text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
bupati aceh timur provinsi acehdaftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan,penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten aceh timyang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan meninas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten aceh timurabupatenperizinan terpadukabupaten aceh timur, termasuk pemenang pelelangan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dengan nama dan dalam bentuk apapun. bab kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha setiap pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran pada dompet dan setelah memenuhi persyaratan diberikan tanda daftar perusahaan. pendaftaran yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada termasuk dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan tersebut yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan oleh pelaku usaha orang perseorangan yang bersangkutan, pengurus badan usaha atau dapat diwakilkan kepada penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang sah. persyaratan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan. dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam adalah pelaku usaha yang terdiri dari: perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan peran), usaha mikroaha mikro sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: usaha yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri, usaha yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan izin usaha tersebut, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau cc. usaha yang benar benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari hari pemiliknya. usaha mikro sebagaimana dimaksud pada huruf dan denganiii ksw dompet wajib melakukan ksw sebelum memberikan layanan perizinan. layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh layanan perizinan yang mempersyaratkan: npp dan atau npp cabang, dan atau bukti pelunasan pbb p2 dan atau bukti pelunasan bpt. layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada adalah layanan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati yang mengatperizinan terpadu kabupaten aceh timur. npp sebagaimana dimaksud pada huruf adalah npp yang terdaftar pada kpp pratama langsa. bukti pelunasan pbb p2 dan bpt sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bukti pelunasan pbb p2 dan bpt yang diterbitkan oleh bpk atau bank yang ditunjuk. bukti pelunasan bpt sebagaimana dimaksud pada adalah bukti pelunasan bpt atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan bupati ini. ksw sebagaimana dimaksud pada dikecualikan atas layanan perizinan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam bab tata cara pelaksanaan ksw ksw pajak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:, dan sistem informasi pada dompet yang terintegrasi dengan sistem informasi pada bpk yang hak aksesnya telah mendapat persetujuan dari bpk atau aplikasi lainnya yang telah disepakati dengan bpk. terhadap ksw yang dilakukan oleh dompet sebagaimana dimaksud pada dompet memberikan keterangan status wajib pajak kepadapersyaratanspt) tahunan pajak penghasilan untuk (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban, nama wajib pajak dan objek pajak pbb p2 dan bpt sesuai dengan data dalam sistem informasi bpk, dan piutang pajak berupa pbb p2 dan bpt yang menjadi kewajiban wajib pajak harus dilunasi. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku efektif sejak januari dan dinyatakan dalamwajib pajak harus mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak kpp pratama langsa dengan melengkapi persyaratan dimaksudmohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara langsung oleh wajib pajak. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada kpp pratama langsa memberikan keterangan status wajib pajak. keterangan status wajib pajak tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada karena: status tidak valid: atau keadaan kahar (force majeure). ketentuan tentang tata cara pemberian keterangan status wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ksw atas layanan perizinan pada dompet yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berpedoman pada peraturan perundang undangan dibidang perpajakanbpk akan memberikan keterangan status wajib pajak berupa: surat pemberitahuan pajak terutang pbb p2, dan bukti surat tanda terima setoran atau dokumen lain yang dipersamakan atas pelunasan pbb p2 dan bpt dari bpk atau bank yang ditunjuk. tata cara pemberian keterangan status wajib pajak oleh bpkpk memastikan keakuratan dan validitas serta akurasi informasi dari keterangan status wajib pajak dan objek pajak. keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada wajib pajak paling lama (dua) hari kerja sejak surat permohonan keterangan status wajib pajak diterima kpp pratama langsa. keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh bpk kepada dompet paling lama (dua) hari kerja sejak surat permohonan layanan pelaku usaha diterima dompet. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak terpenuhi, dompet berwenang memproses pelayanan masyarakat. bab layanan publik tertentu layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit terdiri atas: pendaftaran penanaman modal, izin lokasi, izin mendirikan bangunan imb), tanda daftar perusahaan tdp): surat izin usaha perdagangan sup), izin usaha jasa konstruksi ijuk), izin usaha angkutan, izin usaha simpan pinjam koperasi, tanda daftar usaha pariwisata, izin usaha perkebunan pertanian peternakan, izin usaha pusat perbelanjaan supp): izin usaha pengelolaan pasar rakyat super), izin toko modern, izin usaha industri iui): dan oo. izin pengusahaan sarang burung walet buatan. selain melakukan ksw sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah lainnya dari pemohon laba, yang terdiri dari:ii. format permohonan keterangan status wajib pajak nomor hal permohonan keterangan status wajib pajak kepada yth. kepala kpp pratama langsagajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu tri . ju.i www untuk layanan publik peetetalankleeeeen, gan menyatakan kesanggupan untuk menyampaikan surat pemberitahuan spt) tahunan (dua) tahun terakhir. demikian permohonan ini kami sampaikan. lang sa, . j. . nama wajib pajak) iii. format surat pernyataan kesanggupan surat pernyataan kesanggupan nomor hal pernyataan kesanggupan kepada yth. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten aceh timuryatakan kesanggupan untuk menyampaikan surat pemberitahuan spt) tahunan (dua) tahun terakhir untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu. demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami sampaikan. lang sa, . j. . nama wajib pajak) iv. mekanisme konfirmasi status wajib pajak melalui bpk pemohon front office dompet bpk pengajuan permohonan mengecek validasi membawa bukti nomor objek pbb p2 kepemilikan tanah dan sesuai dengan jenis nomor objek pbb p2) perizinan yang dimohonkan pada aplikasi ksw atau media lainnya valid cetak bukti ksw, proses permohonan dilanjutkan sesuai ketentuan) tidak valid cetak pengantar bpk) menerima surat pengantar bpk menerima surat pengantar ksw menyampaikan surat pengantar ksw menyampaikan bukti laporan menerima bukti ksw pelaporan ksw menyampaikan bukti pelaporan ksw dompetmenimbang koordinasi pengen3la para kabar organisasi kabar asisten wakil bupati bupati mengingat bupati gorontalo utara,!s kesehatan.kabar orb kabar hukum ass sekda wabup 144j tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang pem'perintahkdaerah kabupaten gorontalo utara nomor taliumorb hukum ass sekda wabupebut utdar orb kabar hukum ass sekda wabup^ pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan. bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu' mertierlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai denganieka; manajemen puskesmas dalamar orb kabar hukum ass sekda wabup unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: puskesmas; atinggola puskesmas; ventura puskesmas sambal puskesmas kandang puskesmas molingkapoto puskesmas panel puskesmas anggrek puskesmas elongata puskesmas monaco puskesmas dulukapa puskesmas subulata puskesmas bulla puskesmas iau puskesmas tolinggula puskesmas limbata bagian kedua kedudukan utd puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis bersifat fungsional darisusunan organisasi unit pelaksana teknis daerah puskesmas terdiri atas: kepala puskesmas; orb hukum ass sekda wabup kepala tata; usaha; dan kelompok jabatan fungsional. ketentuan mengenai struktur organisasiunit pelaksana teknis daerah puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang .kesehatan yang bersifatdiwilayah kerjanya; dan penyelenggaraan ukp tingkat pertama diwilayah kerjanya. bagian kedua kepala puskesmaskepala utd puskesmas menyelenggarakan fungsi: penyusunan perencanaan kegiatan utd puskesmas;kabar orb kabar hukum ass sekda wabup tingkat pertama melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bagian ketiga kepala tata usaha kepala tata usaha system informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dalam lingkup puskesmas yang meliputi kewenangtata usaha menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja utd puskesmas; pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan utd puskesmas; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan utd puskesmabar orb kabar hukum ass sekda wabup ' itd puskesmasjabatan, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu jabatan dan eselonisasiperundang undangan. kepala tata usaha merupakan jabatan eselon penanggungkelompok jabatan pelaksana merupakan jabatan pelaksanautd puskesmas, kepala tata usahaabar orb kabar hukum ass sekda wabup tata kepala utd puskesmas kepala, tata usaha k^lombok jabatanrarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, implikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi. kepala utd puskesmas melaksanakan system pengendalian internal diupt. kepala utd puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. kepala utd puskesmas dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan. bab kepegawaian kepegawaian utd puskesmas diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembiayaan pembiayaan untuk mendukung kegiatan utd puskesmas dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten gorontalo utara dan sumber lain ^ang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kabar orb kabar hukum ass sekda wabup babpuskesmas^\'^ q22 j;rupa gorontalo utara, thariq mom diundangkan kandang pada tanggal oqb sekretaris ^^merah kabur ren gorontalo utara item o^akord^h. ,mm ^membina^warna madya nip. berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor kabar orb kabar hukum ass sekda wabup lampiran peraturan bupati gorontalo utara nomor: x ftt kiri tentang pembentukan utd puskesmas pada dinas kesehatan kabupaten gorontalo utara struktur organisasi pusat kesehatan masyarakat kabupaten gorontalo utara kepala puskesmas kepala tata usaha kelompok jabatan fungsional bupati gorontalo utara, thariq moda orb hukum ass sekda wabupdalam rangka pencapaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan rencana strategis dinas kesehatan, maka perlu diberikan tunjangan bagi pelayanan kesehatan non pegawai negeri sipil yang berada kategori perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencidaerahtahun nomor seri nomor seri.jika bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id tenaga kesehatan non pns adalah tenaga kesehatan yang pengangkatan melalui pegawai tidak tetap dan perjanjian kerja waktu tertentu yang berkerja lingkungan kabupaten banjar. tunjangan penghasilan bagi non pns adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan tempat tugas daerah kategori perdesaan, perkotaan, terpencil dan sangat terpencil. bab tempat tugas kepada non pns untuk bidan, dokter umum, dokter gigi yang bertugas puskesmas yang tempat pelaksanaan tugasnya berada pada daerah kategori perkotaan, perdesaan, terpencil dan sangat terpencil diberikan tunjangan. bab iii tunjangan penghasilan pemberidilaksanakan oleh dinas kesehatan dan diberikan setiap bulan pada tahun berjalan. tunjangan penghasilan diberikan berdasarkan kategori pelayanan kesehatan puskesmas yang ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk persyaratan proses administrasi pembayarkategori pedesaan, perkotaan, terpencil dan sangat terpencil diharuskan dinas kesehatan agar memperhatikan absensi daftar kehadiran yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran. bagi tenaga kesehatan non pns untuk bidan, dokter umum dan dokter gigi yang tidak melaksanakan pekerjaan tampa alasan yang syah dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan penghasilan sebesar yo(satu persen) perhari dari besaran tunjangan yang diterima. tik bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini maka keputusan bupati nomor tahun tentang pembagian wilayah pelayanan kesehatan puskesmas dan besarnya tunjangan untuk dokter umum, dokter gigi dan paramedis non pns kabupaten banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlakutetapkan martapura.tor bupati lampung timur provinsi lampung peraturan bupati lampung timur nomor tahun tentang pusat informasi sahabat anak (pisaperlu diwujudkan melalui pusat informasi sahabat anak pisa)usat informasi sahabat anak pisausat informasi sahabat anak (pisakomunikasi dan informatika kabupaten lampung timur. kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi dan informatikausat informasi sahabat anak pisa) adalah wadah informasi layak anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramahan pusat informasi sahabat anak pisa) sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab maksud dan tujuan pisapisa kabupaten lampung timur melalui tahapan perencanaan pelaksanaan: dan pengelolaan pusat informasi sahabattempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak suatu pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas depan bab iii kedudukan, tugas dan fungsi pisa dirikan dan dapat berkedudukan di: kota kabupaten kecamatan kelurahan desa perusahaan sekolah,dan lokasi lainnya yang layak pusat informasi sahabat anak pisa) didirikan untuk tugas: menyediakan informasi yang sehat dan layak anak, menyediakan tempat bermain yang ramahpisa kepada gugus tugas kla. pisa didirikan untuk melaksanakan fungsiruang bermain ramah anak rbr) pusat pembelajaran keluarga pustaka bab pendirian dan pengelolaan bagian kesatu pendirian pisa pisapisa pisa dikelola oleh pengurus pisa pengurus pisa bertugas mengelola pisa susunan pengurus pisapisa sebagaimana dimaksud pada oleh bupati untuk pengurus pisa yang didirikan dan berkedudukan kota kabupaten, camat untuk pengurus pisa yang didirikan dan berkedudukan kecamatan, lurah untuk pengurus pisa yang didirikan dan berkedudukan kelurahan, kepala desa untuk pengurus pisa yang didirikan dan berkedudukan desa, pimpinan perusahaan untuk pengurus pisa yang didirikan dan berkedudukan perusahaan, kepala sekolah untuk pengurus pisa yang didirikan dan berkedudukan sekolah: pimpinan organisasi untuk pengurus pisa yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan, dan pisa yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan penunjukan dan memberhentikan pengurus pisa sesuai dengan kesepakatan para pihak. bab larangan pisapisa kegiatan yang sifat bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan pisa, dan kegiatan yang melebihi pukul wib, bab evaluasi pelaksanaan evaluasi pengelolaan pisa dilaksanakan oleh pengurus pisa. evaluasi atas penyelenggaraan pisa dilaksanakan paling sedikit (satu) tahun. evaluasi pengelolaan pisapisisa evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi pengunaan anggaran pengelolaan pisa, dan rencana penyempurnaan pengelolaan pisa tahun selanjutnya. bab vii pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan pusat informasi sahabat anak pisa bgdalam rangka untuklu dibentuk rumah sakit umum daerah sebagai utd pelaksana tugas operasional dinasb jabatan kepala rsud dijabat oleh seorangkepala rsud, kepala seksi. struktur organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten kayong utara kepala rumah sakit pejabat fungsional dokter) tanatataatatatataatatatatatatataatattatatatatah setatatatattatataaatataatatatatatatatatatatatatatatan komite komite satuan pemeriksa p internal spi) komite medis komite komite farmasi l n5nnn55 keperawatan dan terapi kepala seksi pelayanan medik kepala seksi pelayanan kasubbag kasubbag aparatur dan keperawatan (eselon penunjang (eselon ema dan naam (eselon eselon bupati kayong utara, tanya garis komando garis koordinasiberita daerah kabupaten kayong utara tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentangsekretaris dinas adalah sekretaris dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana kabupaten kayong utara. unit pelaksana teknis dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencanbab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan rsudmenyelenggarakan fungsi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, cc. pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi. bab organisasi bagian kesatu susunan organisasi organisasi rsud terdiri dari: kepala rsud, seksi pelayanan medis dan keperawatan, seksi pelayanan penunjang, subbagian umum dan keuangan, subbagian aparatur, komite, satuan pemeriksa internal, dan jabatan fungsional.rsud rsud dipimpin oleh seorang kepala rsud. kepala rsud sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh seorang dokter. kepala rsud sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas: melalui sekretaris dinas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala rsudmedik umum dan pelayanan gawat darurat. seksi pelayanan medis dan keperawatanmedik dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan bedah sentral termasuk urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan bidang pelayanan medik dan keperawatan, menyusun program kerja seksi pelayanan medik dan keperawatan, cc. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap, menyusun kebijakan teknis seksi pelayanan medis dan keperawatan, mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medisdan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatanpenunjang sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penunjang dalam pelayanan medik berupa penunjang medis dan non mediselenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan penunjangserta pengawasan dan pengendalian pasien, penyelenggaraan koordinasi semuanon medis, serta pengawasan dan pengendalian pasien, penyelenggaraan kegiatan pelayanan instalasi meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, rekam medik, ipsos, logistik umum, laundry linen, kebersihan dan pertamanan, pemulasaraan jenazah, dan kemanan dan parkir serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan seksi penunjang. bagian kelima subbagian umum dan keuangan subbagian umum dan keuanganumum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rsud. kepala subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu kepala rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan keuangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan kegiatan umum meliputi umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, penyelenggaraan kegiatan melengkapi meliputi perlengkapan sarana, prasarana dan alat alat, cc. penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran dan perbendaharaan meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan mobilisasi dana meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan mobilisasi dana, dan penyelenggaraan kegiat. bagian keenam subbagian aparatur subbagian aparaturaparatur sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rsud. kepala subbagian aparatur sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas membantu kepala rsud dalam melaksanakan manajemen aparatur dan pengembangan sumber daya manusia rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian aparatur menyelenggarakan fungsipeningkatan sumber daya manusia, serta pengawasan dan pengendaliannya, danerta melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan mutu. bagian ketujuh komite komite sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional. komite sebagaimana dimaksud pada terdiri dari komite medis, komite keperawatan, dan komite farmasi dan terapi. komite komite sebagaimana dimaksud pada berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala rsud. komite komite sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. komite mempunyai tugas membantu kepala rsud menyusun standar pelayanan dan membantu pelaksanaannyakomite dapat dibantu oleh sub komite sesuai kebutuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai komite diatur dalam peraturan internal rsud. bagian kedelapkepala rsud. satuan pemeriksa internal sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh kepalakepalakepalakepalakepala. |
