump hari monitor ekg4spo2 hari infus pump hari beside monitor hari defibrilator dc shock) tindakan incubator hari tindakanmedikbedah \| kecil sedang besar khusus biaya act sebesar kecuali kecil tindakanmediknonbedah t.a (kecil sedang (besar khusus liv laboratorium \|. sederhana canggih aro ea. sedang canggih jm. tanpa film jalbemommu stool soo s0000\| se000\| vii diagnostikelektromedik oo \|. camera so00o0o\|l endo sco loo ) so0. .co0.oo0o\| (ix . pelayananobgin jau persalinan normal persalinan dengan penyulut persalinan tindakan ikut ineonatologi (bayi baru lahir) io. hasil persalinan normal aas pas bepemeotar ooo mental fisioterapi . sederhana sedang .000j) canggih . soo.00o0) khusus sederhana . canggih st.000o\| pelayanan konsultasi (konsultasi khusus (g1) spoof jenazah 'penitipan 'perawatan jenazah pengawetan jenazah formalin ibadah kiv ivisumetrevertum (termasuk biaya adminstrasi) total pemakaian obat obatan dan alat alat kesehatan nama obat alat men na m ' eeee imauuaa ''maamamau dec am) . jm. emm aa. ''' ''j mum pembuat perincian perincian biaya pelayanan medical check rumah sakit umum daerah dr. abdul aziz singkawang nama pasien umur: alamat dokter (tt layanan mco oo satuan tarif jumlah keterangan paket standard pemeriksaan fisik dokter umum .o. oo e spesialis pemeriksaan penunjang medik laboratorium darah rutin m.voodoo. sdon l leukosit .ooo sdon i hitung jenis kimia darah . . or. sdon led .oo oo.co sedang slot .a.ooooooo sedang l sept . sedang cholesterol total . o.o.o. sedang trigliserida rp. canggih creation . omooooo sedang glukosa darah puasa .e.oo. sedang urine lengkap .ooooooor sedang radiologi photo toraks .o.voodoo sdon peka . ooo. lo jumlah keterangan paket standard plus konsultasi dokter spesialis penyakit dalam .occurs shp mata .cbooo sdon patologi klinik w.ocoocoo #c. sdon pemeriksaan penunjang medik laboratorium darah rutin .voor sdon leukosit . alonso.on sdon hitung jenis .oo.co.o. sdon kimia darah led .ooo sedang slot .cacocooce0 sedang l sept snoicec000ee sedang cholesterol total .nancseneene sedang hdl ldl sencenennen canggih trigliserida .cbooo. canggih reum .o.cooocooo sedang creation seoocccocoo sedang hbs .ooooooo sedang glukosa darah puasa rp. sedang glukosa darah puasa jam .a.ororceree sedang urine rutin rp. sedang radiologi photo toraks .ooooocooe sdon ekg s.coo pemeriksaan usg . ooccoco. tambah toko\| pemeriksaan serologi hiv .coooooooe pemeriksaan malaria .oooooe bila diperlukan konsultasi spesialis lain . e color. pembuat perincian perincian biaya pelayanan perundang non medik rumah sakit umum daerah dr. abdul aziz singkawang nama pasien umur: cm: alamat dokter : perkiraan tarif tarif jasa jasa pelayanan ) setan\| (eerie horas some) penvampma jumlah pelayanan penunjang nan medik ambulance ambulance dalam kota singkawang barat singkawang tengah singkawang utara sui garam) singkawang timur kulon) sing kelurahan sed kelurahan jangkung) ambulance luar kota selaku perangkat separuh tebas sebawi ditebang sambas subah sarung balai gemuruh sebanyaki duri sei betung mempawah sungai penuh pontianak stadio dari (dari bky) ngarang sosok sanggau kapuas bersantai sekadau sintang entikong jasa mobil jenazah rumah pasien dalam kota pemakaman dalam kota dari rumah duka pemakaman disesuaikan dengan tarif ambulance tanpa perawat dokter) pemakaman pasir panjang luar kota pontianak! singkawang, .ooooooocoooomooooooco.o dd. pembuat perincian, walikota singkawang, keterangan tarif kota kab' kecamatan yang tidak ttd tercantum diatas dihitung rp. awang ishak apabila ada penambahan jarak tempuh dari kota kab' kecamatan yang tercantum atas pesan psa salinan sesuai dengan aslinya bagian hukutriah perundang undangan, ng, ina site f9631916
tea untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dandengan tepat, efektif dan efisien, makakota adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional yang meliputi, belanja barang dan jasa serta belanja modal bagi sdn, smpn, sman dan smkn yang bersumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kotab tujuan dan prinsip petunjuk pelaksanaan penggunaan bossa kota bertujuan memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola bossa kota untuk sdn, smpn, sman dan smkn kota pontianak. penggunaan bossa kota berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. bab iii besaran dana dan alokasi penggunaan bossa kota besaran dana bossa kota untuk sdn, smpn, sman dan smkn diatur dalam keputusan walikota. bossa kota digunakan untuk belanja barang dan jasa. belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan habis pakai belanja atkoperasional printer, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan dan minum (harian pegawai, rapat, tamu, kegiatan pengembangan diri siswa, kegiatan belajar tambahan), belanja bahan peralatan dan perlengkapan olah raga, belanja bahan kimia (laboratorium), belanja bahan percontohan (bahan praktek), dan belanja service contoh ac, komputer, printer, laptop). belanja jasa jasa tenaga honor kebersihan, jasa tenaga honor pengamanan, dan belanja tenaga honor kependidikan (tenaga guru tenaga tata usaha). penggunaan bossa kota harus termuat terlebih dahulu pada dokumen rencana anggaran kegiatan sekolah ras). penggunaan bossa kota untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar harga barang dan jasa shj) dan standar biaya pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota pontianak. pertanggungjawaban atas penggunaan bossa kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. belanja barang dan jasa yang sudah dibiayai melalui bos pusat tidak dapat dibiayai lagi melalui bossa kota. bab honorarium kegiatan pengembangan diri siswa honorarium pembina pelatih untuk pns diluar jam pelajaran jam dinas dan tenaga honor, kegiatan pengembangan diri siswa ditetapkan sebagai berikut pembina pelatih per kegiatan kehadiran rp. bab honorarium kegiatan belajar tambahan honorarium untuk pns diluar jam pelajaran jam dinas dan tenaga honor, kegiatan belajar tambahan siswa menghadapi ujian nasional, ditetapkan sebagai berikut: pembina pelatih per kegiatan kehadiran rp. bab besaran satuan biaya guru dan pegawai tidak tetap besaran honorarium pegawai tidak tetap tenaga honor kebersihan, tenaga honor pengamanan, tenaga honor kependidikan pendidik), ditetapkan sebagai berikut: guru tidak tetap per jam bulan rp. pegawai tidak tetap per bulan rp. besaran honorarium guru profesi pelayaran, ditetapkan sebagai berikut: guru profesi pelayaran per tatap muka menit) rp. bab vii pelaporan laporan penggunaan dana bossa kota sebagaimana dimaksud disampaikan kepada dinas pendidikan pada setiap akhir triwulan. laporan penggunaan dana bossa kotkota aklam dan energi sumber daya mineral kota singkawang, maka perlu menetapkan perubahan tugas pokok dan fungsi jabatan lingkungan dinas bina marga, sumber daya air dan energi sumber daya mineral kota singkaw.angunan jalan dan jembatan meliputi peningkatan pembangunan jalan dan jembatan dan pengolahan membuat leger marka jalanjalan dan jembatan meliputi pemanfaatan jalan dan jembatan, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dan jembatan, daerah milik jalan dan pengelolaan fasilitas jalan serta penanggulangan akibat bencana alam. seksi peralatan dan pengendalian mutuperalatan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan meliputi kegiatan pengolahan peralatan jalan dan pengendalian mutu jalan dan jemb.inai sesuai dengan aslinya kepala bagi perundang undangan, pep les nex. pembina nip.
itik lokasi pemasangan reklame kota singkawang kawasan khusus perdagangan campuran melintang jalan (bando jalan raya pasir jalan sayatan. jalan) dan median jalan. panjang. jalan kalian simpang empat jalar jalan tj. batu karang dalam sudirman, jalan moyo, intan. jalan amat. jalan ra. kartini, jalan jalan tani. jalan pelita. pemuda. jalan pelangi. jalan gn. niat. simpang empat jalan jalan ahmad yani. jalan gn. sari. bawal, jalan nusantara jalan alianyang. jalan gn. kerinci. sma talenta). jalan wahana godang. jalan gn. simpang empat jalan jalan kridasana. sentuh. alianyang, jalan yos jalan dr. sutomo. jalan gn. raya. sudarso. jalan antasari. jalan ciremai. simpang empat jalan jalan firdaus dan jalan perwira. diponegoro, jalan wahana jalan g.s. layanan. jalan asia. godang (depan mahkota jalan. yos sudarso. jalan nusa i3aru. hotel). jalan yos sudarso jalan lobang. simpang empat jalan kuala. jalan sosial. diponegoro, jalan gs. jalan syafruddin. jalan bukit layanan, jalan firdaus. jalan hermansyah. barisan. simpang empat jalan jalan gm. situs. jalan ismail firdaus, jalan alianvang. jalan stasiun. saleh. simpang empat jalan jalan sejahtera. jalan firdaus, jalan godang. jalan niaga. pembangunan. simpang empat (kawasan) jalan kepal mahmud. jalan padat karya masjid rava. jalan saman bujang. dan simpang empat jalan tani, jalan diponegoro jalan makmur. jalan sudarso, jalan pasar). jalan h.m. suka. pelangi. jalan pasar turi. jalan seni. simpang tiga jalan tanjung jalan sama sama. jalan mawar. batu, jalan kopian dalam. jalan bawal. jalan melati. nj" simpang tiga jalan yani, jalan belitung. jalan jalan tani (bundaran ai) jalan budi utomo. bawahi. simpang tiga jalan yani, jalan setia budi. jalan manggis. jalan alianyang. jalan saman diman. jalan tama smu simpang tigajalan yani, jalan hasan saad. jalan dr. sutomo. jalan kura. jalan natuna. simpang tiga jalan jalan pemuda. jalan nyiur godang, jalan amat. jalan terminal gading. simpang tiga jalan wahana bengkayang. godang, jalan kridasana jalan kalimantan. (depan plantas). jalan nusantara. simpang tiga jalan gm. jalan end. sudirman. situs, jalan stasiun. jalan pahlawan. simpang tiga jalan g.m. jalan raya skw situs, jalan pasar lama. bengkayang. serapan tiga jalan jalan veteran. hermansyah. jalan jalan ks. tubuh. tsvafiudin. jalan r.a kartini. simpang tiga jalan jalan pramuka. kalimantan, jalan jalan demang aku. sudirman. jalan trisula. simpang tiga jalan jalan bambang pahlawan, jalan sman imovi. simpang tiga jalan jalan ratu sepak. sudirman, jalan jalan raya jangkung. nusantara. pasar seok. simpang tiga jalan pasar sedan. moyo, jalan alianyang. s1. pasar kulon pakistan. simpang tiga jalan ratu pasar selagi hilir. sepak, jalan padat karya setapak besar. pasar param hulu. simpang tiga jalan ratu komplek pasar baru. sepak, jalan nyiur gading. jalan diponegoro (dua) arah. jalan pasir panjang (dua) arah. komplek terminal bengkayang. komplek terminal pontianak. komplek terminal induk. komplek rumah makan mandiri pasir panjang. kawasan rekreasi. kawasan stadion kridasans.h. pembina tk. nip. lampiran: link lokasi pemasangan reklame yang larang tidak diizinkan kota singkawang kawasan jembatan agen (satu) dan kawasan jembatan agen (dua) kawasan taman burung sepanjang sungai singkawang simpang jalan alianyang jalan yos. sudarso pojok rumah melayu) perempatan jalan diponegoro jalan firdaus simpang jalan kudus jalan dr. sutomo kawasan pendidikan kawasan rumah ibadah taman kota, pertigaan jalan dr. sutomo jalan yani taman kota, tugu polisi perempatan jalan pemuda jalan kurang 1l. taman kota pertigaan simpang fit) taman kota pertigaan jalan alianyang jalan yanifx, s.h. pembina tk. nip. lampiran formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame kop perusahaan kop perusahaan dicantumkan apabila diajukan oleh perusahaan) singkawang, dsnrenaranaataan lamp. (satu) berkas hal permohonan izin pemasangan reklame kepada. yth. kepala dinas tata kota, pertanahan, dan cipta karya kota singkawang dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini: nama penanggung jawab nama perusahaan (diisi apabila diajukan oleh perusahaan) alamat pen bersama surat ini kami bermaksud mengajukan permohonan izin pemasangan reklame dengan rincian sebagai berikut: jenis reklame norma mmm tema reklame ukuran reklame pen jumlah bona lokasi pemasangan demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya. kami ucapkan terima kasih. hormat kami, pemohon nama penanggungjawabrekomendasi pemerintah kota singkawang ten dinas tata kota, pertanahan dan cipta karya dan jalan yani nomor singkawang lanka telepon facsimile rekomendasi nomor: tentang izin pemasangan reklame sesuai surat permohonan izin pemasangan reklame baru tanggal .i.ioocoooooo. oleh pemohon: nama nama perusahaan nnnannnanaannan anna anna nana nana alamat pemohon dandanan ena tan namanya tenan aan nana objek reklame nnanananannnnannnknnn aan ana ana tema reklame nannanaaananan kanan anna dekan ana aan ukuran reklame pnanaankannanana ana nana aan naa ena lokasi pemasangan nnaanananananaannnana naa nasa aan esa jangka waktu pemasangan .ii. oo www mann nana dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa permohonan izin pemasangan reklame yang disampaikan oleh pemohon, dengan dihampiri gambar desain reklame, sesuai hasil pemeriksaan lapangan pada tanggai .dee.cocok. direkomendasikan hal hal sebagai berikut: bahwa pemasangan reklame yang saudara mohon terletak padu: pondasi bangunan reklame dari ee memenuhi persyaratan teknis. konstruksi kerangka reklame . . memenuhi persyaratan teknis. atas permohonan pemasangan reklame yang diajukan tersebut pada prinsipnya dinas tata kota, pertanahan dan cipta karya kota singkawang tidak berkeberatan, sepanjang memenuhi ketentuan: tidak merubah bentuk konstruksi bangunan reklame yang dimohon. tidak mengganggu kepentingan muin. cc. menambah ornament pada bidang reklame yang berciri khas kota singkawang. dalam pelaksanaannya agar mengacu pada surat dinas pontianak nomor set bm, perihal pengaturan media iklan pada jalan nasional dan provinsi menyatakan bahwa: jarak antara tiang pondasi struktur media ik'an dari tepi perkerasan jalan minimal dan tinggi papan media iklan diatas permukaan perkerasan jalan minimal izin penyelenggaraan mendirikan reklame billboard) paling lama (tiga) tahun. senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan serta keindahan atau estetika kota singkawang. bertanggungjawab penuh terhadap kekuatan konstruksi reklame yang dibangun. dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. apabila terjadi pengembangan penataan kota, bersedia dan siap memindahkan bangunan reklame tersebut. demikian rekomendasi teknis ini dibuat sebagai bahan untuk diterbitkannya izin pemasangan reklame. dibuat singkawang pada tanggal .ooooooo kepala dinas tata kota, pertanahan dan cipta karya kota singkawang, tembusan: wali kota dan wakil wali kota singkawang (sebagai laporan) kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota singkawang kepala kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang kepala kantor satuan polisi pamong praja ijin reklame keputusan kepala kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu:! kota singkatan: nomor (per:zina tentang ijin pemasangan rek lame membaca surat permohonan dari . tanggal . amal .i su. perihal permohonan pemasangan reklame menimbang la. bahwa dalam rangka penertiban pemasangan reklame yang teratur dan berwawasan lingkungan wilayah kota singkawang, meka diperlukan ijin pemasangannya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebu: paci huruf diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala kantor pertanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota singkawang, undang undang nomor tal:ur: tentang parak daerah dan retribusi daerah: peraturan daerah: nomor tahun tentang pajak daerah: peraturan wali kira nomor tahun tentang penyelenggaraan reklame dan pemungutan pajak reklame, peraturan wali kira nomor tahun tentang sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu kota singkawang, memutuskan: menetapkan pertama memberikan ijin pemasangan reklame kepada nama perusahaan: alamat ppd jenis reklame ukuran reklame jumlah reklame lokasi pemasangan reklame isi ringkas reklame masa berlakunya jin keterangan lain :isi kedua pemegang ijin dan atau vang mendapatkan: nat. dari padanya harus mentaati ketentuan peraturan: perundangan yang berlaku ketiga fin ini berlaku sejak tanggal diterapkan cian berakhir sampai tanggal . dengan :atanttan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebacsirrana mestinya apabila dikerruciar. hari terdapat kekeliruan dalam : eneteparnya ditetapkan singkawang pada tanggal an. wali kota s:!gawang kepala kantor penanaman moca! can pelayanan terpadu demon lingga s.h. pembina tk. nip. ketentuan ketentuan yang harus ditaati oleh pemegang ijin reklame aan ban ena ana menanam men setiap penyelenggara reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari dinas teknis singkawang atas nama kepada daerah. permohonan ijin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertib!lis kepada kepala daerah melalui kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang. iin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame dibayar lunas pada dinas teknis yang ditunjuk. pemasangan reklame diberikan setelah: mendapat ijin dari kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang setiap pemberian ijin reklame harus memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keamanan, keagamaan, kesehatan, norma sosial budaya dan keindahan kota. setiap pemasangan titik lokasi reklame harus didampingi unit kerja terkait yaitu kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang. luas reklame dihitung berdasarkan luas bidang reklame yaitu bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh, guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan pesan penyelenggara reklame, dengan luas maksimal jangka waktu penyelenggaraan reklamasi dapat diberikan paling nama (tiga) tahun dengan ketentuan harus mendapat persetujuan kepala dinas teknis kota singkawang atas nama kepala daerah. untuk reklame yang sudah habis masa berlakunyadan tidak diperpanjang, maka penyelenggara reklame wajib melakukan pembongkaran sendiri terhadap reklame tersebut. setiap permohonan perpanjangan ijin reklame haris diajukan secara tertulis kepada kepala daerah melalui kepala kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang. permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame harus melampirkan: ppd: foto copy ktp pemohon: ijin reklame tahun sebelumnya: reklame atau foto reklame yang terpasang: rekomendasi dari unit kerja teka't jika kontruksi reklame berumur diatas (lima) tahun: surat kuasa bermaterai dari pemberi: kuasa: bukti lunas pembayaran pajak reklame dari ijin yang akan diperpanjang. peletakan reklame pada teni alan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pemasangan harus sejajar atau melintang jalar disesuaikan dengar: kondisi lingkungan: pemasangan kaki kontruksi harus berada diatas tanah diluar trotoar dengan jarak kaki kontruksi minimal (tiga) meter dar: tepi jalan: ketinggian kebawah dari bidang rak'ame minimal (tiga) meter diukur dari tiang dasar reklame: penempatan pada persimpangan jalan berjarak minima! meter dari persidangan garis potong jalani. peletakan reklame tidak diperkenankan didalam prasarana kota dalam. hai. pada jalur pemisah, pulau pulau lalu lintas dan medan tengah jalan kecuali dalam bentuk ornamen dan telah mendapat persetujuan dari kepala daerah, menggunakan atau menempel pada tiang nama jalan rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan lain lain: melintang dikali atau saluran, dl. kaki kontruksi masuk kedalam badan kali atau saluran: mengganggu pertumbuhan pohon pelindung kota, menggunakan bentuk, ukuran dan nama menyerupai rambu rambu 'alu lintas serta menutupi pandangan pada rambu rambu lalu lintas, proyeksi dari bidang reklame masuk badan jalan. wali kota singkawang, cformulir pendaftaran wajib pajak pemerintah kota singkawang din pendapatan formulir pengelolaan kacang dan aset ili jalan gunung kerinci telp fax singkawang formulir pendaftaran wajib pajak kepada yth kepala dinas peka kota singkawang maan singkawang oo perhatian harap diisi dan dirut.s dengan hun: cetak beri tanda pada tak yang tersedia ur'uk jiivaban diberikan setelah formulir "pendaftaran ini diisi dan ita lateral harap diserahkan kepada dinas pend.ikatan, pengelolaan keuangan dan aset paling lambat (tujuh) ari telah tan terima diisi oleh seluruh wajib pajak hama badan merk usaha ken anna anna nan anakan banana alamat protocol" surat keterangan dosis dilemparkan) jalan paman nana ena amankan anna hb. rtrw paman akan pelan sentana anna kelurahan panam kam anna kecamatan dana aan aan aan anna kabupaten kca pakan nanah aan nana telepon patah data daan nan nan kode poe tttt surat izin yang dim photocopy surat izin saran clamp kan) surat izin ter sa: usaha pop ndk tab. surat izin. anna kena ii. kana tai. bidang usaha ha diisi sesuai jangan bilang usahanya hotel pengerjaan park: restoran po! far tanah hiburan pengelak aa1 dan pengusahaan sarana burung karet reklame lainnya knkananan nana nana anna lan maan pengambilan tar pengelolaan bahan mineral bukan logam dar bara1 keterangan pemilik pengelola nama pemilik pengelola dana denah nana dana menanamkan jabatan tatanan aman ana aah nana tanaman alamat tempat tinggal jalan dana aan nana ana anna rtrw annan anna kanan ang kelurahan penata nana ana ana nana kenang aan gc. kecamatan daan ena tabanan lan nana nana kabupaten ko:a panama danlanud nan aan telepon hanan ata pan kode pos tilt kewajiban pajak pajak hotel pajak kh: nevi bukan logam dan batu pajak restores ip: fengelsaar park pajak hiburan po: pajak tanah pajak rekam: pajak sarang burung walet pajak genera yan jalan sir gawang, lo. nama wajib pajak o own. mma! di si oleh petugas menerima isi oleh petugas pencatat data kpop ang ikan ser tangga inn nama jelas nip diterima tanggal tanpa tangan nama jelas nip tanda akmr, s.h. pembina tk. nip. lampiran induk wa.sib pajak pengukuhan penunjukan nama alamat lengkap ppd keterangan tanggal nomor pen nan ti mengetahui sin awang, soon krn kepala bidang yang membidangi kepala seksi yang membidangi) wali kota singkawang, ttd awang ishak salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan peran!i)jang undangan, yasmalizar, s.h. pembina tk. nip. lampiran viseputusan pengukuhan sebagai wajib pajak tan pemerintah kota singkawang vegan: jalan ena mena ten rana keputusan kepala dinas. segera nana kota singkawang nomor . tahun . tentang pengukuhan sebagai wajib pajak daerah membaca isian forisulr formulir mendaftar yang sampaikan kepada dinas, peridapata:: pengelolaan keuangan dan asset kita singkawang nc3or formality . tanggal . menimbang bahwa yang ver ang itar telah mei penuhi syarat baik subj.k maud objek pajak daerah da: bahwa sehubungan: dengan hal tersebut perlu untuk menetapkan penyuluhan yang angkutan menjadi was pajak daerah. mengingat peraturan sera komet tahun tentang pajak daerah, peraturan walikota nomer. tahun tentang penyelenggaraan reklame dar pemungutan pa:ik dame, memutuskan menetapkan keputusan kepala dinas konon kota singkawang tentang pengukuhan sebagai wajib pajak daerah. pertama mengaku a31 nama badan usaha nana man nan ana alamat usaha kana panutan anakan panai kanan nomor pokok wajib pa:sk daerah npw2d nama panggung paj. darat kreatina naa dana kenakan alamat usaha aan ana ara aka sebagai vmaj pajak surat kedua keputusan mula. ber :ku sajak tanggal ci tetapkan ketiga apabila d kemudia:: ha! tercapai' keliru: dalam keputusan ini akar diadakan pembetulan sepertinya ditetapkan singkawang tangga kepala satuan kerja perangkat daerah pangkat npkartu ppd tbemerimtan kotasingkawang lana akan aan aananana annan annaamamaan sage jar sana sennomuanee temp, m. kartu ppd register av eeeeee serena nama badan usaha pena tea tan lama kan nana nan anna aan anna nana aan nara pemilik lan acara: akan kanan anna. kenamaan speed #n. walikota sing: awan kepala satuan kerja per acat daerah pangkat mep aan anaset kota sirakawarpp (surat pemberitahuan pajak reklame) pan pemerintah kota singkawang pipa evan defense0sn nyawa sarana. arena nana anta seneng sm01n7n2et02nuansa1 #mere1insan enrekang pajak terutang anaanatnan santana seia antar tahapan rise san tahun pajak maarten santana ppr si rat pemberitahuan pajak reklame) nama wajib pajak kepada yth. alamat mat kanan mantan angan nan menanam negro (diana man perhatian harap diisi dalam rangkap (dua) ditulis dengan huruf sepak beri nomor pada kota: yang termed: untuk jawaban: rang dibesar kerap diserahkan kem bak kepada dinas pendapatan pengelolaan tangan can asset paling lambat (tujuh) hari setelah diisi dan ditandatangani keterlambatan penyerangan dari tangga' sebagaimana tersedu: a'ss akan dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang bai'taka mmm o meli oleh wajib pajak oo. jenis reklame lil reklame span nara esliboard megaton reklame bidara oz. reklame lain reklame suara reklame male at isti er) reklame files stica o&. reklame selebaran reklame pe. again os. reklame sejarah sera kendaraan kennnnnagan anna kemana data objek pajak denis reklame dan tema lokasi pemasangan ukuran dan jumlah imt jenis kanan maanannn ana nan saman knnnaan daan menamakan kata mna menntnarann maan aan anna mantan aman nan amanat ab: sad ti ngen nba nana jenis bean anakan ana mantan aan jenis: kemana dan aman judul: . menananannan makanan anta kan nenas sentana ) pp# #s# . dengan menyadari seen.hna akan segala akibat ter masuk san si sa1ksi sensus, dengan ketentuan perundang undangan any berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bah xa apa yang telah karir. beritahukan tesebut atas beserta tampilan lam imannya adalah benar, lengkap dan jelas. singkawang, wajib pajak nama jelas "te dis oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset ate cara penghitungan dua penetapan official assessment (dihitung dar ditetapkan oleh pesawat di:sas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset diterima tanggal nama petugasartu data pajak reklame kartu data pajak reklame tahun sejak la. new cttittiti iii nama badan pribadi nenannenann ana nana ana nana alamat anseaneteneneeanan aer untan mann engan anna nama pemilik annnaennan nenek ana alamat nanannnnanananaaaa aan aan kek emlja mek par m nan mengetahui diperiksa kepala bidang pendapatan kasi pendataan penetapan nip. nip(skpd) surat ketetapan pajak daerah pemerintah kota singkat san: \| skpd dinas pend2 :atan, kereta?an pajak daerah pengen lian keuangan dal aset jalan susun rinci talk. fax opsi) (unse pa. singkawang (taat nama alamat nomor 2kok wajib pagi.t daerah (.ipjp tanggapi atur tempo \|nof koe rekening tenis pama darah ialah rp) lari'i pajak reklame jenis ukuran: tema lokasi jumlah ketetapan peto) pajak an. nana nana jumlah sanksi . bunga desde kenaikan jumlah keseluruhan nian ananda naa dengan huruf harap penyetoran dilakukan melalui bersuara pencsisa bp) atau k:s daerah (iseng kalbar cal ang single wang). apabila sep d ini tidak seu kurang syar setelah s:ktu pal.ng lama hari setelah der diterima dikenakan sanksi admins resi berupa lunga sees. dwi ferrer dari pokok pajak. singkawang, kepala 'ivas ? rapatan, pengelolaan kempi san dan aset kota singkawang lembaran datuk wab pajak untuk keras pembukuan dan pasivasi bidang pendapat mantan ana nan untuk seks. penagihan diary kendaraan untuk sensu pendanaan dan (inetapar b d, terdapat nomor ehir nem nama alamat ptt jumlah tag dibayar ang menerima, danur mata mnota perhitungan pajak reklame nota perhitungan pajak reklame nama thalia alamat tmt ppd jenis pemasangan: kode rekening: kawasan pemasangan reklame lokasi pemasangan ukuran reklame banyaknya reklame sudut pandang nilai sewa reklame tarif reklame pajak reklame denda pajak reklame yang harus dibayar singkawang mengetahui: kepala seksi pendataan dar penetapan dibuat olelk. pembina tk. nip. lampiran xiv peraturan wali kota singkawang: nomor tahun tentang penyelenggaraan reklame dan pemungutan pajak reklame register skpd wajib pajak reklame register skpd wajib pajak reklame tahun anggaran . masa hana lx) dear mann besa bana krn ai ata pte bam are nnmanann mna aoa fonem mena naa an hmm naa eno man baba h aan pers jumlah dipindahkan tiamansdadantas ptt h. ieee atu te, feat, jaa hana singkawang. kepala bidang pendapatan kas pendataan dan penerapanda bukti pembayaran pemerintah kota singkawang tanda bukti pembayaran nomor seo men unnennsanaan bendahara penari maan w.oooooooocoooo. woo #o. wo. woo sentana ana telah menerima uang sebesar rp3 annaavan tenan nnnntanennan anna ana nna nan naam dengan huruf (nenek nenek nnnetan nan man ana nara anna nana akan) dari nama penanaman antenna aan mana mean maan anna aan alamat annnnnaneann antenna maan nam naa anna man anna aan nana sebagai pembayaran rnnantanenannnnangnanannnnamanann enaaann aan ann naas kode rekening uraian jumlah rp) jumlah . tanggal terima uang mengetahui bendahara penerimaan pembayar menyetor nama lengkap nama lengkap lembar asli untuk pembayar menyetor pihak ketiga salinan untuk bendahara salinan arsnda setoran pemerintah kota singkawang nari sts surat tanda setoran sts arcade0eetarearnenarean rana bank bank kalbar rekening snnsannranaenntaneanann harap diterima uang sebesar rp. sererertonten antena senennena mean asas nana dengan huruf mamononopesamn uan mna maan ana anakan) dengan rincian sebagai berikut kode rekening uraian rincian obyek jumlah rp) jumlah . uang tersebut diterima pada tanggal .oo. mengetahui pengguna anggaran bendahara penerimaan nama lengkap nama lengka,rmohonan penundaan pembayaranset kota singkawang di singkawang dengan hormat. yang bertanda tangan dibawah ini nama pemilik mannen nenek enanamamaanan alamat ananennnennnnena nan aaannnan nama mma bertindak untuk dan atas nama nama badan usaha dan engnnntnannnn ananenanunanaa mean nvp alamat kecaman tanaman aan ana makanan anna mna mama aa'buku register permohonan penundaan pembayaran aer demon aman ema aan paman pa, tr: , zx, s.h. pembina tk. nip. lampiran setujuan penundaan pembayaran pagan pemerintah kota singkawang ara bian lara cerpen ona tampilan nan. surat persetujuan penundaan pembayaran yang bertanda tanya dibawah ini nama pemilik kans nana mana alamat mmm center merana upahan ana sana bertindak untuk dan atas nama nama badan usah.: nana angan dana lnnnananann nek own alamat kanan kanan2 ca0na5 aan pun tatanan lesu majenang dengan ini menyatakan, telah menyampaikan: permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal . terhadap ketetapan . dengar nomor akhir . dar jatuh tempat:nggak. berdasarkan permohonan atas, maka "alah disepakati bahwa pembayaran atas h::tang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .,, mengetahui dan menyetujui singkawang, euro.2o omg keatntgatap kanan teman maan pemohon wali kota singkawang, ttd awang ishak salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ikan perundang undangandaftar persetujuan penundaan pembayaran daftar persetujuan penundaan pembayaran (no persetujuan penundaan kam kama howa oo, tanggai latar tempa tanggai penundaan tangan namun meng. segel lamanya pemda aan e antv wwu ohh a amma ttu 59577l . nanga y&. alt ai u7uuu uv u umberitahuan penolakan penundaan pembayaran pal pemerintah kota singkawang nagita iban see. ora keamanan. telp fax t wang, mec.ocomewocag saagihan pajak daerah pemain kota kemang sid nomor kow aan mesum surat tagihan pajak daerah tai lama msn mie dag jam lesnar telp! far la. ngel pajak: sae ana mana am nama badan usaha alamat ppd mag mane mna berdasarkan jan peraturan diserah nor tati text dilakukan pemeriksaan atau keterangan lan atas pelaksana::n kewajiban kode rekening panen nana aan nama rekening naa nan duri pemeriksaan stat keterangan isin ter eul atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebaga berikut pajak yang kura g dibayar pertama sanksi feminist:as bunga pase jumlah yang sih harus dibayar banana mna dangan huruf nanang mm m5 perhatian harap penyetoran lakukan mela benda wa penerima atau kes umum daerah bank kala danger menggunakan tanda bukti setara" sts) apabila std ini ti ak atau kurang bayar le vat aku saling lama hari setelah std diterima tanggal jatuh tempo! dikenakan sanksi imunisasi serta sungai sebesar jadi pokok sejak. singkawang. a3. kepala sa'uan kerja perangkat" daerah kepala bilang (yang demi:wangi) kasir . tanda terima named pena saat aan nama cetakan alamat dekan nana jumlah yang dia kaitan singkawang. . manan nana yang meneripembina tk. nip. lampiran surat teguran daftar surat teguran suratan surat numa mata sumwuneap ppd jumlah keterangan tanggal nomor tanggal nomor io a a lbo uut mengetahui sinekawe nb) sewa arena kepala bidang yaitu membidangi kepada socks: yang member. gi), yasmalizar, s.h. pembina tk. nip. lampiran teguran f. pemerintah kota singkawang tags kam nasa jalan .i.i. telp f3x lc. nwe tirto kepada yin surat teguran nomor nan anatara menurut pembukuan karir, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak melalui vecka ketetapan . adalah sebagai berikut rekannya oo anta: rar rekening akhir bulan tangga: jatuh jumlah kode kode pala. tempo tunggakan amp mana t u me dengan hulu ane0e00convene1201n tetenenanan matan man mna kam) untuk mencegah tindakan penagihan :lengan surat fiksi berdasarkan und :i sorban kepada karni . penagihan perhatian singkat ng, coco. pajak harus dilunasi dalam waktu hari maa aan kan nana enak aaa setelah tanggal surat teguran :ni, sel dah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan merahan surat paksa, lag mma pasa: huruf perak nomor nip.aksa pemerintah kota singkawang pan peran senamenetenena pep nasa jalan srancnracac temp fax laras sor san kanan surat paksa anna nnnannstenanannan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa walikota singkawang nama penanggung pajak utennavanetenan mane agen anna nan enam alamat mnnenarenannnnanmanan dekan nanang mean ppd ong menunggak pajak sebagaimana tercantum bawah ini rekening na. akhir bulan tanggal jatuh jumlah kode kode tahun tempo tunggakan jum iah were. ore dengan hut snceooecoreenetenne nenek anta dana aan aan maan lama! gka ang, sarden kemaren lanny san pajak harus dilunasi dalam waktu jam an. walikota singkawang setelah menerima surat ?aksa ini. pensenametenan beneran makanan maa aaaaaa sesudah batas waktu, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyitaan lena sanentamtam ema enam san huruf perak nomor tahun pada hari ini . tanggal. bulan lu. tahun lee. atas permintaan . yang beralamat jalan . saya juru sita pajak daerah pada . dengan alamat jalan . memberitahukan dengan resmi kepada saudara . bertempat tingga! . berkedudukan sebagai . surat paksa ini tertanggal . dan saya juru sita daerah, berdasarkan kekuatan surat paksa tersebut memerintahkan kepada penanggung pajak agar dalam waktu jam harus menyetor bendahara penerima atau bank kalbar cabang singkawang dengan nomor rekening e. dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya biaya penagihan dan biaya selain'hanya, jika "dak membayar dalam waktu yang sudah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupunbunga, denda, dan biaya biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. surat paksa ini dilanjutkan dengan tindakan penyensoran dan dan saya lakukan di bertempat tinggal . disebabkan . yang menerima salinan surat paksa juru sita pajak daerah nip biaya pelaksanaan surat paksa sebagai berikut biaya harian juru sita rpr nnananannn ntar nana biaya perjalanan pan pena untan penn erp rennreaaa jumlah w.cbooo seven nenenanen nninannan senen saman aan spelaksanaan surat paksa pemerintah kota singkawang nan jalan . . telp fax. kepada yth. walikota w.oooocooo co. laporan pelaksanaan surat paksa nomor sea. ewen. nama menit: pajak penganggur:s pajak see gan luna sasana lon nama mean ppd std alamat mmnnentntern taman latin nagara penn kanan an. lane nnnannsantan intan pelaksanaan penyerzhansalinan surat fakta dilaksanakan tanggal. berita: acara pelaksanaan s.:at paksa terlaris hutang pajak sebagai beri.i media ketetapan yang dig akan mma maa xx. jumlah pajak jumlah pajak rekening .) nomor tanggal ana ahg telah layar yang telah dibayar akhir harus menurut \|minurutwajbi menurut menurut want obi. nama evo bisa ran sur paksa pajak surat pada par mama hah data mengenai wajib pajak mean agung pajak pengajuan penyelesaian .:ra: keberatan rekening lanc ane penyelesaian surat keberatan yna jatuh surat tunggakan kode nama tempo keberatan tanggal ditolak terima lol objek sita jeans barang bergerak terletak taksi3 harga kesan kelak dan usul juru sita ran tan pan nenek kenangan denn atm lan meme antara mengetahui sir :ka wine, meeemmena lema enamel nana anennnan lana turu sita pusat daerah mi. aon rowintah melaksanakan penyitaan lan pemerintah kota singkatan3 jam . telp fax. surat perintah melaksanakan penyitaan nomor nama penanggung pajak pes anna akan aan sana aan see matan maan ppd oli alamat mnaogne aan mantan sangan sangan lanang kanan nan keendenenan kepada siapa telah dilakukan penagihan dangan surat paksa ncis canada tangga eren hingga saa ini belur: melunasi jumlah pajak yang masih harus bayarkan, maka dengan iri ps rintangan kepada nama mentantananta mann anna nan aan nnananan lain kau kanan kana makanan jabatan mnananeratnnnn tnrrannan manan kena lemah lan knanamanaan mamak untuk melaksanakan penyitaan barang bara bergerak atau tick bergerak milik wajib pajak atau. peran:gung pajak, ba: yang berada tempat wajib pajak penanggung pajak maupun arg be adi tangan orang i3in. penyitaan agar dilakukan bersama sama dengan (dta) orang saksi, warga negara indonesia yang telan mencapai usia (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa din dapat tipe saya. berita acara penyitaan agar dia nyiakan dalam waktu paling lambat . har: setelah pelaksanaan penyu:aan. singkawang, senen nag ann. dan ar. walikota singkawang perhatian lena man munamaaman pajak harus dilunasi dalan: waktu (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dean mamanammaan sesudah batas waktu :tl kam: akan mengajukan permintaan kepada bian urusan piutang dal lelang negara, barang barang yang telah disita dual! dimuka unum pasat huruf perak nomorrita acara pelaksanaan sita ada. pemerintah kota singkawang iri daan tetapi fate berita acara pelaksanaan sita nomor pan l000 senenataan pada mati ee. tambah anrcererann duku lnauueasn tamu lek mam. kekuatan sura: perintah metakukasi pomyhian scene kepala dinas pendapatan .ii.i nama lo. try bertindak untuk dan atas pemerintah kota dakara nat memilih doi iii kantornya jalan . . barcasarkar surat paksa yang dikeluarkan pada t.tinggal . . nomor tees yang telah die beritahukan secara.: resmi kepada wajib pajak a:au per singgung putar yang disebut dib. wah ini "raka saya juru sita daerah, bertempat tunggal jalan . dengan cibatu oleh gua) orang saksi warga naga:a indonesia yang telah mencapai usia (dua pu: :h satu) tahun a 4u yang telah bebas dan dapat ip" raya, antara lain yaitu loro ananseananennnnnanann pekerjaan akan menantang mann pengnnganenna dosa ketan pama nana pekerjaan santan mnnanannn man kram ana telah datang rumah p perusahaan wajib pajak perang guru bajak nam3 aman ama bana emg kie alar at nata mama aman meng maga nan meat untuk melaksanakan perintah penyitaan torak ud cas lara t barang .milik wajik pajak penyangga pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak terebut bawah ani jenis pajak jumlah pajak yang harus dibayar surat perintah melakukan penyitaan telah dikiksanasan :agar has:! sebagai be ikut penyitaan dapat dilaksanakan dengan .ac:an bar ang i arang yan te ah misil sebagai berikut jenis barang bergerak terletak taksiran karya lenis brg bergerak terletak di taksiran harga penyitaan tidak dapat dilaksanakan, karena wajib pajak juru sna saksi saksi plan n. s.h. pembina tk. nip. lampiran cabutan sita pemerintah kota singkawang ng ikan senin nan teippax singkawang, evo.oo ro. emang tea nomor kepada yth perihal pencabutan sita nama anntenntn mann menenun mann seo petitih oli alamat annnnnnnntanennannaaanannannaaao n., s.h. pembina tk. nip. lampiran xxkeberatan nomor nannarrana kepada yth. lampiran nnmnrnanaaann walikota .oooooooooo perihal permohonan keberatan cg. sewaneenpan ton taranunanan dengan hormat. kami yang bertanda tangan dibawah ini nama pemilik pengelola nenek tnapnaan anak keamanan naa alamat krnnnannnnennkanan tanaman bertindak untuk dan atas nana bensin taun anna emananann maan nama merk badan usaha kalengan meannennnncanannna naarmakaaaan npp dili alamat ken senanennannanann anamanaanmnaaamaaaan bersama ini kami akan mengajukan surat permohonan keberatan pajak atas ketetapan . dengan nomor kopi era. .morre bulan keadaan.nennnna timur learn. esai rp. .kenenereeerten ena mananmsaan)register surat permohonan keberatan buku register surat permohonan keberatan mes sem dam 2ema drg tenis t tea e tsu (tea o e e h men nan ngn t t laut uu mmenerima keberatan (gd walikota singkawang sitrat keputusan walikota singkawang nomor saree ramalan tentang keberatan pajak membaca surat permohonan keberatan notif ee. mon tanggal dana sana anatara atas nama mara matan ruam makanan kpn penataan menimbang mann ann mana mela namanaanaanaaaaan lama menandai lina kesamaan mengingat maan anna menanam ana aan lan kanan lan maan memutuskan menetapkan pertama sutan ketetapan were 2nenkan lane mane agama ena mean naa kanan senna nomor color manan knntnntan ona nennatannnaan tahun bulan matang petani ona nnanannana nama merk usaha meta nana npp mio nama pemilik pengelak!a mae maharana mana ana semula ditetapkan opm kaset lane narang anna maan diputar (ditambah) dengan sejumlah bpm snntannnnnnantananan kanan nana besarnya ketetapan menjadi rp3 aan atantennnan nana raman dengan huruf maa nana mana aan nana makanan daan enaanaaana ema maa manan laman kedua merger .ihi pembayaran sesuai jerman surat ketetapan yang diterima. ketiga apabila dikemudian fari aca keke.iran dalam surat (keputusan keberatan in, muka akan diajak: member:ular seperlunya. ditetapkan tabata tea karena kran sada tanggal ketetapan lana kemana ana amaaaanankeberatan walikota singkawang sura7 keputusan walikota singkawang nomor arncoamean tentang penolakan keberatan membaca surat permohonan ketat komik? k00 senang nanas maan tanggal aan nnn aan mennananan atas nama anne aan anna dana menahan alamat beban aan mena rin menimbang men men aan lan anna ann naa ann ana menanam man kanan menanam learn mengingat ana maan dna maa naa mena aan mean ena ejaan laka mapan keamanan memutuskan menetapkan penerannanan lapegannsanan kenapa han nanny kecaman akan mranaaaaan lamankanan ana aman nea nenek anata lana maa lau pertama menolak surat permohonan keberatan nomor 5s. kecocokan mann mana nomor sihir naan mnananana sennanannaana nana tanggai pnenennnnnanana mann ananamnnana atas nama daan kanananana aan keamanan aan alamat panen etnanannannn kenamaan ana kurt kedua memenuhi pembayaran sesuai dengan sitrat ketetapan yang diterima. ketiga apabila ditemui:an kari ara kekeliruan dalam surat keputusan keberatan ini, maka akan diadakan member:ular sebe luna. ditetapkan krn sentence man maan samaran ?ada tanggal leneantann nan anna lan kamarkeberatan buku register surat keputusan keberatan 'angga' terima batan porn ape sudan jumlah menurut amin nett kana urai mengenal tanggal kamar tan bin bei jumlah keberatan . memuat keberatan s manan s bo a l ann aia all dan tan man pm. s b a mean mai c s b d 1h a ninnin bnnnnnnennnyn kngnnnngonnnnenenyann nannnnnnnnnnannn, pemeriksaan lapangan pemerintah kota singkawang diam serena telp fax. kepada yth. nomor ansaenamamamanuama mama lampiran mnmeneagananananann perihal laporan hasil pemeriksaan di ater mananannnanan berdasarkan surat perintah "memeriksa8i3 notion loco sen cmmnams tanabe! lou kami telah membukukan pemeriksaan lapangan terhadap nama, ppd, objek nomor alamat tujuan pemeriksaan lampiran. catatl.o.o wo.o keretenenanakaamamenaan petugas yasmalizar, s.h. pembina tk. nip. lampiran xbanding nomor mennanenr mana oem kepada yth. lampiran mantannan aman magang gan onar nna tante ran nen penata nanya alamat kann ntt tnn nama maan rana bertindak untuk dam atas nama paman anna anna nama badan usaha rape tgn anne tana ppd alamat aan aal ann pipa pen pepannpanapapatannan telah mengajukan surat permohonan keringanan keberatan pajak nonton . tanggal . atas media ketetapan . bulan . tahun . nomor akhir . sebesar rp. . tentangaan aan m,gantar permohonan banding pemerintah kota singkawang kam unse0avanonocooconcoo. onc. ooo. net jal mna ccannarannnanan topi xi. nomor rntananannrnn kepada yth. lampiran menaranenaanannraaaapapan aaa nnn ppn nanti pena papan nata nama badan usaha one penonannmanammaaa aan pura alamat pon anenaneane tanah nanamamamanaanaa pekerjaan nnatrtonan nanang tersebut dalam:! untuk diteruskan kepada bapak. demikianlah untuk menjadikan makmur dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. kepala satuan kerja perangkat daerah mmmbetulan pembatalan pengurangan penghapusan sanksi perihal permohonan pembetulan kepada yth. pembatalan pengurangan walikota sing kadnnnennnnnrannnann anang anna nana alamat panen nan penanaman amaamaaan bertindak untuk dan atas nama paman kapan mane aman nama badan usaha donna reka nuansa nam ama mana nana ana wwe alamat senganesee2a0nen ten nagan aneh anuenaasansan kpdkbt skpdklb std") nomor . bulan . tahun .,i. hormat saya pemohon coretyangtidak perlu mm . maan mapermohonan pembetulan pembatalan pengurangan penghapusan sanksi administrasi buku register surat permohonan pembetulan pembatalan p pengurangan penghapusan sanksi administrasi surat permohonan (tas skpd skpdtiskp oku sudi sisipan si2d tanggal nomor kama tanggal nero jumlah nama alamat ppd uraian ting dong nurul u mt nij uv j vj a xii vvu uin mau d !)imm te itu s a a.a man ot penelitian pemerintah kota singkawang gila nan nee jalan. telp fax. laporan hasil penelitian nomor sercorocomomarann maanmer wajib pajak nama merk usaha masareensesananranga emo uaneemesn senang ppd lilit alamat nana anna anna ane maa keamanan nama pemilik pengelola plp ara pan one nnnanaye pennannayapayananaanananannyann nata alamat penanaman aan ama penanaman malam objek pajak lain lain konfirmasi atas kebenaran singkat ng, dncmarae wajib pajak kedai: bidang (yang membidangi kanan anc sang u undangan, yasmalizpr, s.h. pembina tk. nip. lampiran xltg) walikota singkawang surat keputusan walikota singkawang nomor? income vena tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan, kesehatan dan penghapusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi membaca surat permohonan not sea. envonetnenenn ena tanggal dana kanan men ann maan menanam atas nama dana tmantarnn penn1nn #enam #rentangan kana aan menimbang kawanan maa nana kanan ane mamasa maa anna ana mengingat konten ane mama kanan ananta area memenatana man ken ramen saat mana aan maan maa memutuskan menetapkan kanan mann ana nana mana mena aan aan pena aman dea nama nana ama maa lean naa pertama menerima surat permohonan nimos lee 0x10 kerena kan erna nana mama lana tanggal pata tan mentan man emananann atas nama pane naan keran nenkan aamamaaan ara nan tan erh ing enix0n kenanga kanan ana menamakan mean aman nama alan ama kedua meter: ihi pembayaran sesuai dengan sura: ketetapan: yang telah dibetulkan sebagaimana terlama:ri:lan seperlunya ditetapkan memakan menawan sana pada tanggal baret makam anna walikota singkat jasmani s.h. persona tk. nip. lampiran xii p!mbetulan, pembatalan. pengurangan ketetapan, dan penghapusan sanksi administratif perbedaan pan esa belt tes magna panai pen ken pena tangga! terima tangkai omar baya aras tenor jumlah pembetulan penuaan jarang pembetulan dang senna ann tnoignnnnsnngnnn honngnnnngn i s ite ttu yes tu. s e maa peri3betulan, pembatalan, pengurangan, keberatan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi adm!nitrasi tai walikota singkawang surat keputusan walikota singkawang nomor sana oorensesian tentang penolakan roltonar: no1807 nana sono omerenrn eren kesamaan tanggal ann papan anta atas nam2 alamat mana enne menginap mam aman ana ppd menirukan pee lan mana man apaan naam lana mengingat ppa ana man aan arena keenam ann aan memutuskan menerapkan mmo aan mann ama lan ana. lena dana lanang pama anam sang tenan yen ana aan mena ann eng ana kaa lam maka mem lan nama maman pertama mendarat png opa ane tanggal men tnaetnnn ana mean aan nanang atas nama lean peran ema amen aman alamat kan tanaman ana mnenaenan mann ppd kedua memenuhi!:, pembayaran sesuai dengan surat ket: apan yang telah terima ketika apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam surat keputusan isi, maka akan diadakan pembeku:an sepi punya. ditetapkan ban nata angan metana menata namakan pada tanggal mang ama ann man kanan manolakan pembetulan, pembatalan, pengurangan k tetapan, dan penghapusan sanksi administratif sk. penolakan pembetulan, pembatalan, jumlah menurut sk. penolakan nana anna tanggal terima pengurangan sanksi administratif pembetulan. pembatasan, nama, ppd, dan alamat uraian: mengenai penolakan tanggal nomor pengurlngembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerahranking kelebihan pembayaran atas stdanke anananan nama aananaanaan wpd alamat nan arena enenakmnanneaaan pekerjaan panam tanaka anna anarananana kami mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kota singkawang, 1kpd (surat perintah membayar kelebihan pajak daerah) lan, pemerintah kota singkawang skpd segera surat perintah membayar kelebihan pajak daerah) nan tahun anggaran mecoooosa bum lana green kemenakan jalan manna telan, sana nomor pnannatan sansnsan kepada kepala seo memang diperintahkan untuk membayar skpd dengan semu pengeluaran wajib pa'ak nama ententanann aan san tekanan kanan namakaor.ing pajak antara nan apn nana mata anna nama pajak kanan anna nan aan aan jumlah paman eta enam nagan ana mena aan demikian untuk diketahui dan di!laksanakan. singkawang, loco. walikota singkawang wali kota singkawang.ti pemindah bukan gas temamawamsnaraa mena kan (umum bukti now panam aan ban ran pemindah bukan alamat socks secolo comma berdasarkan surat permohonan pengembalian ketentuan pembayaran pajak daerah nomor . tanggal merekbersama. damar mann pembayaran kode jumlah keterangan rekening uraian pajak rekening uraian nan dana mma mangan s4 . jumlah lebihan pembayaran:" jum yang diperhitungkan jumlah kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan s.o.coooooo. dengan (senin cee rentan nan mean maan singkawang, secara wajib pajak diserahkan ole disitu:ui oleh kepa' seksi yang membidangi) kepala bidang yang meratidangi) aman wali kota singkawang, rmekanisme pemungutan pajak pendaftaran mekanisme pendaftaran pid satuan kerja pengelola keuangan daerah wamepajak pendataandan penetapan ho form pendaftaran isian formulir kart: ppd pendaftaran. sk. pen jikan, formulir tanda terma sk. pengukuhan pendaftaran tanda terima naa terima dan diberikan kepada tanda terima isian formulir pan daftar induk dicatat: daun bukudafta: formula: diterima camelia nan daan buk daftar formulir diterima dicatat: dalam buku daftar formulir dikirim buru daftar formulir dikirim pendataan mma mekanisme pendataan pendataan dan bertahan tanda terima jamu (costa hai mma dip" monardat.insani tanpa terima dica" kedalam bubu datar mengisi din menandatangani forex alir spp yang dikit speed wa. tanda rima speed darma ditandatangani tesis mengemban ikan tanda terima dan wc. spp dar telah diisilembari maman kepada petugas pendataan lembar ian kennannanann yana wondama pena an menciut ho) did atom atu penetapan asi study dana nana kombalital kon anna sto: kami.il kedalam star "nn proses penetapan caa yang ket cacat yes tidak ken. sal2, s.h. pe:bina 'k. nipperan serta pegawai lingkungan pemerintah kota pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dipandangpengaduan whistleblower system)(lima) tahun dan maksimal (dua puluh) tahun dan dengan denda paling sedikit (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak (satu) miliar rupiahkota pontianak. tim penerima pengaduan adalah pegawai negeri sipil pemerintah kota pontianakkota pontianakbagi organisasi perangkat daerah dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah kota pontianak. tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah kota pontianak adalah sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah kota pontianakruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: batasan, mekanisme pengaduan, tindak lanjut, ekspor hasil audit investigasi atas laporan pengaduan whistle blower: perlindungan terhadap whistle blower: dan ketentuan penutup. bab iiipontian berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi,setiap whistle blower dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti bukti pendukungota pontianak, atau melalui e mail whistleblowergkotapontianak.com. bab tindak lanjutatur tersendiri dengan keputusan walikota pontian,pontianota pontianorganisasi perangkat daerah. dalam hal pimpinan organisasi perangkat daerah kepadatan dan, dengan peraturan perundang undangan. bab viikota pontianak selama proses pembuktian pengaduan pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, sesuai dengislami rimayogyakarta,, perlu untuk memperbaiki pengaturan tambahan penghasilan pegawaipemerintah kota yogyakarta lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal september bobot jabatan fungsional tertentu pegawai daerah nama jabatan golongan bobot jabatan arsiparis iii! perawat saban setara gol iii! perawat gigi saban setara gol iii! bidan saban setara gol iii! dokter saban setara gol iii iii! dokter gigi saban setara gol iii iii!iii auditor ahli madya auditor ahli utama penyuluh pertanian iii! pengawas ketenagakerjaan iii! pengantar kerja iii! pekerja sosial iii! pustakawan iii! perekam medis saban setara gol iii! nutrisionis saban setara gol iii! penguji kendaraan bermotor iii! pranata laboratorium kesehatan saban setara gol iii! sanitation saban setara gol iii! perantara hubungan industrial apoteker saban setara gol iii iii! asisten apoteker saban setara gol iii!esaran tambahan penghasilan besaran tambahan penghasilanmuatan s0001 eselon8 jeseoniva eselon bobot jabatan pejabat fungsional umum adalah sebagai berikut: wol muatan s0001 pejabat fungsional umum staf saban setara goals pejabat fungsional umum staf saban setara goals bobot jabatan pegawai daerah yang bertugas sebagai pejabat fungsional tertentu sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. bobot jabatan pegawai titipan adalah sebesar (lima puluh persenpersen) dari nilai maksimal yang akan diberikan: prakarsa (tigcapaian kinerja (dua sepuluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan: hubungan kemasyarakatan (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan, capaian kinerja (se: kerjasam: prakarsa (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan: kerjasama (empatkedisiplinan, kecuali yang tugas luar: cc. pulang mendahuluihasil penilaian kinerja dan penetapan plafon penerimaan tambahan penghasilan adalah sebagai berikut: nilai kinerja prosentase plafon tambahan penghasilan pegawai yang diceritakan merupakan hasil kali dari bobot nilai kinnggaran pendapatan belanjarp1. (seribu rupiah)lain lainlimaperaturan inmemutuskan: pedoman teknis pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah kota yogyakarta dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah kota yogyakarta. pedoman teknis pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah kota yogyakartaa peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal:bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar pemerintah kota yogyakarta, sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang kurangnya (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan cons,., lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal: agustus lampiran (satu berkas) perihal lamaran pekerjaan lingkungan pemerintah kota yogyakarta kepada yth. bapak ibu walikota yogyakarta dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini nama ann nan nan nnaraaaa nan nama aan nnn aaa ann annan aaa tempat, tanggal lahir ann edp nnn nan nnnnnen nna nnnnnannnnn nna nnnnnnnnn kannada nnnnnnnn pendidikan jurusan ann ann nan nan aaaaaa nan aaaaaa aan nnn aaa ann canada aan alamat ann nan nan nan nnnnnnaaaaaa nan aaaaaa aan nan aaa aaanannannnan arena nomor telepon ann ann ann nnn nan nan ann ean nan ana aan aaa nan aaa aaa dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak ibu ), dengan harapan dapat diterima menjadi calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota yogyakarta pada nama jabatan. ) kode jabatan hasil cetak formulir pendaftaran melalui aplikasi online yang ditempeli pas foto hitam putih atau berwarna terbaru dengan ukuran yang dipersyaratkan: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku: fotokopi ijazah stub yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, fotokopi transkrip nilai i un uan nem yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pas foto berwarna terbaru ukuran sebanyak (empat) lembar. demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. hormat saya, ttd nama pelamar catatan coret yang tidak perlu ) tuliskan nama dan kode jabatan sesuai yang saudara lamar. lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal agustus loket jenis tenaga pendidikan kesehatan teknis tanda terima penyerahan berkas lamaran cons telah diterima berkas lamaran cons dari: nama parakan kode jabatan pandaan nana nama jabatan pandaan nana dengan lampiran berkas kelengkapan checklist form registrasi hasil cetakan registrasi online): \|surattamaan fotokopi ktp kartu tanda penduduk) yang masih berlaku, fotokopi ijazah s1 d3 sim yang telah dilegalisir oleh pejabat ang berwenang, fotokopi transkrip nilai akademik un uan nem yang telah nan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: pas foto berwarna terbaru ukuran sebanyak (empat) lembar petugas keterangan coret yang tidak perlu lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal agustus lembar rekapitulasi loket tanggal: kode jabatan : nama jabatan: keterangan nama tidak memenuhi berkas tidak berkas syarat lengkap lengkap tms btl loo loo s\|l ooh a2\| aan as\| petugas lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal agustus surat kuasa saya yang bertanda tangan bawah ini nama nik ktp alamat kode jabatan yang dilamar nama jabatan yang dilamar dengan ini memberikan kuasa kepada nama nik ktp tempat tanggal lahir alamat pekerjaan untuk mengambil kartu tanda peserta ujian atas nama pemberi kuasa. demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. penerima kuasa pemberi kuasa materai rp tahun tanggal agustus daftar riw hidup pas foto hitam putih 3x4cmnamatengkp alm. pangkat dan golongan ruang (.i tempat lahir tanggal lahir .i 'agama status perkawinan belum kawin kawin janda duda 'adakan kelurahan desa alamat rumah \|c. kecamatan \|. kabupaten kota provinsi tinggi(em berat badan keterangan rambut badan bentukmuka \|. wamakulit \|. cirteirikhas cacattuuh \|. coret yang tidak perlii. pendidikan pendidikan dalam dan luar negeri nama kepala tingkat nama jurusan stub tanda tempat sekolah derek pendidikan lulus ijazah tur dekan tahun promotor alm susuk jav ilmu \|ouaraoem men salsa salsa 4o\|s3 spesial poo poo spesiasi mama loll. riw pekerjaan riw kepangkatan golongan ruang penggajian gol berlaku pangkat ruang terhitung gaji surat keputusan peraturan peng mulai pokok pejabat nomor tgl. yang djadi kajian tanggal kan dasar pengalaman jabatan pekerjaan gol. jabatan mulai ruang gaji surat keputusan pekerjaan dan penggal pokok pejabat nomor tanggal sampai jianpoo es) anak nama jenis tempat tanggal sekolah keterangan kelamin lahir lahir pekerjaan a42 toe bapak dan ibu kandung nama tanggal pekerjaan keterangan lahir umurbapak dan ibu mertua nama tanggal pekerjaan keterangan lahir umur saudara kandung nama jenis tanggal pekerjaan keterangan kelamin lahir umur vii. keterangan organisasi semasa mengikuti pendidikan pada sma smk bawah nama kedudukan dalam tahun nama organisasi dalam sd. tahun tempat pimpinan organisasi nag organisasilampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal agustus pedoman teknis pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah kotromawi bagian perencanaan dan persiapan pengangkatan consrlu mengatur lebih lanjut pedoman teknis pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah kota yogyakarta dalam peraturan walikota. dalam upaya mendapatkan sumber daya pegawai negeri sipil pns) yang berkualitas dilakukan tes kompetensi dasar tkd) bagi semua pelamar. disamping tkd dapat dilakukan tes kompetensi bidang tkb) sesuai dengan kebutuhan jabatanpemerintah kotobyektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme kkn), tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya, efektif, dan efisien dalam upaya memperoleh calon pegawai negeri sipil pemerintah kota yogyakarta: pengumuman penerimaan, pelajaran, penyaringan atau seleksi:lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal agustus checklist kelengkapan berkas usul pengangkatan cons lingkungan pemerintah kota yogyakarta nama gunakan aan nama jabatan nnkakakaknknknaanaaanaan skpd unit kerja nnnkaanan nana ada \|tidaknya benar salah ekemmemaeea. (tanggal akhir pendaftaran foto kopi ijazah stub disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan bkn thn. pastoobemamaukuran3xem lembahserum (tanggal akhir pendaftaran surat pernyataan (satu) lembar, sesuai dengan kep. bkn thn. yang berisi tentang: tidak pernah dihukum penjara tidak pernah diberhentikan dengan hormatdibuat segel .(tanggal akhir pendaftaran) menkes masihwanesesamerasena\| masih berlaku petugaslampiran iii peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal agustus kop skpd bagian pada sekretariat daerah surat pernyataan melaksanakan tugas nomor yang bertanda tangan bawah ini nama mma nana pangkat golongan ruang .oo.voodoo jnnnlnlnn jabatan nakaaaananaa aan aan dengan ini menyatakan bahwa saudara: nama nakaaaananaa aan aan golongan ruang knkakaaakann ppp pen apennnnnpppeepn ppnanananaaeannananpann pan nomor ann nan nan nan nan nan era nan ann mana tanggal ann pede pen nan nnnnnnnnnn nnnnnenennnnnnnnnn anannnnnn nnn nan tanggal mulai berlakunya pengangkatan cons ann ann ppp pen apennnnnpppeepn ppnanananaaeannananpann pan telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal .oooooowalikota yogyakarta, ttd haryadi sudutpenetapan kelulusan: permintaan nomor identitas pegawai negeri sipil: pengangkatan menjadi cons. pengertiangadaan conspassing grade adalah nilai ambang batas kelulusan ujian dari seorang peserta ujian cons. kompetensi dasartes kompetensi dasar selanjutnya disingkat tkd merupakan tes untuk menggali pengetahuan, kettes kompetensi bidang selanjutnya disingkat tkb merupakan tes untuk mengukur kemampuan dan atau ketrampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.ons. lembar jawaban komputer yang selanjutnya disebut ljk adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemindairinsip pengadaan cons prinsip umum pengadaan conspedoman penyusunan formasi pns yang diterbitkan oleh badan kepegawaian negara bkn),kota, usulan penetapan formasi yang lowong pada pemerintah kota diusulkan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan kepala bkn melalui gubernur daerah istimewa yogyakarta: usulan penetapan formasi yang lowong pada pemerintah kota tersebutkn guna mendapatkan persetujuan prinsip formasi. persetujuan tertulis rincian tambahan formas, pengusulan rincian tambahan formasi cons dikoordinasikan oleh gubernur melalui badan kepegawaian daerah daerah istimewa yogyakarta,,kd yang ditetapkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: penyusunan jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan cons mendasarkan pada hasil koordinasise daerah istimewa yogyakarta, pelaksanaan pengadaan cons dilaksanakan secara serentak dan seragam sesuai jadwal kegiatan yang telah disepakati depembentukan tim pengadaan cons walikota membentuk tim pengadaan cons yang diketuai oleh walikota atau pejabat lain yang ditunjuk, tim pengadaan cons paling kurang terdiri dari: ketua: wakil ketua, sekretaris: anggota: sub tim seleksi administrasi: sub tim pelaksanaan ujian, sub tim pemantauan. tugas dan tanggung jawab ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota tim pengadaan cons ditetapkan oleh walikota. pengumuman penerimaanwalikota: tata cara pendaftaran, jadwal kegiatan pelaksanaan seleksi pengadaan cons dan jadwal pengumuman kelulusan: alamat lamaranketentuan legalisasi ijazah, transkrip nilai daftar nilai etana murni dalem) surat keterangan hasil ujian nasional shun) dan kartu tanda penduduk ktp). pengumuman penerimaan cons dilakukan paling singkat (lima belas) hari kalender media cetak selama (satu) haris internet selama (lima belas) hari: papan pengumuman selama (lima belas) hari. penerimaan surat lamaran dapat dimulai pada hari ke (lima) setelah pengumuman dan berakhir (lima) hari setelah selesai pengumuman:jaran persyaratan persyaratan umumyarat usia pelamar paling rendah (delapan belas) tahun dan paling tinggi (tiga puluh lima) tahun pada saat pelajaran: mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan:yang dibuktikan dengan surat pernyatasisi pegawai negeri sipil, calon anggota tni polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai bumn bumi dan pegawai swasta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan: tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil atau calon anggota tni polri yang dibuktikan dengan surat pernyataan: tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus partai politik: sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah: tidakbersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar pemerintah kota, sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang kurangnya (lima. sebagaimana tercantum dalam lampiran indeks prestasi kumulatif ipk) dalam skala (empat) ditentukan sebagai berikut profesi minimal ipk profesi (tiga titik nol nol): strata dua minimal ipk profesi (tiga titik dua lima), strata satu minimal ipk (tiga titik nol nol), diploma tiga d.iii) minimal ipk (tiga titik nol nol), nilai rata rata ijazah stub sta sederajat minimal (delapan titik nol nol): dan nilai rata rata un uan nem sta sederajat minimal (tujuh titik lima nol), ipk, nilai rata rata ijazah stub sta sederajat, dan nilai rata rata un uan nem sta sederajat sebagaimana dimaksud pada angka (dua) dan (tiga) dikecualikan bagi pelamar yang masih mengabdikan diri sebagai tenaga bantuan saban) pemerintah kota yogyakarta, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan menjadi saban oleh kepala skpd kepala bagian pada sekretariat daerah yang pertama dan terakhir,cc. ketentuan legalisasi legalisasi ijazah sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku yaitu peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun atau keputusan kepala bkn nomor tahun sebagai berikut pejabat yang berwenang jenjang pendidikan yo) mumeraoan sekolah dasar sd), sekolah kepala sekolah yang bersangkutan untuk menengah pertama smp), sekolah negeri) kepala dinas kepala sekolah menengah atas sma), bidang kepala bagian kepala sub dinas sekolah menengah kejuruan atau yang setingkat untuk sekolah jem9asmaranya swasta universitas institut rektor dekan pembantu dekan bidang tua akademi politeknik direktur pembantu direktur bidang naa 2sas masi perguruan tinggi pt) agama pejabat yang berwenang dan berkompeten "asa perguruan tinggi swasta pts) kepala bidang bimbingan masyarakat agama hindu budha kristen agama yang bersangkutan pada kantor katolikijazah pelamar yang diakui yaitu:pada saat tanggal kelulusanyang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, ijazah yang diperoleh dari sekolah lanjutan tingkat atasta
rimmin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata serta sebagai tolok ukur penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, telah ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, bidang sosial, bidang lingkungan hidup, bidang pemerintahan dalam negeri, bidang perumahan rakyat daerah, bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan,, bidang ketenagakerjaan, bidang komunikasi dan informasi, bidang ketahanan pangan, bidang kesenian, bidang perhubungan, dan bidang penanaman modal: bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target standar pelayanan minimal, perlu disusun strategi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimaldan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia, memutuskan menetapkan peraturan walikota yogyakartabab ketentuan umum bagian kesatu umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:nilai adalah besaran sasaran yang dicapai dari suatu indikator spm.unit kerja adalah unit kerja bagian kedua maksud dan tujuan peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi skpd unit kerja pengampu spm dalam pencapaian target daerah maupun target nasional spm. tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah: agar skpd unit kerja pengampuunit kerja pengampu spm maupun skpd unit kerja pendukung pencapaian target spm dapat mencapai target nasional spm sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. bagian ketiga ruang lingkup spm dalam peraturan ini meliputi (lima belas) bidang yang terdiri dari: bidang kesehatan: bidang sosial: bidang lingkungan hidup: bidang pemerintahan dalam negeri: bidang perumahan rakyat daerah: bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan:: bidang ketenagakerjaan: bidang komunikasi dan informasi: bidang ketahanan pangan, bidang kesenian, bidang perhubungan, dan bidang penanaman modal. bab penyelenggaraan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan (lima belas) bidang spm sebagaimana tersebut dalam jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai spm dan batas waktu pencapaian (lima belas) bidang sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab iii pengorganisasian walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan (lima belas) bidang spm sebagaimana tersebut dalam yang dilaksanakan oleh skpd unit kerja pengampu. skpd unit kerja pengampu spm bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dan pencapaian target (lima belas) bidang spm sebagaimana tersebut dalam skpd yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah memberikan pendampingan bagi skpd unit kerja pengampumaupun rencana strategi satuan kerja perangkat daerah renstra skpd). bab penerapan skpd unit kerja pengampu spm menyusun rencana pencapaian spm secara bertahap sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. pencapaian spm dilaksanakan melalui program dan kegiatan masing masing skpd unit kerja pengampu. dalam upaya pencapaian target spm, skpd unit kerja dapat bekerja sama dengan skpd unit kerja lain dalam lingkungan pemerintah daerah khususnya kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau skpd unit kerja luar lingkungan pemerintah daerah, dan atau pihak lain. skpd unit kerja pengampu spm. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi terhadap program yang mendukung pencapaian spm dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah. pengendalian dan evaluasi kegiatan yang mendukung pencapaian spm dilaksanakan oleh skpd unit kerja yang membidangi pengendalian administrasi pembangunan. bab pelaporan, pembinaan, dan pengawasan bagian kesatu pelaporan skpd unit kerja pengampu spm melaporkan penerapan spm setiap semester kepada walikota melalui sekretaris daerah dengan tembusan badan perencanaan pembangunan daerah, unit kerja yang membidangi pengendalian administrasi pembangunan, dan skpd unit kerja yang membidangi kebijakan bidang pelayanan publik sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini dan menggunakan aplikasi penyusunan laporan penerapan spm. skpd unit kerja yang membidangi kebijakan bidang pelayanan publikdaerah istimewa yogyakartbagian keduatarget spm dibantu oleh inspektoratagustus format laporan penerapan spm laporan penerapan dan pencapaian spm bidang . semester . tahun . skpd unit kerja . kota yogyakarta i. tabel penerapan dan pencapaian spm kondisi kegiatan solusi, jenis nana tercapai (), anggaran tindak pelayanan indikator dokumen batas waktu realisasi sesuai ( ), dalam permasalahan lanjut, ket skpd perencanaan spm waktu target mencapai mencapai melampaui jutaan) recommend pencapaian an spm asi meliputi informasi tentangintegrasi dalam dokumen perencanaan indikator spm telah terintegrasi dalam dokumen rpm atau renstra atau senja. target dan batas waktu pencapaian spm nasional yang ditetapkan. target, waktu pencapaian, dan realisasitahun anggaran. realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama tahun anggaran berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan penghitungan data dasar. kondisi pencapaian kondisi pencapaian adalah kondisi perbandingan angka realisasi pencapaian spm oleh daerah terhadap angka target nasional spm. kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target spm apbn sumber dana lain yang sah permasalahan menguraisolusi, tindak lanjut, rekomendasi menguraikan langkah langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. keterangan skpd unit kerja instansi pengampu spm data dasar dan pengolahannya data dasar merupakan komponen terpenting dalam sistem informasi spm karena menjadi dasar untuk melihat pencapaian masing masing indikator. dalam penerapan spm. format data dasar dibuat berdasarkan indikator spm yang tertuang dalam jenis spm setiap bidang. selanjutnya data dasar yang terkumpul diolah dengan menggunakan rumus sesuai indikator spm masing masing untuk memperoleh hasil akhir indikator spm. ill. analisa realisasi spm analisa realisasi spm menguraikan tentang indikator spm yang sudah mencapai target nasional, indikator spm yang melebihi target nasional, indikator yang belum mencapai target dan indikator spm yang tidak mencapai target nasional disertai dengan uraian mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi, tindak lanjut, rekomendasi atas permasalahan yang ada tersebut. yogyakarta, . jo. kepala skpd unit kerja nama nip ditetapkan yogyakarta pada tanggal agustus walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut
perjenjang pendidikan yang ditetapkan pemerintah, yang terdiri darisehari hariossa bossa diberikan kepada satuan pendidikan dasar dengan ketentuanrp750. (tujuh ratus lima puluh riburp750. (tujuh ratus lima puluh ribudasarterdapat sisa dana pengelolaan boss):ua paserta menindaklanjuti peraturan daerah kota yogyakarta nomor tahun tentang kerjasama daerahrjasama daerah. lembaran daerahjumlah naskah kesepakatan bersama ksad yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan kesepakatan bersama ksad. bagian kedelapan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap kerja sama daerah dengan daerah lain persetujuan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal rencana ksadsad, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan objek ksad tersebut. persetujuan dprdsad yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan pks ksad serta profil calon mitra ksadsadsad, kepala daerah menindaklanjuti surat tanggapan pimpinan dprd atas hasil kajian rancangan pks ksadsad. persetujuan dprd terhadap rancangan pks ksadmberikan persetujuan,daerah lain penyusunan rancangan pks ksad sebagaimana dimaksud dalam huruf ksad dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa ksad. penyusunan rancangan pks ksad sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh tenaga ahli. rancangan pks ksad sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada teks untuk selanjutnya dibahas bersama dengan perangkat daerah terkait ksad dan mitra ksad. jangka waktu pks ksad paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan pemerintah daerah dan pemerintah daerah mitra ksad. dalam hal teks dari daerah dan mitra ksad menyepakati rancangan pks ksad, maka: teks masing masing pihak menyiapkan nomor dokumen pks ksd djsad yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani pks ksad. bagian kesepuluh penandatanganan perjanjian kerja sama kerja sama daerah dengan daerah lain penandatanganan naskah pks ksaddalam hal pemerintah daerah dan mitra ksad menyepakati penandatanganan pks ksad akan dilakukankepala daerah kepada kepala perangkat daerah yang diberikan kuasa untuk menandatangani pks ksad. jumlah naskah pks ksad yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang menandatangani pks ksad. bagian kesebelas pelaksanaan perjanjian kerja sama kerja sama daerah dengan daerah lain pelaksanaan ksad sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah pelaksana ksad. pelaksanaan ksad sebagaimana dimaksud pada sesuai substansi dalam pks ksad. kepala daerah dapat melakukan pengubahan materi pks ksad. pengubahan materi sebagaimana dimaksud pada dilandasi atas dasar hukum dan alasan yang kuat. pengubahan atas materi pks ksad sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam adenium pks ksad. pengubahan atas materi ksad sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh perangkat daerah pemrakarsa ksad dan berkoordinasi dengan teks. usulan pengubahan pks ksad ditandatangani oleh kepala daerah dan disampaikan kepada kepala daerah mitra ksad. dalam hal pengubahan pks ksad mengakibatkan timbulnya atau adanya bertambahnya pembebanan kepada daerah dan atau masyarakat, maka harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan dprd. bagian keduabelas pelaporan kerja sama daerah dengan daerah lain perangkat daerah pelaksana ksad menyampaikan laporan pelaksanaan ksad sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada kepala daerah setiap (enam) bulan sekali. kepala daerah menyampaikan secara berjenjang laporan perangkat daerah pelaksana ksad sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan. format laporan kstatausahaan kerja sama daerah dengan daerah laiaskah kesepakatan bersama ksad, pks ksad dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan ksadgelola data, informasi dan pengetahuan ksadsad dan atau salinan pks ksadbagian keempatbelas penyelesaian perselisihan kerja sama daerah dengan daerah laipelaksana ksad menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan ksad. hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarahkepala daerah dan kepala daerah mitra ksad. dalam hal upaya penyelesaian ksad sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh daerah dengan kabupaten kota dalam (satu) wilayah daerah istimewa yogyakarta tidak tercapai kesepakatan, maka proses permohonan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh ssd sesuaisadnjutkan, dan atau objek ksad hilang atau musnah. dalam hal terjadi pergantian kepala daerah, tidak mengakibatkan berakhirnya ksad. bagian keenambelas pembiayaan kerja sama daerah dengan daerah lain pembiayaan ksad dibebankan kepada masing masing pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang undangan. pembiayaan selain dari apbd masing masing pihak diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bab iii kerja sama daerah dengan pihak ketiga bagian kesatu jenis kerja sama daerah dengan pihak ketiga jenis kpk meliputi: kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kerja sama dalam pemanfaatan bmd untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerja sama investasi, kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyedia infrastruktur, daniatur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan walikota. kpkan undangan. ketentuan mengenai kpk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota tersendiri. bagian kedua objek kerja sama daerah dengan pihak ketiga objek kpk penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam hurufnyelenggaraan pelayanan publik serta berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan. dalam hal pelaksanaan kpk penyelenggaraan pelayanan publik terdapat pemanfaatan bmd, pengadaan infrastruktur, investasi pemerintah daerah, dan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. daerah menetapkan prioritas objek kpk penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam dengan melakukan pemetaan kerja sama daerah. pemetaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. dalam hal belum ada keputusan kepala daerah atau objek kpk dalam keputusan kepala daerah, kpk dapat dilaksanakan, dan atau kearifan lokal daerah. bagian ketiga tahapan kerja sama daerah dengan pihak ketiga penyelenggaraan kpk dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: penyusunan studi kelayakan, persiapan, cc. penawaran, penyusunan kesepakatan bersama kpk, penandatanganan kesepakatan bersama kpk, persetujuan dprd, penyusunan pks kpk, penandatanganan pks kpk, pelaksanaan, j . pelaporan, dan ketatausahaan. bagian keempat penyusunan studi kelayakan paragraf penyusunan studi kelayakan oleh pemerintah daerah dalam hal pemerintah daerah menjadi pemrakarsa kpk, daerah menyusun studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada disusun oleh perangkat daerah pemrakarsa kpk. perangkat daerah pemrakarsa kpk menyusun studi kelayakan kpk dan menyampairsiapan. format studi kelayakan kpnyusunan studi kelayakan oleh pihak ketiga dalam hal pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa kpk, pihak ketiga menyusun studi kelayakan. prakarsa kpk yangmemiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan kpk, layak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan kegiatan kpk yang ditawarkan merupakan kewenangan daerah. pihak ketiga mengajunawaran. format studi kelayrsiapan kerja sama daerah dengan pihak ketiga persiapan kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa kpk dengan menyusun usulan kpk. usulan kpk sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan kerangka acuan kerja kpk. perangkat daerah pemrakarsa kpk menyampaikan usulan kpk sebagaimana dimaksud kepada sekretaris daerah untuk dikaji bersama teks. penyampaian usulan kpkkpk yang berisi penugasan pejabat lingkungan perangkat daerah pemrakarsa untuk bertindak sebagai paksa. pengkajian terhadap usulan kpk dilakukan oleh teks untuk memutuskan kelayakan usulan kpk. hasil kajian usulan kpk sebagaimana dimaksud pada disampaikan kembali kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk ditindaklanjuti. dalam hal usulan kpk dinilai layak oleh teks, perangkat daerah pemrakarsa menyiapkan rancangan kesepakatan bersama kpk dan rancangan pks kpk. format studi kelayakan dan format kerangka acuan kerja kpk sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tercantum masing masingbagian keenam penawaran paragraf prakarsa kerja sama daerah dengan pihak ketiga berasal dari daerah penawaran kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh teks. penawaran kpk sebagaimana dimaksud pada dimulai dengan penyusunan materi dan dokumen penawaran. penyusunan materi dan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh teks dengan menyampaikan surat penawaran kpk untuk ditandatangani kepala daerah. surat penawaran kpk sebagaimana dimaksud pada kpk. dalam hal terdapat beberapa pihak ketiga yang memenuhi syarat, teks dapat melakukan pemilihan calon mitra kpk dengan mempertimbangkan: reputasi, dibuktikan dengan dokumen atau rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkantanggapan terhadap penawaran kpk sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak ada tanggapan, kepala daerah menyampaikan permohonan tanggapan atas surat penawaran kpk kepada calon mitra kpk. apabila dalam jangka waktu (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan atas surat penawaran kpk sebagaimana dimaksud pada calon mitra kpk tidak memberikan tanggapan, maka penawaran kpk dianggap batal demi hukum. bab ketentuan umum dalam peraturan walikotadaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sekretariat kerja sama daerah adalah lembaga luar perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama daerah dengan daerah lainim koordinasi kerja sama daeraharagraf prakarsa kpk berasal dari pihak ketiga dalam hal prakarsa kpk berasal dari pihak ketiga, penawaran diajukan oleh pihak ketiga kepada kepala daerah untuk dikaji oleh teks dengan melibatkan perangkat daerah terkait. penawaran sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan studi kelayakan, dokumen pendirian dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perundangan. pengkajian oleh teksatau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah daerah, keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, kelayakan biaya dan manfaat, dampak terhadap pembangunan daerah, reputasigkajian terhadap penawaran kpk dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh tenaga ahli. bagian ketujuh penyusunan dan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam hal kajian oleh teks sebagaimana dimaksud dalam menyatakan bahwa penawaran kpk oleh pihak ketiga layak untuk dilanjutkan, maka perangkat daerah pemrakarsa membahas rancangan kesepakatan bersama kpk bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal penawaran kpk oleh pemerintah daerah diterima oleh calon mitra kpk, perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan kesepakatan bersama kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf penyusunan rancangan kesepakatan bersama kpk dan rancangan pks kpk dapat dilaksanakan secara bersamaan. penyusunan rancangan kesepakatan bersama kpk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah pemrakarsa kpk dengan melibatkan teks dan calon mitra kpk. jangka waktu kesepakatan bersama kpk paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. dalam hal teks dan calon mitra kpk menyepakati rancangan kesepakatan bersama kpk, maka: teks dan calon mitra kpk menyiapkan nomor dokumen kesepakatan bersama kpkkesepakatan bersama kpk yang telah disepakati sejumlah para pihak yang akan menandatangani kesepakatan bersama kpk. penandatanganan kesepakatan bersama kpk dilakukan oleh kepala daerah dengan pimpinan calon mitra kpk atau pihak yang diberikan kuasa oleh pimpinan calon mitra kpk. bagian kedelapan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah persetujuan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal rencana kpkpk, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan objek kpk tersebutdengan melampirkan: kesepakatan bersama kpk yang telah ditandatangani, rancangan pks kpk, dan cc. profil calon mitra kpkpk yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan pks kpk serta profil calon mitra kpkpkpk, kepala daerah menindaklanjuti surat tanggapan pimpinan dprd atas hasil kajian rancangan pks kpkpk. persetujuan dprd terhadap rancangan pks kpknetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufpihak ketiga penyusunan rancangan pks kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan melibatkan teks dan mitra kpk. penyusunan rancangan pks kpk sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan tenaga ahli. hasil penyusunan rancangan pks kpk disampaikan kepada teks untuk dibahas dengan mitra kpk. jangka waktu pks kpk paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan pemerintah daerah dan mitra kpk. dalam hal teks dari daerah dan mitra kpk menyepakati rancangan pks kpk, maka: teks dan mitra kpk masing masing pihak menyiapkan nomor dokumen pks kpkpk yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani pks kpk. bagian kesepuluh penandatanganan perjanjian kerja sama kerja sama daerah dengan pihak ketiga penandatanganan pks kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah naskah pks kpk telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam penandatanganan pks kpk sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala daerah bertindak untuk atas nama daerah, bersama dengan pimpinan pihak ketiga. kepala daerah dapat mendelegasikan penandatanganan pks kpk sebagaimana dimaksud pada kepada kepala perangkat daerah yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari kepalsebagaimana dimaksud pada untuk ditandatangani oleh kepala daerah. penandatanganan pks kpkpks kpk dilakukan pada dokumen asli dan dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang menandatangani pks kpk. bagian kesebelas pelaksanaan perjanjian kerja sama kerja sama daerah dengan pihak ketiga pelaksanaan pks kpk sebagaimana yang dimaksud dalam huruf dilakukan oleh para pihak. pelaksanaan pks kpk sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam pks kpk. para pihak dapat melakukan pengubahan atas materi pks kpk, berdasarkan kesepakatan para pihak. pengubahan materi pks kpk dibuat dalam adenium pks kpk. pengubahan sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh perangkat daerah pelaksana kpk dan berkoordinasi dengan teks. dalam hal materi pengubahan pks kpk mengakibatkan timbulnya dan atau bertambahnya pembebanan kepada masyarakat dan atau daerah, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dprd. bagian keduabelas pelaporan kerja sama daerah dengan pihak ketiga pelaporan pelaksanaan kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah pelaksana kpk kepada kepala daerah setiap (enam) bulan. kepala daerah menyampaikan secara berjenjang laporan perangkat daerah pelaksana kpk sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan. format laporan kpk dimaksud pada tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan walikota ini. bagian ketigabelas ketatausahaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga penataausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakuyimpan (satu) eksemplar dokumen asli naskah kesepakatan bersama kpk, pks kpk dan dokumen kpk lainnyagelola data, informasi dan pengetahuan kpkpk dan atau salinan pks kpkistrasi pemerintah daerah. bagian keempatbelas penyelesaian perselisihan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam pks kpk serta tidak bertentanganpihak ketiga ketentuan mengenai berakhirnya ksad sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap ketentuan berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan kpk. berakhirnya kpk selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada kpk dapatsinergi bagian kesatu tahapan sinergi untuk pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi. sinergi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sinergi, persetujuan dprd, penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja sinergi, pelaksanaan, pelaporan, dan ketatausahaan. bagian kedua persiapan sinergi persiapan sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa sinergi dengan menyusun dokumen persiapan yang meliputi: kerangka acuan kerja sinergi, dan rancangan naskah nota kesepakatan yang dihampiri dengan rencana kerja. kerangka acuan kerja sinergi sebagaimana dimaksud pada huruf memuat antara lain: data, informasi, kajian mengenai objek sinergi, dan kegiatan sinergi yang akan dilaksanakan. objek sinergi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah sesuai prioritas. dalam hal objek sinergi belum tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada sinergi dapat dilaksanakperangkat daerah pemrakarsa menyampaikan usulan sinergi dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris daerah untuk dikaji oleh teks. penyampaian usulan sinergi dan dokumen persiapansinergi yang berisi penugasan pejabat lingkungan perangkat daerah pemrakarsa sinergi untuk bertindak sebagai paksa. teks melakukan kajian terhadap dokumen persiapan sinergi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan pertimbangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. hasil kajian teks sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh perangkat daerah pemrakarsa sebagai dasar untuk menyusun nota kesepakatan dan rencana kerja. dalam hal sinergi diprakarsai oleh pemerintah pusat, maka tata kelola persiapan sinergi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. format kerangka acuan kerja siwaran sinergi penawaran sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh teks dengan menyiapkan surat penawaran sinergi yang diprakarsai oleh pemerintacalon mitra sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja sinergi.menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada calon mitra sinergi. bagian keempat penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan daerah melalui sinergi diatur dalam suatu nota kesepakatan yang dihampiri dengan rencana kerja. penyusunan rancangan nota kesepakatan dan rencana kerja sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah pemrakarsa sinergi dengan melibatkan teks dan calon mitra sinergi. rancangan nota kesepakatan dan rencana kerja sinergi dibahas dengan calon mitra sinergi. jangka waktu sinergi disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan calon mitra sinergi dan dapat disesuaikan sesuai kesepakatan pemerintah daerah dan calon mitra sinergi. dalam hal teks dari daerah dan calon mitra sinergi menyepakati rancangan nota kesepakatan dan rencana kerja, maka: teks dan calon mitra sinergi menyiapkan nomor dokumen nota kesepakatannota kesepakatan dan rencana kerja yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani nota kesepakatan dan rencana kerja. bagian kelima persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah persetujuan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam hal rencana sinergi: membebani masyarakat dan daerah, dan atau memerlukan pembiayaan yang belum beranggaran dalam apbd tahun anggaran berjalanpada calon mitra adalah pihak yang akan melaksanakan kerja sama daerah dengan daerah lain atau kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. mitra kerja sama daerah dengan daerah lain yang selanjutnya disebut mitra ksad adalah daerah laindaerah lain. mitra kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disebut mitra kpk adalah pihak ketigapihak ketiga. mitra sinergi adalah kementerian atau lembaga atau badan atau badan hukum yang dibentuk dengan suatu peraturan perundang undangan khusus untuk menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu, yang telah menandatangani nota kesepakatan sinergi. kepala daerah calon mitra kerja sama daerah dengan daerah lain adalah gubernur, bupati atau walikota. perangkat daerah pemrakarsa kerja sama daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah pemrakarsa adalah perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang oleh karena wewenang tersebut mengusulkan suatu kerja sama daerah dengan daerah lain atau kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau sinergi kepada tim koordinasi kerja sama daerah. perangkat daerah pelaksana yang selanjutnya disebut perangkat daerah pelaksana adalah perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kerja sama daerah. petugas penghubung kerja sama daerah untuk selanjutnya disingkat paksa adalah subjek yang mewakili perangkat daerah pemrakarsa yang ditugaskan oleh kepala perangkat daerahnya untuk bertanggungjawab melaksanakan setiap tahapan kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah denga pihak ketiga atau sinergsetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tahapan sebagai berikutrancangan nota kesepakatan dan rencana kerja.nota kesepakatan dan rencana kerja.nota kesepakatan dan rencana kerja, kepala daerah menindaklanjuti surat tanggapan pimpinan dprd atas hasil kajian rancangan nota kesepakatan dan rencana kerjabagian keenam penandatanganan dan pelaksanaan sinergi penandatanganan dan pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufnota kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala daerah dengan pimpinan mitra sinergi. nota kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani dilaporkan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terdapat rencana untuk mengubah nota kesepakatan dan rencana sinergi yang menimbulkan dan atau menambah beban masyarakat dan atau daerah, maka terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dprd. pemerintah daerah dan mitra sinergi dapat menyusun rencana kerja khusus yang bersifat mengikat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan nota kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam secara lebih terperinci. penandatanganan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala daerah dan pimpinan mitra sinergi. penandatanganan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada dapat dikatakan kepada kepala perangkat daerah. dalam hal pemerintah daerah dan mitra sinergi menyepakati bahwa rencana kerja khusus ditandatanganidari kepala daerah untuk kepala perangkat daerah yang diberikan kuasa untuk melaksanakan rencana kerja khusus. bagian ketujuh pelaporan sinergi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah nota kesepakatan dan rencana kerja ditandatangani. pelaporan sinergi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: perangkat daerah pelaksana kegiatan sinergi menyampaikan laporan pelaksanaan sinergi kepada teks setiap (enam bulan) sekali. teks melaporkan pelaksanaan sinergi kepada kepala daerah setiap (enam) bulan sekali. kepala daerah melaporkan pelaksanaan sinergi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling sedikit setiap (satu) kali dalam (satu) tahun. bagian kedelapan ketatausahaan sinergi ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja, dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan bidang kerja sama daerah. perangkat daerahota kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani. dalam hal adanya permohonan salinan dokumen sinergihal hal berkaitan dengan ketatausahaan sinergi, yang belum diatur dalam peraturan walikota ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesembilan pembiayaan sinergi pembiayaan sinergi dilaksanakan sesuai kesepakatan pemerintah daerah dan mitra sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab dokumen kerja sama daerahpaling sedikit memuat: komparasi, para pihak dalam kesepakatan bersama, konsideran,penutupformat naskah kesepakatan bersama ksad dan kpkbagian kedua perjanjian kerja sama isi naskah pks dalam pelaksanaan ksad dan kpk paling sedikit memuat: komparasi, para pihak, premis atau konsiderans, dan penutup. naskah pks ksad ditandatangani oleh kepala daerah atau kepala perangkat daerah yang diberikan kuasa oleh kepala daerah untuk menandatangani naskah pks ksad. lambang daerah diletakkan pada bagian atas sebelah kanan dan lambang daerah mitra ksad sebelah kiri pada naskah pks ksad. dalam hal terdapat lebih dari (dua) mitra ksad, lambang daerah pemrakarsa ksad ksad. naskah pks yang ditandatangani kepala daerah atau kepala perangkat daerah yang diberikan kuasa, disertai dengan pencantuman lambang daerah dan atau logo pihak ketiga. format naskah pks ksad dan pks kpkkota ini. bagian ketiga nota kesepakatan sinergi, konsideran, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sinergi, objek sinergi, ruang lingkup, j . tugas dan tanggungjawab, pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, dan lain lain. nota kesepakatan dalam pelaksanaan sinergi dihampiri dengan rencana kerja yang berisi daftar rencana kegiatan pelaksanaan sinergi. para pihak dapat menyusun suatu rencana kerja khusus yang bersifat mengikat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam nota kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada secara lebih terperinci. penyusunan rencana kerja khususkepala daerah dapat memberikan kuasa penandatanganan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada kepada kepala perangkatmenyusun surat kuasa untuk ditandatangani oleh kepala daerah. format nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja khususlembagaan kerja sama daerah bagian kesatu umum untuk melaksanakan ksad, kpk dan sinergi, kepala daerah menetapkan: teks: dan sekretariat kerja sama daerah. bagian kedua tim koordinasi kerja sama daerah teks ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. teks sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan kerja sama daerah, menyiapkan naskah kesepakatan bersama, pksksad, kpk, serta sinergi, memberikan fasilitasi proses persetujuan dprd terhadap rencana ksad, kpk, dan sinergi, dan menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan ksad, kpk dan sinergisusunan teksanggota paling sedikit (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan, dan anggota teks dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional. teks melakukan rapat pleno dan rapat teknis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi. bagian ketiga sekretariat kerja sama daerah sekretariat kerja sama daerah dibentuk dan diatur dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah dan kepala daerah mitra ksad dalam rangka melaksanakan ksad wajib. ksad wajib sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sekretariat kerja sama daerah bertugas memfasilitasi pelaksanaan ksad wajib. sekretariat kerja sama daerah memiliki tugas sebagai berikut: membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ksad, memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah mengenai langkah yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan, dan melaporkan pelaksanaan ksad wajib kepada kepala daerah. pendanaan pelaksanaan tugas sekretariat kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd melalui mekanisme hibah ataukerja sama daerah dilaksanakan oleh teks. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada il) dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. bab viii sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah daerah menyelenggarakan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah. sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sumber daya manusia, standar operasi dan prosedur kerja sama daerah, cc. penciptaan, pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan pengetahuan kerja sama daerah, dan fasilitasi pelaksanaan setiap tahapan kerja sama daerah, yang berbasis teknologi digital. sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah dilaksanadibantupersandian. sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah. ketentuan mengenai sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud padamemuat hak dan kewajibadalah dokumen perencanaanurusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan yang selanjutnya disebut pemetaan kerja sama daerah adalah usaha daerah untuk mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi dan mengkaji potensi dan kelayakan kerja sama daerah untuk dilaksanakan pada suatu periode waktu tertentu berdasarkan prioritas pembangunan daerahpembagian tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat untuk melaksanakan program pembangunan daerah. hari adalah hari kalendeyangdaerah lain sistematikadaerah lain ksaddaerah lain (ksad) antara pemerintah kota yogyakarta dengan pemerintah kabupaten kota pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta . (diisi nama resmi pemerintah daerah lain sebagai mitra ksad) , logo pemerintah kota yogyakarta berwarndaerah lain kerangka acuan kerja kerja sama daerah dengan daerah lain en antara pemerintah kota yogyakarta dengan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta pemerintah kabupaten kotasadsadsad yang diusulkan. iii. manfaat ksadsad yang diusulkan. iv. ruang lingkup ksadsad. kegiatan yang akan dilaksanakan (objek ksadsadsad, pemerintah kota yogyakarta dan pihak lain yang akan dilibatkan. vii. pembiayaan ksad berisi penjabaran singkat dari pembiayaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. dapat disebutkan jumlah dan sumber pembiayaan apabila memungkinkan dari masing masing pihak. viii. lokasi kegiatan ksad berisi keterangan singkat tentang lokasi kegiatan ksadsadsad baik yang bersifat konsekuensi anggaran (pembiayaan), hukum, teknis pelaksanaan, sosial maupun lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut atau upaya untuk menghindari terjadinya risiko tersebut. mengetahui, kepala perangkat daerah pemrakarsa ksad kepala dinas badan laporan kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi tata cara pembuatan laporan melalui aplikasi office laporan wajib dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e office dengan tata cara sebagai berikut: membuka laman jogja smart service, ii. memilih aplikasi e office, iii. memilih menu surat keluar : iv. memilih menu buat draf surat : dan memilih laporan pada jendela pilih jenis surat. laporan ditujudan perencanaan pembangunan daerah dan kepala bagian perekonomian dan kerja sama.. pengisian padadan viii. pada bagian penutup , diisi dengan kalimat singkat untuk menutup laporan tersebut. tata cara pembuatan laporan melalui media selain office dalam hal aplikasi e office mengalami gangguan atau perubahan sehingga tidak lagi sesuai dengan tata cara pembuatan laporan melalui aplikasi e office sebagaimana tercantum pada huruf maka perangkat daerah pelaksana ksad kpk sinergi mengikuti kaidah sebagai berikut: mencantumkan kop perangkat daerah pelaksana ksad kpk sinergi bagian atas laporan sesuai atau sesuai dengan tata naskah yang berlaku pemerintah kota yogyakarta, ukuran kertas dan teknik penulisan sesuai dengan tata naskah yang berlaku pemerintah kota yogyakarta, menuliskan tanggal, nomor surat laporan, perihal, lampiran pada bagian kiri surat, laporan ditujukan dan dikirimppeda dan kepala bagian perekonomian dan kerja sama,, bagianviii. pada bagian penutup , diisi dengan kalimat singkat untuk menutup laporan tersebut, dan ix. pengesahan oleh kepala perangkat daerah pelaksana ksad kpk sinergistudi kelayakan kerja sama daerah dengan pihak ketiga petunjuk umum format studi kelayakan ini dapat digunakan baik untuk perangkat daerah pemrakarsa kpk atau pihak ketiga yang berencana menawarkan kpk kepada pemerintah kota yogyakarta, studi kelayakan ini dapat menyertakan lampiran lampiran yang relevan, dan pemerintah kota yogyakarta berhak meminta tambahan data, informasi dan atau dokumen yang diperlukan dalam menilai studi kelayakan. sistematika studi kelayakan cover halaman muka, isi, bagian pengesahan oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa kpk atau pimpinan pihak ketiga pemrakarsa kpk, dan lampiran pendukung (apabila diperlukan). tata cara penulisan studi kelayakanstudi kelayakan kerja sama daerah dengan pihak ketiga antara pemerintah kota yogyakarta dengan . (diisi nama calon mitra kpk) , logo pemerintah kota yogyakarta atau logo calon mitra kpk dengan dimensi ukuran tinggi dan lebar atau yang memenuhi estetika, diletakkan bawah penulisan judul studi kelayakan, dan bawah logo pemerintah kota yogyakarta dituliskan informasi tentang nama perangkat daerah pihak ketiga yang menyiapkan studi kelayakanstudi kelayakan kerja sama daerah dengan pihak ketiga studi kelayakan kerja sama daerah dengan pihak ketiga (atau logo pihak ketiga yang menyusun studi kelayakan) antara pemerintah kota yogyakarta dengan . perangkat daerah pemrakarsa pihak ketiga pemrakarsa unit kerja tahun anggaran perencanaan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yogyakartdaerah istimewa yogyakarta. kepala daerah adalah walikota yogyakarbagai pihak dalam pelaksanaan sinergi. pemerintah daerah adalah pemerintah kota yogyakarta. daerah adalah kota yogyakarta. ruang lingkup peraturan walikota meliputi: ksad: kpk: sinergi, dokumen kerja sama daerah, kelembagaan kerja sama daerah, monitoring dan evaluasi,dan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah. kerja sama daerah dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan umum pembangunan nasional dan daerah. bab kerja sama daerah dengan daerah lain bagian kesatu umum ksad terdiri atas: ksad wajib, dan ksad sukarela. ksad wajibserta pengelolaan bersama layanan publik. nama kegiatan kpk yang diusulkan berisi nama kegiatan kpk yang akan dilaksanakan. contoh: penyelenggaraan pembayaran nontunai untuk pembayaran jasa kesehatan pada puskesmas gondomanan menggunakan aplikasi mobile banking pihak ketigaegiatan tersebut. iii. rincian kegiatan yang akan dilaksanakan berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. apabila diperlukan rangkaian proses, urutan proses tersebut dan jelaskan secara singkat apa peran dari pihak ketiga dan pihak pemerintah kota yogyakarta dalam setiap rangkaian proses tersebut disertai dengan prasyarat yang diperlukan agar setiap proses tersebut dapat dijalankan. ivketiga, pemerintah kota yogyakarta dan pihak lain yang akan dilibatkan. kajian kelayakan aspek legalitas berisi penjelasan atas aspek legalitas pihak ketiga yang paling tidak harus menunjukkan: akta pendirian perusahaan atau bukti yang setara dengan itu untuk mitra perseorangan, perizinan yang telah didapatkan untuk menjalankan usahanya, profil singkat jajaran komisaris, direksi, atau istilah lainnya yang merupakan jajaran pimpinan tertinggi perusahaan. seluruh salinan bukti ini dilampirkan dalam studi kelayakan. vi. kajian kelayakan aspek regulasi berisi deskripsi tentang regulasi yang diacu dalam pelaksanaan rencana kpk. regulasi yang dicantumkan dalam adalah: peraturan pemerintah nomor tahun tentang kerja sama daerahkerjasama daerah, dan regulasi atau program pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mendukung kegiatan tersebut. regulasi ini dapat berupa adanya suatu peraturan perundang undangan tertentu yang mengatur baik langsung maupun tidak langsung agar pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan yang diusulkan pihak ketiga atau program program strategis nasional daerah atau telah tercantum dalam dokumen perencanaan atau dokumen yang berisi daftar prioritas pemerintah pusat daerah. vii. kajian kelayakan aspek ekonomi dan atau finansial berisi penjabaran singkat yang mampu menunjukkan kelayakan pelaksanaan kegiatan secara ekonomi dan atau finansial yang paling tidak memuat: ketersediaan anggaran atau sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan dengan menyebutkan nominal alokasi anggaran dan sumber anggaran tersebut: dan dampak ekonomi (dalam satuan rupiah) yang akan dihasilkan. dampak ini dapat berupa peningkatan pendapatan masyarakat, atau penghematan biaya, atau parameter lainnya yang dianggap relevan sebagai sebuah manfaatkan ekonomi dan atau finansial dampak ini sebisa mungkin menggambarkan dampak baik untuk masyarakat kota yogyakarta, pemerintah kota yogyakarta maupun bagi pihak ketiga yang mengusulkan. viii. kajian kelayakan aspek teknis berisi penjelasan dan bukti yang cukup bahwa pihak ketiga dan atau perangkat daerah memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan dari beberapa aspek teknis yang meliputi, namun tidak terbatas pada: kemampuan dalam penggunaan teknologi yang mendukung pelaksanaan kegiatan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan cukup untuk mencapai target dan tujuan yang diinginkan, dan pengalaman dalam mengerjakan kegiatan serupa daerah atau institusi lain (portofolio proyek kegiatan) yang dibuktikan dengan beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan serupa daerah atau institusi lain. ix. kajian kelayakan aspek operasional berisi strategi dan aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang diusulkan. bagian ini paling tidak mampu menunjukkan adanya: rencana penyediaan tenaga pendukung, corporate social responsibility csr), teknologi atau infrastruktur pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, ketersediaan kantor atau tempat bekerja yang cukup untuk menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan kpk, ketersediaan standar operasi dan prosedur (sop) untuk menjalankan kegiatan, jaringan kerja sama kemitraan afiliasi dengan institusi lainnya yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang diusulkan, biaya yang akan dibebankan kepada pemerintah kota yogyakarta dan atau masyarakat kota yogyakarta atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan disertai rincian jumlah biaya dan alasan mengapa biaya tersebut dikenakan, dan penggunaan aset barang milik daerah milik pemerintah kota yogyakarta baik berupa bangunan gedung, tanah, dan atau selain bangunan gedung dan atau tanah baik sebagian atau seluruhnya disertai alasan mengapa menggunakan aset tersebut dan jangka waktu serta periode penggunaannya. kajian kelayakan aspek lokasi dan hubungan masyarakat berisi penjelasan tentang lokasi yang akan dijadikan lokus pelaksanaan kegiatan dan upaya upaya tertentu yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masyarakat, bagian dari pemerintah daerah setempat, atau sebagian dari masyarakat sekitar lokasi yang sekiranya akan terdampak baik langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan. xi. jangka waktu pelaksanaan kpk berisi jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan alasan jelas mengapa selama itu kegiatan tersebut harus dilaksanakan. xii. mitigasi risiko berisi penjelasan singkat mengenai risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat konsekuensi anggaran (pembiayaan), hukum, sosial maupun lingkungan dan upaya upaya yang dilaksanakan untuk meminimalkan dampak dari terjadinya risiko tersebut. xiii. kesimpulan berisi penjelasan singkat yang argumentatif bahwa usulan kerja sama ini layak dilaksanakan atau layak dilaksanakan dengan beberapa kondisi. xiv. lampiran lampiran apabila kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kpk telah dianggarkan khusus dalam apbd kota yogyakarta tahun berjalan, maka harus melampirkan salinan dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. lampiran lain yang diperlukan adalah surat keputusan walikota yogyakarta tentang pengangkatan kepala perangkat daerah pemrakarsa kpk (sk pengangkatan terbaru). tambahan dokumen lain yang penting dan relevan seperti proposal kegiatan, dokumentasi, tautan media sosial atau media elektronik, atau bentuk lampiran lain yang relevan dapat dilampirkan. mengetahui, pimpinan instansi yang menyusun studi kelayakan (tanda tangan basah dan cap) nama lengkapihak ketigapihak ketiga kpkpihak ketiga (kpk) antara pemerintah kota yogyakarta dengan . (diisi nama pihak ketiga sebagai mitra kpkpihak ketiga kpk) kerangka acuan kerja kerja sama daerah dengan pihak ketiga (kpk) tingpk:pk yang diusulkan. iii. manfaat kpkpk yang diusulkan iv. ruang lingkup kpkpk. kegiatan yang akan dilaksanakan (objek kpkpkpk, pemerintah kota yogyakarta dan pihak lain yang akan dilibatkan. vii. pembiayaan kpkkpk berisi keterangan singkat tentang lokasi kegiatan kpkpkpkkpksinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunansinergi(diisi nama kementerian lembaga badan mitra sinergisinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunanksad wajib sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah kabupaten kota yang berbatasan dalam wilayah daerah istimewa yogyakarta, dan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. ksad sukareldaerah dengan daerah lain objek ksad meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam menyelenggarakan ksad wajib sebagaimana dimaksud pemerintah daerah menyusun pemetaan kerja sama daerah yangbersamaketentuan peraturan perundang undangan, dan atau kearifan lokal daerah. bagian ketiga tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain ksad, penandatanganan kesepakatan bersama ksad, latar belakang berisi narasi tentang alasan utama mengapa perlu menawarkan sinergi. alasan ini dapat berupa, tetapi, amanat untuk melaksanakan suatu peraturan perundang undangan tertentu dan atau alasan lain yang kuat. latar belakang diusahakan sebanyak banyaknya (dua) halaman. ii. tujuan dan target yang ingin dicapai melalui sinergisinergi yang diusulkan. iii. manfaat sinergisinergi yang diusulkan. iv. ruang lingkup sinergisinergi. kegiatan yang akan dilaksanakan (objek sinergisinergisinergi, pemerintah kota yogyakarta dan pihak lain yang akan dilibatkan. vii. pembiayaan sinergisinergi berisi keterangan singkat tentang lokasi kegiatan sinergisinergi ajukan untuk (lima) tahun terlebih dahulu atau sesuai kesepakatan dengan kementerian lembaga badan. mitigasi risiko berisi penjelasan singkat mengenai risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sinergisinerginaskah kesepakatan bersama kerja sama daerah dengan daerah lain sistematika naskah kesepakatan bersama ksad judul, pembukaan, komparasi, premis: isi, penutup, dan lampiran (jika ada). spesifikasi penulisan umum menggunakan ukuran kertas a4, margins kiri cm, kanan cm, atas cm, bawah cm, orientasi kertas adalah portrait, jenis huruf boolean old style ukuran spasi keseluruhan paragraf (satu koma lima belas), dan nomor halaman diletakkan posisi kanan bawah dengan format penulisan halaman dari yy . spesifikasi penulisan bagian judul logo yang digunakan adalah logo garuda yang diletakkan bagian paling atas halaman pertama diletakkan bagian tengah halaman, judul kesepakatan bersama ditulis dengan huruf kapital, judul harus menggambarkan mengenai isi dari naskah kesepakatan bersama, bagian dari judul tidak boleh disingkat. contoh: anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak boleh disingkat menjadi apbd , nomor naskah kesepakatan bersama diletakkan setelah judul, dan nomor kesepakatan bersama didapatkan setelah naskah siap untuk disahkan. spesifikasi penulisan bagian pembukaan pembukaan naskah menerangkan mengenai hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat para pihak menandatangani naskah kesepakatan bersama. spesifikasi penulisan bagian komparasi bagian ini menerangkan mengenai subjek hukum para pihak yang akan menandatangani naskah kesepakatan bersama disertai dengan dasar kewenangan para pihak dalam menandatangani naskah kesepakatan bersama. subjek hukum tersebut antara lain: perorangan untuk dirinya sendiri, sebagai kuasa dari orang badan hukum, sebagai wakil dari orang badan hukum, dan atau dalam keadaan khusus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. nama pihak yang mewakili penandatanganan ditulis secara lengkap tanpa gelar dengan huruf kapital dengan cetak tebal. setelah nama dituliskan jabatan dari pihak yang mewakili penandatanganan, diikuti dengan alamat kedudukan alamat kantor. selanjutnya dicantumkan dasar kewenangan para pihak dalam menandatangani naskah kesepakatan bersama, diikuti dengan identifikasi pihak sebagai pihak kesatu atau pihak lainnya. spesifikasi penulisan bagian premis bagian ini menerangkan mengenai latar belakang dibuatnya kesepakatan bersama, dan disebutkan mengenai kedudukan para pihak dalam kesepakatan bersama, mengapa para pihak akan melaksanakan kesepakatan bersama. spesifikasi penulisan bagian isi bagian ini berisi yang memuat ketentuan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. isi paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, objek kesepakatan bersama, ruang lingkup, jangka waktu, pelaksanaan, pembiayaan, korespondensi, dan penutup. penutup menyebutkan kesepakatan bersama dibuat dalam jumlah sesuai dengan jumlah para pihak, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya dicantumkan tanda tangan para pihak. pencantuman nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital dengan dicetak tebal. lampiran lampiran merupakan lembar tambahan yang tidak dapat terpisahkan dari naskah kesepakatan bersama antara lain memuat mengenai informasi tambahan, prosedur, tata cara, tata kala kegiatan, rincian kegiatan maupun hal lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap naskah kesepakatan bersama. contoh kesepakatan bersama kerja sama daerah dengan daerah lain kesepakatan bersama antara pemerintah kota yogyakarta dengan tentang nomor diisi nomor dari pihak kesatu nomor diisi nomor dari pihak kedua, dst pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat ., kami yang bertanda tangan bawah ini nama tanpa gelar walikota yogyakarta, berkedudukan jalan kenari nomor yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili pemerintah kota yogyakarta berdasarkan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun . tanggal ., untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nama tanpa gelar bupati walikota ., berkedudukan bee, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili pemerintah daerah pnaananaan berdasarkan keputusan . nomor . tahun . tanggalatau masing masing disebut pihak. para pihak terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut: pihak kesatu merupakan pemerintah daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wilayah kota yogyakarta. pihak kedua merupakan .
oa,yang menyebutkanblue): bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf atas, maka perlu diaturubab ketentuan umum bagian kesatu definisi yang dimaksud dalam peraturan walikota inadalah kepala direktur badan layanan umum daerah lingkungan pemerintah kota yogyakarta. bank adalah bank umum pemerintah yang mengikuti program penjaminan simpanan dari lembaga penjaminan simpanan. deposito adalah investasi jangka pendek berjangka waktu (satu) sampai dengangian kedua maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan deposito blue skpd unit kerja. tujuan disusunnya peraturan walikota ini agar pengelolaan deposito blue skpd unit kerja dapat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. bab penempatan deposito uang milik blue skpd unit kerjadeposito sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan blue skpd unit kerja. tidak mengganbunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai pendapatan lain lain blue skpd unit kerja yang sah. bab iii mekanisme pengelolaan deposito mekanisme dalam pengelolaan deposito pada blue skpd unit kerja dilakukan sebagai berikut: pemimpin dibantu pejabat keuangan pada blue skpd unit kerja. dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan. pemimpin melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum melakukan deposito. sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf pemimpin dapat melakukan penambahan atau pengurangan jumlah deposito. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf pemimpin bukan dari rekening blue skpd unit kerja rekening deposito atas nama blue skpd unit kerja pada bank yang ditunjuk. bab pencairan deposito tatacara pencairan deposito diatur dalam perjanjian antara pemimpin dengan pihak bank: pemimpinblue skpd unit kerja. bab pelaporan blue unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan investasi kepada kepala skpd. blue skpd unit kerjabulan. babmekanisme pengelolaan deposito badan layanan umum daerah blue) taman pintar yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. bab vsep samsudin sag dia bai pekerjaan pensiunan tan alamat kp. parakansalak rt rw kelurahan atas parakansalak, kecamatan parakan salak, kabupaten sukabumi sebagai n2 00n0 . pem nama siti masih pekerjaan mengurus rumah tangga alamat kp. parakansalak rt rw kelurahan parakansalak, kecamatan parakan salak, kabupaten sukabumi sebagai ll. . pemohon il: nama fariz mahmud ahmad pekerjaan karyawan swasta alamat jalan raya muchtar sawangan nomor rt rw kelurahan sawangan. baru, kecamatan sawangan, kota depok sebagai 2n n5nn2n0n0n0 n0n lnn2. pem pohon iii, nama lida wati pekerjaan mengurus rumah tangga alamat jalan raya muchtar sawangan nomor rt rw kelurahan sawangan baru, kecamatan sawangan, kota depok sebagai 2n 5n00 0n0n0 0200n0n0 pemohon iv, nama rapid pekerjaan wiraswasta alamat kp. hegarmanah rt rw kelurahan sibuk, kecamatan dirancang, kabupaten cianjur sebagai 2n0ne2n0n0n0 un. . . demo pohon nama drs. iep samsudin pekerjaan pegawai negeri sipil pns) alamat kp. gudang obat rt rw kelurahan kertasari, kecamatan haurwangi, kabupaten cianjur sebagai n02n0 02505000000n0n0 000n00n0. pem vi, nama angsa dewi pekerjaan mengurus rumah tangga alamat kp. sadel rt rw kelurahan bersamamu, kecamatan cigalontang, kabupaten tasikmalaya sebagai . oil. pemohon vii: nama erna rosalia pekerjaan mengurus rumah tangga alamat kp. babakan limus rt rw kelurahan bersamamu, kecamatan cigalontang, kabupaten tasikmalaya sebagai . ll. pemohon viii: nama tapis pekerjaan wiraswasta alamat laban rt rw kelurahan purworejoud menjamin hak setiap individu perorangan atasuntuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya uud 1945j), kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya uud kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat uudberhak untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu uud bahwa hak hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia sebagaimana diuraikan atas telah dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor pnas yang dimohonkan pengujiannya, bahwa kerugian hak konstitusional dari para pemohon tersebut merupakan kerugian yang bukan lagi potensial atau hipotetis, melainkan merupakan kerugian yang telah terjadi, konkrit, dan faktual: bahwa hak konstitusional dari para pemohon sebagaimana dijamin oleh uud bebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya: kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya,..oleh karena itu guna menjaga maka pemberlakuan dan pencegahan penodaan agama yang pada dasarnya sudah sesuai dengan uud bahwa berlakunya pencegahan penodaan agama, adalah sebagai bentuk tanggung jawab negar.berdasarkan uraian tersebut, maka pemberlakuan dan pencegahan penodaan agama pnas justru telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan, dengan tetap mengacu padaterkait deng, hal itu tidaklah sebagai akibat pemberlakuan dan pencegahan penodaan agama yang bertentangan dengan uud akan tetapi akibat pelaksanaan penegakan hukum sebagai konsekuensi dibersehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwaadalah tidak berdasar. berdasarkan seluruh uraian tersebut atas menurut pemerintah,residen mengajukan ahli bernama prof. dr. ridwan lubis dan dr. soefyanto, s.h., hum., m.m., yang didengar keterangannya bawah sumpah janji dalam persidangan tanggal desember pada pokoknya masing masing menerangkan sebagai berikut: prof. dr. ridwan lubis undang undang penetapan presiden nomor tahun memuat tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, bertujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat agar selalu dalam keadaan tertib dan rukun dalam memahami, mengi dan melaksanakan ajaran agamanya sebagai pedoman hidup umat dan juga sebagai penegasan dari sila pertama pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa. terjadinya penyalahgunaan dan atau penodaan agama akan membuat semakin lebarnya jarak antar warga masyarakat yang kemudian akan berpeluang menimbulkan konflik dalam masyarakat karena pada umumnya setiap umat beragama memiliki dua klaim terhadap agamanya yaitu klaim kebenaran (truth klaim) dan klaim keselamatan (salvation claim). dalam undang undang pnas nomor tahun bagian menimbang dipengadaan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. dasar pertimbangan pemerintah ketika melahirkan undang undang itu adalah semata mata untuk menjaga tetap terpeliharanya kerukunan antarwarga masyarakat sehingga kegiatan pembangunan nasional dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. sebaliknya, manakala terjadi konflik dalam masyarakat maka tentu saja akan terganggu kerukunan umat beragama. sejalan dengan itu, maka adanya undang undang ini pada dasarnya adalah untuk memelihara kelangsungan kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. tegasnya, adanya undang undang ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperkuat kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. dari kutipan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa: kepentingan dari pnas nomor tahun adalah lebih ditekankan untuk kepentingan negara pemerintah agar tetap terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. hal ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan:gama itu. adanya perbedaan substansi ajaran agama padahal menggunakan nama agama yang sama tentu saja akan membuat kebingungan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. dalam pnas nomor tahun tidak ada disinggung tentang doktrin, ritual dan etika keagamaan karena penentuan terjadinya penyimpangan dan penafsiran terhadap agama yang ada indonesia bukanlah wilayah otoritas negara karena indonesia adalah negara kebangsaan yang menempatkan negara dalam posisi jarak yang sama terhadap semua agama. penentuan kebenaran doktrin, ritual dan etika keagamaan adalah menjadi kewenangan dari kelompok internal penganut agama tertentu yang diwakili oleh majelis agama atau organisasi keagamaan yang telah diakui masyarakat secara umum. kepentingan pengaturan terhadap pencegahan dan atau penodaan agama pada dasarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan ajaran pokok agama akan tetapi lebih melihat kedudukan agama sebagai wujud dari penguatan kohesi sosial. adanya undang undang pnas nomor tahun adalah merupakan wilayah otoritas negara dalam melakukan regulasi agar tetap terpelihara keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat. selanjutnya peran negara adalah memberikan fasilitasi terhadap warganya untuk melakukan pemahaman, penahan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang diyakininya. kemudian pada bagian akhir, peran negara terhadap aktivitas keberagamaan adalah melakukan proteksi yaitu memberikan perlindungan terhadap semua hal yang dipandang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat akibat perbedaan penafsiran terhadap substansi ajaran agama. lahirnya undang undang ini samping sebagai kepentingan regulasi juga sebagai proteksi terhadap keluhuran makna kehidupan beragama. adanya gangguan terhadap kerukunan beragama akan berdampak pada kerukunan nasional sehingga pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional. hal itu disebabkan karena keberagamaan memiliki hubungan interaksi dengan berbagai subsistem sosial lainnya. keputusan bersama anggota, dan atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah indonesia jai) dan warga masyarakat, tidak membicarakan doktrin agama secara khusus kecuali menyebut: untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpangegasan tentang hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menghindari terjadinya konflik sosial karena nabi muhammad saw telah diyakini umat islam menjadi utusan allah terakhir yang memiliki otoritas risalah. adanya undang undang pnas nomor tahun tidak mempunyai korelasi dengan pembatasan kebebasan beragama karena kebebasan beragama termasuk memilih dan mengi suatu keyakinan agama adalah hak setiap orang yang dijamin oleh undang undang. oleh karena itu, ketika seorang berbicara terhadap dirinya berkenaan dengan pernyataan keyakinan agamanya maka hal tersebut adalah hak asasi yang dijamin oleh perundang undangan. namun ketika kebebasan personal itu dibawa keluar dirinya maka pada saat itulah terjadi pembatasan agar tetap terpelihara kerukunan dan ketertiban masyarakat agar tidak bersinggungan dengan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. dengan demikian, undang undang pnas nomor tahun semata mata hanya berbicara tentang tata laku ketika seorang berbicara dengan orang lain luar dirinya. adanya undang undang pnas nomor tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama hendaklah dipahami bahwa masyarakat secara sadar memandang bahwa tindakan penyalahgunaan dan atau penodaan agama adalah merupakan persoalan yang serius. oleh karena itu, guna memelihara kesatuan kebijakan nasional dalam menangani adanya penyimpangan terhadap makna luhur dari kebebasan beragama maka tetap diperlukan pedoman nasional dalam bentuk undang undang guna mengatasi penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan itulah makna keberadaan undang undang pnas nomor tahun dengan demikian, diharapkan respon semua pihak tetap dapat berlangsung secara proporsional. sebagai upaya memelihara kerukunan nasional dan ketinggian martabat umat manusia maka keberadaan undang undang pnas tahun perlu lebih dipertegas lagi dengan merumuskan ketentuan. yang lebih kongkrit tentang makna penyalahgunaan dan atau penodaan agama sehingga aparatur pemerintah dan masyarakat memiliki kriteria yang terukur agar tidak menimbulkan sikap yang multi tafsir. dr. soefyanto, s.h., hum., m.m. surat keputusan bersama skb)masyarakat sudah lama terdengar nama ahmadiyah, tetapi tidak tahu apa akidah yang ada dibalik kelompok pengikut ahmadiyah. yang pernah didengar hanya, bahwa ahmadiyah mengakui, mirza ghulam ahmad sebagai nabi sementara kelompok ahmadiyah yang lainnya memandang mirza ghulam ahmad sebagai mujahid, tetapi selebihnya tidak jelas, tidak paham apa ahmadiyah itu. apalagi beberapa infomasi mengatakan bahwa jemaat ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan internasional yang tersebar berbagai negara dunia, namun tidak cukup tahu apa sejatinya ahmadiyah itu. ketika, tuntutan pembubaran ahmadiyah semakin marak, dan tengah diproses langkah penanganan penyelesaian masalah ahmadiyah, sebagian warga tetap tidak faham dengan betul, mengapa banyak warga masyarakat meminta agar jemaat ahmadiyah indonesia dibubarkan oleh pemerintah, sebagian masyarakat lainnya meminta agar jemaat ahmadiyah indonesia dibubarkan melalui keputusan presiden, dan sebagian lainnya meminta dibubarkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan. sementara itu sebagian lainnya atas dasar bahwa ahmadiyah akidah ajarannya termasuk katagori penodaan agama islam maka masyarakat meminta agar ahmadiyah dikategorikan sebagai agama luar islam. jemaat ahmadiyah dalam perkembangannya masyarakat ada orang yang menerima akidah, keyakinannya dan mengikutinya, tetapi pada umumnya menolak, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh, organisasi keagamaan, lembaga lembaga keagamaan dan pemerintah, baik negara republik indonesia maupun negara tempat kelahiran jemaat ahmadiyah serta negara negara lain. akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. istilah tersebut identik dengan iman (kepercayaan, keyakinan). kata akidah berarti mengikat, membunuh, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan. secara kebahasaan akidah berarti yang diikat, yang dibunuh, yang disimpulkan, yang dikukuhkan, yang dijanjikan ensiklopedi hukum islam cet, keempat, penerbit, pt. ikhtiar baru van hove, jakarta). ajaran ahmadiyah yang dipermasalahkan, yang pokok antara lain, ajaran kenabian yang tidak pernah berakhir, kenabian dan kerasulan muhammad saw dan mirza ghulam ahmad, wahyu yang senantiasa terbuka, tadzkirah yang diakui wahyu yang diramu dengan gur'an, akibat bagi orang orang islam yang tidak beriman kepada kenabian, kerasulan, mau'ud an dan ke l imam mahdi an mirza ghulam ahmad, serta keharusan berbagi'at kepada khalifah jemaat ahmadiyah dan atau pejabat yang ditunjuknya. tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap ahmadiyah yang mengembangkan ajaran dan faham tersebut atas, antara lain sebagai berikut: sikap dan aksi penolakan. masyarakat menolak terhadap kehadiran dan atau perkembangan jemaat ahmadiyah daerahnya. kasus ini terjadi berbagai daerah, antara lain sumatera timur medan cianjur kuningan nusa tenggara barat kalimantan tengah sulawesi selatan kalimantan barat, surabaya, parung, bogor riau, palembang, sumatera barat, timor timur dan jakarta ntb tahun parung dan bogor kuningan, majalengka, dan sukabumi penolakan dalam bentuk aksi upaya penolakan terhadap keberadaan jemaat ahmadiyah diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi, seperti: mengirim surat pernyataan keberatan dan keresahan akan keberadaan ahmadiyah kepada pemerintah daerah dan pusat, serta mempublikasikannya dalam berbagai media massa: penerbitan buku seperti buku dokumen resmi dan keputusan konferensi islam tentang ahmadiyah oleh rabithah islami yang diterbitkan oleh dewan dakwah islamiyah indonesia dan buku benarkah ahmadiyah galian mirza ghulam ahmad) menerima wahyu oleh prof. k.h. ibrahim dosen lml yang diterbitkan oleh lembaga penelitian dan pengkajian ilmiah institut ilmu gurun jakarta pelarangan oleh pemerintah penolakan dilakukan dalam bentuk pelarangan oleh pemerintah daerah seperti terjadi dis kabupaten subang, jawa barat kabupaten sidrap, sulawesi selatan kabupaten kerinci, jambi kabupaten bulungan, kalimantan timur dan provinsi sumatera utara kabupaten pasaman sumatera barat kabupaten lombok timur, nusa tenggara barat kabupaten kuningan, jawa barat kabupaten dan kota tasikmalaya keputusan bupati lombok barat, ntb sebagai contoh, bupati lombok barat telah menerbitkan keputusannyapenerbitan keputusan itu setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, bahwa dusun sambi even desa lolos kecamatan bayan telah terjadi konflik berdarah yang diakibatkan adanya penyebaran ajaran faham ahmadiyah, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang berskala besar, bahwa surat edaran direktorat bimas islam dan urusan haji nomor d ba. tanggal september yang merekomendasikan bahwa ajaran faham ahmadiyah. dianggap menyimpang dari islam, karena mempercayai adanya nabi setelah nabi kebebasan berserikat, berkumpul,njadi dirugikan karena pemberlakuan dari undang undang nomor pnas yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut kemudian: bahwa kerugian yang diderita, yang pada permohonan ini, karena ketidakpastian dan ketidakjelasan dari norma dalam undang undang nomor pnas tersebut sebagaimana yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan ini, menyebabkan adanya ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, bahwa para pemohon terklasifikasi menjadi (lima) kelompok sebagai berikut:parakansalabakar dan disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan undang undang nomor pnas pemohon iiidepomuhammad saw., maka dipandang perlu mencegah penyebarluasan ajaran sahamnya agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat beragama dan mengganggu kerukunan hidup beragama kabupaten lombok barat: bahwa untuk menjaga kemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka penyebaran ajaran faham ahmadiyah kabupaten lombok barat perlu dilarang dan dihentikan, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dipandang perlu bupati menetapkan keputusan tentang pelarangan dan penghentian ajaran faham ahmadiyah kabupaten lombok barat. beberapa ketentuan perundang undangan yang menjadi dasar pelarangansebagai undang undang penetapan presiden tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agamurusan rumah tangga kabupaten lombok barat lembaran daerah tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor muatan keputusan bupati lombok barat tentang pelanggaran dan penghentian penyebaran ajaran faham ahmadiyah kabupaten lombok barat, sebagai berikut: melarang penyebaran ajaran faham ahmadiyah dalam segala bentuk kabupaten lombok barat. menghentikan aktivitas penyebaran ajaran faham ahmadiyah kabupaten lombok barat. pelarangan terhadap ketentuan dan keputusan ini dapat dihukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. keputusan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, danapten lombok barat. keputusan ditetapkan mataram tanggal juli diundangkan pada tanggal juli lembaran daerah kapten lombok barat tahun nomor penolakan dalam bentuk fatwa dan rekomendasi penolakan dalam bentuk fatwa adalah penolakan lembaga keagamaan, majelis ulama indonesia mui) diwujudkan dalam bentuk fatwa mui dan organisasi keagamaan dalam bentuk rekomendasi. lembaga lembaga keagamaan yang telah melakukan kajian tentang ahmadiyah selanjutnya memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut: majelis ulama sumatera timur mengeluarkan keputusan hasil musyawarah tahun bahwa ahmadiyah gadiyani adalah kafir murtad), surat nomor rhs d1 majelis ulama indonesia dalam munas tahun menyatakan ahmadiyah adalah jama'ah luar islam, sesat dan menyesatkan keputusan munas mui se indonesia nomor kep munas mu1 majelis ulama indonesia dati sumatera utara mendukung keputusan munas mui tahun surat mui dati sumatera utara nomor mu su vi majelis ulama dati propinsi daerah istimewa aceh mengeluarkan fatwa tahun bahwa ahmadiyah mainan adalah sesat dan menyesatkan surat mui dati aceh nomor fatwa majelis ulama dati riau tahun mengeluarkan fatwa bahwa ahmadiyah jadikan benar berada luar islam dan dapat meresahkan masyarakat muslim komisi fatwa mui dati riau, oktober syariah pengurus besar nahdlatul ulama nu) mengeluarkan keputusan pada tahun bahwa aliran ahmadiyah yang ada indonesia menyimpang dari ajaran islam. aliran ahmadiyah yang memutar balikkan gurun itu agar dilarang harian pelita, agustus muhammadiyah melalui keputusan majlis tarih menetapkan bahwa tidak ada nabi setelah mati muhammad saw. jikalau orang tidak menerima dan tidak percaya dan hadits mengenai hal tersebut, maka mendustakannya. dan barang siapa mendustakannya, maka kafilah ia. muhammadiyah, himpunan putusan tarih forum ukhuwah islamiyah indonesia fusi) yang terdiri atas berbagai organisasi islam, para ulama dan gamma, antara lain dewan dakwah islamiyah indonesia didi), syarikat islam si), ittihad muballigh, muhammadiyah, persatuan umat islam pui), irsyad islamiyah, rektor institut ilmu al gurun jakarta, persatuan islam persis), persatuan tarbiyah islamiyah perti), lembaga penelitian dan pengkajian islamiyah ppi), beserta sejumlah ulama menyatakan bahwa ajaran ahmadiyah jadikan sudah keluar dari akidah islamiyah dan bahkan gerakan sesat dan menyesatkan, penodaan terhadap kitab suci al gur'an oleh ahmadiyah melalui kitab sucinya tadzkirah wajib dihentikan surat pernyataan permohonan pelarangan secara nasional terhadap ahmadiyah indonesia tanggal september lembaga penelitian dan pengkajian islam ppi) bawah pimpinan h.m. jamaluddin mengusulkan kepada ketua mahkamah agung agar ahmadiyah dilarang secara nasional surat nomor ppi tanggal juni pimpinan pusat persatuan islam persis) mengusulkan pelarangan ahmadiyah secara nasional oleh kejaksaan agung surat persis) nomor g.ic. pp tanggal desember bahwa pada prinsipnya, dilihat dari segi ajaran yang diikuti jemaat ahmadiyah indonesia ahmadiyah gadiyani) maupun gerakan ahmadiyah indonesia ahmadiyah lahore), pada dasarnya sama, tidak ada bedanya, yaitu mengakui mirza ghulam ahmad adalah nabi, rasul, masih maud, dan imam mahdi, mengakui tadzkirah sebagai kitab suci, dan sama dalam kegiatan peribadatan, serta hal hal lainnya. kebijaksanaan negara negara sahabat sebagai contoh kebijakan negara negara sahabat, negara republik islam pakistan pemerintah negara republik islam pakistan yang merupakan tempat asal atau berdiri ahmadiyah menetapkan bahwa seorang yang termasuk kedalam kelompok @adilan dan lahore (yang menamakan diri ahmadiyah atau dengan memakai nama lain apapun juga) adalah bukan muslim undang undang dasar sementara pemerintah perubahan tahun perintah penguasa perang tertinggi hukum darurat nomor tahun lihat dewan dakwah islamiyah indonesia tentang dokumen dokumen resmi dan keputusan konperensi islam internasional tentang ahmadiyah). pengikut ahmadiyah yang menyebut dirinya muslim dijatuhi hukuman kerja paksa selama tahun harian waspada, april rabithah alam islami rabithah alam islami menyatakan bahwa ahmadiyah galian adalah kafir dan keluar dari islam rabithah alam islami dalam dewan dakwah islamiyah indonesia, negara arab saudi kedutaan besar arab saudi jakarta pada tahun meminta menteri agama agar melarang ahmadiyah dan menjelaskan kesesatan serta kelahirannya kepada seluruh masyarakat indonesia surat nomor tanggal mei penjelasan dewan lembaga hukum saudi arabia tentang ahmadiyah dan hukum mengikuti ajarannya , terjemahan dari naskah dalam bahasa arab, sebagai berikut. ahmadiyah dan hukum mengikuti ajarannya dewan lembaga hukum saudi arabia desa) telah membahas masalah kelompok ahmadiyah yang muncul india pada abad ke yang lalu. dewan telah mempelajari ajaran ini yang dipimpin oleh pendirinya yaitu mirza ghulam ahmad al gagang tahun yang mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu, dan sebagai masih mau'uud jesus yang dijanjikan), dan bahwa kenabian itu belum ditutup dengan muhammad saw (sebagai keyakinan yang jelas dimuat dalam @uran dan hadist nabi saw): dan mengaku menerima wahyu lebih dari barangsiapa yang tidak percaya kepadanya, kafir, dan umat islam harus berhaji hadiah (tanah kelahiran mirza) karena @adilan sebagai kota suci seperti makkah dan madinah: dan jadikan lah yang dimaksud dalam gur'an sebagai masjid asa, semua itu dijabarkan dalam kitabnya yang sebarkan dengan judul barahiin ahmadiyah (bukti bukti kebenaran ahmadiyah), dan dijabarkan pula dalam bukunya yang sebarkan dengan judul tabligh (penyampaian). selanjutnya desa juga membeberkan ungkapan dari suksesi mirza yang bernama mirza basyiruddin bin ghulam ahmad gadang dalam bukunya yang dinamakan denah sodakot, antara lain: setiap muslim yang tidak membabat masih mau'uud (yaitu ayahnya mirza ghulam ahmad), baik pernah mendengar maupun belum pernah mendengar namanya, maka orang itu kafir dan keluar dari islam (buku tsb hal. demikian pula kata katanya yang dikutip dari ayahnya mirza ghulam ahmad dalam siaran pers yang bernama fall kami berbeda dengan umat islam dalam semua hal yang terkait keyakinan kepada allah, rasul, gurun, solat, puasa, haji dan zakat. dalam hal hal tersebut kita sangat berbeda dengan kaum muslimin (harian fall juni mirza adalah nabi muhammad saw yang dimaksudkan oleh nabi isa alaihissalam dalam @uran (artinya: aku datang membawa berita gembira akan kehadiran seorang rasul setelah aku bernama ahmad) buku incar khilafah hal. desa juga membeberkan pendapat para ulama dan penulis terpercaya mengenai pandangan mereka terhadap aliran ahmadiyah atau gadiyaniyah dan menyimpulkan bahwa aliran itu sepenuhnya telah keluar dari islam. atas dasar ini semua, dewan perwakilan rakyat wilayah utara pakistan dalam ketenarannya tahun memutuskan dengan konsensus bahwa ahmadiyah dari warga pakistan dianggap sebagai minoritas non muslim: dan dpr (seluruh wilayah) pakistan memutuskan dengan suara bulat bahwa golongan ahmadiyah al gadyaniyah sebagai minoritas non muslim. kepercayaan mereka itu diperkuat dengan teks yang jelas dari buku buku mirza ghulam ahmad dan dari bukti surat suratnya yang ditujukan kepada inggris sebagai pihak pendukung segala galanya di india, karena dekorasinya yang mengharamkan jihad. meniadakan jihad untuk memalingkan perhatian kaum muslimin agar setia kepada pemerintahan kolonial inggris. india. prinsip jihad yang dipegang oleh sebagian umat islam yang bodoh, membuat mereka tidak setia kepada inggris, hal ini terungkap dalam kata katanya pada lampiran bukunya. syahadat gurun cet. keenam hal. sbb: saya yakin bahwa kerapkali pengikut bertambah, dan jumlahnya membengkak, semakin berkurang orang orang yang berprinsip jihad. karena mereka berkewajiban beriman kepada saya sebagai masih atau mahdi pengingat prinsip jihad . lihatlah tulisan tbol hasan nada hal yang diterbitkan oleh rabithah alam islami. setelah desa mempelajari dengan seksama dan keseluruhan tentang sejumlah dokumen tertulis dan bukti bukti lainnya yang sangat banyak, yang menjelaskan mengenai keyakinan ahmadiyah gadianiyah dan pendirinya, dasar dasarnya dan prinsipnya yang amat berbahaya dalam menghancurkan keyakinan islam yang benar, serta dalam mengalihkan dan menyesatkan umat islam, maka desa secara konsensus menganggap akidah ahmadiyah atau yang dinamakan dengan madianiyah sebagai akidah yang sepenuhnya keluar dari islam dan penganutnya adalah kafir dan murtad, meskipun mereka berpura pura sebagai umat islam, dengan maksud mengacaukan, mengaburkan dan memperdaya. dengan ini pula desa mengumumkan kepada umat islam, pemerintah, dan ulama, penulis, intelektual dan para da'i dan yang lainnya untuk wajib membasmi aliran sesat ini termasuk para pengikutnya manapun mereka berada. allah lah sebaik baik pemberi restu, dto: muhammad ali harapan, sekjen rabithah alam islami, abdullah bin domain, ketua majelis hukum tertinggi saudi arabia: dengan keanggotaan: abdul aziz bin abdullah bin baz: pimpinan umum lembaga riset ilmiah, fatwa, dakwah, dan penyuluhan saudi arabia, muhammad mahmud sawah, saleh bin otsaimiin: muhammad bin abdullah stabil, muhammad dashed @urban, mustafa warga', muhammad rasheedy: abdul kudus hashim nada:, abu bakr july: pemikiran dan pertimbangan masyarakat mengharapkan pemerintah memproyeksikan hubungan antar agama yang rukun dan harmonis, ini berarti pemerintah harus serius menghadapi permasalahan dan mencari solusi kebijakan agar tidak terjadi pertentangan antar umat beragama, agar bangunan kerukunan umat beragama semakin kokoh, agar bangunan kerukunan nasional semakin kuat. sini. pemerintah, departemen agama harus mempertimbangkan sungguh sungguh kenyataan adanya keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah mengambil kebijakan, kebijakan yang sesuai dengan konstruksi hukum nasional sebagai konsekuensi "negara hukum , termasuk apabila harus membubarkan aliran ahmadiyah jai). bahwa bangunan hukum indonesia berlaku kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. penindakan secara hukum hanyalah bila ada pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan. oleh karena itu pemerintah kadang bersikap indeferent terhadap aliran keagamaan dalam arti pemerintah bersikap tidak membantu, tidak mengembangkan dan tidak melarang. namun pemerintah tetap mewaspadai apabila terjadi hal hal yang meresahkan masyarakat dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. dalam rangka menjamin dan melindungi kebebasan beragama warga negaranya, pemerintah dapat mengeluarkan seperangkat peraturan atau kebijakan untuk mencegah dan menyekat terjadinya benturan sesama warga negara bahkan dengan pemerintah. hal itu menunjukkan. adanya peran nyata pemerintah sebagai penanggung jawab pembinaan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. lebih jauh dikatakan bahwa untuk membuat kebijakan yang bijaksana tidaklah mungkin tercapai seratus persen karena setiap kebijakan selalu membawa risiko dan dilewati, artinya setiap pilihan kebijakan pasti mengandung unsur untung dan rugi, dampak positif dan negatif, serta unsur benar dan salah. dalam berbagai rapat tingkat menteri yang antara lain dihadiri oleh jaksa agung, disarankan agar terlebih dahulu dilakukan dialog dengan pihak ahmadiyah. demikian pula dalam berbagai rapat internet tingkat eselon yang menindaklanjuti hasil rapat tingkat menteri tersebut, disepakati untuk melakukan dialog terlebih dahulu. dengan pihak ahmadiyah sebelum menempuh jalur hukum. atas dasar perkembangan tersebut, menteri agama memerintahkan balitbang dan diklat departemen agama, prof. dr. ath muzdhar, untuk melakukan dialog dengan jai dengan harapan untuk mencari solusi yang baik terhadap masalah ini. selanjutnya, balitbang dan diklat departemen agama melaksanakan dialog dengan jai, dan disambut baik oleh jai. kegiatan dialog dialog adalah proses awal dari komunikasi langsung. dialog merupakan bentuk komunikasi tetapi bukan komunikasi biasa. dialog juga bukan debat, sebab dalam debat, pihak pihak yang berdebat meyakini bahwa posisinya adalah benar. dalam dialog, pihak pihak yang terlibat mendengar dan menerima informasi yang berharga dan pada saat yang sama memahami argumentasi pihak lain. dialog yang direncanakan dengan baik, dihadiri oleh tokoh atau pemuka yang memiliki kualitas cukup, sehingga mampu mewakili kelompoknya, dan diadministrasikan secara baik, akan diketemukan pokok pokok pemahaman atau pokok pokok penafsiran yang dapat diketahui dengan jelas memiliki titik taut dengan dalil utama, pokok pemahaman dan pokok penafsiran yang perlu diketahui. dialog berjalan sebanyak tujuh kali putaran, yaitu tanggal september oktober november november desember desember dan januari dalam dialog hadir unsur peneliti badan litbang dan diklat, dirjen bimas islam atau wakilnya, dirjen kesbangpol depdagri atau wakilnya, deputi menko kesra bidang agama atau wakilnya, interkom polri atau wakilnya, dan wakil dari kejaksaan agung, samping tentu saja para pimpinan jai yang berjumlah sampai orang yang selalu dipimpin oleh saudara abdul wasit sebagai amir jai. khusus pada pertemuan tanggal januari dialog dihadiri juga oleh deputi seswapres bidang kesra, dan orang wakil dari gerakan ahmadiyah indonesia gai). dialog diawali dengan presentasi makalah balitbang dan diklat berjudul mencari solusi permasalahan ahmadiyah indonesia , yang menawarkan pilihan bagi pemecahan persoalan ahmadiyah indonesia, yaitu: banyak warga masyarakat meminta agar jemaat ahmadiyah indonesia jai) dibubarkan oleh pemerintah. sebagian masyarakat meminta agar jemaat ahmadiyah indonesia jai) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan, atas dasar bahwa kegiatannya termasuk katagori penodaan agama sesuai pnas tahun sebagian masyarakat meminta agar ahmadiyah dikategorikan sebagai agama luar islam. bila jalan ini ditempuh, maka penganut ahmadiyah tidak lagi mendapat pelayanan sebagaimana umat islam pada umumnya. mereka tidak dilayani menikah kua tetapi kantor catatan sipil, tidak menunaikan ibadah haji makkah, tidak meminta pengadilan agama mengadili dan memutus perkara talak cerai mereka, dan lain lain. sebagian masyarakat meminta agar ahmadiyah diterima oleh umat islam arus utama sebagai salah satu aliran dalam islam. jika pilihan ini diambil, maka apa saja yang perlu dilakukan oleh jai dan mui? perlukah reposisi dari pihak ahmadiyah dalam pandangan teologi mereka dan perlukah lebih membuka diri kepada umat islam arus utama'tidak eksklusif? pilihan ini mungkin, tetapi dapatkah ahmadiyah indonesia berbeda dengan ahmadiyah negara lain. agar pemerintah memberi peringatan keras kepada jai agar menghentikan kegiatannya seluruh wilayah ri., karena alasan alasan berikut: kegiatannya meresahkan masyarakat penodaan agama kegiatannya tidak sesuai lagi dengan ad art nya yang didaftarkan pada kehakiman pada tahun diadakan pertemuan musyawarah antara mui, jai, gai, ormas ormas islam dan pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan "take and give . ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya. dari pilihan pilihan itu, ahmadiyah memilih ingin diterima sebagai salah satu aliran dalam komunitas muslim indonesia. oleh karena pilihan itu, maka kemudian pemerintah menyarankan kepada jai agar menjelaskan kepada masyarakat tentang posisi keyakinan dan kemasyarakatannya. jai menerima saran itu sehingga muncullah butir penjelasan jai yang ditandatangani pada tanggal januari dan diumumkan pada tanggal januari perlu ditegaskan bahwa butir penjelasan itu bukanlah kesepakatan antara pemerintah departemen agama) dengan jai, melainkan sebagai pernyataan jai sendiri. fungsi dialog hanyalah memberikan nasehat atau hikmah mengenai kemungkinan respon masyarakat terhadap setiap butir penjelasan jai yang akan diumumkan. isi lengkapnya dari butir penjelasan jai tersebut adalah sebagai berikut: penjelasan pengurus besar jemaat ahmadiyah indonesia (pb jai) tentang pokok pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga jemaat ahmadiyah indonesia kami warga jemaat ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh yang mulia nabi muhammad rasulullah saw yaitu, syahdu alaa ilaaha illallah syahdu anna muhammad rasulullah, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain allahcibeureumiakibatkan oleh pemberlakuan undang undang nomor pnas pemohon vii dan pemohon viiibersamamuan aku bersaksi bahwa sesungguhnya muhammad adalah rasulullah. sejak semula kami warga jemaat ahmadiyah meyakini bahwa muhammad rasulullah adalah khatam nabiyyin (nabi penutup). antara keyakinan kami bahwa hadirat mirza ghulam ahmad adalah seorang guru,. untuk memperjelas bahwa kata rasulullah dalam syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota jemaat ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah nabi muhammad saw, maka kami mencantumkan kata muhammad depan kata rasulullah. . kami warga jemaat ahmadiyah meyakini bahwa: tidak ada wahyu syariat setelah al @uranil karim yang diturunkan kepada nabi muhammad saw, al gurun dan sunnah nabi muhammad rasulullah saw adalah sumber ajaran islam yang kami pedoman. buku tadzkirah bukanlah kitab suci ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani hadirat mirza ghulam ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun yakni tahun setelah beliau wafat kami warga jemaat ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menghadirkan orang islam luar ahmadiyah, baik dengan kata kata maupun perbuatan. kami warga jemaat ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama masjid ahmadiyah. kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh jemaat ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat islam dari golongan manapun. kami warga jemaat ahmadiyah sebagai muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan kantor urusan agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara perkara lainnya berkenaan dengan itu kantor pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang undangan. kami warga jemaat ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerjasama dengan seluruh kelompok golongan umat islam masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan islam, bangsa negara kesatuan republik indonesia nkri). dengan penjelasan ini, kami pengurus besar jemaat ahmadiyah indonesia jai) mengharapkan agar warga jemaat ahmadiyah khususnya dan umat islam umumnya serta masyarakat indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa. jakarta, januari jemaat ahmadiyah indonesia jai). ttd. abdul wasit amir dari isi dua belas butir penjelasan jai tersebut, dipandang ada beberapa soal pokok telah disinggung: masalah pengucapan dua kalimah syahadat disebutkan pada butir dan masalah kedudukan nabi muhammad saw. sebagai nabi penutup disebutkan pada butir butir kedua adalah kunci, sehingga siapapun tidak boleh lagi menjadi nabi setelah nabi muhammad saw. oleh karena itu, butir ketiga yang menyebut soal mirza ghulam ahmad sebagai guru, mursyid, dan pemberi peringatan, tidak boleh dan tidak dapat menjadi nabi. selanjutnya pada tanggal januari diselenggarakan rapat bakar pakem kejaksaan agung, dipimpin oleh jaksa agung muda intelijen, wisnu subroto. rapat itu dihadiri, balitbang dan diklat departemen agama, kaba interkom polri, direktur sosial, kasubdit pakem, wakil dari depdagri, wakil dari kementerian budaya dan pariwisata, deputi bin, dan asisten intelijen kejati dki jakarta. rapat itu mendengarkan penjelasan peserta rapat mengenai hasil rekor pakem tahun dan butir penjelasan jai tanggal januari hasil dialog dengan departemen agama. rapat itu menghasilkan butir keputusan, yang intinya menyatakan bahwa telah membaca dan memahami isi butir penjelasan jai, menilai perlu memberikan kesempatan kepada jai untuk melaksanakan butir penjelasan tersebut, dan apabila dilapangan dalam pelaksanaannya ditemukan tidak ada kesesuaian dengan butir tersebut, maka bakar pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan yang berlaku. terakhir, bakar pakem menghimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan tujuan iktikad baikisi kelima butir itu selengkapnya sebagai berikut: bakar pakem telah membaca dan memahami isi butir penjelasan pengurus besar jemaat ahmadiyah indonesia jai) yang disampaikan dan ditandatangani oleh pb jai atas nama wasit serta diketahui dan ditandatangani oleh instansi pemerintah dan para tokoh agama islam pada tanggal januari bakar pakem setelah membahas isi butir penjelasan pb jai menilai perlu memberikan kesempatan kepada jai untuk melaksanakan butir penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya secara konsisten dan bertanggung jawab. bakar pakem akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan atas pelaksanaan isi butir penjelasan pb jai dimaksud seluruh wilayah ri. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan butir penjelasan pb jai, maka bakar pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bakar pakem menghimbau semua pihak untuk dapat memahami maksud dan tujuan iktikad baik pbdepartemen agama, melalui kepala badan litbang dan diklat, pada tanggal januari mengirimkan surat kepada, amir jai, saudara abdul wasit, nomor bd ba. untuk menyampaikan copy hasil rapat bakar pakem tanggal januari dalam surat itu diberitahukan pula bahwa sebuah tim pemantau dan evaluasi akan segera melaksanakan tugasnya, yakni memantau dan mengevaluasi pelaksanaan butir penjelasan jai, dan diharapkan kerjasama yang sebaik baiknya dari pimpinan jai untuk membuktikan bahwa jai telah mengambil langkah langkah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan butir penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya, secara konsisten dan bertanggung jawab. pada tanggal maret telah datang pimpinan jai memenuhi undangan kepala badan litbang dan diklat dep. agama. dalam pertemuan itu, dari jai hadir saudara abdul wasit sebagai pimpinan, dan orang pimpinan jai lainnya, yaitu: supardi, abdul rozzag, sayur aziz, jh. lamanya, dan anwar said. kehadiran tingkat pimpinan jai menampakkan kualitas dialog dan hasil atau langkah yang diambil dengandihadiri pihak pihak yang memiliki otoritas perananmemadukan pikir dan dzikir serta ilmu pengetahuan yang sesuai. pada pertemuan itu, dijelaskan bahwa maksud pertemuan tersebut adalah untuk silaturrahmi dan kemudian memohon klarifikasi maksud surat jai nomor amir ! tanggal februari dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pemantauan ini dilakukan untuk melihat konsistensi jai dalam melaksanakan butir penjelasannya pada tanggal januari jadi, perlu melihat apakah warga itu akan berbeda keadaannya dalam hal keyakinan dan kemasyarakatan antara sebelum dan sesudah penjelasan jai tanggal januari samping itu juga menanyakan apakah jai akan melakukan langkah langkah penyesuaian buku buku yang telah diterbitkannya dengan isi butir penjelasannya pada tanggal januari pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa setelah mempelajari isi kitab gurun dengan terjemahan dan tafsir singkat, yang diterbitkan oleh jai dan percetakan yayasan wisma damai jakarta, dan sejumlah buku lain terbitan jai, kami balitbang dan diklat dep. agama) memandang banyak tempat terdapat keperluan untuk melakukan penyesuaian dengan isi butir penjelasan jai tanggal januari juga menanyakan apakah jai melihat ada keperluan untuk melakukan penyesuaian itu. pada kesempatan itu jai menjawab bahwa mereka menyatakan tidak akan ada perubahan dalam bidang keyakinan warga jai sebelum dan sesudah januari karena itu tidak perlu ada penyesuaian isi buku yang diterbitkan jai dengan isi butir penjelasannya. dalam istilah mereka dikatakan business usual. bahkan mereka menyatakan bahwa pertanyaan seperti itu dapat memercikkan api. pemantauan dan tindak lanjut dari hasil pembahasan disimpulkan perlu ada pemantauan. selanjutnya, menteri agama pada tanggal januari menetapkan keputusan nomor tahun tentang tim pemantau dan evaluasi pelaksanaan dua belas) butir penjelasan pengurus besar jemaat ahmadiyah indonesia jai) tanggal januari tim pemantau diberikan tugas menyiapkan rencana kegiatmelakukan koordinasi dengan instansi terkait tingkat pusat dan daerah untuk melakukseluruh wilayah indonesia. melakukan pendataan dan pengumpulan informasi tentang kesesuaian isi (dua belas) butir penjelasan pengurus besar jemaat ahmadiyah indonesia pb jai) tanggal januari dengan kenyataan lapangan. merumuskan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah terhadap jemaat ahmadiyah indonesia. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada menteri agama selambat lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah diterbitkannya keputusan ini tim pemantau pada tanggal februari mengadakan rapat yang dihadiri oleh para anggota tim pemantau dan petugas pengumpul data, (petugas pengumpul data ditugaskan kepala badan litbang dan diklat). rapat itu terdiri atas dua tahapan. tahapan pertama adalah untuk mendengarkan laporan dari para anggota tim pemantau dan peneliti yang telah melakukan pemantauan pengumpulan data serta pewawancara dengan para pengurus dan warga jai daerah. dalam rapat itu, sebanyak anggota tim pemantau dan peneliti menyampaikan laporannya masing masing. laporan lengkap tertulis mereka disimpan dalam arsip sekretariat tim pemantau. mereka yang melaporkan itu adalah, petugas atau peneliti yang melaksanakan pemantauan medan, bandung, manislor, kuningan: masjid jalan balikpapan jakarta: sukabumi, semarang, surabaya, kotabaru, yogyakarta, makassar, kabupaten dan kota tasikmalaya, dan depok dan benteng agung. mereka semuanya melaporkan bahwa, mereka diterima dengan baik oleh pengurus dan warga setempat serta berkesempatan melakukan pengamatan, ikut shalat masjid mereka dan melakukan wawancara dengan pengurus dan warga jai setempat. pada umumnya, wawancara dilakukan secara berkelompok dengan difasilitasi atau dijurubicarai oleh pengurus jai setempat. berkaitan dengan kesesuaian jawaban para warga jai dan pelaksanaan lapangan terkait butir penjelasan jai tanggal januari pada umumnya mereka mengemukakan bahwa para warga jai mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama seperti yang dilakukan kaum muslimin pada umumnya, yaitu syahdu ilaaha illallah, syahdu anna muhammad rasulullah. ucapan dua kalimat syahadat itu juga terdengar dalam adzan yang mereka dikumandangkan dan dalam pembukaan pidato yang mereka ucapkan. mengenai buku tazdkirah, banyak antara warga jai mengatakan belum pernah melihatnya atau membacanya. masjid yang mereka bangun tidak dinamai masjid ahmadiyah, hanya saja beberapa tempat kantor ahmadiyah berada dalam atau salah satu lantai masjid itu. mereka juga mengatakan mempedomani al gurun dan sunnah nabi muhammad saw yang sama dengan kaum muslimin lainnya. masjid ahmadiyah memang terbuka untuk semua umat islam tetapi mereka yang datang masjid itu selain warga jai bukanlah muslim penduduk setempat, melainkan mereka yang melakukan perjalanan kebetulan singgah masjid jai. kegiatan silaturrahmi dan kerjasama dengan kelompok umat islam lain berjalan seperti yang telah terjadi sebelum tanggal januari hambatan utama nampaknya adalah ketidaksetiaan mereka untuk bermaksud dalam sholat dengan muslim non jai. ketidaksesuaian antara kenyataan lapangan dengan butir penjelasan jai tanggal januari secara seragam terjadi terhadap butir nomor dan dari butir penjelasan jai tanggal januari tersebut. tentang konsep khatam nabiyyin (nabi penutup), mereka berkeyakinan sebagaimana terungkap dalam wawancara bahwa pernyataan nabi muhammad rasulullah sebagai nabi penutup adalah dalam pengertian nabi yang membawa syari'at, adapun yang tidak membawa syariat masih akan muncul bahkan dijanjikan oleh nabi muhammad saw. yang dijanjikan itu menurut mereka adalah mirza ghulam ahmad, yang mereka sebut sebagai imam mahdi, masih mau'ud, dan isa as. hasil wawancara para peneliti dengan warga dan pengurus jai daerah juga menyebutkan bahwa mirza ghulam ahmad adalah seorang, hanyalah sebagian dari keyakinan mereka. adapun keyakinan mereka yang tidak diucapkan dalam butir penjelasan jai tanggal januari adalah bahwa mirza ghulam ahmad adalah nabi yang tidak membawa syariat. demikian pula mengenai buku tazdkirah. meskipun sebagian dari mereka belum pernah membacanya tapi isinya diyakini sebagai wahyu dari allah kepada mirza ghulam ahmad, dan karena itu kebenarannya juga bersifat mutlak, meskipun secara teoritik tidak mengatasi gur'an. para responden daerah juga mengatakan kepada para peneliti bahwa butir penjelasan jai tanggal januari itu adalah hal yang mereka yakini selama ini, sehingga tidak perlu ada perubahan atau penyesuaian lagi antara keyakinannya dengan isi butir penjelasan jai tanggal januari tersebut. pada tanggal februari tim pengarah menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan laporan dari tim pemantau. dalam kesempatan itu ketua tim pemantau menyampaikan laporan tentang langkah langkah dan rencana pemantauan yang telah disiapkan, serta kesulitan kesulitan yang akan dihadapi. kesulitan pertama terkait dengan terbatasnya jumlah tim pemantau yang diangkat dengan keputusan menteri agama orang), sehingga oleh tim pengarah disarankan untuk mengangkat tim petugas pengumpul data, yang direkrut dari para peneliti senior lingkungan badan litbang dan diklat departemen agama. kesulitan kedua terkait dengan kemungkinan multi tafsir dari beberapa butir penjelasan jai tanggal januari yang untuk itu disarankan agar kepala badan litbang dan diklat departemen agama menyampaikan kepada jai mengenai pemahamannya terhadap butir butir penjelasan jai tersebut. dalam kesempatan itu menteri agama memberikan arahan yang amat jelas mengenai apa sasaran dan tujuan dari pemantauan itu. sambutan arahan menteri agama itu lengkapnya (hanya dikutip alinea yang dianggap penting) adalah sebagai berikut: seperti diketahui, pada tanggal januari amir jemaat ahmadiyah indonesia, abdul wasit, telah menandatangani naskah penjelasan jai tentang pokok pokok keyakinan dan kemasyarakatannya, yang berisi butir penjelasan, dan mengumumkannya pada tanggal januari pagi. pada siang harinya, rapat bakar pakem tanggal januari yang dipimpin oleh jaksa agung muda intelijen, bapak wisnu subroto, sh, telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada jai untuk melaksanakan butir penjelasannya itu. bakar pakem juga memutuskan untuk memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan isi butir penjelasan jai tersebut, dan apabila tidak terdapat kesesuaian dengan kenyataan lapangan, maka bakar pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan yang berlaku. upaya kita untuk menyelesaikan masalah ahmadiyah ini saya pandang penting dan strategis dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama khususnya kerukunan internal umat beragama islam. sesungguhnya penanganan masalah ahmadiyah ini sudah lama terlambat karena ahmadiyah telah datang indonesia sejak tahun dan penilaian bahwa ahmadiyah adalah sesat juga telah lama terjadi jauh sebelum fatwa mui tahun dan tahun sebagaimana diketahui, pada tahun mui mengeluarkan fatwa bahwa ahmadiyah jadikan yang tergabung dalam jai adalah sesat. kemudian pada tahun fatwa itu diulangi lagi dengan menambahkan bahwa ahmadiyah lahore yang tergabung dalam gerakan ahmadiyah indonesia gai) juga sesat. tindakan tindakan anarkis terhadap warga ahmadiyah jadikan yang tergabung dalam itu terjadi sebelum dan sesudah lahirnya fatwa fatwa mui tersebut. karena itu, fatwa mui tidak dapat dikatakan sebagai pemicu tindakan tindakan anarkis tersebut. memang adalah tugas mui untuk memagari umatnya agar tidak terbawa oleh aliran aliran sesat. dalam kaitan ini, posisi pemerintah, departemen agama dan kita sungguh tidak ikut campur dalam soal doktrin internal suatu agama. penilaian terhadap doktrin doktrin keagamaan itu sepenuhnya kita serahkan kepada majelis majelis agama yang bersangkutan. dalam hal ini, tentang kesesatan ahmadiyah kita serahkan kepada majelis ulama indonesia. adapun yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana suatu ajaran agama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak menimbulkan keresahan atau pertentangan dalam masyarakat. aspek aspek pemeliharaan law and order inilah yang sepatutnya menjadi perhatian kita bersama. pada tanggal april diselenggarakan rapat tim pemantau dengan tim pengarah untuk membahas dan memberikan saran saran atas konsep laporan hasil pemantauan yang telah disiapkan oleh tim pemantau dan evaluasi. dalam rapat itu para anggota tim pengarah pada dasarnya dapat menerima konsep laporan tersebut dan menyetujuinya untuk diteruskan dan dilaporkan dalam rapat bakar pakem yang diselenggarakan tanggal april dari rapat bakar pakem disimpulkan rekomendasi, dan dirumuskan rekomendasinya. rekomendasi rapat bakar pakem hasil dari pemantauan bakar pakem selama bulan, ternyata jemaat ahmadiyah indonesia jai) tidak melaksanakan butir penjelasan jai tanggal januari secara konsisten dan bertanggung jawab., dan menteri dalam negeri, sesuai dengan nomor pasukan untuk membubarkan organisasi jai dengan segala kegiatan dan ajarannya. bakar pakem menghimbau kepada para pemuka tokoh agama beserta organisasi kemasyarakatan islam dan semua lapisan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian masalah jai. pemberitaan pemberitaan dcmedia masa waktu itu, dinilai merefleksikan bahwa kehidupan keberagamaan masih diwarnai kekerasan, ini karena permasalahan ahmadiyah sifatnya berbeda, disini banyak tokoh agama berpendapat tidak ada yang bisa didialogkan. memang diakui melalui pola dialog akan menyadarkan masyarakat bahwa ruang nalar publik itu diakibatkan oleh pemberlakuan undang undang nomor pnas bahwa undang undang nomor, dan warga masyarakat (skb ahmadiyah) (bukti secara normatif dapat dilihat dalam konsideran mengingat angka dalam skb ahmadiyah sebagai berikut: mengingat: .undang undang nomor pnas tersebut. bahwa apabila permohonan para pemohon diterima oleh majelis hakim maka kerugian konstitusional yang telah diderita oleh para pemohon selama sekian waktu lamanya ini tidak akan terjadi, alasan yang berbeda dengan perkara sebelumnya bukan bis idemtidak didominasi oleh kelompok tertentu. semua kelompok punya ruang dialog yang oleh pemerintah dijaga tetap bebas. meskipun demikian jaksa agung dan menteri agama, dengan bakar penemunya, memecahkan permasalahan ahmadiyah dengan membuka ruang berdialog yang cukup , sehingga dikeluarkan: penjelasan butir jemaat ahmadiyah indonesia tertanggal januari yang merupakan klarifikasi pihak ahmadiyah. penjelasan itu adalah pernyataan sepihak dan memang bukan perjanjian, tetapi suatu penjelasan harus konsekuen dan bertanggungjawab bukan akal akalan, maka dapat ditindaklanjuti dengan langkah langkah pengawasan dan atau pemantauan. ketika hasil dialog dan pemantauan itu berujung pada rekomendasi dikeluarkannya keputusan bersama yang membatasi kegiatan ahmadiyah, maka itu sudah seharusnya demikian karena hukum harus ditegakkan, dan upaya melalui ruang dialog yang terjaga kebebasannya sudah dilakukan. melalui ruang dialog dilanjutkan pemantauan dan berujung pada dikeluarkan keputusan bersama yang membatasi, sudah seharusnya tumbuh kesadaran pada jai bahwa ada pembatasan kebebasan dan pembatasan kebebasan yang dilakukan dengan dukungan undang undang dan jelas ada alasan hukum yang kuat. peringatan dan perintah kepada ahmadiyah jai) dan warga masyarakat keputusan bersama menteri sebagai tindak lanjut rekomendasi bakar pakem, pemerintah menerbitkan keputusan, keputusan penting itu telah melalui pembahasan dari berbagai aspek, sehingga diperoleh keputusan yang memenuhi konsep pemikiran sistem hukum dan perundang undangan yang ada, dan memperhatikan pula konsep pemikiran hak asasi manusia. keputusan bersama menteri dimaksud adalah keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri. keputusan itu kiranya merupakan pilihan alternatif kebijakan yang bersifat dilewati, dan pemerintah telah mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil, mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara, mencegah kerusakan dengan mendahulukan atas manfaat dan hikmah yang lebih luas. dengan konstruksi pemikiran tersebut, pemerintah mengambil hikmah kebijakan dengan memberi peringatan keras terhadap jemaah ahmadiyah indonesia jai) sebagai aliran keagamaan yang menodai kesucian agama islam kiranya dapat dinilai lebih baik daripada membiarkan berkembang menjadi kasus yang besar, keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri republik indonesia ini tidak membubarkan aliran ahmadiyah, namun memperingatkan pengikut ahmadiyah untuk kembali pada ajaran islam yang sebenarnya, pemikiran ini telah melalui penelaahan dan pertimbangan yang sangat komprehensif. memang penerbitannya ada kelambatan, kelambatan ini semata mata karena kehati hatian, mengingat substansi dari keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri republik indonesia tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam. dengan langkah tersebut pemerintah menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama yang merupakan kepentingan bangsa jangka panjang. dari keputusan tersebut pemerintah juga telah menentukan sikap yang jelas dan bijaksana untuk menghindarkan masalah yang cenderung membawa implikasi yang meluas. hari itu, senin tanggal juni draft keputusan sudah selesai, menteri agama mencermati seluruh naskah dan menyetujui draft keputusan tersebut. sebagai petugas yang ditugaskan mengkomunikasikan draft tersebut kepada jaksa agung, dan menteri dalam negeri. dalam perjalanan kantor jaksa agung dan kantor menteri dalam negeri, menyaksikan ribuan masa berjalan kaki menuju arah istana negara. ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan islam, santri pondok pesantren, anggota majlis taklim, ulama, santri pondok pesantren, forum umat islam, ribut tahrir indonesia, gerakan persaudaraan muslim indonesia, dan sebagainya, dilihat poster yang dibawa, mereka dari daerah jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi jabodetabek), mereka menggelar aksi unjuk rasa besar besaran depan istana negara, jakarta. mereka menuntut presiden susilo bambang yudhoyono membubarkan ahmadiyah. aksi menentang keberadaan ahmadiyah itu menggunakan jubah putih. koordinator aksi, shading ramadhan, mengatakan, aksi ini merupakan aksi damai yang tidak akan menimbulkan kerusuhan. massa berorasi tak henti dengan mengumandangkan takbir dan sholawat. sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima jubir kepresidenan, andi malarangeng. tempat terpisah, diketahui pada. hari itu ada pula masa yang tergabung dalam majelis taklim kota bekasi mendesak pemerintah segera membubarkan aliran sesat ahmadiyah. koordinator unjuk rasa, kurniadi, mengatakan, majelis taklim kota bekasi menilai ahmadiyah jelas sesat. menanggapi aksi massa, anggota dprd kota bekasi, herry khastara, mengatakan, bila ahmadiyah tidak segera dibubarkan dikhawatirkan rakyat akan main hakim sendiri. aksi aksi itu dipandang sebagai berupaya menekan pemerintah agar segera mengeluarkan surat keputusan pemerintah mengenai jemaah ahmadiyah indonesia. keputusan itu ditandatangani pada tanggal juni diberi judul:pada hari ditandatangani keputusan bersama tersebut, pemerintah segera memberikan penjelasan kepada masyarakat luas melalui konferensi pers yang dihadiri kalangan media cetak, media elektronik, media radio dan media televisi. penjelasan menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri, didepan media cetak, radio dan elektronik, naskah pokok pokoknya sebagai berikut, puji syukur kita lanjutkan hadirat allah swt, tuhan yang maha esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya kepada kita semua, dan telah membimbing bangsa indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam wadah negara kesatuan republik indonesia nkri). pada kesempatan ini saya ats nama menteri dalam negeri, jaksa agung, dan saya sendiri selaku menteri agama, ingin memberitahukan kepada saudara saudara dan segenap masyarakat indonesia bahwa kami bertiga pada hari ini telah menandatangani surat keputusan bersama skb) menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam neg dan warga masyarakat. kami mohon maaf bahwa skb ini baru diterbitkan hari ini. hal ini semata mata karena kehati hatian kami mengingat substansi dari skb tersebut perlu penelaahan dan pertimbangan yang sangat komprehensif. sebagaimana saudara saudara ketahui, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus melalui berbagai pendekatan dan dialog yang berakhir dengan dikeluarkannya butir penjelasan jai tanggal januari sebagai tindak lanjut dari penjelasan tersebut bakar pakem telah melakukan pemantauan, dan atas dasar hasil pemantauan tersebut bakar pakem telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan skb agar warga diberi peringatan dan perintah untuk menghentikan perbuatannya. perlu saudara saudara ketahui bahwa skb ini diterbitkan dengan mengacu kepada: uud khususnya dan yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agamanamun,ngesahan kovenan internasional tenang hak hak sipil dan politik: undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang isinyaadapun isi surat keputusan bersama skb) menteri agama, jaksa agung, menteri dalam negeri tersebut adalah sebagai berikut, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi nomor pnas yaitutatus:tah dan peringatan ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya,warga masyarakatputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu hari ini tanggal juni perlu kami tegaskan sini, bahwa skb ini bukanlah intervensi negara terhadap keyakinan seseorang melainkan upaya pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh undang undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengakhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak dan masyarakat pada umumnya dapat mematuhi skb ini dengan sebaik baiknya sehinga tercipta kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai. cc. materi muatan keputusan materi muatan keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri itulakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama islam. kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah indonesia jai),termasuk organisasinya dan badan hukumnya. dan kepada warga masyarakat semuanya dimintaserta mewujudkan persatuan dan kesatuan nasionalpada warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. samping itu dengan keputusan itu juganya.dan hak asasi manusia kalau dipertanyakan, apakah skb tidak melanggar hak asasi manusia, maka jawabnya tentu tidak bahwa, hak dan kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara dan dunia internasional. indonesia hak asasi manusia dijamin melalui undang undang dasar dan undang undang nomor tahun sedangkan secara internasional dijamin melalui international covenant civil and political right yang telah diratifikasinamun demikian penjaminan dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan tersebut tidak mutlak atau tidak tanpa batas, melainkan dibatasi dengan ketentuan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia wajib menghormati hak orang lain dan wajib tunduk kepada undang undang. undang undang dasar dan hak kebebasan beragama undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengatur hak kepe bahan beragama, jaminan tersebut dapat dicermati dalam dalamtidjuga menetapkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasan beragama tersebut setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang undang. bunyi secara lengkap adalahk kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh negara, jaminan diberikan, dibiarkan keberadaanya, selama tidak melanggar peraturan perundang undangan indonesia, dalam uud yang dinyatakantahun tentang hak asasi manusia sebagai pelaksanaan dari undang undang dasar mengatur pelaksanaan hak dan kebebasan beragama dalam sebagai berikutsejalan dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang dasar undang undang nomor tahun juga mengatur bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus menghormati hak asasi manusia orang lain, dan wajib tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan dalam undang undang. bunyi tersebut adalah sebagai berikutinternational covenant civil and political right dan hak kebebasan beragama international covenant civil and political right atau internasional covenant, dapat disebut sebagai kesepakatan internasional ini ditetapkan para tahun indonesia meratifikasi sebagai undang undang pada tahuninternational covenant tersebut pada dan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri, dan siapapun tidak boleh memaksa seseorang sehingga kebebasannya menganut agama menjadi terganggu. tetapi pada dinyatakan bahwa kebebasan seseorang untuk menjalankan atau menetapkan agama atau kepercayaannya itu hanya dapat dibatasi dengan undang undang. selengkapnya berbunyi sebagai berikut:maupun bersama sama dengan orang lain, baik di) one shall subject coercion which would impar his freedom have adopt religion belief this choice. tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut dan menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya): bahwa berkaitan dengan undang undang nomor pnas telah ada permohonan sebelumnyadan nomor puu putusan para pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan nobis.in idem karena:undang undang nomor pnas ii. para pemohon putusan bertujuan membatalkan undang undang nomor pnas iii. bahwa ahmadiyah, secara realitas faktual dan realitas historis,, ahmadiyah masih ada dan tetap hadir dunia ini sejak dan saat ini telah ada negara. iv.hak bebas dari perlakuan diskriminatif. masing masing pemohon tidak ada satu pun yang membuat aksi muka umum, baik dunia nyata maupun media onlinediakui indonesia, ataupun mengajak orang untuk menjadi tidak beragama. bahwa objek permohonan dalam putusan adalah mengenai konstitusionalitas dari undang undang nomor pnas yang mana adalah berbeda dengan objek dalam permohonan ago, others.undang undanglain)ns and moral education their children conformity whit their own convictions). dari ketentuan ketentuan tersebut dapat difahami bahwa pelaksanaan hak asasi manusia yang mutlak adalah yang bersifat privat (pribadi) atau untuk diri sendiri, sementara yang bersifat publik atau berhubungan dengan orang lain tidak dapat dilakukan sebebas bebasnya melainkan harus menghormati hak asasi orang lain dan tunduk kepada undang undang. undang undang nomor ps tahun tentang pencegahan hanyalah gunakan dan atau penodaan agama dan penafsiran berdasarkan pemikiran filosofis, dalam rangka pelaksanaan undang undang dasar dikeluarkanlah peraturan yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat, dan kemudian dinyatakan sebagai undang undang, yaitu:. undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, selanjutnya dikenal undang undang penodaan agama, awalnya berbentuk penetapan presiden nomor tahun ditetapkan dan diundangkanaturketentuan ketentuan tersebut mengatur larangan kepada setiap orang melakukan "kegiatan penafsiran atau melakukan kegiatan keagamaan kegiatan mana menyimpang dari pokok pokok ajaran dari agama itu. harus dimiliki pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga apa yang dikonversikan pembentuk undang undang dalam rumusan norma jelas diketahui sama sebagai penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok pokok ajaran dari agama itu, sehingga memberikan kepastian hukum, karena kesalahannya akan bersentuhan dengan sanksi hukum. kegiatan penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang itu dalam islam berdampak sebagai keluar dari agama islam, murtad, menjadi kafir. konsepsi perumusan undang undang tersebut sesungguhnya dimaksudkan sebagai sebuah perlindungan agar pengembangan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat karena memiliki potensi secara tidak disadari ternyata keluar dari lingkup pemikiran usul fish . kiranya perlu ada kontrol atau pengendalian, mengingat pemikiran penafsiran pokok pokok ajaran agama akan senantiasa melekat dalam diri setiap umat beragama. berdasarkan ketentuan tersebut, penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dan dibawa ranah publik secara hukum menjadi salah. perbuatan dimaksud dilakukan dengan sengaja muka umum, dengan cara,yang dimaksudkan dengan kata kata muka umum adalah apa yang lazim diartikan dalam kuhp, kini berkembang istilah forum internux dan forum external, dan yang dimaksud dengan katasedangkan yang dimaksud dengan pokok pokok ajaran agama adalah ajaran agama mana dapat diketahui melalui kitab suci agama, hadits, dan lainnya yang untuk itu mempunyai alat alat atau cara cara untuk menyelidikinya. bahwadan tindak pidana yang dimaksudkan sini, ialah yang semata mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk merubah, memusuhi atau menghina. dengan demikian, perumusan ini memiliki konsep mana, uraian uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, zakeliorang yang dinilai melakukan tindak pidana sini, adalah jelas melakukansamping mengganggu ketentraman umat beragama.. pembatasan pembatasanuud undang undang pencegahan penodaan agama tidak membatasi keyakinan seseorang (forum internux), akan tetapidengan demikianemikian pula dengan penerbitanyang merupakan pelaksanaan dari undang undang nomor ps tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, semata mata adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang undang untuk melakukan tindakan memberikan peringatan dan perintah menghentikan perbuatan yang melanggar ketentuan undang undang nomor ps tersebut. karena itu skb dua menteri dan jaksa agung tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. pembatasan hak asasi manusia ham) berkaitan dengan pembatasan ham sebagai berikut diolah dari tulisan, riyanto, dosen mk. hak asasi manusia, universitas sebelas maret, republika, hal, pihak pihak yang pro ahmadiyah menggunakan ham untuk membenarkan dan membela kelompok ahmadiyah. mereka menerjemahkan ham sebagai hak yang sebebas bebasnya, termasuk dalam beragama dan berkeyakinan. dalam pemahaman secara sempit pendapat ini dapat dibenarkan. namun jangan lupa bahwa dalam ham juga dikenal adanya kewajiban asasi manusia dan pembatasan terhadap hamtentuan ini diperkuat dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia. jadi implementasi kebebasan ham tidak boleh melanggar ham orang lain, tidak melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban, maupun norma agama. pemerintah dapat mengatur atau membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui undang undang. pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak hak kaum minoritas. kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang dapat dapat dibatasi demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak hak asasi dan kebebasan orang lain. antara kelima agama resmi yang diakui oleh pemerintah yakni: islam, kristen, katolik, hindu, dan budha indonesia tidak pernah ada penganut agama yang satu menuntut pembubaran agama yang lain karena pada dasarnya masing masing agama tersebut mempunyai ajaran yang berbeda dan tidak terkait. dengan demikian kelima agama tersebut dapat hidup berdampingan tidak ada yang merasa terganggu dan hampir tidak ada konflik. dalam kasus al gurun suci, ibadah, dan ahmadiyah, kelompok ini mengklaim sebagai agama islam, tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran islam yang benar. hal ini membuat penganut agama islam marah karena merasa terganggu keyakinan beragamnya. keberadaan kelompok al @uran suci, al @ibadah, dan ahmadiyah dapat dikatakan melanggar ham dan agama orang lain sehingga bukan pada tempatnya apabila mendukung kelompok tersebut dengan mengatasnamakan ham. tidak ada yang melarang mereka untuk beragama dan berkeyakinan, tetapi hendaknya tidak mengganggu penganut agama yang lain, misalnya dengan membuat agama atau kepercayaan baru yang berbeda. meski demikian, satu satunya pihak yang mempunyai otoritas pembatasan ham adalah negara. segala bentuk kekerasan dalam mengatasi persoalan agama justru akan kontra produktif dengan upaya penegakan ham. pemerintah harus segera mengambil tindakan pencegahan agar konflik horizontal tidak membesar. pembubaran atau pelarangan ahmadiyah bukan satu satunya jalan penyelesaian. usulan dari mantan menteri hukum dan ham yusril iha mahendra agar ahmadiyah dinyatakan pemerintah sebagai kelompok minoritas non islam juga dapat menjadi jalan tengah penyelesaian konflik. namun usulan yusril juga harus diikuti larangan bagi ahmadiyah untuk menggunakan atribut dan ritual islam. karena meskipun dinyatakan sebagai non islam apabila ritualnya ada kemiripan maka tetap akan ada konflik. perbuatan yang dilarang skb apa sebenarnya yang dilarang dalam skb?. jawaban: yang dilarang dalam skb adalah perbuatan menyebarkundang undang nomor ps tahun pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama menetapkan bahwa: setiap orang dilarang . apa yang dilarang? yang dilarang adalah "perbuatan" yang: unsur bentuknya: dengan sengaja muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum: dan unsur substansi perbuatannya "melakukan penafsiran tentang suatu agama yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu atau "melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan suatu agama yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu . dalam kasus ini, ahmadiyah diyakini sudah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan nomor ps tahun yaitu: telah dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dalam bentuk membentuk organisasi, menyelenggarakan ceramah ceramah umum, menerbitkan buku buku, brosur atau selebaran: kegiatan seperti tersebut point berisi penafsiran agama islam yang menyimpang dari pokok ajaran agama islam dalam bentuk menafsirkan bahwa ada nabi setelah nabi muhammad dan mengakui mirza ghulam ahmad sebagai nabi serta mengamalkan ajaran mirza ghulam sebagai nabi. oleh karena itu yang diperintahkan untuk dihentikan adalah penyebaran penafsiran bahwa ada nabi setelah nabi muhammad saw, penyebaran pengakuan mirza ghulam ahmad sebagai nabi, serta penyebaran ajaran mirza ghulam ahmad sebagai nabi. sesungguhnya dalam instrumen instrumen internasional pun hal serupa memang diatur. dalam deklarasi universal hak asasi manusia universal declaration human rights) yang diadopsi pbb pada tahun dikmelaksanakan hak hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang undang, semata mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis). kemudian dalam deklarasi pbb tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan declaration the elimination all forms intolerance and discrimination based religion and belief) tahun pada jugaor the fundamental rights and freedoms others. kemerdekamenjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai nilai moral atau hak hak dasar dan kebebasan orang lain) demikian juga dalam konvensi tentang hak hak anak yang diadopsi oleh sidang umum pbb yang ditandatangani pada tanggal november convention the rights the child), dalam the fundamental rights and freedoms others. kebebasuntuk melindungi keselamatan, ketentraman, kesehatan, dan nilai nilai moral publik, atau hak hak dasar dan kebebasan orang lain). dengan demikian, uud sesungguhnya sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diadopsi dan ditandatangani oleh pbb. dalam hal ini maka apabila nomor pnas itu dipandang sebagai salah satu pembatasan yang dilakukan dengan uu, maka hal itu sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan uud karena adanya peluang yang diberikan oleh uud itu yang harus dibaca sebagai bagian tidak terpisahkan dari lainnyabahwa dengan demikian, syarat syarat konstitusionalitas yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah berbeda dengan putusan dan putusan bahwa berdasarkan uraian atas terlihat bahwabertindak sebagai para pemohon dalamdari: ii. undang undang nomor pnas yaituii. undang undang nomor pnas yaituiii. undang undang nomor pnas yaitudasar konstitusionalitas yang digunakan: negara indonesia adalah negara hukum . i.legal standing) para pemohon) dpr memberikan pandangan sebagai berikut: terkait hak konstitusional para pemohon yang didalilkan, para pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dikemukakan dalam permohonan guo. namun hak konstitusional para pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan dengan berlakunya guo, karena guo bertujuan untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan berfaham keagamaan menyimpang. bahwa kerugian yang dialami para pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional atas penerapan guo, namun lebih kepada kerugian materiil berupa tindakan sewenang wenang dari masyarakat tanpa proses peradilan atas tetap reaktivitasnya kegiatan ibadah komunitas ahmadiyah pasca dikeluarkannya skb ahmadiyah.karena para pemohon tetap melanggarerdasarkan pada hal hal yang telah disampaikan tersebutguo penodaan agama terhadap uud tahunpenodaan agama yang terdapat dalam yakni bahwa ketentuan guo tersebut bersifat tidak memenuhi rasa keadilan atas perlindungan hak atas kebebasan beribadah sehingga merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dijamin uud yakni: dan dan dan uud: bahwa dalam batang tubuh uud diatur lebih lanjut bahwa indonesia adalah negara hukum uud 1945j,negara indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa (alinea pembukaan dan uud tahun bangsa indonesia punbuckibucki. bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak cha negara hukum: tahir azhar: hlm. indonesia juga menganut konsep negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam uud bahwa negara indonesia adalah negara hukum. bahwa dalam rangka pembatasan kekuasaan negara, konstitusi lahir sebagai aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaidah hukum dalam kehidupan bernegara yang dalamnya mengandung prinsip prinsip negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan dan pengakuan hak asasi manusia. dahlan thaib, implementasi sistem ketatanegaraan menurut undang undang dasar hlm. konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan dari hukum yang tertinggi yang memiliki daya ikat bukan saja bagi rakyat warga negara, tetapi harus ditaati juga oleh pemerintah maupun penguasa sekalipun. miriam budiarjo, dasar dasar ilmu politik, hlm. bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragamorang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam ham, tidak sekedar karena ingin melindungi dan menghormati hak serta kebebasan orang lain, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta melestarikan nilai nilai moral agama, tetapi pembatasan hak dan kebebasan beragama juga bisa dibatasi dengan alasan dan pertimbangan kesusilaan serta demi kepentingan bangsa. bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat juga ditemui undang undang nomor tahun tentang pengesahan konvensi internasional hak hak sosial dan politik. ketentuan tersebut menegaskan bahwa:bahwa penodaan agama pada awalnya merupakan sebuah penetapan presiden yang kemudian disetarakan denganberdasarkan keterangan dpr dalam persidangan tanggal februari (vide putusan puu vii hal. pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: secara sosiologis, nomor pnas: secara yuridis, nomor pnasnomor pnas tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan uud pandangan terhadap pokok permohonan bahwa guo sudah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya kepada mahkamah konstitusi dan telah ditolak seluruhnya melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii para pemohon mendalilkan adanya batu uji baru yakni dan uud dalam perkara guo, sementara batu uji lainnya sudah pernah diujikan dalam perkara sebelumnya. berdasarkan mahkamah konstitusi terdapat dua syarat dapat dilakukannya pengujian kembali terhadap materi yang telah diuji sebelumnya yaknngan demikian guo yang dimohonkan untuk diuji dengan menggunakan batu uji dan dan adalah nobis idem, sehingga dalam keterangan dpr ini hanya akan membahas pengujian guo yang diujikan dengan dan uud bahwa menurut bagian penjelasan umum angka penodaan agama, tujuan dibentuknya penodaan agama ini adalah agar segenap rakyat diseluruh wilayah indonesia ini dapat menikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing masing. dengan adanya tujuan untuk menciptakan ketenteraman beragama inilah maka dalam dan penodaan agama ditujukan adanya pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan penyelewengan dari ajaran ajaran pokok agama dari ulama ulama agama tertentu. selanjutnya dalam penodaan agama ditujukan untuk. bahwa hak asasi manusia terkait kebebasan beribadah dan beragama dalam instrumen internasional sebagaimana tercantum dalam international covenant civil and political rights occur). occur sudah diratifikasi dalam hukum nasionalnamun hak kebebasan beribadah dan beragama tersebut mendapat pembatasan dalam occur yang berisi,hak asasi manusia terkait kebebasan beribadah dan beragama dalam instrumen hukum internasional maupun nasional tetap harus ada pembatasan demi terciptanya ketertiban dan menjaga kebebasan hak asasi orang lain. hal ini sesuaik juni kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah indonesia (sepanjang mengaku beragama islam) telah diberi peringatan danringatan dan perintah tersebut dimuat dalam(selanjutnya disebut skb ahmadiyah). bahwa sebelum dikeluarkannya skb ahmadiyah tersebut,telah menyampaikan (dua belas) butir penjelasan pada tanggal januari namun dari hasil pemantauan terhadap (dua belas) butir penjelasan jemaat ahmadiyah indonesia tersebut,sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. bahwa kesulitan beribadah yang dialami oleh para pemohon yang menyebabkan tempat beribadahnya disegel dan dirusak oleh warga sekitar adalah bukan merupakan kesalahan norma baik yang terkandung dalam penodaan agama maupun penerapan normalnya melalui skb ahmadiyah, hal ini sebagaimana dilansir oleh tempo.co pada tanggal mei terkait perusakan tempat ibadah komunitas ahmadiyah kendal sebagai salah satu tempat ibadah pemohon yang dirusak oleh warga sekitar. perusakan tempat ibadah tersebut merupakan ekses kemarahan warga sekitar akibat dianggapnya dictum kedua skb ahmadiyah oleh komunitas ahmadiyah dengan tetap melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama islam. dictum kedua skb ahmadiyah berisi,ahwa tindakan perusakan dan penyegelan tempat ibadah komunitas ahmadiyah oleh warga sekitar masuk dalam ranah pidana yang tidak ada pengaturannya dalam penodaan agama, namun masuk dalam perbuatan pidana kekerasan dalam kuhp dan atau perbuatan pidana perusakan dalam kuhp. skb ahmadiyah yang mendasarkan pada penodaan agama sebagai undang undang organiknya, juga memasukkan .tindakan perusakan dan penyesalan tersebut dengan mengantisipasi adanya tindakan dan atau perbuatan melawan hukum kepada anggota komunitas ahmadiyah sebagaimana disebutkan dalam dictum keempat dan kelima yakni,sehingga dalil para pemohon yang menyatakan bahwa tindakan perusakan dan penyegelan tersebut adalah akibat dari penerapan penodaan agama melalui skb ahmadiyah, pendapat tersebut adalah tidak memiliki dasar karena baik dalam penodaan agama maupun dalam skb ahmadiyah tersebut tidak ada ketentuan atau norma perintah untuk melakukan tindakan perusakan tempat ibadah komunitas ahmadiyah. bahwa terkait penyataan para pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan dalam guo menyebabkan kerugian secara iiv. setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanyavviiiargumentasi permohonan ketentuan dan undang undang nomor pnas sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). menurut arief sidharth kajian kefilsafatan tentang negara hukum , dalam jentera jurnal hukum), pusat studi hukum dan kebijakan phk), jakarta, edisi tahun ii, november scheltemaima) hal mana salah satunya adalah berlakunya asas kepastian hukum . negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian faktual, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar karena dalam penjelasan penodaan agama telah jelas disebutkan adanya agama yang diakui indonesia berdasarkan sejarah panjang perkembangan agama agama indonesia yakni islam, kristen, katolik, hindu, budha dan khong confusus). dengan adanya penetapan agama yang diakui indonesia ini menjadikan jelas perlindungan ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agama agama yang diakui indonesia sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum angka penodaan agama. dengan demikian, guo sama sekali tidak bertentangan dengan dan uud adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga sekitar adalah termasuk dalam rezim kuhp, bukan rezim penodaan agama. bahwa para pemohon dalam petitumnya menyatakan bahwa,. adalah petit yang tidak sesuai dengan standardisasi yang digunakan oleh mahkamah konstitusi dalam memutus setiap permohonan pengujian undang undang. dalam mahkamah konstitusi terdapat beberapa jenis amar putusan mahkamah konstitusi yakni ditolak, tidak dapat diterima niet ontvantkelijk verklaard) dan dikabulkan. namun dalam perkembangannya, dalam buku. hukum acara mahkamah konstitusi terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik mahkamah konstitusi, yaitu: konstitusional bersyarat conditional constitutional), tidak konstitusional inkonstitusional bersyarat conditional unconstitutional), dan penundaan pemberlakuan putusan. putusan yang konstitusional bersyarat dijelaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii perihal pengujian nomor tahun tentang kesehatan terhadap uud halaman yang dikonstitusional bersyarat (conditional constitutional)sementara putusan tidak konstitusional inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) adalah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii perihal pengujian nomor tahun tentang advokat terhadap uud dalam konklusi putusannya, dinyatakan bahwa: , yang selanjutnya dalam amar putusannya dinyatakan bahwadengan demikian, petit permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah tidak sesuai dengan standardisasi hukum acara mahkamah konstitusi dan menjadikan tidak jelas antara permohonan dengan petit para pemohon yang diajukan.ihak terkait dewan da'wah islamiyah indonesia didi)bahwa amandemen undang undang dasar negara republik indonesia uud telah melahirkan sebuah lembaga terhormat yang bertugasnomor puu xv telah berlangsudalam sidang uji materi (judicial review) mahkamah konstitusi, dibenarkan adanya kedudukan pihak terkait yang merasa memiliki kepentingan hukumoleh suatu proses pengujian suatu undang undang terhadap uuddantetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. kedudukan hukum legal standing) bahwa pemohon adalah yayasan dewan bawah islamiyah indonesia didi) merupakan lembaga dakwah islam yang didirikan atas inisiatif dr. mohammad natsir, perdana menteri nkri pertama (tahun bahwa didi didirikan untuk membentengi dan membela akidah dan meningkatkan kejahatan ummat terhadap nilai nilai islam dalam segala aspek kehidupan: akidah, ibadah, akhlak dan muamalah termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sebagai sumbangan dan partisipasi mereka yang cerdas dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melanggengkan nkri untuk indonesia seutuhnya, bahwa pemohon adalah pihak terkait langsung dan atautidak langsung dengan pokok permohonan yang diajukan dalampemohon yang berkecimpung dunia dakwah yang memiliki visi terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat indonesia yang islami dalam nkri yang kuat dan sejahtera ad art pengurus dewan da'wah islamiyah indonesia), selalu menyeru kepada yang ma'ruf (benar) dan memerangi kemungkaran, termasuk memerangi penodaan agama, terutamapenodaan terhadap agama islam yang merupakan agama yang dipeluk mayoritas bangsa indonesia, dari grass root sampai elite negara kesatuan republik indonesia. bahwa untuk mewujudkan visi tersebut atas, pemohon memiliki misi: melaksanakan khotbah da'wah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dewan da'wah guna terwujudnya tatanan kehidupan yang islami, dengan meningkatkan mutu da'wah di. indonesia yang berasaskan islam, tawa dan keridhaan allah ta'alaa: menanamkan akidah dan menyebarkan pemikiran islam yang bersumber dari al gur'an dan as sunnah, menyiapkan du'at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah, menyadarkan umat akan kewajiban da'wah dan membina kemandirian mereka: membendung kemurtadan, ghazal fikri dan harakat adalah. mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi arah realisasi amal jama'i memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak: pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan ummat dan bangsa. membangun solidaritas islam internasional dalam rangka turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. ad art pengurus dewan da'wah islamiyah indonesia), bahwa atas visi dan misi pemohon tersebut atassebagai badan hukum legal indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan uud menjadikan pemohon pihak yang berkepentingan dari segala bentuk upaya dan perbuatan yang menimbulkan penodaan terhadap agama islam: bahwa dalam permohonantelah diajukan mahkamah oleh orang yang berasal dari (aliran) ahmadiyah yang telah resmi oleh menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa agung indonesia pada tanggal juni telah mengeluarkan surat keputusan bersama skb menteri) yang memerintahkan kepada penganut ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan islam: bahwa komunitas (aliran) ahmadiyah jelas dan terang merupakan bentuk penodaan terhadap islam karena merupakan aliran sesat sebagaimana tersebut dalam fatwa majelis ulama indonesia mui) nomor munas vi mui yang menyatakanobahwa pemohon sebagai lembaga dakwah yang konsisten (istiqomah) menanamkan akidah dan menyebarkan pemikiran islam yang bersumber dari al gurun dan as sunnah memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan segala daya dan upaya yang konstitusional melawan dan memerangi aliran aliran sesat yang mencoba menodai agama islam yang suci dan mulia serta menyelamatkan ummat islam dari bahaya besar atas potensi perkembangan jaringan komunitas (aliran) ahmadiyah yang dapat merusak akidah dan sendi sendi kesucian agama islam, oleh karena itu beralasan hukum bagi majelis hakim konstitusi untuk menyatakan pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak terkait dalam perkara nomor puu xv alasan alasan pokok permohonan bahwa pihak pemohon dalam perkara nomor puu xv tidak memiliki legal standing dalam perkara guo sebab mahkamah dapat beralasan yuridis sosiologis menganggap tidak ada kerugian konstitusional dari dasar dan alasanyang bersumber dari dan untuk perbuatan yang jelas sesat fatwa majelis ulama indonesia mui) nomor munas vii mu1 bahwa dalam risalah sidang dalam perkara nomor puu xv kamis, agustus pukul wib, pihak pemohon dalam perkara nomor puu xv mempermasalahkan dan undang undang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama: bahwadan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnyadengan demikian permohonan pihak para pemohodalam perkara nomor puu xv memiliki materi atau substansi yang sama yaitu ingin menegakkan liberalisme dalam beragama atau dengan kata lain beragama sesuai dengan selera (by taste) masing masing individu, yang tentu sangat membahayakan kesucian agama islam. sehingga ketentuan junto peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tidak dapat diberlakukan dalam permohonan pihak para pemohon dalam perkara guo, sehingga beralasan hukum bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pihak para pemohon dalam perkara guo tidak dapat diterima, bahwa permohonan pihak para pemohon dalam perkara guo yang meminta dalam petitumnya: memohon agar ketentuan dan undang undang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya dan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai. mana permohonan tersebut merupakan anomali hukum sekaligus anomali sosial yang dapat menyebabkan keresahan ummat islam dan perpecahan bangsa indonesia, karena tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan segala perbuatan dan tindakan bagi komunitas (aliran) yang jelas jelas sesat tengah masyarakat indonesia fatwa majelis ulama indonesia mui) nomor munas vii mui 2005j, karena perbuatan sesat dengan membawa nama islam, mutlak menyinggung perasaan ummat islam yang merupakan mayoritas bangsa indonesia, sehingga pada diri pemohon pihak terkait dan banyak orang atas hak konstitusi yang dijamin konstitusi dan uud dilanggar apabila dan undang undang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dinyatakan tidak mengikat atau dinyatakan berlaku bersyarat sesuai permintaan pihak para pemohon yang sangat irasional dan bertentangan dengan norma norma konstitusi: bahwa terhadap petit lainnya dalam permohonan pihak para pemohon dalam perkara guo tidak memiliki dasar yuridis dan justru sangat membahayakan bagi penerapan konstitusi negara indonesia yang telah lama hidup damai dan harmonis dengan berlakunya dan undang undang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, maka beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan hukum dan menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya: bahwa untuk uraian uraian lainnya akan kami tambahkan jika dianggap diperlukan seiring dengan fakta fakta yang terungkap persidangan ini. permohonan petit) mengabulkan permohonan pemohon sebagai pihak terkait, menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing: menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan hukum menyatakan, ataudidi telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt.didi sampai dengan bukti pt.didi sebagai berikut: bukti pt. didi fotokopi ktp pemohon pihak terkait: nik atas nama drs. mohammad sidik, ma. dan nik atas nama drs. avid sholihin, bukti pt. didi fotokopi akta nomor tanggal maret notaris edi prison, s.h.: bukti pt.didi 3a fotokopi undang undangpt.didi 3bpt.didi fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti pt.didi s fotokopi koran jayakarta: ahmadiyah mencari nabi dari india, jum'at kliwon, juli: (bukti kepastian hukum dan perlakuan yang sama muka hukum merupakan inti dari negara hukum atau rule law sebagaimana dinyatakan dalam dan uud yang menyatakan bahwa:rinsip kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan.telah dilanggar oleh undang undang nomor pnas bahwa awal mula tercetus permohonan ini adalah akibat kesulitan dalam beribadah yang dialami oleh para pemohon yang diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam undang undang nomor pnas melalui skb ahmadiyah yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan ada juga yang dirusak terhadap masjid tempat para pemohon biasa beribadah. sebenarnya terdapat banyak peristiwa yang menimpa banyak sekali warga negara indonesia, yang berada dalam komunitas ahmadiyah, tetapi disebabkan banyak keterbatasan, hanya para pemohon dari beberapa peristiwa bawah inilah yang ikut bergabung dalam permohonan ini. hak konstitusional para pemohon dalam permohonan ini dirugikan karena ketidakjelasan norma dalam dan undang undang nomor pnas yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi para pemohon dan juga karena beragamnya ruang penafsiran. hal mana mengakibatkan timbulnya peraturan peraturan daerah yang terkait dengan larangan atas kegiatan (beribadah) dari jemaat ahmadiyah, yang berinduk pada undang undang nomor pnas bersama permohonan ini, kami lampirkan pula beberapa keputusan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota, yang meski hanya mencantumkan skb menteri tentang pelarangan bukti pt.didi fotokopi koran pelita: catalan buat sdr. ali pasir, benarkah wahyu itu kini masih diturunkan? oleh benny sunnah kusumadewi am, desember bukti pt.didi fotokopi koran indopos: kehidupan sehari hari tokoh jemaat ahmadiyah indonesia, jika ada permusuhan, seolah olah jadi teman setianya" sayur aziz ahmad, kamis, september bukti pt.didi fotokopi koran panji masyarakat, laporan khusus: kh. ali yatim ketua mui pusat, ini kesalahan fatal, halaman dan siapa mirza ghulam ahmad, halaman xxxiv, radius akhir september bukti pt.didi fotokopi koran jurnal islam: kesaksian hasan bin mahmud sudah, mantan muballigh ahmadiyah, mereka penipu yang sangat berbahaya .", iii, tanggal kumail tsanawiyah agustus bukti pt.didi fotokopi daftar nama nama anggota musi musibah yang telah menerima certificate al wasiat yang berada dalam kepengurusan sekretaris al wasiat pengurus besar jemaat ahmadiyah indonesia, bukti pt.didi fotokopi tadzkirah, kitab jemaah ahmadiyah, bukti pt.didi fotokopi buku: fakta dan data ahmadiyah menodai islam, amin jamaluddin ppi lembaga penelitian dan pengkajian islam), kot, isbn penerbit ppi, bukti pt.didi fotokopi alur'an dengan terjemahan dan tafsir singkat, alih bahasa, panitia penterjemah tafsir alur'an jemaat ahmadiyah indonesia, dengan restu hadirat mirza tahir ahmad, khalifatur masih a.t.b.a, penerbit yayasan wisma damai, jakarta, tahun (diterbitkan versi pimpinan jemaah ahmadiyah), bukti pt.didi fotokopi buku jejak hitam sang pendusta pengkhianat agama islam mirza ghulam ahmad godiyani, fakta penghinaan ahmadiyah terhadap agama agama disarikan dari buku buku karangan ahmadiyah), penerbit lembaga penelitian dan pengkajian islam ppi), jakarta, bukti pt.didi fotokopi buku: ahmadiyah dan pembajakan alquran, penerbit lembaga penelitian dan pengkajian islam ppi), bukti pt.didi fotokopi buku: hadirat mirza ghulam ahmad a.s. ajaran, dari judul asli kisti nuh, oleh yayasan wisma damai, tahun bukti pt.didi fotokopi buku: dari tanah untuk tanah edaran nomor badan penghubung tanah imalillah jemaat ahmadiyah indonesia, diterbitkan oleh sekretaris tali tsaqif b.p.l.i, desember atau tahun bulan dan tahun ahmadiyah), bukti pt.didi fotokopi buku: fatwa majelis ulama indonesia mui) dalam perspektif hukum dan perundang undangan, oleh puslitbang lektur dan khazanah keagamaan, balitbang dan diklat kemenag ri, tahun tidak ada bukti fisik\| selain itu, pihak terkait dewan da'wah islamiyah indonesia didi) dalam persidangan tanggal januari dan tanggal februari mengajukan (enam) orang ahli yakni amin jamaluddin, dr. daud rasyid sitorus, lc., m.a., dr. abdul chair ramadhan, ramadhan shaberah, prof. murni umar, ph. dan prof. dr. yusril iha mahendrasebagai berikut: amin jamaluddin jemaah ahmadiyah saat ini sedang mengajukan permohonan judicial review terhadap nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dengan memohon tafsir konstitusional bersyarat terhadap dan nomor pnas tersebut. dalam berkas permohonan yang dikutip detik.com, kamis ahmadiyah telah menyodorkan kasus yang menyatakan bahwa nomor pnas tersebut dianggap merugikan komunitas ahmadiyah, dan juga mereka menyatakan bahwa nomor pnasberkas perbaikan permohonan pemohon tertanggal september dinyatakan bahwa guo juga dianggap bertentangan dengan dan dan uud menurut ahli, terhadap dalam nomor pnas yang diajukan dan dianggap sebagai bertentangan dengan dalam uud tersebut, terlihat ahmadiyah sedang berupaya membangun kesan bahwasanya pemerintah telah mengabaikan hak asasi manusia ham) ahmadiyah. padahal, seharusnya pihak ahmadiyah harus membaca dan memahami lainnya dari uud tersebut, mulai s.d juga antara yang harus dipertimbangkan oleh pihak ahmadiyah, yasekan tetapi menurut pengamatan kami terhadap hal hal yang menimpa ahmadiyah adalah disebabkan oleh kenakalan mereka sendiri yang tidak mau menaati fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga lembaga yang diakui peranannya dalam masyarakat dalam mengawal terlaksananya ibadah agama islam yang sesuai dengan syariat serta lembaga pemerintahan itu sendiri, yaitu mui, surat keputusan dari menteri skb menteri larangan dari gubernur, bupati dan walikota, antaranya: skb lombok barat tahun pada november kabupaten lombok barat telah lebih dulu mengeluarkan surat keputusan bersama skb) nomor kep. ipk. l tentang pelarangan kegiatan jemaah ahmadiyah. skb menteri tahun pada juni pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama skb) menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri denganjai) dan warga masyarakat. peraturan gubernur pada tanggal februari gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo mengeluarkan surat edaran gubernur nomor kembang tentang pelarangan penyebaran aliran ajaran jemaat ahmadiyah indonesia provinsi sulawesi selatan. pada tanggal februari gubernur jawa timur, dr. soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor pts tentang pelarangan penyebaran aliran ajaran jemaat ahmadiyah indonesia provinsi jawa timur. pada tanggal maret gubernur banten, ratu atut chosiyah mengeluarkan peraturan nomor tahun tentang larangan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah indonesia jai) wilayah provinsi banten. pada maret gubernur jawa barat, ahmad heryawajawa barat. pada tanggal maret gubernur sumatera barat, irwan prayitnosumatera barat. peraturan bupati pada tanggal agustus bupati garut agus supriyadi bersama instansi terkait dan elemen masyarakat, mengeluarkan surat keputusan bersama skb) nomor kep. pem tentang pelarangan penyebaran aliran ajaran jemaat ahmadiyah indonesia kabupaten garut. pada maret bupati sukabumi, ajari cibadak, kapolres sukabumi, departemen agama sukabumi dan ketua mui sukabumi mengeluarkan surat keputusan bersama skb) nomor tahun tentang pelarangan penyebaran aliran ajaran jemaat ahmadiyah indonesia kabupaten sukabumi. pada tanggal februari bupati kampar, burhanuddin husikampar. pada tanggal februari bupati pandeglang, asmudji hw, pj.pandeglang. pada tanggal maret bupati lebak, mulyadi jayabayalebak. peraturan walikota pada tanggal november walikota pekanbaru, herman abdullah mengeluarkan surat keputusan nomor bkpm tentang pelarangan penyebaran aliran ajaran jemaat ahmadiyah indonesia pekanbaru. pada tanggal februari walikota samarinda, syahril ja'ang mengeluarkan surat keputusan nomor bkpm.i tentang pelarangan penyebaran aliran ajaran jemaat ahmadiyah indonesia kota samarinda. pada tanggal maret walikota bogor, drs. dini sudarto mengeluarkan surat keputusan nomor tentang pelarangan penyebaran aliran ajaran jemaat ahmadiyah indonesia kota bogor. pada tahun walikota depok, nur mahmudi ismaildepok kota depok. keputusan fatwa mui pada tahun pada musyawarah nasional munas) tahun mui mengeluarkan fatwa dengan nomor kep. munas ii mui bahwa ahmadiyah adalah jamaah luar islam, sesat dan menyesatkan. mui meminta kepada pemerintah republik indonesia untuk melarangnya. bahkan sewaktu ketua umum mui pusat dijabat oleh (alm) hasan basri dan beberapa pengurus mui lainnya pernah bersama sama kejaksaan agung meminta kejagung republik indonesia segera melarang ahmadiyah seluruh indonesia. pada tahun pada munas vii tanggal juli mui menegaskan kembali katanya tentang ahmadiyah. yaitupokok dari seluruh peraturan atas adalah meminta kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan ahmadiyah untuk menghentikan seluruh aktifitas mereka seluruh wilayah hukum nkri karena ahmadiyah dicap sebagai ajaran luar islam, sesat dan menyesatkan dan terlarang sebar luaskan indonesia. adapun mengenai skb, pemerintah telah menyatakan bahwa, skb bukan intervensi keyakinan. dengan skb ini, pemerintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat. skb ini adalah upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban paham keagamaan menyimp: tahun penerbit: badan litbang dan diklat kementerian agama hal. bahwa dalam hal ini yang dimaksud merupakan penyebaran paham ajaran internal agama islam yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran pokok islam yaitu tidak meyakini nabi muhammad saw sebagai nabi khatamannabiyyin atau nabi penutup atau terakhir, ahmadiyah meyakini mirza ghulam ahmad sebagai nabi setelah nabi muhammad saw, juga meyakini mirza ghulam ahmad sebagai masih yang turun bumi. selain itu ahmadiyah telah memiliki kitab tadzkirah yang isinya terdapat surat surat alur yang kemudian dipenggal atau dipotong potong isi surat surat alquran tersebut dan kemudian digabung disambung sambung sendiri dan dimaknai sendiri. sedangkan surat surat dalam alquran memiliki rangkaian jumlah yang sudah tetap serta maknanya masing masing dan tidak bisa dipotong potong dan dimaknai sendiri begitu saja, terdapat ilmu ilmu alquran lebih lanjut untuk memahaminya. disini terlihat secara nyata ahmadiyah telah melakukan tindakan penyimpangan dalam menjalankan ajaran agama islam. juga disampaikan,, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang und tahun penerbit: badan litbang dan diklat kementerian agama hal. juga dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia disebutkan, dalam menjalankan hak dan kewajibanjuga dikuatkan dengan pertimbanganpemerintah republik indonesia menyatakanmerintah dalam hal ini kementerian agama telah melakukan pemantauan lapangan. ternyata ditemukan bahwa, warga jai tetap meyakini ada nabi setelah nabi muhammad saw dan bahwa mirza ghulam ahmad adalah nabi, masih mau'ud, dan imam mahdi. isi buku tadzkirah diyakini pewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian mirza ghulam ahmad dalamnya. ketidaksetiaan bermaksud dalam shalat kepada orang islam non jai karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian mirza ghulam ahmad berarti menghadirkan muslim non jai dengan perbuatan. semua itu tidak sesuai dengan butir penjelasan jaihasil rapat bakar pakem pada april disebutkan, dan menteri dalam negeri, sesuai dengandasikan untuk membubarkan organisasi jai dengan segala kegiatan dan ajarannykemudian pada tahun bakar pakem telah melakukan rapat yang menyatakan bahwa, bakar pakem (setelah mencatat pertimbangan hukum, termasuk pnas tahun tahun merekomendasikan kepada pemerintah presiden republik indonesia agara organisasi, kegiatan, ajaran, dan buku buku yang berisi ajaran jemaat ahmadiyah indonesia ahmadiyah @adilan) dan gerakan ahmadiyah indonesia ahmadiyah lahore) dilarang seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia dengan suatu peraturan presiden republik indonesi badan litbang kemenag menafsirkan uu. nomor pnas bahwa, yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan tempat umum maupun tempat khusus seperti bangunan rumah ibadat dan bangunan lainnyamakna diperingatkan dan diperintahkan adalah, si peringatan dan perintah dimaksud adalah untuk menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan kegiatan yang menyimpang. yang dimaksud dengan penafsiran yang menyimpang adalah faham yang mengakui.adanya nabi dan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw. sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran adanya nabikegiatan apa saja yang dilarang? litbang menjawab, perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembabatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronika yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw, termasuk yang diperingatkan dan diperintahkan untuk dihentikan. ketigakan dan perintah (ahmadiyah, tetapi pada akhirnya juga berinduk undang undang nomor pnas karena skb tersebut eksis dan berlaku karena keberadaan undang undang nomor pnas (bukti \|), peraturan walikota depok nomor tahun tentang larangan kegiatan jemaat ahmadiyah kota depok (bukti dan keputusan walikota depok nomor pts kesbangpol& lintas huk tentang tim penanganan jemaat ahmadiyah (bukti selain itu, terdapat pula peraturan yang berlaku daerah luar domisili para pemohon antaranya: surat keputusan walikota pekanbaru tertanggal november nomor bkpm tentang menghentikan kegiatan jemaat ahmadiyah, ditujukan kepada sdr. agus suhartono ketua jemaat ahmadiyah) dan seluruh jemaat ahmadiyah) (bukti p 16j, isi: mematuhi surat sebelumnya nomor bkpm tertanggal oktober perintah menghentikan seluruh kegiatan jemaat ahmadiyah kelurahan tuah karya kecamatan tampan dan atau dalam wilayah kota pekanbaru. surat keputusan walikota samarinda t dan anggota jemaat ahmadiyah indonesia jail isi: memberhentikan dan menutup segala aktifitas yang berkenaan dengan penyebaran ajaran ahmadiyah dan tidak membuka ruang dialog atas keputusan ini (bukti surat keputusan walikota lubuklinggau t, tentang peringatan bukti isi: mematuhi skb menteri penerbit: badan litbang dan diklat kementerian agama hal. kemudian dilanjutkan, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) dikatakan maksud jemaat ahmadiyah indonesia jai) ialah: menyebarkan agama islam menurut pelajaran hasrat masih mau'ud a.s. dan para khalifahnya seluruh indonesia, dan membantu jemaat ahmadiyah luar indonesia dalam halsiapakah anggota ahmadiyah itu? jemaat ahmadiyah indonesia beranggotakan: (a) pria dan wanita yang beriman dan mengaku serta ikrar lisan atau tulisan (bai'at), bahwa segala da'wa hasrat mirza ghulam ahmad alaihi salam dari @asian, masih mau'ud itu benar dan yang bai'at pula kepada para khilafatnya. (b) anak anak anggota ahmadiyah yang telah agil baligh, kecuali yang secara tegas menyatakan tidak bersedia menjadi anggotrsamaan antara mirza ghulam ahmad dengan ahmad moshaddeao, lia eden dan surga 'adn (eden): persamaan antara mirza ghulam ahmad dengan ahmad moshaddeg ahmad moshaddeg telah mengaku sebagai nabi dan rasul juga al masih al maw'ud yang diutus oleh allah swt. ahmad moshaddeg juga mengaku telah menerima wahyu berbahasa indonesia. hal ini dikarenakan dia ahmad moshaddeg) adalah orang indonesia, maka waktunya pun berbahasa indonesia, sesuai dengan firman allah swt dalam al gur'an, olah dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, ibrahim ahmad moshaddeg mengatakan jika al gurun itu berbahasa arab, dikarenakan nabi yang allah swt utus yaitu nabi muhammad saw adalah orang arab. maka sekarang allah swt mengutus seorang nabi dari indonesia, maka waktunya pun berbahasa indonesia. ahmad moshaddeg mengatakan bahwa masa aktif agama islam sudah berakhir, karena islam sudah berumur abad. setiap nabi dan rasul itu ada masanya masing masing, sejak zaman nabi adam dengan zaman nabi muhammad saw selalu ada masanya dan para nabi sudah datang silih berganti. nabi muhammad saw sudah berakhir masanya dan demikian juga dengan agama islam yang sudah berakhir masanya, maka saya lah ahmad moshaddeag) yang diutus tuhan dari indonesia untuk menggantikan nabi muhammad saw. ahmad moshaddeg membawa agama baru untuk mengganti agama islam yang dibawa oleh nabi muhammad saw yang dia nyatakan sudah berakhir masanya, yaitu ahmad moshaddeg datang dengan membawa agama milah abraham milah ibrahim). menyatakan mempunyai dua kalimat syahadat yaitu syahdu laa ilaaha illallah syahdu anna al masihul maw'muda rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain allah dan aku bersaksi bahwasanya al masih al maw'ud adalah utusan allah. kitab sucinya masih menggunakan al gur'an, tetapi mereka berkeyakinan bahwa al gur sekarang hanya tulisan (bacaan) nya yang tertinggal, sedangkan jiwa (rohnya) sudah hilang sejak (seribu tiga ratus) tahun yang lalu. rasul al masih al dawud ahmad moshaddeg) diutus oleh allah swt untuk mengembalikan jiwa (ruh) al gur'an yang telah hilang tersebut dalam dada setiap muslim, agar hidup jiwanya. cara kerja al masih al dawud sama persis dengan nabi muhammad saw, karena petunjuk dan pedomannya juga sama yaitu al @ur an. ahmad moshaddeg mengatakan jika seorang muslim melakukan ibadah tanpa mengikuti al masih al maw'ud ahmad moshaddeg) maka tidak akan diterima ibadahnya. rasul al masih al dawud mewajibkan setiap pengikutnya untuk mitra (bai'at) sebagai bukti telah mengikuti rasul baru al masih al maw'ud. ahmad moshaddeg mengaku sebagai utusan allah, juga sebagai al masih al maw'ud al masih yang dijanjikan) dengan dalil surah al juru'ah dan sebagai berikut, dialah yang membangkitkan dari bangsa yang ummi seorang rasul antara mereka, yang membacakan nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar benar dalam kesesatan yang nyata. dan (juga) kepada bangsa yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dia lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. al juru'ah ahmad moshaddeg mengatakan jika shalat (lima) waktu sudah tidak wajib. shalat yang wajib adalah iyatul lain (shalat malam) dan shalat waktu terbit matahari dan waktu terbenamnya matahari seperti yang dilakukan oleh rasulullah saw sewaktu periode makkah. anggota mereka yang lalai mengerjakan shalat malam diharuskan membayar kisaran (terus dosa) dan besar aparat tersebut tergantung ketetapan dari ahmad moshaddeg atas mereka. bertasbih dalam ajaran ahmad moshaddeg diartikan dengan sibuk berjuang melaksanakan instruksi allah bersih bersihnya. jika ada pengikut ahmad moshaddeg ingin berbicara khusus dengan rasulullah ahmad moshaddeg', maka dia harus mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraannya itu. pada tahun babussalam ahmad moshaddeg) dibaiat menjadi anggota negara islam indonesia nii) yang ibukotanya pesantren al zaytun indramayu. pada tahun ahmad moshaddeg membentuk al ibadah al islamiyah. pada tanggal juli ahmad moshaddeg mengaku mendapat wahyu gunung bunder bogor, kemudian dia secara terbuka menyebarkan agama baru yaitu al ibadah al islamiyah. pada tanggal november jaksa agung herman panji melarang ajaran al ibadah al islamiyah seluruh indonesia. pada tanggal oktober 'nabi' ahmad moshaddeg dengan beberapa orang pengikutnya datang bersilaturahmi kantor ppi (foto kantor ppi terlampir). pada tanggal oktober amin jamaluddin melaporkan ahmad moshaddeg mabes polri, karena kasus penodaan agama. pada tanggal november 'nabi' ahmad moshaddeg ditangkap oleh pihak kepolisian dan diadili atas penodaan agama islam. tanggal april ahmad moshaddeg divonis oleh pengadilan negeri jakarta selatan tahun penjara. tahun ahmad moshaddeg keluar dari penjara. pada tahun ahmad moshaddeg mendirikan agama milah abraham milah ibrahim), pendek iman dari al ibadah al islamiyah. tanggal april milah abraham dilarang oleh gubernur aceh irwandi yusuf seluruh wilayah aceh. pada tanggal januari ahmad moshaddeg mendirikan daftar jakarta fair kemayoran jakarta. program perjuangan mereka untuk mendirikan negara islam yaitu khilafah islamiyah ada (enam), yaitu: pertama: secara siaran (rahasia) yaitu mengajak orang orang untuk masuk daftar dengan cara rahasia (sembunyi sembunyi) karena pengikut masih sedikit dan belum mempunyai kekuatan. kedua: tahun yaitu dakwah secara terang terangan kalau sudah banyak pengikutnya dan sudah memiliki kekuatan. ketiga: hijrah, yaitu pindah dari makkah indonesia) menuju madinah pulau kalimantan) untuk berdirinya ibu kota negara mereka yang diberi nama umbul gura. keempat: @ital yaitu perang terbuka dengan lawan (musuh) mereka orang kafir demi tegaknya negara islam. kelima: utuh. mereka sangat yakin akan menang dalam peperangan dengan orang orang kafir tersebut (orang orang yang bukan anggota daftar). keenam: khilafah, yaitu berdirinya negara islam khilafah islamiyah) versi mereka dan berlaku hukum islam versi mereka nkri negara kesatuan republik indonesia menjadi nkt negara karunia tuhan). karena perjuangan mereka sudah menang, maka agama islam dan nabi muhammad saw sudah hilang muka bumi. pada saat dibubarkan oleh pemerintah, daftar baru memiliki (tujuh) wilayah propinsi) dan (tiga puluh empat) dpd dewan pimpinan daerah) indonesia. negara daftar akan berdiri pada tahun pendiri daftar yaitu ahmad moshaddeg mengatakan bahwa kerajaan tuhan itu akan terwujud pada tahun sehingga nkri akan menjadi nkt negara karunia tuhan). karena 'nabi' ahmad moshaddeg mau menghilangkan dan menghapus agama islam indonesia dan seluruh dunia, akhirnya umat islam melaporkan 'nabi' ahmad moshaddeg presiden daftar, mahfud muis manurung wapres daftar dan andri cahya yang kedua kalinya mabes polri dengan tuduhan penodaan agama sesuai undang undang penodaan agama nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. oleh sebab itu, kalau undang undang penodaan agama ini dihapus, berarti umat islam diperintahkan bertindak kasar dan pertumpahan darah antar umat beragama baru yang banyak bermunculan indonesia. sampai saat ini, 'nabi' ahmad moshaddeg, mahfud muis manurung dan andri cahya telah divonis penjara oleh pengadilan negeri jakarta timur. nabi' ahmad moshaddeg divonis (delapan) tahun penjara, mahfud muis manurung dan andri cahya masing masing divonis (lima) tahun penjara. sekali lagi, ini sangat diperlukan demi ketertiban dan keamanan nasional indonesia. sebab kalau ini dicabut, maka tidak ada lagi dasar hukum untuk menghadapi kelompok yang jelas jelas ingin merusak agama islam. maka, jika mereka (para perusak agama) itu muncul indonesia, ayo kita perang agama untuk membela dan mempertahankan agama islam indonesia, minimal kita tangkap dan kita geburmin' orang orang yang ingin merusak agama islam tersebut, yang selama ini tidak pernah dihadapi dengan kekerasan karena ada khusus tentang penodaan agama tersebut. persamaan antara mirza ghulam ahmad dengan lia eden lia eden adalah seorang wanita berusia tahun yang bernama asli lia aminuddin, tinggal jalan mahoni nomor jakarta pusat tlp. dan faks homepage: dan email: pada tahun telah mendeklarasikan bahwa dirinya telah menerima wahyu wahyu dari tuhan melalui malaikat jibis tersebut. selain dia mengaku menerima wahyu, lia eden juga mengaku dirinya sebagai buhul kudus, malaikat jibis yang sedang bersemayam dalam dirinya untuk berdakwah muka bumi. lia eden aminuddin sang malaikat jibis itu, pernah datang dengan rombongannya dewan bawah islamiyah indonesia didi). mereka semuanya diterima dengan cara yang baik, dikarenakan perintah rasulullah saw yang mengharuskan tuan rumah untuk menghormati tamu. walaupun akhirnya saya sebagai ketua ppi melaporkan malaikat jibis lia aminuddin dan 'nabi' muhammad abdurrahman polda metro jaya, sehingga akhirnya malaikat jibis lia aminuddin dan nabi' muhammad abdurrahman ditangkap oleh polisi dan diadili. malaikat jibis lia aminuddin divonis (tiga setengah) tahun penjara dan 'nabi' muhammad abdurrahman (dua) tahun penjara. kemudian, malaikat jibis lia aminuddin setelah keluar dari penjara, dia masih melakukan hal yang sama (melakukan penodaan agama), akhirnya diadili lagi dan dihukum (dua setengah) tahun penjara. lia eden sebelum mengaku sebagai malaikat jibis , awal mulanya dia hanya mengaku menerima wahyu dari tuhan. wahyu wahyu tersebut dia kumpulkan, sehingga menjadi lembaran lembaran wahyu. setelah itu, lia eden pun mendeklarasikan sebuah agama dengan nama agama salamullah yang berisi penggabungan beberapa agama, yaitu islam, kristen, hindu dan budha. adapun kitab sucinya, lia eden menamainya dengan al hira (di dalamnya berisi gabungan dari ajaran taurat, zabur, injil, al gur'an dan weda). selain membuat kitab suci tersendiri, lia eden juga membuat syahadat baru yaitu rabbunallooh. agama salamullah ini berpusat sebuah rumah jl. mahoni jakarta pusat. rumah milik lia eden ini diberi nama surga admin surga eden). rumah inilah, lia eden kerap menerima wahyu. setelah wahyu tuhan dia terima, maka dengan sigap seorang pencatat wahyu segera menuliskannya sebuah komputer dan diprintkan, sehingga wahyu wahyu lia eden tersebut sudah menumpuk rumahnya. antara buku buku karangan lia aminuddin yang berisi wahyu wahyu ? itu adalah: perkenalkan aku menjelaskan sebuah takdir (cetakan juli pancasila meniti zaman (cetakan mei lembaran al hira,: fatwa jibis verses fatwa mui (cetakan juli puisi puisi mendalami kerukunan nasional (cetakan november puisi puisi dari alam gaib (cetakan november mencari hikmah, kisah kisah pengumpul iman. (cetakan november lia eden, sebagai tokoh sentral dari ajaran salamulah, sudah tentu mempunyai ajaran. antara pokok pokok ajarannya adalah malaikat jibis telah turun bumi dan bersemayam dalam diri lia aminuddin. oleh karena itu, mana pun lia aminuddin berada, maka malaikat jibis selalu menyertainya. lia aminuddin mengaku menjadi juru bicara malaikat jibis dan mengaku sebagai nabi dan rasul. lia aminuddin mengaku menerima wahyu. lia aminuddin mengaku mempunyai mukjizat. agama yang dibawa oleh lia aminuddin bernama salamullah agama perenialisme yang menggabungkan seluruh agama. lia aminuddin mengaku sebagai imam mahdi. nabi muhammad abdurrahman (pengikutnya) diyakini sebagai imam besar ajaran salamullah dan reinkarnasi dari nabi muhammad saw. air sumur salamullah berkhasiat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. mencukur semua jenis rambut yang tumbuh tubuh mulai dari rambut kepala, ketiak dan lain sebagainya lalu membakarnya, dianggap sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan oleh malaikat jibis kepada lia aminuddin. barangsiapa yang telah melakukan itu semua, maka akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan (tanpa dosa dosanya telah diampuni). demikianlah antara bentuk penodaan yang telah dilakukan oleh lia eden terhadap agama islam. persamaan antara mirza ghulam ahmad dengan surga adn eden) cirebon pada tanggal januari datanglah (tujuh) orang pemuda dari cirebon jawa barat kantor ppi jakarta. salah seorang dari pemuda tersebut ada yang baru menikah kua cirebon. sang pemuda yang pengantin baru tersebut, mengaku bahwa dia dan isterinya adalah pengikut dari ajaran surga adn cirebon. rupanya, surga adn cirebon itu berbentuk sebuah rumah besar yang dibuatkan air mengalir dalamnya. dalam surga adn yang ada air mengalir dalamnya itu, tinggallah 'tuhan', malaikat jibis dan para bidadari'. sang pengantin baru bercerita bahwa dia dan pasangannya telah melangsungkan pernikahannya kua cirebon yang dihadiri oleh 'tuhan' ahmad tanto. setelah selesai dari acara resepsi pernikahannya, 'tuhan' ahmad tanto berkata, kalian berdua tidak boleh berhubungan suami isteri selama (enam) bulan. mendengar larangan ini, sang suami tersebut merasa kebingungan. ternyata, selama enam bulan itu, isterinya selalu disetujui oleh sang tuhan' ahmad tanto. dikarenakan isterinya selalu disetujui oleh 'tuhan' ahmad tanto, maka mereka akhirnya datang ppi untuk melaporkan masalahnya tersebut. setelah saya amin jamaluddin) mendengarkan penjelasan keterangan dari sang pengantin baru tersebut, maka saya jawab, baiklah, kita saya allow bertemu islamic center cirebon, hari ahad tanggal januari sekitar pukul wib. saya kenal baik dengan pengurus islamic center cirebon, karena saya suka mengisi ceramah tentang aliran sesat sana, jadi tidak perlu meminta izin terlebih dahulu. akhirnya pada tanggal januari banda subuh, saya amin jamaluddin) berangkat dari jakarta menuju cirebon naik kereta api. setibanya saya stasiun kereta api cirebon, saya langsung dijemput dan disambut oleh mereka dan langsung dibawa menuju kantor islamic center cirebon. islamic center itulah diadakan rapat membahas masalah 'tuhan' ahmad tanto. dalam rapat tersebut, saya mendapatkan penjelasan dari mereka tentang surga adn ini, baik dari sisi tempat dan jumlah para pengikutnya yang bukan saja berasal dari sekitar kota cirebon saja, tetapi sudah menyebar kota kota lainnya seperti bandung dan lain lainnya. maka saya katakan bahwa kita jangan melaporkan kasus 'tuhan' ahmad tanto surga adn ini polres cirebon, akan tetapi kita harus melaporkan kasus ini polda jawa barat, karena para pengikut ajaran sesat ini sudah menyebar jawa barat. kemudian atas saran dari saya ini, pada hari selasa tanggal januari mereka melaporkan kasus penodaan agama ini polda jawa barat. maka, setelah pihak polda jawa barat menerima laporan dari para pemuda tersebut, pada hari kamis malam jumat, tanggal januari pihak polda jabar langsung mengirimkan beberapa personil kepolisian dari polda jawa barat untuk meneliti dan mengintai markas surga adn tersebut. setelah dilakukan pengintaian, pihak kepolisian polda jabar menemukan fakta bahwa para pengikut ajaran surga adn tersebut, baik yang pria maupun wanita, mereka hidup bersama dan telanjang bulat semuanya. akhirnya polda jabar melakukan penangkapan terhadap 'tuhan' ahmad tanto, malaikat dan para 'bidadari' tersebut yang kesemuanya diangkut menggunakan (dua) truk besar dan langsung dibawa polda jawa barat bandung. kampungnya, pemimpin surga adn ini dikenal baik. sehingga semua tetangganya merasa kaget tatkala ahmad tanto ditangkap pihak kepolisian. sepengetahuan mereka, bahwa ahmad tanto itu seorang dermawan yang suka memberikan sumbangan kepada warga, misalnya pada saat agustus atau peringatan hari hari besar islam. mereka tidak tahu, apa yang sesungguhnya terjadi dalam rumah besar milik ahmad tanto, pimpinan ajaran surga adn tersebut. kemudian pada hari jum'at pagi, para wartawan menemui kapolda jawa barat dan meminta penjelasan atas penangkapan orang orang yang tinggal dirumah besar milik ahmad tanto tersebut sampai sampai harus diangkut dengan (dua) buah truk besar dari cirebon yang kemudian dibawa polda jawa barat bandung. akan tetapi, bapak kapolda jawa barat tidak mau menerima para wartawan tersebut, karena semua orang yang ditangkap dan diangkut dalam (dua) truk besar itu belum diperiksa sedikit pun oleh pihak kepolisian polda jawa barat. subuh hari jumat itu juga, saya menerima telepon dari teman teman kepolisian polda jawa barat meminta saya untuk melaksanakan shalat jum'at polda jawa barat. pihak polda jawa barat banda jum'atan akan melakukan konferensi pers dan meminta saya untuk menjawab semua pertanyaan para wartawan, karena saya dianggap lebih mengetahui tentang aliran surga adn ini. akhirnya, hari jum'at pagi hari itu juga, saya berangkat naik kereta api dari jakarta bandung untuk melaksanakan shalat jumat polda jawa barat. sebelum ibadah jum'at dimulai, ada seorang petugas kepolisian yang mengumumkan bahwa nanti banda shalat jum'at akan dilaksanakan konferensi pers tentang penangkapan para pengikut aliran surga adn cirebon. akhirnya, setelah shalat jum'at, dalam konferensi pers tersebut saya jelaskan tentang ajaran dan faham dari orang orang yang ditangkap tersebut, sehingga para wartawan pun mengerti duduk persoalannya. antara pokok pokok ajaran surga adn tersebut adalah rumah besar yang dalamnya ada air mengalir tersebut dinamakan surga adn, yang dalam bahasa arahnya disebut vanuatu admin dalam surga admin' tersebut, 'hidup' lah 'tuhan', malaikat dan para bidadari'. semua orang yang 'hidup' dalam surga admin' tersebut, tidak ada yang berpakaian, alias telanjang bulat semuanya. kalau 'tuhan' ahmad tanto akan menyetujui seseorang dari para bidadari'nya, maka harus ditonton beramai ramai. foto foto "tuhan yang sedang menyetujui para bidadari'nya tersebut dibuatkan videonya dan dibagikan seluruh para pengikutnya. (semua video porno 'tuhan' dan para 'disadarinya' ini telah disita oleh polda jawa barat). orang islam luar kelompok mereka dicap kafir. seluruh para pengikut ajaran ini diwajibkan untuk membayar uang infak sebanyak persen dari penghasilan mereka. sebagian besar dari para pengikut ajaran surga adn ini mempunyai penghasilan, ada yang bekerja sebagai pns dan ada juga pegawai swasta. sang pemimpin mengatakan alasan infak (sepuluh) persen ini adalah ketika nabi muhammad saw melakukan isra dan mi'raj sampai bertemu allah swt sidratul muntah, maka allah swt mewajibkan shalat kepada nabi muhammad saw itu asalnya sebanyak (lima puluh) waktu dalam sehari semalam. akan tetapi, atas nasihat dari nabi musa as, nabi muhammad saw disuruh menghadap bertemu allah swt untuk meminta keringanan. nabi muhammad saw sebanyak kali bolak balik bertemu dengan allah swt untuk meminta keringanan shalat tersebut. akhirnya allah swt mengurangi jumlah waktu shalat tersebut, dari (lima puluh) waktu dikurangi menjadi (lima) waktu. inilah shalat umat islam, dari waktu dikurangi maka menjadi waktu. oleh karena itu, semua pengikut ajaran surga adn ini, diwajibkan menyetorkan uang sebanyak dari penghasilan mereka. pelurusan terhadap pandangan yang keliru silahkan untuk membaca buku tulisan mirza ghulam ahmad, galian november dalam bahasa urdu yang diterjemahkan dalam bahasa mematuhi keputusan gubernur sumatera selatan nomor pts ban. kembang. pol& lintas tentang larangan terhadap aliran ahmadiyah dan aktifitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah indonesia dalam wilayah sumatera selatan yang mengatasnamakan islam dan bertentangan dengan ajaran islam serta mengindahkan surat gubernur sumatera selatan nomor ban. ppm!!! tertanggal september tentang peringatan pertama atas kegiatan ahmadiyah provinsi sumatera selatan, diperingatkan kepada ketua jemaat ahmadiyah kota lubuklinggau, demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat sumatera selatan umumnya dan khususnya kota lubuklinggau untuk tidak melaksanakan ajaran aliran ahmadiyah dan aktifitas lainnya yang bertentangan dengan keputusan gubernur tersebut. peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang larangan aktivitas ahmadiyah kota bekasi (bukti p 19j). bahwa akibat ketidakjelasan norma dalam dan dari undang undang nomor pnas yang kemudian dituangkan menjadi skb dan ditafsirkan oleh berbagai peraturan daerah, menjadikan secara faktual, kerugian yang dialami oleh para pemohon sangat spesifik dan konkrit. adakah kerugian yang lebih konkrit, ketika seorang muslim, warga negara indonesia, tidak bisa menjalankan sholat tarawih bulan ramadhan dan sholat fardhu baik sebelum dan saat ramadhan, masjid yang bahkan mereka bangun sendiri? bahwa norma dalam dan undang undang nomor pnas menjadi landasan dikeluarkannya skb ahmadiyah yang tidak jelas kapan berakhirnya, yang membuat tidak terciptanya kepastian hukum bagi para pemohon yang merupakan warga negara indonesia penganut agama islam yang berada dalam komunitas ahmadiyah dan dengan demikianilaian menyimpang dan tidaknya dari pokok pokok ajaran agama tidak diatur oleh undang undang nomor pnas sehingga indonesia oleh h.s. yahya contoh, penerbit jemaat ahmadiyah indonesia, cab. bandung tahun judulnya, memperbaiki suatu kesalahan eik ghalthi ialah), beberapa orang dari jemaat yang kurang memiliki pengetahuan mengenai pengakuan dan dalil dalil, serta tidak pula secara teliti membaca kitab kitab, dan tinggal tidak beberapa lama bersamaku untuk menambah pengetahuannya, adakalanya mereka itu memberikan jawaban yang tidak tepat dan sama sekali bertentangan dengan yang sebenarnya terhadap tuduhan tuduhan dari orang yang memusuhi. oleh karena itu sekalipun mereka itu berpijak pada jalan yang benar, mereka menderita pula penyesalan. memperbaiki suatu kesalahan, hal. buktinya baru baru ini seorang ahmadi ditanyai oleh seorang yang tidak menyetujui pendirian orang yang kamu sudah bai'at tangannya, dia mengaku menjadi nabi dan rasul". menjawab dengan kata kata yang mengingkarinya, padahal jawaban sedemikian itu adalah salah. yang sebenarnya adalah bahwa itu wahyu suci dari allah swt, yang diwahyukan kepadaku, dalamnya mengandung kata kata rasul, muasal dan nabi bukan hanya sekali atau dua kali, malah beratus ratus kali digunakan. memperbaiki suatu kesalahan, hal. sebagian dari wahyu wahyu allah swt, itu yang sudah tersiar dalam kitab bawahan ahmadiyah, ialah sebagai berikut: pelan saban dia lah allah yang telah mengutus rasul nya dengan petunjuk dan agama yang benar, guna memenangkan agama islam atas agama agama lainnya" bawahan ahmadiyah hal. memperbaiki suatu kesalahan, hal. dalam wahyu ini nyata benar, bahwa aku dipanggil dengan nama rasul. lihat brain ahmadiyah hal. memperbaiki suatu kesalahan, hal. lagi dalam kitab ini dekat wahyu itu ada pula wahyu allah ta'ala: aas sus) juki daa gia sasa muhammad rasulullah dan orang orang yang beriman pesertanya cukup berani dan sangat bersemangat terhadap orang orang yang ingkar, tetapi lemah lembut dalam kasih terhadap sesama kawan mukmin" pen.) dalam wahyu ini allah swt, menyebutkan namaku muhammad dan: rasul . memperbaiki suatu kesalahan, hal. dengan keterangan dan pengakuan mirza ghulam ahmad atas, sangat jelas bahwa mirza ghulam ahmad adalah mengaku seorang nabi dan rasul yang diutus oleh allah swt berdasarkan wahyu wahyu yang diikutinya atas. jadi, nama muhammad dalam sahabatnya orang orang ahmadiyah, oka dan aku bersaksi bahwasanya muhammad adalah utusan allah. bukan ditujukan kepada nabi muhammad saw, tetapi ditujukan kepada nabi ahmadiyah yang bernama mirza ghulam ahmad. jadi, bunyi sahabatnya sama (bersaksi kepada seseorang yang bernama muhammad), tetapi orangnya berbeda, seperti pengakuan mirza ghulam ahmad atas, sehingga banyak orang yang tertipu dengan nama muhammad dalam sahabatnya orang orang ahmadiyah. sebenarnya wujud orangnya adalah mirza ghulam ahmad. poin nomor tentang kebebasan tiap tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan negara menjami. jawaban dari ahli terkait: yang dijamin oleh uud itu adalah kebebasan beragama yaitu agama yang sudah diakui indonesia. agama hindu bebas menjalankan ajaran agama hindu, budha juga, kristen, katolik juga begitu, islam juga begitu. jadi beberapa agama yang sudah diakui oleh negara ini, masing masing bebas menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ajaran masing masing agama tersebut. jadi bukan kebebasan mengacak acak atau merusak suatu agama. ingat yang dijamin itu adalah kebebasan beragama terhadap agama agama yang sudah diakui oleh nkri. ahmadiyah belum masuk sebagai agama yang sudah diakui indonesia. kalau ingin melakukan kegiatan keagamaan serta kebebasan, bikin saja agama baru, yaitu agama ahmadiyah, baru boleh bisa masuk istilah kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. namanya mirza ghulam ahmad, kitab sucinya tadzkirah, dan tempat sucinya bawah dan @asian. halaman buku tersebut, mirza ghulam ahmad bersumpah,mirza ghulam ahmad mengaku bahwa bumi telah menjadi saksi baginya, demikian juga langit. jawaban dari saksi ahli: mirza ghulam ahmad menurut catatan sejarah tidak pernah menunaikan ibadah haji bantulah mekkah saudi arabia. akan tetapi, dia telah mengatakan bahwa dia telah menerima wahyu sisi bantulah. saya pun bertanya, sisi bantulah yang mana tempat dia menerima wahyu tersebut? apakah mungkin ada baitulllah baru yang berada galian sebagai tempat suci orang ahmadiyah? sekali lagi, bantulah yang mana? terhadap pihak yang mengatakan bahwa taazkirah itu disusun tahun an dan berisi tentang mimpi mimpi daripada mirza ghulam ahmad, dan beberapa ajaran ajaran yang disampaikan ghulam ahmad selama hidupnya. ditulis secara kronologis dari tahun tahun dan kita bisa melihat mulai dari tahun pertama penyampaian ajaran, sampai kemudian tahun terakhir. dan sini tidak katakanlah menempatkannya sama dengan kitab suci, posisinya seperti apa kira kira tadzkirah? tadzkirah itu adalah semisal penafsiran terhadap kitab suci alquran untuk komunitas ini, dalam penelitian referensi buku buku yang dibuat oleh kalangan ahmadiyah sendiri termasuk oleh mirza ghulam ahmad dikatakan bahwa tadzkirah itu adalah wahyu suci yang diterima oleh mirza ghulam ahmad. mirza sendiri yang telah mengaku bahwa wahyu wahyu yang dia terima yang kemudian hari dibukukan oleh para pengikutnya adalah benar benar wahyu suci dari allah swt.silahkan dibaca kitab tadzkirah yang ditulis dalam bahasa urdu, dan dalamnya sudah dijelaskan bahwa dia mirza ghulam ahmad) menerima wahyu dari allah swt dan allah swt telah benar benar berfirman kepadanya, csi cara) cita) sami kita ale lal file cami3 oli eli yan ga) kemudian setelah hari hari itu, digunakanlah bagiku pintu pintu ilham dan berfirmanlah tuanku kepadaku, dia berfirman, ar rahman lah yang telah mengajarkan al gur an. tadzkirah, tahun hal. dengan mirza ghulam ahmad mengaku telah menerima wahyu yang dikumpulkan menjadi kitab tadzkirah, artinya mirza ghulam ahmad telah melakukan penodaan terhadap islam, karena telah mengacak acak al @ur dengan cara serangkaian antara satu dengan lain dari surat surat yang berbeda yang kemudian diklaim sebagai wahyu yang dia terima dari allah swt. pengikut ahmadiyah yang membelanya mengatakan, saya kira, yang sudah yakin bahwa mirza ghulam ahmad itu memang orang yang tulus dan memang dipilih oleh allah swt sebagai mujahid, mak'an atau bukan potongan al @ur'an, bukan urusan mirza ghulam ahmad, tetapi urusan allah swt. benarkah ahmadiyah sesat? penerbit: gai yogyakarta, hal. dalam ajaran islam, mujahid itu tidak menerima wahyu. hanya para nabi dan para rasul saja yang menerima wahyu dari allah swt. adapun keyakinan pihak ahmadiyah yang mengatakan bahw atau bukan potongan al @ur an, bukan urusan mirza ghulam ahmad, tetapi urusan allah swt. begitu lainnya pihak ahmadiyah terhadap wahyu yang diterima oleh mirza ghulam ahmad itu adalah semuanya benar benar wahyu dari allah swt. maka untuk membantah keyakinan ini, kita sampaikan bukti bahwa mirza ghulam ahmad itu tidak pernah menerima wahyu dari allah swt. saya akan mengucapkan sebuah dari kitab suci ahmadiyah yaitu tadzkirah, tentang kisah cinta mirza ghulam ahmad terhadap seorang gadis cantik putri dari ahmad bagi. kisahnya dimulai tatkala mirza ghulam ahmad telah melihat kecantikan putri ahmad bagi ini, lalu mirza ghulam ahmad mengaku telah menerima wahyu dan berkata: sati studio asi ika cab ula aja gml eka uji uan gaib lan susi said cikal ami gri gas gri oli lah jas bay dasi ibu bil bra gila soe saja yai gaia elle akan bela gri dis baja ana maka allah mewahyukan kepadaku, hendaklah engkau melamar anak perempuannya yang paling besar untukmu, dan katakanlah kepadanya ahmad beg), agar dia menjadikan engkau sebagai menantu terlebih dahulu. kemudian dia mengambil cahaya (percikan) dari cahaya. dan katakanlah bahwa aku diperintah untuk memberikan kepadamu apa yang kamu ahmad beg) minta dari tanah dan tanah yang lain bersamanya. dan aku diperintah supaya aku berbuat baik kepadamu dengan kebaikan kebaikan yang lain (dengan syarat) asal engkau disahkan aku dengan anakmu yang paling besar. hal ini merupakan suatu perjanjian aku denganmu. jika engkau menerima maka engkau mendapatkan aku termasuk orang orang yang mengabulkan permintaan. dan jika engkau tidak menerima (lamaran) maka ketahuilah bahwa allah telah mengabarkan kepadaku bahwa (kalau kamu) menikahkan anakmu dengan laki laki lain, maka tidak diberkahi dan juga padamu ahmad beg). dan jika kamu tidak merasa takut, maka akan ditimpakan kepadamu bencana bencana. dan bencana yang paling akhir adalah kematian, kamu akan mati setelah pernikahan itu tiga tahun bahkan kematian lebih dekat, dan mati itu akan datang sedang kamu dalam keadaan lalai. begitu pula suaminya akan mati setelah dua tahun enam bulan. ini adalah suatu keputusan dari allah. lakukanlah apa yang kamu perbuat dan sesungguhnya aku bagimu hanya pemberi nasehat. ahmadiyah dan pembajakan al our an, amin jamaluddin, hal. sungguhpun demikian, orang tua gadis itu sama sekali tidak perduli dan tidak terpengaruh oleh ancaman wahyu nabi mirza ghulam ahmad dan dengan tegas pula ditolaknya lamaran mirza. tatkala mirza mendengar lamarannya ditolak, maka hatinya menjadi gelisah, kemudian umumkan lagi wahyu baru. dan allah berfirman kepada mirza: firman tuhan dalam kitab suci tadzkirah halaman lekas sayap urban wil. hok sai otak! gki laga si) kia tki ul) gibran sen gta gal atas ols st) ala ialah ran gas dan mengabarkan kepadaku dan berkata berfirman, sesungguhnya dia akan dijadikan seorang janda, dan suaminya serta bapaknya akan mati tiga tahun kemudian setelah hari pernikahan kemudian kami akan mengembalikannya kepadamu setelah kematian mereka berdua. dan masing masing mereka berdua tidak termasuk orang yang diselamatkan. dan allah berfirman: sesungguhnya kami akan mengembalikan (menikahkannya) kepadamu. tidak akan ada perubahan atas ketentuan allah, sesungguhnya tuhan berbuat apa yang kehendaki.dan mereka bertanya kepadamu (wahai mirza), apakah itu benar? katakanlah olehmu, yaa demi tuanku sesungguhnya itu adalah benar dan kalian tidak termasuk orang orang yang perkasa. kami disahkan engkau kepadanya (setelah menjadi janda), tidak akan ada perubahan pada ketentuan allah. walaupun mereka melihat (itu) mereka akan berpaling dan mereka akan berkata itu hanya sihir semata. ahmadiyah dan pembajakan al gur an, amin jamaluddin, hal. tetapi "wahyu ancaman yang dikemukakan oleh nabi india ini tidak ada satu yang cocok dengan kejadian sebenarnya. mempersunting gadis muhammad bagus sewaktu menjadi gadis tidak berhasil. bapaknya dan suaminya yang menurut wahyu yang diterima mirza dikatakan akan mati tidak terbukti mati. bahkan suaminya muhammad begum sampai ikut berperang waktu terjadi perang dunia ii. begitu juga wahyu yang mengatakan bahwa nabi mirza akan mendapatkan (menikahi) muhammad begum setelah dia menjadi janda, hanyalah suatu khayalan belaka, yang menyebabkan kehidupan mirza semakin menderita, karena cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. abdullah hasan hadir dalam bukunya: ahmadiyah telanjang bulat panggung sejarah, menjuluki wahyu wahyu yang diterima oleh nabi godaan ini dengan asnaghas wahyu (wahyu yang datangnya dari iblis. penerbit pt. al ma'arif bandung, cet. tahun hal. ahmadiyah dan pembajakan al gurun, amin jamaluddin, hal. kalau memang wahyu yang diterima oleh mirza ghulam ahmad itu benar benar datangnya dari tuhan, yaitu bahwa apabila putri ahmad bagi dinikahkan dengan pria lain dan bukan dengan mirza ghulam ahmad, maka suami dari putri ahmad bagi itu akan meninggal dunia dalam tempo tahun bulan setelah hari pernikahannya dan kemudian sang bapak yaitu ahmad bagi akan meninggal dunia juga dalam tempo tahun setelah hari pernikahan putrinya, tentu pasti akan menjadi kenyataan. kemudian 'wahyu' yang dia terima mengatakan bahwa walaupun mirza ghulam ahmad tidak bisa mendapatkan gadisnya, maka dia akan mendapatkan putri ahmad bagi itu setelah dia menjadi janda. ternyata, wahyu tersebut tidak menjadi kenyataan. ahmad bagi, ayah dari gadis itu tidak meninggal dunia dan demikian pula suami dari putrinya tersebut tidak meninggal dunia. sehingga harapan mirza ghulam ahmad dia akan mendapatkan janda sang gadis setelah dia tidak mendapatkan sang gadis saat peranannya, adalah bertepuk sebelah tangan, yaitu hanya khayalan belaka. hal ini membuktikan bahwa wahyu wahyu tersebut bukan dari tuhan, tetapi karangan mirza ghulam ahmad. baru melihat gadis cantik saja, mirza ghulam ahmad sudah mengaku mendapat wahyu dari tuhan yang ditujukan kepada keluarga gadis tersebut supaya sang ayah mau menikahkan putrinya dengan dirinya mirza ghulam ahmad). hal ini membuktikan bahwa wahyu wahyu yang diakui dari tuhan oleh mirza ghulam ahmad adalah wahyu wahyu palsu. ternyata dalam keyakinan ahmadiyah, orang yang bisa menerima wahyu bukan hanya mirza ghulam ahmad. akan tetapi, orang lain pun bisa menerima wahyu. misalnya dalam buku, apakah ahmadiyah itu? karya tulis dari hz. mirza baharuddin mahmud ahmad, hal. dikatakan, penulis sendiri telah banyak mendapat berbagai bagai ilmu kerohanian melalui para malaikat. sekali peristiwa satu malaikat telah mengajarkan kepada saya tafsir dari surah al fatimah. juga dalam buku yang sama hal. dikatakan, sekali peristiwa allah ta'ala pernah mengatakan kepada saya, bahwa dalam tugas yang dipikirkan oleh allah kepada saya, syaitan dan anak anaknya akan mengadakan bermacam macam rintangan dan engkau jangan menghiraukan rintangan rintangan itu. bahkan, allah swt akan bercakap cakap kepada para pengikut mirza ghulam ahmad. mirza baharuddin mahmud mengatakan, hadirat masih mau'vud a.s. tampil dunia dan dengan panjangnya menyatakan, bahwa allah taal bercakap cakap dengan beliau dan bukan dengan diri beliau saja, bahkan dia akan bercakap cakap dengan orang orang yang beriman kepada beliau serta mengikuti jejak beliau, mengamalkan pelajaran beliau dan menerima petunjuk beliau. beliau berturut turut mengemukakan kepada dunia kalam ilahi yang sampai kepada beliau dan menganjurkan kepada para pengikut beliau, agara mereka pun berusaha memperoleh ni'mat serupa itu. apakah ahmadiyah itu? hz. mirza baharuddin mahmud ahmad, hal. bahkan mirza ghulam ahmad juga mengajarkan kepada jemaatnya tentang reinkarnasi. mirza ghulam ahmad mengatakan, dalam wahyu ini tuhan menyebutkan rasul nya, karena sebagaimana sudah dikemukakan dalam brain ahmadiyah, tuhan maha kuasa telah membuatku manifestasi dari semua nabi, dan memberiku nama mereka. aku adam, aku seth, aku nuh, aku ibrahim, aku ishak, aku ismail, aku ya'gub, aku yusuf, aku musa, aku daud, aku isa dan aku adalah penjelmaan sempurna dari nabi muhammad saw., yakni aku adalah muhammad dan ahmad sebagai refleksi (hagigatul wahyu, ), sinar islam, hal. oleh karena itu, mari kita perhatikan 'wahyu wahyu' yang terdapat dalam tadzkirah bawah ini: ogn atau tetes getatentaiun bus kat pedas dan ona abal sundus alga jan gala uji gal uli gal soul jil hal. islabah sal jasus ash) san gila jelly gail old uli hal. anejuga mari kita perhatikan wahyu wahyu dari allah swt yang diterima oleh mirza ghulam ahmad' dan allah swt langsung memanggilnya dengan nama ahmad dalam wahyu nya tersebut. dalam tadzkirah cetakan kata ahmad tersebar dalam antaranya sebagai berikut nara aren masa hai ahmad, allah telah memberkahi, bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, akan tetapi nen data ssi gala ine gi) sis mak tadzkirah, hal. aman hai ahmad, rahmat telah memenuhi kedua bibir, sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, allah akan meninggikan penyebutan namamu dan menyempurnakan nikmat nya kepadamu dunia dan akhirat.menetapkan engkau dan isterimu dalam surga, aku telah meniupkan dalam dirimu ruh kebenaran langsung dari ku. sri ika alias sia gaji bala kai tadzkirah, hal. nan hai ahmad, rahmat telah memenuhi kedua bibir, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka shalatlah demi tuhan dan berkurbanlah dan didirikanlah shalat untuk mengingat aku. sia osn nas ganas jsi seal ang) alel tadzkirah, hal. anna, ketahuilah bahwasanya isteri ahmad dan kerabatnya mereka itu adalah keluargaku dan mereka tidak pernah menjadikan caraka jalan agama ini. bee anak matanya hai ahmad, allah telah memberkahi, ar rahman bemteanmemaammasara kie were hai ahmad, engkau adalah tujuan dan engkau hunt oemumutmmantu. kabar gembira bagimu hai ahmad, engkau lah tujuan dan engkau bersama ku, aku telah menanamkan karomah dengan tangan ku. kecamatan ringinarum, kabupaten kendal sebagai 2n0 005200n0 0000n0n0 . ix, berdasarkan surat kuasa khusus, masing masing bertanggal juli juli juli dan juli memberi kuasa kepada fitria sumardi, s.h., holy k.m. langit, s.h., undang budhi satria, s.h., fatahillah, s.h., gita paulina purba, s.h., dan machine pantun, s.h., ll.m., para advokat yang beralamat jalan balikpap dewan da'wah islamiyah indonesia didi): mendengar dan membaca keterangan pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi): mendengar dan membaca keteranganpihak terkait majelis ulama indonesia mui)dewan da'wah islamiyah indonesia didi), mendengar dan membaca keterangan ahli pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi): mendengar dan membaca keterangan ahliahli pihak terkait majelis ulama indonesia mui): memeriksa bukti bukti surat tertulis para pemohon: meminimalisir terciptanya kepastian hukum. sehingga secara jelas terjadi perlakuan yang tidak sama depan hukum, mana aliran dominan dapat melakukan apapun tanpa kuatir dianggap menyimpang, sedangkan aliran minoritas berada dalam kondisi rentan untuk dipersekusi sebagai aliran yang menyimpang: bahwa dalam putusan majelis hakim telah menyatakan bahwa . perlunya revisi terhadap pencegahan penodaan agama isi\|ek : . terhadap pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut, jelas bahwa object itis undang undang nomor pnas ini mengandung kelemahan yang nyata nyata mengakibatkan pelanggaran terhadap hak hak konstitusionalitas banyak warga negara sehingga mahkamah konstitusi berpendapat bahwa undang undang tersebut perlu direvisi. hingga saat ini pemerintah sama sekali tidak mengambil langkah langkah progresif untuk melaksanakan pendapat mahkamah konstitusi tersebut yang akibatnya adalah seiring berjalannya waktu, korban korban pelanggaran hak konstitusionalitas dengan tetap diberlakukannya undang undang nomor pnas terus bertambah termasuk tapi tidak terbatas pada para pemohon dalam perkara guo. oleh karena itu sangat beralasan secara hukum bagi mahkamah konstitusi untuk memberikan penafsiran bersyarat terhadap konstitusionalitas undang undang nomor pnas ketentuan dan undang undang nomor pnas bertentangan dengan uud bahwa norma undang undang nomor pnas bertentangan dengan yang menjamin: . hak memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan. secara singkat dapat dijawab bahwa norma ini dapat bersifat seperti sel kanker, yang secara ganas menggerogoti bahkan mengamputasi hak konstitusional para pemohon yang dilindungi menurut uudallah telah benar benar memberkahi, jemaimasaramata hai ahmad, namamu sempurna dan tidak sempurna nama ku, sesungguhnya aku mengangkat kepada ku. kabar gembira bagimu hai ahmad, sesungguhnya aku akan menolong, sesungguhnya aku akan menjaga, sesungguhnya aku akan menjadikan sebagai imam (pemimpin) bagi umat manusia. bej sak alis elias ari ala tadzkirah, hal. aries hai ahmad, rahmat telah memenuhi kedua bibir, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka shalatlah demi tuhan dan bergurbanlah, sesungguhnya orang yang membenci, dia lah yang terputus. hai ahmad, engkau adalah tujuan dan engkau (hino macra0s 070m. hai ahmad, aku akan mengabulkan seluruh dosamu dhutaapememarmma pose nias gal bis pain bela dag lu) tadzkirah, hal. mandor sesungguhnya kami telah mengutus ahmad kepada ham ttm ajang cma tukang dusta dan sombong' dan mereka hanya menyaksikannya dan mereka mengalir kepadanya laksana air yang tercurah. asal pas lag ki) oljall ale rjl tadzkirah, hal. massa hai ahmad, allah telah memberkahi. ar rahman yang telah mengajarkan al gurun, untuk memberikan peringatan kepada sebuah kaum yang bapak bapak mereka belum pernah diberi peringatan supaya jelas jalan orang orang yang berdosa. ima sos gay lane oli) giat aji cuka tadzkirah, hal. saga hai ahmad, rahmat telah memenuhi kedua bibir, sesungguhnya engkau bawah pengawasan ku, allah akan meninggikan penyebutan namamu dan menyempurnakan nikmat nya padamu dunia dan akhirat. hai ahmad, engkau adalah tujuan dan engkau bersama ku, aku telah menanamkan karomah dengan tangan ku. hai ahmad, namamu sempurna, dan nama tidak penang eperioneedai men engkau diberkahi hai ahmad, dan allah telah benar amemamtatma hai ahmad, menetapkan engkau dan isterimu dalam surga, hai maryam menetapkan engkau dan suamiku dalam surga. asbes jala sis nana dah dl) lan cia tadzkirah, hal. miaskdadas jsesinggunnya kari mengutip amat keretkabar gembira bagimu hai ahmad, engkau adalah tujuan dan engkau bersama ku, aku telah menanamkan kemuliaan dengan tangan ku. ami seal siap catala saat tadzkirah, hal. hai ahmad rahmat telah memenuhi kedua bibir, engkau telah diberkahi hai ahmad, dan allah benar benar memberkahi. hai ahmad, menetapkan engkau dan isterimu surga, hai adam menetapkan engkau dan isterimu surga. obesa kilas sai sis itoe dag ari lulu tadzkirah, hal. sista sesungguhnya kami telah mengutus ahmad kepadhai ahmad, engkau adalah tujuan dan engkau bersama ku, dan aku bersamamu, rahasia adalah rahasia ku. hai ahmad, engkau adalah tujuan dan engkau bersama ku, engkau hadapan seperti keesaan dan ke tinggalan ku. lrt atma ptt menerus pada pns sesungguhnya engkau dalam pengawasan ku, aku telah wmenamaimu sebagai orang yang adah aki sie ali mal cs)p tadzkirah, hal. @eeaaaaker sasa engkau diberkahi hai ahmad, dan allah benar benar memberkahi, urusan sangat ajaib dan pahala sudah dekat. hai ahmad, menetapkan engkau dan isterimu dalam surga, aku akan menolong dan padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. kabar gembira bagimu hai ahmad, engkau adalah tujuan dan engkau bersama ku, rahasia hai ahmad rahmat telah memenuhi kedua bibir, ucapan yang disampaikan dari tuhan yang wahyu yang diklaim turun @dian mayu tatahan gelakantakun kat pas jan jalal gas obati! lip hal. map kontangala uji gal gol jal gan baal sll hal. esungganya kam tah menurunkannya gatal brgbaal sll jal hal. sel sesungguhnya kami telah menurunkannya dekat.ann alb lil batal slerintah membuat bahisyti maobarah dan mirza ghulam ahmad adalah wakil agung rasulullah saw dikutip dari alquran dengan terjemah dan tafsir singkat, editor: malik ghulam farid, dialihbahasakan oleh: panitia penterjemah tafsir alquran jemaat ahmadiyah indonesia, dengan restu: hadirat mirza tahir ahmad, jilid iii, edisi pertama, penerbit yayasan wisma damai jakarta ahmadiyah telah membuat areal pekuburan yang diberi nama batesi magdara. hal ini dikarenakan mirza ghulam ahmad menerima perintah dari allah swt untuk membuat areal pekuburan surgawi tersebut. silahkan baca penafsiran versi ahmadiyah terhadap surah yasin bawah ini dikatakan kepadanya, usa akn jas masuklah dalam surga.?hjuru'ah. surah ini agaknya diturunkan beberapa tahun sesudah hijrah (lihat dalam surah sebelumnya telah disinggung nubuatan nabi isa a.s. tentang kedatangan nabi ahmad a.s. surah ini membahas nubuatan itu lebih lanjut. surah ini kemudian mengisyaratkan pula kepada gejala rohani, yang akan terjadi pada suatu ketika kelak dengan perantaraan wakil agung rasulullah s.a.w. ialah masih mau'ud, dan seterusnya mencela kaum yahudi atas penolakan mereka terhadap rasulullah s.a.w. meskipun adanya kenyataan bahwa kitab suci mereka banyak sekali mengandung nubuatan nubuatan mengenai beliau. menjelang penutup, ditetapkannya soal kepentingan salat jum'at, dan tersirat bahwa zaman kedatangan rasulullah s.a.w. kedua kali, yang diumpamakan sebagai salat jum'atmuddatstsir dan demi subuh?!' apabila terang. gatal isi ata subuh dapat juga berarti wakil agung rasulullah s.a.w. ialah hadirat masih maud a.s. dan malam apabila berlalu dapat diartikan malam kegelapan rohani, yang akan mulai berlalu sesudah kedatangan beliauinsyigag dan bulan apabila jadi purnama. gas asi berisikan sebuah nubuatan mengenai kemunduran sementara umat islam serta kebangunan kembali mereka melalui seorang wujud, wakil agung rasulullah s.a.w. hadirat masih mau'ud a.s. yang bagaikan bulan purnama akan memantul dalam diri beliau cahaya gemilang sang matahari rasulullah s.a.w.) dengan sepenuhnya serta seutuhnyth thariq demi langit dan bintang fajar. gbi elata isyarat dalam ini dapat tertuju kepada wakil rasulullah s.a.w., yang kedatangannya laksana bintang fajar sebagai pertanda akan terbitnya fajar kejayaan dan penyebarluasan islam sesudah malam kegelapan rohani yang pernah meliputi agama islam telah terhadapbulan, apabila mengikuti sei jas matahari. bulan dapat juga menunjuk kepada rasulullah s.a.w. sebab beliau menerima cahaya dari tuhan dan menyiarkan cahaya itu persada alam rohani yang gelap itu. atau kata bulan itu dapat pula menunjuk kepada para wali dan para imam zaman khususnya kepada wakil agung beliau, hadirat masih mau'ud a.a. yang akan meminjam cahaya kebenaran dari rasulullah s.a.w. dan menyiarkannya dunia untuk menghilangkan kegelapan akhlak dan rohanimalam hari, apabila menutupi lala gan cahaya matahari. malam dapat menunjuk kepada masa kemunduran dan kemerosotan orang orang islam ketika cahaya islam telah tersembunyi dari mata dunia. keempat ini menunjuk kepada empat kurun masa perjalanan islam yang penuh peristiwa itu, ialah masa rasulullah s.a.w. sendiri, ketika matahari rohani rasulullah s.a.w.) sedang memancar dengan sangat megahnya cakrawala rohani: masa wakil agung beliau, yaitu hadirat masih mau'ud a.s. ketika nur (cahaya) yang diperolehnya dari rasulullah s.a.w. dipantulkan suatu dunia yang gelap: masa para khalifah rasulullah s.a.w. ketika cahaya islam masih tetap berkilau kilauan dan masa ketika kegelapan rohani telah meluas seluruh dunia yang terjadi tiga abad pertama kejayaan islamdari paparan tersebut diatas, saya sebagai saksi ahli dari pihak terkait didi pusat meminta kepada pihak para pemohon asep samsudin ag, pemohon siti masih, pemohon ii: fariz mahmud ahmad, pemohon iii: lida wati, pemohon iv: rapid, pemohon drs. iep samsudin, pemohon vi: angsa dewi, pemohon vii: erna rosalia, pemohon viii: tapis, pemohon ix, kepada para pemohon sampai dengan pemohon tersebut diatas, secara bersama sama dari pihak ahmadiyah untuk menunjukkan surat keputusan sk) dari rasulullah saw tentang adanya pengangkatan bahwa mirza ghulam ahmad adalah wakil agung dari rasulullah saw dalam sidang mahkamah konstitusi ini. selanjutnya, mirza ghulam ahmad juga telah membuat areal pekuburan yang diberi nama batesi magdara atas perintah dari allah swt. mirza ghulam ahmad mengatakan bahwa dia telah menerima wahyu untuk membuat areal pekuburan surgawi sesuai dengan dalam surah yasin yang berbunyi, dikatakan kepadanya, masuklah usa kri asi dalam surga.jaya tidak menemukan penafsiran terhadap tersebut seperti yang ditafsirkan oleh ahmadiyah. ahmadiyah berkeyakinan bahwa semua jemaat ahmadiyah yang dikuburkan bahesyti magdara, maka mereka semua telah dijamin masuk surga. perlu diketahui juga bahwa untuk mendapatkan kavling bahesyti magdara sehingga bisa dikuburkan sana itu tidak cuma cuma. ada bayarannya, yaitu sekitar dari penghasilan jemaat ahmadiyah yang harus disetorkan ahmadiyah pakistan. setelah setoran diterima, maka pihak ahmadiyah pakistan akan mengeluarkan sebuah sertifikat. inilah contoh penulisan surat wasiat jemaat ahmadiyah anjuran ahmadiyah pakistan: iklan wasiat harian al fatal tanggal juni saya, al haj muhammad said yunus bin al haj yunus, pekerjaan guru, umur tahun, bai'at tanggal januari tempat tinggal jln. anang ujung pandang, sulawesi selatan indonesia. dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan, pada tanggal ramadhan mewasiatkan menghibahkan hal hal yang tercantum bawah ini. harta kekayaan saya pada saat ini adalah sebuah rumah ukuran meter, seharga . ladang padi seluas acre, seharga. sebidang tanah ukuran meter, seharga. satu sepeda motor buatan jepang, seharga . saya menghibahkan harta itu bagian daripadanya kepada sadr anjuran ahmadiyah pakistan, bawah. kalau masa yang akan datang saya memperoleh suatu kekayaan atau penghasilan, saya akan memberitahu majlis kar pandaan tentang hal itu dan wasiat hibah saya ini berlaku juga terhadap itu. kekayaan apapun yang saya punyai pada waktu kematian saya, saya bahkan bagian daripadanya. untuk kepentingan sadr anjuran ahmadiyah pakistan bawah. pada saat ini saya berpenghasilan tiap tiap bulan sebagai guru pemerintah. selama hidup, saya akan membayar bagian dari penghasilan saya itu kepada sadr anjuran ahmadiyah pakistan bawah. wasiat saya ini mohon disetujui sejak permohonan ini ditulis. pemohon al haj muhammad said yunus jl. anang ujung pandang, sulawesi selatan indonesia saksi saksi saleh nadi jl. anang ujung pandang, sulawesi selatan indonesia mukhtar ma'mur jl. monginsidi lorong ujung pandang, sulawesi selatan indonesia jadi sepotong al gur'an yang berbunyi: misil masuklah dalam surga. oleh ahmadiyah dikomersilkan untuk mendapatkan uang yang sebanyak banyaknya. pada bulan maret jemaat ahmadiyah yang dipastikan masuk surga sudah berjumlah orang. dan sekarang kuburan surgawi tersebut telah dibuatkan parung kemang bogor. (copy koran, terlampir) sedangkan dalam ajaran islam, masuk surga itu tidak bisa dijual belikan. tetapi perbuatan amal baik (amal saleh) setiap orang lah yang saya allow bahwa dalam hidup, ada orang yang merasa perlu untuk dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa dan negaranya, antara lain dengan cara bergabung bersama dalam komunitas keagamaan untuk secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. hak ini diakomodir oleh negara melalui uud yaitu hak memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan. sehingga para pemohon jelas memiliki hak ini. para pemohon memilih untuk berada dalam komunitas ahmadiyah, yang menurut pemahaman para pemohon, merupakan wadah yang paling tepat. sayangnya norma dalam undang undang nomor pnas gagal membedakan antara orang dengan sengaja muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk menyebarkaninilah yang menjadi pokok persoalan utama yang menimpa para pemohon, bahwa orang atau organisasi yang melakukan penodaan agama, dapat terlihat abstraksinya dari pandangan majelis mahkamah konstitusi dalam putusan ). bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama islam,akan 'dengan melakukan framing atas pihak pihak yang memang berbeda aliran sebagai pihak yang melakukan penafsiran dan atau kegiatan menyimpang , akan menjurus pada upaya religious group cleansing oleh suatu aliran terhadap aliran aliran lain dalam suatu agama, dengan difasilitasi oleh pemerintah. memaksa untuk keluar dari komunitas akan menghantarkannya masuk surga. (copy nama orang orang yang sudah pasti masuk surga menurut ahmadiyah, terlampir). perbedaan antara islam dengan ahmadiyah manusia yang beriman kepada allah dalam buku dari tanah untuk swt disebut hamba allah. tanah, edaran tahun desember oleh badan penghubung tanah ambillah jemaat ahmadiyah indonesia hal. disebutkan, kita mengetahui bahwa tema'at ahmadiyah adalah tema'at yang didirikan oleh allah sendiri dengan perantaraan hasrat mirza ghulam ahmad a.s. jemaat ahmadiyah didirikan oleh allah swt sendiri dengan perantaraan seorang nabi dan rasul. memang tiada satu pun organisasi selain jemaat ahmadiyah yang mendakwahkan bahwa dia didirikan oleh allah perantaraan seorang nabi. (hal. penting sekali bagi semua warga jemaat ahmadiyah mengenal kandungan kitab bahtera nuh ini dan hendaknya mereka mengetahui bahwa dengan perantaraan bahtera yang bagaimana coraknya dia tuhan) akan menyelamatkan manusia. sebab, siapa pun yang tidak menaiki bahtera ini tidak boleh berharap sedikit pun untuk mendapatkan keselamatan. bahtera nuh, oleh hasrat mirza ghulam ahmad, kata pengantar) .kamu sekalian hendaknya mengutamakan dia agar kamu sekalian langit akan dituliskan dalam daftar jemaat nya. (ibid, hal. barangsiapa memutuskan diri dari dunia demi dia, akan menemukan dia. dengan kesungguhan hati, dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah langkah bersemangat jadilah sahabat tuhan, agar tuhan pun akan menjadi sahabatku. (ibid, hal. dengarkanlah caci maki orang, dan bersyukurlah. alamiah kegagalan demi kegagalan: akan tetapi janganlah memutuskan hubungan. kamu sekalian merupakan jemaat allah terakhir. (ibid, hal. permasalahan ahmadiyah indonesia itu bukan permasalahan antara minoritas dengan mayoritas. dalam islam tidak ada dikotomi minoritas dan mayoritas. akan tetapi, permasalahan ahmadiyah itu muncul dikarenakan ahmadiyah yang mengaku menjalankan syariat islam tetapi faktanya terbalik, mereka telah melakukan penodaan terhadap islam, yaitu al gur'an kitab suci umat islam diacak acak, nama nabi muhammad saw dibajak dan diklaim oleh dan untuk mirza ghulam ahmad, dan bahkan mirza ghulam ahmad mengaku sebagai rekan nabi muhammad saw, seperti pengakuannya, dalam syariat musa a.s., isa ibnu maryam a.s. adalah masih mau'ud, sedangkan dalam syariat muhammad s.a.w. akulah masih mau'ud. oleh karena itu aku menghormati beliau sebagai rekan. ajaran, hadirat mirza ghulam ahmad a.s., yayasan wisma damai, hal. lihatlah, bagaimana sangat tidak depannya mirza ghulam ahmad ini. dia mengaku sebagai rekan nabi muhammad saw. sedangkan makna rekan dalam kbbi kamus besar bahasa indonesia) edisi kedua, departemen pendidikan dan kebudayaan, balai pustaka, hal. disebutkan artinya sebagai berikut teman (sekerja dsb): kawan persekutuan (sama sama anggota perseroan dsb). berikan bersekutu: berserikat: bersama sama berusaha (berniaga dsb). merekan berikan. rekanan: orang yang mempunyai hubungan timbal balik dunia usaha atau dagangan: nasabah usaha. jadi, seolah olah mirza ghulam ahmad ini adalah teman dan kawan nabi muhammad saw. padahal kita tahu, mirza ghulam ahmad tidak sezaman dengan nabi muhammad saw m), ada rentang waktu yang sangat jauh, yaitu sekitar tahun. selain itu, banyak al gurun yang disumbangkan penafsirannya dan bahkan ada yang dikomersilkan oleh ahmadiyah, misalnya yang berbunyi, masuklah dalam surga yasin ahmadiyah memperkuat belikan kavling pekuburan surgawi yang dikatakan sebagai penjabaran dari dari surat yasin tersebut, dengan cara seorang jemaat ahmadiyah harus mewasiatkan dari hartanya jika dirinya ingin dikuburkan komplek pekuburan surgawi yang dibuat oleh mirza ghulam ahmad dengan jaminan pasti masuk surga. penutup terhadap permohonan tafsir konstitusional bersyarat yang diajukan oleh para pemohon terhadap ketentuan dahli melihat dan berpendapat bahwa tersebut masih sangat relevan dan sangat faktual diterapkan sebagai upaya pencegahan terhadap penodaan dan atau penyalahgunaan seluruh agama yang ada dan diakui negara republik indonesia, sehingga tidak perlu dilakukan penafsiran apapun dari makna bunyi ketentuan dalam peraturan perundang undangan tersebut. semoga para pengikut ahmadiyah segera bertaubat dan kembali ajaran islam yang benar yang sesuai dengan al @ur dan as sunnah yang shahih yang datangnya dari rasulullah saw. admin yaa radial alamdiperlukan mengingat banyaknya penyalahgunaan dan atau penodaan agama. dr. daud rasyid sitorus, lc., m.a. pro dan kontra masalah ahmadiyah, kini mencuat kembali. sekte keagamaan yang telah dihukum murtad dan keluar dari islam oleh organisasi konfrensi islam oki) tahun juga sebelumnya fatwa internasional liga muslim dunia tahun dan dikembangkan oleh mama' gigih al islami tahun yang menyebutkan ahmadiyah adalah agama luar islam. bahkan negara asalnya india dan pakistan), ahmadiyah ditempatkan dalam kelompok minoritas non muslim, lalu fatwa tersebut diikuti negara negara muslim lainnya, tak terkecuali indonesia yang diikuti ormas ormas islam dan lembaga lembaga lainnya, terutama majlis ulama indonesia yang telah menegaskan kembali katanya tentang pesatnya faham ahmadiyah pada munas vii tahun namun anehnya, mengapa belakangan ini semangat pembelaan kepada sekte ahmadiyah kian menguat, mulai atas nama kebebasan beragama dan hak asasi manusia sampai memutarbalikkan fakta lapangan. salah satu yang terpenting adalah "meluasnya" pernyataan para pembela ahmadiyah terhadap keyakinan khatam nabiyyin, mana waliyullah muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman akhirnya dengan penuh terpaksa diakui juga sekalipun ada tambahannya. justeru tambahannya itulah, menunjukkan bahwa mereka kaum ahmadiyah (@adyaniyah, mirzaiyyah) tidak berubah dari keyakinan semula bahwa mirza ghulam ahmad sebagai nabi setelah nabi akhir zaman muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, sekalipun yang dipopulerkan sekarang adalah al masih al mau'ud atau imam mahdi dan khalifah al masih. sementara kelompok lahore menyebutnya pembaharu (mujahid). khatam nabiyyin versi ahmadiyah menurut mirza baharuddin mahmud ahmad khalifah al masih orang ahmadiyah: dalam bukunya apakah ahmadiyah itu? (buku terjemahan dengan penerbit tema'at ahmadiyah indonesia tahun menyebutkan: apakah orang ahmadi menyebut dirinya orang islam dan beriman kepada kalimat syahadat, maka atas dasar apakah harus ingkar kepada khatam nubuat dan tidak percaya kepada rasulullah saw. sebagai khatam nabiyyin?". allah ta'ala dengan jelas berfirman dalam gur' karim al azab: gasal sar adil jiwa) csi, sila lol ama muhammad bukanlah bapak dari salah seorang antara kamu orang laki laki, melainkan adalah rasulullah dan khatam nabiyyin . bagaimanakah orang yang mempercayai al aur'an al karim dapat mengingkari ini? tegasnya orang orang ahmadi sekali kali tidak beri'tekad, bahwa rasulullah saw. naudzubillah bukanlah khatam nabiyyin. apa yang dikatakan oleh orang orang ahmadi hanyalah demikian, bahwa makna tentang khatam nabiyyin yang dewasa ini populer kalangan kaum muslimin itu tidaklah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh tersebut, dan begitu pula makna itu tidak menjelaskan kemuliaan dan keagungan beliau seperti kemuliaan dan keagungan yang diisyaratkan oleh tersebut. tema'at ahmadiyah mengartikan khatam nabiyyin sesuai dengan penggunaan umum dari bahasa arab dan hal mana diperkuat oleh ucapan ucapan siti aisyah ra., sayyidina ali ra. dan para sahabat lainnya. dengan artian itu (yang dikemukakan tema'at ahmadiyah) keagungan rasulullah saw. dan martabat beliau bertambah semarak lagi dan terbukalah olehnya ketinggian beliau dari seluruh ummat manusia. jadi orang orang ahmadi tidak mengingkari gagasan dari halaman nubuat, melainkan menolak arti halaman nubuat yang dewasa ini, secara kesalahan telah tersebar tengah tengah kaum muslimin. sebab kalau orang mengingkari halaman nubuat berarti kufur. sedangkan dengan karunia allah orang ahmadi itu adalah muslim dan beranggapan bahwa satu satunya jalan keselamatan ialah berjalan atas rel islam . demikian petikan utuh pandangan mirza baharuddin mahmud ahmad, apakah ahmadiyah itu?, hlm. dari paparan tersebut, seolah olah tema'at ahmadiyah benar benar sama dengan kaum muslimin lainnya dalam mengimani nabi akhir zaman muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, namun mereka. berbeda dalam penafsirannya. lalu mereka membiaskan beberapa riw tsar sahabat, antaranya ucapan aisyah radhiyallahu 'anh dan ali radhiyallahu 'anh sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh tokoh mereka, antaranya muhammad sadis h.a. dalam bukunya analisa tentang halaman nabiyyin yang diterjemahkan tema'at ahmadiyah indonesia tahun contoh ucapan aisyah radhiyallahu 'anh yang dipukul dari ad darul mansur berikut ini: cai alga gamal an) katakanlah olehmu bahwa muhammad) adalah halaman nabiyyin dan janganlah kamu berkata: tak ada sembarang nabi lagi datang sesudah beliau. lihat muhammad sadis h.a., hlm. kemudian mereka (tokoh tokoh ahmadiyah) menukik pandangan syaikh bali efendi dalam syarah fushusul hitam sebagai berikut: lal alias use ajay kiai pia cai any ang san sila sls khatam rasul ialah yang tidak ada sesudahnya nabi yang membawa syari'at. maka itu adanya nabi muhammad saw. sebagai halaman nabiyyin tidak menghalangi adanya isa belakang beliau, karena isa adalah nabi yang akan mengikut pada ajaran yang dibawa khatam rasul muhammad) itu. lihat muhammad sadis h.a., hlm. maka pengertian khatam nabiyyin versi ahmadiyah, muhammad shallallahu 'alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang diberikan syari'at". artinya, tidak menutup kemungkinan akan muncul nabi nabi yang lainnya setelah nabi muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. adapun kalimat khatam (menurut ahmadiyah) mengandung pengertian yukhtamu biji (barang yang cap) atau stempel, mushaddig (yang membenarkan), bisa juga mengandung arti asyraful afghan (semula mulanya) atau zaitun (perhiasan). oleh karenanya apabila nabi muhammad itu stempel, maka bagaimana menjadi stempel apabila pada umatnya tidak ada nabi. (dipukul dari jurnal al fadel oleh the attack for religious affairs, hlm. semua logika tersebut, mempunyai inti bahasan bahwasanya "masih ada nabi lagi" setelah nabi muhammad, yaitu mirza ghulam ahmad dan selanjutnya. menurut ahmadiyah gaya, nabi nabi yang muncul setelah nabi muhammad disebut sebagai nabi burung, yaitu "nabi yang tidak membawa syari'at" lihat prof. dr. iskandar zulkarnain, gerakan ahmadiyah indonesia, lukis, hlm. senada dengan pandangan tersebut, pernyataan pembelaan para ahli pemohon dari pihak ahmadiyah dalam persidangan mahkamah konstitusi tertanggal hari selasa, oktober (diwakili oleh prof. dr. kasim mahar dari uin alauddin makasar dan zubair migrasi dari moderate muslim society). menurut prof. mahar, "peta besar ummat islam itu ada tiga, sunni, syiah dan ahmadiyah". menurutnya, rukun dalamnya sama, namun rukun keimanan yang berbeda. lalu dirinya menegaskan: orang yang masihmempertentangkan sunni, syi'i dan ahmadi, mereka adalah ketinggalan". sedangkan zubair menyatakan bahwa "tidak ada hak bagi seseorang ataupun lembaga (termasuk mui) untuk menilai golongan lain". menurutnya, perbedaan kaum ahmadi dengan muslim lainnya hanyalah masalah penafsiran semata. kaum ahmadiyah menurutnya, mengakui nabi muhammad sebagai nabi akhir zaman pembawa ajaran, namun tidak menutup ada nabi nabi lain setelahnya dan mirza ghulam ahmad merupakan "nabi bayangan" (nabi philly) bukan "pembawa syari'at" (nabi syari'ati), sama halnya dengan pengertian "wali" (wali) dalam istilah sunni. adapun argumen yang dijadikan pijakan zubair adalah meniru pandangannya ibnu arab dalam agdaamun nubuwwah yang menuturkan ungkapan "aku hanyalah sebutir debu pada perompak nabi", yaitu penuturan seorang sufi yang telah dinyatakan mulai dan murtad oleh puluhan ulama ahlus sunnah dari berbagai disiplin ilmu. lihat risalah singkat institute islamic studies yayasan islam al dalam", siapa ibnu arabi? tanggapan atas pernyataan dr. nurcholis majid pada pengajian paramadina tertanggal januari nampaknya kesimpulan terakhir itulah yang banyak dikuatkan oleh para membelanya, termasuk kelompok yang menyebut dirinya islam liberal atau islam moderat. menepis logika kaum ahmadi sebenarnya yang menyebutkan bahwa nabi muhammad shallallahu 'alaihi wasallam pamungkas para nabi as. al azab cukup menjadi dalil bahwasanya tidak ada nabi setelahnya, dikarenakan banyaknya dalil penguat dari hadits hadits yang shahih sebagaimana dirikan imam al bukhari dengan kalimat anna nabila ba'di, "hanya saja sesudah tidak ada nabi". masih imam bukhari dari sahabat musuh'ab bin sa'ad radhiyallahu 'anh dengan kalimat anna lisa nabiyyun ba'di, "hanya saja tidak ada nabi sesudah". lalu imam muslim dengan kalimat inf akhir andika, "sesungguhnya aku nabi paling akhir". demikian pula dalam shahihain imam bukhari dan muslim secara bersama sama) dengan sebutan ana khatam nabiyyin, "aku ini adalah penutup nabi nabi". selain itu, juga dalam kitab kitab sunan dan musnah yang cukup banyak. maka seorang penafsir sahabat, yaitu ibnu abbas radhiyallahu 'anh menyimpulkan: khatamallahu bikin nabiyyina galah fala yakni nabiyyun ba'tahu", "dengan nabi muhammad shallallahu 'alaihi wasallam allah telah menutup nabi nabi sebelumnya, maka tidak ada nabi baru sesudahnya". al fairuz abadi, tanwirul migas min tafsir ibni abbas, hlm. adapun maksud ucapan sayyid aisyah radhiyallahu 'anh: katakanlah olehmu bahwa muhammad) adalah halaman nabiyyin dan janganlah kamu berkata nabila min ba'di tidak berarti aisyah meyakini ada nabi setelah nabi akhir zaman sebagaimana dipahami shaleh nadi tokoh ahmadiyah, pengarang buku masalah khatam nabiyyin), melainkan perkataan ini sama derajatnya dengan ucapan nabi ketika melarang para sahabat agar tidak menuliskan hadits nabi terlebih dahulu karena dikhawatirkan bercampur dengan al gurun, sebagaimana adanya: janganlah kamu menulis apapun dariku selain al gur'an . hr. imam ahmad, musnah dalam konteks lain yang berhubungan dengan persoalan yang kita bahas adalah para sahabat dilarang mengatakan (mencatat) kalimat nabila min ba'di karena kalimat itu dari nabi, melainkan katakanlah (catatan) dengan khatam nabiyyin , karena kalimat itu adalah dari al gur'an. demikianlah bantahan ahmad haryadi (mantan muballigh ahmadiyah, yang penulis pernah mengantarnya hotel regent jakarta dalam rangka menagih janji khalifah al masih mirza thohir ahmad terkait muamalah dalam bukunya ahmadiyah @advani memutar belitan al gurun dan hadits tentang nabi pangkalan sebagaimana diwakilkan dede nazaruddin dalam ahli sunnah menjawab ahmadiyah dalam masalah kenabian dede nazaruddin, hlm. samping as. al azab tentang "kehitaman nabiyyin", tokoh tokoh ahmadiyah pun kerapkali menyalahgunakan as. as staff tentang kata ahmad", mana allah 'zza alla berfirman: dan (ingatlah) ketika isa putra maryam berkata: wahai bani israel, sesungguhnya aku utusan allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelum, yaitu taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah, yang namanya ahmad . . sebagaimana dikutip amin jamaluddin dan dr. ahmad luthfi fathullah, ma. bahwa kutipan tafsir tersebut dalam tafsir dan terjemah versi ahmadiyah adalah sebagai berikut: . jadi nubuatan yang disebut dalam ini ditujukan kepada rasulullah saw., tetapi sebagai kesimpulan dapat juga dikenakan kepada hadirat masih mau'ud as. pendiri tema'at ahmadiyah, sebab beliau sudah dipanggil dengan nama ahmad dalam wahyu brain ahmadiyah), dan oleh karena dalam diri beliau terwujud kedatangan kedua atau diutusnya yang kedua kali rasulullah saw. ketiga surah juru'ah tegas mengisyaratkan kepada kedatangan kedua rasulullah saw. telah pula dinyatakan dengan jelas dalam injil barnabas, yang dianggap kaum gerejani tidak sah, tetapi pada pihak lain mereka menganggapnya otentik (dapat dipercaya) otentik setiap dari keempat injil" hm. amin jamaluddin, ahmadiyah menodai islam, kumpulan fakta dan data, hlm. ahmad luthfi, menguak kesesatan aliran ahmadiyah, hlm. padahal, telah disebutkan dalam banyak tafsir, antaranya al hafiz ibnu kasir yang menyebutkan sebuah hadits nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang dirikan malik, al bukhari, muslim, ad darimu, at kirmizi dan an nasai dari jubir ibnu math'im radhiyallahu 'anh bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, yaitu aku adalah muhammad, aku adalah ahmad, aku adalah al mahi (yang allow menghapus dengannya kesuburan), aku adalah al hasyim (yang allow mengumpulkan manusia atas telapak kakiku) dan aku adalah al ' gaib yang tidak ada nabi setelahnya . ibnu kasir, disebut ahmad" (artinya lebih terpuji) dalam al gur an, dikarenakan nabi isa melihat bahwa muhammad itu lebih terpuji dari dirinya dan nabi nabi yang lain. disebut muhammad (terpuji) karena dalam dirinya banyak terdapat sifat sifat terpuji al ashbahani, hlm. dalam makalah riyal ka'bah, muhammad saw. dalam al gur an, hlm. masih banyak keganjilan, kekeliruan dan kesesatan lainnya mengenai keyakinan ahmadiyah. syaikh mancur ahmad chinioti sekjen gerakan internasional penutup kenabian pakistan) dalam kitabnya al @advani 'tagadatuhu menunjukkan betapa angkuh dan sombongnya pendiri sekte ini dalam meruntuhkan nilai nilai shiki (prinsip prinsip pokok ajaran) yang sudah jelas math'i (berdasarkan teks wahyu). inilah yang menyebabkan kenapa ahmadiyah dihujat (lihat dr. mansyur hakim, ma. dalam kenapa ahmadiyah dihujat). semakin lengkaplah kebohongan dan kedutaan mirza ghulam ahmad, samping mengaku nabi, sekaligus membajak al gur'anal karim dengan kitab suci tandingannya. lihat away sa'id thaha, mengenal mirza ghulam ahmad nabi dan rasul kaum ahmadiyah dan hm. amin jamaluddin dalam ahmadiyah dan pembajakan al gur'an). bagaimana mereka dapat mengelak dari pengkhianatannya, dengan mengatakan "nabi kami sama" dan "kitab suci kami sama", sementara dalam kitab mereka tertulis dengan jelas pada cover awalnya: tadzkirah hagigatul wahyu" atau yang disebut wahyu mugaddas" (artinya kitab tadzkirah hakikat wahyu atau wahyu yang disucikan). semoga bahasan singkat ini menjadi penguat bagi kaum muslimin dalam mengimani namanya dan membuka mata hati orang orang yang ingin kembali jalan tuannya, kecuali bagi mereka yang hatinya dihiasi kedengkian dan lingkaran. diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, tetap saja mereka tidak beriman. ibarat pepatah arab mengatakan: jamil los male culisly sail ogd sial orang yang ingkar tidak akan berguna baginya terpanjang lebar, walaupun dibacakan kepadanya taurat dan injil . dengan memohon kepada rambut alamin kiranya mengokohkan hati hati kita dalam berpegang teguh pada agama nya. rabbanaa sabit guluubanaa 'alaa detik. ahmadiyah, yang bagi para pemohon merasa merampas hak konstitusionalnya, karena ahmadiyah merupakan pilihan para pemohon untuk memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan, bahwa kondisi kekinian dalam suatu lingkungan tentu sangat berbeda, bisa terdapat beragam ulama seperti dari dan muhammadiyah. selain itu banyak juga anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok, yang terkumpul karena dapat disebabkan oleh faktor mata pencaharian seperti jakarta yang kebanyakan dihuni para pendatang dari daerah lain. kondisi kekinian pula, yang menyebabkan warga mencari ketenangan batin ketentraman sebagai tempatnya menenangkan diri dan mengisi rohaninya kembali, untuk tetap tangguh menghadapi derap kesibukan duniawi yang ada sekarang ini, dengan berada atau mengikuti pengajian pengajian pada waktu tertentu, padepokan ustadz atau orang yang dianggap ulama daerah tertentu. selain itu terdapat juga massa mengambang, yang merasa cukup mendengarkan ustadz ulama yang ada televisi. bahwa gambaran ini terlihat jelas tak merefleksikan dalam undang undang nomor pnas disebabkan secara sosiologis dan historis, pada saat itu masyarakat tidak majemuk dan komplek sebagaimana kondisi yang ada saat ini. bahwa norma dalam undang undang nomor pnas bertentangan dengan hak yang dijamin oleh konstitusi serta tidak jelas parameternya merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional para pemohon. tidak jelasnya parameter dalam norma tersebut berakibat pada undang undang nomor pnas menjadi tempat sampah sempurna untuk bergabungnya ketentuan yang melanggar hak konstitusional para pemohon dan ketentuan yang anti kebhinekaan seperti skb pelarangan ahmadiyah dan dimanfaatkan oleh aliran yang dominan dalam agama terkait, untuk mengeksploitasi pemerintah guna menekan aliran aliran minoritas dalam agama itu: bahwa pentungan ini tak lebih merupakan penyelundupan hukum yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai alat legitimasi teror, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan dieksekusi oleh daerah provinsi kabupaten kota, untuk membuat warga negara yang menjadi bagiaapabila telah melanggar akidah yang disepakati yang sesuai dengan petunjuk asli al gurun dan hadist maka seseorang itu sebenarnya sudah keluar dari islam: pada hakikatnya penyelewengan terhadap satu saja sudah dianggap menodai al @ur'an. yusril iha mahendra, dinamika tata negara indonesia: kompilasi aktual masalah konstitusi dewan perwakilan dan sistem kepartaian, gema insani press, jakarta, hlm. dalam rangka penegakan hukum penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya sarat dengan etis dan moral. penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat), maka harus didasarkan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksudkan dalam dan uud serta memberikan manfaat. dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan agama, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran agama dari segala bentuk penyalahgunaan dan atau penodaan penjelasan undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, menegaskanmelindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan atauatheis). implementasi perlindungan terhadap ajaran agama, maka negara memerlukan kriminalisasi kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. lihat: soerjani soeharto, kriminologi suatu pengantar, thalia indonesia, jakarta, hlm. hukum mewujud dalam undang undang sebagai sarana perubahan sosial, berarti perundang undangan merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu. dengan demikian, undang undang adalah satu rangkaian alat alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. lihat: rowspan saleh, penjabaran pancasila dan uud dalam perundang undangan, sinar grafika, jakarta, hlm. terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan agama. oleh karenanya, negara menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana ius punah moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk: pertama, menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. kedua, menentukan kapan dan dalam hallancarkan. ketiga, menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. lihat: moeljatno, asas asas hukum pidana, rangka cipta, jakarta, hlm.tindak pidana terhadap agama, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: delik delik yang bersangkutan dengan agama (relating, concerning), dan delik delik yang ditujukan terhadap agama against gemar seno adji, hukum pidana pengembangan, serangga, jakarta, hlm. susanto, delik agama, lembaga pengembangan pendidikan lpp) uns dan upt penerbitan dan pencetakan uns (uns press), surakarta, hlm. kedua aspek mengenai tindak pidana terhadap agama tersebut diatur dalam kuhp (kuhp pada awalnya tidak mengatur tindak pidana terhadap agama yang pada pokoknya ditujukan kepada perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama barulah dikenal dalam sistem hukum pidana indonesia ketika diundangkannya undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang kemudian berdasarkan dimasukkan dalam kuhp. dimasukkannya norma hukum dalam kuhp mengandung makna ada keterhubungan antara 156a dengan sebelum dan sesudahnya), tepatnya pada 156a kuhp. rumusan 156a kuhp menekankan kepada teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan kepentingan hukum yang harus dilindungi. 156a kuhp merupakan delik yang berada dalam ruang lingkup bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum . aturan aturan dalam bab ini juga dikenal dengan haatzai artikelen atau penyebar kebencian . ketika ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap ketertiban umum, maka pada dasarnya pelarangan atas perbuatan tersebut karena sangat berpotensi menggangu ketertiban umum. pemberlakuan hukum pidana dalam upaya memberikan perlindungan terhadap agama sangat terkait dengan kepentingan publik dalam rangka mewujudkan ketertiban umum. apabila kepentingan agama diabaikan ketika terjadi penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama, maka dikhawatirkan menjadi pembuka gerbang timbulnya ancaman terhadap ketertiban umum dan bahkan ketahanan nasional penjelasan umum undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, menyebutkan kewaspadaan nasional atas berbagai keadaan yang memecah persatuan nasional, mana penyalahgunaan dan atau penodaan agama dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara. kewaspadaan nasional merupakan salah satu pilar bagi ketahanan nasional). menurut mulai pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama merupakan refleksi bahwa indonesia merupakan nation state" yang religius, mana semua agama (religion) yang diakui sah indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama mulai, beberapa catatan berkaitan dengan ruu kuhp baru, makalah. disampaikan pada seminar nasional ruu kuhp nasional. diselenggarakan oleh universitas internasional batam, batam januari hlm. hal yang sama dinyatakan oleh margono bahwa penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui indonesia dan atau pun dengan cara lain mengganggu kehidupan beragama akan membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa margono reksodiputro, pembaharuan hukum pidana: buku keempat,pentingan hukum (recht bilangan) yang harus dilindungi itu adalah tiap tiap kepentingan yang harus dijaga, agar tidak dilanggar, dan yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat terkait dengan pengujian materiil undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama untuk selanjutnya disebut pnasnetapan presiden ditingkatkan menjadi undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama), analisis difokuskan pemberlakuan kaidah hukum, teori serta pada asas asas doktrin hukum pidana. untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. landasan pemberlakuan pnas landasan filosofis pnas ditinjau dari kaidah hukum secara filosofis tidaklah bertentangan, bahkan selaras dan sejalan dengan cita cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. agama dan negara memiliki relasi yang erat dalam kehidupan bernegara indonesia. pembukaan uud alinea ketiga menyatakan kemerdekaan indonesia adalah atas berkat rahmat allah yang maha kuasa. kalimat tersebut adalah salah satu representasi pengakuan negara terhadap eksistensi agama. berdasarkan sila pertama pancasila dan uud sejumlah ahli hukum tata negara, seperti ismail sun, mengatakan bahwa sistem ketatanegaraan indonesia mengakui tiga bentuk kedaulatan, yakni kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan tuhan ismail sun, mekanisme demokrasi kita, aksara baru, jakarta, hlm. indonesia sesuai dengan ideologi pancasila tidak menganut paradigma sekularistik maupun integralistik kepentingan agama itu merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi atau tidak, tergantung pada politik suatu negara dalam memandang hubungan negara dengan agama. mengenai hal ini ada dua doktrin yang saling bertolak belakang, yaitu pertama, pandangan yang memisahkan antara agama dan negara (separation state and church tenung von staat und kirche), dan kedua, pandangan yang menyatukan antara agama dan negara (einheif von staat und kirche). lihat gemar seno adji, hukum acara) pidana dalam prosesi, serangga, jakarta, hlm. namun menganut paradigma simbiotik. paradigma simbiotik memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni berlakunya hubungan timbal balik dan saling memerlukan secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. lihat adi sulistyono, kebebasan beragama dalam bingkai hukum , makalah seminar hukum islam kebebasan berpendapat keyakinan beragama ditinjau dari sudut pandang sosial, agama, dan hukum, resmi fakultas hukum uns, surakarta, tanggal mei dengan demikian, kebijakan kebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. menjadi suatu keharusan jika kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi. landasan teoritis ditinjau dari perspektif teoritis, pnas memiliki landasan teori yang sangat kuat. berdasarkan paradigma simbiotik, menurut penulis terdapat dua identitas yang memerlukan perlindungan, yakni agama dan individu sebagai penganut agama satu sisi, sedangkan sisi lain adalah negara yang berperan dalam memberikan perlindungan baik terhadap agama dan individu individunya. sinilah letak keterpaduan antara, individu, negara dan ajaran agama yang saling berhubungan erat, tidak terpisahkan satu dengan lainnya. menurut imam al ghazali bahwa agama adalah fondasi, pemerintahan sebagai penjaganya. apa apa yang tidak ada fondasinya pasti rubuh dan apa apa yang tidak dijaga pasti akan hilang. pnas ditinjau dari teori al magasin syariah sebagai wujud dari teori al mashlahah masalah sangat bersesuaian, mengingat aspek perlindungan dalam al magasin syariah menunjuk pada agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. lebih lanjut, menurut teori solmisasi hukum (pelarutan hukum) yang penulis gagas menempatkan al magasin syariah sebagai suatu kebutuhan dan berdayaguna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. dengan kata lain, dalam membentuk suatu peraturan perundang undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal dan harta, maka pemberlakuan teori solvasisasi hukum ini sangat efektif dan berdayaguna. keberadaan teori pelarutan hukum mengakomodasi kepentingan agama dan negara. teori solvasisasi hukum ini sebagai landasan teoretis pemberlakuan al magasin syariah dalam sistem hukum pidana nasional, dalam kepentingan perlindungan terhadap ajaran pokok agama. terciptanya hubungan kooperatif antara al magasin syariah dengan hukum positif adalah manifestasi relasi negara dan agama dalam paradigma negara simbiotik. perspektif teori solvasisasi hukum sangat terkait dengan teori reception contrary, teori lingkaran konsentris, teori eksistensi hukum islam dan teori pluralisme hukum. kesemuanya itu juga berhubungan dengan tujuan hukum islam dalam tata hukum indonesia. teori solvasisasi hukum diharapkan dapat menjadi basis teoretis pembangunan model politik hukum sistem ketahanan nasional dari adanya ancaman ekspansi ideologi transnasional yang bermuatan transendental lebih lanjut baca: abdul chair ramadhan, membangun politik hukum sistem ketahanan nasional terhadap ancaman ekspansi ideologi transnasional syiah iran, disertasi. program pascasarjana doktor ilmu hukum universitas sebelas maret, surakarta, pemberlakuan teori solvasisasi hukum dalam kaitannya dengan sistem ketahanan nasional dan politik hukum pidana dapat dilihat pada bagan lampiran penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap agama, berhubungan dengan teori teori yang mendasari hukum pidana untuk menentukan adanya suatu tindak pidana terhadap agama. dikemukakan oleh gemar seno adji, adanya tiga teori dimaksud, yaitu gemar seno adji, hukum acara) pidana . op. cit, hlm. lihat juga bara nawawi arief, delik agama dan penghinaan tuhan blasphemy) indonesia dan perbandingannya berbagai negara, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, hlm. friedensschutz theories yaitu teori yang memandang ketertiban atau ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi: gefuhlsschutz theories yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan kepentingan hukum yang harus dilindungi, religionsschutz theories yaitu teori yang memandang agama itu sich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi atau diamankan oleh negara. teori teori tersebut atas didasarkan pada pemahaman bagaimana melindungi kepentingan agama melalui instrumen hukum pidana. hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dangan kaidah kaidah lainnya, yaitu dikenal ada (empat) tanda hukum attributes law), yakni sebagai berikut sajian utsman, dasar dasar sosiologi hukum makna dialog antara hukum dan masyarakat, pustaka pelajar, yogyakarta, hlm. attribute authority, bahwa hukum merupakan keputusan keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan ketegangan yang terjadi masyarakat, attribute intention universal application, bahwa keputusan keputusan penguasa mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang, attribute obligation, bahwa keputusan keputusan penguasa harus berisikan kewajiban kewajiban pihak kesatu kepada pihak kedua dan sebaliknya, attribute sanction, bahwa keputusan keputusan dari pihak penguasa harus diikutkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata. keempat tanda hukum atas sangat relevan dengan pemberlakuan pnas perlindungan terhadap ajaran agama sangat terkait dengan kewajiban negara agar tidak terjadi ketegangan ketegangan yang dapat berujung pada aksi main hakim sendiri ketika terjadi dugaan tindak pidana terhadap agama.(lihat: pendapat sebagai ahli nur syam dalam sidanglm landasan yuridis pemberlakuan pnas memiliki landasan yuridis yang kokoh. pembentukannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya isten theory student theory yang diajarkan oleh hans kersen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan hierarki apabila suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. lihat: lili rasjid, dasar dasar filsafat hukum, alumni, bandung. lihat juga: satjipto rahardjo, ilmu hukum, citra aditya bakti, bandung, hlm. uud menyebutjika merupakan hak setiap warga negara, maka merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan terhadap ketentuan dimaksud. dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tetap melekat pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku uud atas dasar norma hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh pelindungan hukum terhadap agamanya. diakui bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama, akan tetapi negara justru harus mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan kerukunan beragama. bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan pembatasan yang tidak dengan sendirinya berarti mendiskriminasi melainkan untuk menjamin hak hak orang lain (lihat: putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dalam. terhadap keberadaan hak asasi manusia yang bersifat universal, tentunya harus diiringi dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak asasi orang lain. masyhur effendi dan taufan suasana menggambarkan merumuskan (subjek hukum) adalah pemilik (hak) (kewajiban) (tanggung jawab), disingkat tj. bertemunya tiga elemen pada seseorang dalam bermasyarakat menunjukkan kesadaran hukum seseorang cukup tinggi. sebaliknya, kalau hanya dua elemen saja pada diri seseorang, menunjukkan kesadaran hukum yang bersangkutan pada tingkat meso, lebih lebih hanya satu elemen, maka hak dan kesadarannya masih rendah masyhur effendi taufan suasana evansi, ham dalam dimensi dinamika yuridis, sosial, politik: dan proses penyusunan aplikasi ha khas hukum hak asasi manusia), thalia indonesia, bogor, hlm. pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya depan umum (forum external) merupakan pembatasan hak hak dasar seseorang didasarkan pada doktrin due process law, konsep tentang pelaksanaan hukum yang adil (due process law), dikenal dengan dua macam due process yakni yang prosedural dan yang substantif. konsep due process law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep tentang keadilan yang fundamental (fundamental fairness). dalam perkembangannya. adapun yang dimaksudkan dengan due process law yangterhadap manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang wenang. karena itu, doktrin due process law yang substantif pada prinsipnya tidak lain dari suatu kriteria terhadap wajar tidaknya suatu kebijaksanaan atau tindakan pemerintah atau parlemen yang menyangkut dengan hak hak dasar manusia. lihat: munir fuad, teori negara hukum modern rechtstaat), ketika ditata, bandung, hlm. )), dan ini merupakan inti dari suatu negara hukum atau negara yang berdasarkan kepada rule law. landasan sosiologis selanjutnya, ditinjau dari sudut sosiologis, pnas menyebutkan kewaspadaan nasional atas berbagai keadaan yang memecah persatuan nasional dengan maraknya berbagai, terjadi hampir diseluruh indonesia. kesemuanya itu, dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara. perlu diketahui, bahwa kewaspadaan nasional kewaspadaan nasional sering diartikan sebagai sikap otoriter sebuah pemerintahan yang menjadikan terhambat terbentuknya masyarakat sipil (civil society) dan sebagai bentuk otoriter rezim. padahal kewaspadaan nasional sebagai bentuk kesiapan dan kesiagaan dari segala ancaman. paradigma kewaspadaan nasional bersifat multidimensional, komprehensif, berwawasan kebangsaan dan ke indonesian demi keselamatan dan keberlangsungan (sustainability) nkri. lihat: abdul chair ramadhan, op. cit, hlm. merupakan salah satu pilar bagi ketahanan nasional. tanpa adanya kewaspadaan nasional, maka ketahanan nasional dengan sendirinya akan melemah dan terancam. penyalanggunan dan atau penodaan terhadap agama yang dapat melahirkan konflik horizontal (das sein), sehingga dan oleh karenanya memerlukan das pollen. jika terjadi konflik, maka konflik tersebut merupakan kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (das sein), namun demikian memerlukan kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (das pollen). dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang seharusnya terjadi. mencermati konflik dan potensi konflik antara umat islam dengan penganut ahmadiyah indonesia pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya momentum yang bersifat tidak rutin atau sporadis dalam hubungan keduanya. dimana konflik yang terjadi bersamaan dengan adanya ekspresi atau tereksposnya ajaran ahmadiyah tengah masyarakat yang bertentangan dengan ajaran pokok agama islam. faktor utama yang menyulut konflik horizontal tersebut tidak lain adalah bersumber dari doktrin kenabian mirza ghulam ahmad, yang demikian komunitas ahmadiyah terus terkungkung dan tidak memiliki kebebasan menjalankan hak konstitusionalnya. bahwa sangat jelas para pemohon merupakan korban yang sah secara legal formal (karena dikorbankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlandaskan undang undang nomor pnas atas keengganan ketidakmampuan pemerintah untuk menentukan secara tegas bahwa undang undang nomor pnas hanya melarang orang yang menodai agama atau dengan sengaja muka umum menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap agama, bukan bermain politik dalam kancah agama tertentu, dengan berpihak dan menjadi pelindung suatu aliran dan menghantam aliran aliran lain karena desakan aliran yang dominan tersebut. dijadikannya undang undang nomor pnas sebagai alat politik pemerintah itu, sangat jelas merugikan hak konstitusional para pemohon. oleh karena itu undang undang nomor pnas sudah sepatutnya dinyatakan secara konstitusionalitas bersyaratbahwa dan undang undang nomor pnas merujuk pada undang undang nomor pnas yang merupakan yang gagal membedakan antara pelaku penodaan agama dengan orang yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah. dan undang undang nomor pnas tersebut menjadi landasan bagi skb sebagai peringatan atas interpretasi tindakan menyimpang dan mengakibatkan terjadinya salah penghukuman, disebabkan karena pisau analisa yang tumpul, jelas menyebabkan terganggunya hak konstitusional para pemohon sesuai norma uud untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. begitu pula undang undang nomor pnas. yang mengatur bahwakuat merasuk dalam diri penganut ahmadiyah. resultan dari doktrin tersebut melahirkan tahriful gurun (mendistorsi al gurun). kedua hal inilah yang menjadi faktor elementer terjadinya konflik horisontal antara umat islam dengan penganut ahmadiyah. konflik horisontal yang terjadi tentunya memerlukan jaminan stabilitas dan ketertiban oleh lembaga penegak hukum. kepentingan agama juga perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum, sehingga tidak dilakukan perbuatan perbuatan yang menyerang atau kerugiannya. kebijakan penanggulangannya juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan tipe kejahatan. untuk kepentingan ini, maka politik penegakan hukum sangat berperan dalam membentuk politik kriminal hukum pidana dan penerapannya merupakan bagian dari politik kriminal (criminal policy), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (law enforcement policy). politik. penegakan hukum merupakan bagian bagian politik sosial (social policy) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. lihat: mulai, proyeksi hukum pidana materiil indonesia masa datang, pidato pengukuhan guru besar, februari semarang, universitas diponegoro, hlm. perumusan norma dalam pnas dalam hukum pidana terkandung dalam asas legalitas. menurut jan remmelink,. jan remmelink, op. cit, hlm. terkait dengan asas legalitas, rumusan dalam undang undang nomor pnas tidaklah melanggar asas legalitas, didalilkan sebagai berikut bawah ini norma hukum pnas tidaklah mengandung unsur multi tafsir dalam setiap rumusan nya dan tidak pula merugikan hak hak konstitusional seseorang sekelompok orang yang tergabung dalam badan hukum. norma hukum yang diatur dalam adalah larangan terhadap perbuatan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama yang diakui indonesia. penilaian terhadap penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama dilakukan oleh majelis ulama indonesia mui). frasa dengan sengaja dalam mengandung makna bahwa penafsiran dan kegiatan yang menyimpang memang ditujukan kepada sikap batin pelaku baik terhadap perbuatan maupun akibatnya. dengan demikian, penerapan kesengajaan (dolls) dalam sudah tepat. demikian pula, frasa di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum" tidak dimaksudkan dalam ranah forum internux, melainkan pada wilayah forum external. norma hukum dalam rumusan yang mengatur tentang penerapan sanksi tindakan berupa skb menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri adalah wujud dari prinsip ultimatum medium. pnas menganut sistem dua jalur (double track system) mengenai sanksi hukum, yakni jenis sanksi tindakan satu pihak, dan jenis sanksi pidana pihak lain. untuk lebih jelasnya, lihat lampiran norma hukum dalam rumusan merupakan sebagai langkah terakhir (last resort), sesuai dengan double track system yang dianut dalam pnas penggunaan sistem dua jalur ini hanya berlaku pada penyalahgunaan ajaran agama, bukan ditujukan kepada permusuhan dan penodaan terhadap agama. dengan adanya prinsip ultimatum medium, menempatkan negara (baca: pemerintah) tidak menjadikan dirinya melebihi kewenangannya (ultra vires) maupun bertindak semena mena atau menyalahgunakan wewenang (abuse power). pnas tidak membatasi keyakinan seseorang forum internux terdapat dua jenis forum internux yaitu: pertama, kebebasan beragama dan keyakinan yang pasif.dua,ditempat ibadah bersama orang lain secara privasi (tidak depan umum), maka negara ataupun pihak ketiga tidak bisa melakukan intervensi), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya depan umum forum external forum external terkait perbedaan penafsiran (interpretasi). perbedaan interpretasi terhadap teks suci atau doktrin agama mengakibatkan timbulnya perbedaan faham, keyakinan atau aliran keagamaan. secara teoritis dan praktis perbedaan interpretasi terhadap doktrin agamawan yang menimbulkan faham, aliran dan gerakan keagamaan baru. perbedaan pada tingkat pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan, terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta perkembangan budaya masyarakatoleh kerana itu, negara tidak boleh membatasinya. namun, kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. pembatasan diterapkan terhadap kebebasankebebasan aksentuasi beragama (freedom act) merupakan hak asasi yang dapat dibatasi derogable right)., maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya. mahkamah konstitusi melalui putusannya nomor puu x dalam uji materi terhadap undang undang nomor pnas sebelumnya mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal april juga telah menolak permohonan untuk menyatakan pnas bertentangan dengan konstitusi), telah menyatakan bahwa 156a kuhp yang dirumuskan dalam pnas telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kuhp.lebih lanjut, ketentuan dalam rumusan pnas dimaksudkan sebagai perintah pembentuk undang undang untuk memasukkan norma hukum pnas dalam kuhp, sehingga dan kita kenal dengan 156a kuhp. pelekatan huruf a adalah sebagai pembeda dengan sebelumnya, yakni kuhp. 156a melalui ketentuan pnas secara sistematis ditempatkan (disisipkan) diantara dan kuhp. hal ini mengandung makna adanya keterhubungan dengan norma hukum sebelum dan sesudahnya. tegasnya, rumusan 156a memiliki keterhubungan dengan perbuatan yang dilarang pada dan kuhp. dengan demikian penempatan 156a dimasukkan dalam bab kejahatan terhadap ketertiban umum memiliki nuansa kebatinan dengan upaya negara melindungi rasa keagamaan (gefuhlsschutz theories) yang dipandang penting untuk diberikan jaminan perlindungan terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan agama secara langsung (against). penekanan 156a huruf kuhp berdasarkan penjelasan pnas ditujukan kepada niat jahat (dolls malus) dengan wujud perbuatan memusuhi atau menghina. oleh karena itu, perbuatan permusuhan yang tidak terdapat dalam dan pnas diadakan dalam selain itu, dilihat dari judul pnas tidaklah mengindikasikan adanya perbuatan permusuhan , hanya disebut penyalahgunaan dan atau penodaan agama . hal ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang undang memandang perlu memasukkan. perbuatan permusuhan dalam pnas ditempatkan pada posisi pertama pada dimaksudkan agar tercipta keterhubungan dengan sebelumnya dan sesudahnya dapat dilihat pada yang merumuskan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dan menyiarkan, mempertunjukan,kata kata kebencian atau penghinaan pada kedua tersebut juga bersinggungan dengan unsur penodaan dalam 156a huruf sebab penodaan juga mengandung sifat menghina selain melecehkan dan merendahkan. perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama dapat dipastikan dilakukan dengan kesengajaan dolls menurut jan remmelink, dolls dapat dimengerti sebagai (berbuat) dengan kehendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui bilmens wetten) untuk memenuhi unsur unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan. menurutnya, dolls tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan dan undang undang tidak menuntut adanya kesengajaan dengan niat jahat (book omzet dolls malus). dikatakan pula, bahwa dalam dolls sebab itu terkandung elemen kehendak dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu bilmens (dikehendaki) dan wetten (disadari atau diketahui). lihat jan remmelink, op. cit, hlm. hlm. terkait willem wetan dalam kesengajaan terdapat dua teori, yakni teori kehendak (de willenstheorie) dan teori pengetahuan dapat membayangkan (de voorstellingstheorie). teori pertama diusung von hopper menerangkan sebagaimana ditulis bambang purnomo bahwa sengaja adalah kehendak (de will untuk membuat suatu perbuatan. kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, sudah pasti melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula. pasti pula melakukan untuk menghendaki akibat ataupun ihwal yang menyertai perbuatannya tersebut. teori kedua ialah teori pengetahuan dapat membayangkan (devoorstelings) yang diajarkan oleh frank. teori ini menjelaskan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu dapat dikehendaki. perbuatannya memang dikehendaki akan tetapi terhadap akibat atau ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula. karena manusia hanya dapat membayangkan menyangka terhadap akibat atau ihwal yang menyertai dari perbuatannya. lihat: bambang purnomo, asas asas hukum pidana, thalia indonesia, jakarta, hlm. menurut doktrin, dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (omzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (omzet bij noodzakelijkheids zekerheidsbewusizijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (omzet met waarschijnlijkheidsbewustizijn). lihat: eddy o.s. diaries, op. cit, hlm. s.r. santri, asas asas hukum pidana indonesia dan penerapannya, alumni alam petehaem, jakarta, hlm. bukan dengan culpa. bagan pada halaman berikut memvisualisasikan keterhubungan sebagaimana dimaksudkan. bagan keterhubungan 156a dengan dan kuhp nomor pnas ia ara tea kuhp kuhp sumber abdul chair ramadhan, keterangan: kesengajaan dengan kepastian keharusan kesengajaan dengan kemungkinan objek perkara atau kegiatan yang diatur dalam pnas menentukan hal hal sebagai berikut: penafsiran yang menyimpang tentang suatu agama yang dianut indonesia. kegiatan kegiatan keagamaan dari organisasi atau aliran kepercayaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan suatu agama yang dianut indonesia. mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan menodai suatu agama yang dianut indonesia. mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ke tahanan yang maha esa. pada perbuatan penafsiran yang menyimpang dan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan suatu agama, menurut penulis adalah tergolong perbuatan yang bersifat penyalahgunaan ajaran agama. perbuatan penyalahgunaan secara sadar kepastian dapat menimbulkan perbuatan penodaan terhadap agama. sisi lain, perbuatan penodaan terhadap ajaran agama dapat terjadi tanpa harus adanya penyalahgunaan ajaran agama. visualisasi pada bagan bagan atas, mengasumsikankuhp. menyatakan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk yang juga berdasarkan agama tertentu kuhp), secara sadar kemungkinan (dolls eventually) dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan terhadap agama atau penodaan terhadap agama huruf kuhp). 156a huruf kuhp terkait dengan dolls premeditatus. dolls premeditatus adalah sengaja yang telah direnungkan atau dipikirkan terlebih dahulu. dengan demikian, pelaku dapat dipastikan melakukan perbuatannya dengan sebelumya telah direnungkan atau dipikirkan terlebih dahulu, tidak termasuk disini karena kelalaian (culpa). apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki sebagaimana dirumuskan pada kuhp, namundengan maksud . dengan kata lain terjadinya kesengajaan secara kepastian maupun secara156a huruf tergolong tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang, maka mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. berbeda halnya pada delik materil, pikiran ditujukan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang. terbentuknya kesalahan menurut hukum pidana ditentukan. dari sikap batin seseorang. sikap batin inilah yang kemudian mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu termasuk pula mengharapkan terjadinya akibat. dengan kata lain, kesalahan selalu ditandai dengan adanya pikiran yang berujung melahirkan suatu tindakan baik berbuat atau tidak berbuat atau juga timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana. menjadi jelas, bahwa kehendak dan pengetahuan seseorang telah mendorong pikirannya untuk mewujudkan perbuatannya. kesimpulan perbuatan penyalahgunaan agama secara sadar kepastian dapat menimbulkan perbuatan penodaan terhadap agama. ketika terjadi penodaan agama, maka derajat penanganan yang dilakukan adalah berbeda dengan penyalahgunaan agama. oleh karena itu, diperlukan adanya peringatan keras dalam bentuk skb terhadap penyalahgunaan agama. pemberlakuan skb terkait adanya pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pnasyang diajukan oleh pihak pemohon harus ditolak. terlebih lagi, apabila pnas dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan undang undang dasar tahun khususnya dan undang undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai,, maka dikhawatirkan akan semakin berkembangnya tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting). terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam pnas terdapat suatu hal yang menarik yakni pengakuan kepentingan agama dikonversikan sebagai bagian dari kepentingan umum. sejalan dengan kaidah, mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang kudarat , dan ika kita tidak dapat mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan (dibuang) seluruhnya , maka plans harus dipertahankan selama belum ada undang undang yang baru yang lebih baik. selain.perlindungan terhadap agama berkait dengan kewajiban negara agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri, prof. dr. yusril iha mahendra bahwa maksud pada pemohon dalam perkara nomor puu xvi ini adalah untuk menguji konstitusionalitas norma dan undang undang nomor pnas tentangundang undang penodaan agama ) terhadap norma konstitusi dalam dan dan serta undang undang dasar dalam petitumnya para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa materi muatan dan undang undang nomor tahun. atau sekiranya apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex guo bono). setelah membaca dengan seksama permohonan para pemohon, saya tidak melihat adanya uraian yang jelas tentang apakah hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh undang undang dasar yang dirugikan atau dieliminir dengan berlakunya norma undang undang sebagaimana tertuang dalam norma undang undang penodaan agama yang dimohonkan untuk diuji. padahal adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon sangat fundamental untuk didalilkan oleh para pemohon, dan hal itu harus benar benar terjadi secara faktual, bukan sekedar rekaan atau asumsi belaka, atau paling tidak kerugian konstitusional itu, meskipun belum terjadi, namun berdasarkan penalaran yang logis adalah sesuatu yang sangat mungkin akan terjadi jika sekiranya norma undang undang yang dianggap bertentangan dengan norma konstitusi itu tetap dipertahankan. dalam halaman permohonannya, para pemohon mengemukakan bahwa undang undang penodaan agama tersebut telah diberlakukan terhadap para pemohon melalui keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri nomor tahun dan seterusnya. kemudian dalam angka halaman dari permohonan, para pemohon secara tegas mengatakannomor pnas tersebut . dengan penjelasan para pemohon ini nyatakan bahwa norma dan undang undang penodaan agama yang dimohonkan untuk diuji tidaklah secara langsung bertentangan dengan norma konstitusi dalam undang undang dasar melainkan ketika norma itu diterapkan dalam peraturan menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri sebagaimana disebutkan atas. kalau demikian persoalannya, maka yang menjadi masalah yang dihadapi oleh para pemohon adalah pidana penjara selama lamanya tahun" secara jelas juga bertentangan dengan norma uud hal ini karena sebagaimana halnya dan juga tidak dapat berdiri sendiri, hanya dapat berlaku efektif setelah terpenuhinya unsur unsur dalam lalu dan kemudian ketentuan dan undang undang nomor pnas bertentangan dengan dan uud bahwa konstitusi republik indonesia merupakan konstitusi yang sangat menjunjung dan mengakui prinsip ketuhanan. konstitusi republik indonesia memuat kata kata tuhan' dan agama' paling banyak dunia jimmy asshidigie, tuhan'www .jimmy. com makalah amabile tuhan dalam konstitusi.pdf, diakses pada mei bukti p 20j. mana kata allah yang digunakan dalam pembukaan uud dalam alinea yang ketiga menurut asshidigie harus dipahami sebagai penamaan khas tuhan yang maha esa pengertian pancasila dan menurut uud bahwa dalam naskah komprehensif perubahan uud dalam buku mengenai sendi sendi fundamental negara diuraikan mengenai prinsip dasar negara republik indonesia pada masa sidang badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan punk) sebagaimana dinyatakan oleh moh. yamin dalam pidatonya mengenai prinsip peri ketuhanan yang disampaikan pada tanggal mei sebagai berikut: bahwa bangsa indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperawakan luhur dan peradabannya itu mempunyai tuhan yang maha esa. oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insyaf bahwa negara kesejahteraan indonesia merdeka itu akan berketurunan. tuhan akan melindungi negara indonesia merdeka itu. soekarno dalam pidatonya pada tanggal juni juga mengemukakan gagasannya sebagai berikut: saudara saudara, apakah prinsip ke saya telah mengemukakan empat prinsip: kebangsaan indonesia internasionalisme, atau peri kemanusiaan mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial masalah penerapan norma undang undang yang diyakini telah menimbulkan kerugian konstitusional, bukan persoalan norma undang undang itu sendiri. bahwa pada halaman permohonannya, para pemohon sekali lagi mengutip peraturan berbagai pemerintah daerah seperti dalam surat keputusan gubernur jawa barat, walikota depok, walikota pekanbaru, samarinda, lubuk linggau dan walikota bekasi, yang melarang kegiatan kegiatan ahmadiyah daerah masing masing. norma undang undang penodaan agama tidak sepatah atapun menyebutkan aliran agama manapun juga termasuk ahmadiyah, karena itu tidak ada persoalan norma dalam undang undang penodaan agama itu, melainkan persoalan penerapannya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. bahwa mahkamah konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh norma undang undang dasar hanyalah berwenang untuk menguji norma undang undang terhadap norma undang undang dasar. mahkamah tidak berwenang, baik dilihat dari sudut konstitusi, undang undang maupun yurisprudensi untuk memeriksa, memutus dan mengadili hak hak konstitusional warga negara yang dianggap dilanggar oleh penguasa dalam menerapkan suatu norma undang undang. perkara perkara yang lazim disebut sebagai constitutional complaint? semacam itu, tidaklah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi kita. bahwa oleh karena dua alasan atas, yakni para pemohon tidak secara jelas dan konkret mendalilkan bahwa norma dan undang undang penodaan agama telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada para pemohon, dan apa yang dipersoalkan para pemohon sesungguhnya adalah penerapan norma undang undang penodaan agama, dan bukan persoalan apakah norma undang undang itu bertentangan dengan norma konstitusi dalam undang undang dasar maka saya berpendapat bahwa berdasarkan berbagai yurisprudensi mahkamah konstitusi, para pemohon tidaklah mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang ini, sehingga saya berpendapat cukup alasan bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima atau niet van onklijkverklaard tanpa harus memeriksa materi permohonannya. bahwa dilihat dari materi permohonannya, norma undang undang penodaan agama yang menyatakantidaklah bertentangan dengan norma yang menyatakan bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum. dalam negara hukum republik indonesia yang berdasarkan pancasila kedudukan agama sangatlah sentral sebagaimana disebutkan dalam alinea undang undang dasar bahwa kemerdekaan negara republik indonesia ini hanya mungkin akan terjadi berkat rahmat allah yang maha kuasa. jika allah yang maha kuasa tidak menghendaki bangsa indonesia merdeka, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah terjadi. demikian pula rumusan undang undang dasar yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. negara tidak merdeka sebagai sebuah negara yang berdasarkan islam sebagaimana dikehendaki oleh wakil wakil golongan islam dalam bucki, tetapi bukan pula merdeka sebagai negara sekuler yang "memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan seperti dikonstatir oleh prof soepomo dalam sidang sidang bucki. bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. sejak hari pertama kemerdekaan urusan urusan keagamaan seperti nikah, talak, rujuk, zakat, wakaf, infak shadagah dan lain lain telah dibahas oleh prof soepomo dalam sidang sidang ppi tanggal agustus dan disepakati menjadi kewenangan kementerian kehakiman, yang ternyata menterinya adalah prof soepomo sendiri. barulah pada kabinet sjahrir tahun diadakan kementerian agama. karena itu, keberadaan agama adalah bagian integral urusan pemerintahan, yang belakangan dalam undang undang kementerian negara disebut sebagai urusan pemerintahan bidang agama . oleh karena itu, negara berkewajiban menjaga agama agar terhindar dari penodaan sebagaimana diatur dalam undang undang penodaan agama tersebut. karena itu tidak ada pertentangan antara itu dengan undang undang dasar bahwa saya juga tidak melihat adanya pertentangan norma antara dan undang undang penodaan agama dengan norma dan undang undang dasar yang berisi perlindungan hak hak penduduk, warganegara dan hak hak asasi manusia. bahwa kebebasan menjalankan agama dan beribadat menurut keyakinan agamanya masing masing semuanya telah dijamin oleh konstitusi. apa yang dilarang oleh undang undang penodaan agama adalah sebagaimana secara harfiah dituangkan dalam rumusan norma tersebut. unsur unsur dalam tersebut jelas dan dapat diuraikan satu demi satu, sehingga memenuhi unsur delik kalau dilihat dari sudut hukum pidana. bahwa kebebasan untuk menjalankan agama sepenuhnya telah dijamin oleh undang undang dasar sebagai bentuk dari pengakuan dan jaminan perlindungan hak hak asasi manusia. namun kebebasan untuk itu, bukanlah kebebasan yang tanpa batas, sebab dilihat dari sudut filsafat hukum, kebebasan itu dibatasi oleh norma norma fundamental bidang moral, secara sosiologis dibatasi oleh kebebasan orang orang lain, dan secara hukum dan kenegaraan kebebasan itu dibatasi oleh undang undang sebagaimana dinyatakan oleh norma undang undang dasar yang mengonteks seperti inilah hendaknya kita membaca dan memahami rumusan norma undang undang penodaan agama, sehingga saya berpendapat tidak ada pertentangan antara norma undang undang penodaan agama ini dengan undang undang dasar baik secara langsung maupun dalam makna bertentangan secara bersyarat (conditional constitutional) atau sebaliknya, sehingga mahkamah konstitusi dipandang perlu membuat penafsiran. sementara norma dan undang undang penodaan agama ini hanya mengatur prosedur penegakan hukum atas dugaan pelanggaran terhadap norma dan memberikan kewenangan kepada instansi instansi tertentu, dalam hal ini menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri dan penentuan jenis pidana bagi pelanggannya. pada dua ini saya tidak melihat adanya pertentangan apapun dengan norma undang undang dasar berdasarkan keterangan atas, saya berpendapat cukup alasan bagi mahkamah konstitusi sekiranya mahkamah menyatakan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dan melanjutkan untuk memeriksa materi permohonan untuk menolak permohonan ini. prof. murni umar, ph. pertama saya mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kepada allah tuhan yang maha esa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri sidang permohonan pengujinjutnya saya mengajak kita menyampaikan selawat dan salam kepada nabi muhammad saw sebagai khatam andika nabi terakhir penutup para nabi tidak ada nabi sesudah beliau, yang diutus oleh allah untuk membawa dianut islam (agama islam) dan menjadi rahmat bagi semesta alam. kemudian saya ucapkan terima kasih kepada ketua, wakil ketua dan anggota yang telah mengizinkan saya menjadi saksi ahli dihadapan yang mulia, lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dewan dakwah islamiyah indonesia didi) dan majelis ulama indonesia mui) sebagai pihak terkait dalam pengujian nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi saksi ahli. kewajiban warga negara negara republik indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal agustus sesuai pembukaan uud mempunyai kewajiban "melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia". yang dilindungi bangsa indonesia, tidak hanya keamanannya, tetapi juga agama dan kepercayaannya, hartanya, budayanya, bahasanya dan lain sebagainya. dalam rangka melindungi segenap bangsa indonesia, maka undang dasar negara republik indonesia mewajibkanmastikan adanya jaminan perlindungan terhadap nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat indonesia, maka pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia membentuk undang undang. salah satu undang undang yang dibentuk oleh pemerintah bersama dpr iin itu, pemerintah melalui surat.. faktor utama terjadinya kekerasan sebagai sosiolog dan rektor universitas ibnu chaldun jakarta saya prihatin dan tidak bisa menerima atas perlakuan yang tidak sepatutnya dialami oleh komunitas ahmadiyah indonesia. sejatinya tidak perlu terjadi masalah dalam hubungan antara komunitas ahmadiyah dengan umat islam. pertanyaannya mengapa hal itu terjadi terhadap komunitas ahmadiyah? menurut saya, setidaknya disebabkan lima faktor. pertama, faktor teologis. mayoritas umat islam berpendapat bahwa ahmadiyah sudah sesat karena menganggap mirza ghulam ahmad adalah seorang nabi dan rasul. pada hal allah telah menegaskan dalam alur'an surah azab muhammad itu sekali kali bukanlah bapak dari seorang laki laki antara kalian, tetapi adalah rasulullah dan penutup para nabi. dan allah maha mengetahui segala sesuatu. tersebut merupakan penegasan bahwa muhammad saw adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya. firman allah ini diimani oleh umat islam dan implementasi dari keimanan mereka, kalau ada komunitas dari manapun, yang berpandangan bahwa sesudah nabi muhammad saw masih ada nabi, pasti dianggap sesat dan konsekuensinya mereka akan diperangi. hal itu dilakukan sebagai wujud dari gairah umat islam terhadap agamanya. prof hamka dalam bukunya gairah dan tantangan terhadap islam menjelaskan bahwa gairah adalah perasaan memburunya orang yang beriman. gairah islam menurut hamka sebagai nyawanya umat islam. umat islam yang kehilangan gairah islam serupa walaupun begitu, hamka menegaskan semangat gairah islam haruslah diamalkan dengan cara yang santun. masyarakat muslim baik laki laki maupun perempuan yang memahami dan mengimani ajaran agamanya, tidak bisa menerima pandangan dan keyakinan komunitas ahmadiyah tentang kenabian dan kerasulan mirza ghulam ahmad. rabithah 'alam islam liga islam dunia) pada tahun yang bermarkas arab saudi dan majelis ulama indonesia mui) tahun dan tahun telah mengeluarkan pendapat atau fatwa tentang ahmadiyah dan kedudukannya dalam islam. sebagai sosiolog, saya berpendapat bahwa perlakuan yang tidak sepatutnya terhadap komunitas ahmadiyah, prima causa atau penyebab utamanya bukan karena adanya nomor pnas tahun tetapi karena komunitas ahmadiyah yang mengaku beragama islam menganggap mirza gula ahmad adalah nabi dan rasul. pada hal umat islam mengimani bahwa muhammad saw adalah nabi dan rasul terakhir. jika umat islam marah yang kemudian diekspresikan dengan melakukan hal hal yang kita tidak inginkan, maka tujuannya hanya semata mata untuk membela dan melindungi agama yang mereka iman dan percayai karena negara belum hadir untuk melindungi agama mereka dari penodaan yang dilakukan oleh komunitas ahmadiyah. maka jika ingin menghentikan kekerasan dalam masyarakat terhadap komunitas ahmadiyah, maka hanya tiga cara, pertama, komunitas ahmadiyah indonesia kembali kepada ajaran islam yang sesuai alur'an dan hadist nabi muhammad saw yaitu mengakui dan mengimani bahwa nabi dan rasul terakhir hanya nabi muhammad saw. kedua, organisasi ahmadiyah indonesia menegaskan secara terbuka bahwa komunitas ahmadiyah bukan bagian dari umat islam. ini cara yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi komunitas ahmadiyah dari amarah masyarakat muslim yang tidak mau dinodai agamanya. ketiga, pemerintah membubarkan organisasi ahmadiyah indonesia seperti yang diberlakukan terhadap ribut tahrir indonesia hti). kalau ini dilakukan maka mereka akan dilindungi sebagaimana umat agama lain. jadi adalah salah kaprah dan bagaikan kata pepatah lain gatal, lain yang ditarik", memohon penafsiran dan pnas tahun atau mencabut tersebut karena penyebab utama terjadinya kekerasan lantaran umat islam merasa ajaran agamanya dinasti dan diolok obok oleh komunitas ahmadiyah. jika ini dibiarkan, maka kekerasan demi kekerasan akan terus terjadi dan akan berulang terhadap komunitas ahmadiyah. kedua, faktor kitab suci komunitas ahmadiyah. kalangan ahmadiyah berpendapat bahwa kitab jazirah, merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan tuhan kepada mirza ghulam ahmad, yang berarti kitab suci komunitas ahmadiyah. pada hal umat islam meyakini, kitab suci umat islam ialah alur'an. oleh karena komunitas ahmadiyah menyebut diri sebagai bagian dari umat islam dan mereka mempunyai kitab suci selain alur'an, maka inilah masalah yang mendorong umat islam yang diwakili majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa nomor munas vii mui yang menyebut mereka sesat dan bukan bagian dari umat islam. sebagai sosiolog, saya berpendapat bahwa putusan dari liga islam dunia rabithah al'alam islam) dan fatwa majelis ulama indonesia yang menyebut ahmadiyah sesat dan bukan bagian dari umat islam, bukan penyebab umat islam melakukan kekerasan terhadap komunitas ahmadiyah. begitu juga nomor pnas tahun sebagaimana telah dikemukakan, tetapi karena keyakinan dan keimanan mereka bahwa alur'an sebagai kitab suci umat islam diolok obok. konsekuensinya, gairah mereka terhadap islam bangkit, kemudian diimplementasikan dengan melawan komunitas ahmadiyah berbagai daerah seluruh indonesia. oleh karena itu, tindakan represif dengan menahan dan memenjarakan mereka yang melakukan berbagai perbuatan yang dianggap diskriminasi, tidak adil, dan bahkan melakukan tindakan kekerasan yang bersifat verbal dan non verbal terhadap komunitas ahmadiyah, tidak akan menyelesaikan persoalan. selain itu, tidak akan mengakhiri kekerasan terhadap komunitas ahmadiyah, dengan memenuhi permohonan komunitas ahmadiyah yang meminta penafsiran atas dan nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, bahkan kekerasan akan semakin meningkat jika tersebut dicabut atau dibatalkan karena ada kevakuman hukum. pada hal akar masalah atau penyebab utama terjadinya kekerasan ada pada komunitas ahmadiyah, karena umat islam merasa dinodai agamanya oleh komunitas ahmadiyah. sekiranya mereka tidak memosisikan diri sebagai umat islam, maka pasti komunitas ahmadiyah tidak akan diperangi seperti umat dari agama agama lain indonesia. dari kalangan ahmadiyah, sudah sering mengemukakan bahwa kitab suci mereka adalah alur'an bukan jazirah. menurut mereka, kitab jazirah hanya kumpulan wahyu yang diturunkan allah kepada mirza ghulam ahmad. pandangan inipun ditentang oleh ulama dan umat islam karena wahyu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, sedang mitra ghulam ahmad bukan nabi apa lagi rasul. ketiga, komunitas ahmadiyah mempunyai masjid sendiri. adanya masjid milik komunitas ahmadiyah, sejatinya tidak masalah jika masjid itu untuk kepentingan seluruh umat islam laki laki dan perempuan. akan tetapi dalam realitas, masjid dibangun untuk kepentingan komunitas ahmadiyah saja. ini semakin menambah persoalan, karena menimbulkan kecurigaan dari umat islam bahwa komunitas ahmadiyah secara diam diam terus mengamalkan ajaran agama islam yang salah. maka tidak mengherankan jika berbagai daerah timbul aksi yang mengusir dan melarang komunitas ahmadiyah salat masjid mereka dan bahkan masjid mereka segel oleh masyarakat. sejatinya masjid seperti dikemukakan adalah tempat salat bagi siapa saja yang mengaku muslim dan muslihat serta melakukan aktivitas sosial. masjid bukan properti kelompok yang membangun masjid, tetapi properti umat islam laki laki dan perempuan, sehingga mereka bebas untuk salat dan melakukan aktivitas sosial masjid. dengan adanya permohonan dari komunitas ahmadiyah supaya tidak membatasi pada aktivitas ibadah mereka secara internal dengan tidak bergabung bersama umat islam umumnya (non ahmadiyah) seperti permohonan penafsiran atas dan nomor pnas sebagaimana dikemukakan atas, maka persoalan dalam hubungan sosial antara komunitas ahmadiyah dengan umat islam semakin sulit dijembatani dan berpotensi menciptakan kekerasan jika ada yang memicu karena tidak ada hablunminannas (hubungan antara sesama manusia). keempat, faktor eksklusifisme komunitas ahmadiyah. hidup menyendiri dengan komunitasnya sendiri secara sosiologis merugikan komunitas ahmadiyah karena tidak saja menyalahi tabiat manusia yang suka hidup bersama sebagai makhluk sosial seperti dikemukakan ibnu kaldu instan madiun bitthab'ii", tetapi juga bertentangan dengan pancasila dan uud mana manusia indonesia harus hidup bersama dan saling gotong royong. selain itu, sikap eksklusifisme bertentangan dengan alur'an yang memerintahkan untuk membangun hubungan sesama manusia (halus minas). tidak adanya komunikasi dengan umat islam, otomatis tidak ada kerjasama, dan pasti tidak ada kasih sayang. hubungan sosial semacam itu, mudah menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk (suuzzan) serta mudah timbul kekerasan terhadap komunitas ahmadiyah yang hidup tertutup karena tidak saling mengenal dan tidak ada silaturahim. kelima, faktor tidak ada penyelesaian masalah ahmadiyah secara komprehensif. masalah ahmadiyah sudah sangat lama. jika tidak salah sudah tiga kali yaitu tahun tahun dan tahun dari berbagai kalangan mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor pnas tahun semua yang mengajukan pengujian undang undang tersebut berpandangan bahwa akar masalah atau penyebab utama terjadinya berbagai persoalan terhadap komunitas ahmadiyah karena adanya undang undang nomor pnas tahun sebagaimana dikemukakan atas. pandangan tersebut menurut saya adalah salah. fakta menunjukan bahwa undang undang tersebut walaupun mempunyai kekurangan karena dilahirkan pada masa demokrasi terpimpin yang lebih menekankan pada aspek terpimpinnya ketimbang. demokratisnya, serta dinamika politik saat itu bersifat otoriter, sentralistik dan terpusat sepenuhnya ditangan presiden soekarno, tetapi sesuai dengan judul undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, masih sangat diperlukan keberadaan undang undang tersebut untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama, sebelum ada undang undang baru yang lebih demokratis yang bisa melindungi agama yang diakui oleh pemerintah dari segala macam penodaan seperti yang diduga dilakukan komunitas ahmadiyah terhadap agama islam. untuk menyelesaikan masalah komunitas ahmadiyah indonesia, diperlukan dialog melalui sebuah konferensi internasional tentang ahmadiyah dan islam yang difasilitasi oleh pemerintah indonesia. ini penting karena ahmadiyah tidak hanya ada indonesia, tetapi ada berbagai negara dunia. kesimpulan pertama, masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam, sejatinya adalah masyarakat yang toleran, menyukai kedamaian dan keharmonisan. walaupun begitu, jika agama mereka dinodai dan atau ditafsirkan menurut kepentingan fihak lain seperti yang pernah dilakukan prinsip indonesia merdeka dengan bertakwa kepada tuhan yang maha esa prinsip ketuhanan! bukan saja bangsa indonesia ber tuhan, tetapi masing masing orang indonesia hendaknya ber tuhan. sehingga menurut asshidigie sangatlah jelas bahwa uud merupakan very goals constitution', sangat berketurunan sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu goddess constitution' yang dapat mengusung ide freedom from religion sebagai bentuk yang ekstrem dari freedom religion", bahwa para pemohon sangat memahami hal tersebut atas dan menjunjung setinggi tingginya prinsip ketuhanan yang menjiwai konstitusi republik indonesia tersebut: bahwa setidak tidaknya ada (dua) hak konstitusional pada dan uud ini, yaitu hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadat. sepatutnya kedua hak ini berjalan beriringan. setiap umat beragama, pasti memiliki tempat ibadah. sehingga implementasi dari pelaksanaan hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, secara jelas memerlukan keberadaan tempat ibadah sebagai salah satu pendukung. apakah kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, tidak mencakup untuk dapat beribadat sarana ibadah dalam menjalankan keyakinannya? bahwa pada penjelasan umum angka nomor pnas ditentukan: berhubung dengan maksud memupukketentraman beragama inilah, maka penetapan presiden ini pertama tama, apakah benar demikian dengan mengingat kondisi yang ada saat ini? khususnya dengan makin banyak ulama bahkan dari kelompok islam terpandang dengan mudah memberi stigma kafir? penjelasan ini secara jelas merefleksikan, bahwa undang undang nomor pnas hanya mencapai cakupan pada tataran agama, tidak sampai pada berapa banyak perspektif berbeda aliran aliran) yang terdapat dalam agama tertentu. ini karena ulama yang dijadikan acuan merupakan ulama yang dianggap menjadi panduan dalam agama terkait, sebenarnya berasal dari kelompok basuki purnama, mantan gubernur dki jakarta, maka umat islam akan marah dan hal itu harus dihindari dan dijauhi karena pasti merugikan bangsa dan negara republik indonesia yang kita cintai ini. kedua, negara kesatuan republik indonesia nkri) menurut berdasar atas ketuhanan yang maha esa. pilar ketuhanan yang maha esa adalah agama. maka negara harus hadir untuk melindungi agama yang dianut oleh bangsa indonesia apalagi agama islam yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa indonesia. negara tidak boleh mentolerir. suatu komunitas yang menafsirkan ajaran agama yang bertentangan dengan kepercayaan atau keimanan dari mayoritas bangsa indonesia yang beragama islam. karena mentolerir penafsiran ajaran agama yang berlawanan dengan keimanan mayoritas masyarakat, berarti mentolerir terjadinya kekerasan sosial dalam masyarakat. ketiga, untuk melindungi masyarakat dari penodaan agama yang mereka anut dan percayai, dan dalam rangka menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat, maka negara harus hadir. wujud dari kehadiran negara untuk melindungi umat beragama, ialah adanyawalaupun undang undang ini memiliki kekurangan karena dilahirkan masa demokrasi terpimpin, tetapi menurut saya, dalam rangka mencegah kekosongan hukum yang bisa menciptakan hukum rimba dalam masyarakat, maka ini harus tetap dipertahankan dan tidak perlu diberi penafsiran dan nomor pnas tahun keempat, kekerasan demi kekerasan yang sering dialami komunitas ahmadiyah harus diakhiri karena tidak sesuai dengan ajaran semua agama yang mengajarkan kasih sayang, toleransi dan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. untuk mengakhiri kekerasan verbal dan non verbal terhadap komunitas ahmadiyah, maka bukan hanya umat islam yang diminta tidak melakukan kekerasan, tetapi komunitas ahmadiyah harus menghentikan kesesatan teologis yang memercayai dan mengajarkan bahwa mirza ghulam ahmad adalah nabi dan rasul sesudah nabi muhammad saw. begitu pula memercayai dan mengajarkan bahwa selain alquran ada kitab suci yaitu jazirah, karena kedua hal itu merupakan penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap komunitas ahmadiyah karena umat islam menganggap mereka telah mengolok obok dan menista ajaran agama islam. selain itu, kesesatan sosiologis yang dilakukan komunitas ahmadiyah dalam praktik kehidupan beragama dan sosial. jika mengaku sebagai umat islam, maka kembalilah dalam beribadah sebagaimana umat islam yang lain. masjid yang dibangun oleh komunitas ahmadiyah adalah sebagai properti umat islam untuk salat berjamaah dan tempat melakukan aktivitas sosial. sesuai tuntutan ajaran islam, komunitas ahmadiyah jika antara mereka ada yang terbaik bacaan al perannya, maka bisa menjadi imam. begitu pula sebaliknya, luar komunitas ahmadiyah bisa menjadi imam. selain itu, komunitas ahmadiyah harus segera mengakhiri hidup eksklusif, tertutup dan menyendiri karena hal itu dapat juga dikategorikan sebagai sesat sosiologis. mereka hidup hanya diantara sesama mereka adalah salah karena bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. kelima, komunitas ahmadiyah dengan kesesatan teologis dan sosiologis telah mendorong terjadinya kegaduhan karena umat islam yang masih memiliki gairah (cemburu) terhadap islam, tidak menerima ajaran agamanya diolok obok dan dinasti. oleh karena itu, selaku sosiolog, saya memohon supaya nomor pnas tahun direvisi. akan tetapi, sebelum ada yang baru, maka ini harus tetap dipertahankan dan tidak perlu ada penafsiran dan sebagaimana diusulkan oleh para pemohon dalam uji materi ini. akhirnya, sebagai sosiolog, saya menyeru seluruh komunitas ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran islam yang benar jika mengaku sebagai umat islam dan mendesak untuk dilakukan dialog guna mencari solusi komprehensif terhadap penyelesaian masalah ahmadiyah yang sering menimbulkan kegaduhan dan tidak jarang terjadi kekerasan serta pelanggaran ham. sebagai sosiolog, saya mengingatkan kembali bahwa komunitas ahmadiyah adalah bagian dari bangsa indonesia dan sesuai pembukaan uud harus mendapat perlindungan dari negara. sebaliknya umat islam yang merasa dinasti ajaran agamanya harus pula mendapatkan perlindungan. oleh karena itu, perundingan dan musyawarah sangat penting dan mendesak dilakukan. ramadhan shaberah dengan tidak bermaksud mengulang ulang, pertama sekali saya akan meninjau dari fakta kesejarahan ahmadiyah. bahwa aliran ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran mirza ghulam ahmad al @odiyani dan berdiri pada tanggal maret mirza ghulam ahmad sendiri lahir @dian, nama sebuah desa india, pada tanggal februari dan meninggal pada tanggal mei pada awalnya mirza ghulam ahmad mengaku sebagai mujahid reformer).kan sebagai al mahdi al ma'uud imam mahdi yang dijanjikan) dan agar umat islam berbagi'at kepadanya. pada tanggal maret tahun itu pula mirzkan wahyu dari allah yang menyatakan bahwa nabi isa a.s yang dipercaya umat islam dan umat kristen bersemayam langit, sebenarnya telah wafat. menurut mirza ghulam ahmadyang berbunyi sebagai berikut al masih anak maryam hal dengan pengakuan ini, maka menurut ahmadiyah, dalam diri mirza ghulam ahmad terdapat personifikasi, yaitu al masih yang dijanjikan dan al mau'ud yang dinantikan." dakwatul amir hala, seperti surat kabar atau majalah antaranya adalah mirza ghulam ahmad dalam daai'al bala: dan dialah tuhan yang hag yang telah mengutus rasul nya @dian daai'al bala, @dian, cetakan ketiga, halaman mirza ghulam ahmad dalam habitat al wahyu: demi diriku yang ada tangan nya sesungguhnya dia telah mengutuk dan menyebut sebagai nabi hakikat al wahyu, @asian, halaman mirza ghulam ahmad dalam nuzul al masih: saya adalah nabi dan rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakan gambaran yang sempurna, dari muhammad dan kenabian muhammad nuzul al masih, galian, cetakan pertama halaman mirza ghulam ahmad dalam ialah al alam: .? ialah al alam, @dian halaman hampir semua tulisan karya mirza ghulam ahmad dipenuhi oleh pengakuan sebagai al mahdi, al masih dan nabi. selain itu karya karyanya juga dipenuhi oleh kutipan kutipan al guru,alamnya muhammad ali : . meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat: bahwa allah maha kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yangdipercaya (shiddigan) .dan orang yang kami berbagi'at kepadanya mirza ghulam ahmad) adalah orang yang terpercaya, dialah rasul allah yang terpilih (al mukhtar) dan suci (al mugaddas) . majalah al fusion terbitan januari yang mengutip langsung koran al hakim tanggal juli dalam ajaran ahmadiyah @asian sebagaimana telah disebut atas dengan tegas menyebut mirza ghulam ahmadgalian yang juga putra mirza ghulam ahmad, dalam kitabnya dakwatul amir. pernyataan eksplisit mirza ghulam ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa inggris dengan buku berjudul the truth about the split kebenaran tentang perpecahan). berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta fakta ajaran mereka,,ghulam ahmad (@adil, mesjid, adzan, umahatul mukmin, khalifa residen, dan sahabat. menanggapi peraturan ini pengikut ahmadiyah mengajukan banding kepada pengadilan syariah. pada tanggal juli pengadilan syaripengadilan banding ynag lebih tinggi. pada tanggal juli setelah melalui proses peradilan dari tahun mahkamah agung non muslim, dan menetapkan aliran ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti kristen dan hindu. berbagai ormas islam indonesia seperti nu, muhammadiyah dan persis telah membawakan hal yang sama mengenai aliran ahmadiyah. muhammadiyah sejak tahun telah membawakan kesesatan dan kesuburan ahmadiyah. demikian juga bahkan dalam bantul masal terakhir yang diselenggarakan lirboyo dalam menyikapi fatwa munas mui, lembaga bantul masal menetapkan hal yang sama. sementara itu persis) persatuan islam melalui tokohnya ahmad hassan pernahtokoh pembaharu islam yang sangat keras menentang ajaran ahmadiyah. pasca munas mui yang vii, dukungan terhadap fatwa mengenai aliran ahmadiyah juga disampaikan berbagai ormas islam seperti dewan dakwah islam indonesia didi), badan kerjasama pondok pesantren indonesia bksppi), ribut tahrir indonesia hti), syarikat islam si), al irsyad al islamiyah, icmi, ypi al azhar, front mujahidin indonesia, hiduplah, al lttihadiyah, perti, fui, al aliyah, dan ormas islam lainnya baik tingkat nasional maupun daerah seluruh indonesia. bahkan dalam halaqah nasional pbnu yang dilaksanakan pada awal september juga ditegaskan kembali dukungan terhadap fatwa mui tentang ahmadiyah. selain, itu dukungan atas fatwa munas mui ini juga disampaikan oleh para kyai pengasuh pondok pesantren jawa, madura dan sumatera. berdasarkan fakta dan bukti bukti tersebut atas serta dengan memperhatikan pulapada tanggal rabi al tani desember masehi, tentang aliran gadianiyah, maka munas mui vii tanggal juli membawakan tentang aliran ahmadiyahtekssebagai berikut lan lah aka hs) dala gas asn sa) besi san usa asi alta aas geli daa lita gan angin gas lets usa kel aoa asi gian giri ana uya pik gas ale gaia shah sati sis dil gale kan kali para artinya:hallallahu alaihi wasallam . selain itu, mui juga melandaskan keputusannya atas: pertama, firman allah subhanahu ta'ala.: ula gan ris) artinya:, dan adalah allah maha mengetahui segala sesuatu as. al azab sal snn goa uda unila oli yaa isa artinya:" dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia: dan janganlah kamu mengikuti jalan jalan (yang lain), karena jalan jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan nya. yang demikian itu diperintahkan allah kepadamu agar kamu bertakwa as. al an'am sera ita sian yth riale gili artinya: hai orang orang yang beriman! jagalah dirimu, adalah orang yang sesat itu akan memberi madara kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. as. al kaidah kedua, hadits nabi shallallahu alaihi wasallam:: i.: sal a13) sana jabang dil gelam dil ya) artinya: rasulullah bersabda: tidak ada nabi sesudah hr. bukhari) gama isa ena gai) lan talang dil dil ya, (usa artinya:eragam tanggapan, baik oleh pemerintah departemen agama) maupun masyarakat terhadap aliran ahmadiyah dan kegiatannya yang tercermin dalam berbagai media massa, patut pula mendapat perhatian. masalah ahmadiyah mencuat waktu yang lalu karena adanya tindak kekerasan terhadap jemaat ahmadiyah. pemerintah, dalam hal ini departemen agama depag) menyatakan, walaupun ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran yang berada luar islam, sesat dan menyesatkan, serta orang islam yang mengikutinya adalah murtad, tetapi dalam menanganinya tidak dapat dihadapi dengan keras, apalagi menggunakan tindakan kekerasan. masalah ahmadiyah harus diselesaikan melalui metode dialog yang intens. saya kira mesti adal dialog, yang difasilitasi pemerintah, kata direktur jenderal bimbingan masyarakat islam, prof. dr. moccasin, rabu menurut moccasin, dialog antara ahmadiyah, pemerintah dan stakeholder lain dapat menghasilkan solusi bagi sengketa ahmadiyah.iii republika.co.id, feb terkait dengan upaya mempertemukan kalangan ahmadiyah dengan mui, saya selaku ketua majelis ulama indonesia, pernah menyatakan perlu dikaji dulu formatnya. kalau dipertemukan bentuknya seperti apa? apa yang didialogkan? kata ramadhan.iv viva news.com, rabu februari bila dialognya masih mengenai ajaran ahmadiyah, menurut hemat saya sudah tidak dapat dibicarakan lagi. apalagi, soal akidah, ini sudah tidak bisa dipertemukan lagi. yang dapat didialogkan, adalah menyangkut persoalan bagaimana jemaah ahmadiyah indonesia harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. tadinya kan (soal interaksi) disikapi dengan skb tiga menteri. ahmadiyah diakui keberadaannya oleh negara, tapi tidak boleh keluar dari sarangnya untuk menyebarkan (ajaran)nya . tapi, kebanyakan umat islam tidak mau begitu. maunya ahmadiyah itu dibubarkan atau dijadikan aliran tersendiri . terkait dengan fatwa mui sebenarnya posisi mui bukanlah memusuhi jemaah ahmadiyah. ini bukan mui versus ahmadiyah. menurut pendapat saya ini antara umat islam yang merasa dinasti dan dilukai (ajaran) ahmadiyah, . mui pernah mengeluarkan fatwa ajaran ahmadiyah sesat pada tahun walaupun saat ini mui tidak mengeluarkan fatwa, sudah ada fatwa yang sama soal ajaran ahmadiyah dari organisasi konferensi islam yang berskala internasional seperti dijelaskan atas. organisasi islam seperti muhammadiyah dan nahdlatul ulama juga pernah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan ajaran ahmadiyah menyimpang dari akidah islam. saya tidak sependapat seolah olah kekerasan, radikalisme, protes protes (terhadap ahmadiyah) karena fatwa mui. seperti diketahui, pada waktu yang lalu terutama setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap jemaah ahmadiyah, sebagian kalangan menganggap bahwa tindakan kekerasan terhadap jemaah ahmadiyah dipicu oleh fatwa mui. adalah lil ashar abdullah, aktivis jaringan islam liberal jil) mensinyalir fatwa fatwa mui seringkali bertentangan dengan akal sehat dan berdampak negative terhadap kehidupan beragama. lil mencontohkan fatwa mui terkait kesesatan ahmadiyah yang mendorong terjadinya kekerasan meluas terhadap golongan ahmadiyah. pernyataan dalam diskusi jil uin syarif hiduplah jakarta, september kerjasama antara jil, formasi, lpm uin dan didukung oleh fns indonesia) selain lil ashar abdullah, kh. mustofa bisri, pengasuh pondok pesantren raudlatut taliban, rembang, jawa tengah, juga menganggap perilaku kekerasan kekerasan terhadap jamaah ahmadiyah bogor dan daerah lainnya beberapa waktu lalu, menjadi bukti. munculnya tindakan kekerasan tersebut mendorong mui membikin fatwa yang mewajibkan pemerintah untuk mengantisipasi dan menanganinya. jalan pikiran mui mungkin mengatakan: mui hanya berkata, dampak fatwa itu bukan urusan mui. karena itu, pemerintahan yang harus mengantisipasi dan menanganinya. menurut pandangan kh. mustofa bisri, dalam putusan mui, pemerintah wajib melarang segala macam (tindakan kekerasan). mui seakan akan ingin menegaskan, saya cuma membahas dan sudah menyampaikan. kasus itu lalu dianggap urusan pemerintah dengan masyarakatnya. tapi mestinya, ketika menjadi mufti, segala sesuatu sejatinya harus sudah diperhitungkan. bahkan, pengamalan amar ma'ruf wahyu munkar itu berjenjang jenjang. dan hal tersebut yang tidak pernah diceritakan orang orang yang selalu menganjurkannya. pertama, amar maruf itu harus dilaksanakan secara makruf pula. kedua,ia berjenjang jenjang sambil melihat akibatnya: apakah akan berakibat lebih buruk atau tidak? karena itu, kita diberi jalan oleh nabi lewat tiga cara: yaitu bil add, bil lisan, bil galb. wawancara kh. mustofa bisri, tgl desember bahkan, sebagian lembaga swadaya masyarakat lsm) menganggap bahwa kekerasan terhadap ahmadiyah meningkat setelah keluarnya fatwa majelis ulama indonesia mui). namun klaim tersebut dibantah keras oleh ketua komisi fatwa mui k.h. ma'ruf amin (kini ketua umum mui dan rais aam pbnu). menurut kh. ma'ruf amin, pernyataan seperti itu adalah sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. dibilang katanya bentrok karena mui, itu sesat dan menyesatkan, kata kh. ma'ruf amin.vi hiduplah.com, umat februari mui sendiri menyesalkan terjadinya tindakan tertentu. sepatutnya dengan kondisi yang ada saat ini, umumnya ulama mewakili mazhab aliran kelompok tertentu. sehingga celah ini menciptakan celah hukum, mana oknum yang dianggap ulama dari kelompok tertentu, dengan mengatasnamakan agama tertentu, dapat menyatakan pihak yang tidak setuju dengan dirinya, meski penganut agama yang sama, dicap sebagai kafir atau aliran sesat. lalu akar rumput dari oknum ulama tersebut melakukan persekusi terhadap orang orang baik yang seagama maupun beda agama, untuk membuat komponen masyarakat lain tidak melakukan penentangan atas wacana yang digaungkan. hal hal seperti ini jelas, tidak berada dalam cakupan undang undang nomor pnas apakah benar ulama aliran tertentu, kejaksaan, kementerian agama, kementerian dalam negeri telah memastikan bahwa ribuan jiwa pada umumnya, dan para pemohon pada khususnya memang lah beriman pada nabi selain nabi muhammad saw? apakah ulama aliran tertentu dan ketiga institusi negara itu lebih tahu isi hati sanubari para pemohon dibandingkan para pemohon sendiri? tentunya tindakan pemerintah dengan memanipulasi undang undang nomor pnas seperti ini patut dihentikan, karena konstitusi secara jelas melindungi semua warga negara baik mayoritas dan minoritas. tidak terdapat satu kata pun baik tersurat maupun tersirat, yang merefleksikan bahwa konstitusi bertujuan atau menugaskan pemerintah untuk menyederhanakan kelompok kelompok yang ada dalam setiap agama. bahwa hak para pemohon untuk memeluk agama islam dan berada dalam komunitas ahmadiyah dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya itu telah dijamin oleh konstitusi sesuai norma dan dan uud sayangnya hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh para pemohon dan secara sewenang wenang terganggu karena pemberlakuan undang undang nomor pnas melalui yang mana gangguan ini terjadi disebabkan rumusan yang. anarkis dan tidak pernah mentolerir adanya kekerasan dan semua itu harus ditindak tegas. kh. ma'ruf amin mengatakan, bentrokan cikeusik, pandeglang, banten pada februari diduga adanya provokasi kepada warga. warga yang terpancing, kemudian terlibat bentrok dengan jemaat ahmadiyah. mui berharap pemerintah mengusut bentrokan yang menewaskan tiga jemaat ahmadiyah cikeusik, pandeglang, banten beberapa waktu lalu. namun mui juga meminta kepada pemerintah mengusut provokator dalam bentrokan itu. jangan cuma anarkis, tapi juga yang provokatif. musabibul abab atau ujung penyebabnya juga harus ditangkap. masa negara sebesar ini, dpr sebesar ini tidak bisa mengungkap, kata ma'ruf. kh. ma'ruf amin menegaskan, fatwa mui soal ajaran ahmadiyah adalah sesat karena mengakui adanya nabi sesudah nabi muhammad saw. bahkan kh. ma'ruf amin menilai bahwa ahmadiyah bukan agama islam. bukan islam, luar islam, ujar kh. ma'ruf amin.la mengatakan, jika pemerintah ingin menjadikan ahmadiyah sebagai agama baru maka, akan menimbulkan permasalahan baru. hal tersebut dikarenakan, untuk mendefinisikan suatu agama tidaklah mudah karena harus ada nabi, kitab suci, dan nama agamanya. untuk itu meminta agar ahmadiyah dikembalikan induknya. karena ahmadiyah merupakan pecahan islam maka ahmadiyah dikembalikan islam lewat pembinaan. ' republika.co.id tgl november terkait wacana agar ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru dan dikeluarkan dari islam, dalam rahardjo dan masdar mas'udi menyatakan pendapatnya. dalam menyatakan mengeluarkan jemaah ahmadiyah dari islam itu sama dengan memuntahkan disuruh murtad. padahal orang orang ahmadiyah sama saja dengan kita. cuma soal nabi saja, kata dalam. mereka mempunyai pengertian sendiri mengenai ini (nabi). dia menganjurkan ahmadiyah diajak diskusi.( wawancara dengan prof. dalam rahardjo tgl juli leaf pasar minggu, jakarta selatan). sementara masdar mas'udi, tokoh nahdlatul ulama, mengatakan ide menjadikan ahmadiyah sebagai agama baru bukan ranah (keputusan) politik. seharusnya itu tidak dipolitisasikan. soal agama bukan keputusan politik, tidak boleh ada keputusan politik terhadap soal itu ahmadiyah), kata masdar. masdar menyatakan agama dapat dikatakan sebagai agama jika dari awal mereka (pengikut) menyebut aliran itu sebagai agama, termasuk ahmadiyah sendiri. kementerian agama lah kemenag) yang seharusnya menentukan (apakah ahmadiyah bisa menjadi agama baru atau tidak). karena jika ahmadiyah menjadi agama baru, dia akan berakibat harus ada direktorat agama baru lagi kemenag, yang artinya harus ada anggaran, kata masdar. wawancara, tgl februari menurut alm) kh. saham mahfud, rais aam syariah nahdlatul ulama, ahmadiyah itu mempunyai akidah yang berbeda. mereka menganggap mirza ghulam ahmad sebagai nabi. ini yang tidak benar. kh. saham mahfud mempersilahkan ahmadiyah mendirikan agama sendiri, jangan mengaku menjadi bagian dan islam, karena telah mengangkat pemimpinnya sendiri sebagai nabi. negara negara lain, ahmadiyah juga dilarang. wawancara september pernyataan serupa tentang ahmadiyah juga dimuat majalah tempo pada edisi september oktober apakah berkembangnya ahmadiyah merupakan bentuk kegagalan dakwah nahdlatul ulama dan muhammadiyah, kh. saham mahfud menolak dikatakan demikian. menurutnya, ini bukan kegagalan dakwah dan muhammadiyah, karena keduanya mempunyai target dakwah masing masing. mereka sudah ada dari dulu, tapi belum sebesar sekarang. dan dulu kita memang tidak berdakwah kepada mereka. prof. dr. amien rais, mantan ketua umum muhammadiyah menegaskan, dirinya sebagai muslim tetap menilai ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. sebab aliran itu menyeleweng jauh dari akidah agama islam. walaupun demikian, amien rais tetap mengutuk tindakan anarkis terhadap warga ahmadiyah, beberapa wilayah termasuk pandeglang, banten. mereka itu ahmadiyah) juga warga negara indonesia yang dijamin hak haknya untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta hak memilih agama. saya tidak setuju jika ahmadiyah dimusuhi. bahkan seperti perakitan yang dikejar kejar hingga dihilangkan nyawa, katanya." inilah.com, sabtu, februari menurut pandangan amien rais, kalaupun nanti muncul larangan terhadap ahmadiyah lantaran tekanan dari golongan tertentu, maka kelompok itu juga bisa ditekan oleh golongan lain untuk dilarang. solusinya, menurut amien, pemerintah harus bisa mengisolasi jemaah ahmadiyah dari kemungkinan dakwah dan propaganda luar kelompok. tapi kalau dari ahmadiyah ahmadiyah, tetap harus dijamin. undang undang dasar tetap harus ditegakkan, katanya. sedangkan prof. ahmad syafii maarif, mantan ketua umum muhammadiyah, menyatakan tidak memahami secara teologis keyakinan ahmadiyah yang menganggap masih ada nabi setelah nabi muhammad saw. kalau sistem teologinya, saya sama sekali menolak. kenapa harus ada nabi setelah nabi muhammad saw, tegas buya syafii.x(jpn.com, sabtu, februari). walaupun demikian, syafii mengkritik keras tindakan kekerasan terhadap mereka. apalagi yang disertai tindakan perusakan asset aset umat ahmadiyah. buya syafii menyatakan bahwa fatwa mui terhadap ahmadiyah, boleh jadi, dipakai kalangan tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan. penolakan untuk melakukan tindakan kekerasan juga dikemukakan oleh prof. dr. azyumardy azra, mantan direktur pascasarjana uin syarif hiduplah, jakarta. menurut azyumardy, tindakan kekerasan, termasuk kepada warga ahmadiyah, tidak bisa dibenarkan. atas nama agama atau apa pun. saya lebih menekankan dialog dialog. sebab dalam islam terutama sunni, kadang kadang pertikaian dan pertengkaran itu sering terjadi antara kita sendiri. umat islam itu tidak pernah ribut dengan hindu atau budha, kata azyumardy. wawancara dengan prof. dr. azyumardy azra, april demikian diskursus panjang tentang ahmadiyah beberapa waktu yang lalu. ada beberapa hal yang dimunculkan ketika itu yang menurut hemat saya masih relevan saat ini, seperti dialog, penyimpangan akidah, penodaan dan penistaan agama, pembubaran, agama baru, isolasi dari penyebaran, interaksi dengan masyarakat, tindak kekerasan, fatwa mui, sikap negara negara islam. namun semua narasumber baik pemerintah maupun ormas islamserta ulama, tokoh dan intelektual muslim sepakat bahwa ahmadiyah menyimpang dari akidah islamiyah. meskipun demikian mereka sepakat bahwa tidak boleh ada tindakan kekerasan terhadap jemaah ahmadiyah dan pemerintah harus hadir setiap ada gejala dan tindak kekerasan terhadap ahmadiyah. dari segi tinjauan ham memang setiap individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai keyakinan dan agama masing masing. akan tetapi negara mempunyai kedaulatan (domestikasi terhadap ham internasional) untuk mengatur agar kebebasan seseorang tidak menabrak dan merusak kebebasan orang lain. dalam uud sesudah perubahan kedua indonesia sebagai negara hukum yang demokratis mempunyai konstitusi tentang ham yang terpanjang dunia bab dengan akan tetapi agar tidak menabrak kebebasan orang lain, dicantumkan (yang kita ketahui bersama) agarsekarang ini menurut hemat saya situasi cukup tenang dan damai selama ahmadiyah tetap berada kelompok (sarang)nya, dalam forum internux. dan tidak keluar untuk menyebarkan ajarannya dalam forum eksternal kepada orang lain yang bukan ahmadiyah. dan negara harus hadir setiap ada gejala dan tindakan kekerasan terhadap jemaah ahmadiyah dengan alasan karena ajarannya. i2.8j menimbang bahwa pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhkewenangan mahkamah bahwa berdasarkan dan uudhuruf nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, dan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menegaskan kewenangsebagaimana kita ketahui mahkamah konstitusi berfungsi sebagai penjaga hak konstitusional setiap warga negara republik indonesia. dengan kesadaran inilah kami mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor puu xv guo, permohonan menjadi pihak terkait dalam perkara guo merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan pengujian undang undang terhadap uud kepentingan hukum pemohon sebagai pihak terkait bahwa dalam sidang pengujian undang undang terhadap uudpmkmk nomor pmk tersebut,pemohonyayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan yayasan. dengan akta notaris nomor tanggal oktober jakarta oleh notaris dr. irawan soerodjo, sh, si. keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu ah. tentang penerimaan perubahan data berdasarkan akta notaris nomor tanggal mei yang dibuat oleh notaris titi indragiri, sh: dalam anggaran pendirian dinyatakan bahwa yayasan ini bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, memajukan pengertian, penghormatan terhadap nilai nilai negara hukum, martabat danmemberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakdan selanjutnya" bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai dengan akta pendirian anggaran dasar:diasi, konsiliasi alternative dispute resolution) maupun arbitrase:fbahwa upaya upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemohon pihak terkaitmohon pihak terkait, dimana hingga saat ini memiliki kantor cabang lbh provinsi, setiap saat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, ribuan pengadu dimana dibelakangnya berlipat ganda orang yang terbantu datang lbh ylbhi setiap tahunnya. visi dan tujuan lembaga agar tegaknya negara hukum, hak hak asasi manusia, hak hak konstitusional, dan demokrasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita menjadi terhambat atau melanggar dengan norma norma undang undang yang diuji dalam perkara ini. argumentasi pihak terkait sebelum masuk pada argumentasi tentang norma dan konstitusionalitas, perkenalkan kami menyajikan catatan kami tentang pemohon pengujian, yakni komunitas jemaat ahmadiyah dimana sejak tahun kami berupaya turut memberikan bantuan hukum dan mendampingi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan sebagai warga negara. dalam catatan kami, praktik praktik diskriminasi dan kekerasan yang diterima jemaat ahmadiyah cukup besar setiap tahunnya. keterangan yang diajukan pemohon dalam permohonan merupakan sebuah fakta mana para pembela umum pengacara publik lbh ylbhi melihat, mencatat, melaporkan, dan terlibat dalam pendampingan dan penguatan. tidak berhenti disitu, penghilangan martabat kemanusiaan tersebut dilanjutkan dalam bentuk bentuk kebijakan pelarangan segala aktivitas. setidaknya ada (lima) provinsi dan kabupaten kota yang resmi melakukan pelarangan seluruh aktivitas komunitas jemaat ahmadiyah, bahkan untuk beribadah secara tertutup dan internal pun tidak bisa. dalam seluruh peraturan tersebut jelas undang undang nomor pnas sebagai dasar rujukan dan pertimbangan. bersama ini kami cantumkan wilayah wilayah yang melakukan pelarangan: wol wayan kebijakan pts tertanggal februari tentang larangan aktivitas jemaat ahmadiyah provinsi jawa timur banten peraturan gubernur banten nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas anggota jemaah ahmadiyah wilayah provinsi banten sulawesi selatan surat keputusan gubernur sulawesi selatan nomor pts ban.kesbangpol, tertanggal maret jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tertanggal maret tentang larangan kegiatan jemaat ahmadiyah indonesia jawa barat surat edaran gubernur jawa barat nomor kesbangpol, tertanggal maret kepada seluruh walikota bupati provinsi jawa barat, tentang tindak lanjut peraturan gubernur jawa barat nomor tahun sumatera barat tingkat kabupaten kota tasikmalaya surat bupati tasikmalaya kepada presiden ri, nomor kbl tertanggal juli perihal usulan pembekuan organisasi dan kegiatan jemaat ahmadiyah. surat bupati tasikmalaya kepada instansi pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya dandim, kapolres, kejar, depag ketua mui dan para camat), nomor kbl tertanggal juli perihal pengawasan terhadap jemaah ahmadiyah. keputusan bersama bupati, kejar, dandim kapolres dan kapolresta tasikmalaya tentang pernyataan tidak puas dan teguran terhadap jemaat ahmadiyah kabupaten tasikmalaya. kab. sukabumi skb nomor tahun tertanggal maret tentang penutupan sementara tempat tempat ibadah jemaat ahmadiyah indonesia kabupaten sukabumi ditandatangani oleh bupati sukabumi, kepala kejaksaan negeri cibadak, kepala kepolisian resor kota sukabumi, kepala kantor departemen agama kabupaten sukabumi dan ketua mui kabupaten sukabumi. skb nomor tahun tertanggal oktober petit berdasarkan alasan alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan atas, maka kami memohon kepada yang mulia majelis hakim pada mahkamah konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materil, atau sekiranya yang muliaentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama:undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi makalah jimmy asshiddigie, konstitusi dan hak asasi manusia , disampaikan pada peringatan tahun kontras, maret tentang larangan melakukan aktivitas penyebaran ajaran faham ahmadiyah kabupaten cianjur. kuningan skb tertanggal november tentang pelarangan aliran ajaran jemaah ahmadiyah indonesia wilayah kabupaten kuningan yang ditandatangani oleh musica, pimpinan dprd, mui, dan pimpinan pondok pesantren dan ormas islam kabupaten kuningan. garut skb nomor kep. pem tentang pelarangan kegiatan ajaran ahmadiyah wilayah kabupaten garut yang ditandatangani oleh bupati garut, kepala kejaksaan negeri garut, kepala kepolisian resor garut dan kepala kantor departemen agama kabupaten garut. kabupaten surat pernyataan bersama tertanggal juli bogor tentang pelarangan kegiatan jemaah ahmadiyah indonesia wilayah kabupaten bogor yang ditandatangani oleh bupati bogor, ketua dprd kabupaten bogor, dandim bogor, kepala kejaksaan negeri cibinong, kepala kepolisian resor bogor, ketua pengadilan negeri bogor, danlanud ars, dan kepala kantor departemen agama dan mui kabupaten bogor. surat dprd kabupaten bogor nomor dprd tertanggal juli perihal rekomendasi penutupan dan pelarangan aktivitas jemaah ahmadiyah kota bogor surat keputusan walikota bogor tertanggal maret tentang pelarangan kegiatan kota bogor depok peraturan walikota depok nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas ahmadiyah kota depok kuningan surat keputusan bersama skb)november yang pada intinya melarang penyebaran ajaran ahmadiyah kab. kuningan surat keputusan bersama skb) ii,januari tentang larangan seluruh kegiatan ajaran ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran islam kabupaten kuningan pandeglang peraturan bupati pandeglang nomor tahun tertanggal februari tentang larangan aktivitas ahmadiyah pandeglang serang peraturan bupati serang nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas jemaat ahmadiyah kabupaten serang lebak peraturan bupati lebak nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas ahmadiyah kabupaten lebak lombok surat keputusan kepala kejaksaan negeri selong timur nomor kep. ipk. l tertanggal november tentang pelanggaran terhadap kegiatan jemaah ahmadiyah cabang pancar lombok timur. surat edaran bupati nomor kum tentang penegasan kembali pelarangan ajaran ahmadiyah dan pengambilan tindakan tegas oleh pimpinan pemkab lombok timur atas pelanggaran terhadap pelarangan sesuai ketentuan undang undang. lombok barat surat keputusan bupati lombok barat tertanggal julikesepakatan tim lima: kepala kantor departemen agama lombok barat, ketua mui lombok barat, camat lingkar, penasehat organisasi ahmadiyah wilayah nusa tenggara, dan ketua dpw ahmadiyah, tertanggal februari mataram seruan walikota mataram nomor nom o2 tertanggal oktober perihal pengungsi jemaah ahmadiyah dari lombok timur. pekanbaru surat walikota nomor bkpm tertanggal oktober kepada sdr. agus suhartono pimpinan jemaat ahmadiyah pekanbaru) perihal menghentikan kegiatan ahmadiyah kota pekanbaru surat walikota nomor bkpm tertanggal november kepada sdr. agus suhartono pimpinan jemaat ahmadiyah pekanbaru) perihal menghentikan kegiatan poo ahmadiyah kota pekanbaru kampar riau) surat bupati kampar nomor pum tertanggal februari kepada sdr. sugandi dan sdr. suharto pimpinan jemaat ahmadiyah koto bangun dan koto baru, kecamatan tapung hilir, kabupaten kampar riau) perihal menghentikan kegiatan jemaat ahmadiyah. samarinda surat keputusan walikota samarinda nomor bkpm. tertanggal februari tentang larangan aktivitas jemaat ahmadiyah kota samarinda pontianak peraturan walikota pontianak nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas jemaat ahmadiyah kota pontianak konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas jemaat ahmadiyah kabupaten konawe selatan banjarmasin surat walikota banjarmasin, tertanggal maret tentang larangan aktivitas kota banjarmasin kota bekasseperti tak ada ujung, bertahun tahun negara tak hadir melindungi warga negaranya seperti tercantum dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai ground norm berbangsabagai organisasi yang berbadan hukum, jemaat ahmadiyah indonesia telah disahkan dengan surat keputusan menteri kehakiman tanggal maret nomor j.a. dan diumumkan dalam tambahan berita negara r.i. nomor tanggal maret hingga kini badan hukum tersebut masih diakui dan tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membatalkan dan atau menyebut status tersebut. sebagai organisasi yang sah hidup indonesia, tentu memiliki hak hak berserikat, berkumpul, menjalankan dan mengembangkan organisasinya. ketentuan dan nomor pnas yang diterapkan pada komunitas jemaat ahmadiyah indonesia melalui keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri nomor:( jai), dan warga masyarakat selanjutnya disebut skb menteri) justru menjadi alat legitimasi lanjutan untuk tindakan tindakan intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas jemaat ahmadiyah indonesia. negara bukan hanya lalai (commission) dalam penghormatan dan perlindungan hak hak konstitusional warganya, tapi juga turut terlibat dan aktif (commission) dalam pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia. nomor pnas bermasalah secara substansi, multitafsir, sehingga. melanggar hak hak konstitusionalitas warga negara yaitu: menimbulkan praktik yang diskriminatif (vide uud melanggar asas kepastian hukum (vide uud dan berakibat melanggar hak warga negara untuk menganut agama dan beribadah mengamalkan keyakinan vide juncto juncto uud bahwa nomor pnas berbunyimenimbang bahwa atas guo mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan dalammahkamah konstitusi memberikan pertimbanganmahkamah juga memberikan pertimbangan: i3.? dalam. banyak ulama agama seringkali menjelaskan tentang pokok ajaran agama lain depan umatnya sendiri. apakah itu sesuai dengan pokok ajaran agama menurut kelompok agama yang disebutkan tersebut? apakah tindakan yang sangat lazim indonesia ini akan dikenakan ini?permasalahan dan menjadi multitafsir, apalagi kemudian sesuai fakta yang disajikan pada bagian awal penjelasan pemohon pihak terkait, faktanya ini kemudian secara terstruktur dan meluas menjadi dalih untuk memberangus keseluruhan hak hak beragama dari warga negara: bahwa mahkamah konstitusi mengakui bahwa substansi undang undang ini bermasalah. mahkamah konstitusi dalam pertimbanganj bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi tahun tersebut, sudah (tujuh) tahun berjalan, hingga permohonan ini diajukan belum ada juga perbaikan dan atau revisi terhadap formil maupun substansi undang undang tersebut. sementara disisi lain pelanggaran akan hak hak konstitusional terus terjadi berbagai penjuru nusantara. bahwa dalam banyak putusan mahkamah konstitusi memberikan putusan konstitusionalitas bersyarat, bahwa oleh karena itupnas bertentangan dengauud bahwatuduhan pelanggaran terhadap dalam undang undang adalah tuduhan yang serius, pemberian perintah dan peringatan keras tanpa kesempatan pembelaan adalah bentuk pelanggaran terhadaponsep negara hukum, jika terdapat tuduhan tuduhan terhadap seseorang terdapat asas resumption innocence dan kewajiban memberikan jawaban dan pembelaan atas tuduhan tersebut. bahwa selain itu, terhadap keputusan yang berupa perintah atau peringatan tersebut bisa diuji pengadilan, sebagai bagian due process law dan bentuk negara hukum mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusan perkara nomorbahwa pada dasarnya pemohon sepakat bahwa surat keputusan bersama skb) sebagaimana diperintahkan oleh pencegahan penodaan agama adalah beschikking. sebuah keputusan tata usaha negara yang dapat diuji pengadilan tata usaha negara. oleh karena agar tidak melanggarnya hak hak konstitusional, penting bagi mahkamah konstitusi memberikan amar putusan:pnas bertentangan dengan asas kepastian hukum (vide uud dan asas negara hukum (vide uud dan bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh ketentuan uud bahwa nomor pnas berbunyibahwa dalam suatu negara hukum, tindakan pembubaran terhadap suatu organisasi, sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi, yang merupakan salah satu wujud dari kebebasan sipil, harus sepenuhnya mengacu pada prinsip prinsip due process law, mana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang (audi altera parte), serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi: bahwa keharusan prosedur tersebut sejalan dengan penegasan pertimbangan hukumdalam pertimbangan hukum putusan tersebut, mahkamah konstitusi berpendapat, : bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut juga mengatakan, tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses peradilan, adalah tindak: bukti fotokopi tulisan olivier roy dan pasguale annicchino, human rights between religion, cultures and university dalam ana filia vrdoljak, ed, the cultural dimensions human rights, oxford university press, bukti fotokopi tulisan peter dancing prophets and proselytes: freedom religion and the conflict rights international law , harvard international law journal volume number . bukti fotokopi buku hak asasi manusia, teori, hukum, kasus , editor rocky gerung, terbitan filsafat press skb ahmadiyah), bukti fotokopi kajian kefilsafatan tentang negara hukum, penulis arief sidharth dalam jentera jurnal hukum), pusat studi hukum dan kebijakan jakarta, edisi tahun ii, november bukti fotokopibahwa lebih jauh mahkamah konstitusi juga menegaskan bahwa tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil .: bahwa mahkamah konstitusi bahkan secara eksplisit dan tegas mengatakan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut,terhadap peluang dilakukannya gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan pelarangan yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara, mahkamah konstitusi juga telah memberikan pendapat hukum dalam pertimbangan putusan ini, dengan mengatakan, . dalam hal suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, .. : bahwa mengacu pada pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pembatasan dalam bentuk pembubaran atau pelarangan terhadap suatu kebebasan sipil, yang dilakukan tanpa proses pengadilan dapat dikatakan sebagai tindakan: (i) tindakan negara kekuasaan bukan negara hukum, (ii) tindakan eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution), yang sangat ditentang oleh negara hukum, (iii) tindakan yang tidak sejalan dengan aturan pembatasan yang diatur oleh ketentuan uud mahkamah konstitusi juga menambahkan, meski terbuka peluang gugatan melalui pengadilan tata usaha negara, mekanisme ini semata mata hanya akan menguji prosedur teknis semata, bahwa pejabat tata usaha negara telah bertindak sebagaimana yang diperintahkan oleh undang undang, sehingga tidak tepat jika asas contractus actus diterapkan dalam konteks pengujian terhadap suatu tindakan pembatasan kebebasan sipil, bahwa implementasi prinsip due process law sebagai penerjemahan dari prinsip prinsip negara hukum juga dapat dilihat dalam sejumlah praktik yang diatur dalam beberapa undang undang berikut pembubaran yayasan yang diatur dalam dan tahun tentang yayasan, pembubarannya dapat dikarenakan jangka waktu yang sudah berakhir sesuai ad art, tujuan yayasan sudah tercapai atau tidak tercapai menurut ad art, dan juga dapat karena disebabkan adanya putusan pengadilan, partai politik parpol juga dapat bubar karena putusan pengadilan, dimana dibubarkan oleh mahkamah konstitusi, sebagaimana disebut pada nomor tahun tentang partai politik dan cc. perseroan terbatas, sebagaimana tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. pembubaran perseroan dapat terjadi karena: keputusan rups, fb) berakhir menurut ad art, (cl berdasarkan penetapan pengadilan, (d\| dengan dicabutnya kepailitan, jej berdasarkan putusan pengadilan niaga, (fl karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolens, (gj\| karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi, serikat buruh, nomor tahun tentang serikat pekerja, serikat buruh dapat bubar karena dinyatakan oleh anggotanya berdasarkan ad art, perusahaan tempat serikat buruhnya tutup berhenti kegiatannya, atau dinyatakan oleh putusan pengadilan:artinya untuk membubarkan suatu organisasi haruslah menempuh prosedur atau mekanisme peradilan. oleh karena itu guo telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (vide ., yang juga bagian dari prinsip negara hukum (vide .)okok perkara mengadili, mengabulkan permohonan pemohon pihak terkait untuk seluruhnya.atau jiki2.9j menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhyayasan lembaga bantuan hukum indonesia nomor tanggal oktober notaris dr. irawan soerojdo, s.h.,m. si.: bukti pt fotokopi surat keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan yayasan, bukti pt fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan lembaga bantuan hukum indonesia tanggal mei nomor yang dibuat dihadapan notaris titi indragiri, s.h.: bukti pt fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu ah. tertanggal mei tentang penerimaan perubahan data, . bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk atas nama asfinawati yang merupakan ketua umum ylbhi dan muhamad issue yang merupakan ketua bidang advokasi, bukti pt fotokopi penetapan presiden nomor tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang kemudian diundangkanenjadi undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, bukti pt fotokopi keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri nomor: tahun nomor: kep, bukti pt fotokopi peraturan gubernur banten nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah jai) wilayah provinsi banten, bukti pt fotokopi: bukti pt fotokopi peraturan walikota depok nomor tahun tertanggal maret tentang larangan kegiatan jemaat ahmadiyah indonesia kota depok, bukti pt fotokopi peraturan bupati lebak nomor tahun tertanggal maret tentang larangan aktivitas ahmadiyah wilayah kabupaten lebak, bukti pt fotokopi surat keputusan walikota samarinda nomor bkpm.i i1 tertanggal februari tentang larangan aktivitas jemaat ahmadiyah kota samarinda: bukti pt fotokopbukti pt fotokopi keputusan bersama menteri agama, jaksa agung menteri dalam negerisurat edaran bersama, sekretaris jenderal kementerian agama, jaksa agung muda intelijen, dan dirjen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri nomor se sj nomor se b d dsp. nomor podium tentang pedoman pelaksanaan keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, menteri dalam negeri republik indonesiabuku laporan berjudul respecting rights? measuring the world's blasphemy laws, yang disusun oleh delle miss dan jocelyn kestenbaum, dan diterbitkan oleh u.s. commission international religious freedom, bukti pt fotokopi buku laporan penelitian, kerukunan dan penodaan agama alternatif penanganan masalah, disusun oleh zainal abidin bagi, ph. dan diterbitkan oleh crc center for religious and cross cultural studies) program studi agama dan lintas budaya, sekolah pascasarjana lintas disiplin, universitas gajah mada, yogyakarta, bukti pt fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dalambukti pt fotokopiselain itu, pihak terkait ylbhi dalam persidangan tanggal februari mengajukan (empat) ahli bernama zainal abidin bagi, ph. dan hanif, s.h., m.a., ll.m., ph. d., dr. antonius widyarsono, dan dr. zainal arifin mochtar, s.h., l.lm., yang menyampaikan keterangan lisan bawah sumpah'janji dalam persidangan tersebut dan atau menyerahkan keterangan tertulis, mengemukakan hal hal sebagai sebagai berikut. zainal abidin bagi, ph. dalam keterangan ini, saya akan mengajukan dua argumen utama yang dapat diringkas sebagai berikut: mahkamah konstitusi dapat dan perlu memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pipa). dapat memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas pipa kata dapat sini bukan terutama mengacu pada konteks legal formal kewenangan mk, yang telah diajukan argumennya oleh pemohon maupun pihak terkait ylbhi, namun lebih dalam artian substansinya. yaitu bahwa pipa dapat diperbaiki secara substansial, yang sini diusulkan dalam bentuk pemberian tafsir konstitusionalitas bersyarat atas tersebut, sesuai batas kewenangan mk. ada dua hal yang ingin ditunjukkan bagian ini: pertama, dalam banyak ukuran objektif, tidak sulit untuk mengakui bahwa itu tidak sempurna dan masih ada ruang untuk memperbaikinya: kedua, sendiri telah pernah secara eksplisit mengakui beberapa kelemahan itu serta memberikan isyarat arah perbaikan, dan sesungguhnya memiliki kewenangan untuk melakukannya. salah satu contoh yang cukup baru mengenai ukuran objektif adalah laporan yang belum lama ini dikeluarkan oleh usir, bertajuk measuring the world's blasphemy laws delle miss dan jocelyn kestenbaum, respecting rights? measuring the world's blasphemy laws, u.s. commission international religious freedom, laporan itu menganalisis negara yang memiliki yang disebut sebagai tentang penodaan agama (defamation religion, atau banyak negara lebih sering disebut blasphemy), dari kanada sampai italic dan swiss, dari iran, arab saudi, sampai pakistan dan indonesia. tak hanya melihat mana negara yang memiliki tersebut, laporan tersebut juga melihat kualitasnya. dasar untuk pengukurannya adalah standar atau prinsip yang diterima oleh kesemua negara itu, baik yang berasal dari konvensi ham yang telah diratifikasi, atau prinsip prinsip hukum yang jamak diterima dunia internasional. delapan ukurannya terkait dengan: pembatasan yang diperbolehkan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi: pembatasan yang diperbolehkan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan: bagaimana perbuatan yang dilarang didefinisikan (cukup lugas atau ambigu multi tafsir): proporsionalitas atau bobot hukuman: apakah suatu mendiskriminasi kelompok agama tertentu: atau melindungi kelompok tertentu, sejauh mana forum internux dan external dibatasi, dan posisi tersebut dalam hierarki perundangan. temuan penelitian tersebut adalah bahwa meskipun banyak negara masih memiliki legislasi semacam ini, ada perbedaan signifikan antara satu negara dan lainnya. ada yang sangat diskriminatif, ada yang lebih tidak diskriminatif, ada yang menyebutkan unsur niat, ada yang tidak: ada yang perumusannya sangat kabur, ada yang lebih lugas, dan sebagainya. indonesia berada kelompok tengah, yaitu negara dengan skor atas rata rata (sekitar dalam rentang :), antara kelompok negara dengan skor terburuk tertinggi (hingga dan negara dengan skor terbaik terendah (hingga dengan ini, legislasi penodaan agama indonesia dianggap lebih bagus dibanding negara negara seperti mesir, italic, pakistan, atau iran, tapi lebih buruk dibanding tunisia, filipina, malaysia, kuwait, jerman, selandia baru, india, turki, atau irlandia. hal terpenting yang disampaikan laporan ini adalah bahwa tidak satu pun dari terkait penodaan agama atau blasphemy yang tidak melanggar sebagian prinsip ham atau prinsip hukum lain. namun, selain itu, tidak kalah pentingnya, adalah bahwa ada tertentu yang lebih baik dan ada yang lebih buruk dari lainnya. artinya, persoalannya bukan hanya apakah penodaan agama harus ada atau tidak boleh ada, tapi kalaupun ada, dan mau tidak mau ada prinsip prinsip hukum yang dilanggar, kualitasnya bisa berbeda beda. bagi indonesia, ini berarti, bahwa kalaupun pipa tidak bisa dicabut, bisa diperbaiki, karena indonesia masih memiliki skor pertengahan. sesungguhnya, persis ide semacam inilah yang telah muncul ruang mahkamah konstitusi pada tahun dan dinyatakan oleh para hakim konstitusi dalam putusan nomor puuvii pipa telah dua kali dan diajukan mk, dan dalam kedua perkara itu, berpandangan tidak dapat membatalkannya. meskipun demikian, dalam putusan pada tahun juga memberikan saran agar legislasi ini diperbaiki putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal. ketika itu mahkamah menyatakan dapat menerima pandangan para ahli,. (italik dari penulis). persis inilah salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari mengamati laporan measuring blasphemy laws atas. dan permohonan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi dapat dipandang sebagai upaya arah itu. juga menyebut bahwa putusan itu merupakan sebuah upaya mengambil jalan tengah . menyatakan sependapat dengan pandangan seorang saksi ahli yang menyarankan agar mahkamah membuat 'jalan tengah' dengan memberi penafsiran resmi atas pencegahan penodaan agama tanpa membatalkannya. ( putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal. jalan tengah yang dimaksudkan adalah posisi tengah antara pihak pihak yang menyarankan pencabutan dan yang ingin mempertahankannya, ini adalah posisi bahwa pipa konstitusional, tetapi perlu direvisi. putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal. lihat juga ramadi, kebebasan dan penodaan agama , indo islamica hal. dan seterusnya. ramadi melihat bahwa jalan tengah bisa juga dimaknai posisi tengah pertarungan ideologis negara islam vs. negara sekular . pandangan ini memang dapat dilihat tersirat dalam putusan tersebut, namun secara eksplisit jalan tengah diajukan dalam hubungannya dengan tiga posisi tentang konstitusionalitas pipa yang muncul dalam masa persidangan). seperti apakah wujud jalan tengah itu . segera setelah kalimat (yang dikutip terakhir) atas, ada penjelasan amat singkat, yaitu bahwa penafsiran resmi itu telah dituangkan secara rinci dalam paragraf paragraf bagian pendapat mahkamah. meskipun tidak ada rujukan yang jelas pada paragraf paragraf mana, namun kita dapat melihat beberapa bagian ketika mempertimbangkan pendapat sembilan dari ahli yang dianggap menyarankan jalan tengah disebutkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bagian hal. ini perlu dicermati satu demi satu, namun hanya sebagiannya diajukan sini. istilah jalan tengah dalam kutipan atas ditujukan pada ahli jalaluddin rakhmat. pendapat rakhmat, yang setidaknya kesimpulannya disetujui mk, dengan tegas menyebut bahwa penafsiran agama bisa berubah ubah sesuai dengan penafsiran (hal. dan penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang sengaja dan menyakiti (hal. dan tujuan penafsiran resmi yang diperankannya adalah agar kebebasan beragama tidak dibatasi, pluralisme dihormati, dan melindungi hak hak kelompok lemah . (hal. cf. bukti fotokopi peraturan walikota depok nomor tahun tentang larangan kegiatan jemaat ahmadiyah kota depok: bukti fotokopi surat keputusan walikota depok nomor pts kesbangpol& lintas huk tentang tim penanganan jemaat ahmadiyah, bukti fotokopi surat keputusan walikota pekanbaru bertanggal november nomor bkpm tentang menghentikan kegiatan jemaah ahmadiyah, ditujukan kepada sdr. agus suhartono ketua jemaat ahmadiyah dan seluruh jemaat ahmadiyah), bukti fotokopi surat keputusan walikota samarinda b, dan anggota jemaat ahmadiyah indonesia jai): bukti fotokopi surat keputusan walikota lubuk linggau b: bukti fotokopi peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang larangan aktivitas ahmadiyah kota bekasi, bukti fotokopi tulisan jimmy asshidigie, tuhanbukti fotokopi buku jawaban amir jemaat ahmadiyah indonesia atas pertanyaan pertanyaan komisi viii dpr ri terbitan merata press, bukti fotokopi buku kami orang islam, kepada yth. bangsa indonesia yang kami cintai, khususnya para anggota majelis ulama indonesia. yang dikeluarkan oleh pengurus besar sedangkan yusril iha mahendra, setelah menyatakan bahwa secara formil maupun materiil itu tidak berlawanan dengan konstitusi, menyatakan juga bahwa dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah kaidah hukumnya perlu disempurnakan . (hal. ahli ahli lain (hal. menegaskan hal serupa: perlu penjelasan lebih rinci dan tegas, tidak ambigu, karena ada ekses ekses negatif azyumardi azra), perlu penyempurnaan karena masih ada yang disakiti oleh ini dan menciptakan kecemasan terus menerus emma ainun najib). setidaknya dari pernyataan pernyataan atas yang tampaknya disetujui mk, ada pengakuan bahwa ada yang tidak jelas dan membuka peluang kekeliruan, bahkan konstitusionalitas, dalam ppa. jika menyetujui saran itu pemberian tafsir resmi pada arah yang disarankan para saksi ahli dan diterima mk, sesungguhnya sebagian besar kekhawatiran pemohon pada waktu itu telah terakomodasi. namun, sayang sekali, tidak secara lebih lugas menunjukkan persisnya aspek apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana melakukannya, menyerahkan kemungkinan revisi itu pada dpr dan pemerintah. benar bahwa tidak memiliki kewenangan sebagai legislator, tapi sesungguhnya ada peluang perbaikan yang telah dibuka pada yang tidak direalisasikan pembunuhannya dengan lebih lugas ramadi, misalnya, putusan tidak konstitusional bersyarat , sebagaimana dimohonkan oleh pemohon pengujian pipa kali ini, telah muncul dalam amar putusan mahkamah konstitusi, bukan hanya dalam bagian pandangannya, sejak simon butt, the constitutional court and democracy indonesia, brill nijhoff, hal. kesimpulan dari argumen argumen yang disampaikan bagian ini adalah bahwa dapat memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas pipa, karena tersebut belum sempurna dan memang dapat diperbaiki, sendiri telah mengakui beberapa kelemahannya (pada putusan tahun dan karena memiliki kewenangan untuk itu. usulan yang diajukan pemohon adalah salah satu bentuk tafsir konstitusional yang dapat diberikan oleh mk, atas pertimbangan bahwa salah satu alasan untuk memberikan putusan tidak konstitusional bersyarat adalah untuk mengatasi tidak responsnya legislator pada putusan ibid. argumen selanjutnya adalah bahwa perlu mengambil peluang yang terbuka ini. perlu memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas pipa pada saat ini, lebih daripada delapan tahun lalu ada urgensi lebih tinggi bagi untuk bergerak lebih jauh, antaranya karena pemberlakuan pipa setelah hingga hari ini telah makin menunjukkan bagaimana yang tidak sempurna ini, yang ruang penafsirannya amat luas tanpa batas jelas, telah memakan jauh lebih banyak korban dalam delapan tahun terakhir misalnya, sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya banyak peraturan peraturan daerah, mengikuti skb sebagaimana sebagiannya didaftar dalam berkas permohonan pemohon pengujian ini. lihat juga bagi pemberian tafsir konstitusionalitas yang lugas akan menjaga bahwa meskipun yang tak sempurna ini masih berlaku, dan revisinya belum dibicarakan sama sekali oleh dpr ataupun pemerintah sejak pemerintah, dalam hal ini kementerian agama, telah membuat draft ruu perlindungan umat beragama. namun dari beberapa draft yang penulis pernah membaca, tidak tampak ada upaya untuk melakukan perbaikan atas pipa, meskipun dalam beberapa kesempatan penodaan agama disebut akan diatur dalam ruu itu. ruu tersebut hingga tahun tidak masuk dalam daftar prioritas prolegnas. luar itu, belum ada diskusi sama sekali mengenai revisi pipa sebagaimana disarankan oleh putusan pada tahun dalam bagian pandangan mahkamah) kerugian kelompok kelompok yang terdampak dapat diminimalisir. salah satu kelemahan utama pipa, yang telah banyak dibahas oleh para sarjana pengkaji ini dan bahkan tersirat juga dalam pandangan para hakim mahkamah konsitusi dalam pengujian pada tahun adalah adanya kesuburan dan ketidakjelasan dalam beberapa hal selain pandangan sebagaimana dikutip atas, yang menghendaki pipa untuk( putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal. lihat juga concerning opinion hakim konstitusi hartono yang, meskipun setuju untuk mempertahankan tersebut, namun mengakui bahwa(hal. sehingga diperlukan revisi. secara normatif, ada dua hal utama yang amat berbeda yang diatur dalam legislasi itu, yaitu penyimpangan dan penodaan. penyimpangan adalah objek yang dibicarakan dalam dan sementara apa yang disebut penodaan dilarang (dan kuhp). lebih jauh, tiga pertama itu berbicara tentang penafsiran dan kegiatan. permohonan pengujian ini perkara nomor puu xv terbatas pada dan yaitu tentang penyimpangan. bagian kedua dari makalah ini akan menunjukkan betapa luasnya wilayah tafsir penyimpangan itu, kekuatan kekuatan apa saja yang mempengaruhi suatu tafsir, dan bagaimana keluasan itu sejauh menyangkut kepentingan negara perlu dibatasi agar tidak melampaui batas batas konstitusionalitasnya. seberapa luas wilayah tafsir dan kekuatan kekuatan apa yang mempengaruhinya? istilah penyimpangan memang membuka wilayah tafsir yang amat luas karena hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan pokok pokok suatu agama , yang sulit mendapatkan tafsir objektif. sejarah semua agama, tanpa kecuali, adalah sejarah adanya beragam penafsiran mengenai amat sangat banyak hal dalam agama itu. dalam sejarah islam, sebagai contoh, adanya beragam perbedaan penafsiran itu tidak hanya menyangkut masalah masalah yang dianggap cabang, tapi bahkan juga yang dianggap pokok (seperti akidah). tidak mengherankan jika sejarah perbedaan ini tidak hendak diakui oleh semua kelompok dalam agama tersebut, karena biasanya yang terjadi adalah klaim bahwa pandangan kelompok itulah yang dianggap (paling) benar. nyatanya, apa yang (dianggap) benar suatu tempat atau masa, amat bergantung pada kelompok dominan atau arus utama mana yang ada tempat itu pada masa tertentu. zaman keemasan islam memiliki banyak contoh mengenai bagaimana nasib kelompok tertentu berubah ketika penguasa berubah: contoh paling jelas mengenai ini adalah kelompok kelompok teologis (yang berbeda dalam pokok pokok agama ) seperti asy'aliyah dan mu'tazilah. satu masa mu'tazilah berkuasa dan asy'aliyah dipersekusi, masa lain, hal sebaliknya terjadi. dengan kata lain, masalah penyimpangan tidak sepenuhnya merupakan masalah ajaran agama atau masalah teologis, tapi tidak kurang merupakan masalah politik dan sosiologis bergantung pada konteks sosial suatu tempat atau masa. wilayah wilayah muslim yang berbeda konteks sosial politiknya, kelompok kelompok muslim yang dominan berbeda pula. penyimpangan bukan sekedar perbedaan (ajaran pemahaman) tapi juga persoalan arus utama atau arus dominan , yang sifatnya sosiologis dan politis. dalam pemahaman ini, kelompok yang kecil, yang memiliki pemahaman berbeda dari kelompok utama dominan, mana pun mereka berada, cenderung rentan untuk disebut telah melakukan penyimpangan. karena itu, untuk menentukan suatu pandangan yang objektif mengenai apakah suatu aliran agama menyimpang, persoalannya bukan tafsir keagamaan, tapi lebih luas. fakta bahwa ahmadiyah sudah sekitar tahun berada indonesia namun baru pada jai mendapatkan skb (berdasarkan pada legislasi yang telah ada sejak hanya bisa dijelaskan dengan merujuk pada kondisi sosial politik indonesia yang baru, pasca dan bukan pada analisis teologis mengenai ajaran ahmadiyah. tidak dapat dipungkiri, dalam sejarah panjang itu, ahmadiyah kerap berselisih dan terlibat debat terbuka dengan kelompok kelompok islam lain: juga bahwa lembaga lembaga keislaman arus utama menyatakan penyimpanannya. namun baru masa pasca itulah bahasa hukum penodaan agama yang bersumber dari pipa, dikenakan pada mereka. masa masa awal dikeluarkannya itu, targetnya adalah kelompok yang sama sekali berbeda, yaitu utamanya kelompok kelompok aliran kebatinan kepercayaan samsul maarif, pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama indonesia, yogyakarta: crc universitas gajah mada, sedangkan aliran aliran dalam suatu agama tidak menjadi objek legislatifnya. pergeseran target itu adalah cerminan dari pergeseran situasi sosial politik indonesia (bukan pergeseran teologis, karena ahmadiyah tidak berubah doktrin teologisnya dalam rentang waktu itu). makalah ini tidak akan mendiskusikan pergeseran sosial politik tersebut. namun secara umum, tampak bahwa pipa mengalami revitalisasi dalam hampir dua dasawarsa terakhir ini, terutama karena munculnya dinamika sosial politik baru setelah demokratisasi yang bermula pada penulis membahas hal ini dalam zainal abidin bagi, kerukunan dan penodaan agama: alternatif penyelesaian masalah, yogyakarta: program studi agama dan lintas budaya, universitas gajah mada, dapat diunduh di: crc.ugm.ac.id news laporan crc penanganan penodaan agama.html): dan zainal abidin bagi, the politics and law religious governance indonesia dalam robert header ed. routledge handbook contemporary indonesia, london: routledge, pemahaman mengenai sentralnya konteks sosial politik ini penting untuk memahami makna pipa, khususnya frasa tentang pokok pokok agama dan, sebagai ikatannya, tentang penyimpangan . lalu, bagaimana suatu negara menentukan penyimpangan ? ada satu kalimat kunci, dalam penjelasan pipa yang menyebutkan ini: pokok pokok ajaran agama dapat diketahui oleh departemen agama yang untuk itu mempunyai alat alat cara cara untuk menyelidikinya. ini segera mengundang pertanyaan mengenai apakah negara dapat memasuki wilayah keberagamaan warga negaranya? jelas, ini adalah debat panjang, yang tak akan diulangi sini. jika kita melihat prinsip yang dipegang pemerintah, sesungguhnya sudah tampak jelas posisinya. dalam buku sosialisasi skb tahun tentang jai balitbang diklat depag, agustus tegas dikatakan bahwa dengan skb tersebut, pemerintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat . ini penting digarisbawahi, karena terkadang masih dipertanyakan dan diperdebatkan. posisi pemerintah sudah jelas. pertanyaannya, apakah dengan skb itu, pemerintah berhasil mempertahankan posisinya? sebagian dari tulisan dalam beberapa paragraf bawah diambil dari laporan yang ditulis penulis dan diterbitkan dalam laporan kehidupan beragama indonesia yogyakarta: program studi agama dan lintas budaya, ugm, hal. dalam logika pemerintah, karena tak mau mengintervensi keyakinan masyarakat, penentuan penyimpangan itu ditempuh dengan beberapa cara. pertama, memperhatikan pendapat lembaga keislaman, yang dalam praktiknya, biasanya ini berarti majelis ulama indonesia mui). penting diperhatikan bahwa, terlepas dari klaim bahwa merepresentasikan muslim indonesia, yang masih bisa dipertanyakan, mui juga hidup dalam konteks sosial politik yang terus berubah, bukan dalam vakum, dan karenanya mengalami perubahan karakter (misalnya, yang paling menonjol antara sebelum dan sesudah dan fatwa katanya pun dikeluarkan tak terpisah dari konteks ini lihat beberapa kajian nur ikhwan, dosen uin yogyakarta yang banyak mengkaji mengenai mui, misalnya dalam toward puritanical moderate islam: the majelis ulama indonesia and the politics religious orthodoxy , dalam martin van bruinessen, ed. contemporary developments islam explaining the conservative turn , singapore: ideas, dari sisi pemerintah, meskipun tak secara langsung mengatakan suatu aliran keagamaan menyimpang atau tidak, sesungguhnya tindakan memilih lembaga mana yang dianggap mewakili suatu agama, sebetulnya itu sudah merupakan bentuk turut campur dalam kehidupan keagamaan komunitas penganutnya. ini karena selalu ada pilihan untuk memilih lembaga yang dianggap mewakili, dan masing masing lembaga mungkin memiliki pandangan yang tidak sepenuhnya sama. apalagi persoalannya sini bukanlah sekedar menentukan apakah suatu aliran menyimpang atau tidak, tapi ada banyak konsekuensi amat penting dari penentuan itu. sementara setiap lembaga keagamaan tentu boleh boleh saja mengeluarkan fatwa yang dianggapnya benar, ketika pemerintah menjalankan kebijakan berdasarkan fatwa itu, yang membawa konsekuensi pada pemenuhan atau pelanggaran hak hak kelompok itu, maka tanggungjawab terpentingnya tetap ada tangan pemerintah. sekali lagi, pemerintah selalu memiliki pilihan, termasuk pilihan untuk menjadikan sebuah fatwa sebagai (dasar) kebijakan atau tidak. kedua, satu cara menarik yang, setahu saya, baru sekali dilakukan, adalah dengan mengadakan pertemuan dengan kelompok yang dianggap menyimpang. ini dilakukan dengan pihak jemaat ahmadiyah indonesia jai) pada sekitar desember januari selain jai, pertemuan yang berlangsung beberapa putaran itu melibatkan beberapa tokoh muslim luar ahmadiyah. pertemuan itu menghasilkan butir penjelasan pengurus besar ahmadiyah tentang keyakinan mereka untuk menunjukkan bahwa ahmadiyah tidak menyimpang. langkah berikutnya adalah dilakukannya pemantauan oleh kemenag selama tiga bulan februari april kabupaten. pemantauan itu, yang dilakukan dengan kunjungan lapangan beberapa daerah dan kajian tafsir al gurun ahmadiyah, memberikan hasil yang kemudian dipakai bakar pakem sebagai dasar rekomendasi peringatan keras kepada jai pada april dalam banyak butir penjelasan, termasuk yang sangat prinsipil menyangkut syahadat ahmadiyah, kitab suci mereka, tak menghadirkan non ahmadi, dan hubungan sosial dengan muslim non ahmadi, ditemukan bahwa warga jai tidak berbeda dari arus utama muslim. yang jadi masalah akhirnya adalah beberapa butir (nomer dan terkait konsep kenabian menurut ahmadiyah. sini pun, mereka jelas mengakui nabi muhammad: ketika mirza ghulam ahmad disebut sebagai nabi , itu dijelaskan dengan mengatakan bahwa nabi situ dipandang berbeda, bukan pembawa syari'at, tapi justru tunduk pada syariat rasulullah muhammad. penjelasan ini bisa terus diperdebatkan. tapi setidaknya sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah soal penafsiran, yang bisa keliru bisa benar, bisa buruk bisa baik. dan biasanya penafsiran, apalagi dalam hal teologis seperti ini, tak bisa diputuskan segera. dari satu sisi, bisa jadi ini bahkan hanya soal semantik. persoalannya salah benar teologis berbeda dengan salah benar kriminal, yang tidak terlalu bisa mengakomodasi wilayah abu abu. ruang antara hitam dan putih yang menyangkut perbedaan semantik dan tafsir itu pada akhirnya mesti dipotong oleh kalimat tegas rekomendasi bakar pakem april bahwa, setelah memberi kesempatan dan melakukan pemantauan selama bulan, ternyata jai tidak melaksanakan butir tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab . melihat hasil pemantauan kemenag yang sebetulnya tidak tegas, pernyataan bakar pakem sebetulnya cukup mengejutkan seakan akan hasil penelitian itu tidak dipertimbangkan. lebih jauh, kita bisa bertanya, apa sesungguhnya maksud butir penjelasan itu? adakah andalan bahwa dalam masa bulan pemantauan itu jai dituntut mengubah keyakinan keagamaannya? meski terdengar berlebihan bahwa pemerintah menuntut reposisi teologis dari warganya dalam waktu bulan bisa jadi itu yang dibayangkan badan bawah kejaksaan agung ini. proses tersebut dipaparkan dengan agak terinci untuk menunjukkan bahwa upaya menghakimi penyimpangan teologis atau praktik mau tidak mau pasti menjadi persoalan yang rumit, kompleks dan tidak konklusif kecuali dalam kasus kasus ekstrem. lebih jauh, meskipun pemerintah mengklaim tidak mau mengintervensi keyakinan masyarakat, dalam kenyataannya hal itu, secara langsung atau tidak, sulit dihindari, dan karenanya dibutuhkan kehati hatian yang amat tinggi. apa yang disampaikan secara umum (dan sebetulnya, kabur) dalam penjelasan pipa, bahwa kementerian agama memiliki alat alat cara cara untuk menyelidiki penyimpangan, membuka ruang yang amat luas. perlu ditegaskan sini bahwa ini bukanlah soal praktik atau implementasi uu, tapi kesuburan itu sudah ada inheren sejak dalam uu nya, dan inheren ada dalam persoalan yang ingin diatur (yaitu tentang pokok pokok agama. dan, harus diakui, jika mau adil, ketidak konklusif itu tampaknya mustahil diatasi. sementara perbedaan internal agama bisa dan perlu berlangsung terus, telah dan akan terus terjadi (bahkan mungkin akan memperkaya dan menjadi rahmat), penghukuman oleh negara membawa konsekuensi yang jauh berbeda dan lebih luas. setiap kelompok yang terdampak legislasi ini, maka bukan hanya hak keberagamaannya yang terdampak, tapi sudah pasti sebagaimana ditunjukkan dalam banyak berita media, penelitian penelitian, termasuk juga yang didiskusikan ruang ini oleh pemohon dan beberapa ahli lain pasti hak hak sipil, politik, dan ekonominya akan terpengaruh juga. setiap kelompok agama, seperti mui atau lainnya jelas memiliki hak untuk menyatakan kelompok agama lain telah menyimpang: lebih jauh, sebagai bagian dari asosiasi warga, wajar jika berusaha mempengaruhi kebijakan negara. persoalannya berbeda dengan negara. sejauh menyangkut penghukuman oleh negara, wilayah luas tafsir tentang penyimpangan dalam pipa (yang membawa sanksi legal) mesti dibatasi agar tidak melanggar hak hak kelompok lain. usulan tafsir konstitusional dalam bentuk putusan tidak)konstitusional bersyarat adalah satu cara membuat pagar pagar konstitusionalitas tersebut. ini bukanlah meminta untuk masuk dalam wilayah teologis. tapi memberi pagar pagar konstitusional dalam ruang tafsir keagamaan yang amat luasdalam hal ini hak hak sipil, politik dan ekonomi kelompok kelompok yang potensial terdampak itu. kesimpulan dua argumen utama yang diajukan atas adalah: dapat memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas pipa, karena secara substansial tersebut belum sempurna dan memang dapat diperbaiki. argumennya adalah penelitian mengenai karakter pipa itu sendiri maupun dalam perbandingan dengan serupa negara lain: juga sebagaimana diakui sendiri pada putusan tahun dari sisi formil, sendiri memiliki kewenangan untuk itu, persis untuk tujuan yang diharapkan oleh permohonan ini: untuk memperbaiki keadaan, sementara suatu yang memiliki konsekuensi negatif tidak bisa dibatalkan atau belum diubah (dan tampaknya masih akan demikian untuk waktu yang lama) oleh legislator. perlu memberikan penafsiran (tidak)konstitusional bersyarat, karena luasnya wilayah tafsir agama mengenai pokok pokok agama , banyaknya faktor yang mempengaruhi tafsir keagamaan, dan seriusnya konsekuensi penilaian itu (oleh negara, sebagaimana dimandatkan oleh pipa), melampaui urusan keyakinan keagamaan. ini bukanlah pembatasan atas hak kelompok kelompok agama tertentu yang ingin menjaga agamanya, karena hak mereka untuk itu tidak dikurangi sama sekali. tapi merupakan pembatasan tafsir negara agar tidak melanggar hak hak warga negara yang menjadi bagian dari kelompok yang dihakimi. usulan tafsir konstitusional dalam bentuk putusan (tidak) konstitusional bersyarat adalah suatu cara membuat pagar pagar konstitusionalitas tersebut atas tafsir keagamaantermasuk hak hak sipil, politik dan ekonomi kelompok kelompok yang potensial terdampak. pipa ini telah dua kali diajukan mk, yang berpandangan tak dapat membatalkannya, meskipun ada banyak catatan serius. dan sebagai akibatnya, situasi buruk yang menimpa individu individu atau kelompok kelompok tertentu yang paling tidak sebagiannya telah diakui dalam kedua putusan sebelumnya tidak berubah, bahkan mungkin memburuk! pada saat ini, hal minimal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaaan adalah suatu jalan tengah yang sebetulnya sudah pernah dipertimbangkan juga, tetapi sayangnya tidak menjadi bagian dari amar putusan. usulan pemohon adalah satu bentuk jalan tengah itu: pemberian syarat konstitusionalitas. benar bahwa keputusan seperti itu belum akan menyelesaikan semua masalah yang muncul akibat adanya kesuburan dan ketidakpastian yang inheren ada dalam pipa, namun sudah akan memperbaiki keadaan secara cukup signifikan dan merupakan satu langkah lebih maju dari mk, untuk memenuhi upaya menemukan jalan tengahjenis jenis perbuatan yang dihakimi menggunakan undang undang guo, yakni aliran dalam sebuah agama atau madzhab internal dalam sebuah agama, gerakan keagamaan baru, ujaran atau tindakan yang dianggap menyinggung kelompok tertentu, dan kebencian, provokasi atau hasutan dan sejenisnya yang menggunakan agama. untuk ketiga jenis perbuatan yang pertama sulit menggunakan undang undang guo karena pokok pokok agama merupakan wilayah yang tafsirannya terlalu luas, bahwa mekanisme hidup bersama dalam perbedaan telah teruji, justru akan dirusak dengan upaya penegakan hukum seperti undang undang guo yang akan akan memutuskan apakah ajaran misalnya ahmadiyah menyalahgunakan atau menodai pokok pokok agama, situasi semakin memburuk berdasarkan indikasi banyaknya perda yang melarang dan memerintah pembubaran ahmadiyah, padahal skb tidak melarang keberadaan dan tidak membubarkan ahmadiyah. indikasi lainnya yakni banyaknya kasus penodaan agama yang semakin meningkat sejak tahun tren untuk menggunakan dan memaksa undang undang guo semakin meningkat sejak tahun karena masyarakat mempunyai kebebasan sedemikian besar termasuk untuk memobilisasi untuk memaksa penggunaan undang undang guo: tidak ada yang dirugikan dengan keberadaan ahmadiyah, hak kebebasan beragama umat islam tidak dirugikan bahkan dibatasi, justru yang dirugikan adalah kelompok yang mungkin oleh undang undang guo menjadi target: monopoli tafsir merupakan persoalan politik bukan persoalan teologis. negara seharusnya tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung, tafsir merupakan isu internal yang akan diselesaikan dalam internal masing masing umat beragama, bahwa setiap negara mempunyai konteks sosial masing masing: bahwa salah satu cara memperbaiki adalah memberikan tafsir konstitusional terhadap undang undang guo. hanif, s.h., m.a., ll.m., ph. indonesia adalah negara pancasila mana semua produk hukum dan kebijakan negara harus senapan dengan lima sila yang terkandung didalamnya. lima sila tersebut juga menjadi ruh dari pembukaan undang undang dasar sehingga semua yang terkandung didalam pancasila menjadi sumber hukum dari uud dan juga menjadi norma norma dasar negara atau staatsfundamentalnorm. dapat dikatakan pancasila adalah payung suci dalam bernegara dan juga sudah seharusnya semua elemen bangsa menggunakan memeriksa bukti bukti surat tertulis pihak terkait dewan da', membaca keterangan informandummembaca kesimpulan para pemohon, presiden, dancapaian yang sangat penting dalam era reformasi adalah ditetapkannya perubahan kedua undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud dengan ditetapkannya bab yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia dalam bab perubahan kedua uud pada agustus ketentuan baru yang diadopsikan dalam uud secara khusus diatur dalam bab tentang hak asasi manusia, mulai sampai dengan ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar beberapa lainnya dalam uud karena itu, jemaat ahmadiyah indonesia, bukti fotokopi foto foto pembakaran dan penyegelan masjid parakansalak, penyegelan masjid depok, perusakan masjid cibeureum, penyegelan masjid bersamamu, perusakan masjid gemuk, pengusiran lombok, penyerangan cikeusik, dan foto ibadah haji mekah warga ahmadiyah: bukti fotokopi buku laporan tim gabungan advokasi kebebasan beragama jemaat ahmadiyah nusa tenggara barat: bukti fotokopi salinan. penetapan pengadilan agama tanjungpinang nomor pdt. pa.tpi april bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor ag tanggal september bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor p hum mengenai permohonan hak uji materil terhadap:peraturan gubernur banten nomor tahun tentang larangan aktivitas anggota jemaat ahmadiyah wilayah provinsi banten: peraturan gubernur sumatera barat nomor tahun tentang pelarangan kegiatan jemaat ahmadiyah indonesia sumbar, tertanggal maret peraturan bupati pandeglang nomor tahun tentang larangan aktivitas ahmadiyah pandeglang, peraturan walikota depok nomor tahun tentang larangan kegiatan jemaat ahmadiyah indonesia kota depok: bukti buku krisis dunia dan jalan menuju perdamaian, kumpulan pidato dan surat surat dari mirza maroon ahmad, imam dan pemimpin internasional jemaat muslim ahmadiyah, norma norma pancasila untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia indonesia. terkait dengan perlindungan agama agama khususnya minoritas dari suatu agama, pancasila mengandung nilai nilai religius seperti yang ada dalam sila ketuhanan yang maha esa dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia atau norma humanisme seperti yang tercantum dalam sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab . oleh karena itu, prinsip perlindungan terhadap hak hak dasar penganut agama agama khususnya minoritas dalam suatu agama resmi yang diakui indonesia tidak dapat dilepaskan dari norma norma yang ada didalam kedua sila pancasila tersebut. jika kita menggabungkan dua prinsip pancasila, yakni prinsip humanisme dan teisme, keduanya merupakan prinsip yang saling melengkapi karena keduanya menegaskan bahwa menghormati agama dan tuhan dapat dilakukan dengan cara menghormati dan melindungi penganut agama agama tersebut secara secara beradab humanis. adanya norma berketurunan yang maha esa menunjukkan bahwa indonesia bukanlah negara teokratis melainkan negara yang percaya terhadap tuhan teistik). negara teokrasi menggunakan norma dari suatu agama tertentu sebagai payung suci dalam bernegara. artinya, negara teokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh tuhan yang dijalankan oleh manusia atau sekelompok manusia yang mengklaim bahwa dia mereka bertindak, berperilaku dan berbicara atas nama tuhan mario febrero, the rise and demise theocracy: theory and some evidence public choice tentu konsep teokrasi ini sangat berbeda dengan konsep negara yang berketurunan yang mana esa yang memberikan perlindungan terhadap semua agama indonesia untuk hidup dan berkembang secara bersama sama. artinya, negara teistik justru harus menggunakan instrumen hukum dan kebijakan untuk melindungi hak hak warga negaranya untuk beragama. dalam negara teistik, tidak boleh ada dominasi suatu agama tertentu terhadap agama lainnya dan juga tidak boleh ada monopoli suatu tafsir keagamaan dari satu kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lainnya agar konsep negara teistik tidak berubah menjadi negara teokratis. konsep ketuhanan tanpa merujuk pada suatu agama tertentu juga menunjukkan bahwa indonesia adalah negara sekuler teistik. indonesia adalah negara sekuler karena tidak memberikan otoritas kepada suatu agama. tertentu untuk mengintervensi hukum dan kebijakan pemerintah. namun dilain pihak, negara juga mengakui bahwa agama adalah bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena berdirinya indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan realitas kemajemukan agama didalamnya. masyarakat indonesia yang religius sudah lama memercayai tuhan this) dengan cara mereka yang berbeda beda dan oleh karena itu negara juga harus melindungi cara cara masyarakat untuk memercayai eksistensi tuhan, bukan justru mengatur secara ketat tata cara beragamnya sebagai salah satu ciri negara teokrasi. prinsip teistik pancasila dapat disebut sebagai prinsip religius tertinggi hak asasi manusia indonesia. prinsip teistik pancasila mengandung etika dan nilai nilai spiritual karena prinsip tersebut memercayai dan melindungi agama agama teistik namun juga menganut paham sekularisme karena tidak menjadikan dan meletakkan salah satu agama tertentu posisi yang lebih tinggi dari agama agama lainnya. setiap agama dan penganutnya diberi kebebasan yang sama dan adil untuk menerjemahkan konsep teisme berdasarkan keyakinan mereka masing masing. negara menjamin kebebasan penafsiran terhadap konsep teisme tersebut selama tidak mengingkari nilai nilai humanisme atau dimensi kemanusiaan yang juga diagungkan oleh pancasila. berdasarkan prinsip ke tuhan an pancasila, konsep agama dan ke tuhan an indonesia harus dipahami secara terbuka oleh siapa saja ahmad syafii maarif, islam dan pancasila sebagai dasar negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante lp3es, presiden sukarno misalnya menegaskan bahwa tuhan harus didefinisikan secara sosiologis bukan teologis soekarno, iman toto rahardjo suko sudarso, bung karno, islam, pancasila, nkri komunitas nasionalis religius indonesia, definisi sosiologis diperlukan agar tidak terjadi benturan antara norma ketuhanan dan norma humanisme dalam pancasila. sebaliknya perspektif teologis sangat potensial menyebabkan benturan diantara keduanya karena sifat dasar agama'teologi adalah menciptakan dan menyebarkan kebenaran keagamaan dalam ruang lingkup penganut agama tersebut. artinya, pancasila melarang suatu agama atau kelompok dalam suatu agama untuk memonopoli konsep ke tuhan dalam konsep negara sekuler teistik ini, siapa saja yang percaya kepada ke ejaan tuhan harus mendapat hak hak yang sama dengan warga negara lainnya. perbedaan keyakinan atau cara memahami wahyu tuhan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi negara dan warga negara untuk mendiskriminasi suatu kelompok agama tertentu. ketika negara memberlakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap penganut agama agama terutama yang dianggap menyimpang dari perspektif keagamaan umum masyarakat, sama halnya negara telah memberlakukan kebijakan berbasis teokrasi. selain itu, negara juga mengingkari pancasila terutama norma norma religius dan humanisme yang tercantum dalam sila pertama dan keduanya. pemberlakuan agama resmi sebenarnya tidak bertentangan dengan pancasila dan juga instrumen instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. yang menjadi persoalan adalah pemberlakuan tersebut juga seringkali diikuti dengan monopoli penafsiran keagamaan penguasa yang seringkali merepresentasikan kepentingan dari kelompok mayoritas sebuah agama dan vice versa. monopoli tafsir keagamaan dari pemerintah tidak dibenarkan karena akan digunakan oleh masyarakat untuk membatasi atau bahkan memperkuat kelompok minoritas dalam suatu agama. kalangan masyarakat, kompleksitas minoritas agama seringkali disebabkan karena persinggungan tradisi tradisi hukum tidak tertulis masyarakat yang mengutamakan kepentingan bersama public interest" dengan dinamika perkembangan hak beragama yang lebih menonjolkan kebebasan individual. persinggungan inilah yang kemudian mengakibatkan dinamika hukum dan perlindungan hak beragama indonesia seakan melawan perkembangan hak asasi manusia tentang perlindungan terhadap kelompok minoritas. proposisi diatas dapat dilihat misalnya dari pengaruh kelompok kelompok keagamaan tertentu terhadap kebijakan pemerintah mengenai perlindungan minoritas suatu agama berbagai daerah indonesia berpihak dan bertindak intoleran: intoleransi masyarakat dan restriksi negara dalam kebebasan beragama berkeyakinan indonesia: laporan kondisi kebebasan beragama berkeyakinan indonesia, setara institute, adanya peraturan perundang undangan yang melarang suatu tafsir keagamaan yang dianggap menyimpang mengindikasikan bahwa indonesia telah menerapkan konsep bernegara yang teokratis. definisi menyimpang seharusnya menjadi domain tuhan. ketika manusia atau sekelompok manusia menggunakan kata menyimpang untuk mengategorikan suatu penganut agama tertentu, pada saat itulah indonesia telah kehilangan konsep negara sekuler teistik dan berubah menjadi negara teokratis, sebuah konsep negara yang tidak pernah ada dalam sejarah modern indonesia. jika benar pancasila dijadikan sumber hukum tertinggi, maka frase nilai nilai agama yang tercantum dalam uud sebagai salah satu pembatasan hak asasi manusia harus dimaknai sebagai nilai nilai agama yang tetap memperhatikan nilai nilai humanisme pancasila. jika ada penafsiran terhadap pembatasan tersebut yang semata untuk membatasi hak beragama individu atau kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan penafsiran agama mayoritas, maka penafsiran tersebut tidak senapan dengan pancasila karena sudah terkontaminasi dengan konsep teokrasi. dari argumentasi tersebut, saya berpendapat bahwa norma norma yang ada dalam dan nomor pnas selama ini telah ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk mendiskriminasi hak hak individu atau kelompok lain. penafsiran ini menurut saya telah mengingkari dimensi teisme dan humanisme pancasila karena telah mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok yang dianggap mempunyai penafsiran yang berbeda dari kelompok mayoritas. individu, kelompok maupun unsur pemerintahan yang menggunakan norma dalam tersebut untuk membatasi dan mendiskriminasi kelompok lain senjatanya tidak menggunakan norma pancasila sebagai payung suci dalam bernegara melainkan memanipulasinya untuk kepentingan diri mereka sendiri. merekalah yang seharusnya dibatasi karena telah terkontaminasi dengan semangat teokrasi. mahkamah konstitusi harus memberikan kerangka penafsiran terhadap norma norma yang ada tersebut agar penafsiran kemudian menjadi rujukan oleh warga negara indonesia. selain untuk menghormati dimensi humanisme pancasila, penafsiran juga untuk membatasi penerapan konsep teokrasi yang selama ini digunakan oleh sekelompok orang untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. jika tidak memberikan penafsiran, maka seperti yang dikatakan oleh joseph raz bahwa negara tidak perlu melanggar hukum untuk melakukan kejahatan terhadap warga negaranya ketika tindakan negara tersebut mendapatkan pembenaran dari peraturan perundang undangan yang mengandung norma norma kejahatan tersebut. dalam konteks ini, kejahatan yang dilakukan oleh negara sesungguhnya menjadi sebuah kejahatan paripurna karena dilakukan melalui prosedur aturan hukum. oleh karena itu mahkamah konstitusi harus memutus kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut dengan memberikan penafsiran yang sesuai dengan prinsip teisme dan humanisme pancasila. jika tidak, norma norma tersebut dapat terus digunakan oleh negara untuk melakukan kejahatan terhadap warga negarapersoalan penodaan agama bukan persoalan universalisme atau relativisme akan tetapi dengan mengacu pada teori abdullah ahmed an na'im terkait dengan prinsip reciprocity principle (prinsip resiprositas) maksudnya jangan melakukan suatu hal yang anda itu tidak ingin orang lain melakukan sesuatu itu terhadap diri anda. prinsip tersebut juga telah terkandung dalam prinsip sila kedua pancasila, yakni humanisme artinya memberlakukan orang seperti manusia, bahwa agama menjadi bagian integral indonesia namun tidak boleh ada satu agama yang mendominasi. sila pertama pancasila tidak dijelaskan sama sekali bahwa satu agama diberi ruang yang sangat luas untuk mendominasi agama lainnya, bahwa pancasila merupakan satu ideologi yang harus dikembangkan, dihidupkan lagi, tidak boleh hanya sila pertama yang diagungkan karena kelima sila saling berkaitan. tidak boleh atas nama tuhan mendiskriminasi kelompok lain karena sama saja mengingkari sila kedua pancasila. demikian juga apabila ada satu kelompok yang didiskriminasi atau dipinggirkan dari konsep keberagamaan maka sebetulnya telah mengingkari sila ketiga pancasila: bahwa pengulangan hukum yang kemudian dipraktikan masyarakat terjadi karena aparat negara diam dan masyarakat tidak mengetahui konsep penghormatan ham yang selain terdapat instrumen ham juga terdapat pancasila: bahwa mahkamah konstitusi dapat memberikan penafsiran yang lebih konstruktif terhadap penghormatan ham indonesia. dr. antonius widyarsono dalam nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pipa) dimungkinkan bahwa kelompok mayoritas dapat menuduh kelompok minoritas ahmadiyah, syiah) sebagai pihak yang menodai ajaran agama menurut penafsiran mayoritas. masalah ini bisa dikategorikan sebagai persoalan tafsir kemurnian agama yang cukup pasti akan dimenangkan oleh pihak mayoritas. dalam pipa itu diasumsikan negara bisa dan seharusnya menggunakan hukum pidana untuk tuduhan yang dikemukakan oleh pihak mayoritas terhadap kelompok minoritas. dalam keterangan ini, saya akan mengajukan pertanyaan atas asumsi dasar pipa itu, yakni: sejauh mana negara dapat menggunakan hukum pidana untuk bertindak sebagai penjaga moralitas publik atau nilai nilai yang diyakini kelompok mayoritas? apa pembenaran (justifikasi) penggunaan hukum pidana dalam pelanggaran kode moral masyarakat? pertanyaan ini merupakan persoalan penting dalam filsafat hukum, karena pada dasarnya pemberian hukuman pada individu dengan membatasi kebebasannya dan bahkan memberikan hukuman fisik pada dasarnya merupakan hal yang buruk (tidak baik) maka diperlukan pembenaran yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral bila negara menggunakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran atas kode moral masyarakat. argumen yang saya ajukan adalah bahwa penggunaaan hukum pidana memiliki pembenaran yang memadai secara etis untuk menangani masalah yang mencelakai manusia secara fisik (pembunuhan, pencurian) atau mencegah kejahatan, tetapi kebenarannya diragukan (bahkan bisa dikatakan tidak memadai) secara etis untuk menangani masalah pelanggaran kode moral masyarakat. argumen ini didasarkan pada peristiwa dalam sejarah hukum ketika tokoh positivisme hukum kontemporer, h.l.a. hart dengan keras mengkritik pandangan patrick devin bahwa penegakan moralitas masyarakat melalui hukum pidana bias dibenarkan. kasus yang mereka perdebatan menyangkut masalah homoseksualitas dan prostitusi yang seakan akan tidak relevan dengan pipa yang disidangkan oleh sekarang. namun yang ingin saya tekankan adalah dasar munculnya perdebatan kedua tokoh ini, yaitu hakikat hukum dan demokrasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang disidangkan mk. berikut ini akan dibahas secara singkat debat hart devin pada dekade an dan bagaimana hart menunjukkan masalah etis apa saja yang bisa muncul, ketika hukum pidana digunakan negara dalam menegakkan moralitas masyarakat. debat hart devin debat dua ahli hukum terkenal inggris, hart dan devin, ini dipicu oleh apa yang dikenal sebagai wolfenden report tentang homo seksualitas dan prostitusi yang diajukan kepada pemerintah inggris pada tahun laporan ini merupakan laporan yang dibuat oleh suatu komite independen yang dibentuk oleh pemerintah inggris dan diminta untuk melakukan studi mengenai beberapa aspek moralitas seksual seperti prostitusi dan perilaku kaum homo seksual dalam kaitannya dengan penggunaan hukum pidana untuk menanganinya. komite itu menyimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam moralitas seksual. seharusnya dibatasi untuk mencegah perilaku yang membahayakan dan melindungi mereka yang rentan terhadap eksploitasi. komite tetap mempertahankan pentingnya kebebasan individu untuk memilih dan bertindak. oleh karena itu mereka menegaskan bahwa jika dan hanya jika ada suatu keputusan untuk membuat tindakan amoral sebagai ilegal, tindakan itu tetap harus menjadi wilayah moralitas dan moralitas yang privat yang . bukan menjadi urusan hukum. the wolfenden report, par. lord devin, seorang hakim terkenal inggris menentang dengan keras kesimpulan wolfenden report dalam kuliah british academy pada tahun yang berjudul the enforcement morals. dia menyatakan bahwa moralitas masyarakat adalah hal yang mutlak perlu bagi keberadaan masyarakat seperti layaknya suatu pemerintah. pembenaran bagi penegakan moralitas melalui hukum pidana adalah bahwa hukum bisa digunakan untuk mempertahankan apa saja yang esensial bagi masyarakat. tindakan amoral dalam arti pelanggaran kode moralitas masyarakat dianalogikan devin seperti tindakan pengkhianatan (treason) terhadap pemerintah. maka penanganan atas tindakan tidak bermoral semacam itu merupakan urusan hukum dan bisa dibenarkan atas dasar yang sama dengan penanganan kegiatan subversif oleh negara. dengan demikian devin dalam posisi yang berlawanan dengan posisi wolfenden report yang menegaskan perlunya pembatasan penggunaan hukum pidana dalam menegakkan moralitas masyarakat. posisi yang dianut devin ini biasanya disebut sebagai posisi morfisme legal. posisi devin atas itu sangat menarik dan memiliki banyak persamaan dengan posisi banyak pihak negara kita yang sangat mendukung penggunaan hukum pidana dalam menegakkan kode moralitas masyarakat. misalnya, hal ini kelihatan dalam asumsi dasar pipa bahwa negara dibenarkan untuk menggunakan hukum pidana dalam melindungi nilai nilai moral yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. dalam kaitan ini tafsir kelompok minoritas dianggap bisa membahayakan moralitas masyarakat sehingga negara bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan pidana atas kelompok tersebut. penanganan pelanggaran atau penyimpangan kode moral masyarakat merupakan urusan hukum dan bisa dibenarkan, karena masyarakat berada dalam bahaya seperti ketika negara berhadapan dengan kegiatan subversif yang mengancam keberadaan negara. hart memberikan kritik argumentatif atas pandangan devin yang membenarkan penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas masyarakat. hart memberikan beberapa argumentasi yang cukup meyakinkan untuk memperlihatkan bahwa posisi morfisme legal yang dianut devin ini memiliki beberapa masalah etis sehingga kebenarannya harus digugat. masalah etis penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas banyak argumentasi yang dikemukakan hart untuk menunjukkan kelemahan posisi devin untuk membenarkan penggunaan hukum pidana dalam penegakan kode moral. pada prinsipnya hart menggunakan dan mengembangkan prinsip utama john stuart mill yang pada abad ke dalam membela kebebasan individu berhadapan dengan intervensi sosial. mill memegang prinsip utama bahwa satu satunya pembenaran yang memadai untuk menggunakan paksaan dalam mengintervensi tindakan manusia dewasa adalah untuk melindungi agar tindakan itu tidak mencelakakan orang lain. jika diterapkan dalam ranah hukum pidana, maka satu satunya pembenaran yang memadai secara etis untuk menerapkan hukum pidana adalah untuk menangani masalah yang dapat mencelakai manusia secara fisik (pembunuhan, pencurian) atau mencegah kejahatan. prinsip utama ini diterapkan oleh. komite pembuat wolfenden report dan digunakan hart dalam mengkritik argumentasi devin dalam membenarkan penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas. hart menekankan bahwa isu utama dalam penggunaan hukum untuk menegakkan moralitas adalah masalah kebenarannya. mengapa? karena metode ini mengandaikan prinsip kritis bahwa penggunaan pemaksaan legal itu dalam dirinya sendiri buruk dan membutuhkan pembenaran. artinya, jika tidak ada suatu alasan yang memadai bagi pemaksaan legal, langkah ini secara prima face harus ditolak. pengandaian ini berdasarkan pada dua dasar berikut ini. penggunaan pemaksaan legal biasanya berupa adanya hukuman atau ancaman hukuman, jika seorang individu melanggar aturan legal yang sudah ditetapkan. pertama, hukuman selalu berupa penderitaan fisik atau hal hal yang buruk lainnya (misalnya hukuman penjara) dan oleh karena itu hukuman selalu menuntut pembenaran etis. kedua, ancaman hukuman yang bertolak belakang dengan kebebasan manusia juga merupakan hal yang buruk dan oleh karena itu juga menuntut pembenaran. karena isu utamanya adalah masalah perlunya pembenaran secara etis penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas, hart mempertanyakan secara kritis beberapa argumen yang digunakan oleh devin dan pihak pihak yang mendukung morfisme legal. berikut ini akan disampaikan beberapa argumen hart yang memperlihatkan bahwa argumen pembenaran morfisme legal itu tidak memadai dan harus ditolak. pertama, salah satu argumen yang digunakan oleh kaum morfisme legal adalah bahwa dalam suatu sistem demokrasi pihak mayoritas memiliki hak untuk menentukan bahwa tindakan tidak sesuai dengan moralitas masyarakat itu merupakan tindakan illegal. hart menyebut posisi ini sebagai populisme moral. menurut hart, pembenaran dengan menggunakan tesis ini didasari pada mencampuradukkan antara prinsip demokrasi bahwa kekuasaan politis harus diserahkan kepada mayoritas dan prinsip bahwa pihak mayoritas memiliki hak untuk menegakkan loyalitasnya melalui jalur hukum. hart mengatakan bahwa prinsip pertama merupakan prinsip yang diterima oleh seorang demokrat. namun seorang demokrat harus menolak prinsip kedua, karena prinsip ini seolah olah dengan naif menerima bahwa apapun yang diputuskan oleh pihak mayoritas dengan kekuasaannya tidak boleh dikritik dan harus diterima. kedua prinsip yang bertolak belakang ini harus dibedakan secara tegas. singkatnya, argumen pembenaran morfisme legal yang mencampuradukkan kedua prinsip ini tidak memadai secara etis dan harus ditolak secara tegas. kedua, argumen lain yang digunakan oleh kaum morfisme legal adalah bahwa keberadaan moralitas positif dalam masyarakat itu bernilai pada dirinya sendiri atau penerapannya secara legal itu bernilai secara instrumental untuk mempertahankan moralitas positif itu. penganut tesis ini yakin bahwa nilai untuk mempertahankan moralitas positif itu jauh melebihi kerugian yang harus ditanggung dengan penerapannya secara legal. hart tidak sependapat dengan argumen morfisme legal ini dengan menunjukkan bahwa pemaksaan moralitas secara legal melalui hukuman dan ancaman hukuman itu justru bertentangan dengan nilai yang mau dicapai oleh moralitas positif itu sendiri. pembenaran penggunaan ancaman hukuman untuk pelanggaran kode moralitas positif merupakan hal yang lebih sulit dipahami daripada untuk mencegah tindakan yang melukai orang lain. jika berkaitan dengan tindakan yang mungkin mencelakakan orang lain, maka dengan mudah kita pahami nilai ancaman untuk mencegah tindakan semacam itu dan bahaya atau kejahatan yang mungkin menjadi konsekuensinya. namun jika suatu tindakan itu tidak mencelakakan orang lain seperti yang terjadi pada pelanggaran kode kode moralitas, tampaknya tidak terlihat nilai yang ada dalam penggunaan ancaman itu. hart menegaskan bahwa tidak ada nilai moral yang dicapai melalui sekedar menyesuaikan diri dengan standar standar moralitas masyarakat. mengapa? karena nilai moral itu terletak pada tindakan sukarela untuk tidak melanggar standar moralitas. artinya, motivasi untuk tidak melakukan tindakan amoral adalah karena kesadaran akan norma norma moral. menurut hart, bahaya penggunaan ancaman hukuman untuk tindakan amoral adalah bahwa satu satunya motivasi untuk menyesuaikan diri dengan standar moral adalah karena ketakutan akan hukuman. pembenaran penggunaan hukuman untuk pelanggaran kode moralitas mau tidak mau harus mendasarkan diri pada teori retribusi hukuman. teori retribusi hukuman adalah pembenaran hukum bukan berdasarkan pada apa yang mau dicapai (akibatnya), melainkan pada kejahatan suatu tindakan pidana. teori retribusi ini paling mudah dipahami dalam situasi bahwa ada orang yang dilukai karena tindakan seseorang dan hukuman adalah hal yang dibuat agar pelaku tindak pidana tidak mendapat keuntungan atas penderitaan korban. khalifatul masih v#a, merata press, juli bukti vcd selayang pandang tahun kiprah jemaat ahmadiyah indonesia:ukitab kitab atau buku buku bacaan yang digunakan sebagai sumber bacaan dalam melaksanakan tugas urutan nomor adalah the holy gurun karangan mirza baharuddin mahmud ahmad yang merupakah khalifah ahmadiyah yang ke'adalam mukadimah halaman menyebutkan bahwa ahmadiyah menterjemahkan al gur'an dalam bahasa bahasa afrika), bukti fotokopi al @uran dan terjemahan. hadiah dari hakim halaman asy syarifudin pelayan kedua tanah suci) raja fahd ibn abd al' aziz sa'ud. dengan kata pengantar dari ketua yayasan penyelenggara penterjemah penafsir al gurun, prof. r.h.a skenario s.h., jakarta, maret dalam mukadimah halaman menyebutkan bahwa ahmadiyah menterjemahkan al @uran dalam bahasa bahasa afrika), bukti fotokopi makalah penjelasan tentang paham dan keyakinan ahmadiyah, bukti fotokopi tafsir al azhar juz iii oleh prof. dr. hamka, penerbit pustaka panjimas tahun bukti fotokopi buku solusi hukum islam, keputusan muktamar, munas dan kontes nahdlatul ulama 2004m), kalau diterapkan dalam tindakan yang melanggar kode moralitas masyarakat yang tidak mencelakakan orang lain, teori retribusi ini menjadi tidak berarti. hart menyatakan bahwa retribusi yang diterapkan dalam pelanggaran kode moral tampaknya berdasarkan pada suatu klaim yang tidak masuk akal bahwa dalam moralitas dua hal yang hitam membuat sesuatu menjadi putih: bahwa keburukan penderitaan yang ditambahkan pada keburukan tindakan amoral melalui hukumannya akan menghasilkan suatu kebaikan moral. hart, h.l.a., law, liberty, and morality, stanford: stanford university press, hlm. beberapa argumen atas membuat hart menyimpulkan bahwa pembenaran atas penggunaan hukum pidana dalam penegakan moralitas yang dibela oleh devin dan kaum morfisme legal tidak masuk akal dan tidak memadai secara etis sehingga harus ditolak. kesimpulan urgensi memperhatikan debat hart devin adalah adalah pertimbangan bahwa kawasan pribadi seperti keyakinan agama tidak dapat dimasukkan dalam wilayah hukum pidana, demi pembelaan atas nama toleransi dan kebebasan beragama. hart menekankan bahwa pembenaran untuk menggunakan hukum pidana untuk mengatur kawasan pribadi semacam ini tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara etis. penggunaan hukuman dan ancaman hukuman yang menjadi ciri khas pemaksaan legal tidak bisa dibenarkan dalam menegakkan kode kode moral yang tidak mencelakai manusia secara fisik (pembunuhan, pencurian). apa yang relevan dalam debat hart devin ini adalah dasar munculnya perdebatan mereka, yaitu hakikat hukum dan demokrasi. yang perlu ditekankan adalah implikasi perdebatan mereka bagi kehidupan berdemokrasi. untuk merawat demokrasi, negara justru seharusnya membangun jarak yang bermartabat terhadap agama dan semua putusan hukum atas dasar moralitas agama. hal ini bukan berarti negara meminggirkan agama, tetapi bersikap netral sehingga tidak memperlihatkan keberpihakan terhadap satu agama golongan dan apalagi atas nama mayoritas. berkenaan dengan peran hukum dalam negara demokrasi hart menegaskan tentang perlunya negara untuk menjaga kepentingan individu warga negara dari tekanan kepentingan mayoritas. negara justru perlu menetapkan seperangkat hak hak yang sangat fundamental, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mencederai hak hak itu. pipa berisiko menjadi alat bagi mayoritas untuk memaksakan nilai nilai moralnya terhadap kelompok minoritas. mengapa? karena adanya kerumitan tafsir kemurnian agama : siapa yang memutuskan? atas dasar apa pertimbangannya? kerumitan ini berpotensi melahirkan tirani mayoritas dan populisme: ditetapkan dan hukum diterapkan semata mata demi memenuhi keinginan orang banyak tanpa pertimbangan moral yang memadai. dr. zainal arifin mochtar, s.h., ll.m. pendahuluan dalam permohonan pengujian materi undang undang nomor pnas tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama selanjutnya ditulis nomor pnas jlanjutnya ditulis nomor tahun mendalilkan bahwa kedua undang undang tersebut melanggar uud ketentuan yang dianggap bertentangan dengan uud adalah dan nomor pnas ketentuan yang diatur dalam dan nomor pnas berlawanan dengan hak asasi manusia setiap orang untuk menjalankan ibadah dan agamanya sebagaimana diatur dalam dan serta dalam uud samping itu, uud juga mengamanatkan kepada negara agar memberi jaminan kepada setiap orang dalam menjalankan agamanya sebagaimana diatur dalam dan uud sebelum ahli menyampaikan pendapatnya, terlebih dahulu ahli akan memberikan penjelasan tentang otoritas konstitusi dan agama yang dijelaskan secara berbeda dan tidak saling terkait. otoritas konstitusi dan agama konstitusi memiliki otoritas hukum tertinggi karena disusun oleh badan perwakilan yang mendapatkan mandat dari rakyat k.c. isi konstitusi dirangkum dari keinginan dan kepentingan rakyat. selain otoritas hukum yang diklaim melekat pada sifat konstitusi yang memaksa setiap penyelenggara kekuasaan berada bawah dan mematuhinya, konstitusi juga memiliki otoritas moral mana pemerintah harus tunduk pada konstitusi dalam keadaan mana dan kapan saja. supremasi atau superioritas konstitusi berlaku tidak hanya bagi rakyat yang secara langsung diatur agar tunduk konsitusi sebagaimana pula setiap kepentingan dan keinginan rakyat itu yang ingin dimasukkan dalam konstitusi, melainkan juga berlaku untuk penguasa dan pembentuk konsitusi itu sendiri dahlan thaib, dkk, cetakan keempat teori dan hukum konstitusi, penerbit raja grafindo persada: jakarta, hlm kekuasaan penyelenggara negara (legislatif, eksekutif yudikatif, dan cabang kekuasaan lainnya) serta majelis pembentuk konstitusi wajib tunduk pada konstitusi tatkala konstitusi tersebut diberlakukan. konstitusi yang berderajat tinggi berada atas peraturan perundang undangan lainnya dan menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang undangan bawahnya. derajat tinggi konstitusi ini juga ditunjukkan dengan prosedur pembentukan maupun perubahannya yang berbeda dengan jenis peraturan perundang undangan lainnya. derajat tinggi konsitusi dapat pula dilihat dari isi atau materinya serta pejabat pembentuknya yang berbeda dengan pejabat pembentuk jenis peraturan perundang undangan lainnya sri sumantri martosoewignjo, cetakan pertama konstitusi indonesia: prosedur dan sistem perubahannya sebelum dan sesudah uud perubahan, remaja roda karya: bandung, hlm konstitusi dibentuk oleh badan yang mendapatkan mandat langsung maupun tak langsung yang tergantung pada proses pemilihannya dari rakyatgakui derajat tinggi konstitusi tersebut. nomor tahun menyatakdari setiap peraturan perundang undangan atas mengikuti hierarkinya nomor tahun hierarki ini juga mewajibkan setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan asas pembentukannya, yang salah satunya adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan huruf nomor tahun asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus). indonesia, konstitusi mengatur agama dalam bab dan uud jaminan kemerdekaan yang diberikan negara setiap penduduk untuk memeluk sebuah agama dan menjalankan ibadah agama itu diatur lebih. khusus dalam uud sedangkan hak untuk beragama juga diatur dalam uud bersamaan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hadengan dasar hukum yang berlaku surut. hak beragama menjadi hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right). konstitusi juga menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana diatur dalam uud seperti halnya penganut agama, penganut aliran kepercayaan juga diberikan hak dan kebebasan untuk menjalankannya seperti disebutkan dalam uud selanjutnya, pengaturan tentang hak beragama dirumuskan dalam peraturan perundang undangan yang lebih rendah. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia selanjutnya ditulis nomor tahun menyatakan dengan tegas sebagai berikutpengakuan tentang hak beragama tidak hanya dirumuskan dalam hukum nasional uud dan nomor tahun tetapi juga diakui secara universal. konferensi hak asasi manusia sedunia wina pada menegaskan kembali kesatuan normatif tentang hak asasi manusia. sebagian pernyataan yang dihasilkan dalam konvensi wina berbunyi, . semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling berkait. martin scheinin, tanggung jawab negara, good governance dan hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi, dalam hans otto sano dan gudmundur alfredsson, hak asasi manusia dan good governance (terj), rill academic publishers, hlm hak beragama, yang juga menjadi bagian dari hak asasi manusia universal, oleh karenanya tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling berkait. analisis ketentuan dari nomor pnas yang dimohonkan pengujian materi adalah dan yang menjadi dasar pembentukan. selengkapnya, tersebut berbunyi,suatuketentuan yang terkandung dalam dan nomor pnas jelas sangat bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia, uud dan nomor tahun deklarasi universal hak asasi manusia menyatakan setiap hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau dikurangi. konstitusi mengatur setiap orang memiliki hak untuk beragama uud serta beribadat menurut agamanya itu uud dan negara wajib menjamin hak untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut uud nomor tahun juga menjadi dasar bagi setiap orang untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut yang tidak dapat dicabut dalam kondisi keadaan apapun atau oleh siapapun. dengan pendekatan otoritas konstitusi, derajat konstitusi, serta daya ikat konstitusi, maka nomor pnas khususnya ketentuan yang tercantum dalam dan dimana mengatur pencabutan hak beragama, jelas bertentangan dengan konstitusi. otoritas konstitusi memaksa nomor pnas tunduk pada perintah uud derajat tinggi superioritas konstitusi membuat nomor pnas secara sukarela menempatkan diri harus sama dengan konstitusi sehingga rumusan yang tercantum dalam dan nomor pnas terhapus. daya ikat konstitusi membuat nomor pnas khususnya dalam dan menjadi tidak berlaku. apalagi, produk hukum yang menjadi dasar pemberian peringatan adalah suatu keputusan administrasi negara, dapat juga dibaca sebagai keputusan tata usaha negara. termasuk ketika memutuskan untuk melakukan pelarangan, juga dalam suatu keputusan tata usaha negara. ini menjadi sangat berbahaya karna sangat mungkin menjadi bias kekuasaan rezim pemerintah. dalam hal ini, keputusan hanya diambil dalam rezim pemerintah, bawah kuasa presiden dengan pembantunya. makanya, dalam level tertinggi sesuatu yang dijadikan konstitusi, seharusnya penyebutannya tidak dalam level keputusan administrasi negara semata. melainkan melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai forum tertinggi kekuasaan kehakiman yang dapat memerintahkan pencabutan hak azas manusia dalam level tertentu. menjadi sangat tidak tepat tatkala pencabutan hak hanya dilakukan dalam level putusan administrasi pemerintahan. kesimpulan berdasarkan analisis atas, maka nomor pnas khususnya ketentuan dalam dan wajib dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku dengan alasan: hak beragama tidak dapat dibagi atau dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun: setiap orang memiliki hak untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut, dan negara wajib menjamin pelaksanaan hak beragama tersebut. pencabutan hak tidak seharusnya menggunakan keputusan administrasi negara semata, tetapi harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. i2sebagai berikut: kedudukan hukum dan kepentingan pemohon bahwa berdasarkan (g dalam sidang pengujian suatu undang undang mahkamah konstitusi mk). pihak terkait dimaksud adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan bahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk jugaemohon adalah lembaga hak asasi manusia. sebagaimana disebutkan dalam peraturan presiden nomor tahubahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan atas, salah satu tugas pemohon yang tercantum dalam peraturan presiden nomor tahun adalahserta. bahwa dalam menjalankan mandatnya pemohon menggunakan kerangka undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham),edar), dan atau tidak manusiawi bahwa pemohon telahemohon telah melakukan berbagai inisiatif pemantauan terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan, antaranya membentuk pelapor khususberkeyakinan pada tahun melakukan pemantauan terhadap kondisi jaminan kebebasan beragama jemaat ahmadiyah nusa tenggara barat pada tahun (bersama lembaga ham lainnya yaitu komnas ham, komisi perlindungan anak indonesia, ombudsman republik indonesia dan lembaga perlindungan saksi dan korban), dan juga melakukan pemantauan terhadap terhadap kondisi perempuan dan anak ahmadiyah sebagai korban diskriminasi berlapis, pada tahun bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan pokok perkara, karena nomor pnas telah menjadi legitimasi berlangsungnya kekerasan dan diskriminasi secara terus menerus hingga saat ini, bukan saja terhadap jemaat ahmadiyah termasuk perempuan perempuannya, tetapi juga warga negara komunitas lain indonesia yang merasakan dampak dari norma guo, sebagaimana yang telah ditemukan pemohon melalui pementasannya. pemberlakuan nomor pnas yang dimohonkan pemohon uji materi mempengaruhi dan berpotensi buruk terhadap tujuan didirikannya komnas perempuan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya. karenanya, sebagai lembaga negara yang memiliki mandatpemohon sangat berkepentingan dengan pokok perkara yang sedang diuji. kewenangan mahkamah konstitusi bahwrepublik indonesia tahun sebagaimana tercantum dalam uud huruf nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menegaskan kewenangan dalam menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun kemudian rumuskan dalam nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan tahun tentang perubahan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bahwa dapat menyatakan yang diuji bertentangan dengan uud baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, dengan akibat hukum: materi muatan dan atau bagian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dalam hal pembentukan dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan uud konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi indonesia. dengan kewenangan yang melekat sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter constitution), kehadiran merupakan perwujudan salah satu unsur dari doktrin rule law, yaitu lembaga yang mengantarkan dan menjaga terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan melindungi warga negara dari undang undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional (the guardian constitution). sebagaimana yang dialami oleh para pemohon uji materil nomor pnas saat ini. editor imam ghazali said, penerbit diantara, surabaya tahun bukti fotokopi buku turunnya isa bin maryam pada akhir zaman oleh imam jalaluddin abdur rahman suyuthi, dikisahkan oleh muhammad abdul gadis ath: alih bahasa a.k. hadi cetakan penerbit haji manggung tahun bukti fotokopi surat edaran bersama sekretaris jenderal departemen agama, jaksa agung muda intelijen, dan direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik departemen dalam negeri: nomor: se sj nomor: se b d dsp. nomor:: bukti buku dasar dasar hukum dan legalitas jemaat ahmadiyah indonesia, disusun oleh mufasir sidik, sh, penerbit merata press, cetakan tahun selain itu, untuk membuktikan kalinya, para pemohon dalam persidangan tanggal oktober oktober november dan november mengajukan (enam) orang ahli yakni prof. dr. mohammad kasim mahar, m.a., zubair migrasi, dr. imdadun rahmat, si., dr. jadi damanik, s.h., s.p., si., ahmad najib burhani, ph. d., dan dr. catur wahyudi, m.asebagai berikut: argumentasi pokok permohonan bahwa atas landasan dan kerangka kerja yang digunakan pemohon sebagaimana tersebut atas, pemohon berpandangan bahwa pnas merupakan norma yang melakukan pengingkaran terhadap jaminan konstitusional bagi warga negara, antara lain jaminan kepastian hukum uud jaminan kebebasan beragama dan uud jaminandan jaminan bebas dari diskriminasi uud dengan legitimasi nomor pnas kekerasan dan diskriminasi terus berlangsung hingga saat ini, termasuk dialami oleh para pemohon uji materi dalam perkara ini yang merasakan dampak norma guo. oleh karena itu pada kesempatan ini pihak terkait akan mendukung dan memperkuat argumen yang disampaikan oleh para pemohon uji materi ini, yang secara nyata mengalami kerugian konstitusional sebagai warga negara. pandangan terhadap nomor pnas dalam putusan uji materi sebelumnya, dan belum adanya tindak lanjut dari pembentuk undang undang bahwa jika mengacu kepada pertimbangan hukum dalam putusan perkara sebelumnya yaitu perkara nomor puu vii meskipun berpandangan bahwa nomor pnas adalah konstitusional, namun dalam beberapa pertimbangan hukum juga menyebutkan bahwa guo bermasalah dan diperlukan adanya revisi. hal tersebut dapat dilihat antara lain dari: pandangan dalam paragraf i.pendapat hakim hartono bahwa: hal. par. hakim hartono juga memberikan pandangan bahwa dapat memberikeberlakuannya hal. par. cc. pendapat hakim maria farida dalam kesimpulannya, bahwa terhadap undang undang nomor. pnas tentang pencegahan,,,(hal. bahwa dalam putusan terhadap uji materi nomor pnas perkara nomor puu x berpandangan bahwa guo masih diperlukan namun rujukannya belum dapat dikatakan sempurna sehingga masih perlu disempurnakan par. putusan ini menegaskan bahwa rumusan nomor pnas memang bermasalah. bahwa adanya pandangan nomor pnas bermasalah dalam setiap putusan uji materi, menjadi tantangan bukan saja bagi majelis hakim yang sekarang ini memeriksa perkara ini, namun juga menjadi tantangan bangsa indonesia. karenanya, rumusan dan nomor pnas perlu ditinjau ulang dengan melihat rangkaian penafsiran atas norma yang menimbulkan permasalahan dari waktu waktu dan mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional warga negara, termasuk yang yang dialami oleh para pemohon uji materi ini. bahwa hingga saat ini lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai pembentuk undang undang baik pemerintah maupun dpr belum melakukan tindak lanjut guna melakukan perubahan arah yang lebih baik sesuai dengan asas dan kaidah peraturan perundangan undangan. bahkan dalam putusan nomor puu x dan pendapat pemerintah yang disampaikan pada perkara ini nomor puu xv pemerintah berpandangan bahwa dalam nomor pnas bukanlah persoalan isu konstitusionalitas pemberlakuan norma undang undang terhadap uud namun merupakan isu penerapan implementasi, sehingga dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak mengindahkan pandangan mahkamah konstitusi tentang adanya persoalan dalam rumusan nomor pnas bahwa oleh karena itu, guna mengakhiri terjadinya kesalahan penafsiran terus menerus dalam penerapan dan nomor pnas sehingga dapat menimbulkan kerugian hak hak konstitusional warga negara yang lebih banyak, maka sebagai the guardian constitution berkewajiban melaksanakan konstitusional review dengan cara memberikan syarat keberlakuannya pada guo. prasyarat pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks ham bahwa dalam perkara nomor puu vii berpandangan pnas merupakan pembatasan yang dapat dilakukan dengan berdasar pada uud serta didasarkan pada konvensi hak sipil dan politik ksp). komnas perempuan berpendapat perdebatan sahnya pembatasan sebagaimana yang ada dalam perkara puu vii dan nomor puu x belum tuntas. masih ada pertanyaan yang harus diselesaikan oleh majelis hakim yang mulia pada persidangan ini, yaitu sejauh mana prasyarat pembatasan tersebut dapat dilakukan oleh undang undang, dan sejauhmana prasyarat tersebut mesti dipenuhi oleh undang undang? selain itu, apakah nomor pnas memenuhi prasyarat pembatasan dalam konteks ham? bahwa benar hak asasi manusia ham) dapat dibatasi, namun dalam melakukan pembatasan negara dihadapkan pada beberapa prasyarat yang ketat yang harus diuji kelayakannya oleh negara, termasuk dalam hal ini oleh mahkamah konstitusi. dalam melakukan pembatasan, negara terikat pada kaidah kaidah yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawabnya dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan ham divide oleh karenanya sangat penting melakukan uji prasyarat pembatasan yang dilakukan negara dalam nomor pnas yang tidak dilakukan dalam putusan sebelumnya. bahwa dalam melakukan pembatasan hak sipil dan politik negara harus bersandar pada prinsip prinsip, antara lain: setiap negara pihak pada kovenan, atau status lainnya (vide ksp, ksp negara pihak yang mengambil langkah langkah pembatasan (vide kaspia. jaminan kebebasan beragama merupakan bagian dari salah satu hak sipil, yang mencakup hak internux (tidak dapat dikurangi) dan sama sekali tidak dapat dibenarkan untuk adanya pembatasan (vide kaspia. bahwa kebebasan menjalan (vide ksp, nomor tahun tentang ham. dalam nomor tahun ditegaskan bahwa: tidak satu ketentuan dalam undang undang . sebagaimana ditentukan dalam dan ikhsan.yang dijamin dalam danmite hak asasi manusia komentar umum sesi keempat puluh delapan, u.n. doc. hrngenmi rev. paragraf. syarat pembatasan mengacu pada dalam prinsip prinsip sirusa sirusa principles) (vide bukti p 1j bahwa pnas merupakan norma yang melakukan pembatasan tanpa batas (absolut). hal tersebut didasarkan antara lain: bahwa apa yang diatur dalam pnas merupakan pembatasan yang termasuk dalam kategori non derogable right (hak internux yang tidak bisa dibatasi) yaitu hak kebebasan berfikir, hati nurani dan menetapkan pilihan agama, yang merupakan hak yang seharusnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tertuang uud bahwadalam guo mengatur dua hal, yaitu forum internux dan eksternal. penafsiran merupakan bentuk penahan dan bentuk eksistensi spiritual seseorang, dan menjadi bagian dari kebebasan berfikir. dalam hal ini. dalam ago penafsiran menjadi bagian hal yang dibatasi yaitu yang tidak menyimpang dari pokok pokok ajaran agama . sehingga penafsiran dalam guo akan sangat bergantung pada tafsir keagamaan kelompok yang cenderung dipilih oleh pemerintah, atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan yang dipilih tersebut. kenyataan ini akan mengesampingkan hak hak fundamental dari kelompok lain yang minoritas, salah satunya yang dialami oleh para pemohon uji materi. dalam kasus ini negara turut campur dalam melakukan intervensi kepada jemaat ahmadiyah dengan meminjamkan kekuasan dan kewenangannya melalui kementerian agama pada kelompok yang dianggap mewakili untuk menilai tafsir kelompok yang berbeda. dalam salah satu pendapatnya pelapor khusus pbb untuk penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia menyatakan salah satu kewajiban negara pada wilayah internux adalah tidak mengintervensinya, baik dengan cara melakukan doktrinalnon negara untuk melakukan intervensi serupa, atau cara cara mempengaruhi dengan yang menggunakan paksaan, ancaman, atau cara . covenant civil and political rights: ccp commentary paragraf bahwa negara mendefinisikan menyimpang dari ajaran pokok pokok agama bukanlah pembatasan yang dibenarkan dalam uud serta konvensi hak sipil dan politik ksp). oleh karena itu, dan bertentangan dengan prinsip pembatasan. bahwa menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum adalah salah satu dari manifestasi seseorang atas agama atau keyakinan yang dianutnya. hal tersebut merupakan bagian dari hak yang dijamin dan negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut. tindakan guo merupakan hal yang sah ketika dilakukan dengan cara cara yang damai (peaceful), meskipun berbeda dari ajaran arus utama. negara bisa melakukan pembatasan bahkan pelarangan ketika ada kekerasan, atau paksaan atau tindakan yang menganjurkan kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi (vide kaspia. bahwa nomor pnas yang merupakan pembatasan tanpa batas (absolut), yang dapat digunakan negara atau pihak non negara yang meminjam tangan negara untuk menilai pikiran, hati nurani penafsiran) bagi pihak pihak yang dianggap menyimpang meskipun dilakukan dengan cara cara damai. kewenangan ini yang dialami oleh komunitas ahmadiyah. komnas perempuan mencatat ada kebijakan yang mendasarkan normalnya pada pnas yang tersebar provinsi dan kabupaten kota vide bukti sepanjang kebijakan tersebar jawa barat, kebijakan banten, kebijakan ntb, kebijakan riau, kebijakan sulawesi selatan, kebijakan sumatera barat, sulawesi tenggara, kalimantan timur, kalimantan selatan, kalimantan barat dan sumatera selatan masing masing kebijakan. lihatdan berkeyakinan, komnas perempuan, tahun hal. dengan melakukan pembatasan hak internux dan hak eksterrnum jemaat ahmadiyah, tanpa melalui proses hukum yang membuktikan bahwa mereka telah melakukan tindakan tindakan melawan hukum. jemaat ahmadiyah mengalami tindakan kekerasan hingga berujung penghilangan nyawa, pengusiran paksa, dan bentuk bentuk diskriminasi lainnya. peristiwa tersebut tidak diikuti optimalisasi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam upaya pemulihan yang efektif ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang orang yang bertindak dalam kapasitas resmi atau dalam kapasitas nonnegara (vide ksp. oleh karenanya pembatasan tanpa batas ini bertentangan dengan prinsip negara hukum divide uud prinsip kepastian hukum yang adil (vide uud uud bahwa dalam putusan nomor puu vii berpendapat pencegahan penodaan agama tidak dapat dipisahkan dari lain dalam nomor pnas sehingga rumusan definisi yang terdapat dalam nomor pnas tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan harus dikaitkan dengan lain dalam nomor pnas yang memiliki substansi untuk mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. merupakan bukti pengabaian negara bahwa nomor pnas dijadikan alat persekusi tanpa melalui proses hukum, hal tersebut termasuk dialami oleh jemaat ahmadiyah. (vide bukti p 3j nomor pnas merupakan rumusan yang bermasalah dan mengakibatkan ketidakpastian hukum uud dan jaminan kebebasan beragama dan uud 1945j, jaminan perlindungan rasa aman, dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilindungi dan jaminan bebas dari diskriminasi kewajiban pemerintah dalam pemajuan, penegakan, dan pemenuhan ham bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah (vide uud hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab perlindungan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. dalam deklarasi tahun tentang penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama sebagaimana tertulis dalam menyebutkan: tidak seorang pun boleh menjadi sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok, atau individu atas dasar agama atau kepercayaan . jaminan atas hak asasi manusia menjadi hal yang wajib pembunuhannya dalam suatu negara yang berlandaskan hukumantara lain: kewajiban negara tidak melakukan pelanggaran ham (primary rules) baik melalui tindakan maupun pendirian, hal ini termasuk pemenuhan secara aktif hak hak yang dijamin. dalam hal ini negara menahan diri abstain (tidak campur tangan) dalam dinikahinya kebebasan asasi. kewajiban menghormati (to respect) mewajibkan negara menahan diri tidak campur tangan dalam dinikahinya hak, kewajiban melindungi (to protect) mengharuskan negara mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, dan kewajiban memenuhi (to fulfill) mengharuskan negara mengambil tindakan tindakan legislatif, administratif, finansial, hukum, dan tindakan tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan hak sepenuhnya. kewajiban negara dalam menjamin penghormatan ham (secondary rules) adalah kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya ketika terjadi, melakukan proses hukum kepada pelaku, serta melakukan reparasi atas kerugian yang timbul. termasuk pada kewajiban pada tindakan untuk pelaksanaan dipenuhinya suatu hak (obligation conduct), serta kewajiban pada keharusan negara mencapai target target tertentu dalam pemenuhan ham paragraf komentar umum). bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan nomor puu vi1 dan putusan nomor. puu x yang menyatakan nomor pnas merupakan par. pemohon berpendapat bahwa pertimbangan ini bertentangan (incompatible) dengan prinsip kewajiban negara. perbedaan pandangan antar umat beragama adalah sesuatu yang wajar dan merupakan wujud dari keragaman tafsir dalam khazanah keagamaan. perbedaan keyakinan, ajaran, dan praktik keagamaan tidak serta merta merupakan penghinaan dan penodaan. negara harus bertindak menjalankan kewajiban utamanya (primary rules). jika terjadi perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan gesekan masyarakat maka negara harus berada dalam posisi netral dan mencegah terjadinya pelanggaran dan timbulnya kekerasan oleh salah satu pihak dan menjamin pemulihan yang efektif bagi korban. (vide dan ksp. tindakan penghakiman sendiri dan anarkisme atas keyakinan orang lain, adalah tindakan melawan hukum. oleh karenanya seharusnya bukan mereka yang memiliki keyakinan yang dihukum, tetapi pihak pihak yang melakukan tindakan tindakan penghakiman, pengrusakan fasilitas publik dan tempat ibadah, dan propaganda untuk melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi yang seharusnya ditindak oleh negara. jika nomor pnas menggunakan kerangka tindakan pencegahan konflik dengan membatasi penafsiran (keyakinan) yang berbeda, maka negara turut andil dalam melakukan pelanggaran ham karena negara mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang seharusnya dilindungi. pada saat yang sama negara berkontribusi dalam tindakan intoleransi yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum. ahmadiyah adalah prof. dr. mohammad kasim mahar, m.a. saya sudah mengenal jemaat ahmadiyah sejak tahun yang lalu, yaitu masa saya memulai studi saya institut agama islam negeri iain) alauddin makassar. seterusnya, sebagai aktivis mahasiswa organisasi himpunan mahasiswa islam hmi) cabang makassar, pengenalan kami kepada jemaat ahmadiyah makassar sama dan serupa dengan pengenalan kami kepada ormas ormas islam lainnya, seperti muhammadiyah, nu, persis, alkhairaat, darul dakwah wak irsyad, dewan dakwah islamiyah dan banyak organisasi keagamaan dan kemahasiswaan lainnya pada masa itu. yaitu ormas ormas islam itu memiliki kesamaan kesamaan pokok samping perbedaan perbedaannya. biasa biasa saja. sesekali, pada masa itu, saya melihat pemimpin jemaat ahmadiyah, yang kami kenal bernama saleh nadi, berkunjung kampus kami kuliah, yang pada masa itu kampus universitas muslim indonesia umi), karena iain belum memiliki kampus sendiri. tidak ada perhatian khusus, apalagi bereaksi terhadap pemahaman keislaman ahmadiyah yang dipandang berbeda dengan pemahaman ormas islam lainnya, perbedaan mana juga terdapat antara sesama ormas islam lainnya. orang orang muslim yang bermazhab sunni sunnah), yang indonesia warga musimnya pada umumnya bermazhab sunni, pengertian islam mereka pasarkan pada hadis nabi muhammad saw. yang sangat populer, yakni ketika nabi allah itu didatangi oleh malaikat jibis dan bertanya: apakah islam itu? nabi allah itu menjawab, islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah dan muhammad adalah rasul allah, dan kamu melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadan, dan berhaji bagi yang sanggup berkunjung sana (ke tanah suci). jawaban nabi muhammad tersebut kemudian terkenal sebagai rukun islam yang lima atau lima rukun islam. pengakuan dan pelaksanaan terhadap kelima rukun itu, menyebabkan seseorang disebut sebagai muslim. tegasnya, dalam paham sunni, seseorang disebut muslim jika kelima rukun tersebut diakui dan dianut. sepanjang pengetahuan saya, kelima rukun sebagai tanda keislaman seseorang, juga dianut dan dilaksanakan oleh jemaat ahmadiyah indonesia. muslim ahmadi ahmadiyah), sama seperti muslim sunni sunnah), menerima dan melaksanakan kelima rukun islam tersebut. dalam buku dasar dasar hukum legalitas jemaat ahmadiyah indonesia, yang diterbitkan oleh gerakan islam yang didirikan oleh hasrat hz) mirza ghulam ahmad pada tahun india, masuk dan berkembang indonesia sejak tahun serta menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. ahmadiyah menjadi organisasi keagamaan berbadan hukum melalui menteri kehakiman ri. nom tanggal sebagai salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai peran dan fungsi sosial bagi perkembangan kehidupan keagamaan jemaatnya, organisasi ahmadiyah wajib mendapat perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam hak hak sipil dan politiknya terkait dengan hak berserikat, berkumpul dengan damai. ahmadiyah adalah gerakan global dan memiliki jaringan internasional. kiprah ahmadiyah dunia global untuk menyebarkan islam yang damai eropa, amerika, dan canada diakui banyak kalangan. masih terjadinya tindakan penghakiman atas keyakinan yang dianut oleh jemaat ahmadiyah dan tidak adanya upaya pemerintah membangun pemulihan yang efektif bagi jemaat ahmadiyah yang menjadi korban menunjukkan tantangan serius kebebasan beragama indonesia. oleh karenanya, sangat penting memberikan penafsiran yang ketat terhadap nomor pnas ini agar tidak menjadi bola liar yang digunakan secara semena mena dan ekstensif oleh kelompok dominan yang dapat melanggar hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin tegas dalam konstitusi. rumusan nomor pnas merupakan bertentangan prinsip tanggung jawab negara sesuai dan bertentangan dengan uud undang undang nomor tahun tentang ham, kovenan hak sipil dan politik spp). kerugian hak hak konstitusional warga negara bahwa nomor pnas yang menjadi landasan surat keputusan bersama skb), melakukan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam ago. bahwa dalam pementasannya pemohon menemukan nomor pnas dan skb telah menjadi rujukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang membatasi dan bahkan melanggar ham, yang justru bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. pasca pembatasan tersebut, terjadi peristiwa penyerangan dan diskriminasi yang ditujukan pada masjid masjid dan rumah komunitas ahmadiyah. tindakan kekerasan terhadap jemaah ahmadiyah tidak hanya dilakukan secara fisik antara lain pengrusakan tempat. ibadah, pemukulan bahkan hingga pembunuhan. secara nonfisik antara lain pelarangan beribadah, penyegelan tempat ibadah, pengusiran, perampasan harta kekayaan, caci maki, dan berbagai tindakan yang melecehkan martabat kemanusiaan. penyerangan dan pengusiran kepada warga ahmadiyah telah menimbulkan kerugian hak hak konstitusional bukan saja bagi para pemohon, tetapi jamaah ahmadiyah secara umum. bahwa pemohon telah melakukan pemantauan dengan menggunakan kerangka ham dan gender, serta secara khusus melakukan penggalian secara mendalam terhadap pengalaman perempuan ahmadiyah yang dilakukan pada tahun dan pemantauan ini menghasilkan gambaran tentang kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok perempuan ahmadiyah baik sebagai ibu, isteri, mertua, anak, dan seluruh indentitas yang melekat pada dirinya. bahwa dampak dari pembatasan absolut nomor pnas dan skb menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri republik indonesia, yang dialami perempuan ahmadiyah bukan hanya terkait hak hak kebebasan beragama, tetapi juga menjadi pintu kerugian hak konstitusional lainnya, yang bahkan terus berlangsung dan dirasakan hingga kini, antara lain: hak bebas dari kekerasan berbasis gender perempuan ahmadiyah mengalami kekerasan seksual dan ancaman kekerasan pada saat penyerangan terjadi. kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dialami oleh perempuan ahmadiyah membuat dampak lanjutan sangat mendalam. kerugian hak konstitusionalnya antara lain: hak atas rasa aman dan uud sebagaimana temuan berikut ini kesaksian orang perempuan ahmadiyah yang mengalami ancaman perkosaan cianjur. kesaksian dari peristiwa penyerangan desa tegalsari cianjur tahun penyerangan berlangsung pada tahun laporan pemantauan ham komnas perempuan perempuan dan anak ahmadiyah: daerah cianjur, sukabumi, tasikmalaya, dan lombok ntb. hal. pertama, seorang perempuan pada saat penyerangan sedang hamil bulan dan memberikan kesaksian ketika masa merusak rumah dan menjarah barang dagangannya. penyerang mengatakan kita perkasa tapi penyerang yang lain mengatakan "dia sedang hamil , ga apa apa hamil juga. namun korban oleh keluarganya dapat diselamatkan dan bersembunyi hutan, namun pada hari ketiga korban melahirkan setelah dibantu dukun beranak dengan mengalami kesulitan melahirkan karena trauma atas ancaman perkosaan tersebut. kedua, seorang ibu dan anak perempuannya bersembunyi pada saat penyerangan, dan penyerang berteriak keluar.aku sate kamu, aku setujui kamu , kemudian mereka melarikan diri namun ibu jatuh dan kepalanya mengenai palang kayu hingga tak sadarkan diri, kemudian tolong oleh komunitasnya. ketiga, seorang ibu dan anak serta keponakannya bersembunyi kamar. penyerang berteriak keluar setan, kalau mau disatu : kesaksian perempuan ketika terjadi penyerangan masjid, pipi dan badannya terkena lemparan batu. kami tidak bisa tidur, setelah kejadian penyerangan ibu ibu sini menjadi ketakutan bila mendengar kabar kalau ada penyerangan lagi peristiwa penyegelan dan penyerangan pada tahun sebuah masjid dan mushola ahmadiyah manislor kuningan) lihat laporan pelapor khusus komnas perempuan, hal. berdasarkan laporan tim gabungan, untuk kasus penyerangan yang terjadi ntb, empat orang perempuan ahmadiyah melaporkan mereka mengalami kekerasan seksual, yaitu seorang perempuan mengalami pelecehan seksual dan ancaman dari seorang tukang ojek pasar. tukang ojek tersebut menarik naik seorang perempuan ahmadiyah agar naik objeknya, pelaku juga pernah nyelonong masuk tempat jualan perempuan tersebut dan ketika ditolak, pelaku mengancam akan memeluk digna guna agar jatuh cinta. sementara seorang anak perempuan mengalami pelecehan verbal bernuansa seksual dari satpol yang bertugas menjaga keamanan lokasi pengungsian ketika meminta ijin keluar. pelecehan itu berupa ungkapan sayang sayang mau kemana? ketika anak perempuan menanggapi sayang sayang nggak sopan! petugas merespon masa bilang sayang nggak boleh dan mengecam anak perempuan ini dengan menyebutnya tepi (vagina). ada pula seorang perempuan dipegang kakinya ketika sedang tidur pengungsian. pelaku masuk lokasi pengungsian melalui jendela yang tidak dapat dikunci, sebelum memegang kaki korban, pelaku mematikan lampu. selain itu, ada pula seorang ibu dan balita dikutip orang ketika sedang buang air besar kamar mandi yang ventilasinya rusak. hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pencatatan pernikahan) pasangan ahmadiyah tidak bisa melaksanakan pernikahan kua setempat karena pasangan tersebut tidak mau menandatangani surat pernyataan keluar dari ahmadiyah. perkawinan adalah sebuah kehendak untuk bahagia secara sah dan bentuk ekspresi kebahagiaan, namun larangan pernikahan jemaat ahmadiyah justru menjadi hal yang menyedihkan untuk perempuan ahmadiyah. mengumpulkan orang untuk pernikahan menjadi hambatan, karena pernikahan mereka hanya dapat dilakukan secara diam diam, sehingga kondisi tersebut mencabut tradisi dan budaya pernikahan mereka. kerugian hak konstitusional yang dialami antara lain uud seorang perempuan dari manislor, pindah cirebon dan melaksanakan perkawinan sana demi keamanan dan dilakukan secara sembunyi tanpa kehadiran keluarga karena saya ahmadiyah, harus mau tanda tangan keluar dari ahmadiyah, hal ini terjadi karena adanya skb ahmadiyah, saya merasa ketakutan dan tidak aman, mau menikah saja susah . pasangan dan dari sukamara tasikmalaya terpaksa menumpang menikah tempat lain dan dinikahkan oleh nm. ketika pernikahannya diketahui, ormas islam mendesak meminta seluruh anggota keluarga calon pengantin menandatangani surat pernyataan keluar dari ahmadiyah, jika tidak mau dia akan diancam. jawa barat ada pasangan yang mengalami hambatan mencatatkan pernikahan pada tahun yaitu daerah kuningan pasangan, tasikmalaya pasangan, dan sukabumi pasangan. alasan panjang, sumatera barat persyaratan keluar dari ahmadiyah bukan hanya diberlakukan bagi pasangan yang hendak menikah tetapi juga bagi keluarga calon pengantin. kabupaten solok, sumatera barat hambatan pernikahan terhadap jemaat ahmadiyah terjadi sejak keluarnya skb menteri dikuatkan dengan peraturan gubernur nomor tahun tentang larangan kegiatan jai sumatera barat. aturan ini diimplementasikan hingga tingkat kua dan desa. hingga tahun sudah ada pasangan jemaat ahmadiyah bisa mendapatkan akta nikah tapi harus pindah daerah lain luar kabupaten solok lihat laporan pelapor khusus komnas perempuan, hal. setelah penyerangan praya, seorang ibu bersaksi bahwa anak perempuannya yang menikah dengan muslim non ahmadiyah dianggap tidak sah, dianggap zina dan cucunya dianggap anak haram, karena ahmadiyah dianggap bukan muslim. gugatan ini dinyatakan oleh pihak kua praya yang telah menikahkan mereka pada akibat kejadian ini, keluarga tersebut sangat tertekan, isteri menangis dan tidak keluar rumah, karena malu dianggap zina dan memiliki anak haram.( lihat laporan tim gabungan, advokasi kebebasan beragama jemaat ahmadiyah nusa tenggara barat, dilakukan oleh komnas ham, kpai, ombudsman ri, lps dan komnas perempuan, hal. seorang perempuan ahmadiyah yang tinggal manislor kuningan dilarang ikut mengurus jenazah oleh saudaranya yang non ahmadiyah dengan alasan kafir dan sesat. seorang isteri aa) yang suaminya terbunuh dalam penyerangan ahmadiyah cikeusik banten tahun tidak boleh menguburkan suaminya desa kelahirannya cirebon karena dituduh sesat. hak atas kesehatan reproduksi perempuan ahmadiyah mengalami kesulitan akses kesehatan reproduksi, serta akses layanan kesehatan yang diberikan akibat serangan yang mereka alami. seorang perempuan ahmadiyah mengalami keguguran pengungsian akibat menggendong dan membawa lari anaknya dalam upaya penyelamatan diri. peristiwa penyerangan dusun ketapang nusa tenggara barat tahun seorang perempuan ahmadiyah lain mengalami kesulitan dalam proses melahirkan tempat persembunyiannya hutan setelah mendapatkan ancaman perkosaan dari massa penyerang. peristiwa penyerangan tegalsari cianjur tahun seorang ibu yang mengungsi transit ntb) sangat sulit mengakses layanan kesehatan bagi ibu hamil. berikut keterangan yang disampaikan ibu tersebut waktu saya hamil bulan, saya minta surat keterangan miskin tidak dikasih, hanya diberi janji, sampai petugas bilang kalau malam ini ibu melahirkan, dan saya buatkan surat, tidak mungkin . lihat laporan pelapor khusus komnas perempuan, hal. selama pengungsian transit) tidak ada bantuan khusus perempuan seperti pembalut, pil penambah darah, susu untuk bayi dan ibu hamil, juga layanan kesehatan reproduksi termasuk akses kontrasepsi selama pengungsian. hak ekonomi perempuan dan penghidupan yang layak. perempuan ahmadiyah menyampaikan mereka tidak memiliki sumber kehidupan yang layak untuk melanjutkan masa depan. mereka kehilangan harta benda karena diserang dan dijarah, sementara untuk melanjutkan usaha baru cukup menyulitkan karena kondisi tinggal pengungsian dengan akses dan ruang gerak yang dibatasi membuat mereka tidak bisa menata kehidupan dan masa depan dengan baik. perempuan juga menyampaikan mereka mudah stress karena kesulitan usaha sementara tuntutan biaya pendidikan anak dan kebutuhan keluarga terus meningkat. perempuan ahmadiyah juga menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan akses terhadap sumber penghidupan dan ekonomi akibat keyakinannya setelah insiden penyerangan terjadi. kerugian atas hak penghidupan yang layak antara lain hak untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih telah dijamin dalam nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak hak ekonomi, sosial dan budaya dan a. seorang ibu terpaksa menyerahkan gudang pisang dan kelapa untuk dikelola orang lain karena, sebagai warga komunitas ahmadiyah, tidak bisa mendapatkan keuntungan, seorang ibu lain terpaksa berhenti berjualan sandal pasar setelah menerima ejekan haram, orang ahmadiyah itu! , sebagaimana pengalaman seorang ibu lain yang penjualannya menurun karena ada pihak yang melarang warga berbelanja orang ahmadiyah: cc. ibu ibu yang berjualan pasar menyatakan setelah penyerangan dan mengungsi, pembeli berkurang karena tidak mau membeli karena mereka ahmadiyah : seorang perempuan yang berjualan makanan lapak meja, sejak tahun sampai penyerangan terjadi, mengalami kali pengrusakan tempat jalannya. juga mengalami intimidasi dengan cara seorang laki laki menyatakan depan pembeli bahwa ahmadiyah, haram dan pembeli diminta berbelanja tempat lain yang penjualnya muslim: lima orang guru perempuan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dimutasi beberapa sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. pemutaran ini dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas pendidikan cikampek cianjur. kapolsek cikampek pada aril mendatangi rumah salah satu guru dan menyampaikan bahwa pihaknya tidak menjamin keselamatan para guru. dan ditempat kerja yang baru mereka tetap menjadi bulan bulanan bahan pembicaraan karena anggota ahmadiyah. mutasi tempat yang jauh secara tidak langsung merupakan bentuk penghukuman atas keyakinannya sebagai warga ahmadiyah. menurut korban, jarak dan waktu yang ditempuh lebih panjang untuk mencapai tempat kerja menyebabkan mereka selalu cemas dalam perjalanan, sehingga harus mengeluarkan uang dan energi yang lebih banyak untuk mencapai tempat kerja. lihat laporan pelapor khusus komnas perempuan, hal. hak atas pendidikan anak dalam kasus penyerangan jemaat ahmadiyah, madrasah dan sekolah milik jemaat ahmadiyah yang akhirnya disegel atau ditutup antara lain manislor, tasikmalaya, cianjur, tenjowaringin, dll. kesedihan dan keluhan mereka tentang pendidikan anak antara lain lihat laporan pelapor khusus komnas perempuan, hal. anak anak tidak bisa sekolah, bagi anak anak yang bisa sekolah mereka mengalami diskriminasi dari sesama murid, guru atau lembaga sekolah. seorang anak perempuan ahmadiyah diminta bertobat oleh gurunya, dan ada juga yang tes cara membaca al gurun, sebuah sdn mataram memberlakukan pembedaan jadwal ujian dan lama waktu ujian bagi murid murid yang berasal dari komunitas ahmadiyah. (perbedaannya seperti apa, apakah merugikan anak2 ahmadiyah????) hak atas pemulihan yang efektif beberapa penyerangan yang dialami jemaat ahmadiyah sangat dirasakan dampaknya bagi perempuan terutama yang dialami oleh seorang isteri ketika suaminya dibunuh. tidak ada proses. trauma healing bagi mereka dan keluarga. penyerangan yang terjadi cikeusik banten feb dialami oleh salah seorang perempuan (yt) yang menyaksikan penganiayaan. rasa takutnya menjadi hilang dan mencoba menghalangi orang orang yang melempar batu, saya sudah stress sekali termasuk ketika dia menyaksikan para korban yang diangkut dengan truk, dan dilemparkan begitu saja dalam truk dan polisi mengatakan. sudah mati. sudah mati yang diucapkan tanpa perasaan . ibu bc) tahun isteri salah seorang yang meninggal pada penyerangan cikeusik. dia diberitahu kakak dan adiknya bahwa suaminya meninggal, dia langsung pingsan, dia tidak dapat melihat wajah suaminya, semua orang melarangnya karena wajah suaminya sudah diiris iris dan tidak bisa dikenali. sepanjang malam dia hanya menangis. dia bertahan sampai setahun, dan kembali berjualan sembako. dia dan anak anaknya dipindahkan tempat lain. c. ibu tahun) isteri dari korban yang meninggal peristiwa cikeusik banten. ketika terjadi penyerangan ibu sedang rumah bersama keempat anaknya. ketika diminta rumah sakit, dia melihat jenazah suaminya dengan wajah yang sudah rusak, kemudian ibu pingsan. ketika akan menguburkan suaminya kampung halaman ditolak oleh warga karena dituduh sesat. dan ketika kembali jakarta dia diusir warga dan diancam rumahnya akan dibakar dan diberi waktu hari oleh untuk meninggalkan rumah. ibu tahun) ketika mendengar suaminya menjadi korban, dia baru hamil bulan, dan diapun tidak diperbolehkan melihat jenazah suaminya karena kondisinya sudah rusak. selama satu bulan dia susah makan. bahwa setidaknya ada kerugian hak konstitusional yang dialami perempuan ahmadiyah, yang dicatatkan dalam dokumen pemantauan komnas perempuan, antara lain: hak beragama, hak untuk bebas untuk memeluk hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, hak atas bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak atas perlakuan yang sama hadapan hukum,untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup serta berhabebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, jemaat ahmadiyah indonesia, dinyatakan bahwa anggota jemaat ahmadiyah adalah islam, kitab sucinya al gurun yang terdiri dari juz dan surah, namanya nabi muhammad saw berdasar kepada rukun islam dan rukun iman . dengan demikian, adalah keliru pandangan yang menyatakan bahwa jemaat ahmadiyah bukan islam. dengan kata lain, rukun islam muslim sunni sama dengan rukun islam muslim ahmadi ahmadiyah). saya ingin menambahkan, bahwa kelima rukun islam tersebut, juga dianut dan dilaksanakan oleh orang orang muslim yang bermazhab syi syiah). jadi, planet bumi ini, mana ada tiga peta atau mazhab besar kaum muslimin, yaitu: muslim sunni sunnah), muslim syi syiah), dan muslim ahmadi ahmadiyah), ketiganya adalah islam. dalam riw hadis yang saya singgung atas, malaikat jibis juga bertanya kepada nabi muhammad saw: apakah iman (keimanan) itu? nabi muhammad menjawab bahwa iman adalah bahwa kamu beriman (percaya) kepada allah, malaikat malaikat nya, kitab kitab nya, rasul rasul nya, hari akhirat, dan takdir baik dan buruk. seperti tadi rukun islam, ulama kemudian merumuskan jawaban nabi tersebut sebagai rukun iman yang enam atau enam rukun imam . sungguh menjadi penting untuk menjadi perhatian kita bersama, terutama kaum muslimin dalam ketiga peta atau mazhab besar tadi: sunni, syiah, dan ahmadiyah, bahwa justru dalam hal rukun iman, hal yang paling mendasar dalam keberagamaan seseorang, kaum muslimin tidak persis sama dalam beberapa cabang dari rukun iman tersebut. dalam sejarah pemikiran islam, bidang studi yang saya tekuni, dijelaskan bahwa pada abad kedelapan dan kesembilan masehi, atau sekitar satu abad setelah wafatnya nabi muhammad, tengah kaum muslimin lahir kelompok muslim yang dikenal dengan nama muktazilah. muslim muktazilah menganut lima prinsip keimanan, atau al ushul al hamzah, yaitu: tauhid, keadilan, al wa'd al wa'id( janji dan ancaman allah pasti terlaksana), al manila bain al manzilatain (posisi tidak beriman dan tidak kafir bagi pelaku dosa besar), dan amar makruf dan nahi munkar . itulah lima rukun iman muslim muktazilah, yang dalam sejarah pemikiran teologi islam, sudah dikenal sejak masa yang masih awal dari sejarah islam. juga, pada masa yang amat dini itu, rukun iman yang limkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak memperoleh pelayanan kesehatanhak atas bebas memilih pendidikan dan pengajaran, hak atas pendidikan, permohonan petit) berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan atas, maka pemohon terkait tidak langsung memohon kepada mahkamah konstitusi agar: mengabulkan seluruh permohonan pemohon terkait tidak langsung dalam perkara menyatakan menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon uji materi dalam perkara nomor puu xv permohonan pengujian undang undang nomor pnas. menyatakan rumusatasan hak berkumpul dan berorganisasi secara damai, jika pemerintah melakukan pelarangan maka harus diberikan kesempatan melakukan pembelaan secara adil dalam proses hukum, termasuk dalam pembubaran organisasi. menyatakan bahwa rumusan undang undang nomor pnas secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya sehingga rumusan definisi yang terdapat setiap tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan harus dikaitkan dengan laikomisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuanokumen sirusa sebagai prinsip pembatasan ham: bukti pt fotokopi daftar kebijakan pembatasan terhadap ahmadiyah, bukti pt fotokopi berita liputan penyiapan komnas perempuan terhadap kasus penyerangan terhadap ahmadiyah, penyiapan komnas perempuan atas tindakan anarkis yang terjadi terhadap warga ahmadiyah desa cisalada kecamatan campe, kabupaten bogor jumat penyiapan komnas perempuan terhadap proses hukum pelaku penyerangan warga ahmadiyah cikeusik, banten, februari penyiapan komnas perempuan terhadap situasi pengungsi warga ahmadiyah transit ntb penyiapan komnas perempuan terhadap kasus depok fotokopi surat komnas perempuan kepada walikota depok perihal jaminan perlindungan hak hak konstitusional warga ahmadiyah jai depok mei fotokopi surat komnas perempuan kepada akb christian rony putra, kepala kepolisian resor manokwari perihal jaminan perlindungan hak hak konstitusional warga ahmadiyah jai cabang papua dan papua barat agustus bukti pt fotokopi laporan pemantauan ham komnas perempuan: perempuan dan anak ahmadiyah: korban diskriminasi, fotokopi laporan tim gabungan advokasi kebebasan beragama jemaat ahmadiyah nusa tenggara barat fotokopi. hak konstitusional kebebasan beragama berkeyakinan. pengalaman dan perjuangan perempuan minoritas agama menghadapi kekerasan dan diskriminasi atas nama agama selain itu, pihak terkait komnas perempuan dalam persidangan tanggal januari dan tanggal januari mengajukan (empat) orang ahli yakni ahmad steady alias ahmad su'adi, dr. phil. makin, ag., m.a., agus sudiro, dan muktiono, s.h., philberikut: ahmad steady saya ingin mengapresiasi sidang ini sebagai cermin dari bangsa indonesia, bahwa dalam masyarakat yang majemuk dan bhinneka dan berlandaskan pada kesetaraan maka setiap warga negara dengan latar belakang apapun harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. dan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi indonesia uud adalah tempat yang tepat untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan itu. jika ada warga negara yang didiskriminasi menyangkut undang undang selayaknya tuntutan dilakukan melalui mahkamah konstitusi. sebagaimana bunyaya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. secara sosial budaya dan keagamaan saya berlatar belakang tradisi dan paham keagamaan pesantren dan nahdlatul ulama. saya cukup lama memimpin wahid institute, sebuah yayasan yang didirikan oleh abdurrahman wahid yang bertujuan antara lain, untuk menegakkan islam yang ramalan lil alamin dan menjaga kebhinekaan indonesia. meski demikian, saya sudah cukup lama mengenal jamaah dan teman teman ahmadiyah sebagaimana saya mengenal kelompok islam yang lain seperti muhammadiyah, syiah, dan nahdlatul nathan nw), serta lainnya. juga kelompok kelompok agama dan kepercayaan yang lain sebagai sesama bangsa indonesia. namun, bahwa sekarang ini saya sedang menjadi anggota ombudsman maka saya dalam kesaksian ini akan lebih berkonsentrasi sesuai dengan pekerjaan saya, yaitu pengawasan pelayanan publik. sebagai anggota ombudsman ri, saya mengamati, merasakan dan menghadapi masih adanya kelompok kelompok minoritas sepeti ahmadiyah ini yang didiskriminasi dalam pelayanan publik. dan diskriminasi itu didasarkan pada undang undang atau penafsiran undang undang yang disebabkan karena tidak adanya pembatasan pengertian yang jelas dan spesifik dalam tersebut. kesetaraan dalam pelayanan publik harus didasarkan pada amanah uud sebagaimana disebut atas. pelayanan publik dalam suatu negara merdeka, berdaulat dan demokrasi seperti indonesia tidak bisa dikecualikan hanya karena minoritas yang berbeda dengan mayoritas. dalam bagian tujuan nomor tahun tentang pelayanan publik, antara lain disebutkandalam azas disebutkan antara lain: (a) kepastian hukum: (b) kesamaan hak: (c) keseimbangan hak dan kewajiban, sedangkan dalam nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia disebutkan asas larangan diskriminasi: (a) kepatutan: (b) keadilan: (c) non diskriminasi: (d) tidak memihak, dst. jadi pencegahan dan penghapusan diskriminasi menjadi tugas saya juga. oleh karena itu, ini kesempatan bagi saya untuk memberikan kesaksian agar menjadi pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia. nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang telah dimasukkan dalam kuhp 156a sering ditafsirkan secara luas baik oleh pengadilan, pemegang otoritas pemerintahan dan bahkan digunakan sebagai dasar kelompok masyarakat tertentu yang berbeda pendapat atau tidak setuju dengan paham ahmadiyah. hal ini berimplikasi langsung dengan menjadi penghambat keadilan dan dasar praktik diskriminasi pelayanan publik kepada ahmadiyah. sebagian mereka bahkan harus terusir dari rumahnya berakibat terlunta lunta dan bertahun tahun harus hidup penampungan seperti gedung transit lombok. anak anak mereka hidup tanpa masa depan, dan kesulitan dalam hidup sehari hari dan dalam pendidikan. mereka bukan hanya didiskriminasi melainkan juga stigmatisasi oleh lingkungannya secara terus menerus tanpa perlindungan yang cukup dari pemerintah dan aparat penegak hukum. sebagian aparat pemerintah dan pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum tidak cukup berani untuk melindungi mereka dan memberi pelayanan yang menjadi tugas konstitusi mereka dan sebaliknya menjadi hak penganut ahmadiyah sebagai warga negara. sebagian penganut ahmadiyah juga kesulitan mendapatkan ktp kartu tanda penduduk) elektronik karena sebab tersebut. padahal sekarang ini, ktp adalah syarat hampir mutlak untuk mendapatkan pelayanan publik dasar lainnya, seperti pengakuan sebagai warga negara, pelayanan pendidikan, bantuan ekonomi dan pendidikan yang menjadi program pemerintah sekarang ini, serta surat nikah, akta lahir dan sebagainya. ini sungguh memilukan sebagai sesama bangsa indonesia. status mereka yang kesulitan mendapatkan ktp membuat mereka berstatus sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan atau stateless. apakah negara saya akan terus menerus begini dalam memperlakukan sebagian warga negaranya? saya berharap, tidak. berbeda pendapat dan berbeda penafsiran dalam agama adalah soal lumrah, dan itu sudah terjadi sejak agama itu sendiri lahir bahkan mungkin sejak manusia itu sendiri ada. saling menganggap diri paling benar dan pihak lain salah juga soal biasa. tetapi itu hendaknya hanya terjadi masyarakat sipil dan dimaksudkan untuk melindungi kelompok sendiri bukan untuk menyerang pihak lain apalagi dengan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. pemerintah selayaknya melindungi pihak yang lemah dan membatasi pihak yang menyerang agar tidak terjadi kekerasan. pemerintah harus memberikan pelayanan kepada semua rakyat indonesia tanpa pandang bulu sebagai mandat konstitusi yang diberikan kepadanya. dalam banyak kasus, aksi kekerasan dan penyegelan masjid ahmadiyah, misalnya, dilakukan bukan hanya oleh sekelompok orang yang tidak setuju dan beda pendapat dengan ahmadiyah melainkan oleh aparat pemerintah seperti satpol pp. tentu mereka atas perintah pemimpin level atasnya. maka pemerintah perlu ada yang tidak bisa ditaksir meluas (karet) untuk melakukan perlindungan terhadap ahmadiyah dan kelompok lemah yang lain. pnas ini perlu diberi batasan pengertian yang jelas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang sesuai dengan prinsip hak hak asasi manusia dan konstitusi uud tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan (kbb) dan kesetaraan warga negara. karena itu telah nyata menyebabkan penafsiran yang luas dan telah berimplikasi pada diskriminasi dan bahkan menghambat penegakan hukum untuk melindungi dan perlakukan kesetaraan warga negara minoritas khususnya ahmadiyah. ini seharusnya justru mencegah terjadinya diskriminasi, konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat. karena salah satu alasan mempertahankannya pnas ini dalam mahkamah konstitusi yang lalu adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan yang sifatnya preventif. bangsa indonesia sudah terbiasa hidup dengan perbedaan, ratusan dan bahkan ribuan tahun sejak sebelum terbentuknya indonesia itu sendiri. bhinneka tunggal ika adalah filosofi dan semboyan bangsa indonesia yang didasarkan pada kebiasaan tersebut dan telah dipraktikkan sejak kemerdekaan indonesia. ahmadiyah ada indonesia sejak sebelum indonesia merdeka, dan ikut dalam perjuangan kemerdekaan indonesia. organisasi ini juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah kementrian dalam negeri sudah sejak lama. namun akhir akhir ini mereka didiskriminasi dan berusaha disingkirkan dan dikejar kejar dan bahkan mempengaruhi sikap pemerintah dengan mengeluarkan skb tiga ment. skb tiga menteri tersebut, saya sebagai saksi sejarah, dikeluarkan oleh pemerintah bawah tekanan demonstrasi oleh kelompok tertentu yang tidak setuju dengan ahmadiyah, dan pemerintah ketika itu justru memihak kepada mereka bukan melindungi yang lemah sebagai sesama warga negara. perubahan sikap sebagian orang dan pemerintah ini bukan tanpa konteks, samping menggunakan celah adanya pengertian hukum yang multi tafsir. yaitu, pengaruh dari kondisi luar negeri wilayah atau tempat tertentu yang sedang tegang atau perang untuk mempengaruhi indonesia yang damai dan toleran. oleh karena itu untuk menjaga tradisi kebhinekaan indonesia perlu atau yang tegas untuk melindungi bangsa indonesia dari pengaruh negatif tersebut. terakhir saya hendak memberikan kesaksian atas hubungan pribadi saya dengan teman teman saya ahmadiyah. belum pernah saya menemukan doktrin dan tingkah laku jamaah ahmadiyah yang menyerang pihak lain serta berperilaku kekerasan. mereka cenderung penyeru perdamaian dan sebagian mereka terlibat dalam aksi perdamaian dan aksi tanggap bencana secara aktif. doktrin mereka, yang saya tahu, juga intern dalamnya menyeru perdamaian. saya menganggap doktrin mereka cocok dengan kandungan konstitusi dan tradisi bangsa indonesia yang damai dan bhinneka tunggal ika. dr. phil. makin, ag., m.a. saya mengemukakan pandangan sesuai dengan keahlian dan penelitian yang selama ini dalam ilmu ilmu agama agama karena saya dididik dalam ranah tradisional pesantren hingga s3, dan tepatnya isu isu kenabian dan agama agama samawi, dan isu isu para nabi nabi yang muncul indonesia kurang lebih tahun. penelitian sudah terbit dalam buku dalam bahasa inggris dan indonesia dalam isu isu kenabian, kelompok kelompok agama minoritas, agama agama lokal, relasi agama dan negara, dan kemunculan agama agama kuno, klasik, dan modern berbagai penerbit internasional, nasional, jurnal internasional, nasional, dan berbagai seminar dalam banyak level. mari kita rubah perspektif dalam pengamatan saya selaku peneliti yang sudah berkecimpung dunia penelitian agama agama, sejak tahun ketika kementerian agama mendefinisikan apa itu agama, apa itu wahyu, dan apa itu rasul dan nabi michel picard, introduction, agama, adat, and pancasila, the politics religion indonesia, syncretism, orthodoxy, and religious contention java and bali, ed. michel picard and marinir london: routledge, kita semua menerima definisi itu dalam kerangka berfikir teologis. jadi kita semua hingga kini, yang saya maksud kita adalah para pemangku kebijakan, pemerintah pusat dan daerah, para petugas keamanan, penjaga stabilitas, ulama, negara, bahkan kadang sebagian kampus memegang konsep dan cara berpikir teologis dalam memandang agama dan kenabian. ini sangat penting kita sadari. sehingga hasilnya adalah pandangan teologis. semua keputusan yang dihasilkan dalam berbagai penanganan mulai dari kasus jasmin yang dituduh menghina islam ketika menerbitkan cerpen tentang sendirian turunnya kembali nabi muhammad indonesia, ahmadiyah ahmad najib burhani, treating minorities with fatwa: study the ahmadiyah community indonesia, contemporary islam: dynamics muslim life itikad lelaki malang yang dipimpin usman roy yang menganjurkan solat dalam dua bahasa nadirsyah dosen, pluralism, fatwa, and court indonesia: the case usman roy, journal indonesian islam june stewart penick, usman royand the language devotion innovation' indonesian islam trial, studia islamica april paling waluyo utomo and levi irwansyah, pengawasan negara terhadap kehidupan sipil: kasus penyesatan dan kriminalisasi usman roy, politisasi agama dan konflik komunal: beberapa isu penting indonesia, ed. ahmad steady and ramadi jakarta: wahid institute, lia eden dengan gerakan salamullah idenya jai makin, challenging islamic orthodoxy: accounts lia eden and other prophets indonesia dodrecht: springer, direct true&scope site&db nek&db znak& an makin, nabi nabi nusantara: kisah lia eden dan lainnya yogyakarta: suka press, makin, pluralism versus islamic orthodoxy, the indonesian public debate over the case lia aminuddin, the founder salamullah religious cult, social justice and rule law: addressing the growth pluralism indonesian democracy, ed. thomas corners tembawang, semarang, central java, indonesia: new haven: faculty social and political sciences, diponegoro university, yale indonesia forum, daftar atau @ibadah dengan ahmad mushaddeg dan mahfud hawar, dan banyak kasus kasus yang terkait dengan pnas semua memakai perspektif teologis belaka. apakah salah perspektif teologis? perspektif teologis penting untuk kepentingan ibadah, masjid, dan umat islam, yang menjadi bagian terbesar dalam populasi indonesia. tetapi perspektif teologis mempunyai banyak keterbatasan. tentu saja perspektif teologis sangat bias, subyektif, dan sangat berorientasi pada keagamaan, dan keagamaan tidak bisa diukur secara objektif. ini sama sekali sulit dikatakan teologis adalah ilmiah. bahkan kadang kadang teologis tidak ilmiah, bahkan akhir akhir ini cenderung teologis politis, karena kepentingan politik identitas yang mengemuka setelah era reformasi ini. jadi keputusan keputusan dan penafsiran penafsiran pnas sangat teologis. tentu ini berarti mengesampingkan banyak sudut pandang, atau bisa dikatakan menyempatkan sudut pandang. sudut pandang sosiologis dan antropologis yang lebih jelas ukuran dan pijakan ilmiahnya dikesampingkan begitu saja. iaij\|. perspektif teologis tidak hanya meremehkan sosiologi dan antropologi tetapi juga meninggalkan atau tepatnya mengingkari historis atau sejarah. jadi perspektif teologis yang digunakan dalam memandang dan memberi tafsir pnas bahkan sudah digunakan dalam menyeret banyak tokoh dalam pengadilan, bahkan sudah banyak yang dihukum dari tahun sampai tahun itu adalah perspektif teologis, yang mengesampingkan faktor sosiologis. yang saya maksud sosiologis adalah ilmu tentang masyarakat. ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu terbentuk dan berkembang. ini semua tidak dipertimbangkan dalam banyak keputusan pengadilan. begitu juga yang saya maksud dengan perspektif antropologis adalah perspektif ilmu kemanusiaan, yang menerangkan bagaimana manusia itu bersalah menjadi manusia, berkembang, dan berilmu dan berinteraksi dengan manusia lainnya. maka keputusan keputusan yang dihasilkan pengadilan berdasarkan pnas adalah keputusan teologis yang, sekali lagi, mengesampingkan ilmu sosiologi, antropologi, dan sejarah. perspektif teologis akan bias dan subjektif karena berdasarkan kepentingan keagamaan tertentu, walaupun kelompok itu mayoritas. dan itu juga tidak menjamin suara dan kepentingan mayoritas. perspektif teologis bisa dari muslim syi syiah) sudah dikenal dalam studi studi keislaman. lima rukun iman muslim syi syiah) adalah percaya kepada: ketauhidan allah, keadilan, kenabian, kebangkitan, dan percaya kepada kemarahan imamah) . jadi, ketiga versi rukun keimanan, mana yang satu dengan lainnya tidak persis sama tersebut, sebenarnya sudah menjadi pengetahuan kalangan terpelajar dan terdidik dari kaum muslimin. pengetahuan tentang ketiga versi keimanan itu, baru diketahui semakin meluas, ketika zaman kita, sebagai akibat dari kemudahan yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang informasi dan transportasi, terjadi pergerakan manusia lintas negara dan benua, selain tersebarnya buku buku keislaman negeri negeri islam. keterbukaan zaman kita sekarang, mencegah kita untuk menyatakan bahwa hanya satu saja dari ketiga mazhab besar islam itu, adalah islam, dua yang lainnya bukan islam. hal ini dikemukakan depan majelis mahkamah yang mulia ini, sini, agar biarlah secara berangsur angsur negara ini.dan segenap warga negaranya, terbangun kesadaran bahwa karena sama persis rukun dalamnya, maka kaum sunni, syiah dan ahmadiyah, semuanya adalah kaum muslimin, meskipun dalam rukun keimanan, mereka tidak persis sama! perbedaan antara ketiganya adalah perbedaan dalam memahami kitab suci al gurun dan hadits nabi muhammad saw, yang sama sama mereka suntikan. perbedaan itu tumbuh dan wujud dalam proses dan produk sejarah kaum muslimin. khususnya, muslim ahmadi ahmadiyah) sebagai produk sejarah islam yang baru berusia satu abad lebih. karena kesadaran historis demikian, pada hemat saya, prof. @crash shihab menyatakan, bahwa orang yang masih mempertentangkan sunni syiah adalah orang yang lahir terlambat . saya ingin menambahkan pernyataan gurih shihab itu, dengan menyatakan: orang yang masih mempertentangkan sunni, syiah, dan ahmadiyah seharusnya lahir pada abad abad yang silam . maka, saya menjadi heran, pada zaman yang sudah terbuka sekarang, banding lima puluh tahun yang silam ketika saya mengenal ahmadiyah, sini, negara ini, orang orang muslim ahmadiyah mengalami kesulitan dan tindakan kekerasan. padahal saya tahu, konstitusi negara kita menerangkan dan menegaskan, bahwa negara indonesia adalah negara hukum , bahwa dibilang pra ilmiah, belum memenuhi syarat ilmiah, karena itu. perspektif teologis mengutamakan prasangka dan cara berpikir yang spekulatif minim bukti bukti yang jelas. bahkan perspektif ini tidak dimulai oleh riset yang memadai, sehingga hasilnya akan jelas dari awal. misalnya kelompok tertentu, seperti daftar, ahmadiyah, eden, syiah, dan lain lain adalah menyimpang dari kesimpulan ini, kesimpulan itu telah ada sebelumnya, baik dilakukan riset atau tidak. bahkan terbukti bahwa fatwa menyimpang itu belum tentu berdasarkan pemahaman lapangan. namun itu berdasarkan keyakinan, yang sudah terbentuk. saya selaku peneliti belum mendengar bahwa tarbiyah itu didasarkan pemahaman yang mendalam tentang kelompok yang dianggap menyimpang. misalnya seberapa jauh sebelum fatwa dikeluarkan telah diadakan interview dan observasi lapangan tentang artifak lelaki malang, eden senen, daftar seluruh indonesia, atau ahmadiyah dan syiah. sama sekali tidak dilakukan riset yang mendahului. bahkan data menujukkan konsistensi bahwa pemahaman terhadap kelompok kelompok .minoritas ini hanya prasangka saja, dari jumlah, riw hidup pemimpin, inti ajaran, dan bagaimana mereka hidup selama ini. tidak ada riset arah sana. sehingga sangat sederhana pertanyaan saya, apakah sebelum dikeluarkan fatwa menyimpang, yang kemudian diajukan pengadilan, dan diputuskan pemimpinnya dihukum dari sampai tahun, apakah yang mengambil keputusan pernah mewawancarai pemimpin dan anggota kelompok secara objektif, adil, dan teruji secara ilmiah? saya kira kita tahu jawabannya, tidak seperti itu praktiknya. jadi perspektif teologis ini tidak melihat kenyataan, atau realitas yang sesungguhnya. atau lebih tepatnya, perspektif teologis yang mendominasi dalam ranah hukum indonesia, yang diperkuat dengan adanya pnas telah menghalangi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah untuk memahami kelompok kelompok minoritas secara baik dan benar. mereka tidak dipahami. mereka hanya dituduh dengan itu, lalu dijerat dan didakwa melanggar itu, dan dihukum. begitu saja. dan ini telah memakan korban banyak. perspektif teologis telah menghalangi kita untuk pemahaman sebaik baiknya terhadap ahmadiyah, syiah, eden, daftar, iktikad lelaki, dan kira kira indonesia ini ada (enam ratus) kelompok agama minoritas yang bisa dengan mudah dijerat dengan pnas tentu kita harus berubah karena kita menginginkan negara kita maju dalam bidang hukum, sehingga kita adil, tidak diskriminatif, objektif, dan semua berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan keyakinan, perkiraan, dan asumsi yang dibangun teologi tanpa penelitian, pembelajaran, dan berarti kemandekan ilmu pengetahuan. jika kita definisikan agama dan nabi dari perspektif teologis maka hasilnya yang benar hanya keyakinan kita. keyakinan orang lain telah menyimpang. orang lain harus dikonversi agama kita. orang lain pasti tidak membaca dan tidak setuju dengan ajaran agama kita, tidak memakai kitab suci kita. kalau toh orang lain yang punya keyakinan lain, pasti akan berbeda memberi tafsir dari tafsir yang kita tawarkan. haruslah umat islam, memakai kacamata teologis, maka hanya al @uran dan sunnah yang valid. kitab perjanjian lama, perjanjian baru, tipitaka, juta juta, veda, dan lain lain salah dan tidak dapat digunakan. jika menyangkut agama resmi yang berjumlah enam itu yaitu: islam, katolik, protestan, hindu, budha, konghucu, maka sudah jelas, pemerintah komitmen. tapi bagaimana jika terjadi kemungkinan lain? orang hindu membaca al gurun? orang islam membaca perjanjian lama? orang budha membaca al gurun? orang konghucu membaca perjanjian baru? tentu ini dari perspektif teologis tidak bisa, dan pasti menghina agama yang merasa mempunyai kitab suci. ini yang berbahaya. orang orang yang mencoba memahami agama lain dengan perspektif lain, pasti dengan mudah dituduh menodai agama lain, dan dijerat dengan mudah oleh pnas bukan? perspektif teologis juga menghilangkan kreatifitas kreatifitas dan kemungkinan kemungkinan manusia tak terhindarkan. jika orang membaca al gurun, walaupun muslim, tetapi berpaham tidak sama dengan paham indonesia, yaitu ahli sunnah asy'arie maturity secara teologi, syafii secara gigih, atau muhammadiyah secara organisasi, maka orang yang membaca dengan cara lain, atau interpretasi lain dengan sangat mudah dijerat dengan pnas orang orang pemeluk hindu, budha, katolik, kristen juga mengalami yang sama. maka pembacaan kreatif dan analisis ilmiah semua bisa dengan mudah dijerat pnas padahal, dalam sejarah pembacaan kitab suci itu berkembang tidak statis. dalam sejarah agama agama ada jutaan bahkan ribuan bacaan, bukan tujuh atau dua belas sebagaimana dipahami dalam teologi maturity dan syafii. mari gunakan kacamata sosiologi dan antropologi menurut ilmu sosial ini, kenabian, seperti kenabian mirza ghulam ahmad, diponegoro, sisingamangaraja, ahmad mushaddeg, lia aminuddin, muhammad subuh, skin dan kira kira lebih dari kenabian yang lain indonesia adalah gerakan sosial yang merespon keadaan sekelilingnya yang sedang berubah. makin, challenging islamic orthodoxy, makin, nabi nabi nusantara: kisah lia eden dan lainnya). yang dimaksud gerakan sosial adalah pemimpin (atau nabi) memberi inspirasi kepada anggotanya untuk membentuk kelompok untk menyuarakan sesuatu. tetapi karena indonesia didominasi oleh faham keberagamaan, dan sangat serius memegang faktor keagamaan, kenabian atau gerakan social itu dibumbui, atau legitimasi oleh wahyu, fisik, dawud, wangsit, ilham atau nama nama lain. jadi kenabian adalah gerakan sosial. kenabian ghulam ahmad adalah gerakan sosial. begitu juga kenabian kenabian kuno timur tengah, israel, arab, iran, mesir, yunani, latin, india, pakistan dan lain lain adalah gerakan sosial. ini fungsinya ilmu sosiologi dan antropologi membahayakan menjadi lebih universal, terukur dan obyektif. jadi sekali lagi, karena kenabian adalah gerakan sosial, maka kita mengamatinya dengan gerakan social dan perangkat sosial pula. khusus untuk era setelah perang dunia gerakan ini disebut nrm new religious movement gerakan keagamaan baru alternatif). literatur tentang ini eropa, amerika, jepang sudah berkembang. lorne dawson, the cultural significance new religious movements and globalization: theoretical prolegomenon, journal for the scientific study religion lorne dawson, anti modernism, modernism, and postmodernism: struggling with the cultural significance new religious movements, sociology religion barker, eileen, new religious movements: their incidence and significance, new religious movements: their incidence and significance, ed. wilson, bryan and cresswell, jamie london: routledge, .