mad bupati sarolangun w peraturan bupati sarolangunupati sarolangu:: cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan sabana papanhalaman a, menu peranan lepas) ban ang namadesa ing gasifikasi wilayah mama besa muara air dua sungai beban koo muara pemuat muara cuban batu empang sungai kepada sungai baung bukit salah pangan baru bukit subang jernih pemurung pematang kabau x: mentawai baru lubuk kepayang desa baru lubuk sering $ so. mentawai ulu kec bathinyiy batu penyambung ka, oo. penurun tanjung gagak rantau gedang pulau lintang pusunbalam mimbar memberi pangan jaya teluk ketimbang pulau buaya pulau melaka tanjung sukawati ana teluk mancur muara dati ditetapkan sarolangun pada tanggal lan von 201i telah teliti kebenarannya dubai dia tel. kena yee md, cek indra diundangkan sarolangun pada tanggal jangan sekretaris daerah ir. par rat kah salinasebagaimana telah diubah dengan. memutuskan menetapkan peraturan bupati sarolangab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan bupati adalah bupati sarolangun wakil bupati adalah wakil bupati sarolangun sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sarolangun pimpinan dan anggota dprd adalah pimpinan dan anggota dprd kabupaten sarolangun pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten sarolangutidak tetap adalah pegawai yang diangkat oleh bupati sarolangun atau atas persetujuan bupati sarolangun untuk melaksanakan tugas kedinasan untuk pemerintah kabupaten sarolangun dengan masa kerja sekurang kurangnya (satu) tahun perjalanan dinas dalam negeri selanjutnya disebut perjalanan dinaslumpur adalah uang yang dibayarkan sekaligus halaman arti deh kia mea halo mae peteuntuk melaksanakan perjalanan dinas tempat kedudukan adalah tempat kota satuan kerja berada tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinasdalam wilayah kecamatan dalam kabupaten sarolangun dikecualikan dari perjalanan dinas adalah kegiatan reses dan kunjungan kerja dprd, sopir dan ajudan pejabat, kegiatan protokoler bupati wakil bupati, kegiatan monitoring bintik penagihan pajak dan retribusi daerah inventarisasi kegiatan pemadam kebakaran penyelesaian kasus, jika pembiayaannya diatur tersendiri bab pejabat yang berwenang pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas adalah bupati sarolangun wakil bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh bupati wakil bupati, sekretaris daerah, para asisten, staf ahli bupati,ketua atau wakil ketua dprd untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh ketua, wakil ketua, dan anggota dprd sekretaris daerah untuk perjalanan yang dilakukan oleh asisten, danasisten untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh sekretaris dprd inspektur kepala badan kepala dinas direktur rsu kepala kantor kepala bagian setda dilingkungan pemerintah kabupaten sarolangun halaman sekretaris dprd inspektur kepala badan kepala dinas direktur rsu kepala kantor untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan skpd yang bersangkutan. camat untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh camat, perangkat kecamatan, kepala utdpejabat yang berwenang menandatangani spp pada kolom kepulangan kembali sebagai berikut bupati wakil bupati untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh bupati, wakil bupati dan staf ahli bupati sekretaris daerah, untuk perjalanan dinas telah dilaksanakan oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, sekretaris dprd inspektur kepala badan kepala dinas direktur rsu kepala kantor asisten sekda, untuk perjalanan telah dilakukan oleh sekretaris dprd inspektur kepala badan kepala dinas direktur rsu kepala kantor, para kepala bagian dan staf dilingkungan sekretariat daerah sekretaris dprd, untuk perjalanan yang telah dilaksanakan oleh ketua dan wakil ketua serta anggota dprd, sekretaris dprd, para kepala bagian dan staf dilingkungan sekretariat dprd sekretaris badan dinas, untuk perjalanan yang telah dilaksanakan oleh para kepala bidang dan staf dilingkungan skpd yang bersangkutan kepala bagian tata usaha pada kantor untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh staf dilingkungan skpd yang bersangkutan sekretaris kecamatan untuk perjalanan dinas yang telah dilakukan oleh perangkat kecamatan, kepala utd atau sebutan lainnya, perangkat kelurahan, perangkat desa wilayah kerja yang bersangkutahalaman aliran depan bab iii biaya perjalanan dinas perjalanan dinas dilingkungan pemerintah kabupaten sarolangun dibayarkan secara unsur (sekaligus) biaya perjalanan dinas diperuntukkan bagi (enam) golongan yaitu golongan bupati, wakil bupati, pimpinan dprd golongan pejabat eselon ii, anggota dprd golongan pejabat eselon iii pns gol. golongan d pejabat eselon iv pns gol. iii golongan pns gol. ii, gol golongan pegawai tidak tetap biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut zona lancar, sedang, dan berat untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten sarolangun dan perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi jambi biaya perjalanan dinas luar daerah ibukota negara dan provinsi lainnya, biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten sarolangun, biaya perjalanan dinas dalam daerah luar kabupaten sarolangun, sebagaimana tercantum dalam lampiran angka i,ii, dan iii peraturan bupati ini cc. klasifikasi wilayah untuk perjalanan dinas dalam kabupaten sarolangun sebagaimana tercantum dalam lampiran angka peraturan bupati ini penetapan zona sebagaimana dimaksud pada point didasarkan pada kondisi jalan mah berat kurang baik jauh sedang cukup baik cukup dekat lancar baik pilakukan untuk keperluan mendesak dan atas persetujuan atasan langsung halaman mens. asnbiaya transportasi perjalanan dinas luar daerah provinsi jambi sebagaimana dalam lampiran angka dalam peraturan bupati ini, berlaku untuk satu kali perjalanan termasuk biaya transportasi untuk transit. untuk perjalanan lanjutan dapat diberikan biaya transportasi sesuai tarif yang tertera pada tiketbab pertanggungjawaban perjalanan dinas menyampaikan bukti bukti pengeluaran selama perjalanan dinas, meliputi spp yang telah dibubuhi tanda tangan pejabat tempat tujuan serta dasar pelaksanaan perjalanan dinas (undangan, panggilan, dsb). dasar pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada termasuk perintah lisan dari atasan langsung. menyampaikan laporan tertulis kepada atasan langsung tentang hasil perjalanan dinas. bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, sertahalaman apa nnn naa final upin kelalaian, atau keadaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas. bab lain lain bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd serta pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menjaga namrundang undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari bupati sarolangun. bab vii penutup dengan dikeluarkannya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati sarolangun tahunsarolangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. telah teliti kebenarannya ditetapkan sarolangun pada tanggal januar bupati sarolangun, ap sao cek indra diundangkan sarolangun pada tanggal labuan sekretaris daerah berita daerah kabupaten sarolangun nomor halaman lampiran peraturan bupati sarolangun nomor tahun tanggal januariaya perjalanan dinas luar daerah ibukota negara dan provinsi lainnya golongan uang penginapan transport transportasi transportasi uang sarolangun udara darat ebm representasi jambi gal. rp. rp. rp. rp. rp. km rp. gol. rp. rp. rp. rp. rp. rp. gol. rp. rp. rp. rp. rp. gol. rp. rp. rp. rp. rp. adl. rp. rp. rp. rp. rp. gol. rp. rp. rp. rp. ap. ii. biaya perjalanan dinas dalam daerah luar kabupaten sarolangun berat sedang lancar sei, kerinci, tanjabbar, kota jambi, naas bungo, merangin dan batanghari) anom uang penginapan) transport ang penginapan) transport isapan hari p p) hari hari gal. 3s0.o0 as0.og) gol so00g0| 30n000| gol solo0o| 3so000 gol. gol. 1s0. f5. gol. f51mki iii. biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten sarolangun berat sedang lancar harian bbm(cp p) bbm (p p) harian bbm hari hari hari p p) "se gol. gol. lola, sol. gol. gol. halaman (memang pemadaman ada mulia manah muara kepala gurun tuo simpang maa kertapati mendingin tvo gurun mudo bukit penanganan mendingin guruh baru ks) buta petsuran bau x meranti baru dead taman dewa pemikiran simpang kertapati rangking simpang (ae gurun tua rangking pati bau sungai batang hoo . walang serdang pam mam beda kampung tujuh isa teluk rendah teluk tiga lubuk rekam endah lubuk rekam hilir pemuncak ambang tinggi ketimun deng temanggung anjung raden pulau pandan h rangga berikut panca karya menabung versi # le. napal melintang i tt: lubuk mendorong hm demang monti muara mental desa muara limun . desa sukadana viii (kec, batangas datuk nan duo bukit kalimat ulu (padang sering batin pengembang simpang nario pulau salak baru xx. raden anom pekan gedang tambak ratu inn kasino lir lubuk bangku rantau panjang upati lombok timur, menimbang bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan pemerintah kabupaten lombok timur, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan bupati nomor tahun tentang ketentuan perjalanan dinas lingkungan pemerintahan kabupaten lombok timur pada ketentuan yang mengatur pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah tugas dan surat perintahimuri w kabsenygtar hukum kabupaten lombok timur nomor kadis kabar pengolah ybp. beberapa ketentuan dalamdapat dilaksanakan setelah diterbitkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. surat perintah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada meliputi: kabagtukum radio kabar pengolah bupati lombok timur terhadap pegawai negeri sipil dan non pns yang melakukan perjalanan luar daerah dan dalam daerah yang menginap, ketua dprd bagi pimpinan dan anggota dprd, wakil ketua dprd dalam hal ketua dprd berhalangan, dan kepala satuan kerja perangkat daerah bagi pns yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah tidak menginap. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: surat perintah dapat berlaku untuk (satu) orang atau lebih sedangkan spp hanya berlaku untuk (satu) orang. surat perintah perjalanan dinas dapat dicantumkan pengikut bagi perjalanan dinas yang dilakukan oleh: bupati dan wakil bupati, pejabat pegawai negeri sipil yang membawa rombongan dari bukan pegawai negeri sipil. spp sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani surat perintah tugas, sedangkan kedatangan ditandatangani oleh kepala skpd asisten. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya perjalanan dinas digolongkan atas bupati wakil bupati dan pimpinan dprd, sekretaris daerah dan anggota dprd, pejabat eselon ilb: pejabat eselon iii, pns golongan iv, pejabat eselon iv, pns golongan iii dan tokoh masyarakat, dan pns golongan ii, golongan dan non pns serta asisten i i in masyarakat lainnya. kabar huktangan folk bupati lombok timur, humor ali bin dahlan diundangkan selong pada tanggal jangan ani sekretaris daerah kabupaten lombok timur, mena berita daerah kabupaten lombok timur tahun nomor. remenjynam kabar hukum tadi kabar pengolah |
bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang implementasi transaksi non tunai dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangisistem akuntansi pemerintah daerah,banyuwang pada bpd jawa timur cabang banyuwangi nomor rekening rekening operasional pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh bpd jawa timur cabang banyuwangiaga harian lepas atau disebutpbn apbd.daerahode billing adalah kode bersifat unik, standar dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnyajam kerja adalah jam kerja pelayanan. cut off adalah pisah batas yang telah ditentu. penerimaan daerahri nasabah dengan bankpenyedia barang dan atau jasa adalah orang atau badan usahaasas dan tujuan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan apbd pemerintah kabupaten banyuwangibanyuwangi ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangbanyuwangi meliputi: penerimaan daerah: dan pengeluaran daerah. implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umummetode dan klasifikasi penerimaan daerah metode penerimaan daerah diklasifikasikan sebagai berikut: penerimaan jenis metode pendapatan asli daerah pajak daerah self teller dan transfer assessment) pajak daerah official payment assessment) gateway dan virtual account retribusi daerah teller dan edc hasil pengelolaan kekayaan teller dan transfer daerah yang dipisahkan lain lain pad yang sah teller dan transfer pendapatan dana bagi hasil dau dak transfer perimbangan pendapatan pendapatan transfer transfer pemerintah pusat pendapatan transfer transfer pemerintah lainnya pendapatan transferpendapatan lainnyapajak daerah kabupaten banyuwangibea perolehan hak atas tanah dan bangunan. retribusi daerah kabupaten banyuwangimeliputi:meliputi: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan. sistem pembayaran pajak (self assessment) yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir. sistem penetapan pajak official assessment) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terdiri dari: pajak reklamebesaran pungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan. bagian kedua tata cara pembayaran pajak daerah wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online payment melalui: pembayaran langsung direct payment, payment payment gateway dan virtual accountlayanan mobil keliling pbb, layanan drive thruajak yang dibayar. pembayaran melalui e payment payment gateway dan virtual account) merupakan layanan keuangan digital lkd) berbasis web yang disediakan oleh pemkab banyuwangi dengan alur sebagai berikut: wajib pajak masuk portal lkd pemkab banyuwangi, melakukan pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah senilai jumlah berhutang, selanjutnya browser konsumen akan diarahkan metode pembayaran, wajib pajak memilih metode pembayaran atau menentukan source fund yang akan digunakan (mobile banking, internet banking, atm, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum) dan payment gateway akan meneruskan transaksi host source fundaid notification backend system web lkd pemkab banyuwangi, sistem web lkd pemkab banyuwangi meneruskan proses flogging transaksi pembayaran dari wajib pajakpajak daerah, layanan mobil keliling pbb, layanan drive thru, bank umum, badan lembaga keuangan dan atau kantor pos, resi struk dari e payment: mobile banking, internet banking, atm, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum. bagian ketiga tata cara pembayaran retribusi daerah pembayaran retribusi daerah dapat dilakukan secara online payment melalui: pembayaran langsung direct payment, e payment (mesin edc dan atau e money(mesin edc dan atau e money) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin electronic data capture dan atau electric money yang disediakan oleh bank dengan alur sebagai berikut: wajib retribusi memiliki rekening pada bank yang bekerjasama dengan pemkab banyuwangi, petugas pasar (collector)proses swipe (gesek) dan atau tap (tempel): apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pasar menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan, secara otomatis, pemkab banyuwangi dapat memantau pembayaran retribusi pasar secara real timeretribusi daerah, bank umum, badan lembaga keuangan dan atau kantor pos, resi struk dari e payment: untuk pembayaran melalui terminal electronic data capture edc) dan atau e moneysecara otomatis rekening rsud kabupaten banyuwangi pada bpd jatim cabang banyuwangi nomor: setiap akhir hari kerja atau paling lambat (satu) hari kerja berikutnya. rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalamberikutnya., maka kepala skpd terkait atas nama bupati:daerah dan retribusi daerahdicatat sebagai pendapatan lain lai,aplikasi lkd pemkab banyuwangi dan atau simbad sistem informasi pendapatan daerah)pengguna jasa yang bersangkutan. klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan skpd terkait. bagian ketujuhpenerimaan daerah lainnya selain pajak dan retribusi daerah) jenis penerimaan daerah lainnya berupa: hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pad yang sah, pendapatan transfer dan dana perimbangan, lain lain pendapatan daerah yang sah. pembayaran penerimaan daerah lainnya melalui pembayaran langsung direct payment berupaenerimaan daerah lainnya yang dibayar. penerimaan daerah lainnya akan disetor rsud secara real time, tanpa melalui rekening operasional pendapatanbelanja tidak terduga. belanja langsung: belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal,tiga pembayaran melalui mekanisme secara umum, proses pencairan sesuai dengan pedoman pelaksanaan apbd pemkab banyuwangi yang ditetapkan oleh bupati.secara umum, proses pencairan up gu tu sesuai dengan pedoman pelaksanaan apbd pemkab banyuwangi pembangunan daerah jawa timur cabang banyuwangi yang ditetapkan oleh bupatit banking, proses checking dan approval oleh pejabat yang ditunjuk oleh pa kpa untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi,,,berdasarkan penunjukan skpd terkait dengan ketentuan sebagai