\|. namun kita indonesia bahkan negara dan masyarakat masih memakainya dengan perspektif teologis. jika kenabian ini dimaknai teologis, maka dengan sangat mudah semua gerakan itu diartikan sebagai menyimpang, bid'ah, murtad dan segala atribut atribut keagamaan teologis. jika kita pahami sebagai gerakan sosial, maka jawaban dan faktor yang menjelaskan akan luas dan akan menjadi ilmu baru. dengan perspektif pnas maka yang muncul adalah faham teologis, yaitu penghinaan terhadap agama resmi. tentu saja dalam ilmu sosial, karena gerakan sosial, itu merupakan protes terhadap keadaan. keadaan diprotes dianggap sudah menyimpang. jadi dalam ilmu sosiologi dan antropologi, ada penyimpangan banyak, tinggal perspektif mana yang dipakai. menurut nabi nabi yang mendirikan agama baru, agama agama resmi lah yang patut dikritisi. masyarkat dan pemerintah patut diingatkan esensi spiritualisme dan iman. nabi nabi itu menurut klaim mereka menerima wahyu untuk memperbaikinya. sedangkan menurut agama resmi yang dikritik, tentu reaktif dan pertahanan diri, nabi nabi baru inilah yang menyimpang. jadi jelaslah kalau dengan perspektif sosiologis kita lebih obyektif dan akan kaya perspektif. perspektif teologis tentu memakai kacamata mayoritas atau agama dominan, bahwa mereka para nabi itu menyimpang. namun, jika perspektif nabi nabi baru digunakan, maka pimpinan agama, negara, dan masyarkat, yang harus dikritisi dan diperbaiki. jadi ada banyak penyimpangan, dan bid'ah, tapi menurut siapa itu? tetapi kenapa pnas ditafsirkan dan digunakan hanya dengan perspektif agama resmi dan dominan? inl perlu tafsir ulang berdasarkan sosiologis dan antropologis. intinya, pnas didominasi oleh satu atau bagian dari faham dominan untk menjerat minoritas. ini perlu dipertimbangkan lagi. ilmu sosial, begitu juga ilmu teknik dan lainnya berkembang, kenapa kita tidak mengikuti perkembangan itu. yang menarik lagi adalah nabi nabi baru yang mendirikan agama agama baru itu juga merupakan bagian dari agama induk, atau resmi. usman roy malang misalnya, bagian dari islam. mushaddeg juga bagian dari islam. lia eden juga bagian dari islam. ahmadiyah juga bagian dari islam. jadi sebetulnya antar mereka, antara minoritas dan mayoritas itu juga sesama islam. tetapi kenapa yang mayoritas mengeluarkan hukum menyimpang pada yang minoritas, yaitu memberi cap, bid'ah, menyimpang dan lain lain. pnas mendengar perspektif ini. sedangkan perspektif minoritas, agama baru dan nabi baru tidak pernah didengar. mereka korban yang dijerat. padahal menurut nabi nabi itu, yang menyimpang ialah mereka yang dominan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. jadi kenapa pnas hanya memakai satu perspektif? karena perspektif yang digunakan juga perspektif teologis, bukan antropologis, dan bukan sosiologis. dua perspektif ilmu harus netral dan tidak memihak, sebelum benar benar riset dan mempelajari secara seksama lapangan, bukan buku buku yang telah lama ada, baik itu gigih, kalam, tafsir, ataupun jenis jenis lain. sewaktu zaman belanda, era penjajahan, perspektif yang digunakan adalah keamanan, dengan menumpang teologis. misalnya jawa barat ada orang yang mengaku nabi namanya nyai tegal luar, lalu orang itu dianggap nabi palsu. dihukum oleh belanda. karena dianggap berbahaya dan akan memberontak belanda. begitu juga ada orang yang mengklaim menjadi syekh karang kobar banjarnegara, ditangkap dan dimasukkan penjara. juga jawa timur ada samin surosentiko, dibuang padang. sumatera adalah siak bagi yang mencoba menghidupkan tradisi pardalis, juga dikejar kejar belanda. ada guru somalaing juga ditangkap. banyak era belanda, dikaitkan antara gerakan keagamaan dengan pemberontakan. maka belanda sangat kuatir itu. makin, challenging islamic orthodoxy, makin, nabi nabi nusantara: kisah lia eden dan lainnya.\| nampaknya, dalam pnas ada unsur itu, walapun tidak perkataan. bahwa kemunculan para nabi, atau nabi lama selain resmi dianggap melanggar uu, karena menghina agama. dan ini akan berakibat pada gangguan keamanan dan menyebabkan keresahan masyarakat. yang terjadi sebaliknya. karena adanya fatwa menyimpang lah, justru itu menjadi pemicu masyarakat resah. masyarakat banyak yang main hakim sendiri, membakar, menganiaya, menutup, dan memojokkan minoritas. jai makin, islamic acehnese identity, sharia, and christianization rumor: study the narratives the attack the bethel church penauyong banda aceh, journal indonesian islam makin, identitas keanehan dalam isu lsu syariatisasi, kristenisasi, aliran sesat dan hegemoni barat, islamica: jurnal studi keislaman september makin, homogenizing indonesian islam: persecution the shia group yogyakarta, studia islamica indonesian journal for islamic studies ini bukan kita menumpangi masyarakat dengan mengupas kipas emosi mereka untuk kepentingan popularitas dan politik sesaat, jai makin, revisiting indonesian public reactions against danish cartoons depicting prophet muhammad, indonesian journal islam and muslim societies makin, benedict xvi and islam: indonesian public reactions the regensburg address, islam and christian muslim relations tetapi kita wajib mendidik mereka, bahwa para minoritas itu punya hak untuk hidup dan beribadah. minoritas sekedar percaya dan menjalani ibadah menurut keyakinannya itu sama sekali tidak jahat, tidak menyakiti, tidak menggangu, tidak merugikan orang lain. tetapi kenapa justru masyarakat yang menganiaya minoritas? karena itu, perspektif teologis sengaja dipelihara dan disebarkan masyakat. saatnya perspektif ilmiah sosiologis dan antropologis yang mampu memperbaiki dan menghargai kemanusiaan. pnas menyuarakan teologis dan diskriminasi jika tidak dibenahi atau minimal diinterpretasi sehingga menyelamatkan banyak minoritas, yang juga warga indonesia, lahir indonesia, dan seperti mayoritas, berhak untuk percaya, beribadah, mendirikan rumah ibadah, dan meyakini apa yang menurut mereka benar. karena kenabian dan keragaman keagamaan adalah gerakan social, indonesia tidak akan pernah bisa menghilangkan itu. jika satu nabi dihukum, nabi lain akan muncul. jika kelompok satu dibubarkan dan dianggap sesat, pemimpinnya dihukum, akan muncul kelompok baru lagi. kenapa? ini karena indonesia adalah didiami oleh penduduk ynag sangat agamis, yang selalu mengedepankan teologi keagamaan. maka setiap gerakan keagamaan dari zaman penjajahan, orde lama, orde baru, reformasi pasti ada unsur kenabian, keagamaan, dan klaim klaim spiritualitas. jika dirunut, seandainya diponegoro hidup era sekarang, sudah ada pnas maka diponegoro dijerat itu. begitu juga para pejuang lain: sisingamangaraja, somallaing pardede, siak bagi, samin surosentiko dll. begitu juga setelah kemerdekaan banyak orang orang yang mengaku dapat wahyu lalu mendirikan banyak kelompok, jadilah subur, pangestu, suara, sunda wiwitan, dan ratusan lainnya. mereka tidak dihukum dan berhasil karena mendirikan sebelum sebelum adanya itu. jika mereka adanya sekarang mereka semua kena hukuman itu. jelas bahwa para nabi indonesia berkontribusi besar pada kemerdekaan indonesia. tak pelak ahmadiyah juga, muncul sebelum kemerdekaan. kenapa sekarang dipersoalkan dengan pnas karena itu teologis dan sedikit mudah diperalat untuk kepentingan sesaat, apalagi setelah reformasi, era politik identitas. politik identitas adalah gerakan politik yang memanfaatkan dan menuruti keinginan massa, guna kemenangan. contoh adalah gerakan atau pemilihan gubernur jakarta penuh dengan politik identitas populisme. kalau amerika donald trump. mereka sengaja mengimpor masyarkat bawah supaya lebih fanatik, dengan begitu mereka mudah mengendalikannya. guna memilih dan memenangkan pemimpin mereka. jadi pnas rawan digunakan dengan perspektif teologis dan politis? gerakan keagamaan atau kenabian indonesia tidak bisa dihentikan dengan uu. gerakan itu akan muncul terus sepanjang orang indonesia memegangi agama secara ketat. semua klaim klaim gerakan akan menggunakan bahasa agama: wahyu, nabi, kitab suci, agama, dan lain lain. pnas jika difahami seperti ini dan dalam konteks ini akan sia sia. perspektif historis manusia dunia ini sudah melahirkan, dan telah memeluk, dan meyakini jutaan agama, dari mesir, persia, yunani, numerik, babilonia, abbasiyah, romawi, jepang, china, maya, viking, dari kuno hingga modern, sampai post modern. banyak agama itu tumpang tindih, sama konten, dan kadang saling mengkritik. kita lihat islam, sangat kritis terhadap yahudi dan nasrani, dan juga agama agama sebelumnya.jika islam kritis terhadap agama lain, bisakah dijarah dengan penodaan pnas begitu juga kristen kritis pada yahudi. juga budha kritis pada hindu. agama yang muncul belakangan biasanya adalah kritik terhadap agama sebelumnya. pemuka agama sebelumnya juga bertahan dan mengkritik balik. para ulama muslim yang muncul belakangan juga kritis terhadap ulama terdahulu? bisakah mereka dikenai pnas karena menista agama? dalam sejarah kritik terhadap agama sebelumnya, atau setuju atau tidak setuju, itu sebuah kewajaran dan akan berulang dalam sejarah. dalam islam sendiri ada jutaan aliran dari teologi, yurisprudensi, usul, tafsir, kalam, gigih, nahwu, saraf, ija, dan lain lain. aliran @adariayah dalam kalam sangat kritis terhadap jabariya. aliran mulailah kritis terhadap aliran jabariya. aliran ahlussunnah kritis terhadap mulailah. bisakah mereka dikenai pnas jika kita gunakan secara konsisten itu. al ghazali adalah ilmuwan islam yang kritis terhadap arabi, kini, ibn sina, dan para filosof. ghazali and sabit ahmad kamal, al ghazali's tahajud al falsafah coherence the philosophers) lahore: pakistan philosophical congress, ghazali, deliverance from error and mystical union with the almighty al mungil min al dalam washington, d.c.: council for research values and philosophy, sedang ibn used sangat kritis terhadap ghazali.\| aero s and salah al din hawaii, tahajud al tahajud saya: al maktaba al ' aliyah, bisakah mereka kita seret pengadilan karena menista agama? dengan pnas keragaman itu bisa dipahami adalah keharusan, makin, unearthing nusantara's concept religious pluralism: harmonization and syncretism hindu buddhist and islamic classical texts, al jami'ah: journal islamic studies bahwa agama itu jutaan dan saling mengkritik, dan dalam satu agama sendiri juga ribuan, ratusan, jutaan aliran yang saling kritik. para ulama saling kritik. para filosof saling kritik. para ilmuwan saling kritik. itulah inti kemajuan. begitu juga indonesia, para pendiri agama baru juga kritis terhadap agama lama, tak ubahnya itu. tentu yang agama lama boleh mengkritisi pada yang baru. kemajuan ilmu pengetahuan dicapai dengan saling menyempurnakan dan mengkritisi. begitu juga teologi. islam sangat kritis, dan iman islam mengatakan penyempurna kristen dan yahudi. begitu juga kristen akan mengklaim hal yang sama terhadap agama sebelumnya. begitu juga yahudi sekte tertentu akan mengklaim sama. juga agama agama baru indonesia. agama agama yang jumlahnya jutaan akan saling mirip, dan saling mengambil unsur, atau saling mengadopsi. dalam bahasa sosiologi, asimilasi, akomodasi, sinkretisme dan lain lain. tidak ada agama satupun dunia yang tidak mirip agama lain. islam mirip dengan nasrani dan yahudi, juga sedikit zoroaster, majus, local arab, dan unsur unsur lain.\| makin, keragaman dan perbedaan, budaya dan agama dalam lintas sejarah manusia\|. apakah islam menista agama lain? mengambil agama lain? juga budha, hindu, dan lain lain. sudah hukum alam, manusia saling melengkapi, bergaul, dan mengambil unsur tertentu. itu hukum ilmu sosial. maka pengambilan itu wajar dan akan terus terjadi. ahmadiyah juga begitu, sedikit kritik, dan tentu bagian dari islam. dan jika islam sendiri tidak menista agama lain, dan aliran maturity, syafii tidak menista hanafi, kembali, maliki, kenapa ahmadiyah menista nu, atau muhammadiyah? perspektif historis akan meluaskan pandangan kita, tidak hanya berkutat pada zaman saat ini tahun sampai kini. kita harus meneropong jauh, tidak hanya indonesia, tidak hanya islam, tapi dunia dan global yang sudah berusia milyar tahun ini. bumi sudah milyaran tahun usianya, kenapa kita hanya memandang dua ribu, atau seribu lima ratus tahun saja? atau bahkan hanya atau tahun terakhir saja? kenapa tidak lihat sejarah manusia yang luas, lama, dan beragama? mari kita simpulkan pnas tentang penodaan agama sangat mudah digunakan untuk memojokkan, menghukum, mendiskriminasi kelompok tertentu, dan sudah terjadi, dengan perspektif teologis. perspektif teologis perlu dipertimbangkan, dengan perspektif yang lebih terukur, objektif, ilmiah, dan adil, yaitu keilmiayahan, seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah, serta ilmu ilmu lain. jika dipertahankan, harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan prinsip prinsip kemajuan ilmu pengetahuan, bukan teologis semata. agus sudiro paradoks pelembagaan ham apa yang terjadi pada jamaah ahmadiyah dan warga minoritas yang lain terkait dengan penerapan pnas membenarkan tesis pemikir politik kontemporer italia, giorgio ngamen, tentang paradoks pelembagaan hak asasi manusia ham) dalam kerangka negara bangsa. dalam karya berjudul beyond human right giorgio ngamen, beyond human rights , dalam virgo and hard (penyunting), radical politics italy: potential politics minneapolis: university minnesota press, ngamen menjelaskan bahwa ham yang selalu dibayangkan sebagai hak yang tak terhapuskan pada diri setiap manusia dalam praktiknya seringkali hanya menjadi properti untuk mereka yang menyandang status warga negara atau warga mayoritas. berbicara tentang ham yang berlandaskan premis setiap manusia pada dirinya sendiri adalah sumber hak sekaligus tujuan tertinggi , menurut ngamen sama artinya berbicara tentang sosok manusia abstrak yang sangat problematis perwujudannya. lokus penelitian ngamen sini terutama sekali adalah pelembagaan hak dalam kerangka negara bangsa. dalam kerangka ini, yang sering terjadi menurut ngamen bukan pelembagaan hak hak universal manusia, melainkan pelembagaan hak hak warga negara dalam perbandingan eksklusifnya dengan yang bukan warga negara, hak hak mayoritas dalam perbandingannya dengan minoritas, hak hak pribumi dalam perbandingannya dengan non pribumi. dalam konteks negara bangsa, pengertian warga negara tidak sungguh sungguh merujuk pada manusia sebagai subyek yang bebas dan otonom, tetapi terutama sekali merujuk pada manusia berdasarkan kesamaan kesamaannya dengan manusia sekitarnya: tempat lahir, agama, bahasa, etnisitas, warna kulit dan seterusnya. dalam status warga negara, gambaran tentang hak sebagai sesuatu yang secara inheren melekat dalam diri manusia digantikan oleh gambaran tentang hak sebagai sesuatu yang secara politis diatribusikan negara kepada sekelompok orang. dalam pengertian ini, manusia pertama tama tidak diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kebebasan, tetapi sebagai semata mata bagian bagian yang membentuk keseluruhan. manusia tidak menjadi satuan satuan yang otonom karena senantiasa dilihat sebagai bagian dari kumpulan yang membentuk entitas bangsa. ngamen sesungguhnya hendak mempersoalkan bagaimana kewarganegaraan dirumuskan. kesamaan kesamaan primordial ternyata secara laten masih menjadi dasar penentuan status warga negara. status warga negara tidak sungguh sungguh ditentukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan universal, melainkan berdasarkan pertimbangan kesamaan tempat lahir, garis keturunan, ras, agama dan budaya. hal ini. secara implisit tercermin dalam undang undang, kebijakan dan tindakan negara terkait dengan hak hak politik, hak atas pelayanan umum dan mekanisme segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan , "tiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,. : bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,. : d . bagi saya, posisi negara sangat terang dan jelas, yaitu berdiri tegak atas konstitusi, menjaganya, meletakkannya, dan melindungi segenap warganya untuk merasa nyaman dan damai berkonstitusi negeri ini. maka, jika orang orang muslim ahmadiyah dinodai, dihina, dirusak dan dibakar masjid mereka sebagai tempat mereka beribadah, saya layak bertanya, dimanakah spirit konstitusi kita pada penodaan dan penghinaan rumah ibadah yang demikian? sekiranya pun saya tidak paham, bahkan tidak tahu, tentang konstitusi republik indonesia, saya pasti akan terkesima, tertegun, merasa berdosa dan beristigfar memohon ampun kepada allah kalau mengetahui ada gereja, sinagog, kuil, dan rumah ibadah dibakar karena kemarahan. tanpa konstitusi pun, saya sadar bahwa al gurun, kitab suci yang saya anut, mencela dan melarang perbuatan menodai dan merusak rumah ibadah. al gurun menyatakan: . seandainya allah tidak menolak mencegah (keganasan) sebagian manusia atas sebagian yang lain, niscaya telah dirobohkan biara biara nasrani, gereja gereja, rumah ibadah orang yahudi dan masjid masjid, yang dalamnya banyak disebut nama allah. allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama) nya. sungguh allah maha kuat dan maha perkasa al gur'an, surah kini, saya sadar bahwa konstitusi republik indonesia, ternyata satu nafas dan satu spirit dengan al gurun tersebut. majelis mahkamah yang mulia ini, karena itu, saya menyatakan harapan saya bahwa semoga spirit konstitusi negara kita berjalan lurus dengan semua peraturan, perundang undangan, kebijakan publik menyangkut agama dan hukum untuk menyelesaikan konflik. konsepsi ham universal yang mengandaikan perlindungan atas kesucian dan keluhuran diri setiap manusia tanpa mengenal batas batas primordial dan teritorial berhenti hanya pada tataran imajinasi. dalam kerangka negara bangsa, ham sebagai hak yang tak terhapuskan dalam diri setiap orang menurut ngamen telah digantikan dengan hak politik sebagai privilege sebagian orang. tak ada ruang dalam tatanan negara bangsa yang sungguh sungguh disediakan untuk kategori manusia universal. locus dari telaah kritis ini adalah bagaimana politik rasial mewarnai kebijakan berbagai negara, bagaimana sikap ambigu eropa dalam memperlakukan pengungsi, pendatang atau imigran, bagaimana nasib minoritas kurdi turki dan irak. telaah tersebut juga relevan untuk melihat problem indonesia yang multikultural. demokrasi sesungguhnya adalah upaya terus menerus untuk mengatasi paradoks pelembagaan hak hak universal itu. demokrasi selalu tampil sebagai janji tentang kesetaraan, keadilan dan absennya diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan bersama. namun seperti diperlihatkan ngamen, negara negara demokrasi sering tidak dapat mengelakkan keadaan keadaan ekstrem mana kepastian hukum ditangguhkan, kesetaraan dan keadilan diabaikan, kekerasan atau diskriminasi dibiarkan. keadaan keadaan ini disebut ngamen sebagai keadaan pengecualian atau keadaan darurat (state exception) istilah ini merujuk pada keadaan keadaan darurat kekuasaan yang diputuskan secara resmi oleh negara atau yang secara implisit mendasari keputusan keputusan resmi negara. keadaan darurat sini dicirikan dengan penangguhan konstitusi, penangguhan kewenangan dpr atau pengadilan, pelebaran kekuasaan eksekutif, pembenaran tindakan tindakan kekerasan dan penjatuhan hukuman luar pengadilan. lihat alex murray, state exception , dalam alex murray dan jessica white (penyunting), the ngamen dictionary edinburgh: edinburgh university press, kedaruratan sebagai alasan untuk menangguhkan konstitusi yang menjamin kesetaraan, keadilan dan perlindungan dari kekerasan. kedaruratan sebagai pembesar atas tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. namun, kedaruratan sini seringkali tidak sungguh sungguh merujuk pada. ancaman atas keamanan dan ketertiban umum yang nyata nyata ada, tetapi lebih merupakan ancaman sebagaimana persepsi atau dibayangkan oleh penguasa atau kelompok mayoritas (the fictitious state emergency) lihat giorgio ngamen, state exception, diberi. kevin tell chicago: the university chicago press, meskipun masih pada tataran fiksional dan belum diverifikasi kebenarannya, ancaman terhadap ketertiban umum atau keamanan nasional itu telah digunakan negara sebagai dasar untuk memaksakan kekerasan atau penerobosan hak atas kelompok tertentu. mayoritas minoritas, pribumi nonpribumi sesungguhnya adalah dikotomi yang kontra demokrasi atau yang hendak diatasi oleh demokrasi. namun kenyataan menunjukkan, keputusan dan tindakan rezim demokrasi masih banyak mencerminkan dikotomi itu. bagaimana kepemimpinan nasional diputuskan, pertimbangan pertimbangan apa yang mendasari kebijakan publik, serta bagaimana konflik diselesaikan dalam negara demokrasi, masih mencerminkan proses apropriasi atas dikotomi mayoritas minoritas, pribumi dan non pribumi. menghadapi fakta fakta perbedaan dalam masyarakat yang majemuk, negara sering menerapkan kebijakan yang utilitaristik. yakni kebijakan yang mengorbankan nasib sedikit orang demi kebahagiaan banyak orang . corak kebijakan yang semestinya tidak diberlakukan secara universal untuk semua kasus dan situasi. corak kebijakan yang tidak dapat diberlakukan untuk hak hak dasar. namun, dalam kenyataan, kebijakan utilitaristik tetap diterapkan secara luas. dalam banyak masalah yang konfliktual, negara menghadapi kesulitan mencari pemecahan masalah yang adil bagi semua pihak, yang dapat menuntut pengorbanan dari semua pihak dan bukan hanya pengorbanan pihak tertentu. terhadap tuntutan tuntutan kelompok mayoritas, negara cenderung bertindak pragmatis untuk menghindari gejolak yang lebih besar dengan mengorbankan kepentingan kelompok minoritas. dihadapkan pada desakan kelompok mayoritas, hukum cenderung menangguhkan diri sebagai penjaga kesetaraan dan keadilan, sebagai penjamin absennya kekerasan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. situasi seperti ini masih jamak terjadi berbagai negara terkait dengan isu agama, kebebasan berekspresi, tata kota dan lain lain, tanpa terkecuali indonesia. tak pelak lagi, berbagai pihak menjadi korban pemaksaan, kekerasan dan pengabaian negara: minoritas agama, minoritas etnis, kaum miskin, buruh, petani, masyarakat adat dan lain lain. inklusi ekslusif atas minoritas ngamen memproblematisir status kaum minoritas, pengungsi, imigran dalam kerangka negara bangsa atau negara demokrasi, serta dalam hubungan tripartit' nya dengan negara dan kelompok mayoritas atau penduduk 'asli. secara paradoks, ngamen menggambarkan kaum minoritas sebagai kelompok yang terinklusi (inclusion) sekaligus tereksekusi (exclusion) dalam tatanan politik. orang orang rohingya, etnis kurdi, penduduk pendatang berbagai negara eropa dan jamaah ahmadiyah indonesia adalah warga negara. mereka mesti menaati hukum nasional, menunaikan kewajiban membayar pajak, mematuhi keputusan pemerintah dan memenuhi panggilan polisi atau pengadilan. mereka harus melepaskan state nature: tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain atau pembalasan atas kekerasan oleh orang lain. persoalan persoalan konfliktual mesti diserahkan kepada hukum yang berlaku. namun, ternyata kepatuhan dan ketaatan itu tidak selalu diganjar dengan tindakan nyata negara untuk melindungi dan memediasi mereka tatkala berhadapan dengan kekerasan atau ancaman atas keselamatan. kepatuhan dan ketaatan itu juga tidak selalu diganjar dengan akses yang setara terhadap jaminan perlindungan hukum dan pelayanan publik. dalam konteks inilah, pada buku homosacer: sovereign power and bare life, ngamen menyampaikan tesis politik yang cukup radikal. menurut ngamen, hubungan politik yang asali antara negara dan individu adalah penelantaran (abandonment) giorgio ngamen, homo sacer, sovereign power and bare life, diberi. daniel heller frozen stanford, ca: stanford university press, bukan matra perlindungan dan pelayanan yang menghubungkan negara dan individu, melainkan inklusi sekaligus eksklusi. negara menyerap setiap orang dalam tatanan dengan menerapkan berbagai kewajiban, aturan, larangan, batasan (inklusi), namun sekaligus juga mengantarkannya dengan menangguhkan kehadiran hukum untuk melindungi keselamatan warga negara kelompok minoritas pada momentum momentum kekerasan (eksklusi). negara juga bersikap diskriminatif dengan menerapkan standar yang berbeda bagi kelompok minoritas dalam mengakses pelayanan publik. dalam konteks yang sama, ngamen menunjukkan paradoks ham pada level berikutnya. bahwa dalam kerangka negara demokrasi, kita masih menemukan orang orang yang mengalami ketelanjangan politis (bare life): hidup tanpa jaminan hak dan perlindungan hukum. manusia manusia yang diperlakukan sebagai semata mata tubuh bernyawa, tanpa identitas politis dan tanpa hak sehingga senantiasa rawan menjadi sasaran kekerasan oleh pihak lain atau oleh aparat negara. kekerasan dalam konteks ini kekerasan terhadap mereka yang tidak menyandang hak dan identitas politik tidak dilihat sebagai tindakan kriminal. pelakunya tidak diproses secara hukum sebagaimana mestinya dan prosedur standar penanganan kriminalitas ditangguhkan. ngamen menunjukkan bahwa dalam negara negara yang mendaku diri demokratis sekali pun, kita menemukan figur homosacer:. orang orang yang menjadi. sasaran kekerasan dengan imunitas bagi para pelakunya, dengan sikap non intervensi hukum atas kekerasan itu. apa yang dialami jamaah ahmadiyah indonesia, juga yang dialami penuh kepercayaan dan penganut konghuchu pada gradasi tertentu menunjukkan ciri ciri homosacer dalam pengertian tersebut. potret homo sacer dalam kerangka nkri jamaah ahmadiyah indonesia merupakan organisasi yang secara resmi terdaftar dengan surat keputusan menteri kehakiman nomor tanggal maret tambahan berita negara republik indonesia nomor tanggal maret dalam sejarahnya, pengikut jamaah ahmadiyah indonesia terus menjadi sasaran kekerasan dan pengusiran karena dianggap mengamalkan dan menyebarkan ajaran agama yang sesat dan melanggar undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama lihat pusat dokumentasi elsa, diskriminasi dan kekerasan terhadap agama minoritas , diunduh agustus dalam catatan lembaga swadaya masyarakat elsa, tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap warga ahmadiyah mencakup serangan fisik hingga pembunuhan, teror psikis, pengusiran, pembakaran rumah, perusakan harta benda, pembakaran masjid, pelarangan beribadah, tidak diberi akses untuk memiliki ktp, status perkawinan tidak dicatatkan secara resmi hingga pemecatan dari tempat bekerja. dalam konteks negara demokrasi yang mendasarkan diri pada supremasi hukum, tentu saja kekerasan dan diskriminasi itu bermasalah. pengusiran, kekerasan dan pembunuhan terjadi pada mereka yang berstatus resmi sebagai warga negara. sebagai warga negara, warga ahmadiyah telah menunaikan kewajiban membayar pajak, mematuhi keputusan pemerintah, menaati hukum. mereka tidak melakukan kekerasan atau pembalasan atas kekerasan. namun, ternyata kepatuhan dan ketaatan itu tidak diganjar dengan tindakan nyata pemerintah untuk melindungi dan memediasi mereka tatkala berhadapan dengan ancaman atas keselamatan mereka. para penganut ahmadiyah juga menjadi sasaran kekerasan mana pelakunya tidak ditindak secara tegas seperti lazimnya hukum berlaku terhadap tindakan kriminalitas. mereka terusir dari tempat tinggal yang sah. hak hak mereka untuk hidup tanpa kekerasan terabaikan. hukum berlaku secara diskriminatif terhadap mereka. hukum menangguhkan diri dan berstatus nonoperasional justru pada saat dibutuhkan operasionalitasnya, yakni pada saat terjadi kekerasan terhadap warga negara. hukum sini menyerap sekaligus mengabaikan warga negara. menyerap dalam pengertian menjadikan warga ahmadiyah sebagai obyek pemberlakuan hukum. mereka harus menaati keputusan pemerintah dan patuh terhadap hukum. mengabaikan dalam pengertian menempatkan mereka luar radar perlindungan dan pelayanan hukum, terutama sekali ketika mereka berhadapan dengan kekerasan. warga ahmadiyah menunjukkan ciri homo sacer dalam pengertian ngamen, yakni menjadi obyek kekerasan tanpa ada konsekuensi pidana yang ditimpakan kepada pelaku kekerasan. setelah kekerasan terjadi, juga tidak ada upaya nyata negara untuk memulihkan hak mereka sebagai warga negara untuk menjalankan keyakinan agama, bertempat tinggal mana pun sejauh tidak melanggar hukum, serta untuk hidup tanpa ketakutan. bukannya melindungi atau memulihkan hak hak warga ahmadiyah, negara kemudian justru mengonfirmasi sikap dan pandangan. apriori kelompok mayoritas terhadap warga ahmadiyah. kekerasan terhadap warga ahmadiyah seperti mendapatkan legitimasi dalam keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri nomor tahun dan nomor tahun surat keputusan bersama ini memperingatkan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, atau pengurus jamaah ahmadiyah indonesia untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama islam, khususnya penyebaran faham yang mengakui adanya nabi setelah nabi muhammad saw. surat keputusan bersama ini memicu berulangnya tindakan pengusiran dan kekerasan terhadap warga ahmadiyah berbagai lokasi pada februari misalnya, sekelompok massa menyerang warga ahmadiyah cikeusik, kabupaten pandeglang provinsi banten. akibatnya, orang warga ahmadiyah meninggal, orang luka berat, serta terjadi perusakan terhadap harta benda mereka. menurut elsa, ada ketidakadilan dalam keputusan peradilan tentang kasus ini. seorang korban bernama eden, justru dihukum bulan penjara, sementara pelaku kekerasan mendapatkan hukuman lebih ringan yaitu hingga bulan penjara. kekerasan. tersebut kemudian memicu kekerasan, diskriminasi, ancaman, serta aksi main hakim sendiri terhadap warga ahmadiyah berbagai daerah. kebijakan yang melarang jamaah ahmadiyah indonesia muncul berbagai provinsi, seperti jawa timur, banten, sulawesi selatan, jawa barat dan sumatera barat. pelarangan jamaah ahmadiyah indonesia juga terjadi tasikmalaya, sukabumi, cianjur, kuningan, garut, kota bogor, kabupaten bogor, depok, pandeglang, serang, lebak, lombok timur, lombok barat, pekan baru, kampar, samarinda, pontianak, konawe selatan, banjarmasin dan kota bekasi. dan sekali lagi, tidak ada ketegasan pemerintah untuk melindungi warga ahmadiyah dan menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku). kekerasan dan diskriminasi juga dialami komunitas penuh kepercayaan dan kebatinan indonesiahttp: irp online.org, diunduh agustus melalui berbagai peraturan, pemerintah menciptakan segregasi antara agama formal dan agama yang menyimpang. pemerintah mengidentifikasi menganut agama yang menyimpang sebagai pelanggaran hukum dan membahayakan eksistensi agama agama yang ada. hasil penelitian komnas perempuan menunjukkan pada periode telah terjadi kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap penuh kepercayaan indonesia, dengan rincian kasus kekerasan dan kasus diskriminasi. sebanyak persen dari kasus kekerasan dan diskriminasi itu terjadi pada ranah negara. kekerasan yang terjadi berupa pengusiran, perusakan rumah ibadah dan kekerasan fisik. diskriminasi yang dialami kelompok penuh kepercayaan misalnya hambatan dalam pengurusan akta kelahiran, surat nikah, surat keterangan kematian dan proses pemakaman untuk penuh kepercayaan yang meninggal dunia ketika mengurus kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk) kelompok penuh kepercayaan sering dipaksa mengisi kolom agama dengan salah satu dari agama resmi pemerintah. sebagai contoh, budi santoso, seorang pengikut suku samin kudus, jawa tengah, terancam tidak dapat mengikuti program bpjs karena agama adam yang dianut budi tidak termasuk dalam agama resmi pemerintah. budi dan puluhan warga suku samin kabupaten kudus kesulitan untuk membuat ktp serta. kk. jika pun dapat mengurus, mereka akan mengosongkan kolom agama kip dan kk. namun, tidak sedikit dari mereka yang memilih tidak mengurus ktp atau kk. hal ini kemudian berdampak pada status pernikahan mereka yang tidak diakui secara formal. masalah berikutnya merembet kepada status anak mereka. ketika mengurus akte kelahiran, identitas agama dalam ktp dan sering dipersoalkan. padahal tanpa akte kelahiran dan kk, anak akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan pelayanan kesehatan.diunduh agustus hukum formal sini mengabaikan hak asasi sepuluh juta penuh kepercayaan indonesia. praktik segregasi dan diskriminasi yang terjadi telah memicu penyingkiran sosial terhadap para penuh kepercayaan dan warga ahmadiyah, memunculkan dan menguatkan stigma kafir, penyembah berhala dan pengikut aliran sesat pada diri mereka. hukum yang memfasilitasi warga negara untuk mengakses layanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan yang lainnya sering tidak sepenuhnya berlaku untuk mereka. formulasi hukum hukum dan cara menjalankannya sini menghasilkan pola pinggiran terhadap sekelompok warga negara. pinggiran itu berupa tindakan menghilangkan akses atas identitas legal, hak politik, hak ekonomi dan hak atas perlindungan hukum sulistyowati irianto seperti dikutip dalam lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa), menelisik akar permasalahan diskriminasi dan eksklusi sosial terhadap kelompok penuh dan kepercayaan , diunduh agustus hubungan politik yang asali adalah penelantaran . tesis ngamen ini tepat sekali untuk menjelaskan hubungan pemerintah indonesia dengan warga ahmadiyah dan penganut aliran kepercayaan atau kebatinan. mereka terserap dalam tatanan negara hukum indonesia sekaligus perkecualian. mereka menyandang warga negara, tetapi belum diperlakukan seperti warga negara pada umumnya. mereka harus mematuhi hukum tetapi hukum tidak selalu hadir melindungi mereka. status terinklusi sekaligus tereksekusi, atau terserap sekaligus terabaikan dalam tatanan negara hukum indonesia. ini juga dialami para penganut kong indonesia. mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik yang semestinya dapat dinikmati semua warga negara tanpa pandang bulu. mereka juga mengalami diskriminasi sistemik terkait dengan status warga negara, status perkawinan, penggunaan nama keluarga, dan lain lain. revisi atas pnas pertanyaannya kemudian adalah, apakah paradoks pelembagaan ham dalam kerangka nkri akan dibiarkan terus berlangsung? apakah penelantaran dan eksklusi atas warga minoritas sesuai dengan nilai nilai demokrasi? apakah kita akan membiarkan fenomena homo sacer mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita? tentu saja jawabannya tidak! seperti dinyatakan ngamen, membiarkan paradoks, penelantaran dan eksklusi itu mewarnai tata penyelenggaraan negara, sama artinya membiarkan demokrasi disusupi oleh dimensi dimensi kekuasaan totaliter. kita mesti terus menerus mengoreksi hal hal yang bersifat kontraproduktif bagi nilai nilai ham dan demokrasi. kita mesti terus menerus mengupayakan agar demokrasi bermakna positif bagi semua warga negara tanpa pandang bulu. dalam konteks ini, saya mendukung pendapat komisi. nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan) dalam perkara. dalam hemat saya, tindakan tindakan eksklusi, diskriminasi dan penelantaran atas minoritas agama seperti yang dijelaskan atas jelas bertentangan dengan nilai nilai demokrasi dan ham, dan semuanya berawal dari keberadaan pnas undang undang ini juga menjadi landasan lahirnya landas. mungkin benar, peraturan peraturan ini tidak dimaksudkan untuk mengeksekusi dan menelantarkan kelompok minoritas. namun fakta menunjukkan, demikianlah dampak dampak yang timbul dari pemberlakuan peraturan tersebut. peraturan tersebut telah berdampak pada peniadaan pembatasan hak konstitusional warga minoritas yang meliputi: hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil: hak atas perlakuan yang sama hadapan hukum, hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia: hak untuuntuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatifginklusi warga minoritas, memulihkan legitimasi demokrasi peninjauan kembali dan revisi atas nomor pnas adalah sebuah langkah penting untuk merehabilitasi hak hak dan rasa keadilan warga minoritas yang telah terdampak oleh memberlakukan peraturan tersebut dan peraturan turunannya. peninjauan kembali dan revisi juga mendesak dilakukan dalam rangka untuk menginklusi kembali posisi kelompok minoritas sebagai bagian warga negara yang utuh tanpa hierarki dan diskriminasi. peninjauan kembali dan revisi itu dengan demikian juga fundamental untuk menjaga legitimasi demokrasi, atau lebih tepatnya kemampuan pemerintah untuk menjalankan demokrasi. demokrasi yang selalu diidentikkan dengan tatanan politik yang mampu mewujudkan kepastian hukum dan pelembagaan hak hak sipil. demokrasi yang selalu tampil sebagai janji tentang kesetaraan, keadilan dan absennya kekerasan dalam kehidupan bersama. perlu diperhatikan, penangguhan perlindungan hukum atas hak hak konstitusional warga minoritas sebagai warga negara sebagaimana dijelaskan atas pada dasarnya adalah sebuah penangguhan atas nilai nilai demokrasi. pelanggaran atau pembiaran pelanggaran atas hak hak konstitusional warga minoritas itu adalah sebuah pengakuan bahwa negara tidak berhasil menjalankan prinsip prinsip demokrasi sebagaimana mestinya. maka setiap tendensi pembiaran pelanggaran atas hak hak konstitusional itu sesungguhnya melahirkan efek delegitimatif terhadap demokrasi dan kemampuan negara dalam menjalankannya. apa artinya berdemokrasi jika penangguhan atas nilai nilai demokrasi terjadi sedemikian sistemik? apa maknanya berdemokrasi jika negara tidak dapat bersikap demokratis terhadap warganya? walter benjamin dalam konteks ini mengingatkan dampak resiprokal deklarasi state exception. jika dengan alasan alasan terpaksa atau darurat ketertiban umum, penguasa secara repetitif menangguhkan perintah konstitusi untuk mewujudkan hak hak konstitusional warga negara seperti atas, maka secara resiprokal hal ini memberi alasan bagi warga negara tersebut untuk menyatakan sebaliknya: menangguhkan kepatuhan terhadap penguasa yang tidak menjalankan perintah konstitusi dengan konsekuen. jika penguasa cenderung melegitimasi kekerasan dan penelantaran dengan alasan darurat ketertiban umum, maka lahir alasan bagi sebagian orang (minoritas) untuk berhenti menaati titah penguasa yang demikian ini. perintah konstitusi untuk melindungi hak hak konstitusional warga minoritas yang telah tertiadakan terbatasi sebagai dampak dari pemberlakuan kepercayaan warga negara. tidak justru berjarak dan menjauh dari spirit konstitusi. sebab, saya senantiasa yakin bahwa bawah naungan konstitusi dan semua turunannya, warga negara akan beribadah dengan aman, khusus, damai, dan bergembira rumah ibadah merekatwa majelis ulama indonesia mui) bukan patokan satu satunya keislaman yang lahir dari satu lembaga dan harus dihormati. demikian juga ketika ada ulama atau sekelompok ulama yang berbeda pendapat dengan mui, pendapat tersebut harus dihormati: bahwa perbedaan pendapat tidak boleh digiring kepada tindak kekerasan, apalagi saling menghadirkan, karena hanya tuhan yang tahu siapa yang sesat, bukan mui: bahwa posisi negara harus berdiri tegak atas konstitusi yang menjaga keberagamaan dengan bebas dan merdeka. zubair migrasi pertama tama saya mengingatkan kita semua, bahwa kita adalah negara dan bangsa yang beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun bahasa. setiap sudut dan tempat, kita akan merasakan betapa indahnya kebhinekaan. saya kira ruangan ini saja kita bisa merasakan indahnya kebhinekaan. kita bisa duduk bersama dan bercengkrama dalam suasana batin yang damai, meskipun kita berbeda suku, agama, dan keyakinan. saya lahir dan besar dari tradisi nahdlatul ulama, tetapi saya bersahabat dengan teman teman dari ahmadiyah, muhammadiyah, syiah, bahkan umat dari agama agama lain, seperti kristen, katolik, hindu, budha, konghucu, dan lain lain. saya menyadari betul perbedaan paham dan pemikiran dengan mereka, tetapi saya menganggap mereka sebagai saudara sebangsa dan sesama makhluk tuhan. imam ali bin abu thalib menyatakan, jika kamu tidak bersaudara dalam agama, maka kamu bersaudara sesama ciptaan tuhan. saya memandang, bahwa kita beruntung sekali para nenek moyang dan para pendiri bangsa mewarisi nilai, prinsip, dan filosofi yang sangat berharga bagi keutuhan dan kebersamaan kita. bhinneka tunggal ika nomor pnas sebagaimana telah dijelaskan atas, perlu diletakkan dalam kesadaran ini. dalam konteks yang sama, sudah sepatutnya jika mahkamah konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan pihak terkait komnas perempuan atas pengujian nomor pnashubungan antara negara dengan lembaga lembaga agama dalam konteks demokrasi yakni bahwa negara harus dapat menciptakan hubungan yang seimbang dengan lembaga lembaga tersebut,,muktiono, s.h., phil. undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama p3a) telah mensinergikan kategorisasi hukum terhadap agama yang dibentuk oleh negara dengan peran peran komunitas agama dominan sehingga memberikan keuntungan bagi korporatisme agama (religious corporation) atas nama ketertiban, perdamaian, integritas nasional, dan kerukunan sosial. otoritas negara dalam konteks tersebut berposisi sebagai pemegang kuasa pengawasan (supervisor authority) dan penyelesaian sengketa (adjudicator) yang bersifat formal untuk mewakili kepentingan publik berdasarkan aturan hukum yang telah ter agama kan, sementara komunitas agama dominan menjadi penyedia legitimasi teologis sehingga ketentuan hukum dapat diterapkan. kelainan agama yang tidak dapat dihindari dalam realitas sejarah politik dan hukum indonesia telah menghasilkan sistem demokrasi yang religius yang berkonsekuensi pada munculnya standarisasi agama yang kuat melalui instrumen hukum. komunitas penuh kepercayaan atau agama agama lokal dan komunitas agama minoritas kemudian diwajibkan untuk memenuhi suatu standar tertentu agar dapat diakui secara hukum eksistensinya sehingga mendapatkan pelayanan publik. situasi ini memaksa komunitas komunitas tersebut untuk menyelaraskan secara paksa karakter weber tuhan an mereka yang khas dan particular sesuai dengan kecenderungan kelompok dominan. standarisasi agama yang kuat dalam ruang publik era orde baru telah memarjinalkan secara struktural kelompok agama minoritas chairul anam al., upaya negara menjamin hak hak kelompok minoritas indonesia: sebuah laporan awal jakarta: komisi nasional hak asasi manusia, dan penuh kepercayaan michel picard and re'my marinir, eds., politics religion indonesia: syncretism, orthodoxy, and religious contention java and bali london and new york: routledge, bersamaan dengan permasalahan ham lainnya seperti kesenjangan ekonomi, operasi militer khusus, pembunuhan misterius (summary killing), tahanan politik, dan penghilangan orang secara paksa, maka telah memicu dan meningkatkan mobilisasi dan oposisi domestik terhadap kekuasaan negara. upaya politik hukum pemerintah untuk meredam tekanan publik nasional dan internasional melalui penguatan lembaga ham seperti pendirian komnas ham pada tahun keputusan presiden nomor tahun tentang komisi nasional hak asasi manusia) ternyata tidak mampu mempertahankan legitimasi kekuasaannya hingga tahun setelah itu sejak mei telah dimulai suatu perubahan signifikan dalam sistem politik dan hukum indonesia yang mengakomodasi lebih luas terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara saat itu juga telah mengakui ham sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya piagam hanovember serta mendorong negara untuk mengembangkan aspek legislatifnya satu tahun kemudian disahkan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang diikuti oleh proses amandemen konstitusi pada tanggal agustus sehingga mencantumkan bab tentang hak asasi manusia undang undang dasar negara republik indonesia tahun bab tentang hak asasi manusia terdiri dari a 28j yang mengakomodasi sebagian besar isu isu penting dalam deklarasi universal hak asasi manusia universal declaration human rights)l. pada tahun indonesia meratifikasi dua kovenan dari international bill human rights yaitu kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik ksp) serta kovenan internasional tentang hak hak ekonomi, sosial, dan budaya khas)oktober oktober sejak saat itu indonesia kemudian terlibat aktif dalam sistem ham internasional bawah perserikatan bangsa bangsa (terdapat (sepuluh) konvensi dan protokol internasional yang telah diratifikasi indonesia, lihat: status ratification: country profile indonesia, office the united nations high commissioner for human rights, accessed dec indonesia juga telah menjadi anggota dewan ham pbb human rights council) beberapa kali sejak pembentukannya pada tahun lihat: ohchr list past members the hrc, accessed dec pages past members.aspx\|. domestikasi dan sosialisasi socialization thomas rise, stephen nopp and kathryn siklik, eds., the power human rights: international norms and domestic change, event edition cambridge: cambridge university press, sosialisasi (socialization) dalam terma ini diartikan sebagai the process which principles ideas held individuals become norms the sense collective understanding about appropriate behavior which then lead changes identities, interests, and behavior, terjemahan bebasnya suatu proses yang menyebabkan ide ide pokok yang dimiliki oleh individu individu menjadi norma norma sebagai pecahan kolektif tentang perilaku yang pantas yang kemudian membawa pada perubahan identitas, kepentingan, dan perilaku ) norma ham internasional telah membuka ruang deliberate terhadap pemaknaan agama beserta aspek praktiknya dalam konteks ketatanegaraan indonesia (legislasi, administrasi, dan peradilan). dalam deklarasi umum hak asasi manusia dunam) dan ksp keduanya memberikan pada setiap individu warga negara seperangkat hak yang lebih luas dibandingkan yang diatur dalam konstitusi maupun undang undang ham indonesia seperti hak untuk mempercayai (the right believe) akan ketiadaan agama maupun tuhan (non theistic maupun theistic lihat: general comment the human rights committee article the occur july 48th session), paragraph melindungi keyakinan theistic, non theistic dan theistic dan hak untuk tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan. \| indonesia secara hukum menerima semua norma yang diatur dalam ksp tanpa melakukan deklarasi (declaration: negara mengecualikan dirinya untuk terikat pada suatu kewajiban perjanjian internasional (treaty) saat ratifikasi) kecuali terhadap terkait hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self determination) office the united nations high commissioner for human rights, status ratification: country profile indonesia . indonesia membuat deklarasi (declaration) pada ksp sebagai berikut: the right self determination appearing this article not apply section people within sovereign independent state and can not constructed authoring encouraging any action which would desember impar, totally part, the territorial integrity political unity sovereign and independent states ) prinsip mendiskriminasi sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem hukum ham internasional prinsip mendiskriminasi diantaranya termuat dalam piagam perserikatan bangsa bangsa juni dan deklarasi universal hak asasi manusia desember kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik desember dan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya desember dengan demikian juga telah menguatkan pemajuan kesetaraan (equality) antar pemeluk agama atau kepercayaan indonesia. uud juga telah mengategorikan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right). demikian juga juga telah melakukan perluasan pemaknaan terhadap weber tuhan an sebagai hak yang mencakup weber agama an dan kepercayaan hal ini memperkaya makna ketuhanan yang maha esa dalam yang dirumuskan dan tidak pernah berubah sejak pembentukannya dalam konstitusi sesaat setelah proklamasi kemerdekaan tahun kesinambungan penguatan hak beragama atau berkeyakinan juga dapat dilihat dari formulasi piagam ham tahu:" dan dan undang undang nomor tahun tentang ham (uu ham) susunan kalimat dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia september hamper serupa dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun demikian juga ham dengan uud pada oktober presiden keempat abdurrahman wahid dan kelompok masyarakat sipil lainnya melakukan pengujian konstitusionalitas p3a mahkamah konstitusi. dengan mendasarkan pada penguatan ham dalam konstitusi maka setidaknya para pemohon berpendapat bahwa: negara harus memperbolehkan adanya keragaman dalam keberagamaan, melindungi agama tidak dapat diartikan sebagai kriminalisasi terhadap kelompok minoritas, harus ada pemisahan antara naga dan agama, dan kebijakan negara terkait agama harus jelas dan tidak ambigu. pada sisi yang lain, para pihak yang mendukung pengukuhan p3a berpendapat setidak tidaknya bahwa: kebijakan negara terkait agama harus sebagai bentuk penegakan pancasila, negara harus membedakan antara agama dan kepercayaan, negara harus mengatur agama untuk melindungi kehidupan negara yang harmonis, negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak beragama, dan negara harus membedakan antara penyimpangan dengan perbedaan aliran atau madzhab dalam agama. melissa crouch, law and religion indonesia: the constitutional court and the blasphemy law," asian journal comparative law accessed jan doi: mahkamah konstitusi dalam putusannya tertanggal april akhirnya menolak permohonan pengujian dengan pendapat yang sebagian besar sejalan dengan para pihak yang mendukung p3a. para hakim memilih jalan tengahalam melihat eksistensi p3a sejalan dengan argumentasi saksi ahli jalaluddin rakhmat dan yusril iha mahendra yang mendukung keberadaan undang undang tetapi sekaligus memberikan beberapa catatan, yaitu paragraf point and pemaknaan penodaan agama atau blasphemy harus diartikan sama dengan pemaknaan contemptuous, reviving, scurrilous, ludicrous dan verification sebagaimana yang diterapkan pakistan dan australia, mempertahankan p3a pada saat yang sama harus mengakomodasi kepentingan para pihak yang dirugikan oleh aturan ini, memperbolehkan adanya interpretasi baru terhadap agama sepanjang memberikan dasar yang dapat dibenarkan yang masih bersumber dari agama, mempertahankan p3a dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan disintegrasi, mengakomodasi pluralitas keberagamaan, perlindungan negara terhadap agama, dan pelayanan negara terhadap aktifitas keagamaan yang mustahil jika dilakukan secara individuatau kelompok, dan p3a sebagai usaha moderasi untuk menghindari pendirian negara islam atau negara sekuler. mahkamah konstitusi meskipun menolak permohonan tetapi juga memberikan pendapat atau mengakui bahwa diperlukan adanya revisi terhadap p3a baik pada aspek substansi maupun prosedurnya oleh lembaga legislatif berdasarkan realitas permasalahan yang terjadi atas penerapannya paragraf posisi mahkamah konstitusi juga masih tetap sama untuk mempertahankan p3a ketika dilakukan pengujian pada tahun oleh tajuk muluk sebagai korban konflik sosial sampang, madura pada periode paragraf paragraf paragraf dan paragraf putusan mahkamah konstitusi nomor puu xseptember accessed jan laporan tentang kasus, lihat: laporan tim temuan dan rekomendasi ttr) tentang penyerangan terhadap penganut syiah sampang, madura. agustus file d yak nwi nnd z29f rnc view). mahkamah konstitusi menekankan bahwa konsen utama dari p3a adalah tentang perlindungan hak keagamaan dan bukan pelaksanaan hak atas kebebasan beragama paragraf putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vii terkait pengujian undang undang pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. april undang undang ini berfokus pada perlindungan agama dari tindakan penyimpangan terhadap agama atau secara umum dikenal sebagai heresy dalam konsep heresy terdapat tiga varian, yaitu simon, blasphemy, dan apostasy yang penyebarannya: apostasy consists generally man's deviation from the religion god (penyimpangan yang dibuat manusia atas agama tuhan): blasphemy .man's column god's power (pernyataan seseorang yang tidak sesuai atas kuasa tuhan yang bertujuan untuk merendahkan nya): and simon consists, according reason, man's destroying altogether god's ordinances (berdasarkan suatu alasan seseorang menghancurkan ritual ritual kepada tuhan). lihat: evans, brief history heresy oxford: blackwell publishing, xiii, lihat juga: lista anggiani, simon dalam tradisi gereja roma katolik: studi kritis terhadap jual beli jabatan dalam agama katolik, intelektualitas desember accessed jan dengan cara mengimplementasikan prosedur administrative dan dilengkapi lengkapi dengan aspek pemidanaan yang disertai ancaman sanksi pidana lapis kedua perlindungan terhadap agama diberikan oleh yang diinjeksikan dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) menjadi 156a yang melarang suatu tindakan apa pun berupa permusuhan, penyalahgunaan, atau penghinaan terhadap agama serta setiap persuasi yang mengajak pada paham anti agama. pada saat agama telah menikmati perlindungan hukum oleh p3a, namun demikian, putusan mahkamah konstitusi juga mengakui adanya pembatasan hukum terhadap ekspresi keagamaan (forum external). hakim dan juga para pihak terkait yang mendukung p3a berpendapat bahwa imitasi tersebut diperlukan untuk melindungi ketertiban umum (public order) atau mencegah terjadinya konflik sosial yang ditimbulkan oleh interpretasi terhadap ajaran agama yang kontroversial, tidak valid, atau tidak dapat diterima, atau yang mengandung heresy, sehingga mengundang reaksi permusuhan terhadap komunitas agama paragrafemikian juga pemohon mengakui adanya pembatasan hak beragama tetapi mensyaratkan adanya situasi yang sangat khusus (exceptional situation) dan menghindari bias dominasi kelompok agama dominan yang didasarkan pada uud yang memperbolehkan agama sebagai dasar pembatasan ham. baik mahkamah maupun permohonan, namun demikian, sama sama menyadari dan menerima eksistensi dan penerapan standar internasional dalam pembatasan ham sebagaimana tercantum dalam ksp. sikap konvergen oleh para pihak tersebut dalam hal pembatasan hak beragama telah membuka ruang pertemuan bagi deliberate atau permufakatan kepentingan publik oleh komunitas agama maupun non agama yang beragam seperti untuk melindungi ketertiban umum, menjaga kesehatan masyarakat, merawat moralitas bersama, menjaga keamanan dan keselamatan publik, dan keamanan nasional secara umum dalam kerangka toleransi, demokrasi, dan negara hukum (rule law))\|. meskipun keberalukan p3a berada dalam kerangka fungsi perlindungan agama dari penyalahgunaan, penyimpangan, penghinaan, permusuhan dan persuasi anti agama, tetapi, semua pihak juga tidak ada yang keberatan terhadap prinsip umum bahwa hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dibatasi melalui syarat syarat tertentu. uud merupakan aturan dasar dalam konstitusi indonesia terkait pembatasan ham yang mana padntuan ini memberikan karakter toleransi dalam konteks kenikmatan hak oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. menghormati berarti memberikan keleluasaan bagi pihak lain untuk mengekspresikan atau menikmati haknya. dalam konteks publik yaitu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka makna tertib kehidupan dapat disejajarkan dengan kata public order yang didalamnya terkandung juga substansi rule law sesuai dengan ketentuan uud bahwa negara indonesia adalah negara hukum . jadi, ketika seseorang atau kelompok masyarakat ingin menjalankan hak keagamaannya maka harus bertoleransi terhadap kelompok lain yang berbeda demi menjaga ketertiban bersama berdasarkan aturan hukum untuk mencapai tatanan bersama yang tertib (public order). karena ketentuan ini menggunakan frasa setiap orang maka berlaku prinsip mendiskriminasi, dalam arti kewajiban untuk menghormati atau bertoleransi menjadi kewajiban setiap individu atau kelompok masyarakat tanpa adanya kategorisasi kuantitatif minoritas atau mayoritas. hal ini juga sesuai dengan ketentuanobjek penghormatan dalam ketentuan uud dengan demikian adalah hak asasi manusia yang dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. jadi konteks wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai suatu pembatasan sebenarnya adalah berinti pada pelaksanaan atau pemenuhan suatu hak, bukan pelemahan apalagi peniadaan. ketika suatu hak asasi manusia akan dilaksanakan atau dimanifestasikan, karena dia berada dalam ruang kemanusiaan dan kemasyarakatan atau publik, maka suatu keniscayaan untuk dilakukan suatu penyesuaian penyesuaian yang pada umunya dipahami sebagai pembatasan yang dapat dibenarkan (legitimate limitation)., mempunyai konteks pemaknaan pembatasan yang sejalan dengan ketentuan pada uud persyaratan formal bahwa pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang mempunyai arti pentingnya prinsip kehati hatian dalam pembatasan ham dan karena itu harus menjunjung tinggi prinsip negara hukum (rule law). parameter pembatasan lain yaitujuga mempunyai konteks yang serupa yaitu penekanan pada perlindungan ham yang nondiskriminatif dalam kerangka masyarakat yang plural. pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain berakar dari realitas sosiologis masyarakat indonesia yang beragam (diverse) secara agama, suku, adat istiadat, bahasa ibu, etnis, dan lain sebagainya sehingga egoisme dalam pelaksanaan suatu hak perlu dicegah meskipun secara relasi kuasa mempunyai kekuatan (power relation) yang dominan. demikian juga dengan nilai nilai agama ketika dijadikan dasar suatu pembatasan sebenarnya harus dimaknai sebagaimana pengaturan dalam uud bahwa nilai nilai agama disini merupakan bagian dari ham yang dimiliki oleh setiap individu atau komunitas agama tanpa terkecuali. parameter hak dan kebebasan orang lain sebenarnya sudah mencakup dalamnya substansi dari nilai nilai agama , atau dengan kata lain merupakan satu kesatuan yang diikat oleh spirit keragaman dan toleransi, bukan dominasi apalagi tirani. oleh sebab itu terdapat frase untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam uud nri tersebut yang menempatkan aspek keadilan sebagai suatu persyaratan (meeting the just requirement) ketika akan menerapkan pembatasan pembatasan termasuk menyangkut aplikasi nilai nilai agama sebagai suatu pembatasan. prinsip keadilan tersebut dalam hukum ham internasional diartikan sebagai: general rule, limitations shall strictly interpreted and must, course, not discriminatory tore lindholm, jr. and bahia rahib lie, eds., facilitating freedom religion belief: dealbook oslo: springer science business media, b.v., lihat juga:\|. dan apabila dibuat suatu perbandingan maka ketentuan pembatasan dalam uud relatif berpola sama dengan dunam, yaitu everyone has duties the community which alone the free and full merupakan semboyan yang terasa betul manfaatnya akhir akhir ini, bahkan saya kira akan bermanfaat sepanjang masa. artinya, kita ditakdirkan oleh tuhan yang maha kuasa untuk menjadi bangsa dan negeri yang plural. tapi itu saja tidak cukup, kita diamanatkan untuk bersatu padu membangun negeri. jangan ada salah satu kelompok yang kita perlakukan secara diskriminatif hanya karena sahamnya berbeda dengan kita. para pendiri bangsa kita telah melahirkan pancasila sebagai dasar negara kita. setiap sila dalam pancasila,rupakan satu kesatuan yang utuh. bung karno menyatakan, bahwa esensi pancasila adalah gotong royong. esensi gotong royong adalah sikap saling bahu membahu, bersama sama membangun negeri tercinta ini untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga. bung karno dalam pidato juni menegaskan, bahwa dimensi ketuhanan dalam pancasila adalah ketuhanan yang berkebudayaan. yaitu, ketika setiap warga dan umat penganut agama agama saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, tidak egois, dan tidak pula fanatik. maka dari itu, kita beruntung sekali konstitusi secara eksplisit dalam pembukaan uud menegaskan bahwa kita aomitmen tersebut diperjelas dalam uud yang secara rinci menjunjung tinggi hak asasi manusia. selanjutnya uud yangancasila dan konstitusi kita yang begitu mulia itu, hemat saya, belum menjadi laku dan perbuatan nyata. mengingat masih adanya diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas. lembaga saya, moderate muslim society memotret dan memonitor diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas. ada tiga kelompok minoritas yang kerap mendapatkan perlakukan diskriminatif: ahmadiyah, syiah, dan kristiani. development his personality possible.meskipun norma dari dunam yaitutidak ditransplantasikan dalam uud tetapi keduanya memiliki spirit yang sama bahwa pembatasan ham dengan dasar dan instrumen apa pun tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip prinsip perserikatan bangsa bangsa yang diantaranya adalah promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction race, sex, language, religion angka piagam perserikatan bangsa bangsa lihat juga deklarasi universal hak asasi manusia bahwa ) secara khusus terkait pembatasan hak beragama atau berkeyakinan, komite ham pbb telah mengelaborasi prinsip prinsip pembatasan yang dapat dibenarkan (legitimate limitation). sejalan dengan uud komite menegaskan bahwa pembatasan harus didasarkan pada suatu aturan hukum (prescribed law) dan penerapannya tidak melanggar atau melemahkan hak beragama atau berkeyakinan itu sendiri (must not applied manner that would vittata the rights). pembatasan hanya diperbolehkan ketika memang dibutuhkan (necessary) semata mata untuk melindungi (to protect):luar lingkup alasan perlindungan tersebut (to protect public safety, order, health, morals the fundamental rights and freedoms others), maka maka tidak boleh dilakukan pembatasan. sementara hak untuk terbebas dari suatu paksaan dalam memeluk agama atau keyakinan (the freedom from coercion have adopt religion belief) serta kebebasan orang tua untuk mendidik agama dan moral, terhadapnya tidak dapat dilakukan pembatasan. pijakan bagi negara untuk membatasi suatu hak adalah kebutuhan untuk melindungi ham itu sendiri yang dalamnya termasuk hak atas kesetaraan dan terbebas dari diskriminasi (the right equality and non discrimination) atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, rasionalitas, harta kekayaan, status kelahiran dan lain sejenisnya. pembatasan suatu hak dalam konteks aplikasinya harus nyata nyata secara langsung terkait dan sebanding (related and proportional) dengan keperluan yang spesifik dari tujuan tujuan yang sah dan diatur sebelumnya. tujuan dan juga cara (purpose and manner) dari suatu pembatasan hak tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. dan ketika suatu pembatasan didasarkan pada suatu nilai yang bersumber dari ajaran dan konsep moral termasuk agama maka terdapat suatu prinsip bahwa nilai tersebut tidak diambil secara eksklusif dari tradisi atau aliran atau agama yang tunggal saja (single tradition) komentar umum nomor komite ham pbb terhadap kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. lihat juga: managed novak and tanja vospernik, permissible restrictions freedom religion belief, dalam: lindholm, jr. and rahib lie, facilitating freedom religion belief: dealbook, tentang imitasi dan delegasi secara umum terhadap hak sipil dan politik dalam ksp,indonesia yang dalam alinea keempat pembukaan uud telah menyatakan ikut aktif dalam usaha usaha perdamaian dunia mempunyai kepentingan dan keterikatan dengan prinsip dan ketentuan hukum internasional ham tersebut (pasta sunt pertanda), dan tidak menjadikan kedaulatan atau jurisdiksi sistem hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak mematuhi atau melaksanakannya dan vienna convention the law treaties p3a sebagai instrumen hukum yang berkeliaran dengan sejarah dan perkembangan politik, sosial, dan budaya nasional maupun internasional jika dilihat dari perspektif uud maka setidak tidaknya mempunyai permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: sesuai dengan uud maka perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan telah menjadi kewajiban negara khususnya pemerintah. salah satu prinsip dasar dalam proses pelaksanaan kewajiban tersebut adalah mendiskriminasi atas tujuan dan dengan cara apa pun. secara prinsip p3a dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap umat beragama dari suatu perilaku atau sikap religious heresy yang dapat berupa simon, blasphemy atau apostasy yang secara teknis normatif dilupakan dalam terma penyimpangan, permusuhan, penyalahgunaan, atau anti agama. semua tindakan yang dilarang tersebut diasumsikan oleh p3a dapat berakibat pada munculnya ancaman atau gangguan terhadap eksistensi agama dan persatuan nasional. tujuan tersebut sebenarnya dapat diterima tetapi pada caranya telah ditegaskan oleh aspek pengaturan dalam p3a sendiri yaitu dengan membuat kategorisasi agama yang justru bersifat bias dan merugikan bagi anggota dan kelompok kepercayaan maupun agama minoritas. ketika objek perlindungannya sendiri yaitu agama tidak secara jelas didefinisikan, dan bahkan secara keilmuan memang sulit, maka yang telah menjadi determinasi adalah relasi kuasa kelompok agama. tidak hanya berupa potensi, tetapi karakter dan muatan pengaturan dari p3a ini telah nyata terbukti merugikan hak konstitusional warga negara indonesia untuk menganut dan mengekspresikan hak beragama atau berkeyakinan baik secara individu maupun dalam suatu komunitas. situasi yang diskriminatif ini juga telah bertentangan dengan uud p3a sebagai suatu instrumen hukum pembatasan hak baik secara administratif maupun positif pada hakikatnya tidak sejalan dengan maksud dan arti dari ketentuan uud yang membolehkan agama sebagai dasar atau alasan untuk membentuk hukum sebagai instrumen pembatasan suatu hak. ketika ajaran agama yang dijadikan dasar atau sumber acuan bagi pengaturan pembatasan harusnya bersifat inklusif atau terbuka sehingga secara adil dapat mengakomodasi nilai atau ajaran agama dari komunitas agama yang beragam, terkait dan relevan, dan tidak bias relasi kuasa (power relations. pada kenyataannya p3a dengan kategorisasi agama dan politik hukum pengakuan resmi negara dengan sendirinya mempunyai karakter yang eksklusif yang berakibat pada terpinggirkannya prinsip kesetaraan hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam dan uud karakter perlindungan hukum terhadap hak beragama sebagaimana yang diatur secara umum dalam p3a dengan mengedepankan isu isu heresy sebenarnya tidak sesuai dengan karakter perlindungan ham yang diatur dan dan dan uud perlindungan hak konstitusional untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan (forum internux) maupun mengekspresikan nilai nilai agama atau kepercayaan (forum external) melalui instrumen hukum seharusnya berpijak pada semangat toleransi dalam masyarakat indonesia yang bhinneka tunggal ika. karakter hak beragama atau berkeyakinan sebagai non derogable rights (vide uud dalam konteks forum internux sangat sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, untuk dibatasi. dengan demikian maka orientasi penegakan heresy tidak sejalan lagi dengan perkembangan konstitusi indonesia dan hanya akan melanggengkan korporatisme agama (religious corporation), dalam konteks forum external atau ekspresi keagamaan kepercayaan yang bersifat eksternal, pembatasan oleh hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tersebut juga berlaku prinsip kesetaraan (principle equality). ketika p3a mengutamakan peran negara dan komunitas agama dominan dalam penilaian maupun pengawasan terhadap suatu dugaan heresy maka hal ini berpotensi dan bahkan telah terjadi munculnya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan non derogability yang diatur dalam konstitusi (vide dan uud fakta adanya praktik yang telah melanggar hak beragama atau berkeyakinan ini juga telah diakui oleh mahkamah konstitusi dan para pihak yang terkait dalam proses pengujian p3a sebelumnya (vide putusan nomor puu x objek perlindungan dalam hak beragama seharusnya telah bertransformasi pada paradigma toleransi dan realitas keragaman masyarakat agama kepercayaan indonesia dengan melihat juga dinamika keterlibatan negara indonesia dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. perdebatan sekitar heresy sudah selayaknya saat ini untuk ditransformasikan pada pengayaan teologis bangsa indonesia yang dewasa dalam beragama berkeyakinan dan menghindari politisasi agama keyakinan yang mengarah pada disintegritas bangsa. negara dalam melindungi hak beragama sebaiknya fokus pada objek dan alasan perlindungan yang reliable untuk dilaksanakan seperti menyangkut ujaran kebencian (hate speech), indoktrinasi maupun ritual agama kepercayaan yang mengancam:i2. menimbang bahwa pihak terkait majelis ulama indonesia muberikut: kedudukan hukum (legal standing) majelis ulama indonesia (mui) selaku pihak terkaitajelis ulama indonesia mui) merupakan badan hukum sebagaimanaulama indonesia (vide pt bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara nomor puu xv tentaadalah terkait dengan pengujian dalam undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. bahwa pemohon pada petitumnya memohon agar ..dengan undang undang dasarbahwa majelis ulama indonesia mui) adalah pihak yang berkepentingan dengan pokok permohonan pemohon karena permohonan pemohon berkaitan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi mui, yaitu sebagai wadah musyawarah para ulama', zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan islami, sebagai wadah silaturahmi para ulama' zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam dan menggalang ukhuwah islamiyah: sebagai wadah yang mewakili umat islam dalam hubungandan konsultasi antar umat beragama: dan. karena itu, permohonan pemohon ini jelas akan berpengaruh terhadap kedudukan, tugas pokok, dan fungsi mui: bahwa dengan demikian mui memiliki kedudukan hukum (legal standing), segitiga persona stand injudicio) untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian undang undang guo, bis idem bahwa undang undang guo sudah pernah diajukan uji materiil mahkamah konstitusi, yakni perkara nomor puu vii dan telah berkekuatan hukum yang mengikat. dalam kuh perdata secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan nobis idem jika: apa yang digugat diperkarakanolak gugatan atau mengabulkan. dengan demikian putusan tersebut sudah itis finir opportet. kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nobis idem. hal ini dapat dilihat dalam putusan mahkamah agung tanggal juni dalam putusan kasasi nomor sip yang menyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh pengadilan tinggi tidak terjadi nobis idem, sebab putusan pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi . objek, subjek dan materi pokok yang sama bahwa dalam pengujian undang undang, dapat kita sesuai dengguo memenuhi ketiga unsur sebagaimana dalam kuh perdataantara lain: perkara guo sebelumnya sudah pernah dimohonkan untuk diuji materil mahkamah konstitusi pada tahun perkara telah diputus oleh mahkamah konstitusi dan telah berkekuatan hukum tetap, mana didalam amar putusannya mahkamah konstitusi menyatakan: mengadili, menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya (vide putusan nomor puu viii objek dan materi pokok perkara guo masih sama dengan objek dan materi pokok perkara dalam perkara nomor puu viii atas uji materi undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sehingga berdasarkan uraian atas maka permohonan guo sepatutnya dinyatakan bis idem. keterangan majelis ulama indonesia (mui) selaku pihak terkait. pendahuluan: pembentukan uud telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai nilai agama. dalam pandangan majelis ulama indonesia mui), hukum harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang holistik, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan nilai nilai ketuhanan (nilai nilai agama). bahkan secara filosofis, konstitusi kita sebagai sumber hukum positif tertinggi menempatkan nilai nilai agama sebagai bagian terpenting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. hal mana dapat kita temukan dalam sila pancasila yang menyatakan ketuhanan yang maha esa . bahwa penempatan sila ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama dalam pancasila, tentu bukanlah tanpa alasan dan nilai nilai filosofis yang melatabelakanginya. hal tersebut menyiratkan bahwa indonesia dibangun dengan pondasi nilai nilai keagamaan dan ketuhanan yang kuat, meskipun secara bentuk kenegaraan indonesia bukanlah negara agama, tapi negara beragama. implementasi nilai nilai ketuhanan dan nilai nilai keagamaan tersebut kemudian diejawantahkandalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunlain itu, dalam setiap titel eksekutorial sana juga mencantumkan klausul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. ketentuan ketentuan tersebut atas, dalam perspektif prinsip negara hukum indonesia dapatlah dipahami bahwa cara pandang uud. indonesia bukanlah negara yang memisahkan hubunganmelainkan negara beragama yang menempatkan nilai nilai agama sebagai prinsip utama dan harus melindungi umat yang beragama. dengan perspektif hukum tersebut atas itulah, maka segala perundang undangan yang berlaku negara republik indonesia wajib menghormati segala aturan hukum yang telah ada dan diatur dalam agama yang sah indonesia, termasuk dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. pandangan mui seperti demikian itu, juga selaras dengan pendapat mahkamah konstitusi mahkamah). dalam putusan nomor puu vii mahkamah menyatakansalah satu masalah yang dihadapi oleh kelompok ahmadiyah adalah kebebasan dan kemerdekaan untuk beribadah masjid masjid mereka. saya melihat secara langsung, masjid masjid mereka dibakar dan disegel, sehingga mereka tidak bisa beribadah secara berjemaah, sebagaimana umat agama agama yang lain. ada sebagian kelompok, bahkan pemerintah daerah yang menjadi sebagai justifikasi untuk membenarkan tindakannya untuk menghalangi warga ahmadiyah beribadah masjid masjid mereka. ahmadiyah sudah ada indonesia sejak (dua puluh) tahun sebelum negeri ini memproklamasikan kemerdekaannya. bahkan antara penganutnya ada yang turut berjuang mewujudkan kemerdekaan negeri ini. baru setelah (delapan puluh tiga) tahun, tepatnya pada tahun hingga sekarang .ini, ahmadiyah diperlakukan secara diskriminatif. masjid masjid mereka disegel dan dibakar. mereka tidak boleh melaksanakan shalat, dan anak anak mereka tidak bisa mengaji masjid masjid yang mereka bangun secara swadaya. sekali lagi, mereka yang menyegel dan membakar masjid itu mengguna. tentu saja, selain itu karena dilandasi kebencian dan pemahaman yang tidak utuh terhadap agama dan konstitusi. maka dari itu, sudi kiranya majelis hakim untuk memberikan penegasan dan penafsiran terhadap dan undang undang nomor pnas bahwa setiap orang atau kelompok tidak bisa meniadakan hak beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. permohonan ini tidak hanya berlaku bagi warga ahmadiyah, tetapi juga bagi warga yang lain, seperti syiah, kristiani, hindu, budha, dan konghucu. negara harus menjamin kemerdekaan beribadah dan memberikan perlindungan setiap warga negara.: (vide: putusan nomor puu vii alinea hlm. selanjutnya, mahkamah menyatakan::""(vide: putusan nomor puu vii alinea hlm. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, mui berpandangan bahwamerupakan ketentuan derivatif dan atau penjabaran dari uud sebagai upaya dan ikhtiar negara dalam mewujudkan dan menjaga kemaslahatan bangsa indonesia khususnya dalam menjaga ketertiban, keharmonisan dan hubungan yang saling menghormati intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. samping itu, eksistensi undang undang nomor pnas tahun juga sangat penting untuk menjaga martabat, kehormatan dan kesucian agama agama yang hidup indonesia dan sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penodaan agama, sekaligus sebagai ikhtiar negara untuk mengembalikan situasi dan kondisi menjadi seperti sebelum adanya penodaan agama. sehingga dengan demikian, ketentuan guo adalah konstitusional dan telah sesuai dengan ketentuan uud yang mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai nilai ketuhanan (nilai nilai agama), sebagaimana telah dikemukakan atas.edalil yang bisa dipertanggungjawabkan. selanjutnya,mantan ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama alm. kyai haji hasyim mulai yang dimuat surat kabar republika menyatakan:selanjutnya mengenai bantahan terhadap argumentasi pemohon kami uraikan sebagai berikut: bahwa ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang mengatasnamakan agama islam yang didirikan oleh mirza ghulam ahmad pada tahun sebuah kota kecil yang bernama @asian negara bagian punjab, india. mirza ghulam ahmad mengaku sebagai mujahid, masih dan mahdi: bahwa gerakan tersebut juga terdapat indonesia dan menamakan diri jemaat ahmadiyah indonesia, yang telah berbadan hukum sejak tahun menteri kehakiman nomor tgl. bahwa para pemohon adalah bagian dari jemaat ahmadiyah indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dalam yang merasa dilanggar dengan adanya pemberlakuan guo,, bahwa permohonan guo mengajukan pengujian konstitusionalitas undang undang guo.majelis ulama indonesia mui) dengan tegas melarang gerakan ajaran ahmadiyah tersebut. bahwa pelarangan tersebut oleh majelis ulama indonesia mui) didasarkan oleh dalil dalil sebagai berikut: al gurun aan cabai salah gki sis) jan hah. dan adalah allah maha mengetahui segala sesuatu. (@. al azab vasiilsa laa jap siti alah lag alan ula dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan jalan (yang lain), karena jalan jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan nya. yang demikian itu diperintahkan allah agar kamu bertakwa. (@. al an'am perintah untuk mengikuti jalan yang lurus adalah jalan agama yang dibawa rasulullah muhammad saw bukan jalan lain, terlebih lagi jalan mirza ghulam ahmad yang telah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari allah. 5small . heri isi ika kla kutil kita isl hai orang orang yang beriman, jagalah dirimu, adalah orang yang sesat itu akan memberi kudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. a.s. al ma'idah: maksud atas adalah bahwa kesesatan orang lain itu tidak akan memberi kudarat kepadamu, dengan catatan kamu telah mendapat petunjuk. dalam hal pengakuan mirza ghulam ahmad bahwa telah mendapatkan wahyu dari allah, jelas akan menimbulkan kegaduhan dan kebingungan umat bahkan kerusakan yang lebih besar. hadits kel gama alang ati ale last jom rasulullah bersabda: tidak ada nabi sesudah hr. al bukhari). gama jas cradatil gai all talang aly male dil laa dil igaahwa selain dalil dalil atas, dasar hukum pelarangan ajaran ahmadiyah adalah sebagai berikut: undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama,i: fatwa majelis ulama indonesia adalam munas mui pada tahun tentang ahmadiyah @odiyaniyah:, fatwa majelis ulama indonesia nomor munas vi mui tentang aliran ahmadiyah majelis ulama indonesia mui):' al tani h. desember tentang aliran @odiyaniyah: bahwa terbitnya alasan terbitnya guo diuraikan dalam penjelasan guo telah ternyata, bahwa pada akhir akhir ini hampir diajaran dan hukum agama. antara ajaran ajaran perbuatan perbuat dan menodai agama. dari kenyataan terangan, bahwa aliran aliran atau organisasi organisasi kebatinan kepercayaan masyarakatkearah yang sangat membahayakan agama agama yang ada . untuk mencegah berlarut lautnya hal hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara, maka dalam rangka kewaspadaan nasional dan dalam demokrasi terpimpin dianggap perlu dikeluarkan penetapan presiden sebagai realisasi dekrit presiden tanggal juli yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing masing.adapun penyelewengan penyelewengan keagamaan yang nyata nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diatasnya dalam berbagai bagai aturan pidana yang telah ada. dengan penetapan presiden ini tidaklah sekali kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama agama yang sudah diakui oleh pemerintah sebelum penetapan presiden ini diundangkan. ii. bahwa alasan utama diundangkannya guo: ae.) .!' (vide penjelasan guo). bahwa selanjutnya sebagai pengejawantahan dari undang undang guo, pemerintah sejatinya telah melarang segala aktivitas mengenai ahmadiyah indonesi yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:rta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang:ahwa dari hasil pemantauan terhadap (dua belas) butir penjelasan jemaat ahmadiyah indonesia jai) sebagaimana dimaksud pada hurufjai) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional: bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf huruf huruf huruf dan huruf perlu. bahw, pemerintah melalui kesepakatan tiga kementerian lembaga negara yakni kementerian agama, kementerian dalam negeri, dan kejaksaan agung, memutuskan sebagai berikut: kesatu:adanya nabi dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw. ketiga: penganut, anggota, danfatau anggota pengurus jemaat ahmadiyahlndonesia jai) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintahkeenam:tujuh: keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. bahwa selain undang undang guo dan surat keputusan bersama sebagaimana yang disebutkan atas, pemerintah sejumlah daerah juga mengeluarkan peraturan daerah yang pada pokoknya melarang penyebaran ajaran ahmadiyah daerah masing masing. bahwa majelis ulama indonesia mui) pernah mengeluarkan fatwa mengenai pelarangan ahmadiyah indonesia, yakni fatwa majelis ulama indonesia dalam munas mui pada tanggal raja juni tentang ahmadiyah yang isinya sebagai berikut: majelis ulama indonesia dalam musyawarah nasional tanggal raja mei juni jakarta membawakan tentang jama'ah ahmadiyah sebagai berikut: sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam (sembilan) buah buku tentang ahmadiyah, majelis ulama indonesia membawakan bahwa ahmadiyah adalah jama'ah luar islam, sesat dan menyesatkan. dalam menghadapi persoalan ahmadiyah hendaknya majelis ulama indonesia selalu berhubungan dengan pemerintah. kemudian rapat kerja nasional bulan kumail akhir maret merekomendasikan tentang jama'ah ahmadiyah tersebut sebagai berikut: bahwa jemaat ahmadiyah wilayah negara republik indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman ja tanggal tambahan berita negara: tanggal bagi umat islam menimbulkan: keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama islam, perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain lain: bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. maka dengan alasan alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali surat keputusan menteri kehakiman ja tanggal tambahan berita ahmadiyah @adilan negara tanggal menyerukan: agar majelis ulama indonesia, majelis ulama daerah tingkat daerah tingkat il, para ulama, dan da'i seluruh indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang pesatnya tema'at ahmadiyah @aliyah yang berada luar islam. bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti tema'at ahmadiyah hadiah supaya segera kembali kepada ajaran islam yang benar. kepala seluruh umat islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu. bahwa majelis ulama indonesia mui) kembali menguatkan fatwa majelis ulama indonesia munas mui tahun tentang ahmadiyah d@odiyaniyah atas melalui fatwa majelis ulama indonesia nomor: perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita saat ini dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan uud sebagai salah satu undang undang dasar dunia yang paling lengkap memuat ketentuan perlindungan hak hak asasi manusia jimmy asshidigie, (bukti istilah hak asasi manusia' memang baru muncul belakangan, namun ide tersebut telah dapat ditelusuri jauh belakang sampai masa sebelum masehi. sedangkan konsep modern mengenai hak asasi manusia secara umum dapat ditelusuri sampai pada masa renaissance eropa, mana para filsuf dari masa pencerahan seperti hobbs, locke, dan rousseau melihat bahwa hak bersumber dari hukum alam, yang muncul dari inherent liberty setiap manusia. konsep hak asasi manusia dengan demikian dipahami sebagai hak individual yang universal dan yang melekat, sehingga harus berlaku mana saja dan kapan saja, tanpa bergantung pada sistem politik atau kebudayaan tertentu olivier roy dan pasguale annicchino, the cultural dimensions human rights. oxford: oxford university press, (bukti sebagaimana disampaikan oleh peter dancing prophets and proselytes: freedom religion and the conflict rights international law, harvard international law journal volume nomor bahwa instrumen hukum ham internasional universal declaration human rights deklarasi universal hak asasi manusia dunam maupun international covenant civil and political rights ccp mengakui setidaknya empat hak yang berkaitan langsung dengan agama dan kepercayaan, yaitu: hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan beragama, hak atas perlindungan yang sama muka hukum termasuk larangan diskriminasi berdasarkan agama, hak bagi orang orang yang menganut agama minoritas untuk menganut dan mempraktikkan agama mereka, dan hak atas perlindungan dari hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (atas dasar kebangsaan, ras atau agama). beberapa hak serta kebebasan lain juga memiliki keterkaitan erat dengan agama dan kepercayaan, yaitu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan untuk berkumpul secara damai dan kebebasan untuk berserikat dengan orang lain. (bukti konstitusi republik indonesia mengakui dan menjamin hak asasi dari setiap manusia, termasuk dalamnya yaitu hak atas kebebasan beribadah secara pribadi saya mengenal ahmadiyah sejak tahun dan mempelajari ajarannya dengan saksama. bahkan, saya juga melaksanakan shalat berjemaah dan shalat jumat masjid masjid mereka. tidak hanya indonesia, tetapi juga belahan negara lainnya, seperti singapura, malaysia, london, manchester, paris, dan lain lain. saya berpandangan, bahwa banyak sekali persamaan ahmadiyah dengan kelompok kelompok muslim lainnya. mereka mengucapkan syahadat yang sama, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji. bahkan, mereka mempunyai kebiasaan untuk melaksanakan shalat tahajud untuk meningkatkan ketakwaan mereka. begitu pula kitab suci mereka sama, yaitu al granul karim. kalau kita shalat masjid masjid ahmadiyah, kita akan mendapatkan lafadz allah swt dan nabi muhammad, begitu pula kalimat ilaha illallah muhammad rasulullah tiada tuhan selain allah dan muhammad adalah utusan allah). dari fakta tersebut, saya berpandangan bahwa ahmadiyah adalah salah satu golongan dalam islam. hal tersebut mengacu pada sebuah hadis nabi, barangsiapa mengucapkan kalimat, tiada tuhan selain allah dan muhammad adalah utusan allah, maka akan masuk surga . memang ada perbedaan antara ahmadiyah dengan kelompok muslim lainnya dalam soal kenabian dan imam mahdi, tetapi menurut saya hal tersebut tidak menggugurkan keislaman ahmadiyah. imam al ghazali mengatakan, jika dalam diri seseorang terdapat kesuburan dan hanya keimanan, maka orang tersebut mukmin . jika pendapat ini digunakan sebagai instrumen untuk menilai ahmadiyah, yang mana seluruh rukun iman dan rukun islam sudah dilakukan oleh penganut ahmadiyah, maka tidak ada alasan untuk tidak menyebut mereka sebagai muslim. salah satu ciri khas ahmadiyah berbagai penjuru dunia adalah membangun masjid. mereka mempunyai puluhan ribu masjid berbagai belahan dunia: amerika serikat, eropa, afrika, jepang, timur tengah dan lain lain. sekadar informasi, masjid terbesar kanada adalah masjid ahmadiyah. begitu pula london, manchester, hamburg, dan lain lain. dunia sekarang tahu, bahwa ahmadiyah adalah organisasi yang berkhidmat untuk menebarkan cinta sesuai dengan slogan mereka, love for munas vii mui tentang aliran ahmadiyah yang isi katanya berisi sebagai berikut: dengan bertawakkal kepada allah swt, memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran ahmadiyaht bahwa setiap agama memiliki banyak sekte aliran ordo dikarenakan banyaknya penafsiran yang berbeda beda. namun penafsiran ahmadiyah yang menyimpang terkait mirza ghulam ahmad sebagai nabi sesudah nabi muhammad saw adalah suatu hal yang disepakati secara umum oleh umat muslim seluruh dunia sebagaimana tercantum dalam al tani h. desember tentang aliran @odiyaniyah,. teks keputusan tersebut adalah sebagai berikut: gagal! gya cai lal aya jsi ale ag! gig abuya small gya sal sme lokal daily alang all dal laa hama lian bill, ala sis iii lani liga mall pale digital uya flag alun ami jne yaa cya gasal 0x1 aml cle gag dalih algae sal plans gila ka) lag alay can alay aly age celup jawa misil aib aam jne gina. bahwa berdasarkan teks keputusan keputusan mama' al high al islami organisasi konferensi islam oki) atas, telah jelas bahwa penolakan majelis ulama atas ajaran ahmadiyah bukanlah suatu hal yang tanpa alasan yang jelas, penolakan terhadap ajaran ahmadiyah bahkan dilakukan secara meluas dan massif dunia internasional, terutama negara negara islam yang merupakan peserta organisasi konferensi islam oki) yang dalamnya tergabung para ulama' yang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam melakukan penafsiran hukum agama. bahwa pada dalam argumentasi permohonan para pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yakni kebebasan beragama telah dilanggar karena adanya pemberlakuan undang undang guo dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan para pemohon dikorbankan secara legal formal sebab undang undang guo dianggap dijadikan alat politik oleh pemerintah, hal ini tidaklah dapat dipandang sebagai alat politik (untuk menyerang aliran tertentu) tetapi sejatinya undang undang guo hadir untuk menjaga keutuhan nkri dari segala aliran agama yang berpotensi menimbulkan chaos dan potensi perpecahan baik sesama maupun antar umat beragama. jika undang undang guo dibatalkan yang didapatkan adalah lebih banyak kemudharatan dibanding manfaat. bahwa dalam permohonan mengenai guo, ketua umum pbnu (saat itu) alm. kh. hasyim mulai sebagai ahli dalam perkara nomor puu vii pernah menerangkan bahwa::. . bahwa terkait interpretasi yang dipaksakan,:negara republik indonesia tahunguo dengan undang undang dasar ini mismatches atau irrelevant dengan substansi guoguo mengenai penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama, padahal pemohon sendirilah yang sebenarnya kegiatan dan aliran keagamaannya yang mengaku atas nama islam telah jelas bertentangan dengan pokok ajaran keagamaan dalam forum internux islam itu sendiri. bahwa: penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama pada guobahwa dengan demikian, siapapun berdasarkan guobahwa guoguo itu sendiri justru sejalan dengan undang undang dasarguobahwaguoallah swt telah berfirman dalam al gurun: .fa indah iata' mal author, wala kita'mal gulubullati fissuduur'. sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada dalam dada surat al hajj bahwa mengenai kebebasan, khususnya dalam kehidupan beragama yang terjadi dalambahwa sikap majelis ulama indonesia akan menjadi pedoman bagi umat islam sehingga sangat penting bagi mui untuk menyikapi dengan benar dan tegas terkait penyimpangan penyimpangan ajaran islam. bahwa ham menurut ajaran islam, yang sekuler dan liberalhanya berupa hak, namun, selain itu lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa indonesia adalah negara yang mengadopsi prinsip dunam hanya secara parsial, bukan keseluruhan, karena jika dunam diadopsi secara keseluruhan maka hal hal lain yang bertentangan dengan budaya ketimuran dan agama (misalnya lgbt) akan dapat dengan mudah masuk dengan menggunakan dunam sebagai alasan pembesar. bahwa secara internasional, tidak terdapat kesepakatan dunia barat tentang definisi agama, sehingga definisi digunakan tentang agama adalah definisi atau terminologi yang disepakati dalam satu negara atau yang diatur dalam hukum suatu negara sehingga definisi itulah yang mengikat warga negara secara hukum. sehingga definisi mengenai agama yang disepakati baik secara formil maupun materiil indonesia tidaklah dapat dianalisa dengan menggunakan dunam sebagai pisau analisisnya sebab konteks perumusan dan keberlakuannya berbeda jika dipandang dari segi kebudayaan. sebab nilai nilai barat yang liberal dan sekuler sangat bertolakbelakang dengan nilai nilai kebudayaan timur yang masih erat dengan nilai nilai moralitas dan keagamaan. bahwa dalam keterangan ahli majelis ulama indonesia mui), drs. ramadhan, dalam pengujian undang undang guo yang sebelumnya pernah diujikan mahkamah konstitusi, mengemukakan bahwa: dalam @uraatau dengan kata lain, islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian barat yang sempit. bahwa selanjutnya ahli dari majelis ulama tersebut juga mengemukakan bahwabahwaiwbahwa dalam buku sy(hifzul nafs) berhubungan dengan perlindungan akal (vide putusan puu vii 2009j bahwa,jelas ditegaskan mengenai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.(vide putusan puu vii bahwabahwa sebagaimana telah disinggung atas, bahwa dalam bab tentang ham terdapat dua yang berkaitan erat, yaitu dan uudwuntukisebutkan dalam penjelasan undang undang guobahwaguo kembali marak tanah air, dikarenakan undang undang dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. bahwa dengan adanya undang undang guoguo ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat? jikbahwabahwa undang undang guo dibentuk bertujuan untuk mencegah terjadinya kekacauan akibat penyalahgunaan penodaan agama: bahwa indonesia berdasarkan undang undang dasar tidak netral agama atau negara sekuler. negara terlibat aktif dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah, seperti haji, perkawinan, wakaf, zakat, dan lembaga keuangan syariat. undang undang, maka jika ada all, hatred for none. ketika masjid masjid mereka dibakar dan disegel, mereka membalasnya dengan doa. saya kira upaya judicial review untuk meminta penjelasan dan penegasan terhadap undang undang nomor pnas adalah cerminan dari ajaran cinta tanah air dari ahmadiyah. terus terang saja, saya sendiri malu jika ditanyakan oleh orang orang luar negeri, kenapa masjid masjid ahmadiyah indonesia dibakar dan disegel? apakah islam mengajarkan umatnya untuk membakar masjid? apakah pemerintah dan konstitusi indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap penganut ahmadiyah? izinkanlah akhir pemaparan. kesaksian saya ini menggarisbawahi perihal terma penodaan agama dalam islam. islam menurut saya memberikan panduan yang jelas dan tegas perihal terma penodaan agama. salah satunya, sebagaimana tercantum dalam surat al ma'un, tidakkah kamu tahu seseorang yang menjuntai agama. yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyediakan makanan bagi orang orang miskin. jadi sebenarnya, penodaan agama dalam islam tidak terkait dengan penafsiran, melainkan terkait dengan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan dan penindasan terhadap orang orang miskin, anak yatim, dan mereka yang lemah. adapun terkait vonis sesat , al gurun memberikan panduan yang menarik dalam surat al dalam sesungguhnya tuhan, dia maha tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia maha tahu atas mereka yang mendapatkan petunjuk. namun dalam sejarah islam, kita mendapatkan vonis sesat digunakan secara politis oleh penguasa untuk menyingkirkan kelompok yang menjadi saingannya. maka dari itu, kita mendapatkan sebuah rezim dalam sejarah islam yang menyesatkan madzhab ibnu handal, madzhab imam asyari, sesuai dengan selera penguasanya pada saat itu. maka dari itu, diperlukan kematangan dan kedewasaan dalam beragama dan berbangsa. saya secara pribadi bermimpi setiap umat agama negeri ini dapat beribadah dengan bebas, tanpa ancaman dan diskriminasi. kita harus memahami dan menerima kebhinekaan dalam intra agama dan antar agama adalah anugerah tuhan. bukankah dalam al gurun disebutkan, bahwa tuhan sendiri sendiri yang menghendaki kita beragam? legalitas atas pencabutan undang undang guo akan membawa pada subjektivitas penafsiran yang akan semakin banyak aliran agama dalam forum internux yang menyesatkan suatu ajaran agama tersebut diantaranyadan ahmadiyah. seandainya undang undang guo dicabut berarti mendorong dan menyuruh masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri, bahwa dalam petit permohonan guo poin (dua) para pemohon meminta agar mahkamah konstitusi . secara konstitusional bersyaratadalah suatu hal yang tidak mungkin dikabulkan sebab jika dikabulkan oleh mahkamah akan menghasilkan putusan yang kontradiktif dengan putusan nomor puu vii mana putusan tersebut menolak petit permohonan untuk seluruhnya dan jika dikabulkan sama saja negara mengakui ajaran ahmadiyah sah dilaksanakan oleh umat islam walaupun secara samar samar. sehingga petit permohonan yang meminta undang undang guo tidak berlaku secara konstitusional bersyarat, sepatutnya ditolak oleh mahkamah. bahwa berdasar alasan alasan atas maka pemberlakuan undang undang guo harus tetap ada untuk membatasi penyebaran ajaran menyimpang dan undang undang guo tetap dan selalu relevan dan urgen dengan zaman serta merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan bagi bangsa dan negara indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar sehingga undang undang guo harus tetap berlaku mengikat. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan atas maka dapat ditarik kesimpulan bawah ini: bahwa dari penjelasan tersebut atas, menurut majelis ulama indonesia mui), undang undang guo sangat dibutuhkan keberadaannya, bahkan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraandiundangkan sampai dengan serta menimbulkan kudarat yang besar bagi ummatenaknya dan semena mena. bahwa jika demikian halnya, majelis ulama indonesia mui) mengkhawatirkan akan terjadi kegaduhan dan kekacauan masyarakat, bahkanatau mengatasi keadaan keadaan tersebut atas. maka oleh karena itu keberadaan undang undang guo haruslah tetap ada untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar dalam wadah nkri. bahwa berdasarkan seluruhbahwa pelarangan ajaran ahmadiyah juga diberlakukan sejumlah negara negara islam, dan para ulama internasional mencapai suatu kesepakatan yakni menolak dan menyatakan dengan tegas bahwa ajaran ahmadiyah adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan. bahwa berdasarkan aturan hukum, fatwa serta kesepakatan para ulama' internasional sebagaimana diuraikan atas, majelis ulama indonesia berpendapat bahwa pelarangan ajaran ahmadiyah indonesia adalah wajib hukumnya. petit berdasarkan uraian atas, maka majelis ulama indonesia selaku pihak terkait mui) memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara guo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan para pemohon bis idemajelis ulama indonesia muenteri hukum dan ham nomor ahu tanggal april bukti pt fotokopi pedoman dasar majelis ulama indonesia: bukti pt fotokopi pedoman rumah tangga majelis ulama indonesia: bukti pt fotokopibukti pt fotokopi fatwa mui bab ahmadiyah jadikan bukti pt fotokopi fatwa majelis ulama indonesia nomor munas vi mui tentang aliran ahmadiyah. selain itu, pihak terkait majelis ulama indonesia mui) dalam persidangan tanggal januari mengajukan (dua) orang ahli yakni dr. manager nasution, s.h., m.h. dan aminuddin yakub, m.abertanggal januari januari dan februari serta (dua) ahli yang bernama prof. dr. h.m. amin suma, m.a. dan prof. dr. saiful bakeri, s.h., m.a yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan pada januari dan januari pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai sebagai berikut: dr. manager nasution, s.h., m.h. sesuai dengan kapasitas saya sebagai pegiat hak asasi manusia ham), izinkan saya menyampaikan pandangan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan kbb) terkait dalam perspektif ham. pandangan ini saya bagi dalam (tiga) bagian. pertama, kbb dalam perspektif instrument ham internasional. kedua, kbb dalam perspektif instrumen ham nasional. ketiga, mencermati. pertama, kbb dalam perspektif instrument ham internasional. dalam teori ham, aliran kepercayaan (ak) biasanya including dalam kbb. kbb merupakan salah satu ham yang paling krusial dan utama. begitu pentingnya hak kbb, maka dalam teori ham, kbb dimasukkan dalam kategori non derogable right. yaitu ham yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun. kbb selain tercantum dalam udh universal declaration human rights) atau dunam deklarasi universal hak asasi manusia), juga ditemukan dalam berbagai dokumen historis internasional tentang ham, seperti dokumen rights man france bill rights usa dan international bill rights udh dunam menyatakan, setiap orang berhak atas . secara umum udh dunam yang dideklarasikan pbb tahun mengandung empat hak pokok. pertama, hak individual atau hak hak yang dimiliki setiap orang. kedua, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang bersih, dan lain lain. ketiga, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar: hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberi tahu alasan alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami istri, hak atas kebebasan berekspresi, dan lain lain. keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk bebas dari kemiskinan, persamaan hak untuk menikmati ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil bagi buruh, hak untuk berserikat buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kelaparan, dan lain lain. prinsip kbb dalam dokumen ham internasional tersebut disebutkan dalam udh dunam: setiap orang berhak atas kemerdekaan berfdimuka umum atau secara pribadi. hak kbb dinyatakan pula dalamvenan ini telah diratifikasi pemerintah indonesia melalui nomor tahun isinya, antara lain,. udh dunam menyebut istilah basic human rights (ham dasar), yaitu hamm.. namun, secara umum dapat disebutkan ham dasar tersebut mencakup hak hidup, hak atas pangan, pelayanan medis, bebas dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. hak hak itu, dan juga secara keseluruhan ham (human dignity). hak kbb digolongkan dalam kategori ham dasar, bersifat mutlak dan berada dalam ranah. artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan dalam perjanjian ham sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pembunuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa m. hak hak non derogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. tetapi,menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam forum external yang merupakan wujud kebebasan bertindak (freedom actionperatur(lima hal), yaitu: public morals: public safety: public order: public health: dan protection rights and freedom others. (nilai nilai moral bangsa, ketertiban umum, kesehatan publik, keselamatan bangsa, menjaga hak asasi dan kebebasan dasar orang lain). dengan demikian,. prinsip kbb dalam dokumen dokumen ham tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya. yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. pada esensinya, kbb mengandung sedikitnya (delapan). masalahnya kemudian, apakah yang dimaksud dengan agama dalam dokumen ham tersebut? menarik diketahui bahwa dokumen ham internasional tidak memberikan definisi yang konkret tentang apa itu agama. alasannya, sangat jelas. untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis serta polemik yang berkepanjangan. sebab, definisi agama sangat beragam dan sangat problematik dalam menentukan satu definisi dalam rumusan legal. hukum ham internasional hanya menemukan istilah untuk melindungi hak hak itu dalam narasi yang disepakati yaitu: kebebasan berpikir, berkesudahan dan beragama. pada prinsipnya, kebanyakan kaidah internasional yang dikembangkan mengarah pada upaya melindungi hak kbb. dengan ungkapan lain, yang dilindungi dan dihormati adalah hak dan kebebasan manusia untuk memilih atau tidak memilih beragama dan berkeyakinan. tetapi, dunia kemanusiaan memandang bahwa manusia sangat membutuhkan agama. mengapa? sebab, dalam menghadapi realitas hidup yang serba kompleks, manusia secara fisik maupun psikis selalu terkadang oleh berbagai situasi krisis, terutama tiga bentuk situasi krisis yang abadi, yaitu ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kelangkaan. agama dengan wawasan supra empirisnya dipandang sebagai satu satunya solusi yang dapat membantu manusia menyesuaikan diri dengan situasi krisis eksistensial tersebut. agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. karena itu, agama adalah bersifat sungguh sungguh pribadi dan sungguh sungguh sosial. dalam realitas sosiologi agama, pendefinisian agama tidak tunggal. setiap negara pihak memiliki definisi agama sesuai dengan konseksensus dan sosiologi agama negara pihak. dalam hemat saya, udh atau dunam adalah konsensus masyarakat internasional mengenai kemanusiaan. hanya pada saat udh atau dunam disahkan, beberapa negara dunia kedua dan ketiga turut memutuskan, turut menyetujui. sebab negara negara tersebut pada saat itu telah menjadi anggota pbb yaitu: iran, iran, saudi arabia, turki, syria, dan mesir. tetapi, turut memutuskan artinya tidak otomatis turut menjalankannya secara keseluruhan, sehingga tidak semua hukum ham berlaku sama semua negara pihak, walaupun wakil negara pihak itu turut menerima udh atau dunam tahun negara negara dunia kedua, blok komunis, bawah pimpinan rusia pun turut serta memutuskan. tetapi selama komunis masih ada, selama itu pula ham produk dunam itu tidak semuanya berlaku negara negara itu. sembilan tahun setelah penerimaan dunam itu, arab aljazair algeria) kehilangan juta jiwa warganya, hadapan senjata canggih perancis, karena mereka meminta ham itu. amerika sendiri, sampai hari ini, negro belum sepenuhnya mendapatkan ham. padahal amerika adalah pelopor udh atau dunam itu. dr. rap bunch, misalnya, seorang peraih hadiah nobel, yang pernah mewakili pbb untuk mengadili sengketa arab israel, tetapi sesampai washington diusir orang karena berani masuk hotel yang hanya boleh untuk orang kulit putih. hadiah nobel yang disandangnya tidaklah cukup menolong. sebabnya hanya satu, yaitu karena berkulit hitam. untuk diketahui, sebelum piagam ham pbb (dunam), pertengahan tepatnya februari san francisco, pada konferensi malta, telah disepakati oleh kerajaan inggris, amerika, dan rusia adanya hak veto. artinya betapa pun kebenaran yang akan dikemukakan oleh negara negara kecil, berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan ham, kalau negara negara besar itu menggunakan veto, semua harus menerima. kembali kepada tidak tunggalnya tafsir ham menyangkut isu tertentu, khususnya isu isu seputar kbb. memang ada perdebatan mengenai tafsir standar ham, universalitas dan partikularitas baik dunia pertama, dunia kedua, maupun dunia ketiga. ada isu tertentu yang bersumber dari pengalaman masyarakat dunia pertama yang mereka akui sebagai ham universal , tetapi bisa jadi oleh dunia kedua dan dunia ketiga disebut sebagai ham partikular . demikian juga sebaliknya. tetapi, oleh kekuatan veto dunia pertama dewan ham pbb, nilai yang dinilai sebagai ham partikular yang berasal dari pengalaman masyarakat dunia pertama, berhasil diuniversalkan oleh kekuatan veto dunia pertama. demikian juga sebaliknya, ham universal yang berbasis pengalaman masyarakat dunia kedua dan ketiga, karena kalah voting dan di veto dunia pertama dewan ham pbb, maka dia dipartikularkan. untuk menyelesaikan beberapa kesulitan itu dan untuk mengakomodasi nilai yang diyakini universal oleh dunia ketiga, misalnya, khususnya dalam penerapan syariat pada standar ham universal , maka dunia muslim dunia ketiga) menyelenggarakan the cairo declaration human rights islam dalam deklarasi cairo disebutkan, the islamic syariah the only source reference for the explanation clarification any the articles this declaration . indonesia ikut dalam deklarasi tersebut. dari penjelasan atas, dapat disimpulkan bahwa dalam instrumen ham internasional tidak dirumuskan definisi agama secara definitif, maka definisi agama diserahkan kepada negara negara pihak. oleh karena itu, maka hukum yang final dan mengikat (final and binding) tentang definisi agama adalah hukum nasional negara pihak. kedua, kbb dalam instrumen ham nasional. menurut hemat saya, berbeda dengan kbb dalam instrumen ham internasional yang menggunakan pendekatan sosiologis masyarakat barat, praktik empiris kbb dalam perspektif instrumen ham nasional didekati dengan sosiologi agama indonesia. dalam konteks indonesia pendekatan konsensus dipilih oleh para pendiri indonesia dan pakar sosiologi agama indonesia. indonesia merumuskan definisi tentang agama oleh komunitas agama masing masing. agama agama indonesia sudah merumuskan definisi agama secara definitif sesuai konsensus masing masing agama. masing masing agama sudah merumuskan dan menyepakati apa yang mereka sebut sebagai forum internux dan forum external dari masing masing agama sesuai ideologi pancasila dan konstitusi negara, uuddalam uud hak hak yang termasuk dalam non derogable right diatur dalam huruf yang meliput. kemudian pada penjelasan nomor tahun tentang ham juga telah menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. sedangkan derogable right adalah hak hak yang masih bisa dikurangi atau dibatasi pembunuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. oleh karena itu, dalam konteks kbb, negara wajib menjamin dan melindungi setiap warga negaranya sebagaimana dikuatkan dalam nomor tahun merupakan ratifikasi darinsekuensi logonya (politik dan hukum) bagi pemerintah indonesia untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak hak dasar warga negara menjadi sebuah keniscayaan. pendekatan empiris konsensus itu memiliki implikasi terhadap pengaturan dan fasilitasi umat beragama indonesia. agama indonesia diperlakukan sebagai suatu sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, mengandung ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci. itulah sebabnya agama yang difasilitasi pemerintah adalah agama agama yang hidup dan dianut masyarakat indonesia yang memenuhi kriteria konsensus bangsa: islam, kristen, katolik, hindu, dan budha. lalu, sejak akhir termasuk konghucu. sekali lagi kita beruntung mempunyai konstitusi yang memberikan perlindungan dan menjamin kemerdekaan beribadah bagi setiap warga, apapun agama dan kepercayaannya. dalam hal ini, sudi kiranya majlis hakim memberikan penjelasan bahwa dan undang undang nomor pnas tidak bisa digunakan untuk meniadakan hak setiap warga untuk menganut aliran dan melakukan ibadah sesuai keyakinan. artinya, undang undang nomor pnas tidak bisa digunakan untuk menyegel, apalagi membakar tempat ibadah umat agama agama dan keyakinan negeri tercinta infatwa sesat tidak dikenal secara akademis karena yang menentukan sesat atau tidak hanya allah swt: masalah ahmadiyah merupakan wilayah penafsiran, undang undang guo agar memberikan kebebasan kepada ahmadiyah sebagai gerakan sufisme untuk beribadah. dr. imdadun rahmat, si. jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut uud dan undang undang jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama atau keyakinan indonesia ditegaskan dalam dan uud kedua itu menyatakan bahwa, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. bahwajaminan ini diperkuat lagi dalam uud yangini dengan jelas menjamin prinsip kemerdekaan dan kesukarelaan (non cursive asas tidak ada paksaan) dalam meyakini atau memeluk dan menjalankan mengamalkan agama dan keyakinan. pendekatan empiris konsensus indonesia itu berimplikasi terhadap mereka penganut kepercayaan atau agama agama lokal. indonesia mereka tidak termasuk dalam kategori agama, tetapi disebut komunitas penganut atau penuh kepercayaan (difasilitasi depdiikbud, bukan kemenag). indonesia sebagai negara hukum, harus merujuk kepada konstitusi dan yang ada dalam menangani masalah paham dan aliran bermasalah. hak beragama warga negara harus dilindungi dari penafsiran ajaran agama yang menyimpang. indonesia telah ada yang mengatur pencegahan penyalahgunaan agama, yaitu nomor pnas tahun yang dikenal dengan penodaan agama. ini menjadi dasar pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pemahaman dan keyakinan agama bermasalah. kebebasan setiap orang untuk berkeyakinan perlu diatur agar kebebasan itu tidak sampai jatuh pada penodaan agama. melindungi agama agama yang telah difasilitasi perlu didahulukan daripada keputusan memberi kebebasan aliran lain yang disetarakan dengan agama. setiap orang berhak beragama. tapi setiap agama berhak memperoleh perlindungan negara dari penodaan. sebuah hak tidak boleh melanggar hak orang lain. salah satu ikhtiar kehadiran negara untuk menjamin kesucian agama sesuai keyakinan penganut agamanya dan untuk mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan menerbitkan regulasi, dalam konteks ini nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama diperlukan indonesia. dengan pnas tersebut, tiap warga negara tidak boleh seenaknya mengekspresikan kebebasan berkeyakinan. semua harus tunduk pada uu. setiap warga negara harus tunduk pada batasan batasan dengan maksud menjamin hidup agama. yaitu dibatasi oleh nomor pnas nomor pnas menerangkan tentang larangan melakukan penodaan agama dalam bentuk apapun. rezim ham indonesia, bukan kebebasan tidak terbatas. tetapi, ham indonesia adalah ham yang dibatasi oleh konstitusi dan uu. uud ketiga, mencermati uji materi nomo pnas perkara nomor puu xv yang diajukan sembilan) perorangan wni tergabung dalam komunitas ahmadiyah. permohonan uji materi (judicial review) nomor pnas dengan perkara nomor puu xv diajukan (sembilan) wni tergabung dalam komunitas ahmadiyah. norma yang dimohonkan diuji oleh pemohon ada (tiga) yaitu dan dan nomor pnasnomor pnasnomor pnastit. pemohon meminta agar mahkamah konstitusi menyatakan tiga ketentuan tersebutdasar norma pengujian yang dimohonkan pemohon dan dan dan uudetapi ham yang dibatasi oleh konstitusi dan uu. bahwa undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama telah mengandung sangat kuat nilai nilai keseimbangan antara hak asasi manusia ham) dan kewajiban asasi manusia (kam).ngujian melalui mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii dan nomor puuadalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi umat beragama, ketika orang meyakini dan memilih agama maka negara tidak boleh hadir (forum internux), akan tetapi ketika menyangkut kepentingan orang lain atau masuk wilayah publik maka negara hadir karena berhadapan dengan ham orang lain: forum interim umat islam indonesia adalah mui, menjadi forum eksternal ketika pengamalan keadaan masuk wilayah publik dan merusak moralitas publik dan kalau negara tidak hadir dapat dituntut karena melakukan pembiaran (by commission) terhadap kerusakan moralitas publik: undang undang guo satu satunya undang undang yang mengatur relasi umat beragama dan sepanjang belum ada yang baru adalah tetap konstitusional. lebih bagus ada undang undang, jelek apapun undang undangnya lebih baik daripada tidak. ada undang undang karena semua perselisihan dapat diselesaikan melalui meja hijau, bukan lapangan hijau, dunia kemanusiaan manapun mengutuk kekerasan oleh siapa pun dengan motif apa pun, negara harus hadir dan terkait kekerasan dan persekusi telah diatur dalam kuhp bukan dalam undang undang guo, lebih lanjut, ahli menyampaikan keterangan tambahan yang diterima kepaniteraan pada tanggal februari yang secara substansi pada pokoknya tidak berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal januari sebagai berikut: untuk mencermati uji materi perkara nomor puu xv ijin saya mengutip beberapa keputusan yang patut dipertimbangkan untuk menjemput ingatan kolektif kita. pertama, soal rezim ham konstitusi. memutuskan bahwa pidana mati dalam nomor tahun tentang narkotika tidak bertentangan dengan uudnri tahun pemohon dalam uji materi tersebut tudung mulya lubis (mewakili terpidana mati kasus narkoba: edith dan rani dan (dua) warga negara australia: murahan dan andrew chan) dan deny kailimang (mewakili warga negara australia kasus bali nine). menurut mk, rezim ham dalam konstitusi indonesia tidak menganut asas kemukakan ham. menurut mk, a j dibatasi oleh kunci pada setiap orang wajib menghormati ham orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara . sedangkan pad. kedua, mk, pada senin, april menolak seluruhnya permohonan uji materi terhadap nomor pnas tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang diajukan imperial, elsa lembaga studi dan advokasi masyarakat), phi perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia), demos pusat studi ham dan demokrasi), masyarakat setara, yayasan dewantara, ylbhi yayasan lembaga bantuan hukum indonesia), (alm) abdurrahman wahid, prof. dr. mudah mulia, prof. dalam rahardjo, serta maman manual hag. permohonan pengujian diajukan terhadap (lima) norma, yaitu dan nomor pnas dalam keputusannya menggunakan sembilan norma uud sebagai alat uji, yaitu dan ketiga, keputusan nomor puu x pemohon dalam perkara ini adalah tajuk muluk alias ali murtad dkk. dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. tajuk muluk meminta agar menyatakan (a) kuhpimbang, permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. menurut mk, penerapan 156a kuhp adalah merupakan ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum atau merupakan permasalahan penerapan norma. bukan persoalan konstitusionalitas norma. dalam pertimbangannya, mengatakan,dalam putusannya telah menolak permohonan untuk menyatakan pencegahan penodaan agama bertentangan dengan konstitusi.api ham yang dibatasi oleh konstitusi dan uu. meminjam keputusan mk, ham dalam konstitusi indonesia tidak menganut asas kemukakan ham. a j dibatasi oleh kunci bahwa undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi umat beragama. itu relatif telah mengandung sangat kuat nilai nilai keseimbangan antara hak asasi manusia (ham) dan kewajiban asasi manusia (kam). bahwa terhadap ketentuan dan beberapa lairmohonan uji materi oleh berbagai kelompok dengan mendalilkan beragam argumentasi. dan, terhadap permohonan uji materi terhadap substansi dimaksud, mk, dalam amar putusannya, menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. bahwa dalam hemat sayaya sungguh berharap bapak ibu hakim yang mulia sebagai penjaga konstitusi, mohon agar dapat memutus yang seadil adilnya (ex ago bono) demi kepastian hukum dan mengantisipasi munculnya disharmoni sosial yang berpotensi menjadi disintegrasi nasional. aminuddin yakub, m.a. ajaran syarat islam ajaran ketentuan yang goth'i al dialah wilayah (internux islam yang membuat ajaran ajaran pokok qaeda mental) ajaran ketentuan yang zhong al dialah dalam ajaran islam, sebagaimana juga dalam ajaran setiap agama, tentu ada ajaran ajaran yang bersifat pokok atau fundamental dan ada ajaran ajaran yang bersifat buruk atau instrumental atau cabang. ajaran ajaran yang bersifat pokok dan fundamental ini adalah ajaran ajaran yang absolut dimiliki oleh setiap agama, diyakini oleh seluruh penganut agama, dan ini tidak boleh ada perbedaan dalam tafsir atau dalam memahaminya dan menjalankannya. dalam islam ajaran ajaran yang bersifat pokok dan fundamental disebut sebagai ajaran yang math'i al adalah, yaitu ketentuan ketentuan ajaran islam yang sudah math'i, yang sudah pasti, yang sudah absolut, yang sudah mutlak yang situ tidak boleh ada perbedaan, situ harus dipahami apa adanya, dan disitu harus dipahami sebagaimana adanya, tidak ada tafsir, tidak ada takjil, tidak ada penafsiran yang berbeda dalam hal hal yang terkait dengan ajaran pokok atau math'i al silalahi. yang kedua adalah ajaran yang sifatnya cabang. ajaran yang sifatnya cabang dalam islam ini disebut adalah ketentuan ketentuan yang anni al adalah, yaitu ketentuan ketentuan hukum atau syariat yang tidak absolut, dalam arti boleh multitafsir, boleh berbeda pandangan. dalam setiap agama, pasti ada ajaran ajaran fundamental pokok dan ada ajaran ajaran instrumental cabang. dalam islam, ajaran ajaran yang fundamental pokok, misalnya adalah ajaran ajaran yang terkait dengan akidah. akidah berkait dengan banyak hal tentang ketuhanan, keilahian, kenabian, kerasulan, malaikat, hal hal yang gaib, surga, neraka, dan lain sebagainya. ada juga ajaran ajaran yang math'i yang sifatnya pokok, misalnya tentang ibadah dalam arti ibadah madah, ibadah yang hair ma'gulat ma'na, ibadah ritual murni seperti salat dalam islam. ada ajaran ajaran yang donna yang sifatnya instrumental yang boleh berbeda pendapat, berbeda pandangan, misalnya dalam masalah muamalah, politik, sosial, dan ekonomi. ini adalah ajaran ajaran yang sifatnya donna, yang dalam islam boleh berbeda pendapat dan pandangan. wilayah wilayah yang sifatnya math'i adalah adalah wilayah pokok yang harus dipatuhi secara absolut oleh seluruh penganut agama islam, apa pun organisasinya, apa pun bangsa dan negaranya. selain tentang ajaran pokok dan cabang tadi adalah terkait dengan islam dan kebebasan beragama. dalam islam, beragama itu diberikan kebebasan. gurun jelas mengatakan, irama fid din, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. dalam islam, dilarang seseorang memaksa orang lain untuk memasuki agama islam. dalam islam, ada konsep yang namanya hidayah. hidayah ini adalah hak absolut tuhan. bukanlah yang memberikan hidayah kepada seseorang, apakah dia mendapat petunjuk untuk masuk islam atau tidak, maka manusia tidak boleh memaksakan dalam islam, orang lain masuk dalam agama islam. ada kebebasan beragama, dalam islam jelas laku dihukum waliyaddin, silakan anda meyakini agama anda, kami meyakini agama kami. tapi dalam islam juga ada hal terkait dengan penodaan agama, penistaan agama, al gurun jelas melarang umat islam menghina, menodai tuhan ataupun agama lain. karena kalau seseorang muslim menodai, menghina agama atau tuhan orang lain, maka orang lain itu akan menghina kembali, menghina balik agama islam, menghina balik allah, yang itu sesungguhnya adalah penghinaan terhadap tuhan umat islam itu sendiri. maka, dalam islam ada konsep namanya add az dari'ah, tidak boleh kita menghina tuhan agama lain, menghina agama lain karena itu akan berbalik, mereka akan menghina agama islam itu sendiri. oleh karenanya dalam islam dilarang menodai agama, menodai ajaran agama orang lain dan islam pun juga menolak adanya penodaan dan penistaan terhadap ajaran ajaran sakral yang diyakini oleh umat islam. jadi, harus dibedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama, harus dibedakan antara ajaran yang fundamental dan math'i, yang tidak boleh ada perbedaan dengan ajaran ajaran instrumental, yang boleh ada perbedaan. ini prinsip dalam ajaran islam. dan ajaran islam yang terkait dengan yang math'i dan donna, semua ulama dari mulai para sahabat sampai sekarang dan juga berdasarkan nash al @uran dan hadis yang tegas, dengan jelas mengatakan bahwa ajaran ajaran islam itu bersumber pada dua pokok, yaitu al gurun dan al hadis. al gurun dan al hadis menjadi sumber ajaran islam yang ada ajaran ajaran yang memuat ajaran ataupun ketentuan yang math'i, yang pokok, yang fundamental, dan juga ada ajaran ajaran yang bersifat instrumental yang boleh ada perbedaan. il. majelis ulama indonesia majelis ulama indonesia adalah tempat bermusyawarah berhimpun para ulama, zu'awa cendekiawan muslim indonesia dari berbagai organisasi masyarakat islam ada lebih ormas islam dihimpun mui fatwa mui sebagai sumber aturan yang berkaitan dengan umat islam indonesia fatwa munas mui tahun menguatkan fatwa munas mui tahun tentang, ahmadiyah sebagai aliran yang berada luar islam yang menyimpang, sesat dan menyesatkan dan menghukum orang yang mengikutinya sebagai murtad. majelis ulama indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, para zuma, para pemimpin ormas islam, termasuk dalamnya adalah umar, pemerintahan, cendekiawan cendekiawan muslim dari berbagai umat islam, dari berbagai latar belakang umat islam indonesia, untuk bermusyawarah terkait dengan urusan keislaman indonesia, baik itu berkait dengan masalah ketentuan undang undang ataupun regulasi yang akan dibuat, ataupun terkait dengan kondisi dan keadaan umat islam. maka, majelis ulama indonesia disebut sebagai melting pot atau rumah besar umat islam. baik fatwa ataupun keputusan keputusan mui menjadi representasi ataupun suara umat islam indonesia. mui sudah berhimpun seluruh ormas islam dan jumlahnya tidak kurang dari bahkan ormas islam yang ada indonesia. ormas ormas islam yang besar semuanya berhimpun dan berada rumah besar mui, baik itu nahdlatul ulama, muhammadiyah, al washliyah, persis, dewan dakwah, dan lain sebagainya. mui sebagai lembaga ulama, maka mempunyai kewajiban ri'ul ummah agidatan syari'atan, menjaga umat dari sisi akidah (hal hal yang fundamental dan pokok), syariat (terkait dengan masalah hukum islam) melalui fatwa. fatwa mui dikeluarkan oleh komisi fatwa, yang situ berhimpun semua lembaga lembaga fatwa dari ormas ormas islam yang ada indonesia. jadi, komisi fatwa jumlahnya lebih dari anggota ulama, ahli sebagai salah satu anggotanya. situ berhimpun representasi lembaga lembaga fatwa dari berbagai ormas islam, nahdlatul ulama, muhammadiyah, dewan dakwah, dan lain sebagainya. oleh karena itu fatwa mui memiliki bobot yang lebih ketimbang fatwa yang dikeluarkan ormas ormas islam. terkait dengan aliran dan paham keagamaan, mui dalam menetapkan fatwa dimulai dengan melakukan pengkajian dan penelitian oleh lembaga atau komisi yang namanya komisi pengkajian. dikaji aliran aliran tersebut dari sisi ajarannya melalui sumber sumber yang asli. terkait dengan ahmadiyah, mui sudah mengeluarkan fatwa munas mui yang ke vii tahun yang merupakan penegasan kembali atas fatwa mui tahun pada munas ke ll. mana ditegaskan bahwa aliran ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang, keluar dari islam, sesat dan menyesatkan, dan yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari islam. atas fatwa itu, mui memiliki tiga opsi. pertama, meminta dan mengimbau, dan mengajak para pengikut ahmadiyah untuk al ruu'ila al agg, kembali kepada ajaran islam yang benar sesuai dengan al @uran dan al hadis. kalau tidak mereka kehendaki, tidak mereka ingin, atau tidak mereka ikuti, maka sebaiknya mereka mendirikan agama baru luar islam. kalau posisi dia menjadi agama baru luar islam, maka dihormati, sebagaimana islam menghormati agama agama kristen, hindu, dan budha. akan tetapi kalau dia tetap mengklaim sebagai muslim, islam, sementara ajaran ajaran yang dibawa bertentangan dengan ajaran pokok islam, maka berarti sudah melakukan penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama islam. disinilah mui meminta negara bertindak dan mengatur tentang hal yang berkaitan dengan penodaan dan penistaan agama karena terkait dengan masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif yang dapat menimbulkan disharmoni dan ketidaktertiban sosial, maka mui meminta negara hadir untuk melakukan penertiban terhadap tindakan yang berkait dengan penodaan dan penistaan agama. samping itu, dalam uud dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun . selain uud juga menjamin pengakuan (recognition), penghormatan (respect), dan pemajuan (promote) akan hak warga negara akan kebebasan beragama dan berkeyakinan. bahkan juga menegaskan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan (protes) hak tersebut sebagaimana ada pada status non decoration rights bagi religious freedom and beliefs ini juga ditegaskan kembali dalam tentang ham, lain yang mengatur hak kbb adalah nomor tahun tentang ratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. pada ini ditegaskan jaminan kebebasan memilih dan mengamalkan agama, bebas dari pemaksaan, ketatnya syarat pengaturan, dan hak orang tua mendidik agama anak anaknya. jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut instrumen ham internasional norma norma hukum internasional yang mengatur dan menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan memperoleh penegasan dalam universal declaration human rights dan kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik occur). deklarasi universal ham pbb menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan,. sedangkan occur menegaskan hak kebebasan memiliki atau memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, kebebasan melaksanakan agama atau kepercayaan, dengan cara mengajarkannya, mengamalini juga mengandung larangan pemaksaan yang mengganggu kebebasan seseorang untuk memiliki atau memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri. ill. fatwa dunia tentang ahmadiyah fatwa tentang kesesatan ahmadiyah bukan saja fatwa mui, tetapi juga fatwa seluruh lembaga dunia islam (ijma' al malam). keputusan pemerintah pakistan april berdasarkan fatwa ulama dan pengadilan syariah pakistan, bahwa ahmadiyah sebagai non muslim dan dilarang menggunakan istilah dan simbol simbol islam. fatwa rabithah alam islami tempat berhimpun ormas ormas besar termasuk dalam agama islam dunia memutuskan ahmadiyah murtad dan keluar dari islam. mama' al high al islami oki nomor bahwa ahmadiyah @dian adalah menyimpang dan keluar dari islam fatwa ahmadiyah juga sudah dikeluarkan oleh seluruh lembaga lembaga fatwa setiap negara, malaysia, brunei, mesir, mama al buyut, dan semua negara negara oki melalui lembaga lembaga katanya, sudah menetapkan kesesatan ahmadiyah. fatwa ahmadiyah juga sudah ditetapkan oleh lembaga internasional mama al high al islami, oki, mana tempat berhimpunnya seluruh ulama ulama yang menjadi representasi oki, dengan tegas dikatakan bahwa ahmadiyah menyimpang dan keluar dari islam. fatwa ahmadiyah juga sudah ditetapkan oleh rabithah alam islami, tempat berhimpunnya kurang lebih ormas islam dari berbagai dunia. fatwa ahmadiyah juga dikeluarkan oleh liga liga muslim canada, amerika, bahkan eropa. ada perhimpunan liga liga muslim, mana disitu berhimpun seluruh organisasi organisasi islam dari berbagai negara, akan tetapi ahmadiyah tidak masuk dalam liga muslim karena dianggap bukan bagian dari islam. bahkan ahmadiyah negara asalnya pakistan diputuskan oleh mahkamah agung pakistan dan india juga bahwa pakistan, aliran ahmadiyah atau orang orang yang menganut paham ahmadiyah dikategorisasikan sebagai golongan minoritas non muslim. iv. fatwa orang orang islam majelis tarih muhammadiyah tahun membawakan kesesatan dan kekafiran ahmadiyah keputusan bantul masih nahdlatul ulama lirboyo menegaskan keputusan sebelumnya tentang kesesatan ahmadiyah fatwa persis persatuan islam) bandung fatwa dewan dakwah islamiyah indonesia didi). fatwa tentang ahmadiyah bukan saja hadir dari fatwa mui, namun sudah ada sejak tahun oleh persis, sudah ada tahun oleh majelis tarih muhammadiyah, sudah ada dikatakan tahun oleh nahdlatul ulama, bahkan ditegaskan oleh fatwa lembaga bantul masal nahdlatul ulama tahun tentang ahmadiyah. bahkan ketika fatwa munas mui tahun tentang ahmadiyah pun lembaga bantul masal menegaskan kembali fatwa kesesatan ahmadiyah dan membenarkan fatwa mui tahun itu. jadi, fatwa tentang ahmadiyah ini adalah fatwa seluruh ormas ormas islam. nahdlatul ulama, muhammadiyah, dewan dakwah, al washliyah, dan seluruh ormas islam secara lokal dan hoc sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh atau dalam ajaran ahmadiyah. terakhir tentang undang undang guo, mui banyak mendapatkan dan menghadapi masalah masalah aliran aliran dan paham keagamaan indonesia. ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku tuhan. mui ada lebih masalah setiap tahunnya terkait dengan aliran paham keagamaan, baik yang bersifat lokal ataupun nasional, bahkan internasional. maka, perlu diatur dalam undang undang guo. terkait tentang ahmadiyah, mui sudah mengkaji dari berbagai sumber asli, termasuk kitab jazirah yang disebut wahyu mugaddas yang diterima oleh mirza ghulam ahmad, dari halaman pertama sampai halaman terakhir, berisi pemenggalan pemenggalan al @uran disatupadukan, sehingga sudah terjadi penistaan dan penodaan agama. kesimpulan, bahwa negara indonesia adalah negara berdasarkan pancasila dan uud yang dengan tegas menegaskan bahwa negara yang berketurunan yang maha esa dan negara wajib melindungi agama, menjaga ketertiban agama. kebebasan beragama dipersilakan, saling menghormati antarumat beragama, antarpemeluk beragama hidup berdampingan, akan tetapi kebebasan beragama bukanlah kebebasan menodai dan menista agama yang lafatwa mui tidak menjadi pemicu terjadinya persekusi terhadap jemaah ahmadiyah karena dikeluarkan jauh sebelum terjadinya peristiwa kerusuhan atau penyerangan terhadap ahmadiyah parung, peristiwa peristiwa penyerangan terhadap ahmadiyah bermula dari adanya penyebaran ajaran ajaran ahmadiyah sekitar masyarakat yang tidak meyakini dan menolak ajaran ahmadiyah. oleh karena itu supaya tidak terjadi peristiwa peristiwa tersebut negara harus hadir menjaga ketertiban supaya tidak terjadi benturan antarmasyarakat, fatwa fatwa mui mempunyai kekuatan dan bobot moralitas yang diakui baik secara sosial maupun legal: lebih lanjut, ahli menambahkan keterangan yang diterima kepaniteraan pada tanggal februari mengemukakan hal hal sebagai berikut: islam dan toleransi beragama islam adalah agama yang allah swt turunkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam (ramalan al alamin). dibawa oleh utusan allah yang berbudi mulia yaitu nabi muhammad saw, penutup para nabi dan rasul allah yang tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya. kata islam berasal dari kata asrama dan salim salam yang berarti kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan karena ajaran ajaran islam membawa dan mengajak manusia kepada kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. sebagai agama yang ramalan lil 'alamin, dalam islam terkandung ajaran ajaran yang secara tegas mengajarkan tentang akhlak, perdamaian, toleransi, saling menghormati dan saling tolong menolong antara sesama, bahkan puncak keimanan seseorang itu terwujud pada keagungan akhlaknya seperti yang dicontohkan dan diajarkan nabi muhammad saw dalam adanya: wal animal lila) gate all jsi sempurnanya iman seorang mukmin (muslim) adalah mereka yang paling baik akhlaknya . antara ajaran ajaran islam tentang toleransi adalah: tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. al gurun dengan tegas mengharamkan adanya pemaksaan dalam agama. haram memaksakan agama islam) kepada orang lain call asi tidak ada paksaan dalam beragama islam) . . (@. al bayaran dalam islam, seseorang menjadi muslim adalah karena hidayah allah. tugas seseorang muslim hanyalah berdakwah (mengajak) dan menyampaikan ajaran islam. haram menghina dan mengejek tuhan sesembahan dari orang atau agama lain karena jika itu dilakukan sama saja menghina dan mengejar allah swt. menghina dan mengejek tuhan agama lain menyebabkan penganut agama tesebut akan membalas dan menghina allah swt tanpa pengetahuan. keharuman menghina dan mengejek tuhan agama lain juga berarti keharuman menghina dan mengejek ajaran agama. dalam al gur'an surah al an'am tegas dinyatakan dan janganlah kamu menghina memaki sembah sembahan yang mereka sembah selain allah, karena mereka nanti akan memaki allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada bukanlah merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan . (@. al an'am islam mengajarkan toleransi hidup berdampingan dengan penganut agama lain secara damai, saling menghormati keyakinan masing masing, mempersilahkan penganut agama lain menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya, tidak ikut campur terhadap urusan agama dan keyakinan orang lain dan saling menolong dalam kebaikan. banyak sekali al gurun dan hadits nabi yang menjelaskan hal ini, diantara dalam surah al kafir (laku dihukum al din, bagimu agamamu dan bagiku agamamu, silahkan menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama masing masing) dan salah satu hadits nabi saw asa lae cal rasulullah saw bersabda barang siapa yang menyakiti dini (non muslim yang hidup berdampingan secara damai dgn kaum muslim) maka itu berarti telah menyakiti diriku . rasulullah saw sendiri sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari hari bergaul, bertetangga dan bermasalah madinah dengan orang yahudi, nasrani dan penganut agama lain. ada suku yahudi, puluhan suku beragama nasrani, serta berbagai suku penganut agama lain yang hidup madinah masa rasul. saat pertama hijrah madinah dan diangkat sebagai pemimpin kota madinah, hal yang pertama dilakukan oleh rasulullah adalah membuat perjanjian yang dikenal dengan piagam madinah mitra al madinah) yang berisi perjanjian seluruh kabilah suku suku madinah untuk hidup bersama, berdampingan, saling menghormati, saling melindungi dan saling menjaga jika ada serangan gangguan dari luar madinah. inilah piagam perjanjian pertama dunia. berdasarkan sejarah piagam madinah itu pula, mui berpendapat bahwa nkri adalah dar al ahli dan dar al salam yaitu wilayah damai yang dalamnya ada perjanjian dan kesepakatan bersama antara umat islam dan umat beragama lainnya untuk hidup bersama berdampingan secara damai, saling menghormati, saling melindungi dan tolong menolong antar sesama anak bangsa. perjanjian itu tercermin dalam pancasila dan uud oleh karenanya mui menilai bahwa nkri, pancasila dan uud adalah final sebagai piagam perjanjian yang luhur yang disepakati oleh seluruh anak bangsa. maka semua peraturan perundang undangan yang lahir harus mencerminkan nilai nilai dan norma norma pancasila. indonesia bukan dar al hari (wilayah perang), mengusik kedamaian dan perjanjian bersama tersebut adalah tindakan buat. ajaran pokok fundamental dan cabang instrumental dalam islam misi utama ajaran islam adalah tauhid (meng desakan allah swt) sebagai ajaran inti sebagaimana diajarkan dan termaktub dalam kitab dan wahyu yang dibawa oleh para nabi sebelum nabi muhammad saw. tauhid adalah meng desakan allah swt, suatu keyakinan bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah selain dia allah swt) yang menciptakan manusia dan alam semesta. ada tiga hal pokok yang diajarkan islam yaitu akidah, syariah dan akhlak. akidah ajaran fundamental pokok islam terkait dengan ajaran tentang keyakinan (iman) kepada allah, malaikat, nabi rasul, kitab, hari kiamat dan gala radar allah yang wajib diimani setiap muslim. syari'at berisi ajaran ketentuan ketentuan hukum yang wajib dipatuhi dan dijalankan setiap orang yang beriman (muslim), baik yang berhubungan dengan ibadah (hubungan kepada allah) dan mu'adalah (hubungan kepada manusia dan mahluk lainnya). dan akhlak yaitu ajaran tentang budi pekerti dan etika yang wajib dijalankan setiap muslim. dari ketiga ajaran pokok tersebut, terdapat ketentuan ketentuan yang bersifat @thi' dialah dan anni dialah. ketentuan yang @oth'i dialah adalah ajaran ketentuan yang sudah baku, tegas, jelas, rinci, tidak boleh berubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikremasi, tidak boleh diinvasi oleh siapa pun. ketentuan tersebut harus dijalankan sebagaimana adanya sesuai ketentuan tuntunan yang sudah digariskan. tidak boleh ada. tafsir (penafsiran) atau ta'wil (pemasangan makna) dan wajib dijalankan sesuai tuntunan. sebagai contoh adalah masalah ibadah ritual (ibadah masalah) seperti shalat. termasuk dalam ajaran yang @ath'i dialah adalah hal yang berkaitan tentang akidah (iman) yang merupakan ajaran fundamental agama (ushul al din), seperti masalah ketuhanan dan kenabian. persoalan kenabian, misalnya, adalah hal yang sangat fundamental. sudah menjadi keyakinan (iman) islam bahwa nabi muhammad adalah nabi dan rasul terakhir dan penutup yang tidak ada nabi atau rasul sesudah beliau. keyakinan dinyatakan dengan tegas dalam al gurun dan sabda sabda beliau (hadits). tidak ada penafsiran ataupun pena'milan lain tentang keimanan bahwa tidak ada nabi atau rasul sesudah nabi muhammad. sebab masalah kenabian terkait dengan masalah keimanan, masalah wahyu, masalah syariat agama dan masalah masalah pokok agama lainnya. jika ada nabi atau rasul baru maka itu berarti ada wahyu baru, jika ada wahyu baru maka ada kitab suci baru, jika ada kitab suci baru berarti ada syariat baru dan jika ada syariat baru maka ada agama baru. sementara ketentuan yang anni dialah adalah ketentuan dalam ajaran islam yang tidak tegas, bersifat global dan bersifat multitafsir. pada masalah yang anni dialah ini dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran maupun perbedaan pendapat karena al gurun dan sunnah tidak mengaturnya secara tegas dan rinci, dapat berkembang, dapat dikremasi, diinvasi bahkan berubah seiring perubahan zaman dan tempat. perbedaan antara perbedaan (khilafiyahh dan penyimpangan (dlalalah kesesatan) dalam islam berdasarkan perbedaan antara ajaran islam yang @ath'i disanalah dan anni dialah itulah dapat diketahui mana perbedaan yang terjadi dalam masalah masalah cabang (furu'iyah) dengan perbedaan dalam masalah masalah pokok fundamental (ushuliyyah). perbedaan dalam masalah furu' cabang adalah perbedaan yang ditoleransi karena memang masalah furu' tersebut adalah wilayah al khilau yaitu wilayah yang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah agama. perbedaan inilah yang disebut sebagai khilafah (perbedaan) seperti perbedaan mazhab fikih. terhadap perbedaan furu'iyah ini islam mengajarkan untuk dikembangkan toleransi karena perbedaan dalam hal ini merupakan rahmat bagi umat dengan keragaman pendapat, mazhab, aliran dan atau organisasi keislaman. adapun perbedaan dalam masalah yang @thi'i dialah tidaklah disebut sebagai perbedaan melainkan penyimpangan. penyimpangan adalah kesesatan (halaqah) dan menyesatkan (mudhillun). penyimpangan tidak dapat ditoleransi tetapi harus diamputasi karena bersifat destruktif dan merusak agama. penyimpangan dapat menimbulkan benturan dan kekacauan. untuk itulah, perlu dibedakan antara perbedaan (khilafah) dengan penyimpangan (halaqah). islam sangat toleran dan menghormati terhadap perbedaan internal yang bersifat furu'iyah dan perbedaan keyakinan atau agama dengan penganut agama lain. namun, islam tidak mentoleransi perbedaan yang fundamental atau penyimpangan penyesatan agama karena hal ini dapat merusak agama dan umatnya. fatwa mui tentang aliran ahmadiyah musyawarah nasional munas) vii mui tanggal juli m. kumail akhir menegaskan kembali fatwa dan keputusan munas mui tahun tentang ahmadiyah sebagai aliran yang berada luar islam, sesat dan menyesatkan serta menghukum orang yang mengikutinya sebagai murtad (telah keluar dari islam). meski demikian, dalam fatwa tersebuthag (al ruu' ila al agg) sejalan dengan al gurun dan hadis. dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham aliran ahmadiyah seluruh indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. dengan fatwa tersebut, ada tiga point yang harus digaris bawahi: aliran ahmadiyah adalah kelompok yang berada luar islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari islam). dengan adanya hukum murtad tersebut,sejalan dengan al gur'an dan hadis (al ruu' ila al agg). pelaksanaan butir butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran ahmadiyah wilayah negara republik indonesia harus dikoordinasikan kepada. pihak pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adala'adakan anarkis terhadap pihak pihak, hal hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa mui ini. seluruh fatwa munas vii mui, termasuk fatwa tentang aliran ahmadiyah, disaring dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam berbagai forum, seperti akord, rakernas, muda, dan berbagai surat serta e mail yang diterima oleh mui. fatwa tentang aliran ahmadiyah diputuskan setelah terlebih dahulu dilakukan studi yang mendalam atas ajaran ajaran ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri sejarah ahmadiyah, mengkaji kitab kitab dan tulisan karya mirza ghulam ahmad dan para tokoh ahmadiyah serta mengkaji dua kelompok ahmadiyah dan ajarannya masing masing dengan merujuk langsung berbagai literature asli terbitan mereka. selain itu, tentu saja dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap al gurun, hadis, ijma', awal ulama serta keputusan keputusan fatwa ulama dunia islam. aliran ahmadiyah: gerakan, golongan dan ajarannya aliran ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran mirza ghulam ahmad al godiyani dan berdiri pada tanggal maret mirza ghulam ahmad sendiri lahir godaan, nama sebuah desa india, pada tanggal februari dan meninggal pada mei hasrat mirza basyirudin mahmud ahmad, da'watu amir, diterjemahkan oleh sayyid shah muhammad al jaelani tanpa tempat: yayasan wisma damai, xi. buku da'watu amir karya hasrat mirza basyirudin mahmud ahmad, putra mirza ghulam ahmad yang juga khalifah al masih (pemimpin tertinggi jemaat ahmadiyah), adalah buku yang pada mulanya dimaksudkan sebagai penjelasan tentang apa itu ahmadiyah yang ditujukan kepada pada raja afganistan. buku ini sekarang menjadi salah satu pegangan hidup beragama aliran ahmadiyah godaan). pada awalnya (tahun mirza ghulam ahmad mengaku sebagai mujahid (reformer),nya sebagai al mahdi al ma'hubud imam mahdi yang dijanjikan) dan agar umat islam berbagi'at kepadanya hafiz basuki, ensiklopedi islam, jakarta ikhtiar baru van hove, pada merek tahun itu pul wahyu dari allah yang menyatakan bahwa nabi isa a.s., yang dipercaya umat islam dan umat kristen bersemayam langit, sebenarnya telah wafat menurut keyakinan pengikut ahmadiyah, nabi isa isa, setelah dipaku palang salib oleh kaum yahudi, tidaklah mati tetapi hanya pingsan. sesudah sembuh beliau menyingkir dari palestina daerah daerah timur, mana bertebaran sepuluh suku israel lainnya. akhirnya beliau sampai kashmir dimana beliau wafat dan dikuburkan khan yar street sinaga. sampai kini kuburan itu masih ada. lihat syafi batuah, ahmadiyah apa dan mengapa, tanpa tempat jemaat ahmadiyah indonesia, cet. xvii, menurut mirza ghulam ahmad,hasrat mirza basyirudin mahmud ahmad, op. cit, xiikitab tadzkirah, adalah kumpulan mimpi, kayu dan wahyu yang diterima mirza ghulam ahmad. kitab ini menjadi kitab suci dan pegangan utama aliran ahmadiyah) yang berbunyi sebagai berikut: al masih anak maryam,, terjemah dikutip dari kitab da'watu amir). dengan pengakuan ini, maka menurut ahmadiyah, dalam diri mirza ghulam ahmad terdapat dua personifikasi, yaitu al masih yang dijanjikan dan al mahdi yang dinantikan da'watu amir,h.sa, seperti surat kabar atau majalah mirza ghulam ahmad menulis buku. diantara buku buku yang pernah ditulisnya, yang menjadi pegangan pengikut ahmadiyah, adalah bawahan ahmadiyah, math i islam, kayu al gita, masih hindustan man, ialah i alam, bawahi al rahman, habitat al wahyu, dan al wasiat. selain itu, terdapat pula tulisan dalam harian al hakim, harian resmi ahmadiyah. sedangkan kumpulan wahyu, ilham dan kayu yang diterima mirza terangkum dalam kitab akira). antaranya adalah: mirza ghulam ahmad dalam daai' al bala' ds) gal ayi uks) dan dia lah tuhan yang hag yang telah mengutus rasul nya dominan daai' al bala', godaan, cetakan ketiga, halaman mirza ghulam ahmad dalam habitat al wahyu (ika cui san demi diriku yang ada tangan nya, sesungguhnya dia telah mengutuk dan menyebut sebagai nabi . habitat al wahyu, ardian, halaman mirza ghulam ahmad dalam nuzul al masih jeb ats isma) apron! gai! ayramcall yua! jal pulai) lead ala si) mulai saya adalah nabi dan status non decoration bagi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin occur ini ditegaskan oleh occur. national human rights commit latar, al ahd al pauli al khas al hukum al madaniyyah al siyasiyyah international covenant civil and political rights, hlm. dan hlm. penegasan tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga terdapat dalam deklarasi kairo oki tentang ham dan islam yang melarang pemaksaan pindah agama atau pemaksaan tidak beragama dan deklarasi ham negara negara arab arab charter human rights) deklarasi ham liga arab ini disahkan pada bulan mei tahun tunisia. lihat national human rights commit latar, al mitra al arabi hukum al insan arab charter human rights, hlm. yang substansinya sama dengan occur. kebebasan beragama juga didukung oleh sebuah deklarasi majelis umum pbb yakni declaration the elimination all forms intolerance and discrimination based religion belief november yang intinya berisi ruang lingkup hak pengamalan agama dan keyakinan yang harus dihormati dan dilindungi, larangan pemaksaan dan diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan. deklarasi ini penting digunakan sebagai pertimbangan dalam menafsirkan isi occur initerkait dengan ruang lingkup kemerdekaan pengamalan agama dan kepercayaan (dalam bentuk peribadatan, ketaatan, pengamalan dan pengajaran) yang dijamin, dijelaskan dalam deklarasi ini. penciptaan suasana yang kondusif bagi religious freedom juga didukung oleh adanya larangan manifestasi agama dan keyakinan yang berbentuk propaganda perang, hasutan kebencian atas dasar kebangsaan, rasial atau agama yang bisa menyulut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. larangan hatred speech yang sangat penting bagi menjaga agama agar tidak menjadi sumber konflik, kebencian dan kekerasan serta membina perdamaian dan harmoni antar umat manusia ini termuat dalam occur rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakkan gambaran yang sempurna, dari muhammad dan kenabian muhammad nuzul al masih, godaan, cetakan pertama, halaman mirza ghulam ahmad dalam ialah al alam (as gawai, sila kiat lam 0dg3 (silam (gan adil uang vga) last gamal kal nila kia uii83 adala sop ssi lil baja ? . ialah al alam, godaan, halaman mirza ghulam ahmad dalam habitat al wahyu (ie iba kontan lil jaw lawu lil elu lil ema pal lal lio lana lal hal adele ca) cai kelas bbs anl sama cal aya amal year lily aged (ganga lil come sanga ul) sesungguhnya allah ta'ala telah menjadikan mazhab (penampakan) bagi seluruh nabi dan dinisbatkan allah) kepadaku nama nama mereka saya adam, saya suit, saya nuh, saya ibrahim, saya ishak, saya ismail, saya ya'gub, saya yusuf, saya isa, saya musa, saya daud, dan saya adalah penampakan sempurna (mazhab kamil) dari muhammad saw, artinya saya adalah bayangan muhammad . hagigot al wahyu, @dian, halaman pada koran badr koran badr adalah juga koran resmi terbitan ahmadiyah ketika itu) yang terbit tanggal maret mirza wafat tanggal mei mirza ghulam ahmad menegaskan pengakuan dirinya sebagai rasul dan nabi. hal ini juga termuat dalam kitab hagigot nubuwwah). dalam kitab bawahan ahmadiyah, mirza ghulam ahmad berkata saya adalah penampakan (buruk) dari nabi yang terkahir muhammad saw), sebagaimana dijelaskan dalam (ae isis aci u3i5). saya adalah nabi. dan allah menamakan muhammad dan ahmad. saya adalah perwujudan tiba al wujud) diri muhammad saw. oleh karenanya, tidak mengguncangkan kenabian akhir dari muhammad dengan adanya kenabian. karena bayang bayang (al hill) tidak terpisah dari aslinya, dan bahwa aku adalah bayang bayang (al philly muhammad. oleh karena itu, belum habis kenabian penutup (katun nubuwwah), oleh. adanya muhammad, karena kenabian (nubuwwah) muhammad tidak terbatas pada diri muhammad. artinya diri muhammad memang adalah nabi, sedangkan kenabian (nubuwwah) muhammad adalah hal yang berbeda. pernyataan mirza ghulam ahmad pada tanggal mei yang dimuat dalam koran akhbar am tanggal mei (tepat pada hari kematiannya) fusi alam ala aida ala sial) (ya janji bantal o38 (le ll, saya) saya adalah seorang nabi sebagaimana telah ditetapkan allah, sekiranya saya menolaknya saya akan berdosa. jika allah menyebut nabi maka bagaimana mungkin aku menolaknya. dan saya akan tetap meyakini ini hingga saya meninggal dunia . hampir semua tulisan karya mirza ghulam ahmad dipenuhi oleh pengakuan pengakuannya sebagai al mahdi, al masih dan nabi. selain itu, karya karyanya juga dipenuhi oleh kutipan kutipan al gur'a.idalamnya muhammad ali ( . meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat bahwa allah maha kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yang dipercaya (shiddigan).dan orang yang kami berbagi'at kepadanya mirza ghulam ahmad) adalah orang yang terpercaya, dan dia adalah rasul allah yang terpilih (al mukhtar) dan suci (al mugaddas) majalah al fusion terbitan januari yang mengutip langsung koran al hakim tanggal juli hal ini juga dibenarkan oleh pengikut ahmadiyah @dian. dalam buku apa dan mengapa ahmadiyah, dinyatakan: sebelum keyakinan muhammad ali dan khazanah jamaluddin tidak berbeda dari keyakinan ahmadiyah lainnya mengenai kenabian hadirat mirza ghulam ahmad ahmad a.s. kedua duanya membenarkan bahwa hadirat mirza ghulam ahmad adalah nabi dan rasul. tetapi sesudah itu kedua orang itu mengingkari kenabian beliau. namun begitu, mereka tetap menganggap beliau sebagai imam mahdi dan al masih yang dijanjikan. inilah perbedaan pokok antara aliran @dian dan dan aliran lahore. karena perbedaan ini aliran lahore tidak mempunyai permainan lagi dari keyakinan ummat islam lain dan karena itu aliran tersebut lambat laun ditelan kembali oleh golongan golongan itu. sedangkan aliran @dian (yang asli atau tema'at ahmadiyah) tetap dalam pendiriannya yang semula, dan kian hari kian berkembang seluruh dunia syafi batuah, op. cit., setelah hakim nurdin (khalifah al masih wafat, terjadi pertentangan politis antara muhammad ali dan mirza basyiruddin mahmud ahmad. sebagian besar pengikut ahmadiyah menunjuk mirza basyiruddin mahmud ahmad, putra mirza ghulam ahmad, sebagai khalifah al masih yang berkedudukan @dian. sementara itu muhammad ali memisahkan diri dan membentuk jama'ah ahmadiyah yang berpusat lahore. sejak saat itu, ahmadiyah terpecah menjadi dua yaitu ahmadiyah @dian yang disebut juga drama'at i. ahmadiyah ahmadiyah @dian pada awalnya berkedudukan @dian india) namun dengan pecahnya india dan pakistan, pusat gerakannya kemudian berpindah bawah pakistan). setelah mirza basyiruddin mahmud ahmad meninggal dunia pada november maka dipilihlah mirza nasir ahmad menjadi khalifah al masih iii hingga wafatnya juni saat ini ahmadiyah @dian dipimpin oleh mirza tahir ahmad, sebagai khalifah al masih iv) dan ahmadiyah lahore yang disebut juga ahmadiyah anjuran isha'at i islam. dalam ajaran ahmadiyah @dian, sebagaimana telah disebut atas, dengan tegas meyakini bahwa mirza ghulam ahmad,@dian yang juga putra mirza ghulam ahmad, dalam kitabnya da'watu amir lihat da'watu amir, pernyataan eksplisit mirza basyiruddin mahmud mengenai keyakinannya akan kenabian mirza ghulam ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa inggris berjudul the truth about the split kebenaran tentang perpecahan). buku ini merupakan terjemahan dari buku berbahasa urdu yang berjudul a'indah l sangat, yang terbit pertama kali pada tahun pedoman besar gerakan ahmadiyah indonesia, benarkah ahmadiyah sesat?: suatu tanggapan, yogyakarta gai, berikut adalah antara cuplikan pernyataan mirza basyiruddin mahmud dalam buku tersebut mengenai subjek pokok dari artikel saya, saya menulis bahwa sebagaimana kami berkeyakinan al masih yang dijanjikan sebagai salah satu nabi dari nabi nabi tuhan, kami tidak mungkin menganggap yang menolak beliau adalah muslim . (h. ibid., dan akhirnya, didasarkan atas dalil al @ gurun bahwa orang orang yang gagal untuk mengenal al masih yang dijanjikan sebagai rasul, meskipun mereka menyatakan dia mirza ghulam ahmad) sebagai orang yang shaleh dengan lidahnya, adalah benar benar kafir . (h. ibid., keyakinan akan kenabian mirza ghulam ahmad dalam ajaran ahmadiyah @dian juga dijelaskan dalam buku ahmadiyah apa dan mengapa?. berikut kutipannya menurut al gur'an, setiap nabi adalah rasul dan sebaliknya setiap rasul adalah nabi. seorang dikatakan nabi karena mendapat kabar ghaib dari allah swt, yang mengatakan adalah seorang nabi. dan disebutkan rasul karena diutus oleh allah swt kepada manusia. selaras dengan itu, hadirat mirza ghulam ahmad adalah a.s. adalah nabi dan rasul syafi batuah, op. cit., demikian pula penjelasan yang diberikan oleh jemaat ahmadiyah indonesia golongan @dian) dalam edaran resminya menanggapi keberatan keberatan dari pihak lembaga penelitian dan pengkajian islam ppi) yang ditandatangani ir. syarif ahmad lubis, sc, ketua jemaat ahmadiyah indonesia ahmadiyah meyakini bahwa mirza ghulam ahmad itu nabi dan rasul adalah berdasar pengakuan bahwa beliau mendapat wahyu dan diangkat tuhan. jadi, bukan atas kemauan beliau sendiri. tuhan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengangkat siapa saja diantara hamba hamba yang dipilih nya syafi batuah, op. cit., selain keyakinan itu, ahmadiyah @dian juga menghadirkan orang yang menolak kenabian mirza, menyebut isteri mirza sebagai umbul mu'minin dan para pengikut yang berbagi'at kepadanya sebagai sahabat, khalifahnya disebut sebagai khalifa rasyid, serta menjadikan @dian, sementara ini bawah, menjadi ma'ad (kota tempat kembali) yang harus dikunjungi anggota tema'at ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan oleh mirza bashir ahmad: . oleh karenanya, al gurun telah menamakan mekkah ma'ad (tempat kembali), yakni suatu tempat yang kaum muslimin bisa kembali secara berulang ulang dan mengambil faedah kerohanian daripadanya. dalam satu ilham yang diterima mirza ghulam ahmad a.s., @dian juga disebut ma'ad sebab pada waktu itu para jemaat berbondong bondong datang berulang kali untuk memperoleh tabiat, dan begitulah insya allah akan berlaku masa yang akan datang. selama @dian belum kembali tangan kita maka bawah lah yang merupakan tempat penggantinya sebab disinilah pada waktu ini kedudukan khilafah ahmadiyah. maka menjadi keharusan bagi para anggota tema'at berkunjung bawah dengan sesering seringnya. hasrat mirza bashir ahmad, dasar dasar pendidikan bagi tema'at, terjemah oleh ahmad anwar dari tarbiyyati jemaat aur use ushul, tanpa tempat tema'at ahmadiyah indonesia, cet. ketiga, sementara itu, ahmadiyah lahore menyatakan hanya mengakui mirza ghulam ahmad sebagai al masih, al mahdi, mujahid dan muhaddas, bukan sebagai nabi. persoalannya benarkah demikian sikap ahmadiyah lahore? bagaimana pula dengan ajaran ajarannya yang lain? dengan pengakuannya bahwa mirza sebagai al mahdi, al masih, mujahid dan muhaddas, apakah mereka berbeda dengan golongan @dian? hal ini perlu ditelusuri dalam literature yang mereka terbitkan sendiri. berikut ini adalah beberapa kesimpulan penelusuran tersebut. pertama, mirza ghulam ahmad, sebagaimana telah disebut atas, dalam berbagai tulisannya sendiri jelas mengaku dirinya sebagai al masih, al mahdi dan nabi rasul, dan ahmadiyah lahore beriman kepada orang yang mengaku dirinya nabi. oleh karenanya, hukum para pengikut ini ahmadiyah lahore) sama dengan hukum orang yang diikuti dialaminya. kedua, sebelum terpecah menjadi dua golongan, semua pengikut ahmadiyah mengakui kenabian mirza, termasuk muhammad ali, pemimpin ahmadiyah lahore, sebagaimana juga telah disebut atas. bahkan dalam bingham should, yang merupakan lembaran penjelasan mengenai golongan mereka dikatakan kami melihat bahwa hadirat al masih al mau'uud dan al mahdi al ma'hubud adalah seorang nabi dan rasul nya. .