berikut: pengajuan berupa surat resmi oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab selaku koordinator kepada kepala skpd terkait,pemerintah kabupaten banyuwangi skpd terkait. pembayaran yang dilakukan secara kolektif sebagaimana disebutkanselain bank pembangunan daerah jawa timurinternet banking: rekonsiliasi rekening koran giro, pembayaran yang belum disebut pada rsud (payment transit) pada hari bersangkutan,bank jatim, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut: print out bukti pembayaran melalui internet bankingpembangunan daerah jawa timur cabang banyuwangi untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa pihak ketiga rekening giro skpd terkaitvii ketentuan lain lain batas maksimum penerimaan daerah pada skpd yang dapat dilaksanakan secara tunai sebesar rp. (lima juta rupiah) per hari. batas maksimum penggunaan uang persediaan pada skpd dalam bentuk tunai sebesar rp. (limaimplementasi transaksi non tunai pada tahun peralihan, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelolaan skpd.. implementasi transaksi non tunai lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi dilaksanakan mulaipara koordinasi |opounit bagian hukum kenya kamera topi hak bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobogan nomor tahun tentang mekanisme mutasnempatan pegawai sesuai kebutuhan daerah, pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten grobogan dapat dimutasi atau mengajukan grobogan, serta pegawai negeri sipil instansi pusat dan instansi daerah lain dapat mutasi masuk lingkungan pemerintah kabupaten grobogan, bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur mekanisme mutasi pegawai negeri sipi. apabila rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon mutasi hingga berakhir masa berlaku rekomendasi, maka permohonan dianggap gugur dan wajib mengajukan permohonannbr3s 6murni diundangkan purwodadi padertanggal januari yen sekrbibans daerah gara roman, yp: suhartono aan berita daerah kabupaten grobogan tahun2022 nomorrobogpendidikan dan pelatihan daerah, yang selanjutnya disingkat kpud, adalah badan kepegawaian pendidikan dan pelatihwilayah kerja yang satu wilayah kerja yang lain baik dalam (satu) perangkat daerah, antar perangkat daerah, antara pemerintah daerah dengan instansi pusat dan instansi daerah lain. mutasi dalamlam satuperangkat daerah perangkat daerah lainnya. mutasi masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan atau wilayah kerja bagi pns dari instansi pusat atau instansi daerah lpns adalah tim penilai kinerja pns lingkungan pemerintah daerah. peraturan bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggara: untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi, dan untuk memperoleh pns yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan pemerintah daerah. mutasi pns dilakukan dengan prinsip sebagai berikut,: adil dan wajar, yaitu bahwa proses mutasi dilakukan sama kepada semua pns yang akan mengajukan mutasi tanpa membedakan asal usul, agama, ras, jenis kelamin dan disabilitas, akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian,b mutasi pns bagian kesatu jenis mutasi mutasi pns meliputi: mutasi dalam daerah, mutasi keluar: dan mutasi masuk. mutasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: mutasi dalam satu perangkat daerah, dan mutasi antar perangkat daerah. mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: mutasi instansi pusat: dan mutasi instansi daerah lain. mutasi masuk, sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: mutasi dari instansi pusat pemerintah daerah, dan mutasi dari instansi daerah lain pemerintah daerah. bagian kedua mutasi dalam daerah paragraf mutasi dalam satu perangkat daerah mutasi dalam satumasing masing unit kerja perangkat daerah, mempunyai masa kerja pengabdian pada unit kerja lama paling sedikit (dua) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan tertentu, tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau: dan tidak sedang dalam proses perceraian dan atau perkara pidana, usulan mutasi dalam satu perangkat daerah dihampiri persyaratan sebagai berikut: surat pengantar dan persetujuan dari kepala perangkat daerah, surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru, cc. surat pernyataan kesanggupan dari pns yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, kecuali adanya kebijakan penataan tingkat kabupaten, surat keterangan yang ditandatangani kepala perangkat daerah, meliputi: keterangan: keterangan mempunyai masa kerja pengabdian pada unit kerja asal paling sedikit (dua) tahun, keterangan tidak sedang dalam proses perceraian perkara pidana, foto kopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir, foto kopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir, dan foto kopi sah penilaian kinerja yang bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir. paragraf mutasi antar perangkat daerah mutasi antarperangkat daerah yang dituju, mempunyai masa kerja pengabdian pada perangkat daerah asal paling sedikit (dua) tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan tertentu, tidak sedang, dan tidak sedang dalam proses perceraian dan atau perkara pidana. usulan mutasi antar perangkat daerah dihampiri dengan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar dan persetujuan dari kepala perangkat daerah asal, surat keterangan yang ditandatangani kepala perangkat daerah asal, meliputi:, keterangan mempunyai masa kerja pengabdian pada perangkat daerah asal paling sedikit (dua) tahun, dan keterangan tidak sedang dalam proses perceraian perkara pidana, foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir, dan foto kopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir. mutasi dalam daerah ditetapkan secara periodisasi pada bulan januari dan bulan juli tahun berjalan, dalam hal pertimbangan yang bersifat mendesak bupati dapat melakukan mutasi dalam daerah diluar periodisasi dimaksud pada bagian ketiga mutasi keluar untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, maka pns pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan mutasi keluar instansi pusat atau instansi daerah lain. permohonan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dari ppk instansi penerima dan persetujuan dari bupati selaku ppk asal yang dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan. permohonan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada diajukan pns yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut mempertimbangkan formasi jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja, mendapatkan persetujuan dari kepala perangkat daerah, cc. mempunyai nilai kinerja baik dalam (dua) tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat daerah telah memiliki masa kerja atau pengabdian sebagai pns pada pemerintah daerah paling sedikit (sepuluh) tahun,tidak sedang menjalani tugas belajar,permohonan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati melalui kepala kpudperangkat daerah tempat bekerja, surat permintaan persetujuan usul mutasi dari ppk instansi penerima, surat persetujuan pelepasan dari perangkat daerah, surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru, fotokopi sah penilaian kinerja dalam tahun terakhir, fotokopi analisis jabatan analisis bebandan pidana berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh kepala kpud, surat pernyataan tidak ada temuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah tempat bekerja, dan diketahui oleh inspektur daerah, surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada pemerintah daerah paling sedikit (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi pns yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah tempatama surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah tempat bekerja bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi keuangan, surat persetujuan istri atau suami terhadap permohonan mutasi bermaterai cukup, il. surat pernyataan tidak dalam tugas belajar yang dikeluarkan oleh kepala kpud: fotokopi sah ijazah terakhir dan transkrip nilai, daftar riw pekerjaan, oo. fotokopi sah keputusan pengangkatan calon pns, fotokopi sah keputusan pengangkatan pns, fotokopi sah keputusan pangkat terakhir, fotokopi sah kartu pegawai, dan fotokopi sah keputusan jabatan terakhir. bagian keempat mutasi masuk pns dari instansi pusat dan instansi daerahdiajukan yang bersangkutan disertai alasan yang jelas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut berstatus pns aktif, penilaian kinerja bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir: memiliki usia paling tinggi (lima puluh) tahun kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tulus seleksi yang meliputi: seleksi administrasi: penilaian kinerja dan sikap perilaku, dan penilaian kesehatan, surat pernyataan tidak dalam tugas belajar oleh pejabat kepegawaian setempat, fotokopi analisis jabatan analisis beban kerja, daftar riw pekerjaan, foto kopi sah keputusan calon pns, pns, pangkat dan jabatan terakhir, kartu pegawai, ktp serta ijazah dan transkrip nilai terakhirada temuan pemeriksaan yang terbitkan oleh kepala perangkat daerah tempat bekerja asal, dan diterbitkan oleh inspektur daerah instansi asal: surat pernyataan bermaterai siap bekerja dan ditempatkan seluruh wilayah daerah serta tidak menuntut jabatan, il. surat persetujuan bermaterai dari suami isteri bagi yang sudah menikah, m.surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerahbermaterai bersedia tidak akan mengajukan mutasi selama (lima) tahun sejak terbitnya surat keputusan penempatan daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan tertentu. bab iii rekomendasi mutasi untuk memberikan pertimbangan kepada bupati, usulan proses mutasi pns dilengkapi dengan berita acara pembahasan dari tim penilai kinerja pns. dalam memberikan pertimbangan mutasi pns kepada bupati, tim penilaian kinerja pns mendasarkan pada formasi dan kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, kemampuan kompetensi teknis, kelengkapan dan kebenaran syarat mutasi: pembinaan karier pns, kebutuhan khusus organisasi, kemampuan keuangan daerah, dan data pendukung lainnya.enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. |
salinan bupati kaimana provinsi papua barat peraturan bupati kaimana nomor tahun tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkungan pemerintah daerah kabupaten kaimana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kaimandan analisis beban kerja pada satuan organisasi perangkat daerahkaimana nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi menetapkan peraturan bupati kaimana tentang analisis jabatan, dan analisis beban kerja lingkungan pemerintahkabupaten adalah pemerintahan kabupaten kaimanaperangkat daerah selanjutnya disingkat opd adalah organisasi perangkat daerah. kepala daerah adalah bupati kaimana. wakil kepala daerah adalah wakil bupati kaimana sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kaimana.,jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawabstempel cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau pd,imanaimana,kaimankabupaten kaimana,syarat jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat alat kerja, tanggung jawab hasil kinerja, wewenang, il. koperasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, oo. syarat jabatan lain, prestasi yang diharapkan,kaimana sesuai dengan beban kerja jabatan, bab ruang lingkup, lingkungan pemerintah kabupaten kaimanaerangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten kaimana secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan,kaimana dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan bagian organisasi,, anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kaimana. bab vii ketentuan lain lain hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemerintah kabupaten kaimana tertuang dalam lampiran peraturan bupati ini dany# sekrpmris daerah kabupaten kaimana teran bagian hukum dan ham als (setda, siti roma, pembina nip. |
ag jana tangen bupati garut peraturan bupati garut nomor tahunketatausahpelaksanaan ketatausaha undang undangan yang mengatur tentang penerimaan daerah bukan pajakperencanaan dan ketatausahaan barang milik daerah meliputi: perencanaan, pembukuan: inventarisasi, dan pelaporan. bab iii perencanaan bagian kesatu umum perencanaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah, perencanaan pemeliharaan barang milik daerah dan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah. bagian kedua perencanaan kebutuhan dan penganggaran perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan kegiatan merumuskan suatu dasar atau pedoman dalam rinciandilaksanakan oleh skpd yang bersangkutan. dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan: untuk mengisi kebutuhan barang pada masing masing skpd atau unitmemperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan pertimbangan teknologi. perencanaan dan penentuan kebutuhan barang milik daerah harus didasarkan atas beban tugas dan tanggung (nama, jenis, spesifikasi dan sebagainya): mengapa dibutuhkan: cc. berapa banyak yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dimana dibutuhkan, siapa yang akan menggunakannya dan siapa yang mengurusnya, berapa biayanya, dan bagaimana cara pengalamannya. perencanaan dan penentuan kebutuhan barang milik daerah harus terpdan penentuan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing masing unitroses penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah meliputi:disusun berdasarkan berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga: standar barang dan standar kebutuhan serta standar harga sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bupati, kepala skpd selakuanan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan memperhatikan data barang pada penggun(satu) tahun anggaran, daftar kebutuhan barang milik daerah (kbd) sebagaimana dimaksud pada huruf dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu memperhatikan rencana detail kebutuhan barang milik daerah pada masing masing skpd. proses penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan setelah pas tahun yang akan datang ditetapkan oleh dprd. format kbd, rkpbmd serta rencana detail kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengandan pemeliharaan barang milik daerah pengadaan barang milik daerah dapat dipenuhi atau dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu: pengadaan pembohongan dengan pembelian pembelanjaan: membuat sendiri (swakelola): penerimaan dari hibah, bantuan sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, @d. tukar menukar, dan guna susun. pengadaan barang milik daerah harus berpedoman kepada prinsip prinsip dasar yaitu:milik daerah bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, terbuka, berarti pengadaan barang milik daerah dapat diikuti oleh semua penyedia barangmilik daerah harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang yang setara dan memenuhi persyaratan,sehingga dapat dipertanggungjawabkan. pemeliharaan barang milik daerah dilakukan untuk barang barang inventaris daerah, baik barang yang termasuk barang tidak bergerak maupun yang termasuk barang bergerak. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan setelah adanya penilaian dan penafsiran harga barang milik daerah oleh tim penafsir dan penilai barang milik daerah atau oleh dinas teknis yang terkait dan atau lembaga independen yang memiliki kualifikasi penilaian aset barang milik daerah. pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh panitia pejabat pengadaan. panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati, dengan susunan keanggotaan melibatkan unsur teknis terkait. panitia pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan kegiatan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. kepala skpd bertanggung bagian keempat verifikasi pengadaan barang barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dilakukan pemeriksaan oleh tim panitia pemeriksa pengadaan barang. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada barang milik daerah diserahkan dari pelaksana kegiatan kepada penanggung jawab pengurus barang pada skpd yang bersangkutan. kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab pengurus barang sebagaimana dimaksud pada meliputi: verifikasi barang milik daerah: dan menerima barang milik daerah. verifikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk mence (memeriksa) ulang akan kebenaran kesesuaian dari barang barang pengadaan tersebut apakah sudah sesuai dengan dokumen tertulis terhadap barang yang dimaksud (berita acara hasil pemeriksaan panitia pemeriksa barang pengadaan surat perintah kerja surat perjanjian kontrak). dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ketelitian pengurus penyimpan barang sangat dibutuhkan sekali, mereka hanya dituntut mence ulang dari dokumen penerimaan barang yang telah disetujui dan telah ditandatangani oleh tim panitia pemeriksa barang pengadaan terhadap barang yang sedang akan diterimanya sesuai dengan keadaan fisik barangnya dan jumlahnya. tahapan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pertama, periksa (cek) dulu dokumen penerimaan barang apakah telah ditandatangani oleh tim panitia pemeriksa barang. pengurus penyimpan barang akan berbahaya sekali kalau seandainya team panitia pemeriksa barang pengadaan belum menandatangani berita acara tanda pemeriksaan barang tersebut tapi telah diterima oleh pengurus penyimpan barang: kedua, periksa (cek) dan hitung jumlah unit barang untuk setiap macam barang apakah sudah sesuai dengan dokumennya. kalau belum cukup maka pengurus penyimpan barang melaporkan pada panitia pelaksana pengadaan barang daerah p3bd) sertbarang: cc. ketiga, periksa (cek) setiap unit barangbarang tersebut ada yang kurang bahagian bahagiabarang, dan semua dokumen tertulis terhadap barang barangbagian kelima penerimaan dan pendistribusian barang milik daerah menerima dan mencatat barang pengadaan, maksudnya adalah menerima dan membukukan barang barang hasil pengadaan tersebut menurut administrasi barang seharusnya. setelah verifikasi terhadap barang pengadaan selesai maka pengurus penyimpan barang harus membuat: berita acara penerimaan barang, mencatatnya pada buku penerimaan pengadaan barang: cc. mencatatkan dalam buku barang (inventaris) dan buku barang (pakai habis) selanjutnya, dan dapat menyimpan atau menyerahkan mendistribusikan barang tersebut kepada pemakainya sesuai dengan perintah kepala satuan unit kerjanya. format berita acara pemeriksaan barang, berita penerimaan barang, surat perintah pengeluaran barang dan bukti pengambilan barang dari gudang sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan huruf sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran viii peraturan bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab iii pembukuan pembukuan barang milik daerah merupakan kegiatan tindak lanjut dari proses pelaksanaan pengadaan barang milik daerah, baik berupa barang inventaris, barang pakai habis dan barang habis pakai. pengguna kuasa penggunambukuan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pembukuan pada:, dan kartu persediaan. format dan kartu persediaan tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xiv peraturan bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab inventarisasi inventarisasi barang milik daeraharang milik daerah sebagaimana dimaksud pada meliputilaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan menatausahakan barang dengan cara: mengklasifikasikan, memberi kodenya atau kodifikasi terhadap kepemilikan: dan menetapkan lokasi dan jenis barang: guna mempermudah dan meningkatkan pekerjaan penataan administrasi serta pengawasan dan pengenalan terhadap barang milik daerah yang berada pada instansi instansi pemerintah tanpa mengurangi arti terhadap barang tersebut. sistem pengkodean barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan pada penggolongan, kepemilikan dan lokasi barang sesuai dengan kode masing masing instansi. dari kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalamatau memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing masing, dan cc. menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. buku inventaris sebagaimana dimaksud padainventarisasian barang milik daerah dilakukan setelah adanya proses pengadaan barang baik secara langsung yang dibiayai oleh apbd apbn maupun pengadaan secara tidak langsung yaitu perolehan barang dari hibah hadiah swadaya. penginventarisasian barang milik daerah digolongkan berdasarkan jenis barang milik daerah yang dicatat dalam kartu barang inventaris. kartu inventaris barang kib) sebagaimana dimaksud pada merupakan, tahun pembelian pembuatansebagaimana dimaksud pada terdiri dari (enam) kartu yaitu: kib a tanah: kib b mesin dan peralatan: kib c gedung dan bangunan: kib d jalan, irigasi dan jaringan, kib e aset tetap lainnya: dan kib f konstruksi dalam pengerjaan. penginventarisasian barang milik daerah yang berada dalam ruangan setiap skpd dicatat dalam kartu inventaris ruangan kir). penginventarisasian barang milik daerah selain dicatat dalam kib dan kir, secara berurutan dicatat pula pada buku inventaris bi). buku inventaris bi) sebagaimana dimaksud pada merupakan himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu kartu inventaris barang dari kib a sampai dengan kib f tiap tiap satuan unit kerja perangkat daerah bersangkutan. format kib a, kib b, kib c, kib d, kib e, kib f, buku inventaris dan rekapitulasi buku inventaris serta kartu inventaris ruangan kir) sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xxiii peraturan bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab pelaporan pelaporan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh skpd selaku pengguna barang meliputi: pelaporan pengadaan barang yaitu laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang baik berupa barang pakai habis (atk, cetakan) maupun barang inventaris (belanja modal) pada tahun anggaran yang sedang berjalan: pelaporan mutasi barang milik daerah, dan pelaporan sensus barang milik daerah yaitu pelaporan barang milik daerah secara berkala yang dilakukan selama (lima) tahun sekali. laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan catatan satuan kerja unit selama (enam) bulan periode semester. catatan satuan kerja unit sebagaimana dimaksud pada dibuatkan dalam bentuk laporan mutasi barang, untuk dilaporkan secara manual atau dengan cara komputerisasi. laporan mutasi barang dibuat setiap semester, yaitu (satu) kali dalam (enam) bulan atau (dua) kali dalam satu tahun kalender, dengan ketentuan: laporan mutasi barang semester terhitung periode waktu antara januari sampai dengan juni .: dan laporan mutasi barang semester terhitung periode waktu antara juli sampai dengan desember . apabila dalam (satu) semester tidak terdapat mutasi barang (bertambah atau berkurang), laporan mutasi barang tetap dibuat dengan mutasi ditulis nihil. laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada disusun menjadi daftar mutasi barang dmb) untuk tahun tersebut. format laporan pelaksanaan pengadaan barang, laporan semester penerimaan pengeluaran barang inventaris, laporan semester penerimaan pengeluaran barang pakai habis habis pakai, laporan mutasi barang dan rekapitulasi mutasi serta daftar mutasi barang dan rekapitulasi daftar mutasi barang sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran xxiv sampai dengan lampiran xxxiisalinan bupati kaimana provinsi papua barat peraturan bupati kaimana nomor tahun tentang penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat pemkualitas kinerja dan kesejahteraan bagi kepala kampung, perangkat pemerintah kampung dan anggota badan permusyawaratan kampung serta perangkat kewilayahan kampungketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang penahanan kepesertaan program jaminan sosial. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan atas, perlu ditlindungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud berupa keikutsertaan sebagai peserta dalam program jaminan sosial, yang meliputi jaminan sosial kesehatan. jaminan sosial ketenagakerjaan. perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud meliputi kepala kampung. perangkat pemerintah kampung. cc. anggota bamuskam. jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jaminan perlindungan kesehatan kepada perangkat pemerintahan kampung selaku pesertasehatan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang jaminan kesehatan yaitu sebesar (lima persen) dari penghasilan tetap atau tunjangan tetap denga ketentuan (empat persen) dibayar melalui apbd oleh pemerintah kabupaten kaimana selaku pemberi kerja. (satu persen) dibayar melalui apb k oleh perangkat pemerintahan kampung selaku peserta. besaran iuran jaminan sosial kesehatanjaminan sosial kesehatan bagi perangkat pemerintah kampung, meliputi turun jaminan sosial kesehatan bagi kepala kampung sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah), bersumber dari apbd sebesar rp. seratus dua puluh ribu rupiah). apb k sebesar rp. tiga puluh ribu rupiah). iuran jaminan sosial kesehatan bagi sekretaris kampungkepala urusanseksidusun sebesar rp. seratus dua puluh ribu rupiah), bersumber dari apbd sebesar rp. empat puluh ribu rupiah). apb k sebesar rp. sepuluh puluh ribu rupiah). tunjangan jaminan sosial kesehatan bagi anggota bamuskam, meliputi turun jaminan sosial kesehatan bagi ketua bamuskamwakil ketua bamuskam sebesar rp. seratus lima belas ribu rupiah), bersumber dari apbd sebesar rp. sembilan puluh dua ribu rupiah). apb k sebesar rp. dua puluh tiga ribu rupiah). iuran jaminan sosial kesehatan bagi sekretaris bamuskam sebesar rp. seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), bersumber dari apbd sebesar rp. sembilan puluh ribu rupiah). apb k sebesar rp. dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). iuran jaminan sosial kesehatan bagi ketua bidang sebesar rp. seratuslima ratus rupiah). jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jaminan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja kepada perangkat pemerintahan kampung selaku peserta berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematitenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sesuai ketentuan yang ditetapkitu sebesar rp. enam belas ribu dua ratus rupiah). besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaantunjangan jaminan sosial bagi peperangan pemerintahandaninsentif perangkat kewilayahan kampung insentif perangkat kewilayahan kampung sebagaimana dimaksud huruf merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh ketua rukun tetangga rt) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketuambayaran insentif ketua sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sebesar rp. tujuh ratus ribu rupiah). besaran insentif ketuainsentif perangkat kewilayahan untuk setiap kampung kabupaten kaimana tahun anggarnghasilan lain yang sah perangkat pemerintahan kampung penghasilan lain yang sah perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud huruf diberikan sebagai jasa pengabdian dan kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung apb k). penghasilan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penghargaan purna bhakti. honor pengelola keuangan kampung. honor kepanitiaan. penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada kepala kampung yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya atau mengundurkan diri dengan hormat sebagai bentuk penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat sebagai kepala kampung. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan hanya kepada kepala kampung dengan masa jabatan dalam (satu) periode sebelumnya. diberikan dalam bentuk uang jasa pengabdian sebesar maksimal (dua) kali penghasilan tetap kepala kampung saat menjabat dengan memperhatikan masa bhakti. diberiesaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud huruf maksimal sebesar rp. lima juta rupiah), dengan ketentuan perhitungan masa bhakti yaitu (dua puluh persen) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti kurang dari (dua) tahun sebesar rp. satu juta rupiah). (lima puluh persen) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti (dua) sampai dengan (lima) tahun masa jabatan sebesar rp. dua juta lima ratus ribu rupiah). (seratus persen) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti (enam) tahun masa jabatan sebesar rp. lima juta rupiah). pemberian penghargaan purna bakti sebagaimana dimaksud dilakukan setelah yang bersangkutan membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. pengelola keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung. koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung. pelaksana administrasi keuangan kampung. pengelola kegiatan. besaran honor pengelola keuangan kampung setiap bulan adalah sebagai berikut pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung, sebesar rp. tujuh ratus ribu rupiah). koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung, sebesar rp. enam ratus ribu rupiah). pelaksana administrasi keuangan kampung sebesar rp. enam ratus ribu rupiah). pengelola kegiatan, sebesar rp. lima ratus ribu rupiah). honor pengelola keuangan kampung sebagaimana dimaksud disalurkan dalam (tiga) tahap, dengan ketentuan tahap dilakukan setelah pengelola keuangan kampung membuat laporan realisasi fisik dan keuangan tahun anggaran tahap dilakukan setelah pengelola keuangan kampung membuat laporan realisasi fisik dan keuangan semester tahun anggaran tahap iii dilakukan setelah pengelola keuangan kampung membuat laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun anggarankepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari tim pengadaan barang dan jasa kampung. pemeriksa barang dan jasa kampung. besaran honor tim pengadaan barang dan jasa kampung sebagaimana dimaksud huruf setiap bulan adalah sebagai berikut ketua, sebesar rp. tiga ratus ribu rupiah). sekretaris, sebesar rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah). cc. anggota, sebesar rp. dua ratus ribu rupiah). besaran honor pemeriksa barang dan jasa kampung, setiap bulan adalah sebesar rp. lima ratus ribu rupiah). honor kepanitiaan sebagaimana dimaksud dan disalurkan dalam (tiga) tahap, dengan ketentuan tahapngadaan barang dan jasa tahun anggaran sesuai bidang tugasnya. tahap semester tahun anggaran sesuai bidang tugasnya. tahap iakhir tahun anggaran sesuai bidang tugasnya.bab mekanisme penyaluran dan pencairan dana secara umum, mekanisme penyaluran dan pencairandilakukan sebagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana yang diatur dalam peraturan bupati kaimana tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung. penyaluran penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung, tunjangan tetap anggota badan permusyawaratan serta insentif perangkat kewilayahpencairdari rkk dilakukan oleh kepala urusan keuangan dan perencanaan kampung yang didampingi oleh kepala kampung dan kepala seksi pemberdayaan masayarakat dan kampung distrik selaku penandatanganan specimen setelah mendapat rekomendasi pencairan dari bupati kaimana melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung. rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud diberikan setelah kepala kampung mengajukan permohonan pencairan kepada bupati kaimana melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung dengan melampirkan surat persetujuan pencairan dana dari kepala distrik. laporan realisasi penyaluran daftar penerima) penghasilan tetap aparat kampung tahap sebelumnya. daftar penerima penghasilan tetap aparat kampung yang akan dicairkan. pembayaran iuran jaminan sosial bagi kepala kampung, perangkat pemerintah kampung dan anggota badan permusyawarat. pembayaran sebagaimana dimaksud pada selanjutnya akan pemindahbukuan secara kolektif dari rkk rekening bpjs kesehatan dan atau bpjs ketenagakerjaan sesuai jenis iuran yang dibayarkanbab pembinaan dan pengawasan bupati kaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran, pencairyes ter tnr daerah kabupaten kaimana (sf kepakarartan hukum dan ham (ln setda kao ora "siti roma, pembina nip. "es abe aebhhbe hab hab aaa harenbhrbni babah hrbbhaahbhan bbb sisi! kiki lai p0. jhubbbbhen thhhhbheh si) ihharhe gaia . leleisia' anna lelajajal herba oi: |s' sg: hehe baan nan ss bed i83 sing pa: h.m 882i isi ip.) 'e1ei stake ihu jpnn the seleksi a.a selama) tm. demi rr) majalaya) laju la) jejeran naa 'alessia majalaya) lala aap jam sea sls lai isis) isis! (2i2) isis! ini ali salah una mma adi ba: isa) nan jaga aaa pena '2is tehrbhghb ee) zal the lela isis span! malala ala lalai|a! isi ea: aaa ee) (ep) skala ae: lala) isl ie|gj|g! adaa lala ala ea: ababab hape riaa bnp bna lesi! lela hae |e&|ej|aj sis isi lela! achhe raja|a! tas pan pena latar |elsa: dai (sia) eni a1sis rebehhe islas: pata haha ian) kan bn: deh merek |8i8| |s|a|la|s| ban hah (alan adalah heabababhba nn: nn: bbi bb) sis pablo lela! "alalalalala lala lela) sak le) 3hehe lela lara) hana aa. lee8: bata mirror les|al kang fa: ce ajal les pata be! haha isis) pai pergi pasat jas daan pai, galak pai hehbabab sis hhhabbnargh isl ngn nn: nn: hibah tahun les salsjalalala laa ee) a.a jaja majalaya jala lesi fp. innuhh han mas ng, bis ria) lantamal #|s nien lalai six pai mal oka igialalaig (@) s8! hehe pai i8.i8 lala! kertas bina ji haa ep! pp hala ala ala annananan ssi hennnananan hanna gabah sis gigi lalalalalalalala lesi! mala ihhhhhhh sl| sai) lelsjsi jalal pai naa bersisi pata lee bni isa) mal aaa melalalal daan papan fee mat dalan lala lalai pai nana aaaaaa risisisigi fo: malala lala lau (ssi lee nn: isis bata kep duka #iaisjala a.a se: uas jala isi sia |2sisi! tee asas lan) lalalalala| jala eksis) bse de: herbahhe ke) hn: haha fe: ang gnnbann meja hehe singa tangga nan selama! a grup thuhehhh pati paniai pai lagi pata pai men: |e!aig! maa mon als: dana ati mali mali akan ala nan pai hanna bag pata bndanaapr ing) ji kie ean arang hhrangaagna io. (@) sis mahhrapehaaa raja jala lela|g! hii lela) lela lalajalalala sis: gyn are psi bai ir) sis: bak imi |s: im!| |s|si8 hal jajajaja) jejaka| arabe ala ran nga los jam oma ega s| maa mad hebehahabahie ba: hebabadehbaa lai here lal balanlala ajal e5g9 ega jelas ie|ia persis! shu gigi lalai lensa) pra lela baja |e|lsid! pai |si laju (838i pai |8j8) lai hana hadapi rbb nan den aarbarbaaan i# hharhaanaan harga |eis 2s: hhh |sides fan pm: fe: pai 828i $$) era) |g|sig! pai ti3z |a|a|a| jejaka bata (&:i selama! bajaj |sib pai pai pai aahbabe hati are pai jaa) bata naaaarrhaa tan aaa 812i iel hhb hnen bana 2s haasan ei8| pala tel jai sis: talk tni late) pak pai 28i8i: |e|sig! pai jejaka jala lelalala dana ptt pata ptt pai met dada los naa bis its lai (aj big patah sigi! aaa man gal dalama ajal tamaaararaaaap (aa! hee pe. berbau ana here aha ahh frrrahahaahara thhbaahbrabaa gin #alalalalalalalalalalal sisa mela tas: tel inn eeb eee sisi i8i8i sisi bai the kat tel ihhehh lara iri: lai png ian) raja bobo s)j oisicsisiseisicicsioeio 0olceisiseicsicicicsoicsicsicioiseisicoioisisioioe ss: si0i0: 60i jan ieg mer pon mea (s5: ss: s|s|s s$& nietitisj kja jaj oia. pns emg ken see: ie: id: bb: bb: des dim bkierier eme rer im: eni merek fe) sistisisimj|vi.imj w:j iiv roti mwitiwi mk: simi titiwimw: iv: st: jet pang png ta) kpa gta tea bta ls bal 'sisisisis|sisi|isis isisisisis sisi sama sisa sisa |sisi ssojsjatajeaa raja ata ara bla lau ula lai (8s s|s|s jang sta pan) dias tani dp: ma: do: bini po: tani bini ec: ep: kak inn bini do: tani pdt miwviwimwip kmi jm: omi mei wiki iiw wm:i palapa papan eni pnj ata inap tata ingatan njg nia, sal e(sisitititisiti :8l| j223i3 2iti gaga daan doo olseisisc'c'6c6is'isc'icscisciele leci sisi 6ci6c0is'i crisis'isicsisisicsisis'i so: isis:is:'sisi'similis (s:sisi ss's sisi disisipi sisisisisisis:i sis sjlojejoejajajajajejoajajejajaejejoajajejejoejajejajejaejejajajajaja|a hm: s|s|s len gem mah man: bas kali uml lan mor kali nan sipnpatata papan pan siaftatatatata tata talatatatatatwatwa tata bbs bd. bd. bca isis ss: sis s|s's sisidsisisisisi dias klu klu lani sll ona naa jak joki sir jak jong s31 s|s s|s|s .8s sjl oorsjosajojoejoeyajlojoejolejorel ojo lojejyojloelole sjotloereloejojo wi: stt sts ago dodo ologie'o'ioi'o'o!io:io 0o'e'cscicoie'icseicicoicse'icscicoicoiseicoicoioe'isioioio bas nan dog bnn tai de: jos din sil s1: jak jak tong a53 jak jong jok tak pkn sil iss .s& s|s|s (s2: 2jejejoejoejoolelele0. . 