( majalah al fusion terbitan januari mengutip kitab bingham should, oktober dengan begitu pengakuan ahmadiyah lahore bahwa mirza hanyalah al masih, al mahdi dan mujahid hanyalah retorika, karena mereka tidak pernah secara resmi mengingkari tulisan tulisan (pengakuan) mereka sebelumnya muhammad bagi usman, dalam majalah mama'al high al islami, buku kedua juz pertama, selain itu, pendapat mereka bahwa mirza adalah mujahid adalah silat lafziyyah (tipuan kata) karena maksud pernyataan tersebut senada dengan pendapat @dian tentang mirza sebagai nabi chili atau burung , nabi hair tari? dan nabi ummat. hal itu terlihat dalam tulisan muhammad ali lahore dalam kitabnya al nubuwwah al islam, yang ditulisnya setelah memisahkan diri dari kelompok @dian. pendapatnya ialah sesungguhnya al masih al mau'uud dalam tulisannya terdahulu menetapkan satu hal, yaitu bahwa pintu kenabian memang tertutup, namun salah satu bentuk kenabian masih memungkinkan dicapai diraih. hal ini tidak berarti kami mengatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka, tetapi kami katakan bahwa bahwa pintu kenabian tertutup, hanya saja salah satu bentuk kenabian masih tetap ada dan berlanjut hingga akhir kiamat. itu juga tidak berarti kami mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi nabi, tetapi dapat saja (seseorang) mencapai kenabian itu dengan jalan mengikuti nabi muhammad saw. orang semacam ini dapat disebut sebagai manusia biasa pada satu sisi, dan sebagai nubuwwah juziyyah pada sisi yang lain. nubuwwah al islam, ketiga, selain meyakini bahwa mirza ghulam ahmad adalah al masih dan al mahdi, ahmadiyah lahore memiliki keyakinan yang sama dengan ahmadiyah @dian dalam hal mirza ghulam ahmad menerima wahyu dari allah yang wajib diikuti oleh seluruh manusia, dan bahwa semua yang ditulisnya serta pengakuannya adalah kebenaran yang wajib diikuti oleh semua muslim. bahkan muhammad ali dalam nubuwwah al islam menyatakan: sesungguhnya kalian ahmadiyah @dian) dengan menjadikan mirza sebagai nabi yang sempurna, pengakuan kalian itu derajatnya tidak lebih tinggi dari pengakuan kami kepadanya mirza). dengan menjadikan. kenabiannya mirza) sebagai nubuwwah juziyyah, maka sesungguhnya kami meyakini akan wajibnya mengikuti wahyu (yang diturunkan kepada mirza) pada batas yang kalian iman, bahkan kami menemaninya secara aaliyah melebihi yang kalian iman muhammad bagi usman, dalam majalah mama'al high al islami, buku kedua juz pertama, mengutip pendapat muhammad ali lahore dalam al nubuwwah al islam, lahore keempat, bahwa betapapun kedua kelompok ini berbeda dalam beberapa hal, namun mereka sepakat pada hal hal berikut bahwa mirza ghulam ahmad adalah al mahdi al ma'hubud dan al masih al mau'uud, sebagaimana diberitakan nabi muhammad saw. bahwa pada mirza ghulam ahmad diturunkan wahyu, yang wajib dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia. bahwa kedua kelompok ini sesungguhnya memilki konsep kenabian mirza ghulam ahmad, meski penjelasannya berbeda. bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dan tulisan mirza ghulam ahmad adalah sebuah kebenaran. bahwa mereka yang mendustakan atau mengingkari dakwah mirza ghulam ahmad adalah kafir. fatwa dan sikap mui terhadap aliran ahmadiyah berdasarkan bukti bukti ajaran ahmadiyah, sebagaimana tertuang dalam berbagai literature karya mirza ghulam ahmad dan para tokoh pengikutnya atas, serta setelah mengkaji al gur dan hadis serta lima' ulama, maka mui menetapkan fatwa bahwa aliran ahmadiyah, baik @odiyani ataupun lahore, sebagai keluar dari islam, sesat dan menyesatkan. hal itu didasarkan pada bahwa nash al gurun dan sunnah rasulullah secara math'i telah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) setelah kerasulan nabi muhammad saw., maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah nabi muhammad berarti telah keluar dari islam. dan bahwa akidah ini (tidak ada nabi setelah nabi muhammad saw) adalah keyakinan yang fundamental dan mendasar, yang tidak menerima ta'wil dan takhshish apapun, karena telah ditegaskan dengan jelas dalam al @uran dan hadis hadis mutawatir yang math'\| serta telah menjadi ijma' seluruh ulama. bahwa mirza ghulam ahmad telah nyata nyata mengaku dirinya sebagai nabi maka telah keluar dari islam. adapun adanya ta'wil dan tafsir akan kenabiannya sebagai nabi chili burung , nabi hair tari' atau nabi ummat hukumnya adalah sama. hal itu dikarenakan akidah tentang halaman nabiyyin, adalah akidah math'iyyah yang tidak dapat dita'wil ataupun ditakhshish. tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. sebagaimana para sahabat nabi memerangi musailamah al kadzdzaab, assad al ' unse dan halakhah bin khuawailid yang mengaku nabi dengan cara mena'wil ma'na nubuwwah dan risalah. bahwa beriman dengan orang mengaku dirinya nabi hukumnya sama dengan yang dialaminya. bahwa pengakuan mirza ghulam ahmad sebagai al mahdi dan al masih yang dijanjikan menjelang hari kiamat, sebagaimana diakui @dian maupun lahore, adalah kebohongan dan pembohongan terhadap al gur'an, sunnah mutawatir, dan ijma'. selain itu, seperti telah dijelaskan muka, bahwa meskipun munas mui vii menetapkan aliran ahmadiyah telah keluar dari islam, sesat dan menyesatkan, mui tetap mengajak dan menyerukan para pengikut ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran islam yang hag sejalan dengan al gurun dan hadis (al ruu' ila al hag). mui juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran faham ahmadiyah dan membekukan organisasinya serta menutup semua tempat kegiatannya. dengan kata lain, eksekusi dilakukan olendakan anarkis terhadap pihak pihak, hal hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa mui ini. penting untuk dicatat, bahwa fatwa ini dilahirkan dalam forum musyawarah nasional mui, forum tertinggi, yang dihadiri dan diikuti oleh ulama dan tokoh islam dari berbagai ormas islam, ketua ketua mui provinsi, pimpinan pondok pesantren dan perguruan tinggi islam indonesia. fatwa lembaga lembaga fatwa ormas islam indonesia dan dunia berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta fakta ajaran mereka(@di masjid, azan, ummahatul mu'minin, khalifa rasyid, dan sahabat. menanggapi peraturan ini, pengikut ahmadiyah mengajukan banding kepada pengadilan syari'ah. kemudian pada tanggal juli pengadilan syari'banding pengadilan yang lebih tinggi. pada tanggal juli setelah melalui proses peradilan dari tahun mahkamah agung (sebagai non muslim, dan menetapkan aliran ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti kristen dan hindu. selain itu, para ulama dari berbagai negeri islam lain yang terdiri dari organisasi islam dan tergabung dalam organisasi rabithah alam islami dalam keputusannya mekkah al mukarromah pada tahun secara bulat (jima') juga menyatakan ahmadiyah kelompok yang kafir, keluar dari islam. bahkan dalam konferensi organisasi organisasi islam se dunia pada tanggal april dibawah anjuran rabithah alam islami, merekomendasikan antara lain setiap lembaga islam harus melokalisir kegiatan ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif, menyatakan ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari islam: memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka: mendesak pemerintah pemerintah islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut mirza ghulam ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non islam. kesuburan ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh fatwa ulama negara negara organisasi konferensi islam oki), yaitu dalam fatwa mama' al high al islami oki, melalui keputusannya dalam muktamar kedua jeddah arab saudi pada tanggal rabi al tani h. desember dalam fatwa tersebut dinyatakan?. fatwa serupa ini juga telah ditetapkan oleh lembaga lembaga fatwa ulama berbagai negara islam. mesir, misalnya, mama' al buyut juga telah menetapkan fatwa kafir terhadap ahmadiyah. berbagai ormas islam indonesia, seperti nu, muhammadiyah dan persis, telah membawakan hal yang sama mengenai aliran ahmadiyah. muhammadiyah sejak tahun sudah membawakan kesesatan dan kesuburan ahmadiyah. demikian juga nu, bahkan dalam bantul masal terakhir yang diselenggarakan lirboyo, dalam menyikapi fatwa munas mui vii, lembaga bantul masal juga menetapkan hal yang sama. sementara itu, persis persatuan islam), melalui tokohnya ahmad hassan, pernah duaseorang tokoh pembaharu islam yang sangat keras menentang ajaran ahmadiyah. pasca munas mui vii, dukungan terhadap fatwa mengenai aliran ahmadiyah juga disampaikan oleh berbagai ormas islam, seperti dewan dakwah islamiyah indonesia didi), badan kerjasama pondok pesantren indonesia bksppi), ribut tahrir indonesia, syarikat islam si), al irsyad al islamiyah, icmi, ypi al azhar, front pembela islam fpi), front perjuangan islam solo, majelis mujahidin indonesia, hiduplah, al lttihadiyah, perti, fusi, al washliyah, dan ormas islam lainnya seluruh indonesia (terlampir). (d) dari deklarasi kairo organisasi konferensi islam tentang hak asasi manusia dalam islam juga menetapkan bahwa: dilarang membangkitkan kebencian kebangsaan atau doktrinal atau melakukan apapun yang mungkin menghasut kepada segala bentuk diskriminasi rasial . mashood bayern, hukum internasional hak asasi manusia hukum islam, terj. musa lazim dan edwin arifin, jakarta: komisi nasional hak asasi manusia hlm. pengertian agama dan keyakinan dalam instrumen ham internasional ternyata tidaklah sempit. dalam komentar umum nomor komite ham pbb tentang substansi normatif occur dijelaskan bahwa pengertian agama dan keyakinan meliputi agama, keyakinan atau kepercayaan tradisional, dan agama, keyakinan atau kepercayaan yang baru didirikan. pembatasan dan pengaturan hak atas kebebasan dan berkeyakinan sebagaimana lazimnya, dalam ham diakui memungkinkannya pembatasan dan pengaturan terhadap hak dan kebebasan jenis derogable rights dengan alasan yang kuat. terdapat prasyarat pembatasan yang dikenal sebagai sirusa principle. prinsip prinsip ini terdapat dalam uud dan dan occur. pembatasan dan pengaturan harus melalui uu, pembatasan itu dibuat dalam atmosfer demokrasi, dan betul betul hanya untuk kepentingan: menjaga nilai nilai moral bangsa, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan bangsa, dan menjaga hak hak asasi dan kebebasan dasar orang lain. terkait dengan pembatasan dan pengaturan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan penting memahami substansinya secara benar. pada dasarnya, berbagai norma ham memasukkan hak beragama dan berkeyakinan dalam kategori hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (non derogable rights). tetapi, sini lazim dibedakan antara kebebasan berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan dengan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. pembedaan ini secara legal sangat penting untuk membedakan wilayah mana negara diperbolehkan untuk mengatur dan membatasi dengan undang undang dan wilayah mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan itu. selain itu dukungan atas fatwa munas mui ini juga disampaikan oleh kyai kyai pengasuh pondok pesantren jawa, madura dan sumatra. demikianlah syarah (penjelasan) atas fatwa munas mui vii tentang aliran ahmadiyah. sebagai kesimpulan dapat dijelaskan bahwa fatwa tentang kesuburan aliran ahmadiyah bukan saja dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia mui) saja, tetapi sudah menjadi ijma?' al malam' yaitu kesepakatan bulat seluruh lembaga lembaga fatwa ulama, baik ormas islam lokal, nasional maupun dunia islam. penodaan dan penistaan aliran ahmadiyah terhadap islam antara ajaran ajaran menyimpang yang dibawa oleh mirza ghulam ahmad mga), sebagaimana diulas atas, terdapat satu ajaran yang sangat menodai, menistakan dan melecehkan islam yaitu apa yang tertulis dalam kitab tadzkirah yang ditulis oleh mga. meski aliran ahmadiyah tetap mengakui bahwa al gurun adalah kitab suci mereka namun mereka tidak mengakui bahwa al gurun adalah wahyu dan kitab terakhir karena mereka meyakini bahwa mga adalah nabi dan rasul yang juga menerima wahyu. wahyu yang diterima oleh mga ini salah satunya terangkum dalam kitab tadzkirah. itulah sebabnya dalam cover kitab tadzkirah tertulis tulisan wahyu mugaddas (wahyu yang suci). dalam kitab tadzkirah inilah berisi penodaan dan penistaan al gurun secara nyata dan jelas. kitab yang diakui sebagai wahyu ini berisi al gurun yang dipenggal penggal atau dipotong potong dimana penggalan penggalan atau potongan potongan yang satu disambungkan dengan potongan yang lain dengan sedikit tambahan kata kata untuk melegitimasi ajaran atau pandangan mga aliran ahmadiyah). hal tersebut menimbulkan kerancuan dan merusak suci al gurun serta memberikan pesan yang menyimpang dari ajaran pokok islam. dalam tulisan ini akan saya berikan sejumlah contoh penyimpangan yang sangat fatal dari ajaran ahmadiyah yang terdapat dalam kitab tadzkirah: dalam kitab tadzkirah hal. baris mga mengakui dijadikan rasul dan hal baris ketiga allah memanggil mga dengan panggilan "ya nabiyyallah . mga dan aliran ahmadiyah berpura pura memuji. nabi muhammad sementara mga dalam kitab tadzkirah hal dan disebut sebagai mahluk terbaik alam semesta yang mendapat karunia allah yang tidak pernah didapat selainnya. tidak hanya sebagai nabi dan rasul, mga juga diyakini sebagai al masih. dalam kitab tadzkirah hal dan dalam hal baris kedua dan hal baris dan tertulis bahwa mga disamakan dengan anak allah. kedudukan mga sama dengan ketauhidan dalam ajaran islam, ini disebut dalam tadzkirah hal dan lalu hal kitab tadzkirah adalah wahyu allah tertulis hal baris hal dan hal baris tertulis bahwa mga sama dengan al gurun dan dia akan mendapat wahyu kitab sebagaimana nabi muhammad mendapat al fusion al gur'an). perbedaan kebebasan beragama dengan kebebasan merusak agama harus dapat dibedakan antara kebebasan beragama dengan kebebasan merusak agama. islam mengajarkan kebebasan beragama dalam arti setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan agama yang diyakininya serta menjalankan ibadah sesuai ajaran agama dan keyakinan yang diimaninya. namun demikian, islam tidak mentoleransi ajaran agamanya dirusak dan diganggu oleh sekelompok yang mengatasnamakan islam tapi merusak ajaran ajaran pokok fundamental dalam islam karena ajaran islam sudah lengkap dan sempurna. sikap penentangan dan penolakan terhadap tindakan yang merusak, menistakan dan menodai kesucian agama tidak hanya datang dari kalangan islam, tetapi juga dari agama agama lain. adalah sebuah realitas nyata bahwa dalam setiap agama muncul aliran atau sekte yang menyimpang dan merusak agama, sebut saja misalnya children (yang mengajarkan seks bebas atas nama ajaran kasih kristiani), alun gong dan lain sebagainya. bahkan sekte sekte yang menyimpang dalam agama selain islam jumlahnya jauh lebih besar. mui sendiri dalam setiap tahunnya menangani puluhan aliran dan paham keislaman yang menyimpang baik lingkup lokal, nasional dan internasional, seperti aliran salamullah lia eden yang mengaku menerima wahyu dan didampingi jibis, kelompok al ibadah al islamiyah pimpinan ahmad mushoddig yang mengaku nabi dan kemudian berubah kelompok ini menjadi daftar, kelompok negara islam indonesia nii) kw dan lain sebagainya. berdasarkan fakta fakta tersebut maka negara wajib hadir dalam masalah penodaan dan penistaan agama untuk menjaga dan memelihara ketertiban sosial. gerakan atau tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh segelintir orang atas nama kebebasan beragama sudah memasuki ranah publik (buka private) yang dapat merusak tatanan dan ketertiban sosial serta dapat mengganggu stabilitas negara. dengan adanya nomor pnas tersebut maka ketertiban umum terwujud dan terpelihara. justru jika tidak ada aturan yang mengatur hal ini malah akan terjadi benturan, anarkisme dan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. konstitusi uud) kita memang dengan tegas mengatur tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam uud dan namun ham negeri kita adalah ham yang berdasarkan konstitusional yang bukan ham liberal yang bebas lepas. dalam dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwasimpulan berdasarkan paparan atas, mui berpendapat bahwa keberadaan nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama amat sangat dibutuhkan dan wajib dipertahankan. hal tersebut bukan saja karena sesuai dan sejalan dengan pancasila sebagai dasar negara republik indonesia dan juga uud konstitusi nkri, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara nilai nilai luhur agama serta menciptakan ketertiban sosial dan stabilitas negara. prof. dr. h.m. amin suma, m.a. majelis ulama indonesia mui), dalam hal ini komisi. hukum dan perundang undangan meminta atau tepatnya menugaskan saya untuk menjadi ahli dalam persidangan uji materi nomor pnas perkara nomor puu xv mahkamah konstitusi. sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru besar ilmu agama islam khususnya dalam bidang hukum islam pada universitas islam negeri syarif hiduplah jakarta, maka izinkan saya menyampaikan pandangan saya dalam kapasitas sebagai ahli agama islam. terutama dalam teks maupun konteks peraturan perundang undangan indonesia khususnya uud pada satu sisi, dan perihal agama islam dalam literatur keislaman umumnya dan dalam teks maupun konteks kitab suci al gurun) dan sabda nabi muhammad saw pada khususnya al hadis) pada sisi yang lain. pola pikir atau cara pandang ini saya pasarkan pada doktrin agama islam pada satu pihak, dan doktrin ilmu hukum utamanya hukum tata negara indonesia pada pihak yang lain. sebelum menyampaikan penjelasan dan pendapat lebih lanjut, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting dikemukakan terutama terhubung dengan sejumlah doktrin agama (kitab allahyyang berhubungan dengan pokok pokok ajaran agama. penyampaian (sebagian) doktrin agama ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pemahaman dalam menyimak materi persidangan dan untuk kemudian memberikan pendapat akhir (kesimpulan). pokok pokok pemikiran dimaksud ialah sebagai berikut: pertama, antara doktrin agama islam yang dimaksudkan ialah perintah supaya berpegang teguh dengan al gur'an dan al hadis a.s. ali imran dan an nisa meskipun dengan tetap membolehkan atau bahkan menganjurkan kaum muslimin supaya juga mengindahkan pendapat ulama yang oleh nabi muhammad saw diposisikan sebagai ahli waris para nabi allah (al ulama' waratsatul andika')). lebih dari sekedar itu, pada saat yang bersamaan, agama islam al gur'an dan atau al hadis), juga memerintahkan para pemeluknya untuk menjadi warganegara (dalam konteks ini warganegara indonesia) yang baik dan benar dalam pengertian supaya menaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan diberlakukan satu pihak, dan pada saat yang bersamaan diperintahkan juga supaya menaati lil amri (pemegang otoritas utamanya pemerintah) pihak lain. kedua, islam adalah agama allah yang diturunkan secara bertahap (terencana dan terstruktur) dan continue samping utuh dan menyeluruh (comprehensive) melalui para nabi dan rasul nya dari nabi yang pertama adam 'alaihi salam sampai nabi dan rasul nya yang terakhir muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. bersamaan dengan itu, telah terbiasa pula kalangan sebagian ahli memformulasikan agama islam sebagai agama allah yang dibawa dan disampaikan oleh nabi muhammad saw kepada umat manusia umumnya dan muatan muslimatan pada khususnya. kedua, telah ada ijma (consensus) yang bersifat massif dan aklamasi kalangan umpatan muslimatan bahwa nabi muhammad saw adalah rasul dan nabi allah yang terakhir (khatam al nabiyyin) ia.s. al azab samping dinobatkan sebagai penghulu para nabi dan rasul (sayyid al andika' wal bersalin). nabi muhammad saw sendiri mengiklankan dirinya sebagai nabi penutup dalam salah satu adanya: la nabila ba'di tidak ada nabi setelah aku. ketiga, telah ada kesepakatan pula kalangan muslimin muslihat sedunia bahwa sumber agama islam dalam konteksnya yang umum, luas dan menyeluruh adalah terutama al gurun dan al hadis, meskipun untuk memahami keduanya memerlukan diperlukan penafsiran oleh para ahli yang lazim diistilahkan dengan ulama sebagai pewaris para nabi (waratsatul andika') yang umum diklasifikasikan dalam ulama ulama tafsir (mufassir), ulama ulama hadis (muhadiitsin), ulama ulama kalam teologi (mutakallimin), ulama filsafat hukum (ushuliyyin), ulama hukum (fuqaha), ulama sejarah (muta'arrikhin), dan lain lain yang jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan apalagi diuraikan satu persatu. termasuk dalam lingkup ulama adalah para ilmuwan saintis yang mendasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki (kesadarannya) selalu menyandarkan kepada wahyu allah samping mengacu kepada sunnatullah. keempat, agama islam, sebagaimana diajarkan @uran dan hadis serta diperkokoh oleh pendapat ulama dan atau para ahli, telah bersepakat untuk menaati allah, menaati rasul allah, dan menaati lil amri yang lazim diterjemahkan dengan pemerintah meskipun sejatinya menurut hemat saya kata lil amri bisa diartikan dengan pemegang otoritas. termasuk dalam kata lil amri adalah dewan perwakilan rakyat indonesia dpr ri) yang bersama sama pemerintah memiliki otoritas untuk membuat undang undang yang juga harus ditaati uud nri dan an nisa pada saat yang bersamaan, al @uran dan al hadis juga memerintahkan umat islam supaya memenuhi (loyal setia) kepada peraturan perundang undangan yang berlaku dan diberlakukan (@. al ma'idah dalam teks maupun konteksnya yang luas namun harus tetap jelas. jika diperlukan bahkan harus tegas. kelima, guna memahami agama islam dengan baik dan benar, umat islam telah memiliki perangkat maupun bidang bahkan metode (manhaj) ilmu dan keilmuan dalam bidangnya masing masing. termasuk ilmu ilmu agama ('ulum al din) maupun ilmu ilmu syariah dan kesahihan (al 'ulum al syar'iyyah), dan lain lain. termasuk ilmu hukum (al akam)khususnya peraturan perundang undangan (ganununiyyah). bahkan juga kebangsaan dan tanah aliran (fathanah). sebagaimana diketahui, norma yang dimohonkan diuji oleh orang wni komunitas ahmadiyah terkait dengan pnas ialah terutama bermuara pada muatan materi dan yang masing masing teksnya adalah dari teks atas, ada beberapa hal penting yang relevan untuk saya cermati. antaranya, rumusan dan atau atas dipastikan tidak lahir dan hadir secara tiba tiba (ujung ujung), akan tetapi ada klausul (sebab musabab) yang menawarinya. dalam ilmu agama khususnya tafsir dan hadis, ada sebab nuzul dan sebab wujud, dan dalam ilmu fikih usul fikih ada pula ilat hukum (alasan logis) atau ialah al akam yang mendorong teks teks undang undang itu dirumuskan. termasuk dalamnya adalah pentingnya memahami sejarah dalam hal ini latar belakang pengundangan suatu undang undang. bukti pentingnya sejarah, sebagaimana diganti wanti presiden pertama ir. soekarno yang popular dengan ungkapan jas merah jangan sekali kali melupakan sejarah, ini sesuai dengan semangat al gurun yang memandang penting sejarah. termasuk sejarah keagamaan dan kenabian. antara buktinya, dari surat yang ada dalam al gurun, ada surah khusus bernama surah al @shah yang terdiri atas aa1441 kata, dan huruf nawawi al bantan, marah tabid tafsir al nawawi, juz hlm. dalam kaitan dengan nomor pnas kita bisa menengok bagian konsiderannya yang memengadakan peraturan untuk mencegah hanyalah gunakan atau penodaan agama: bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan penetapan presiden. maknanya, hemat saya, undang undang ini hadir dengan tujuan utama dan pertama untuk pengamanan negara dan masyarakat samping pengamanan cita cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta dalam upaya menuju masyarakat indonesia yang adil dan makmur. pertanyaannya, apa yang salah dengan ini sehingga harus dicabut? guna memahami dan sebagaimana dikucilkan atas, mutlak diperlukan memahami juga bagian penjelasannya, baik penjelasan umum maupun penjelasan demi dalam penjelasan umum ditegaskan: dekrit presiden tanggal juli yang menetapkan undang undang dasar berlaku lagi bagi segenap bangsa indonesia telah metersebut. menurut undang undang dasar negara kita berdasarkan: ketuhanan yang maha esa: kemanusiaan yang adil dan beradab: persatuan indonesia: kerakyatan: lengkapnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) keadilan sosial lengkapnya keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia). sebagai dasar pertama, ke ta. antara anak kalimat atau kata penting dalam teks atas ialah bahwa sila ketu. alasannya karena agama adalah salah satu tiang pokok daripada berkehidupan manusia (lndonesia) dan bagi bangsa indonesia. ketuhanan yang maha esa juga sebagai sendi berkehidupan negara, dan sebagai unsur (rukun) mutlak dalam usaha nation building atau pembangunan bangsa. guna lebih memperkuat dan memperjelas pemahaman kita tentang apa yang dimaksud oleh undang undang atas, sungguh bermanfaat bahkan lebih dari itu kita sungguh hormat kepada para pendiri republik ini manakala kita menyimak dengan seksama tentang fungsi dan posisi sila ketuhanan yang maha esa. sungguh penting rasanya mengutip salah seorang proklamator indonesia kita yang dikenal sebagai salah seorang pemimpin bangsa indonesia yang sampai akhir hanya dikenal amat sangat berintegritas dan taat dengan agama islam) yang dianutnya, yakni mohammad hatta agustus maret bapak bangsa indonesia ini menyatakan: dengan urutan dan rumusan baru itu maka\| dasar ketuhanan yang maha esa jadi dasar yang memimpin cita cita kenegaraan kita untuk melaksanakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan perbuatan dalam praktek hidup daripada dasar yang memimpin tadi. dasar persatuan indonesia menegaskan sifat sifat negara indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada bhinneka tunggal ika, sedangkan dasar kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial yang tercantum sebagai sila kelima. dasar keadilan sosial adalah pedoman dan tujuan kedua duanya mohammad hatta, menuju negara hukum, hlm. masih menurut bung hatta, ketuhanan yang maha esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing masing seperti yang dikemukakan bermula oleh bung karno melainkan menjadi dasar yang memimpin jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. negara dengan itu memperkokoh fundamennya. dengan dasar dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia, serta persaudaraan bangsa bangsa. antara alasannya karena sila. ketuhanan yang maha esa, yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmonis antara kelima sila itu. sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar ketuhanan yang maha esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup menurut sifat sifat yang diujikan kepada tuhan yang maha esa, seperti kasih dan sayang serta adil? mohammad hatta, menuju negara hukum, hlm. penjelasan umum lainnya yang sangat penting disimak ialahenjelasan umum atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa penetapan presiden yang kemudian dijadikan undang undang, ini dimaksudkan untuk memupuk ketenteraman beragama, bukan untuk yang lain lain. adapun agama agama yang dipeluk oleh penduduk indonesia i sebagian penjelasan maknanya, para perumus undang undang sangat menyadari dan menjiwai realitas historis sosiologis pada satu sisi, dan pada saat yang bersamaan juga sadar benar tentang arti penting dari kelanjutan keberadaan (eksistensi) bangsa dan negara indonesia depan selama dan seabad mungkin. pada satu bagian, konstitusi negara kita uud menyatakan: negara indonesia ad uud bab pada bagian lain uud juga mencantumkan bahwa: negara berdasarkangingat naskah uud ini sebagai satu kesatuan yang bersifat utuh dan menyeluruh, maka pemahaman dan pengamatannya harus bersifat utuh dan menyeluruh. termasuk untuk menyerahkan dan atau minimal menyesuaikan antara hukum negara satu sisi dan hukum agama sisi yang lain. dalam istilah yang kerap saya gunakan: indonesia ialah negara hukum yang beragama, atau negara beragama yang terhukum dalam arti negara beragama yang memiliki peraturan perundang undangan. dari sudut pandang hukum islam, selain wajib menaati hukum agama, juga wajib menaati hukum dan atau peraturan perundang undangan negara sebagaimana telah pula disinggung pada bagian awal pandangan ini. ketaatan terhadap hukum agama dan hukum negara, ini merepresentasikan secara jelas, tegas dan lugas dalam rumusan cita ideal syariah (magasin al syari'ah) yang sangat fundamental (al dharuriyyat) yang lebih popular dengan sebutan khusunya kategori al dharuiriyyat al khas (lima prinsip dasar) yang mutlak harus dirawat, dipelihara dan dilindungi yaitu: perlindungan agama perlindungan jiwa perlindungan akal perlindungan harta dan perlindungan keturunan harga diri. berdasar konsep dan prinsip magasin al syari'ah khusunya yang tertangkap dalam formula al dharuriyyat al khas atas, maka saya sangat secara filosofis dan teoritis, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dipilah dalam kategori: forum internux (privat freedom) dan forum external (public freedom). forum internux adalah eksistensi spiritual individual seseorang, sebuah wilayah yang secara teoritis tidak dimungkinkan dilakukan pengurangan (delegasi) hak atas kebebasan beragama dan keyakinan tersebut. dimensi individual tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang termasuk dalam dimensi ini adalah memilih mengganti, mengadopsi dan memeluk agama dan keyakinanmaka hal ini bersifat non derogable, tidak bisa dikurangi, diatur dan dikriminalisasikan. kebebasan ini membutuhkan perlindungan khusus oleh negara. sedangkan dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya depan publik (forum eksternal). forum eksternal yang juga disebut sebagai community right', berupa hak memanifestasikan dan mengkomunikasikan materi materi spiritual kepada dunia yang lebih luas dan upaya mempertahankan kesalehan ruang publik. hak hak dasar atas kebebasan berkomunikasi tidak hanya melindungi eksistensi spiritual seseorang tetapi juga melindungi kebebasan seseorang untuk mewujudkan keyakinan dan ajaran agama dalam kehidupan nyata. kategori forum external yang merupakan manifestasi dari keyakinan dalam kehidupan nyata ini merupakan subjek pembatasan yang diatur dalam uud dan occur. hak hak dalam kategori ini dengan selektif dan sangat ketat dapat dikurangi (di delegasi). untuk menentukan apakah hak beragama dan berkeyakinan tertentu mengancam atau melanggar ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, keamanan negara dan hak serta kebebasan dasar orang lain haruslah ditentukan oleh hukum, atau pengadilan yang beroperasi dalam situasi yang adil, non diskriminatif dan demokratis sirusa principles)sirusa principles adalah prinsip prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan berkeyakinan bahwa secara umum dan keseluruhan, agama islam dipastikan telah, tengah dan akan selalu sesuai (up date) dengan konstitusi maupun peraturan perundang undangan negara republik indonesia yang sama sama kita cintai dan junjung tinggi. senapan dengan semangat magasin al syari'ah atas, uud bukan hanya menghormati dan menjunjung tinggi pengamalan agama agama yang ada indonesia, akan tetapi juga menyatakan kesiapannya untuk menjaminkemerdekaan warga negara indonesia dalam beribadah pada saat yang bersamaan, negara juga menyatakan kesiapannya untuk melindungi pokok pokok ajaran agama itu sendiri dari kemungkinan usaha orang pihak tertentu yang berniat menodai apalagi menistakan agama. salah satu agama yang ada, hidup, dan diamalkan oleh pemeluk pemeluknya ialah agama islam yang sampai sekarang ini umpatan muslimatan indonesia masih dinyatakan sebagai umat islam terbesar seluruh dunia (the largest muslim the world). kita tahu dan faham bahwa asas musyawarah mufakat sebagaimana diajarkan dalam hukum islam dan diserap serta direpresentasikan bangsa indonesia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, namun pemungutan suara sebagai sarana pemutus persoalan lainnya juga dibenarkan oleh undang undang dan dibolehkan oleh hukum agama kami. meskipun kuantitatif bukanlah satu satunya sarana untuk mengambil kesepakatan dan atau keputusan dalam semua urusan berbangsa dan negara bahkan juga dalam beragama, mengingat masih ada asas musyawarah mufakat yang lebih baik dan benar, namun asas pemungutan suara (voting) kerap dijadikan sarana pemutus dalam menyelesaikan suatu perkara. tidak terkecuali dalam dunia peradilan yang membolehkan adanya dissenting opinion antara sesama anggota majelis hakim. sungguhpun demikian, suara terbanyak atau mayoritas yang dalam istilah ilmu hukum islam dikenal dengan sebutan jumhur al ulama', dalam alam demokrasi moderen sekarang ini dibenarkan untuk menjadikan suara terbanyak sebagai salah satu sarana pemutus persoalan. terkait dengan ihwal pemahaman sebagian (kecil) orang tepatnya warga negara indonesia dalam teks dan konteks ini aliran ahmadiyah, sebagaimana disebutkan majelis ulama indonesia mui), saya ingin menyampaikan beberapa hal penting bawah ini. pertama, tetap menjadi hal yang sangat penting sebagaimana diamanatkan oleh atau dalam sila kelima pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. sebagaimana disampaikan pada bagian awal penyampaian pandangan saya, penting pula menyimak fatwa majelis ulama indonesia mui), terutama fatwa mui nomor munas vii mui tentang aliran ahmadiyah. pada intinya menetapkan:k (al ruu' ila al agg), yang sejalan dengan al gdalam konsideran fatwa ini (bagian mengingat) dicantumkan sejumlah dalil agama dan keagamaan, salah satunya adalah surah al azab yakni: muhammad itu sekali kali bukanlah bapak dari seorang laki laki antara kamu, tetapi dia muhammad) adalah rasul allah dan penutup nabi nabi. dan adalah allah itu maha mengetahui segala sesuatu [email protected]. al aza?b atas lebih diperjelas lagi dengan al hadis yang juga dijadikan dalil oleh majelis ulama indonesia. antara hadis yang dimaksudkan ialah hadis yang menyatakan jla nabila ba'di tidak ada nabi sesudah aku. (hadis riw al imam al bukhari). tanpa ada maksud mengabaikan apalagi menafikan pendapat yang sampai sekarang belum tidak menerima atau bahkan menolak keberadaan fatwa majelis ulama indonesia atas dengan alasannya masing masing, yang jelas mengacu alam demokrasi yang sangat memerhatikan suara terbanyak (mayoritas), maka fatwa majelis ulama ini secara umum dan keseluruhan, jelas lebih merepresentasikan kehendak bagian terbesar bangsa indonesia umumnya dan umpatan muslimatan khususnya. kalau fatwa majelis ulama indonesia saja yang bersifat institusional kolegial serta legal dan formal kerap dikatakan tidak bersifat mengikat, maka apalagi pendapat pendapat yang dikemukakan oleh orang orang lain termasuk orang pemohon dalam perkara ini yang mengatasnamakan individu, tidak mengatasnamakan aliran ahmadiyah, maka logikanya sudah tentu lebih bersifat tidak mengikat lagi. pendek pengetahuan saya, belum tidak ada lembaga keagamaan resmi (dalam arti diakui) oleh negara dan pemerintah yang membawakan bahwa ahmadiyah adalah agama dalam hal ini agama islam. menurut hemat saya, yang ditolak fatwa majelis ulama indonesia terkait dengan ahmadiyah bukanlah ahmadiyah sebagai aliran atau apapun namanya: akan tetapi lebih fokus tertuju pada pengingkaran dan penolakan pengakuannya yang menyatakan bahwa ahmadiyah adalah islam. salah satu alasan paling mendasar yang dipegang teguh umpatan muslimatan indonesia bahkan seluruh dunia terkait dengan aliran ahmadiyah ialah faham kenabiannya yang meyakini ada nabi allah sesudah nabi muhammad saw. menurut consensus (jamak) umpatan muslimatan, termasuk umpatan muslimatan indonesia apapun mazhab dan atau organisasi sosial keagamaan dan kemasayarakatannya, mengimani bahwa muhammad saw adalah rasul dan nabi penutup. tidak ada nabi apalagi rasul allah sepeninggal nabi muhammad saw. sinilah sebenarnya akar masalah yang menjadi krusial dan kerap untuk tidak mengatakan selalu menimbulkan permasalahan yang boleh jadi mengganggu kerukunan umat beragama yang menjadi cita cita bersama bangsa indonesia termasuk jika tidak etis dikatakan terutama umat yang beragama islam. sebagai wadah berhimpunnya para ulama, zuma dan cendekiawan muslim muslimah indonesia, majelis ulama indonesia tidak hanya merepresentasikan semua umat islam secara keseluruhan yang berdiam seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia bahkan juga yang berdiam berbagai belahan negara negara lain, akan tetapi majelis ulama indonesia juga merepresentasikan kepanduan dan insya allah keutuhan pemahaman agama dan keagamaan khususnya agama islam. alasannya, mengingat mui adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya puluhan sampai ratusan bahkan ribuan ulama, zuma dan kaum cendekiawan yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda serta strata pendidikan yang beragam pula. bahkan yang mengatasnamakan personal sekalipun, dengan bergabungnya mereka dalam satu wadah mui maka itu menjadi penjelmaan suara muatan muslimatan, layaknya negara kesatuan republik indonesia layaknya dewan perwakilan rakyat dpr) atau dewan perwakilan daerah dpd) yang mewakili semua dan seluruh rakyat indonesia. kesimpulan dari pemaparan yang tidak terbilang singkat meskipun tidak panjang, saya berkesimpulan bahwa: pertama, bahwa secara umum dan keseluruhan, nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama tetap konstitusional dan dengan sendirinya maka tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau ilham dalam istilah hukum islam. kedua, bahwa secara khusus, dan pnas masih tetapasas asas hukum islam khususnya sebagaimana tersimbol diformalkan dalam teori magasin syariah. ketiga, bahwa keberatan atau penolakan umpatan muslimatan terhadap aliran ahmadiyah atau perorangan pengikut ahmadiyah, bukan dalam konteks agama dalam pengertiannya yang sudah ada dan baku indonesia, melainkan lebih tertuju kepada pemahamannya yang salah tentang keberadaan nabi lain sesudah nabi muhammad saw yang sejak diawal awal islam sampai sekarang diyakini semua umpatan muslimatan sebagai rasul penutup dan nabi terakhir serta nabi akhir zaman. prof. dr. saiful bakeri, s.h., m.a sehubungan dengan adanya permohonan perkara nomor puu xv tentang pengujian dan undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama nomorperkenalkan saya untuk menyampaikan pendapat saya sebagai berikut. bahwa apabila nomor pnas dikaji dari asas legalitas sebenarnya mengakomodasi norma agama yang sudah diakui dan diberlakukan masyarakat indonesia. pemikiran tersebut sejalan dengan pemahaman makna asas legalitas secara materiil mengingat masyarakat indonesia memiliki begitu banyak norma pemberlakuan nomor pnas memiliki dampak yuridis bagi kitab undang undang hukum pidana. secara eksplisit pnas mengatur dua macam tindakan yang dilarang yaitu tindakan penyimpangan ajaran agama dan kejahatan agama. mengenai bentuk tindakan yang pertama sebagaimana hingga nomor pnas hanya memberikan bentuk tindakan penyimpangan terhadap ajaran agama yang ada yang merupakan pelanggaran. hanya saja pengaturan sanksi terhadap tindakan tersebut dibuat secara khusus dan bertahap. pemberian sanksi tersebut lebih bersifat administratif karena hanya berupa perintah, peringatan keras, pernyataan larangan dan pembubaran sanksi pidana baru diterapkan setelah sanksi administrasi tersebut gagal sehingga diberikan sanksi pidana penjara sebagaimana pnas bentuk pertama tersebut dapat dikategorikan dalam kejahatan penyimpangan agama. bentuk kedua diatur dalam nomor pnas yang mengaturtahanan yang maha esa. ketentuan tersebut secara letterlijk memberikan perintah penambahan 156a pada ketentuan kuhp. mengingat posisi 156a kuhp berada dalam buku maka jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam 156a kuhp tergolong sebagai kejahatan. pengaturan 156a kuhp tersebut juga menambah ketentuan hukum pidana bidang keagamaan yang sebelumnya terdapat beberapa ketentuan hukum yaitu: kuhp yang mengatur mengenaidengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan agama upacara keagamaan upacara penguburan jenazah dengan ancaman pidana penjara maks. minggu atau pidana denda maks. rp. kuhp yang mengatur mengenai sengaja menggangu pertemuan keagamaan upacara keagamaan penguburan jenazah dengan menimbulkan suara gaduh diancam dengan pidana penjara maks. minggu atau pidana denda maks. rp. kuhp yang mengatur menertawakan petugas agama saat bertugas, menghina benda benda untuk keperluan ibadatrintangi atau menghalangi jalan masuk atau pengangkutan kuburannodai kuburan atau sengaja dan melawan hukum merusak tanda peringatan tempat kuburan dengan ancaman pidana penjara maks. tahun bulan kuhp sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau pindahkan jenazah pidana penjara tahun bulan atau pidana denda maks. rp. kuhp yang mengatur diancam pidana penjara maks. bulan atau pidana denda maks. rp., ketentuan sebagaimana 156a kuhp pada dasarnya merupakan pengaturan khusus dari kuhp yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap golongan masyarakat indonesia. santri menegaskan keberadaan 156a kuhp tersebut telah mengurangi 'keterpakasaan' menggunakan penafsiran secara luas terhadap kuhp khususnya terhadap objek 'golongan rakyat yang diperbedakan karena agama . keberadaan 156a kuhp menjadi tanda adanya kejahatan agama yang terdiri dari kejahatan terhadap agama dan kejahatan untuk tidak beragama. penggolongan tersebut didasarkan atas dua macam tindakan yang dilarang menurut 156a kuhp yaitu: sengaja muka umumsengaja muka umumentuk pertama disebut sebagai kejahatan terhadap agama karena obyek dari tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan adalah 'agama'. santri menjelaskan ruang lingkup yang dimaksud dengan agama' sebagai berikut: jaminan kemerdekaan bagi tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing, jaminan kemerdekaan bagi tiap tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, agama (itu sendiri) yang bersendikan ke tahanan yang maha esa, ajaran agama yang bersangkutan, kitab suci, lembaga, perhimpunan, golongan sesuatu agama tempat tempat ibadah lain dan lain sebagainya. dari tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup agama' bukan hanya ajaran agama tetapi juga menyangkut kegiatan menjalankan ibadah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan agama. pendapat berbeda dikemukakan lintang ketika menjelaskan agama dalam 156a kuhp dengan mengatakan yang dimaksudkan dengan agama dalam 156a kuhp itu ialah salah satu agama yang diakui indonesia, masing masing yakni agama hindu, agama budha, agama kristen, dan agama islam . agaknya pembentuk nomor pnas ketika menyusun mempunyai pandangan bahwa masalah agama tidak bisa dilepaskan dari kebebasan untuk beragama. penjelasan nomor pnas secara eksplisit menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan 156a huruf dalam hal tindakan tersebut ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina suatu agama yang anut indonesia. apabila meninjau gemar seno adji yang berpendapat ., bahwa waktu itu suatu konstruksi hukum tidak merupakan suatu tafsiran tour force dan dapat dibenarkan, apabila dikatakan bahwa nabi, kitab suci, pemuka agama, lembaga lembaga agama, agamanya sendiri secara esensial tidak dapat dipisahkan dari penganut agama, dari golongan agama masing masing, seperti dikatakan oleh kuhp maka 156a kuhp merupakan lex specialist dari kuhp maka memang tidak salah jika istilah agama' dimaksudkan pula 'golongan rakyat dalam hubungannya dengan agama atau golongan agama . tetapi jika didasarkan atas penjelasan umum nomor pnas yang menjelaskan timbulnya yang terus berkembang dan sangat membahayakan agama agama yang ada serta membahayakan persatuan dan kesatuan nasional lah yang melatarbelakangi lahirnya 156a kuhp atau dengan kata lain obyek kejahatan 156a kuhp adalah agama ajaran bukan golongan agama secara luas. hal ini menunjukan bahwa perpres ini bertujuan untuk melindungi agama terhadap ucapan ucapan dan praktek praktek, yang dipandang bisa mengurangi kesucian agama. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lahirnya 156a kuhp sebagai langkah preventif sekaligus represif terhadap aliran atau organisasi kebatinan kepercayaan yang dinilai menodai agama tertentu yang dilindungi indonesia. berdasarkan hal tersebut menurut hemat saya, istilah agama sebagaimana tercantum dalam 156a huruf kuhp hanya menyangkut ajaran agama, kitab suci, dan kebebasan beribadah (kegiatan dan tempat ibadah) tidak termasuk dalamnya lembaga, perhimpunan, dan golongan sesuatu agama. ruang lingkup tersebut sekali lagi didasarkan atas pemahaman yuridis terhadap nomor pnas yang membidani lahirnya 156a kuhp. 156a kuhp meskipun berada dalam sistematika kuhp tetap harus dilihat latar belakang pembentukan yuridis pada tiap ketentuan hukumnya, seperti halnya kuhp. dalam tiap nya harus dipahami memorie van toelichting memori penjelasan) timbulnya ketentuan hukum tersebut dengan tetap menyesuaikannya dengan nilai nilai dasar pancasila. bahwa sesungguhnya norma hukum pidana harus melihatsifat jahat yang dimaksudkan dalam hal ini termasuk didalamnya permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. pemahaman ini benar benar sejalan dengan hakikat pengaturan norma hukum pidana dengan tujuan melindungi kepentingan hukum publik. bagian kedua dari 156a huruf kuhp merupakan kejahatan untuk tidak beragama. keberadaan 156a huruf kuhp tersebut harus dipahami sebagai bentuk perlindungan yang terbatas pada kebebasan agama dan beragama. dikatakan kebebasan yang terbatas karena negara indonesia sebagaimana ditekankan dalam pancasila merupakan negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa berarti mengakui adanya tuhan (seperti tampak dalam pembukaan uud atas berkat rahmat allah yang maha kuasa.). selain itu uud juga menekankan bahwa perlindungan terhadap kebebasan untuk beragama (dalam hal ini memilih dan menjalankan ibadah) hanya diberikan kepada orang yang beribadah dan dalam ajarannya mengakui adanya tuhan yang maha esa. secara implisit sebenarnya uud melarang dengan keras adanya paham atau aliran kepercayaan ateisme dan komunisme yang tidak mengakui adanya tuhan yang maha esa. berdasarkan pemikiran tersebut, 156a huruf kuhp memberikan perlindungan bagi setiap orang dari tindakan atau ajaran yang tidak mengakui ke tahanan yang maha esa. oleh karena itu 156a huruf kuhp merupakan bentuk kejahatan untuk tidak beragama. bahwa sejak diberlakukan tanggal januari nomor pnas merupakan satu satunya perundang undangan yang mengatur tentang kehidupan beragama. nomor pnas memberikan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama disebut yang kejahatan terhadap agama. nomor pnas secara letterlijk membatasi perlindungan hukum terhadap agama dari penyimpangan dan penodaan terhadap agama yang dilindungi saja. agama agama yang dilindungi adalah islam, kristen, katolik, hindu dan khong sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan nomor pnas sedangkan tentang aliran aliran kepercayaan seperti yahudi, zarazustrian, shinto, thesis, dll., tetap mendapatkan perlindungan menurut uud hal tersebut jelas membawa implikasi bagi kehidupan beragama indonesia. implikasi nomor pnas dapat dilihat dari beberapa aspek: pertama, pembatasan seseorang dengan ajaran agamanya. bahwa hubungan seseorang dengan suatu agama indonesia didasarkan pada uud yang mengatur kewajiban tiap orang untuk beragama. tidak ada seorang pun yang diberikan satu kebebasan untuk memilih tidak beragama karena pada dasarnya dan uud menekankan kebebasan untuk memilih agama bukan tidak memilih agama. hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang seharusnya berbakti untuk beribadah dalam sujud sembah kepada tuhan yang maha kuasa, pencipta nya. dan nomor pnas atau 156a kuhp juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. artinya, tiap orang tidak diperkenankan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan harus merujuk pada ajaran asli dari kitab suci masing masing agamanya. contoh kasus lia eden yang menawarkan aliran baru dalam lingkup agama islam bahwa lia amirudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib tentang ketuhanan dengan nama salamullah (artinya keselamatan dari tuhan) dan mengaku sebagai nabi sangat bertentangan dengan ajaran agama islam. kasus tersebut jelas merupakan penodaan terhadap agama islam sebagaimana dimaksud dalam 156a kuhp. kedua, kerukunan agama yang satu dengan agama yang lain nomor pnas secara tidak langsung juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya. penyebaran sikap permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap agama lain sangat dilarang melalui 156a kuhp meskipun dilakukan dalam rangka pendalaman ajaran agama tertentu jika ditujukan untuk memusuhi, menghina, dan merendahkan agama lain tetap dilarang. berbeda dengan kajian perbandingan agama yang memliki tujuan pendidikan dan pendalaman, tindakan tersebut tidak termasuk dalam larangan 156a kuhp. ketiga, agama yang dianut menjadi standar uji aliran aliran kepercayaan dan kebatinan yang ada meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan agama yang diakui sebagai standar uji bagi aliran kepercayaan yang ada atau aka nada, nomor pnas memberikan penekanan tersebut pada dan 156a kuhp). bahwa setiap aliran atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang sudah diakui merupakan tindakan yang dilarang. pengaturan tersebut memang sangat potensial disalahgunakan oleh agama yang sudah ada. agama yang sudah terlebih dahulu ada dengan aliran atau pemahaman yang dimaksud dilindungi oleh hukum. mengenai aspek keadilan atas hak beragama dalam hal tersebut sebenarnya terletak pada sampai sejauh mana aliran atau ajaran yang ada benar benar pasarkan atas kitab suci agama masing masing. oleh karena itu, lembaga keagamaan lah yang harus aktif berperan memberikan penjelasan yang memadai kepada aliran pemahaman yang berbeda bila aliran tersebut diterima sah ataupun ditolak tidak sesuai dengan ajaran agama. perlu ditegaskan bahwa sebenarnya tidak hanya agama yang diakui saja yang harus dirujuk oleh aliran aliran kepercayaan yang ada atau akan ada (baru) melainkan aliran aliran yang sudah terlebih dahulu ada (terdaftar) seperti yahudi, pengurangan hak yang diatur dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. prinsip prinsip ini dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu sirusa, italia pada april dan mei terdapat beberapa hal yang tidak boleh diintervensi, dipaksa, atau dipengaruhi dengan cara cara manipulatif (seperti indoktrinasi, brainwashing, dan penggunaan sarana obat obat psychotropic dan sebagainya), oleh negara atau pihak manapun karena itu adalah forum internux: memilih dan mengimani agama, keyakinan atau kepercayaan: memilih dan mengimani sekte atau madzhab tertentu dalam suatu agama, memilih untuk taat pada (menjalankan) suatu ajaran agama atau tidak taat, dan memikirkan, memahami, merenung, menafsirkan dan mengembangkan pemikiran tentang agama. namun ada beberapa hak yang bisa dikurangi atau diatur dengan persyaratan yang sangat ketat karena tergolong forum eksternal: menjalankan ibadat ritual: menjalankan ajaran agama non ibadat: ceramah agama, pertemuan agama, pendidikan agama, perayaan hari hari besar, menyiarkan agama, dll: mendirikan dan mengelola rumah ibadat, kebebasan menggunakan simbol simbol agama, kebebasan mengangkat pemimpin agama, mendirikan dan mengelola sarana sarana keagamaan lain seperti: sarana pendidikan, tempat pertemuan, pusat studi agama, dan lain lain: membentuk dan menjalankan organisasi berbasis agama dengan jaminan status legal: mengelola pendidikan keagamaan, kebebasan menulis, mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran agama, memperoleh status keagamaan, memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama orang tua wali, memperoleh layanan menikah, bercerai, dan upacara kematian, dan memperoleh hak hak kewarganegaraan tanpa didiskriminasi karena agama. dalam ranah forum eksternal terdapat dua kategori hak dan kebebasan yakni yang diekspresikan ruang privat dan publik (di muka umum). ada beberapa pengamalan agama dan keyakinan yang bisa dilakukan secara sendiri sendiri atau bersama sama dalam ruang ruang (privat) pribadi penganut bersangkutan. pengertian ruang privat dalam hal ini adalah ketika dalam menjalankan agama dan keyakinannya, seseorang atau sekelompok orang tidak meninggalkan wilayah keberadaan individual atau kelompoknya zarazustrian, shinto dan thesis penjelasan nomor pnas karena memang aliran kepercayaan tersebut tidak dilarang. keempat, aliran kepercayaan baru yang bersendikan ke tahanan yang maha esa sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pnas bahwa perlindungan hukum diberikan pada agama yang dianut islam, kristen, katolik, hindu dan budha agama) serta agama agama lain, misalnya yahudi, zarazustrian, shinto, thesis. hal yang cukup berbeda sebenarnya diatur dalam penjelasan nomor pnas tentang perlindungan hukum dari agama yang dianut indonesia agama) dan perlindungan hukum dari agamaagama lain. perlindungan hukum terhadap agama agama lain memang mendapatkan jaminan melalui uudan lain . berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi aliran kepercayaan atau kebatinan. kebijakan disini bukanlah pembatasan yang didasarkan atas kepentingan subjektif dari penguasa yang ada tetapi pasarkan atas nomor pnas dan perundang undangan yang terkait. pembatasan tersebut dapat dipahami mengingat indonesia merupakan negara yang berke tahanan yang maha esa sehingga hanya memberikan perlindungan bagi aliran kepercayaan dan kebatinan (agama) yang mengakui adanya tuhan. inilah pembatasan pertama yang disebut harus berdasarkan pada ke tahanan yang maha esa yang mengakui adanya tuhan. pembatasan kedua, jika aliran kebatinan tersebut berada dalam kelompok agama tertentu maka harus disesuaikan dengan ajaran agama yang sudah ada. seperti halnya, kasus sumardi tanpanya yang mengajarkan sholat bersiul harus menyesuaikan diri dengan akidah agama islam yang tidak mengajarkan tindakan tersebut. berbeda lagi jika suatu aliran dengan ajarannya menyatakan dirinya sebagai aliran atau agama tersendiri dengan tetap bersendikan ke tahanan yang maha esa terlepas dari agama yang sudah diakui indonesia maka terhadap aliran tersebut dilindungi uud kedua batasan diatas sebenarnya menegaskan bahwa indonesia mengakui (enam) agama sebagai agama yang dianut oleh rakyat indonesia sekaligus menyadari adanya aliran kepercayaan dan kebatinan lain asalkan tetap bersendikan ke tahanan yang maha esa. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari informandum yang masing masing menguraikan hal hal sebagai berikut: prof. ahmad syafii maarif ph. dalam perjalanan bangsa menuju tahun merdeka, kita masih beruntung menjadi bangsa yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia nkri). karenanya kita mesti senantiasa bersyukur kepada tuhan yang maha kuasa atas segala rahmat dan berkah nya kepada negeri tercinta ini. saya memandang, pancasila merupakan rahmat tuhan negeri ini, karena sudah teruji melalui lintasan sejarah yang panjang sebagai dasar negara yang mempersatukan kita sebagai bangsa yang beragam dari segi agama, suku, dan bahasa. apalagi jika dibandingkan dengan negara negara yang penduduknya mayoritas muslim timur tengah yang sekarang sedang diancam konflik bersaudara, kita masih menjadi negara yang tumbuh meyakini betapa kebhinekaan dan kemajemukan menjadi salah satu kekuatan besar bangsa ini. saya secara pribadi setuju dengan inisiatif presiden jokowi untuk senantiasa mengingatkan kita semua perihal kebhinekaan dan pentingnya pancasila sebagai dasar negara. selama kita masih menjadikan pancasila sebagai pijakan bersama dalam berbangsa dan bernegara, saya akan selalu optimis bangsa ini masih mempunyai masa depan. salah satu sila yang masih perlu mendapatkan perhatian bersama adalah sila pertama, ketuhanan yang maha esa sebagai komitmen bersama semua agama dan keyakinan. sila pertama ini kerap disalahpahami oleh banyak pihak sebagai monopoli satu keyakinan atas keyakinan yang lain. padahal jika dicermati dengan saksama, sila pertama justru menjadi landasan teologis pentingnya keadaan dan toleransi dalam berbangsa dan bernegara. bung karno memberikan penjelasan yang cermat, bahwa yang dimaksud dengan sila pertama adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu ketuhanan yang antara sesama warga dengan warga lain dapat saling menghormati dan menghargai. tidak ada egoisme dan fanatisme yang dapat mengganggu keadaan publik antara sesama warga. maka dari itu, jika kita benar benar mengi pancasila, maka sebenarnya tidak perlu ada fanatisme buta dan egoisme yang berlebihan dalam beragama. kita harus membuka seluas luasnya pada kebhinekaan, baik dalam intra agama maupun antar agama. setelah dicermati dengan baik, saya memandang toleransi dalam intra agama tidak kalah pelik daripada toleransi antar agama. negeri ini, potensi konflik dalam intra agama menjadi persoalan serius, antaranya karena kurangnya pemahaman terhadap sila pertama pancasila. sejatinya setiap warga apapun mazhab dalam intra agama, khususnya islam dapat menghargai keyakinan masing masing. tidak perlu ada diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok yang berbeda mazhab. lebih lebih dalam mengekspresikan keyakinan dan melaksanakan ibadah, tidak perlu ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam intra agama. dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh setara institute dan the wahid foundation disebutkan, bahwa syiah dan ahmadiyah merupakan dua kelompok minoritas dalam intra agama yang kerapkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaannya. padahal kalau kita cermati, syiah dan ahmadiyah merupakan komunitas muslim yang secara jumlah dunia tidaklah kecil. mereka hampir tersebar seluruh dunia sebagai komunitas yang mempunyai hak hidup, yang dilindungi oleh hak asasi manusia. dalam alam pancasila semestinya kita memiliki kedewasaan dalam beragama dan berbangsa. tidak perlu ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam intra agama sejauh untuk beribadah dan melakukan kegiatan yang tidak mengganggu ketertiban umum. negara negara yang sudah maju, demokrasi, hak asasi manusia, dan multikulturalisme pada umumnya memberikan perhatian terhadap perlindungan beribadah. amerika serikat, kanada, dan negara negara eropa, kita akan melihat ratusan masjid milik penganut syiah dan ahmadiyah mendapatkan hak dan perlindungan dalam melaksanakan ibadah. mestinya negeri yang menganut pancasila sebagai dasar negara, kita juga dewasa dalam beragama untuk memberikan hak beribadah yang sama terhadap kelompok minoritas dalam intra agama. jika kita berhasil menjadikan borobudur dan prambanan sebagai situs kebudayaan yang dilestarikan selama berabad abad, semestinya sesama umat dalam intra agama tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena perbedaan mazhab. maka dari itu, kita mestinya konsisten menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam mengekspresikan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalamhalnya dalam dan undang undang dasar tahun disdalam undang undang dasar tahun juga ditegaskan,lam hal memahami dictum penodaan agama dalam pnas tahun sejatinya kita harus hati hati dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. saya berharap undang undang tersebut tidak secara membabi buta digunakan untuk memberangus hak kelompok minoritas dalam beribadah dan melaksanakan keyakinannya. pada akhirnya, kita perlu menjaga keragaman agama dan keyakinan yang sudah menjadi salah satu ciri dan identitas negeri ini. dunia internasional memuji indonesia karena berhasil menjadi contoh baik bagi demokrasi dan hak asasi manusia dunia, khususnya dunia islam. dan saatnya, kita mengambil langkah langkah konstitusional dalam rangka memberikan hak kepada setiap kelompok untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing masing. setara institute for democracy and peace setara institute) pernyataan kepentingan setara institute for democracy and peace (selanjutnya disebut setara institute) adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pembangunan demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia indonesia. salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama berkeyakinan bagi warga negara. kebebasan beragama berkeyakinan merupakan hak dasar yang bersifat universal dan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara republik indonesia dan peraturan perundang undangan indonehal itu bisa diwujudkan dengan terlebih dahulu memastikan adanya jaminan hukum yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan. kepedulian setara institute terhadap pengujian konstitusionalitas pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama (selanjutnya disebut pnas sebab guo jika dilihat dari aspek konten dan logika hukum dalamnya merupakan tantangan serius bagi demokrasi indonesia. dalam banyak kasus, dimaksud seringkali memicu pembentukan peraturan pelaksana yang tidak memberikan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum, terutama bagi minoritas keagamaan. sisi lain, dalam proses pengakuannya, guo seringkali diterapkan secara tidak adil terhadap orang orang yang disangka telah melakukan penodaan dan atau penistaan terhadap agama dan kepercayaan, utamanya terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran serta sikap yang sesuai dengan hati nuraninya serta hak atas kebebasan ekspresi, mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam 28e sampai uud selain itu, setara institute sebagai amici', sejak tahun telah secara reguler melakukan riset dan pemantauan dan advokasi, juga setiap tahun merilis laporan mengenai kondisi kebebasan beragama berkeyakinan indonesia, yang memberikan potret pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan sebagai hak dasar, khususnya pelanggaran terhadap minoritas keagamaan. agenda tersebut merupakan salah satu cara mendorong negara mematuhi prinsip prinsip hak asasi manusejak tahun setara institute juga melakukan beberapa agenda riset tematik untuk memetakan masalah masalah spesifik yang berkaitan dengan isu isu strategis hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional, khususnya kebebasan beragama berkeyakinan dan rule law. dalam kurun waktu tahun terakhir, setara institute telah memproduksi11laporan mengenai kebebasan beragama berkeyakinan dan minoritas keagamaan, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi. padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui dan uud negara tentang hak asasi manusia, dan tentang pengesahan konvensi internasional hak sipil dan politik. secara umum, angka pelanggaran atas kebebasan beragama berkeyakinan sebagai hak konstitusional dalam catatan riset setara institute dalam tahun terakhir selalu tinggi. hal itu antara lain disebabkan oleh lemahnya konstruksi peraturan perundang undangan bawah undang undang dasar negara republik indonesia yang dijiwai oleh pancasila. penodaan agama merupakan rezim hukum yang secara aktual dan potensial memperburuk jaminan kebebasan beragama berkeyakinan, khususnya bagi minoritas keagamaan, serta jaminan hak hak sipil dan politik pada umumnya. hal itulah yang menjadi latar faktual dan konseptual serta mendorong setara institute memberikan perhatian serius atas pengajuan pengujian konstitusionalitas dalam perkara guo. amici menyatakan bahwa hukum hukum yang mencegah diskusi dan debat tentang agama, termasuk hukum hukum tentang penodaan agama dan atau penistaan agama, sangat tidak sesuai dengan kewajiban kewajiban indonesia menurut hukum hak asasi internasional, dan secara lebih khusus terhadap pnas bertentangan dengan hukum hak asasi internasional tentang kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan kesetaraan. keputusan setara institute selaku amici untuk mengintervensi perkara permohonan guo didasari oleh kepentingan serius dalam hak asasi individu dimana telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor negara dan non negara yang telah berlangsung selama bertahun tahun. pnas telah dan terus digunakan untuk memenjarakan masyarakat dalam periode waktu yang lama hanya semata karena individu individu atau kelompok menggunakan hak kebebasan berekspresi dan hak hakuntuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara. ii. ringkasan penggunaan hukum penodaan agama indonesia amici mencatat, sejak berlakunya pnas 1965kira kira tahun sampai tahun telah terjadi kasus hukum penodaan agama. sembilan antaranya terjadi pra reformasi, sedangkan kasus lainnya terjadi pasca reformasi. dari kasus penodaan agama tersebut, antaranya diselesaikan luar persidangan (non justicia), sedangkan lainnya diselesaikan melalui jalur persidangan. proses hukum terakhir untuk kasus yang diselesaikan melalui proses pro justicia adalah sebagai berikut: bebas kasus), sp3 kasus), divonisringan, yaitu antara tahun penjara percobaan sampai penjara bulan kasus), divonis sedang, yaitu antara penjara tahun hingga tahun bulan kasus), divonis berat, yaitu dari penjara tahun bulan plus denda atau kurungan bulan hingga penjara seumur hidup kasus), tersangka kasus), terdakwa kasus), dilimpahkan dewan pers kasus), banding atas vonis penjara tahun kasus). kasus lainnyatidak ada keterangan. ditinjau dari perspektif konteks yang melingkupinya, kasus kasus penodaan agama tersebut memiliki konteks yang sangat beragam. gambaran lengkap konteks kasus kasus penodaan agama adalah sebagai berikut: polemik pemahaman keagamaan kasus), polemik kebebasan berpendapat dan berekspresi polemik gerakan keagamaan baru aliran kepercayaan konflik keagamaan konflik personal polemik kebebasan pers konflik relasi sosial konflik percintaan konflik politik polemik kebebasan berserikat dan berkumpul pelanggaran terhadap kemerdekaan orang lain polemik pengeras suara persaingan bisnis dan sumber daya ekonomi politisasi agama debat keagamaan dendam dari sisi korban, kriminalisasi penodaan agama dilakukan atas kelompok dan perorangan. sedangkan dari sisi mekanisme penyelesaian kasus, kelompok dan perorangan menjadi objek dalam kasus penodaan agama dengan penyelesaian luar persidangan. sementara penyelesaian melalui mekanisme persidangan menimpa kelompok dan perorangan. artinya, terdapat orang yang sudah diadili atau divonis dengan dalih menodai agama, menggunakan pnas dan atau 156a kuhp, serta tahun tentang informasi dan transaksi elektronik. mengacu pada data data sebagaimana terurai atas, setara institute menegaskan bahwa penodaan agama merupakan rezim hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan persoalan kemasyarakatan dalam begitu banyak konteks kasus. hal itu menunjukkan bahwa dalil penodaan agama mengandung tingkat subjektivitas dan elastisitas yang sangat tinggi, karenanya bertentangan dengan asas legalitas dalam konstruksi hukum positif, karena tidak memberikan kepastian hukum. dengan demikian, penggunaan hukum penodaan agama tidak banyak berkontribusi signifikan bagi terwujudnya tertib sosial dan tertib hukum. sebaliknya, hukum penodaan agama berpotensi mempertebal lapis sentimen dan sensitivitas sosial dalam menyelesaikan persoalan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sosial, misalnya melalui mekanisme permintaan dan pemberian maaf, atau secara hukum melalui penggunaan yang lebih memberikan kepastian, seperti perusakan, ancaman, dan lain sebagainya. sebagian besar kasus penodaan agama terjadi dalam konteks polemik pemahaman keagamaan, mulai dari level pencarian, interpretasi, hingga pembaruan paham paham keagamaan. hal itu mengindikasikan bahwa dalil penodaan agama lebih banyak digunakan untuk memberangus perbedaan dalam keberagaman cara warga dalam membangun keyakinan dan kepercayaan, mencari dan menemukan khazanah pengetahuan, menginterpretasikan doktrin doktrin keagamaan, dan menawarkan alternatif alternatif spiritualitas transendental dalam tata kehidupan sosial yang terus berubah (social change). konkritnya, dalil penodaan agama telah dijadikan alat untuk membangun dan mempertahankan status guo bagi kelompok kelompok keagamaan mayoritas dan mapan tengah tengah masyarakat. dengan demikian, penodaan agama sejatinya berpotensi mereduksi makna dan fakta kebhinekaan serta filosofi bhinneka tunggal ika sebagai semboyan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. selain dalam konteks polemik pemahaman keagamaan, kasus kasus penodaan agama juga terjadi dalam polemik kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan pers. fenomena tersebut menegaskan bahwa rezim penodaan agama selama ini telah dijadikan sebagai instrumen oleh aparatur negara dan sebagian kelompok warga negara untuk melanggar hak hak dasar manusia dan warga negara dalam ranah sipil politik serta menggerogoti pilar pilar penting negara bangsa dalam tata kelola demokratis. selain itu, tingginya subjektivitas dan elastisitas penodaan agama membuat penegakan hukum penodaan agama juga sulit untuk dilakukan oleh pengadilan yang bersifat independen. dalam konteks ini, proses hukum penodaan agama akan sangat ditentukan oleh tekanan massa. tanpa tekanan massa, kasus kasus penodaan agama banyak yang diselesaikan luar mekanisme peradilan, misalnya dengan permintaan maaf, atau dalam kasus kasus yang secara faktual diselesaikan melalui mekanisme peradilan, pada akhirnya diputus dengan vonis bebas. bagi penegakan hukum negara hukum dan negara demokrasi, pelibatan tekanan massa untuk mempengaruhi proses peradilan jelaslah tindakan yang merusak tertib hukum (law order) dan meruntuhkan supremasi lembaga pengadilan sebagai mekanisme puncak untuk mewujudkan tertib sosial (social order) dantertib politik (political order). iii. konteks sosio politik laki'nya pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pnas pada dasarnya memiliki genealogi panjang dalam kaitan dinamika pengelolaan keberagaman indonesia yang belum mapan. tiga fase yang dapat dirujuk menjadi cikal bakal lahirnya itu dapat diringkas sebagai berikut: pertama, fase integrasi bangsa bangsa indonesia menjadi satu bangsa (diversity unity). proses yang telah dirintis antara itu setidaknya telah melahirkan tiga peristiwa yakni lahirnya manifesto menjadi indonesia pada bersepakat menjadi tanah air satu, bangsa satu dan bahasa satu indonesia pada dan puncak deklarasi kemerdekaan agustus kedua, fase mempertahankan integrasi satu tanah air, satu bangsawan satu bahasa indonesia dari dua ancaman besar yakni agresi kembali militer belanda dan ancaman reruntuhan ideologi bersama bangsa dari pertarungan antara kelompok yang disebut nasionalisme religius yang ingin menjadikan islam sebagai dasar negara dan kelompok yang menginginkan (multiconfessionalis) atau menjadikan nilai nilai budaya bangsa yang mendasari bangunan negara bangsa robert header, fase ini berlangsung antara ketiga, fase mencari bentuk demokrasi indonesia. pada fase ini terjadi bongkar pasang dalam sistem demokrasi indonesia. awalnya pilihan jatuh pada demokrasi konstitusional, dan berakhir menjadi demokrasi terpimpin yang berakhir pada september antara tahun terjadi pertukaran bentuk negara, dari nkri, menjadi sistem federal dan akhirnya kembali menjadi nkri. pada fase ini juga ditandai menguatnya politik identitas berdasarkan kedaerahan yang sangat menonjol dan demikian juga kontestasi antara dan tidak menyentuh wilayah privat orang lain, atau kelompok lain. contoh atas situasi ini adalah ketika seseorang mengamalkan ajaran keagamaan, baik secara sendiri sendiri maupun bersama komunitas keagamaan atau keyakinan tanpa menyentuh , mengenai , mempengaruhi atau mengubah orang lain, atau kelompok lain. yang masuk dalam kategori forum eksternal wilayah privat antara lain menjalankan ibadat agama, ceramah agama, pertemuan agama, pembinaan dan pendidikan agama, dan perayaan hari hari besar keagamaan yang dilakukan dalam ruang privat. contoh ruang privat dimaksud antara lain rumah tinggal, ruang ruang pribadi tempat pekerjaan, rumah ibadah (masjid, gereja, dll.) milik komunitas, tempat kegiatan keagamaan dan tempat pendidikan milik komunitas. ruang privat dimaksud juga meliputi ruang publik (misalnya gedung pertemuan) yang dipergunakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara tertutup atau terbatas pada komunitas bersangkutan. karena sifat kepribadian yang lebih, serta kemiripan atau kedekatan dengan karakter forum internux (dalam arti kemungkinan bersentuhan dengan orang lain atau kelompok lain lebih kecil), maka kebebasan dan keleluasaan pengamalan beragama dan berkeyakinan harus lebih tinggi dibandingkan dengan forum eksternal yang masuk dalam kategori publik. sifat ketertutupan menyebabkan kemungkinan pengaruh buruk sangat kecil terhadap kehidupan masyarakat umum terkait moral masyarakat, kesehatan, ketertiban dan keselamatan masyarakat, serta hak dan kebebasan dasar orang lain sebagaimana dimaksudkan dalam uud dengan kata lain, untuk tetap menjamin hak beragama dan berkeyakinan, menyangkut forum eksternal privat, pelayanannya tidak bisa dibenarkan. bahkan, pengurangan, pembatasan dan pengaturannya sekalipun harus seminimal mungkin. inti permasalahan terkait dengan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kaum minoritas khususnya kelompok agama yang dianggap sesat, terutama disebabkan oleh adanya dan regulasi yang tidak selaras dengan jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang digariskan oleh konstitusi dan uu. antara lain adalah pnas nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. ini dalam kenyataannya kaum santri dengan kelompok agama kepercayaan yang lahir dari tradisi nusantara. rivalitas antara kaum santri dan abangan terlihat sangat mendominasi ruang publik. kontestasi nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler saling berebut pengaruh. pada misalnya mr. wongsonegoro mulai giat mengorganisasi kelompok kelompok keyakinan lokal nusantara dalam membentengi identitas pelokalan indonesia dari infiltrasi agama pendatang. tidak hanya melalui organisasi kemasyarakatan, juga membentuk wadah aspirasi dalam partai indonesia raya pir). melihat sepak terjang wongsonegoro, menimbulkan ketidaknyamanan dari kelompok islam, sehinga mahmud dimyati pada sidang dpr meminta pelarangan terhadap aliran kebatinan dan dimasukkannya usulan definisi baku terhadap agama. namun mendapat tantangan keras dari perwakilan umat hindu bali. melihat perkembangan kelompok agama lokal, pada tahun departemen agama melakukan pendataan terhadap kelompok kepercayaan. dalam penelusurannya ditemui sebanyak kelompok agama lokal. fenomena ini semakin menggelisahkan kelompok muslim, hingga depag membuat pengawas kepercayaan masyarakat, yang akhirnya diakuisisi oleh kejaksaan agung ri. salah satu yang terkena dampak pemosisian dari kebijakan itu adalah pelarangan agama arat bulungan mentawai pada antara lain pemaksaan memilih islam atau kristen. situasi sosial politik itulah yang mendasari pijakan pemosisian agama dan kepercayaan yang berujung lahirnya pnas oleh presiden sekar yang terkutuk itu setidaknya dilandasi oleh pemikiran pokok: ketakutan atas pemberontakan antara lain pki madiun dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang melarang pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing yang berdampak pada pedagang kecil tionghoa. termasuk juga pemberontakan di tii yang dianggap organisasi terlarang dengan eksekusinya sekarmadji meridian kartosuwiryo pada il) mengawasi aliran kebatinan atau aliran kepercayaan yang dianggap berbahaya dan pengacau keamanan. iii) mendiskriminasi kelompok kelompok agama menjadi kelompok agama yang distigma perusak ketentraman dan harus dikembalikan kepada agama induknya, agama yang diakui dan dilayani serta agama yang diakui tetapi tidak dilayani. iv) pemosisian terhadap kelompok masyarakat yang dianggap suku terasing sekaligus melakukan politik memperanakkan supaya yang belum beradab menjadi beradab menurut pemahaman kelompok agama dan masyarakat dominan. berdasarkan kondisi sosio politik itulah kemudian mahkamah agung (yudikatif) menyikapinya dengan menerbitkan peraturan internal berupa surat edaran nomor tahun sema thn. sema tersebut berbunyi, karena agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rohaniah, maka mahkamah agung menganggap perlu menginstruksikan agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap agama diberi hukuman yang berat." tegasnya genealogi lahirnya pnas lahir didasari oleh situasi sosial politik menjelang tahun yakni situasi kebangsaan yang dijiwai oleh semangat kewaspadaan nasional dalam rangka demokrasi terpimpin serta gerakan revolusi yang kala itu diwarnai dengan rasa saling curiga mencurigai antar kelompok masyarakat serta memaksanya pertentangan antar partai politik terutama antara golongan agama dan golongan komunis. akhirnya, menteri agama pada waktu itu, saifuddin zuri, mendesak presiden soekarno untuk mengeluarkan penetapan presiden tahun mengenai pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. tujuan dan konteks lahirnya pnas terlihat jelas dan tegas dalam rumusan 156a kuhp yang berbunyi:. oleh karenanya dalam pnas tahun (yang menjadi 156a kuhp) diatur secara eksplisit itikad jahat (evil mind mens rea) yang harus ada dalam tindakan penodaan agama yakni adanya maksud agar orang tidak menganut agama apa pun yang bersendikan ketuhanan yang maha esa. dan hal tersebut mengacu pada konteks kondisi sosial politik masyarakat indonesia pada saat dikeluarkannya kebijakan tersebut. dan hari ini konteks sosial politik masyarakat indonesia jelas berbeda dengan masa tersebut. dalam perjalanannya, pnas semakin mendapatkan momentumnya manakala pada kuhp (vws) yang semua tidak memuat secara khusus bab khusus mengenai delik agama, walaupun terdapat beberapa yang dapat dikategorikan juga sebagai delik keberagamaan. formalisasi pengaturan agama oleh negara tidak terlepas dari peran besar prof. gemar senoadji, s.h. dalam makalahnya yang disampaikan dalam simposium pengaruh kebudayaan dan agama terhadap hukum pidana bali pada makalah senoadji berjudul delik agama . dalam makalahnya mengemukakan pentingnya negara mengatur agama. gagasan itulah yang menjadi latar belakang teori teori delik agama indonesia. paling tidak ada tiga teori yang dipakai senoadji dalam merumuskan gagasannya. pertama, teori melindungi agama (religionschutz theories). pada teori ini agamawan yang menjadi obyek perlindungan, karena agama merupakan bagian dari kepentingan umum yang harus dilindungi. dari teori ini pula senoadji mengusulkan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,kedua, teori melindungi perasaan orang beragama (befehl isshutz theories). teori ini dimaksudkan melindungi rasa perasaan orang orang beragama. orang akan dipidana atas laporan seseorang jika perasaan beragamnya terganggu oleh orang seagama maupun dari penganut agama lain oleh sebab pemahaman keagamaan orang. ketiga, teori perdamaian dan ketenteraman umum (friedenshuctz theories). menurut teori ini kedamaian dan ketenteraman umat beragama harus dilindungi diantara pemeluk agama lainnya. dengan ini akan terjadi saling menjaga kedamaian dan ketenteraman. logika yang dibangun untuk melindungi agama kemudian menjadi pelik ketika dihadapkan dengan semakin majemuk dan kompleksnya fenomena keberagamaan. maka catatan kritis yang dapat dirumuskan adalah: bagaimana mungkin melindungi agama? mungkinkah agama dimana dalamnya terdapat doktrin dari tuhan sang maha pelindung, namun agamanya harus dilindungi negara? pertama, logika melindungi agama selain kabur pemakainya, juga bias pemikiran bahwa agama adalah elemen sosial yang rentan sehingga harus dilindungi. kedua, melindungi perasaan orang orang beragama merupakan bentuk kesesatan pikir yang nyata. misalnya ada dua kelompok orang dalam satu agama, memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda, atau punya paham tafsir yang berbeda, maka salah satu pihaknya atau keduanya akan bisa saling melaporkan satu dan lainnya jika perasaannya merasa tersakiti karena perbedaan tafsir tersebut, misalnya yang paling ramai atas kata khatam labirin . kata khatam dalam tersebut dapat diartikan penutup tetapi juga bisa diartikan cincin ring atau bisa juga diartikan pelanjut'penerus. orang yang berpedoman dengan kata khatam sebagai penutup merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan yang berpijak dengan arti penerus, dan lain sebagainya. ketiga, menjaga ketenteraman. selama ini kasus kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada pelaku, seringkali terjadi blaming the victimdimana korban yang memiliki hak tidak hanya untuk persamaan hak, tetapi juga hak untuk berbeda sering dianggap sebagai perusak ketenteraman, sementara yang seringkali menyebabkan keadaan tidak tenteram disebabkan kelompok intoleran tidak bisa menerima perbedaan, lalu merasa resah dan nyatroni kelompok yang berbeda itu, kemudian korban dituduh dan disalahkan sebagai perusak ketenteraman. mengacu pada pemahaman yang pada dasarnya sangat subyektif dan sesuai dengan kecenderungan tafsir dan perbedaan latar belakang masyarakat tafsirnya, maka setara institutemenegaskan bahwa pnas bermasalah sejak dalam konstruksi nasionalnya dan potensial menjadikan kelompok kelompok minoritas keagamaan, termasuk jemaat ahmadiyah, sebagai korban dalam konstruksi dan logika hukum yang elastis, multitafsir, rumusan kabur atau tidak jelas (obscura) dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan. iv. ringkasan perkara pengujian konstitusionalitas pnas amici pada bagian ini ingin menggambarkan ulang substansi perkara guo sebagai berikut. pertama, pemohon a.n. asep samsudin, ag. dkk atau pemohon pemohon yang selanjutnya secara bersama sama disebut pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan pnasyang terjadi berbagai tempat indonesia, yang mencakup domisili masing masing pemohon. kedua, pemohon telah memenuhi kriteria lima syarat mengenai kerugian konstitusional (constitutional injury) sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan putusan mahkamah lainnya, yaitukerugian dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik, (d) adanya hubungan sebab akibat, dantiga, hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam uud (meluk agama dan beribadat menurut agamanya, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya: kebebasan berserikat berkumpulmenjadi dirugikan karena pemberlakuan pnas yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon. kerugianatau atau bagian dari suatu tidak berlaku, yang dalam permohonan para pemohon, karena ketidakpastian dan ketidakjelasan norma dalam pnas tersebut menyebabkan ketidakjelasan tafsir, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum,. keempat, para(a) parakansalak, (b) depok, (c) cibeureum, (d) bersamamu, dan (e) mereka dirusak yang diakibatkan oleh pemberlakuan pnas keempat, skb ahmadiyah), yang dapat dilihat dari konsideran angka skb ahmadiyah. kelima, perkara yang dimohonkan oleh para pemohon bukanlah nobis idem, meskipun telah keluar putusan pada tahun dan mengenai pengujian pnas karena beberapa alasan: (i)pnas sedangkan para pemohon menderita kerugian konstitusional tersebut secara faktual dan konkrit, (ii) para pemohon putusan bertujuan membatalkan pnas sedangkan pemohon dalam permohonan ini bertujuan menguji konstitusionalitas beberapa (iii) secara realitas faktual dan historis, ahmadiyah ahmadiyah masih tetap ada dan hadir dunia sejak tahun dan saat ini telah ada negara, (iv)bebas dari perlakuan diskriminatif. sedangkan masing masing pemohon tidak ada satupun yang membuat aksi muka umum, baik dunia nyata maupun dunia maya (online)tidak diakui indonesia, atau pun mengajak orang untuk tidak beragama. keenam, ruang lingkup yang diuji oleh para pemohon adalah: pnas ii) dan pnas dan iii) pnas ketujuh, dasar konstitusionalitas yang digunakan oleh para pemohon adalah: uud ii) iii) iv) dan vi) vii) kedelapan, argumentasi permohonan yang diajukan para pemohon: ketentuan dan pnas telah menghasilkan adanya ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh munculnya ruang penafsiran yang beragam sehingga bertentangan dengan dan ii) ketentuan dan pnas bertentangan dengan dan dan penyiapan terhadap permohonan para pemohon amici mengajukan beberapa pandangan mengenai permohonan para pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas guo sesuai dengan concern amici sebagai berikut. pertama, mengacu pada data pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang dihimpun setara institute dalam tahun terakhir sejak tahun para pemohon benar benar menderita kerugian konstitusional (constitutional injury) secara konkrit, juga potensial, dimana jemaat ahmadiyah menjadi korban pelanggaran dalam peristiwa atau atau rata rata peristiwa pelanggaran menimpa mereka setiap tahun. selain itu, pemenuhan dan kenikmatan hak sipil mereka untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya juga terganggu. menurut data setara institute, dalam tahun terakhir, masjid ahmadiyah mengalami gangguan, mulai dari penolakan, penyegelan, perusakan, hingga pembakaran. kedua, dalam pandangan setara institute, yang menjadi cakupan permohonan para pemohon dalam perkara guo secara formal telah dijadikan dasar bagi pembentukan regulasi ministerial dalam bentuk skb ahmadiyah yang bersifat restriktif dan menampilkan politik penyingkiran (exclusionary politic) bagi ahmadiyah. selain itu pnas dan skb sebagai turunannya secara bersama sama menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif dan restriktif terhadap ahmadiyah tingkat lokal, dalam bentuk peraturan daerah provinsi kabupaten kota, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota, instruksi, surat edaran, dan sebagainya. ketiga, dalam pandangan setara institute, permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara guo bukanlah nobis idem, mengingat kriteria kriteria konstitusional yang melekat pada pemohon, kerugian konstitusional, hak dan kewenangan konstitusional, hubungan sebab akibat antara permohonan dan kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon sama sekali berbeda dengan dua permohonan pengujian konstitusionalitas yang berkenaan dengan pnas sebelumnya. keempat, yang menjadi lingkup permohonan para pemohon secara substantif bertentangan dengan asas hukum scripta dan certa, karenanya berpotensi membuka ruang interpretasi yang melanggar hak hak konstitusional komunitas atau warga ahmadiyah sebagai minoritas warga negara yang hak hak konstitusionalnya dijamin dalam konstitusi sebagaimana telah diajukan oleh pemohon sebagai dasar konstitusionalitas dalam permohonan guo. kelima, permohonan para pemohon agar mahkamah menyatakan inkonstitusional beberapa yang menjadi lingkup permohonan para pemohon, dalam hal ini dan pnas merupakan sesuatu yang dapat diterima secara yuridis maupun faktual historis, mengingat komunitas dan warga ahmadiyah merupakan sekelompok warga negara yang dalam aktivitas sosial maupun organisasionalnya tidak pernah bertentangan dengan konstitusi dan ideologi negara yang sah, sehingga inkonstitusional dan melanggar hukum setiap upaya yang dilakukan oleh negara dan aparatur pemerintahan dalamnya untuk restriksi hak hak dasar mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi. amici, selain itu, membuat sejumlah sublist spesifik terkait pembatasan berekspresi: pertama, occur dan perjanjian perjanjian hak asasi manusia tidak mengizinkan pembatasan dalam pengimplementasian hak kebebasan berekspresi untuk tujuan memastikan penghormatan terhadap agama atau melindungi dari penodaan . kedua, larangan dalam pnas terkait dukungan publik terhadap sebuah penyesatan dari ajaran ajaran dasar agama agama tertentu rakyat indonesia melanggar kebebasan berekspresi. pelapor khusus pbb untuk pemajuan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menyatakan bahwa pembatasan yang diizinkan oleh occur tidak dimaksudkan untuk menekan pengutamaan pandangan kritis, pendapat yang kontroversial atau pernyataan yang tidak tepat secara politis . dewan hak asasi manusia. laporan pelapor khusus untuk pemajuan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, ambisi liga, kepada dewan hak asasi manusia, februari a hcr paragraf ketiga, sementara negara dapat dan harus melarang advokasi kebencian terhadap agama, hal tersebut tidaklah menjadi subyek pnas hukum hak asasi manusia menuntut negara negara untuk melarang advokasi kebencian terhadap agama yang meliputi hasutan melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (kerap disebut sebagai pidato kebencian hate speech ), sebagaimana dinyatakan: advokasi kebencian terhadap bangsa, ras atau agamaapapun yang meliputi hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum . oleh karena itu, sementara pembatasan pembatasan kebebasan ekspresi yang ditunjukkan untuk mencegah dan bahkan menghukum pidato kebencian sangatlah dibutuhkan dan perlu diberlakukan. pembatasan tersebut haruslah secara ketat terbatas dalam lingkup (dan melakukan propaganda perang, sebagaimana disebutkan dalam pembatasan pembatasan ini tidak berlaku dalam kebebasan seperti ini yang meliputi penodaan agama, pelecehan atau pengkritisan agama, kepercayaan, simbol simbol atau institusi sejenisnya. posisi ini dikuatkan dengan pelaporan khusus untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi perwakilan osce, untuk kebebasan media, pelaporan khusus oas untuk kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi komisi afrika untuk hak asasi manusia dan rakyat. para ahli mengemukakan: pembatasan kebebasan berekspresi untuk mencegah intoleransi harus dibatasi dalam lingkup untuk meng. pernyataan bersama bertanggal desember tersedia declaration defamation of religion and anti teroris and anti ext.pdf.) berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, amici mengajukan bahwa pnaspada occur. dalam konteks itu, mendestruksi posisi negara sebagai pelindung bagi semua agama dan keyakinan berdasarkan pancasila dan melegitimasi tindakan aparatur negara yang intervensionis dan diskriminatif. sebab yang negara lain dikenal sebagai blasphemy law yang seharusnya hanya melarang penghinaan terhadap agama ini, ternyata juga mengandung pelarangan penafsiran agama yang dianggap penyimpangan terhadap pokok pokok ajaran suatu agama. oleh karenanya, para pegiat ham menilai ini secara keseluruhan bermasalah dan menuntut untuk dicabut. argumennya, penafsiran atas suatu ajaran agama (apapun hasil penafsiran itu, sama atau berbeda dengan penafsiran mainstream) adalah forum. internux yang tidak boleh dikurangi, dibatasi apalagi dilarang. terlepas dari ruang privat atau ruang publik (di muka umum). akan tetapi, permohonan pencabutan ini ditolak mahkamah konstitusi. ini dianggap masih bersesuaian dengan konstitusi. partikularitas ham berkaitan dengan kekhususan konteks budaya dan masyarakat indonesia menjadi salah satu alasan penolakan ini. pelarangan penyebaran penafsiran yang dianggap sesat muka umum dianggap sebagai jalan tengah. artinya, yang dilarang bukan aktivitas internal tetapi hanya aktivitas yang menyentuh dimensi eksternal. hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan dalam putusan nomor puu vii mengenaud halaman mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan. amici membuat beberapa sublist khusus mengenai keterkaitan antara pnas 1965dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai berikut. pertama,kedua,perlukan untukpenetapan presiden mengusulkan dua pembenaran, memelihara kesatuan nasional dan memupuk ketenteraman beragama. ketiga,enetapan presiden. penetapan presidenpelapor khusus pbb untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan menekankan bahwa istilah agama' atau keyakinan' harus ditafsirkan secara luas dan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidaklah terbatas pada anggota agama dan kepercayaan tradisional dengan karakter institusional atau kebiasaan yang sejalan dengan agama agama tradisional tersebut. isi dari sebuah agama atau kepercayaan harus didefinisikan oleh para pemeluknya sendiri .( dewan hak asasi manusia. laporan pelapor khusus untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, asma jahangir, juli a hrc paragraf lebih lanjut seperti telah diklarifikasi oleh komite hak asasi manusia kebebasan dari paksaan untuk memeluk atau menganut sebuah agama atau kepercayaan.tidak dapat dibatasi . komentar hukum komite hak asasi manusia hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama, dokumen pbb ccp c rev. add. juli paragraf oleh karena itu hukum hukum yang karenanya menimbulkan ketakutan terhadap adanya penuntutan, pada prakteknya memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk menganut agama atau kepercayaan yang berbeda dari yang mereka pilih secara bebas bertentangan dengan occur. keempat, penetapan presiden mendiskriminasi orang orang yang tidak beragama dan penganut agama yang tidak disebutkan dalam ketentuannya yang merupakan pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan. hak kebebasan beragama atau berkeyakinan itu sendiri menuntut bahwa individu individu yang menjadi bagian agama atau kepercayaan, apapun harus dilindungi. pelapor khusus pbb untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan mengkritisi hukum hukum yang secara terbuka mendiskriminasi individu individu atas dasar agama atau kepercayaan atau prasangka kurangnya semangat beragama. dewan hak asasi manusia, laporan pelapor khusus untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, asma jahangir, desember a hrc paragraf vi. kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan keterangan sebagaimana telah diuraikan atas, amici menyampaikan beberapa kesimpulandan rekomendasi kepada yang mulia majelis hakim terkait dengan perkara permohonan guo, sebagai berikut. kesimpulan pnas sebagaimana yang diperkuat dengan 156a kuh pidana yang mengacu pada penetapan presiden,occur yang sudah diratifikasi menjadi tahun terhadap kesimpulan tersebut, amici mengajukan beberapa sublist khusus sebagai berikut.dasarkan pada tujuan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat,guo hanya menggunakan dua pembenaran, memelihara kesatuan nasional dan memupuk ketenteraman beragama.nas pnasrekomendasi majelis hakim hendaknya menjadikan hukum hak asasi manusia dan jaminan konstitusional mengenai kebebasan beragama berkeyakinan sebagai dasar utama untuk menguji konstitusionalitas pnas majelis hakim hendaknya menjadikan perkembangan sosial keagamaan aktual sebagai salah satu pertimbangan utama untuk menilai relevansi dan konstitusionalitas pembatasan terhadap ekspresi ekspresi hak konstitusional warga untukmemeluk agama dan beribadah secara merdeka. majelis hakim hendaknya meletakkan kebebasan internal (forum internux) atas kebebasan beragama berkeyakinan sebagai ranah yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, sedangkan kebebasan eksternal (forum external) dalam mengekspresikan agama keyakinan hanya dapat dibatasi untuk tujuanlembaga studi dan advokasi masyarakat elsa) pernyataan kepentingan sebagai amici lembaga studi dan advokasi masyarakat institute for policy research and advocacy), disingkat elsa, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak agustus jakarta. awalnya berbentuk yayasan, kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi perkumpulan pada juli elsa bertujuan untukuntuk mencapai tujuannya, elsa melakukan usaha usaha sebagai berikut: melakukan pengkajian terhadap kebijakan kebijakan dan atau hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya,dan: elsa mengajukan komentar tertulis ini kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara permohonan meminta dan penodaan agama dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan undang undang dasar tahun dalam sebagaimana perkara nomor: nomor puu xv serta memaparkan pandangan masyarakat sipil tentang pelanggaran terhadap demokrasi yang dirinci sebagai pelanggaran atas kepastian hukum, kebebasan berpikir, mengemukakan pendapat dan berekspresi serta pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. il. uraian singkat mengenai amicus curia amicus curia , merupakan istilah latin yang mungkin jarang terdengar pengadilan indonesia hukumonline, amicus curia dipakai membantu permohonan pk,.yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta fakta hukum berkaitan dengan isu isu yang belum familia. dalam tradisi common law, mekanisme amicus curia untuk, negara negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan mekanisme amicus curia dalam sistem hukumnya. misalnya belanda, amerika, dan argentina. sejarah amerika serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus green middle pada awal abad ke cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curia dalam proses hukum pengadilan. baru pada awal abad ke amicus curia mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam kasus kasus hak sipil, dan aborsi. bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan padaperkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curia adalah diterapkannya amicus curia dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga lembaga negara maupun organisasi internasional, amicus curia yang dalam bahasa inggris disebut friend the court", diartikan someone who not party the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest . secara bebas, amicus curia diterjemahkan sebagai friends the court atau sahabat pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. miriam webster dictionary memberikan definisi amicus curia sebagai one (as professional person organization) that not party particular litigation but that permitted the court advise respect some matter law that directly affects the case question : dengan demikian, amicus curia disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas, dalam tradisi common law, mekanisme amicus curia. dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curia: fungsi utama amicus curia adalah untuk mengklarifikasi isu isu faktual, menjelaskan isu isu hukum dan mewakili kelompok kelompok tertentu: amicus curia, berkaitan dengan fakta fakta dan isu isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer), cc. amicus curia, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus, izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curia. amerika serikat, sebelum terjadinya kasus green middle pada awal abad ke lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curia dalam proses peradilan. namun, sejak awal abad amicus curia memainkan peranan penting dalam kasus kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum amerika serikat, seperti misalnya kasus kasus hak sipil dan aborsi. bahkan, dalam studi yang dilakukansementara untuk indonesia, amicus curia belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. sampai saat ini, beberapa amicus curia telah diajukan pengadilan indonesia: amicus curia yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers. yang mengajukan amicus curia kepada mahkamah agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah time versus soeharto dan amicus curia dalam kasus upi asmaradana pengadilan negeri makasar, dimana amicus curia diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara. penggiat kemerdekaan pers ajukan amicus curia koran tempo, jakarta: selasa, agustus dan anggota komisioner komnas ham jadi saksi upi: yosef prasetyo akan bersaksi sebagai amicus curia atau sahabat pengadilan, viv news, selasa, juni wib) amicus curia peninjauan kembali kasus majalah time versus soeharto, amicus curia peninjauan kembali praperadilan atas surat ketetapan penghentian penuntutan spp) bibit chandra, amicus curia yang diajukan cjr, elsa, phi, dan iklan dalam kasus prita mayasari yang dijerat tahun tentang informasi dan transaksi elektronik ite), amicus curia yang diajukan elsa, sawit watch, dan planet dalam kasus anwar sadat (aktivis walhi sumsel) palembang, amicus curia yang diajukan elsa, walhi, kontra kpa dan indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap indra petani jambi, september amicus curia yang diajukan elsa dalam perkara kasus heri budayawan alias budi ego pada perkara nomor: pid. pn. byw pengadilan negeri banyuwangi, walaupun amicus curia belum dikenal dalam sistem hukum indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan tahun tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyisebagai dasar hukum pengajuan amicus curia, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus kasus yang melibatkan berbagai atau yang kontroversial. iii. pendapat amici: kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam prinsip dan instrumen hak asasi manusia universal secara singkat, sebagaimana didalilkan para pemohon dalam permohonannya, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian pnas tahunhkamah konstitusi, oleh karena dengan adanya guo. karena dalam menjalankan ibadahnya sebagai penganut agama islam yang juga adalah komunitas ahmadiyah, para pemohon telah terhalang hak hak nya untuk menganut aliran agama dan kemudian menjalankan ibadah nya yang merupakan perwujudan keimanannya secara internal. isu hak kebebasan berkeyakinan dan beragama masuk dalam deklarasi universal hak asasi manusia (disingkat dunam):: dunam menyebut istilah basic human rights (hak hak asasi manusia dasar), yaitu hak asasi manusiak hak asasi manusia,, namun, secara umum dapat disebutkan hak hak asasi dasar tersebut mencakup hak hidup, hak atas pangan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. hak hak itu, dan juga secara keseluruhan hak asasi manusia: hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik kovenan ini telah diratifikasi pemerintah indonesia melalui tahun isinya sebagai berikut:dan kebebasan, hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak. asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada dalam, artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pembunuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apak asasi manusia. hak hak non derogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun: hak menganut dan meyakini agama atau kepercayaan dalam hak asasi manusia sebagai forum internux,. hak untuk menganut agama atau kepercayaan ataupun aliran agama merupakan hak yang tidak boleh ditangguhkan dalam pengamatannya (non derogable rights). mengacu pada ketentuan nasional dan internasional:kemudian,telah lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan baik nasional maupun internasional, antara lain: deklarasi universal hak asasi dan beragama, baik dalam pembukaan maupun dalam dalam uud yaitu sebagaimana diatur dalam dan serta dalam uud dan dalam uud ditentukan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. dan dalam juga ditegasasasi manusia pada dasarnya merupakan perlindungan atas individu dari negara atau komunitas masyarakat tertentu yang memberlakukan memaksakan suatu nilai tunggal dengan ancaman kekerasan atau pengendalian psikologis rocky gerung, ed., hak asasi manusia teori, hukum, kasus, depok: filsafat press, (bukti dalam hal demikian maka hak asasi manusia menjamin bahwa pilihan bebas individual yang harus menjadi pegangan bagi komunitas tersebut. sebagaimana diatur dalam uud bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhanhak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah , maka negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia yaitu: 'to respect, fulfill and protect (menghormati, memenuhi, dan melindungi). kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari ikut campur terhadap kenikmatan hak asasi manusia. sedangkan kewajiban untuk melindungi berarti negara harus melindungi baik individu maupun kelompok dari pelanggaran atas hak asasi manusia. sedangkan kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil langkah langkah aksi untuk memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar. dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan beribadah dan beragama, maka negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak setiap individu maupun kelompok untuk beribadah dan beragama. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa sebagai salah satu buah dari transisi politik menuju pemerintahan yang demokratis, mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelakunamun demikian, formula jalan tengah yang digariskan yakni kebebasan aktifitas internal dan pelarangan penyebarannya muka umum bagi penganut jai, tidak cukup efektif menjadi jalan keluar yang moderat bagi semua. hal ini terkait dengan ketidakjelasan bunyi pnas ini berbunyi.. kandungan kata yang tidak jelas yakni di muka umum dalam pnas ini memberikan peluang yang besar kepada aparat negara maupun masyarakat untuk melakukan intervensi pada forum internux berupa pelarangan keyakinan dan berlebihan dalam membatasi forum eksternal serta memiliki kecenderungan untuk bertindak diskriminatif terhadap agama, aliran agama, dan keyakinan minoritas lainnya yang dianggap sesat. sebagai dampak turunan dari kata yang tidak jelas (tidak memenuhi prinsip lex certa) ini muncullah pemahaman yang salah tentang ini. akibatnya, muncul persepsi bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melarang aktivitas dan atau kegiatan aliran agama yang dianggap menyimpang , misalnya aliran ahmadiyah, syiah, dan aliran spiritual yang dianggap memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda dengan ajaran ajaran pokok agama. saat ini sudah terdapat provinsi yang mengeluarkan regulasi berupa peraturan gubernur atau surat edaran gubernur yakni sumatera barat, banten, jawa barat, jawa timur, ntb dan sulawesi selatan. selain itu ada kabupaten atau kota yang menerbitkan regulasi pelarangan penyebaran ajaran manusia dunam): kovenan internasional tentang hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi melalui nomor tahuundang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia,mendasarkanmainstream. oleh karenanya, kebebasan melakukan penafsiran keagamaan sifatnya mutlak (absolut), merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights): ketentuan dalam guo sebagaimana yang diuji oleh para pemohon perkara puu xv telah melarang keyakinan yang dianut para pemohon dan kelompok agama lain luar agama yang disebut secara eksplisit dalam guo atau yang dikatakan bertentangan dengan pokok pokok ajaran agama. ketentuan ini, pembatasan forum external yang tidak sesuai dengan prinsip dan instrumen ham universalberdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (freedom actlima hal, yaitu: public safety, public order: public health: public morals: dan protection rights and freedom others. dengan demikian, prinsip kebebasan beragama dalam dokumen dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. pada esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung paling sedikit delapan, hak beragama dan berkeyakinan termasuk dalam non derogable rights, sehingga tidak dapat dikurangi. namun tidak semua aspek hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). konstitusi indonesia berikut kovenan hak sipil dan politik menyatakan bahwa forum internux atas hak ini tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian, sementara wilayah 'menjalankan' atau manifestasi dari hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan (forum external) dapat dibatasi: negara sebagai entitas berdaulat ruang publik dapat membatasi hanya pada arah manifestasi lebih tepatnya pada ruang lingkup forum external. pembatasan dan juga campur tangan itu dibentuk dalam sebuah peraturan perundang undangan sebagai norma publik yang memungkinkan publik (orang banyak) berpartisipasi dalam membentuk dan mengawasi pelaksanaannya, dilakukan dengan tetap pula memenuhi asas keperluan (necessity) dan proporsionalitas,non diskriminasi bidang apa pun sebagaimana ditentukan dan kovenan hak sipil dan politik.: komentar umum selanjutnya menjelaskan bahwa adanyaoccur,au berkepercayaan: pemaknaan terhadap kebebasan beragama indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa (e) dan uud hasil amandemen. dasar ketuhanan yang maha esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing masing. kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatannya dengan nyaman dan aman, bukandemikian pula, negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama, negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi, tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. negara pun tidak berhak mengklaim .kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. bahkan, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. bahkan, menurut agus salim, salah satu tokoh. penting the. founding fathers indonesia,: dalam faktanya dantersebut juga menjadi alat negara mengakui atau tidak mengakui suatu agama, memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi, agama induk dan mana agama sempalan, akibatnya pnas mewariskan politik pembedaan yang berdampak sangat jauh sampai sekarang. kategori pertama: bagi enam agama besar yang dipeluk hampir seluruh penduduk indonesia islam, kristen, katolik, hindu, buddha dan khonghucu), maka diberikan jaminan seperti yang diberikan oleh undang undang dasar, juga mereka mendapat bantuan bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh ini . kategori kedua: bagi agama agama lain yang belum dikenal, misalnya yahudi, shinto, taoism, dll, tidak dilarang dan mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan ketentuan yang dapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain . kategori ketiga: khusus untuk, lebih jauh lagi, politik pembedaan yang dilakukan negara itu telah berakibat fatal bagi kelompok kelompok yang masih mempertahankan agama lokal itu, yakni mereka yang masuk dalam kategori ketiga atas. hak hak sipil mereka sebagai warga negara, mulai dari pengurusan akte kawin, akte lahir, ktp kartu tanda penduduk), kartu keluarga), bahkan sampai soal penguburan jenazah dinaikan sama sekali. kebijakan tersebut secara sistematis dan konsisten dilakukan oleh rezim orde baru dengan landasan hukum yang sangat kuat. pada tahun mpr menetapkan tap mpr iv mpr tentang garis garis besar haluan negara. dalam ketetapan tersebut ditegaskan bahwa kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa bukan merupakan agama . berangkat dari ketetapan ini, menag mengeluarkan instruksi dan tahun yang menggariskan kebijakan inti mengenai aliran kepercayaan, dan melayangkan surat kepada para gubernur dan bupati walikota menyangkut berbagai aspek aliran kepercayaan: politik pembedaan tersebut bahkan masih diteruskan setelah reformasi berlangsung. tahun dan direvisi melalui tahun tentang administrasi kependudukan masih membedakan penuh kepercayaan dan enam agama yang telah diakui, sehingga mereka tidak dapat mengisi kolom agama kepercayaan dalam data administrasi kependudukan mereka. itu menegask: putusan perkara nomor puu xivmenyatakan bahwa: putusan tersebut menjadi bentuk recognise dimana garis pemisah antara agama dan kepercayaan sudah dihapuskan. bahwa pemeluk agama dan kepercayaan punya hak yang sama, secara langsung ada nilai dalam dan tentang, dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. iv. rekomendasi berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh asep samsudin sag dkk dalam perkara nomor puu xv lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa) menyampaikan pendapat bahwa undang undang yang dimohonkan dalam permohonan pengujian undang undang guo, sudah tidak sesuai dan relevan lagi dengan nilai nilai, prinsip dan instrumen hak asasi manusia universal. oleh karenanya, kami merekomendasikan agar mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan asep samsudin sag dkk. dr. maria ulah anchor, si. dalam perkara nomor: puu xv tentangterhadap undang undang dasar negara tahun saya maria ulah anchor (dengan terlampir), saat ini menjadi ketua pimpinan pusat dewan masjid indonesia dmi) untuk periode kedua sebelumnya pernah menjadi ketua umum pucuk pimpinan fat (periode dan dengan hormat mengajukan ulasan ini kepada mahkamah konstitusi republik indonesia sebagai amicus curia friend the court demi membantu permohonan yang diajukan oleh para pemohon uji materi dalam perkara nomor puu xv yang meminta pengajuan konstitusionalitas bersyarat agar mahkamah konstitusi memberikan penafsiran khusus atas undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama penodaan agama). secara historis, pada awalnya penodaan agama bukanlah bersatu undang undang, melainkan berstatus penetapan presiden yang dikeluarkan presiden soekarno pada januari penetapan ini merupakan bagian dari gagasan nanakoa presiden soekarno yang dirancang untuk memobilisasi kekuatan kekuatan nasionalisme, agama dan komunisme demi meningkatkan kekuatan politiknya. sebagaimana tertulis dalam bagian penjelasan umum angka penodaan agama telah ternyata,peraturan peratur dan memecah persatuan nasional. dari kenyataan terangan,membahayakan persatuan bangsa dan negara, dan penodaan penghinaan agama . bahwa paradigma berfikir yang berefleksi dalam bagian penjelasan penodaan agama tersebut, jelas tidak merefleksikan kondisi kekinian dalam kehidupan keberagamaan indonesia. kondisi kekinian masyarakat khususnya yang beragama islam jauh lebih beragam dibanding sebelumnya. pada era orde lama mungkin umumnya masyarakat muslim terdiri dari pedesaan khususnya pesantren pesantren dan muhammadiyah perkotaan. namun kondisi kekinian jelas sangat jauh berbeda, bahkan tidak hanya dalam suatu kawasan perumahan, bahkan dalam suatu rukun tetangga bisa terdapat warga nu, muhammadiyah, ikhwan muslimin, ahmadiyah dll. mereka semua dalam semangat menjalankan prinsip prinsip islam sebagaimana yang telah disyariatkan, kecuali dalam hal hal yang sifatnya furu'iyah (cabang, bukan prinsip) pada masing masing organisasi tersebut memiliki nilai nilai unik yang tentu saja berbeda antara satu dengan lainnya sebagaimana madzhab yang dianutnya. jika hendak memaksakan rumusan pada penodaan agama, aliran mana yang dianggap sebagai ajaran pokok? islam manakah yang dimaksud sebagai ajaran pokok? lalu ulama manakah yang maksud sebagai ulama ajaran pokok?. ketika tidak terdapat kejelasan islam mana yang dimaksud sebagai ajaran pokok, apakah memungkinkan suatu aliran menghadirkan aliran lain? janganlah indonesia, seluruh dunia adakah orang yang hanya menganut islam sich, tanpa terhimpun dalam suatu golongan dalam islam seperti wahabi atau ahmadiyah? islam, sejak ratusan tahun lalu, antar aliran banyak yang saling menghadirkan. oleh sebab itu sangat sulit menentukan aliran mana yang merupakan ajaran pokok (jika mengikuti terminologi penodaan agama). aliran dalam agama pun tidak juga selalu dapat dikatakan merusak agama agama pokok, khususnya pada agama terkait yang secara realitas faktual terdiri dari beragam aliran. aliran yang telah ada dunia selama ratusan tahun jelas memperkaya agama terkait, terlebih ketika agama terkait tidak hanya terdiri dari satu mazhab semata. sedangkan pada agama islam selama ratusan tahun, bahkan jazirah arab sendiri sebagai kawasan kelahirannya, memang terdiri dari beragam aliran. saya memahami hal tersebut karena selain latar belakang pendidikan dasar saya dari pesantren dan melanjutkan fakultas syariah institut ilmu aturan iia) mempelajari sejarah hukum islam dan perbandingan madzhab, juga aktif organisasi kemasyarakatan fat sekitar tahun hingga mendapat amanat sebagai ketua umum fat dan tumbuh kembang lingkungan agamis nahdlatul ulama hingga sekarang sebagai salah satu ketua lembaga kemaslahatan keluarga lkk) pbnu, selain salah satu ketua pimpinan pusat dewan masjid indonesia. oleh karena itu saya sangat mendukung permohonan konstitusionalitas bersyarat dari para pemohon pada permohonan nomor. puu xv agar pada penodaan agama mengecualikan aliran aliran yang telah ada dan hidup selama ini dapat secara internal bersama komunitasnya menjalankan agama dan keyakinannya serta beribadah sesuai agama dan keyakinannya tersebut. saya, sebagai kader nahdlatul ulama yang puluhan tahun hidup dalam lingkungan agama dan aktif dalam organisasi agama, memandang sepatutnya negara khususnya pemerintah, tidak menghambat atau membatasi setiap warga negara, siapa pun dia, untuk memilih aliran agama keyakinan yang memang selama ini bahkan sebelum indonesia merdeka pun telah hadir indonesia. saya sangat prihatin, dengan sikap pemerintah yang campur tangan terlalu jauh dalam urusan agama, pada suatu ketika dapat juga mengintervensi aliran aliran yang selama ini telah beragama, keyakinan dan beribadah secara tenang dan tentram. dengan instrumen hukum yang dimilikinya bukan tidak mungkin pemerintah juga dapat mengoyak nggak aliran besar indonesia seperti nahdlatul ulama dan muhammadiyah. oleh karena keprihatinan dan kekhawatiran saya tersebut, atas nama kerukunan dan ketentraman beragama dengan melihat pada konsep islam nusantara yang penuh kebhinekaan serta atas nama aliran aliran islam yang telah ada selama ini kehadirannya dan telah mewarnai kehidupan beragama bumi indonesia, melalui berkas ini, saya memohon kepada yang mulia majelis mahkamah konstitusi, agar mengabulkan permohonan para pemohon tersebut. permohonan uji materi ini sangat penting karena norma dalam penodaan agama membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk mempraktekkan keimanan sebagai hak hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi berdasarkan pada bab uud karena rentan dianggap penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok pokok ajaran agama (yang diakui indonesia). norma dalam penodaan agama juga bertentangan dengan uud karena frasa frasa yang digunakan sangat tidak jelas sehingga multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. penodaan agama mengancam warga negara melalui teguran, sanksi dan hukuman penjara jika berasosiasi dengan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan dari agama itu , dan jika berasosiasi dengan penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu . penodaan agama tidak memberikan instruksi untuk aparat penegak hukum tentang bagaimanakah bentuk tingkah laku yang dilarang. oleh karena itu, diperlukan penegasan rumusan pada penodaan agama agar rujukannya menjadi jelas dan tidak subjektif, dengan mengabulkan permohonan konstitusionalitas bersyarat, yang diajukan para pemohon tersebut. frasa frasa dalam penodaan agama seperti kegiatan keagamaan menyerupai, menyimpang dan pokok pokok ajaran agama sangatlah terbuka untuk berbagai interpretasi. ahmadiyah korban pemberlakuan norma dalam penodaan agama salah satu contoh penting dalam pemberlakuan norma penodaan agama adalah terbitnya surat keputusan bersama ahmadiyah skb ahmadiyah) pada tahun oleh departemen agama, kejaksaan agung dan departemen dalam negeri. skb ahmadiyah yang berinduk pada penodaan agama telah menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap para anggota komunitas muslim ahmadiyah. banyak masjid masjid ahmadiyah yang ditutup paksa, pembubaran acara salah salah pertemuan tahunan) dan penolakan pelayanan publik seperti penerbitan ktp elektronik dan pencatatan nikah. padahal ahmadiyah adalah salah satu aliran dalam islam yang telah lama ada indonesia yaitu sejak tahun saya pernah menghadiri acara salah salah jemaat ahmadiyah daerah peninggalan, tangerang dan berkesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut, menyaksikan bahwa acaranya khidmat diisi dengan ceramah ceramah agama yang mengajak untuk berbuat kebaikan, mendengarkan lantunan suci al@uran dan diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah. tidak ada provokasi dan ujaran kebencian terdengar dari para penceramah terhadap kelompok atau komunitas lain. sungguh sesuai dengan motto komunitas ini love for all hatred for none . ahmadiyah memang memiliki keyakinan yang berbeda dengan umat muslim mainstream dalam hal kepercayaannya tentang imam mahdi atau turunnya nabi isa untuk yang kedua kalinya akhir zaman. tentunya ahmadiyah mempunyai argumen dan dasar yang jelas atas kepercayaan yang mereka yakini. usia yang lebih dari satu abad dunia dan perkembangannya yang pesat karena telah ada negara adalah bukti bahwa ahmadiyah memainkan peran penting dalam khazanah perkembangan islam. ahmadiyah ahmadiyah, pelarangan aktivitas dan kegiatannya, serta penutupan masjid masjid milik ahmadiyah. semua regulasi ini merujuk kepada pnas problem serius yang lain adalah bermunculannya kegiatan oleh aparat negara melakukan pemaksaan dalam beragama berupa pembinaan dengan maksud agar penganut jai kembali jalan yang benar . kegiatan pembinaan ini dilakukan melalui baik paksaan fisik (physical coercion) maupun paksaan tidak langsung (indirect means coercion). persoalan lain yang potensial akan muncul adalah pembatasan hak dan kebebasan para pemuka, tokoh agama dan rohaniawan dalam menjalankan tugas mereka untuk membina dan mendidik umat masing masing. hal ini terkait bunyi yang bisa dimaknai dan ditafsirkan sebagai larangan seseorang yang depan banyak orang yang seiman dengannya berdasarkan (baik secara langsung maupun tidak langsung)akhir kalam, saya mengharapkan majelis hakim yang mulia berkenan memberi batasan yang lebih ketat tentang unsur muka umum, yaitu dengan tidak memasukkan aktivitas forum eksternal privat dalam pengertian muka umum yang dilarangsebagai berikut: undang undang guo telah kehilangan relevansinya karena situasi dan kondisi saat ini tidak lagi menghadapi ancaman dan gangguan atas eksistensi agama oleh ateisme, bahwa peran negara dalam ketertiban umum adalah ketika terdapat ketergangguan orang dalam menjalankan aktivitas sehari hari, sejauh tidak melanggar maka negara harus melindungi, kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat digantungkan kepada pendapat, opini, tuntutan, dan persepsi namun kepada konstitusi dan undang undang. dengan gigih membangun masjid masjid benua amerika dan eropa dan melaksanakan program menterjemahkan gurun dalam bahasa. ciri khas dari komunitas ini negara manapun mereka berada, mereka taat dan tunduk pada pemerintahan negaranya masing masing. satu hal penting yang harus disadari oleh umat muslim non ahmadiyah adalah berhenti menyalahkan keyakinan orang lain atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya, bahkan kita harus menghargai terhadap pilihan keyakinan orang orang ahmadiyah. kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk dalam keyakinan kita, begitu juga sebaliknya. oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati keyakinan mereka. dengan menghormati pilihannya, kita bisa membangun relasi kemanusiaan yang setara yang merupakan prinsip dasar kita semua dalam berbangsa dan bernegara. meskipun keyakinan kita berbeda, kita bisa mengadakan kegiatan bersama, saling menghormati dan menghargai pilihan terhadap keyakinan yang dianutnya masing masing. saya melihat pluralisme sebagai upaya menghargai perbedaan. pluralisme sebagai alat untuk melihat bahwa keyakinan orang berbeda beda, yang tidak bisa diseragamkan. karena itu, sini harus dibedakan antara pluralisme dengan upaya mencampuradukkan keyakinan. semua orang berhak memiliki keyakinannya masing masing, bahwa apa yang diyakininya adalah berbeda dengan keyakinan orang lain, itulah kemajemukan atau pluralitas. permasalahan yang sering terjadi adalah adanya kelompok yang tidak mengakui pluralitas yang cenderung memberangus hak orang lain dengan berlandaskan keyakinan ajaran yang mereka yakini. kalangan fundamentalis, misalnya, akan mengatakan bahwa islam mempunyai kebenaran yang ultima dan pasti. kepercayaan ini justru membuat mereka tidak toleran, janganlah terhadap agama yang berbeda bahkan dalam kalangan internal agama mereka sendiri yang berbeda (paham) pun tidak toleran. perilaku intoleran tersebut sangat menyakitkan, khususnya bagi ahmadiyah, berapa banyak masjid ahmadiyah dirusak dan disegel sehingga ribuan jamaah terusir dari masjid yang dibangunnya secara swadaya? kantor ahmadiyah parung dirusak pada tahun karena dianggap menyimpang dari ajaran islam sebagaimana diyakini kelompok mereka yang mayoritas, sehingga hari ini ahmadiyah belum memiliki kantor yang representatif. juga umat dari agama lain yang tidak boleh mendirikan rumah ibadah atau malah rumah ibadah mereka dirusak. celananya, mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan jihad jalan tuhan. apakah jihad memang harus dilakukan dengan merusak dan membakar rumah ibadah? apakah membakar gereja dan merusak fasilitas atau mengusir jemaat ahmadiyah itu dibenarkan dalam islam? mengacu pada piagam madinah, sikap rasulullah saw sangat tegas bahwa islam sangat menghargai perbedaan, saling menghargai dan bahu membahu meskipun dalam perbedaan. begitu juga al gurun secara tegas melarang pengrusakan terhadap rumah ibadah? artinya, jika sudah diberi peringatan bahwa meskipun agama dan keyakinan kita berbeda tapi harus ada toleransi, ada batasan batasan mana kita bersatu dan ada batasan mana kita harus berbeda. kalau kita perangkatnya dari sisi perbedaan maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan membangun kehidupan yang damai. tetapi kalau kita berangkat dari sisi persamaan dengan cara pandang yang positif, tanpa bermaksud menyatukan akidah masing masing, maka akan dengan mudah membangun perdamaian, berinteraksi dan saling menghargai. dibutuhkan proses penyadaran bersama. sebuah proses mana setiap orang harus mengedepankan nilai nilai kesamaan antara kita maupun dengan mereka. kesamaan kesamaan tersebut harus kita dikedepankan dan kembangkan dalam pergaulan bersama. untuk itu, dialog yang terbuka dan intensif antar kelompok, antar agama, dan antar komunitas sangat diperlukan dan harus ditingkatkan agar orang yang tadinya saling curiga menjadi saling memahami dan memaklumi, yang tadinya saling tertutup menjadi saling terbuka. dialog yang terbuka tersebut, dimulai oleh pemimpin pemimpin komunitas, kemudian dilanjutkan dengan seluruh anggota komunitas masing masing yang ada masyarakat secara lebih luas, agar satu sama lain dapat memaknai nikmatnya perbedaan. dengan menikmati perbedaan, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat hidup rukun dan damai dalam negara kesatuan republik indonesia. norma dalam penodaan agama tidak hanya meredam dialog antar agama tapi juga dialog dalam internal agama itu sendiri. jika para penganut agama aliran agama tertentu merasa takut untuk berbagi gagasan mengenai kebenaran agama aliran agama mereka, maka eksplorasi keagamaan dapat terhenti. tanpa eksplorasi keagamaan, masyarakat indonesia dapat kehilangan pembaharuan yang menjaga suatu agama tetap hidup dan relevan tengah masyarakat yang terus berubah. rumusan penodaan agama saat ini, tidak hanya membatasi kemajuan sosial, budaya dan politik bahkan juga kemajuan pemahaman keagamaan dan toleransi masyarakat indonesia. kiranya penafsiran bersyarat dari mahkamah konstitusi sangat mendesak untuk dilakukan saat ini dengan mengabulkan permohonan para pemohon. prof. dr. franz manis suseno saya ingin menunjukkan dua hal: pertama: bahwa undang undang pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pnas tidak dapat menjadi dasar untuk menuduh suatu komunitas yang keyakinan, ajaran dan kegiatannya (ritus) berbeda dari sesuatu agama yang dianut indonesia, melakukan penodaan terhadap sesuatu agama itu. inti argumentasi saya: yang dapat dianggap penodaan hanyalah penafsiran dan kegiatan yang secara eksplisit diarahkan pada sesuatu agama itu dengan cara yang memperlihatkan maksud "permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan" 156a huruf kuhp) (mens rea), akan tetapi tidak dengan kenyataan bahwa komunitas itu sendiri mengikuti suatu keyakinan, pelbagai penafsiran (terhadap diri sendiri) dan kegiatan (misalnya ritual) yang sama atau mirip dengan keyakinan, pelbagai penafsiran dan kegiatan berbeda dari sesuatu agama itu. kedua: bahwa komunitas ahmadiyah indonesia sebagai komunitas manusia dan warga negara indonesia wajib diberi perlindungan penuh, termasuk perlindungan atas "kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" uud yang diamendemen), sesuai dengan kewajiban berat pemerintah untuk "melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia" pembukaan uud beberapa pertimbangan berkaitan dengan pnas saya mengandaikan bahwa larangan dalam pnas terhadap "," dimengerti dalam kaitan dengan 156a huruf kuhp yang menyangkut hal "psl 156a huruf a). itu berarti bahwa melakukan "suatu penafsiran dan kegiatan" yang "menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu" hanya dilarang (dan memang hanya masuk akal dilarang) sejauh memuat "permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut indonesia". dengan sendirinya "suatu penafsiran dan kegiatan" yang hanya merupakan ekspresi keyakinan komunitas itu sendiri dan tidak diarahkan kepada komunitas religius atau agama lain tidak mungkin merupakan penodaan dan karena itu seharusnya tidak termasuk yang dilarang dalam pnas itu. atau dengan kata lain: mengi suatu keyakinan religius, termasuk pelbagai tafsiran tentang apa yang diimani sendiri serta pelbagai kegiatan yang dianggap implikasi iman itu tidak berarti "yang dianut indonesia". suatu penodaan mengandaikan bahwa ybs. mengacu pada ajaran kegiatan suatu komunitas religius lain. tetapi apa yang diimani diajari bagi diri sendiri, serta ritus ritus suatu komunitas tidak menodai mau menjelekkan siapa pun, jadi dengan sendirinya tidak boleh dianggap penodaan. catatan sampingan: menafsirkan agama lain pun tidak mesti bersifat penodaan. contoh: banyak teolog kristiani penafsiran sikap buddhisme theravada) yang tidak bicara tentang allah sebagai theologian negative, sesuatu yang dalam buddhisme sendiri tidak ditemukan. istilah itu (theologian negative) oleh buddhisme sendiri tidak dipakai. namun "theologian negative" adalah sikap teologis yang sangat terhormat, mana teologi penuh hormat lebih baik tidak bicara tentang allah, daripada omong yang tak benar. penafsiran seperti itu terhadap agama lain sama sekali tidak menodai agama itu. pertimbangan nomor itu memperlihatkan suatu kerancuan dalam istilah "menyimpang". menyimpang adalah istilah berpihak, bukan istilah objektif. katolik beratus ratus tahun menyebut protestan sebagai "menyimpang" dan kristen protestan menyebut gereja katolik "menyimpang" (syukur, bahasa itu sekarang diatasi, tidak dipakai lagi). lalu mana yang menyimpang? masing masing menganggap yang berbeda dialah yang menyimpang karena menganggap dirinya sendiri benar dan yang berbeda sebagai menyimpang tidak benar. pihak luar, agama lain, suatu departemen agama, pemerintah, suatu dpr tidak berada dalam posisi untuk bisa memastikan mana dari dua pihak itu yang benar dan mana yang menyimpang. yang dapat memastikannya secara objektif hanyalah tuhan sendiri. seharusnya semua pihak luar mereka yang bersangkutan harus mengatakan: katolik dan protestan berbeda dalam penafsiran ajaran yesus. berbeda" itulah yang objektif dan dapat dipastikan. perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak hanya berlaku bagi hubungan antara dua agama, misalnya agama islam dan agama kristiani, melainkan juga terhadap komunitas dalam suatu agama sendiri yang keyakinan tafsiran kegiatan berbeda dari mainstream agama itu. contoh: semua aliran besar kristiani katolik, ortodoks, protestan berpendapat bahwa ajaran komunitas saksi yehuda menyimpang, maksudnya, tidak sesuai dengan ajaran kristiani yang benar. sebaliknya komunitas saksi yehuda sendiri. menganggap ajaran ritus katolik dll. menyimpang dari yang diajarkan yesus. mana yang benar? jelas sekali, kebenaran ilahi tidak ada kaitan dengan jumlah orang yang menganut suatu kepercayaan. yang tahu mana yang benar hanyalah tuhan. maka baik mayoritas maupun minoritas dalam satu agama wajib menahan diri, yang berhak memberi penilaian definitif semata mata tuhan sendiri. jelas sekali, negara departemen agama) tidak kompeten menyatakan bahwa saksi yehuda menyimpang. yang dapat dikatakan bahwa ajaran mereka berbeda dari mainstream kristiani. kesimpulannya: negara dan pihak luar lain sama sekali tidak berkompetensi, dan oleh karena itu terlarang, menyebutkan ajaran atau kegiatan keagamaan suatu komunitas beragama sebagai "menyimpang". negara atau pemerintah mana pun tidak mempunyai akses langsung terhadap pandangan tuhan. oleh karena itu rumus pnas yang "melarang . melakukan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan dari agama itu" hanya benar apabila "kegiatan kegiatan" itu dilakukan dengan maksud "156a huruf kuhp). sedangkan kalau komunitas religius itu "melakukan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan" suatu agama lain, itu sama sekali tidak merupakan penodaan agama karena semata mata merupakan ekspresi keyakinan keagamaan komunitas itu, entah mirip atau tidak mirip dengan kegiatan suatu agama lain. sini pun bahasa objektif harus merumuskan bahwa komunitas itu, berdasarkan keyakinan keagamaannya, melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan suatu agama lain (contoh: saksi yehuda bisa membaptis warga dengan cara yang sama yang juga dipakai katolik) dan itu dilindungi oleh hak atas kebebasan beragama. tidak ada hak suatu agama untuk menuduh suatu komunitas beragama sebagai pendoa karena komunitas mempunyai ritus ibadat kegiatan yang sama mirip dengan agama kebebasan beragama yang dijamin dalam undang undang dasar menjamin bahwa apa yang menjadi ritus atau kegiatan religius suatu komunitas religius tidak boleh dicampuri pihak luar. pertimbangan pertimbangan itulah latar belakang hak atas kebebasan beragama yang amat kuat dilindungi dalam uud dgn amendemen. kebebasan beragama mengatakan bahwa apa yang menjadi keyakinan religius seseorang atau sekelompok orang tidak merupakan wewenang pihak luar apa pun. apakah komunitas itu kecil atau besar, sudah lama atau masih baru, mayoritas atau minoritas, namun keyakinannya tentang iman kepercayaannya sama sekali tidak tergantung dari apakah komunitas agama lain menyetujuinya atau tidak (hak saksi yehuda atas keyakinan dan kegiatan ritual mereka sama sekali tidak tergantung dari apakah gereja katolik menyetujuinya atau tidak). melainkan setiap orang dan setiap komunitas wajib "dijamin kemerdekaannya . untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu" uud sesuai dengan yang menyatakan bahwa "kesimpulan: larangan yang diungkapkan dalam pnas tidak dapat dipergunakan untuk melarang suatu komunitas untuk menganut keyakinan kepercayaan serta ritus kegiatan religius yang berbeda dari suatu agama lain. ii. beberapa pertimbangan terhadap situasi komunitas yang dinamakan ahmadiyah, yang sembilan wakilnya mengajukan permohonan terhadap mahkamah konstitusi penulis ini bukan orang islam dan karena itu tidak akan masuk dalam kontroversi apa pun tentang ajaran mana yang merupakan "ajaran islam yang benar" dan "tidak benar". pertimbangan ini merupakan ungkapan keprihatinan terhadap situasi komunitas ahmadiyah indonesia. sejak sekitar tahun komunitas itu menderita persekusi. bukan hanya semakin sulit bagi mereka untuk beribadat, tetapi mereka menjadi objek penyerangan fisik. bukan hanya banyak rumah ibadat mereka ditutup dan dirusak, melainkan warga ahmadiyah sendiri ada yang secara fisik diserang dan ada yang rumah rumah mereka sendiri dirusak. komunitas ahmadiyah adalah warga negara indonesia padahal pemerintah wajib berat "melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia". dalam sejarah indonesia ada warga ahmadiyah yang memberikan sumbangan penting terhadap perwujudan bangsa dan negara yang merdeka. penulis berpendapat bahwa kesan bahwa negara tidak memberikan perlindungan yang merupakan wajib beratnya kepada warganya yang termasuk komunitas ahmadiyah, serius dan amat memalukan. mereka yang menolak pengertian islam yang dianut oleh komunitas ahmadiyah berhak menyatakan kepada umat merek hal penolakan itu sama seperti mereka berhak menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima keyakinan kristiani bahwa yesus adalah tuhan, tetapi mereka wajib menghormati hak warga ahmadiyah untuk mengikuti suara hati mereka dalam pengertian mereka tentang islam (seperti umat islam selalu menghormati keyakinan kristiani tentang yesus meski mereka menolaknya). dari pertimbangan bagian pertama tulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan keyakinan komunitas ahmadiyah dari komunitas islam lain indonesia tidak merupakan suatu penodaan karena dari pihak ahmadiyah sama sekali tidak ada maksud untuk menyatakan sikap yang "bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan" terhadap komunitas islam (yang mau saya sebut mainstream). perkenalkan sini sekedar ditunjuk pada pengalaman buruk kristianitas dengan sikap yang intoleran: gereja katolik dan gereja gereja protestan (dan gereja gereja lain) selama berabad abad saling mengutuk sebagai menyimpang yang menghasilkan perang agama abad ke dan ke kedua belah pihak itu sekarang bersyukur bahwa mereka belajar untuk saling menerima juga dalam perbedaan yang masih tetap ada. begitu pula, larangan yang pernah dijatuhkan terhadap saksi yehuda indonesia atas desakan kristiani, oleh presiden abdurrahman wahid dicabut dan sekarang baik protestan maupun katolik indonesia merasa malu pernah mendukung larangan ini. umat kristiani sekarang belajar menerima bahwa memang ada perbedaan antara mereka dan bahwa kebenaran "yang sebenarnya" hanya satu yang dapat memastikan: tuhan sendiri. oleh karena itu penulis ini mengharapkan agar pnas diberi tafsiran tepat sedemikian rupa hingga tidak dapat dipakai untuk membatasi kebebasan suatu komunitas beragama dalam "memeluk" apa yang diyakini serta "untuk beribadat menurut" keyakinannya itu. i2. menimbang bahwa para pemohon, presiden,dr. jadi damanik, s.h., s.p., si. pendahuluan dalam hubungannya dengan pengujian undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pnas ini, saya awali dengan menyebut konsep diskriminasi yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia ham). selanjutnya, konsep diskriminasi ini saya analisis hubungannya dengan konsep mayoritas minoritas. alur pemikiran tersebut hendak saya gunakan untuk mengkritisi perihal pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, sebagaimana dimaksud dalam. pnas oleh karena itu, sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan yang saya tekuni, maka cara pandang yang saya gunakan adalah cara pandang hukum ham. diskriminasi merujuk pada undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia indonesia secara yuridis normatif mengenal variabel dasar diskriminasi, salah satunya adalah diskriminasi atas dasar agama. bila materi muatan suatu undang undang mengandung norma yang membatasi, melecehkan, atau mengucilkan langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama misalnya individu maupun kolektif, maka norma hukum yang demikian tergolong sebagai diskriminasi, karena tidak sesuai dengan norma perlakuan yang sama hadapan hukum yang dijadikan dalam uud inilah yang dalam literatur hukum ham disebut sebagai human rights violation through legislation. lebih lebih lagi konstitusi kita menjamin pula kebebasan setiap orang memeluk agama dan beribadat menutup agamanya, sebagaimana dimaksud dalam uud kiranya perlu pula dikemukakan bahwa (satu) dari (tujuh) jenis hak yang tergolong sebagai ham yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights) adalah hak beragama, sebagaimana yang dijamin dalam uud oleh karena itu, dapat dipahami betapa mendasarinya hak beragama ini sehingga negara bertanggung jawab untuktempat domisili masing masing para pemohon sebagai berikut: pemohon dan pemohon berdomisili parakansalak mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya dibakar dan disegel: pemohon iii dan pemohon berdomisili depok mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya disegel, pemohon dan pemohon berdomisili cibeureum mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya dirusak, pemohon vii dan pemohon viii berdomisili bersamamu mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya disegel: pemohon berdomisili gemuk mengalami kesulitan beribadah karena masjidnya dirusak, bahwa para pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan dan uud telah dirugikan secara konkrit dan faktual dengan berlakunya undang undang guo karena ketidakpastian dan ketidakjelasan norma pnas berdasarkan seluruh uraian para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya atas, bertolak dari peristiwa aktual yang dialami paraara pemohon tentang konstitusionalitas norma pnas yang dimohonkan pengujian, mahkamah berpendapat bahwa para pemohon telah jelas menerangkan secara spesifik dan aktual kerugian konstitusional yang dialaminyaara pemohondan pnas yang masing masing menyatakan sebagai berikut.ertentangan dengan dan dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dan pnas mengandung ketidakjelasan karena memiliki penafsiran beragam, mana penilaian terhadap menyimpang atau tidaknya pelaksanaan agama dan keyakinan tidak diatur dalam guo, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan dan uud bahwa dan pnas telah menyebabkan hak konstitusional para pemohon untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif dalam pembangunan melalui organisasi keagamaan melanggar, sehingga norma dimaksud bertentangan dengan uud bahwa dan pnas telah menyebabkan hak konstitusional para pemohon untuk memeluk agama islam dan beribadah sesuai keyakinannya melanggar, karena norma norma guo telah, sehingga norma norma tersebut bertentangan dengan dan uud(enam) orang saks9jseptember serta mengajukan (duatermuat pada bagian duduk perkara). i3. menimbang bahwa pihak terkait dewan da'wah islamiyah indonesia didi) telah memberikan keterangan lispada tanggal september serta mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt.didi sampai dengan bukti pt.diddewan da'wah islamiyah indonesia didyayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal november dan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktoyayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhkomisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuanmajelis ulama indonesia muimajelis ulama indonesia mumahkamah telah membacbagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, i3 menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, bukti tulisan surat dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan para pemohon, dan kesimpulan para pemohon, keterangan presiden, keterangan ahli yang diajukan presiden, dan kesimpulan presiden: keterangan dpr: keterangan pihak terkait dewan da'wah islamiyah indonesia didi), bukti tulisan surat dan keterangan ahli yang diajukan pihak terkait dewan da'wah islamiyah indonesia didi), dan kesimpulan pihak terkait dewan da'wah islamiyah indonesia didi), keterangan pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), bukti tulisan surat dan keterangan ahli yang diajukan pihak terkait. yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), dan kesimpulan pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), keterangan pihak terkait komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan), bukti tulisan surat dan keterangan ahli yang diajukan pihak terkait komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan), dan kesimpulan pihak terkait komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan), dan keterangan pihak terkait majelis ulama indonesia mui), bukti tulisan surat dan keterangan ahli yang diajukan pihak terkait majelis ulama indonesia mui), dan kesimpulan pihak terkait majelis ulama indonesia mui): sertlanjutnya mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas dan pnas tidak termasukkarena meski termuat dalam petit permohonan namun ditulis setelah kata juncto artinya hanya untuk menunjukkan keterkaitan dengan undang undang yang diuji. bahwa dan pnas telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal april sehinggatau alasan permohonan yang berbeda. untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan guo dapat dinilai bis idem ataukah tidak. bahwa sebelumnya para pemohon dalam perkara nomor puu vii pada pokoknya memohon agar ketentuan dan pnas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dengan menggunakan dasar pengujian dan dan uud sedangkan para pemohon dalam perkara guo memohon untuk menyatakan materi muatan dan pnas, dengan menggunakan dasar pengujian dan dan uud dengan demikian, samping terdapat dasar pengujian yang berbeda jugaberdasarkan hal tersebut mahkamah menilai permohonan guo tidak bis idem. bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan permohonan guo mahkamah perlu menegaskan bahwa substansi permohonan guo bukanlah persoalan ahmadiyah melainkan pengujian konstitusionalitas undang undang, cast pnas hal ini penting ditegaskan karena permohonan guo diajukan oleh para pemohon penganut ahmadiyah. sementara itu, meskipun telah diperingatkan berkali kali oleh mahkamah, hampir setiap persidangan diwarnai oleh perdebatan perihal keberadaan ahmadiyah. hal itu dikarenakan para ahli maupun para saksi yang diajukan baik oleh para pemohon maupun pihak pihak terkait memberikan keterangan maupun keahliannya senantiasa berkenaan atau berkaitan dengan keberadaan ahmadiyah dan para penganutnya. keberadaan ahmadiyah dalam konteks permohonan guo hanyalah bahwa permohonan diajukan oleh para penganut ahmadiyah, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian, cast pnas artinya, keterkaitan permohonan guo dengan ahmadiyah adalah dalam hubungannya dengan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. adapun substansi persoalan konstitusionalitas norma undang undang yang dimohonkan pengujian berlaku terhadap setiap warga negara indonesia. dengan demikian, setiap warga negara indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma undang undang guo dapat mengajukan permohonan kepada mahkamah. bahwa dalam permohonannya, para pemohon meminta kepada mahkamah agar memutuskan dan pnas dinyatakanrtinya, para pemohon meminta agar larangan, ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran suatu agama sebagaimana dimuat dalam dan guo dinyatakan bertentangan dengan uud jika dimaknai untuk meniadakan hak untuk menganut aliran agama. hal mana permohonan tersebut didasarkan alasan pada tiga alasan pokok sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. bahwa sehubungan dengan tiga pokok persoalan yang dikemukakan para pemohon dalam permohonannya, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab adalah: apakah berlakunya ketentuan dan pnas mengandung ketidakpastian hukum, sehingga menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk menganut aliran agama indonesia? apakah berlakunya ketentuan dan pnas telah menyebabkan hilangnyaapakah berlakunya ketentuan dan pnas telah menghilangkan hak seseorang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya sebagaimana dijamin dalam dan dan uud bahwa berkenaan dengan ketiga pertanyaan konstitusional dalam permohonan guo, sebagian dalil yang dikemukakan para pemohon sesungguhnya telah pernah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal april tentang pengujian undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sehingga pendirian mahkamah tersebut tidak mungkin dilepaskan dari pendirian mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan guo. oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan mahkamah dalam permohonan guo merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, bahwa terhadap dalil para pemohon yang menilai bahwa dan pnas sebagaimana didalilkan oleh para pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana didalilkan para pemohon, ketidakpastian hukum yang dialami para pemohon diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam pnas melalui surat keputusan bersama skb) ahmadiyah, peraturan kepala daerah, dan keputusan keputusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan perusakan terhadap masjid tempat para pemohon biasa beribadah. hal mana, menurut para pemohon, skb dan keputusan keputusan pemerintahan daerah tersebut dibentuk berdasarkan norma dan pnas yang memiliki beragam penafsiran. terhadap dalil guo, mahkamah berpendapat bahwa para pemohon pada dasarnya telah mencampuradukkan persoalan konstitusionalitas norma dalam pnas dengan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang undang guo melalui skb maupun peraturan dan keputusan kepala daerah. benar bahwa pembentukan skb sebagai produk sebuah penetapan (beschikking) diterbitkan berdasarkan perintah pnas hanya saja, jika terdapat masalah atau kerugian konstitusional yang dialami warga negara akibat diberlakukannya skb atau peraturan kepala daerah yang menjadikan pnas sebagai dasar pembentukannya, maka hal tersebut tidak serta merta pula berarti guo bertentangan dengan uud terkait hal dimaksud, dalam putusan puu vii halaman mahkamah telah mempertimbangkan bahwa:bahwa para pemohon secara tegas menyimpulkan, terjadinya persoalan konstitusional norma pnas adalah karena skb, peraturan, dan keputusan kepala daerah merupakan produk hukum yang telah menafsirkan larangan melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama sebagaimana terdapat dalam guo. terkait dalil dimaksud, mahkamah berpendapat, haruslah ditegaskan bahwa pada saat norma pnas ditindaklanjuti dengan mengatur secara lebih teknis bagaimana penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama, hal itupun bukanlah sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan uud sepanjang hal itu bersesuaian dengan pokok pokok ajaran agama, benar secara metodologis dan didasarkan pada sumber ajaran agama yang bersangkutan. dalam konteks ini, batasan penafsiran yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam pnas adalah apakah penafsiran dimaksud masih merujuk pada pokok pokok ajaran dan sumber ajaran agama tersebut atau tidak. melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya, antara lain dengan cara memastikan agar tidak ada norma dalam suatu undang undang yang diskriminatif, sebab undang undang yang demikian tergolong melanggar ham. hal ini sudah pernah saya kemukakan ruangan ini tahun lalu dan pendapat saya itu bersesuaian dengan pendapat majelis hakim konstitusi saat itu dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam putusannya nomor puu v lebih dari itu, ketika pemberlakuan penerapan norma yang diskriminatif itu nyata nyata berakibat pada korbmaka lagi lagi hal itu tergolong sebagai pelanggaran ham, sebagaimana dimaksud dalam angka sebagai catatan, dapat dikemukakan bahwa dalam konteks hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kbb), menghormati hak atas kbb setiap orang itu dipahami sebagai yang tidak menilai apakah agama dan keyakinan itu benar atau salah dalam pandangan teologisnya, melindungi nya dipahami sebagai mencegah adanya pihak ketiga yang menghalang halangi hak atas kbb itu atau yang memaksakan keyakinannya kepada orang lain: dan memenuhi nya dipahami sebagai yang memberikan pelayanan memadai untuk manifestasi (pelaksanaan) hak atas kbb itu. diskriminasi dan mayoritas minoritas hubungan antara diskriminasi dan mayoritas minoritas benar benar tak terbantahkan. dikatakan demikian, karena korban diskriminasi pada umumnya adalah minoritas, baik yang dilakukan oleh state actor maupun yang dilakukan oleh non state actor, sebagaimana temuan dari penelitian saya selandia baru, australia, amerika dan indonesia dengan beragam dasar diskriminasi yang terjadi. berdasarkan temuan tersebut, saya hendak menegaskan bahwa korban diskriminasi indonesia bukanlah kelompok mayoritas, melainkan kelompok minoritas. oleh karena itu pulalah dikenal konsep affirmative action dalam hukum ham yang berlaku bagi yang lemah, rentan, termasuk yang minoritas agar mereka terlindungi ham nya. konsep affirmative action tidak dapat diberlakukan kepada kelompok mayoritas. upaya permohonan judicial review undang undang guo oleh para pemohon saya pahami dalam kerangka affirmative action tersebut, setidak tidaknya agar mahkamah bahwa oleh karena larangan melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama yang ditindaklanjuti dengan skb maupun peraturan dan keputusan kepala daerah bukanlah sesuatu yang terlarang dan bertentangan dengan uud sepanjang penafsiran itu masih sesuai dengan pokok pokok ajaran agama, apakah kemudian dimaknai bahwa hal itu justru menghilangkan hak setiap umat beragama untuk menafsirkan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing masing. bukankah hal tersebut merupakan bagian dari hak dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam dan uud bahwa pada dasarnya, norma pnas sama sekali tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menafsirkan ajaran agama masing masing ketika hendak menjalankannya. dengan adanya norma dimaksud, setiap umat beragama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing masing. hanya saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, antaranya berupa kitab suci. penafsiran tidak dapat dilakukan sebebas bebasnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan agama dan keyakinan. sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing masing individu, maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi. sehubungan dengan batas kebebasan individu dalam melakukan penafsiran agamanya, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii halaman mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:. bahwa dengan mengacu pada putusan tersebut, walaupun terdapat kebebasan untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran suatu agama, namun kebebasan dimaksud harus tetap memperhatikan pokok pokok ajaran suatu agama dan itupun hanya dapat dilakukan sesuai dengan metodologi yang telah diakui dan diterima dalam forum internux penganut agama yang bersangkutan. hal demikian diperlukan agar tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum yang pada akhirnya berpotensi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. bahwa apakah dengan membatasi hak setiap orang beragama untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran agamanya menyebabkan terjadinya penghilangan hak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan hak dimaksud. menurut mahkamah, justru dengan tidak mengatur pembatasan bagi setiap pemeluk agama untuk menafsirkan agama sesuai dengan pokok pokok ajaran agama itulah yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kehidupan beragama. sebagai negara yang memilih pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, mana ketuhanan yang maha esa merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan dasar negara tersebut, maka agama bagi negara merupakan salah satu elemen penting. dalam hal ini, sila ketuhanan yang maha esa menempatkan agama sebagai bagian tidak terpisah dari kehidupan bernegara. oleh karena itu, negara berkepentingan untuk menjaga eksistensi, kerukunan, dan keberlanjutan agama agama yang dianut warganya. bahwa dalam rangka menjaga eksistensi agama agama yang dianut warganya, negara harus memastikan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan beragama berjalan sesuai koridor agama masing masing.,. bahwa lebih jauh, para pemohon juga mendalilkan keberadaan norma pnas mengandung ketidakpastian hukum karena tidak jelas paramater penafsiran yang dimaksud dalam norma tersebut. terkait dengan dalil tersebut, mahkamah hendak menegaskan kembali pendapatnya sebagaimana termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii halaman yaitmerujuk pendapat mahkamah terhadap penafsiran ajaran agama sebagaimana dimuat dalam pnas atas, sangat jelas bahwa parameter yang digunakan dalam pembatasan hak seseorang dalam menafsirkan adalah pokok pokok ajaran agama itu sendiri. penafsiran akan dikatakan atau dikategorikan menyimpang sehingga melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan ketentuan pnas apabila penafsiran itu keluar dari pokok pokok ajaran suatu agama yang bersumber dari kitab suci. bahwa dalam konteks itu, batas penyimpangan dalam melakukan penafsiran ajaran agama tersebut bersumber dari ajaran pokok agama itu sendiri. sementara negara tidak dapat menentukan batas penafsiran yang terkategori menyimpang selain hanya menegaskan bahwa batas itu merujuk pada pokok pokok ajaran agama. mana, patokan atas ukuran kebenaran penafsiran terhadap ajaran agama tersebut merujuk pada pokok pokok ajaran agama yang diterima secara umum pada internal masing masing agama. dalam konteks itu, batasan keterlibatan negara melalui pembentukan undang undang untuk menentukan secara spesifik mengenai parameter penafsiran yang menyimpang sebagaimana dikehendaki para pemohon tentunya tidak dimungkinkan. sebab, hal itu sepenuhnya menjadi otoritas agama untuk menentukannya berdasarkan pokok pokok ajaran yang terdapat dalam kitab suci masing masing. batas intervensi negara dimaksud tidak dapat dinilai sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian parameter, melainkan justru merupakan wujud penghormatan dan pengakuan negara terhadap agama agama yang dianut warganya. bahwa meskipun penafsiran terhadap suatu ajaran agama merupakan wilayah kewenangan para penganut agama yang bersangkutan dan negara tidak boleh campur tangan terhadapnya, namun hal itu tidak berarti membebaskan negara dari tanggung jawab dan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi setiap warga negara, apapun keyakinannya. negara tidak boleh membiarkan terjadinya persekusi terhadap suatu kelompok oleh kelompok lainnya. apabila dinilai telah terjadi pelanggaran hukum terhadap norma undang undang guo maka hanya negara yang berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tersebut untuk diajukan pengadilan guna mendapatkan persidangan yang adil dan tidak berpihak sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum. selanjutnya hanya pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan perihal terbukti atau tidak terbukanya dugaan pelanggaran dimaksud. dengan demikian, satu pihak tidak ada warga negara yang merasa melanggar atau terabaikan hak konstitusionalnya untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu, karena negara akan selalu hadir untuk menjaga dan melindungi hak konstitusional dimaksud, lain pihak setiap orang atau kelompok orang akan berhati hati dalam menafsirkan ajaran agama atau keyakinan tertentu karena tahu bahwa negara juga akan hadir untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka apabila mereka membuat atau melakukan penafsiran yang menyimpang terhadap ajaran agama atau keyakinan tertentu. bahwa ketika parameter menyimpang atau tidaknya penafsiran seseorang atau kelompok orang terhadap pokok pokok ajaran agama didasarkan pada otoritas agama dengan merujuk pada pokok pokok ajaran agama, apakah hal itu kemudian akan menyebabkan hak hak kelompok minoritas dalam agama akan mendiskriminasi karena dominasi kelompok mayoritas. ihwal persoalan tersebut, dalam agama agama yang dianut warga negara indonesia, terdapat banyak aliran dan organisasi keagamaan dalamnya, mulai dari kelompok besar hingga kelompok kecil, termasuk dalam agama islam. kelompok kelompok tersebut hingga saat ini masih eksis dan bertahan, tetapi tidak saling berkonflik satu sama lain karena perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama. hal itu terjadi karena penafsiran atau pemahaman agama dan cara beribadah yang berbeda beda antar kelompok kelompok tersebut masih dalam konteks atau belum keluar dari pokok pokok ajaran agama. sebaliknya, ketika terdapat kelompok kelompok dalam suatu agama yang menafsirkan dan menjalankan kegiatan keagamaan secara menyimpang dari pokok pokok ajaran agama, maka hal itu akan menjadi pemicu munculnya masalah. masalah tersebut akan tampak karena dalam masing masing agama terdapat sebuah mekanisme kontrol. dalam konteks ini, dalam institusi agama sesungguhnya berjalan suatu mekanisme kontrol agar agama masing masing berjalan sesuai pokok pokok ajarannya. dengan adanya kontrol internal tersebut, maka hak seorang pemeluk agama untuk menafsirkan agama secara menyimpang dan mengupayakan dukungan umum atas penafsiran dimaksud tentunya akan dibatasi dengan sendirinya. bahwa pada saat mekanisme kontrol internal atas penyimpangan ajaran ajaran pokok agama berjalan, maka sebagai organisasi kekuasaan yang menaungi umat umat beragama dan juga mengakui sekaligus melindungi hak dan kebebasan beragama, negara berkewajiban untuk ikut berperan memastikan bahwa mekanisme kontrol dalam agama tidak berujung terjadinya konflik horizontal. pada saat yang sama, negara sebagai pelindung dan penjamin hak dan kebebasan beragama juga berkepentingan melindungi keutuhan dan eksistensi agama agama yang dianut oleh warganya. untuk tujuan itu, negara harus melakukan peran sehingga perbedaan pandangan dalam suatu agama tidak menimbulkan sesuatu yang dapat merusak kehidupan beragama terutama terhadap kemungkinan adanya penafsiran ajaran agama yang dinilai menyimpang. tanpa melakukan itu, maka konflik dalam pelaksanaan ajaran agama sangat potensial terjadi sehingga dapat merugikan kepentingan hidup berbangsa dan bernegara. oleh karena itu, terlibatnya negara melalui pnas dalam membatasi hak seseorang dalam menafsirkan agama secara menyimpang dari pokok pokok ajaran agama bukanlah sebuah bentuk penyelundupan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat legitimasi teror, melainkan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi konflik dalam pelaksanaan hak dan kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. i3. bahwa terkait dengan dalil para pemohon yang berhubungan denga, para pemohon mendalilkan bahwa pnas telah menyebabkan hak konstitusionalnya untuk memberi kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara bergabung bersama dalam komunitas keagamaan untuk secara kolektif turut membangun masyarakat bangsa dan negara dilanggar, sehingga keberadaan dari undang undang guo bertentangan dengan uud dalam konteks ini para pemohon mendalilkan bahwa hak tersebut melanggar karena pnas gagalbahwa terhadap dalil para pemohon dimaksud, mahkamah berpendapat bahwa pnas khususnya telah secara tegas menentukan subjek yang dikenai larangan untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam norma guo, yaitu orang yang menceritakan, menganjurkan, dantertentu. norma guo sama sekali tidak melarang atau membatasi hak seseorang untuk beragama dan beribadah menurut agamanya. perbuatan yang dilarang adalah melakukan penafsiran secara menyimpang dari pokok pokok ajaran agama yang hasil penafsiran itu diceritakan, dianjurkan, dan diusahakan dukungan terhadapnya muka umum. dengan demikian, hal yang didalilkan oleh para pemohon sebagai kegagalan negara dalam, sesungguhnya adalah persoalan pembuktian lapangan atau implementasi, bukan persoalan konstitusionalitas norma undang undang. bahwa dalam konteks itu, larangan dalam pnas hanya sekadar membatasi perbuatan yang berhubungan dengan pernyataan pikiran dan sikap muka umum, bukan membatasi keyakinan seseorang secara individu yang memang merupakan haknya. terkait hal ini, sebelumnya mahkamah pun telah mempertimbangkannya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii halaman sebagai berikut:bahwa lebih jauh, dapat dijelaskan, pembatasan sebagaimana terkandung dalam norma pnas ditujukan untuk aktivitas yang sengaja mempublikasikan atau mengupayakan dukungan umum atas penafsiran yang menyimpang terhadap ajaran suatu agama. pembatasan dimaksud ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal dalam pelaksanaan kehidupan beragama dan beribadah. mana dengan adanya upaya pencegahan konflik, pnas telah berkontribusi menjamin agar setiap warga negara terlibat secara maksimal dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bentuknya, termasuk dalam memperjuangkan hak secara kolektif. terhadap hal itu, mahkamah juga telah mempertimbangkan sebagai berikut: putusan nomor puu vii halaman bahwa oleh karena itu, hak seseorang untuk berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi keagamaan tertentu sebagaimana didalilkan para pemohon sama sekali tidak dilarang atau dibatasi oleh keberadaan pnas guo. hal yang dibatasi hanyalah hak dan kebebasan berpikir dan bersikap yang masuk dalam kategori menafsirkan ajaran agama tertentu secara menyimpang dari pokok pokok ajaran suatu agama. mana, antara hak kebebasan beragama dan kegiatan menafsirkan ajaran agama secara menyimpang dengan mengupayakan dukungan umum terhadapnya haruslah dibedakan sebagaimana juga telah dikemukakan sebelumnya. bahwa berdasarkan alasan hukum atas, pnas tidak dapat diskualifikasi telah bertentangan dengan uud bahwa para pemohon juga mendalilkan dan pnas bertentangan dengan hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadah sesuai keyakinan sebagaimana dijamin dalam dan serta uud terkait dengan dalil permohonan para pemohon yang berhubungan dengan konstitusionalitas ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam norma dan pnas segala pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii berlaku mutasi mutans untuk permohonan guo. bahwa lebih jauh, para pemohon juga mendalilkan bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu vii pada pokoknya menyatakan bahwa pnas perlu direvisi, namun pemerintah hingga saat ini sama sekali tidak mengambil langkah langkah progresif untuk melaksanakan pesan mahkamah tersebut, sehingga korban korban pelanggaran hak konstitusional dengan masih tetap diberlakukannya pnas terus bertambah. dengan alasan demikian, para pemohon meminta agar mahkamah memberikan penafsiran bersyarat terhadap konstitusionalitas guo. hal itu dimuat dalam poin kedua petit permohonan sebagai berikut: bahwa terkait dengan petit para pemohon tersebut, jika dikabulkan, pnas justru akan mengandung ketidakjelasan serta keluar dari tujuan diadakannya norma dimaksud. secara rumusan, permintaan agar dan pnas dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan syarat yang dimohonkan oleh para pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian. sebab, bagaimana mungkin empat rumusan norma yang berbeda dalam tiga pada undang undang guo tersebut diterapkan satu syarat dimaknai meniadakan hak . dan misalnya, keduanya bukan norma norma yang berhubungan dengan pembatasan hak, melainkan hanyalah norma yang mengatur tentang sanksi dan siapa institusi yang akan melaksanakan sanksi dimaksud. dalam arti, norma norma tersebut hanya berisi larangan dan konsekuensi yang muncul jika larangan tersebut dilanggar. dengan demikian, bagaimana mungkin norma tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon. secara substansial, dan pnas bukanlah ketentuan yang meniadakan hak, melainkan hanya sekadar pembatasan hak seseorang untuk melakukan penafsiran secara menyimpang terhadap ajaran pokok agama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. oleh karena itu, permohonan para pemohon agar dan pnas dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat tidak beralasan menurut hukum. bahwa sehubungan dengan dalil para pemohon yang menilai bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa pnas memang membutuhkan revisi. hanya saja, hal itu haruslah dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam. oleh sebab itu, untuk memperbaikinya adalah merupakan kewenangan pembentuk undang undang melalui proses legislasi. benar bahwa dalam beberapa putusan, mahkamah menyatakan suatu norma undang undang bertentangan dengan uud secara bersyarat. namun hal itu tidak dapat diterapkan dalam permohonan guo karena penafsiran terhadap norma yang dimohonkan pengujian itu sendiri telah ternyata tidak bertentangan dengan uud melainkan lebih pada persoalan implementasi norma. meskipun demikian, dalam hal terdapat dugaan bahwa seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pnas maka negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan tindakan main hakim sendiri atau persekusi yang dilakukan oleh siapapun dengan dalih adanya dugaan pelanggaran dimaksud. kehadiran negara itulah yang menjadi dasar dapat atau tidaknya dilakukan tindakan sesuai dengan dan pnas1konstitusi berkenan menghentikan pelanggaran ham kelompok minoritas indonesia oleh karena terjadinya multi tafsir dalam pemberlakuan undang undang guo yang nyata nyata berakibat pada korb. ahmadiyah dan pnas dengan merujuk pada pemahaman bahwa komunitas ahmadiyah sebagai minoritas bila dibandingkan dengan komunitas lainnya indonesia, sunni misalnya, sebagai penganut agama islam, maka komunitas ahmadiyah tergolong sebagai korban akibat diskriminasi dalam beragam wujudnya: masjidnya dibakar, disegel, dirusak, dan sejenisnya, yang berdasarkan temuan saya, itu terjadi antara lain karena pemberlakuan pnas yang multi tafsir (melalui skb menteri tentang ahmadiyah), lebih lebih lagi seolah olah satu satunya tafsir yang benar adalah tafsir yang diberikan oleh para tokoh agama yang komunitasnya mayoritas. perihal pemberlakuan undang undang ini.menjadi hal yang penting untuk dicatat mengingat ketentuan dalam juncto pmk pmk menegaskan perihal kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional karena diberlakukannya undang undang, menjadi dasar permohonan pengujian suatu undang undang. bila dicermati secara seksama judul pnas maka jelas bahwa maksud pembuat undang undang guo semula adalah dalam rangka pencegahan , sebagaimana judulnya pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama . tetapi karena norma yang terdapat dalamnya seiring dengan berjalannya waktu terbukti kabur sehingga multi tafsir, maka undang undang guo menyimpang dari maksudnya yang semula, yaitu dalam rangka preventif (pencegahan) menjadi represif (meminjam istilah yang digunakan oleh philippe none dan philip selznick, sebagai konsekuensi dari adanya kandungan diskriminatif berdasarkan agama dalamnya, sebagai akibat dari kabur dan atau multi tafsirnya undang undang guo, oleh karena itu tergolong sebagai yang melanggar ham. izinkan saya mengemukakan maksud pembuat undang undang guo sejak semula, bahwa latar belakang lahirnya undang undang guo adalah sebagai reaksi politik pemerintah indonesia ketika itu atas upaya partai komunis indonesia pki) yang melakukan kegiatan politik agitasi ateismedan oleh delapan hakim konstitusi, yaitu santo selaku ketua merangkap anggotaewan bawah islamiyah indonesia didi kuasanya, pihak terkait yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi) kuasanya, pihak. terkait komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan) kuasanya, dan pihak terkait majelis ulama indonesia mui) kuasanyayukur asy'ari dalam rangka merongrong kredibilitas agama dan golongan agama, semangat kemenangan golongan komunis dari china dan vietnam serta peristiwa peristiwa lainnya. singkatnya, kelahiran undang undang guo dilatarbelakangi oleh perkembangan ketegangan politik dan ideologi saat itu, tidak ada hubungannya dengan kelompok minoritas indonesia, seperti halnya ahmadiyah, syiah, kristen, dan sejenisnya. dengan demikian, jelas bahwa maksud dari pembuat undang undang guo adalah dalam rangka upaya preventif (pencegahan), bukan represif terhadap minoritas yang seringkali dituduh sebagai yang menodai agama. sepanjang yang saya ketahui, yang dilakukan oleh komunitas ahmadiyah. adalah beribadah secara internal dalam rumah ibadahnya, tetapi hak mereka untuk menganut aliran agamanya ditiadakan, rumah ibadahnya dirusak, dibakar, disegel, dan atau dihalang halangi beribadah, atas dasar diberlakukannya undang undang guo yang multi tafsir. mereka tidak melakukan penodaan agama atau melakukan perbuatan yang menghasut untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut indonesia (ateisme). penutup agar pelanggaran ham komunitas ahmadiyah ini tidak berlanjut, demikian pula agar pelanggaran ham komunitas minoritas lainnya juga tidak berlanjut, maka ketentuan dalam undang undang guo haruslah dicegah untuk tidak multi tafsir, dengan cara mahkamah konstitusi memberi tafsir konstitusional bersyarat, yaitu bahwa norma norma dalam dan dalam undang udang guo tidak boleh dimaknai sebagai yangkhirnya hendak saya tegaskan bahwa undang undang guo tergolong represif dan memberikan privilege yang berlebihan dalam melindungi kepentingan kelompok mayoritas, seolah olah undang undang guo boleh ditafsirkan sebagai dasar hukum untuk meniadakan hak menganut aliran agama yang berada indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya. sinilah letak multi tafsir yang saya maksudkan, sehingga undang undang guo secara tidak sengaja telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut ham kelompok minoritas, oleh karena itu melanggar ham, sebagaimana dimaksud dalam angka saya berpendapat bahwa mahkamah konstitusi memiliki alasan hukum yang cukup untuk memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap undang undang guo, sebagaimana yang dimohonkan oleh para pohonnya tersebut. saya hendak mengakhiri uraian ini dengan mengutip pendapat luthfi assyaukanie, ph. d., dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang saya maksudkan untuk menggugah hati nurani kita semua, berikut ini:batasan menyimpang dalam undang undang guo tidak jelas dan multitafsir. berbeda tidak dapat dianggap menyimpang. ketidakjelasan tersebut dikarenakan penafsirannya diserahkan kepada mayoritas. padahal kepastian hukum salah satunya mengenai konsistensi konsepsi hukumnya. ahmad najib burhani, ph. pendahuluan saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa kehadiran saya dalam sidang ini bukanlah untuk melakukan pembelaan terhadap ahmadiyah. saya bersedia hadir menjadi saksi ahli karena menginginkan dalam pnas itu tidak disalahartikan dan disalahgunakan. kamulah ada bagian yang menyangkut ahmadiyah, yang saya lakukan bukan sebuah pembelaan, tetapi menyampaikan apa yang saya tahu tentang komunitas keagamaan ini. ada tiga hal utama yang ingin saya sampaikan sini: beberapa kesalahpahaman kita tentang ahmadiyah, pendefinisian penodaan agama dan ancaman diskriminasi terhadap berbagai kelompok agama, termasuk dan muhammadiyah, jika tidak ada penafsiran bersyarat beberapa pada dalam undang undang guo, dan memahami posisi minoritas agama. kesalahpahaman dan stereotype tentang ahmadiyah saya sudah mengkaji dan meneliti tentang ahmadiyah ini bukan hanya dalam hitungan hari atau minggu atau bulan, tetapi sudah beberapa tahun. paling tidak, sudah tujuh tahun secara serius saya mengkaji gerakan ini. saya tidak hanya mendatangi satu lokasi tempat komunitas ini berada, tapi saya hadir beberapa tempat: pusat jai.di parung, desa manis lor, kuningan, yang lebih dari separuh penduduknya adalah ahmadi, transit mataram, ntb, tempat warga ahmadiyah menjadi pengungsi selama lebih dari tahun sejak rumah rumah mereka dihancurkan: pandeglang dan cikeusik, tempat tiga anggota ahmadiyah dibunuh: bandung, surabaya, medan, praya, cirebon, dan beberapa tempat lain dimana ahmadiyah menghadapi kesulitan menjalankan keyakinannya. saya juga hadir pada jasa sarana (pertemuan tahunan) yang diadakan oleh ahmadiyah jakarta, yogyakarta, dan tangerang. luar indonesia, saya juga datang komunitas ahmadiyah texas, as, manchester, inggris, jepang, dan singapura. terakhir, dan ini menjadi pengalaman yang sangat penting, saya ikut jasa sarana madiun, india, tempat kelahiran ahmadiyah, dimana saya tinggal atau menginap dar al masih atau rumah mirza ghulam ahmad selama hari. berdasarkan pengalaman itu, saya ingin menunjukkan beberapa hal yang kurang pas dalam pandangan kita selama ini terhadap ahmadiyah, kesalahpahaman saya terutama, sebagai bagian dari umat islam non ahmadiyah. kesalahpahaman yang sering melahirkan prejudice dan tuduhan terhadap komunitas ini. pertama, tentang tuduhan ibadah haji ahmadiyah. memang ada tempat tempat tertentu @asian yang mendapat perlakuan khusus, atau katakanlah sebagai tempat suci (sacred space), seperti minaratul masih, masjidil asa, masjid mubarak, bahishti magdara, dan darul masih. namun demikian, ketika membahas tentang tempat suci, orang sering menyalahartikan antara tempat suci dan tempat ibadah haji. atau lebih jelasnya, terdapat sikap yang mendua dari sebagian kita umat islam berkaitan dengan ibadah haji orang ahmadiyah. pada satu sisi, mereka sering dituduh memiliki tempat ibadah haji sendiri yang berbeda dari umat islam lain, yaitu galian, india. namun pada sisi lain, ketika orang ahmadiyah hendak melaksanakan rukun islam kelima, berhaji bantulah makkah, beberapa orang menghambat pendaftaran mereka. saya sudah hadir tempat tempat itu semua dan menyaksikan bahwa yang mereka lakukan bukanlah seperti bayangan orang bahwa mereka melakukan haji. tidak ada ketentuan waktu untuk berkunjung, tidak ada ketentuan urutan beribadah, dan tidak ada ritual yang baku. itu lebih mirip ziarah tempat suci, seperti ziarah makam wali songo dalam tradisi kita. galian memang menjadi salah satu tempat istimewa atau tempat yang perlu dikunjungi oleh jemaah ahmadiyah. galian adalah tempat kelahiran ahmadiyah, tempat terjadinya berbagai peristiwa penting dalam komunitas ini. namun demikian, galian bukanlah tempat berhaji dan berkunjung tempat ini tidak dianggap sebagai ibadah pengganti haji. kedua, tentang kitab suci ahmadiyah. ada beberapa buku yang beredar di. sekitar kita yang menyebutkan bahwa kitab suci orang ahmadiyah adalah jazirah, bukan al gurun. saya sudah membaca buku buku ahmadiyah, tidak ada yang menyebutkan kitab sucinya adalah jazirah. saya datang rumah rumah dan masjid masjid ahmadiyah, yang saya temukan adalah al gurun, bukan jazirah. saya datang perpustakaannya galian yang ketika itu sedang ada penulisan mushaf al gurun. sekali lagi al gurun, bukan jazirah. tentu saja ada beberapa individu yang memiliki jazirah dan beberapa kantor ahmadiyah juga memiliki itu. tapi itu bukan kitab suci. sama seperti pembedaan antara tempat suci dan tempat ibadah haji atas, perlu pula dibedakan makna suci dalam jazirah dan kitab suci al @ur'an. itu tidak memiliki makna sama dan tidak berada pada level yang sama. ketiga, tentang keyakinan ahmadiyah mengenai mirza ghulam ahmad. ini yang paling kontroversial. ketika saya galian, kamar yang saya tempati berada atas kamar yang dulu ditempati oleh mirza ghulam ahmad. bukan persis atasnya, mungkin meter sebelah utara dari kamar tempat lahir ghulam ahmad. saya datang kamar tempat ghulam ahmad dilahirkan, kamar tempat sering berdoa, kamar tempatnya sering menghabiskan waktu untuk menulis. saya ikut sholat masjid mubarak dan masjid al asa yang cukup keramat dan bersejarah bagi warga ahmadiyah. saya mengamati, apakah orang ahmadiyah telah menempatkan ghulam ahmad lebih tinggi dari nabi muhammad? apakah ghulam ahmad disanjung lebih tinggi dari nabi muhammad? setahu saya, itu tidak terjadi. sanjungan dan pujian yang dilakukan tempat tempat itu adalah kepada nabi muhammad. pagi dan sore hari, saya sering duduk tak jauh dari makam mirza ghulam ahmad. selama berjam jam dalam beberapa hari secara berturut turut. saya memperhatikan dan mengamati pengikut ahmadiyah dari berbagai negara yang berkunjung tempat itu. apakah ada yang aneh dari mereka? apakah ada yang menyembah atau memuja berlebihan terhadap mirza ghulam ahmad? tidak ada yang mulia. tidak ada pemujaan berlebihan. tidak ada yang menangis keras keras. tidak ada yang mengambil tanah untuk jimat. tidak ada yang menaruh bunga. tidak ada yang melempar koin. tidak seperti bayangan kita bahwa mereka memuja berlebihan terhadap mirza ghulam ahmad. bisa jadi, sikap orang ahmadiyah ketika berkunjung makam ghulam ahmad tak ada apa apanya dibanding dengan sikap orang ketika berkunjung makam gus dur jombang. saya menyaksikan sendiri bagaimana orang ahmadiyah beribadah, dalam berpuasa dan menjalankan sholat. sebagai orang yang separuh pendidikannya ditempuh pesantren dan separuhnya dalam pendidikan barat, saya merasa seperti orang sekuler hadapan orang orang ahmadiyah. saya tidak bisa menonjol menonjolkan, melebih lebihkan atau mengurangi tentang ahmadiyah. sebagai peneliti, saya memiliki kode etik untuk tidak berbohong dalam melakukan penelitian dan menyampaikan hasilnya. saya bisa saja salah, namun saya tak boleh berbohong. pendefinisian penodaan agama dan diskriminasi saya belajar tentang berbagai undang undang terkait ham hak asasi manusia), deklarasi universal ham, kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik, tentang kebebasan beragama, dan sebagainya. sudah tahun saya menjadi pelajar dan peneliti beberapa negara: amerika serikat, inggris, belanda, jepang, dan sekarang singapura. saya sudah menulis sejumlah makalah tentang ahmadiyah yang terbit berbagai jurnal internasional ternama, termasuk yang terkait teologi atau akidah ahmadiyah yang sering diperdebatkan dan juga terkait berbagai fatwa tentang ahmadiyah. kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalamd tersebut( uu mahkamah konstitusi )huruf. berbicara dalam tapi untuk kali ini, saya tinggalkan itu semua. saya berharap kita berbicara dengan hati, bukan mencoba untuk saling mengalahkan. saya sudah agak lelah dengan perdebatan teologis itu. saya ingin mengetuk hati saya sendiri sebagai bagian dari mayoritas umat islam indonesia. saya juga sudah menulis makalah tentang ketertiban umum dan penodaan agama dengan logika dan argumen argumen akademis yang cukup detail. sekali lagi, kali ini ini saya ingin meninggalkan itu semua. jika bapak ibu tertarik membacanya, silahkan meminta pengacara. saya sudah menyerahkan kepadanya. untuk sementara saya hanya ingin mengetuk hati saya sendiri dan mengajak kita semua kembali hati, sebagai manusia, sebagai umat yang bersaudara, dan kemudian merenungkan apa dan siapa yang benar benar menghina agama. ada beberapa hal yang sering disebut sebagai penodaan atau penistaan agama. ketika sebuah koran denmark, llands poster, memuat kartun kartun tentang nabi muhammad pada september orang menyebutkan itu sebagai pelecehan agama. demikian juga dengan koran perancis charlie hebdo yang sering memuat poster dan kartun anti agama. geeft wildersdari belanda dengan film fitnah nya juga memberikan eksplorasi dan penafsiran terhadap al @uran yang berbeda dari penafsiran umumnya. indonesia, kelahiran undang undang ini juga terkait dengan kegiatan pki partai komunis indonesia) yang anti agama dan merongrong kepercayaan kita kepada tuhan. apakah kita hendak menyamakan apa yang dilakukan oleh ahmadiyah dengan itu semua? saya tidak tega jika kita hendak melakukan itu. perbedaan penafsiran tidak bisa dimaknai sebagai penodaan. jika tidak diberi penafsiran bersyarat, maka ini bukan hanya mengenai ahmadiyah, tapi juga kelompok agama lain. bulan lalu oktober terdapat pelarangan pendirian masjid dan bahkan pembakaran tiang masjid at tawa samalanga, bireuen, aceh. ini bukan masjid ahmadiyah, tapi muhammadiyah. mengapa? karena muhammadiyah sana dianggap memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dari masyarakat. muhammadiyah dianggap bukan ahlussunnah waljamaah. itu yang tertulis resmi dari pihak pihak berwenang aceh. muhammadiyah dituduh wahabi yang menyimpang dari keyakinan pada umumnya. mari kita bayangkan, jika ada kelompok yang tidak toleran terhadap slametan dan tradisi keagamaan yang selama ini dipraktekkan oleh kelompok nu, lantas tiba tiba kelompok ini berkuasa negeri ini, maka akan dianggap sesat, melakukan penafsiran agama yang menyimpang dari islam. kelompok seperti ini benar benar ada, bukan hanya dalam imajinasi kita, tapi berada tengah tengah masyarakat kita. keberadaan mereka bukan khayalan semata. mereka ini aktif berteriak teriak. maka bangunan keagamaan kita bisa runtuh dengan sikap mereka, dengan bersenjatakan ini. ada kelompok agama jawa tengah yang sangat benci terhadap dan bahkan berkali kali menuduhnya sesat. bukan abad lampau, tapi saat ini. jika kelompok ini atau yang seperti ini menjadi bagian dari penguasa, maka dengan menggunakan dari undang undang ini mereka bisa menuduh telah melakukan penodaan agama. penutup saya bagian dari bapak dan ibu semua. saya lahir dan besar dalam lingkungan nu, dari orang tua yang merupakan kiai kampung,yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajar islam kampung. saya mengikuti pendidikan agama madrasah dan pesantren sejak hingga madrasah aliyah atau sma. ketika kuliah iain syarif hiduplah jakarta, saya mulai menjadi aktivis muhammadiyah dan sekarang merupakan wakil ketua majelis pustaka dan informasi muhammadiyah. model keberagamaan saya adalah bagian dari yang bapak dan ibu ikuti. saya adalah bagian dari kelompok mainstream indonesia. tetapi mari kita, sebentar saja, merasakan menjadi ahmadi, yang ingin diperbolehkan beribadah dan menundukkan diri kepada allah. dalam pengadilan pengadilan, kita sering disuguhi dengan berbagai argumen yang pelik dan brilian, namun ada sesuatu yang kadang terlewatkan, yaitu hati kita. dalam salah satu adanya, nabi muhammad menganjurkan pengikutnya untuk meminta fatwa atau keputusan kepada hati, istat galak. tidak banyak yang dituntut oleh ahmadiyah, mereka hanya minta untuk diperbolehkan beribadah sesuai dengan keyakinannya. mereka ingin menyembah dan memuja allah rumah mereka. apakah kita tega melarang itu? terus terang, jika ternyata ahmadiyah itu sesat, maka tidak usah dilarangpun mereka akan hancur sendiri. tanpa skb atau regulasi lain, ahmadiyah pasti ditinggalkan orang, jika ternyata kelompok ini memang sesat. ahmadiyah hanya menuntut bisa berdoa tempat ibadahnya. karena itu yang mulia, mohon berikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap dan dalam pnas mohon berikan penafsiran konstitusional bersyarat seperti yang diminta oleh para pemohojika persoalan gangguan hati dianggap sebagai ketertiban umum maka praktik praktik keyakinan dari agama lain atau keyakinan agama lain dapat dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum dan ini berbeda dengan ketertiban umum dalam arti misalnya gangguan fisik, gangguan lingkungan dan lain lain: kami klaim untuk mengukuhkan keyakinan pada pengikutnya masing masing secara teologi adalah wajar terjadi yang kemudian dapat dipersoalkan ketika diambil oleh negara dan digunakan sebagai landasan hukum untuk menetapkan luar islam: bahwa landasan dari pembatasan aktivitas ahmadiyah adalah undang undang guo, ahmadiyah adalah gerakan tarekat yang loyal terhadap negara tempat berada, sehingga tidak pernah melakukan makar negara manapun, tidak ada perbedaan ahmadiyah beberapa negara karena memiliki ketaatan kepada khalifah: ahmadiyah berbeda dengan kelompok kelompok lain dikarenakan menurut mereka al masih sudah turun, memiliki ketaatan khilafah yang bagi ahmadiyah sejak sampai sekarang masih ada, dan produk produk fikih, tasawuf, dan teologi yang berbeda karena dalam proses penetapan hukum dan metodologinya berbeda dengan kelompok mainstream islam yang lain, akan tetapi sumbernya sama yakni al gurun dan sunnah, syahadat sama, tetapi mereka adalah semisal tarekat. dr. catur wahyudi, m.a. era reformasi dan fakta fakta sosiologis jemaat ahmadiyah indonesia pada kesempatan awal, perkenalkan saya untuk menyampaikan keterangan sebagai peneliti dan sekaligus sosiolog yang memiliki perhatian cukup tinggi terhadap fenomena permasalahan jemaat ahmadiyah indonesia, yang eksistensinya dipandang kontroversial, bahkan oleh kalangan islam mainstream dinilai sesat dan menyesatkan. hal ini dikuatkan oleh pandangan peneliti sebelumnya, yang menyatakan bahwa tekanan tekanan yang dialami oleh jai selama ini, tak lepas dari fatwa majelis ulama indonesia mui) pada tahun yang menyatakan bahwa ahmadiyah adalah kepercayaan luar agama islam, sesat, dan menyesatkan wawan purwanto, menusuk ahmadiyah jakarta: cmb press, hlm. melalui keterangan ahli ini, saya berharap dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan pengujian nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, juncto nomor tahun tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai terhadap uud yang diajukan oleh para pemohon. era reformasi yang terjadi indonesia, menjadi era perubahan politik dalam ranah demokrasi dengan arus utama pada isu hak asasi manusia ham) yang makin kuat. oleh karenanya, era ini sejatinya memberi ruang yang cukup longgar bagi jai dan anggota anggotanya untuk mengabdi kepada masyarakat. melihat kondisi pengungsi dari timor timur pasca referendum, majelis khuddamul ahmadiyah indonesia memandang adanya peluang untuk mengabdi kepada masyarakat. tak lama kemudian mereka mengirim tim mubalig untuk melakukan dakwah kepada masyarakat secara terbuka. tidak hanya itu, mereka juga berhasil menyelenggarakan intima tanah ambillah pada tahun yang mana acara tersebut sempat dihadiri oleh menteri negara pemberdayaan wanita. tak lama kemudian hadirat khalifah masih datang berkunjung indonesia, yang disambut dengan adanya dukungan eksplisit dari abdurrahman wahid, presiden indonesia saat itu. arsip dokumentasi kegiatan jemaat ahmadiyah indonesia, perpustakaan kampus mubarak, parung bogor, diakses pada tanggal februari akan tetapi, tengah arus besar demokrasi dan hak asasi manusia diagungkan negeri ini, nyatanya tekanan yang dialami jai tak kunjung surut. ancaman demi ancaman terus saja terjadi, dari perusakan tempat ibadah, kekerasan fisik, hingga pembunuhan peristiwa bogor cianjur dan tasikmalaya cikeusik banten tasikmalaya masih mewarnai tekanan terhadap jai, mana sebagian besar rentetan peristiwa tersebut sudah pasti mengakibatkan korban jiwa, material dan harta, justru terjadi saat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui skb tiga menteri, yakni menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri pada tahun semua berawal dari catatan pemerintah yang menyatakan bahwa kehadiran jai indonesia mendapat penolakan dari umat islam dokumen notulensi hasil dialog dan dengar pendapat tentang penanganan permasalahan ahmadiyah indonesia , bertempat kantor kementerian agama, lt. jl. mh. thamrin jakarta, tanggal maret penolakan tersebut hadir dalam bentuk pernyataan keberatan hingga perusakan bangunan seperti rumah, masjid, dan mushalla milik ahmadiyah berbagai wilayah. pada gilirannya keluar fatwa mui pada tahun untuk menguatkan fatwa sebelumnya yang menyatakan sebagai aliran sesat dan menyesatkan. selanjutnya, munculnya rekomendasi dari badan koordinasi pakem pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan), pada juni pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama skb) menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri nomor tahun surat bernomor kep a ja dan nomor tahun ini beris. inti dari skb tersebut, menurut hemat saya mengatur bagaimana jai dan anggota anggotanya tidak melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang bertentangan dengan pokok ajaran agama islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw. samping itu, mengatur bagaimana warga masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kerukunan dan ketertibandengan kata lain, sama sekali tidak ada penghapusan eksistensi jai dan anggota anggotanya melakukan ritual peribadatannya. patut diketahui bersama, landasan yang dijadikan pijakan terbitnya skb tersebut salah satunya adu. sementara kasus yang dialami dari para pemohon merupakan peniadaan hak setiap warga untuk menganut aliran dan melakukan ibadah sesuai keyakinan yang seharusnya dilindungi oleh undang undang. adanya kasus tersebut, secara sosiologis merupakan fakta yang dikonstruksikan oleh pemahaman dari sejumlah warga masyarakat atau bahkan organisasi masyarakat islam yang kontra terhadap jai, sehingga penafsirannya menggerakkan pandangan, pendapat, opini dan bahkan ti'adakan tindakan yang bisa melawan hukum dengan perasaan menegakkan kebenaran . tak ayal, justru pada era reformasi ini, jai mengalami tekanan yang semakin kuat dan perlakuan hukum yang kian tak pasti, baik secara individu, warga negara maupun secara institusi human right watch, religion name: abuses against religious minorities indonesia , annual journal human rights watch hlm. terbitnya skb tiga menteri membuat tekanan dari sejumlah warga masyarakat dan berbagai organisasi massa islam yang tergolong radikal semakin kuat. alasan kuat pemerintah mengeluarkan skb yang berkenaan dengan kewajiban jai, penganut dan anggota anggotanya, lebih didasarkan pada penafsirannya yang tidak lazim menurut keyakinan umat islam pada umumnya, khususnya terkait dengan persoalan kenabian mirza ghulam ahmad, kendatipun kenabian dimaksud oleh diyakini sebagai kenabian yang tidak membawa risalah (tidak membawa syariat). hal atas sejalan dengan temuan penelitian terkini yang saya lakukan, mana respon dari responden golongan islam lain (seperti: nu, muhammadiyah, lidi, dan aktivis kub kota malang dan kota bandung) terhadap syarat ba'iat (sejenis janji atau komitmen integritas) anggota jai, pada dasarnya dapat menerima dengan tanpa perdebatan, kecuali pada poin ke terkait imam mahdi dan al masih al mau'ud yang dipandang oleh sebagian ormas islam bersifat metatable. syarat bai'at yang dimaksud adalah: masa yang akan datang hingga masuk dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik: akan senantiasa menghindari diri dari segala corak bohong, zina, pandangan berahi terhadap bukan musim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya: akan senantiasa mendirikan shalat lima waktu semata mata karena mengikuti perintah allah dan rasul nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan salat tahajud, dan mengirim salawat kepada kunjungannya yang mulia rasulullah saw, dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa, akan ingat setiap saat akan nikmat nikmat allah, lalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung nya dengan hati yang penuh kecintaan, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk allah umumnya dan kaum muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apapun juga: akan tetap setia terhadap allah swt baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam suka atau suka, nikmat atau musibah, pendeknya akan rela akan keputusan allah swt, dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan jalan allah, tidak akan memalingkan mukanya dari allah swt ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah muka, akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar benar akan menjunjung tinggi perintah al gurun suci atas dirinya, firman allah dan sabda rasul nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya, meninggalkan kabur dan sombong, akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan santun, akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak anaknya, dan dari segala yang dicintainya, akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan allah swt kepadanya: akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, imam mahdi dan al masih al mau'ud semata mata karena allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri atas perjanjian ini hingga lautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan maupun ikatan kerja. saya semakin yakin, saat diskusi terfokus dengan aktivis mubaligh muhammadiyah, pengurus wilayah jawa barat, dan komunitas jai masjid mubarak, kota bandung pada juli lalu, selanjutnya sempat melakukan sholat diukur dan ashar berjamaah, maka soal kenabian yang kontroversial tersebut benar benar bagian dari perbedaan penafsiran. tentu ini merupakan perdebatan kalangan para ahli tafsir, luar kapasitas saya sebagai saksi ahli peneliti dan atau sosiolog. hal lainnya, menyangkut konstruk pemahaman yang keliru sejumlah kalangan umat islam tentang tadhkirah , yang dialaminya sebagai kitab suci komunitas ahmadiyah jai). faktanya, jika benar itu kitab suci tentu akan diagungkan dan dimuliakan oleh penganut penganutnya, namun temuan yang saya dapatkan justru tidak setiap orang dalam komunitas ahmadiyah tahu tentang tadhkirah , apalagi memiliki kitab tersebut. jika benar tadhkirah adalah kitab suci, boleh jadi saya akan mendapat ujaran penistaan, dikejar dan diadili oleh orang ahmadiyah jika saya membawanya saja sembarangan, apalagi saya gunakan bantal tidur. fakta sosiologis ini menguatkan saya bahwa tadhkirah bukan kitab suci jemaat ahmadiyah. fakta sejarah justru memberikan bukti bahwa kitab suci mereka adalah al @ur'an, bahkan pada penerbitan al gurun dan terjemahannya pada tahun atau pada masa menteri agama alamsyah ratu prawiranegara, oleh tim penyusun dinyatakan bahwa dari kitab buku bacaan yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan tugas penyusunan adalah the holy @urban yang ditulis oleh mirza baharuddin mahmud ahmad ahmadiyah @advani), serta the holy guratan yang ditulis oleh maulana muhammad ali m.a. ahmadiyah lahore). menyadari bahwa respons yang diakibatkan oleh regulasi pemerintah dan pemerintah daerah, yang berujung tekanan tekanan yang kuat terhadap jai dan anggota anggotanya sejumlah daerah menjadikan kesadaran baru kalangan jai bahwa sudah saatnya dialog dilakukan dengan pendekatan publikasi tertulis (menggiatkan penulisan ilmiah) yang lebih terbuka dan obyektif, sementara untuk kegiatan peribadatan sebagai muslim dijalankan secara individu per individu dan berjamaah pada masjid masjid yang masih ada pengelolanya buku buku tersebut ditulis oleh kalangan ahli tafsir non jai dan anggota jai, yang ditopang oleh pemberi kata pengantar dari kalangan non jai. beberapa buku yang telah dipublikasikan antaranya adalah buku filsafat ajaran islam yang diterjemahkan dari islami ushul filsafat karya mirza ghulam ahmad. selain itu ada juga buku berjudul klarifikasi terhadap kesesatan ahmadiyah dan gladiator yang ditulis oleh ahmad sulaeman dan kky, ditunjang dengan kata pengantar agus zaenal mubarak ketua forum lintas agama deklarasi sandang). untuk menjawab buku menggugat ahmadiyah yang ditulis oleh dr. mukhlis hanafi, dengan kata pengantar gurih shihab, maka jai menerbitkan buku ahmadiyah menggugat yang ditulis oleh muncul islam yusuf dan kky abadi, dilengkapi kata pengantar dari prof. dr. kasim mahar, guru besar uin alauddin makassar), zubair migrasi moderate muslim society), dan yenny wahid the wahid institute). mengenai nabi isa jai menerbitkan buku berjudul nabi isa: dari palestina kashmir yang ditulis oleh syari batuah. isu internasional tercantum dalam buku berjudul ahmadiyah dan inggris yang ditulis oleh abdul hayes h.p. selain itu ada pula buku berjudul ajaran yang merupakan terjemahan dari kisti nuh karya mirza ghulam ahmad. tidak hanya buku berbahasa indonesia, jai juga memiliki buku buku berbahasa asing, antara lain murder the name allah karya mirza tahir ahmad dan officiel verslag debat yang merangkum debat antara majalah pembela islam dan majalah sinar islam milik ahmadiyah indonesia pada tahun yang disusun jemaat ahmadiyah indonesia regulasi pemerintah daerah diterbitkan dalam bentuk surat keputusan atau peraturan gubernur (misalnya jawa timur, banten, sulawesi selatan, jawa barat, dan sumatera barat) maupun surat bupati atau keputusan bersama bupati, kejar, dandim dan kapolres (misalnya kota tasikmalaya, kota bogor, kota depok, kota bekasi, sukabumi, cianjur, kuningan, garut, bogor, pandeglang, serang, lombok timur, lombok barat, mataram, pekanbaru, kampar, samarinda, pontianak, konawe selatan, dan banjarmasin) yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), jakarta, oktober bilamana kesempatan melakukan proses peribadatanpun telah terancam sebagaimana dialami oleh para pemohon, tentu fakta ini secara sosiologis dipandang sebagai wujud konstruksi interpretative pemahaman (verstehen) yang dapat mengakibatkan rusaknya harmoni sosial dan lemahnya nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. langkah langkah respon positif ditempuh oleh para anggota komunitas jai dengan kesadaran pribadinya untuk semata mata menjalankan karakter seorang ahmadi, sehingga harus lebih mengembangkan citra perilaku yang humanis, membantu sesama umat manusia, tidak konfrontatif, egaliter, serta menggunakan cara cara elegan berbasis intelektual. sebagai bukti, komunitas jai telah memberikan kontribusi positif, sebagai baktinya kepada ummat manusia bumi indonesia, misalnya menjadi relawan bencana alam, sikap tunduk jatuhnya pada negara, dan terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan. prestasi tersebut juga dibuktikan dengan adanya penghargaan pemecah rekor muri komunitas dengan anggota pendonor mata terbanyak secara berkesinambungan pada tanggal juli jai telah mempersembahkan pasang mata dan memiliki calon pendonor mata dari para anggota komunitas jai. menyadari bahwa fakta fakta sosiologis yang dialami oleh komunitas jai sebagaimana saya jelaskan atas, pun saya dapat merasakan nestapa payang telah dialami oleh para pemohon, kepada majelis hakim yang mulia, mohon berkenan berikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap dan dalam nomor pnas sebagaimana diminta oleh para pemohon, dengan harapan setiap insan beragama sebagaimana komunitas ahmadiyah, dapat melaksanakan kembali ibadah ibadahnya dengan tenang, rumah rumah allah yang mereka bangun, dengan penuh hikmat, tenang dan penuh kedamaistruktur akan membentuk kultur. undang undang guo yang dijadikan dasar dan kemudian ditaksir dengan sebuah pandangan yang berbeda beda, sehingga memberikan output sebuah tindakan tindakan dan cara pandang yang berbeda beda yang merugikan para pemohon. kalau tafsirnya sama boleh jadi irama tindakannya juga sama akan tetapi secara faktual berbeda:oktober november dan november mengajukan (lima) orang saksi, pengujian undang undang,engan merujuk pada ketentuan ketentuan sebagaimana dalam butir atas, maka para pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pengujian secara materiil: bahwa dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi guardian the constitution ), mahkamah konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsir atas ketentuan dari suatu undang undang agar bersesuaian dengan nilai nilai dan roh dari konstitusi republik indonesia. bahwabahwa suatu bagian dari undang undang adalah konstitusional bersyarat (constitutional condition?) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh mahkamah konstitusi, dan sebaliknya adalah tidak konstitusional bersyarat ( unconstitutional condition?) apabila tidak diartikan sesuai penafsiran yang diberiobjek yang hendak diuji oleh para pemohon adalah dan undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang berbunyi: yakni gunawan wardi, farida saleh, dedi suara, hajar ummu fatih, dan hiduplah, yang menyampaikan keterangan lisan bawah sumpahjjanji dalam persidangan tersebut serta seorang saksi bernama irma nurmayanti, pd, yang menyampaikan keterangan tertulis diterima kepaniteraan pada tanggal desember masing masing mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut: gunawan wardi saksi berasal dari komunitas jama'ah ahmadiyah indonesia cabang parakansalak, sukabumi, jawa barat, bahwa komunitasnya memiliki masjid al fusion yang berdiri sejak tahun bahwa sejak masjid berdiri telah dilaksanakan peringatan besar islam yang juga diikuti oleh pemerintah desa dan masyarakat sekitar, bahwa keadaan tersebut berubah setelah pusat jemaat ahmadiyah indonesia kemang, parung, bogor didemo massa pada tahun ancaman demi ancaman dan tekanan demi tekanan dialami dari waktu waktu. dari mulai pelarangan untuk menghentikan semua kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah, membaca al gurun bersama, juga kegiatan pembelajaran pengajian rutin mingguan, kesemuanya mendapatkan gangguan dan penentangan melalui surat dari mustika yang katanya atas tekanan dari masyarakat: bahwa pada tanggal april kami dipanggil secara lisan oleh mustika dan dalam pertemuan tersebut mereka meminta agar menurunkan plang papan nama agar masjid tidak dirusak oleh massa. plang papan nama diturunkan pada sore harinya, namun pada malam harinya penyerangan dan pembakaran masjid terjadi. saat itu saksi beserta beberapa orang lainnya ada lokasi masjid, sampai gerombolan orang dengan teriakan takbir datang merangsek masuk area halaman masjid dan mulai melempari masjid dengan batu kemudian membakarnya. kami semuanya mundur dan tidak melakukan perlawanan apapun: setelah kejadian itu, kami secara bergantian dipanggil oleh kepolisian untuk diminta kesaksiannya, namun sampai saat ini dari pihak pelaku tidak ada seorangpun yang ditindak dan dihukum: bahwa kehilangan masjid bagi besar kerugiannya baik secara fisik terlebih secara psychic. pertama, kehilangan akses dan sarana yang vital guna meraih ketakwaan dan kemajuan rohani secara pribadi melalui shalat berjamaah serta pengajian pengajian mingguan masjid. kedua, sebagai orang tua kehilangan wahana dan wadah untuk mendidik anak anak dan istri untuk lebih mencintai pentingnya beribadah secara berjamaah masjid serta mendapatkan ukhuwah bersama jamaah lainnya karena pasca pembakaran masjid, hanya bisa shalat lima waktu rumah rumah secara terpisah: bahwa setelah (delapan) tahun pasca pembakaran, pada tahun kami mencoba melakukan perbaikan ala kadarnya agar dapat dipergunakan untuk shalat tarawih berjamaah dan sholat idul fitri bersama sama, namun hanya (dua) minggu setelah itu, dengan dalih adanya desakan tokoh masyarakat, masjid disegel oleh (seratus lima puluh) petugas satpol disertai mustika dan (lima puluh) polisi: bahwa pasca kejadian tersebut proses pernikahan dipersulit oleh pihak kantor urusan agama kua), saksi mempunyai saksi yang phk tanpa kompensasi apapun dari posisinya sebagai guru sekolah swasta, anak anak dicemooh sekolah dan masyarakat sekitar yang awalnya baik menjadi renggang karena merekapun tidak ingin dianggap sebagai bagian dari kami: hj. farida saleh bahwa saksi berada dalam komunitas muslim ahmadiyah dan biasa menjalankan ibadah, aktifitas keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid al hidayah yang terletak sawangan, depok, sejak berdirinya masjid al hidayah pada tahun an, semua kegiatan berjalan dengan sangat harmonis tanpa gangguan apapun, namun kemudian segalanya berubah setelah terjadinya penyegelan dan penutupan paksa secara tiba tiba sejak tahun hal ini terjadi berulang kali dan yang terakhir pada hari kamis, februari lalu. seluruh pintu dan jendela masjid dipaku dengan palang kayu sehingga tidak ada lagi akses untuk masuk dalam masjid: rumah ibadah dibangun secara swadaya danmempunyai imb resmi, kini disegel dengan tulisan kegiatan ini disegel?, tulisan itu tidak kami pahami maknanya, apakah yang dimaksud kegiatan shalat kami yang disegel, atau kegiatan membaca al @ur'an atau kegiatan yang mana? yang jelas terlihat oleh kami adalah bangunannya yang disegel dan bukan kegiatannya: berbagai perasaan meliputi dalam hati kami, sedih, kecewa, bingung, merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil dan hak beribadah kami dirampas namun kami tidak berdaya karena hal ini dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, rasa sedih dan bingung makin memuncak karena ibu ibu dan anak anak mengalami banyak hambatan ketika ingin melakukan aktifitas ibadah dan kegiatan rutin lainnya masjid kami. anak anak tidak dapat lagi belajar mengaji al gurun, membaca syair syair islami dan lain lain dalam masjid. dalam keadaan merasa tidak berdaya ini kami hanya bisa saling menguatkan satu sama lainnya sambil terus berdoa memohon pertolongan dari allah swt, sejak disegel, seluruh ibadah dan kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan dalam masjid, kini terpaksa dilakukan halaman luar belakang masjid yang kondisi tidak layak sebagai tempat ibadah karena letaknya dekat toilet dan ruang terbuka sehingga saat hujan turun menjadi basah dan mengganggu aktifitas ibadah. masjid juga tidak bisa lagi dibersihkan dan dirawat sebagaimana seharusnya dan kini beresiko menjadi rusak. kami bertanya tanya dalam ketidakjelasan situasi ini, sampai apakah harus beribadah dekat toilet dan tempat yang tidak layak seperti sekarang ini? apakah kondisi ini akan berakhir?: pada malam hari setelah shalat tarawih bulan ramadhan tanggal juni tanpa diduga aparat dan ratusan orang masuk masjid kami pada sekitar jam malam dan melakukan penggeledahan dan penyitaan aset kami berupa cctv. peristiwa yang penuh dengan tekanan itu berlangsung cukup lama dan berakhir pada tengah malam. saat itu ada beberapa orang ibu yang masih berada masjid dan salah satunya adalah ibu libya, salah satu pemohon dari depok dalam permohonan ini. rumah ibu libya terletak belakang masjid dan beliau memiliki anak balita yang baru berumur tiga tahun yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. akibatnya berdampak pada psikologis anak sehingga takut keluar rumah dan menangis bila melihat aparat keamanan. ibu libya dan anaknyapun sempat mengungsi beberapa minggu karena trauma atas kejadian ini, sejak penyegelan pertama tahun aparat satpol dan polisi selalu mengawasi masjid dan kegiatan kami, khususnya pada hari jumat selalu ada beberapa aparat dan intel yang mengawasi saat kami shalat jum'at. hal ini membuat kami merasa was was dalam beribadah, kurang khusyuk' dan bertanya tanya dalam hati adakah ancaman yang akan mengganggu sehingga kami harus dijaga aparat dan intel saat beribadah? pada tahun yang sama, saya dan keluarga secara pribadi tidak luput mengalami kejadian tidak menyenangkan yang membuat perasaan saya cemas, terluka dan menyentuh harga diri yaitu beberapa aparat dari kesbangpol depok mendatangi rumah kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. mereka datang pada siang hari saat saya sedang sendirian dan suami berada kantor. salah seorang dari mereka tanpa izin memvideokan saya dari jarak dekat dengan menggunakan handicap. hal ini terjadi dalam ruang tamu rumah kami, meskipun saya menyatakan keberatan untuk direkam, mereka tidak perduli dan tetap mengambil gambar saya. sebagai seorang wanita, saya merasa dilecehkan, tidak dihargai bahkan merasa tidak memiliki hak atas diri saya sendiri serta merasa dizolimi oleh tiga orang tamu yang tidak saya kenal tersebut, atas kejadian penyegelan dan penutupan paksa tersebut, maka kami telah membuat pengaduan komnas perempuan dan komnas ham beberapa bulan yang lalu sebagai wujud perjuangan untuk mendapatkan hak kami sebagai warga negara. hajar ummu fatih bahwa saksi dari bagian dari komunitas ahmadiyah gemuk, kendal, jawa tengah yang kuliah uin walisongo semarang: saksi lahir dan besar gemuk, sejak saya kecil sampai umur (tujuh) tahun kami belum memiliki masjid, komunitas ahmadiyah gemuk melaksanakan ibadah shalat jumat berjamaah dan tarawih bulan ramadhan serta kegiatan mengaji rumah anggota secara bergiliran: seiring berjalannya waktu, jumlah komunitas ahmadiyah gemuk. kian bertambah dan rumah kami tidak muat lagi untuk menampung jamaah. oleh karena itu, merupakan suatu kebutuhan bagi kami untuk mendirikan sebuah masjid. pada tahun kami mencari lahan tanah yang cocok untuk dibangun masjid. lahan yang dipilih letaknya strategis dengan jarak rumah para anggota sehingga membuat perjalanan mereka tidak terlampau jauh, kebetulan pula daerah itu belum ada masjid, pengurus ahmadiyah gemuk mendatangi kantor balai desa dan bertemu dengan pak lurah mengutarakan niatan bahwa ingin membeli tanah dan membangun masjid. pak lurah menyetujuinya dan menyarankan agar terlebih dahulu mempunyai surat izin mendirikan bangunan imb). kami pun mengikuti saran dari beliau. beberapa hari setelahnya, pengurus segera berangkat kantor dinas pekerjaan umum dpu) untuk mengurus imb, dalam proses pembuatan imb, dibutuhkan surat pengajuan permohonan yang mana surat tersebut dibuat oleh dpu dan tandatangani kepala desa, hal ini merupakan syarat agar imb bisa terwujud. setelah kami resmi mengantongi imb pada tahun kami mulai membangun masjid. dana pembangunan masjid adalah murni dari internal dan kami tidak menerima sumbangan atau bantuan dari pihak luar sepeserpun. para anggota secara rutin menyisihkan uang perbulan dari pendapatannya. beberapa dari kami bekerja sebagai tukang jahit, petani, buruh tani, pedagang kayu dan bambu, dan juga ojek. dana yang digunakan untuk membangun masjid rumah allah ta'ala tersebut dari kucuran keringat kami, yang dalam hati tulus semata mata dana itu kami pergunakan jalan nya. proses pembangunan masjid al kautsar begitu kami menamainya tidak berjalan dengan mulus dan mengalami pasang surut. entah itu kendala dalam dana maupun masalah masalah lain. setelah sempat berhenti membangun karena kendala dana, ternyata kami terkendala masalah lain lagi. ketika itu tahun ada penyerangan parung. dengan adanya kejadian ini pula menambah kami semakin dipersulit karena selalu di judge sesat, jadi ketika ada dana, dan ingin melanjutkan pembangunan kami selalu dihalang halangi. bahkan yang membuat kami sedih, banyak dari antara para tukang bangunan yang katanya mereka takut dalam mengerjakan pembangunan masjid, kami memahami hal itu, sisi lain kami juga tidak bisa membangun tanpa para tukang bangunan karena mereka adalah ahli bidangnya: pada tahun bangunan masjid sudah berdiri tegak namun belum dipasang genting atap. pembangunan masjid baru namun kami sudah menggunakannya untuk kegiatan shalat berjamaah dan mengaji. kami terpaksa menggunakannya, karena kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. kami menggelar tikar sebagai ganti dari ubin lantai, sedangkan untuk berlindung dari panas maupun hujan, kami mengawalinya dengan memasang terpal sebagai atap. ketika hujan turun, terpal menjadi cekung bawah karena menampung air hujan sehingga mengharuskan kami untuk mendorong terpal menggunakan bambu bambu agar air jatuh kebawah melalui bagian samping. beberapa bagian terpal telah sobek sehingga bocor dan menggenangi tempat sujud kami. jika subuh, kami sudah akrab dengan suasana dingin yang merasuk hingga tulang, wajar saja angin itu masuk dari segala penjuru karena masjid kami belum dipasang pintu maupun jendela. bahkan sebelum kami memasang atap terpal, masjid kami ini beratapkan bintang pada malam hari. hal hal tadi merupakan hal yang paling kami kenang. ketika anak anak kami begitu bersemangat mengaji membaca kalam allah ta'ala walaupun dengan penerangan seadanya seperti damar nyamplik , walaupun tak jarang darah kami dijadikan santapan nyamuk, walaupun hujan membasahi dan udara dingin menusuk tulang kami, walaupun petir bergemuruh menakuti anak anak kami yang sedang mengaji, sungguh kami begitu merindukan rumah allah ta'ala ini lekas berdiri dengan tegaknya. sehingga kami dapat terus memakmurkan masjid bahwa kami dan anak anak kami datang semata mata untuk berjumpa dengan nya: karena kami begitu merindukan masjid ini lekas berdiri, maka pada tahun sampai dengan kami membangun masjid bagian belakang untuk dijadikan tempat beribadah sementara. karena para tukang bangunan yang dulu takut, akhirnya kami bergotong royong membangun: mulai dari yang tua hingga muda, bahkan anak anak kecil ikut serta dalam pekerjaan mulia itu. anak anak kecil itu dengan tangannya sendiri, begitu bersemangat mengestafetkan kayu kayu dan bambu. kami bahu membahu membangun masjid tempat kami bersujud, menyembah keagungan allah ta'ala:. tahun setelah bagian belakang selesai dan tinggal genting yang akan dipasang, kami disuruh untuk turun dan menghentikannya oleh beberapa orang, termasuk dari perangkat desa. mereka berteriak dan juga berkata kasar. kami akhirnya turun dan berhenti melanjutkan pembangunan masjid. lalu ayah saya dan paman saya, bapak abdul aziz datang masjid untuk menunaikan shalat maghrib. sebelum isya' tiba ayah saya ditangkap dengan alasan diamankan karena jiwanya terancam. polres ayah saya disuruh untuk menandatangani surat yang isinya tidak akan melanjutkan pembangunan masjid dan melakukan kegiatan ibadah lainnya seperti shalat serta mengaji oleh ketua satpol pp. tentu saja beliau menolak karena itu merupakan hak setiap manusia untuk menyembah tuannya. sana beliau dicetak, dibentuk, diancam dan dikatakan samin . tapi hal tersebut tak menyurutkan niat beliau begitu juga kami untuk terus beribadah masjid. tahun kami ibadah masjid bagian belakang: pada tahun kami melanjutkan kembali pembangunan masjid. karena dana sudah terkumpul kembali. hati kami berdebar debar, membayangkan masjid yang kami tunggu sekian lama sebentar lagi tertutup dengan atap. mata kami juga bersinar benar membayangkan kami shalat dan bisa mengaji dalamnya. tak hentinya hati dan mulut kami berkhalwat memantulkan syukur yang begitu besar kepada allah ta'ala yang sudah sejauh ini memberikan kenikmatan karunia bagi kami untuk melewati proses yang panjang ini. bayangkan saja semenjak hingga kami menunggu, tiga belas tahun sudah, dari saya kecil hingga saya beranjak dewasa. namun selalu saja kami dihalangi lagi untuk melanjutkan pembangunan masjid. padahal kami sudah mengantongi imb sesuai hukum: tanpa kami sangka pada bulan mei massa yang tak dikenal menggempur, menghancurkan masjid al kautsar. al gur'an berserakan dan puing puing masjid menyisakan perih tersendiri. apakah membangun masjid suatu bentuk kejahatan sehingga mereka menghancurkan bangunan itu? mengapa harus rumah allah ta'ala yang dijadikan sasaran? hati kami lebih term, dada kami lebih sesak melihat rumah allah ta'ala yang dihancurkan. sungguh, seakan hati kami yang sudah kami tautkan pada masjid seperti pecah dan tak utuh lagi. untuk bernafas saja seakan susah bagi kami dengan melihat semua itu. kami tak pernah mengusik ataupun mengganggu yang lain. tapi mengapa mereka bertindak demikian? mengapa saat kami mengajak berdialog pada mereka yang konon katanya mengatasnamakan masyarakat itu mereka tidak mau? mengapa saat kami diundang kub kendal untuk menghadiri acara kecamatan yang membahas masalah masjid, kami tidak diberi kesempatan meskipun mengacungkan tangan berkali kali? mengapa hanya mereka saja yang mempunyai kesempatan? mengapa kami tidak? mengapa mereka menghalangi kami yang sama sama menuju surga kita yakni allah ta'ala sendiri? mengapa kebanyakan orang mengambil hak tuhan? dengan menentukan benar dan salah? saya masih mahasiswa, tetapi saya memberanikan diri untuk bersaksi memberikan keterangan tentang kerugian hak konstitusional yang kami alami gemuk, jawa tengah. karena kami dituduh melakukan penodaan agama, sehingga distigma sesat. padahal kami tidak melakukan penodaan agama, tidak mengganggu dan memusuhi kelompok lain. yang kami lakukan masjid hanya beribadah sesuai keyakinan agama kami yaitu islam: saya sering membaca uud sana banyak kalimat kalimat indah yang menyatakan melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah. tetapi sampai sekarang kalimat kalimat indah dalam konstitusi tidak kami rasakan. kami tidak bisa beribadah dengan tenang. kami selalu dihalangi dalam membangun masjid, padahal masjid kami bangun dengan dana sendiri. apakah kami bisa menikmati hak konstitusional kami? melalui forum ini kami berharap yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memulihkan hak konstitusional kami dan memberikan jaminan tegaknya konstitusi. dedi suara bahwa saksi dari komunitas muslim ahmadiyah cibeureum, cianjur, jawa barat, masjid ar rahim yang letaknya kampung disaat, desa cinereum, cianjur berdiri tahun sebelum tahun kami dapat beribadah dengan tenang, baru pada tahun setelah penyerangan parung, kami terkena dampaknya dengan dihalang halangi untuk beribadah, penentangan semakin menjadi dengan keluarnya skb tiga menteri. masjid pernah disegel dan dicoret coret dengan pilot oleh salah satu ormas islam yang ada cianjur. sekitar pertengahan tahun kami pemuda ahmadiyah se wilayah cianjur mengadakan pertemuan silaturahmi untuk membahas program kerja kegiatan bakti sosial kemasyarakatan wilayah cianjur. pertemuan tersebut dihadiri oleh orang pemuda bertempat masjid ar rahim. pertemuan dimulai dari pukul wib pagi, berjalan lancar dan aman sampai selesai. ibu ibu pun ikut serta untuk membantu untuk menyediakan konsumsi. setelah salat zuhur berjamaah dan semua peserta pulang tempatnya masing masing, tengah perjalanan saya mendapat telepon dari seorang ibu bahwa masjid ada yang menyerang. kemudian saya bergegas kembali masjid, ternyata benar. setia masjid sudah terlihat kerumunan massa yang sangat banyak. saya mengkhawatirkan keselamatan ibu ibu dan anak anak yang masih terjebak dalam masjid, termasuk anak dan istri saya. anak anak dan ibu ibu terjebak tengah kerumunan massa, mereka sangat ketakutan. terutama anak dan istri saya sampai sampai keluar keringat dingin. anak anak menangis tak henti henti sambil menyaksikan aksi massa yang merampas dan melempar semua buku yang ada dalam masjid sambil berteriak teriak. pada waktu itu, polisi lokasi kejadian tidak berbuat apa apa. lalu, buku buku itu ramai ramai dibawa keluar dan dibakar. mereka pun menuntut supaya menghentikan semua kegiatan masjid. karena situasi waktu itu semakin memanas, kekhawatiran keamanan, keselamatan jiwa anggota, maka tuntutan mereka untuk sementara waktu kami ikuti: untuk pelaksanaan salat jumat, sementara dilakukan rumah rumah dalam kondisi yang berdesak desakan karena terbatasnya tempat. setelah situasi dan kondisinya dianggap mereda, kami mencoba untuk melaksanakan salat jumat kembali masjid, itu pun dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, dan memang kecemasan kami itu terbukti berkali kali. kami didatangi, diintimidasi, hingga terjadilah puncak aksi massa berupa pengrusakan masjid pada hari jumat, februari waktu itu, saya menerima kabar lewat telepon bahwa masjid kami telah dirusak. saat itu saya berada rumah yang berjarak tiga kilometer dari masjid. setelah menutup telepon, saya pun bergegas menuju masjid menggunakan sepeda motor. tiba sekitar lokasi sekitar pukul wib pagi. saya sempat berhenti dulu dekat pom bensin cinereum yang letaknya berdekatan dengan masjid karena melihat banyak orang yang keluar dari arah pintu samping masjid, mereka berjalan berbaris pematang sawah menuju kampung cinereum. kemudian, setelah pelanjut perjalan lokasi masjid, ternyata benar kondisi masjid sudah berantakan, kaca jendela pecah, atap, dan plafon langit langit jebol, pecahan genting berserakan lantai, masjid sudah rusak parah. pasca pengrusakan masjid, lagi lagi kesulitan untuk melakukan peribadahan secara berjamaah, khususnya salat jumat, terpaksa dilakukan rumah rumah anggota secara bergantian, berpindah dari satu rumah rumah lainnya. hal tersebut dilakukan karena salat jumat rumah pun tetap tidak diperbolehkan oleh warga sekitar, bahkan mereka mengancam akan melempari dengan batu jika tetap saja melaksanakan salat jumat rumah, termasuk rumah saya tempati juga tak luput dari ancaman pelemparan batu: kesulitan lainnya yang kami rasakan adalah ketika akan tibanya waktu hari raya idul fitri dan idul adha. kami kesulitan untuk melaksanakan salat led karena harus mencari tempat yang luas untuk bisa menampung jamaah. dengan terpaksa kami melaksanakannya pabrik penggilingan, halaman tempat menjemur padi. walaupun ada perasaan cemas takut ketika sedang melaksanakan salat led akan didatangi massa yang akan melarangnya, berbagai ancaman dan intimidasi kerap kami alami. sewaktu waktu saya dipanggil oleh tokoh masyarakat untuk segera datang rumahnya. sesampai sana ternyata orang orang sudah berkumpul termasuk juga ketua mui cinereum, waktu itu saya datang bersama anak dan istri. dalam pertemuan tersebut, mereka menyuruh kami untuk keluar dari ahmadiyah, bahkan ketua mui juga dari cinereum sempat menggebrak meja. mereka melakukan hal tersebut mempunyai pemahaman bahwa kami luar islam, sesat menyesatkan, sahabatnya beda, namanya beda, pergi harinya beda, berdasarkan kepada fatwa mui majelis ulama indonesia) bahwa ahmadiyah sesat. terlebih setelah dikeluarkannya skb menteri soal ahmadiyah. mereka beranggapan bahwa ahmadiyah sudah dilarang oleh pemerintah, padahal semua yang dituduhkan itu tidak benar karena tidakstatus undang undang nomor pnas disetarakan sebagai undang undang: bahwa dalam putusan nomor puu ii membatalkan mahkamah konstitusi yang membatasi mahkamah konstitusi dalam pengujian yang diterbitkan sebelum perubahan uud dengan demikian, undang undang nomor pnas yang diterbitkan sebelum perubahan uud dapat diuji oleh mahkamah konstitusiyang diajukan para pemohon yaitu pengujian materiil undang undang nomor pnas terhadap uud sesuai fakta. kami warga ahmadiyah meyakini sepenuhnya terhadap rukun islam yang lima dan rukun iman yang enam: kami mendirikan salat lima waktu dalam sehari semalam, kitab suci kami al gurun, puasa bulan ramadhan, namanya muhammad saw, ibadah haji kami bantulah mekkah. warga ahmadiyah cinereum pun sudah banyak yang berangkat untuk menunaikan haji dan umroh, antaranya ada bapak asep nisbah, bapak mana suparman, bapak dudung, kaharuddin, jadi, kami tidak habis mengerti, mengapa masjid kami sampai dirusak? seiring dengan waktu pada bulan bulan september kami mulai memberanikan diri untuk membersihkan masjid yang telah dirusak. kami pun berupaya merenovasi mck masjid terlebih dahulu, hanya untuk perbaikan mck ini pun ternyata tokoh masyarakat menyuruh kami untuk menghentikannya perbaikan yang baru berjalan tersebut. jika perbaikan tidak dihentikan, mereka mengancam bahwa massa sudah berkumpul. dengan penuh emosi mereka mengatakan jangan sampai terjadi ada pembakaran atau pembunuhan. kami pun masih didatangi oleh ormas keagamaan, mempermasalahkan penggunaan masjid untuk beribadah dan pada bulan agustus mereka melakukan survei apakah masjid ar rahim yang dikelola oleh jamaat ahmadiyah indonesia masih dipakai atau tidak, untuk memastikan aksi susulan berikutnya yang rencananya akan mendatangkan orang anggotanya guna melakukan unjuk rasa karena kami dianggap telah melanggar skb (tiga) menteri, padahal kami tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhan. namun demikian, kami tetap melaksanakan ibadah salat jumat masjid karena itu adalah hak perintah allah swt dan sampai sekarang kami melaksanakan peribadahan masjid ar rahim yang beratapkan terpal. hiduplah bahwa saksi tinggal sumbing, bintan, kepulauan riau, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, terkait kerugian konstitusional yang kami alami bintan, kepulauan riau: pelarangan ibadah masjid, penolakan pencatatan nikah, dan pelarangan kegiatan keagamaan, ahmadiyah ada kepulauan riau pada tahun dikenalkan oleh seorang sesepuh muslim ahmadiyah tanjungpinang yang bernama alm. endi sumardi, tepatnya papaya kabupaten bintan. almarhum telah berhasil mengajak masyarakat sekitar membuka jalan akses kota, mengubah hutan menjadi lahan pertanian dan bekerja sama dengan aparat pemerintah menertibkan prostitusi daerah tersebut, pada tahun almarhum menginisiasi pembangunan masjid ahmadiyah papaya yang diberi nama masjid baitul awwal. ini adalah masjid yang pertama daerah itu. masjid ini bukan saja digunakan oleh komunitas muslim ahmadiyah tetapi juga oleh masyarakat sekitar. banyak warga masyarakat ikut shalat, pengajian dan lain lain dan kami hidup rukun, penyerangan terhadap pusat ahmadiyah parung tahun berdampak daerah lain termasuk kepulauan riau. ormas intoleran mulai mengusik keberadaan muslim ahmadiyah kepulauan riau, mereka mulai mempengaruhi masyarakat dan aparat pemerintah, ditambah lagi adanya skb ahmadiyah tahun menjadikan ormas intoleran tambah bersemangat seakan ada energi baru untuk menghentikan kegiatan ahmadiyah kepulauan riau: ormas intoleran berpendapat bahwa skb adalah surat pembubaran dan penghentian kegiatan ahmadiyah, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu dan ironisnya pemerintah daerah pun mengamankan dan terpengaruh ormas intoleran tersebut sehingga mengeluarkan modul sosialisasi skb yang disusun oleh kejaksaan tinggi provinsi kepulauan riau, yang isinya pun lebih dari skb yakni terkait penghentian segala aktivitas ahmadiyah kepulauan riau, seperti dilarang pidato, ceramah, khutbah, pengajian: pada hari jumat pagi tanggal februari datang rombongan unsur musica bintan masjid baitul awwal mendesak kami untuk tidak lagi shalat jumat masjid baitul awwal dan menghentikan segala aktivitas apapun masjid tersebut. alasan yang mereka sampaikan adalah kuatir ormas fpi, lpi laskar pembela islam) akan melakukan penyerangan masjid. bahkan saat itu pun kami diminta meninggalkan masjid dan akan evakuasi. kami sampaikan bahwa selama ini tidak ada masalah dengan apa yang kami lakukan masjid, karena aktivitas kami shalat lima waktu, shalat jumat, shalat id, baca al gur'an dan pengajian. jadi ini yang dilarang dan harus dihentikan?. kami sampaikan juga bahwa setiap warga mempunyai hak untuk beribadah yang dijamin oleh konstitusi dan aparat punya kewajiban memberikan perlindungan dan penjagaan bukan malah kendalikan oleh ormas intoleran dan ikut ikutan melarang ahmadiyah melakukan kegiatan ibadah. sejak tanggal februari itulah kami tidak bisa lagi menggunakan masjid untuk shalat jumat, shalat lima waktu, shalat dan kegiatan mengaji al gur'an. jadi sudah tahun lebih masjid itu tidak bisa lagi kami gunakan, pada tanggal februari ahmadiyah diundang oleh bupati untuk dialog. namun yang terjadi bukan dialog tetapi kami disodorkan kesepakatan yang sudah mereka buat yang harus kami tandatangani. namun kami tidak mau tandatangan karena isinya merugikan kami muslim ahmadiyah. isi kesepakatan adalah masjid baitul awwal tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan apapun, ahmadiyah yang tanjungpinang hanya boleh beraktivitas ibadah sumbing, menetapkan masjid status guo dan akan dijaga aparat. bagi kami ini merugikan dan merampas hak sebagai warga negara sehingga kami tidak menyetujui kesepakatan ini, pasca dialog tersebut, masjid baitul awwal dijaga kepolisian jam, setiap kami akan shalat lima waktu, sholat jumat, kami selalu dihadang oleh polisi yang jaga, kami dilarang masuk masjid. padahal masjid itu kami yang membangun dengan dana kami sendiri atas tanah milik kami. sumbing pun acara pertemuan tahunan para anggota ahmadiyah salah salah wilayah) yang biasa kami selenggarakan setiap tahun dilarang oleh aparat, bahkan hingga saat ini anggota ahmadiyah dari luar sumbing tidak boleh datang sumbing, tidak hanya pelarangan ibadah masjid, anak anak kami pun terkena dampaknya. pada bulan juni anak anak kami yang akan mengikuti kegiatan kursus pendidikan agama (semacam pesantren kilat untuk mengisi liburan sekolah) selama seminggu batam dipaksa untuk dipulangkan oleh kapolres dan mui dengan alasan keamanan karena ada ormas yang mau menyerang sehingga baru satu malam ikut pesantren kilat anak anak terpaksa dipulangkan sumbing, dampak lainnya adalah ada warga ahmadiyah sumbing yang tidak bisa mendapatkan buku nikah karena kua menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka. bahkan ketika mereka mengajukan permohonan isbat nikah pengadilan agama tanjungpinang pun ditolak. pada tanggal april telah keluar penetapan pengadilan agama tanjungpinang atas permohonan isbat nikah dengan perkara nomor pdt. pa.tpi yang diajukan oleh saudara indra dan saudari siti hadiah. isi penetapan pada intinya adalah: menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum bahwa pemohon adalah anggota jemaat ahmadiyah yang berdasarkan fatwa mui, ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan, sehingga dapat dikategorikan berada luar islam. selain fatwa mui, yang menjadi dasar hukum penetapan adalah skb menteri nomor tahun padahal dalam salah satu pertimbangan hukumnya majelis hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara saudara indra dan saudari hadiah dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan fakta fakta dalam persidangan. atas penolakan permohonan tersebut telah dilakukan upaya hukum kasasi namun sayang mahkamah agung pun menolak permohonan kasasi berdasarkan pada fatwa mui bahwa ahmadiyah luar islam: ini yang kami alami sebagai muslim ahmadiyah kepulauan riau, kami merasa. dianaktirikan sebagai warga negara yang cinta nkri, taat pada hukum dan konstitusi, hak kami dirampas, terjadi diskriminasi terhadap kami, yang mestinya negara dan pemerintah hadir melindungi dan menjamin hak konstitusional kami. irma nurmayanti, pd. bahwa saksi berdomisili lombok dan bagian dari komunitas ahmadiyah lombok pengungsian transit mataram, ntb. saya lahir dan tumbuh hingga remaja pancar, lombok timur. penduduk lingkungan tempat tinggal saya memiliki keyakinan yang berbeda beda, ada yang kristen, hindu, dan islam nw, muhammadiyah, nu, dan ahmadiyah). walau demikian kami hidup rukun dan damai. jika ada gotong royong, acara an kami juga ikut berpartisipasi, namun keharmonisan itu tiba tiba ternoda oleh suatu tindakan anarkis oleh sekelompok orang yang menganggap kami ahmadiyah sebagai aliran sesat. kami dianggap menodai agama islam dan terjerat pnas akibatnya bangunan masjid lantai yang baru selesai pembangunan lantai dua nya dirusak, rumah kami diserang dan harta benda kami dijarah. tepatnya kejadian itu tanggal september malam hari ba'da isya. setelah pengrusakan masjid, massa melanjutkan penyerangan terhadap rumah rumah anggota ahmadiyah yang berada dekat dengan masjid. hanya rumah saya yang tidak diserang malam itu, sehingga pada pagi harinya kami pun melakukan aktivitas seperti biasa, orang tua saya pasar dan saya beserta sepupu sepupu berangkat sekolah: sepulang sekolah, saya melihat banyak keluarga dari warga ahmadiyah, yang rumahnya telah dirusak semalam, berkumpul rumah saya. karena rumah saya satu satunya rumah dekat masjid yang tidak dirusak, jadi dirasa aman untuk berlindung. banda shalat isya kami pun makan malam bersama. belum selesai kami menikmati makan malam, tiba tiba terdengar teriakan dari belakang rumah. ahmadiyah sesat ahmadiyah singkong . segerombolan massa yang tak dikenal datang melempari rumah saya sambil berteriak allah akbar . suasana mencekam, ketika lemparan batu, batak, dan bambu mengenai kaca depan rumah. kami semua berkumpul salah satu ruangan kecil (kamar berukuran agar tidak terkena lemparan. ketakutan, tangis dan ucapan zikir terdengar dalam ruangan itu. kurang lebih jam kemudian mobil polisi datang untuk mengamankan kami, kami pun dibawa polres. rumah saya yang dianggap aman ternyata menjadi target terakhir pengrusakan rumah warga ahmadiyah yang berada disekitar masjid, setia polres ternyata sudah banyak warga ahmadiyah yang diamankan. sampai hari berikutnya lengkap semua warga ahmadiyah ada polres karena rumah kami semua diratakan dengan tanah oleh mereka yang mengaku paling suci. hampir minggu kami mengungsi polres, akhirnya kami pun dipindahkan mataram, karena pada waktu itu bupati lombok timur sudah tidak bisa menjamin keamanan kami. kami diberi dua opsi: pertama, kalau mau tetap tinggal lombok timur, kami harus keluar dari ahmadiyah dan rumah yang sudah dirusak akan diperbaiki, kedua, jika tidak mau keluar dari ahmadiyah dipersilahkan keluar dari lombok timur. kami pun memilih keyakinan kami, dan terpaksa harus angkat kaki dari lombok timur. kami dibawa menggunakan kendaraan mini bus menuju tempat pengungsian asrama transit mataram. dua minggu kami berada sana tanpa kepastian. akhirnya amir nasional jai dan para pengurus memutuskan orang tua kami dikontraskan rumah oleh jemaat ahmadiyah sekitar kota mataram, tengah pemukiman teman teman bali. sedangkan anak anak yang bersekolah dipindahkan pulau jawa agar meraka bisa tetap bersekolah. kami dibawa menggunakan bus safari dharma raya menuju parung bogor: mungkin anda tidak bisa membayangkan bagaimana kami saat itu. anak anak yang harusnya berada samping orang tua mereka, menikmati kasih sayang, harus rela berpisah demi melanjutkan sekolah. orang tua harus rela melepaskan putra putrinya demi pendidikan yang lebih baik. tangis antara anak anak dan orang tua pecah melepas kepergian putra putri mereka. belum lagi saat sampai jawa dan diasuh oleh para orang tua asuh kami yang baru,. kami harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, sekolah yang baru dengan beban mental yang luar biasa. ini salah satu dampak bagi kami anak anak ahmadi yang terusir dari kampung halaman kami sendiri: saat tragedi pancar itu saya duduk bangku kelas smp. selamat smp saya kembali lagi lombok untuk melanjutkan sma. alhamdulillah keadaan perekonomian orang tua saya sedikit membaik. mereka merintis lagi dari awal, jualan kecil kecilan pasar. begitupun dengan anggota ahmadiyah yang lain, mereka menjual aset mereka yang lombok timur dan digunakan untuk membeli rumah ketapang lombok barat. mereka semua merintis lagi dari awal. kondisi ketapang pun sama, kami berbaur dengan warga setempat, saling gotong royong dalam kegiatan desa. semua berjalan dengan damai dan harmonis: tapi tahun tepatnya tanggal februari terjadi lagi penyerangan terhadap kami. rumah kami dilempari, harta benda kami dijarah. sungguh luar biasa dampak cap sesat yang dilontarkan kepada kami oleh mui. tidak hanya penyerangan saja, harta benda bahkan darah kami pun dikatakan halal oleh para pelaku tindakan anarkis tersebut. lagi lagi kami kembali pengungsian, asrama transit untuk kedua kalinya, penyerangan yang terjadi pancar berdampak juga terhadap daerah lain wilayah ntb seperti praya dan sumbawa. perlu diketahui penyerangan terhadap kami bukan dilakukan oleh tetangga dan orang orang sekitar tempat tinggal kami. para pelaku ini datang dari luar tempat tinggal kami yang sudah terprovokasi oleh para tuan guru setiap pengajian. biasanya sebelum penyerangan terjadi, sebelumnya dilakukan tabligh akbar dengan tema ahmadiyah sesat. indahnya makna jihad yang digaungkan terhadap pelabelan sesat kepadakami menjadi daya tarik mereka, seolah olah penyerangan terhadap kami adalah langkah cepat, jalan tol menuju surga: seiring berjalannya waktu, setelah beberapa bulan, satu persatu warga ahmadiyah yang masih memiliki sawah ketapang kembali mengurus sawah mereka. karena dirasa aman, kami pun kembali ketapang. rumah rumah yang sudah mereka rusak kami perbaiki. satu persatu semua anggota ahmadiyah kembali lagi ketapang. semua berjalan lancar, aktivitas bersawah dan berdagang, serta gojek yang dilakukan oleh sebagian besar warga ahmadiyah pun sebagai mata pencaharian mereka terus berlanjut dan berjalan normal sampai tahun pada tanggal november lagi lagi rumah kami dirusak dan dibakar. pihak polisi kembali membawa kami asrama transit dengan truk polisi, dan berjanji akan menjaga rumah kami. tapi faktanya tidak. setelah kami kembali transit rumah kami dibakar dan dirusak lagi. kali ini rumah kami rusak parah, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi kami untuk menempatinya, hari kedua paska penyerangan, kami beberapa warga ahmadiyah mendatangi rumah kami kembali untuk mengambil barang barang yang masih tersisa. kami sudah sangat pintar, belajar dari penyerangan yang berkali kali kami alami. barang barang yang sedikit berharga, seperti tv, rice cooker, kami tanam dalam tanah agar tidak dijarah sebagaimana kejadian kejadian sebelumnya. setelah kejadian hari berikutnya kami gali lagi tanahnya dan kami ambil barang barangnya. mungkin apa yang kami lakukan ini luar logika bapak bapak dan ibu ibu yang terhormat. otak kami serasa dipaksa untuk melakukan ini dengan niat agar ada sisa barang yang bisa selamat, kami belajar semua ini setelah berkali kali diserang, perbaikan bapak ibu membayangkan menjadi pengungsi kemanusiaan? pengungsi bencana alam diberikan bantuan dan dipulangkan kembali setelah bencana berakhir. kami tidak demikian. label pengungsi melekat pada kami, tetapi tidak ada bantuan pemerintah, segala sesuatu kami usahakan sendiri. belum lagi stigma negatif sesat terhadap kami berdampak juga pada pergaulan adik adik kami yang duduk bangku sd. mereka dikucilkan, mental mereka luar biasa menghadapi perlakuan seperti ini: penampungan kami sekarang sebagai pengungsi adalah asrama transit. transit sebuah tempat yang tidak layak bagi kami, dimana kami adalah asli warga lombok, lahir dan besar lombok, punya tanah sendiri namun malah menjadi pengungsi. tidak ada tempat privasi bagi kami anak anak remaja dan kaum wanita. ruangan yang ada asrama transit kami bagi sekat sekat untuk bisa menampung dan jiwa. sungguh suatu lingkungan yang tidak sehat untuk hidup layak: satu lagi yang ingin saya sampaikan, mengenai perkuburan lombok timur milik warga ahmadiyah. sekarang atas perkuburan milik kami, dimana kakek nenek kami tercinta dikuburkan, didirikan bangunan umum dan parkiran kendaraan. sebegitu parahnya sampai sampai perlakuan terhadap pun demikian. ajaran islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bahkan terhadap sekalipun. namun mereka malah mendirikan bangunan atas warga ahmadiyah, penyerangan terhadap warga ahmadiyah lombok jika dihitung hitung sudah lebih dari 8x. tidak semua penyerangan saya kemukakan sini. banyak kerugian yang kami alami, mulai dari kehilangan harta benda sampai ada yang terbunuh yaitu kakek kami papua hasan. saya mengalaminya sejak berusia tahun. sekarang usia saya tahun, sudah lebih dari tahun kami menjadi pengungsi tanah kelahiran kami sendiri. kemana kami harus mengadu, meminta keadilan saat kami sebagai warga negara mengalami tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini. saya melihat ditayangkan baru baru ini pemerintah begitu penulisnya terhadap pengungsi rohingya myanmar. ada perasaan bangga namun terharu bercampur sedih dengan kondisi kami. lalu apakah hal serupa yakni perhatian dan keadilan yang sama akan juga kami dapatkan dari negara yang kami cintai ini, setelah sekian tahun kami menjadi pengungsi tanah kelahiran kami sendiripencegahan penodaan agama yangpencegahan penodaan agama, yang, yangdan uud yang berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatalasan alasan sebagai berikut: menurut para pemohon,bahwa akibat berlakunya dan pencegahan penodaan agama yang menjadi dasar dikeluarkannya skb ahmadiyah yang tidak jelas kapan berakhirnya, membuat tidak terciptanya ketidakpastian hukum bagi para pemohon yang merupakan wni penganut agama islam yang berada dalam komunitas ahmadiyah sehinggadudukan hukum legal standing pemohon kualifikasi pemohon bahwa mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi guardian the constitution) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak asasi setiap individu warga negara indonesia sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi lembaga negara. bahwaundang undang nomor pnas yang terjadi berbagai tempat indonesia, yang mencakup juga domisili masing masing pemohon, bahwa dalam penjelasanud kemudian hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan putusan putusan mahkamah konstitusi lainnya yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional ( constitutional injury): adanya hubungan sebab akibat, bahwa menurut para pemohon, penilaian menyimpang dan tidaknya dari pokok pokok aliran agama tidak diatur oleh pencegahan penodaan agama, sehingga menimbulkan terciptanya kepastian hukum. bahwa menurut para pemohon, dalam putusan nomor puu vii disebutkan pencegahan penodaan agama mengandung kelemahan sehingga menurut mahkamah tersebut perlu direvisi, namun saat ini pemerintah sama sekali tidak mengambil langkah sesuai pendapat mahkamah, sehingga mengakibatkan seiring berjalannya waktu korban korban pelanggaran hak konstitusionalitas terus bertambah tidak terbatas pada para pemohon dalam perkara guo.akan tetapi lebih kepada persoalan implementasi berlakunya pencegahan penodaan agama, hal ini didasarkan: bahwa dalam permohonannya, para pemohon mengaku beragama islam, akan tetapi para pemohon mengaku dalam menjalankan kegiatan beribadatnya terhalang halangi oleh ketentuan guo, hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat mana wni terbesar adalah beragama islam, yang dalam menjalankan kehidupannya maupun peribadatannya sama sekali tidak terganggu dengan berlakunya guo. b. bahwa terhalang hilangnya para pemohon dalam menjalankan aktifitas, tidaklah didasarkan sebagai akibat berlakunya norma guo yang bertentangan dengan uud akan tetapi sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum sebagai konsekuensi medan pencegahan penodaan agama, telah memberikan delegasi kepada menteri agama, menteri jaksa agung dan menteri dalam negeri untuk menilai pelaksanaan pencegahan penodaan agama, sehingga menurut hukum kebijakan yang diambil oleh menteri menteri tersebut terkait dengan penetapan adanyatidaklah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. bahwa telah nyata secara konstitusional, pencegahan penodaan agama tidak merugikan hak hak warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, terlebih bagi umat islam. terjadinya kerugian yang dialami oleh para pemohon semata mata akibat masalah penerapan implementasi norma, yaitu karena adanya penilaian terkait kegiatan yang menyimpang dari dari pokok pokok ajaran yang dilakukan oleh penganut, anggota, dan atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah indonesia jai), sebagaimana tertuang dari keputusan bersama menteri agama, menteri jaksa agung dan menteri dalam negeri melalui nomor tahun nomor kep a ja dan nomor tahun tanggal jun(selanjutnya disebut skb menteri). bahwa adanya penetapan tersebut, bukanlah bentuk diskriminasi terhadap mayoritas atau minoritas dari suatu umat beragama, melainkan penetapan tersebut semata mata sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara kepada setiap pemeluk agama yang dijamin oleh uud sehingga guna mencegah timbulnyaserta terjadinya perbuatan perbuatan anarkis, maka terhadap upaya upaya penyalahgunaan dan atau penodaan agama ditetapkanlah skb menteri tersebut, sebagai tindak lanjut kewenangan yang diberikan oleh pencegahan penodaan agama. bahwa menurut pemerintah, kerugian yang paling dirasakan karena adanya upaya upaya penyalahgunaan dan atau penodaan agama, lebih banyak dirasakan oleh umat beragama yang pokok pokok ajaran agamanya telah simpang, disalahgunakan dan atau dinodai, dan bukan sebaliknya kerugian diderita oleh pihak pihak yang telah menyimpangarapermohonan para pemohon nobis idem terkait dengan materi muatan dan pencegahan penodaan agama. bahwa berdasarkan bahwa mengenai konstitusional dan pencegahan penodaan agama telah dipertimbangkan dan diputus mahkamah pada putusan., memohon untuk menyatakan bahwa materi buatan dan undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan alau penodaan agama jo. undang undang tahun tentang pernyataan berbagai penerterhadap uud dan tidak rnernlbahwa terhadap materi muatan dalam dan pencegahan penodaan agama dalam permohonan nomor puu vii dan dalam permohonan guo terdapat kesamaan., pada. pada paragraf yang pada pokoknya sebagai berikut: .:.bahwa dalam pertimbangan mahkamah, sebagaimana dalam putusan nomor puu x tanggal september antara lain pada paragraf yang pada pokoknya sebagai berikut: .ahwa berdasarkan uraian tersebut, telah secara terang benderang, ketentuan secara substansi dan materi dan pencegahan penodaan agama yang diuji oleh para pemohon adalah sama dengan materi muatan permohonan nomor puu vii yang telah diputus oleh mahkamah dengan putusannya nomor puu vii tanggal april sehingga menjadi nobis idem, dan oleh karena itu sudah sepatutnyabahwa pandangan hidup bangsa indonesia dalam berbangsa dan bernegara, adalah pancasila. penjabaran nilai nilai pancasila tercermi stats fundamental norm)kan keagamaan. pengakuan sila pertama ke tahanan yang maha esa) tidak dapat dipisahkan dengan agama, karena adalah salah satu tiang pokok dari al building. dalam kerangka itulah serta tidak semata mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunisme. bahwa uud tidak memberikan ruang adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama danbahwa uud sebagai hukum tertinggi (the supreme law the land) indonesia justru memberikan pedoman kebebasan beragama sebagaimana tertuangdoman tersebutlah yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya pencegahan penodaan agama. bahwa.bahwahal itu sesuai). bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama.merupakan sebuah negara yang menganut paham agama yang tidak dipisahkan dari negara. pemerintah memiliki kementerian agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan kementeria. dengan demikiandalam pencegahan penodaan agama berdasarkan penjelasan umum angka pengertian penyelewengan atau
salinan eny a hari tera, setelah uraian kegiatan test kit prostat, ditambah (dua) uraian kegiatan yaitu dlainnya, setelah uraian kegiatan belanja jasa lainnya paketsetelah kegiatan belanja perjalanan dinas luar daerah, setelah uraian kegiatan perjalanan dinas luar daerah sewa kendaraan dalam kota luar jawaegiatan perawatan lampu hias wayangsumber tenaga ahli pengajar pengawas ujian, kegiatan belanja narasumber tenaga ahli pengajar pengawas ujian, setelah uraian kegiatan honorarium tim ahli cagar budayasetelah uraian kegiatan worries salon serialat kedokteran bedahpoliklinik setjantunggawat darurat#akan sesuai dengan aslinya kwbeiala bagian hukum fx, ao, dati, sh, .membina tk. ntp
rasistem informasipengadaan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan yang selanjutnya disebut pengadaan sistem informasi adalah kegiatan pengadaan sistem informasingumuman hasil evaluasi dokumen penawaran tahap ii, masa singgah, penetapan pemenang, dan pengumuman pemenang. paragraf pengumuman prakualifikasi pengumuman prakualifikasipaling singkat (tiga puluh) hari kalender dan paling lama (enam puluh) hari kalender. pengumuman prakualifikasitender, nama paket pengadaan, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan: perkiraan nilai pekerjaan: sumber pendanaan, syarat kualifikasi: nomor dan tanggal penetapan rup, dan dokumen kualifikasingenai pengalaman, kinerja, dan atau kondisi keuangan peserta prakualifikasi. tata cara dan atau petunjuk penyusunan pengisian dan pemasukan dokumen prakualifikasi bagi peserta prakualifikasi tercantum dalam dokumen kualifikasi. pengumuman prakualifikasi dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan paling sedikit melalui: salah satu tempat atau laman lingkungan kementerian keuangan, salah satu tempat atau laman lingkungan kementerian lembaga lainnya, dan cc. laman pengadaan nasional internasional. paragraf pemasukan dokumen prakualifikasi peserta prakualifikasi memasukkan dokumen prakualifikasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada harus diterima oleh pelaksana pengadaan sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen prakualifikasi berakhir. pelaksana pengadaan membuat bukti penerimaan atas dokumen prakualifikasi yang dimasukkan. dalam hal tidak ada peserta prakualifikasi atau hanya terdapat (satu) peserta prakualifikasi yang memasukkan dokumen prakualifikasi sampai dengan batas akhir waktu pemasukan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada berakhir, pelaksana pengadaan memperpanjang masa pemasukan dokumen prakualifikasi. dalam hal setelah perpanjangan masa pemasukan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada hanya terdapat (satu) peserta prakualifikasi yang memasukkan dokumen prakualifikasi, pelaksana pengadaan melanjutkan tahapan evaluasi prakualifikasi. pelaksana pengadaan menyatakan prakualifikasi gagal dalam hal setelah pemberian waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada tidak ada peserta prakualifikasi yang memasukkan dokumen prakualifikasi:evaluasi prakualifikasi pelaksana pengadaan melakukan evaluasi prakualifikasi berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan evaluasi prakualifikasi. pelaksana pengadaan dapat meminta kelengkapan data yang diperlukan kepada peserta prakualifikasi. peserta prakualifikasi dapat melengkapi data dimaksud paling lama (tujuh) hari kalender setelah pelaksana pengadaan menyampaikan permintaan kelengkapan data. dalam hal tidak ada peserta prakualifikasi yang dinyatakan lulus evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada pelaksana pengadaan menyatakan prakualifikasi gagalhasil prakualifikasi hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diumumkan dan disampaikan kepada masing masing peserta prakualifikasi. pengumuman sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama paket pengadaan, nama dan alamat peserta prakualifikasi yang dinyatakan lulus prakualifikasi, cc. nama dan alamat peserta prakualifikasi yang dinyatakan tidak lulus prakualifikasi beserta penyebabnya, dan hari, tanggal, tempat, waktu, dan syarat lain yang diperlukan bagi peserta prakualifikasi yang dinyatakan lulus prakualifikasi untuk mengambil atau mengunduh dokumen pemilihan. peserta prakualifikasi yang memasukkan dokumen prakualifikasi dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis terhadap hasil evaluasi prakualifikasi paling lama (sepuluh) hari kalender setelah hasil praprakualifikasi lain, atas: penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang tercantumprakualifikaprakualifikasi gagal. dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf diterima, menyatakan prakualifikaprakualifikasi ulang. pelaksanaan prakualifikaprakualifikasipeserta prakualifikasi yang dinyatakan lalu prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf disebut peserta tender. dalam hal prakualifikasi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksana pengadaan melaksanayampaian undangan dan dokumen pemilihan undangan penyampaian dokumen penawaran tahap dihampiri dengan dokumen pemilihan disampaikan oleh pelaksana pengadaan kepada peserta tender. untuk kepentingan menyusun dokumen penawaran oleh peserta tender, undangan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan rancangan kontrak. paragraf pemberian penjelasan pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihanakhir penyampaian dokumen penawaran tahap hasil pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada, peserta tender yang hadir, dan cc.tender. ketidakhadiran peserta tendertahap dokumen administrasi dan teknis: administrasi: dan tekniserdapat perubahan dokumen pemilihan yang memerlukan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran tahap pelaksana pengadaan memperpanjang waktu penyampaian dokumen penawaran tahapwaktu penyampaian dokumen penawaran tahap perpanjangan waktu penyampaian dokumen penawaran tahap sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam amandemen adenium dokumen pemilihan dan disampaikan kepada peserta tenderampai dengan batas akhir wakt:pembukaan dokumen penawaran tahap sebagaimana dimaksud pada tercantum dalamcc. tanggal pembuatan berita acara pembukaan dokumen penawaran tahap dan tanda tangan pelaksana pengadaan dan peserta tender atau wakilwakilevaluasi dokumen penawaran tahap sebagaimana dimaksud pada meliputi: administrasi: dan teknis. evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada hurufpemilihan penyedia. peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi teknis. dalam hal seluruh peserta tender tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pelaksana pengadaan menyatakan tender gagal. evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia. dalam rangka penyetaraan teknis, terhadap hasil evaluasi teknis dokumen penawaran tahap dilakukan klarifikasi oleh pelaksana pengadaanklarifikasi hasil evaluasi tahap klarifikasi hasil evaluasiklarifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan cara: melalui surat tertulis: mengundang peserta tender, atau cc. melalui surat elektronik. pelaksana pengadaan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi dan klarifikasi tahap yang paling sedikit memuat: tempat dan tanggal pembuatan berita acara, nama dan tanda tangan pelaksana pengadaan, nama seluruh peserta, dan hasil evaluasi dan klarifikasi. paragraf pemberitahuan hasil evaluasi tahap pelaksana pengadaan memberitahukan hasil evaluasi tahap kepada masing masing peserta tender. barang dan atau jasa,sistem informasirancangan kontrak dan spesifikasi teknis kak untuk tender dua tahap dengan prakualifikasi atau rancangan kontrak, spesifikasi teknis kak, dan usulan calon penyedia yang dianggap mampu untuk penunjukan langsungtender dua tahap dengan prakualifikasi yang disusun sesuai dengan standar dokumen pengadaan. dokumen kualifikasi adalah bagian dokumen pemilihan penyediapada tahapan pengumuman prakualifikasi sampai dengan tahapan pengumuman hasil prakualifikasi. dokumen pemilihan adalah bagianpada tahapan penyampaian undangan dan dokumen pemilihan sampai dengan tahapan pengumuman pemenang. dokumen pengadaan adalah, spa pemberitahuan hasil evaluasi tahapdan hasil evaluasi. pemberitahuan hasil evaluasi tahap sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui surat atau media lainnya. pelaksana pengadaan mengundang peserta tender yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen penawaran tahap untuk menyampaikan dokumen penawaran tahap ii. penyampaian undangan kepada peserta: jadwal, waktu, dan tempat penyampaian dokumen penawaran tahap ii, dan permintaan penyesuaian dokumen penawaran teknis, dalam hal diperlukan. penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui surat atau media lainnya. paragraf penyampaian amandemen adenium dokumen pengadaan amandemen adenium dokumen pengadaan dilakukan terhadap dokumen pemilihan penyedia dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal amandemen adenium memerlukan perubahan rancangan kontrak, amandemen adenium tersebut harus disetujui oleh ppk, dan atau dalam hal amandemen adenium memerlukan perubahan spesifikasi teknis kak yang telah ditetapkan oleh menteri, amandemen adenium harus mendapatkan persetujuan menteri melalui ppk, sebelum dituangkan dalam amandemen adenium. pelaksana pengadaan menyampaikan amandemen adenium sebagaimana dimaksud pada kepada masing masing peserta tender melalui surat atau media lainnya. paragraf penyampaian dokumen penawaran tahap teknis dan biaya dokumen penawaran: teknis, dan biayamasa penyampaian dokumen penawaran tahap ii. perpanjangan masa penyampaian dokumen penawaran tahap sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam amandemen adenium dan disampaikan kepada peserta tender pada tanggal yang sama dengan diterbitkannya amandemen adenium dimaksudetelah masa penyampaian dokumen penawaran tahap sesuai dengan dokumen pemilihan beserta amandemen dendamnya ata(s5)tata cara pembukaan dokumen penawaran tahap sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai denganii, cc. tanggal pembuatan berita acara pembukaan dokumen penawaran tahap ii, dan tanda tangan anggota pelaksana pengadaan dan peserta tender atau perwakilan resmiperwakilan resmidilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam dokumen pemilihan beserta amandemen dendamnya. evaluasi dokumen penawaran tahap sebagaimana dimaksud pada meliputi: teknis: dan biaya. evaluasi teknis dan biayapemilihan. dalam melaksanakan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf pelaksana pengadaan meminta uji mutu teknis fungsi untuk bahan alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara uji mutu teknis fungsi untuk bahan alat tertentu. berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada pelaksana pengadaan melakukan evaluasi biaya. dalam rangka melakukan evaluasi dokumen penawaran tahap ii, pelaksana pengadaan meminta klarifikasi kepada peserta tender yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi. dalam hal tidak ada peserta tender yang lulus evaluasi penawaran tahap ii, pelaksana pengadaan menyatakan tender gagal. dalam hal hanya terdapat (satu) peserta tender yang menyampaikan dokumen penawaran tahap ii, pelaksana pengadaan melakukan negosiasi teknis dan biaya terhadap hasil evaluasi teknis dan biaya dokumen penawaran tahap:elaksana pengadaan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi tahap yang paling sedikit memuat: nama seluruh peserta tender, hasil evaluasi teknis dan biaya, termasuk peringkat dan nilainya, dan cc. tanggal pembuatan berita acara evaluasi tahap ii. paragraf pengumuman hasil evaluasi dokumen penawaran tahap pengumuman hasil evaluasi dokumen penawaran tahap paling sedikit memuat: nama dan alamat pelaksana pengadaan nama paket pengadaan, cc. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan: perkiraan nilai pekerjaan, sumber pendanaan, nama dan alamat peserta tender yang lulus evaluasi penawaran tahap dan diurutkan berdasarkan peringkat, nilai total harga penawaran, dan total biaya hasil negosiasi (jika ada). pengumuman hasil evaluasi dokumen penawaran tahap disampaikan kepada peserta tender yang menyampaikan dokumen penawaran tahap ii. paragraf masa singgah peserta tenderdokumen penawaran tahap dan dokumen penawaran tahap paling lama (empat belas) hari kalender setelah hasil evaluasi dokumen penawaran tahaptender lain, atas: penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang tercantumtendertender gagal. dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud padastandar dokumen kontrak adalah dokumen standar yang dijadikan dasar penyusunan kontrak. rancangan kontrak adalah dokumen kontrak yang disusun sesuai standar dokumen kontrak dansistem informasi perencanaan dan persiapan pengadaan sistem informasi meliputi kegiatan sebagai berikut: melakukan analisis kebutuhan: menyusun spesifikasi teknis kak: menyusun dan menetapkan pelaku pengadaan, menyusun dan menetapkan rup, menyusun dan menetapkan dpp, dan menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia. perencanaan pengadaan sistem informasisistem informasi paling sedikit berupa: huruf diterima, menyatakan tendertender ulang. pelaksanaan tenderdalam hal tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam s5), danetapan pemenang dalam hal tender0. (seratus miliar rupiah), atau penetapan pemenang dilakukan oleh untuk paket pengadaan dengan nila kontrak atas rp100. (seratus miliar rupiah). nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada merupakan totaltendertender sebagaimana dimaksud pada dan ppk, serta disampaikan, memerintahkan tim pengadaan atau agen pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, klarifikasi ulang, dan atau negosiasi ulang, dan atau menghentikan proses tender dan menyatakan tender gagal. dalam hal tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam huruf:saptender pada salah satu laman lingkungan kementerian keuangan atau media lain. pengumuman pemenangcc. uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan: sumber pendanaan, nama dan alamat pemenang tender, nilai total harga penawaran, dan total biaya hasil negosiasi (jika ada). pelaksana pengadaan menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada kepada pemenang tender. bagian ketiga penunjukan langsung paragraf tahapan pemilihan penyedia sistem informasi menggunakan metode penunjukan langsung dalam hal pemilihan penyedia sistem informasi dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf tahapan pelaksanaan pemilihan dimaksud meliputi: undangan kepada calon penyedia terpilih dihampiri dokumen pengadaan, penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, biaya, dan dokumen kualifikasi): evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran, negosiasi teknis dan biaya: penetapan penyedia, dan pengumuman penyedia. paragraf undangan kepada calon penyedia terpilih undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: nama dan alamat pelaksana pengadaan, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan: cc. sumber pendanaan, perkiraan nilai pekerjaan, kualifikasi penyedia sistem informasi yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi teknis kak, hari, tanggal, tempat, dan waktu untuk menyampaikan dokumen penawaran, dan nomor dan tanggal penetapan rup. untuk kepentingan menyusun dokumen penawaran oleh calon penyedia terpilih, undangan sebagaimana dimaksud pada juga dihampiri dengan rancangan kontrak. undangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pelaksana pengadaan kepadasistem informasi sesuai dengan spesifikasi teknis kak, ruang lingkup pekerjaan penyedia sistem informasi sesuai dengan spesifikasi teknis kak, cc. analisis terhadap kemampuan penyedia sistem informasi: analisis kesesuaian antara kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf: teknis, cc. biaya, pengadaan sesuai dengan alamat yang telah ditentukan danberakhir, pelaksana pengadaan menyatakan penunjukan langsung gagal. dokumen pemilihan penyedia atau dokumen pengadaan,tender dua tahap dengan prakualifikasi. dokumen pengadaan ditulis dalam (dua) bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris,amerupakanakualifikasi yang paling sedikit s1evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran pelaksana pengadaan : teknis: biaya, dan kualifikasi. dalam haldapatasebagai tindak lanjut penyusunan dan penandatanganan berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pelaksana pengadaan melakukan negosiasi teknis dan biaya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang terdapat dalam dokumen pengadaan. negosiasi teknis sebagaimana dimaksud pada mencakup negosiasi ruang lingkup pekerjaan, metodologi yang ditawarkan, input dari calon penyedia terpilih terkait staf pendamping dan fasilitas, dan syarat syarat khusus kontrak. negosiasi teknis sebagaimana dimaksud pada,egosiasi biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi klarifikasi atas kewajiban perpajakan calon penyedia terpilih terkait penawaran biaya yang diajukan. dalam rangka negosiasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada pelaksana pengadaan melakukan konfirmasi terhadap kesediaan dan kesesuaian tenaga ahli yang diusulkan. hasil negosiasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam berita acara hasil negosiasi yang, unsur unsur yang dinegosiasikan, hasil negosiasi teknis, harga penawaran atau harga penawaran terkoneksi dan harga hasil negosiasi, alasan negosiasi penunjukan langsung gagal, dalam hal penunjukan langsung dinyatakan gagal, tanggal berita acara, dan keterangan lain yang dianggap perlu. dalam hal tercapai kesepakatan pada saat negosiasi sebagaimana dimaksud dalam pelaksana pengadaan menyampaikan laporan hasil penunjukan langsung kepada yangon penyedia terpilih: tidak menanggapi, atau menanggapi namunrwakilan resmi sebagaimana dimaksud dalam merupakan perwakilan dari calon penyedia terpilih yang berwenang untuk menegosiasikan dan menandatangani kontrak atas nama calon penyedia terpiliharagraf penetapan penyedia berdasarkan usulan penyedia dari pelaksana pengadaan kepada sebagaimana dimaksud dalam menetapkan penyedia sistem informasi , memerintahkan untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi, dan atau negosiasi ulang, berdasarkan laporan hasil penunjukan langsung kepada pa, dan atau cc.aragraf pengumuman penyedia berdasarkan penetapan penyedia sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam (l), pelaksana pengadaan mengumumkan penyedia sistem informasi melalui laman lingkungan kementerian keuangan. pengumumanuraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, sumber pendanaan, fl. nama dan alamat penyedia sistem informasi, nilai total harga penawaran: dan harga akhir hasil negosiasi. bab pelaksanaan kontrak dan pembayaran tahapan dalam pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada ppk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pengadaan sistem informasi dan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain dalam hal pemilihan penyedia pengadaan sistem informasimmm yuwono nip memuat: pengumuman prakualifikasi, syarat syarat kualifikasi, dan tata cara evaluasi prakualifikasi: standar dokumen pemilihan yang paling sedikit memuat: standar surat undangan, instruksi kepada peserta tender: standar surat penawaran, standar lembar isian dokumen penawaran teknis: standar lembar isian dokumen penawaran biaya, dan spesifikasi teknis. instruksi kepada peserta tendertendertandar surat undangan, instruksi kepada calon penyedia terpilih, cc. standar surat penawaran, standar lembar isian dokumen penawaran teknis, standar lembar isian dokumen penawaran biaya, kelayakan calon penyedia terpilih: dan spesifikasi teknis(l): syarat syarat umum kontrak, syarat syarat khusus kontrak, dan lampiran yang dibutuhkan. ketentuan lebih lanjut mengenai standar dokumen pengadaan untuk metode tender dua tahap dengan prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam stanmandat yang diberikan kepada yang bersangkutan, dan tidak dapat melimpahkan kembali mandat yang diterima kepada pejabat lain. bab iii pemilihan penyedia sistem informasi bagian kesatu metode pemilihan penyedia sistem informasi pemilihan penyedia sistem informasi dilaksanakan melalui: metodenmetode penunjukan langsungsebagaimana dimaksud pada huruf angka diusulkan dalam rup berdasarkan evaluasi direktur jenderal pajak. kriteria keadaan mendesak dan dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada: barang dan atau jasa yang akan diadakan beserta usulan spesifikasi teknis kak: cc. analisis keadaan mendesak dan dianggap perlu:tender internasional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemilihan penyedia sistem informasi dengan peserta pemilihan dapat berasal dari dalam dan luar negeri. bagian kedua tender dua tahap dengan prakualifikasi paragrafsebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengumuman prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi prakualifikasi, pengumuman hasil prakualifikasi, penyampaian undangan dan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran tahap (dokumen administrasi dan teknis),il. penyampaian amandemen adenium dokumen pengadaan (jika ada), penyampaian dokumen penawaran tahap (teknis dan biaya), pembukaan dokumen penawaran tahap ii: oo. evaluasi dokumen penawaran tahap ii:
bupati manggarai barat propinsi nusa tenggara timur peraturan bupati manggarai barat nomor tahun tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten manggarai barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati manggarai barat menimbang bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahanpenyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah kabupaten manggarai barat diperlukan arah dan kebijakan yang diatur dengan peraturan bupati,bupati manggarai barat nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati manggarai baratabupaten manggarai barat. aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada dalam huruf (b) merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dikelolaalam huruf (b) dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah dengan rekomendasi dinas komunikasi dan informatika. bagian kesembilan layanan spe (l) layanan spe merupakan fungsionalitas penyelenggaraan spe yang dapat akses dan dapat memberikan nilai manfaat kepadapengguna layanan spe. jenis layanan spe sebagaimana dimaksud pada (i) meliputi layanan informasi yaitu layanan spe yang menyampaikan informasi dari penyelenggaraan spe kepada pengguna layanan spe. layanan interaksi yaitu layanan spe yang menyampaikan informasi secara dua arah dari penyelenggaraan spe kepada pengguna layanan spe dan sebaliknya...k yang berlaku. bagian kesepuluh keamanan informasi pemerintah jl) yang berlaku. bab iii tata laksana penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik bagian kesatu umum (l)laksana penyelenggaraan spe sebagaimana dimaksud pada meliputi manajemen re berpedoman pada peraturan penendang undangan. bagian kedua manajemen resiko (l) manajemen resikoesiko dalam penyelenggaraan spe. manajemen resiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan spe dengan meminimalkan dampak resiko dalam mencapai tujuan penyelenggaraan spe penerapan manajemen resiko berpedoman pada standar nasional indonesia dan atau standar internasional bidang manajemen resiko. bagian ketiga manajemen keamanan informasi pemerintah (l) manajemen keamanan informasi pemerintah merupakan serangkaian proses untuk melalesiko keamanan informasi pemerintah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan speiranti lunak yang digunakan dalanlima manajemen pengetahuan manajemen pengetahuanspe manajemen sumber daya manusiaadalah pegawai asn sesuainperaturan perundang undangan. bagian ketujuh manajemen layanan spe pasat (l) manajemen layanan spe pengelolaan pusat layanan spe pengelolaan pengoperasian layanan spe:layanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan,laidibidang manajemen layanan teknologi informasi. bagian kedelapan manajemen perubahan jl) manajemen perubahan spe, manajemen layanan teknologi informasi dan manajemen keamanan informasi. bab digitalisasi admin yang berlaku. babketentuan peralihan bab vi! "bantuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pad:kabupaten man gora barat. ditetapkan labuan bajo sep pada.tanggal .:. .:. aah, mebupatemanggarai barat pma tata diundangkan labuan bajo pada tanggal con daerah 2p kabupaten "an arai bara" hay pt vt'on kosinus daerah paten manggarai bara tahun nomor ananda memutuskan menetapkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten manggarai barat. babisistem pemerintahan berbasis elektronik selanjutnya disebut spe adalah sistem pemerintahan yang efisien dalam melaksanakan urusan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pengguna layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. pengguna layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah pegawai aparatur sipil negara, perangkat daerah, masyarakat dan atau pelaku usaha. perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati manggarai barat dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten manggarai barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten manggarai barat. sumber daya sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronikmerintahan berbasis elektroniksistem pemerintahan berbasis elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup teknologi berbasis digital dan berbasis analog. teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital merupakan teknologi elektronik yang menciptakan, mengolah dan menyampaikan data dalam bentuk sinyal biner. teknologi informasi dan komunikasi berbasis analog merupakan teknologi elektronik yang meociptakaru mengolah dan menyimpan data dalam bentuk sinyal gelombang. bagian kedua tujuan penyelenggaraan spe tujuan penyelenggaraan spe dalam peraturan bupati ini adalah untuk jl) dan berkesinambungan,bagian ketiga prinsip penyelenggaraan spe spe dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, berkesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. efektivitas sebagaimana dimaksud pada adalahadalah kemampuan mengintegrasikan sumber daya spe. berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada adalahil) adalahadalah(t) adalah kemampuan saling berkolaborasi dan pertukaran proses bisnis, layanan informasi dan aspek teknis. keamanan sebagaimana dimaksud pada adalah kemampuan menjaga kerahasiaan integritas dan ketersedian informasi, sistem dan layanan. bagian keempat ruang lingkup ruang lingkup peraturan dalam peraturan bupati ini meliputi tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tata laksana penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik: digitalisasi administrasi pemerintahan, perangkat daerah melaksanakan tata kelola, tata laksana dan digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan spe secara terpadu baba tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya untuk mencapai tujuan pemerintah daerah. bagian kedua pelaksanaan penyelenggaraan spe pelaksana penyelenggaraan spe terdiri dari komite pengarah spe, perangkat daerah pengembangan spe, pelaksana spe. paragraf komite penyelenggara spe (l) komite pengarah spe mempunyai tugas utama melakukan penemuan kebijakan penyelenggaraan spe pada perangkat daerah dan koordinasi dengan komite pengarah spe nasional. komite pengarah spe diketuai oleh sekretaris daerah. susunan keanggotaan dan tugas komite pengarah spe ditetapkan dalam keputusan bupati. paragraf perangkat daerah pengembangan spe perangkat daerah pengembangan spe adalah dinas komunikasi dan informatika perangkat daerah pengembangan spe mempunyai tugas mengkoordinasikan pengembangan dan penerapan aplikasi layanan spe dan infrastuktur spe terpadu untuk penyelenggaraan spe. perangkat daerah pengembangan speiliki tugas utamakabupaten manggarai barat (l) rencana induk spe disusun untuk mendukung program prioritas pembangunan kabupaten manggarai barat. rencana induk spe(l) proses bisnis disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan urusan pemerintaholeh peraturan perundang undangan komunikasi dan informatika. data dan informasi dalam penyelenggaraan spe sebagaimana dimaksud pada ayallatau dikuasai oleh perangkat daerah didari pusat data elektronik terpadu. jaringan intra pemerintah. cc. sistem penghubung layanan pemerintahmerintah daerah. perangkat daerah yang membangun dan mengelola infrastruktur spe terpadu adalah dinas komunikasi dan informatika. penyelenggaraan infrastruktur spe terpadu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudalam diatas terdiri dari yang berlaku. paragraf aplikasi umum aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada dalam huruf (b)deaiopd lhiopd 'fixed revisi.dotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.door penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menglhs, pengesah, aa. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca, bb. perencanaan konservasi keanekaragaman hi, perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.doordan ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi. bidang tata lingkungan terdiri dari: seksi kajian strategis lingkungan, seksi kajian dampak lingkungan, dan seksi pemeliharaankajian strategis lingkungan seksi kajian strategis lingkungan mempunyai tugas:memantau dan mengevaluasi pelaksanaan apple, melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.door menglhs, mengesahkdan memantau dan evaluasi lhsaragraf seksi kajian dampak lingkungan seksi kajian dampak lingkungan mempunyai tugas:mdal,erlu sotkdeanopd lhiopd fixed revisi.door paragraf seksi pemeliharaan lingkungan hidup seksi pemeliharaan lingkungan hiduprencil.: merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan sampah dan limbah b3deanopd lhiopd fixed revisi.door untuk menyelenggartingkatlu sotkdeanopd lhiopd fixed revisi.doorpelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah daerah, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbaherah, cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah dilakukan daerah, dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah medis, danterdiri dari: seksi pengurangan sampah, seksi penanganan sampah, dan seksi penanganan limbah b3perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.door paragraf seksi pengurangan sampah seksi pengurangan sampah mempunyai tugas: menyusuaksakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alamsampah seksi penanganan sampah mempunyai tugas: merumuskan kebijakan penanganan sampah daerah, perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.door mengoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, cc.limbah seksi penanganan limbah mempunyai tugasmelaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah daerah, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah daerahmelaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah b3, perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.door melaksanakan perizinan pengangkutan limbah menggunakan alat angkut roda (tiga) dilakukan daerah, melaksanakan perizinan penimbunan limbah dilakukan daerah, melaksanakan perizinan penguburan limbah medis, memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah b3, dan j .: merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidangrlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.doorngendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari: seksi pemantauan kualitas lingkungan, seksi penanggulangan pencemaran lingkungan, dan seksi pemulihperlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.dosekretaris dinas adalah sekretaris dinas lingkungan hiduplu sotkdeanopd lhiopd fixed revisi.door paragraf seksi pemantauan kualitas lingkungan seksi pemantauan kualitas lingkungan mempunyai tugas: melaksanakan pemantauan kualitas air, melaksanakan pemantauan kualitas udara, cc. pelaksana:nanggulangan pencemaran lingkungan seksi penanggulangan pencemaran lingkungan mempunyai tugasperlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.doormulihan lingkungan seksi pemulihan lingkungan mempunyai tugas:: merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kapasitasrlu sotkideanopd lhnopd fixed revisi.docoorlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.doordiklat dan penyuluhan lingkungan hidup, ee. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup, perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.doorira diklat dandan mm.dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional. bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terdiri dari: seksi pengawasan lingkungan, seksi penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, dan seksi peningkatan kapasitaswasan lingkungan seksi pengawasan lingkungan mempunyai tugasdaerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf seksi penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan seksi penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan mempunyai tugasentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum, j . melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu sotkdeanopd lhiopd fixed revisi.door: menyusuprasarana pendidikan dan pelatihanlingkungan hidupdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.doorperlu sotkideanopd lhiopd fixed revisiideanopd lhnopd fixed revisi.docrlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.dolingkungan hiduplhnopd fixed revisiataan dan pengendalian pencemaran dan peningkatan kapasitas tata lingkungan pengelolaan sampah dan kerusakan lingkungan hidup lingkungan hidup seksi seksi seksi seksi kajian strategis lingkungan pemantauan kualitas pengurangan sampah lingkungan pengawasan lingkungan seksi seksi penanganan, pengaduan dan penanggulangan kajian dampak lingkungan penanganan sampah pencemaran lingkungan penegakan hukum lingkungan seksi seksi seksi pemeliharaan lingkungan penanganan limbah pemulihan lingkungan seksi hidup peningkatan kapasitas lingkungan hidup garis komando mooomeeee: garis koordinasi bupati malang, ttd. rendra kresna perlu sotkideanopd lampiran.docperlu sotkdeanopd lhiopd fixed revisi.doorlam tugas pembantuan bidang lingkungan hidupdinas, cc.serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.door evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada dinas, pembinaan upt, j . mengoordinasikan, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup lingkupdan il. pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup. bagian kedua kepala dinas kepala dinas mempunyai tugas: memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan lingkungan hiduplhnopd fixed revisiperlu sotkdeanopd lhiopd fixed revisi.doorperlu sotkdeanopd lhiopd fixed revisi.doorta lingkungan bidang tata lingkungan mempunyai tugas: merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang tata lingkuta lingkungan mempunyai fungsi: pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, penyusunan dokumen apple, cc. mengapple, perlu sotkdeaiopd lhiopd 'fixed revisi.door
bupati buru provinsi mai uku peraturan bupati buru nomor tahun 2ol8 tentang pendapat rencana strategis dinas perikananru tahun ol7 bahwa dalan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten buru tahun ol7 o22 7ol7 2a22. mengingat undang undang nor,ni*marun negara republik indonesia tahun 2oo7 nomor tambahan l, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a5781; peraturan pemerintah nomor tahun 2oa\; negara republik indonesia peraturan pemerintah nomor tahun tentara.1l; peraturan presiden nomor tahun ols.4.ol2 a32 lembaran daerah kabupaten bur,u tahun oimutuskan: peraturan bupati buru tentang rencana strategis dinas perikanant.t.; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten buru; dinas perikanan adalah dinas perikanl7. t9.rikanrikanan kabupaten buru tahun oi7 2o22 ditetapkan oleh bupati kabu paten buru; dinas perikanan kabupaten burr men)rusun rencana strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; penyusunan renstra dinas perikant7 o22; rtrw kabu paten buru; hasil kajian lingkungan strategis lhs); rencana strategis kementerian kelautan dan perikanan; rencana strategis dinas kelautan dan perikanan provinsi maluku. bab dinas perikanan tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra dinas perikanikanan untuk menjawab tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan renstra dinas perikanan kabu paten buru; dan tujuan dan sasaran mengenai renstra dinas perikanan sebagaimana terlampir dalam dokumen renstra dinas perikanan kabupaten buru tahun merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. renstra dinas perikanrunikanan sebagaimana dimaksud dalam menjadi landasan untuk men)ikanan kabupaten buru tahun ol7 pengendalian dan evaluasi renstra dinas perikanan:rikanikanan kabupaten buru tahun 2ol7u;lw masuki diundangkan namea pada tanggal juni bte ris daerah kabupaten buru, nfn ahmad assegaf berita daerah kabupaten buru tahun 2oi8 nomor pada tanggal juni para koordinasi asisten iii kepala bappeda kabar hukum
fikembangan kemajuan teknologi rancang bangun kendaraan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum kota tasikmalaya, maka ketentuan mengenai jenis kendaraan sebagaimana diatursudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sertaperaturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang jaringan trayek angku. ketentuanjenis kendaraan angkutan kota adalah kendaraan mobil bis. mobil bis sebagaimana dimaksud pada dengan kapasitas tempat duduk paling banyak (duabelas) orang termasuk pengemud@), didadalah satuan polisi pamong praja kota kediri. kepala satuanmadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun rencana kerja seksi pemadam kebakaran, melaksanakan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menyusun prosedur tetap operasi penanggulangan kebakaran top) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, menyiapkan peralatan clan regu operasional pencegahan dan pemadam kebakaran apabila terjadi bencana kebakaran lainnya, melakukan perawatan dan pengecekan sarana dan prasarana kelengkapan pemadam kebakaran secara periodik untuk dapat digunakan apabila terjadi bencana kebakaran, melakukan pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran atas objek dan subjek retribusi pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota kediri tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna alat pemadam kebakaran serta melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam masyarakat, pemilik, pengguna, penyimpan yang berpotensi terjadinya bencana kebakaran berkoordinasi dengan dinas yang membawahi keselamatan dan kesehatan kerja k3)bab unit pelaksana teknis upt pada satuan polisi pamong praja adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidangupt dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja uptuan polisi pamong prajaatuan polisi pamong prajauan sekretariat kelompok jabatan fungsional lo. sub bagian umum dan sub bagian e bidang ketertiban umum bidang sumber daya dan ketentraman aparatur dan perlindungan masyarakat masyarakat seksi penegakan produk hukum daerah seksi pengembangan kapasitas seksi ketertiban umum seksi perlindungan dan ketentraman masyarakat masyarakat seksi pemadam seksi penyelidikan dan kebakaran salinan sesuai dengan aslinya penyidikan a.n. sekretaris daerah kota kediri pit. kepala bagian hukum, walikota kediri, ttd. maria karangnya,s.h,m.m. abdullah abu bakar pembina utama muda nipsatuan polisi pamong praja dipimpin oleh seorang kepala satuan atau pejabat pimpinan tinggi pratamhi: sub bagian umum dan program, sub bagian keuangan. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membawahi: seksi penegakan produk hukum daerah, seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: seksi pengembangan kapasitas, seksi perlindungan masyarakat: seksi pemadam kebakaran,satualam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala satuan memilikitugas lain yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja sesuairusdan melaksanakan kebijakan diegakan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menganalisislakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penegakan produk hukum daerah, melaksanakan penegakan produk hukum daerah, melaksanakan koordinasi dengan ppn daerah dan penyidik kepolisian dalam penegakan produk hukum daerahketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf angkaangka mempunyai tugas menyusun rencana kerja seksi penyelidikan dan penyidikan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikanyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan perhal, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda, perhal dan peraturan perundang undangan daerah lainnya, mengelola dan menganalisis bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perda, perhal dan produk hukum daerah lainnya, melaku, melaksanakan pemanggilan terhadap pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggarsebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja satuan, perumusan kebijakan teknis dan operasional serta sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, perumusan kebijakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi perlindungan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas,gembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun rencana program kerja operasional pengelolaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, menyusun bahan kebijakan teknis, operasional dan fasilitasigolah dan menganalisisusun petunjuk teknis operasional pengembangan sumber daya aparatur polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat: melaksanakan pelaporan dan evolusi pelaksanaan tugasnyusun rencana kerja seksi perlindungan masyarakat: menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakatkelurahan dalam wilayah kota kediriketentraman, ketertiban dan keamantaman pendidikan al qur'an tpq) diniyahbantuan sosial insentif guru tpq diniyi); peraturan bupati. petunjuk teknis pemberian bantuan sosial insentif guru tpq diniysebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial insentif kepada guru tpq diniy \ >yw^ x&q bupati diundangkan mojokerto pada tanggal \^^\m^jr ofy sekretaris daerah kabupaten mojokerto, ero, berita daerah kabupaten mojokerto tahun nomor lampiran peraturan bupati mojokerto nomor tahun ^ok^ tanggal yin> q^r &q%> petunjuk teknis pemberian bantuan sosial insentif guru taman pendidikan al quran (tpq) diniyah latar belakang sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan yang menyebutkan bahwa, maka pemerintah kabupaten mojokerto memberikan bantuan sosial insentif kepada guru tpq diniyah. insentif kepada guru tpq diniyah digunakan untuk membantu tambahan penghasilan guru tpq diniyah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik sebagai upaya pemerintah kabupaten mojokerto untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan khususnya bidang keagamaan. ii. maksud dan tujuan maksud diterbitkannya petunjuk teknis pemberian bantuan sosial insentif guru tpq diniyah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial insentif kepada guru tpq diniyah. tujuan diterbitkannya petunjuk teknis pemberian bantuan sosial insentif guru tpq diniyah adalah supaya pemberian bantuan sosial insentif kepada guru tpq diniyah dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. iii. sumber dana sumber dana insentif guru tpq diniyah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerahiv. kriteria penerima bantuan insentif tpq diniyah yang dapat mengajukan permohonan bantuan insentif guru tpq diniyah adalah sebagai berikut: memiliki ijin operasional pendirian tpq dari kantor kementerian agama kabupaten mojokerto dan telah berdiri sekurang kurangnya (tiga) tahun; memiliki susunan pengurus tpq diniyah; memiliki jumlah santri minimal (lima belas) orang; kriteria guru tpq diniyah penerima insentif sebagai berikut: bertugas pada satuan pendidikan keagamaan tpq diniyah) yang dibuktikan dengan surat keputusan sk) ketua lembaga yayasan pengurus tpq diniyah yang bersangkutan; melaksanakan tugas pada tpq diniyah yang berkedudukan dalam wilayah administratif pemerintah kabupaten mojokerto; telah mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran al qur'an yang dibuktikan dengan sertifikat syahadat dari lembaga yang berwenangtidak mengajar pada lebih dari (satu) tpq diniyah. pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban pengajuan tpq diniyah mengajukan permohonan bantuan sosial insentif guru tpq diniyah berupa proposal kepada bupati melalui koordinator pembinaan korban) tpq diniyah kecamatan. proposal sebagaimana dimaksud pada angka dihampiri dengan data guru tpq diniyah calon penerima bantuan; susunan pengurus tpq diniyah; foto copy ktp korban tpq diniyah; foto copy rekening bank pembangunan daerah jawa timur atas nama korban tpq diniyah kecamatan; foto copy npp korban tpq diniyah kecamatan. bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah melakukan verifikasi data terhadap proposal yang diajukan oleh tpq diniyah. hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka akan diusulkan kepada bupati sebagai dasar penetapan guru tpq diniyah yang menerima dana insentif. pencairan dana nama guru tpq diniyah ditetapkan dalam keputusan bupati. korban tpq diniyah kecamatan harus memiliki membuka rekening bank pembangunan daerah jawa timur. dana insentif guru tpq diniyah dari pemerintah kabupaten mojokerto masukpenerimaan dana insentif guru tpq diniyah dilakukan dengan cara mentransfer dana dari kas daerah kabupaten mojokerto rekening korban tpq diniyah kecamatan masing masing. korban tpq diniyah menyalurkan dana bantuan insentif kepada guru tpq diniyah masing masing kecamatan. pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas penerimaan dana insentif guru tpq diniyah dilaksanakan oleh korban tpq diniyah. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka diserahkan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset dengan tembusan bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah paling lambat (satu) bulan setelah pencairan dana. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka meliputi tanda penerimaan dana insentif dari masing masing guru tpq diniyah; bukti pencairan dana dari bank; kwitansi rangkap (tiga) bermaterai rp. yang ditandatangani oleh korban tpq diniyah; membuat pakta integritas; surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh korban tpq diniyah kecamatan yang bersangkutan. vi. pembinaan dan pengawasan pembinaan atas pelaksanaan pemberian insentif guru tpq diniyah dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah dan instansi terkait. pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif guru tpq diniyah dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten mojokerto dan instansi terkait. vii. penutup demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai landasan pemberian bantuan insentif kepada guru tpq diniyah dari pemerintah kabupaten mojokerto. bupati mojokerto, mustofa
strategis. peraturan menteri pertahanan strategis pertahanan nirmiliter. pedoman strategis pertahanan nirmilitrategis pertahanan nirmiliter sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan dasar bagi kementerian lembaga dalam rangkaesuai dengan karakteristik ancaman nonmiliter yang bersifat strategi pertahanan komplek, strategi pertahanan nirmiliter nirmiliter yang bersifat kenyal bertumpu pada kemampuan bela negara serta kemampuan profesionalismenya. mengimpor menjadikan sifat kenyal itu, penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dilaksanakan melalui strategi penangkalan, strategi penindakan, dan strategi pemulihan. postur pertahanan nirmiliter meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar, postur pertahanan yang dalam penyelenggaraan nirmiliter pertahanan nirmiliter berupa usaha pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan serta penggunaannya sebagai unsur utama dan unsur unsur lain. pengintegrasian komponen pertahanan militer dalam menghadapi ancaman nonmiliter pengintegrasian dilakukan dengan mendukung pertahanan nirmiliter kementerian lembaga luar dan militer bidang pertahanan dan pemerintah daerah sebagai unsur utama pertahanan nirmilitersebagai unsur pendukung menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan pengelolaan sumber daya harus dilakukan pertahanan nirmiliter secara profesional melalui kalkulasi yang cermat dan didukung oleh pengawasan dan komunikasi yang efektif, agar sistem pertahanan nirmiliter dapat berkontribusi besar untuk menjaga kepentingan nasional. pelaksanaan pembinaan pertahanan nirmiliter didasari oleh wewenang pembinaan pengaturan kewenangan yang pertahanan nirmiliter efektif. dalam skala kompleksitas yang tinggi penyelenggaraan pertahanan nirmiliter, pengaturan kewenangan dilakukan dengan memperhatikan jembatan fungsi masing masing pemangku kepentingan dalam pemerintahan, samping juga melibatkan peran masyarakat masyarakat berdasarkan pembagian tataran politik, tataran birokratis dan pengawasandan keserakahanmiliter dibangun berdasarkan dictum usaha pertahanan negara dengan tni sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, yang secara yuridis disusun komponen cadangan dan komponen pendukung. sementara kekuatan pertahanan nirmiliter, merujuk pada konstitusipnk) luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan didukung unsur lain kekuatan bangsa. dalam kerangka pertahanan nirmiliter ini, kementerian lpnk luar bidang pertahanan termasuk dalamnya pemda diharapkan memahami dan memiliki visi pertahanan negara, sehingga kementerian lpnk dan pemda dapat mengakomodasi kebijakan pertahanan negara sebagai dasar untuk mengelola sekitarnya masing masing. dalam hirarki doktrin pertahanan negara, pedoman strategis pertahanan nirmiliter berada bawahnya, sehingga sejajar dengan doktrin pertahanan militer doktrin tni tri darma eka karma). pedoman strategis pertahanan nirmiliter samping berisi ajaran dan konsepsi pertahanan nirmiliter juga berisi kebijakan dan strategi, serta postur pertahanan negara bidang nirmiliter. melalui muatan yang lebih komprehensif diharapkan pedoman strategis pertahanan nirmiliter dapat lebih menggugah kesadaran implementasi pertahanan negara khususnya bidang nirmiliter. dengan terbitnya pedoman strategis pertahanan nirmiliter ini, segenap aparat penyelenggara pemerintahan maupun seluruh rakyat indonesia hendaknya dapat mengi dan mempedomani isinya sehingga menjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin tegaknya nkri yang berdasarkan pancasila dan uud, atas terbitnya pedoman strategis pertahanan nirmilitstrategis pertahanan nirmiliterseluruh bangsa indonesia. menteri pertahanan, purnomo yusgiantoro ringkasan eksekutif ancaman terhadap bangsa dan latar belakang negara dewasa ini nyata dan kompleks, berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. kekuatan pertahanan pertahanan yang dipersiapkan memerlukan panduan bersifat strategis untuk menyatukan sumber daya dan sarana prasarana, yang merupakan turunan dari doktrin pertahanan negara. pedoman strategis pertahanan nirmiliter hakikatnya merupakan hakikat dan kedudukan acuan penggunaan kekuatan dan pedoman strategis kemampuan nirmiliter dari hasil pertahanan nirmiliter pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan nirmiliter berdasarkan perkiraan ancaman nonmiliter, pedoman strategis pertahanan nirmiliter merupakan bagian dari sistem acuan dasar yang dipedomani segenap unsur kekuatan pertahanan nirmiliter, yang secara substantif merupakan bagian dari sistem operasional, dan bersifat strategis. perjuangan bangsa pada hakikatnya adalah segala daya upaya dan hakikat perjuangan usaha bersifat semesta bangsa mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk member tahanan dan mengisi kemerdekaan nkri. bangsa indonesia terdiri dari suku suku bangsa yang mendiami ribuan jati diri bangsa pulau dari sabang sampai dengan merauke, memiliki aneka bahasa dan beragam budaya berhati diri bhinneka tunggal ika, berbeda beda namun memiliki satu tujuan. nilai nilai perjuangan bangsa mencakup berketurunan, nilai nilai perjuangan berperikemanusiaan, persatuan, bangsa berkerakyatan, dan berkeadilan. kemerdekaan menjadi landasan cita cita nasional, yang diatasnya cita cita nasional terwujud cita cita kebangsaan yang bersatu memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, sehingga tercapai keadilan dan kemakmuran yang menjadi landasan mengarungi gerak dinamika kehidupan kebangsaan dan menatap pergaulan antar bangsa secara berdaulat. kepentingan nasional indonesia bersumber dari pembukaan uud tetap tegaknya nkri berdasarkan pancasila dan uudbidang pertahanan adalah berselang kepentingan nasional caranya upaya dan usaha menjaga bidang pertahanan. ancaman nonmiliter pada hakikatnya merupakan ancaman eiaakak acar yang digunakan dan disebabkan nonmiliter oleh faktor faktor nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah nkri, dan keselamatan bangsa. penilaian terhadap ancaman penilai nonmiliter diperlukan untuk penilaian ancaman nonmiliter memahami, mengidentifikasi dan menganalisis tingkatan ancaman nonmiliter berdasarkan ancamannya terhadap kepentingan nasional, untuk kemudian ditentukan respon yang tepat. dalam hal ancaman terjadi sendi kehidupan masyarakat, maka sasaran ancaman ancaman bekerja wilayah aktual nonmiliter teknis. sedangkan ancaman yang terjadi di wilayah perumusan kebijakan atau perumusan aturan perundang undangan, maka ancaman bekerja wilayah konseptual strategis. eskalasi ancaman nonmiliter dimulai dari eskalasi ancaman rendah, eskalasi ancaman eskalasi ancaman sedang, sampai nonmiliter pada eskalasi ancaman tinggi. skala dampak dari ancaman nonmiliter menggambarkan luas skala dampak ancaman ikuti nonmiliter wilayah yang terpengaruh, meliputi skala dampak lokal, nasional, regional dan global. ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, dimensi ancaman ekonomi, sosial budaya, teknologi, nonmiliter keselamatan umum dan legislasi. wujud ancaman nonmiliter tersebut berupa berbagai fenomena yang berusaha melemahkan pertahanan negara dan atau memenangkan persaingan salah satu, sebagian atau keseluruhan dari dimensi tersebut. pertahanan nirmiliter pada hakikat pertahanan hakikatnya merupakan segala nirmiliter usaha bersifat semesta untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. pertahanan nirmiliter bertujuan untuk menjaga dan melindungi tujuan pertahanan kedaulatan negara, keutuhan nirmiliter wilayah nkri, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman nonmiliter. pertahanan nirmiliter berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan fungsi pertahanan pertahanan nirmiliter berlandaskan virasilier kesadaran bela negara, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari setiap ancaman nonmiliter dari luar dan dari dalam negeri. satu kesatuan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan, yang diselenggarakan berasas: asas tujuan asas waspada, asas kekentalan, asas antisipatif, asas kekuatan, asas kolektif, asas keberlanjutan, asas transparansi, dan asas prioritas. sumber daya pertahanan nirmiliter terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya sumber daya alam dan buatan serta pertahanan nirmiliter sarana prasarana nasional yang harus dikelola dengan baik guna mewujudkan pertahanan negara yang bertumpu pada sumber daya manusia. sistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah nirmiliterlain kekuatan bangsa. subsistem kemampuan bela negara merupakan motor penggerak untuk subsistem mempertahankan nkri yang kemampuan bela dilandasi oleh jiwa patriotisme dan negara nasionalisme, dalam spektrum implementasi mulai dari berhubungan baik sesama warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi ancaman nonmiliter sampai dengan bersama sama mengangkat senjata dalam menghadapi ancaman militer. subsistem kemampuan profesional bertugas menyiapkan sarana subsistem prasarana, industri nasional serta kemampuan memanfaatkan sumber daya alam profesional dan buatan yang dapat digunakan dalam mengatasi ancaman nonmiliterarsipan dan perpustakrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden dengakementerian lembaga negara republik indonesia tahun nomor melaksanakan pembinaan arsip dinamis inaktif arsip statis, oo.pp. menghimpun bahan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan dan pengamanan arsip kabupaten. dalam rangkarencanaan kegiatan urusan pemeliharaan dan pengelolaan kearsipan, pelaksana: pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis: pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip: menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan dan pengelolaan kearsipan: menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan dan pengelolaan arsip kabupaten kuningan:: melaksanakan dan bimbingan pengelolaan arsip vital bidang keuangan, pemerintah kabupaten, bumi, kecamatan dan desa kelurahan: melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyelamatan arsip bernilai sejarah kabupaten, melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyelamatan arsip dinamis aktif dan statis kabupaten, melaksanakan restorasi arsip dan irigasi arsip, melaksanakan pembuatan sistem penggunaan gedung arsip bebas gangguan hama, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan kearsipan,laksanakan fungsi: pelaksanaan layanan informasi arsip: pengembangan sistem informasi kearsipan, pelaksanaan pengadaan kebutuhan peralatan dan perawatan arsip. dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pelayanan kearsipan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: cc. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bidang kearsipan daerah: melaksanakan penyusunan bahan promosi kearsipan berupa audio visual dan tekstual, melaksanakan promosi kearsipan melalui media elektronik dan media cetak, melaksanakan penyusunan rancang bangun sistem informasi manajemen kearsipansistem kearsipan lingkungan kabupaten sesuai standar nasional, melaksanakan pelayanan kearsipan dilingkungan kabupatenmberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan, oo. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian keempat bidang perpustakaan kepalaoperasional layanan, pembinaan dan informasi perpustakaan, pengelolaan urusan layanan pembinaan dan informasi perpustakaan dan pengolahan bahan pustaka: cc.. dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana program kerja bidang perpustakaan: melaksanakan layanan jasa perpustakaan dan informasi layanan kerjasama perpustakaan, cc.:an perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka:melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, bidang perpustakaan membawahi kepala seksi pengolahan koleksi perpustakaan, kepala seksi layanan perpustakaan, kepalabahan perpustakaan: pelaksanaan verifikasi, validasi,i(local content): mengumpulkan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah( local content): melaksanakan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahil. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan perpustakaan, untuk menyelenggarakan fungsi, dan inisiasi kerjasama perpustakaan: mengelola dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan dan website, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang,pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud daya perpustakaan pustakawan): melaksanak::kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perpustakaan: melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang,kantor arsipnovember tentang tugas pokok fungsi dan uraian tugasbupati kuningan aceh purnama selanjutnya disingkat sekda, dinas adalah dinas arsip dan perpustakaan kabupaten kuningan, kepala dinas adalah kepala dinas arsip dan perpustakaan kabupaten kuningan, sekretaris dinas adalah sekretaris pada dinas arsip dan perpustakaan kabupaten kuningan: bidang adalah bidang pada dinas arsip dan perpustakaan kabupaten kunibidang kearsipan dan urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan,arsip dan perpustakaan terdiri dari kepala dinas sekretariat membawahi: sub bagian umum sub bagian keuangan dan program cc. bidang kearsipan membawahi seksi pembinaan dan pengembangan arsip seksi pemeliharaan dan pengelolaan kearsipan seksi pelayanan kearsipan bidang perpustakaan membawahi seksi pengolahan koleksi perpustakaan seksi layanan perpustakaan seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan kearsipan dan perpustakaan membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kearsipan dan perpustakakearsipan dan perpustakaan: pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, dalam menyelenggarakan fungsinya kearsipan dan perpustakaan daerah dalam rangka kelancaran tugas, mengkoordinasikan penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan daeraharahkevaluasilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerahdilingkungan dinas, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada bupati sesuai bidang tugasnya: melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati. bagian kedua sekretariat sekretariatumum, keuangan,dinas kearsipan dan perpustakaan daerah:dannyusun rencanarabat usahakan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan lingkungan dinas kearsipan dan perpustakaanuangan dinas, mengs dinas membawahi sub bagian umum, sub bagian keuangan d, pelaks: cc.. untuk penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada sub bagian umum mempunyai uraian tugas merencanakan kegiatan sub bagian umum melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekretaris dan tugas pokok sub bagian umum, membimbing pelaksanaan tugas kepada staf sub bagian umum dan kepegawaian, mengawasi pelaksanaan tugas kepada staf sub bagian umum dan kepegawaian, mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian umum melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinasdan urusan administrasi keuangan serta evaluasi dan laporan dari masing masing bidang serta seksipengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan kearsipan dinas, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumah tanggap, merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan program pada dinas kearsipan dan perpustakaan, melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan seperti rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas kearsipan dan perpustakaan, melaksanakan penyusunan penetapan kinerja dinas kearsipan dan perpustakaan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi dinas kearsipan dan perpustakaanseksi pada dinas kearsipan dan perpustakaan, membimbing pelaksanaan tugas kepada staf sub bagian program dan keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas kepada staf sub bagian program dan keuangan: mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian program dan keuangan: melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinas: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian ketiga bidang kearsipan kepalabidang kearsipprogram bidang kearsipan meliputi pelayanan kearsipan serta penyelamatan dan pelestarian arsip: pengelolaan urusan pelayanan kearsipan serta penyelamatan dan pelestari. dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada kepal: melaksanakan urusan pelayanmemasyarakatk karya cetak dan karya rekam serta pedoman dan peraturan lainnya::: melaksanakan kerjasama antara: menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kearsipan dilingkungan pemerintah kabupaten: menyelenggarakan kajian dan pengembangan sumber daya kearsipan, melaksanakan pemasyarakatan jabatan fungsional kearsipan penilaian angka kredit dan akreditasi jabatan fungsional arsiparis: melaksanak. oo. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan: bidang kearsipan membawahi seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan, seksi pemeliharaan dan pengelolaan kearsipan, seksi pelayanan kearsip, pengembangan kearsipanpembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan dan pengembangan kearsipan, dalammenyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud kepala seksi pembinaan dan pengembangan kearsipaktifbadan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan,
salinan psa edi tsjdih kabupaten banyumasbagian keempatiicc. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pajak daerah iiii, pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pajak daerah iiijdih kabupaten banyumasbagian kelima bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendaprencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan dipimpin oleh (satu) orang kepala bidang. bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai jdih kabupaten banyumas.evaluasi dan administrasi pendapatan.an terkait dengan terkait dengancc. pencatatan penerimaan realisasi berjenis pajak daerah, kegiatan penunggang dan pengawasan objek pajak, kegiatan pemeriksaan pajak daerah, jdih kabupaten banyumas penyusunan laporan realisasi pendapatan pajak daerah secara bulanan, semester dan tahunan.an terkait denganpendapatpendapatjdih kabupaten banyumaspendapatberdasarkan peraturan perundang undangan. jdih kabupaten banyumas bab tata kerja badan pendapatpendapatdapatpendapatan daerahjdih kabupaten banyumasjdih kabupaten banyumasar, setda kabupaten banyumas, sugeng any sh., mh., tembi tk. np, 59670y281993021001pendapatan daerah yang selanjutnya dapat disebut benda adalah badan pendapatan daerah kabupaten banyumas, kepala badan adalah kepala badan pendapatan daerah kabupaten banyumas, pajak daerah adalah jenis pajak pbb p2 dan bpt, pajak daerah adalah jenisdapatanagan struktur organisasi badan pendapatan daerah kabupaten banyumas kepala badan sekretariat jabatan fungsional sub bagian perencanaan sub bagian umum dan dan keuangan kepegawaian bidang pajak daerah bidang pajak daerah bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan sub bidang pendaftaran sub bidang pendaftaran dan pendataan dan pendataan sub bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan pendapatan sub bidang penetapan dan sub bidang penetapan keberatan dan keberatan sub bidang pemeriksaan pajak dan administrasi pendapatan sub bidang pengembangan teknologi bupati banyumas, jdih kabupaten pendaprupakan kewenangan daerah kabupaten. uraian tugas memimpin pelaksanaan tugas badan yang meliputi sekretariatrumuskan dan menetapkan program kerja badan pendapatsebagai dasar pelaksanaan kegiatan, melaksanakan koordinasijdih kabupaten banyumasndapatan daerah11l.usun konsep rencana strategis dan rencana kerja badan pendapatanjdih kabupaten banyumas kerumah tanggappendapatanpendapatan daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencanakeprotokol(iki): .mengarahkan dan mengendalikan kegiatan lingkungan sekretariat:serta pelaksanaan dan hasil aparat pengawasan fungsional pemeriksaan lingkungan badan pendapatan daerah. jdih kabupaten banyumaspendapatan daerah berdasarkanpendapatan:pendapatan, menyiapkan bahan kegiatan koordinasi dengan kasual subid pada badan pendapat)pendapatan daerah kepada perangkat daerah lain, jdih kabupaten banyumas melaksanakan fasilitasi kegiatan pemeriksaan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional badan pendapatan daerahndapatan daerah, .rencanakangelolapelayanan administrasi dan kerumahtanggaan bidang bidang lingkungan badan pendapatan daerah, jdih kabupaten banyumasajak daerah ringkasan tugas:rhitungan, penetapan, penagihan, keberatan, penguranganpbb p2 dan bpt untuk mendukung pembangunan daerah. uraian tugas: merumuskan konsep program kerja bidang pajak daerah (mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah jdih kabupaten banyumas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian, permengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penagihdan penilaijdih kabupaten banyumasmenyiapkan bah:, menyiapkan bahan penyusunmelaksanakmelaksanakan peremajaan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah sebagai dasar penetapinganan dan penghapusan sanksi administrasijdih kabupaten banyumasmenyiapkan bahan perumusmenyiapkmenyiapkan surat keputusan tentang pembebasan sanksi administrasi (denda)jdih kabupaten banyumas bab kedudukan dan susunan organisasi badan pendapatan daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang kekayaan daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang merupakanajak daerah terdiri dari sub bidang pendaftaran dan pendataan sub bidang penetapan dan keberatan sub bidang penagihan bidang pajak daerah ii, terdiri dari sub bidang pendaftaran dan pendataan ii, sub bidang penetapan dan keberatan ii, sub bidang penagihan ii, bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan, terdiri dari sub bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan pendapatan, sub bidang pemeriksaan pajak dan administrasi pendapatan, sub bidang pengembangan teknologi dan sistem pelayanan, upt: danonitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah (pbb p2 dadaerah speed) dan surat setoran pajak daerah ssd) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), merencanakan kegiatan penagihan pajak daerah danmenyiapkan bahan perumusan kebijakan piutang pajak daerahbidang pajakghitungan, penetapan, penagihan, keberatan, pengurangan, keringanan,non pbb p2 dan bpt untuk mendukung pembangunan daerah. uraian tugas merumuskan konsep program kerja bidang pajak daerah (non ii, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah ii, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengiii, menyiapkan bahan keputusan tentang data objek dan subjek pajak daerah ii, memelihara data, melakukan peremajaan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah ii, menyiapkan bahan penyusunan estimasi penerimaan pajak daerah sebagai bahan penentuan target pendapatanii, dan jdih kabupaten banyumasugian, pengurangan dan pembebasan denda administrasiii, menyiapkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak reklame dan pajak air tanah, menyiapkan surat keputusan tentang keberatan, keringanan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan pajak daerah serta pembebasan sanksi administrasi pajak daerah ii,(non pbb p2 dan nonon pbb p2 dan non bpt, merencanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan verifikasi pemberitahuan berhutang pajak daerah isurat tagihan pajak daerah ii, menyiapkan bahan perumusan kebijakan keringanan pajak daerah ii: jdih kabupaten banyumas menyiapkan bahan perumusan kebijakan piutang pajak daerah ii:rencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan serta pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan daerah guna tercapainya target penerimaan pendapatanotensi daerah, evaluasi pendapatan dan administrasi pendapatan sebagai bahan perencanaan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan. merumuskan konsep program kerja bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatnghitungan potensi pajak daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi pendapatan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pendapatan daerah, jdih kabupaten banyumas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerikserencanaan, evaluasi dan administrasi pendapevaluasi dan pengembangan pendapatanrencanaan, evaluasi dan pengembangan pendapatan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pengembangan pendapatan, merencanakpengendalian operasional pendapat berdasarkan jdih kabupaten banyumas peraturan perundang undangan sebagai bahan perumusan kebijakandan penghitungan insentif pajak, menyiapkan bahan penyusunan regulasi pemanfaatan bagi hasil pajakmeriksaan pajak dan administrasi pendapatan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pemeriksaan pajak dan administrasi pendapatan, merencanakan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporjdih kabupaten banyumas perundang undangan sebagai bahan perumusan kebijakan atasan, melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah, melaksanakan rekonsiliasi atas penerimaan pajak daerah, melaksanakan kegiatan penunggang dan pengawasan objek pajak, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah, .menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah secara bulanan, semester dan tahunan, 11mbukuan, pemeriksgolahan data dan teknologi informasi pendapatangembangan teknologi dan sistem pelayanan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pengembangan teknologi dan sistem pelayanrencanakan kegiatan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan daerah, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengolahan data dan teknologi jdih kabupaten banyumas informasi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai bahan perumusan kebijakan atasan, melaksanakan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan atas sistem informasi pajak daerah,, melaksanakan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis komputer untuk pengolahan data pendapatan guna mempercepat, mempermudah dan meningkatkan keandalan, menyiapkan implementyiapkan pelaksanaan integrbadan pendapatan daerah badan pendapatanpemerintahan bidang keuangan khususnyateknisjdih kabupaten banyumaspendapatjdih kabupaten banyumaspendapat(jdih kabupaten banyumaspendapatjdih kabupaten banyumaspajak daerah penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangsertabpenilaian pajak daerah penetapan, keberatan dan pengurangan pajak daerah penagihan pajak daerahyaitu pbb p2 dan bptjdih kabupaten banyumasjdih kabupaten banyumastenaga kerja dan transmigrasipkeuangan dan program. bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, membawakan seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, dan seksi transmigrasi. bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, membawakan seksi penempatan tenaga kerja: danutd blkketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut bagian ketiga bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerjafungsi perumusan kebijakan bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, pelaksanaan koordinasi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi, dan pelayanan administrasi bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi. untuk menyelenggarakan fungsiuraian tugas: menyusun rencana program kerja bidang bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dannyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya, menyusun laporan kegiatan pembinaan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja secara berkala, menyusun pedoman teknis kegiatan pelaksanaan transmigrasi, melaksanakan kegiatan dan advokasi calon transmigran dan tsm), melaksanakan pelatihan keterampilan calon transmigr: dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. bidang pengembangan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi membawakan seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, dan seksi transmigrasi. seksi pengembangangembangan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai uraian tugas menyusun rencana program seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja mandiri profesional, tenaga kerja mandiri, padat karya dan teknologi tepat guna, melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tenaga kerja mandiri, padat karya dmbuat laporan kegiatan pembinaan dan pelatihan perluasan kesempatan kerja secara berkala, melaksanakan penyiapan bahan program padat karya, melaksanakan kegiatan program tenaga kerja khusus:dihapus. diantara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keempat bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja bidang penempatan tenaga kerjadan informasi pasar kerja mempunyai fungsi perumusan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, pelaksanaan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, pelaksanaan koordinasi bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, dan pelayanan administrasi bidang penempatan tenaga kerjadan informasi pasar kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan informasi pasar kerja, melaksanakan kebijakan bidang tenaga kerjami padan purna penempatan, memfasilitasi penempatan dan bimbingan tenaga kerja antar kerja antar negara akan), mengkoordinasikan penyiapan bahanmonitoring dan evaluasi kegiatan, membuat laporan pelaksanaan tugas, dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja membawakan seksi penempatan tenaga kerja, dan seksi informasi pasar kerja. seksi penempatan tenaga kerja. dalamnyiapan bahan perumusan kebijakan penempatan tenaga kerja, pelayanan informasi dan bimbingan syarat dan mekanisme penempatan tenaga kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerjamempunyai uraian tugas melaksanakan penyusunan rencana program seksi penempatan tenaga dan antar kerja ntar negara akan) menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan surat persetujuan penempatan antar kerja antar negara akan): melaksanakan sosialisasi tentanglaksanakan penempatan dan bimbingan tenaga kerja antar kerja antar negara akan), melaksanakan penertiban perpanjangan jin mempekerjakan tenaga asing ita), mengkoordinasikan penempatan tenaga kerja, melaksanakan dan mengevaluasi penyelesaian permasalahan pmi pra dan purna penempatan, memfasilitasi pelayanan untuk pemulangan dan kepulangan pmi, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan il.dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pada seksilaksanakan kegiatan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja job canvassingmberikan pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara: j .kuningan, akp purnama nine diundangkan kuningan pada tanggal juli sekte paris daerah kabupaten kuningan, side can an: ral jabatan pengembangan, bidang perlindungan fungsional perluasan penempatan tenaga tenaga kerja iii kesempatan kerja kerja dan iii lil pan trransmr gras informasi pasar tttititliti pengembangan seksi hubungan dan perluasan penempatan industrial dan (kesempatan kerja tenaga kerja syarat kerja transmigrasi informasi pasar kerja jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja kuningan, tan eka ep purnama a37lingkungan hiduplingkungan hiduppop amamamesnsan puasa teen perkebunan kehutanan dan holtikultura usaha skala kecil udara sumber bergerak tahun tahun musnah transportasi darat, air dan udara transportasi kereta api dan kendaraan berat pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungankerusakan ekosistem tahun tahun permanen sungai pop amamamesnsan puasa teen kerusakan ekosistem cc. pengelolaan kualitas air rawa tahun tahun permanenter tahun permanen pengangkutan dan pengolahan tahun tahun permanen penimbunan dan dumping tahun tahun permanen notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas tahun tahun permanenpermanen pertambangan, energi, tahun tahun permanetahun tahun permanen pengelolaan datapop amamemesnaan treeiwean standarlingkungan hidup adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di jra sektor perekonomian pada urusan lingkungan hiduptata lingkungan, dan sampah:lingkungan pemerintahan daerah kota salatiga kebijakan kebijakan bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian\| tahun sejak tahun permanen kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan b3, limbah b3, dan sampah, penetapan penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,\| keputusan yang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas terbarumbingan teknis dampak lingkungan tahun tahun permanen penerapan sistem kajian dampak lingkungan sebagai pedoman pengawasan tahun tahun permanen lingkungan hidupop amamamesnsan puasa teen pengendalian pencemaran lingkungan pemantauan dan pengawasan manufaktur, prasarana dan jasa tahun tahun permanen, energi, minyak dan gas tahun tahun permanencc. tahun tahun musnah agro industri dan usaha skala kecil tahun tahun musnah peternakan dan perikanan
engan terjadinya bencana ngalam berupa penyebaran wabah penyakit akibat corona virus disease covid yang menyebabkan banyak wajib pajak daerah menurun pendapatannya sehingga berdampak terhadap menurunnya kemampuan membayar pajak daerah, telah disusun instrumen kebijakan yang mengatur mengenaiberdasarkanbahwa guna efektivitasrta dalam rangka penanganan dan pemulihan ekonomi akibat bencana ngalam, perlu dilakukan perpanjangan waktu kebijakanhingga peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditinjau,ilmasa pajak april tahunei dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran dan atau penyampaian speed setelah tanggal mei penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikandanaaa per bupati gorontalo peraturan bupati gorontalo.untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan. reklame khususnya untuk tujuan politik, beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang izin penyelenggaraan reklamedi jika nomor tambahan lembaran jikiri nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun ten:utang perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor tahun tentang izin penyelenggaraan reklame. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang izin penyelenggaraan reklame diubah sebagai berikut: ketentuan bab dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: babi jenis reklame dan tujuan reklame jenis reklame dibedakan menjadi::asa: tujuan reklame dibedakan menjadi reklame untuk tujuan komersil merupakan reklame yang bersangkutan dengan niaga atau perdagangan: reklame untuk tujuan politik merupakan adat peraga bahan kampanye yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya untuk mengajak orang memilih peserta calon peserta pemilihan umum, baik pemilu presiden wakil presiden, pemilu kepala daerah wakil kepala daerah. pemilu anggota dpr, dpd dan dprd serta pemilu kepala desa. ketentuan ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame. standar reklame untuk tujuan komersilj. standar reklame utik tujuan politik, standar waktu yaitu reklame yang dipasang paling lama sejak calon peserta pemilu legislatif, pemilu presiden wakil presiden, pemilu kepala daerah wakil kepala daerah serta perlu kepala desa telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu panitia pemilihan sampai dengan berakhirnya nasa kampanye pemilu. ketentuan pasal ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut permohonan izin penyelenggaraan reklame dapat diajukan oleh orang atau badan atau organisasi. surat permohonan izin penyelenggaraan reklame ditujukan kepada bupati gorontalo dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa: gambar 'design) reklame, gambar dengan perhitungan konstruksi tiang reklame: denah (gambar) lokasi, persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai dengan foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakai atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian atas sepengetahuan lurah kepala desa dan atau camat setempat, foto copy kartu tanda penduduk (bagi pemasok perorangan), persyaratan administrasi bagi pemohon izin penyelenggaraan reklame untuk tujuan politik, minimal melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dnt bupati gorontalo, david bobihoe akb diundangkan limboto pada tanggal api sekretaris daerah kabupaten gorontalo, hadiah uu. tayub berita daerah kabupaten gorontalo tahun nomor
aan penamaan operan (apa bia pp3 akb kabar kuku kan bupati pohuwato asi lamp orator siapa peraturan bupati pohuwato wabup aba nomor tahun naz1! tahuya, berencana kabupaten pohuwato. mengingat undang undang nomor tahun tentang pokok pokok a44mberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten pohuwatopohuwato. sekretaris adalah sekretaris badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten pohuwato. bidang adalah masing masingidang adalah subagian adalah sub bagian pada badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten pohuwato. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan tanuraian tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kepala badan kepala badan mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan a00 penyusunan, perumusan kebijakan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyelenggaraan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala badan mempunyai fungsi: mengkoordinir pelaksanaan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana: kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana: pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana:melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum,protokoler, perjalanan dinas, kearsipan dan penatalaksanaan serta penyusunan program dan pelaporan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ud), sekretariat mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, pemberian pelayanan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian,perencanaan dan pengelolaan keuangan, kearsipan, dokumentasi kegiatan, asset serta evaluasi dan pelaporan:kepala badan sesuaitugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan serta barang inventaris kantorrencana kebutuhan dan pengembangan pegawai: penyiapan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi jabatan, karpet, aspen, kartu akses, baris kartu, npp, penganugerahan satya lencana dan usulan pension serta jabatan fungsional: cc. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi: penyiapan daftar urut kepangkatan, daftar nominatif pegawai, dan bahan penilaian kinerja pegawai: penyiapan pegawai yang akan mengikuti diklat, ujian dinas, izin tugas belajar, penyiapan bahan analisis jabatan dan penyusunan jabatan dan penyusunan standar kompetensi pegawai (teknis dan fungsional): penyiapan daftar hadir, bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, penyiapan surat perintah tugas dan surat keputusan kepala dinas pada lingkup sekretariat: pelaksanaan tugas hubungan masyarakat, keprotokolan dan perjalanan dinas: mengkoordinasikan penyusunan organisasi dan tata laksana: pelaksanaan urusan rumah tangga dinas: il. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris asset kantor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai tugas pokok dan fungsinya. paragraf sub bagian perencanaan sub bagian perencanaan melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan program, melaksanakan pengumpulan penyiapan bahan penyusunan rencana program sub bagian perencanambantu sekretaris mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknismendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan: menghimpun data dan informasi perencanaan lingkup tugasnya: menyiapkan bahan dan pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja langsung lingkup tugasnya,:ll: membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana: melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sub bagian perencanaan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. ane, paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pendapatan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, pengurusan benda berharga, mengelola administrasi keuangan serta melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, laporan pertanggungjawaban spj) dan evaluasi kegiatan bidang penganggaran dan keuangan badan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian keuangan mempunyai fungsi membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis: mengk: mengkusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan: mengurus gaji dan tunjangan pegawai: menghimpun dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi: melakukan monitoring dan evaluasi sub bagian keuangan: dan j . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidanglaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, penguatan kelembagaan, pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pug) sesuai ketentuan, edukasi kepada organisasi perempuan dan organisasi masyarakat, serta peningkatan pemahaman dan pemantapan pengarusutamaan gender pug) lintas sektor kepada seluruh lapisan masyarakat melaluiusunan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan: mengkoordinasikan kemajuan keterlibatan perempuan berbagai bidang pembangunan, pelaksanaan kegiatan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan: peningkatan pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender pug): peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender pug): dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya:ingkatan kualitas perempuingkatan kualitas hidup perempuan mempunyai fungsi menyusun program kerja sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan: melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat: cc. menyiapkan bahan koordinasi dalam hal pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan: melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perempuan dalam rangka menunjang usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k) kepada kelompok kelompok up2k: menyiapkan bahan untuk fasilitasi dan kompilasi data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan skala kabupaten, melakukan pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin khusus perempuan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan bidang tugasnya: paragraf sub bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan sub bidang pengarusutamaan gender dan kelembagagarusutamaan gender dan kelembagaangarusutamaan gender dan kelembagaan mempunyai fungsi menyusun program kerja sub bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan, melaksanakan penyusunan, perumusanrogram pengarusutamaan gender pug): melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender pug): melakukan analisis gender, pemberian bantuan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender pug) (perencanaan anggaran responsif gender dan pengembangan materi kie pug: melaksanakan program kegiatan pengarusutamaan gender pug) yang terkait dengan bidang bidang pembangunan, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia ham), penanggulangan bencana dan kemiskinan, lingkunganhidup dan sosial budaya, melaksanakan pengembangan model pembangunan responsif gender berbagai bidang: menyiapkan bahan untuk fasilitasi penyusunan data terpilih gender: melaksanakan pengolahan, analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi genderadvokasi, perlindungan perempuan dan anak bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak melaksanakan tugas pokok penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan pengembangan mekanisme perlindungan anak dan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang undangan dan melakukan perencanaan, fasilitasi, advokasi, dan edukasi serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan perempuan dan anak. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi: penyusunan program kerja bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak, perumusan kebijakan teknis bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan pelayanan umum bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak: pelaksanaan pendampingan dan penanganan terhadap advokasi, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan: peningkatan partisipasi masyarakat terhadap persoalan kekerasan perempuan dan anak, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya, paragraf sub bidang advokasi hak asasi manusia perempuan dan anak tn, sub bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak mempunyaiadvokasi, perlindungan hamadvokasi, perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi menyusun program kerja sub bidang advokasi perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan program kerja sub bidang advokasi, perlindungan perempuan dan anak, menyiapkan bahan peraturan perundang undangan, data dan informasi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, perempuan dan anak, menyiapkan pendamping hukum terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, perempuan dan anak, melaksanakan komunikasi, informasi dan evaluasi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, perempuan dan anak, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan hak asasi manusia,rlindungan perempuan dan anak sub bidang perlindungan perempuan dan anakrlindunganrlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi menyusun program kerja sub bidang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan program kerja sub bidang perlindungan perempuan dan anak, cc. menyiapkan bahan peraturan dan perundang undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi hak perempuan dan anak, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang perlindungan perempuan dan anak, had melaksanakan penyuluhan perlindungan hukum perempuan dan anak, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindunganlaksanakan tugas pokok penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi pelayanan kontrasepsi serta peningkatan pembinaan remaja dan perlindungan hak hak reproduksirumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, peningkatan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah terhadap permasalahan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerahbina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga sub bidang bina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluargabina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluargbina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga mempunyai fungsi menyusun program kerja sub bidang bina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga, melaksanakan program kerja sub bidang bina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga, c. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga, menyusun kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga: menyelenggarakan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga, melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluargakesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sub bidang kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksikesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi berdasarkan peraturan dan per undang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai fungsi menyusun program kerja sub bidang kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melaksanakan program kerja sub bidang kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melakukan pendataan dan pembinaan terhadap peserta keluarga berencanmantau mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksigendalian penduduk, advokasi dan pergerakan data dan informasi bidang pengendalian penduduk advokasi dan pergerakan data dan informasi melaksanakan tugas pokok pengumpulan dan pengolahan data, menganalisis, mengendalikan dan mengevaluasi program pengendalian penduduk, advokasi, pergerakan data dan informasindalian penduduk, advokasi dan pergerakan data dan informasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data tentang program pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, pelaksanaan pengolahan hasil analisa dan evaluasi dalam rangka pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, cc. pelaksanaan kegiatan advokasi, pergerakan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan pengendalian penduduk, advokasi, pergerakan data dan informasi,advokasi dan pergerakan data dan informasi sub bidang advokasi dan pergerakan data dan informasi melaksanakan tugas pokok melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan advokasi dantn, sub bidang advokasi dan pergerakan data dan informasi mempunyai fungsi menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan petunjuk operasional kegiatan advokasi, pergerakan data dan informasi serta edukasi pergerakan penduduk, operasional institusi masyarakat pedesaan dan kelompok peduli kb, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana: melaksanakan kegiatan advokasiukan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan advokasi, pergeraknyerangan kebijakan kependudukan dan analisis dampak kependudukan sub bidang penyerangan kebijakan kependudukan dan analisis dampak kependudukan melaksanakan tugas pokok melakukan pengumpulan dataterkait programyerangan kebijakan kependudukan dan analisis dampak kependudukan mempunyai fungsi menyusun program kerja kegiatan penyerangan kebijakan kependudukan dan analisis dampak kependudukan, menyusun data basis perencanaanentry data hasil pemutakhiran data keluarglaksanakan monitoring dan evaluasi sub bidang penyerangan kebijakan kependudukan dan analisis dampak kependudukanbupati pohuwato syarif bunga diundangkan marisa pada tanggal sekretaris daerah pohuwato doni s.ip., nip. berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor
bupati boalemo peraturan bupati boalemo nomor2" pemerintah kabupaten boalemo, perlu dilakukan para koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang kena pen sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian dan yang berlaku, bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur kunopara hirarkis kompetensi serta wawasan pegawai negeri sipil melalui pendidikan, abu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud seraoalemo bupati peraturan bupati boalemo nomor jiierint, surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor m.pan rb tentang batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi guru, dosen dan pegawai negeri sipil, serta pegawai negeri izin belajar.wenang kepada pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan daerah. izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwewenang kepada pegawai negeri sipil untuk mengikuti(aa kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemamp,negeri dan swasta dan atau program studi yang dituju statusnya harus memiliki akreditasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pns yang mendapatkan beasiswa pada lembaga pendidikan negeri atau swasta setara, dan tahun untuk program strata iii (s3) atau setara, kecuali bidang ilmu yang langka, mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwewenang, surat keterangan lulus seleksi pendidikan dari lembaga pendidikan yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan,f lainnya berupa administrasi kepegawaian dan administrasi pendukung. bagian keempat hak dan kewajiban penerima beasiswa dan tugas belajar hak pns penerimaan beasiswa adalah: gaji, kenaikan gaji berkala, hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kewajiban pns penerima beasiswa adalah: menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnyanerima beasiswa, bangsa dan negara indonesia, mentaati semua ketentuan penerima beasiswa termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan,dan pendidikan pelatihan kabupaten boalemo. bagian kelima masa pendidikan beasiswa dan tugas belajar (l) lama pendidikan penerima beasiswa sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh. pns yang mengikuti pendidikan beasiswa dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan pendidikan. pns yang mengikuti pendidikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar. penerima beasiswa dantempat bersangkutan melaksanakan tugas belajar dan atau izin belajar, karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, melanggar peraturan disiplin pns serta ketentuan dan atau peraturan lembaga pendidikan, berakhirnya batas waktu pendidikan yang ditempuh berdasarkan surat keterangan perguruan tinggi yang bersangkutanan pendidikan pelatihan kabupaten boalemo dengan menyerahkan salinan fotokopi ijazah. bab izin belajar bagian kesatu pokok pokok kebijakan (l)emberian izin belajarizin belajar diberikan surat rekomendasi sebagai legalitas pns tersebut dalam melaksanakan perkuliah maka izin belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapatntitas dan kompetensi pns yang akan mengajukan izin belajar, maka lembaga pendidikan negeri dan swasta atau program studi yang dituju statusnya harus mendapatkan akreditasi minimal dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, bagi pns yang mendapatkan izin belajar pada lembaga pendidikanketentuan sebagaimana dimaksud pada angka diatas perlu dibuatkan surat keterangan atau surat pernyataan dari lembaga pendidikan negeri swasta dan atau program studi bidang akademik.harapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kebutuhan skpd. bagian kedua tata cara pengajuan izinizin belajarizin belajar sebagaimana dimaksud pada agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana program izin belajar kepada pejabat yang menangani izin belajar. terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan surat rekomendasi izin belajar. bagian ketiga persyaratan izin belajar persyaratan izinmembuatanggu pekerjaan tugas dinas sehari hari, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menurut bantuan dana dari pemerintah daerah, ., sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf danbab tugas belajar bagian kesatu pokok pokok kebijakan tugas belajar pns harusional, teknis, administrative yang dibutuhkan skpd. tugas belajar dilakukan secara selektif kepada pns yang menunjukan prestasi kerja, loyalitas, dedikasi yang baik dan sesuai kebutuhan skpd. setiap pns harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan tugasnya. bagian kedua tata cara pengajuan tugastugas belajar kepada bupati melalui kepala badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan atas usul kepala skpd. sebelum mengajukan tugas belajar sebagaimana dimaksud padaizin belajar. terhadap pengajuan tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan surat rekomendasi tugas belajar. bagian ketiga persyaratan tugas belajar persyaratan tugas. cc. membuat surat pernyataan tertulis bermeterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa: tidak sedang menjalani hukuman disiplin, biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan dibebankan pada apbd pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah: .skpdalam rumus.skpd sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka ditambah berdasarkan kebijakan dari ppk.pengecualian terhadap batas usiamaksimal pemberian tugas belajar batas usia maksimalrogram start (s atau setara dan program start,(empat puluh lima) tahun,) tahun:. bagi pns yang memperoleh ijazah sarjana s1) diploma dan magister s2) atau yang setara, dari perguruan tinggi yang letaknya ditempuh dalam waktu melebihi jam dari tempat kerja yang bersangkutan, melalui ijin belajar, dapat dipergunakan untuk pembinaan karier apabila, memiliki surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan ijin belajar tidak meninggalkan tugas sehari hari, jatah pada perguruan tinggi yang dimiliki paling kurang terakreditasi cc. tersedia formasi jabatan yang linier dengan ijazah yang dimiliki: pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iii b, bagi pns yang memperoleh ijazah sarjana s1) diploma iv. pangkat paling rendah penata muda tingkat golongan ruang ii b, bagi pns yang memperoleh ijazah magister s2) atau yang setara. pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka l,angka dan angka berlaku sampai tahun bab pembiayaan pns penerima beasiswa tugas belajar, dibiayai dari apbn apbd, lembaga kementrian, donatur dari lembaga non pemerintah, atau pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut peraturan perundang undangan. pns yang sedang mengikuti program kerjasama peraturan tinggi, dapat diberikan bantuan biaya dari pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan formasi serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. bab vii kewenangan bupati berwenang menetapkan dan menandatangani surat rekomendasi izin belajar tugas belajar. bupati berwenang menetapkan dan menandatangani surat keputusan penerima beasiswa setiap tahunnya. bab viii hukuman disiplin beasiswa, izin belajar dan tugas belajar dapat dicabut apabila, pns melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dalam pemberian beasiswa, izin belajar dan tugas belajar. dokumen dalam kelengkapan persyaratan yang diajukan ternyata dokumen palsu tidak sah. selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada diatas pns yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan lain lain pns yang telah menyelesaikan pendidikan izin belajar dan atau tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kesenjangan yang lebih tinggi harus bekerja sekurang kurangnya (satu) tahun sejak selesainya pendidikan sebelumnya. pns yang menjalani pendidikan tugas belajar baik dengan biaya pendidikan dari apbd kabupaten boalemo maupun diluar apbd kabupaten boalemo,,kecuali karena sakittelah mendapat izin belajar dan atau tugas belajar dan telahoo, pagar diundangkan tilamuta pada tanggal sekertaris daerah kabupaten boalemo mag ir. sukarno abdul hamid pembina utama madya kai nip. berita daerah kabupaten boalemo tahun nomor lib
kasubagmari kepala kabar heru bupati pohuwato asisten sita, sekda peraturan bupati poh ato "bwsa aan bean: peraturan bupatirhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika kabupaten pohuwato. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika kabupaten pohuwato. sekretaris adalah sekretaris dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika kabupaten pohuwato. bidang adalah masing masing bidang pada dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika kabupaten pohuwato. sub bagian adalah sub bagian pada dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika kabupaten pohuwato. seksi adalah seksi pada dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika kabupaten pohuwato. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika. dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian kedua tugas haypariwisata, komunikasi dan informatika. bagian ketiga:dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. bab ill uraian tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kepala dinas kepala dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas mempunyai fungsi: perumusan rencana dan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, mengkoordinasikan dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas: pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: dan pengendalian dan pengembangan terhadap pelaksanaan operasional dilingkupi tugasnya. bagian kedua sekretariat pen sekretariat dipimpin oleh sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika kabupaten pohuwato. sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan dinas: perencanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan sekretariat: pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan umum dan kepegawaian dinas: pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas, dan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat dinas. paragraf sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas membantu ana sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasiumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun "rencana dan program kerja tahunan, mencatat dan meneruskan surat masuk kepada kepala dinas: memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi: melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan kantor, mobilitas dan menyusun laporan sub bagian, melaksanakan pelayanan administrasi umumdilingkungan dinas, mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai, menyusun dan melaksanakan daftar urut kepangkatan pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai, mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagimelaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. pg. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan mempunyai fungsi mengumpulkan, mengadakan survey, mengolah dan menyajikan data, menyusun rencana strategis program dan kegiatan dinasondisi dari ketiga unsur baik perhubungan, pariwisata, serta komunikasi dan informatikatapan tenaga teknis bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika,nit pelaksana teknis dinas lingkungan dinas, menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan dan peragaan data, membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti bukti yang sah,perencanaan,dan penyusunan dan pembuatan laporan laporan dinas lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakukeuangan mempunyai fungsi: menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin,: membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan,: dan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dinas. bagian ketiga bidang perhubungan darat bidang perhubungan darat melaksanakan tugasdarabidang perhubungan darat mempunyai fungsi menyusun rencana program dan kegiatan bidang angkutan daratangkutan darat: mengumpulkan dan menganalisa serta melaporkan data bidang angkutan darat, melaksanakan pembinaan tentang keselamatan dan ketertiban lalu lintas: melaksanaklaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan penumpang umum, memberikan pertimbangan atas rencana pengeluaran perizinan non perizinan bidangnya serta mengkoordinasikan dan mengendalikan target pendapatan yang bersumber dari retribusi, mengkoordinir pelaksanaan pelayanan administrasi dan dokumen kendaraan, dan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi lalu lintas dan angkutan darat seksi lalu lintas dan angkutan darat melaksanakan tugas membantu kepala bidang dalam bidang lalu lintas dan angkutan daratsi lalu lintas dan angkutan darat mempunyai fungsi menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana angkutan darat darat: cc. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan angkutan darat: mempersiapkan pembinaan dan pengawasan bidang perizinan pengangkutan orang, mempersiapkan pembinaan dan pengawasan bidang perizinan angkutan barang dan angkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: mempersiapkan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum, angkutan barang dan angkutan khusus: memantau, mengawasi dan melaporkan kegiatan terminal: menyusun rencana pembukuan atau pelaksanaan jalur jalur trayek angkutan orang dan angkutan barang, merencanakan penetapan jaringan trayek angkutan pedesaan, memberikan usulan penetapan tarif angkutan desa: memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan: dan il. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan paragraf . seksi keselamatan dan teknik sarana seksi keselamatan dan teknik sarana melaksanakan tugas pokok membantu kepala bidang dalam bidang keselamatan dan teknik saranelamatan dan teknik sarana mempunyai fungsi, cc. melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha dan operasi kendaraan khusus mentor: melaksanakan rekomendasi permohonan izin trayek angkutan kota dan pedesaan: ce. melaksanakan rekomendasi atas peremajaan izin trayek baru angkutan kota dan pedesadan izin trayek, menyusun dan merencanakan pembangunan terminal: menyusun dan merencanakan balai uji kendaraan bermotor: meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam sistem transportasi jalan, j . meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan transportasi jalan terutama angkutan umum perkotaan: memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan: dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian keempat bidang perhubungan laut pasai bidang perhubungan laut melaksanakan tugas pokoklaurhubungan laut mempunyai fungsi penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada bidang perhubungan laut penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan laut: cc. mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan tiap tiap seksi pada bidang perhubungan laut: penyelenggaraan bidang perhubungan laut penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan bidang perhubungan laut, ka: penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pihak terkait bidang perhubungan laut: penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan laut: pelaksanaan tugas lain oleh kepala dinas, terdiri dari: paragraf seksi lalu lintas dan angkutan laut seksi lalu lintas dan angkutan laut melaksanakan tugas pokok membantu kepala bidang dalm bidang lalu lintas dan angkutan lautlalu lintas dan angkutan laut mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan laut pelaksanaan kegiatan teknis administrasi dan tatalaksana seksi lalu lintas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada seksi lalu lintas terdiri dari: melaksanakan inventarisasi data jumlah dan kunjungan kapal wilayah kabupaten: melaksanakan inventarisasi fasilitas pelabuhan daratan wilayah kabupaten: melaksanakan inventarisasi kebutuhan peralatan pemandu pelayaran wilayah kabupaten: melaksanakan inventarisasi fasilitas pelabuhan daratan wilayah kabupaten, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data seksi lalu lintas laut. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan bidang lalu lintas laut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang lalu lintas laut pelaksanaan koordinasi dengan instansi pihak terkait bidang lalu lintas laut pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi lalu lintas laut pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pelabuhan dan perkapalan seksi pelabuhan dan perkapalan melaksanakan tugas pokok membantu kepala bidang dalam seksi pelabuhan dan perkapalanlabuhan dan perkapalan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan seksi pelabuhan dan perkapalan, pelaksanaan teknis kegiatan seksi pelabuhan dan perkapalan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada seksi pelabuhan dan perkapalan terdiri dari: melaksanakan kegiatan inventarisasi syarat dan perlengkapan pelabuhan wilayah kabupaten: melaksanakan kegiatan inventarisasi kegiatan reklamasi: melaksanakan kegiatan check sounding pelabuhan wilayah kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pelabuhan wilayah kabupaten, penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan seksi pelabuhan dan perkapalan terdiri dari: melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan bidang kepelabuhanan wilayah kabupaten,dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan seksi pelabuhan dan perkapalan kepada kepala bidang. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan seksi pelabuhan dan perkapalan, pelaksanaan kegiatan seksi pelabuhan dan perkapalan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi pihak terkait, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi pelabuhan dan perkapalan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kelima bidang pariwisata seni dan ekonomi kreatif bidang pariwisata seni dan ekonomi kreatif melaksanakan tugas pokok menyusun program dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian, dan tradisi masyarakat serta upaya peningkatan daya tarik dan promosi pariwisata: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pariwisata seni dan ekonomi kreatif mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi serta hiburan umum, promosi, sarana dan tenaga kerja pariwisata: penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif: cc. penyelenggaraan perizinan bidang pengusahaanobyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, akomodasi, rumah makan, bar dan ketenagakerjaan: penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan, nilai tradisional, kepurbakalaan serta kesenian sesuai ketentuan yang berlaku: penyelenggaraan evaluasi kegiatan obyek wisata, pembinaan pengembangan sarana, tenaga kerja pariwisata serta pemasaran kepariwisataan:dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi terkait dibidang pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta memantau pelaksanaannya: paragraf seksi program, penyuluhan obyek wisata, usaha sarana pariwisata dan pengembangan produk wisata seksi program, penyuluhan obyek wisata, usaha sarana pariwisata dan pengembangan produk wisata melaksanakan tugas pokok penyuluhan obyek wisata, usaha sarana pariwisata, dan pengembangan produk wisata: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada. seksi program, penyuluhan obyek wisata, usaha sarana pariwisata dan pengembangan produk wisata mempunyai fungsi menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengembangan obyek wisata, usaha sarana pariwisata, dan produk wisata: aral pelaksanaan pengelolaan pengembangan obyek wisata, usaha sarana pariwisata serta produk wisata: pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pengembangan obyek wisata, usaha sarana pariwisata dan produk wisata, dan: menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemasaran serta penyuluhan pariwisata: paragraf seksi pentas seni, ekonomi kreatif dan pengembangan sejarah kepurbakalaan ak. seksi pentas seni, ekonomi kreatif dan pengembangan sejarah kepurbakalaan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba kesenian tingkat kabupaten, pembinaan pendidikan dan pelatihan kesenian daerah dan pengembangan sejarah kepurbakalaan: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pentas seni, ekonomi kreatif dan pengembangan sejarah kepurbakalaan mempunyai fungsi penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pentas seni, ekonomi kreatif, dan pengembangan sejarah kepurbakalaan: pelaksanaan pengelolaan kegiatan pentas seni, ekonomi kreatif dan pengembangan sejarah kepurbakalaan: pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pentas seni, ekonomi kreatif dan pengembangan sejarah kepurbakalaan: penyelenggaraan pagelaran yang berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi masyarakat: melaksanakan inventarisasi sejarah, peninggalan purbakala, legenda masyarakat religi dan tradisi: pelaksanaan pengawasan dan pelestarian seni dan sejarah kepurbakalaan: penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban, dan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. bagian keenam ana bidang pengembangan komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi bidang pengembangan komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi melaksanakan tugas pokok: melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi, menyusun rencana pengembangan komunikasi destinasi informasi, aplikasi teknologi dan informasi serta pengembangan sumber daya manusia, dan: dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), bidang pengembangan komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi mempunyai fungsi: pengkajian dan perumusan kebijakan bidang komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi: pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi, cc. pelaksanagembangan komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi: penyusunan program dan petunjuk teknis bidang komunikasi, informatika dan pos telekomunikasi, dan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian komunikasi, informatika, dan pos telekomunikasi. paragraf seksi pengembangan komunikasi, informatika dan hubungan antar lembaga seksi pengembangan komunikasi, informatika dan hubungan antar lembaga melaksanakan tugas pokok pengembangan komunikasi, informatika dan hubungan antar lembaga, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada saksi pengembangan komunikasi, informatika dan hubungan antar lembaga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengembangan komunikasi, informatika dan hubungan kelembagaan, tan pengawasan dan pembinaan di! bidang komunikasi, informatika dan hubungan kelembagaan: pelaksanaan petunjuk teknis bidang komunikasi, informatika dan hubungan kelembagaan: melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait dalam pengembangan komunikasi, informatika dan hubungan antar lembaga, dan, ce. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban. paragraf seksi pos dan telekomunikasi seksi pos dan telekomunikasi melaksanakan tugas pokok program pembangunan, perizinan lokasi pos dan telekomunikasi: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada alat seksi pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi pengkajian penyiapan data perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan pos dan telekomunikasi: pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pengembangan pos dan telekomunikasi: pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan rencana pendanaan pembangunan dan pengembangan pos dan telekomunikasi, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan dan program program pembangunan dan pengembangan pos dan telekomunikasi. bab ketentuan penutup pada saat diundangkan peraturan bupati ini, maka peraturan bupati pohuwato nomor tahun tentang tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, pariwisata dan kebudayaan fans bupati pohuwato, ke syarif bunga diundangkan marisa pada tanggal juni sek daerah kabypatenpohuwato s.ip., nib196 berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor
bupati gorontalo peraturan bupati kabupaten gorontalo nomor 2dgorontalojau gorontalo, david bobjembar hasil pemeriksaan penelitian draft peraturan bupati oleh bagian hukum a66 \| ' ' ' nomor obyekubstansi perlu penjabaran apbdhukum ri dewi danish nip. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. gorontalo lembar. pengajuan naskah dinas nomor tanggal sifat perihalbidang akuntansi kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 5st ekonomi dan pembangunan asisten administrasi umum catatan
osp salinan bupati bogor provinsi jawa barat peraturan bupati bogordiangkat serta diberhentikan oleh bupati. bab pembiayaan pembiayaan staf ahli dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada sekretariatgor kedudukan staf ahli berkedudukan bawah dan bertanggung emerintahan, politik, hukum dan kesejahteraan rakyat, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, dan staf ahli bidang administrasi dan keuangan. bab iii. bab iii tugas, fungsi dan rincian tugas bagian kesatu tugas dan fungsi staf ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada bupati mengenai isu isu strategis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada staf ahli mempunyai fungsi: pelaksanaan monitoring terhadap kebijakan yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyiapan bahan, kajian dan atau analisis terhadap kebijakan yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cc. perumusan saran, pertimbangan dan masukan terhadap pelaksanaan, pemecahan masalah, dan atau pengembangan kebijakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyampaian hasil rumusan saran dan pertimbangan kepada bupati, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bagian kedua rincian tugas paragrafmempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada bupati dalam bidang: pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakar, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, il. produk . il. produk hukum daerah, bantuan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, tata pemerintahan, kerja sama daerah, ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik: dan kehidupan beragama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang pemerintahan, politik, hukum dan kesejahteraan rakyatbupati dalam bidang: lingkungan . lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanaman modal dan pelayanan perizinan, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, perdagangan dan perindustrian, koperasi dan usaha mikro, ketenagakerjaan, perumahan dan kawasan permukiman, il. perhubungan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang ekonomi dan pembangun. paragraf staf ahli bidang administrasi dan keuangan staf ahli bidang administrasi dan keuangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada bupati dalam bidang: pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan pendapatan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, sumber daya manusia, penataan perangkat daerah dan penatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, arsip dan perpustakaan daerah, komunikasi dan informatika: dan il. statistik dan persandian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada staf ahli administrasi dan keuang.,,,sukanyang berkaitan dengan: penyusunan dan pembahasan peraturan daerah serta peraturan bupati, perumusan .:: menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas staf ahli, dangian ketiga pelaporan staf ahli menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya. bab v.