90jojojoejajajlaloeloeleiaia |z lal nirnieninientainininin nieninieninieninienin ini nieninininieninininin sts tss bki dea sisa kerja jelas are sta tar strata ata ala sja tanah lejejoejoejoejelojejejoleljejloejoejoejoejoejojaisjioejejoejoejajoejajejejieja 2lalat ala aaa aja aaa aaaa sasa asa m#ermirnirkirk mimi sin cee e b ee r ce bii npapenienen ienienien nien pnp senin sss tts see: bec bii oloioicoicoicicoicoio:'o gatot tolol tolol out gi. ss: ' j pet yan teri min yan bee yan bin tri tan ser yan man sis pe) sir eng air jak jong r11 pang s|s s|s|is s321009 sia ieee: tee: bee bee bee: efek bee ber e|e dago donna anna alkali lala 0oiscicice'iseiscicisicsicscicsicsicsoico'isioioicsisio similis0sisi6si60i8 sio0: oo: sll jati bag ttg jak jak jak jbr jam s|s3|s iss isisjsisis|sisi| isis isis sis sis sis isl sss sss nisn sis tiri nin asin sin sss sini nis aja aaaa o0ololcoicieloloicioio 0o'o0'inicio'icoicicico'c0iciciceicicic'icoioioi'io sd: s:s: sg: sg: do: o: so: sss jojojoloeloelojololololololo|o|0joloejojoelajoejaja kl s|s|s.8s lo oo: isisisialaisinjtai sing ini sistisininisinisisi nninininisin nin tina bis sis sss sps lilin peta issn ipin sin pas spip sri sps sis si: ssi s8: dao dodo oleicscicse'icicoieseiceisisioelole'ceicsics'inicio'ioioisis'isi'ioe'solois'inicio s'i ss'is!i0: s8:i s:is s0: ' ' ' | ' | sen sis: s:2j|e' .olelejeloj|elon|ooj|oo|o0| |s| |oja:a ini s|s|s bag 010101010101o01o1lolo o1i nienienienenenenieanfanen nienienenenenenienenenenenenenenenenenen sis ssb ssb bii dono oleicicscicsic'icicicsieseioeleoelo'iceieioiceicsioio'io'ioisisoiseisiosios'io'ioioeio sd: mela lani met lani sis: :.ololoejelsjoelojoelojoelolololo|olo|sisjoelojeia s|s|s sle'heloeoeoeo'oojoejolele'olojojoeloeloiois'is'oojejaloiojio'is'isj als i o sel sjelajalajajajaja|a pag esa pee aja jt pay alas sss sts bbs sbb stb saja singel jajal apa aaaa aja jalaajaja jae apa papa pal so: haru gel iba net get ika dag get tentu gac idm anti loo ojojojoloejoelololololalolololo|o|oja (s8 :$:s|s|s jog kang sok jos ie8 gek ono ian kes kek ieg sis: sisi sis sis sisi iisisisisisisisis isis sisi sis sisi sisilia |5lal lan amal nmr alan alan nilai alan nilai nan iain, fee oleicscicsic'ico'co'icisisioelolo'icoicsicsicsicic'io'io'icoisicsicoicscico'io'io'inicio : | so: din ber pan: ta: per min ser s:is: jojo jojojojoejejoejojoejojajlajlololoejojioj|aja jak sss ss: s|s s| s: s:s: s:s si3 sss ss: ssisisio|o|o|o|o|o|o lejojojojojojojojojojojlejlojojojojojoejoaja ssi kbr sds dg. gd. sgb bsd. nee eni ben. dna eng nan ini inn eni eni inn. seni sen sen sen sen (d3 |sisi| sib enak era elo lag) bibi sip bejojoj kanan men pbm sini'isiwiwirniwia:i siaimisioinimisiwinjialaiolai nimisiminim o: o0ro0 aaj aaj alh aal lai aan enieneanfa panen j0: ojtapaojatapa tie nya ato japan pala papan pala jabatan raja isjsjsissisisisis iss sisi|i bisnis is|sis|isis|a|3sisi| lala www wwi wi@ |lwiwiw wiw www ssel'e'oe'oejelioelooioe'ioelaloelhoelioelioe'oejojojloelololoeloeloelojiojoejajoioajo npp nai inn nim ini aini ini nini sta jeluaterrtarare nine utloiniolao gia ni1sule'ini:eio: co: o'olivia'o olo0'io0icsioioio 0iscicieoicscisicicoisiosicoieis nila jejaka size:ie:o:o pes kaa tan oi0' :' sis raja sia sore ojajoaj.a bat sae s|s|s:s s|s|s. s|s| s .s sjajajolalalwsjwjwlaloelsirjaw alwi ajal stw kitrjoeloel kw,j jojo jai da: wiw: seniman siainirininiu sisirtiatlaiwir kinrnigiain kawin ke) sim: um: iii w:w tiujoljej|wji.ium sitsisim mmi: mm: iimimjimjalalmimimjmjmwl iimwjmjmjmjajajmj imam mmm mjmjmjmjmjmjmwjm e|s:s8is:s5:s|g sis sss) 8s) o'oio!io o0o'oio'!io'o o'oiocoioe'inicio o0'eioioeiese'ioiciceicseicoioio'io dpk yan hen pat video:o0:o o0: o:o tia pgi yna tan oke pagi min bank min lor pug sin als:. j|ejejeoj|e les .scale . . |.|s|. ns:s sis|is sis|s :s|sis:s lan linienien bat oara psg. tini gen kj: .iu siri sta ata kia sis siri siri sia saja sisa see elaisititisiele 2jajak lesi 222i si) aang goo ono dog |s|s s|isis s|isis sjejejolelejajaejoejajejajejejaja jala jajajaejoejajajajajajajajaja sss s|s|is.s s|is|is:s sai kar ole lai pati pem lae nina ini niki nini aia tata taat tata tata. mimi mim mim mi: sisa ata apai ara kk: kk: rb: ie2 j|3js |23j23 selasa o0io'iopio o'logo'io'io o0ioicoicoioio'io o'vidio'ie'inicio'ioioioio'io ss: sie: oo: pan han tai oi0' sil :a:o sni ani zls s|s|s s|s|s s|s|s loro kei ani daa jam me. lk. min. upi dn. tan bi. yan tok. mn. (png nk. bi. man ma. tai pt. |je| 2jaj2 sape aaaa pejal jaja taneja pala pal sja pal papa eja ja) s8: oi0: :o0:o sio s:o0: !:o0! o0' : | leg oni sls s8: s|s|ss s|s|s s|s|s o|l o101 kel irirninrianla insani rnlalki kain kikinisinla iki irinininininininri nin sisa nan nta nienienfnin eni ninientpatai nina tai nyata tss sai japan ellas alel pale tabel jaja| tajam ja) oo! o'!o o0o'ovice'o o'o'io'io'o'io:o 0o'seicscioiese'csicioe'seicsioio'o disisi s|s:sisi:'s sisisisics'issue |sisi'sisi'similis'sisi is: jajeloeojoojleleleeio|e. |ojleleo0 . '.|a'|aj|.:|. #|s sis s|s|s s|s|is sisi|is sl8|e lele jeloejoljajleoejejejojolei lelejejojojojejoejojejojojn #|s istri kir ninnin faj ningen ini nen ninienininininininininin sis nina nia into ka) apapun inn menpan pan papan pap nina hang ang daan donna aan o'se'disciple loe'6e'cicioelole'o'iceicicoo'iololeiceicicoico'co'icoicoisisicsio'o iis: luka iii sd: di. iisisjo|eleloeojo:o.ojlojle oo. .ojolejojojojojololojojajoejaja ahh s|s|s s|s|s nan oloejeje'oa: slejejejajajaja lejejejejejejejoejoejejoejejse sg: s|sisisisis ss|s'sisi' ss: isisisisisisisisi sisi sis: sisa" ssi nimimimi mimimimim imalaimimimimimim mim sis s|s|s'is's's's|s|is s|s|s'is s's'is'is s3'is'sis' aga ana dog ee: o!i oi: oie'leieiesie:io o0loiseisisisisisisio'ioi'io jek jang jaa la) sni ani | s|s|s s|s|s|s|is sis 3is|is|s |s3 | z sd: do: om: om: gg: do: mw: do: mw: do. kia bu) dim apa jeng siapa rina star para biasa aaa ber ina |2etal3 28jaja a23 o0o'!o:o ole |s' o0o'ologie'inicio siasat |s! lola log ss'sisi s|s:'s:is:is:s i|sisisisisis:is isisisisisisisisisisisi se: sj 2j 0j0 had 0j707017010170707 s|s|s .s|s|s si|is|s ss: nd: iss heng 30g jang joe ida nia sglaisinisia nis sisi ini sini stan tanpa kini siaran sis hadi mass sian modi musi pane maka ata psi koala koni most mena mon dos beban don bon bona ubi bal kal pati sel kem ss: |s: si3: 5s: iii aini dini niibiii 0o'oiscioleloicoic'iciololo'ico'tico'icoicoc'lolo'coicicoicscicoicicicoicoicio'io suisse:ie s|s:'s:je:s: iis:'seisisisis'is isis: : | : i6ej|o|o:joe|o:joe:o sll sc: bag ken bela s|s|s s|s|s.8s s|s|s toro ojo oej sejak kena kep ian aja aia nienienigafa nienyanfanfan nienipanepnenienipanpanpnienienienin fin: pip ipr irr mirip pin nene eni reprint eni pin sis 2je|j232 222i dag aan dona s'sasis s|s:|se:je:|se:o iis:'eksis'isijsis lee: 6ej|o'oejoej|o'oejoejoe'ioe:jo is: ss|e:ejejeejelee. |jeeejejejejelaa |. ai. s|s|s s|s|s s|s|s ss: bora sar iss pee kena one dana a15 lo: wiki wo: wi: wi: wi: as) siti tit ja) aja jane aa) jae an) jae ang ala 2je|j23 2jaja daa don doo doo o0io'o:io otloioio:!:o ojisicsioioio'io o'oioioicico'icoicios'inicio'o s'sisi s|s:'s:isis:'o si|s:'seisi:isis:is |les:isi'ise|60ieioej|size'keji se: ss: ss: |ejejejeoejeleo. ojo |jejejejojoejejejlaaa0|.:|. s|s|s s|s|s s|s|s sd: sie logo1o01 kang soe s5: s|s'disisi's ssi|isisisisioi sis |sis'sisi'sisi'sisi'i sis kan aan bina dna dna senja one pena per dna dji ja 2ja|a jaja 2jaja aja ben dai iii 0o'o'co'ioleleoicic'ciololo'co'o'co'ic'io'lolo'coicoicicicicicoico'inicio'o ss'sisi sl|lease:s:o:o |s:'ie:s: :e0:o:c isis:isisiciseisisieisisio:io ss: sos ole leo. :.0jelas seo . |.|e|aj|aja s|s|s s|s|s s|s|s s6: lee je|.: ole'eje'objek:|. lejejej|ejoeje|ejelisejoj|ej|eia ois lagu iiw visi sim uu: eee sis:s's goa dagangan bnn ben pen pen ben eni nina sen seni. haha kem krl ss: ela pai r i bin disita biz3 ibi) o!| nimisium ssinimnisiuiwin dinimisiuniwiniwiaigini mia alla s'iei'se:'se:'o si8:is s:sisi sss: sisi s:'si s:i8: aa: sisi si8 so: s'o0isi'e'sisi'oe'oiosioe'o dkk: bee: bee de. bee mmi mim sisisistis wiemiemiemiem imi vj: w:j w:j dag ol0 kel lai jab sta ini ari senin nina nienipnipenien eni nipenienipanpngpnenganen ien acara:ia aaaa piala ia'iaway:ia aaaa jajlajlajajiajawjiawjaw:i pep office'cec'ic:io is: s|s .|s s|s|s s|s cgi.i. inj.u itsiwimig oia:i sisa ssisisisirial s|s sis!is s'is|s oo! ole! co: oo: s|s|s sis sisa sis imi wiki sis oo: oo: sel kari an) s|s:se:s0:o0:o: ils sis|is sis heran meme rr nr nr nn mu a isis isis i3la mes plajajajatai me: casa saus s|s nai tata lai sis sig bag ioi klm asi is men iba mal pagi gis|s|isisisis pee oo: sis reni oo: ha: basi al: alang ils:s|sis:s:s:s :s|s sisigela sis isa |3i3 sisa asal sjtnpapan panen (ls s|a|s pep. olive'iceioc'io:o s|s|is e|s lea 2i2i sl4girls sasa |s|s|s|al #|s sik iriririririn isis|sjs|is|sasis|s bbi oo! isu kecil |8s &:.s e|s alma #|aja 822i lejoejojoo: |s:inisiasi: os: eka lil lil (ls s|s|s sj| teslele is: 8s| ss. s|s|$ flo: sas sara aja s|s isis'isis'is'is| oo: ls! sloss sa! 3lists sis s|s|s sll s:s sil s:e:o:o: oo: ai. lalai wita siak saja jajaran olah isis s|is!is's'is'is's pepe s322 o'lele'referee'eie olelelele lele|e oo: oo: 0lolololo celololo sisa:si :2joejoejej sleleleje sleeve s|s|s s|s sisisisis similis ale: slejoejoejejajo oleleleljo olelelo nai alalajtaltainianial s|s dies sila sis iss sipp ppp oojlajantla majalah isis s|$ teks sale inna lala 2lelelala| ielelala| te) c'e|s iis sie 'sisi olelele|e olelele lo: oo: oo: o:o 0loloelolo eloloelo oya olelejejo elelejoe sisisisisisisisis sisisisis| sisi|sis ss: loo elo:| simlelele mlailrjo g's|s|sisi'is|is|s| pee elelelale lelelalah sig sisisisig similis js: sis (ss: slelelele sepele isis is| is'sisisisisis sisisisis similis als:oeleloehoioiojoj soilmlelele n|mile sta islam "ss dianja ajal algiris dng sis|s|sis assists| elelelelal lelelelel leh a28 oo: oleiceice'cepogo rana) si.l3 3ls3jis aigisls sisi milisi., pemain ing a.a els s3) iis|isisisisisis sen ada tes eh! |a| plan lal asi ken ast pop haa hana aga da: cela bis eng sle| $|sle ois di: siri si! n:w sis padi pi: g|isisisisis|r sig oo: i|sgi sisigiog:o isl ssi sis sss inn isl els clo:' : o0|0i0:0o dls sis|s 8sla malala efelaleloejojo| ojo nina fan alaska ari der man org des a.a sisisisisis:is:is: s: s:i ss:is:s slejeloejoojo' e|cj|o'oje'ioejais dt tes eye bbb sbb mie sisi sosis: sio: lah papan peran brg bean muat kabar tel kiai dat dau eta dua bak mai (es i laju ajaran ajalujluluajalmajal| mjm sisi o'sis'is's'sis'is' sisi sis'ias'is'ia ss: s5: s5: 3i3: leci ce'comic:ioi'o'oic'vidio'io!io:o bag bak aan (an) par tit titik siti .i.i.it:i iii titi. nininininienininienininininioiminin isl ann ran pantat mer aur lal panen bee penai per bee. bee b2. bee bei beres bee in. bee pra jam iis ain ab, :|: sa. oloicoicicicicicioicoicoioioicoicoiocio!'o s s: s:is:sis:s: s: : :s: : s: s0: :s: sis: al dep man. wan mp: bg. ma. sll mimi mm: mi: ian) mimimimimimimimimiwimimwimi dini iiw iiw iiw iiw iiwiwiwiwiwiwiwiwiminiw:iw aaa han ia! os! sini ttl oiciceioicioicoioicicicioiojioioio'io is: ss: sisi s| s inisiasi$s is: ci: liwjwivwj iwj wj iiw iiw iiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiw,iw gi: sg! isa) oioioicicicicsicicicoicicicicicioio ss:'sisi:is:is:s: s:s2: ena ara sisisisisisisisisisis'is:isisisis:is ss:isis:is:is:i sis: sis: s:isis:isis kita, pas bian ati, fin, mio, hti mn. tani set ken ita, bapa rita, net bika, pin. mba, mb. nenienienienienienienienienienienenenenenin ss: s5: s'i sisisisisisisisisi ssisisis:is:'s:s ss: ss: a|e.c.|.j|a:j|s sioraloloaisisiajolo alone color osis al mimi mimi mmi mim ala mimi mimi mmi mmi mmi mmi mmi aaa aaj aja raja aaj aaj aaj aaj aj. isi ss: ss: $$: cite: ai: sta bel tenan naa sd:i0: : : is: s:s:io: el|ej ol0jolojojlojoioejioia:ia (aj sis: s d: di! sis: did: di: oi: mo: mo: so: mo: mo: mo: mimi mimi mimi mmi mmi mmi mmi (aj aat aat alias alat sa: alel alai lalat asli tao s8: s8: s5: s5: s5: s5: s5: s5: hti ae: pera pas pai dom pare pan pen pemanas pan oloicicic'ioicicoicicoicoicoicioicoio'io sll sisisisisis:is:s: : : a.a sis: 5j:20j 50j7 jaja is's's's's:'s's's's's's's's:is's':s:':s sisi: |o: i0: o0: demienenfp men jfj mpn meme ne: raja ailajaiajaiajadajiaiai aji aa: rb. isis s2 | si2 sis sis sisi s| s| sil lo'icicicicioioicoicoicoicoicicoicoioioio (an) ssisisisisi is| si isis is is| s| s| s| s| sj|s doj ol0| o101 oi: sis aaaaaa9a9: : m! nid mwekemke meme meme meme sia: gg: (s8: ss: |.8j|s ss:|s|s sisisisisisisisisi sdi isi yg: et: besi: (@) 1s sia! bts! pai ai: tel ket wal ynw "ena | ellen iealalalals psi tas an) bag s0i ' ' ' ' : o0: o:o0: o:io: o:o l dpt dak dat ian) aaa nang ana ari pem la) kel disisi si (an isi ssi ssi ssi ssi sisi ssisisisisisisisisi2 men ba: mb: meme minin meme mep meme meme meme meme e|s similis ss s s'is jaa) sell lex, naskah ale |elenjelajaja ajal jelajah ajal ololioioioicoicoicoicoicoicoicoicoio'io'io'o ss:isis'is:isis:sisi:isisisisis:s:s a |s lejelioejojojojieioioioeliojioejoejoejeoejeaeja ssisjojoelojisisisisisisistiojojieioje tas sieiscisisicisioje'jio'isisicisioje snn nienienienienienienienienienieninienienienieaian ej22 aaaa dan prang kas saingi kta merk esa kunci secara stang saksi pets merasa men s0iscisicisisicoisoioicisicisisojio'io:'e mel jan rem bet is: z)| sis sidi dididik si| divisio: ban era teri ber tea ebt ebt ue tes ebt ebt latalhalaiaiaiaiaiaiajiaiaiaiaiaiaia s2: ss: olceic'icsc'icsc'tico'icsc'tico'tico'ioi'o sisisjiejojoisisisioi similis:is:ie:e (is: s5: pat yoh sil s'i ss: s's:' :s' s:'o o0: oo:. will uo:iaw:im raja saitama partai aat rajai aai sis: $$: cici kiki: pd. plasa sg, aeo lee "na tan eni ng: seni: eni. con penis nne: dense sen sibi ialah seals is| iis! is! ie|g bs, jo| sim 2io aimisimiwinioiaioiain nimimiwini ain so' apa ai. s'i sisi'o'sio'isejio'iopio'ioeioioejoe'is:ie tas npapapap apa aaa aaa sisi sisi sid ssi disisi sisi leeejo|o: mo: om: om: db: oo: mo: dj: mo: mo: dm: om: hm: s|s: naipnpapafapanfpanpanfpanfanfanpafpnpnpanpapa ajajajajaj aja oloicicicoicicicoiscico'solo loicoicoicoicoicoioicoioioioioicoicoioioio'inicio |sisisicisjie:'s:o0ie:ole leci6oioisiciojio'sioisioisicisiciscioiojo isis: s:s:s.s:.s|a.s.a|s| ss:sisi:sisi:sis|s|sis.sis:is|s|s|s:|s:s iiw iiwiwiwi wu: s s iiw iii iiw iii kwiviwi vivi biw:i w:i uji sisi! '0inioioiniolalo'iain ssiolioinioininioiolioio'inioioinioio mimi mimi timi tim jai sisi mmi misi mmi mmi mim: men ken 2s|is ss s sis|is s5 s3 ss 3s is:s8:s:s s:s.s sisi s:s sis sis sis ssel'e.ejs0. .s|. .leles: s |8j|0a|a|aje|eja|aja|a sini sis: sisiesesi sata ts: sss sks sia sia sala stalatapa panen ras tari apa air eerie riana nina rina fis ilmi mimi mimimimi mimi minimi gemini mimi mimpi minimi minimi mmimimim sih sis spp arsip ana isi siber abi bbb bisa bbs e|2s sis |je|s ss )s3| s3,s |3j s| solois:'cicit'icoicico'io'pole lo: co: cicit'ioicoicoico'icoicoicoioioio'ioi:o isicisisiejo:'s:sie:ole le:io'isisisiciojioisciolioisisicoisisiocioio:o lau ara one ss: s'isisisisisisisis ssisisisisisi disisi sis sisi mimi mi: mm: mm: mm: minin mm: mm: mm: isl nmimpmfpmfp mete cp: s.t: ses tes (vw: wiwiwiwiniwiwiniwla |lwinininrniwiwiniwininiwiwi wiki wiki iss isi siapa saran isi sar spa era sis ss sisa . 3333s3 asas o0io'iconic'icoicoicoioicoiole 'icoicoicico'icsc'iconic'ico'icsc'icoicicico'icsc'io is: s:s:is:s:s:sis:s:sls is: s:s:is'sis:s:s:sis:is:s: similis:isis:sis s:s ojeljeo.s. .e.|e|ee|e|eee|ajs sis sis sisa ssb adb ia: is: s8: low b0ls is: dib 0d: dwi (si siw| wiwiwiujujwjwla |ojwiwiwivjwj www www wjw s5i25 olceicicicicicicsics'ioe'pole ceicicicoicicicoicicicicicsicsicio'ioi'ie is: s:is:s:s:is:s:s:s:els |sis:s:isisisisis:isisisis'sisi'sisi:is:s ojo ojo ojo ojo ojojoejojoejaeja small isisisisisisisisisis isisisisisisisisisisis isis sis sisi sis: disisi sisi alone sisi sisi sisi tss tss. sisi. nenpenengapanfngnfani nienenenenfpnfpnenienenenenenenenenenenenin cleric'cicit'coicoic'ico'olo lo'coicoicicoioio'ioicoicoic'icoioio'inicio'inicio is: s:is:s:'s:isis:s:s: |le is:isisisis:'sisisisisis's'sisi'sisisisie kai yan kpa pn. kg. dn, it. dn. bls iss sis |sisi isis sis sis sisi sis slam imimimj mimi mmm sim mmi mmi mmi mimi mmi minin dom lalat alatalaltatalalala lalat atalalatajiatal aai alat ala aja isisisisis| sis| sis|els similis| sis sis|is isis sis s sasis|s ass delle (ee sis is:s: :s:8ss:.:s.ais ss:s sis: si3 fe! sisisisisisisisis:olo is: sisi sisi sisi sisi sisi sisi sis: sd: mo: do: do: mw: mo: mo: mo: mo: so: mo: mo: oi! mo: mw: mo: mo: mo: mw: mo: mo: mo: mo: mw: mo: mo: mo: al) aan una asean kan lalat atal aalatalalalal malai alalak aai aaa kiai aai alias alias saja ella alel ala faalelala lela raja aaaa oleh'iceicic'icoicicic'solo lo'ceicicicicoicicicicoico'inicio'icoioiciciceio isis: ss: s:isis's:s:s:o|le isis: sis:s:s:s:is:is:s:isis'isisisis:sisi:s sis is:s:e:s:o:e.s:.o|c.ojejelesisl|ajslejslaja|sj:o|ajsjejelaje|s:a sisi sisi sisi sisi|s'sisi'sisisisisisisis sisi'sisisisis ss: sis: do: sioslololalsjolo|slo|lalu|s|olah|gaya denim mfp meme npf dim mnfpmemnemne nip mep min mpm peng ala afalhalai ata aa: raja aaa aja aiajadajajiaiaiajaiaj aaaa, is|ls ss is|s cicicieieioeicioeiole coicicicicicoicoicoicoicoicoicicicoicoicoicio'io isis:s:s:'sis:'sio:sole isis'sis:'sis'isis'isis'sis'isis'sis'disisi aan pai rea (s3 ta: ne esa link. yakni . bee ne bni es. tee si. es. ter. ber. ber ber. ie. bi. ben. es. es. tes bieber lai fajajai jai aja si8585 sss sll akan ban banua bea ara sake s|s sis|is sis ora slr emr pan men asi s'zs|s3|2s sis is'sisi isis sis oleicicics'iciciciceicsiolo leiceicoicicicicic'icicoicoicicicsicico'icsc'ice |lisis:ois:s:s:o0io:ole le: si) ana inn ane ana sis sisi isisisisis isisisis sisisisis isisisis similis loose: e|esjoojo|l jojo ojolojsiwj bwjojoj ojo www wjw|0j ana mmm mami mmm sss sis sss sis sis sss sis sss tor han bank senin snn pens bnn san ben san snn ann sen bnn ben ana doa oleh'cicit'icicoico'ic'olo lo'co'oic'coicoico'icoicoicoic'icoicoic'vidio'ico'ioi isis: sis:s:is:isis:is:s fils is:is:isisisis:isis:isis:isisisisisis:isis:sis s:s:s ss: e's s|s|eso.s| |2js |s|se|a|aja aja sala is: s:s:s:s:is:s:isis sisi: s:isis:sisi:sessilis sisi:s:isis:s bau uya cm, bkn yna tema lain unuatemnmn cream nipnenienienienyantan eni nienenienenienienienienienenie nina enenieniynynienin sis |2s is|s sepele sae pelapis alat ala laa lalat ala , ba: yeni pmn bii eni ter isicisisiej:oe's:s'ie:ole le:io'sisisiciscjoisciolisisisisisisieioio:o ss: s:s:s:e.s:s:.i|is| s:ss:s sj3 eja sasa s:s al: s'similis similis sis isisissisisis s'sisi similis s'sisi's sisi'isisisio:isis:o sisi ssisisisjolioisisisisisisie'sisjoio'i6 ite ber era beri bak? tertera rei ik? bkd ber ter beri aajaijajajajai aja, aajajaidajaji aaaa ajajiaia,j aaa, awa,ja,. oleicicicicico'ic'iciciololoicoic'ioicicoicsicicicoicoicoicicicicoio'vidio sisi:'s:is:isis:is:s:sele isis'sisi'sisisisisisisi sisi' sisisisis is: s:s:s:s:ss:sis.si sisi sisi s:sisi: sis sisa sisi:s:|s|s:s alel sis: s:s:is:s:sisi|s is:sis:is:sisi ss: sis: sis:is'sisi:s:is:is:is:s sisisisis:'sis:is:s sisi sisisisisisi ssicoisisiocisi ssi sosio:o (sisa .wia|aiw kw@wj kala lawas www www www www www latar atalalaialalatal lalat alalaiai aal fatal aai dainiai s|ls s2 is|s tenang pai eni dan dan pe: ini pencari pan dini benar da. pandan. detik: den jan tahan aaa aaa bisa raina nai ana an sisi pin bana lee sis bis bia| psim opo e2j ika bim pkp meja mea ssisinisiy'iwinjwiaio sisi'isioinimisiwinigigiolain nimisiwinia os: : : ois: : :1a a5afa bap npenienenenfnienin relio:'c:'o: :01m los: c: salat tata lapar aas take pbl ala pap apa aaa mpa atas slalalaianjtalalatainjiala mimi kimi mimi kimi mimi mimi kimi mim kel ojo jogja kel 0d: mo: wm: mo: mi: mm: mw: fo: oo: oo: oo: oo: oo: wo: og: ana oj3 ore ata nininiata nia nini npp nia nini oki iii oki iii ikbbbibibibbk oisoicoioleo:'oicicoioiololeoicicicioioiolo loicicoicoicoicoicoioioioio'io'io yes da. yes ya: yes yes ss:s:ole 0lolos0: |loe'ojlololololo|o|ojojioloia sib: sisiwiwi wi: sbb: wi: iiv iis bikini kvi vivi o0: onion lolo:salalioinioiolm o0: oo: mjm people) gun kena wan dag pmn ang mimi imi mimi mimlalmimimimimimim ilmi mimi mimi mimi mimi minim sis sis|s s'isis s s|s|sis ss swiss sis sis |s's sis'is s's oisisioleisisisisisololc'cicsisisiscioleo loicicicicicioloioisicioio s:is:s:ele:s:se:o:ce:delle:co:s:s: cs: s:ole les: ss: sio: nias kab daa pan isis| s s isisisis|s isisisiasis isisisis isis |isis|s|s sisi sis ginjal selainininjalelaininiainjalalm jalajlanininjalainiainininin iai mimi kimi minimi mmi mim minin meme minin men mim ban aajajajajoajajlaiajaj aja, kai ajajajajajajajajajajaja,a 3el3 3lsl3 sia oioicioleo:ice'inicio'lele:'co'oioioio:solo lo: co'coicoicoi co: o:o