menimbang mengingat bupati pemalang provinsi jawa tengah peraturan bupati pemalang nomor x3> tahun tentang masterplan pengembangan smart city kabupaten pemalang tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pemalang, bahwa smart city merupakan konsep pengelolaan kota dengan manfaatkan teknologi informasi dan kom animasi dan atau teknologi lainnya secara efektif dan efisien aksi akan pelayanan kepada masyarakat; bahwa setiap program dan kegiatan smart city drum usman secara kom prehensil dan terpadu agar dapat meningkatkan tugas dan fungsi pem perintah dalam bidang pelayanan publik sehingga berikan manfaat sebesar besarnya kepentinganmasterplan pengen tangan smart city kabupaten pemalang tahunbaha lem baran negara republik indonesia nomor http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id menetapkmembom animasi dan inform atika nomor ahun tentang panduan umum tata kelola teknologi informasi dan kom animasi nasionalalang nomor memutuskan peraturan bupati tentang masterplan pengembangan smart city kabupaten pemalang tahun http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\masterplan adalah rencana induk pado pem bangunan dan pengen tangan program dan kegiatan. smart city adalah konsep pengelolaan daerah berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun wujudkan kehidupan masyarakat yang lebih an, lebih udah, lebih sehat, dan lebih akm dengan manfaatkan teknologi informasi dan kom animasi serta inovasi yang diarahkan perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. bab masterplan masterplan pengen tangan smart city kabupaten pem alang uat arah kebijakan, strategi pengen tangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu (sepuluh) tah dari ahun sam pai dengan ahun secara berkesinam bunga wujudkan visi misi kabupaten pemalang. masterplan sebagai ana dim maksud dalam berfungsi sebagai: pado pem perintah daerah dalam engel bangka inovasi pem bangunan daerah menuju pem alang cerdas yang udah, nyaman dan berkelanjutan dan pado bagi pem perintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengen tangan smart city. master plan pengen tangan smart city kabupaten pem alang sebagai ana dim maksud dalam meliputi: uku analisis strategis smart city kabupaten pemalang) uku masterplan smart city kabupaten pemalang) uku iii executive summ ary smart city kabupaten pemalang) rincian masterplhttp:\\jdih.pemalangrea bupati pemalang, cap ttd junaidi diundangkan pem alang pada tanggal arearem bina tingkat ip. l9670510tahun buku http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id daftarisi daftar isi. bab analisis kondisi masa depan. analisis kecenderungan trend) perkembangan kabupaten pemalang analisis perilaku dan harapan masyarakat kabupaten pemalang. analisis daya saing kabupaten pemalang. daya saing alam . . daya saing sumber daya manusia. daya saing ekonomi. kerjasama daerah. analisis kelembagaan dan relevansi terhadap stakeholder. bab analisis kesiapan daerah. analisis kesiapan nature. analisis kesiapan struktur daerah. analisis kualitas sumber daya manusia. analisis kualitas sumber daya pemerintahan. . analisis kualitas. sumber daya keuangan. analisis kesiapan infrastuktur daerah. analisis infrastuktur isi.i. analisis infrastuktur digital daerah. analisis kesiapan infrastuktur sosial daerah. analisis kesiapan suprastruktur. analisis kesiapan kebijakan daerah. analisis kesiapan kelembagaan daerah. analisis kesiapan organisasi masyarakat daerah. analisis kesiapan culture. bab iii analisis kesenjangan. analisis slot kesiapan mature dan culture. analisis slot kesiapan struktur. analisis slot kesiapan infrastuktur. analisis slot kesiapan suprastruktur. analisis gap atau kesenjangan. bab analisis visi pembangunan smart city sasaran smart city. smart governance. smart branding. smart economy. http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id smart living. smart society. :. smart environment. analisis visi pembangunan smart city. analisis visi dan misi pembangunan kabupaten pemalang. analisis visi dan misi pembangunan smart citytabel tabel kabupaten pemalang.:. tabel makna logo city branding pemalang. tabel analisis kelembagaan dan relevansi. tabel analisis kualitas sumber daya manusia. tabel analisis kualitas sumber daya pemerintahan. tabel analisis kualitas sumber daya keuangan. tabel analisis kesiapan infrastruktur fisik daerah. tabel analisis kesiapan infrastruktur digital daerah. tabel analisis kesiapan infrastruktur sosial daerah. tabel analisis kesiapan kebijakan daerah. tabel analisis kesiapan kelembagaan daerah. tabel analisis kesiapan organisasi masyarakat daerah. tabel analisis slot aspek nature dan culture. tabel analisis slot aspek struktur. tabel analisis slot aspek infrastruktur. tabel analisis sect aspek suprastruktur. tabel analisis gap aspek smart governance. tabel analisis gap smart branding. tabel analisis gap smart economy. tabel analisis gap smart living. . tabel analisis gap smart society. tabel analisis gap smart environment. tabel analisis visi dan misi pembangunangam bar gambar peta administrasi kabupaten pemalang. gambar proyeksi pertumbuhan pdrb kabupaten pemalang tahun menurut lapangan usaha. gambar proyeksi penduduk. gambar beberapa layanan publikyang disediakan oleh pemerintah kabupaten pemalang. gambar logo city branding kali paten pemalang user jawa . gambar produktivitas padi. . gambar produktivitas jagung. gambar perbandingan ipm kabupaten pemalang dan sekitarnya tahun . gambar perbandingan jumlah kabupaten sekitar pemalang. gambar trend pertumbuhan pdrb kabupaten pemalang dan sekitarnya. gambar perbandingan pdrb per kapita kabupaten pemalang dan sekitarnya. http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id bab analisis kondisi masa depan analisis kondisi masa depan (outlook) merupakan analisis yang dilakukan untukmengetahui kondisi yang akan terjadi masa mendatang. analisis ini dilakukan dengan melihat kecenderungan perkembangan wilayah, perilaku stakeholder, daya saing wilayah, kelembagaan dan relevansi dengan stakeholder. analisis dilakukan dengan memproyeksikan berbagai data serta melihat nilai nilai sosial maupun budaya yang berkembang dalam suatu wilayah untuk melihat kecenderungan perilaku para stakeholder. analisis kondisi masa depan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu wilayah untuk mencapai tujuan wilayahnya, dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan smart city. hasil dari analisis kondisi masa depan nantinya akan mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk pengembangan smart city kabupaten pemalang. analisis kecenderungan trend] perkembangan kabupaten pemalang kabupaten pemalang merupakan kabupaten yang terletak bagian utara provinsi jawa tengah. kabupaten ini dilalui jalan nasional rute atau yang lebih dikenal dengan jalan raya pantai utara pantura). adanya jalan raya pantura menyebabkan adanya perkembangan secara tidak langsung, baik secara keruangan, ekonomi, penduduk dan tentunya dalam hal penggunaan teknologi. gambar peta administrasiperkembangan kabupaten pemalang cenderung berpusat wilayah ibukota kabupaten dan sekitar jalan raya pantura. hal tersebut membuat bagian utara kabupaten pemalang cenderung lebih berkembang jika dibandingkan dengan bagian selatan. pada bagian selatan kabupaten pemalang terdapat kawasan kaki gunung slamet yang tergolong sebagai kawasan hutan lindung, sehingga kawasan tersebut perlu dijaga kelestariannya. hingga saat ini arah perkembangan kabupaten pemalang dibagi menjadi dua yakni perkembangan perkotaan bagian utara (sepanjang jalan raya pantura) dan kawasan konservasi hutan bagian selatan. proyeksi arah perkembangan kabupaten pemalang tentunya mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, salah satunya adalah dokumen rtrw kabupaten pemalang. pada rencana struktur ruang, kawasan perkotaan pemalang dan comal akan dijadikan pusat pelayanan dengan hierarki tertinggi kabupaten pemalang. kedua pusat ini akan lebih berkembang dibandingkan kawasan lainnya. selain itu, dalam rtrw kabupaten pemalang juga memuat beberapa rencana kawasan strategis, diantaranya adalah kawasan strategis agropolitan dan kawasan strategis pariwisata. hal ini mengindikasikan bahwa kedua sektor tersebut merupakan sektor strategis yang akan terus dikembangkan kedepannya. perkembangan spasial tentunya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi, teknologi dan kependudukan. salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk melihat arah perkembangan suatu wilayah adalah struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi kabupaten pemalang mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. hal tersebut dipengaruhi oleh peranan dan kontribusi dari sektor primer, sekunder dan tersier. sektor yang memberikan kontribusi terbesar untuk perekonomian kabupaten pemalang yaitu sektor pertanian, yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan dan perikanan. pada tahun sektor ini memberikan kontribusi sebesar dari jumlah keseluruhan pdrb. sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian adalah industri pengolahan serta perdagangan dan jasa %). pada tahun pdrb kabupaten pemalang menurut lapangan usaha mencapai triliun rupiah. apabila diproyeksikan menggunakan metode geometri sampai dengan tahun pdrb kabupaten pemalang menurut lapangan usaha akan mencapai triliun rupiah. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id proyeksi pdrb juta rupiah] ^o, ^o, b, ^o, o, <? > or, ^o , <b > 4j> gambar proyeksi pertumbuhan pdrb kabupaten pemalang tahun menurut lapangan usaha selain proyeksi pdrb, indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah analisis lq. tabel menjelaskan kondisi dari tiap sektor kabupaten pemalang. dapat disimpulkan bahwa kabupaten pemalang memiliki sektor basis yang cukup beragam apabila ditinjau melalui statis [slq] dan dinamis (dlq). terdapat kelompok sektor yaitu sektor unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang. tabel kabupaten pemalang sektor static dynamic interpretasi kesimpulan pertanian, kehutanan, dan perikanan slq> dlq< potensial pertambangan dan penggalian slq> dlq< potensial industri pengolahan slq< dlq> berkembang pengadaan listrik dan gas slq> dlq> unggulan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang slq> dlq> unggulan konstruksi slq<1dlq> berkembang perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor slq> dlq> unggulan smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id sektor static dynamic interpretasi kesimpulan transportasi dan pergudangan slq< dlq> berkembang penyediaan akomodasi dan makan minum slq> dlq< potensial informasi dan komunikasi slq< dlq< terbelakang jasa keuangan dan asuransi slq> dlq< potensial real estate slq< terbelakang m,n. jasa perusahaan slq> potensial administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib slq> dlq< potensial jasa pendidikan slq> potensial jasa kesehatan dan kegiatan sosial slq> dlq< potensial jasa lainnya slq> potensial sektor unggulan merupakan kelompok sektor yang memiliki nilai slq dan dlq sektor yang termasuk kedalam sektor unggulan diantaranya perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor pengadaan listrik dan gas. beberapa sektor tersebut menjadi sektor basis kabupaten pemalang dan secara pertumbuhan sekitarnya pun merupakan sektor basis wilayah provinsi jawa tengah. sektor potensial merupakan kelompok sektor yang memiliki nilai slq dan dlq artinya secara kondisi eksisting sektor sektor tersebut merupakan sektor basis untuk wilayahnya, namun pertumbuhannya daerah lain lebih tinggi jika dibandingkan wilayah tersebut. pada kabupaten pemalang, sektor yang memiliki nilai slq adalah sektor pertanian dan jasa lainnya, yang dimana nilainya mendekati angka dikarenakan nilai slq sektor tersebut melebihi angka kabupaten pemalang mampu untuk mengekspor hasil produksi dari sektor tersebut. sektor berkembang merupakan kelompok sektor yang memiliki nilai slq dan dlq hal tersebut dapat diartikan bahwa secara eksisting sektor tersebut kabupaten pemalang bukan merupakan sektor basis provinsi jawa tengah, namun dari perbandingan pertumbuhannya ada tren untuk menuju menjadi sektor basis. sektor yang termasuk kedalam sektor berkembang diantaranya adalah sektor konstruksi dan transportasi pergudangan. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id kelompok sektor yang keempat adalah kelompok sektor terbelakang. kelompok ini terdiri dari sektor informasi dan komunikasi septa real estate. sektor ini tidak memiliki keunggulan secara eksisting maupun secara pertumbuhan. melihat dari aspek kependudukan, masyarakat kabupaten pemalang cenderung bertempat tinggal kecamatan yang berdekatan dengan pantai utara. hal tersebut terlihat dari jumlah penduduk yang berada wilayah pantai mencapai dari total seluruh penduduk. untukpresentase jumlah penduduk yang berada wilayah pegunungan sebesar dan wilayah dataran rendah sebesar pada tahun jumlah penduduk kabupaten pemalang jiwa dengan 'aju pertumbuhan dari tahun mencapai kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi kabupaten pemalang yaitu kecamatan taman dengan kepadatan penduduk sebesar jiwa km2. proyeksi penduduk jiwa] otv <%v rin rfe 'ft gambar proyeksi penduduk sumber: analisis penyusun gambar menunjukan proyeksi jumlah penduduk kabupaten pemalang hingga tahun jumlah penduduk kabupaten pemalang diproyeksikan akan bertambah hingga ribu penduduk dalam kurun waktu tahun. proyeksi tersebut menggunakan asumsi pertumbuhan penduduk yang mengikuti tren dan tidak terdapat peristiwa luar biasa. hasil proyeksi jumlah penduduk juga menggambarkan layanan aplikasi gambar beberapa layanan publik yang disediakan oleh pemerintahkecenderungan penduduk akan terkonsentrasi beberapa kecamatan seperti kecamatan pemalang dan kecamatan taman. dalam penggunaan teknologi, pemerintah kabupaten pemalang telah mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat. pelayanan publik dan akses informasi mengenai kabupaten pemalang dapat diakses secara daring melalui situs selain situs tersebut, sekitar masing masing organisasi perangkat daerah opd) telah memiliki sit yang bertujuan untuk tempe^mudah masyarakat dalam mengakses informasi yang ada kabupaten pemalang. berkaitan dengar teknologi informasi dan komunikasi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten pemalang. beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan sdm yang memiliki keahlian bidang teknologi informasi, belum terintegrasinya sistem elektronik antar opd, masih kurangnya sarana prasarana penunjang komunikasi dan informatika, serta belum bertanya akses informasi. selain itu, sistem keamanan jaringan komunikasi pemerintah kabupaten pemalang juga masih rawan untuk dirusak. untuk menjadikan kabupaten pemalang sebagai smart city, dinas komunikasi dan informatika kabupaten pemalang mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi masalah tersebut. strategi yang dilakukan antara lain adalah optimalisasi dan mengintegrasikan kinerja opd. dinas komunikasi dan informatika juga mendorong pemanfaatan media informasi, dan pengamanan informasi lingkungan pemerintah kabupaten pemalang. saat ini, pemerintah kabupaten pemalang memiliki target pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh desa kabupaten pemalang. tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusiayang ada sehingga masyarakat yang ada desa tersebut memiliki kualitas hidup yang lebih baik. salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan membentuk pusat pemberdayaan informatika dan desa puspindes). puspindes merupakan inovasi dari pemerintah daerah yang berkerjasama dengan relawan tik kabupaten pemalang bawah pengawasan dinpermasdes. puspindes bertugas untuk mengembangkan kawasan pedesaan kabupaten pemalang menjadi desa teknologi informasi dan komunikasi ketika) melalui kegiatan pemberdayaan desa. salah satu produk dari puspindes adalah sidem. sidem merupakan sistem yang memuat data data pada beberapa tingkat administrasi seperti kecamatan bahkan desa. data yang ada dapat dikelola dan dikontrol oleh smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id pemerintah desa. selain itu, mulai dikembangkan pula beberapa kegiatan seperti pelatihan tik untuk perangkat desa dan pusat internet desa. kabupaten pemalang telah membuat city branding beserta logo yang telah diterbitkan pada tahun kabupaten pemalang juga memiliki branding user jawa karena letak geografis kabupaten pemalang tepat tengah pulau jawa. letak kabupaten pemalang yang berada tengah pulau jawa dapat dilihat dari bentangan garis dari anyer panarukan1. hal tersebut menyebabkan kabupaten pemalang memiliki posisi yang cukup strategis dan dapat menjadi faktor pendorong untuk mengembangkan kabupaten pemalang menjadi sebuah kota yang cerdas. harapannya kabupaten pemalang dapat menjadi pusat atau poros wilayah pengembangan baru pulau jawa melalui pengembangan potensi unggulan daerah, pengembangan investasi, yang dapat memberikan kehidupan dan penghidupan bagi wilayahnya sendiri dan wilayah lain, menjadi tempat "singgah" dengan menawarkan segala sumber daya yang dimiliki, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. pem'bangunan kabupaten pemalang juga merujuk pada khasanah budaya jawa, baik yang diwujudkan dalam bentuk fisik maupun tercermin dalam karakter dan ciri kehidupan sehari hari masyarakat kabupaten pemalang. gambar logo city branding kabupaten pemalang user jawa" logo city branding kabupaten pemalang terinspirasi dari sumber daya alam yang dimiliki kabupaten berupa air. logo terinspirasi dari sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten berupa air. air mempunyai banyak manfaat dalam peranan kehidupan seluruh makhluk hidup, memberi manfaat bagi seluruh masyarakat kota maupun luar kota, orang bijak mengatakan sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya". air menggambarkan kesejukan, kesuburan, ketenangan, harapan dan keselarasan kabupaten pemalang, yang selalu menjunjung tinggi kebudayaan jawa serta mampu menempatkan diri segala kondisi. awal huruf besar dan kombinasi! warna merah menggambarkan semangat yang luar biasa serta antusiasme masyarakat untuk membangun kota, kombinasi dilansir dari laman smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id warna dasar yang berbeda bahwa kabupaten pemalang menggambarkan heterogenitas elemen masyarakat yang mengedepankan kebersamaan keselarasan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. tabel makna logo city branding pemalang logo makna gambar air dan ombak: air menggambarkan semangat juang dan loyalitas tanpa batas yang terus mengalir berkelanjutan dari pemimpin yang selalu memberi pelayanan kepada masyarakat serta masyarakat yang aktif dan guru dalam aktivitas pembangunan menuju prestasi tiada henti. ombak menggambarkan identitas bahari yang dimiliki oleh kabupaten pemalang f " .'l~ gambar kepitingpada huruf "e budidaya kepiting soka merupakan salah satu sumber potensi ekonomi masyarakat kawasan megapolitan kecamatan petarukan dan kecamatan ulujami kabupaten pemalang. budidaya kepiting soka juga mampu menembus pasar nasional dan termasuk salah satu komoditi ekspor indonesia. gambar huruf "m" mount) yang berbentuk gunung: selain dibatasi oleh laut, kabupaten pemalang memiliki daerah pegunungan yaitu berupa gunung slamet yang merupakan gunung tertinggi jawa tengah, selain itu ada beberapa gunung gunung kecil yaitu gugur.g gajah yang terletak desa tongseng kecamatan randudongkal dan bukit mendalam atau gunung jimat yang terletak desa mendalam kecamatan belik. dengan adanya pegunungan tentu banyak panorama yang menawarkan keindahan alam dan sumber daya alam yang sangat potensial seperti: tambang diri, kaolin, batu gamping dan batu marmer. .,,rl mf gambar lengkungan kecil pada huruf "a : menggambarkan jajanan khas kabupaten pemalang yaitu ngel ngel. jajanan ini sudah sangat melekat sebagai jajanan khas kabupaten pemalang l. <" **** v't'vw ; >. v.v . ' gambar nanas: nanas madu merupakan salah satu buah unggulan kabupaten pemalang dan digemari oleh masyarakat luas, baik dalam kota maupun luar kota dan bisa bersaing pasar tradisional maupun pasar modern. daun yang berjumlah lima berarti prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan dan berkembang, lima prinsip tersebut diantaranyayaitu ekologi, ekonomi, equity (pemerataan), engagement (peran serta) energi. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id (> ? gambar huruf "g" merupakan inisial dari beberapa makanan dan produk khas kabupaten pemalang diantaranya grombyang", hidangan nasi grombyang ini berkuah dan mirip soto. hidangan ini banyak diminati oleh warga dari luar kota. selain grombyang, produk khas kabupaten pemalang yang berinisial adalah sarung "color" yang dikenal dengan nama golden" yang dikenal sampai timur tengah, kerajinan gerabah dan sapu "glagah". gambar motif batik pada huruf g : menggambarkan bahwa kabupaten pemalang memiliki tarian khas yaitu tari selendang pemalang tsl). beberapa motif batik mempunyai arti ragam gerak tari selendang pemalang merupakan penggabungan ragam gerak dari beberapa daerah. sumber: analisis perilaku dan harapan masyarakat kabupaten pemalang kabupaten pemalang berada bagian utara pulau jawa, masuk dalam daerah administrasi provinsi jawa tengah. kabupaten pemalang dilalui oleh jalur pantai utara pantura). kabupaten pemalang memiliki bentang alam yang beranekaragam, dimulai dari daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan. secara umum, masyarakat kabupaten pemalang ingin terpenuhinya pelayanan dasar, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan, dll. dengan adanya pemanfaatan tik akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dan lebih tepat sasaran. selain terpenuhinya pelayanan dasar, masyarakat tentunya ingin agar adanya pengembangan sistem keamanan pada kawasan perkotaan. kawasan perkotaan kabupaten pemalang dilalui oleh jalan raya pantura yang menyebabkan kondisi lain lintas menjadi sangat padat sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. maka dari itu, pengembangan program smart city diharapkan mampu menjawab permasalahan dasar yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. program yang diprioritaskan adalah program perizinan, kesehatan, pendidikan sehingga akan langsung terlihat. dampaknya masyarakat. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id analisis daya saing kabupaten pemalang daya saing alam analisis daya saing dari segi alam dijelaskan sebagai analisis yang melihat perbandingan kabupaten pemalang dengan kabupaten sekitarnya dalam hal kondisi alam. kondisi alam yang dapat dibandingkan dalam konteks ini adalah produktivitas bebe~apa sektor pertanian. produktivitas padi sawah padi ladang kwintal ha) kab. batang kab. kab. kab. tegal kab. brebes kota kota tegal pekalongan pemalang pekalongan gambar produktivitas padi sumber: provinsi jawa tengah dalam angka padi merupakan salah satu komoditas yang dapat digunakan untuk membandingkan seberapa produktif lahan kabupaten. data jawa tengah dalam angka memperlihatkan bahwa kabupaten pemalang secara' umum termasuk kabupaten dengan produktivitas padi dan sawah yang cukup baik bandingkan dengan kabupaten sekitarnya. hal ini tergambar juga pada produksi beras jawa tengah. kabupaten ini masuk kedalam kabupaten penghasil beras jawa tengah selain kabupaten cilacap, demak, grobogan, brebes, pati, sragen, banyumas, kebumen, pemalang, klaten, dan blora. jumlah produksi beras kabupaten pemalang pada tahun mencapai ton dan sudah meningkat dibandingkan pada tahun berbeda dengan padi sawah padi ladang, kabupaten pemalang memiliki produktivitas jagung yang cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id produktivitas jagung kwintal ha) kab. batang kab. pekalongan kab. pemalang kab. tegal kab. brebes gambar produktivitas jagung sumber: provinsi jawa tengah dalam angka daya saing sumber daya manusia daya saing sdm dilakukan untuk melihat kemampuan kabupaten pemalang dari segi kualitas dan kuantitas jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. dari segi kualitas perbandingan itu dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia dan dari segi kuantitas dapat dilihat dari perbandingan angka beban tanggungan antar kabupaten tersebut. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id perbandingan kabupaten pemalang dan sekitarnya tahunipm kabupaten pemalang dan sekitarnya tahun sumber: provinsi jawa tengah dalam angka dari indeks pembangunan manusia, terlihat bahwa posisi kabupaten pemalang termasuk kedalam kabupaten yang nya rendah. kabupaten pemalang hanya berada tingkat diatas kabupaten brebes. secara kualitas, kabupaten pemalang perlu untuk meningkatkan pembangunan pada sektor yang berhubungan dengan pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan. jumlah penduduk jiwa)jumlah kabupaten sekitar pemalang sumber: provinsi jawa tengah dalam angka smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id dari jumlah penduduknya sendiri, jumlah penduduk kabupaten pemalang cukup tinggi jika dibandingkan daerah sekitarnya. hal ini mengindikasikan terdapat potensi tenaga kerja yang cukup tinggi kabupaten pemalang. daya saing ekonomi batang pekalongan pemalang tegal brebes kota pekalongan kota tegal gambar trend pertumbuhan pdrb kabupaten pemalang dan sekitarnya dalam juta rupiah) sumber: provinsi jawa tengah dalam angka trend pertumbuhan pdrb, kabupaten pemalang termasuk kedalam kelompok tengah dalam tingkatan jumlah pdrb dibandingkan dengan kabupaten kota sekitar. dan dapat terlihat pula bahwa trend posisi tersebut cenderung tidak berubah dalam tahun tersebut. pada tahun dan sendiri terlihat terdapat gap yang semakin besar antara kabupaten pemalang dan kabupaten pekalongan. hal ini menunjukan perkembangan ekonomi yang baik bagipdrb batang pekalongan kapita juta rupiah jiwa) _____ ;: pemalang tegal brebes kota kota tegal pekalongan gambar perbandingan pdrb per kapita kabupaten pemalang dan sekitarnya namun apabila ditinjau pdrb kapita, kabupaten pemalang merupakan kabupaten dengan angka terendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. kerjasama daerah kabupaten yang terdapat jawa tengah telah memiliki bentuk kerjasama antar daerah, termasuk kabupaten pemalang. kabupaten pemalang memiliki bentuk kerjasama berbasis kluster daerah yang diberi nama sapta mitra pantura sampan). sampan adalah bentuk kerjasama antar daerah bidang pengelolaan daerah yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi dimana kabupaten yang terlibat merupakan kabupaten yang berada dalam kluster wilayah yang sama. sampan diikuti oleh beberapa kabupaten yang terletak bagian barat laut provinsi jawa tengah, diantaranya adalah kota pekalongan, kota tegal, kabupaten brebes, kabupaten tegal, kabupaten pemalang, kota pekalongan, dan kabupaten batang. sampan telah menjadi salah satu media kerjasama dan kolaborasi antar daerah wilayah pantura melalui pendekatan kewilayahan. namun kinerja sampan sebagai bentuk kerjasama daerah belum dapat berlangsung dengan baik. hal ini disebabkan karena masih tingginya ego masing masing kabupaten. selain itu, didalam dokumen rtrw provinsi jawa tengah terdapat bentuk perisai berupa adanya kerjasama lain yang hanya melibatkan beberapa kabupaten, yakni bregasmalang brebes, tegal, slawi, pemalang) dan smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id petanglong kemasyarakatan pekalongan, kabupaten batang dan kabupaten pekalongan. bentuk kerjasama yang dilakukan pada kawasan bregasmalang cukup luas, mulai dari transportasi, pertama'ahan, air bersih dan lain lain. akan tetapi, bentuk kerjasama tersebutbelum membuahkan hasil. salah satu faktor penyebabnya adalah masih adanya ego lokal dari setiap kabupaten dalam melakukan kerjasama tersebut. analisis kelembagaan dan relevansi terhadap stakeholder analisis ini meninjau respon kebijakan pemerintah kabupaten pemalangyarig dilihat dari tren perkembangan daerah dan kondisi saat ini. analisis ini akan menggambarkan kebutuhan stakeholder dalam mewujudkan program yang dibutuhkan smart city kabupaten pemalang. tabel analisis kelembagaan dan relevansi integrasi sistem pendidikan integrasi data kependudukan dan administrasi pelayanan medis on line integrasi pengelolaan sampah government government government government pengembangan sistem pelayanan publik dengan pembuatan sistem dan implementasinya yang diwadahi oleh layanan government. pengembangan branding wisata lokal government pembuatan platform pariwisata kabupaten pemalang sebagai wadah promosi dan membantu kegiatan pariwisata (lokasi wisata, penginapan, kuliner, oleh oleh) atau kerjasama dengan berbagai smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id ^^z^iaw lipid jms i tm ^^mba&as3s^m influencer pengembangan ekonomi lokal government pembuatan platform tentang pemasaran produk lokal literasi digital dan pemanfaatan internet yang produktif program literasi pengembangan program literasi digital sedini mungkin. sistem transportasi yang terintegrasi smart infrastructure kebutuhan akan smart infrastructure hanya secara parsial mewadahi dalam tugas pokok, dan fungsi diskominfotik. namun dalam pengembangan smart infrastructure dibutuhkan kerjasama. dengan berbagai opd dan pengembang yang perpustakaan digital smart infrastructure cctv smart infrastructure dalam pengembangan kelembagaan pengembangan smart city perlu dilihat pula rencana pengembangan smart city yang akan dikembangkan kedepannya. berdasarkan hasil bintik dijelaskan beberapa hal yang akan menjadi pengembangan smart city kabupaten pemalang. sebagian besar rencana tentunya masih mengarah kepada kebutuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perizinan. hal ini dapat menjadi arahan kabupaten pemalang dalam mengembangkan smart city. dalam kelembagaan yang dibentuk dan berkaitan dengan program smart city, kabupaten pemalang telah memiliki surat keputusan bupati tentang pembentukan dewan smart city kabupaten pemalang. dewan smart city bertugas memberikan arahan inisiasi program program smart city. program atau aplikasi yang akan dikembangkan nantinya akan dijalankan bawah pengawasan dewan smart city tersebut. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id dalam menjalankan tugasnya, dewan smart city melakukan kerjasama dengan beragam pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program atau rencana yang akan dikembangkan. misalnya ketika melakukan pengembangan platform ekonomi lokal maka dewan smart city akan bekerjasama dengan beragam stakeholder seperti pelaku umkm, marketplace, dan institusi pendidikan. kabupaten pemalang tentunya juga membutuhkan program literasi digital untuk mendukung tercapainya program smart city. literasi digital dibutuhkan sebagai capacity building bagi pemerintah, masyarakat dan aktor yang terlibat dalam pengembangan smart city kabupaten pemalang sehingga nantinya program program smart city yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id bab analisis kesiapan daerah analisis kesiapan nature kabupaten pemalang merupakan salah satu kabupaten yang dilewati jalan pantai utara provinsi jawa tengah. secara astronomis, kabupaten pemalang terletak antara lintang selatan ls] dan antara bujur timur btj yang memiliki luas km2. secara administratif kabupaten pemalang terdiri atas kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. pusat pemerintahan kabupaten pemalang berada kecamatan pemalang. kecamatan kecamatan yang terdapat pada kabupaten pemalang diantaranya adalah kecamatan pemalang, taman, petarukan. bantarbolang, randudongkal, moga, warungpring, belik, pulosari, watukumpul, ampelgading, boleh, comal, dan ulujami. kabupaten pemalang berbatasan dengan wilayah berikut: utara: laut jawa selatan: kabupaten purbalingga timur: kabupaten pekalongan barat: kabupaten tegal bentang alam kabupaten pemalang merupakan areal dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan kemiringan lereng yang beragam. kabupaten pemalang memiliki topografi bervariasi. bagian utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara meter atas permukaan laut. bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian atas permukaan laut dan bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian atas permukaan laut. wilayah kabupaten pemalang dilintasi dua sungai besar yaitu sungai waluh dan sungai comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur. jenis tanah kabupaten pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik. jenis aluvial terdapat wilayah kecamatan petarukan, pemalang, ampelgading, boleh, comal dan ulujami. profil kabupaten pemalang dilanslrdari laman profil kabupaten pemalang dilansirdari laman smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id jenis tanah litosol dan kompleksnya, terdapat kecamatan perancang, randudongkal, belik, watukumpul, dan bantarbolang. jenis latosol dan asosiasinya terdapat kecamatan bantarbolang, perancang, moga, pulosari, randudongkal dan belik. temperatur kabupaten perancang tidak banyak mengalami perubahan pada musim kemarau maupun penghujan, berkisar antara dengan rata rata curah hujan selama tahun sebesar mm. curah hujan tertinggi berada pada bulan januari yaitu mm, sedangkan curah hujan terendah berada bulan juli, yaitu sebesar mm. secara penggunaan lahan kabupaten perancang dibagi menjadi kawasan, yaitu kawasan lahan kering dan lahan sawah %). kawasan lahan kering terbagi lagi menjadi kawasan hutan, kebun, ladang dan tambak. persebaran kawasan ini cenderung berada wilayah perkotaan perancang dan selatan kabupaten perancang. wilayah kabupaten perancang, terdapat tiga jenis rawan bencana, yaitu rawan bencana berupa gerakan tanah, rawan bencana erosi, dan rawan bencana genangan air yang terjadi disaat musim penghujan saja. kawasan tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah, curah hujan dan kelerengan yang ada kabupaten perancang. tain lain bangunan mwt.m tam gambar peiiggimaan lahan kabupaten perancang0 dari dominasi penggunaan lahan tersebut dapat terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang ditopang oleh keadaaan alam kabupaten perancang. pertanian yang terdapat kabupaten perancang terbilang rthktop melimpah. data kabupaten perancang dalam angka tahun menunjukan bahwa: jenis tanah kabupaten perancang yang dilansir dari laman kabupaten perancang dalam angka tahun dilansir dari laman art city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id tanaman pangan pada tahun produksi padi sawah naik sebesar persen dari tahun sebelumnya, sedangkan produksi padi ladang meningkat sebesar persen. hal ini sejalan dengan rata rata produksi yang meningkat cukup signifikan. secara umum luas panen, produktivitas perhektar dan produksi tanaman palawija kabupaten pemalang tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hortikultura rata rata produksi tanaman holtikultura tahun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun rata rata produksi yang paling besar adalah tanaman petai sawi dengan angka rata rata produksi per pohon selama tahun untuk tanaman buah buahan secara keseluruhan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun komoditas buah mangga merupakan produksi ton pada tahun perkebunan jenis perkebunan yang mendominasi kabupaten pemalang adalah teh dengan total area mencapai dan total produksi sebesar ton pada tahun produksi perkebunan andalan lainnya adalah tebu, kelapa sayur, glagah arjuna, cengkeh, kopi, tembakau, kakao, lada, nilam, dan karet tumbuh subur kabupaten ini. peternakan jenis peternakan yang diusahakan kabupaten pemalang antara lain sapi potong, sapi perah, kambing, domba, kerbau, kuda, ayam buras,ayam petelur, ayam pedaging dan itik, burung puyuh, burung dara. berdasarkan data dari badan pusat statistik kabupaten pemalang, populasi ternak kambing dan domba pada tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu masing masing sebesar persen. jumlah ternak yang dipotong kabupaten pemalang pada tahun yang terbanyak adalah ayam bukan ras dan yang terkecil adalah kerbau, demikian juga jumlah daging hasil pemotongan yang terbesar jumlahnya adalah ayam bukan ras dan yang terkecil adalah kerbau. produksi telur (ayam ras, ayam buras, itik dan burung puyuh) tahun tercatat sekitar ribu ton, naik sebesar persen dari produksi tahun sebelumnya. produksi susu sapi tahun sebesar liter mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id perikanan sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut darisalah satu produksi yang dihasilkan dari kegiatan perikanan laut pada tahun adalah jenis pelagis, demersal dan ikan lainnya dengan jumlah produksi total sebanyak kg. pada tahun produksi usaha budidaya perikanan darat tambak yang terbesar adalah bandeng yaitu sekitar dengan sentra produksi terdapat kecamatan ulujami. analisis kesiapan struktur daerah struktur daerah dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan smart city. struktur daerah perlu mengkaji beberapa aspek, seperti sumber daya manusia (people), sumber daya pemerintah daerah (managerial), dan kapasitas keuangan daerah (capital). analisis kualitas sumber daya manusia analisis kualitas sumber daya manusia dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat dalam menerima konsep smart city. berdasarkan berbagai kajian, kualitas masyarakat dapat dilihat dari: kondisi demografi kependudukan, yakni komposisi jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan kelompok umur penduduk produktif pendidikan, meliputi rata rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni tingkat kesehatan masyarakat, yang dapat diukur dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi aki akb], angka usia harapan hidup ahh) dan persentase balita kurang gizi tingkat pendapatan masyarakat, yang dapat diukur dengan menggunakan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan kesempatan kerja index kebahagiaan manusia tabel analisis kualitas jumlah komunitas minat bakat hobi kreatif daerah smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id adanya komunitas pengembang developer perangkat lunak tik daerah ada adanya digital startup daerah ada adanya perguruan tinggi daerah ada, perguruan tinggi jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah tidak ada jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun kasus jumlah tindakan perusakan fas lintas umum dalam satu tahun jumlah kegiatan tawuran tar kelompok warga dalam satu tahun ada kegiatan tawuran tahun ditekanpemerintahan analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city. salah satu kinerja penilaian kesiapan kualitas sumber daya pemerintahan adalah adanya integrasi dan interoperabilitas dalam proses bisnis pemerintah daerah. disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak smart city, kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan smart city merupakan faktor kunci keberhasilan program smart smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id city. analisis terhadap kualitas sumber daya pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut: tabel analisis kualitas sumber daya pemerintahan \|in persentase pegawai dengan jenjang pendidikan atas pada tahun jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer teknik informatika jumlah relawan t1k daerah orang pada tahun persentase jumlah unit komputer laptop) terhadap jumlah pegawai persentase pegawai berusia tahun atas terhadap jumlah pegawai persentase pegawai berusia tahun terhadap jumlah pegawai persentase pegawai berusia tahun terhadap jumlah pegawai jumlah sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah buku data kepegawaian daerah provinsi jawa tengah buku data kepegawaian daerah provinsi jawa tengah dan diambil dari laman smart city pe.malang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id %r nilai . persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan persentase ketersediaan jaringan lan wan kantor pemerintahan 'll jumlah lokasi wireless internet hotspot) kawasan perkantoran pemerintahan ketersediaan data center baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan ada ketersediaan rencana dan sop mitigasi bencana terhadap data pemerintahan ada ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel ada ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel ada ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperabel ada ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel ada ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel ada smart city pejalan3 http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id ifn'iinnnpn . nilai;' oid0i buruk ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel ada ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel ada sumber: analisis penyusun peni jalkeuangan analisis kualitas keuangan pemerintah merupakan aspelcyang melihat jumlah sumber daya keuangan dalam pengembangan smart city kabupaten pemalang. sumber daya keuangan dapat meliputi kemungkinan dana dari apbd atau dari sumber lain dengan mekanisme tertentu. analisis kualitas keuangan pemerintah dapat dilihat melalui isian berikut ini: nilai sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) tahun lalu rp. persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah persentase belanja infrastruktur terhadap total belanja daerah tabel analisis kualitas sumber asli daerah terhadap total pendapatan daerah smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id jumlah anggaran untuk belanja smart city yang dapat dialokasikan dalam apbd tahun anggaran diskominfo) jumlah anggaran untuk belanja smart city yang dapat dialokasikan dalam apbd tahun jumlah program pembangunan untuk mendukung smart city daerah nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah jumlah sumber sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart citydaerah analisis kesiapan infrastruktur daerah dilakukan dengan melihat tiga aspek, yakni infrastruktur fisik, infrastruktur digital dan infrastruktur sosial daerah. analisis infrastruktur fisik analisis infrastruktur fisik bertujuan untuk mengukur kondisi sarana1 dan prasarana fisik kabupaten pemalang yang menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan smart city kabupaten pemalang. melalui analisis infrastruktur fisik, pemerintah akan mengetahui kondisi infrastruktur fisik yang telah dimiliki oleh kabupaten pemalang serta dapat memperkirakan pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan untuk mendorong tercapainya smart city. analisis infrastruktur fisik smart city pemain.ang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id kabupaten pemalang dapat dilakukan dengan melihat kondisi infrastruktur jalan, pedestrian, penerangan jalan urriuin. kondisi ribu penunjuk jalan, ketersediaan kawasan perkantoran untuk bisnis, kawasan perbelanjaan, serta kondisi sarana pendidikan dan kesehatan. analisis infrastruktur fisik dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:t tabel analisis kesiapan infrastruktur fisik daerah 'ji .iih persentase jalan kabupaten kota dalam kondisi baik persentase panjang pedestrian [fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis ada adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat ada persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baikinfrastruktur digital daerah analisis infrastruktur digital penting dilakukan mengingat pengembangan smart city tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur digital. ketersediaan infrastruktur smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id digital yang memadai kabupaten pemalang akan mampu memberikan percepatan capaian dari pengembangan smart city. pemerintah kabupaten pemalang akan dapat mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur digital yang dinilai masih kurang apabila menggunakan analisis ini. analisis infrastruktur digital dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut: tabel analisis kesiapan infrastruktur digital daerah persentase luas area dengan jaringan atau tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat ada jumlah lokasi wireless untuk publik titik persentase rumah tangga yang terlayani listrik jam jumlah kejadian pemadaman listrik (satu setiap bulan (dalam jam) kali) jumlah sekolah yang memiliki akses internet jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik onlinesosial) daerah analisis kesiapan infrastruktur sosial daerah menggambarkan akses terhadap fasilitas sosial yang ada kabupaten pemalang. infrastruktur sosial sendiri terdiri dari dilansir dari laman art city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id ruang terbuka publik, fasilitas olahraga dan balai warga. analisis infrastruktur sosial dapat dilakukan' dengan menggunakan isian pada tabel berikut: tabel analisis kesiapan infrastruktur sosial daerah wfm mill hii' 'fs nilai kondisi adanya pusat kegiatan belajar masyarakat tingkat kelurahan desa ada adanya ruang terbuka publik tingkat ada adanya aula balai warga tingkat kelurahan desa ada jumlah fasilitas olahraga tingkat kelurahan desa ada ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintahsuprastruktur analisis kesiapan kebijakan daerah secara umum, kabupaten pemalang memiliki banyak urusan yang masih harus dipersiapkan peraturan kebijakannya. hingga saat ini qui, baru terdapat rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan government. analisis kesiapan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut: smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id tabel analisis kesia ^ kebijakan daerah isi ybe.ang\| adanya peraturan daerah tentang dewan smart city daerah ada adanya peraturan kepala daerah tentang tim pelaksana smart city daerah ada adanya master plan smart city daerah sedang disusun adanya peraturan daerah tentang master plan smart city daerah tidaknya adanya visi pembangunan smart city yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah ada adanya kepastian terhadap keberlanjutan program smart city dalam jangka panjang ada adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program smart city tidakkelembagaan daerah analisis kesiapan kelembagaan daerah berkaitan dengan pembentukan dewan smart city kabupaten pemalang. analisis kesiapan kelembagaansmart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.idorganisasi masyarakat daerah analisis kesiapan organisasi masyarakat daerah berkaitan dengan dukungan masyarakat dalam pengembangan smart city kabupaten pemalang. analisis kesiapan organisasi masyarakat daerahkom isi adanya dewan smart city daerah ada adanya tim pelaksana smart city daerah ada adanya sop smart city daerah belum ada adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota tim pelaksana smart c tadi setiap opd ada tabel analisis kesiapan organisasi masyarakat daerah iii. ill iir inr~ mim tli t!' adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi daerah tidak ada adanya forum forum swadaya masyarakat pendukung smart city tidak ada smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id w j ps's kr,i ye ;!; si pm* . f.u,i st w'. hi. >jwi lw. eft \|i>x i y': ?]. jumlah forum swadaya masyarakat pendukung smart city tidak ada dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city ada jumlah forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif adanja partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam dewan smart cityculture budaya kerajaan mataram berpengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan pada kabupaten pemalang. berikut tinjauan budaya yang ada kabupaten pemalang dari berbagai aspek: tradisi barisan atau sedekah laut merupakan tradisi menghanyutkan polen tengah laut yang dilaksanakan oleh nelayan sebagai tanda syukur akan hasil tangkapan laut mereka. barisan dilaksanakan setiap tahun pada bulan maulid, tepatnya pada selasa atau jumat kliwon. sebelum melakukan penghancuran polen, diadakan tingkatan yang dihadiri oleh nelayan dan tokoh tokoh masyarakat setempat. selain barisan, terdapat juga kesenian kerangkeng yang merupakan kesenian tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat pemalang sejak tiga abad silam. materi yang ditampilkan dari kesenian kerangkeng adalah berbagai jenis ketangkasan seperti atraksi kekebalan tubuh dan ,<keterampilan akrobatik. sampai saat ini kesenian kerangkeng menjadi sebuah tontonan yang menarik. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id bela diri bela diri kumpulan mulai dikenal masyarakat pemalang pada abad yaitu saat tanah air banyak muncul pergerakan kebangsaan. maka dibentuklah perkumpulan beladiri, khususnya pencak silat. kegiatan bela diri ini diiringi rebana dan pukulan bedug serta dikumandangkan doa doa sholawat nabi sehingga terkesan sebagai kegiatan kesenian dan keagamaan. seni tari seni tari tradisional yang masih ada kabupaten pemalang salah satunya ialah tari sintren. sintren merupakan kesenian rakyat yang populer keresidenan pekalongan khususnya pada masyarakat pantura. sintren menggambarkan perjalanan hidup dan kesucian seorang gadis yang diperankan oleh seorang gadis belia yang masih suci, belum adil baligh dan belum terjamah tangan lelaki. kuliner kabupaten pemalang memiliki kuliner yang khas diantaranya ialah sate logo, nasi grombyang, kepiting games, apem comal, kami pemalang dan aneka masakan hasil laut. salah satunya ialah nasi grombyang yang merupakan sejenis nasi campur yang sangat populer kota pemalang. nama grombyang berasal dari bahasa jawa, yaitu grombyang grombyang yang artinya bergoyang goyang, dinamakan demikian karena perpaduan antara kuah dan nasi lebih banyak kuahnya sehingga kelihatan bergoyang goyang. karakter khas budaya pantura selama berabad abad pantura merupakan jalur perdagangan dan transportasi utama yang menghubungkan bagian barat dan timur pulau jawa. daerah ini merupakan perlintasan utama bagi masyarakat dari berbagai suku dan budaya yang melakukan perjalanan baik lewat jalur darat maupun laut. hal ini ikut berperan dalam membentuk karakter masyarakat pemalang. masyarakat pemalang terbiasa dengan perbedaan dan keberagaman suku, budaya, bahasa maupun ras. masyarakat pemalang juga sangat terbuka dengan perubahan. karakter ini merupakan modal yang sangat kuat dalam membuat terobosan terobosan inovasi dalam membangun kabupaten pemalang sebagai daerah pintar. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id bab iii analisis kesenjangan analysis slot kesiapan nature dan culture tabel analisis slot aspek nature dan culture kekuatan pariwisata: wisata alam, budaya, religi yang beragam pengembangan desa wisata pertanian menjadi potensi ekonomi yang paling besar. dilewati oleh jalur utama yaitu jalur pantura dan jalan tol pejalan pemalang dan batang pemalang kelemahan destinasi wisata yang belum terkelola dengan baik budaya masyarakat yang belum menjaga lingkungan fasilitas sarana dan prasarana pendukung belum optimal. peluang jumlah wisatawan yang lokal dan international yang meningkat tantangan jenis wisata sejenis dan pengelolaannya lebih baik daerah lain ft . . kabupaten pemalang telah memiliki kondisi alam dan budaya cukup baik, namun perlu untuk dikembangkan dalam aspek. terdapat beberapa peluang dan tantangan kedepannya seperti meningkatkan wisatawan internasional serta persaingan pariwisata antar daerah. dalam mengahadapi hal ini perlu adanya strategi untuk mengatasinya. beberapa diantaranya adalah meningkatkan promosi wisata daerah, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pariwisata, melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan wisata, dan menjalin kerjasama pembentukan paket wisata antar daerah. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id analisis slot kesiapan struktur tabel analisis slot kesiapan struktur ______________________ tabel analisis slot aspek struktur kekuatan jumlah sdm usia produktif yang cukup tinggi, terutama pada bidang kejuruan kelengkapan tata kelola pemerintahan yang baiklah cukup tumbuhnya komunitas komunitas yang peduli dengan kota seperti komunitas pariwisata, umkm, dll. rendahnya angka kriminalitas kelemahan kualitas sumberdaya manusia yang rendah masih rendahnya pad daerah banyaknya migrasi lulusan perguruan tinggi luar daerah pemalang peluang adanya mekanisme pendanaan melalui kpu adanya potensi kerjasama dengan berbagai pihak ancaman banyaknya bisnis digital dari luar daerah yang masuk pemalang banyaknya sumber informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui analisis slot tersebut dirumuskan keberbagai strategi diantaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan kerjasama pemerintah dan badan usaha. selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek digital. pemerintah kabupaten pemalang tentunya perlu untuk mengembangkan beragam alternatif sumber pendapatan daerah agar mampu lebih mandiri. analisis slot kesiapan infrastruktur tabel analisis slot aspek infrastruktur kekuatan kelemahan fasilitas sarana dan prasarana sosial jaringan internet belum merata dan sudah tersedia baik. terkoneksi seluruh wilayah. infrastruktur fisik yang secara umum ruang publik belum sepenuhnya terkoneksi sudah baik internet oleh wifi. infrastruktur digital yang masih dapat dioptimalkan aplikasi yang belum terintegrasi dan terinteroperabilitas smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id peluang tantangan perkembangan teknologi yang pesat. adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center adanya ancaman kejahatan internet kondisi infrastruktur kabupaten pemalang dapat ditinjau melalui table analisis sv ot diatas. dari hasil analisis tersebut perlu beberapa kebijakan diantaranya adalah meningkatkan integrasi dan interoperabilitas dari sistem yang sudah ada. selain itu perlu adanya peningkatan terhadap infrastruktur digital, sosial dan ekonomi untuk menunjang pelaksanaan smart city. analisis slot kesiapan suprastruktur tabel analisis slot aspek suprastruktur kekuatan memiliki dewan dan tim pelaksana smart city. ada komitmen dan dukungan kepala daerah kelemahan belum adanya sop smart city daerah pejuang l.i kerjasama dengan berbagai pihak tantangan adanya kebijakan nasional yang berubah kondisi suprastruktur kabupaten kabupaten pemalang secara umum sudah cukup baik. namun perlu adanya beberapa strategi dalam pengembangan smart city ini diantarnya adalah penyusunan kebijakan smart city, penguatan kelembagaan smart city dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id analisis gap atau kesenjangan. analisis gap atau kesenjangan merupakan tinjauan kaitan serta kesesuaian antara masa depan (future state), permasalahan, serta strategi pembangunan daerah. pada analisis kesenjangan ini akan dipaparkan mengenai gap yang terjadi pada aspek smart city dan strategi yang diarahkan untuk mencapai kondisi masa depan. smart governance tabel analisis gap aspek smart governance wr' koi saa lini\|j peningkatan pengembangan melengkapi infrastruktur tata kelola satu data masih tata kelola birokrasi dan pemerintah dikembangkan pelayanan publik daerah stem informasi mengembangkan dan berbasis kebijakan sudah mengintegrasikan aplikasi teknologi mulai tata kelola birokrasi dan keinginan dikembangkan pelayanan publik masyarakat penggunaan meningkatkan partisipasi mendapatkan media sosial publik. pelayanan yang cepat kemudahan akses data dalam pengambilan kebijakan pemerintah seperti yang dipaparkan tabel c.l, dari aspek smart governance terdapat gap antara kondisi masa depan dan kondisi saat ini. yang pertama dari aspek tata kelola pemerintahan. tren perkembangan saat ini adalah adanya tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi. baik dari segi pelayanan manajemen birokrasi, maupun pengambilan kebijakan mampu untuk lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan informasi. sejauh ini kabupaten pemalang telah mulai men kembangkan e government dan berbagai aplikasi yang digunakan untuk smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id menunjang pelayanan kepada masyarakat. dari hal tersebut akan dirumuskan beragam strategi dan program yang melingkupi pengembangan smart governance seperti diantaranya adalah pengembangan e government. smart branding tab ifc isi lri^ peningkatan masih banyak mengembangkan persaingan usaha potensi wisata yang ekosistem lokal dan luar belum investasi dan daerah dikembangkan pariwisata yang peningkatan citra kota yang mudah dan efektif jumlah wisatawan belum kuat mengembangkan lokal dan luar bisnis lokal yang citra kota (city berkembangnya masih belum appearance) spesifikasi produk berkembang dengan sebagai branding sudah mulai ada menonjolkan kabupaten perkembangan citra karakter daerah pemalang produk lokal yang unggul kabupaten pemalang, aspek smart branding kabupaten pemalang memiliki beberapa kesenjangan antara kondisi masa c'span dan kondisi saat ini. gap tersebut diantaranya misalnya potensi persaingan usaha masa depan dengan luar daerah sementara saat ini iklan usaha kabupaten pemalang belum terlalu berkembang. dari hal tersebut perlu beberapa strategi untuk mendorong hasil tersebut. diantaranya pengembangan pariwisata unggulan dan pembangunan citrasmart economy smart economy kondisi saat ini berkembangnya sektor basis berupa membangun pertanian sebagai pertanian ekosistem ekonomi leading sector keberadaan jalan digital melalui berbasis toll sebagai potensi transaksi nontunai agropolitan pendukung industri meningkatkan jumlah penduduk lldin transaksi pertumbuhan yang meningkat digital yang belum ekonomi daerah berkembangnya berkembang melalui ekosistem tingkat pengembangan ekonomi digital pengangguran tertinggi jawa tengah industri, agrominapolitan dan produk unggulan daerah pengembangan kerjasama dengan para pelaku usaha aspek smart economy kabupaten pemalang didorong untuk mencapai pengembangan ekonomi lokal daerah tersebut. kondisi masa depan yang akan muncul adalah tren perkembangan pertanian sebagai sektor basis (leading sector) dan meningkatnya jumlah penduduk. kondisi yang ada saat ini diantaranya adalah pengangguran yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain jawa tengah serta sektor basis pertanian yang belum optimal. strategi yang harus disusun diantaranya adalah optimalisasi pengembangan sektor pertanian, dalam hal ini bisa berupa penggunaan teknologi dalam pengolahannya. selain itu aspek permodalan yang harus dipersiapkan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id smart living tabel analisis gap smart ,j\| solid saat vin__________________ perkembangan belum bertanya pemerataan kebutuhan fasilitas kesehatan cakupan dan transportasi belum berkembang kualitas antar daerah sarana transportasi pelayanan kebutuhan proyeksi kemandirian kesehatan dan peningkatan pangan yang sosial fasilitas terancam meningkatkan kesehatan aksesibilitas dan mobilitas bagi barang dan jasa peningkatan kualitas penanganan bencana alam aspek smart living kabupaten pemalang memiliki beberapa gap antara kondisi masa depan dan kondisi saat ini. poin utamanya adalah gap antara kebutuhan transportasi dan aspek kesehatan yang diinginkan semakin baik dan semakin baik. sehingga perlu pengembangan sektor kesehatan, pangan dan keterhubungan. smart society tabel analisis gap aspek smart society tabel analisis gap smart society _ ii^^ ei as^ depati kci isi saat ini meningkatnya akses dan kualitas pendidikan meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat banyaknya komunitas peduli dengan pemalang masih adanya tawuran dan tindak pidana yang terjadiyang peduli terhadap isu strategis kabupaten pemalang mengembangkan literasi smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id kondisi saat digital masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan luar sekolah secara umum target yang ingin dicapai adalah terus meningkatnya keamanan masyarakat dan kualitas pendidikan yang ada. hal tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas, baik bagi sarana pendidikan maupun dari segi transportasi publik. hal ini juga sudah termuat dalam rencana pembangunan. salah satunya adalah dengan pengembangan lebih lanjut terminal kabupaten pemalang. smart environment tabel analisis gap smart environment . asal)span\| penjaminan pengendalian tata meningkatkan kualitas ruangan masih pengelolaan lingkungan hutan lindung belum optimal hidup yang kebutuhan rth daya tampung berkelanjutan. dan udara yang pengelolaan meningkatkan baik untuk sampah yang pemanfaatan energi masyarakat masih belum terbarukan sebagai tata kelola energi menampung sumber energi ramah yang proyeksi lingkungan berkelanjutan timbunan sampah sudah mulai ada pengelolaan energi berbasis biogaskondisi yang ingin dicapai masa depan dari aspek lingkungan adalah terdapatnya kawasan lindung yang harus dikonservasi, kebutuhan rth yang baik seiring perkembangan jumlah penduduk, serta pengelolaan energi yang lebih smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id berkelanjutan. sedangkan posisinya saat ini adalah pengendalian,n tata ruang yang belum optimal, daya tampung tpa yang masih rendah, namun sudah mulai adanya pengelolaan energi berbasis biogas beberapa desa. oleh karena itu perlu adanya strategi untuk mencapai hal tersebut diantaranya adalah dengan menegakan aturan tata ruang dan lingkungan hidup yang konsisten. selain itu pengembangan teknologi ramah lingkungan sebagai bentuk kemandirian energi juga perlu dikembangkan lebih lanjut. smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id bab analisis visi pembangunan smart city sasaran smart city smart governlokalsmart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.idn kesehatan smart societycity pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id smart environment domain smancernanalisis visi pembangunan smart city analisis visi dan misi pembangunan kabupaten pemalang analisis visi dan misi pembangunan kabupaten pemalang dilakukan dengan meninjau visi daerah yang tertera pada rencana pembangunan jangka menengah'i rpm) tahi'n tabel analisis visi dan misi pembangunan kabupaten pejalan: '.t xuj' xv' visi terwujudnya pemalang sebatang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera "kabupaten pemalang yang maju, mandiri dan sejahtera "menuju ]awa tengah sejahtera dan berdikari boten korupsi boten napus terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribad1an berlandaskan gotong royong misi meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi mewujudkan kualitas sumber daya manusia misi memperkuat partisipasi masyarakat misi mewujudkan masyarakat maju, smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id ii '. _ .; .^.m bff sigfig' y" pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong. yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; berkeseimbangan, dan demo gratis berlandaskan negara hukumisi mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehari dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah misi meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat misi mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. misimisisi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan d^n pengangguran misi mewujudkan bangsa yang berdayasaing smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id ufl^ jaerahlj gp\| &&$& l & pei " ' wf! l^bins lingua dan pengangguran. misisimisi mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati. misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum misi memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id indonesia sebagai negara kepulauan. misi6 meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pe.tegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah. misi" boten korupsi boten napus misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing; misi. tabe. diatas merupakan visi dan misi pembangunan kabupaten pemalang yang diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan tingkat daerah dan nasional. dalam visi rpm, ipjp kabupaten pemalang, rpm provinsi jawa smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id tengah menunjukkan bahwa pembangunan berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri menggunakan potensi lokal yang ada. misi pertama pembangunan kabupaten pemalang selaras dengan misi pertama yang tertuang dalam rpm provinsi jawa tengah dan pada misi kelima yang memaksimalkan aspirasi masyarakat dalam melibatkan proses pembangunan berdasarkan azas gotong royong dan musyawarah mufakat. misi tersebut juga selaras dengan misi pertama ipjp kabupaten pemalang. dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bereksistensi dalam pembangunan daerah maka masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan terlibat dalam proses pembangunan sehingga terwujudnya proses perencanaan yang top down dan bottom up sesuai dengan misi pertama rpm yaitu mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. misi kedua dalam pembangunan kabupaten pemalang berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan. misi tersebut selaras dengan misi pertama pada ipjp kabupaten pemalang yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. dalam rpm provinsi jawa tengah dalam misi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. hal tersebut akan mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera sesuai dengan misi keempat rpm. misi ketiga rpm kabupaten pemalang berfokus pada peningkatan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal yang selaras dengan misi kedua ipjp kabupaten pemalang yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. misi tersebut juga selaras dengan rpm provinsi jawa tengah yaitu membangun ekonomi daerah yang memanfaatkan sumber daya lokal. dengan terbangunnya ekonomi daerah maka akan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran sesuai tujuan misi dalam rpm dan ipjp kabupaten pemalang serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing sesuai dengan misi ketiga rpm. misi keempat rpm kabupaten pemalang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis pada kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. misi ini sesuai dengan misi keempat pada ipjp kabupaten pemalang serta misi keenam dan ketujuh rpm provinsi jawa tengah yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mempercepat pembangunan sehingga dapat meningkatkatkan kualitas pelayanan publik. hal tersebut akan smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id mewujudkan kualitas hidup masyarakat menjadi maju dan sejahtera sesuai dengan misi keempat rpm dan nawacita kelima joko widodo. misi kelima dalam pembangunan kabupaten pemalang yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati. apabila misi ini tercapai malta akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai dan masyarakat yang berkepribadian berdasarkan budaya dan supremasi hukum yang ada sesuai pada misi keenan ipjp kabupaten pemalang dan misi pertama rpm. misi keenan rpm kabupaten pemalang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan investasi daya saing daerah. misi ini selaras dengan misi ketiga ipjp kabupaten pemalang yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab. dalam rpm provinsi jawa tengah juga memiliki misi yang sesuai dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan jujur. misi ketujuh dalam rpm kabupaten pemalang berfokus pada pengembangan budaya lokal yang berlandaskan jatidiri masyarakat. misi ini suai dengan misi pertama rpm provinsi jawa tengah yang berdaulat bidang bidang kebudayaan serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan misi keenan rpm. analisis visi dan misi pembangunan smart city kabupaten pemalang visi smart city kabupaten pemalang disusun berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten pemalang rpm provinsi jawa tengah rpm nasional agenda prioritas pembangunan pemerintah pusat, harapan warga masyarakat, dan pernyataan kepala daerah kabupaten pemalang. visi pembangunan smart city kabupaten pemalang adalah: pemalang cerdas yang mudah, nyaman, dan berkelanjutan.,smart city pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id konektivitas, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan akan kepuasan diri dan kebahagiaan, berkelanjutan merefleksikan komitmen pemanfaatan sumberill smart city pemalangii2018 buku 11uh http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id sambutan bupati pemalang assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua. kabupaten pemalang akan selalu berbenah untuk memberikan pelayanan publikyang terbaik bagi segenap masyarakat. melalui konsep smart city, kabupaten pemalang mencoba mengakselerasi perbaikan pelayanan publik sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. fokus smart city kabupaten pemalang, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berfokus pada peningkatan potensi ekonomi, social, dan budaya. buku masterplan smart city kabupaten pemalang merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten pemalang dalam menyusun strategi maupun arahan pengembangan smart city kabupaten pemalang yang terbagi dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. buku ini disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kabupaten pemalang agar pengembangan smart city kabupaten pemalang dapat sesuai dengan harapan, keinginan, dan cita cita seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat. konsep pengembangan smart city kabupaten pemalang yang tertuang dalam buku masterplan smart city kabupaten pemalang telah diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada. oleh karena itu, smart city kabupaten pemalang akan dikembangkan dengan menghadirkan ciri khas dan karakter unik yang melekat pada kabupaten pemalang. kehadiran konsep smart city yang akan dikembangkan kabupaten pemalang diharapkan dapat turut serta mewujudkan kabupaten pemalang yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. pemalang, oktober bupati pemalang junaidi, s.h., mmsambutan dewan smart city assalamualaikum warahmatullahi wgbarokatuh. kami atas nama dewan smart city kabupaten pemalang mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku masterplan smart city kabupaten pemalang. bantuan seluruh pihak dalam penyusunan buku masterplan smart city telah memberikan keluasan sekaligus kekhasan konsep pengembangan smart city yang akan diterapkan kabupaten pemalang. sebagai salah satu wilayah yang berada jalur pantai utara jawa pantura), kabupaten pemalang memiliki kondisi wilayah yang sangat dinamis. perubahan demi perubahan terjadi seiring dengan perkembangan wilayah sekitar kabupaten pemalang. perkembangan strategi pembangunan nasional juga turut serta dalam mempengaruhi dinamika perubahan kabupaten pemalang. respon, yang cepat atas perubahan yang cepat tersebut perlu dilakukan agar kabupaten pemalang tetap bisa bersaing dengan wilayah sekitar maupun bersaing secara nasional. konsep smart city hadir menjadi enabled untuk merespon dinamika perubahan yang terjadi. tanpa mengurangi nilai nilai sosial, budaya, dan adat dari wilayahnya, penerapan konsep smart city memberikan dorongan untuk mempercepat perbaikan maupun pengembangan wilayah kabupaten pemalang. buku masterplan smart city kabupaten pemalang menjadi wadah bagi segala program maupun inovasi inovasi yang dibutuhkan oleh kabupaten pemalang untuk mencapai cita cita yang diinginkan. pemalang, oktober ketua dewaftar isi sambutan ati pemalang sambutan dewan smart city daftar isi bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan masterplan landasan hukum kerangka pikir smart city bab visi smart city kabupaten pemalang visi smart city sasaran smart city bab iii strategipembangunan smart city smart governance smart branding smart economy smart living smart society smart environment bab rencana aksi kesiapan smart city rencana pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city rencana pengembangan infrastruktur pendukungencana pengembangan perangkat lunak pendukung star city rencana penguatan literasi smart city bab peta jalan pembangunan smart city quick wins bab penutupdahuluan latar belakang dewasa inih salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terus berkembang pesatnya populasi penduduk perkotaan dan transisi kehidupan masyarakat dari pola pola kehidupan yang bersifat rural urb, dan beberapa isu permasalahan lainnya. isu tersebut akan semakin meluas jika tidak direspon dengan pendekatan yang tepat. lain hal, revolusi digital telah menyebabkan percepatan perkembangan teknologi secara eksponensial, mengakibatkanedari satu tempat atau satu kota kota lainnya. indonesia sendiri, pemanfaatan internet dari tahun tahun semakinmeningkat, berdasarkan laporan dari asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api)berkeseharian daerah perkotaan. pemanfaatan internet sendiri saat ini tidak hanya sebagai media untuk memperoleh informasi tetapi juga untuk melakukan transaksi, komunikasi, dan juga dimanfaatkan untuk berbisnis. dengan begitu beragamnya dinamika perkembangan yang terjadi, dibutuhkannsepmelainkamenujulam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyelesaian kompleksitas permasalahan terkini. maksud dan tujuan masterplan penyusunan masterplan smart city kabupaten pemalang bertujuan untuk merumuskan pembangunan kabupaten pemalang menjadi kota cerdas dalam jangka waktu tahun depan sejak tahun berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada. masterplan smart city kabupaten pemalang ini merupakan panduan bagi segenap organisasi perangkat daerah opd) dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan smart city kabupaten pemalang dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi tik). manfaat yang ingin diraih dalam penyusunan masterplan smart city kabupaten pemalang adalah: meningkatkan kesiapan pembangunan smart city kabupaten pemalang [smart city readiness); meningkatkan tata kelola pemerintahan kabupaten pemalang dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat [smartgovernance); meningkatkan daya saing kabupaten pemalang melalui pembangunan citra daerah [smart city branding); meningkatkan produktivitas ekonomi kabupaten pemalang [smart economy); society). mewujudkan pembangunan kabupaten pemalang yang selaras dengan kelestarian lingkungan [smart environment)landasan hukum undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional undang undang ini diperuntukkan untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan negara sehingga perlunya ditetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional span). tahun tentangtujuan dan penyelenggaraan penataan ruang, yaitunomor tahun tentang keterbukaan informasi publik undang undang ini bertujuan untuk dndang undang nomor tahun tentang pelayanan publik undang undang ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan terciptanya kepastian hukum. p3penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan landasan berupa, persamaan perlakuan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari (dua) pelayanan yaitu pelayanan barang publik dan jasa publ serta pelayanan administratif. ruang lingkupperaturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah undang undang bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam menetapkan perangkat daerah. asas pembentukan perangkat daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitrusan pemerintah dan fleksibilitasel.ujuan dari adanya speperaturan menteri komunikasi dan informatika nomor tahun tentang hasil pemetaan urusan perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika. hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geograf dinas, bidang dan seksi. perangkat daerah tersebutperaturan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) pada instansi pusat dan pemerintah digunakan sebagai elevator internal dan elevator eksternal.struksi presiden republik indonesia ini dibuat karena pengembangan ilmu pengetahuan dan telematika merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan. terdapat (tiga) instruksi yang harus dipenuhi oleh pejabat negara dan daerah yaitu pertama melaksanakan lebih lanjudan pendayagunaan telematika dengan berpedoman pada kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika indonesia.instruksi presiden republik indonesia nomor tahun ini dibuat karena beberapa pertimbangan yaitu karen sehingga dengan adanya teknologi komunikasi akan memudahkan dalam melakukan pengembangan terhadap government. keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor tahun tentang pedoman umum perkantoran elektronis lingkup intranet lingkungan instansi pemerintah latar belakang dibuatnya keputusan menteri ini adalah disebabkan karena pemanfaatan sistem perkantoran elektronisi padu, produktif, akurat, aman, dan efisien, khususnya bagi kegiatan pemerintah sebagai fasilitator utama untuk melancarkan dan mendukung semua kegiatan antara instansi pemerintah dan masyarakat.panduan pembangunan infra,miniatur portal pemerintah merupakan panduan yang dibuat dalam rangka penerapan e government menuju goodyang harus ditetapkan oleh setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah. berdasarkan buku panduan ini, aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan infrastruktur portal pemerintah yaitu arah pengembangan infrastruktur informasi elektronik secara keseluruhan, arah pengembangan jasa layanan publik secara keseluruhan dan arah pengembangan jenis layanan publik serta mitra dalam pembangunan dan pengoperasiannya. keputusan menteri komunikasi dan informasi tahun nomor tahun tentang panduan standar mutu, jangkauan pelayanan dan pengembangan aplikasi e government aplikasi government adalah susunan piranti lunak yang dirancang dan dibangun untuk mendukung proses layanan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna akhir (end user), yaitu petugas instansi pemerintah maupun publik. aplikasi government dapat dibagi dalam dua kategori yaitu back office dan front office. buku panduan penyusunan masterplan smart city gerakan menuju smart city buku panduan penyusunan masterplan smart city gerakan menuju smart city merupakan buku panduan yang berisikan tata cara penulisan dan isi konten masterplan smart city yang terdiri dari analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan smart city daerah, analisis kesenjangan strategis daerah, analisis visi smart city daerah, analisis strategi pembangunan smart city analisis kebutuhan infrastruktur pendukung smart city dan analisis kebutuhan aplikasi dan piranti lunak pendukung smart city. adapun tujuan dibuatkan buku panduan smart city ini berfungsi agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pengembangan smart city tingkat pusat dan daerah serta menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan dalam masterplan art city kabupaten petualang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id dalam dokumen perencanaan smart city daerah. kriteria masterplan smart city yang dibuat seharusnya memiliki kriteria sebagai berikut: sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal objektif, tepat sas aran dan tepat guna berkesinambungan dalam menjaga kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah. memorandum under . sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat dalam gerakan menuju smart city indonesia., telah dilakukan kabupaten kota percontohan smart city setiap tahunnya. pada tahun kabupaten pemalang merupakan salah satu kabupaten terpilih dan telah melakukan dengan kementerian komunikasi dan informatika. kerangka pikir smart city pembuatan masterplan kota cerdas diawali dengan analisis terhadap (tiga] kondisi yaitu visi pembangunan daerah,. rencana pembangunan daerah dan kondisi daerah saat ini. visi dan rencana pembangunan daerah dikaji dari dokumen ipjp, rt rw, dan rpm kabupaten pemalang. kajian visi, rencana pembangunan, dan kondisi daerah term menghasilkan data tingkat kesiapan smart city. gambar merupakan ilustrasi kerangka pemikiran yang digunakan dalam pembuatan masterplan smart city yang ada kabupaten pemalang. masterplan start city kabupaten pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id mediator gambar elemen smart city readiness sumber: citiasia. inc kesiapan smart city yang ada kabupaten pemalang dianalisis menggunakan lima pendekatan yaitu nature, struktur, infrastruktur dan suprastruktur, dan culture. pada gambar terlihat bahwa pendekatan struktur terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya tata kelola. infrastruktur terdiri dari pembangunan fisik, digital maupun sosial yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. pendekatan suprastruktur terdiri dari kebijakan, penyelenggaraan kebijakan dan tata laksana kelembagaan. peninjauan modal dan kinerja dari aspek nature, struktur, infrastruktur, suprastruktur, dan culture menunjukkan kesiapan daerah kabupaten pemalang. secara garis besar tingkat kesiapan nature dengan tingkat tinggi dan sudah mencapai full readiness. kesiapan nature dengan dijadikannya kabupaten pemalang menjadi kabupaten yang cerdas maka domain pembangunan yang ada kabupaten pemalang mengacu kepada (enam) domain yaitu smart living, smart economy, smart governance, smart society, smart environment dan smart branding. dengan adanya domain yangakan dituju maka pemerintah dan stakeholders setempat membuat arahan program dan melakukan evaluasi dari program yang sudah dijalankan. gambar domain smart city smart environment smart economy smart branding smart governance smart city sumber: citiasia. inc masterplan art city kabupaten pemalang j18 http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id bab visi smart city kabupaten pemalang visi smart city berdasarkan penjabaran tantangan yang harus dijawab dan harmonisasi dengan visi pembangunan daerah, provinsi, dan arah pembangunan nasional, maka visi smart city kabupaten pemalang dirumuskan sebagai berikut:konektivitas, keamanan sasaran smart city rumusan sasaran smart city kabupaten pemalang menjabarkan target yang harus dicapai oleh kabupaten pemalang dalam melaksanakan program smart city, berikut ini adalah sasaran smart city dari kabupaten pemalang; sma govern governance dalam domainecara umum terdapat sasaran dari domain smart governance yakni;anikesehatan smart society padadomain smartsemiii strategi pembangunan smart city pemerintah kabupaten pemalang ingin mewujudkan visi dan sasaran pembangunan smart city melalui penetapan strategi pembangunan smart city yang efektif. strategi pembangunan smart city terdiri dari kelompok strategi sesuai dengan domain smart city. domain smart city meliput. strategi pembangunan smart city kabupaten pemalang berdasarkan domain smart city adalah sebagai berikut; smart governance domainkinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. berikut ini adalah strategi pengembangan smart city dari domain smart governance: melengkapi infrastruktur tata kelola birokrasi dan pelayanan publik mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi tata kelola birokrasi dan pelayanan publik meningkatkan kualitas partisipasi publik. smart branding domain smart branding bertujuan untuk memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, investasi, perdagangan dan citra kota. dengan meningkatnya brand value daerah akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangkehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. dalam pengembangan smart branding kabupaten pemalang dapat dicapai dengan strategi strategi yang mendukung. adapun strategipengembangan smart city dari domain smart branding sebagai berikut:) dengan menonjolkan karakter daerah yang unggul kabupaten pemalang, smart economy domain smart economy merupakan tata koloid perekonomian yang pintar dengan tujuanperubahan yang terjadi era informasi saat ini, peningkatan financial literacy masyarakat dengan mewujudkan ekosistem transaksi keuangan (less cash society). pasar pun tidak luput dari perhatian. seluruh stakeholders harus duduk bersama untuk merumuskan strategi pertumbuhan tentang pengembangan pasar yang tematik dan pasar dengan pendekatan baru, pengembangan pasar geografis baru, segmen demografis, ataupun benar benar pengguna baru. berikut ini adalah strategi pembangunan smart city dari domain smart economy: meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri, agrorninapolitan dan produk unggulan daerah. penerbangan kei'sama dengan para pelaku usaha. membangun ekosistem ekonomi digital melalui transaksi nontunailiving > * domain smart living untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dalamnya. sasaran utama domain smart living adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. berikut ini adalah beberapa strategi dari domain smart living kabupaten pemalang: meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan sosial meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi orang, barang dan jasa peningkat tan kualitas penanganan bencana alam smart society domain smart society merupakan domain yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah wilayah. interaksi manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio teknis. domainhal ini bersesuaian dengan tujuan dari smart society untuk mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, dan sistem keamanan [security). berikut ini adalah strategi dari smart society.gembangkan literasi digital masyarakat khususnya generasi melalui kegiatan luar sekoldomain keenam dalam sebuah smart city adalah pengelolaan lingkungan yang pintar. lingkungan pintar yang dimaksudarah untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dari visi kota cerdaspendukungnya. berikut ini adalah strategi dari domain smart environment:lingkunganbab rencana aksi kesiapan smart city rencana aksi kesiapan smart city kabupaten pemalang merupakan acuan dalan meningkatkan tingkat kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program smart city. rencana aksi ini disusun sebagai instrumen utama untuk memastikan kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi pada rencana berikut; pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city. pembangunan infrastruktur pendukung smart city. pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart regency. penguatan sdm melalui literasi smart regency rencana pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city pembangunan dan pengembangan kabupaten pemalang melalui perumusan kebijakan dan kelembagaan smart city merupakan upaya yang dilakukber etos kerja tinggi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. adapun rumusan rencananya adalah sebagai berikut: penyusunan kebijakan smart city penguatan kelembagaan smart city dewan, termasuk lembaga lain) perluasan jaringan kerjasama rencana pcngcinbnngnu inl vastruklur pendukung smart city rencana pengembangan inl vaslniklur pendukung smart, city merupalum rencana yang membuat kebutuhan infrastruktur agar tujuan pembangunan smart city ini dapat tercapai. earn umum infrastruktur yang amati dikembangkan dalam program smart city adalah infrastruktur digital, infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. adapun rumusan inisiatifnya adalah sebagai berikutrencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart city pengembangan aplikasi dan perangkat lunak kabupaten pemalang merupakan upaya perwujudan tata kelola daerah yang lebih efisien dan efektif. berikut ini adalah beberapa kebutuhan pengembangan aplikasi yang diperlukan oleh kabupaten pemalang:rencana penguatan literasi smart city literasi digital adalah kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat, menemukan, memanfaatkan serta mengkomunikasikan konten digital secara efektif dan efisien. pengetahuan dan pemanfaatan konsep smart city perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan konsep smart city. untuk mewujudkan pemahaman tersebut, maka terdapat program program yang berkaitan dengan literasi smart city, yaitu:r.angkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi publikta jalan pembangunan smart city bab ini akan memaparkan program quick wins dan peta jalan program pembangunan smart city. berikut merupakan quick wins dan peta jalan pembangunan smart city kabupaten pemalang; quick wins program quick wins merupakan program yang ingin dicapai pada tahun adalah sebagai berikut: sentra wisata moga kecamatan moga merupakan sa'.ah satu wilayah kabupaten pemalang yang posisinya berada lereng bawah gunung slamet. jika dari pusat kota kabupaten pemalang, kecamatan moga terletak dibagian selatan dengan ketinggian wilayah lebih dari meter atas permukaan laut. kecamatan moga memiliki topografi berbukit dan bergunung sebagai imbas dari letak geografisnya yang berada lereng bawah gunung slamet. sebagai wilayah yang berada ketinggian lebih dari mdpl, kecamatan moga memiliki kondisi cuaca yang dingin serta berudara sejuk. selain itu, kecamatan moga juga dianugerahi keindahan alam. sebagian besar wilayahnya dijadikan sebagai lahan pertanian untuk produk produk holtikultura, sehingga pemandangan yang tersaji wilayah tersebut berupa lereng lereng perbukitan atau pegunungan yang dipenuhi dengan berbagai macam tanaman hortikultura. alami. pengembangan sentra wisata moga dan kawasan pendukungnya. kecamatan kecamatan pulosari, kecamatan warungpring, kecamatan randungkal dan kecamatan belik, telah banyak dilakukan terutama oleh masyarakat yang bertempat tinggal kecamatan moga. salah satu inovasi pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan desa wisata banyumudal dengan wisata unggulan berupa kawasan cempaka wulung dan hutan gondang kasih. kawasan wisata ini kemudian dinamakan wisata cempaka wulung dan hutan gondang kasih cwg). kawasan wisata ini dikelola oleh bum des desa banyumudal dan akan dijadikan sebagai kawasan wisata andalan. kawasan wisata moga pengembangannya tidak hanya sebatas pada pengembangan kecamatan moga sebagai sebuah kawasan wisata. pengembangan juga dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa kecamatan yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama dengan kecamatan moga. kecamatan lain yang berkarakteristik sama dengan kecamatan moga, seperti kecamatan pulosari, kecamatan warungpring, kecamatan randudongkal, dan kecamatan belik dapat diurut dikembangkan sebagai kawasan hinterland atau pendukung kawasan wisata moga.festival wong gunung dilaksanakan selama (tujuh) hari dengan berbagai rangkaian kegiatan. rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain pemungutan bayu tuk pitu yakni pengambilan banyu pengutipan air penghidupan) (tujuh) rata air yang ada gunung slamet oleh pendekar dari jurangmangu dan dipimpin oleh juru kunci gunung slamet dan sebagai pembuka ritual agung banyu pengutipan dalam festival wong gunung. acara tersebut kemudian disambung dengan berbagai kegiatan lainnya hingga banyu pengutipan kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian tuangkan mata air yang ada masing masing desa sebagai simbol keprihatinan sekaligus rasa syukur terhadap kondisi air. kegiatan lainnya adalah wong gunung expo yang bertujuan mengenalkan berbagai produk lokal serta sebagai wadah berekspresi bagi komunitas kreatif. terdapat pula kegiatan kegiatan resik gunung atau bersih bersih gunung slamet, gelar budaya, kemping kalian wong gunung, dan lain sebagainya. tabel jumlah kunjungan wisatawan kecamatan moga dan sekitarnya tahun kolam renang moga telaga silang kebun teh semusim moga jambe kembar os pendakian gunung slamet curug siberia total sumber: dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga kabupaten pemalang berdasarkan data kunjungan wisatawan pada tahun khususnya pada destinasi wisata yang berada kawasan wisata moga dan sekitarnya, terlihat jika jumlah kunjungan wisatawan mencapai jiwa. jumlah kunjungan ini telah mencapai target yang dicanangkan dari adanya program sentra moga yakni sebesar pertahunnya. jumlah kunjungan wisatawan tersebut dapat dikatakan hanya menyumbang sedikit dari jumlah kunjungan wisatawan kabupaten pemalang. melihat jumlah pengunjung wisatawan yang masih belum terlampau signifikan kawasan wisata moga, maka diperlukan beberapa fokus kegiatan untuk pengembangan. secara garis besar, pengembangan moga kedepannya jangka menengah dan panjang) terfokus kepada kegiatan. kegiatan tersebut menyasar peningkatan beberapa area berikut: aksesibilitas dan pemasaran peningkatan aksesibilitas objek wisata dilakukan dengan membangun berbagai sarana dan prasarana dasar pendukung pelayanan seperti jalan, penginapan, dan berbagai fasilitas umum. peningkatan panjang dan kualitas jalan diharapkan akan mempermudah akses dari dan menuju objek wisata, selain itu hal ini juga diharapkan akan merangsang meningkatnya jumlah penyedia transportasi umum yang memfasilitasi perjalanan wisatawan. dari aspek pemasaran peningkatan dilakukan dengan memaksimalkan metode low budget, high impact melalui partisipasi masyarakat terutama generauda dalam berbagai kegiatan promosi baik secara online via social media maupun metode pemasaran online dan offline lainnya. atraksi dan kelembagaan pariwisata terselenggaranya berbagai pertunjukan atau atraksi menambah kesetaraan destinasi pariwisata kabupaten pemalang. selama ini berbagai atraksi banyak mengangkat tema budaya, kedepannya tema ini akan diperkaya dengan tema tema lainnya seperti kuliner, hobi, dan minat. pengembangan wisata daerah selatan ini diarahkan untuk rrienempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dengan membentuk berbagai desa wisata dan kelembagaan formal maupun informal berupa organisasi pemuda, kelompok budaya, komunitas seni, maupun dewan pembina desa wisata. integrasi antar paket wisata peningkatan keterpaduan antar berbagai pilihan wisata yang tersedia kabupaten pemalang akan berdampak kepada peningkatan efektivitas pengelolaan dan usaha pemasaran. bagi wisatawan keterpaduan paket wisata akan semakin memudahkan sehingga akan terbentuk kesan positif dan pengalaman berwisata yang berkesan. pada tahap pertama integrasi paket wisata ini akan dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan kabupaten terutama kawasan waliksarimadu. sedangkan dalam jangka panjang akan dibangun keterpaduan antar berbagai paket wisata yang ada kab. pemalang dengan paket wisata kabupaten kota tetangga seperti tegal, purbalingga, dan pekalongan. dengan adanya ketiga fokus kegiatan pengembangan tersebut, kontribusi program sentra wisata moga terhadap jumlah wisatawan diharapkan akan naik dari sebesar menjadi sebesar pertahunnyvoting voting bertujuan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dengan cara yange voting sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi proses pemilu. tantangan penerapan e voting juga cukup besar, khususnya yang berkaitan dengan kompleksitas sistem, prosedur elektronik, dan keterbacaan warga. dalam hal keamanan sistem, e voting memiliki banyak fungsi, termasuk enkripsi, pengacakan, komunikasi, dan sistem keamananl. oleh karenanya, dibutuhkan suatuantara lain hasil perhitungan suara menjadi lebih akurat, meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih, meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, meningkatkan aksesibilitas. pemilih aktif berikut ini adalah data penggunaan e voting dan juga jumlah data pemilih tetap pada tiap tahap. tabel jumlah desa dan jumlah dpt dalam e voting kl!putih jill september septembereptember september september oktober oktober oktober oktober november total sumber: penerapan voting pada tahun telah dilaksanakan desa yang terbagi dalam tahap. pada tahunyang dilaksanakan untuk pertama kali ini cukup berhasil diindikasikan dengan tingginya partisipasi masyarakat. secara umum mekanisme proses, e voting adalah sebagai berikut; warga membawa ktp elektronik tps melakukan verifikasi ktp elektronik dengan menggunakan sidik jare verifikasi pemilih memilih petugas menyerahkan smcirtcard yang digunakan untuk mengaktifkan tampilan pada monitor bilik. memasukkan smartcard smcirtcard reader yang ada bilik pilih calon sesuai dengan nomor urut dengan cara menyentuh foto calon menggunakan jari dan konfirmasi apabila benar. masuk dan keluar tempat yang sama masterplan art city kabupaten terhalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id memasukkan hasil printout pilihan kotak audit camilla aspek jaga ibu hamil sampai melahirkan plus melaksanakan asi eksklusif) camilla aspek merupakan program pendampingan bagi ibu hamil dari masa kehamilan hprogram camila aspek sejauh ini telah dilakukan puskesmas mojo, kecamatan ulujami. kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu; pendampingan ibu menyusui, ibu nifas dan ibu hamil dalam kondisi hamil, melahirkan dan nifas dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan untuk menjaga kondisi ibu. pendampingan yang dilakukan berupa konsultasi rutin yang dilakukan puskesmas. pendampingan ini dapat memberikan gambaran perkembangan kondisi ibu dan pemberian asi eksklusif pada bayi bulan. pemberian kelas ibu hamil pengetahuan mengenai kehamilan dapat menjadi faktor penting dalam perkembangan proses kehamilan. kegiatan ini memberikan gambaran kehamilan, perubahan tubuh, perawatan kehamilan dan keluhan selamkehamilan. selain itu kelas ini juga memberikan materi senam ibu hamil, bekal (pemberian binaan) untuk ibu hamil selain pengetahuan mengenai kehamilan, dalam proses kehamilan ibu hamil memiliki risiko stress yang tinggi sehingga dibutuhkan kegiatan kegiatan positif yang dapat membangun pikiran positif bagi ibu hamil. pengadaan penyuluhan kesehatan dalam proses kehamilan bagi keluarga kurang mampu perlu dilakukan guna mengurangi risiko risiko dalam proses kehamilan. perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu perawatan bagi kesehatan ibu hamil dan janin dalam kandungan selama masa kehamilan (mulai dari perawatan awal terjadinya konsepsi hingga melahirkan) istilah ini bias juga disebut perawatan antennata. perawatan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan secara rutin terhadap kesehatan tetapi juga dapat digunakan untuk media konsultasi dalam menghadapi ketidaknyamanan dan keluhan selama hamil, mengenal tanda tanda kehamilan berbahaya dan lainnya. pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu persalinan aman dan terjamin bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu melalui kerjasama banyak pihak baik dari pemerintahan tokoh agama, dan juga penting kepada keluarga. terdapat factor faktor terkenalnya pertolongan persalinan bagi keluarga kurang mampu, hal ini bisa diakibatkan dari tidak memenuhinya persyaratan dalam menggunakan pelayanan jaminan persalinan sehingga tidaknya penjaminan pelayanan persalinan yang aman tapi juga pertolongan untuk tertib administrasi pelayanan. jadilah aspek merupakan program yang dilaksanakan bawah koordinasi dinas kesehatan. kerja program camila aspek memiliki sasaran menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan cakupan asi eksklusif. pada tahun ini, terdapat kasus kematian ibu hamil dan angka cakupan asi masih pada level target pada tahun adalah angka kematian ibu dan angka cakupan asi ekslusif mencapai selain sasaran tersebut, program camila aspek juga menargetkan perluasan cakupan pelayanan berbagai desa. pada tahun program ini telah menjangkau desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah pelayanan puskesmas mojo. pengembangan tahun adalah program ini dapat menjangkau desa yang masih dalam pelayanan puskesmas mojo. kedepannya, program ini dapat direplikasi untuk diterapkan beberapa puskesmas lain sehingga cakupan program camila aspek dapat semakin luas. dalam rangka memperluas jangkauan pelayanemanfaatan sms gateway akan dilakukan diatas tahun agar program tersebut dapat dimasukan sebagai program dalam rencana strategta jalan road map) rencana aksi pengembangan kesiapan smart city kelembagaan dan kebijakan smart city ctp tt5? penyusunan kebijakan smart city penyusunan masterplan smart city regulasi smart city penguatan kelembagaan dan perluasan kerjasama smart city intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui bappeda peningkatan kemitraan masyarakat dengan badan pembinaan keamanan. pengembangan infrastruktur pengembangan infrastruktur fisik tik pengadaan cctv pengembangan command and operation center pengadaan alat videoconference pengembangan jaringan agar dapat memperluas jangkauan wi fi seluruh wilayah kab pemalang hinggasampai jaringan nirkabel pengembangan server pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi pemasangan rambu lalu lintas sesuai kebutuhan pembangunan rumah sakit pratama tipe kecamatan amal dan radudongkal pengembangan infrastruktur dasar pkp perumahan dan kawasan permukaan peningkatan sarana dan prasarana pendidik"i . penambahan unit depo damkar lokasi kecamatan boleh, randudon^kal, dan belik). pemasangan ews early warning system), iot internet things) untuk deteksi dini bencana, dan pembangunan rth yang terintegrasi pengembangan perumahan penanganan sampah pengembangan budidaya perikanan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar pengembangan perikanan tangkap intensifikasi dan diversifikasi pertanian: kelompok tani intensifikasi pertanian: perkebunan intensifikasi pertanian: peternakan intensifikasi budidaya kopi pengembangan kawasan wisata pesisir punggung dan gunung pengembangan sentra wisata moga branding wisata moga pengembangan sistem retribusi castles penyediaan alat pengolahan energi alternatif percepatan pengelolaan energi alternatif pengembangan _____ ______aplikasi _____________________________________ pengembangan keamanan informasi________________________ masterplan art city kabupaten pemalang j41 http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id program integrasi data info pemalang, pemalang dalam angka, cemerlang integrasi aplikasi pelayanan publik dashboard! integrasi sistem birokrasi dashboard pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian pengembangan sistem informasi manajemen data dan peta tunggal dan terpadu, penerapan sistem informasi geospasial sistem informasi pajak pemasaran berbasis tik melalui aplikasi visit pemalang digitalisasi pelayanan seluruh urusan pemerintahan siima sistem informasi bina mar gal elektronik pbb, elektronik pphh voting pendataan pnas elektronik planning, elektronik budgeting, elektronik money oss peningkatan pelayanan pencairan dana sp2d online! ende program ppdb (penerimaan peserta didik baru secara online penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer peningkatan akses informasi melalui sipelitanaker, dan penyusunan bursa tenaga kerj. j;. peningkatan kepedulian melalui program pengaduan masyarakat hallo bupati] sinar pemalang sistem informasi tata ruang] literasi untuk pengembangan sdm peningkatan kualitas asn bidang bidang informasi dan komunikasi optimalisasi penggunaan dalam rangka interaksi komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kebijakan diklat bintik tik bagi asn peningkatan kompetensi guru peningkatan kualitas masyarakat bidang informasi dan komunikasi program pelatihan babuunik (baca buku untuk implementasi kreatif program semua anak bersekolah peningkatan masyarakat sadar bencana zona merah bencana peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga serial pengurangan sampah pelaksanaan lomba kopi yang diselenggarakan provinjt5 \|;: pembinaan ikm dan sentra sentra industri festival mangga festival kopi festival nanas gerakan umkm digital pelatihan umkm berbasis kluster peningkatan sdm ekonomi kreatif peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi publik pengembangan obyek wisata pemalang selatan penyebaran informasi pariwisata yang semakin diniatkan pengembangan branding pariwisata user javamelaksanakan asi eksklusif) literasi smart city sosialisasi___ kone pengembangan command and operation center pengadaan alat videdconferen sistem informasi pajak lex buah tahap tahap iii smarttahap tahirpill domain smart city regulasi smart city (^se sr s teori, penggunaan media baik cetak maupun digital guna mencerdaskan masyarakat kab pemalang. optimalisasi penggunaan tik dalam rangka interaksi komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kebijakan. ende f\|!erapan sistem informasi geospasial pengembangan keamanan informasi pengembangan sentra wisata moga penyebaran informasi pariwisatayang semakin _______________ diniatkan _______ branding sentra wisata moga pemasaran berbasis tik melalui aplikasi visit smart branding pemalang paket wisata susur kali comal pengembangan branding pariwisata user }awa pengembangan sistem retribusi cash less tahap domain smart city tahap tahap iii tahap t024tahap tahap tahap iii tahap smart economy pengembangan budidaya perikanan . pengembangan perikanan lengkap jgcg intensifikasi pertanian: ital miiiiriiirii t intensifikasi pertanian:' v. peternakan pembinaan ikm dan sentra sentra industri festival mangga festival kopi festival' nanas intensifikasi budidaya kopi pelatihan umkm berbasis kluster smart living masterplan art city kabupaten pemalang j48 http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id camilla aspek jaga ibu 'pengembangan prior; program ppdb (penerimaan peserta didik baris) secara online penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer pemasangan evs early warning iot internet things untuk deteksi dini bencana peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja smart society kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja peningkatan kepedulian melalui program luan masyarakat halo bupati penis sipelitanaker, dan domaismart environment tahap tahap tahap iii tahap penyusunan bursa tenaga ll> penambahan unit depo damkar lokasi .andudongkal, dan belik]], iot internet thing^ untuk deteksi dini bencana, dan pemasangan papan jalur evakuasi. peningkatan kemitraan masyarakat dengan badan pembinaan keamanan. peningkatan sdm ekonomi kreatifutup konsep awal pengembangan smart city adalah untuk mengurangi intervensi yang dilakukan manusia dengan mengedepankan teknologi. ketika semua hal dikembalikan dengan teknologi, jadi lebih transparan dan membebaskan faktor kepentingan. harapan kedepan bahwa efisiensi dalam penanganan masalah daerah dapatmeningkat. perlu dipahami bahwa konsep smart city ini akan mengubah paradigma dari konsep kerja yang konvensional menjadi lebih berbasis teknologi sehingga hasil yang dicapai menjadi ideal. kerja sama antar instansi. atau multi sektor juga diperlukan untuk menyukseskan proses implementasi pengembangan smart city kabupaten pemalang. buku ini merupakan bagian inti dari guideline masterplan smart city kabupaten pemalang. arahan pembangunan smart city ini masih terus dikembangkan dan diselaraskan dengan rencana rencana pembangunan lain dalam agenda membangun kabupaten pemalang. masterplan ini dihasilkan melalui analisis kondisi geografis, kesenjangan daerah, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten pemalang dan kemudian rangkuman dari dokumen perencanaan pembangunan yang telah diatur melalui dokumen dan ipjp kabupaten pemalang. secara keseluruhan, pengembangan teknologi tidak akan menuai hasil maksimal jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. masterplan smart city diharapkan dapat melengkapi dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan.lampiran tabel sasaran, strategi, dan program kerja smart city kab. pemalang smart governance program kerja nomenklatur sasaran usulan ;i. nggak\| sum ber; perdana^. opd kerja sama tahun siima sistem informasi bina marga) program pembangunan jalan dan jembatan program pembangunan jalan dan jembatan menyediakan data base kondisi jalan dan jembatan yang date magyar akan, pemberi ntah terselenggaranya keterbukaan informasi binaraga apbd dinas diklat bintik bagi asnmenciptakan asn yang handal dalam penguasaan tik asn tercapainya penguasaan tik apbd bkd, komik . lembaga diklat peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah simdakeu dan simawujudkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. opd opini bpk terhadap laporan keuangan daerah (opini wtp) juta apbd bukan semua opd terkait. bpk lawang sewu peningkatan pelayanan pencairan dana sp2d online]mpercepat proses transfer dana dari rsud rekening penerima yang tercantum pada sp2 dan mempublikasikan melalui website opd dan magyar akan proses pencairan sp2d dapat diakses oleh opd dan masyarakat melalui website juta apbd bukan bankjateng, diskominfo pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian program pengembangan manajemen kepegawaian program pengembangan manajemen kepegawaian mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyikapi data dan informasi asn terbangunnya sistem informasi kepegawaian berbasis tik apbd bkd ' anggar* sumber pendant opd kerja sama tahunrogram administrasi kependudukan program administrasi kependudukan memberikan kemudahan atas akses pelayanan publik dalam bidang administrasi dan kependudukan magyar akan terpenuhinya warga yang memiliki ktp dan dan akta yang lain dana alokasi umum diaduk caps desa keluar han kecamatan dinas kesehatan su puskesmas as bidan elektronik pbb, elektronik pphh,menciptakan bank data yang terintegrasi magyar akan unum terdokumentasi secara tertib sistem informasi bank data pada satu sistem juta apbd happen bpk pendataan pnasmemberikan data yang akurat mengenai data kemiskinan magyar akan jumlah pnas yang terdata apbd dinas ende program pemanfaatan teknologi informasi kegiatan fasilitas layanan tata naskah dir.as secara elektronik program pemanfaatan teknologi informasi kegiatan fasilitas layanan tata naskah dinas secara elektronik mewujudkan tata kelola adminstrasi perkantoran secara tertib dan terintegrasi desa tercapainya sistem administrasi tata kelola manajemen perkantoran berbasis juta apbd sekda perangkat daerah dan desa elektronik planning, elektronik budgeting, elektronik money program pengembangan komunikasi dan informatika program pengembangan komunikasi dan informatika menuju dan sistem informasi anggaran yang terintegrasi guna menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda. opd terintegrasinya layanan sistem penganggaran dan perencanaan berbasis guna ir.memudahkan pengambilan kebijakan juta apbd diskon info bukan bappeda dipermasdes program integrasi data info pemalang, pemalang dalam program pengembangan komunikasi dan informatika, program pengembangan komunikasi dan informatika, mewujudkan data satu sumber yang terpercaya opd terintegrasinya data antar seluruh opd juta apbd diskon info semua. tujuan sasaran indikator usulan anggar sumber pendana opd kerja sama tahun angka, cemerlang) program pengembangan data informasi daerah program pengembangan data informasi daerah voting mewujudkan pemilihan kepala desa yang efisien dan efektif magyar akan esa terlaksananya semua desa apbd dispar made semua opd terkait pengembangan sistem informasi manajemen data dan peta tunggal dan terpadu, program pengembangan komunikasi dan informatika program pengembangan komunikasi dan informatika terwujudnya bank data yang terintegrasi berbasis opd menciptakan kontribusi yang nyata bagi pengembangan data setiap opd juta dau dan dana konsen rasi dpi! tr. bappeda kearsipan, ngo atau lembaga diklat pengembangan jaringan agar dapat memperluas jangkauan wi fi seluruh wilayah kab pemalang hingga sampai jaringan nirkabewujudkan akses jaringan secara cepat, tepat, dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan opd mewujudkan data wilayah jaringan berbasis kabupaten pemalang miliar apbd diskon info ngo atau lembaga surveiciptakan kemudahan atas akses informasi opd tingkat pemenuhan informasi website juta apbd atau dana alokasi llmu diskon info gr' masyarakat optimalisasi penggunaan tik dalam rangka interaksi komunikasi antara masyarakat dengan program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika memudahkan komunikasi antara stakeholder dan pemangku kepentingan opd dan stake lder tercapainya komunikasi dan informasi publik antara pemangku kepentingan juta apbd _______ diskon info opd, masyarakat masterplan art city kabupaten pen.ajang j5ggar_ air sumber pendana" opd ~ kerja sama tahun pemangku kebijakan. penyusunan masterplancuan rencana program art city opd terlaksananya program art city iso juta apbd diskon info bappeda pengadaan cctvpengontrolan terkait lokasi strategis kawasan strategi tersedianya cctv (uta apbd diskon info pengembangan command and operation centyani pusat pengaduan layanan dll. opd terbentuknya unit command center )uta apbd diskon info pengadaan alat videoconference pengembangan informasi dan komunikasi media masa pengembangan informasi dan komunikasi media masa penggunaan rapat dalam keadaan yang tidak memungkinkan opd digunakannya alat tsb untuk kegiatan rapat (uta apbd diskon info penerapan sistem informasi geospasiaevaluasi pembangunan berbasis sistem informasi geospasial data opd tersedia dan terintegrasinya data pembangunan berbasis spasial juta apbd diskon info bps, big integrasi aplikasi pelayanan publikplikasi yang ada lebih integratif magyar akan terintegrasinya aplikasi pelayanan publik (uta apbd diskon info cernua opd integrasi sistem birokrasiintegrasi data antar system informasi yang ada opd terintegrasinya seluruh sistem birokrasi juta apbd diskon info semua opd pengembangan servingkatkan server penunjang kegiatan art city opd kapasitas server apbd diskon info cernua opd regulasierikan kepastian hukum terkait program opd terbentuknya peraturan smart city juta apbd diskon info semua opd oss program peningkatan iklim program peningkatan iklim memberikan pelayanan perizinan secara online opd dan perijinan online terintegrasi dengan ktp) apbd dm'r ran indikator bulan anggar su.mber pendana opd kerja sama tahun investasi dan realisasi investasi investasi dan realisasi investasi magyar akan pengembangan keamanan informasi program pengembangan persandian informasi daerah program pengembangan persandian informasi daerah meningkatkan keamanan informasi opd pemenuhan standar sapi standar manajemen pengamanan informasi) juta apbd diskon info semua opd sistem informketerbukaan informasi pendapatan pajak daerah opd terhimpunnya data informasi pajak dari setiap opd bappeda juta apbd happen seluruh opd intensifikasi dan ekstensifikmeningkatkan pendapatan daerah melalui pajak pelaku usaha, magyar akan jumlah penerimaan pajak melalui hotel melati satu, restoran, bioskop, papan reklame, penerangan jalan, pasir dan kerikil, parkir, air bawah tanah, sarang burung wallet, atas tanah dan bangunan, bumi dan bangunan apbd happen seluruh opd sosialisasi smart city pengembangan informasi dan komunikasi m dia masa pengembangan informasi dan komunikasi media masa mensosialisasikan kegiatan art city kepada masyarakat magyar akan jumlah peserta sosialisasi, ragam asal peserta smart city, pemahaman art city juta apbd diskon info seluruh opd m?step!an art city kabupaten pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id smart branding program kerja nomenklatur rp\|md renstra tujuan sasaran indikator usulan anggar sumber. pendeta opd kerja sama tahun pemasaran berbasis tik melalui aplikasi visit pemalang program peningkatan perencanaan dan penganggaran skpd penyusunan database perencanaan menyebarkan informasi pariwisata kabupaten pemalang wisata wan tersebarnya informasi pariwisata melalui aplikasi visit pemalang ap3d dinas pariwisata diskominfo paket wisata susur kali comal program pengembangan destinasi pariwisata pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata mengembangkan ragam sumber pembiayaan dan pengelolaan pariwisata kawasan wisata pembangunan dermaga pemberangkatan sebanyak (tiga) buah dari wilayah muara sungai coma! hutan mangrove, penataan kawasan hutan mangrove mojo apbd dinas pariwisata lmdh perhutani dan desa mojo branding wisata moga program pengembangan pemasaran pariwisata pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata mengembangkan ragam sumber pembiayaan dan pengelolaan pariwisata branding terbangunnya kerja sama promosi pariwisata dalam pelayanan kepada wisata wan apbd dinas pariwisata pengembang branding pariwisata user jawa program pengembangan kemitraan pariwisata pengembangan sdm bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata meningkatkan kunjungan wisata branding peningkatan peran serta masyarakat melalui duta wisata, pengembangan desa wisata dan kelompok sadar wisata apbd dinas pariwisata desa han kelompok masyarakat pengembang sentra wisata moga program pengembangan destinasi pariwisata pengembangan objek pariwisata unggulan, meningkatkan kunjungan wisata kawasan wisata pengembangan wisata unggulan {moga dan gam'bulan afz>d. . nomenklatur rpm renstra tujuan sasaran indikator jsulaji anggar sumber pendana kerja sama tahun penyebaran informasi' pariwisata yang semakin diniatkan program pengembangan pemasaran pariwisata pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan luar negri meningkatkan kunjungan wisata wisata wan pelaksanaan promosi pariwisata [pameran, cetak leaflet, kalender dan buku profil apbd dinas pariwisata diskominfo produsen makanan khas, cinderamata dan pengelola pariwisata pengembang sistem retribusi cash less program pengembangan destinasi wisata program pengembangan destinasi wisata meningkatkan kunjungan wisata wisata wan penggunaan retribusi castles pada obyek wisata apbd dinas pariwisata pihak ketiga masterplan a.t city kabupaten pemalang j59 http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id smart economy program ke'rja nomenklatur rpm renstra tujuan usulan sasaran indikator ang^aran sumber pendana opd kerja saina tah tit) pembinaan ikm dan sentra sentra industri program pengembangan industri kecil dan menengah program pengembangan industri kecil dan menengah pengembangan umkmyang terkonsentrasi memberikan efisiensi program pengemban gan industri kecil dan menengah pembinaan dan sentra sentra industri (sentra gula merah, sentra makanan, sentra minyak sirih, sentra sapu glagah' apbd diperindah kop km, pkk pelaksanaan lomba kopi yang diselenggarkan kan provinsi program pengembangan sentra sentra industri potensial program pengembangan sentra sentra industri potensial menarik perkembangan usaha pelaku usaha terlaksananya lomba kopi yang diselenggarakan provinsi jawa tengah apbd dispertan es koperasi dan umkm intensifikasi dan diversifikasi pertanian: program peningkatan "produksi pertanian dan perkebunan program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan meningkatkan produksi pertanian persen nan sentra sentra pengemban gan komoditas unggulan pengembangan komoditas tana man pangan dan hortikultura apbd dinas pertanian gapoktan warungpri ng. belik.tama ulujami, pulosari, moga festival mangga program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian pernahtingkat penjualan nilai mangga apbd dinas pertanian dinas pariwisata festival kopidan pariwisata kelompok perkebunan tingkat penjualan nilai manggakopi apbd dinas pertanian dinas pariwisata festival nanas program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian persenmeningkatnya nilai nanas apbd __________ dinas pertanianula opd kerjasama tab intensifikasi budidaya kopi organikkelompok perkebunan meningkatkan hasil pertanian persen nan yang sehat apbd dinas pertanian dinas pariwisata inisiasi intensifikasi pertanian: perkebunan program peningkatan produksi pertanian persen nan program peningkatan produksi pertanian persen nan meningkatkan produksi pertanian persen nan kelompok perkebunan tambak, kopi, cengkeh, bibit, prodi perkebunan apbd dinas pertanian pulosari dan moga inisiasi intensifikasi pertanian: peternakan program peningkatan penerapan tekhnologi peternakan program peningkatan penerapan tekhnologi peternakan meningkatkan produksi peternakan kelompok peternakan kerbau, sapi, unggas, bantuan kambing, telur puyuh ((pembelian inseminasi buatan), apbd dinas pertanian bantarbola ng, belik, petarukan, pulosari, cibiyuk pengembang perikanan tangkap program pengembangan perikanan tangkap program pengembangan perikanan tangkap mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap yang berdaya kelompok masyarakat nelayan produksi perikanan nelayan kg) milyar apbd dinas perikanan kec taman. pemalang dan petarukan pengembang budidaya perikanan program pengembangan budidaya perikanan program pengembangan budidaya perikanan mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan kelompok masyarakat pembudidaya ikan produksi perikanan budidaya kg) ratus juta apbd dinas perikanan kec. petarukan dan ulujami pengembang kawasan budidaya laut, air paya dan air tawar program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar pengembangan kawasan megapolitan mengembangkan kawasan megapolitan kelompok masyarakat pembudidaya ikan presentasi sarana dan prasarana kawasan megapolitan yang memadai milyar apbd dinas perikanan kec petarukan dan ulujamf * indikator usulan anggaran sumber pendana opd r tali kerja sama gerakan umkm digital program penciptaan iklim usaha kecil menengahyang kondusif program penciptaan iklim usaha kecil menengahyang kondusif terselenggaranya sosialisasi sad5wa market pelaku usaha umkm] tingkat pengetahuan umkm tentang cara pemasaran online juta apbd dinas koperasi dan umkm pelatihan umkm berbasis kluster program pengembangan kebijakan dan peningkatan ekonomi local program pengembangan kebijakan dan peningkatan ekonomi lokal terselenggaranya fgd voor kab. pemalang pelaku usaha umkm) terlaksananya fgd dan meningkatnya pengetahuan tentang tata cara pengelolaan manajemen umkm ovo juta apbd dinas koperasi dan umkm dewa market, masterplan art city kabupaten pemalang j62 http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id liv program kerja nomenklatur rpm renstra tujuan sasaran indikator usulan anggaran sumber pendanaan opd kerja sana tahun pemasangan rambu lalu lintas sesuai kebutuhan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas program pengendalian dan pengamanan lalu lintas meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi umum masyarakat tersedianya rambu lau lintas dan halte tempat strategis apbd dinas berhulu ngan pembangunan rumah sakit pratama tipe kecamatan comal dan radudongkal program pengadaan sarankan prasarana rumah sakit rum sakit jiwa. rumah sakit paru rumah sakit mata program pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rum sakit jiwa. rumah sakit paru rumah sakit mata meningkatkan kenyamanan dalam melakukan check kesehatan pada masyarakat masyarakat proporsi puskesmas terakreditasi proporsi pelayanan kesehatan sesuai standar, proporsi tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya. miliar apbd dinas kesehatan puskesmas pengendalian penyakit menular dan tidak menular program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal tenaga kesehatan masyarakat terselenggara anya pelayanan kesehatan yang maksimal menular) tidak menular) apbd dinas kesehatan puskesmas camilla aspek jaga ibu hamil sampai melahirkan dan melaksanakan a.si eksklusif) program upaya kesehatan masyarakat program upaya kesehatan masyarakat menurunkan angka kematian ibu dan bagijawab dengan istrinya (ibu hamil ibu hamil risiko tinggi dan suami ang kota keluarga lain angka kematian bayi dan ibu ik1 dan k4, tahap dan tersedianya sms gateway tahap bok) (jampersal bok dan jampersal dinas kesehatan puskesm latar rpm registry tujuan sasaran indikator usulan anggaran sumber pendanaan opd kerja sama tahun pengembangan infrastruktur dasar pkp perumahan dan kawasan permukaan] program pengembangan perumahan program pengembangan perumahan meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat terkait laju masyarakat presentasi terbangunnya prasarana dan sarana utilitas umum (penerangan jalan apbd dispersi dishub. dpu. diskominfo masterplan art city kabupaten..sira sasaran indikator usulan anggaran sumber pendana opd kerja sama tahu program pelatihan babun1k (baca buku untuk implementasi kreatif) program pengembang budaya baca dan pembinaan perpustakaan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan meningkatkan literasiyang valid (tekstual, video. online) terkait kehidupan sehari hari pelajar ^an masyarakat umum. porselen.ngaran pelatihan babuunik . juta apbd diputar diskominfo, bukalapak program semua anak bersekolahsemua andalusia sekolah bersekolah sesuai dengan panjangnya, baik formal maupun informal ats anak usia sekolah tidak sekolah] tercapainya program wajar diknas apbn dan apbd dindikbu pemerintah kecamatan, desa, dan bps program ppdb (penerimaan peserta didik baru secara onlinepenerimaan peserta didik baru jenjang smp yanglebih efisien dan transparan peserta didik lulusan terfasilitasinya siswa lulusan untuk masuk pada layanan pendidikan dasar jenjang smp apbd dindikbu diskominfo penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer program wajib belajar pendidikan dasar tahun program wajib belajar pendidikan dasar tahun meningkatkan proses evaluasi belajar yang lebih efisien, akurat, transparan dan dapat dipertanggung akan jenjang smp sekolah terlaksananya berbasis computer. th2017 sekolah anggaran milyar th2018 sekolah anggaran milyar th2019 sekolah anggaran milyar total sekolah apbd dindikbu diskominfo masterplan art city kabupaten pemalang j6ana v; opd kerja sama tahu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan program wajib belajar pendidikan dasar tahun program wajib belajar pendidikan dasar tahun terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang paud dan pendidikan dasar satuan pendidikan dasar tingkat keterpenuhan sarira pendidikan apbd dii. jika dinas pun peningkatan kompetensi guru program peningkatan mutu pendidikan tenaga kependidikan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar tenaga pendidik tercapainya pemenuhan gurulayak mengajar apbd dindikbu perguruan tinggi pendidikan guru, pmp peningkatan akses informasi melalui sipelitanaker, dan penyusunan bursa tenaga kerja. peningkatan kesempatan kerja peningkatan kesempatan kerja perluasan, mempermudah, dan mempercepat akses masyarakat dalam pencarian kerja tenaga kerja tercapainya akses informasi juta apbd disnaker perusahaan dan penyelenggara jobfair * * . peningkatan kemitraan masyarakat dengan badan pembinaan keamanan. program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan memudahkan komunikasi kerja sama kecamatan, dan badan keamanan desa kst kader sadar trantibl masyarakat kemitraan masyarakat dengan badan pembinaan keamanan juta dan dana desa apbd juta dan dana desa satpol pemerintah kecamatan kasi transit peningkatan kepedulian melalui program pengaduan masyarakat hallo bupati) program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah respon cepat, terhadap tanggapan aduan masyrakat masyarakat tingkat penggunaan aplikasi hallo bupati juta apbd diskon ppid 1k semua opd, ksp kantor staf presiden) penambahan unit depo damkar program peningkatan program peningkatan mempercepat penanganan bencana. kecamatan boleh, tersedianya sarana mobil damkar miliar apbd satpol, damkar, pit bpbd, pmi, dinas, dinkes,* . renstra tujuan sasaran indikator usulan anggaran sumber pendana opd kerja sama tali lokasi kecamatan boleh, randudongkal, dan belik). sarana dan prasarana sarana dan prasarana randudongkal dan belik terbangunnya depo damkar boleh, randudongkal dan belik pemerintah desa kelurahan peningkatan masyarakat sadar bencana zona merah bencanaeningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana desa lokasi rawan bencana tingkat kesadaran masyarakat warga lokasi rawan bencana desa mojo kecamatan ulujami dan desa tongas, desa tlagasana kecamatan watukumpul juta apbd bpbd dinas, dinkes, satpol lintas inti, orasi organisasi radio amatir pemalang), rapi radio antar penduduk indonesia), relawan dan ormas terkaitbanjir terpanjangnya ews iot desa mojo kec ulujami anggaran provinsi apbd prov bpbd lppm lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi, kecamatan, desa raw bencana. pemasangan ews early warning system), iot internet things) untuk deteksi dini bencana,longsor terpanjangnya ews iot desa tlagasana kec watukumpul anggaran provinsi apbd prov bpbd bpbd, lppm lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi. c18. tujuan sasaran indikator usulan anggaran sumber pendana opd kerja sama tahu peningkatan kualitas dan produksi vitas tenaga kerja (kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja program peningkatan kualitas dan produksi vita tenaga kerja program peningkatan kualitas dan produksi vitas tenaga kerja meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran blk) masyarakat pengangguran masyarakat yang belum memiliki ketrampilan tenaga kerja yang terserap yang mendapatkan pekerjaan apbd disnaker demi ga desa atau perusahaan yang berbadan hukum koperasi, gapoktan, md, lkm) peningkatan sdm ekonomimasyarakat jumlah bintik pramuwisata pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi pramuwisata kabupaten pemalang apbd dispar masyarakat onto kreatif inovatif pada masyarakat auz,inovatif pada masyarakat masyarakat jumlah kegiatan peningkatan sdm ekonomi kreatif apbd dispar masyarakatloeatifitasdan inovatif pada masyarakat masyarakat terlaksananya penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif apbd dispar masyarakaprogram kerja nomenklatur rp\|md renstra tujuan sasaran indikator usulan anggaran sumber pendanaan opd kerja sama tahu pembangunan rth yang terintegrasi pengemban gan perumahan] program pengembangan perumahan program pengembangan perumahan terbentuknya lingkungan ruang publik yang asri hijau serta masyarakat rth terbangun kecamatan miliar apbd, apbd provinsi disp eki dinas pu, kominfo debdikb ud, perpus akan, diskon ringan penanganan sampah pengembangan kinerja pengelolaan persamaan pengembangan kinerja pengelolaan persamaan menciptakan lingkungan yang bersih masyarakat desa dan perkotaan penanganan sampah dapat ditingkatkan, target (peri!ahan, pengolahan, pemrosesan) pembuatan pupuk organik dengan metode lubang berpori, komposer, rumah kompos pengolahan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan, bbm pirolisis), paving, ecobrick pengolahan gas metana tpa miliar apbd dlh pemeran tah desa curahan, opd, masyarat kat, lsm; sasaran indikator usulan anggaran sumber pendanaan opd kerja sama tahu pengurangan sampah pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kelompok swadaya, masyarakat pengurangan sampah dapat ditingkatkan target beroperasinya bank sampah komposer individu rumah longsor skala individu swasta apbd dlh swasta individu opd terkait percepatan pengelolaan energi alternatif perlindungan dan konservasi sumber daya alam perlindungan dan konservasi sumber daya alam mengimpleme tarikan pemanfaatan energi terbarukan kelompok tani ternak terbangunnya biogas dari kotoran sapi desa karangtalok kec. ampelgading \|uta apbd dlh masyarat kat desa, kelompok tani ternak sinar pemalang sistem informasi tata ruang) program perencanaan tata ruang program perencanaan tata ruang meningkatkan ketaatan terhadap rtrw masyarakat tersedianya dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun rdr kawasan perkotaan pemalang. juta apbd (dau) dinas pup depts diskusi nfo masterplan art city kabupaten per alang j70executive summary masterplan scarcity pemalang l\h http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id dewasa ini,bperm kesalahan secara umum menggambarkan kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. salah satu permasalahan yang dihadapi* adalah eric kependuduk dan beberapa isu permasalahan lainnya. isu tersebut akan semakin meluas, terutama kawasan yang sedang bertransformasi dari budaya rural budaya urban. lain hal, revolusi digital telah menyebabkan teknologi berkembang itu sat, atkahttp:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id dari satu tempat atau satu kota kota lainnya. indonesia sen iri, pemanfaatan internet dari tahun tahun semakin meningkat, berdasarkan laporan dari asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api]memiliki kehidupan perkotaan. pemanfaatan internet sendiri saat ini tidak hanya s,sebagai media untuk memperoleh informasi tetapi juga untuk melakukan transaksi, komunikasi dan juga dimanfaatkan untuk berbisnis. dengan beragam diam ika perkembangan yang akan terjadi, dibutuhkan salah. satunamudalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan permasalahan terkini. http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id emban guna smart city kabupaten pemalang (smart city readiness meningkatkan tata kelola pemerintahan kabupaten pemalang dan kualitas pelayanan publik kepada governance); meningkatkan daya saing kabupaten pemalang melalui pembangunan citra daerah [scarcity branding) , meningkatkan produktivitas ekonomi kabupaten pemalang [smart economy) ,society) mewujudkan pembangunan kabupaten pemalang yang selaras dengan kelestarian lingkungan [sm art environment). http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.idraktivitas, keamanan,bertanggungsmart governanceliving mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah mewujudkan keterhubungan dan ketersediaan sarana 'transportasi mewujudkan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan smart branding branding pari wisata branding investasi dan usaha citra kota smart economysocietymengembangkan pembangunan yang peduli pada aspekbertanggungjawab http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id integrasi ^^ kelengkapan tata pelayanan publik kelola birokrasi dan birokrasi vi; mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi tata kelola birokrasi dan pelayanan publik melengkapi infrastruktur tata kelola birokrasi dan pelayanan publik meningkatkan kualitas partisipasi publik. branding potensi daerah] dengan menonjolkan karakter daerah yang unggul kabupaten pemalang, http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id wiiwmimhw pengembangan protik lokal partnership ___;_____ _____ ekonomi digital meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri, agrominapolitan dan produk ungu ulan daerah. pengembangan kerjasama dengan para pelaku usaha. membangun ekosistem ekonomi digital melalui transaksi nontunai. aksesibilitas dan mobilitas meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi orang, barang dan jasa peningkatan kualitas penanganan bencana alam meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan sosial http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id ::. >.wm mengembangkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan luar sekolah.ingkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan. http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id penyusunan kebijakan smart city penguatan kelembagaan smart city perluasan jaringan kerjasamaningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi publik http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.idalami. kolam renang moga telinga silang kebun teh semusim moga jambe kembar pos pendakian gunung slamet curug siberia totalprogram ini menargetkan pertumbuhan wisatawan sebesar pertahunnya http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id voting merupakan sistem pemungutan suara berbasis digital. dengan berbasis digital, pemungutan suara akank. oleh karenanya, dibutuhkandiantaranya perhitungan suara menjadi lebih akurat, meningkatkan kenyamanan bagi pemilih, meningkatkan partisipasi jumlah suara, meningkatkan aksesibilitas. pada tahun voting telah dilaksanakan desa yang terbagi dalam tahap.cukup berhasil dengan tingginya partisipasi masyarakat. proses e verifikasi j'memilih r. i'n kvmiltli momiflh pemilih il; n mrja wni proses meja generator pemilih menu\|vi ki* milik suara indica semir unl petugas tugas fitur generator lugas tor proses pemilihan a mnj> l1. vrr l4 i'tiiiilil) m.usul. pilih mcnusutt, karta> audit video simulasi voting kabupaten pemalang http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id camilla aspek merupakan program pendampingan bagi ibu hamil dari nasa kehamilan lrta aktif seorangcamilla asi upah program yang dilaksanakan bawah koordinasi dinas kesehatan. kerjadal angka memberikan pelayanan yang primarogram camilla aspek memiliki beberapa kegiatan diantaranya: penampungan ibu hamil, nifas dan menyusui pemberian kelas ibu hamil perawatan secara berkala pertolongan persalinan pemberian bekal untuk ibu hamil kedepannya program camilla aspek akan dikembangkan dalam bentuk perluasan cakupan. saat ini melaksanakan program desa. pada tahun cakupan pelayanan akan dikembangkan menjadi desasmart governance tahap iii tahap 5bima sistem informasi bina marga) elektronik pbb, elektronik pphh voting pengadaan cctv intensifikasi dan ekstensif&si pajakmoney pengembangan command and operation center pengadaan alat videoconference sistem informasi pajak) regulasi smart city oss program integrasi data info pemalang, pemalang dalam angka, cemerlang) peningkatan pelayanan pencairan dana sp2d online)i'.life tahap iii 202i tahap pengembangan perikanan tangkap pelaksanaan lomba kepayang intensifikasi dan pertanian;' intensifikasi pertanian: peternakan pembinaan ikm dan sentra sentra festival mangga festival kopi festival nanas intensifikasi gerakan umkm pelatihan umkm berbasis kluster smart living pemasangan rambu lalu lintas sesuai kebutuhan pembangunan rumah sakit pratama tipe kecamatan mai dan radudongkallaksanakan asi eksklusif) pengembangan infrastruktur dasar pkp kawasan permukaan) perumahandan smart society program ppdb (penerimaan peserta didik baru) secara online penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer pemasang ews early warning system), iot internet things) untuk deteksi dini bencana http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id ___ peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja peningkatan kepedulian melalui prog masyarakat. hallo rupa am pengaduan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan peningkatan kompetensi guru peningkatan akses informasi melalui sipelitanaker, dan penyusunan bursa tenaga kerja. penambahan unit depo damkar lokasi kecamatan boleh, randudongkal, dan belik)), iot internet things untuk deteksi ini. bencana, dan pemasangan papan jalur evakuasi. peningkatan kemitraan masyarakat dengan bada n pembinaan keamanan. peningkatan sdm ekonomi kreatif smart environment ria tif ; s singel \|ema!ang mem foj mad tata' http:\\jdih.pemalangkab.go.id http:\\jdih.pemalangkab.go.id tahap tahap tahap iii tahap penanganan sampah pengurangan sampah____ pembangunan rth yang terintegrasi pengembangan perumahan) ditetapkan pem alang pada tanggal maret bupati pemalang, cap ttd junaidi salinan sesi dengan aslinya kepala bagian umum setda kabupaten pemalang puji sugiarto, pem bina tingkat niprus:mmeat amp ama teh sa'aai fasal.rapkan limboto pada tanggal agustus dog gorontalo, depe, david bobihoe diundangkan limboto usus pada tanggal sekretaris kabupaten gorontalo, tan jpara koordinat daerah dan retribusi daerah, maka retribusi pengujian sll kualitas air merupakan salah satu jenis retribusi jasa sung ama ama emmemanan: umum yang pungut daerah, tep rap bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kantor kesehatan masyarakat melalui pelayanan pengujian mem kualitas air kabupaten boalemo, dipandang segera dammara mengoperasikan laboratorium penguji kualitas air dinas kesehatan kabupaten boalemo, para hirarki hissaw peraturan bupati tentang penetapan laboratorium jasaar hukumdaerah dan retribusi daerah, maka retribusi pengujian kualitas air merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang pungut daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan pengujian kualitas air kabupaten boalemo, dipandang segera mengoperasikan laboratorium penguji kualitas air dinas kesehatan kabupaten boalemo,peraturan bupati tentang penetapan laboratoriumersyaratan kualitas air minum,unjukan laboratorium penguji kualitas air dinas kesehatanalemo pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah kabupaten boalemo bupati adalah bupati boalemo sekretariat daerah adalah sekretaris daerah kabupaten boalemo dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten boalemo laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah dilakukan laboratorium penguji kualitas air adalah suatu tempat untuk menganalisa parameter fisik, kimia dan mikrobiologi air berdasarkan peraturan menteri kesehatan yang berlaku kualitas air adalah suatu kondisi air yang diukur dan atau uji berdasarkan parameter parameter tertentu dengan menggunakan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku kualitas air dinyatakan dengan parameter fisika, parameter kimia dan parameter mikrobiologi parameter fisika adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kadar kualitas air yang berhubungan dengan fisik seperti total dissolve solid tds), salinitas, suhu, dan kekeruhan total dissolve solid tds) adalah benda yang terlarut yaitu semua mineral, garam, logam serta kation anion yang terlarut dalam air salinitas adalah tingkat keamanan atau kadar garam (kandungan garam) yang terlarut dalam air yang merupakan jumlah dari seluruh kadar garam dalam gram (g) pada setiap kilogram (kg) air suhu adalah temperatur yang diukur dengan alat thermometer yang kenal dengan empat macam temperatur yaitu celcius, seumur, fahrenheit dan kelvin kekeruhan yaitu adanya partikel koloid dan suspensi dan suatu bahan pencemar antara lain berupa bahan organik dan bahan anorganik dari buangan industri, rumah tangga, budidaya perikanan dan sebagainya yang terkandung dalam air parameter kimia air adalah parameter yang sangat penting untuk menetukan air tersebut dikatakan baik yang berhubungan langsung dengan kesehatan seperti besi fe), chlorine cl2), mangan mn), nitrat no3), nitrit no2), ph, fluorida f), cadmium cd), aluminium al), sianida cn) dan arsen as) besi fe) adalah logam berwarna putih keperakan, liat dan dapat bentuk yang pada susunan periodik masuk pada golongan viii dengan berat atom gram mol! dan nomor atom serta berat jenis gram? yang umumnya mempunyai valensi dan yang dihasilkan dari biji besi yang jarang dijumpai dalam keadaan bebas chlorine cl2) yaitu salah satu jenis bahan desinfektan yang banyak digunakan dalam pengolahan air bersih dan air limbah yang berfungsi sebagai oksidator seperti menghilangkan bau, rasa dan warna dan sebagai disinfeksi yaitu membunuh kuman patogen dalam air mangan mn) adalah logam berwarna abu abu keperakan yang merupakan unsur pertama logam golongan vii dengan berat atom gram mol ! dengan nomor atom serta berat jenis gram yang umumnya mempunyai valensi dan nitrat no3) merupakan bentuk inorganik dari senyawa nitrogen yang biasanya digunakan oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis nitrit no2) adalah salah satu bentuk senyawa nitrogen yang berbentuk senyawa ionik dengan simbol no? yang merupakan hasil oksidasi senyawa amonia (nh3 dan nh4?) yaitu tingkat asam basa suatu larutan yang diukur dengan skala s d yang dipengaruhi oleh kandungan mineral lain yang terdapat dalam air fluorida adalah salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh, yang jika konsumsi dalam jumlah yang cukup, bermanfaat untuk mencegah karies gigi dan berperan penting dalam pembentukan email gigi khususnya pada anak anak cadmium cd) adalah salah satu bahan kimia yang bersifat teknis yang dalam dosis yang relatif kecil dapat menimbulkan keracunan dimana kadar maksimal diperbolehkan adalah mg l. aluminium al) adalah unsur kimia dengan nomor atom yang merupakan masuk dalam kategori logam berat yang jumlahnya paling berlimpah yaitu sekitar dari permukaan bumi sianida cn) adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siang c n dengan atom karbon terikat tiga atom nitrogen yang dapat melepas ion sianida cn) yang sangat beracun arsen as) adalah senyawa yang sangat beracun serta bersifat akumulasi dalam tubuh manusia, menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan dan kemungkinan dapat menyebabkan kanker kulit, hati dan saluran empedu dimana konsentrasi yang diperbolehkan dalam air paling banyak sebesar mg l parameter mikrobiologi air adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kadar bakteri dalam air seperti escherichia coli yang merupakan salah satu bakteri golongan koliform dan hidup normal dalam kotoran manusia dan hewan diantaranya eschericia coli coli) dan bakteri koliform eschericia coli coli) adalah bakteri yang hidup dalam usus manusia dan binatang berdarah panas yang berfungsi sebagai bakteri pengurai yang digunakan sebagai indikator pada air minum total koliform atau koliform bakteri adalah suatu indikator yang digunakan didalam menentukan apakah air telah tercemar oleh air limbah, sampah dan sebagainya sebagai akibat dari buruknya sanitasi lingkungan penjaminmenggunakan atau mendapat pelayanan laboratorium penguji kualitas airharus dilakukan pengujian terhadap kualitas air yang hasilkan bab maksud dan tujuan maksud dari penunjukan laboratorium kualitas air adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemantauan kualitas air yang dilaksanakan oleh laboratorium kualitas air. tujuan dari penunjukkan laboratorium kualitas air adalah untuk memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat terhadap penyakit penyakit yang disebabkan oleh air memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat bab iii ruang lingkup pelayanan adapun ruang lingkup pengujian kualitas air meliputi pengujian parameter fisika, pengujian parameter kimia wajib dan tambahan) serta pengujian parameter mikrobiologi pengujian parameter fisika air meliputi total dissolve solid tds), salinitas, suhu dan kekeruhan pengujian parameter kimia air wajib meliputi arsen, fluorida f), kadmium cd), nitrat no3), nitrit no2), sianida cn) dan selenium pengujian parameter kimia air tambahan meliputi aluminium al), besi fe), kesadahan co3), klorida, chlorine cl2), mangan mn), seng zn), sulfat soa), tembaga cu), timbal pb) dan amonia nh3). pengujian parameter mikrobiologi air meliputi eschericia coli coli) dan total bakteri koliform bab pendanaan dan besaran tarif pelayanan secara umum pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian kualitas air pada laboratorium dinas kesehatan kabupaten boalemo mengacu pada peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah besaran tarif pelayanan pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud pada dapat dirinci berdasarkan jenis parameter yang diuji parameter fisika parameter kimia wajib parameter kimia tambahan pengujian rp) arang parameter mikrobiologi air bab pemanfaatan dana pemanfaatan dana hasil pengujian kualitas air yang dilaksanakan oleh laboratorium penguji kualitas air pada dinas kesehatan kabupaten boalemo gunakan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan yo. jasa sarana yo) dimanfaatkan untuk retribusi daerah jasa pelayanan yo) dimanfaatkan untuk penasehat yo) tim pembina yo) penanggung jawab laboratorium yo) sampling yo) penguji sampel yo)bupati boalemo peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangan. btilamuta pada tanggal april dua bola rum pagar diundangkan tilamuta pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten boalemo lalkode etik pegawai pada badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo, menimbang bahwa dalam rangka dan integritas, perlu peningkatan disiplin pegawai, bahwa dalam rangka peningkatan disiplin pegawai diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, bahwa sebagai upaya pembinaan jiwa korps pegawai negeri sipil pada badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan, perlu regulasiode etik pegawai pada badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatkode etik pegawai pada badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihpegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil serta tenaga kontrak atau tenaga abdi lingkungan badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan. kode etik pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari hari lingkungan badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan. majelis kehormatan kode etik pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya disebut majelis, adalah lembaga non struktural yang ditetapkan oleh badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihanbadan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan. pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan atau perbuatan pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan yang bertentangan dengan kode etik. pejabat yang berwenang adalah kepala badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan atau pejabat lain yang ditunjuk. bab tujuan kode etik kode etik bertujuan meningkathubungan kerja serta perilaku profesional untuk menjaga citra dan kinerja pegawai. bab iii nilai nilai dasar pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan melaksanakan nilai nilai dasar pribadi yang disebut dengan proteksi, yakni sebagai berikut profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketrampilan tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, serta konsisten dan bersungguh sungguh dalam melaksanakan tugas. produktif, yaitu mampu bekerja cerd. integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap obyektif dalam menghadapi permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bertindak, berani, dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, serta disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat. kepemimpinan, yaitu berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dan dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai yang diharapkan. kemampuan adaptasi, yaitu berkeyakinan bahwa setiap pegawai dapat melaksanakan tugas yang berbeda dan menyesuaikan diri tempat yang berbeda. religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan tuhan yang maha mengetahui, dansebelumnya. inovatif, yaitu kaya akan ide ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan konseptual dan analisis. bab kewajiban dan larangan pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan wajib berperilaku sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, memiliki toleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan lain, menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas, menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor, menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang, berpakaian rapi dan sopan, bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja, bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan atau partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan, melaksanakan tugas sesuai standar prosedur operasional standart operating procedures sop) dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional, j . memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan mitra kerja: menjaga data dan atau informasi milik badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan dengan baik, il. menjaga kerahasiaan tugas dan pekerjaan yang harus dirahasiakan: melaporkan secara lisan dan atau tertulis kepada atasannya apabila mengetahui adanya pelanggaran penyimpangan pelaksanaan tugas yang dapat merugikan keuangan negara daerah, menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja, oo. memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja barang inventaris milik negara daerah yang menjadi tanggung jawabnya. mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat menyurat termasuk e mail), ga. mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, kode etik, serta sumpah dan janji pegawai negeri sipil, bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya, dan pegawai yang berhenti atau selesai memangku jabatan wajib mengembalikan dokumen dan atau barang inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas. pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan dilarang: bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas, menjadi simpatisan, anggota dan atau pengurus partai politik, cc. menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya diluar kedinasan: mengerjakan melaksanakan dan atau mengoperasikan komputer pada jam kerja yang tidak berkaitan dengan tugas maupun pekerjaan, menyimpan dan atau menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi, menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari perorangan lembaga secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan pegawai memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas: memanfaatkan data dan atau informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, menyampaikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain diluar kewenangannya, menggandakan system dan atau program aplikasi komputer milik badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan diluar kepentingan dinas, membantu, melindungi, bekerja sama, menyuruh, dan atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan tindak pidana dibidang keuangan, il. mengkonsumsi minuman beralkohol yang dapat merusak citra dan martabat pegawai, mengkonsumsi, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika dan atau obat terlarang, dan atau melakukan perbuatan amoral asusila. bab sanksi pegawai badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etik dikenakan sanksi berupa sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan, sanksi dipindahkan dari badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan satuan kerja pemerintah daerah lainnyadalam ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang, yangyang bersangkutan. penyampaian sanksi moral secara terbukaforum pertemuan resmi pegawai negeri sipil, upacara bendera, cc.,ini,bab pelanggaran kode etik dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan tertulis tersurat, pengaduan lisan (sms telefon handphone), dan atau cc. temuan atasanyang dimaksud pada dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti bukti, dsetiap atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan mengetahui adanya dugaan pelanggarlanggaran kode etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hieepala badan menetapkan pembentukan majelis kode etik untuk memeriksa pejabat eselon iii dan serta staf lingkungan badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan. (l) majelis kode etik dibentuk setiap terjadi pelanggaran kode etik. keanggotaan majelis terdiri dari (satu) orang ketua (ex officio kepala badan)keanggotaan majelis berjumlahberdaninspektur kabupaten gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran iii peraturanpejabat yang berwenang memberikan sanksi moral kepala badan dapat memberikan sanksi moral terhadap semua pegawai baik pejabat eselon iii maupun eselon dan staf lingkungan badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan. sekretaris dan kepala kepala bidang dapat memberikan sanksi moral terhadap semua pegawai baik pejabat eselon maupun staf lingkungannya masing masing. pejabat eselon dapat memberikan sanksi moral terhadap para pegawai dalam lingkungan masing masingdengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan ini, selambat lambatnya sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan majeliwil sri gorontalo, mm.? acacenenenanannna aan kepada berkenan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari sensseskenakn tanggal .iiieeiereee lean tahun . telah dilakukan pemeriksaan kepada nama donnnnnana tan ean nana aan nana anna kanan aan aan aan anna anna akan pangkat ol. .voodoo wen jabatan dkanaanananannanannnnana ena aan nana anna nan aan nasa naa unit kerja . wanna snananan aan aan aan perbuatan tersebut melanggar huruf . huruf . peraturan pemerintah nomor tahun sehingga terhadap seri) .oo mna, nip anna perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjutsanennen nana nana nannanaaaan nama ananenennannnannanaan pangkat gol. dom mesin pangkat gol. nananananantananaaan jabatan nnanananannana nenek anan nana jabatan nnanannannanananaaan anggota anggota, nama panasesaeee nama doa nama nanteaaan nip dananantanann nip nana nip pnnanaanaan pangkat gol. . \|)\| pangkat gol. . pangkat gol. . jabatan paket jabatan dae jabatan nnccoaaa catatan tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan gorontalo, akb lampiran ii:555pa aaaanananensaen kepada berkenan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada harileeem., tanggal .iiiiieeeee bulan see tahun . telah dilakukan pemeriksaan kepada nama kanenunnananan ane naa aan pangkat gol. .oooooooo0ooonettereeeaaaa jabatan paneongesesensnnnn desa tenan senen aan uas aman aan unit kerja? l.ooooooooooonteretaaaaa perbuatan tersebut melanggar peraturan bupati gorontalo nomor tahun huruf . huruf . sehingga terhadap. seri) oo. nip lane nenek direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa. secara tertutup terbuka ')nanawanaengananananaanaunananan nama sanaanannananan nana pangkat gol. oo. pangkat gol. pnananananananananaan jabatan pnnannanananananananananaaaanan jabatan nnaanananananaananan anggota anggota, nama danaaraeame nama nama acarenaata nip naganananaaa nip ana nip anananaaa pangkat gol. . pangkat gol. . pangkat gol. . jabatan pake jabatan hee jabatan nannanakan catatan tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan x) coret yang tidak perlu bupati) gorontalo, david jjbobihoe akb lampiran iiiaa wt bbbbbblane. ntar kepada berkenan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari. tanggal loose bulan olah tahun. telah dilakukan pemeriksaan kepada nama pnnnnenananenaanan kanan nana ana ena nan san tanaman pangkat gol. le. wan jabatan donaganananananana nana ana ana ana aan unit kerja annakananannan anna aan aan anna aan perbuatan tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor tahun huruf . huruf . yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian, sehingga terhadap seri) snanaanaraananaany nip ne. direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh inspektorat kabupaten gorontalopnnnnnanaananaan nan ananananaanan nama dscevangenaannannnaaan pangkat gol. l.oocomnnnnnn pangkat gol. anananananaananananan jabatan sanananananananananananananaaaan jabatan nananannnananananaaan anggota anggota, nama draraanena nama . nama sancanaana nip pnnnanaananea nip .numata nip nnnnnaaa pangkat gol. . pangkat gol. . pangkat gol. . jabatan daaaranaeee jabatan pama jabatan nanananaan catatan tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan #) coret yang tidak perlu bupati gorontalo, aan . e david bobihoe akbwaw wa. awa hdh$ hhm format pemerintah kabupaten gorontalo aka badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan jin end. d.i. panjaitan nomor limboto telp. ewediri) .oooocooo woo nip loc. onananaananann nana, dan pangkat gol. oo. kepala badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan, menimbang: bahwa sesuai laporan hasil pemeriksaan majelis kode etik pegawai pada badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan maka seri) .o.o. nip loco pangkat gol. jabatan., terbukti telah melakukan perbuatan., bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran peraturan bupati gorontalo nomor . tahun ., huruf . hurufseri) oo nanang, nip tan ntnnetannea pangkat golongan ., jabatan .ii. tahun . tentang kode etik pegawai pada badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan memutuskan menetapkan kesatu pengenaan sanksi moral kepada nama nnngantanan aan nana naananaanaan anna nana pangkat gol, soo oo. oma jabatan knvanaannanaanan anna nanas anna naa anna unit kerja nanananananenanananan nana banana ana anan aan berupa dnnnnnnnanananan aan canada nana nan aan nananantiga keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. ditetapkan .oco.ooo pada tanggal .ioo pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral ttd catatan tulis nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral rupa gorontalo, bobjhoe akb
tahun anggaran home sana desxvi (honor instruktur orang jam xvii tuang makan minum harian pegawai negeri sipil (pns) orang hari xvii (tarif uang lembur dan uang makan lembur uang lembur (di uar jam kerja pada hari kerja) golongan nak orang jam golongan orang jam ic. golongan iii orang jam golongan orang jam uang makan lembur orang xix juang transport kegiatan dalam kota orang hari (bantuan beasiswa program non gelar gelar dalam negeri ja. program diploma non gelar: biaya hidup dan biaya operasional orang tahun uang buku dan referensi orang tahun biaya hidup dan biaya operasional orang tahun uang buku dan referensi orang tahun d.iv s1program strata strata sp1strata sp2xxi bantuan tugas belajar program non gelar gelar dalam negeri diploma biaya hidup dan operasional termasuk spp, uang buku, orang tahun pemogokan dil). program biaya hidup dan operasional termasuk spp, uang buku, orang tahun pemogokan dil).iii cons umum reguler (lama diklat hari) orang angkatan cons eks honorer (lama diklat hari) orang angkatan golongan cons umum reguler (lama diklat hari) orang angkatan cons eks honorer nama diklat hari) orang angkatan lemhannas orang angkatan diklat teknis fungsional pns konstribusi per peserta). orang diklat ketrampilan untuk masyarakat non orang hari institusional konsumsi rapat kantor makan . orang kali snack orang kali konsumsi rapat tamu luar kantor (prasmanan) makan orang kali snack orang kaldan ongkos jahit) hal pena psl sekda, asisten, kabar, ajudan walikota dan orang stel wakil walikota dan protokoler pdu walikota, wakil walikota, camat dan lurah) orang stel psr pakaian sipil resmi) orang stel psh pejabat negara, eselon dan iii) orang stel pdh orang stel pdl (tidak termasuk perlengkapan) orang stel baju batik khas daerah kopi orang stel dokter perawat termasuk ongkos jahit) orang stel sopir pesuruh termasuk ongkos jahit) orang stel satpol pp satpam petugas pemadam kebakaran termasuk orang stel perlengkapannya). walikota pontianak sutarmidji, sh,m. hum,vi makalahlayanan pengadaan secara elektronik lpse)iiv.vii.xviixixmenghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasii. diklat pimpinan struktural biaya diklat penentangan untuk pejabat pegawai yang akan'ii.v.vvi. konsumsi rapat tamuxxvviorangpol pp satpam. pakaian satoi pp satpam sudah termasuk perlengkapannya paling banyak dapat diberikan sebanyak (dua) stel per orang. walikota pontianak ee yw. sutarmidji, sh,m. hum lampiran iii peraturan,gan naa sewa kendaraan, mesin foto copy dan bangunan! gedung sewa kendaraankecil hari sewa ruang gedung pertemuan hari sewa stand pameran atau design stand pameran sewa lcd dan screen unit harontianak. satuan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat negara cc) unit eselon cc) unit eselon cc) unit eselon iii cc) unit operasional kantor lapangan bus roda cc) unit truk roda man dump truck unit truck chasis bak terbuka hp) unit roda minibus cc) unit kendaraan operasional lapangan doble garden) unit pickup 2000cc) unit roda 150cc) unit motor trail cc) unit fp:pemeliharaan gedung bangunan pemeliharaan gedung bangunan tual akakendaraan bermotor kendaraan pejabat negara unit tahun kendaraan roda unit tahun kendaraan roda4 unit tahun kendaraan roda unit tahun kendaraan patroli jalan raya roda kena unit' tahun kendaraan patroli jalan raya roda mesin s d 250cc unit tahun speedboat \|. pemeliharaan sarana kantor mag' tahun split s d unit' tahun split diatas unit tahun genset lebih kecil dari kva balita unit tahun genset diatas sampai dengan kva unit' tahun genset diatas kva unit tahun aa. fh walikota pontianak sutarmidji, sh,m. humtahun anggaranstandar biaya perjalanan dinas luar propinsi tahun anggaransatuan biaya tiket perjalanan dinas luar negerluar propinsi tahun anggaran walikota, wakil walikota, sepi eselon golongan golongan golongan satuan biaya anggota dprd, pejabat eselon rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) 'a. iketuarpaerawpropwsi: yoo dan transpor lokal orang hari lihat tabel tabel tabel tabel tabel tabel termasuk airport tax). lihat tabel) " " tabel iii tabel ill tabel iii tabel tabel lil keterangan biaya penginapan orang hari dikurangi hari. tiket pesawat untuk tujuan kota selain jakarta disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku. cara menghitung biaya taxi lihat lampiran angka il. standar biaya uang harian (uang makan, uang saku dan transpor lokal) perjalanan dinas dalam negeri tahun anggaran nanggroe aceh darussalam dar: sumatera utara enda. riau per ata . kepulauan riau jambi ri aan sumatera barat asa! ata sumatera selatan lampung . aan bengkulu bangka belitung tang rar m.banten . jawa barat .id.k.i jakarta tian jawa tengah .id.i yogyakarta . jawa timur bali nusa tenggara barat jan snn .nusa tenggaratimur \|kalimantan tengah kalimantan selatan . kalimantan timur sulawesi utara .1gorontalo . sulawesi barat aja sulawesi selatan sir. sulawesi tengah sulawesi tenggara wi. ena .maluku maag f . maluku utara are arr: papua dan irian jaya barat ii. standar biaya taksi perjalanan dinas luar propinsi tahun anggaran wol eropa nanggroe aceh darussalam aan sumatera utara riau esa kepulauan riau nara tan jambi dat sumatera barat nat sumatera selatan kan mang lampung bengkulu . bangka belitung m.banten jawa barat nan jd.k. jakarta .jawa tengah mira id.\| yogyakarta jawa timur bali nusa tenggara barat ipa nusa tenggara timur .kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan ran kalimantan timur san sulawesi utara gorontalo b0, sulawesi barat .sulawesi selatan .sulawesi tengah sulawesi tenggara .malu .maluku utara sean papua irian jaya barat iv. standar biaya perjalanan dinas dalam propinsi tahun anggaran walikota, wakil walikota, ses eselon golongan golongan golongan satuan biaya tet anggota dprd, pejabat eselon rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) nana aan penginapan orang hari transpor lokal orang hari cc. tiket pesawat (termasuk airport tay. hanya berlaku untuk: yoo too swa walikota, wakil walikota, peru eselon golongan golongan golongan satuan biaya u&i pejabat eselon rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) aaa angkutan darat (taxi berlakuuntuk: pontianak sintang pp. pontianak melawi pp. pontianak sekadau pp. pontianak sanggau pp. pontianak sambas pp. pontianak bengkayang pp. pontianak ngarang pp. pontianak singkawang pp. pontianak mempawah pp. pontianak kubu raya pp. keterangan biaya penginapan orang hari dikurangi hari(dalam us$) jumlah gol. gol. gol. gol. amerikautara: amerika serikat a15) kanada amerika selatan: seat asik argentina venezuela brazil chile colombia peru iis 27al suriname ekuador jamerikatengah: mexico tan kuba . panama jeropabarat: marak austria belgia a62) perancis ber: rep. federasi jerman belanda swiss eropautara: denmark finlandia norwegia swedia kerajaaninggris bosnia herzegovina ooo kroasia ba.) men. spanyol yunani ran italia kn. portugal serbia eropatimur: ae pg. mala bulgaria czech hongaria (dalam us$) jumlah gol. gol. polandia rumania o? rusia ber slovakia ukraina ioi jaerikabarat aan e. nigeria ' . senegal afrikatimur: dai ethiopia kenya madagaskar tanzania zimbabwe mozambique afrika selatan: bas, bar sea namibia an, afrika selatan be: (amerikautara: jeng mg": aljazair mp3 mesir maroko . tunisia sudan 05an libya tn! pen asia barat aan aah azerbaijan . bahrain jarak yordania pee kuwait libanon sen. latar .5l arab suriah naa pst. arab emirat yaman saudi arabia kesultanan oman asia timur: manan rep. rakyat cina hongkong . jepang korea selatan korea utara asia selatan: afganistan ooo bangladesh fara (india dra hanan (dalam us$) jumlah gol. gol. gol. gol.. laos vietnam brunei darussalam kamboja timor leste asia tenggara australia selandia baru caledonia baru papua nugini fijitahun anggaran satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri tahun anggaran dalam us: kota klasifikasi eksekutif bisnis ekonomi amerika utara: . chicago houston a97 los angeles baja new york ottawa a03, san francisco ear toronto sea vancouver washington amerika selatan kira bogota o. .1ooo brazilian buenos aires caracas paramaribo santiago chile auto air jamerikatengah: cnn sen mexico city havana . panama cit eropabarat: vienna brussels marseille ada paris berlin ben bonn . hamburg geneva amsterdam ba" agi eropa utara mela copenhagen helsinki stockholm bi: london ka, oslo eropa selatan sarajevo zagreb&b (dalam us$) klasifikasi kota eksekutif bisnis ekonomi atens lisbon madrid rome beograd eropa timur nn. bratislava bucharest kiev moscow prague sofia warsawa afrika barat bean dakar abuja afrika timur: ran addis baba nairobi antananarivo ara dar salaam parade afrika selatan windhoek m3825\| cape town . johannesburg afrika utara: se. jak algeria cairo khartoum rabbit tripoli tunisia ojasiabarat: amman baghdad nan amman kuwait beirut stt doha damascus ho. ankara abu dhabi i21 sana jeddah muscat . riyadh (dalam us$) ham variasi eksekutif bisnis ekonomi asia tengah fan ani tashkent astana asia timur: jan oa beijing hongkong osaka tokyo pyongyang seoul asia selatan: kasi tee kabul tahunan colombo dhaka (islamabad karachi new delhi asia tenggara mn: maa bandar seri begawan bangkok davao city io. hanoi chi minh johor baharu kota kinabalu mang kuala lumpur manila ako penang jana: nom penh singapore vientiane asn yangon asia pasifik: nek aaaa canberra darwin ana melbourne norma perth port moresby sydney animo wellington 31an walikota pontianak sutarmidji, sh,m. hum najis standar biaya.f walikota pontianak w h.ariabiaya penginapan perjalanan dinasill. biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transpor lokal. iv.tiket pesawat untuk tujuan kota selain jakarta disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku. biaya taksi perjalanan dinas luar propinsivii tabel illviipalharga uraian satuan ta. \|ket rp. gmn wengi honor penanggung jawab pengelola keuangan pejabat pengguna anggaran ppapengguna anggaran angpelaksana teknis kegiatan (pptetatausahaan keuangan (ppk) juapembantugeluaran gaji orang bulan pembantu bendahara pengeluaran gaji orang bulan penyimpan barang orang bulan pengurus barang orang bulan operator komputer sistem informasi keuangan orang bulan daerah staf pengelola asisten teknis pengelolaadministrasihonor pejabat! panitia pengadaan barang (250barang (uan pageipsboajasa cc.: 'a.gangamanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa orang hari nilai pengadaan barang dan jasa diatas rp. juta maksimum hari) maa der urin jemaah iii. honor panitia pemeriksa penerima barang jasa pengadaan barang juta sd. rp. juta atau orang bulan jasa konsultan rp. juta sd. juta peran pengadaan barang diatas rp. juta atau orang bulan jasa konsultan diatas rp. juta nn: honor pelaksana kegiatan penelitianram3. orang bulan is. sekretariat penelitian ik, orang bulan pengolah data ba" penelitian petugas survey orang responden pembantu lapangan pegawai negeri orang hari non pegawai negeri orang hari honor kegiatan seminar rekor sosialisasi diseminasi narasumber membahas utama netdprd pejabat eselon orang jam pejabat eselon ildanlll orang jam pejabat eselon dan orang jam moderator orang jam pakar praktisi pembicara khusus orang jam honor penyuluh non pns (en sta orang bulan sarjana muda orang bulan sarjana orang bulan master (s2) orang bulan vii honor pengemudi, pramubakti, satpam cleaning service dan tenaga kurir lepas satpam pengamanan kantor, pengemudi, pramubatti, orang bulan pegawai tidak tetap bukan pegawai negeri sipil. k . honor tim pelaksana kegiatan. ic. pengarah tea orang bulan penanggung jawab orang bulan cc. koordinator orang bulan ketua wakil ketua has orang bulan sekretaris orang bulan anggota orang bulan (honor tim pelaksana lapangan tim sekretariat penanggung jawab pembina orang kali ketua wakil ketua un. orang kali sekretaris orang kali anggota orang kali (honor tim penyusunan jurnal mak\|honoril honor tim layanan pengadaan secara elektronikxii honor. penerjemah karakter xivhaaaan halaman jadi pari bahasa mandarin, belanda halaman jadi dari bahasa prancis, jerman haa halaman jadi dari bahasa asing lainnya halaman jadi
pasirdan prestasi, telah ditetapkanberdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan walikota tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai definisi, mekanisme pemberian bantuan sosial, dan laporan penggunaan bantuan. cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan diatas, perlu diatur kembali peraturan walikota pontianakuntuk melaksanakan maksud, ekonomi masyarakat,perorangan yang berdomisili dan ataucara terus menerus dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlakuksimal sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah cc. organisasi masyarakat maksimal sebesar rp. ( atau surat keterangdilakukan secara tertulis oleh organisasi masyarakat dan kelompokyang bersangkutan. permohonan bantuan sosial oleh organisasi masyarakat kelompokputusan pemberian bantuan sosial kepadapenerima bantuan social yang menerima bantuan lebih dari (lima) jutadaerahdesember tahun bersangkutan dalam kondisi tertentu spj disampaikan paling lama bulan maret tahun berikutnya. sisa bantuan disetor balik, hum diundangkan pontianak pada tanggal oktober sekretaris daerah kota pontianak ir. toni hermanto\| pembina utama madya nip. berita daerah kota pontianak tahun nomor
tha pen men peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan reklame non komersial kota pontianak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak menimbang bahwa reklame non komersial merupakan reklame yang berisi pesan pesan layanan pemerintahan.. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud huruf dan diatas, perlu diatur'. peraturan daerah nomor tahun tentang ketertiban umum lembaran daerahan kota pontianak lembaran daerah tahun nomor seri nomor7). memutuskan menetapkan peraturan walikota pontianak tentang tata cara penyelenggaraan reklame non komersi: kepala daerah adalah walikota pontianak:ota pontianak. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kota pontianak,nya, reklame non komersial ialah reklame yang berisi pesan pesan layanan pemerintahan dan yang bersifat politik pada masa kampanye maupun diwalikota. pemerintahan yang menyampaikan pesan pesan pemerintah kepada masyarakat. organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, perorangan, sepanjang tidak memuat simbol simbol dan atau pesan pesan yang bersifat komersial. bab iii umbul, bendera, balon udara, vertikal banner, baliho dan billboard.ota pontianak harus melampirkan syarat syarat administrasi sebagai berikut:(enam ribu rupiah):: surat pernyataan tersebut diberi materai rp. (enam ribu rupiah). gambar atau set lokasi rencana tempat pemasangan reklame baliho. gedung pemerintah. kantor kantor pemerintah. cc. gedung sekolah. gedung puskesmas. gedung lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi milik pemerintah kelurahan. taman kota. median jalan. dipasang melintang diatas badan jalan khusus untuk spanduk). i. bangunan menara milik pemerintah. tiang listrik tiang telepon. tiang billboard midi billboard. rambu rambu lalu lintas. traffic light. jembatan termasuk tiang dan pacarnya. diatas saluran atau parit diatas trotoar. setiger. pagar pembatas jalan. pagar milik pemerintah. uu. halte. terminal oplet bus. gawang reklame grand stand khusus baliho. rumah badan termasuk halaman dan pagar. pohon pohon penghijauan. kendaraan dinas milik pemerintah. aa. bando dan jembatan penyeberangan. bb. persimpangan jalan. cc. jl. yani, jl. tanjungpura, jl. gajah mada, jl. pahlawan, jl. veteran khusus baliho.reklame pada tiang listrik, tiang telepon median jalan, tiang traffic light, tiang penerangan jalan umum,. lapangan milik swasta masyarakat. sebelah kanan dan kiri bahu jalan bukan diatas trotoar dengan ketentuan harus dipasang tegak lurus dengan tiang yang kokoh. dipinggir parit atau sungai... cc., dan keagamaan, tidak mengganggu keamanan, keindahan dan kebersihan: tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kot: tidak boleh menghalangi pandangan terhadap rambu rambu lalu lintas, gedung gedung pemerintah, dan simbol simbol (landmark kota.sama dengan satuan polisi pamong praja. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan walikota ini, semua reklame non komersial yang sudah terpasang wajib menyesuaikan dengan peraturan walikota ini empat belas hari maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sammuraan lberikut peraturan presiden nomor tahun tentang perubahan keempat atas keputusan presiden nomor tahunbangunan (abk sni) dan analisa kota pontianak tahun anggaran bewmeayssam 00bob mgm jajanutissrukasantaman era tesla urtasowa ara tara membawa hitam soxmswar uma ber taslim tanpa babak senam maa taafirama sommaoowar olas000\| hitam mata baba ana bea karl awa jan escape poso padam pengebom bom ttooowar pesleomsommasowa s0000) tenjeamtempason town terleonnacawan www ara psmjeontasowae kamen aan elusmaowa temp paaleemapnna sean anang teman swan www panfegarayuwa tenjegaranwan wwe ara pakam maa san pnas par2swan www san po ration2war ran dena. non tonliampa ema mag a01 pena tas ama buperoetowag esa ana pi. terltampaistom2watt ren tan jamu fmomanwate room aotampu merang2sowa a20) pemanah uu. panama mamanya para pendanaan swara star tesllamumsssazswa aga bbm ana panjat mean www emo pee jan pnb oem siwa neng den ana ani inosleottampusarersoowan harsono pnonapmmedawma aga kawasaki beban kara bean bong pee g0asl pelana data essay\| aging y ang) 2x25 yoo maa anang asean bangsa hara segan mo pagaliaar naam #:a\| zalim atom yo emo) konsili kana sun mo) ealnvyevenyaxgmm pom \| aa alata 2x2smm y s000)\| salam atm yoo sein 3x25mm oma emo) asalnya tx25mm ato) aspal mada 20m) sap asa snn nya 2x30mm maa amm\| aaalarga ima yo: son\| pamela ama eni batan i paman mam anj baslnvesayaxiomm mam poo imvesey autem doomed se7mo0\| ee . ama ama ap area. nya pom ss1000)\| piala sam aoe\| asalnya 2x2mm so0000\| au asalhewa 2taman yom :s0000) faselnva 3x25mm oo: wo) dewa i an\| ama esitramoson tanobat oma itesitrameso nt2sowa das22000\| ani sean ane menara parofiabai bax m&o oo smn\| iirilkabei mie transparan pot d050000 fazalikabei3x25mm jamo)\| jaa parafikabeimga 2oww\| . ar bana ianzlcontaeter da tom some\| pamalbpa mo)\| www aan ain asi mana menerus iasa piring atau yo #m gmo\| sorang among mom) inang duduk oo: maw) phanliriting duduk pom oo: pro)\| padan sea bsabawangaa m aan pants peta jean p ifa v nga fat e40 da0 paasitambampa pan demo aoaiaayaa wsc waw! arit massa pnfucaga www amor\| nafucagsa a00 nafmsnaoa ema) susan era nefucsoa ena u asma afmsnga desa pealmeapa alus w bahasa maw aallucataa www anfiatera anno asluesean rica ian datar roda daa p ealomeman gaming ana salome alonso salah emo eng bere selom personal sofppatag ammo\| bendera aan, miles pasokan" mmg esa bapa pia pamong wang essooo panama bei aman panama ara jataimsomamendaz'xamtengkaptiam tang sena josarsamamendaxomiengkapitam being esolpiesamamendia 7lengkap tem dang retro0)\| tesilronaasigang lumen dagang (iman) mas malang ping sewa map pasaman pesalamssrtapn mjd amos ama ya, bpom temloasngasa smt ada tia enam esa paman p am bat yaa y ejaan ama perasaan w w rag\| rnfasamaa penanya mmg, p ema amati aralsisstad d :: bgn senja aan bana mma , i e a$ ean pena ana ann pen www 56t e ani abe aaa h a bea st. nama pena an, v tvw v w w s ma 3m teman\| ora haa ova m. y :. e5 ian pan pasaman a asa pee ane paman an parinasanaaan asi sea selang pemadam uk. 20m dns dan selang pemadam uk. 20m fee opa bana saga tabung pemanasan ba bata ig. tf ms aan ne. pantomaketnangaaaag ema w ran pump niagara manna ena walikota pontianak yg, sutarmidji. sh. hum lampiran iii: peraturan walikota pontianak nomor seseseresenaniannnn tahun tanggal sesesenennnnen enennennn:hoto timi pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi meter( oo ) )? ps02 fmt pengukuran dan pemasangan bouwplank pp3. rsl p pso3 fim2 membersihkan lapangan dan perataan p:p8: o tim2 pembuatan direksi ket gudang bahan bangunan dan alat bedeng pekerja o '\| '' 7ase7ea6 tot menggaris tanah biasa sedalam meter(b1. o j o3106575\| pro2 menggali im3 tanah biasa sedalam meter( pt. o \| j4655475\| hal prog menggali im3 tanah biasasedalam3 meter( pt. )o \| o jo ssz7aa5\| hal pria menggali3 tanah keressedalam meter( oa) ososzg6o\| rel pos menggaiiim3 tanah lumpursedalam1 meter pt. \|ooo j hero7ags to7 membuang 1m3 tanah sejauh meter( pt. yoo hal pre mengerjakan 1m2 shipping tebing setinggi meter( pt. jo9275275\| rol eros mengurus kembali 1m3 galian pt. yoo hal tio lima menimbun dengan tanah pelapis pt10) yoo sosis3as\| hal pria lim3 menimbun dengan tanah penyiraman pt) ooo arkansas\| hal memadatkan 1m3 tanah (per20cm( pt srsg\| (pp bot memasang 1m3 pondasi batu belah, campuran pc: ps( ppb. jo7is3a2ns\| pp3.oz memasang 1m3 pondasi batu bulan, campuran ps( p.pb. o o o o)oi o j9searanso\| memasang 1m3 pondasi siklon, beton campuran pc: pb: pbb membuat ims lantai kerja beton mutu mpa simp om. ob7 (p.bb. \| ) hah ba: membuat 1m3 beton mutu mpa simp cm, wc (p.bb. ) \| ) fsl p bp.og membuat 1m3 beton future mpa slump om, we (pb8: v o \| oo ) hal pa8 membuat 1m3 beton mutu mpa simp )cm,w c (p.b8. \| ) i5sl. p88: membuat 1m3 beton mutu mpa simp (12t )cm,wc (p.b8. yah membuat 1m3 beton mutu mpa slump cm, we0, pbb.: \| o i7h pb3 pemberian dengan besi polosatau ulir pbb. o#7d01s1\| ral pasca memasang jaring kawat baja wire mesh pbb. o tee02ga\| hot bao9 memasang 1m2 bekisting untuk pondasi p:bb. o \| hol b2oga memasang 1m2 bekisting untuk pondasi p.bb. os04rgd2\| hil pas memasang 1m2 bekisting untuk spoof p.bb. oras15355\| hal memasang im2 bekisting untuk kolom pbb. \| jo2e153010\| hal ita time pasang bekisting untuk kolom pbb. ia) o2n151a79 sah pbb memasang 1m2 bekisting untuk balok pbb: opr5opaca\| h5) \|im2 pasang bekisting untuk balok pbb. o22311312\| hal pbb memasang 1m2 bekisting untuk lantai pbb13) \| j sess0to\| i7h p i3a fim2 pasang bekisting untuk lantai pbb. ou yo j2005479\| hal pbb memasang 1m2 bekisting untuk tangga pbb. oo o20684400\| hal #b815 memasang 1m2 jembatan untuk pengecoran beton pbb o o o22s32as\| joo membuat 1m3 pondasi beton bertulang besi #bekisting)( p b8: oo) j jail 3b. membuat 1m3 spoof beton bertulang besi bekisting) p 8b. s2241reto\| membuat ima kolom beton bertulang besi bekisting) p .bb. jose ean membuat im3 balok beton bertulang besi #delisting) pbb. '2al bp: membuat im3 kolom beton bertulang besi bekisting) p.bb: pb8. membuat 1m3 dinding beton bertulang besi bekisting) p.bb. ' o546016395\| iss pb522 membuat im3 dinding beton bertulang besi bekisting) loss97amo\| bb. membuat kolom praktis beton bertulang (11x11)cm pbb. j oe3g\| iss pps24 membuat im' ring balok beton bertulang (10x15) p.bb: note441 pbb. membuat im3 beton mutu mpa sup )cme 078pb3 sages2a7 \|.) pekerjaan dinding pond time pasang batakouk dnd. rol pone.o2 nim2pasang batak dnd. o j omega2ra\| pong fim2 pasang batak dnd. a52 dna. memasang 1m2 dinding bata merah ukuran (5x11522) tebal bata campuran pc: ps( dnd o ) ) i5l 0nos memasang 1m2 dinding bata merah ukuran (5x11522) tebal bata campuran ps( dnd. ' ) ref dna.oce memasang 1m2 dinding kerawang (roster) ukuran (18x18) cm, campuran ond ' ') fs267670\| pso2 memasang 1m2 plesteran :4pp, tebal 15mm (p.pi. pis03 memasang 1m2 plesteran pc:2pp,tebal20 (pp is. osesisao\| halida memasang 1m2 plesteran 4pp,tebal20mm(p. pis. oar7osa\| s7 ipsos memasang 1m2 berapi pc:5pp,tebal smm ppi. oo jo2163782\| sh piso memasang1m2 plesteran koning :2pp (ppi. \|oo jo(s2aso01\| h p pso7 memasang im2 asian pp. a ipsos memasang im2 plesteran pc:3p tebal15 ps: o o o o o o o o i j calon\| rekapitulasi noj kode analisa ammirreraar kai ea 1m3 pek membuat kayu sandaran jembatan, balok pernik, balok air pada baru, tangan #2502sa500\| pincllinn bean keajaiban bomb eaf masalah pen nan angin dan balok arahan kayu kayu penahan menggunakan belian uk. p.k. 1m3 pek. membuat kayu sandaran jembatan, balok pemikul, balok air pada baru, kon uk. p.k. misa tangan angin dan balok arahan kayu kayu penahan menggunakan kayu belian uk. p.k. gf kos im3 pekerjaan rangka badan kayu bulan pks) te2serayo\| hah kos his pekerjaan rangka badan kayu belian is0s1s3000\| 7i e ko7 him pekerjaan rangka badan kayu kelasi pk. oarataznool kos lima pekerjaan rangka badan kayu kelas sami7oo\| pos imi mean tiang batang pk. as0sol kio membuat puting dan lobang pasang( to) o4o2s300\| hah eka jim memandang tiang dalam tanah pk. hah membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelasi( \| hal iza membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela kayu belian( membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas !!( pk. isl membuat dan memasang 1m2 daun pintu panel, kayu kelas p.k. os5ess9250\| hel pk15 membuat dan memasang 1m2 daun pintu panel, kayu kelas!l p.k osi6season\| kie membuat dan memasang 1m2 pintu dan jendela alusi kayu kelas i(p.k o74730250\| hah e k317 membuat dan memasang 1m2 pintu dan jendela alusi kayu kelas!l( pk. membuat 1m2 daun pintu kayu lapis plywood) rangkap, rangka tertutup kayu kelas bas sen bol pk39 membuat 1m2 pintu piywood rangkap, rangka expose kayu kelas1( pk19) o51632100\| membuat 1m2 pintu piywood rangkap, rangka expose kayu kelas p. jo48479570\| membuat 1m2 alusi kusen, kayu kelasi( p.k osasgin233\| pk22 membuat 1m2 alusi kusen, kayu kelas o y j osmosis\| 1m2 pemasangan ventilasi kaca enwwumngansaswin mm) ash pk2g memasang im3 konstruksi kuda kuda konvensional, kayu kelas bentang k24) sel pk25 memasang 1m3 konstruksi kuda kuda konvensional, kayu kelas bentang p.k. memasang 1m3 konstruksi kuda kuda expose, kayu kelas \|(. order opsi3\| pk27 memasang konstruksi goreng, kayu kelasi pik. sassasao0\| sol pk28 memasang 1m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas sol pk29 memasang 1m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas i!(k. memasang im3 konstruksi goreng, kayu kelas pk. az 3oa memasang 1m3 konstruksi goreng, kayu belian fk 30a) o \| o13sg7.r3ao0\| ssh memasang 1m2 rangka atap sirap, kayu kelas pk) oe329g230o\| ssh k33 lim2 pasang kasau reng atap genteng metal kayu kelasi( s7101a9\| fase memasang 1m2 rangka langit langit x100) cm, kayu kelas atau (ek \| ) t7l pk3s memasang 1m2 rangka langi langit om, kayu kelas atau pk. \| ssh k36 fim2 pasang rangka langit langit x60jcm kayu kelasi( pk. oyi928268\| issn 1im2 pasang rangka langitangit x30jcm kayu kelas (p.k o14116845\| gol pk38 memasang 1mi isblank ukuran (3x20) cm, kayu kelas i(p.k. o 1g236875\| faal p kas memasang imi isblank ukuran (3x20) om, kayu kelas p.k o8907o28 lap imi pasang lispiank ukuran x(3x20cm) kayu kelas pk. task imi pasang lispiank ukuran x20cm) kayu belian pk) uses7e6ee\| tah pk42 tim pasang lispiank ukuran x20cm) kayu kelas pk o2268700\| pk43 imi pasang lispiank ukuran 2x( x20cm) kayu kelas pk) o o nsi2\| fase img pasang rangka dinding pemisah kayu kelas p.k. lal ka5 memasang 1m2 rangka dinding pemisah (60x120) kayu kelas1( pk \| jo jasa kas memasang 1m2 dinding pemisah piywood rangkap, rangka kayu kelas p.k sol memasang 1m2 dinding lambrizinng dari papan kayu kelas p.k47) o2168azo0\| jual ka7za memasang 1m2 dinding lambriziring dari papan kayu belian pk. o288274090\| sil memasang 1m2 dinding lambriziring dari piywood ukuran (120x240) pk. oo ) fimi pasang list plafon, kayu prodi yoo rss k50 fim2 pemasangan lantai papan kayu belian pk \| senate3a\| sal fim2 pemasangan lantai papan kayu kelas i(pk. oo) pagi time pasang atap genteng metal type prima (ppa o1) o oj osanretas\| fim2 pasang atap genteng metal type royal (ppa. 3s07o035\| isl pada fim2 pasang atap genteng metal type classic (ppa03) hal pada \|im2 pasang atap genteng metal stone type classic (p.pa.o4) ep ao5 \|im2 pasang atap genteng metal stone type prima (ppa o18410125\| pos lim2 pasang atap sirap belian epa. oo ossassss5\| hal ppang imi pasang nok bubungan genteng meta1 lingkaran ppa. o20283340o\| hal pa.og fimi pasang nok bubungan genteng metal kotak ppa09) tondano\| hol ppa10 imi pasang nok bubungan genteng metal stone kotak0. ppa o o12528340\| ppa imi pasang bubungan atap sirap ppa) o ( san\| hah papan2 jim pasang atap seng gelombang bjs (ppa j9e07s96o\| ppa13 \|im2 pasang atap metal supersheet (polos) ppa. hah ppa3a fim2 pasang zincalume gelombang persegi polos) ppa \| j? h5l. p pa15 imo pasang zincalume gelombang persegi colour ppa o17416270\| ppa fim2 pasang zincalume gelombang persegi polos) ppa. oo) jo97ate2ro\| pa317 jim2 pasang zincalume gelombang persegi colour ppa. hel ppa19 lim2 pasang aluminium full relation ppa rekapitulasi wonemakasa\| mmr oma pro memasang langit langit toples ukuran (120x240) cm, tebal3 (p. pt. oo ) j ? h pro2 memasang langitlangit rileks ukuran (120x240) cm,tebal6 p.pi. o626asas\| poros memasang iangitiangit gypsum board ukuran (120x240 x9) mm,tebal9 mm( ppl oo\| o j) hal pro memasang list langit langit kayu profil yoo ones\| pros img langitlangif grc (ppl05) ng sao\| pre time pekerjaan diamond rengat kayu kreasi ppt bni ti. not pemasangan buah kloset duduk monobook snt o \| o204420455\| hah isnt: pemasangan kloset jongkok keramik snt. ose610o7o\| snt memasang imi pipa galvanis snt03) warna007\| hal pinto memasang imi pipa galvanis snt04) o\|o o j4emas32\| rejo prints memasang! pipa mahar b1" sn. sana h7l pinto7 memasang 1mi pipa galvanis b3" snt07) anss\| hal cento memasang imi pipa gahani oa" snt03) , agg\| rah photos memasang imi pipa pvc tipe awo1 (p. snt o \|oo jr2196ra\| hol isnt memasang imi pipa pvc tipe anos (p. snt h5h isnt12 memasang imi pipa pvc tipe awb2 snt12) y j22mag\| hal snt13 memasang im1 pipa pvc tipe abs" snt13) ui) odessa\| hah pantai memasang imi pipa pvc tipe (p. snt oi2saat3\| hsl snt memasang buah kran atau snt deni pao1 memasang kgbesipron pam) h u(utara 5f bao2 memasang kerangka kuda kuda baja (p.bao2) o jo20nas\| ba03 mengerjakan pekerjaan perakitan p.ba03) osa093o\| lal baca mengerjakan pengelasan dengan las listrik( bao4) \| sosis20o\| pba05 memasang kusen pintu aluminium ba05) o40476862\| tol pba06 memasang talang lingkaran cm, sengpiatbjis30lebar45cm (p. ba06) oo j) g0o\| 71h pb ao7 lime pasang kawat harmonika p.ba. o sens\| hal pa aog fim2 pasang kawat massa p.ba08) o ses2nae\| rol pado9 fim2pasang jendela nano pba o jo20sss\| sol jim2 pasang talang datar seng bjs talang sembunyi pba. oo ) oo)? hal fim2 pasang talang miring seng bjs jurai dalam pb. o16350645\| hal paa omi talang kucuran atap lingkaran 15cm bjs (pba. s0s4o7s\| isl pba13 omi pemasangan pipa pembuangan dari talang atap 08cm bjs (pba pkk buah pemasangan kunci tanam antik p.kk. ko2 fi buah pemasangan kunci tanam biasa pkk yoo one3225\| ko3 buah pemasangan kunci silinder p.kk. oassonso\| rah ekk kos bulan pemasangan engsel pintu pkk. oo i\|oo j as0016\| osa buah pemasangan engsel jendela pkk oda) oo oo\|o o j9sas0016\| kos buah pemasangan kait angin p.kk. yoo o j ome0te\| p#k kos buah pemasangan door closer p.kk.o6) oas003as\| hal ko7 buah pemasangan slot pintu bkk. yo j names3\| tgl ekor buah pemasangan slot jendela pkk.o7a) o o jo2005553\| ros li buah pemasangan door stoner pkk. o \| jo20222ya\| pemasangan kaca tebal 5mm p.kk. as1200t6\| h3) sakit pemasangan kaca cermin, tebal 3mm p.kk11) o\|oo jo13527416\| pkk pemasangan kaca pati pkk ost pekerjaan penutup lantai dandinding pado7 memasang 1m2 lantai keramik ukuran (20x20)om( p.ld. o jo13907019\| tah plp02 memasang 1m2 lantai keramik ukuran x30) pld. o13150827\| hah fim2 pasang lantai keramik 40cm polos pld. hal loo4 fim2 pasang lantai keramik 40cm anti gores p.ld: \| p1 do58 memasang lantai marmer ukuran (100x100) pld. ooo o55840045\| rat memasang dinding keramik ukuran x20) pld. ) i\|oo jo9assina\| lal do7a limpasan dinding keramik x30cm p.ld. o o o1265200\| hah tbo7b img pasang dinding keramik x40cm p.ld.o7b) oa5120om\| hol p1d memasang 1m2 floor gardener pld iho ppo9s jim2 pemasangan paving block p.ld. y gssatooo\| pld. fim2 pemasangan paving stone p.ld. oanemm206210, pctxt time mengikis mengeruk permukaan cat tembok lama oo j o1908638\| eto2 fim2 mengeruk karat cat lama permukaan baja dengan cara manual( \| ) peron fim2 pengecatan bidang kayu lama \|ooo j9a555410\| rah peta fim2 pengecatan bidang kayu baru lapis player, lapis cat dasar, lapis cat penutup) ' )j) isl poros fim2 pengecatan bidang kayu baru lapis pasir, lapis cat dasar, lapis cat penutup) ' ) sel score tim2 pelabuhan bidang kayu dengan team io j92596n\| pct7 img pelabuhan bidang kayu dengan politus yo j o2052270\| hal prog fim2 pekerjaan melamin ct08) persegi\| hol prio fim2 pelabuhan bidang kayu dengan remis ct. o 1m2 pengecatan tembok baru lapis player, lapis cat dasar, lapis cat penutup) ema aa ) msl 1m2 pengecatan tembok lama lapis cat dasar, lapis cat penutup) re aan peri3 \|im2 pengecatan permukaan baja dengan meni besi( o2075260\| hal para fim2 pengecatan permukaan baja dengan meni besaran perancah oo ) o o j ash pct15 \|im2 pengecatan atap seng rekapitulasi yo! kode analisa arahan pekerjaan kode analisa bkr 1m3 pekerjaan bongkahan beton bertulang bkr. 1m2 pekerjaan bongkahan dinding tembok plesteran simpai bkr. \| o oo bkr. 1m2 pekerjaan bongkahan lantai ubin keramik bkr. ( bkr. pekerjaan bongkahan atap genteng sirap bkr. (oo oe75\| bkr05 \|1m2 pekerjaan bongkahan atap seng bkr. bkr. 1m2 pekerjaan bongkahan rangka atap kayu bkr. .c99\| 1m3 pekerjaan bongkahan rangka badan bkr. walikota samba sutarmidji, sh, rekapitulasi lampiran iv: peraturan walikota pontianak nomor sesacsepeneennnenee tahun tanggal sanetorseteetaneneeeembayaran satuan rupiah) ana bee sen merek men man e t paman ser ( zaa galian utk drainase, saluran dan saluran air (manual kdlangku) son27n) ( zap calan utk drainase, saluran dan saluran air (mana) argo ( 2za pasangan batu dengan mortarurtuk saran mass\| ( 23gy corong pipa beton bertulang. diameter dalam sampai 100cm ( 2agra poker (ox convert) beton bertulang, ukuran dalam 70cm sampai100em mw ss0sz7821\| mea ina tenaga oma perbedaan raman ee 3ata gatal biasatmanusitidlangaa) pom \|\| t02205) " arg catat bam 01an cetak struktur dengan kedalaman 2meter pom resapan 3apa gatal struktur dengan kedalaman memori) jom re500455\| 3apa galian perkerasan beraspal dengan excavator towns4\| ( 32gp timbunan biasa dari selain jalan sumber bahan ag omammeaan pie ( 32gpp timbunan pasiruntuk berandalan powo s3125\| penyiapan badandaan town yoo san) i (opsi pelebaran perkerasan danbahujalan ggy tapis pondasi agregat kata jom ses10000\| \| 42gp tapis pondasi agregat kelas omo arung tia timbunan bahu jalan ex. penyiraman) arisan\| ( page timbunan bahu jalan dengan tanah setempat serang3\| snn eesmemsasaa sim tapis pondasi agregat kelas lapis pondasi agregat kelas oom s00w00)\| tapis pondasi agregat kas oo sampe) sam semenuntuk lapis pondasi semen tanah \| dewa0200\| eg lamban ai tapan batu kong li 2umur\| lapisan batu shape pinang samp mea pembayaran satuan rupiah) (og otaparesppangiat ime) je agg tatsparak) . pepet peniup mp) ( e2g amemramuppunaa ai url \| azy bahan aspatuntuk pekerjaan pelabuhan uteri sama3\| tamansari ( aga tafsir kelas bisa amp sena ola lataston lapis aus hrs wc) ( a ema tatarstan lapis pondasi mrs base) oom \| abuja latest lapis pondasi hrs base) powo panai ( matahari tatarstan lapis pondasi hrs base) leveling too) d0er0ss07 tastontapis aus wo) mapan\| emery tastentapis antara yac oom yo 22m40n)\| ata tasontaps pondasi bawah homo 230m) ( esta tapis pemukaan penetrasi macam(t 7cm) rena) ( mesin lapis permukaan penetrasi macadamtt 5cm) desert2n\| ( eee tapis permukaan penetrasi macam(t25cm) aston1a1\| tapis fondasiatau perata penetrasi macam doom arenosa\| \| ee2a tapis fondasiatau perata penetrasi macam(t 75cm) w a7751o2na\| es2p tapis fondasiatau perata penetrasi macam (t25.5om) en33005a 862e lapis fondasi atau perata penetrasi macam(tz55cm) zaman jin e a (" ag betonkasotreaagmay tomo yoo a7manos\| ( ayy betontaoogreadymby dasarrasn \| atra betonkaootreaaymby a5saros\| ig betonresotreaaymiy \| asia beton225(reagymiy doom s2021e2\| atra beton75treagymiy danazeste\| " 7ata beton75gmoteny datos3\| zam bewasitopi73 seks) " atau eetonts seriszam\| unt pracetak gelagar tpetbentangtam gun oo) 2gp unt pracetak gelagar tipe bentang20m sun ) 2kroasia\| 2go unt pracetak gelagar tipe bentang22m oon ( 2ay unit pracetak gelagar tipe bentang25m bun " 2g unit pracetak gelagar tipe bentang28m uan soszpesaro\| pracetak gelagar tipelbentang3 sun sao7sama\| \| 572g unt pracetak gelagar tipellbentang3im wan o \| s200178270\| \| 7a2@ unt pracetak gelagar tipelbentang35m gun o \| \| 3am bajatulangan u24 pals dow "24en00\| ( atp baja tunangan u82 po0s oa warsa)\| ( 573g baja taanganua2 uir omen) \| 53ay baa tuanganusgwr to baja tuanganussuir mena) anyaman kawat yang dilas needed wire mes) togo sas6015\| ( atra pandai caucus, penyediaan dan pemancangan aragon\| ( 7e@ penyediaan tiang pancang beton bertulang pracetak armigera\| ( data penyediaan tiang pancang beton bertulang pracetak uk. 30cmx30cm 427ass824\| stop penyediaan tiang pancang beton bertulang pracetak uk.25cmx25cm \| metre penyediaan tiang pancang beton bertulang pracetak uk. 20cmx20cm w ago peleton'tangtaremabson mantan pucat sega \| 7eam pemancangan tiang pasangkayu dow pemancangan tiang pancang beton pracetak :30cmx30atau diameter300mm mw 4767a27o artista pemancangan tiang pancang beton pracetak cmx25 atau diameter2sim \| ) m' \| z6za27e petite pemancangan tiang pancang beton pracetak:20cmx20omataudiameter20dmm area2ye\| \| 7as sandaran( racing surat\| \| 7as papan nama jembatan gmn oo ) reason\| ( 7asap pembongkaran been oom sesosok2\| 7aset pembongkaran rangka baja powo o28ss270\| \| 7aey pererasandalan been pom r5ea5es7i\| aja sara maa \| aap penetrasi macadamuntuk pekerjaan minor desis5s \| aaa galanuntuk bahu jalan dan pekerjaan minor lainnya emerson\| ee, 8aa pemotongan pohon diameter ama pemotongan pohondiameter50 75em sun \| agg pemotongan pohondiameter 75cm sesko0se\| \| aag stebiisasidengan tanaman emo) \| aam semakin perlu tom 3an5)\| aag porn a.a aa markasalan termoplastik too#@mo 2e5405an)\| \| 3apa pengecatan kerb, trotoardan median dom \| 2attr kerb pracetak tomo neo5)\| \| aa02 perkerasan book betonpada trotoardan medan saree)\| timespasgantamamag mani ( may unit lampu penerangan jalan lengan tunggal, tipe sodium wat ' buah 2i170707a1\| aga mampu pereangandakn lengan genta tee sedia0 uah tan tegang buah ama unit lampu penerangan jalan lengan ganda, tipe merkuri wat \| bun sere01z20\| uni lampu penerangan jalan lengan tunggal tipe merkuri watt bun ama unit lampu penerangan jalan lengan ganda. tipe merkuri400 wat buah maan mana marupiah) faa ber (oa komando yam s07ata\| ( a2 gereja basa o \| ema2) ( e3 tuang kayu, tukang batudeb logam o oo\| sex) tuk bak datar3 4tm oom oo se5025a1 tuk kangaroo0 aso0liar logam oo) re0s00s2\| ( ga motor gradermin logam oo o o\| seosesos)\| aa toissder rosakarata ( ato longer roda berantai jam oo moves)\| ( am att penggal excavator) yo jam ase1gan\| ( ar granat ton ooo\| sosial\| ( or pengulas roda besi b d ton tom oo sa225rss\| \| pengulas bermigrasi sesame0\| pemadam bermigrasi15 pk kodam solar2\| ( ate penggiat roda karet ton to jam sssresa1 \| aa7 kompresor4000 ltr mnt yoo gam rast65a4 seen pengamat nyos p rare pompafir70 100mm oom oo) 25ae7sa "ag ikan i mei jasa opsi pekerjaan pemeliharaan rutin soap pemeliharaan rutin perkerasan pos rosogazs)\| mna keran (" so1gp pemeliharaan rutin selokan, saran air, galangan timbunan assess77on\| pemeliharaan rutin perengkapandalan massa2sar\| pemeliharaan rutin jembatan as e200neo\| anonaoeeoeecoantsssene walikota pontianak suram sii matan. harga satuan bahan. analisa biaya konstruksi abk sni).abk sni) dan analisa kota pontianak tahunsebagaimana tercantum dalam lampiran ii, iniemari set. daerah pontianak pembina utama madya nip. berita daerah kota pontianak tahun2010 nomor lampiran peraturan walikota pontianak nomor oncanatentanigasaa tahun tanggal jamesibean snp paj bewsappmag psm bafbawpecantsaoam jabawpecantotsam jo mao 200powo\| jalbawpesant2am # mes frase000) state dust game aseton\| bapa amor\| sllsemape halaman pemakan e y m00a is00000\| parasite pel cameo20x40x9omnes) esa jarjikereweng(roster bat bom jaslikeramik30x30om unpsmssa katak aso0 bal keramik30x30em antik ketik keramik0xadomtbasa katak mason0\| jazlikeramikax20em unpaisned kotak season jas\|i keramik6ox60meant'gore) katak err2000 iaiferantoaoxaoam rame jeong000\| pasfmtamar pen) iwooareama olkeramikanng20x25om katak s4s0000\| seo ie. jazz been besar mbo jasa beton relay ma125 soo jas beton ready mu300 dom momo) haikarung goni cung beton (07m) surga nss000\| (an tang pancang mini pie ready sejuk k3oo em anss00000) so\|l tiang pancang mini pile ready mug x25, k3oo \|o59 res00000\| jstliriang pancang (wi pie ready merujuk. a28x28x28, k3oo senooooo\| till tiang pancang win pie1 raja masuk a32 x32x32.k300 6m at0550000\| isafipapan trap 3m nova) issn pemancanganini piagam soo) issn sewa pompa resaymctmn t00ny ss0ono0\| ter bahan plastik cor beton ooo ioibetantakketamuk tanam r000\| nan aio betantetam kasam sasa hajipapan beta katamtim mete gessasrooo imaji pepanbelantackatam(ny wag \| ge0raorogo\| hello mosi bengkmaukme am (iakkatam) mang arlivmesi bengkiratuk (lak kelam) asmara nadia mas bengkksiuk stam) jenjikusenky kelasi bangeratuk bt0 e200n)\| animasi masengukts m(kota) milii tani masi mabanguk kelam) anas jaslikvtasil mebenguca6 (iakketam) sea) jari.kesir vebanguksno amgiakraamy ss32ra0)\| han ivan cabang gt2 am (takkotam) tag io. masih cabang a8 aw (laktam) tas papentayu wasit (mabangitaktelam mpd wajah as10000 jas pasangkayu asiltmabang kalam wak term pemmusatukian rama arlasernaatnikeaan memata panama aman tarikamupritoam eno panlikamusomskokensio pja bea as0 taslikawcamouk goreng18 pi12m tarlikaritimekeni baar pasj kayu hutan es0o0 w e pat ita beam www pee . irleaitemborteeweameranaa pee man mojo www aan uu , kea kasa p bela omi pasa ee asam pe bebe bmfatase bik moe0g \| ses larlweamemend emon ceska) mean \| a20 men mea uea ibenituangan batu goa) pelasmamana ana bada sman talas www wes) amman mabamapat san pes palagan aso0 haf besikamamasia irf besi konetmai hal besi konarasitau) a00) pane bahasa ea) pakam pasta asar bef psasaansaayg tep hafponastanedap ost jeff peagavans aktif jeff peagavansaatir stars001 aliheapavanadaz ea) jaj peagakanagarh eras000 gil obamkemasr era aaa jeli rangkapumnum1gara mer jas rangka ngan zncatume (seizoen pemasangan hari rangka baji tangan zncatumo tusspoos) pemasangan tatfftmunum komposit rangka bai pan hmupasiumukwe raja u u aan taihasasasaa masa aan panama eat patas jj bela w p hajaatenss p u ion rakunsitanam zsagetmat bom gs2501 panas ian jasfiamsssn gem jap aan tanpa , ayi an hefpawsog mes \| asa) palem sasa poems lo: aman erasasea org inn merasa mena esensi pama e palas mari pala sma) haleemengusargapmaas asa ref geneng katai typedasscog hiilfen tambeaostpang asa kali nokbutungan genteng metal tengaran gsegiacam isonzo hii nok bubungan goreng metaisione 12anggaran035 iss) solo jis inokbubungan genteng mtaitotaro3s esa tielihakbutungan genteng metatstnetatak u25 jis\|ihokiutungan tambestoaap noo0 else gsombanggsaa iso gsembanggan palang pat baja mere lampiran peraturan walikota pontianak nomor selena berasa tahun tanggal januari.loan mandor lapangan org hari iaikepata tukang roman lors e0s0000\| 60soo0\| tukang batu kayu gai' besi gor semen cat listrik pancang organ lors sso00o0\| sooko\| sosok00\| haoperatorterain oman lost assoooo\| 4sso00\| sass000) ikeloreraorsemiteraan oran t0s2 a00000\| a40000\| sopir oran lost saas0001 pesona buruntapangan taktetam orphan lio1 4a40000 ( pekerja buruhtapanganteraih roman los asso0o\| seas0001 walikota ponmuanar aka sutarmidji, sh, hum jan llzncsiume getemtang persegi oso'pao) naro l2ncse gombong pesegiaastcaon palameumepata2 daftar jalesrastsama pajeneeatata pu. nan me. tafitmpamatetan aras sejati pem talaortingkai0r1atodamragan mie les sen. matang pedesaan w pehpaabaaa setan bea pejimpentatgmm intagssiasatasa ran men hiikesetuduk menapak soo jaleeamismamsemtar sanam) tar igoeetiongkoketararmay rn prlpespemsaaant iso) tag peapesangasa w o aan papan janlpeagesbaga aan tpespemnda ram alesasesmana o. ami paitmyakpetuma mass t2moo) kejesenasa emas kali mimyaktarah p aje woo aaaa aan inbox www wa ama hefewasatamagaan esa jhamaturiampu sgp sont donat sasa tarlhamaurtampu sgp 7sont 20wat amanniangu p338 76okt moowangargan 53m amaturtampu sgp sont wat (lengkap) a27a80000 arjamaturlampu serat hit28o wat' lengkap) set gers90000\| bosaaom tandang arang tiang' aagonai cabang sama sna ian i2olfianatempuokangensieab being sen janloua imam cake da2 pi7 kama sepotong0\| tablesa momen mekanis kam tiang desa tailanomasromenden amat siang momen akane kem tang siro alawiearunikenasai omungantma aci
peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang pemberian hibah kepada instansi badan lembaga organisasidalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada instansi badan lembaga organisasi kota pontianak. bahwa untuk melaksanakan maksud hurufnomor tahunhibah kepada instansi badan lembaga organisasisat walikota adalah walikota pontianak. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota pontianak. hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan pemerintah daerah, yang berbentuk uang yang dapat diberikan kepada instansi badan lembaga organisasi kota pontianak. pemberian hibah adalah pemberian bantuan berbentuk uang oleh pemerintah daerah kota pontianak kepada instansi badan lembaga organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat. instansi adalah instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan tmd, pengamanan daerah dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. badan lembaga adalah badan atau lembaga semi pemerintah dan atau non pemerintah yang memiliki legalitas hukum, berkedudukan hukum, dan atau melakukan kegiatan operasional kota pontianak. organisasi adalah organisasi semi pemerintah (seperti pmi, koni kota, pramuka, kopi, pkk dan dharma wanita persatuan) dan organisasi non pemerintah (seperti ormas dan lsm) yang memiliki legalitas hukum, melakukan kegiatan operasional dan berkedudukan hukum kota pontianakhibah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat. pemberian hibah hanya dapat diberikan kepada instansi badan lembaga organisasi yang memiliki legalitas, kedudukan hukum dan atau kegiatan operasional kota pontianak. hibah yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak kepada instansi badan lembaga organisasi dalam bentuk uang. pemberian hibah kepada instansi badan lembaga organisasi dilakukan secara selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. besarnya hibah yang diberikan kepada instansi badan lembaga organisasi pada setiap tahun anggaran berkenaan. batas maksimal hibah sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. tiga milyar lima ratus juta rupiah). bab ill penganggaran hibah hibah dianggarkan dalam bentuk uang yang dicantumkan dalam batang tubuh apbd pada kelompok belanja tidak langsung. anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada bersifat global yang merupakan besaran keseluruhan hibah yang telah disepakati dengan dprd. bab pengajuan permohonan dan ketatausahaan hibah permohonan hibah diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal. permohonan hibah ditujukan kepada walikota pontianak melalui sekretaris daerah. pengajuan permohonan hibah yang diajukan oleh instansi badan lembaga organisasi dibuat dalam proposal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya serta surat keputusan kepengurusan. sekretaris daerah dapat memproses permohonan hibah setelah mendapat persetujuan besaran hibah dari walikota. bagian tata usaha dapat memproses permohonan hibah melalui penerbitan keputusan walikota. bab pencairan dana dan penyerahan bantuan hibah kepada kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan sp2d, yang ditransfer rekening instansi badan lembaga organisasi dengan melampirkan kwitansi yang ditandatangani oleh kepala instansi ketua badan lembaga organisasi. keputusan walikota pontianak tentang pemberian hibah kepada instansi badan lembaga organisasi. perjanjian hibah. bukti penyerahan hibah kepada penerima hibah dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan. bukti penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada buat dalam rangkap (lima). bab laporan penggunaan bantuan hibah penerima hibah wajib melaporkan penggunaan hibahbat tanggal desember hibah yang diberikan kepada instansi badan lembaga organisasi dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksa dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti bukti lainnya yang sah (kwitansi dan faktur pembelian)hibah kepada instansi badan lembaga organisasi kelompok masyarakatmoms biasa
nan sea bea peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatandinas kebudayaan dan pariwisatadinas kebudayaan dan pariwisat: sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota pontianak, dinas adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kota pontianak, kepala dinas adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota pontianak, sekretaris adalah sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata kota pontianak, kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pontianak. sii melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pariwisatgembangan obyekmosiusaha sarana dan jasaariwisatbagian kesebelas kepala seksi pengembangan obyek pariwisata uraian tugas jabatan kepala seksi pengembangan obyek pariwisata adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pengembangan obyekobyek obyek pariwisatarogram, pengumpulan, pengolahan serta menyajikan data obyek dan daya tarik wisata, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, perencanaan pembangunan obyek dan daya tarik wisata, pelayanan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisatobyekobyekleaobyekobyek pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua belas kepala seksi promosi pariwisata uraian tugas jabatan kepala seksi promosi pariwisata adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang promomosimosimosimosiromosi pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketiga belas kepala seksi usaha sarana dan jasa pariwisata uraian tugas jabatan kepala seksi usaha sarana dan jasa pariwisata adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang usaha sarana dan jasasi sarana dan jasausaha sarana dan jasapelayanan perizinan, koordinasi dan kerjasama, pembentukan forum, pembinaan, pengawasan dan pengendaliansarana dan jasasarana dan jasasarana dan jasasaha sarana dan jasa pariwisatarian pembina utama madya nip. berita daerah kota pontianak tahun nomor tas:ebudayaan: kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian: kepala seksi sarana dan prasarana kesenian dan perfilman: kepala seksi pelestarian budaya dan nilai tradisional: kepala bidang pariwisata: kepala seksi pengembangan obyek pariwisata: kepala seksi promosi pariwisata: kepala seksi usaha sarana dan jasa pariwisatabudayaan dan pariwisatbudayaanbudayaan dan pariwisat9g.budayaan dandanebudayaan uraian tugas jabatan kepala bidang kebudayaan adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang kebudaybudayuddan pembinaan keserasarana kesenian dan perfilestarian budaya dan nilai tradisionabudayim bagian ketujuh kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian uraian tugas jabatan kepala seksi pengembangan dan pembinaan kesenian adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pengembangandan pembinaan kesendan pembinaan kesenian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatandan pembinaan kesenmbangan dan pembinaan kesenian pembinaan kesenan pembinaan kesenian yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala seksi sarana dan prasarana kesenian dan perfilman uraian tugas jabatan kepala seksi sarana dan prasarana kesenian dan perfilman adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang sarana dan prasarana kesenian dan perfilmprasarana kesenian dan perfilmsarana dan prasarana kesenian dan perfilman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kesenian, fasilitasi perizinan perfilm, peningkatan produksi dan apresiasi filprasarana kesenian dan perfilrasarana kesenian dan perfilmrasarana kesenian dan perfilrasarana kesenian dan perfilman yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala seksi pelestarian budaya dan nilai tradisional uraian tugas jabatan kepala seksi pelestarian budaya dan nilai tradisional adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pelestarian budaya dan nilai tradisionestarian budaya dan nilai tradisionalestarian budaya dan nilai tradisional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatanpahlawan, pengembangan database dan sistem informasi geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan penataan sejarah dan penyelenggaraan diklat bidang sejarah, pelaksanaan hasil ratifikasi konvensi internasional, penetapan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya bcb) situs,hki)samaa tuhan yang maha esa dan lembaga adat,lestarian budaya dan nilai tradiestarian budaya dan nilai tradisionestarian budaya dan nilai tradisionaestarian budaya dan nilai tradisional yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesepuluh kepala bidang pariwisata uraian tugas jabatan kepala bidang pariwisata adalah sebagai berikut menyusun program kerja ariwisatriwisat
peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatankependudukan dan pencatatan sipilsar melaksanakan kegiatanolahan dataolahan datakependudukan yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesebelas kepala seksi monitoring dan evaluasi penduduk uraian tugas jabatan kepala seksi monitoring dan evaluasi penduduk adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang monitoring dan evaluonitoring dan evaluonitoring dan evaluasi penduduk sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatanonitoring dan evaluonitoring dan evalu dan evalu, bt dan evaluasi penduduk yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua belas kepala bidang pencatatan sipil uraian tugas jabatan kepala bidang pencatatan sipil adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang pencatatan sipicatatan sipincatatan sipicatatan sipiahiran, kematian dan pengesahceraian dan pengakucatatan sipilcatatan sipil yang diberikan oleh kepala dinas. bagian ketiga belas kepala seksi kelahiran, kematian dan pengesahan anak uraian tugas jabatan kepala seksi kelahiran, kematian dan pengesahan anak adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang kelahiran, kematian dan pengesahsalahiran, kematian dan pengesahan anaahiran, kematian dan pengesahan anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku:ahiran, kematian dan pengesahahiran, kematian dan pengesahahiran, kematian dan pengesahahiran, kematian dan pengesahan anak yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat belas kepala seksi perkawinan, perceraian dan pengakuan anak uraian tugas jabatan kepala seksi perkawinan, perceraian dan pengakuan anak adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang perkawinan, perceraian dan pengakukawinan, perceraian dan pengakuan anak berdasarkan petunjuk teknik dan pedoman yang berlaku untuk menghindar terjadinya kesalahan: melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang perkawinan, perceraian dan pengakuan anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, agekawinan, perceraian dan pengakukawinan, perceraian dan pengakukawinan, perceraian dan pengakukawinan, perceraian dan pengakuan anak yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kelima belas kepala seksi dokumentasi uraian tugas jabatan kepala seksi dokumentasi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang dokumentadokumentasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatandokumentajamaah pontianak sutarmidji,: kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak, sekretaris adalah sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak:pelayanan kependudukan:: kepala seksi pengolahan data kependudukan, kepala seksi monitoring dan evaluasi kependudukan:pendudukan dan pencatatan sipilndudukan dan pencatatan sipindudukan dan pencatatan sipilindudukan dndudukan danlayanan kependudukan uraian tugas jabatan kepala bidang pelayanan kependudukan adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang pelayananlayananidentitasutpendudukan yang diberikan oleh kepala dinas. bagian ketujuh kepala seksi identitas penduduk uraian tugas jabatan kepala seksi identitas penduduk adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang identitasidentitasdentitas penduduk sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatandentitasdentitasdentitasdentitas penduduk yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala seksi mutasi penduduk uraian tugas jabatan kepala seksi mutasi penduduk adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang mutmutasi penduduk sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatanpenduduk yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala bidang pengelolaan informasi kependudukan uraian tugas jabatan kepala bidang pengelolaan informasi kependudukan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang pengelolaan informasigelolaan informasielolaan informasiinformasi kependuduolahan dataonitoring dan evaluinformasiinformasiinformasiinformasi kependudukan yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kesepuluh kepala seksi pengolahan data kependudukan uraian tugas jabatan kepala seksi pengolahan data kependudukan adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pengolahan dataolahan dataolahan data kependudukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
kaa walikota pontianak ama peraturan walikota pontianak nomor tahundan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungan pemerintah kota pontianak, dipandang perlu menetapkan ketentuan sebagai pedoman dalam penunjukkan pelaksana tugas plt), pejabat mewakili pjw) dan pelaksana harian plh) lingkungan pemerintah kota pontianak, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut atas perlu ditetapkan dengan suatu menetapkan peraturan walikota pontianaktanasekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota pontianak, asisten adalah asisten sekretaris daerah kota pontianak, badan kepegawaian daerah selanjutnya disingkat bkd adalah badan kepegawaian daerah kota pontianak, satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah unit unit kerja badan, dinas dan kantor) dilingkungan pemerintah kota pontianak, kepala satuan kerja perangkat daerah adalah kepa'a unit unit kerja badan, dinas dan kantor) dilingkungan pemerintah kota pontianak: pejabat struktural adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural pada unit unit kerja pemerintah kota pontianak, pejabat non struktural adalah pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural pada unit unit kerja pemerintah kota pontianak, eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan organisasi unit unit kerja pemerintah kota pontianak, pelaksana tugas selanjutnya disingkat plt adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong, pejabat yang mewakili selanjutnya disingkat pjwenam) hari bawah: pejabat pelaksana harian selanjutnya disingkat plhatas, bab penunjukan plt, pjw dan plh dalam jabatan struktural tertentu pegawai negeri sipil dapat ditunjuk sebagai plt dalam jabatan struktural tertentu oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan tingkat jabatan struktural: ketentuan dalam penunjukan plt sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: jabatan struktural tersebut dalam keadaan lowong atau pejabat defenitifnya belum dilantik oleh pejabat yang berwenang: penetapan plt. plt tidak diberi tunjangan jabatan struktural tersebut, penunjukan pltt, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai plt dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi: pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai plt dalam jabatan eselon atau jabatan eselon terendah pada skpd yang berkenaan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh walikota pontianak: pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai plt menjalankan tugas plt paling lama (enam) bulan dan dapat ditunjuk kembali sepanjang belum ada pejabat definitif, pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pltdapat ditunjuk sebagai pjw dalan jabatan struktural tertentu, ketentuan dalam penunjukan pjwberhalangan tugas dalam jangka waktu (satu) sampai dengan (enam) hari, penetapan pjwjw tidak diberi tunjangan jabatan struktural tersebut, penunjukan pjwjw, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai pjw dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi, penunjukan pjw! hanya dapat ditunjuk sebagai pjw dalam jabatan eselon atau jabatan eselon terendah pada skpd yang berkenaan, pegawai negeri sipil dapat ditunjuk sebagai plh dalam jabatan struktural tertentu ketentuan dalam penunjukan plhkeluar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat dirumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu sekurang kurangnya (tubuh) hari kerja: penetapan plhlh tidak diberi tunjangan jabatan struktural tersebut, penunjukan plhh: pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai plh dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi, penunjukan plhl hanya dapat ditunjuk sebagai plh dalam jabatan eselon atau jabatan eselon terendah pada skpd yang berkenaan: bab iii kewenangan menetapkan plt dalam jabatan struktural pejabat yang berwenang menetapkan plt dalam jabatan struktural tertentu didalam lingkungan pemerintah kota pontianak, sebagai berikut plt dalam jabatan struktural eselon dan eselon iii kepala skpdakil walikota berhalangan plt dalam jabatan struktural eselon il.b dan eselon iii kepala skpd ditetapkan oleh sekretaris daerah: plt dalam jabatan struktural eselon iii dan eselon ditetapkan oleh sekretaris daerah: plt kepala sekolahiki! walikota berhalangan, plt kepala sekolah ditetapkan oleh sekretaris daerah: plt eselon ditetapkan oleh kepala skpd yang bersangkutan. proses administrasi penunjukan plt, sebagai berikut proses administrasi penunjukan plt dalam jabatan struktural eselon ii, eselon il.b dan eselon iii kepala skpd dilaksanakan oleh bkd dengan memperhatikan arahan dari walikota, proses administrasi penunjukan plt dalam jabatan struktural eselon iii, eselon dan eselon serta kepala sekolah dilaksanakan oleh bkd dengan memperhatikan usulan dari kepala skpd yang bersangkutan. bab kewenangan menetapkan pjw dan plh dalam jabatan strukturalaerahilingkungan sekretariat daerahata akan oleh asisten sekretaris daerahprdprdsekretariat dprd kota pontianak ditetapkan oleh sekretaris dprdinspektoratinspektoratinspektorat kota pontianak ditetapkan o'eh inspektur, pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan fjw dan plh dalam jabatan struktural tertentu dilingkungan badbadan kota pontianak ditetapkan oleh walikota wakil walikota, kewenangan penetapan pjw dan plh dalam jabatan struktural eselon iii dan eselon dilingkungan badan kota pontianak ditetapkan oleh kepala badandinasdinasdinas kota pontianak ditetapkan oleh kepala dinaskantor kota pontianak, sebagai berikut kewenangan penetapan pjw dan plh dalam jabatan struktural eselon iii dilingkungan kantorkantor kota pontianak ditetapkan oleh kepala kantorcamatll a dilingkungan pemerintah kecamatani b dan eselon dilingkungan pemerintah kecamatan kota pontianak ditetapkan oleh camatlurahv.a dilingkungan pemerintah kelurahan kota pontianak ditetapkan oleh camat. kewenangan penetapan pjw dan plh dalam jabatan struktural eselon iv.b dilingkungan pemerintah kelurahan kota pontianak ditetapkan oleh kepala kelurahaneselon iv b dan eselon dilingkungan dinas pendidikan ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan. surat penunjukan pjw dan plh yang dikeluarkan oleh walikota wakil walikota dan sekretaris daerah, proses administrasinya dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah dengan memperhatikan usulan dari unit kerja yang bersangkutan. surat penunjukan pjw dan plh yang dikeluarkan oleh skpd unit kerja, proses administrasinya dilaksanakan oleh unit kerja masing masing dan temuannya disampaikan kepada walikota, kepala badan kepegawaian daerah dan skpd terkait. babi kewenangan plt, pjw dan plh kewenangan pltlhjw, kecuali penandatanganan dp3 dan surat keputusan. kewenangan plt, plh dan pjw sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam surat penunjukkan perwakilan jabatan. khusus untuk penunjukkan perwakilan jabatan dapat diberikan tugas tambahan dibidang keuangan sepanjang tercantum dalam surat penunjukkan perwakilan jabatan. bab ketentuan penutup dengan berlakukan peraturan walikota ini, surat edaran walikota pontianak nomor: bkd b tanggal mei tentang penyempurnaan ketentuan penunjukan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas plt), pejabat" mewakili pjw) dan pelaksana harian plh) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. archnip. berita daerah tahun nomor .:".
mas than peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah (ukm)rindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm kota pontianak,adalah sekretaris dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm kota pontianak:. bagian kesebelas kepala seksi registrasi dan retribusi uraian tugas jabatan kepala seksi registrasi dan retribusi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang registrasi dan retriburegistrasi dan retribuegistrasi dan retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan gistrasi dan retribugistrasi dan retribugistrasi dan retriburegistrasi dan retribusi yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua belas kepala bidang industri uraian tugas jabatan kepala bidang industri adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidangindustrindustrindustrarana dan bimbingan produksi, pemantauan, pencegahan dan pencemaranindustrindustrindustrdustri yang diberikan oleh kepala dinas. bagian ketiga belas kepala seksi sarana dan bimbingan produksi industri uraian tugas jabatan kepala seksi sarana dan bimbingan produksi industri adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang sarana dan bimbingan produksibimbingan produksibimbingan produksi industri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatanal,bimbingan produksibimbingan produksibimbingan produksi industrbimbingan produksi industri yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat belas kepala seksi pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri uraian tugas jabatan kepala seksi pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemar, pemantauan, pencegahan dan pencemaran, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan dalam rangka pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industrgembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran, pemantauan, pencegahan dan pencemaran, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industribagian kelima belas kepala bidang perdagangan uraian tugas jabatan kepala bidang perdagangan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidangrdagdagdagdagangan dalamdagangan luarrdagdagdagyang diberikan oleh kepala dinas. bagian keenam belas kepala seksi perdagangan dalam negeri uraian tugas jabatan kepala seksi perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang perdagangan dalamnandagangan dalam negedagangan dalam negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan,yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skaladagangan dalam negerdagangan dalamdalamdalam negeri yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketujuh belas kepala seksi perdagangan luar negeri uraian tugas jabatan kepala seksi perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang perdagangan luardagangan luar negedagangan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatandagangan luar negedagangan luarluarluar negerapa: kepala dinas:koperasi dan usaha kecil menengah ukm): kepala seksi bina koperasi, kepala seksi bina usaha kecil menengah ukm):,industrian, perdagangan, koperasi dan ukmrindustrian, perdagangan, koperasi dan ukmbidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukindustrian, perdagangan, koperasi dan ukindustrian, perdagangan, koperasi dan ukmian:operasi dan usaha kecil menengah ukm) uraian tugas jabatan kepala bidang koperasi dan usaha kecil menengah ukm) adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang kna koperusaha kecil yang diberikan oleh kepala dinas. bagian ketujuh kepala seksi bina koperasi uraian tugas jabatan kepala seksi bina koperasi adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang binakoperkoperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 9g. melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi, pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburanoperasi serba usaha ksu), koperasi simpan pinjam ksp) dan usaha simpan pinjam usp), pemberian sanksi administratif kepada ksu, ksp dan usp, pembinaan dan pengawasan ksu, ksp dan uspkoperbina koperkoperkoperasi yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala seksi bina usaha kecil menengah ukm) uraian tugas jabatan kepala seksi bina usaha kecil menengah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang bina usaha kecilusaha kecilusaha kecil menengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatanusaha kecilusaha kecil menengusaha kecilusaha kecil menengah yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala bidang pasar uraian tugas jabatan kepala bidang pasar adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang pdan penataan pegistrasi dan retribuasasaasar yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kesepuluh kepala seksi pembinaan dan penataan pasar uraian tugas jabatan kepala seksi pembinaan dan penataan pasar adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pembinaan dan penatadan penataan pnataan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatanataan pataan pataan pataan pasar yang diberikan oleh kepala bidang.
walikota pontianak yap peraturan walikota pontianak nomor tahuwalikota pontianak telah menetapkan peraturan walikota pontianak nomor tahun tentangccsebagaimana telahdiatas. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan tersebut atas, dipandang perlu untuk meneni serta pegawai tidak tetap kota pontianakjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat daerah, pegawai negeri sipil pimpinan dan anggota dprd serta pegawai tidak tetaprjalanan dinasjabat daerah adalah walikota dan wakil walidaerah dan pejabat eselon dan bab perjalanan dinas perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pimpinan dan anggota dprd dan lain lain yang sejenis. lamanya waktu perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah adalahbiaya perjalanan dinas untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, pegawai negeri sipil digolongkan dalam (empat) tingkatan yaitu tingkat ialah pegawai negeri sipil yang digaji menurut golongan iv. tingkat ialah pegawai negeri sipil yang digaji menurut golongan iii tingkat ialah pegawai negeri sipil yang digaji menurut golongan tingkat ialah pegawai negeri sipil yang digaji menurut golongan biaya perjalanan dinas pejabat daerah, pimpinan dan anggota dprd disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkattransport pegawai negeri sipil tingkat biaya perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang masing masing jenisnya terdiri dar bantuan transport udara biaya tiket, biaya pas masuk bandara, airport tax, biaya asuransi: dan biaya kelebihan bagasi uang penginapan dan uang makan, uang saku dan uang angkutan setempat. uang representasi diberikan dalam perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat daerah dan pejabat eselon dan perjalanan dinas yang dilakukan kurang dari jam hanya diberikan uang saku. besarnya perincian biaya perjalanan dinas dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada dan mempedomani peraturan walikota pontianak yang mengatur mengenai standar biaya pemerintah daerah biaya perjalanan dinas'! dan uang saku, dibayarkan sesuai dengan waktu lamanya melakukanbesarnya tarif angkutan tempat tujuan perjalanan dinas untuk tujuan pontianak jakarta dan sebaliknya ditetapkan sebesar rp. , , sedangkan untuk biaya transport perjalanan dinas lanjutan besarannya disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu. untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam propinsi, tarif angkutan disesuaikan dengan harga yang berlaku. khusus perjalanan dinas bagi walikota pontianak, wakil walikota pontianak dan pimpinan dprd kota pontianak untuk semua tujuan keberangkatan disesuaikan dengan tarif bisnis. bab surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawaigawai, sedangkan surat perintah perjalanan dinas spp) berlaku untuk (satu) orang pegawai.itugas st) dbaik perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerahpertanggungjawaban perjalanan dinas semua pejabat dan staf yang melakukan perjalanan dinasmelakukan perjalanan dinas. babbeserta perubahannya dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan walikota inpennepountuk tugas, sh, hum. lampiran ii: peraturan walikota pontianak nomor tahun tanggal nepcmbonama pegawai yang ditugaskan cc. \|a. pangkat dan golongan cc. jabatan untuk tugas j. sh, hum. lampiran iii peraturan walikota pontianak nomor taifun tanggal noveperjalanandinas alat angkutan yang dipergunakan kaicc. pengikut umur hubungan keluarga keterangan pembebanan anggaran instansi mata anggaran pen mampu dikeluarkan pontianak pada tanggal walikota pontianak sutarmidji, sh, hum. sil lampiran peraturan walikota pontianak nomor tahun tanggal november tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat daerah.a (tempat kedudukan) pada tanggal pep nba kepala aan uan il pribadi pa, berangkat dari par ape pada tanggal antar eta rear padatanggal one kepala ana menu abe dara kepala pena ana ena hari it. pribadi penamaan berangkat oat aan pada tanggal san enanangas lane kam mama mena pada tanggal non kepala aan anda anri tea nenek see een nana taman asinan rawan kepala sang san ena nan mem iv. pribadi been mmm berangkat ari pada tanggal pada tanggal eat kepala naa eter akan maen eta bahan kepala ena doom tempat kedudukan) tersebut atas benar dilakukan atas perintahnya dan pada tanggal eeaenananaaaeane semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu pejabat yang memberi perintah yang sesingkat singkatnya. pejabat yang memberi perintah yme gta pny tmp awalikota pontianak sutarmidji, sh, hum.
( tttt::zxr peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatandiatas, perlu menyusun uraian tugas jabatan sekretariat dewan pengurus kopisekretariat dewan pengurus kopi: kepala sub bagian tata usaha: kepala sub bagian perencanaan dan keuangan dan keuangan: kepala sub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani, kepala sub bagian usaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasama. bab iii uraian tugas jabatan bagian kesatu kepala sekretariat uraian tugas jabatan kepala sekretariat adalah sebagai berikut menyusun kebijakan teknis bidang kopopoppara kasubbasekretariat kepada para kasubbaolahraga, seni, budaya, mental dan rohani serta usaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasamaatsekretariat::sekretariat. bagian ketiga kepala sub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani uraian tugas jabatan kepala sub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja subbab olahraga, seni, budaya, mental dan rohanierlahraga, seni, budaya, mental dan rohani berdasarkan petunjuk teknik dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang olahraga, seni, budaya, mental dan rohaniolahraga, seni, budaya, mental dan rohanolahraga, seni, budaya, mental dan rohanolahraga, seni, budaya, mental dan rohani yang diberikan oleh kepala sekretariat. bagian keempat kepala sub bagian usaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasama uraian tugas jabatan kepala sub bagian usaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasama adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja subbab usaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasama, bantuan hukum, sosial dan kerjasama berdasarkan petunjuk teknik dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan: menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang usaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasamausaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasamausaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasama baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, nan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang usaha, bantuan hukum, sosial dan kerjasama yang diberikan oleh kepala! ir. toni hermanto, pembina utama madya nip. berita daerah kota pontianak tahun nomor
laea han esa.a. bahwa susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kota pontianak telah ditetapkan dengan peraturan walikota nomor tahun bahwa sehubungan dengan berlakunya peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum tirta khatulistiwa, maka untuk melaksanakan ketentuan perlu menyusun kembali pedombahwa untuk melaksanakan maksud tersebut. peraturkdewan pengelola air minumklasifikasi dam dan sistem karier pegawai dam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang bentuk hukum dewan usaha milik daerah memutuskan menetapkan peraturan walikota pontianaksll untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi anggaran mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan data base, unit cost dan asumsi historis secara rutin setiap bulan dan tahunan. penyelenggaraan penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun yang akan datang dan revisi anggaran tahun berjalan bersama unit kerja lain sesuai kebijakan umum perusahaan. penyelenggaraan evaluasi keuangan guna mengetahui adanya kejadian kritis yang menyebabkan pendapatan dan biaya tidak sesuai target. penyelenggaraan pengawasan kebenaran prosedur, kebenaran pembebanan akuntansi hingga pencatatan pada kartu pengendalian anggaran kpa). penyelenggaraan pengendalian anggaran (verifikasi) yang cenderung menunjukkan deviasi minus dengan upaya preventif maupun represif. penyelenggaraan penyampaian data pencapaian anggaran dan penyerapan biaya sebagai alat bantu pengawasan. 9g. penyelenggaraan dukungan layanan konsultatif dalam melakukan redistribusi dan relokasi anggaran maupun permasalahan pelaksanaan anggaran.igujian dan menjamin keabsahan dan atau kebenaran atas surat bukti penerimaan dan pembayaran sebelum transaksi pembayaran tersebut dilakukan. penyelenggaraan dengan unit kerja internal eksternal agar keabsahan dan atau keakuratan dari dokumen surat bukti penerimaan dan pembayaran dapat terlaksana. penyelenggaraan penyiapan surat perintah bayar untuk diajukan kepada pejabat berwenang. penyelenggaraan administrasi hutang yang meliputi daftar hutang, pemantauan jatuh tempo, dan memonitor pembayaran berikut up datangnya serta pelaporan hutang yang masih harus dibayar sehingga administrasi hutang dapat berjalan secara optimal. penyelenggaraan dukungan bantuan pengurusan klaim asuransi kerugian dan kehilangan pendapatan. oo. penyelenggaraan penyusunan laporan hasil verifikasi penerimaan dan pembayaran serta mendistribusikannya kepada unit kerja lain. bagian kelima belas seksi kas dan billing tugas pokok seksi kas dan billing adalah membantu kepala bagian keuangan dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas, serta penerbitan rekening air dan penyelesaian tunggakan rekening air. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi kas dan billing mempunyai fungsiyusunan kebutuhan kas (cashflow) mingguan, bulanan dan atau tahunan untuk diajukan kepada direksi. penyelenggaraan pengelolaan kas pembantu dan kas kecil lingkungan dam. penyelenggaraan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang diberlakukan. penyelenggaraan rekonsiliasi antara sumber data billing dengan data hasil baca meter dan menyusun laporan hasil rekonsiliasi. kena penyelenggaraan pengecekan tarif yang tercatat dengan tarif yang berlaku setiap bulan (reguler check) untuk setiap golongan. penyelenggaraan penyusunan data hasil rekonsiliasi tersebut berupa data perbedaan terjadi dan melaporkannya kepada kepada unit kerja terkait. i. penyelenggaraan pengawasan atas pendapatan dan atau biaya yang timbul dari kerjasama payment point, collecting bank, debt collecting, pemerintah kota dinas kebersihan dll.). penyelenggaraan pengujian dan menyusun laporan hasil pengujian kebenaran pendapatan yang timbul psb baik tunai maupun kredit, setoran penjualan air lainnya (kran umum). penyelenggaraan administrasi berita acara, surat penetapan dan data billing). il. penyelenggaraan loading produk billing dan variasinya kedalam sim ka. penyelenggaraan administrasi piutang usaha, menyusun daftar umur piutang usaha (aging schedule) untuk menentukan penyisihan piutang dan mengusulkan penghapusannya. penyelenggaraan penyusunan dan pengiriman data usulan penutupan sementara dan atau tetap bagi pelanggan yang menunggak kepada unit kerja terkait dan melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaannya. penyelenggaraan penyusunan dan pengiriman usulan pembukaan sambungan pelanggan bagi pelanggan yang telah melunasi tunggakan dan atau denda akibat pelanggaran dan melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaannya. penyelenggaraan pengelolaan percepatan pencairan penagihan piutang usaha dan memberikan peringatan lisan maupun tertulis secara proaktif bagi pelanggan menunggak. ag. penyelenggaraan pengelolaan surat penetapan hutang sph) rekening air dan membantu penanganan terhadap klaim pelanggan atas penagihan rekening air. penyelenggaraan pemberian info tagihan rekening air instansi pemerintah dan atau pelanggan tertentu (special customer) guna percepatan penagihan rekening air. penyelenggaraan koordinasi dengan pengurus dpd pereaksi dan atau dpp pereaksi dalam hal percepatan dan informasi tagihan rekening air tni polri. bagian keenam belas seksi akuntansi tugas pokok seksi akuntansi adalah membantu kepala bagian keuangan dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan perpajakan, serta penyusunan laporan keuangan perusahaan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi akuntansi mempunyai fungsi penyelenggaraan pencatatan transaksi keuangan dan melakukan entry data kedalam sim ka. penyelenggaraan validasi data entry pencatatan transaksi keuangan. penyelenggaraan penyusunan kertas kerja dukungan audit dan penutupan buku triwulanan dan akhir tahun. penyelenggaraan pengelolaan proses penyusunan laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, dan arus kas (cash flow). penyelenggaraan pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan hutang dan persediaan barang serta variasinya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. penyelenggaraan rekonsiliasi antara sim ka dengan sim log setiap bulan dan melakukan pengawasan akuntansi hutang pihak ketiga. penyelenggaraan pengelolaan operasi sistem informasi manajemen keuangan sim ka). bagian ketujuh belas bagian umum dan personalia tugas pokok bagian umum dan personalia adalah penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi, hukum, logistik dan manajemen aset, menyusun dan penyelenggaraan perencanaan program kegiatan administrasi, pemberdayaan, pengembangan sdm dan peningkatan kesejahteraan pegawai. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian umum dan personaliabidang kesekretariatan, kerumahtanggaan, logistik dan manajemen aset, hukum, humas, dan personalia sehingga terjaminnya kegiatan operasional perusahaan. membantu direktur umum dalam memimpin, pengelolaan dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi, kesejahteraan, pembinaan dan pengembangan pegawai. bagian umum dan personalia dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala bagian yang membawahi seksi tata usaha seksi rumah tangga seksi logistik dan manajemen aset seksi pembinaan personaliaumum dan personalia. bagian kedelapan belas seksi tata usaha tugas pokok seksi tata usaha adalah membantu kepala bagian umum dan personalia dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan dan ketatausahaan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi tata usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan termasuk pengelolaan kearsipan. penyelenggaraan pencatatan hasil rapat (nobulan rapat) yang dilaksanakan oleh perusahaan. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rancangan naskah surat keputusan direksi sebagai produk hukum yang memiliki landasan peraturan dan perundangan yang tepat untuk dilaksanakan pada seluruh kegiatan perusahaan. penyelenggaraan dan memberikan masukan tentang pembuatan suatu surat keputusan direksi dari bagian seksi lainnya. memberikan saran pendapat terhadap permasalahan yang timbul dam. memberikan saran dan pertimbangan bantuan hukum dari pihak luar untuk menangani permasalahan sengketa hukum. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang undangan serta publikasi dan dokumentasi produk produk hukum perusahaan. bagian kesembilan belas seksi rumah tangga tugas pokok seksi rumah tangga adalah membantu kepala bagian umum dan personalia dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga dan proses pengadaan barang dan jasa secara rutin yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi rumah tangga mempunyai fungsi koordinasi dan mempersiapkan kebutuhan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh perusahaan. melaksanakan persiapan pengadaan barang rutin, non rutin dan jasa meliputi administrasi dan teknis penyelenggaraan. penyelenggaraan proses pengadaan barang rutin, non rutin dan jasa serta administrasinya. evaluasi vendor yang mengajukan penawaran. mengawasi, mengendalikan dan evaluasi kuantitas dan kualitas pengadaan barang rutin, non rutin dan jasa. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan rumah tangga perusahaan dan kendaraan dinas. 9g. penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan, kendaraan dinas dan inventaris kantor. melaksanakan pengurusan surat surat kepemilikan kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga, gedung kantor dan pertamanan. bagian keduapuluh seksi logistik dan manajemen aset tugas pokok seksi logistik dan manajemen aset adalah membantu kepala bagian umum dan personalia dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan persediaan barang dan jasa serta pengelolaan data aset utama dan data aset penunjang lainnya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi logistik dan manajemen aset mempunyai fungsi penyelenggaraan pendistribusian barang gudang kepada bagian seksi yang membutuhkan. penyelenggaraan perhitungan kebutuhan persediaan minimum dan mengajukan usulan permintaan barang sesuai kebutuhan. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penerimaan barang, penyimpanan dan pengeluaran barang. mengawasi, mengendalikan dan evaluasi kuantitas dan kualitas pengadaan barang jasa rutin. penyelenggaraan dan koordinasi sisa saldo persediaan barang yang ada gudang. penyelenggaraan pengelolaan database aset utama dan pendukung secara berkesinambungan. penyelenggaraan pengelolaan inventarisasi dan atau sensus aset utama secara berkala. penyelenggaraan pengelolaan pengamanan administratif atas aset utama, aset pendukung lainnya dan dokumen penting lainnya. penyelenggaraan pengelolaan pelaporan aset utama maupun aset pendukung lainnya secara berkala (enam) bulanan, tahunan dan (lima) tahunan. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi aset pada aplikasi program sistem informasi sim a. penyelenggaraan pengelolaan penggolongan aset utama, aset pendukung maupun aset tetap lainnya. il. penyelenggaraan layanan konsultatif terhadap pengelolaan aset penunjang unit kerja lain yang membutuhkannya. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan aplikasi sistem informasi sismo) yang menjadi tanggungjawabnya. penyelenggaraan rencana manajemen aset rma). bagian keduapuluh satu seksi personalia tugas pokok seksi personalia adalah membantu kepala bagian umum dan personalia dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi dan kesejahteraan pegawai. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi personalia mempunyai fungsi penyelenggaraan pembayaran gaji, tunjangan, cuti, lembur, berikut potongan potongan pegawai. penyelenggaraan pengurusan, monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama yang berhubungan dengan layanan kesehatan, jaminan hari tua dan layanan jaminan sosial tenaga kerja bekerjasama dengan unit terkait. penyelenggaraan pengurusan layanan kesehatan dan jaminan hari tua bagi pensiunan pegawai. penyelenggaraan pengurusan pembayaran pensiunan yang menjadi tanggungan perusahaan. penyelenggaraan pengurusan administrasi perjalanan dinas, lembur, cuti, absensi dan kompensasi kerja. penyelenggaraan pengurusan administrasi promosi, rotasi, emosi, penempatan dan pengangkatan pegawai. 9g. penyelenggaraan pengurusan administrasi pemberhentian pegawai dan menyiapkan proses pelepasan pegawai. penyelenggaraan pengoperasian sistem informasi kepegawaian simpeg). i. penyelenggaraan pemutakhiran dan evaluasi data kepegawaian setiap terjadi perubahan. penyelenggaraan pengurusan administrasi dan melakukan monitoring terhadap tenaga outsourcing, tenaga kontrak dan tenaga harian lepas. penyelenggaraan penyusunan pengembangan karier secara berjenjang. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kebutuhan akan formasi jabatan kosong. penyelenggaraan proses seleksi penentangan pegawai. penyelenggaraan program kompetensi dan pengembangan kompetensi. oo. penyelenggaraan administrasi pelatihan dan kegiatan pelatihan. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi masa kerja pegawai. penyelenggaraan penyerahan penghargaan kepada pegawai. mensosialisasikan peraturan dan atau kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kepegawaian. penyelenggaraan kegiatan ibadah keagamaan, seni budaya dan olah raga. bagian keduapuluh dua bagian produksi tugas pokok bagian produksi adalah membantu direktur teknik dalam penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penyediaan dan pengolahan serta pemeliharaan dalam upaya menjaga kuantitas dan kualitas produksi air secara kontinu. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian produksi mempunyai fungsi membantu direktur teknik dalam mengoperasikan dan mengendalikan kegiatan instalasi produksi air bersih, sehingga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi air dapat tercapai secara optimal. membantu direktur teknik dalam melakukan kegiatan pemeliharaan fasilitas ipa. aa, bagian produksi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala bagian yang membawahi seksi ipa imam bonjol seksi ipa selat panjang dan sei jawi luar seksi laboratorium seksi perawatanroduksi. bagian keduapuluh tiga seksi ipa ambon dan sjl tugas pokok seksi ipa ambon. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi ipa ambon dan sjl mempunyai fungsi penyelenggaraan operasional pompa air baku dan peralatan m e unit produksi imam bonjolpompa air baku dan peralatan m e pada intake pendapat, reservoir air baku kuala mandor, reservoir air baku parit adam sesuai kebutuhan produksi ipa imam bonjol sesuai dengan standar operating prosedur sop) dan instruksi kerja ik)komp. ipa imam bonjolmenyelengarakan pemeliharaan bangunan air baku, jaringan pipa transmisi9gi. penyelenggaraan perencanaan kegiatan operasional tahunan unit produksi imam bonjolproduksi. bagian keduapuluh empat seksi ipa selat panjang dan sjl tugas pokok seksi ipa selat panjang wilayah pelayanan selat panjang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi ipa selat panjang mempunyai fungsi penyelenggaraan operasional pompa air baku dan peralatan m e sesuai kebutuhan produksi d9g. menyelengarakan pemeliharaan bangunan dan reservoirpenyelenggaraan perencanaan kegiatan operasional tahunan unit produksi sei jawi luar dan unit produksi selat panjang. bagian keduapuluh lima seksi laboratorium tugas pokok seksi laboratorium adalah membantu kepala bagian produksi dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan laboratorium dalam proses pengolahan air baku menjadi air bersih, sehingga tercapainya kualitas air bersih yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi laboratorium mempunyai fungsi penyelenggaraan pemeriksaan kualitas air yang meliputi air baku dan air hasil olahan instalasi produksikualitas air hasil olahan tiap reservoir distribusi dan air yang diterima pelangganawasan terhadap buangan lumpur endapan hasil produksi ipa imam bonjol, ipa sei jawi luar dan ipa selat panjang. penyelenggaraan pengawasan penggunaan bahan kimia oleh unit kerja lain sesuai batas kewenangannya. penyelenggaraan penggunaan, pemeliharaan dan pengkalibrasian peralatan laboratoriumujian kualitas bahan kimia yang dikirim oleh supplier bekerjasama dengan unit kerja lain. penyelenggaraan pengendalian penggunaan bahan kimia yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pengawasan kualitas air baku, hasil olahan maupun air yang diterima pelanggan. penyelenggaraan validasi dan legalisasi data pemeriksaan dan pengawasan kualitas air bekerjasama dengan instansi teknis terkait. penyelenggaraan perencanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air tahunan yang menjadi tanggungjawabnya. bagian keduapuluh enam seksi perawatan tugas pokok seksi perawatan adalah membantu kepala bagian produksi dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan penggunaan peralatan ipa, pompa, poster air baku dan intake sehingga dapat berjalannya proses produksi air bersih, serta perawatan bangunan sipil dan peralatan mekanikal dan elektrikal lingkungan dam. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi perawatan mempunyai fungsi penyelenggaraan secara rutin atau berkala pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan m e. penyelenggaraan secara rutin atau berkaladistribusi, backlash, compressor, vacuum, peralatan gas color maupun peralatan lainnya yang berkaitan dengan proses produksi yang berada pada unit produksi berikut peralatan m e. penyelenggaraan pengelolaan pemeriksaan dan pemeliharaan catu daya pln maupun generator set genset yang berada unit produksi dan unit kerja lain. penyelenggaraan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor yang berada komp. ipa imam bonjol maupun kantor pelayanan lain yang berada sei jawi luar dan selat panjang termasuk peralatan m e sesuai batas kewenangannya. penyelenggaraan pengendalian penggunaan peralatan pemeliharaan, parepare suku cadang, material pemeliharaankeduapuluh tujuh bagian distribusi tugas pokok bagian distribusi adalah membantu direktur teknik dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengoperasian distribusi air serta pemeliharaan jaringan distribusi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian distribusi mempunyai fungsi membantu direktur teknik dalam memimpin, pengelolaan dan mengendalikan kegiatan bidang distribusi air yang telah produksi sehingga kuantitas, kualitas dan kontinuitas air bersih sampai pelanggan sesuai standar pelayanan. membantu direktur teknik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional pemasangan jaringan, dan pemeliharaan jaringan serta pelayanan gangguan. bagian distribusi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala bagian yang membawahi seksi distribusi seksi distribusi seksi pemeliharaan jaringandistribusi bagian keduapuluh delaptimur dan utarpadaduapuluh sembilbarat, selatan dan kotdalamiltiga puluh seksi pemeliharaan jaringan tugas pokok seksi pemeliharaan jaringan adalah membantu kepala bagian distribusi dalam mengkoordinasikan dan pengelolaan kegiatan pemasangan, pemeliharaan jaringan, penanganan gangguan serta perbaikan sistemuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi pemeliharaan jaringan mempunyai fungsi penyelenggaraan pemeliharaan rutin jaringan pipa transmisi dan distribusi meliputi penguraian jaringan pipa transmisi dan distribusi secara berkala. penyelenggaraan perbaikan dan pemeliharaan jembatan pipa. penyelenggaraan perbaikan terhadap kerusakan dan atau kebocoran pada jaringan pipa transmisi maupun distribuskhatulistiwa staf ahli adalah staf ahli dam tirta khatulistiwa kantor pelayanan adalah kantor pelayanan dam tirta khatulistiwa yang dibentuk berdasarkan wilayah pelayanan bagian adalah bagian pada dam tirta khatulistiwa seksi adalah seksi pada dam tirta khatulistiwa jabatan struktural adalah direksi, kepala bagian, kepala kantor, staf ahli, kepala seksi pada dam tirta khatulistiwa jabatan fungsional adalah jabatan yang didasarkan pada tugas mandiri dengan keahlian tertentu pada dam tirta khatulistiwa jabatan non struktural adalah jabatan sebagai koordinator atau kepala regu atau sebutan lainnya yang kedudukannya berada satu tingkat dibawah kepala seksi. bab dasar pembentukan organisasi organisasi dam dibentuk dengan memperhatikan beban kerja dan fleksibilitas, mempertimbangkan rentang kendali dan pendelegasian wewenang yang jelas serta susunan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional. organisasi dam disusun dalam struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja yang tidak tumpang tindih, terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi.terdiri dari direktur utama, direktur, staf ahli, kepala bagian, seksi, dan kantor pelayanan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi dam terdiri dari direktur utama direktur administrasi dan keuangan direktur teknik staf ahli bagian kantor pelayanan 9g. seksi penyelenggaraan pengendalian penggunaan material dan peralatan dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran. penyelenggaraan penanganan keluhan pelanggan dan atau masyarakat yang menyangkut kebocoran pada jaringan pipa dan jembatan pipa. penyelenggaraan layanan konsultatif dan dukungan layanan dalam penanganan perbaikan kebocoran pada jaringan pipa kepada unit kerja lain yang membutuhkan. koordinasi pengawasan kegiatan suatu proyek rehabilitasi agar sesuai dengan dokumen dokumen proyek seperti gambar teknik, rab, spesifikasi, dlltigapuluh satu bagian pengendalian kehilangan air tugas pokok bagian pengendalian kehilangan air adalah membantu direktur teknik dalam penyelenggaraan kegiatan program penurunan kehilangan air. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian pengendalian kehilangan air mempunyai fungsi membantu direktur teknik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program penurunan kehilangan air. bagian pengendalian kehilangan air dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala bagian yang membawahi seksi pencatatan meter seksi penertiban sambungan seksi neraca airengendalian kehilangan air. bagian tigapuluh dua seksi pencatat meter tugas pokok seksi pencatat meter adalah membantu kepala bagian pengendalian kehilangan air dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan pencatatan meter air pelanggan dam kota pontianak. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi pencatat meter mempunyai fungsi menyelenggarakan dan mengawasi seluruh pekerjaan pencatat meter dan penghitungan publikasi pemakaian air. menyelenggarakan penyusunan jadwal dan rencana kerja pencatatan meter perwilayah secara bergilir dengan tidak mengganggu jadwal yang ditetapkan. analisa dan mencari penyebab terjadinya penurunan dan kenaikan pemakaian air oleh pelanggan. penyelenggaraan pengecekan terhadap hasil catatan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas pencatat meter. koordinasi dan mengatasi pencatatan meter air pelanggan yang tidak benar. koordinasi dan menindaklanjuti pengaduan pelanggan mengenai hasil pencatatan meter. dana bagian tigapuluh tiga seksi penertiban sambungan tugas pokok seksi penertiban sambungan adalah membantu kepala bagian pengendalian kehilangan air dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penertiban sambungan sehingga bisa menurunkan tingkat kebocoran air non teknis dan akhirnya bisa meningkatkan revenue dam. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi penertiban sambungan mempunyai fungsi koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan perbaikan dan penyegelan meter air. koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan penggantian meter air pelanggan untuk seluruh wilayah operasi perusahaan. koordinasi dan melaksanakan kegiatan penertiban sambungan pelanggan. melaksanakan koordinasi dengan aparat hukum terkait dalam kegiatan penertiban sambungan. koordinasi pemeliharaan, perbaikan, penggantian, dan evaluasi meter meter induk distribusi dan meter air pelanggan termasuk hidran kebakaran. koordinasi pembukaan sambungan pelanggan. mengkoordinir penutupan sambungan pelanggan baik itu penutupan karena tunggakan rekening maupun penutupan karena pelanggaran. bagian tigapuluh empat seksi neraca air tugas pokok seksi neraca air adalah membantu kepala bagian pengendalian kehilangan air dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan analisa serta evaluasi kegiatan program penurunan tingkat kehilangan air. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi neraca air mempunyai fungsi menyusun neraca air: memantau, analisa dan evaluasi tingkat kehilangan air teknis dan non teknis: melaksanakan pemantauan, analisa dan deteksi kebocoran distrik meter area serta menyusun program rehabilitasi jaringan guna pencapaian target penurunan air yang ditetapkan, menyusun metoda penurunan tingkat kehilangan air non distrik meter area. serta melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi dan pengendalian kegiatan implementasinya. memantau dan evaluasi kasus kebocoran jaringan pipa serta mengendalikan pelaksanaan perbaikannya. bab mekanisme kerja direksi, staf ahli, bagian bina program, kantor pelayanan, bagian, dan seksi dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada mekanisme kerja yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja diatur dalam peraturan direktur utama. dalam melaksanakan tugasnya direktur utama, direktur umum, direktur teknik, staf ahli, kepala kantor pelayanan, kepala bagian, kepala seksi, lingkungan dam wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, implikasi dan sinkronisasi baik peraturan perundang undangan yang berlaku. unsur pimpinan dan pegawai perusahaan daerah air minum wajib mentaati peraturan perusahaan yang berlakubab pelaporan direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada walikota, melalui dewan pengawas. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan struktur organisasi perusahaan daerah air minummasing masing serta menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnydireksi. bab vii penganggaran pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada perusahaan daerah air minum kota pontianak dibebankan pada rencana kerja dan anggaran perusahaan rap)jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian pada perusahaan daerah ditetapkan oleh direktur utama sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku staf ahli, kepala bagian, kepala kantor pelayanan, kepala seksi, jabatan fungsional, jabatan non struktural dan pegawai perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama. pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, fungsional dan non struktural dibawah direksi maupun pegawai perusahaan diatur dalam keputusan direktur utama. untuk kepentingan operasional dan rencana strategis perusahaan direktur utama dapat membentuk panitia, tim, pokja dan satgas. merekrut tenaga ahli dan tenaga luar lainnya. bab ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan direktur utama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. pengisian jabatan menurut peraturan walikota ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan daerah. dengan berlakunya peraturan walikota ini, makaair minum kota pontianak dan peraturan atau ketentuan lainnyopskota pontianak benarkan direktur utama direktur perikanan teknik aga enda lak (naa ata bagian bagian bagian pan bagian produksi distribusi bagan pea keuangan pata pena pon seksi seksi seksi seksi seksi ipa ambon distribusi anggaran tata usaha litbang seksi seksi seksi penertiban seksi seksi seksi pan e2i distribusi teh kas dan billing rumah tangga perencanaan seksi seksi seksi seksi seksi bed laboratorium seen neraca air akuntansi pay eng (kode seksi pata rana saka perawatan sia personalia seksi seksi seksi pelayanan pelayanan pelayanan mena sun walikota pontianak seksi seksi seksi penagihan penagihan penagihan seksi seksi seksi aga dian sono dahak sutarmidji, sh, hum dua struktur organisasi dam tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran peraturan walikota ini. direktur utama sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pimpinan perusahaan. direktur utama dalam menjalankan tugasnya dibantu direktur administrasi dan keuangan, direktur teknik, staf ahli, bagian bina program dan kantor pelayanan. direktur administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pimpinan perusahaan yang membawahi (dua) bagian, terdiri dari bagian keuangan dan bagian umum dan personalia. direktur teknik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pimpinan perusahaan yang membawahi (tiga) bagian, terdiri dari bagian produksi bagian distribusi dan bagian pka. direktur administrasi dan keuangan dan direktur teknik sebagaimana dimaksud pada dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur utama. staf ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama. direktur utama dapat mengangkat sebanyak banyaknya (empat) orang staf ahli, yang berasal dari pegawai dam maupun dari luar dam. kriteria staf ahli sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur utama setelah mendapat persetujuan dewan pengawas. staf ahli sebagaimana dimaksud pada berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli berkoordinasi dengan direktur administrasi dan keuangan, dan direktur teknik. bagian pada dam terdiri dari bagian keuangan yang membawahi seksi yaitu seksi anggaran. seksi kas dan billing. seksi akuntansi. bagian umum dan personalia yang membawahi seksi yaitu seksi tata usaha. seksi rumah tangga. seksi logistik dan manajemen aset. seksi personalia. bagian produksi yang membawahi seksi yaitu seksi ipa ambon. seksi ipa selat panjang sjl. seksi laboratorium. seksi perawatan. bagian distribusi yang membawahi seksi yaitu seksi distribusi seksi distribusi ii. seksi pemeliharaan jaringan. bagian pka yang membawahi seksi yaitu seksi pencatatan meter. seksi penertiban sambungan. seksi neraca air. bagian bina program yang membawahi (tiga) seksi, yaitu seksi penelitian dan pengembangan seksi perencanaan dan penyusunan program dan seksi teknologi informasi. bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian. kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama. kepala bagian sebagaimana dimaksud pada huruf dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur sesuai bidang tugasnya masing masing. kepala bagian sebagaimana dimaksud pada huruf, dan direktur teknik. direktur utama dapat membentuk kantor pelayanan yang kedudukannya disetarakan dengan bagian. kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kantor pelayanan utama kantor pelayanan wilayah kantor pelayanan wilayah ii. kantor pelayanan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang masing masing membawahi sebanyak banyaknya (tiga) seksi, yaitu seksi pelayanan seksi penagihan cc. seksi teknik. kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan direktur teknik. seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama. seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian atau kepala kantor pelayanan. bab tugas pokok dan fungsi bagian pertama direktur utama tugas pokok direktur utama sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah memimpin, mengelola dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mewakili perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam direktur utama mempunyai fungsi perumusan kebijakan perusahaan dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi dan pengendalian terhadap upaya pencapaian tujuan perusahaan. pemimpin, pengelolaan dan pengendalian semua kegiatan operasional perusahaan daerah air minum menurut kebijakan yang telah ditetapkan dewan pengawas dan walikota. perencana, penyusun, dan penyelenggara program kerja perusahaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan bidang teknis, keuangan, dan administrasi umum perusahaan. penyelenggara dan mewakili kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pihak lain. bagian kedua direktur administrasi dan keuangan tugas pokok direktur administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah membantu direktur utama dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang keuangan, administrasi umum, personalia, hubungan pelanggan dan humas. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam direktur administrasi dan keuangan mempunyai fungsi membantu direktur utama dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan, memimpin, pengelolaan dan mengendalikan kegiatan dibidang pemasaran, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, dan bidang ketatausahaan administrasi perusahaanugas lain yang diberikan oleh direktur utama sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. bagian ketiga direktur teknik tugas pokok direktur teknik sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah membantu direktur utama dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan perawatan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam direktur teknik mempunyai fungsi membantu direktur utama dalam memimpin, merencanakan, pengelolaan dan mengendalikan kegiatan operasional bidang teknikertentu yang diberikan oleh direktur utama sesuai dengan fungsinya. bagian keempat staf ahli tugas pokok staf ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah membantu direktur utama dalam memberikan saran dan pendapat tentang kebijakan kebijakan yang akan diambil oleh direktur utama. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam staf ahli mempunyai fungsi pemberian saran baik diminta ataupun tidak atas kebijakan kebijakan dalam manajemen perusahaan evaluasi sistem, kebijakan, prosedur dan aturan yang berlaku perusahaan pengawasan internal dan pengendalian manajemen perusahaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama. bagian kelima bagian bina program tugas pokok bagian bina program adalah membantu direktur utama dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan dam secara berkala dan berkesinambungan. untuk melaksanakankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian bina program mempunyai fungsi membantu direktur utama dalam memimpin, pengelolaan dan mengendalikan kegiatan penelitian dan pengembangan teknis operasional dan administrasi keuangan serta pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi perusahaan. bagian keenam seksi litbang tugas pokok seksi litbang adalah membantu kepala bagian bina program dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang manajemen dan operasional perusahaan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi litbang mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan survey data data teknis, analisa dan kajian yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan dam. koordinasi penyusunan evaluasi terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi air. koordinasi penelitian dan pengembangan kebutuhan akan transmisi dan distribusi air pelanggan. koordinasi dan melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan sop standar operasi prosedur) untuk unit unit dalam dam. pap koordinasi perumusan dan penyusunan modul modul yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas serta standarisasi pekerjaan untuk unit unit yang ada dam. penyelenggaraan dan pengelolaan aspek perencanaan dan pengembangan manajemen perusahaan. bagian ketujuh seksi perencanaan tugas pokok seksi perencanaan adalah membantu kepala bagian bina program dalam melaksanakan dan evaluasi perencanaan teknis operasional perusahaan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi perencanaan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknis pengembangan jaringan perpipaan tahunan. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknis pengembangan bangunan sipil dan m e tahunan. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi jaringan perpipaan maupun pelanggan dalam sistem informasi yang menjadi tanggungjawabnya. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknis dan hidrolik jaringan perpipaan berdasarkan blok pelayanan. penyelenggaraan dukungan layanan perencanaan dan pengawasan teknis. bagian kedelapan seksi teknologi informasi tugas pokok seksi teknologi informasi adalah membantu kepala bagian bina program dalam koordinasi, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan pengolahan data elektronik dan sistem informasi manajemen sehingga memudahkan dan menunjang kelancaran kegiatan dam. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi teknologi informasi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan pemeliharaan aplikasi sistem informasi terpadu seperti sim ka, sim peg, sim log, sim pel, sim prod, sim dist sim a dan aplikasi sistem lainnya. penyelenggaraan pengelolaan pemeliharaan sistem billing (on line sistem). penyelenggaraan pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem pendukung call centre, absensi, internet, dan aplikasi sitem pendukung lainnya. penyelenggaraan pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu. penyelenggaraan built training bit) dan atau layanan konsultatif dalam penggunaan aplikasi sistem informasi maupun perangkat personal computer (pc) yang bersifat aplikasi dan atau stand alone. penyelenggaraan pengelolaan pengendalian operasi pemeliharaan jaringan komunikasi data local area network lan) dan atau wide area network wan) yang dimiliki. penyelenggaraan pengelolaan pengendalian operasi dan pemeliharaan seluruh perangkat mainframe dan atau server. pengelolaan dan pemeliharaan database dam. penyelenggaraan pengelolaan pengendalian operasi dan pemeliharaan seluruh perangkat personal computer pc) baik yang bersifat aplikasi maupun stand alone. bagian kesembilan kantor pelayanan tugas pokok kantor pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada pelanggan, melalui system jaringan perpipaan, sambungan air bersih pelanggan dan station air atau hydra umum, serta meningkatkan efisiensi penagihan melalui pembinaan hubungan yang harmonis dengan pelanggan secara optimal. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala kantor pelayanan mempunyai fungsi membantu direktur utama dalam memimpin, pengelolaan dan mengendalikan kegiatan pelayanan, pemasanganbagian kesepuluh seksi pelayanan tugas pokok seksi pelayanan adalah membantu kepala kantor pelayanan dalam pengelolaan dan mengendalikan kegiatan pelayanan kepada pelanggan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi pelayanan mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran, pemberian informasi dan korespondensi lainnya kepada pelanggan maupun non pelanggan. analisa dan evaluasi daerah yang potensi sambungan baru. penyelenggaraan kegiatan pemasaran sambungan pelanggan dalam rangka pencapaian target perusahaan. penyelenggaraan proses segmentasi, target dan posisi bagi pengembangan sambungan pelanggan sesuai dengan target perusahaan. penyelenggaraan kegiatan promosi kepada pelanggan dan non pelanggan. penyelenggaraan proses sambungan pelanggan. penyelenggaraan informasi pelayanan kepada pelanggan dan non pelanggan. pengelolaan informasi pelayanan gangguan kepada pelanggan dan non pelanggan. i. pengelolaan proses pengaduan pelanggan. penyelenggaraan proses administrasi terhadap pembukaan, penutupan, balik nama, ganti meter dan pindah lokasi aliran sambungan pelanggan dam. penyelenggaraan survei kepuasan pelanggan. bagian kesebelas seksi penagihan tugas pokok seksi penagihan adalah membantu kepala kantor pelayanan dalam pengelolaan kegiatan penagihan rekening air pelanggan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi penagihan mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan pelanggan, pemberian informasi dan korespondensi lainnya kepada pelanggan. penyelenggaraan kegiatan penagihan kepada pelanggan. late penyelenggaraan kegiatan administrasi terhadap tunggakan pelanggan untuk segera dilakukan penutupan. pelaksanaan penagihan terhadap tunggakan rekening air dam. bagian kedua belas seksi teknik tugas pokok seksi teknik adalah membantu kepala kantor pelayanan dalam pengelolaan kegiatan pemasangan jaringan dan sambungan pelanggan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi teknik mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pemasangan jaringan wilayah pelayanan. penyelenggaraan kegiatan pemasangan sambungan baru. penyelenggaraan pengawasan kegiatan suatu proyek (rehabilitasi, swadaya dll) agar sesuai dengan dokumen dokumen proyek seperti gambar teknik, rab, spesifikasi, dll. bagian ketiga belas bagian keuangan tugas pokok bagian keuangan adalah membantu direktur administrasi dan keuangan dalam penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, penyelenggaraan administrasi keuangan, evaluasi pelaksanaan anggaran, menyajikan laporan dan hasil analisis keuangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian keuanganperencanaan keuangan, penerbitan dan penagihan rekening serta akuntansi perusahaan. bagian keuangan dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala bagian yang membawahi seksi anggaran seksi kas dan billing seksi akuntansikeuangan. bagian keempat belas seksi anggaran tugas pokok seksi anggaran adalah membantu kepala bagian keuangan dalam pengelolaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas, kegiatan verifikasi, serta kegiatan perencanaan, monitoring pelaksanaan dan evaluasi terhadap keuangan dan anggaran perusahaan.
sl) "ee peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatan dinas pekerjaan umumkerjaan umukerjaan umumkerjaan umum kota pontianak, kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kota pontianak, sekretaris adalah sekretaris dinas pekerjaan umum kota pontianak, kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pekerjaan umum kota pontianak. sita melaporkan kegiatan bidang bina margmarga yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kesebelas kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan uraian tugas jabatan kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pembangunjalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian, peningkatan standar pembangunan jalan dan rehabilitasi jemjalan dan jembatan yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua belas kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan uraian tugas jabatan kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pemeliharatanliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan pemeliharaan periodik jalan dan jembatan, fasilitasi kegiatan pembangunan, klaim kerusakan aset milik pemerintah pada daerah milik jalan dmj) kepada pemakai jalan, masyarakat swasta dan pengusahjalan dan jembatan yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketiga belas kepala seksi penerangan jalan umum uraian tugas jabatan kepala seksi penerangan jalan umum adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidangrangan jalan umumnerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap sambungan liar, pemasangan dan perbaikan lampu jalan yang rusak, fasilitasi pemasangan pju kepada masyarakat instansi yang memerlukan, koordinasi dengan instansi terkait (pln) untuk memperbaiki dan mengembalikan prasarana yang rusata menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang penerangan jalrangan jalrangan jalan umrangan jalan umum yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat belas kepala bidang cipta karya uraian tugas jabatan kepala bidang cipta karya adalah sebagai berikutcipta karehatan lingkungan permukiman plp)" melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penataan bangunlima belas kepala seksi penyehatan lingkungan permukiman plp) uraian tugas jabatan kepala seksi penyehatan lingkungan permukiman plp): melaksanakan kegiatenam belas kepala seksi penataan bangunan gedung pemerintah uraian tugas jabatan kepala seksi penataan bangunan gedung pemerintah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang penataan bangungedung pemerinttaan bangunan gedung pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, gg. melaksanakan kegiatgedung bersejarah, pasar tradisional modern, bangunan fasilitas umum dan sosial laingedung pemerintgedung pemerintah yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketujuh, melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, revitalisasi kawasan kumuh perkotaan, rusunawa dan tsunami serta revitalisasi kawasan permukiman tradisional bersejarah dan penataan ruang terbuka hijaa16 sutarmidji, sh., hum diundangkan pontianak pada tanggal oktober umikerjaan umum kota pontianaksumber daya air dan pengendalian, kepala seksi perencanaan teknis dan pengendalian, kepala seksi pembangunan saluran: kepala seksi pemeliharaan saluran: kepala bidang cipta karya, kepala seksi penyehatan lingkungan permukiman,, kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan, kepala seksi penerangan jalan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umu, bidang bidang, dan utdkepala utkerjaan umukerjaan umum9gsumber daya air dan pengendalian uraian tugas jabatan kepala bidang sumber daya air dan pengendalian adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang sumber daya airsumber daya air dan pengendalsumber daya air dan pengendalumber daya air dan pengendalianrencanaan teknis dan pengendaleliharasumber daya airsumber daya air dan pengendalian yang diberikan oleh kepala dinas. bagian ketujuh kepala seksi perencanaan teknis dan pengendalian uraian tugas jabatan kepala seksi perencanaan teknis dan pengendalian adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang perencanaan teknisteknis dan pengendalteknis dan pengendalian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan survei jaringan, pendataan luas areal, tinggi dan lamanya banjir, perencanaan detail konstruksi saluran dan perlengkapannya, fasilitasi usulan pembuatan salu teknis dan pengendalteknis dan pengendal teknisteknis dan pengendalian yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala seksi pembangunan saluran uraian tugas jabatan kepala seksi pembangunan saluran adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pembangunsaluran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan pembangunan gorong gorong poker, trap, air baku dan perpipaan, peningkatan saluran, pembangunan perbaikan tebing sungai dan penanggulangan pasca bencana banjisalusaluran yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala seksi pemeliharaan saluran uraian tugas jabatan kepala seksi pemeliharaan saluran adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pemeliharaeliharaan saluran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan perawatan pompa air, bangunan pintu air dan bangunan air lainnya, rehabilitasi, pemeliharaan, pembersihan dan normalisasi saluran, irigasi dan sungasalusaluran yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesepuluh kepala bidang bina marga uraian tugas jabatan kepala bidang bina marga adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang bina marbina margina marina margmbangunliharaina margina marga baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan:
bea peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatan dinas pendidikndidikannomor memutuskan menetapkan peraturan walikota pontianak tentang uraian tugas jabatan dinas pendidikidikan kota pontianak, kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kota pontianak, kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pendidikan kota pontianak. melaporkan kegiatmenengah yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kesebelas kepala seksi pembinaan sekolah menengah atas uraian tugas jabatan kepala seksi pembinaan sekolah menengah atas adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang pembinaan sekolah menengah aatasatasaaatasatas yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua belas kepala seksi pembinaan sekolah menengah kejuruan uraian tugas jabatan kepala seksi pembinaan sekolah menengah kejuruan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang pembinaan sekolah menengah kejursekolah menengah kejurkejuruankejurkejurkejurukejuruan yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketiga belas kepala seksi kelembagaan pendidikan menengah uraian tugas jabatan kepala seksi kelembagaan pendidikan menengah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang kelembagpendidikanpendidikan menengahpendidikanpendidikan menengpendidikanpendidikan menengah yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat belas kepala bidang pembinaan pendidikan non formal dan informal uraian tugas jabatan kepala bidang pembinaan pendidikan non formal dan informal adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang pembinaan pendidikan non formal dan imbinaan pendidikan non formal dan informanon formal dan informnon formal dan informaprogram, tenaga teknis, saranana pendidikdidikan anak usia dinan non formal dan informalnon formal dan informal yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kelima belas kepala seksi bina program, tenaga teknis, sarana dan prasarana uraian tugas jabatan kepala seksi bina program, tenaga teknis, sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang bina program, tenaga teknis, sarana danrogram, tenaga teknis, saranarogram, tenaga teknis, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan kesetaraan paket paket paket serta pembinaan taman bacaan masyarakat tbmrogram, tenaga teknis, saranarogram, tenaga teknis, sarana dan prasarrogram, tenaga teknis, saranaprogram, tenaga teknis, sarana dan prasarana yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keenam belas kepala seksi bina pendidikan masyarakat uraian tugas jabatan kepala seksi bina pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang bina pendidikanendidikendidikan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan kekasaran fungsional, pembinaan lembaga pendidikan keterampilan, kursus kursus, life skill dan kesetaraan gendeendidikendidikendidikpendidikan masyarakat yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketujuh belas kepala seksi pendidikan anak usia dini paud) uraian tugas jabatan kepala seksi pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan anak usia dinanak usia dinanak usia dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan satuan pendidikan anak usia dini dan taman penitipan anak tpaanak usia din anak usia dinanak usia dinanak usia dini yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan belas kepala bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan uraian tugas jabatan kepala bidang pembinaan dan tenaga kependidi dan tenaga kependidi dan tenaga kependiditenaga kependidi dan tenaga kependidiyang diberikan oleh kepala dinas. bagian kesembilan belas kepala seksi pembinaan tenaga pendidik uraian tugas jabatan kepala seksi pembinaan tenaga pendidik adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang pembinaan tenaga pendidpendidpendidik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan pembinaan profesional tenaga pendidikpendidenaga pendidpendidbagian kedua puluh kepala seksi pembinaan tenaga kependidikan uraian tugas jabatan kepala seksi pembinaan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang pembinakependidikependidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan pembinaan profesional tenaga kependidikankependidikbinaan tenaga kependidikkependidikassets pontianak sutarmidji, sh., hum diundangkan pontianak pada tanggal oktoberpendidikan, kepala seksi pembinaan sekolah menengah atas, kepala seksi pembinaan sekolah menengah kejuruan::, kepala seksi pembinaan tenaga pendidik, kepala seksi pembinaan tenaga kependidikanidikidikidikanhismbinaan taman kanak kanak dan pendidikan dasar uraian tugas jabatan kepala bidang pembinaan taman kanak kanak dan pendidikan dasar adalah sebagai berikut: menyusun program kerjataman kanak kanak dan pendidikan dtaman kanak kanak dan pendidikan dtaman kanak kanak dan pendidikan dmlembagdinas. bagian ketujuh kepala seksi pembinaan taman kanak kanak dan pendidikan dasar uraian tugas jabatan kepala seksi pembinaman kanak kanak dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan kurikulum tingkat satuan pendidikan ktp)bidang. bagian kedelapan kepala seksi pembinaan sekolah menengah pertama uraian tugas jabatan kepala seksi pembinaan sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan bidang pembinapertambinaan sekolah menengah pertamapertampertampertampertama yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala seksi kelembagaan taman kanak kanak dan pendidikan dasar uraian tugas jabatan kepala seksi kelembagkelembagtaman kanak kanak dan pendidikan dasartaman kanak kanak dan pendidikan dasar yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesepuluh kepala bidang pembinaan pendidikan menengah uraian tugas jabatan kepala bidang pembinaan pendidikan menengah adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang pembinmenengmenengmenengahmbinaan sekolah menengah aekolah menengah kejurlembagaan pendidikanndidikan menengdalam pengambilan keputusan,
peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatannanggulangan bencanagian kesepuluh kepala seksi pencegahan dan pemadam kebakaran uraian tugas jabatan kepala seksi pencegahan dan pemadam kebakaran adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pencegahan dan pemadampemadamcegahan dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,pemadampemadampemadam kebakapemadam kebakaran yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesebelas kepala seksi sarana dan peralatan kebakaran uraian tugas jabatan kepala seksi sarana dan peralatan kebakaran adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang sarana dan peralatansilsarana dan peralatanperalatan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku:sarana dan peralataneralataneralatan kebakeralatan kebak(walikota pontianak sutarmidjianggulangan bencanakependudukan dan pencatatan sipil, kepala seksi sarana dan peralatan kebakaran, bab ili uraian tugas jabatan bagian kesatu kepala pelaksana uraian tugas jabatan kepala pelaksana sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencanaanggulangan bencanananggulangan bencanadan keuangsekretariatkepala sekretariat dan keuangi. mengajukan saran dan pertimbangan kepada walikota melalui kepala badan mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang penanggulangan bencanapelaksana badan yang diberikan oleh walikota. bagian kedua kepala sekretariat uraian tugas jabatan kepala sekretariat dan keuangpelaksanbadansekretariat dan keuangkepala sekretariat. bagian kelima kepala bidang penanggulangan bencana uraian tugas jabatan kepala bidang penanggulangan bencana adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang penanggulangan bnggulangan bencnggulangan btugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang penanggulangan bcegahan dan kesiapsidaruratan dan logrehabilitasi dan renggulangan bencpenanggulangan bencanbencana yang diberikan oleh kepala pelaksana. bagian keenam kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan uraian tugas jabatan kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidangkesiapsiagcegahan dan kesiapsiagaanpencegahan kesiapsiagaan penanganan masalahkesiapsikesiapsiagkesiapsiagkesiapsiagaan yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketujuh kepala seksi kedaruratan dan logistik uraian tugas jabatan kepala seksi kedaruratan dan logistik adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang kedaruratan dan logistdaruratan dan logistidaruratan dan logistik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku:daruratan dan logdaruratan dan logdaruratan dan logistidaruratan dan logistik yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi uraian tugas jabatan kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidangehabilitasi dan rekonstrukrehabilitasi dan rekonstruksihabilitasi dan rehabilitasi dan rekonstrukhabilitasi dan reehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala bidang kebakaran uraian tugas jabatan kepala bidang kebakaran adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidangkebakakebakakarcegahan dan pemadameralatanbakkebakakabakaran yang diberikan oleh kepala pelaksana.
bra ' ''''''''' vmaksud tersebut pada huruf diatas, perlutb,walikotadinas pendapatan adalah dinas pendapatan daerah kota pontianak. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan kota pontianakll penerima dan pembayaran insentif (l) penerima insentif adalah skpd pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, walikota dan wakil walikotaselaku aparat pelaksana pemungut pajak daerah:dinas pekerjaan umum pu), daihak dan tenaga lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. (l)besarnya insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf dandan atau retribusi5) dan besarnya pembayaran insentif.walikota inisutarmidji, sh. hum diundangkan pontianak pada tanggal september sekretaris daerah kota pontianak ir. toni pembina utama madya nip.walikota terdiri atas pt. pln adalah pt. pln cabang pontianak. dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kota pontianak. camat dan lurah adalah camat dan lurah didalam wilayah kota pontianak. kantor pertanahan adalah kantor pertanahan kota pontianakota pontianak. dam tirta khatulistiwa adalah dam tirta khatulistiwa kota pontianak9 (lima belas keseratus) sampai dengan triwulan 40y6 (empat puluh keseratus) sampai dengan triwulan iii 70y4 (tujuh puluh15y4pontianak nomor
pelumas mmg peraturan walikota pontianakengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak menimbang bahwa dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu wadah pelimpahan wewenang dari walikota kepada camat untuk membantu melaksanakan tugas tugas dan kewajiban pemerintah daerah.camat melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota: bahwa untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas dan untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun perlu diatur danjembatdaerah(dari walikota kepada camat se kota pontianak babi. camat adalah camat se kota pontianak pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk bertindak sendiri guna membantu melaksanakan bidang bidang urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. bab kewenangan yang dilimpahkan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada camat didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh kecamatan. kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada diatas, tidak bersifat tetap tetapi pada waktu tertentu dapat ditinjau kembali. (l) ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan walikota kepada camat meliputi bidang urusan pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban, kepegawaian, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendapatan daerah, pertanian, koperasi dan ukm, industri, perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pekerjaan umum, kesehatan, lingkungan hidup, bidang sosial dan tenaga kerja, penataan ruang dan perumahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kb, kebersihan, pemberdayaan masyarakat,pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan bidang bidang urusan yang dilimpahkan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab iii ketentuan lain lain dengan berlakunya peraturan walikota iniicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi4) walikota pontianak sutarmidji, sh, hum diundangkan pontianak pada tanggal september sekretaris: tahun tanggal selembar tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari walikota kepada camat se kota pontianak bidang pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban umum, kepegawaian bidang pemerintahan umum pendataan dan pengawasan terhadap penggunaan tata guna tanah yang ada wilayah kerja kecamatan, pengawasan perkembangan dan kegiatan kemasyarakatan, politik dan keamanan, memfasilitasi kegiatan bidang keagamaan tingkat kecamatan, bidang keamanan dan ketertiban koordinasi, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum wilayah kerja kecamatan masing masing. bidang kepegawaian melakukan mutasi staf wilayah kerja kecamatan masing masing, penunjukan pegawai negeri sipil wilayah kerja kecamatan masing masing sebagai pelaksana tugas plt), pejabat mewakili pjw) dan pelaksana harian plh) melakukan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin pns wilayah kerja kecamatan masing masing mulai dari teguran lisan sampai dengan penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama (satu) tahun. bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat: inventarisasi keberadaan parpol, organisasi kemasyarakatan, paguyuban dan lsm yang berada wilayahnya. pembinaan kesatuan bangsa dan kesadaran bernegara wilayahnya bidang kependudukan dan pencatatan sipil mengiventarisasi, mencari solusi atas permasalahan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil meliputi pendataan terhadap warga pendatang dan warga asing serta penduduk musiman, bidang pendapat daerah. mengkoordinir lurah dan petugas lapangan (kolektor dalam kegiatan penyampaian spot dan penagihan pbb, mengevaluasi dan mencarikan solusi atas permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian dan penagihan pbb wilayah kecamatan: mempersiapkan dan membantu kelancaran kepada petugas kolektor untuk melaksanakan tugas penyampaian dan penagihan pbb, membantu kelancaran proses perbaikan atau perubahan spot pbb, memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan daerah atau pendapat daerah, memfasilitasi kegiatan identifikasi potensi pajak daerah, bidang pertanian menghimpun data potensi dan produk pertanian, peternakan dan perikanan dari kelurahan, memberikan rekomendasi peruntukan lokasi lahan pertanian, perikanan dan peternakan serta hutan kota, bidang koperasi dan ukm menghimpun data dan mengawasi perkembangan serta kegiatan industri kecil dan memantau limbah buangan, pengesahan surat keterangan usaha kecil dari kelurahan, pemberian persetujuan dalam pendirian koperasi, usaha kecil dan menengah kelompok ekonomi produktif skala kecamatan: pengawasan terhadap perkembangan koperasi, ukm, kelompok ekonomi produktif skala kecamatan: bidang industri monitoring pelaksanaan perizinan bidang perindustrian bagi pelaku industri kecil yang memiliki investasi rp. . : bidang perdagangan. memfasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal. bidang pendidikan. melakukan pendataan anak usia sekolah dan wajib belajar sesuai dengan tingkat pendidikan, melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan paket dan kesetaraan fungsional serta pendataan anak putus sekolah, memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan ketrampilan khususnya pengembangan kursus kursus dan kelompok belajar lainnya. bidang kebudayaan dan pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan serta perkembangan cagar dan situs budaya, sanggar sanggar kesenian dan budaya lokal yang hidup dan berkembang dilingkungan masyarakat, monitoring perkembangan serta kegiatan permainan ketangkasan, panti pijat spa), rumah kecantikan salon), rumah makan, tempat rekreasi, kolam pemancingan, diskotik, fub, karaoke, cafe, hotel, rumah kost dan restoran, bidang pekerjaan umum monitoring perkembangan keadaan infrastruktur jalan dan bangunan persemesteran dan tahunan serta melaporkan kepada walikota, pendataan dan melaporkan swadaya murni masyarakat kepada walikota pontianak: melakukan pengawasan dan pengamanan kasum dan fasis, mendata kondisi jalan lingkungan, gang dan drainase, menyusun skala prioritas perbaikan jalan lingkungan dan gang, monitoring kegiatan fisik proyek wilayah kerja kecamatan: bidang kesehatan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan tim pembina uks wilayah kerja kecamatan, melakukan koordinasi didalam pengawasan terhadap perkembangan dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas, klinik, balai pengobatan apotik, toko obat, pengobatan tradisional, lembaga peduli kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya, melakukan koordinasi tanggap darurat berkaitan dengan epidemi penyakit dan penanggulangan bencana, mengkoordinasikan tindakan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitation penyakit menular dan tidak menular serta penyalahgunaan zat zat psikotropika, pengawasan penanggung jawab kegiatan posyandu wilayah kerja kecamatan, menggerakan partisipasi prilaku hidup bersih dan sehat, bidang lingkungan hidup pembinaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau, bidang sosial dan ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan melaporkan penyandang masalah sosial dan penyakit masyarakat: memberikan rekomendasi serta pengawasan pengumpulan uang dan barang dan penggunaan sumbangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan: memfasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyakat yang terkena bencana alam dan masalah masalah sosial lainnya: mendata dan melaporkan perkembangan jumlah angkatan kerja: monitoring perkembangan dan kegiatan tempat tempat penampungan tki: bidang penataan ruang dan perumahan monitoring dan pendataan, pemanfaatan dan peruntukan bangunan dan kondisi wilayah kerja kecamatan masing masing, sosialisasi dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang kota menyusun skala prioritas penanganan lingkungan perumahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana memberi dukungan terhadap kegiatan satuan kerja perangkat daerah skpd) yang berlokasi wilayah kerja kecamatan seperti p2wkxs, p2w, kesatuan gerak pkk, kb. kes. bulan bakti bhayangkara, tni manunggal kb. kes., saka kencana dan lain lain bidang kebersihan mengkoordinasikan lokasi tempat pembuangan sampah sementara tps), taman kota dan pohon pohon teduh untuk penghijauan kota, pengawasan kebersihan, pertamanan lingkungan masyarakat wilayah kerja kecamatan, memfasilitasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kebersihan dan pertamanan wilayah kerja kecamatan. bidang pemberdayaan masyarakat. menghimpun data penduduk miskin, menghimpun data dan monitoring perkembangan serta kegiatan rumah ibadah, rumah walet, perumahan, usaha kecil menengah, usaha besar, memfasilitasi peran pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat lpm). a.a walikota pontianak sutarmidji, sh, hum
walikota pontianak bagian tata usaha sekretariat daerahsekretariat daerah kota pontianak yang ditetapkan dengan peraturan walikota pontianakuraian tugas jabatan pada sekretariat daerasisten adalah asisten pada sekretariat daerah kota pontianak: kepala bagian adalah kepala bagian pada sekretariat daerah kota pontianak. bab susunan organisasi susunan organisasi sekretariat daerah kota pontianak terdiri dari sekretaris daerahbelasra. bagian kedua 9g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan analisis jabatan, analisis beban kerja, kinerja kelembagaan perangkat daerah, informasi jabatan dan pengawasan, kebijakan formasi dan jenis jabatan fungsional, kompetensi jabatan dan kinerja aparatur dalam kelembagaantiga belas kepala sub bagian tata laksana uraian tugas jabatan kepala sub bagian tata13penyelenggaraan sistem tata kerja, mekanisme dan prosedur kerja pada perangkat daerah, prosedur tetap sop) pada perangkat daerah, standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur, tata naskah dinas, tata nama dan singkatan kelembagaan perangkat daerah, kearsipan, perpustakaan, ketentuan pakaian dinas, kebijakan formasi pegawai negeri sipil, pola karir dan promosi pegawai negeri sipil, disiplin aparatur, diklat bintikempat belas kepala bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan pasai uraian tugas jabatan kepala bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatn kemasyarakan kemasyarakatdan kemasyarakdan kemasyarakdan kemasyarakdan kemasyarakdan kemasyarakatan yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesra. bagian kelima belas kepala sub bagian kesejahteraan rakyat uraian tugas jabatan kepala sub bagian kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian kesejahteraan rakyejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agamrakyat: melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanganan penyandang sosial, tenaga fungsional, sistem informasi sosial, sumbangan sosial, jaminan sosial, kerjasama sosial, pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja dalam dan luar negeri, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, kesatuan bangsa, politik, pemuda, olahraga dan buperekonomian dan pembangunan, bagian tata usaha, bagian humas, protokol dan pimpinan, dan bagian rumah tanggapenyelenggaraan pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, ukm, pariwisata dan ketahanan pangan, penanaman modal, pembinaan bumi: melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, fisik bangunan kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, tata ruang, prasarana infrastruktur, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kebakaran, pembinaan jasa konstruksi sektor pemerintahan dan sektor swasta dan pembinaan pengadaan jasa baranguerencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi prograrenstra, senja, rkt danasisten pemerintahan dan kesra, kepala bagian tata pemerintahan: kepala sub bagian pemerintahan umum: kepala sub bagian pemerintahan kecamatan dan kelurahan: kepala sub bagian kerjasama dan pertanahan, kepala bagian hukum: kepala sub bagian peraturan perundang undangan:. kepala sub bagian kelembagaan: kepala sub bagian tatalaksana, kepala bagian kesra dan kemasyarakatan, kepala sub bagian kesra, kepala sub bagian kemasyarakatan:: kepala bagian tata usaha,agian humas, protokol dan pimpinan: kepala sub bagian humas dan santet: kepala sub bagian protokol: kepala sub bagian pimpinan, kepala bagian rumah tangga, kepala sub bagian perlengkapan dan rumah tangga kantor, kepada sub bagian perlengkapan dan rumah tangga pimpinan: asisten administrasi keuangan, kepala bagian anggaran:, kepala sub bagian perbendaharaan kepala sub bagian perbendaharaan il, kepala sub bagian pengelolaan kas daerah, kepala bagian akuntansi dan pelaporan, kepala sub bagian akuntansi, kepala sub bagian pelaporan dan pertanggungjawaban: kepala sub bagian transfer dan pembiayaan,, kepala sub bagian pengamanan dan pemeliharaan. bagian keduapuluh lima kepala bagian humas, protokol dan pimpinan uraian tugas jabatan kepala bagian humas, protokol dan pimpinan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bagian humas, protokol dan pimpimas, protokol dan pimpimas, protokol dan pimpimas, protokol dan pimpinhumas dan mantemas, protokol danmas, protokol dan pimpimas, protokol dan pimpihumas, protokol dan pimpinan yang diberikan oleh asisten administrasi umum dan pembangunan. bagian keduapuluh enam kepala sub bagian humas dan mantel uraian tugas jabatan kepala sub bagian humas dan mantel adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian humas dan mantemas dan mantemas dan mantel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan public relation walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah, media center, peliputan kegiatan pemerintahan, kerjasama media massa, dokumentasi publik, informasi pembangunan, pembinaan pelaksanaan sistem persandian dan telkom, pengamanan dokumen alatamas dan mantemas dan mantemas dan mantehumas dan mantel yang diberikan oleh kepala bagian. bagian keduapuluh tujuh kepala sub bagian protokol uraian tugas jabatan kepala sub bagian protokol adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian protokorotokosesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kegiatan upacara, seremonial, pelayanan tamu, perjalanan dinas walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, pelayanan operasional walikota, wakil walikota dan sekretarirotokol yang diberikan oleh kepala bagian. bagian keduapuluh delapan kepala sub bagian pimpinan uraian tugas jabatan kepala sub bagian pimpinan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagianimpinsurat, koordinasi staf tata usaha pimpinan, mengolah bahan rumusan tata usaha pimpinan, pelayanan keperluan kerjaimpiimpinan yang diberikan oleh kepala bagian. bagian keduapuluh sembilhottiga puluhtigapuluh satu: melaksanakan kegiatgian tigapuluh dua asisten administrasi keuangan uraian tugas jabatan asisten administrasi keuangan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja kegiatan kekristenan administrasi keuanganggaran, bagian perbendaharaan, bagian akuntansi dan pelaporan, dan bagian pengelolaan barang milik daerah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai petunjuk atasan:keuangkeuangkeuangkeuadministrasi keuasisten keuangan yang diberikan oleh sekretaris daerah. bagian tigapuluh tiga kepala bagian anggaran uraian tugas jabatan kepala bagian anggaran adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bagian anggapee pndalianngganggaran yang diberikan oleh asisten administrasi keuangan. bagian tigapuluh empat kepala sub bagian analisis keuangan daerah uraian tugas jabatan kepala sub bagian analisis keuangan daerah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian analisisuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penyusunan kua pas apbd, prognosis laporan semester laporan evaluasi pad, catatan atas laporan keuangan (talk) dagian. bagian tigapuluh lima kepala sub bagian penyusunan anggaran uraian tugas jabatan kepala sub bagian penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian penyusunan anggarusunan anggsunan anggarapbd murni dan perubyusunanggaran yang diberikan oleh kepala bagian. bagian tigapuluh enam kepala sub bagian pengendalian keuangan daerah uraian tugas jabatan kepala sub bagian pengendalian keuangan daerah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian pengendalianndalian keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 9g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengendalian apbd, anggaran kas dan penerbitan spdndalianndalian keuanganndaliankeuangan daerah yang diberikan oleh kepala bagian. bagian tigapuluh tujuh kepala bagian perbendaharaan uraian tugas jabatan kepala bagian perbendaharaan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bagian perbendaharalolaan kasrbendaharaan yang diberikan oleh asisten administrasi keuanganra uraian tugas jabatan asisten pemerintahan dan kesra adalah sebagai berikut: menyusun program kerja kegiatan kekristenan pemerintahan dan kesrabagian tigapuluh delappemberdayaan perempuan dan kbkantor ketahanan pangan dan penyuluhan, kantor kesatuan bangsa, politik dan masyarakat, kantor pemberdayaan masyarakat, satpol. pp, kepala daerah, kecamatan pontianak kota dan kecamatan pontianak tenggatigapuluh sembil, utara kecamatan pontianak selatan, kecamatan pontianak barat dan pelaksana harian badankeempat puluh kepala sub bagian pengelolaan kas daerah uraian tugas jabatan kepala sub bagian pengelolaan kas daerah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian pengelolaan kaslolaan kaslolaan kas daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: 9g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencairan sp2d, pemungutan dan penyetoran pajak, laporan harian dan bullolaan kaslolaan kaslolaas daerah yang diberikan oleh kepala bagian. bagian keempatpuluh satu kepala bagian akuntansi dan pelaporan uraian tugas jabatan kepala bagian akuntansi dan pelaporan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bagian akuntansi dan pelapokuntansi dan pelapokuntandan pertanggungjawa dan bikuntansi dan pelaporan saja dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan antkuntansi dan pelapokuntansi dan pelaporan yang diberikan oleh asisten administrasi keuangan. bagian keempatpuluh dua kepala sub bagian akuntansi uraian tugas jabatan kepala sub bagian akuntansi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian akuntankuntankuntansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sistem akuntansi, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan daeryang diberikan oleh kepala bagian. bagian keempatpuluh tiga kepala sub bagian pelaporan dan pertanggungjawaban uraian tugas jabatan kepala sub bagian pelaporan dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian pelaporan dan pertanggungjawabdan pertanggungjawabporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 9g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraanporan dan pertanggungjawadan pertanggungjawalaporan dan pertanggungjawabdan pertanggungjawaban yang diberikan oleh kepala bagian. bagian keempatpuluh empat kepala sub bagian transfer dan pembiayaan uraian tugas jabatan kepala sub bagian transfer dan pembiayaan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian transfer dan pembiayransfer dan pembiayransfer dan pembiayatransfer,transfer dan pembiayaan yang diberikan oleh kepala bagian. bagian keempatpuluh lima kepala bagian pengelolaan barang milik daerah uraian tugas jabatan kepala bagian pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bagian pengelolaan barang milik daerahngelolaan barang milikngelolaan barang milikbarang milikdaan dan pemanfabarang milikbarang milik daerahngelolaan barang milik daerah yang diberikan oleh asisten administrasi keuangan. bagian keempatpuluh enam kepala sub bagian inventarisasi uraian tugas jabatan kepala sub bagian inventarisasi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian inventarisainventarisasinventarisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 9g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan barang milikbarang milik daerah, fasilitasi sensus barang daerah dan penilaiinventarisse. pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang inventarisyang diberikan oleh kepala bagian. bagian keempatpuluh tujuh kepala sub bagian pengadaan dan pemanfaatan uraian tugas jabatan kepala sub bagian pengadaan dan pemanfaatan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian pengadaan dan pemanfadaan dan pemanfaadaan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pengadaan barang milik daerah, status penggunaan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah serta serah guna, penghapusan barang milik daerah, pemindahtangangadaan dan pemanfadaan dan pemanfadaan dan pemanfaadaan dan pemanfaatan yang diberikan oleh kepala bagian. bagian keempatpuluh delapan kepala sub bagian pengamanan dan pemeliharaan uraian tugas jabatan kepala sub bagian pengamanan dan pemeliharaan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian pengamanan dan pemeligamanan dan pemeliamanan dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: 9g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengamanan administratif, fisik dan hukum, penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, laporan hasil pemeliharaan barang milik daerah, pembinaan barang daerah, penghapusan barang daerahmanan dan pemelimanan dan pemelimanan dan pemeliharamanan dan pemeliharaan yang diberikan oleh kepala bagi., hum ditetapkan pontianak padatata pemerintahan, bagian hukum, bagian organisasi, bagian kesra dan kemasyarakatanrarrapemerintahan dan kesrra yang diberikan oleh sekretaris daerah. bagian ketiga kepala bagian tata pemerintahan uraian tugas jabatan kepala bagian tata pemerintahan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bagian tatatatapemerintahan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai mahapemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fi melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pemerintahkerjasama dan pertanpemerintahanpemerintahan yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesra. bagian keempat kepala sub bagian pemerintahan umum uraian tugas jabatan kepala sub bagian pemerintahan umum adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian pemerintahan umsesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana d, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, rw rt, prasarana fasilitas pelayanan umum, administrasi pemerintahan, batas wilayah wilayahsub bagian kerjasama dan pertanahan uraian tugas jabatan kepala sub bagian kerjasama dan pertanahan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja tahunan sub bagian kerjasama dan pertanrjasama dan pertanrjasama dan pertanahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dalam dan luar negeri, penanganan sengketa tanah, penanganan tanah kosong dan tanah negara, batas wilayah kota dengan kabupaterjasama dan pertanrjasama dan pertanrjasama dan pertanrjasama dan pertanahan yang diberikan oleh kepala bagian. bagian ketujuhra. bagian kedelapan: melaksanakan kegiatan penyelenggaraan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi penerbitsembilpuluh
pny rem anna! kelompok masyarakat perorangan kota pontianak tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak,, perlu memberikan bantuan yang bersifat sosial kepada organisasi masyarakat kelompok masyarakat perorangan kota pontianak.nmasyarakat peroranganmasyarakat atau yang mendapatkan bantuan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ppm mp)masyarakat peroranganmasyarakat perorangan yang berdomisili dan atau melakukan kegiatan kota pontianak. pemberian bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada organisasi masyarakat kelompok masyarakat perorangan apabila kegiatan yang diajukan sudah ditampung dalam nomenklatur program dan kegiatan skpd pemerintahmasyarakatmasyarakatbagaimana dimaksud pada dapat dilanjutkan dengan memperhatikan skala prioritas dan agensinya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. besarnya bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi masyarakat kelompok masyarakat perorangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh walikotasyarakat selain ppm maksimal sebesar rp. (lima puluh juta rupiah kelompok masyarakat ppm disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. organisasi masyarakat maksimal sebesar rp. dan kemampuan keuangan daerah, surat keterangan dari kelurahan setempat, atau cc.masyarakat dilakukan secara tertulis oleh organisasi masyarakat dan kelompok masyarakatmasyarakat yang bersangkutan. permohonan bantuan sosial yang diaj kelayakan, keputusan pembentukan badan keswadayaan masyarakat bkm) surat pernyataan penyelesaian pekerjaan bantuan langsung masyarakat blm) tahap permohonan bantuan sosial oleh organisasi masyarakat kelompok masyarakatkeputusan pemberian bantuan sosialmasyarakat penerima bantuan sosial yang menerima bantuan lebih dari rp. (lima juta rupiah)umum daerah kota pontianakmasyarakatmasyarakat,masyarakatmasyarakatjanuari tahun berikutnyasi walikota pontianak sutarmidji, sh, hum diundangkan pontianak pada tanggal januari pits5
peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatan badan kepegawaikepegawaikepangkatan dan pengadaan pegawkepegawaiankepegawaian daerah kota pontianak, kepala badan adalah kepala badan kepegawaian daerah kota pontianak, sekretaris adalah sekretaris badan kepegawaian daerah kota pontianak, kepala bidang adalah kepala bidang pada badan kepegawaian daerah kota pontianak. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan proses administrasi pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil, proses administrasi penyaluran santunan kepada pegawai negeri sipil dan keluarganya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai serta pembinaan jasmani dan rohapegawai yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua belas kepala bidang pengembangan sumber daya aparatur uraian tugas jabatan kepala bidang pengembangan sumber daya aparatur adalah sebagai berikut: menyusun program kerja mbangan sumber daya aparatulatianalisis kepegawaian dmbangan sumber daya aparatusumber daya aparatur yang diberikan oleh kepala badan. bagian ketiga belas kepala sub bidang pendidikan dan latihan uraian tugas jabatan kepala sub bidang pendidikan dan latihan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pendidikan dan latidan latidan latihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan orientasi petugas dan prajabatan bagi cons, penyusunan analisis kebutuhan diklat, pengiriman, penyelenggaraan dan pelaksanaan dikldan latididikan dan latilatilatihan yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat belas kepala sub bidang analisis kepegawaian dan dokumentasi uraian tugas jabatan kepala sub bidang analisis kepegawaian dan dokumentasi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang analisis kepegawaian dan dokumentaspegawaian danpegawaian dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 9g. melaksanakan kegiatan pengumpulan, menghimpun, perekaman, pemeliharaan dan pemutakhiran data sebagai bahan informasi kepegawaanalisis kepegawaian dan dokumenanalisis kepegawaian danpegawaian danpegawaian danpen doa h sutarmidji, sh., hum ditetapkan pontianak padatangga\|tim bab susunan organisasi susunan organisasi badan kepegawaicc. kepala bidang mutasi dan pengadaan pegawai. kepala sub bidang mutasi dan pensiun pegawai, kepala sub bidang kepangkatan dan pengadaan pegawai,,kepegawaigawaigawaigawaisae melaporkan kegiatan bidang kepegawai9gbin menyusun konsep kepangkatan dan pengadaan pegawaimutasi dan pengadaan uraian tugas jabatan kepala bidang mutasi dan pengadaan adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang mutmutasi dan pengadmutmutasi dan pensiupangkatan dan pengadmutasi dan pengadmutasi dan pengadamutasi dan pengadgadaan yang diberikan oleh kepala badan. bagian ketujuh kepala sub bidang mutasi dan pensiun pegawai uraian tugas jabatan kepala sub bidang mutasi dan pensiun pegawai adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang mutasi dan pensiudan pensiuutasi dan pensiun pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi mutasi tempat tugas, jabatan struktural dan fungsional, pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dan pensiudan pensiudan pensiupegawai yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala sub bidang kepangkatan dan pengadaan pegawai uraian tugas jabatan kepala sub bidang kepangkatan dan pengadaan pegawai adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang kepangkatan dan pengadpangkatan dan pengadpangkatan dan pengadaan pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi usul dan kenaikan pangkat, penerimaan calon pegawai negeri sipil cons), usul penetapan nomor identitas pegawai nip), pengangkatan dan penempatan tugas cons, pengangkatan cons menjadi pns, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, cuti, pemindahan dan pemberhentian pnspangkatan dan pengadpangkatan dan pengadpegawai yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai uraian tugas jabatan kepala bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang disiplin dandisiplin dan kesejahteraan pegawadisiplin dan kesejahteraan pegawapegawaidisiplisejahterdisiplin dan kesejahteraan pegawapegawaisiplin dan kesejahteraan pegawadan kesejahteraan pegawai yang diberikan oleh kepala badan. iti bagian kesepuluh kepala sub bidang disiplin pegawai uraian tugas jabatan kepala sub bidang disiplin pegawai adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang disiplidisiplidisiplin pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlakubidang kepegawaian, proses administrasi usul pembuatan kartu pegawai karpet) dan kartu istri kartu suami baris kartu) dan fasilitasi administrasi pelaksanaan penilaian pekerjaan dp3disipliisiplipegawai yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesebelas kepala sub bidang kesejahteraan pegawai uraian tugas jabatan kepala sub bidang kesejahteraan pegawai adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidanghulu sungaianggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten hulu sungai tengah. calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut calon pns adalah calon pegawai negeri sipil kabupaten hulu sungai tengahterdiri atas pns dan calon pns: ppp, pejabat negara. pns sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk dan pejabat pengeloladan pejabatbagi calon pn
salinan lpenyiapan rumusan teknis pengendalian operasional satuan, penyiapan rumusan tugas operasional satuan wilayah daerah, penyiapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah daerahfasilitasi dan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakatketertiban umum dan ketentraman masyarakatketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri atas seksi operasi dan pengendalian, seksi pengamanan dalam, danperlindungan masyarakat. seksi operasi dan pengendalioperasi dan pengendalian. seksi pengamanan dalammanan dalam. seksi perlindungan masyarakatrlindungan masyarakat. bagian kelima bidang kebakaran bidang kebakarancegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, investigasi dan pendataanbakaran menyelenggarakan fungsi penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang pemadaman kebakaran, penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemadaman kebakaran, penyelenggaraan pelaksanaan pemadaman kebakaran, penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman supervisi pemadaman kebakaran, penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pemadaman kebakaran serta kerjasama operasional, pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain terkait bidang pemadaman kebakaran, penetapan rumusan teknis pengendalian operasional pemadaman kebakaran, penetapan rumusan kebijakan, sinkronisasi dan harmonisasi data dan informasi yang berkaitan dengan investigasi dan pendataan kebakaran, penetapan rumusan tugas operasional pemadaman kebakaran, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pemadaman kebakaran, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemadaman kebakaranmadaman kebakarankebakaran, terdiri atas seksi pencegahan kebakaran, seksi penanggulangan kebakaran, dan seksi investigasi dan pendatakaran. seksi pencegahcegahan kebakaran. seksi penanggulanganggulangan kebakaran. seksi investigasi dan pendainvestigasi dan pendataan kebakarandidikan dasar dan kesamaptaan, pengembangan kapasitas dan peningkatan disiplin personil satuan dserta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi bidang pengembangan kapasitas personil, penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan fasilitasi pengembangan sumber daya aparatur, pelatihan dasar dan kesamaptaan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin personil satuan dan pemadam kebakaran, penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan sumber daya aparatur, pelatihan dasar dan kesamaptaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan disiplin personil satuan dan pemadam kebakaran, pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dibidang pengembangan kapasitas personil satuan dan pemadam kebakaran, penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan penyidik pegawai negeri sipil, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pengembangan kapasitas personil, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas personil, pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas personilsumber daya aparatur, terdiri atas seksi pendidikan dasar dan kesamaptaan, seksi pengembangan kapasitas, dan seksi peningkatan disiplin dan personiseksi pendidikan dasar dan kesamapdidikan dasar dan kesamaptaan. seksi pengembangan kapasitaskapasitas. seksi peningkatan disiplin dan personildisiplin dan personita ian hukum, tas artis, s.h. peri mbagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja, kebakaran dan perlindungan masyarakatdan bidang bidang bidang bidang produk hukum dan perlindungan aparatur daerah masyarakat pembinaan dan operasi dan pencegahan pendidikan dasar penyuluhan pengendalian kebakaran dan kesamaptaan pengawasan pengamanan penanggulangan pengembangan dalam kebakaran kapasitas penindakan perlindungan investigasi dan peningkatan masyarakat pendataan disiplin dan personil pj. bupati kolaka timur, tid sultan aboenawas tan sesi dengan aslinya arepalayasian hukum, as, s.h. peri hina tk. gol. iv b nip.satuan adalah satuan polisi pamong praja, kebakaran dan perlindungan masyarakat kabupaten kolaka timur. kepala satuan adalah kepalaat adalah sekretariats adalah sekretaris satuan polisi pamong praja, kebakaran dan perlindungan masyarakatebagaimana dimaksud dalam adalah satuan polisi pamong praja, kebakaran dan perlindungan masyarakwewenangwewenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada saturoduk hukumdan melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi satuan,terdiri atas kepala satuan, sekretariat, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran, bidang sumber daya aparatur, danmeliputi pencegahan dan pengendalian kebakarankoordinasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi lingkungan satuan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan disatuansatuan.kinerja, ketatausahaan, akuntansi, dan, pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan, penyiapan penyusunan dan mengkoordinasikan pemuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai, penyiapan bahan tanggapan hasil pemeriksaankepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negarfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsipembinaan, penyuluhan, pengawasan penegakan peraturan daerah, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.penyusunan rencana dan program kerja penegakan produk hukum daerah, penyiapan rumusan pedoman supervisi dan kebijakan teknis pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyiapan kajian bahan fasilitasi penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan fasilitasi penegakan produk hukum daerah, penyiapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang undangan daerah, penyiapan rumusan bahan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah, penyiapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah, penyiapan rumusan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan daerah, penyiapan rumusan pembinaan operasional pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil, pelaksanaan fasilitasi sekretariat penyidik pegawai negeri sipil, penyiil. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan produk hukum daerah: pelaporan pelaksanaan tugas penegakan produk hukum daerah, pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja instansi lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan produk hukum daerahnegakan produk hukum daerah, terdiri atas seksi pembinaan dan penyuluhan, seksi pengawasan, dan seksi penindayuluhmbinaan dan penyuluhan produk hukum daerah. seksi pengawaswasan pelaksanaan produk hukum daerah. seksi penindakdakan atas pelanggaran produk hukum daerah. bagian keempat bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakatoperasional dan pengendalian, pengamanan dalam dan perlindungan masyarakatperlindungan masyarakat daerah menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penyelenggaraan pelaksanaankoordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat,
ea lapan bupati lampung timur peraturan bupati lampung timur nomor tahun tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolahaa., bahwa untuk dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan operasional sekolah daerah bossa)lampung timur tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah bossa)si:rtanggung jawab dalam pendanaan pendidikan terutama sekolah negeri dari berbagai jenjang untuk menciptakan program pokok menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan kedepannya untuk mewujudkan program wajib belajar tahun. bab iii organisasi pelaksana organisasi pelaksana dalam rangka pelaksanaan program bos daerah, instansi yang menangani adalah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur. organisasi pelaksana bossa meliputi pengarah, penanggung jawab dan tim pelaksana. tingkat kabupaten pengarah bupati lampung timur. penanggung jawab kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur. tim pelaksana ketua. sekretaris. bendahara pengeluaran pembantu bpp.) tingkat sekolah penanggung jawab kepala sekolah (sekaligus sebagai pembantu bendahara pengeluaran pembantu). anggota bendahara bossa sekolah. satu orang dari unsur orang tua siswa diluar kepala sekolah. tugas dan tanggung jawab organisasi pelaksana tugas dan tanggung jawab tim pelaksana kabupaten menetapkan alokasi dana bossa per sekolah, melakukan sosialisasi kepada sekolah penerima, cc. mempersiapkan dpa skpd, melakukan pencairan dan penyaluran dana bossa sekolah, melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan bossa, merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi: melaporkan realisasi penyaluran dana bossa kepada kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga selaku penanggung jawab, mengirimkan laporan realisasi penyaluran dana bossa kepada bupati lampung timur. tugas dan tanggung jawab sekolah mengelola dana bossa secara baik, bertanggung jawab transparan dan akuntabel,, membuat laporan triwulanan penggunaan dana bossa yang ditandatangani oleh kepala sekolah, menyampaikan laporan penggunaan dana bossa kepada tim pelaksana kabupaten lampung timur. bab prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana bossa pengalokasian pengalokasian dana bossa dilaksanakan sebagai berikut: sekolah negeri menyampaikan data jumlah siswa kepada tim pelaksana bossa kabupaten lampung timur didasarkan pada data tahun pelajaran atas dasar data yang disampaikan sekolah, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur merencanakan anggaran per sekolah negeri pada tiap jenjang pendidikan, alokasi dana bossa merupakan alokasi tetap untuk periode januari s d desember apabila terdapat kelebihan dan kekurangan anggaran per sekolah dikarenakan kenaikan dan penurunan jumlah siswa maka besarnya alokasi per siswa disesuaikan dengan tidak merubah anggaran per sekolah sesuai dengan penetapan alokasi anggaran per sekolah. persiapan penyaluran dana bossa dana bossa bagi sekolah negeri dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program manajemen pelayanan pendidikan kegiatan bos daerah bossa), yang uraiannya dialokasikan dalam (dua) jenis belanja, yaitu belanja pegawai pada rekening untuk tkn, sman, dan smkn. belanja barang dan jasa pada rekening untuk tkn, sdn, smpn, sman, dan smkn. pada skpd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur tahun anggaran pengguna anggaran pada skpd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur menunjuk pejabat yang menangani program kegiatan dana bossa sebagai kpa dan menunjuk salah satu pegawai skpd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur sebagai bendahara pengeluaran. penyaluran dana bossa bendahara pengeluaranditetapkan oleh bupati lampung timur. pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar spm) yang disampaikan kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dppkad) kabupaten lampung timur untuk diterbitkan sp2d. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur mentransfer dana bossa yang diterima dari dppkad langsung pembantu bendahara pengeluaran pembantu untuk pembayaran kegiatan bossa masing masing sekolah. pembantu bendahara pengeluaran pembantu melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap surat pertanggung jawaban, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur setiap akhir triwulan. realisasi penggunaan dana bossadinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timursesuai angka sampai dengan diatas dengan tidak merubah alokasi anggaran bersekolah. penggunaan dana bossa negeri dana uraian jenis belanja keterangan rp) tahun belanja pegawai honor bulanan pegawai pegawai non pns honorarium penjaga malam org bulan) honorarium pelatih tari dan vocal org bulan) honorarium petugas kebersihan org bulan) belanja barang dan jasa pembelian bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas bahan praktikum untuk dil untuk kbm (disesuaikan jumlah siswa) pembelian atk dan fotokopi untuk administrasi kantor sekolah pembayaran langganan listrik dan telepon pembiayaan perawatan ringan gedung sekolah dan fasilitas lainnya pembelian bahan alat pembersih belanja alat permainan negeri uraian jenis belanja dana keterangan rp) tahun belanja barang dan jasa bahan pakai habis (buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas bahan praktikum dsb). (disesuaikan jumlah siswa) pembiayaan perawatan ringan gedung sekolah dan fasilitas sekolah lainnya. (disesuaikan jumlah sekolah). smp negeri uraian jenis belanja snap ket jenis belanja rp) tahun pian belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin ringan gedung sekolah dan fasilitas lainnya siswa siswa siswa siswail dan biaya cetak (disesuaikan jumlah siswa) biaya atk dan fotokopi untuk administrasi kantor sekolah siswa siswa siswa siswa siswa siswa pembelian bahan alat alat listrik penerangan dan elektronik pembelian bahan alat pembersih jasa transportasi dan perjalanan dinas sma negeri uraian jenis belanja ket era rp) tahun belanja pegawai pembayaran honor honor honorarium tukang kebun org bulan) sekolah: honorarium vokasi korektor soal ujian jumlah murid sesuaikan jumlah siswa) pengawas ujian jumlah pengawas hari belanja barang dan jasa penyediaan bahan surat menyurat sekolah pembayaran jasa telepon, listrik dan gas)smk negeri dana ang rp) tahun belanja pegawai pembayaran honor honor honorarium tukang kebun org bulan), honorarium vokasi korektor soal ujian jumlah murid (disesuaikan jumlah siswa) pengawas ujian jumlah pengawas hari (disesuaikan jumlah pengawas) belanja barang dan jasa penyediaan bahan surat menyurat pembayaran jasa telepon, listrik dan gas murid s ddisesuaikan jumlah siswa) pembayaran cetak keperluan kbm siswa modulterdapat dalam peraturan penggunaan dana bossa. mekanisme pembelian barang dan. tim harus memperhatikan kualitas barang jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga.pada harga pasar. terkait dengan biaya pemeliharaan rutin bangunan gedung sekolah dan fasilitas sekolah lainnya, tim sekolah harus menerapkan prinsip prinsip sebagai berikutbangunan gedung dan fasilitas sekolah lainnya. bab monitoring dan pelaporan monitoring monitoring diperlukan agar program bossa dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien. monitoring dilakukan oleh dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten lampung timur selaku tim penyelenggara program bossa. monitoring lebih bersifat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk kemudian melakukan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan program berikutnya. komponen komponen untuk monitoring adalah: alokasi dana sekolah penerima bantuan penyaluran, penyerapan dan penggunaan dana administrasi keuangan pelaporan pelaporan pelaporan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program bossa, baik pengelola dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur maupun sekolah penerima bossa wajib untuk melaporkan hasil pelaksanaan program sebagai berikut: tim pelaksana bossa dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur laporan keuangan triwulan, laporan yang harus disampaikan adalah laporan berupa rincian penyaluran dana per triwulan dari kabupaten sekolah penerima program ditujukan kepada bupati lampung timur. laporan akhir tahun, laporan yang harus disampaikan adalah laporan serapan dana pada akhir tahun dan laporan hasil monitoring ditujukan kepada bupati lampung timur. pen man selang paing ag: sekolah laporan keuangan triwulan, laporan yang harus disampaikan adalah laporan berupa rincian jumlah dan penggunaan dana per triwulan dihampiri dengan rincian kerja (pemeliharaan gedung) dan bukti bukti pengeluaran pembelian barang, ditujukan kepada kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur. bupati lampung timur, erwin arifinkabupaten lampung timurtunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerahkabupaten lampung timur. dinas adalah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur.ebagai berikut ebi bupati lampung timur, lampiran iiidengan daftar sebagai berikut mpn rene tag ira obi sonssmanasune bandar sibarani rerata iso negeri bandaragung bandar sitnanana isonecemiisaipmawono bandar sithanmno negeri1sripendowo bandar sribhawno negeri2bandaragung '\| bandar srbhawono "esoweceri2s rin tawon bandar sinawono \|sonecenizsnipenoowo bandar sibhanono st2oto \|sonegeriibandaragung bandar sibhawano negeri3sripendowo bandar sribhawono (sd negeriabandaragung bandar sibhanano sowecerisamenanti bandar sibhawano r21 a00 sdn1sumberejo batanghari sdn2sumberagung ) batanghari ) \| sdnegeriyadiwarno batanghari sao4s00 negeri banarjoyo batanghari ' \| \|soneceriteatanemayo batangan ad00 \|soweceriteuamasakti batanghari dan jeonesentsumauo batangan ans000 sdnegeriibumimas batang (sowegerarenorgung batanghari aa22000 galsoweceriisasasua batanghari ece ri2 balik nono batanghari jeomeeemyamaruoyo bayangan sos sae negeri 2banarreo negeri batanghari batara \|soweeem25ua masa bangunan jsdwegeri2bumihario batanghari. mo0 r00 jsoneoemiz resomcung batangnya jsowecemiaseto bayangan dae \|source rias asu batanghari \|sowecem2 batanghari \|sonecenisaawarr eyo badai so \|so eceng batanghari bangkai dnlsoweceniseummurio batang "sa jsoneoenispummas batanghari som ece tas batanghari dsosoneeemiasumusa bangkai dar jeoweoenitbumyawa tangan saban necerticempakanuban batanghari tuban a82 sdnegeragedunedalah batanghari tuban "oo \|source rii gunung tea batanghari tuban men jdw ece rii kedaton dua batanghari tuban hen kegeriakedaton satu balnghar tuban a00 "ba (so negeranegararatu batanghari tuban "es jsdwegertapurwosah batanghari tuban tes jsoweoe ritsukacani batanghari tuban den isonegerittriskomulyo batanghari tuban a82 heo weber tulngbalak batanghari tuban da08000 sonegerioempakangban batanghari tuban negeri2kedatoninduk balnghar tuban mos ri2 ari batanghari tuban negeri2sukarauanuban batanghari tuban can (sec romawi batanghari tuban a58 negeriinegararatu balnghar tuban den json riau kaca balngnari tuban somecerab jawa batanghari saban es (soweceriioram emang bara sabah) 2s6 some2oo isoneceriteraaharuosari baja lebah voice rte runyetn baa salah sowecerzerajaidah bala sabah cn\|sowecemie justru bara saleh dae negeri2erajahariosari bara setan tas isonegeriseralmarjosar baja sembuh orb00 doo \|so wecemtemauamu bara saban te9 sow ever donor bumi agung asta doofsoweceniitemas bumi agung ono mo0 (sd negeri margamulya bumi agung source bum tna bumi ajang ato sdwegeri2donomulyo bumi aging moa (sd negeri2maremmulya bumi agung m0s \|sowegerisd uly bumi agung \|sowegeria omu bumi agung \|so negerinya ro bumi agung \|soneoeniipemeen gaming pelindung s0n2200 wna\|someone ri2sung gung pelindung mas soweseri2 waw gunung pelindung abs 3816a00 sonegeriinegeriagung gunung pelindung a54 (sd negerinegeragung gunung pindang a3400 (so negeri gunung suci kecil tabung sit maa negeri negarawan (tabung isonegerdgumungvekar jimmy man sonegeriinegarkbatn tabung somegerimekarjaya dang man megerimumbang jaya dung a00 mas\|song betenasam dang sonegerakaranganyar labunanianggsi dug negertamuara gading mas labuhan mangga negeri2karanganyar labuhan mangga sowegeri2labuhan minggat labuhan mangga bato200 hei ece irama ren sari laman warga aaaaaa \|sowecemi2s rigadwg labuhan banggai (sd negeri2srimnosari labuhan mangga 2aa00 diss negeri 3labuhan minggat labuhan mangga gala00 \|sdnegerismuara gadingmas latihan mangga wegerisrimino labuhan mangga hen negerialabuhan matinggi labuhan mangga zat ata heo \|so ece nama rensai lantunan mangga negeriamuara gading mas labuhan mangga sdnegerislabuhanmaringgai labuhan mangga st7400 negerismuara gading mas labuhan mangga psdnegerikaryamakmur labuhan mangga t.bao0 sonegerlabuhanratu tuh labuan negeriarajabasalama labuhan ratu tea sdnegeriaraumbasalama \|ladihankaw (sd negerigrauabasalama latihan rau 827i a00 mes sdwegeri aurat labutanau a7a5600 (sd negerirajabasalamasatu labuhan ratu hon (so were imu lyo mara sekampung kejora revue nara selayang aam (sdnegertpenangan maga sekampung mon sdwegerisgrimulyo vaga sekampung to6 2o1fsoneurmeaya maya sekampung negeri gedungwanitimur salatiga sonegeranecerjemanten salatiga tee arol 2o\|soweceritsukamaua tic salatiga bamboo \|sdnegerintanjung harapan salatiga negeri2gadungan timur malaria dar sonegerinabangbaru magang sdwegeri2negerikaton salatiga doo a00 negeri2suryamrtaram salatiga dsa taat (sd negeri tanjung harapan salatiga tao\|sonecenssuramn tie samatiga as000 tai sonecerasuryamatarah salatiga dan iso kegersukdankbahu salatiga sr200 rri somegerinegerikaton han sownegeriagung salatiga (so negeriwatarawbaru matarambaru (sd wegerwatarambaru maarambau so000 megerrmmbasabaru mataambau soe "mo \|sow ece ste dalam param bau dan were ram alah matan bau "apl sonegerkesundamar mamrambau dan (son egertulngpask mahram bau "mo\|sonegeritsumberhadi mainan aram dae\|source eritema memang ara lasso ecemitwaa masing negeri2anjungan meng sowegerissumberhadi mainan at3200 sonegeritikranda mining ooo so\|soweceriiamang metokibang e0\| sowegeramareanaya metokibang a00 iso ece tima reo toro metofitang a60 ex\|source risu ramune metokibang at22000 oo\|sow ecemiz kas mewotbang aso5o0o \|sowecemiama bergaya merokiang sonegerizmargototo metofibang o\|sowecerizsum bernaung wetokiang \|sow ece kam ang metokibang ren soneceriimargajaya meong (sdwegeriamareayaya meong sdwegeriomargototo metro kilang sdnegerlabuhanratu pasrsaki gara dep seger ekargari hasrat a70 sao hen sowegerirejomulo pasrah a02 guna0n bas sdnegerisomurkung pasrsaki deo sow ece adr pekalongan ana00 o\|sowecerituoioa) pekalongan kota000 doilsowece riperaoncan pekarangan second00 han sdegeriatulusrejo pekarangan sonegerutw osa petualangan sow demi ejo pelanggan isowegeri2gantwarno pekalongan ito0t00 negeri gowdakgreio pekalongan gta o00 (sd negeri2kalibening potongan mag boo sdwegeri2siraman petualangan sarana00 son sdwegeri2tuwsreno petang sos \|so wegeribadirejo petang negeri gantang pekalongan sos\|sdwegeri3 gremio pekalongan (sdwegerispekalongan pekalongan ad00 sonegeriiwonosari pekalongan \|swegeriaadireno pekalongan (mo\|sdegeriagantwarko pekalongan ats0o aafsowasipopar pekalongan tas ama wegeratamanasri purooinggo acts0o "mefsowece rii nca puboinggo b000 (sd kegeriatamanendah puroinggo dao som ece mbah purtoinggo aso t22000 (sd wegeratanyukginten purboinggo sdegeriatotohario puroinggo isdnegeri2taman logo purboinggo aba200 \|konsesi2tecayoso juang som ceria haru puring tao sar sowegeristamanfajar puroinggo bad sow ece ria tam hadi putting rasa mo) sdnecerijtawukgkesuma puting \|soneorriateca. poso puboinggo basfstmmtampunetimur putoinggo a20 (sd negeraramanenora raman para a07. (mi sdegerarantaufajar raman utara trotsdnegertratnadaya ramanulra ata (negeri2ketajaman raman utara dsn sow negeri2 ramapuun raman utara sas2000 jisonegeri2ramanfajar raman ular se0 negeri2ratnadaya raman ular negeri2rejokaton samanera senfsoweoemia ramapuun raman utara sne0800 sdnegeriiramanai raman ular den sdnegerisramanfajar raman utara sowegerirejokaton raman ular megeriirenobimakgun raman utara \|sdnegeriiruktisedyo raman utara argo bma sdnegemarenokaton raman ular (sd negeri girilopomulyo sekampung are siege hargomulyo sekampung son ece riw rmu lyo sekampung sowegeriasambkarto sekampung dgn fsoweeeaitsipowuwo sekarang bes sdwegeriasukoharuo sekampung 'eo\|soneoeritsumeercepz sekampung benfeoweaegiimamu lto sekampung barat00 negerawonokarto sekampung anto sowegerzgimkarto sekampung a000 son (sdwegeri20ikaopomulyo sekampung negeri2hareomulyo sekampung son sdwegeri2karyamuki sekampung hen \|soneta2sipobabi sekampung bos\|sonam2simomuki sekampung 20h0000 bar sonegerizsidomulyo sekampung boo\|soneoesi2sumbersari sekampung mat negeri2trimulyo sekampung \|source riyama to sekampung m0s \|source rasi dari sekampung \|som reissi dome lyo sekampung sdwegerissumbergede sekampung istana00 negeri ias berlari sekampung (sdnegeriarargomulo sekampung pam "ns\|sonecemiasumbensaai sekampung ama sdmegeriatamulyo sekampung 2in0 ans kegeribauh gunungsari sekampung uak maa 3ae1200 sdkegeriabouong sekampunguak negeri tulungagung sekampung baik (no negeri mengandung sari sekampung uak ep\|sowecrmiisioreio ) setampunguat catat00 (sd kegerasindanganom sekampunguaik tas apa \|soweeemiitosa setampunguae zara negeri2tulungagung sekampungudik riko so\|source izpucune rah sekampungudik (an ece ri2 sedangan sekampunguaie metoo (sdwegeriibouong setampunguaie asa (source rig bumbu yo setampunguak mae sonegeriipuguneraharuo sekampungudik \|source rie jawara sekampungudik a01 sdnecerigumungpasrjaya sekampunguak 'mo\|sont banua guna sekampungudik a76 gan \|sontpummutyo sekampunguaik 22p5po0 tms\|songsiporeyo sekampung udi haa fsonasiporego sekampung sik has fsonasommuyo setampungudic 2200doo hae egeriasurabayaudik sukadana rino sonegeribsukadana sukadana sara \|however urban2 sukadana soneceriterbanggimarek sukadana a23 sri fungsi skpd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung tim dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timur. surat perintah membayarinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timurpendidikan dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. bab petunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah (bossa) petunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah bossa) kabupaten lampung timur tahun anggaran ditetapkan sebagai acuan pedoman bagi pemerintah kabupaten lampung timur dan satuan pendidikan negeri dalam penggunaan dana bossa. penggunaan dana bossa merupakan stimulus dari pemerintah kabupaten lampung timur dalam penyelenggaraan wajib belajar tahun dan pemenuhan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan negeri. petunjuk teknis bossa kabupaten lampung timur tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran peraturan bupati ini. aersonegertbuwayu sukadana aoe5 aoo isdnegeritmatarammarga sukadana hot ono met (sd wegerapakuanas sukadana 2oe has \|soneceaisurapaw sukadana asi som ece rig ayu sukadana oot wen negeri2muaranya sukadana arena da6h negeri2negaramabung sukadana \|negeri2papuana sukadana a00 (sd negeriprantaujayaudik sukadana mat sit s00 her eri2 kadang sukadana (aon negeri2sukadana pasar sukadana negersukadamaprsar sukadana wib negerasukadanapasar sukadana aoo dan\|eowecerissurapam suasana han sowegeribow\|abungudik sukadana (sonegertmargabatn away kaya a15 (sd negeriingestikarya away kaya toa ho1fsoimera rka rya away kaya hop egeritanjungmangi away kaya segera0n sowimerarkarya away kaya es\|sonzsum aya away kaya doa sonkaranganow away karya \|sowa rvannsua away kaya doo wegeriatambah subur way bungur sonegertatamukgtirto way bunga sowegeritegal tabung drn00 negeri taman negeri way bungur esonegeri2tanjungtnrto way bungur way bungur way bungur ema seba way jepara cera0 sie negeri labuhan ratu satu way sepeda negeri jepara way jepara negeri labuhan ratu dua way jepara \| way jepara way jepara negeri jepara negeri labuhan ratu dua way jera waydepara tgt tangan negeri raja dewa way jepara negeri raja emas way jepara negeri raja fajar way jepara negeri sri rejosari way jepara negeri siliwangi way jepara tar as2a000p dengan daftar sebagai berikut jumlah bossa aan \|smanegeri3batanghari batanghari 411i smanegeri1batangharinuban batanghari tuban smanegeri2batangharinuban batanghari tuban smanegeri3batangharinuban batanghari tuban smanegeri1brajaselebah ' raja sembah \|smanegeri2sukadana sukadana smp negeri terpadu gunung pelindung gunung pelindung smpnegeriyjabung jabung ismpnsjabung bag smanegeri1labuhanmaringgai ' labuhan matinggi smanegeri2labuhanmaringgai ' labuhan matinggi smpnterbuka1lab.ratu labuhan rau smpn2lab.ratu ' labuhan ratu smpn2margasekampung ' marga sekampung smanegeri1margarita' ' marganya smanegeri1matarambaru mataram baru smpnegeriamelinting ' melinting smpterbukan1kilang metro kilang smanegeri1kilang metrokibang smpn2pasirsakti pasir sakti smanegeri1pekalongan pekalongan smanegeri2pekalongan pekalongan smpnterbuka2pekalongan pekalongan smanegeri1probolinggo probolinggo smanegeri2probolinggo purbokinggo \|smpnegeriiramanutara raman utara smanegeri2ramanutara ' raman putra \| smanegeri2sekampung sekampung smanegeri3sekampung sekampung smpnterbuka1sekampung sekampung way bungur smanegeri2waybungur way bungur smanegeri3waybungur way bungur smanegeri1way jepara way jeparaa dengan daftar sebagai berikut nama sekolah kecamatan jumlah bossa siswa rp) sman sukadana ihsukedana "al sman pekalongan sman margarita margarita sman probolinggo sman raman utara sman way jepara way jepara sman labuhan ratu labuhan ratu sman bandar sribhawono bandar sri buwono sman gunung pelindung sma batanghari sma batanghari sma kilang metro kilang sman sekampung sekampung sman sekampung sekampung sman jabung jabung sman1 away karya away karya sman sekampung udik sekampung udik sman labuhan matinggi labuhan matinggi sman melinting wes melinting sman pasir sakti pasir sakti jumlah sii bupati lampung timur, erwin arifk dengan daftar sebagai berikut jumlah bossa nama sekolah kecamatan rp) eng (ea mera smkn sukadana smkn way bungur ak smkn marga sekampung smkn raman utara jumlah bupati lampung timur, erwin bab iiili bupati lampung timur, erwin arifin diundangkan sukadana pada tanggal tetunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah (bossa) kabupaten lampung timur ang ide larang lga dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten lampung timurtunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah (bossa) kabupaten lampung timur bab pendahuluan latar belakang undang undang dasar mengamanatkan anggaran untuk bidang pendidikan, hal tersebut menimbulkan konsekuensi partisipasi dari pemerintah. pemerintah daerah serta masyarakat dalam rangka mewujudkan amanat tersebut. dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menerangoleh karena itu pemerintah kabupaten lampung timur melalui salah satu program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kabupaten lampung timur terutama dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat lampung timur mencanangkan program sekolah gratis terutama untuk sekolah negeri pada jenjang pendidikan tk, sd, smp, sma, dan smk. program sekolah gratis bagi sekolah negeri mulai dilaksanakan pada tahun dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. program sekolah gratis merupakan wujud kepedulian kabupaten lampung timur dalam rangka menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar tahun dan merupakan wujud dari cita cita kabupaten lampung timur dalam rangka menyongsong program wajib belajar tahun. program sekolah gratis yang telah berjalan selama tahun mengalami keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan kabupaten lampung timur, salah satu indikatornya adalah peningkatan apk diknas sd smp) pada tahun sebesar dan pada tahun mengalami peningkatan menjadi apk dokumen sma smk) pada tahun sebesar dan pada tahun meningkat menjadi indikator yang lain adalah peningkatan angka kelulusan smp dari pada tahun menjadi pada tahun kemudian angka kelulusan sma smk dari pada tahun menjadi pada tahun pengertian bossa program bossa bantuan operasional sekolah daerah) bertujuan sebagai pendamping bos pusat untuk dan smp negeri serta pembiayaan operasional pendidikan untuk tk, sma dan smk negeri.terutama untuk sekolah negeri untuk jenjang tk, sd, smp, sma dan smk. sasaran program dan besar bantuan sasaran program bossa adalah semua sekolah tk, sd, smp, sma, dan smk negeri kabupaten lampung timur. untuk tahun anggaran pemerintah daerah kabupaten lampung timur mengalokasikan bantuan operasional sekolah daerah bossa) sebesar rp. (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut negeri rp. negeri rp. smp negeri rp. sma negeri rp. smk negeri rp. waktu penyaluran dana tahun anggaran dana bossa akan diberikan selama bulan untuk periode januari sampai dengan desember, dan oktober desember. penyaluran diharapkan dilakukan bulan pertama setiap triwulan, kecuali periode januari maret yang dilakukan pada bulan maret. bab implementasi bossa untuk menyamakan persepsi tentang pendanaan pendidikan terutama bossa, dalam hal ini diuraikan pengertian biaya pendidikan secara keseluruhan sehingga didapat pengertian yang jelas mengenai jenis jenis belanja dalam bossa, serta tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten lampung timur selaku penyelenggara bos daerahtersebut biaya pendidikan dibagi menjadi jenis yaitu biaya satuan pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi,, biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia dan biaya non ,,rogram bossa dan manajemen berbasis sekolah mbs) dalam program bossasa sangat mendukung implementasi penerapan manajemen berbasis sekolah yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah dengan koridor peraturan penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten lampung timur. tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaran pendidikan, sesuai dengan tahunkabupaten lampung timur dengan program bossa turut serta
re, bupati banjar provinsi kalimantan selatanengan semakin berkembangnyanataan dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, bahwa sampai sekarang kabupaten banjar belum mengatur tentang penataan dan pembinaanspacedogan pembinaan kepada umkm yang ada daerahtoko modern berkewajiban untuk membina produk dari umkm yang bekerjasama dengan mereka dalam hal labelling, kemasan, hak atas kekayaan intelektual, standarisasi nasional indonesia dan peraturan peraturan yang terkait seperti penggunaan label dengan komposisi bahan dengan manual berbahasa indonesia, tanggal kadaluarsa, sertifikat halal, penggunaan bahan bahan yang tidak berbahaya dan lain sebagaidibidang hak ataspembayaran barang dari toko modern kepada pemasok umkm wajib dilakukan secara tunai untuk nila pasokan sampai dengan rp10para pemasok dengan toko modern, pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama bagaimana dimaksud dalam bab perijinan bagian kesatu ketentuan perijinan untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki supp untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan, dan utm untuk minimarket ,abupaten banjar. izin usaha sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati banjar c.g. kepala bkpmppt kabupaten banjar. utm berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi. utmutmkeputusan bupati. bagian kedua tata cara dan persyaratan paragraf tata cara permohonan dan utm diajukan kepada bupati banjar c.g. kepala bkpmppt. permohonan dan utm dilengkapi dengakecil. permohonan dan utm sebagaimana dimaksud pada wajib mengisi formulir surat permohonan supp dutm secara lengkap dan benar, bkpmppt menerbitkan dan utm dengan menggunakan formulir model pm2,ini. apabila surat permintaanutm, bkpmppt14bkpmppt dapat menolak permintaan untuk memperoleh dan utm. perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh dan utm dapat mengajukan kembali permintaan dan utm baru. apabila dandan utm secara tertulis kepada bkpmppt. paragraf persyaratan persyaratan untuk memohon suppdinas perindustrian dandinas koperasi dan umkmselain minimarketskpd yang membidangi, j . analisis dampak lalu lintas oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatikaohon utm minimarket dengan melampirkan: fotokopi ktp pemohon, npp pemohon, akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, rekomendasi dari skpd terkait yang membidangi perdagangan, surat ijin lokasi, surat ijin mendirikan bangunan (imb): surat ijin gangguan (ho), surat pernyataan kemitraan dengan umkm, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlakubagi toko modern dengan pusat perbelanjaan: ijin prinsip dari bupati, hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari skpd yang membidangi perdagangan, rekomendasi dari skpd yang membidangi perdagangana pendirian perusahaan dan pengesahannyaan analisis dampak lalu lintas oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. bagian ketiga penggantian ijin usaha, legalisasi permohonan penggantian supp dan utm yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut melampirkan supp dan utm asli yang rusak atau yang tidak terbaca. melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. pemohon legalisasi supp dan utm diajukan dengan ketentuan sebagai berikut melampirkan ktp. melampirkan ijin asli. selambat lambatnya (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian supp dan utm sebagaimana dimaksud pada maka bkpmppt mengeluarkan supp dan utm sebagai pengganti dan supp dan utm yang rusak atau tidak terbaca dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku. bab pembinaan dan pengawasan skpdsebagaimana dimaksud padsupp, utm,bab vii ketentuan peralihan pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah beroperasional tetapi belum memperoleh ijin usaha sebelum ditetapkannya peraturan ini ini wajib mengurus perizinan supp dan utm paling lambat (satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan bupati inibupati ini selanjutnyahypermarket, departebupati inibanjar cg. bkpm beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerahebuabupaten banj. syarat perdagangan (tradingabupaten banjarjin usaha pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko modern selanjutnya disingkatupati banjar atau pejabat yang ditunj baik dan kecepatan rata rata rendah diorporate social responsibility selanjutnya disingkat csr adalah sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. bab ruang lingkup ruang lingkup pengaturan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, perizinan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan ketentuan peralihan. bab iii penataan pusat perbelanjaan dan toko modern bagian kesatu pendirian pusat perbelanjaan dan sesuai ketentuan perundang undangalaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility) wilayah kabupaten banj dan diatur dengan peraturan bupati tersendiri. dalam hal toko modern berbentuk mini market yang mempunyai beberapa gerai wilayah kabupaten banjar wajib mempunyai kantor perwakilan perwakilan manajemen yang melingkupi seluruh atau beberapa gerai yang ada kabupaten banjar yang dipimpin oleh seorang manajer atau supervisor yang bertanggungjawab baik dalam maupun keluar organisasi atau untuk mini market yang hanya mempunyai satu gerai wilayah kabupaten banjar wajib mempunyai seorang manajer atau supervisor dengan tanggungjawab yang samamakanan atau minuman yang mengandung alkoholbarang yang mengandung alkohol seperti lem dan barang barang kebutuhan seksual seperti kondom dan sebagainya kepada anak anak dibawah umur. pendirian pusat perbelanjaan pasar tradisional dan umkm). analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dansebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan persetujuan rekomendasi dariyang telah mendapat pengesahan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan ijin prinsip usaha. dinas perindustrian dan perdagangan dan atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakatjin pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket, dan ijin usaha dan analisis dampak lalu lintasdua lokasi dan jaraksegi), supermarket, 400m? (empat ratus meter persegi) sampai dengan (lima ribu meter persegi), hypermarket, atas (lima ribu meter per segi),jen barang dagangan pusat perbelanjaan dusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket (hypermarket, supermarket dan departemen store): hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri, dan tidak boleh berada pada sistem jaringan jalan lingkungan.bagian ketiga waktu operasional toko moderncc. jam operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan (dua puluh empat) adalam hal minimarket berlokasi tempat tempat tertentu pada fasilitas umum seperti terminal, bus, rumah sakit, spbu dan hotel serta jalan nasional provinsi. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf dapat diberikan izin oleh bkpm2t setelah mendapat rekomendasi dinas perindustrian dan perdaganganta atas seijin bupati cg. kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten banjar. bagian keempat kemitraan usaha pusat perbelanjaan dan toko moder, atau yang dapat dimanfaatkan oleh umkm market atau merek lainbupati dan wakil bupati banjar yang dilaksanakan secara langsung pada tahun diperlukan adanya pengaturan tata cara pencairan dana cadangan sebagai pedoman dalam penggunaan dana cadangan untukmperuntukan dana cadangan dana cadangan daerah dilaksanakan untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupatitahun bab iii pencai,melaksanaktetapksebelum dilakukan pemindahan buku, terlebih dahulu dibuatkan telaahan staf ppid selaku bud kepada bupati selaku pemegang kekuasaan keuanganencairan dana cadangan dilaksanakan pada tahun pencairan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan sekaligus atausep bupati gorontalo provinsi gorontalo peraturan bupatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo, menimbang :a.gorontalo memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja bni dalam bentuk mengikutsertakan dalam program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, perlu diatur dengan peraturan bupatigorontalo, mengingatgubernur provins. memutuskan: menetapkan peraturan bupatihe: doorganisasi 'dan tata kerja dilingkungan pemerintah kabupaten gorontalo yang membidangi ketenagakerjaan atau sebutan lain, kantor pelayanan terpadu adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten gorontalo yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan perizinan,instansi terkait adalah instansi yang mengeluarkan izin perusahaan penyedia jasa pekerja buruharayang berlaku bagi perusahaaan yang disediakan oleh pemerintah daerah. bab tujuan dan sasaran tujuan kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan ini meliputi meningkatkan kepesertaan bpjs kesehatan,kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan adalah pemberi kerja selain penyelenggaran negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran keluarga yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial. bab iii kepesertaan bpjs kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan setiap. perpanjangan izin kepada kantor pelayanan terpadu dan karte tigo sekda wap! instansi terkait lainnya, pengurusan atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh kantor pelayanan terpadu dan instansi terkait yaitu kepada setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara,tag rekomendasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kepesertaan bpjs kesehatan bagi setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara, setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial. setiap perusahaan yang bergerak bidang pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerahtidak mendapat pelayanan publik terhadapsanksi tidak mendapat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada berupa penundaan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan dan instansi terkait lainnya. bab pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kepesertaan bpjs kesehatan pada perusahaan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana maksud pada dilakukan secara periodik setiap tahun. dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk tim koordinasi pelaksanaan program bpjs kesehatan. tim koordinasi pelaksanaan program bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati atas usulan bpjs kesehatan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua permohonan izin yang baru atau perpanjangan izinda pama bantal, nelson p@maling diundangkan limboto pada tanggal sekretaris daerah paten gorontalo, tayub berita daerah kabupaten gorontalo tahun nomoria: nelson pgmalingo diundangkan limboto pada tanggal sekretaris daerah gorontalo, jah tayub berita daerah kabupaten gorontalo tahun nomor
nek.kabar telah dibahas bersama tim arsip nasional republik hukum antena indonesia dengan tim pemerintah daerah kabupaten sistem gorontalo utara dan sudah mendapat persetujuan oleh aam daerah kepala arsip nasional republik indonesia berdasarkan waritsupati wakil bupati surat nomor b pk tanggal juni untutelah dibahas bersama tim arsip nasional republik indonesia dengan tim pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara dan sudah mendapat persetujuan oleh kepala arsip nasional republik indonesia berdasarkan surat nomor b pk tanggal juniyelenggaraan kearsip: yasindustrggulangan boperasikan usaha kecil dan menengyadan perlindungan anapemerintahan daersehatan: danai laymudaan dan olah raga, surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor pk. tanggal juni hal persetujuan jadwal retensi arsip substantif pemerintahan daerah kabupaten gorontalo utara. memutuskan menetapkan jadwal retensi arsip substantif pemerintahan daerahvyvlalnai aa. . "paratur sipil dan pejabat negara adalah arsip pegawai negeri sipilbaya kesadota mk.: ke berasal anketerangan musnah adalahjra substantif urusan pemerintahan kabupaten dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan arsip. jra substantif urusan pemerintahan kabupaten bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip urusan pemerintahan daerah. bab ruang lingkup jenis arsip substantif urusan pemerintahan daerah kabupaten meliputi arsip urusan pertanian, arsip urusan perdagangan,lingkungan hidup, arsip urusan perindustrian, arsip urusan penanggulangan bencana, arsip urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, arsip urusan pendidikan dan kebudayaan, arsip urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, arsip urusan komunikasi dan informatika, arsip urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian: arsip urusan pariwisata dan ekonomi kreatif: oo. arsip urusan sosial, arsip urusan politik, hukum, dan keamanan urusan persandian: arsip urusan statistik, arsip urusan pemerintahan daerah, ss. arsip urusan kesehatan, arsip urusan kependudukan dan keluarga berencana: arsip urusan kepemudaan dan olahraga: jra substantif urusan pemerintahan kabupatenjadwal retensi arsip retensi arsip substantif urusan pemerintahan kabupatecjadwal retensi arsip substantif urusan pemerintahan kabupaten memuat rekomendasi yang menetapkan a.b.bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. beam cases ms massal basis jga6https ati gorontalo utara, indra yasin diundangkan kandang pada tanggal 6ttw sekretaris daerah gorontalo utara ridwan in,sh,mh nip. berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor mera kesan
ara ara peraturan bupati sragen dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragealokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabersyaratan penyelenggara swakelola tipe iii sebagaimana dimaksud dalam: memiliki nomor pokok wajib pajak npp)dasar anggaran rumah tangga(ad art): mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakanh.dalam hal organisasi masyarakat akan melakukan kemitraan harus mempuyai perjanjian kerjasama kemitraan. persyaratan penyelenggara swakelola tipenggaran rumah tangga( ad art):, memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas dibab viiipkbelum tercatat dalam rencana kebutuhan barang milik daerah kbd) dicantumkan dalam perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah tahu. lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dpw kel kepada camat paling lambat tanggal (lima) setiap bulan. camat menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan dpw kel kepada bupati sragen paling lambat tanggal (sepuluh) setiap bulan melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tembusan kepala bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah, kepala badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan kepala badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembelurahan menjadi lpa yang akan diperhitungkan pada alokasi anggaran untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnyadilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang dibentuk dengan keputusan bupati. tingkat kecamatan dibentuk tim pembinaan yang daerah. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap realisasi fisik dapril u.b las kig sx3 bagian hukum yel kabupaten sragen bupati sragen, setda \| m cap ttd ks) yulianto, s.h.,cap ttd tata prabawanto berita daerah kabupaten sragekecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten sragencamat sragen, camat gemolong dan camat karangmalang kabupaten sragen. lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camskpdyang selanjutnya disingkat bppkecamatan, yang selanjutnya disebut renstra kecamatan adalah dokumen perencanaan pembangunanperencanaan pembangunan kecamatan untuk periode (satu) tahunanggaran berikutnya yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahanantar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencanakegiatan tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kecamatankota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. dana pembangunan wilayah kelurahan yang selanjutnya disebut dpw kel adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan apbd melalui anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. rencana pembangunan tahunan kelurahan yang selanjutnya disebut rpt kel adalah usulan pembangunan hasil musrenbang kelurselanjutnya disingkat pdadalahbupati ini adalah: meningkatnya fungsi penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, b.mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah: dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi perencanaan, pengalokasian, cc. penggunaan, pelaksanaan anggaran, ketatausahaan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan. bab perencanaan perencanaan kegiatan dpw kel merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, perencanaan dpw kel diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam rkd. mekanisme perencanaan dpw kel dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar perangkat daerah, mekanisme perencanaan dpw kel berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. perencanaan kegiatan dpw kel dilakukan melalui musrenbang kelurahan. rencana kegiatan yang dianggarkan melalui dpw kel sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan dalam rpt kel. camat mencantumkan rencana kegiatan dpw kel sebagaimana dimaksud dalam dalam senja kecamatan. tata cara penyelenggaraan musrenbang kelurahan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk diusulkan pada perubahan apbdpw kel dianggarkan setiap tahun dalam apbd. dpw kel merupakan bagian dari belanja kecamatan pada bagian belanja kelurahan. bab pengalokasian alokasi dpw kel terdiri dari dau tambahan kelurahan dan dana apbd paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa kabupaten sragen untuk tiap kelurahan. bab penggunaan dpw kel digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurah,sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing masing, sesuai hasil musrenbangsesuai hasil musrenbangsesuai hasil musrenbangsesuai hasil musrenbangsesuai hasil musrenbang, sesuai hasil musrenbang, sesuai hasil musrenbang kelurahan. lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan yang akan dibiayai dari dpw kel. penggunaan dpw kel mengacu pada renstra dan senja kecamatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. bab vii pelaksanaan kegiattugas dan fungsi kpa, ppk pembantu, ppt, dan bpp berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. camat selaku pengguna anggaran pa) menetapkan pejabat pembuat komitmen,php sebagaimana dimaksud camat melalui sekretaris daerah dapat meminta personil kepada kepala perangkat daerah lainnya untuk ditetapkan sebagai pejabat dimaksud. dalam hal kecamatan belum tidak tersedia personil yang dapat ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen, kpa dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmeaturan perundang undangan yang berlaku bidang pengadaan barang dan jasswakelola sebagaimana dimaksud pada ppk dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggungjawab anggaran atau tenaga ahli teknis narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensibidang pengadaan barang dan jasaperizinan tertentu, perlu disusun tata cara pelaksanaan pemungutyesuaian tarif retribusi penggantian biaya peta peta dan retribusi izin mendirikan bangunrizinan tertentu.perizinan tertenturetribusiperizinan tertentuperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah skr: dan ktp. jenis dokumen penetapan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada paragraf skr penetapan retribusi perizinan tertentuperizinan tertentu yang menggunakan dokumen skr sebagai berikut:perizinan tertentutd upt atau tandatangan elektronikperizinan tertentuperizinan tertentu yang menggunakan ktp sebagaimana dimaksud dalam adalah retribusi izin usaha perikanan. pemungutan retribusi perizinan tertenturetribusi izin usaha perikanperizinan tertentu menggunakan skrberupa ssd sebagai bukti pembayaran retribusi yang sah. jatuh tempo pembayaran retribusi perizinan tertentu berdasarkan skr paling lama (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan skr. apabila pembayaran retribusi perizinan tertentuembayaran retribusi perizinan tertentutransfer antar bank. pembayaran retribusi perizinan tertentuperizinan tertentuperizinan tertentu dilakukan oleh skpd pemungut retribusi sesuai kewenangannya. pembayaran retribusi perizinan tertentuperizinan tertentuperizinan tertentu dari wajib retribusi kas umum daerah secara bruto. penyetoran retribusi perizinan tertentuperizinan tertentuperizinan tertentucc.perizinan tertentuperizinan tertentudaerah penertiban retribusi perizinan tertentu dilaksanakan untuk menertibkan objek retribusi perizinan tertentu yang melanggar ketentuan retribusi perizinan tertentuperizinan tertentu adalah mengurangi ketetapan retribusi daerah yang terutang. keringanan retribusi perizinan tertentu tidak mengurangi ketetapan retribusi daerahperizinan tertentudaerahkhusus retribusi imb, bupati dalam memberikan pengurangan dan atau keringanan penarikan serta pembebasan dapat memperhatikan kriteria: pengurangan dan atau keringanan penarikan, memperhatikanimb berdasarkan kriteria:daerahaerah daerahdaerahada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan sampai denganmengetahui tahun nomor sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kesra, u.b. tap susperizinan tertentu atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: retribusi izin mendirikan bangunbab isps) biaya administrasi rehabilitasi renovasi bangunan gedung srs1x1,00x spe) bangunan gedung) baru biaya administrasi rehabilitasi renovasi bangunan bukan gedung apps)hs,meliputi:retribusi administrasi imb sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: biaya pemecahan dokumen imb sebesar rp60. lembar, biaya1. lembar,30. harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebesar rp25. m: konstruksi pembatas penahan pengaman pagar rp1. m? tanggul retaining wall rp2. m2 trap batas kavling persil rp1. m? drainase saluran air rp2. m? konstruksi penanda masuk lokasi pos polisi lalu lintas halte gapura gardu jaga (luas maksimal m?) rp100. unit kelebihan luasan rp10. m2 gerbang (luas maksimal m?) rp100. unit kelebihan luasan rp10. m2 cc. pemanfaatan ruang terbuka halaman ruang terbuka tanpa perkerasan (non komersil) rp0, perasaan air limbah diameter rp100. unit perasaan air hujan kedalaman diameter rp0, konstruksi perkerasan jalan lebar kurang sama dengan rp2. jalan lebar lebih rp3. m? lapangan halaman dengan perkerasan (nonblok, rabat beton, aspal atau jenis perkerasan lain) rp2. m? lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil rp1. m2? konstruksi penghubung jembatan (luas maksimal m?) rp100. unit kelebihan luasan rp10. m2 box convert (dekker gorong gorong kotak dari beton pracetak) (luas maksimal m?) rp60. unit kelebihan luasan rp6. m? konstruksi kolam reservoir bawah tanah kolam fasilitas hotel rp50. m2 mandiri rp25. m2 kolam ikan permanen rp14. m2 tidak permanen rp5. m2? kolam pengolahan air (water treatment) kolam pengolahan air bersih (bak pengumpul air sungai waduk danau, air hujan dll sejenisnya) rp8. m2 kolam pengolahan dan pengolahan air kotor limbah cair (tanki septik, kolam oksidasi dll sejenisnya) rp6. m? reservoir bawah tanah rp10. m3 bak penyimpanan air bawah tanah di atas tanah rp6. m3 konstruksi menara menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal diluar menara telekomunikasi seluler rp100. unit kelebihan luasan rp10. menara reservoir (kapasitas maks m3) rp100. unit kelebihan luasan rp10. m3 cerobong asap (maksimal tinggi rp50. unit kelebihan luasan rp10. menara telekomunikasi seluler (tinggi maksimal rp6. unit kelebihan luasan rp150. konstruksi monumen tugu monumen dalam persil (pekarangan) rp300. unit tugu monumen luar persil (pekarangan) rp500. unit patung rp500. unit konstruksi instalasi gardu instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas m2? rp200. unit kelebihan luasan rp10. m2 instalasi telepon komunikasi shelter maksimal luas10 rp200. unit kelebihan luasan rp10. m2 atm rp0, unit kabel tanam pipa tanam dan sejenisnya (kecuali pemancangan tiang listrik telepon atau penanaman pertentangan kabel listrik telpon tepi jalan umum) rp2. konstruksi reklame papan nama billboard luas bidang reklame 8m?m? rp5. unit kelebihan luasan ,01m? rp150. m2 neon box neon box luas bidang reklame maks 6m? rp300. unit kelebihan luasan 6m2 rp75. m2 baliho luas bidang reklame 8m? rp300. unit luas bidang reklame ,01s d ,00m? rp750. unit luas bidang reklame s d ,00m? rp2. unit kelebihan luasan rp25. m2 papan nama berdiri sendiri atau menempel tembok pagar luas maksimal 2m? rp150. unit kelebihan luasan ,01m? rp25. m2 videotron megaton luas bidang reklame0m? rp7. unit kelebihan luasan m2? rp150. bandojalan luas bidang reklame s d ,00m? rp7. unit kelebihan luasan m2? rp150. m2250. kapasitas tempat duduk s d rp300100. kapasitas tempat duduk s d rp125. izin trayek insidental (untuk kali perjalanan kendaraan) kapasitas tempat duduk s d rp75. kapasitas tempat duduk s d rp90. kapasitas tempat duduk s d rp115. kapasitas tempat duduk rp150.ojo mata masa semua tara tapa surat izin usaha budidaya perikanan selama kegiatan usaha berjalan surat pembudidayaan ikan air payau (dua) tahun a.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari (nol koma lima) b.pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari (lima)kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipipendudukan dan pencatatan sipi lingkup kabupaten lingkup kabupaten: pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas: pelaksanaan tugas lain bidang kependudukan dan pencatatan sipipendudukan, membawahi seksi pendaftaran penduduk: seksi data dan informasi kependudukan. bidang pencatatan sipil, membawahi seksi pencatatan kelahiran, kematian, status anak, dan perubahan nama: seksi pencatatan perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, dan peristiwa penting. unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsionalpendudukan dan pencatatan sipipendudukan dan pencatatan sipipendudukan bidang kependudukependudukan menyelenggarakan fungsi pendaftaran penduduk dan seksi data dan informasi kependudukan: pelaksanaanseksi pendaftaran penduyusunan rencana kerja seksi pendaftaran penduduk: penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan kartu tanda penduduk: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan kartu tanda penduduk: penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan kartu tanda penduduk: pelaksanaan ketatausahaan dokumen kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan kartu tanda penduduk: pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan kartu tanda penduduk: pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi data dan informasi kependuddata dan informasi kependudukan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi data dan informasi kependudukan kegiatan dibidang pendataan penduduk dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan: pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan pendudukbagian keenam bidang pencatatan sipil bidang pencatatan sipiatatan sipil menyelenggarakan fungsirogram dedommbinaan administrasi dan aparatur pada seksi pencatatan kelahiran, kematian, status anak, dan perubahan nama, serta seksi pencatatan perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, dan peristiwa penting: pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporseksi pencatatan kelahiran, kematian, status anak, dan perubahan nam. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pencatatan kelahiran, kematian, status anak, dan perubahan nama menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi pencatatan kelahiran, kematian, status anak, dan perubahan nama: penyiapan bahan, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanlaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelapor, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi pencatatan perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, dan peristiwa penti. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pencatatan perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, dan peristiwa penting menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi pencatatan perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, dan peristiwa pentingkependudukan dan pencatatan sipi9.n. car.
3d) bupati kayong utara peraturan bupati kayong utaradengan rahmat tuhan yang esa bupati kayong utaramaka agar dapat dilaksanakan dengan berdayaguna dan berhasilguntunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolayong utara nomor tahunhurufpenetapan formula besaran tarif sewa ditetapkan dengan peraturan daerah. penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut untuk mengoptimalkan datcc. barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain pihak ketiga: jenis barang barang milik daerahjenis barang milik daerah yang disewakan tanah: bangunan gedung dan atau aula, ruang asrama dan atau kamar peralatan elektronik: peralatan laboratorium: toko kios, 8g. kendaraan dan alat alat besar. prosedur penyewaan terdiri dari kepala skpd mengusulkan kepada bupati, penyewaan tanahpengguna setelah mendapat persetujuan pengelola, jangka waktu penyewaan maksimal (lima) tahun dan dapat dipertimbangkan untukselain kepada instansi pemerintah atau antar pemerintah daerah dapat diberikan kepada alat kelengkapan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ditetapkan sebagai kendaraan dinas (pool),ras keutuhan dan keselamatan barang, 8g. pengembalian barang milik daerah yang dipinjampakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkappendapat, meliputimitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerahtanah dan atau banguntanah dan atau bangunan, 8g. biaya pengkajian, penelitian, penafsir dan pengumumanermohonan kerjasama ditujukan kepada panitia tender lelang dan dilengkapi data data sebagai berikut, dan data teknis tanah :lokasi alamat, luas, status, penggunaan saat ini, bangunanklb koefisien luas bangunan): tugas panitia sebagaimana dimaksud pada terdiri dardata barang milik daerah yang menjadipokok dan fungsiny, terdiri dariuang belum dimanfaatkan: dana untuk pembangunan berikut penyelesaiannya fasilitasnya tidak membebani apbd: bangunan hasil bangun guna serah 8g., ii. izin mendirik bangun guna serah membayar kontribusi kas daerah setiap tahun selama jangka watirangk ruang wilayah kota (. penafsir dan pengumuman lelang dibebankan pada apbd, pelaksanaan penelitian.rosedur tatacara bangun guna serah, yaitu permohonan penggunausahaan ditujukan kepada panitia tender lelang dengan dilengkapi data data: akte pendirian: memilik: data teknis tanah "lokasi alamat, luas, status, penggunaan saat ini, bangunan lokasi alamat, luas, status kepemilikan: dlsb. tugas panitia tender lelang sebagaimana dimaksud pada meliput: pihak pihak yantang terikat dalam perjanjian: jumlah besarnya kontribusi:: persyaratan lain yang dianggap perlu. penetapan untuk bangun guna serah dilaksanakan melalui tender yang mengikut : menambahmua dengan tugas dan fungsi: pemerintah daerah memiliki tanah uang belum dimanfaatkan, dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasiitanua tidak membebani apbd: bangunan hasil bangun serah guna, 8g..:hasil perhitungan tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dengan memperhatikarjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan atau kegiatan perdagangan, antara lain besaran investasi dari mitra kerja:(rubrik):, jangka waktu penggunausahaan paling lama (tiga puluh) tahun sejak dimulai masa pengoperasian: memutuskan: menetapkan peraturan bupati kayong utara tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahu sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kayong utarabarang yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datangiaya penelitian, pengkajian, penafsir dan pengumuman lelang dibebankan pada apbd: pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan surat, yaitu permohonan penggunausahaan ditujukan kepada panitia lelang tender yang ditetapkan dengan keputusan bupati dengan dilengkapi data data::, lias, status imb, kondisi,. tugas panitia lelang tender sebagaimana dimaksud pada meliputi menerima dan meneliti secara administrative permohonan yang diajukan oleh pemohon: meneliti dan membahas proposal surat permohonan uaindahtangananapa dan: pihak pihak yang terikat dalam perjanjian: obyek bangun serah guna: jangka waktu bangun arah guna: pokok pokok mengenai bangun serah guna, data r:an objek bangun guna serah dan bangun serah guna: memelihara objek bangun guna serah dan bangun serta bangun. dalam jangka waktu pengoperasian, sebagaidan ba kabupaten kayong utalaksanaan pengamanan administratif, meliputi barang inventaris, yaitu pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara pencatatan inventaris, kelengkapan bukti kepemilikan antara lain bpk, faktur pembelian: pemasangan label kode lokasi dank ode barang berupa stiker,, yaitu pengamanan administrative terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib. pelaksanaan pengamanan melalui tindakan hukum, yaitu. penerapan hukum.laksanaan pengamanan fisik meliputi barang inventaris, yaitu pengamanan terhadap barang barang bergerak dilakukan dengan cara: pemanfaatan sesuai tujuan: pengurangan penyimpanan baik tertutup maupun terbuka, pemasangan tanda kepemilikan: pengamanan barang tidak bergerak dilakukan dengan cara pemasaran, pemasangan papan tanda kepemilikan: penjagaan. barang persediaan, yatubarang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah kabupaten kayongnyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa pemeliharaan taperawatan ucara sewaktu waktu oleh tanahya. semua unit kerja diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dengan ketentuan: rencana:rencana tahunan pemeliharaan barang unit merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang: : tanggal perawatan: untuk barang milik daerah. penilaian barang milik daerah, diatur sebagai berikutbarang pembeliantidak wajar, nilainya supaya ditaksir oleh tim pengurus barang: benda banda bersejarah dan benda benda yang bercorak kebudayaan tetap dimasupenghapusan barang milik daerah meliputidasar penghapusan barang yaitu pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskanpergunakan secara optimal (idle) terkena planologii kota, kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas: penyatuan lokasi dalam , karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya: selisih kurang da.ternak karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). pelaksanaan penghapusan khusus, yaitu penghapusan bara,oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir angin topan, kebakaran dan yang sejenis. penghapusan barang milik daerahkanhibah: penyertaan modal pemerintah daerah. penjualan dan tukar menukar, yaitu penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melaui kantor lelang negara setempat, atau melalui panitia pelelangan terbatas yaitusebagaimana dimaksud padaentuk bentuk pemindahtangayaitu, tanah dan atau bangunan selain dan atau bangunan yang bernilai lebih dari (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dprd kabupaten kayong utaraterhadap kendaraan perorangan dinas milik pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan administratif, antara laindinas perorangpenjualan kendaraan perorangan dinas ditetapkan dengan keputusan bupati dengan melampirka,dinas perorangan yang ditandatangani oleh pengelola atas nama bupat. surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada memuat besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dinas, tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah. apabila kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biayadinas tersebut kepada pembelinya:rumah dinas milik daerah dibedakan dalam (tiga) golongan yakni rumah dinas milikdalamjok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam bentuk sewa pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,rumah dinas milikinas milik daerah golongan iii adalah taninas daerah golongan dan golongan ii. rumah dinas milik daerah tidak dapat dijual disewa belikan kepada pegawaiinas milik daerah golongan iii ditetapkan dengan keputusan bupati. rumah dinas milik daerah yang tidak dijual yaitu rumah dinas milik daerah golongan rumah dinas milik daerah golongan ii, kecuali yang telah dialihkan menjadi rumah daerah golongan iii: rumah dinas milik daerah golongan iii yang masih dalam sengketa: rumah dinas milik daerah golongan iii yang belum berumur (sepuluh) tahun. (d) yang berhak membeli rumah dinas milik daerah golongan iii adalah pegawai negeri mempunyai masa kerja sekurang kurangnya (sepuluh) tahun: memyang masih menerima tunjangan pensiunan dari negara pemerintah adalahjimindah bupati. bab ketatausahaan bagian kesatu pembukuan kuasa pengguna barangn daftar barang pengguna dbp) menurut pengelolauasa pengguna(truksi dalam pengerjaan. format kartu inventaris barang sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati inpelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yaitu: pelaksanaan pencatatan: pelaksanaan pelaporan. dalam pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf, buku inventaris buku induk inventaris. dalam pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud huruf dipergunakan daftar yaitu buku inventaris dan rekap: daftar mutasi barang dan rekap. fungsi buku dan kartu inventaris untuk kegiatan pencatatan maupun untuk kegiatan pelaporan yaitu:hasil sensus ditiap tiap skpd yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu: pembantu pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah,(d) prosedur pengisian buku inventaris, adalah sebagai berikut pengguna melaksanakan inventarisasi barang yang dicatat didalam kartu inventaris barang dan dan kartu inventaris ruangan (kir) secara kolektif atau secara tersendiri berjenis barang rangkap (dua):g dari kib diatas(kib), terdiri darikartu inventaris barang (kontruksi dalam pengerjaan). kartu inventaris barang ruangan kir) adalah kartu untuk mencatat barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. kartu inventaris ruangan dipasang di(d) daftar rekapitulasi inventaris d disebabkan pengadaan baru karena pembelian: sumbangan atau hibah: musnah hilang mati: dihibahkan disumbangkan, tukar menukar tulislah tukar guling dilepaskan dengan ganti rugpenggunaanyang temuannya disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelolahnya (am negeri. laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah berkurang) selain mencantumkan jenis, daftar usulan barang yang akan dihapus: daftar barang milik daerah yang digna usahakan. format laporan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. barang milik daerah digolongkan kedalam (enam) kelompok yaitu tanah terdiri dariperkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan. tanah bangunan dan tanah pertambangan, tana badan jalan dan lain lain sejenisnya. peralatan dan mesin, terdiri dari alat alat besar, yaitu alat alat besar darat, apat alat besar apung, alat alat bantu dan lain lain sejenisnya, alat alat angkutan yaitu alat angkutan darat bermotor, angkutan darat tidak berpikibengkel dan alat alat ukur yaitu alat bengkel berpikir, alat bengkel tak bermotor dan lain lain sejenisnya, alat alat pertanian peternakan, yaitu alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman pasca penyimpanan dan lain sejenisnya: alat alat kantor dan rumah tangga, yaitu alat kantor, alat rumah tangga dan lain lain sejenisnya, alat studio dan alat komunikasi yaitu alat studio dan alat komunikasi dan lain lain sejenisnya, alat alat kedokteran yaitu: alat alat laboratorium, yaitu alat alat laboratorium alat peraga praktek sekolah dan lain laing sejenisnya: alat keamanan, yaitu senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain lain sejenisnya, gedung dan bangunan, terdiri dari bangunan gedung, yaitu: bangunan monument, candi, monument alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain lain sejenisnya. jalan. irigasi, instalasi dan jaringan terdiri dari jalan dan jembatan, yaitu jalan, jembatan, terowongan dan lain lain sejenisnya: bangunan air irigasi, yaitu bangunan ait irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan pod, yaoi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampai: jaringan, yaitu jaringan air minum, jaringan listrik dan lain lain sejenisnya. aset tetap lainnya, terdiri dari buku dan perpustakaan, yaitu buku umum, huk, barang bercorak kesenian kebudayaan yaitu: hewan ternak dan tumbuhan, yaitu hewan seperti binatang ternak, bintang unggas, binatang melata, binatang ikan hewan kebun binatang lain lain sejenisnya, kontruksi dalam pengerjaan. untuk menertibkanmilik daerah bertujuan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (up date), barang yang akan sensus adalah seluruh barang milik pemerintah yang dapat dikelompo, melalui tahapan sensus barang milik daerah, yaitu pelaksanaan sensus barang milik daerah, dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, pada tahap persiapan, bupaties barang daerah: pelaksanaan sensus barang milik daerah, masing masing pengguna kuasa pengguna melaksanakan pengisian formulir buku inventaris. mekanisme pelaksanaan sensus barang daerah, kodifikasi barang, kartu inventaris dan buku inventarpembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagian kesatu pembinaan bupati menetapkan kebijakan umum pengelola barang milik daerah. bupati menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksudyang berlaku. sebagai tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada pengelolaan barang dapat meminta aparat pengawas fungsionalpenyelenggaranyadibidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait. semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksudbupati ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah wajibyong utara, hendri siswanto berita daerah kabupaten kayong utara tahun nomor setelah selesai bangunannya diserahkan kepada pemerintah daerah kemudipengantangann dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab dari administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya. pemindahtukarhak lain dengan menerima perbarang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pihak lain tanpa memperoleh penggantian. penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengeloladaerah adalah rumah yang milikbupati. standarisasi adalah penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk memudahkan dalah pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan suatu jangka waktu tertentu. standarisasi harga barang adalah pembakuan harga arang menurut jenis, spesifikasi sera kualitasnya dalam (satu) tahun periode tertentu. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adapengelola pengadaan cc. penggunaan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan penilaian penghapusan pemindahtanganan ketatausahadalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah bupati: penyimpan barang milik daerah: pengurussebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan laporan dan saran kepada bupati untuk mendapatkan keputusan terakhir. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufuntuk tertib administrasi penggunaan anggaran barang, setiap pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang pada masing masing skpd wajib disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah., dan pemiugasugasannya melakukan pengawasan dan pengendalian atau penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penugasannya iugasn barang milik daerah yang ada. untuk melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu uatu organisasi, adanyapada masing masing skpd, pertimbangan teknologierencanaan kebutuhan barang dilakukan melalui (dua) tahap, yakni tahap pertama, merencanakan kebutuhan barang untuk tiap tiap skpd yang menjadi bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang untuk (satu) tahun bagi semua skpd: tahap kedua, merencakan kebutuhan barang untuk pemerintah daerah dalam (satu) tahun yang dibuat berdasarkan rencana kebutuhan satu tahun dari semua skpd yang disesuaikan dengan anggaran terseditertib administrasi pengelolaan barang milik daerah: pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang milik daerah: tercapainya tertib pelaksanaan ketatausahaan barang daerah. pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan, guna susun. (d) administrasi pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia pejabat pengadaan dan unit layananmilik daerah melalui panitia pejabat pengadaan dan unit layanan pengadaan, batasan dan cakupan kegiatan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala skpd untuk menetapkan panitia pejabat pengadaan dan unit layanan pengadaan pada masing masing skpd yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati jawab, terhadap tertib administrasi. kualitas barang dan wajib melaporkan pelaksanaannya kepada bupati melalui pengelola. bab penggunaan status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan bupati.jumlah personil pegawaijawab skpd: dan jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan(d) tata cara penetapan status penggunaan, terdiri dari penggunan: pengelola melalui pembantu pengelola: penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud, meliputisebagaimana dimaksud huruf dikenakan sanksi berupa pembekuan dan pemeliharaan tanah dan atau bangunan.
sya toeembangunan jangka menegah daerah kabupaten kayong utara tahun berita daerah kabupaten kayotahun merupakan penjabaran dari rpm kabupaten kayong utara tahundan penyusunan rknn. krs bupati aceh tamiang provinsi aceh peraturan bupati aceh tamiang nomor tahun tentang penyesuaian tarifberdasarkan ketentuan qanun kabupaten aceh tamiang nomor tahun tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, telah ditetapkan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, bahwa dengan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan, pemungutan retribusi belum dapat dilakukan secara optimal sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakadretribusi pengendalian menara telekomunikasiengendalian menara telekomunikasinomor tahun tambahan lembaran daerah kabupaten aceh tamiang nomor egi memutuskankabupaten aceh tamiang. pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh kepala daerah untuk. bismenara telekomunikahut ramadhan bupati aceh tamiang, diundangkan karang baru sati padatanggal, suk ramadhan sekretaris daerah (hk kabupaten aceh ratu berita daerah kabupaten aceh tamiang tahun nomor
rmsdan petugas posko corona virus disease (covidwilayah kabupaten pesisir barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain, maka perlu memberikan.honorarium, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan bupati. pesisir barat nomor tahun tentang standar biaya tahun anggaranetugas posko corona virus disease covid kabupaten pesisirabupaten pesisir barat nomor tahun 2016tentang pembentukan dan susunan perangkat, daerah kabupaten pesisir barat lembaran, daerah kabupaten pesisir barat tahun 2016ssm, tahun nomor memperhatikan keputusan bupati. pesisir barat nomor pts v. hk psb tentang pembentukan gugus.komandan posko, operator dan petugas posko corona virus disease (covid. gugus tugas adalah gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covid kabupaten pesisir barat. posko adalah posko pemantauan terhadap masyarakat, baik yang masuk wilayah kabupaten pesisir barat maupun yang hanya melintas, yang ada wilayah perbatasan antara kabupaten pesisir barat dengan kabupaten lain. sekretariat gugus tugas adalah sekretariat gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covid kabupaten pesisir barat, yaitu badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pesisir barat. bab maksud dan tujuan standar biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian honorarium sekretariat gugus tugas dan petugas posko. covid kabupaten pesisir barat. bab iii besaran honorarium standar biaya honorarium sekretariat gugus tugas dan petugas posko covid kabupaten pesisir barat adalah sebagai berikut jabatan satuan harga satuan anggota sekretariat orang hari rp. komandan posko orang hari rp. petugas posko orang shift harikpr kasi sman as) set dwi kastoni b,sh.mp nip.
judul bab vii dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii proporsi besaran jasa pelayanan proporsi pembagian besaran jasa pelayanan ditetapkan sebesar (lima puluh persen), dengan pembagian (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan ruangan dan maksimal (enam persen) untuk jasa pelayanan penunjang instalasi farmasi, instalasi gizi, unit transfusi darah, dan pemasaran jenazah). ketentuan hurufproporsi pembagian jasa tidak langsung setelah dijadikan ditetapkan jasa manajemen (tiga puluh tiga persen) dan jas tidak langsung medis dan non medis sebesar (enam puluh tujuh persen). proporsi jasa manajemen setelah dijadikan ditetapkan sebagai berikut: direktur pemimpin blue) (sepuluh persen) pejabat blue (dua puluh persen) dewan pegawai (lima belas persen) satuan pengawas internal (sembilan persen) biaya umum reward (sembilan belas persen) pengelola jkn (dua belas persen) pengelola remunerasi (sembilan persen) pengelola keuangan blue (enamalma katemurung rayaperubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd), yaitu dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode (satu) tahun, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sehingga perlu menetapkan peraturan : pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten murung raya: bupati adalah bupati murung raya: dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya yang disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten murung raya: anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang selanjutnya disebut apbd perubahan: anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan yang selanjutnya disebut apbn perubahan: kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya sebut kuda: prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan yang selanjutnya disebut pas perubahan: rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten murung raya rpm) kabupaten murung raya adalah dokumen perencanaan untuk periode (lima) tahun: rencana kerja perubahperubahan rencana pemerintah tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah disingkat perubahan rkd adalah dokumen perubahan perencanaan pemerintah daerah untuk periode (satu) tahun: satuan kerja perangkat daerah yangkepala badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disingkat kepala bappedalitbang adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten murung raymurung raya. bab rencana kerja pemerintah daerah perubahan rkd merupakan dokumen perencanaan daerah kabupaten murung raya untuk periode (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada rvhpn tahun kpop provinsi kalimantan tengah tahun ipjp kabupaten murung raya tahun rpm provinsi kalimantan tengah tahun dan rpm kabupaten murung raya tahun perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada (i) disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan: babi evaluasi hasil triwulan tahun berkenaan: babi: kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah: bab iv: sasaran dan prioritas pembangunan daerah: bab rencana kerja dan pendanaan daerah: bab vi: penutup. lampiran sebagaimana dimaksud pada menguraikan program dan kegiatan prioritas perubahan beserta indikasi pagu masing masing dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun yang diusulkan melalui apbd perubahan serta yang diusulkan melalui dana apbn perubahan. isi beserta uraian perubahdimaksud dalam menjadi pedoman dalam penyusunan kuda dan pas perubahan untuk penyusunan rapid perubahankabupaten murung raya dengan dprd kabupaten murung raya tentang kuda dan pas perubahan tahun maka pemerintah kabupaten murung raya menggunakan program dan kegiatan prioritas hasil kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten murung raya dengan dprd, bab iii penutup ran peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kab. murung agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan bagan sukun5 undangan peraturan bupati ini dengan menempatkannya met lal lap' berita daerah kabupaten murung raya. sekda t ditetapkan di putik tahu asisten.,, pada tanggal diisi sabar huk bupati murung raya, kasus ag. pil uk! perancang perlu fr: persie if. joseph bta eas diundangkan buruk tahu pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten murung raya, hormon berita daerah kabupaten murung raya tahun nomor
sisair tanah kabupaten bandung barat, dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan perizinan air tanah perlu adanya pengaturan teknis pengelolaan air tanah, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan air tanah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengelolrizinan pengelolaan air tanhari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini, terdiri atas: zona konservasi air tanah, perizinan pengelolaan air tanah, tata cara permohonan perizinan pengelolaan air tanah, jangka waktu izin, perpanjangan izin, dan evaluasi izin, hak dan kewajiban pemegang izin, tata cara pembinaan dan pengawasan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. bab zona konservasi air tanah zona konservasi air tanah diklasifikasikan menjadi: zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. zona konservasi air tanah dituangkan dalam peta pada skala atau skala disesuaikan dengan kondisi wilayah sekitar zona konservasi. zona amankurang dari mg l atau dhl ns cm, terjadi penurunan muka air tanah kurang dari zona rawan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu wilayah yang memenuhi salah satukritis sebagaimana dimaksud pada huruf yaiturusakus cm, terjadi penurunan muka air tanah lebih dari yo. zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar untuk penerbitan perizinan air tanahondisi dan lingkungan air tanah akibat pemanfaatan air tanah. perubahan kondisi dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada meliputi: tingkat perubahan kondisi air tanah: penurunan muka air tanah: aman penurunan freatik y6, rawan penurunan freatik yo, kritis penurunan freatik y6, dan rusak penurunan freatik y0. penurunan kualitas air: aman kenaikan zat padat terlarut mg l atau daya hantar listrik s cm, rawan kenaikan zat padat terlarut mg l atau daya hantar listrik s cm, kritis kenaikan zat padat terlarut mg l atau daya hantar listrik s cm, dan rusak kenaikan zat padat terlarut mg l atau daya hantar listrik s cm. tingkat perubahan lingkungan air tanah: aman apabila pemanfaatan air tanah belum berdampak pada terjadinya amblesan tanah. kritis apabila pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah. bab iii perizinan pengelolaan air tanah bagian kesatu umum perizinan pengelolaan air tanah, terdiri atas: izin pemakaian air tanah: dan izin pengusahaan air tanah. perizinan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada diberikan pada cekungan air tanah dengan memperhatikan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam perizinan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: pemboran sumur penerapan mata air, dan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. bagian kedua izin pemakaian air tanah izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial. izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud padahurufbagian ketiga izin pengusahaan air tanah izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha. izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud padab tata cara permohonan perizinan pengelolaan air tanah bagian kesatu umum pemohon mengajukan permohonan perizinan pengelolaan air tanah kepada bupati melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. bagian kedua persyaratan izin permohonan perizinan pengelolaan air tan. persyaratan perizinan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada terdiri atasurat permohonan harus memuat nama, alamat, maksud dan tujuan serta dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta cap perusahaan,:dari pemohon, yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian air tanahnya, dan rekomendasi teknis dan perizinan lain yang terkait. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kajian rencana teknis pengelolaan air tanah, paling sedikit memuat informasiyang sekurang kurangnya memuat: kondisi hidrogeologi daerah pengambilan air tanah, koordinat titik pengambilan air tanah, maksud tujuan penggunaan pengambilan air tanah, foto lokasi pengambilan, dan debit pemakaian air. gambar konstruksi bangunan pengambilan air tanah. bagian ketiga tata cara pemeriksaan permohonan perizinan pengelolaan air tanair tanparagraf validasi dokumen administrasi dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalamjenis dokumen teknis, rencana penggunaan air tanahpemanfaatan air tanah, dan aspek pengendalian konservasi air tanahair tansembilan) hari kerja. bagian keempat tata cara penerbitan dan penolakan perizinan paragraf penerbitan perizinan pengelolaan air tanair tanair tanair tanah yang dimohon. keputusan perizinan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam dan dimuat dalam register perizinan pengelolaan air tanah. register perizinan pengelolaan air tanair tanpengelolaan air tanah. apabila dokumen permohonan perizinan pengelolaan air tanngelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam surat penolakan izin pengelolaan air tanah dengan disertai alasan yang jelas. terhadap surat penolakan permohonan perizinan pengelolaan air tangelolaan air tanjangka waktu izin, perpanjangan izin, dan evaluasi izin bagian kesatu, dan pencabutan izin. bagian keduamohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen persyaratan berupa: izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah terakhir, analisa fisik dan kimia air, bukti pembayaran pajak air tanah (tiga) bulan terakhir, data pemakaian air tanah dalam tahun,dan peta jaringan air yang diambil dari air tanah. perpanjangkondisi dan lingkungan air tanah, dan kondisi lingkungan masyarakat. bagian ketiga perubahan izin pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib melakukan perubahan izin, apabila terjadi perubahan atas: pemanfaatan air tanah yang telah disetujui, debit dan kualitas air tanah yang akan dipakai atau diusahakan, penetapan zona konservasi oleh pemerintah daerahperubahbagian keempat evaluasi izin dinas atau pejabat yang ditunjukpenggalian penerapan air tanah. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap hasil konstruksi sumur bor, debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna meninjau kembali izin yang diberikan danpenggalian penerapan air tanah. laporan hasil pelaksanaan pengeboran penggalian penerappenetapan kembali debit air tanah sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui perubahan izin atau saat perpanjangan izin. bab tata carizinviiterhadap setiap pelanggaran atas pengelolaan air tanair tantif secara bertahap. bab viii formulir yang digunakan dalam perizinan pengelolaan air tanah formulir dan format surat yang digunakan dalam proses perizinan pengelolaan air tanahformulir permohonan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah bandung barat, nomor kepada lampiran yth. bupati bandung barat perihal permohonan pemakaian cg. kepala bppt pengusahaan air tanah bandung barat dengan hormat yang bertandatangan bawah ini nama anananananaanananan kanan anna alamat kaananananannaanaanaaaa aan telepon kakananananananaanaaanaaa aan aan bertindak atas nama perorangan badan nama naanananannanananan nana aan aan anna aan aan nanas apaan alamat kaananananananananana anna aan anna telepon kaananananananananaa naa aan dengan ini mengajukan permohonan izin pemakaian air tanah pengusahaan air tanah ) yang rencananya akan kami lakukan lokasi jalan bodakanananananananana nana aan kelurahan bodakanananananananana nana aan kecamatan bodakanananananananana nana aan kabupaten bandung barat koordinat kaanananananananana nana aan sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:,yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian air tanahnya, rekomendasi teknis dan perizinan lain yang terkait, il. dokumen teknis berupadan gambar konstruksi bangunan pengambilan air tanah. demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. bandung barat, pemohon materaitanah membaca permohonan izin pemakaian pengusahaan air tanah dari nama coc alamat: .tanah nomo tt: . tanggal. memberi izin kepada: nama nananananannanananan nana aan aan alamat ndaananananananananaaaaan aan nama perusahaan: .i.open nomor registrasi sumut: .oon lokasi dan koordinat sumut: .oo dengan ketentuan sebagai berikut pengambilan air tanah dari sumur bor dibatasi sebesar . peeeeeeeeeee) mm3 hari. konstruksi sumur bor sesuai dengan proposal rencana pengeboran. izin pemakaian dan pengusahaan air tanahtanah setiap bulan kepada bupati melalui skpd terkaittanah dari sumuzin tidak mentaati peraturan yang berlaku. ditetapkan bandung barat pada tanggalmata air membaca permohonan izin pemakaian pengusahaan air mata air dari nama bonkaaanannananannan nana aan aan alamat bonkanaanannannanaana aanmata airmata air otot: . tanggal .i juu. memberikan izin memberikan izin pemakaian pengusahaan air mata air kepada: nama nananananannanananan nana aan aan alamat kaanananananananana nana nama perusahaan ndanananananananananaa nana nomor registrasi mata air nananananannanananan nana aan aan lokasi dan koordinat mata air ndaananananananananaaaaan aan dengan ketentuan sebagai berikut pengambilan air mata air dibatasi sebesar . (ii ek) m3 hari. konstruksi bak penerapan sesuai dengan proposal rencana penerapan. ijin pemakaian dan pengusahaan air mata airmata air setiap bulan kepada bupati melalui dinas bina marga, sumberdaya air dan pertambangan, memasang meteran air pada bak penampungan dalam pemakaian atau pengusahaan air tanah, cc.mata airmata air melebihi ketentuan jumlah maksimum air mata airmata aijin tidak mentaati peraturan yang berlaku.berita acara pengawasan pembuatan bangunan penerapanj. snneneseeneak telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembuatan bangunan penerapan dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air mata air serta penertiban izin pemakaian pengusahaan air mata airmata air: nama mata air . rw. desa donkaananaanan nana nan nana anna aan ana anna kecamatan mata ai pelaksana pembuatan bangunan penerapan ma:.ooc alamat bnanaanannannananaaa aan suk bangunan tanggal. nama pengawas bonanaanannan nana aan informasi bangunan penerapan dan mata air koordinat titik penerapan: . obt li. ols rancang bangun konstruksi bak penutup gambar terlampir cc. foto mata air sebelum ditutup dan sesudah ditutup foto terlampir elevasi pemunculan mata air (dpl) . meter debit maksimal dalam satu tahun :.l menit debit minimal dalam satu tahun :. i menit debit saat pengukuran . menit pemanfaatan mata air saat ini: . joo. pemunculan mata air :kontak artesis rekahan dll . jj. jenis batuan sekitar mata air . j.oo kualitas mata air saat ini (terlampir hasil uji laboratorium)pengawasan pelaksanaan pengeboran air tanah nenesetenklaaaana telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengeboranpengusahaan air tanahsumur jalan berananananananannnanaan . desa donkaananaanan nana nan nana anna aan ana anna kecamatan sumupelaksana pengeboran: ma:.ooc alamat bnanaanannannananaaa aan sippa pool senen tanggal. surat tanda instalasi bor . tanggal. sertifikat juru bor nol ak. tanggal. nama juru bor ponanaanannanaanan anna anna nama pengawas ponaanaannnana nana nana instalasi bor yang digunakan . konstruksi sumur kedalaman sumur bedaananananananananaa meter diameter lubang bor bkaatanaanaanananan incinchi, panjang . meter jenis belahan dognakanannanananaanana nana aan kedudukan ). s d . meter ). s d . meter . s d . meter . s d . meter pipa kilometer diameter . inchi (min inchi), panjang . meter posisi stop kran bekaatanaananananaaaa meter sebelum meter air kerikil pembalut jenis leoooocekankakanaaaa naa diameter ponanananananaana kedudukan pegnatanaananannanan meter lempung penyekat jenis .ooo wocekakananana nana aan kedudukan pegnatanaananannanan meter j . semen penyekat jenis le. komposisi . kedudukan pegnatanaananannanan meter akuifer air tanah yang terdeteksi kedudukan ). s d. meter ). s d. meter ). s d . meter ). s d . meter .s d. meter )uji pemompaan sumur bor pada hari ini . tanggal . bulan . tahun peneesaleeeeeeea. kami yang bertanda tangan bawah ini berdasarkan surat tugas dari ancecaananananana tenngambilan dan pemakaian air tanah pada nama perorangan instansi perusahaan .i badan usaha .iieoeeen jenis usaha .ii.ooooeee alamat pnkaananannanalan aan nama pemilik pemohon .i.eea alamat bnkaanaanaa alan anna lokasi sumur jalan penganten rtrw. desa kec. .oooooooo kabupaten bandung barat sumur dankaanaanaaalaa naa aan koordinat bkaananaaanananananannanan obt jeraaananananlannnnan. ols nomor surat izin benkaananaanan nana anna tanggal izin dan masa berlaku .i.i.oee dengan hasil pengawasan sebagai berikut kondisi air tanah jenis akuifer .oooeaaa kedalaman akuifer .eee tebalair akuifer .iiooooennnnnnl kedudukan muka air bawah tanah maksimum pankaatanaaa meter kedudukan muka air bawah tanah minimum . jek.meter kondisi muka air tanah kedalaman muka air tanah awal sebelum pumping test sumur bor ybs bknatanaaanananaa sumur sebelah utara :. mm, nama pemilik sumur . sumur sebelah timur :. mm, nama pemilik sumur . sumur sebelah barat :. mm, nama pemilik sumur . sumur sebelah selatan :. mm, nama pemilik sumur . kedalaman muka air tanah setelah pumping test sumur bor ybs bknatanaaaanannann sumur sebelah utara :. kondisi mat turun naik ".m sumur sebelah timur :. mm, kondisi mat turun naik .m sumur sebelah barat :. kondisi mat turun naik .m sumur sebelah selatan :. kondisi mat turun naik .m pelaksanaan uji pemompaaniiingambilan air bawah tanah optimum :. jjj. liter detik keterangan lain .upati bandung barat, ttd. abubakar
ingkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu telah diselenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan: bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta jamkesmas dan jampersjamkesmas dan jampersallaang mongondow selatan tentang petunjuk pelaksanaan pengajuan permintaan dan pengaturan penggunaan biaya yang bersumber dari dana jamkesmas dan jampersal kabupaten bolaang mongondow selat. persalinanbab.olaang mongondow selatan. kepala daerah adalah bupati bolaang mongondow selatan. pusat kesehatan masyarakat adalah puskesmas sebagai unit pelayanan teknis daerah kabupaten bolaang mongondow selatan. jasa puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana fasilitas puskesmas. jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh petugas kesehatan atas jasanya melaksanakan pelayanan kesehatkesmas, jampersal anggota keluarganya. pemberianpuskesmas, pustu, poskesdes, pusing, rawat inap tingkat pertama dan pertolongan persalindiagnosis,'bersifat umum yang dilaksanakan pada puskesmas rawat inap untuk keperluan observasi,vebab komponen biaya komponen biaya jamkesmas dan jampersal adalah jasa medis jasa pelayanan jasa sarana dan prasarana terdiri dari jasa puskesmas, dan bahan dan alat. ketentuan biaya pelayanan biaya pelayanan rawat jalan terdiri dari jasa pelayanan kesehatan so, dan jasa sarana yo. biaya pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan dan jasa sarana yo. biaya pelayanan jampersal pelayanan kesehatan #o, dan jasa sarana yo. biaya pelayanan rujukan rujukan kasus jamkesmas jasa pelayanan kesehatan yo, dan jasa sarana dan prasarana yo. rujukan kasus jampersal jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana dan yomas jampersal kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan puskesmas). dana yang telah menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan puskesmas), sebagaimana dimaksud pada angka disetor kas daerah. bagi petugas kesehatan diberikan jasa pelayanan kesehatan dengan maksud pemberian insentif pada petugas kesehatan agar terjadi akselerasi tujuan program untuk pencapaian gs, terutama pencapaian penurunan angka kematian bayi, balita dan ibu bersalin. untuk memperoleh pembayaran jasa medic, penyetoran penerimaan fasilitas kesehatan kas daerah disertai dengan surat perintah membayar spm) jasa pelayanan kesehatan( jasa medis). bab iii paket pelayanan jamkesmas jampersal pelayanan rawat jalan tingkat pertama terdiri dari pemeriksaan umum, pelayanan kia pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pelayanan laboratorium. pelayanan rawat inap terdiri dari pelayanan rawat inap selama perawatan dan pelayanan tindakan medis. pelayanan rujukan terdiri dari rujukan ibu hamil, melahirkan, nifas dan neonatus (jampersal), rujukan kasus bagi pasien jamkesmas. pelayanan jaminan persalinan terdiri dari pemeriksaan anc, pemeriksaan pnc, cc. persalinan normal, pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir sakit, pelayanan tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal: pelayanan penanganan perdarahan, pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan persalinan dan nifas serta bayi baru lahir, pelayanan tindakan pasca persalinan, dan pelayanan pasca persalinan ketentuan selanjutnya tentang pelayanan jamkesmas jampersal mengacu pada jenis jampersal tahun bab. pengajuan permintaan biaya kepala dinas kesehatan membuat surat edaran puskesmas untuk membuat plan action poa) tahunan dan bulanan puskesmas membuat pengajuan kali untuk pelayanan jamkesmas mengacu pada perda tarif boleh dan jampersal mengacu pada tarif pelayanan jampersal yang ditetapkan menteri kesehatan jenis jampersal klaim diajukan tim pengelola jamkesmas jampersal kabupaten tim pengelola jamkesmas jampersal kabupaten melakukan verifikasi pengajuan klaim tim pengelola jamkesmas jampersal puskesmas menerima klaim jamkesmas jampersal sesuai hasil verifikasi. pengelola jamkesmas jampersal puskesmas menyetor pendapatan fasilitas kesehatan.ke dinas kesehatan untuk disetor kas daerah. bendahara dinas kesehatan dapat membayar jasa medic dan perhitungan komponen biaya pelayanan jasa medic puskesmas dan surat perintah membayar spm). bendahara pengeluaran dinas kesehatan dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan pada rekening kas daerah dengan sp2d dan dapat membayar jasa pelayanan kesehatan berdasarkan perhitungan komponen biaya pelayanan jamkesmas dan jampersal pada pengelola jamkesmas dan jampersal puskesmas untuk diberikan pada petugas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan. bab. pengelolaan dana kepala dinas kesehatan menunjuk seorang staf dinas kesehatan kabupaten bolaang mongondow selatan sebagai pengelola keuangan jamkesmas dan jampersal pelayanan dasar. pengelola keuangan kabupaten membuat buku catatan dan lain. tim pengelola jamkesmas dan jampersal melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah langkah sebagai berikut puskesmas mengajukan klaim (format daftar tagihan terlampir), tim pengelola jamkesmas melakukan verifikasi klaim dan pengelola keuangan dinas kesehatan melaksanakan pembayaran klaim sesuai dari hasil verifikasi. jasa giro dan bunga bank harus setoran oleh tim pengelola jamkesmas kabupaten kas negara. tim pengelola jamkesmas kabupaten mengirim laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana dan pemanfaatan pelayanan jamkesmas dan jampersal tim pengelola dan tim pengelola pusat. bab penutup hal hal yang belum cukup diatur dengan peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, mengacu pada jenis jamkesmas dan jampersal. peraturan september (over bolaang mongondow selatan, yaa aup ar, (xi yyerron dahulu diundangkan molibagu pada tanggal sekretaris daerah bolaang mongondow selatan (gunawan lomba berita daerah kabupaten bolaang mongondow selatan nomor tahun

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.