sisisejele:is:sis:sielolsisisisis:isle isisicisisisi sisi oie:js s:s: :010jo: oo: is| similis sis|sisisisis sis sis isisisis isis sisisisis (sls miajulalululujlalalujalululajlujumjujulululujajulalujuiu oo: ini win: signing win wiwitan:i vj: sis's s|s sis 2s s|s|2s sisa sisi|ls|s sis s sisi sis s s'isis alo:icicioloio:inicio'iloilo:icoiciceicioiolo loicoicicicicoicoicoio'icioioio rs: ss: se: elo :s:'s: hello:ics:s:io:s:se:lele is:cs:i sisi s:i sis: o:o:io ann sena ora sena oei oyj ore oren sis: sisisisisis sis sisiojo:io sidisidisisisisisisis'ioe md: mm: mm: mmi mi: mim mimi mi: mi: mmi wwe lelwjwjwiwj oil |elwiwiwjwibwi www wjwjwjw 0jejwlmjejwjojujojelujuojojwjojujoljajlujujujujujujujwujwjwjwujwuj s3ls|is32 aaa tina sae sai oloicoiolo:ic'ioioico'pole:'co'ioicioio:solo lo: oicoicioi o:io:o sil sis:pole'is:is:isisieloe|is:sis:isisisieleoe isi:icsisicisisisisisisis:e sen sen bea hanan bra idkssisisisisisisisisisisisisisisisisis isisisisisisisis| isisisisis sis: ssi is:i ssi ssisisajalsisisisisisj ajo ta. bea bia ta, moe res did naked njajajajajnlelnjajanjajnijnjnlg palapa papan papan papan eni 2jaja s2. o'coiscioleic'coiciciolole'cic'cic'icoioleo lo: c'coicicicic'iconic'icsc'o ss: ss: s|le:s:s:s:c:ole|le: sis: sis: 6s: ile le: s:s:s: s: beng ana bra so: ss! sd: s0: tee mmimwimimimimlalslwiwi mlo wiki mimi mimi kim: aja)a mena aa) bae ben umi .jai sia alaltaialalalaj aaa a i a.a njajajajajafajajajajaja, |23i233| sele: ala isa abs) esa jaka o'comic'solois'oic'o'pole'cicoicoico'iloilo loicoico'ioicoic'icoicoio'io'ioi:'o so: s:is:o:o s:o0'o0: sle:s: :delle loo ooolejle'olojolojooloelelelolojolojelolajojaiaja fe! ss: ss: sis: sis: slo: oa: wal o'wjw:w: wlwjlaiw:iw:i w:j so! mw: mw: mw: mw: mw: ama jam pan b2? bep bat dan bear bae sisa sisa aiajajlalsinjalajai ajal jai siapa ala aaa |l2| ban belia baba o'oic'ole'coicicsiceioeleolo'icicicoicsioioelelo'coicicicsicsicoioicoicoicioio sil sis: s:ole:c: :0lele:c:s: 6s: 6s: cs: selo le: 6s: cs: 0io:o: sis: e:title:le:o:ie'o'ojeleleioioe'ooojlejlelelolejolojelojieloeje'raja 3kls sisi sisi:s ss: ss! si: i s: oi s: s s5: s d: oo: oo: sis! o: ss: si o0 kaum::nujum aoiujurujurululmsmurmj ju,jm ke! ndiemjnenfpnefemfpmne nfemfp npm sista sisi sisi alasan nina lai aaa nian aaa | 23i23 eje2e 2lja|ja slot'co'cielo'oiceioeioiololo'icicicsicoioioleoeloioicicoicoicicoicoicoicicoio'io yes yes me) 2s: bere order ls: s:s:isi|s:is:isis:s:sis|is:isis'sisisisis isisisis' sisi s's'sisi ii: b8: is: ri. laa ja:a ojuajalujaljlalamjujajlujasa ojo kmk mou slavia:i sisi ola:i oia raj na: sid: siapa ti de: de tesis bei tesis | sis s'is is|s ss s3 s|is|s|s is sisi ss s'iz'& o'|oio'o:o: joeloisisio! oisisisisisioisicisisi als sis sisi:s s:$s sis| s koper os) sam seo mms sis sis s|s sis sis|s s's sisi sis| s|s s'sis sis s'iss sis|s ajal sisi ielalala laa alla alas peel laa oioicoioleo 'coiciciciololo'cicicicicoiolo lo'oicicicoicico'oicoicoicoioio ssi iisisisisioejsisisisjieisisjoelele leisisjoeioioeisiojoeisisjeio ss) ss: os: soo 0j101 era gab |4is3 isis sls sisi sisi isis isis isis isisisis similis isisisis loss olelelslsjoojalslslelelejsojelelsjojojojoj sisi iwj b0j mimi mim minin tai miemimimimi meme meme mie minin meme s's|s ss. sisi s2 is|s ss ss s2 ss ss' don dop s:s:s:lele:se:s: :lele:c: :01e |le:s: dra sena aan mainan ils:s:s:si|s:s: sisi sis |s:s:is:is:sis: sis iis:s:is:isis:i sisi similis:is:s s:s:s:c simile:jo:o sis: ssisisisisjojoeloji shojo:e ken papa kun bma nou ruu kmk mau sin ienjpapa nienipanenenen nienipnpanenfanfa nienienenenenpafafanfanfninin sis '3l3| sal esia laa jo iofalolnla kalau bala (mba sah keoslonfo rs) disisi2 'oioicoio:kolese:c: co: oi: oi: o:o o'0ico:tico'ioi'ioi'io'io'io:o sisiejoele:is:sis:is:cells:isis:isis:siege |lo:isicoisisis:isisisisiois:s s:s: 010jo: oo: sis: s:s:s:s:s:si|is|s:s:s:s:s:s:sis |s:s:s:s:isis:s:isis:s:s:s:s sis: os: s: :oeisjio:io:s sis: m:um animisme imi mbp mep aci hoc? bin son? boc uci bag tap apa: pipa ai. aaa ai. aaa aaaa ss s|s isis s|sisi s|s|s s'isis'sis|sjs ya: bae ane oop oei men rat sis: si o0 sis: i o: dd: ss: :s:isis:oe:o s'oisisisisisle isisisisisisisisi sisi sisi j0. olwlolawlaw:aw: mw: mw: ooo wool. ojaolaia:im tas raja aji aa: ajajaijajaia:i.a ajajajajajalaiajiajiajia,i au, s|isis sis sis|s|s sis sis sis is|s sis sis'isis' sis sis sta elo belalai isi. bi! hate ana ana sss s|b r23 nilai aini misi dinimisimi win dia'imisimniwinioiaioinimia mim ooo: o:o n|olololoioio 'oe:)o0is: o0' sj alam oo: o:o ss: o10 ooo: kat bar bar maman man seo mini mim sisisisit viemimipmip kim: iiw mw: wi: peta nas kel kel tag kata oo: nim: mw: mw: mo: mw: mw: om: om: om: mw: om: mw: mw: mo: pekan tag an: o o010:010laju: aaa nina pnp ninipnien n#eninipnipnfanipa nienieninipnipnfpafanfanienieniyanfan dini pan mia seni mistik sini resmi mini opo title leo: ce: co: s:s|s |s:s:s:s:s:s| sisi s:s sis:ss:s:s.s s|s sis mimi tinju mm: minimum se|s|s s:s:2s s|s o0:iol ooo! oio:o so: s:sls |(s:s:s:c:.:.|s disisipi sa) apa mom: nan isyarat lalai airiaial iai mm: im:i inslonit kal |s3: sisi sig sal oejoejoejoej ka) ss: sis iis isis:i mm: mm: mm: mm: sis: skk rsi ras sc: kini an) eh. re alone: ooo: o:o ss: s:is:is:ioe:oe:e sil ss: is: sis |s: ss: s:s| low wivwiwj wi: gp! s:s)g iiviwjujujw s|se'similis'si|s title le: co: o:o lai ss: so: fe) sis. sis|s s.ss. sja ian) lt, sll s5: sis: sis: s:s oo: saja laura kia ing) sia nienpatafata s'is| s|s'sis'sis'is|s njajalajaja cool olio'ioi'o ss: se| |s: s:s:is:s:co si| (sis: sjoejojoej tee |sisisisis':s mimimimiwiwm mn: nim mjm na. aajajaj aja .mj o'iol blico'io'ioi sisisisis'is ss: sis: sis: s8:s om: om: oo: kei imgml imimimimi asi (sisi aaaa bata a.n deed (palatal telaga re'lisis! sisi|sis similis is:s:s:s:s:sj|s slmalalsals iimlmla sis: sisi|is:s:s:s:s:sl alabama alabama ss: sisi: oo: ss) s5: sis: lma:ml elu mimi sa. ajajaijaji ai. s3:s5: s|s|sisi s|e| sea lal: pele iaa s|sis|s|s rn: sis isisisil isisisis se: similis:o mlalalala bianglala sisi sis bip wo) ema gaun aci slogans jojo is: 2s| s|s| s'is| 's|s els|alla sisi|s ata solo lele is|sl3 |s| sis sis |sisi's:s:s si|is isis|s sisi i|s is'krisis lele|le|a sslolalw ejojaraja ing clavata|t alsjelja jalanan ala alla krisis|as|s sisisisis| sjl ial ilelalel isis|s|s s|is|isis o'joel oloioioio'io als isl3 |s| i8is|z|s s:si|s s'isisisis:s slsisisi|s "locals ss: ss: s0: flejeloloelojolojojioj sells sslalala e|s| dos pare dna alba ejejejeja ejejeja s:s8|s|s:8s 8sj|s8 sil: isisisis similis a)|s ssi sis: slelelele seluler ss: sisjiolsjisis slm|ls is|s mui'impala tu) lan sis: lalalals alabama isis sis snn njanjanjpajajanlia isl kal 2jae g|s s| | dar pers self ilelelelelel lelalelel violet le! cici co'c:o sisisisis similis fav) (aj s0: ke) lele ita ss: sis: ssisisisis disisi|is lalai s3) sisi|sis disisi8| mm: oi: mep 2jej2 aja ssa bae jeep 2lelelala| lelelele| pen eng sisi sjs sisisisisi isisisisl salat ss: sis |le:s:o:6e:. :iol| sslelelele sepele sls:isl|s |s:inisiasi sis s|isis|s|s sisi|s|s sll ss: s:s:io:o sle|lesi|s sel|e kaj disisi raja kiai 222k mlalalala malala is|s ss sis cfb3 bat bisa sl,| or! sia: ba. sio dinimisiwi ai. oi: s:o ss: s:s:o:o nien nengatfsfa wiki siririririn si|is|s s:iss similis|isisisisis halal nina nipnipsipninian aja ajajajaja:ja pop #lalalelul8lilalsl yam napak eri mea hape beban bee iaaaarrra :lg hahahaha ni! arra haa non nobi jg! raih lele bea nan nanaduni rare lalai mak, thl: sila prbbrrkra tenaga akh lala arah alel isa) sx) inna a.a sar aa bai pai |&: hii sas dkk laa ih: taa lala meieieie lai sia negara lela lai ika pphh ha: eli lara akh aan hak sania ana pan abdi #talalala abs lala bhi ria jala lela hkn tapa gempa keke hhh las hehe eta han eat ipa hii lala bha a25 oli lala ana jai isi8| mrk :| hanan sign bab dod ran lela akh ba, man are lala aaaaaa xl ahh farah hai ahh ita haa ldk aan ama aa2053 haa bhh |8i jer ig: arab oo: lai lea) ben dp) aaa tan laba haa baha lala han eks aaa bai kala rea aaa lela arab hbr ada lela ala ia! a33 jera ja) para dane lala arda helena lala heran haha emi isl aan head aaa lala habe lala hash lala ape aja naga s:| ss) balada arah tangan (ae) sisi eia haa se) lala) rea lela hehe #alla baba alabama bara aman dane malu lalu see share hahaha herrera maan para bara sharia efek berada har olo'icoicicico'cicit'io'solo loicoico'icicicoicoicicoic'iconic'icoicoicoio'inicio der yon ninenienj mini ben pat: pas peta san tan mal pane drs bos bn. man doa. mini rnininfpa: nina mirip aip minin apa: ningen min ien ann olalainininialainialal ola anapapnpapapap nina nieninpapnieninin mi) meme menu men emi minenfmoip meme nemienenie memetik men nip fe) si nenenienpnpnipninienin nenenenenenenenenenenenenenenenenienenin si22 sesi s2: se: sll isisisisisis'isis: isisisisisisisisisis'sisisisisisisis: nienienienienienieniyanenin nipenenpenenenenpnenenpnenenenenienenie nim sha lsn mn: mimpi ririn mirip mi: sis lalalalajalajalajaglm laga: d2: si8: :2ja ssi? 232i is:s s:s s:sisi:.s ibi mpm wma ka: ka: ban mti ma: bs ata dea ba: bae mos pa bs bias dls) og: og: lo: mw: wo: mw: w:iw: mw: oo: co: mw: co: cg: cm: o9: co: mw: co: o9: mw: co: la) jae jajaajaa jalalajajafajajajajajajajajajafajajajajal is:s:s s:s|s|s:s3 ss) kat ngeri bla pi, mio. min ma. san ban bin, boo into kea, is) sisisisisi siti .isi sisisisisi sisi list: sis: sisi sisi.list:.ist:. lacinia:'mio:o'99o: la: mio: 2jas ses lam sil :s8s8:s.s: s:. sis|is muu non kan han ps, pa, bia, won ma. bao pt, pita, ba, in, ban mas dago hito, pala #sl sisisisisisi sis: sia sisi uisiujajujujuiuj sisik jujujuja lain:a'aoa: lagi: mm: aaaa berada paa badal als sis|s ken eno tel pmn ran sisisisisisisisisisilun (disisi sisi sisi siti isis sisi .ita sll lain'a:9o 9o: lag oajajajajajajaja,ia aan man fa) 2ja asas slo le'cic'ico'iceicicicicoiolo loicoio'icicicicsicicicpioicoicoicoicoicoioicioeie elo lo:s:o: jlo:o: nenientlol bim keb eco: m2: p irt m2: isimimimimjaimiwiaiwl julio: simi kim mpgimp kpm its imimimimimisimimi siman lmisisisimimisimi sisimimimimi timimitimiwm vieninifolmemenemieninemimp minin min jala sisi sini aiaiajnjai aaa alalajaiai ajajalaia eme ikat best cst bet buat isis sis|is mas (an tea dana han ah. ds ho. kar isisisisistiwi #sisi:a|lum (sio: titik wiw:i titi sisi: tim: siajsyan sia biaya, sisibiki01otaikajkk syari aia (si 'si8 sis :sis:sel2 titi testi si32: en eksis uefa bela ala eeafalafa ena asl is: s2 e|s|is sis aar aajatajal alat ala tarakan pap apa apa apn anta aaa siaiwiaiwisiwiswi wiwiwiw wwws wwii@wiw@ wwi www: www: krisis s|sis|sisisisiss|s |sis|sisisisissis's|sissisiss s s| s'is lela (enam jala jalapa aaa lala jalan aaaa aaaa ran brg kps eps kpu msn nan rp3 kang epa mp3 man kps bpa ppg kasi mp3 npsn bps psi sis: s:s:s:s:s:s:s:s:slams:s:s:isis:is: :s:s:is:s:s sis: :s:s:s:s:s to: nd: kan pon ms: ta: dp: ka: te: na: bn: ms: ta: bo. mia eni lo: oo: mw: mw: go: mw: coll co: co: c9: c0: co: og: minimi mim:m miemiemememe meme meme meme meme minim lal alla a sala! akan ppn laut tenang mapan ny: minat lsp tenun: dipan pai tanpa mas: man bina dna pasi bta tc) s2: sis3 aas dgn doni pes kar ips psi kupon pisa rsa psn pss (eps mta ipa eps pia sil is:s:s: s:s:s|s| mora kan pan pan mt, msc kat tisisisisisi.iti.:i. pal tits sisisisiisitisisit disini isi ist:i no: ko: kkm: mk: km: mk: nidmiedmiememoiemkeme keke meme oem mmo mk: raja jajaran aja. raja jajaiaialajatajiaiai ala, wa,i uji aji wa, ai. mage des ice saja bela pele lele ala ale ella elaalal iss .8s. sisi ss:s in, ai. pin ii. r01 mk, kn, al. pin pena, pa. hn, ha, il. pa, hi, pata pi. all ticisitisi.itj.inja .j.ititisgji. sitititjeli titik ti.itj.pulau ieee (d2. dea der rei ddr rekan rea ter rei rek der der break break ber mil .jajajajajajajajaj ajajajajajajajalajajajajajalanjawajaj aja t series salah nana penanda jajanan naa jajan jian asi, ela2 bai aas bless sis isl2 bis bip alan kane buah tahan sik ane bis raja sinimisiniwinioia:io sinimisioinimisiwiniolalolainimisimi ooo: : | olo0 sa aaa npnpnpnpanp nina loose : 01m lo:o: sini nenmenenpofkenfai jae nenek men nen ngen npafafanyafatafafanf aj) biemimimimimi kiki kkm mmi mimi mmi le:o0: loe: o:o0: 0j0 mo: mo: mw: mo: om: mw: bra nininininieninininin nininienieninienienieninininienienininienininin njalaojajajajajaja:ja njalaojaojajajajajlajalajajlajajajajajajia:a oicoieiolo leoioicicoiolo loco'inicio'icoiololo:io'ioi'icoicoicoicoicoioicoio'o mining n new vpn nim nemkengena eng bike nia ssisirin misi aai nia rea kt) peniriernie were rea ririn nienienin ninienienin nieninienienienin nenienienienienienienienienienienien simimimimleoeluinjminjumlalmininiumirnjululalulujulujuimiminiminjuluju tel nienienin nenienienin nienenienienienin nenenienenienenienienienienenin ies:sielesdis: sis sigi 33lele sis sie sis sis:s sin nipaipn nienienienin nienienienienienen nienienienienienienenienienienenin isi sirinlolsiririri rlo kiri ririripi rle kiri per ppp rk: elaiaaialaolalaig'g0ololagagaga950950110m lalai olalalalaiaia:ia ben tai ter: dn: roe an: bnn: ben: senin: ben: sen bening: sen: nun: ben: eni ils' s|s|s's sis s|s|s' sis s'sis|s sis sis s'isis 3s sisi sisi sisi @:@:alolawiwjw:ajlwlalwjw:iwjaww olawiwjw:wi www www sisi isis kir ala iris kir pop kok sang. snn eng. sen: dan: ug: sen: han saja asas si8 8si|is|is sisi kios man kru iko man kec hita bet rin, mt, sisi i|similis:i |e:sisi sisi sis |eisisisisi sisi sisi isi. 4sla|a| aja slam| ajal sjalsalajal sisa 3jangka|a s|a| 3ja |j2 gag goa dagang dago s:is:s:is sis: sis:si|s|(s:is:s:is:s:sisi isis: sis:sisi s:sis:s:isis:s snn ti: kan sea btn dls, kia, hi, pia, bkn sun bei mika sg: sis:isin isisisisislo isisisisisisis|) isisisisisi sis isis sisi. @spa| kas ssi asi sisa a39 2ja jae elabe bag banana doo 8s|is|is sisi si. t:t: par ion kar dian men nan disisipi|s:sisi: (s:isis:sis: sis) (eksis: sisi siti sit: sit: sla'oa:o:ol laga: la: : 01a lolos: jl: sinjai raja raja aja ai. aajajajajalaj aaa ai. fa) |ae alabama ska eiaalala lal ialalala elalalala.al ata sis|is s|isis s3' sisi ialalalalalalolalolalelalolelalolajalajalalajalajaiajelajlelajaia simi mimi wiki jikimi km: ade si. ade. era de. ibi. maret ilmi mimimlolmisimisiml lu: sisimisimimla lmimimimimimimisimitimimiwm iarujuj min nj mienienimienju mti nimemiemni temp nomine men: ssisiaial sisi acara sisi aiajaia fu) siajajajalaiaiiiaiajajai #assists| iss |sis s|s iss sisi'sis|ls isis sisa s|a|sisi s'is|s s|s|is sis|s:s: .s3 8is|is tsi tisjeja|ltjalejajtj2 tiwjwjeja|tie ja| tti ts). jaj|tj sisi |siw:i sio: sis |s:cio: sio: sisi) (sisi sisi sistim: tim: tit: sla:'ao:kelola:wia:o:'male la: cio:mio:aiglolaigagigaoigigolwigiwigia:a s5: s:s:s:23la| s:sis:s else sis: ss3 333i t23: haa gaga gaga gaga boga sis sisi similis sis sisi sis ola tarajalale lalat ala aaa nata apa atap ata papan papan mm: minimum:m mimimimimimim dimiemiemi minin meme minim joo: ci: co: mw: co: co: co: co: co: co: ca: ca: co: duaujulula lulujulujuloelujulujulujlutul jojlujulujulujulujulujuluju oles dbi keran ppa bpa kan ss: s:s:s|s| s:s s:s:s|is|s s:s:s:s:s:s|s|s:s:s: s:s 8s:s: :s: :jojo:o:.o::aj birama minimi mlm mm, min, min oo: oo: c0: og: oo: kir mim kmk aan tka aim imgml bma alam mma mim dana dina tapa dna erie nana sid sis s |s|s s2 is|s s2 iis|s sis s|s|s s|isis sj|s|s man pet dan st) maa kan antar #lela|alata isisisisislo |sisisisisisislo (disisipi sisi sisi: ia:aia:ol lasgigo:g:o100 la: lalai: raja. raja ata afajajalaia:ia aajajajalajalajalajai au, |e| |a| dee senen dee sae sisi sisi sis|s.s peta ear pen pa, ba. tag pan mg. alabama aaa visits.it tit titi.isi.ia visit tit titsititisisitsitsiti. oo: mw: :i m aio: kk: ao: km: md: m0: mn: nim kk: km: merek: kk: maa ana alapajajnra jasa ala aja ala aal ala ajak ami kar bani iss is|s iis|s s2 ss ss sasa dan dana dona als sala dala ialah sis! ss! .|milik rim sis misi bis! sisi ss: sisi. sis sisi sis bis gis: disini m:i li: ale aad| sik pwi kbri a'ioiaim ainimisim ainimisiniwin ainimisinivinioioioin'i mis nimivim : : : 0107a aaj oio:io'vols le: :0o lo: lo:s: bat nieninfatotnfjafapnjajo pai nene nfatotnfjaep pake nene none mimi sisisisis| iimimimimimiml wiwiwiw:iw wiw w:i :0olo |lo:o: :0o le:olo:0l0: :0ello:jo|0o oo: oo: oo: wi: ci: ca: wo: co: oo: oo: bea pata ojo: ana maan pen nasa nemenin nienienienin nieninienienenin nenenienienienenienienienienienien nialajia widjaja:a ajajaja|aja:a nialaojajajajlajajajajaja:ja ikm iii oli oil oki feminin bajaj al3 sis sis malala isinsioivio:a isis kirisidi0in assisi ss sis a|s tel aja pnp ali koe isle| gg: ss3:s:s:s| sis e) |s si8 ka. ninienininin sinjajleoelajsjajgia:a isi s'sis's:s| |s|s (sisi|sisi ka: sis: sil isis: mw: mw: an) oo: mlo:io:imw:iw:imw: s|sis ala ar! dago is:is i|s isisisisisis| remaja jejajaja| aja sisi sia matahari: lee sis:si|s|s:s:sis:is:si nor ree sis| '3is aaa ala hal |e|a las ajal epi sl.isis sjs(s sia teh |sisisisisisi params aja gjajajal s |sis'sisi js|s see slo:olo leo: ce: ce: cei salsa sisi|similis sisi lajulmolm:ima:ing:iml ajajajalaji sis sisi:is's| isis|s |(similis'isis| sis: sis is:i ssiajajajaj isi mmi mm: al9sala ggs sls isis en spa is:si|sis:s isis s'si|s ol| sis ajlajlalajalajajal sala (aja s|isisisjois|s asa ten sjisjela|s:sisisisis|s doa s322 si, kls sala islslsafs isis isis isisilsd isisisisis|al isisisis ilmiah mimi mmi mmi mmi:i alalalala aalalala me) jaja aja eks pele slelalale| jalelala eng pesta ktt s|s|s: :sis sisisisis disisi|s nana ee) sis ssisisisj sial alalalala malala sg: sisi list: clwululwuljw vlulwul|w& ser (aj ajal& jo: s:is:jajal saka laa pat latto jaga misi|s|s s's'is|s fav) erp elelelelel lelalalel las sz9 lela sisi sja aka sis |(sisjejajajaj, ke) sa: aj sigiaiagigia ssa kel tata tebal hal ari. etal alat pan s|sis'sis:is'is| pri pat ppk fee kan lina ja) te) koto lol iki enol tape mena sls| saja jala z|$ ola sl. #ls| kai seals sian ajaib a31 sisi isis|s|is|si8 #isialglala doll alwi w@wi solo saj sssasas sala #la|s she pepruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tentang penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung. tunjangan tetap anggota badan permusyawaratan kampung. tunjangan jaminan sosial perangkat pemerintahan kampung. insentif perangkat kewilayahan kampung. penghasilan lain yang sah perangkat pemerintahan kampung. bagian kesatu penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung sebagaimana dimaksud huruf merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh kepala kampung dan perangkat kampung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala kampung dan perangkat pemerintahpedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung kabupaten kaimana, yang meliputi kepala kampung. sekretaris kampung. kepala urusan tata usaha dan umum. kepala urusan keuangan dan perencanaan. kepala seksi pemerintahan kampung. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan kampung. kepala seksi pembangunan kampung. kepala dusun. penghasilan tetap sebagaimana dimaksudrima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud diatur dengan ketentuan kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung yang ditetapkan setelah tanggal diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya. kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung yang berhenti setelah tanggal tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan. kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung yang cuti lebih dari (tiga puluh) hari tidak diberikan penghasilan tetap. penghasilan tetap tidak diberikan bagi kepala kampungpenghasilan tetap tidak diberikan bagi perangkat pemerintah kampung yang meninggalkan tugas selama (enamkepala kampung dan perangkat pemerintah kampung diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan tetap. kepala kampung yang berhenti tetap tidak diberikan penghasilan tetap. penjabat kepala kampung tidak menerima penghasilan tetap kepala kampung. sekretaris kampung yang berstatus pns tidak menerima penghasilan tetap sekretaris kampungperangkat pemerintah kampung yang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung. besaran penghasilpenghasilan tetap kepala kampung setiap bulan sebesar rp. tiga juta rupiah). penghasilan tetap sekretaris kampung setiap bulan sebesar rp. dua juta lima ratus ribu rupiah). penghasilan tetap kepala urusan setiap bulan sebesar rp. dua juta rupiah). penghasilan tetap kepala seksi setiap bulan sebesar rp. dua juta rupiah). penghasilan tetap kepala dusun setiap bulan sebesar rp. dua juta rupiah). penetapan besaran penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat pemerintahnjangan tetap anggota badan permusyawaratan kampung tunjangan tetap sebagaimana dimaksud huruf merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh anggota badan permusyawaratan kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. anggota badan permusyawaratantata cara pemilihan, pengisian dan pemberhentian anggota badan permusyawaratan kampung kabupaten, yang meliputi ketua bamuskam. wakil ketua bamuskam. sekretaris bamuskam. ketua bidang. penerima tunjangan tetap sebagaimana dimaksud diatur dengan ketentuan anggota bamuskam antar waktu yang ditetapkan setelah tanggal diberikan tunjangan tetap pada bulan berikutnya. anggota bamuskam yang berhenti setelah tanggal tetap diberikan tunjangan tetap pada bulan berjalan. cc. anggota bamuskam yang cuti lebih dari (tiga puluh) hari tidak diberikan tunjangan tetap. tunjangan tetap tidak diberikan bagi anggota bamuskamanggota bamuskam diberhentikan sementara dari keanggotaannya diberikan penghasilan tetap sebesar (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tunjangan tetap. anggota bamuskam yang berhenti tetap tidak diberikan tunjangan tetapanggota bamuskam yang sesuai dengan kelembagaan bamuskam. besaran tunjangtetap ketua bamuskam setiap bulan sebesar rp. dua juta lima ratus ribu rupiah). tunjangan tetap wakil ketua bamuskam setiap bulan sebesar rp. dua juta tiga ratus ribu rupiah). tunjangan tetap sekretaris bamuskam setiap bulan sebesar rp. dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). tunjangan tetap ketua bidang bamuskam setiap bulan sebesar rp. dua juta rupiah). penetapan besaran tunjangan tetap bagi anggota bamuskamnjangan jaminan sosial perangkat pemerintahan kampung tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud huruf merupakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan bagi perangkat pemerintahan kampung sebagai bentuk |
bupati pacitan pro jawa peraturan bupati pacitan nomor tahun tentang tata cara pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan bubuk tertentu dalam program badan penyelenggara jaminan sosial oleholeh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksudam^jara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan lurah dalam penyelam^arahan jaminan sosial, perlu adanyaciam^ara jaminan sosial oleh pemerintah kabupaten pacitam^rahimna selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kena, pekerja, dan penerima bantuan lurah dalam penyelam^arahan jaminan sosial lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor peraturan menteri dalam negeri nomor rahim tentang pembentukan produk hukum,oleh pemerintah kabupaten pacitan.adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan ral^at daerah dalam penyelam^arahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganam^ara negara sebagaimana dimaksud pada berbentuk badan usaha atau badan hukum, badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada yaitu badan usaha atau badan yang mengurus izin baru atau perpanjangan. : dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan memberikan sanksi meliputi: perizinan terkait usaha; izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan atau izin mendirikan bangunan mb). dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten pacitan memberikan sanksi meliputi: izin mempekerjakan tenaga kerja asing;i mekanisme pemberian sanksi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan, dan dinas sosial kabupaten pacitan.;encabutan sanksi bab ketentuan penutup ditetapkan pacitan pada tanggal bupati pacitan nvdartato diundangkan pacitan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten >pacitan drs suko kimono, pembina utama mad3rimbangp an penesaran alokasi batas jumlah tahun anggaran,kode namakode nama jumlah rp) badan penelitian dan pengembangan daerah inspektoratponorogo kecamatan gunung kecamatan pringkuku kecamatan pacitan kecamatan kebonagung kecamatan arjosaridengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pacitan menimbang bahwa guna menyikapi perkembangan dan meningkatkan peran ppid kabupaten pacitan, mak; mengingat undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi; undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik; undang undang nomor tahun tentang kearsipacitbeberapa ketentuan dalampacitan kepala daerahng^ebut dprd adalah dprd kabupaten pacitanbidang pengolahan sistem kepala bidang dan kepala seksi elektronik yang menangani urusan teknologi informatika pada yang membidangi urusan komunikasi dan informatika bidang penyelesaian sengketa kepala bagian dan kepala sub informasi bagian yang menangani urusan hukum kepala bidang yang menangani penegakan peraturan daerah pada satuan polisi pamong praja pejabat staf dari unsur pengawasan pada inspektorat ketentuan dalam diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: dalam melaksanakan tugasnya ppid dibantu oleh ppid pembantu yang disetiap pd; ppid desa dimasing masing desa. ppid pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh sekretaris dengan dukungan alat kelengkapan organisasi sesuai dengan ppid dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagi yang memiliki upt, maka layanan informasinya bawah koordinasi ppid pembantu. ketentuan ppid des^dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pacitan menimbang bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis layanan rumah sakit umum daerah kabupaten pacitan, sesuai dengan peraturan bupati pacitan nomor tahun direktur rsud kabupaten telah menetapkan peraturan direktur nomor tahun tentang tarif layanan kesehatan pada rsud harsono kabupaten pacitan; bahwa sebagai tindaklanjut atas penyesuaian tarif tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan bupati pacitan nomor tahun tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk selanjutnya ditetapkan bupati; bahwa berdasarkan tertimbang ein sebagaimana dimaksud pada bumi dan bumi perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembuatmengingat undang undang nomor keuangan negara; undang undang nomor perbendaharaan negara; undang undang nomor kesehatan; undang undang rumah sakit; undang undang tahun tentang tahun tentang tahun tentang nomor tahun tentang nomor tentang tahunbupati pacitan nomor tahun tentang pola tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah kabupaten pacitan;bff utusketentuan pada, diubah sebagai berikut: ketentuan dalam setelah huruf ditambah (dua) huruf yaitu huruf dan huruf sehingga selengkapnya berbunyi: poliklinik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas poliklinik bedah umum; poliklinik penyakit kandungan dan kebidanan poliklinik kesehatan anak; poliklinik lanjut usia; poliklinik penyakit dalam; poliklinik penyakit gigi dan mulut; poliklinik penyakit mata; poliklinik penyakit saraf; poliklinik pegawai; poliklinik vct; poliklinik tht; poliklinik penyakit paru; poliklinik psikiatri; poliklinik ortopedi; dan poliklinik lainnya ketentuan dalam lampiran diubah dan selengkapnyeiatimin bupati ini mute berlaku pada tanggal diundanidzan agar setiap gang niengetaliuinya* memcrintalikan perundangan peraturan bupati ini dengan panen lainnya dalam berita daerah kabupaten pacitan, ditetafdzan pacitan pada tanggal diundangupati pacitan ihdartattarif layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten pacitan tarif administrasi8i uraian rp) rawat jalan rawat darurat dokumen medis rawat inap kartu identitas pasien surat keterangan medis surat visum surat bebas narkoba surat keterangan sehat mental tarif rawat alanrawat jalan konsultasi dr. spesialis phone tarif gawat daruratgawat darurat pemeriksaan dr. spesialis konsultasi dr. spesialis pemeriksaan dr. spesialis konsultan.si dr. spesialis pemeriksaan dr. umum pemeriksaan dr. umum konsultasi dr. spesialis phone tarif konsultasi asuhan keperawatan asuhan keperawatan tarif rawat inap akomodasi uraian tarif rp) rawat inap vip wk kelas kelas kelas iii r.icu vip wk kelas kelas kelas iii perinatolofi r.hcu rlsolasl observasi jam titik ira uraian observasi jam bayi rawat gabung kelas rawat inap ibu recovery room persen sewa (per jam) wk. lantai visite uraian tani visits dokter umum rawat inap vip wk cr\ r\r\r\ kelas ^rv r\r\f\ kelas f^ \r\ kelas iii r.icu vip wk kelas kelas kelas iii perinatologl r.hcu vip grand fam uy) visite dokter sp baris rawat inap vip wk kelas kelas kelas iii r.icu vip kelas kelas kelas perinatologl vip isolasi konsultasi uraian tarif konsul haat dokter umum dokter gigi umum rawat inap vip wk kelas kelas kelas iii icu vip kelas kelas kelas iii perinatologl r.hcu isolasi konsultan via telepon dari tarif konsuttoai cfolcter apsis rawat inap vip kelas kelas kelas iii uraian tarif r.icu vip wk kelas kelas %! afc ^*cq>j kelas iii perinatology r.h isolasi konsultasi via telepon dari tarif konsultan penunjang konsultasi oll rawat jalan rawat inap konsultasi psikologi rawat jalan rawat inap konsultasi jawatan rohan! rawat inap konsultasi farmasi rawat jalan rawat inap konsultasi fisioterapi rawat jalan rawat inap tari <hzi uraian tarif diet ekstra ktp extra telur extra jus selingan diet khusu* makanan cair ronde diabctasol ronde pan general ronde entrasol asuhan keperawatan uraian tarif rawat inap vip wk kelas kelas kelas iii r.icu vip wk kelas kelas kelas iii flamboyan vk) vip wk kelas kelas kelas perinatologl r.hcu isolasi tari ambulance jalan urai mii t*m #m##at vrk action^pcr imuuians uiiuuiaiice end zcuf sampai dengan pertama setelah km. setiap penambahan luar kabupaten ambulans ambulance jenazah total kilometer tari kamar jenazah ura tarif sewa kamar ienazedi per ban visum repertum luar paket bahan konservasi jenazah otopsi konservasi jenazah normal konservasi jenazah abnormal paket kain kafan pemakaman jena eih vn. tari tindakan mbox operatif uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip tindakan medik opera kec angkat implan oleh bidan angkat implan oleh dokter biopsi mulut rahim episiotomi repair incisa hymn selaput dara jahit episiotomi perineum *jm^ pasang laminasi eksis flavus nnn x'+u.uuu fio nnn nnn eksis koloid 12o. loo.uuu nnn .uuu inr*v e^non stcrpdsi sisi incisa nii rcti ijo.ooo nna nnn 2u4.uuu nn^ ouo.uuu ksierpasi e sisi incisa sedang jo. aaa .uuu ekterpasi fibrosa u.oou nnn ne^n j6u.uuu ekterpasi ista term diploma i9n nnn 18n nnn nnn incisa edulis incisa furunkel abcas sirkumsisi dengan bius lokal a\jed sirkumsisi dengan penyulut odd sirkumsisi dengan bius lokal jahit luka atas jahit luka atas caste conjungtiva algebra echoes lsi hordeolum anak dengan narkoba umum e^chocleasi hordeolum chalazion eksis nexus conjungtiva nnn \ex^t rlf^terasi granulosa coniunctiva 9n8 nnn ^\l oaj\j\ nnn first roniunctiva nal debra s4n nnn nnn onn jt\ \ \ pararentese coa vlaucoma non nnn onn mj\j t\j\j\j ekstensi dtcricvum (bar several nnn nnn \j\j\j xfa\ j\j\j ekstrasi pterigyum dua sisi 48n nnn ekstrasi ntericvum clg non ekstrasi kista algebra nnn v v onn insist abses algebra nnn nnn nnn nnn ekspirasi lima atheroma mata nnn nnn non biopsi tumor kelopak reposisi algebra simple eksis ionisasi cauterisasi eksplorasi vagina mow (open operatif) xr\^^^ *x^\y vena seksi corpus lineup sederhana 6nn nnn 78n nnn ou.uuu onn nnn 88n nnn tindakan medik operatif sedang you.uuu l.zuu.uuu nnn fin nnn idu.uuu march min hon you.uuu .zuu.uuu aj.n nnn .*rtu.uuu fin nnn ^.idu.uuu ufv lille u^li^c xll xoc nnn nnn l.t m u.uuu fin nnn j . idu.uuu bletrtetrtmi rv"r*^nti n nnn .zuu.uuu d.an nnn fin nnn reposisi faktur dislokasi deng ein narkoba qon su.uuu nnn l.iuu.uuu non nnn l.ozu.uuu nnn x.you.uuu ekspirasi mucocele 19n nnn onn fran nnn fungsi pncumotoraks wsd asin bnn nnn .ouu.uuu fin nnn non trapheostnmi ca^ odd vasektomi paracentese hype eksis xantelesma e^evakuasi masa lensa reposisi iris amputasi jari amputasi tangan uraian tindakan tarif uraian tindakan non ttt \nkk3l pis.ic*screw nf\f\ f\f\^\ redir ktt future wire a, wire f\t\l dl^r all opiasiy of\t f\^^f\ kui kronis f\f\ ^\^\^\ biopsi qai nar kode muin t^f\ ^\f\f\ (x) diartikulasi ofx^ f\f\f\ sxfxf t*a r\e*i avi j f i ile dnaeiiien ira kur ler value! #value #value v1^ avi nat'q ka repair of\f\ f\f\f\ debridemen nekrotik issue gangguan of\f\ f\f\f\ f\f\f\ f\f\f\ ora sck kesenian uiguiiiai ot~\f\ f\f\f\ t\ \r% ofi sisi uiuiupie of\f\ t\f\t\ ^ \ f\faf\ rtrtrt iif sisi remaja kiuiiia kompi o ~i ~i t\t\n tzf\ f\r\f\ rtrtrt ofi add jcu oul, ,,! of\f\ of\ rtrtrt sisi nilai tl tcn r\r\^\ of\f\ f\f\f\ f\f\f\ rtrtrt rv^t^n^a filmref kulit hem i^^mini^fln hemoroidektomi hemiotomi eksis kista tiroglosus koreksi kelebihan dari ekstremitas ligase pembuluh darah mastcktomi subkutancus kepada icnaoii ciri^axi nokia dse uui lui or* orchvdcctomv orchidopcxiv f\^\^\ ^\f\fa f\f\rx parotidcktomi superfisial f\fxf\ ^\fx^\ fft f\f\fx repair perdana sistem of\f\ f\f\r\ sxfxf pengangkatan ganglion polita release kontraktor simple nf\^\ ^\^\^\ hid rocolektomi eksis tumor rongga mulut tendoraphv varicolcktomi bibir sumber simpel revisi parole tht enters genom moma repair perineum f~f\f\ f\f\f\ ^t\f\ f\f\f\ rtrtrt >istri rtrtrt paparan kopi operasi ivia ^nf\ t\f\f\ ^\f\fx x ^ rtrtrt corpus lineup sedang f\f\f\ of\f\ f\f\f\ rtrtrt skin drafting tidak luas f\f\f\ rtrtrt rtrtrt ^)a*vk d^n4^ pemasangan t. ain pemasangan shunt pemasangan caps f\^ f\f\f\ internal fiksi fraktur costa internal fiksi fraktur mandibula reposisi tertutup disco kasi sendi kec (inter palang, metacarpop hal tinggal, melatar sophalangeal reposisi tertutup dislokasi sendi sedang (elbow, shoulder, ankle) reposisi tertutup dislokasi sendi besar (hip, knee) reposisi tertutup fraktur dewasa dengan f\f\ f\f\f\ f\f\t\ rtrtrt rtrtrt rtv^oic b'at'l^it ti^alfa bli* nomor tim xepucusi leri luu wii mjw uci^cux ota \ \ \ .t\ f\r\f\ rtrtrt rtrtrt rrt insist abses hand insist abses dalam dengan rtrtrt rtrtrt rrt pengangkatan baker's cast open biopsi superfisial removal implant (palang metacarpal m^tani cat ffitnirtri nnn n^vii htl l.oo o.ouu crtr o17.o00 removal implant palang metacarpal metatarsal (multiple) tanpa penyulut ttr ahan tarif ttr ahan non vip debridement open fracture skeletal traksi tanpa release eksis bectingprimer dengan re heating dengan eksplorasi korpus alienus dengan pasang body spica dengan tindakan medik operatif besar tonsilektomi konsili adenoikdcktomi *\j\f tonsilektomi pta xdi\ \ \ \j\j xf > jxj h\j\j\f yj\f biopsi nasofaring kf\f\f ekspirasi incisa dengan narkoba mil ij\ jt\ j\j\j t\j\j\j q50 nno ekspirasi tumor jinak >5cm ooo ooo jt\ j\j\j ^flo 87n onn eksis rekonstruksi ooo t^fto ft7n nnn labioplasti unilateral onn laparatomi percobaan bgn nnn onn laparatomi invaginasi corpus hnum penyulut kj\f parotidcktomi parsial parotidcktomi total skin drafting luas fraktur simpel dengan pemasangan implan orig) ^xj\f '^fxj%j b^ %f*xj *\j laparatomi tumor abdomen luar usus m0\f\ft\f^f\f labioplasti \f\f repair catch t\j\f \f\f\f xf\f\ ^xj \f\a r\j kapsulcktomi posterior .1_. .^ reposisi prostesis lensa remove implan lensa sinekiolisis t\j\f*f^fxj\j a\j\ft\f^fxf xe^ jxr\f toilet luka mata) m , r ii xfa trabekulcktomi *\f\j\f **\j\f *vv\f jxj ekspirasi corpus alienus penyulut sekunder implan t\j\j\j *xj\j\f \j\f ice ecc *\f\f m\j\f\f ^f\fxf xj* wx \fa\f\f desis evakuasi cyclodiatermi palatoplasti khonkotomi fistulektomi repair bibir sumbing mm%fw\f^f labioplasti bilateral sj\f j\f\f 4xj bladder neck decision di\j mss jxj amputasi kaki dr\j \j\j\j *xj\j\f \f\f\j appendiktomi dengan penyulut appendiktomi perforata mt\f appendiktomi peritonitis debunking 7on nnn lou.uuu ooo nno diseksi kgb pelvis inguinial uuu z.15u.uuu cort nnn trt nnn *ra i^h^t* rah it^al mrt film fungsional rt rt rtrtrt crt rtrtrt .0uu rtyirt rtrtrt rtrtrt ,41u.0uu sisi osicoma t^^\f\ f\f\f\ f"rt rtrtrt rtrtrt rtrtrt r\f\f\ trust rtrtrt crt rtrtrt qrt rtrtrt trt rtrtrt til dikotomi bilateral trust rtrtrt trt rtrtrt nnn q7rt nnn hemiotomi incarserata *\f\f\f *xj internal uretrotomi spur spur) xj\j\f ^\j\j\j *\fxj\f labioplasti bilateral laparatomi peritonitis mastektomt simple vasektomi radikal pembedahan kompartcmental regional flap uraian undakan tarif uraian undakan non vip release kontraktor simple mm\f w\f\f\ axjxjv w\f\ xf nnn reposisi fraktur pada waj eih xjx.j \f *xj resepsi anastomosis usus thyroidectomie total thyroidcctomie parsial urctroplasty abb \_ f1_f a7n non vcsicolitotomi xj\f odd splecncktomi mm* xfa xjxjxj t\f \y\y laparotomi eksplorasi kehamilan ektopik terganggu ket) myomectomi ovaricktomi sec o'o kesatria am~\f\fw v\f\j a.\ w. wv nno sectio kesatria gemini 8nn nno ouu.uuu 5nn nnn o.ouu.uuu oon nnn rt.zuu.uuu 3nn nnn d.ouu.uuu \j\f i^anatomi invaifinasi fxa x\fxa l exilis nnn i.oo qcn nnn z.oou.u non nnn z.ozu.uuu orbit rtrtrt .2o u.uuu iv19 cfv crt rtrtrt ort rtrtrt j.boo.ooo fld vlvuli i^doi trust rtrtrt h^fct^tf^lf primi tribal uli milii rtrtrt rtrtrt rtrtrt f\f\f\ part^faf"^[rtrtmi tv* rtrtrt rtrtrt o20.00u rtrtrt rtrtrt .yuu.uuu o.4ou.uu0 f%j^f\ f\t\f\ .22u.00u modal mla w| f u.l axw rtrtrt rtrtrt .o20. rtrtrt rtrtrt .yuu.uuu ort rtrtrt o.48u.00u f\fif\ .22u.u00 imt3afl**t3#*l^tilt rtrtrt rtrtrt u0u.uu0 crtr rtrtrt art aaa o.uuu.uuu crtr rtrtrt uu.uuu lsp taslcopi 'li**gn.optik ann nnn nnn nnn finn nnn inn nnn debridement gip onn qft nnn naq onn asia nnn eksplorasi perda asli&n ortopedi debridement osteomyelitis ftin soft nnn n^rt rrt snn release jit ^ tanpa kontralctur ftin kon nnn a.oom3.\f\i\j adr asia ann release compartment syn*dome rnn qfi nnn n^rt onn ann bone aircraft ili?raft a n jxa.x^ xma c .>il xff^a xa^x ann qfi nnn onn asia ann amputasi diartikulasi sendi kecil (jari tangan jadi kaki) ann nnn (^a ann repair finger tio iniuxv revisi stump achilles tendon leng hening tendoraphy achilles tendon re amputasi eksis head radius removal implant navicula removal implant antebrachii (nail atau plate atau wire] tanpa penyulut ooo att j\l\ jt\ j\lv ann removal implant lemur (nail atau plate atau wire wanita nenvulit tirto nrtrp u2o.ouu rtrtrt .uuu rail rrt o.u4o.2uo caa orbit removal implant calc news, asal dan metatarsal nato ann qft nnn start rtrtrt ca.a orbit *l.o d't.ouu removal implant dari regio iain tanpa penyulut son at\ o\j\j ofl n43 3on ann removal external location release karpal tunnel syndrome release quervain tenosinovids ^ vm v \x\x *j fvm * release trigger finger eksis ganglion ann qfi nnn n43 onn nnn ort ouu angkat nail dengan penyulut removal implan hume rus removal amp hip prostat sis removal implant plate wire acetabulum removal implant plate wire pelvis removal implant nail+plate lemur removal implant nail+plate crucis orig navicula orig scopula orig tilang kecil (pha lang, metacarpal, carpalia, asal, metatarsal) uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip orig shaft tulang panjang simple, shaft humerus, shaft radius una, shaft lemur, shaft tibia fibula orig periarticular simple (navicula lateral, navicula medial, joint, humerus proksimal. humerus distal, olecranon, radius una proksimal, radius una distal,) orig paella eksternal fiksasi neglected dissociation (shoulder, elbow, nip, knee, kiri rt^ f\rxf\ f\f\f\ amputasi diartikulasi sendi besar (hand, wrist, antebrachii, elbow, 1iiint>* ma pmr, miri i nih*"j pedis) amputasi diartikulasi sendi besar (hand, wrist, antebrachii, elbow, humerus, lemur, knee, crucis, ankle, pedis) aitrodesis sendi kecil (interphalang, me tacarpophalangeal, carpometacarpal, tarsometatarsal, metatarsophalangeal) harvest autograph ilmiah bone graft xjxjaj xyj repair ruptur tendon (single dan ooo multiple) tindakan medik operatif khusus eviscerasi bola mata yd\j9\ i\j\j nnn 57n nnn \j\j\i reposisi nasal nnn nno finn nnn 4nn nnn triple prosedur dengan glukosa ofi nno non non fi35 nno .ljl>a.l l u fnulflearti nia mata nnn nnn t5n nnn o. ou.uuu 5nn nnn .ouu.uuu 75n nnn ou.uuu l a. lll picta ann nnn nnn nnn finn nnn o.ouu.uuu ann nnn uu.uuu aft^ctrttnt tni^rinci irit^pria roll ucf uji v.x lll l^l ila nnn z.ouu.uuu 25n nnn zou.uuu onn nnn 05n nnn o.oou.uuu portal tv^l 'trim jdv jill asn nnn nnn o.iuu.uuu non nnn jt\ j\j\j nnn u.uuu rtl jti^l +rim ntilrrtctrtmi riil jci^l lll cu1 5on nnn 15n nnn v3. u.uuu 7ftn nnn ou.uuu fi7n nnn o.o u.uuu pnlirw tni cwt, x|xv^ev xxxx \jo fisik nnn z.dou.uuu onn nnn o.zuu.uuu nnn u.uuu twin nnn ou.uuu pwi. 5fio ooo z.odu.uuu 2nn nnn nnn .03u.uuu 7fin nnn uu.uuu ethnic photo tii intra.na<if)ll xzj k f xv zaa mktcuj 4nn nnn z.t'uu.uuu nnn nnn .uuu. uuu finn nnn o.ouu.uuu 4nn nnn viva viv xx& hiqtprpktnmi tipe vairinain i*3lv i^via ij ix icu 7fin nnn ou.uuu 45n nnn v3.30u.uuu nnn u.uuu nnn o.z lu.uuu rf*l t*it* qrr* r*vrt t*p vtn tni tiilfltpr^il kju x|xxii|^m wx vvwxxxx k ica vvi 3fin nno q5n nnn nnn nnn o.vj u.uuu nf! pkstpmasi 2nn nnn o.zuu.uuu nnn nnn rnn nnn ouu.uuu 2nn nnn .zuu.uuu 4fin nnn z.*tou.uuu nnn uu.uuu 72n nnn zu.uuu 58n nnn o.oou.uuu hizafpf^ vf ^mi ra cikal ^j\.x\xxxxx xf^ul billion digest sunting 7fin nnn z, ou.uuu nnn u.uuu nnn u.uuu nnn o.z lu.uuu fiastrrrtnmi rloth moeldoko jeiunostomi ooo vju 15n nnn lou.uuu nnn oo wvl fi7n nnn o.u u.uuu text 15n nnn nnn nnn laparatomi tumor usus resepsi sambtinir usus mix xxx xxy^ tfi non wv*\j\jv a~vj v v v nno \j*d x\ a%y\j\j laparatomi invaginasi dengan resepsi usus tjinaratomi shuntinir rouen civ vim diisi lii tfi nno 45n nnn ou.uuu nnn 13u.uuu nnn u.z x\ t\j\j\j .ar arat mi fillieiis nhstnilcsil iia| ll iii ,llv llv3 uni nnn nnn nnn nnn o.o u\j\j 1v1l1c3 cil uli 52n nnn z.ozu.uuu 15n nnn ou.uuu 78n nnn ou.uuu nnn o.o u.uuu ofi mtiilfi ittf rt*alf^i t\*y\ac n^mnafirtcmfi uli lipi ilmu vll iig qii iek ulg implan fin nnn .you.uuu <^n nnn z.30u,uuu qzn nnn z.v3u.uuu nnn lu.uuu ill ulc gcl ill gastrectomi birth) 3fin nno xj\j kol v.vi \,\j vostatcktomi radikal pyclolithotomi laparaskopi (appendiktomi, kolisistektomi, hemiotomi. biopsi) ttdataw air tarif uiu uui non vip orig tulang panjang komplek orig periartikular kompleks orig acetabulum crop pelvis orig pubis hemiarthroplasty osteomyelitis vertebra spondilitis tb) rekonstruksi nonunion fraktur (navicula, hume rus, antebrachii. finn ouu nvo nnn nilai ann finn rekonstruksi malunion fraktur (navicula, hume rus, antebrachii, lemur dan crucis) 9a\jk j\j\y m\j\ \f orig attachment acl pcl cassebaiurt procedure orig attachment paella tendon diartikulasi amputasi khusus 0s7 ^i\ ayj\j\j ja\ a^*\j\j\j qfi 10q foo jz7.vjv koreksi halus vagus ooo off 10q finn lz7. french osteotomy release dengan kontraktor nst finn .ud .ouu nto nnn noi ann too finn iz7.duu rekonstruksi acromiorlavicular ligament nst finn .uo .ouu nnn off ann o.u00.3uu finn 1z7.duu rekonstruksi distal radioulnar joint *jr\y 10q aitrodesis sendi besar (wrist,elbow, shoulder, hip, knee, ankle) (k) mmt *xj\j\f bone graft autograph synovectomy rekonstruksi paella release z last debridement code hip debridement knee total patelectomy wxy%y\j total elbow replacement total shoulder replacement total hip replacement total knee replacement rekonstruksi ddh koreksi skoliosis orig tulang belakang eksis tumor dan megaprosthesis tarif pelayanan mudik dokter choi uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip ft. dokter spesies prostodonsl gigi tiruan sebagian self cure lab (plat) gigi tiruan sebagian self cure lab (tiap gigi gigi tiruan porcelain fuse metal lab luar unit gigi tiruan dekat akrilik sementara lab luar unit gigi tiruan dekat akrilik sementara lab rs unit gigi tiruan sebagian self cure lab luar (plat) gigi tiruan sebagian self cure lab luar tiap gigi) biaya cetak rahang alginat biaya cetak rahang double impression gigi tiruan sebagian dallas lab luar (plat) uraian tindakan w*w aft mm!% myndmm%n tarif uraian tindakan w*w aft mm!% myndmm%n non vip gigi tiruan sebagian dallas lab luar (tiap gigi) f\f\f\ gigi tiruan sebagian auction lab luar (plat) gigi tiruan sebagian auction lab luar tiap gigi) over venture base root gigi over venture coping gigi biaya reparasi gigi tiruan akrilik lab luar biaya reparasi gigi tiruan dallas lab luar biaya reparasi gigi tiruan akrilik lab refining gigi tiruan akrilik lab casing fdfd tiruan akrilik splitting fiber reinforce composite tiap unit pemasangan pasak fiber gigi tiruan imediatfplat) lab dalam gigi tiruan imediatfplat) lab dalam kelainan dengan pemeriksaan sendi+mmr kelainan tmj dengan perawatan mouthguard tanpa lab kelainan tmj dengan perawatan mouthguard dengan lab luar kelainan tmj dengan perawatan petinggi gigitan akrilik gigi tiruan dekat all porcelain zircon unit gigi tiruan kerangka logam+akrilik plat lab luar gigi tiruan kerangka logam+akrilik tiap gigi) lab luar gigi tiruan kerangka logam+dallas plat) lab luar gigi tiruan kerangka logam+dallas (tiap gigi) lab luar gigi tiruan dekat fiber reinforce komposit unit ganti nama porselin gigi tiruan sebagian bilateral ujung bebas heat cure akrilik lab luar (plat) gigi tiruan sebagian bilateral tanpa kolusi (plat) lab gigi tiruan sebagieui bilateral tanpa kolusi (tiap gigi) lab obturator pasca bedah akrilik lab dalam (tiap gigi) obturator pasca bedah akrilik lab dalam (plat) obturator pasca bedah akrilik lab luar tiap gigi) obturator pasca bedah akrilik lab dalam gigi baby bottle wedding mahkota implan pfm gigi tiruan lengkap gtl) lab. luar gigi tiruan lengkap gtl) lab. gigi tiruan lengkap auction lab. luar protes mata gigi mpw% uraian 'impikan tarif mpw% uraian 'impikan non vip protes eud protes hidung implan single venture unit mini dental implan mdi) unit obturator media oka dokter spesialis konservasi lgl jft perawatan saluran akar one visite perawatan saluran akar one visite perawatan saluran akar one visite preparasi saluran akar dan seri asasi perawatan kaping pulpa issue segment tempatan glass monomer tempatan resin komposit kapital tumnflten resin kornnosit kavitfis kelas it iv ajax jyj tempatan resin komposit kapital pasca psa \yi. onn only direct txytxjxjxj vencer direct vnr indirect xyx jxj xj\ inlay only logam only komposit al\ j\f jxj mahkota jaket pfm 6on onn mahkota jaket pfm dengan pasak w\j\j\j mahkota jaket porselen bleaching gigi vital rahang atas, rahang bawah) xy\ jxj bleaching gigi non vital uu.uuu mahkota jaket direct mahkota jaket direct dengan pasak resin komposit pasca psa dengan pasak revitalisasi pulpa onn x3\j dokter gigi segmentasi u.uuu cabut gigi sulung tanpa anaesthesia gingiva kuretase komposit resin xj\y ii\j\j\y post dry socket tindakan preventif calling per regio rxy tindakan preventif rahang atas rahang bawah tindakan preventif topical application per regime tindakan preventif topical application rahang atas rahang bawah onn tempatan sementara gigi siiliinv tetap nnn alveoli etomi uer rerio x\juara xi' xr^,y,ay onn non cabut five komplikasi dern narkoba nnn cabut gigi tetap kesulitan tinggi 15n cabut gigi tetap posisi normal j\j non gingivectomy per regio onn fin u.uuu wnletei" ncr fr^lfr,lf 18n non glass monomer (merawat aricns incisa ekstra oral incisa edulis incisa intra oral odontectomy tarif non vip odontectomy operculectomy sialolvtiatis tarif tindakan medik non operatif uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip tindakan medik non operatif sederhana angkat jahitan korea ekspirasi granulosa koniungtiva indie opthalmoskopi cds lenso meter ekspirasi condiloma acuminata motto litigasi cds motto coral koniungtiva aneh test motto coral korea epilepsi bulu mata cds evakuasi membran funduskopi cds infus monitor infeksi parabulber infeksi sub tendon spoofing bola mata kcratometri parasentese glukosa refraksi slit lamp examination sondage canaliculi lacrimalis topografi fotometri schultz uji kesehatan mata tes buta terima acts mata dan sinekiolisis katarak retinopati jahit kulit (mata) irigasi telinga irigasi hidung rhinoskopi anterior rhinoskopi posterior tampon hidung tampon telinga spacing common telinga laringoskopi direct aspirasi discharge telinga aspirasi discharge hidung angkat oleh bidan angkat oleh dokter anstepen (bidan) anstepen (dokter) digital (bidan) digital (dokter) kontrol angkat tampon pasang implant (bidan) pasang implant (dokter) rawat luka post angkat feihitan angkat jahitan klasemen biopsi mulut rahim balas fungsi minor debridemen uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip debridemen luka bakar \f\f debridemen luka bakar xj\f dilatasi psikosis ekstraksi kuku |_ xvm jwi xwx oro presisi jahit luka xjxjxj aj\j m\jxj jahit luka direct laryngoskopi indirect laryngoskopi lepas gips lepas laminasi mantu test perawatan bayi lahir nebulizer pasang gips atas siku xjx xj\ j\j *\j pasfltiff fins back slab pasang gips bawah lutut z4.uuu nnn ou.uuu 3fi nnn nnn u.uuu r^sang gips lawan nnn z4.uuu nnn ou.uuu nnn nnn u.uuu nnn 3fi nnn tu.uuu prvcnrs( o^rto dab nnn nnn nnn nnn pft.ruang hari nalc dengan penyulut 5nn attjyjyj pasang infus dewasa pasang oleh bidan mxy pasang oleh dokter pasang kateter *\y\ jxy pasang ngt >ndc eixj axx mrx a\j\j\j jxj axj pasang pesarium pasang ransel perban nnn t\j\j\j pasar kanon uterus ooo nnn xuu.uuu nnn nnn pasang three way mandarin ifi nnn nnn to.uuu 3d. nnn .uuu fi7 3nn pasaribu tindik 5nn zz.uuu nnn 75n pemberian sitostatika (setara utcrotonika) nnn tj\jt\j\i\j 5nn .uuu pengambilan sample darah nno perawatan payudara m.mm rxjxyxj rawat jenazah ruangan jxx attr kaki rawat luka bakar sjd j\j\j nnn fin nnn rawat luka bakar l7\ ja\j\ \j nnn sediaan papsmear j\ \j .uuu tampon vagina nnn transfusi anak dewasa aa,ij\j\j transfusi bayi jxj pengambilan sampel darah arteri kmc rxyxyxj kie jxj txj memandikan bayi mxjxjxj j\f\f personal hygiene d\ monitoring ecg nnn of) nnn ou.uuu monitoring balance cairan ooo nnn nnn ao \j\}\} ou.uuu \jd mouitorinff evp u.uuu noo 5nn bacfffinff manual t>aset ooo nnn non perawatan tracheostomy nnn nnn ou.uuu fin nnn ou.uuu nnn memandikan dewasa nnn .\jyj\j nnn ou.uuu xj\j eksplorasi vagina xxx j\j\j 5nn perawatan bayi baru lahir onn 5nn perawatan van tren u.uuu nnn yu.uuu 5nn class spoofing xj\j txjxjxj .v uu rawat luka operasi kotor nnn fin nno ou.uuu nnn u.uuu pemrtrniitn noo perawatan est pengobatan epitaksis pasang pipa dubur pasang ransel verbal pasang spark uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip lepas gips err r konseling vct vagina touches pasang oksigen p^ang lepas kateter konseling pita lepas drain tindak kan m dlk non operatif sedang vjas tic young kumulus ituuuuiig injeksi intra artikler mie ksi kai neurologi infeksi sitostatika infeksi umbilikalis pasang laminasi reposisi mandibula placenta manual (bidan) xyxyaxyv placenta manual (dokter) rawat jenazah abnormal reposisi dislokasi fraktur sendi tanpa pembiusan kcsusiiasi neonatus to^f resusitasi neonatus (situs finds jc&n) i l. ?x. artis rts tfi rt41start0141 kc3 uai la3i jicmicilua jcuiua iii l>^aj resusitasi radio pulmonary repo) axx \j\jxj mxj suction ma\ evakuasi cerpen evakuasi otomikosis evakuasi coral telinga e^fantasi coral hidung akustik telinga akustik hidung akustik tenggorokan \f\ j\j *t*' f'^._ nwt i'll tindik telinga tht fin u.uuu pasang lepas tampon telinga adrenalin *\i a\y\ j\f u.uuu aspirasi othematoma wwww u.uuu lepas tampon hidung u.uuu konseling pic test b20 paket mno spoofing wsd monitor ventilator o.ooo pleboktomi xj\ mjj tindakan medik non operatif besar evakuasi colesteatoma j\j a\j\j\j luz .uuu evakuasi granulosa kanal ou.uuu .ouu e^raksasa coral tenggorokan \j\ym\j\j\j l\j at\ j\ \j .uuu insist pcritonsiler abses xj% jt\ j\j\j www xuz.uuu .uuu biopsi tumor hidung www kj\j\j rain .uuu biopsi tumor lidah www .uuu insist abses mastid www luz .uuu .uuu paracentese telinga ou.uuu .uuu tampon hidung posterior uo.uuu ooo ou.uuu luz.u ^f\n .uuu tindakan medik hon operatif khusus inkubasi endoktrakheal ett) rtrtrt izu.uuu trt rtrtrt u.uuu rtrtrt trc rtrtrt winning ventilator ekstasi rrt rtrtrt faf\ fxf\f\ pasang cvp p* af% ^\f\^x infeksi epidural blok saraf tepi ^\f\fa fungsi terapeutik ^%mm^ ^x^ fungsi diagnostik nnn .uuu nnn ou.uuu block anaesthesia ila sedasi luar intervensi nyeri hcmodialisa tarif persalinan uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip persalinan fisiologis persalinan patologis drip) persalinan patologis sun ruang) persalinan patologis vakum) persalinan patologis membeli) xi. tarif diagnostik elsktrombdik uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip matras dckubitus e^else oksigen (saturasi oksigen) infus pump drip sering pump blood warmer cap(< iam) cap iam) ventilator jam) ventilator iam) ecg usg ctg photo terapi jam) photo terapi iam) spirometri beside monitor iam) beside monitor jam) suction icu shock usg transvaginal eeg usg xn. tarif fisioterapi uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip flsiotmpi akupunktur sabbath exercise electrical stimulation electrical traction arabic geilvanic fisioterapi alat infra red radiation ion diaresis micro wave diathermy short wave diathermy tens usd nst facial parade fisioterapi tanpa alat assessment rehabilitasi medik (dokter) latihan pada latihan rom latihan pada stroke manipulasi terapi massage bayi uraian tindakan tari uraian tindakan noa vip massage dewasa terapi okupasi terapi wicara chest terapi exercise terapi fisik tapping tari psikologi daratan tindakan tarif daratan tindakan non ttt vip <k* ^^f tirtrfl float gi1 'f\tr*f cuci ik.5h ciri rc#ii^.lf psikoterapi tindakan tanpa alat konseling psikologi individu j\j\j t^^lii ii~c ffi konseling psikologi pasangan mtt\ j\j\j mrt w^w terapi perilaku modifikasi perilaku terapi psikologi kelompok m\y\ palkotea tindakan menffaunaban alat p<iik"notes kesehatan mental psikosis intelegensi psikosis kepribadian psikosis visual motorik psikosis mimpi amm ata x'a p^iltp*! ppnffpmbanffan potensi singkat oil 'ratio potensi sululcs lengkap psikosis pengurusan ipa ips singkat jn. q.v'is aaa max a^aaa^bacaan psikosis penjurusan ipa ips lengkap psikosis penjurusan studi kejuruan singkat psikosis penjurusan studi kejuruan lengkap psikosis kematangan sekolah psikosis seleksi masuk sekolah smp smu seleksi akselerasi singkat seleksi akselerasi lengkap seleksi pegawai promosi jabatan pegawai singkat seleksi pegawai promosi jabatan pegawai lengkap assessment psikologi assessment psikologi uji kom stensil tarif psikiatri uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip pemeriksaan pemeriksaan fslkoterapl suportif terapi kognitif terapi uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip jv\ fin hysctik 1k7 finn tir^af tynfirtn (one jrsyciiia.uic inang case fin ou.uuu j\j *\j\j\j syndrome scale) hdr hamilton depression rating scale) young mania rating scale hari hamilton anxiety rating scale) sdq strength dif cult quesioneij spasi skala penilaian perilaku anak hiperaktif) cars cold autism rating scale) xv. tarif penunjang medis tarif patuh klinik uraian tindakan tarif uraian tindakan ttt vip urine kurun amc cukup nnn urine rutin sedimen nnn unse inci kasi les ivenamiian nnn kurun saran leng kap rtrtrt 4u. fin nnn 7fi ratusan saran tepi (rui heraostasis angka trombosit) homeostasis rrt rtrtrt preparat malaria golongan darah abo attr rtrtrt kidal anti dengue fin ou.uuu anti onn reparasi preparat gram bil total dir india slot sept albumin total protein kreatinin ric acid reum glukosa sewaktu glukosa puasa glukosa jam trigliserida cholesterol hdl derek ldl derek narkoba (screening) led, alat timer feses lengkap fl) globulin quia darah strip analisa si>india interpretasi hdt) hapuskan darah tepi pengambilan spesimen bma dan pembuatan preparat bma interpretasi preparat bma uraian tindakan tarif uraian tindakan noa vip protombine time ft) att tiba serum iron si) kalsium darah ega anti total anti anti total konfirmasi hbe anti hbe anti hav anti hav anti hcv anti toko anti toko afinitas anti toko anti rubella anti ruby anti cmv anti cmv afinitas anti cmv tsh total total ft3 hcg progesteron alpha foto protein afp) cea free psa total psa brah procalcitonin total , , p m ferritin toponim comb massa) dimer anti salmonella typhi ii trombone time fibrinogen darah samar fibrin glue retikulosit golongan darah abo rhesus comb's test elektroforesis protein each protein since jones elektroforesis protein amilase lipase kreatinin clearance astatin glukosa ldh crp kualitatif uraian tindakan rir uraian tindakan noa vip reumatoid faktor vl^l cl.ixl lxa kth \l^ m^y feri+i vii vii ticniriva onn nt'ncv vl.a ulu cprospira non jr dmx fth rxeparal eiiiiur nno tcparai kimci cp<tr lii aipi. ^y^y *x \j knltiir gal rrrmedu kultur tka konvensional l4 l l b |>.x# nul\fhu.l kultur tka otomatis (vite) kultur tka api analisa batu ginjal xyj x>ll| analisa uairaii dicuri nnn 19n rtnaiisa cairan rtciics n41. r^4i04 o11^ ti^l^oi irt analisa uairaxi ira.nsu l c< suu(ii nno tu?t ppt? fio nnn uu.uuu pita lrt r^ratio attrib tarantino ppnofl iklan darah vena w ww pengambilan darah kapiler elektrolit na. ci) 1v ' nnn .uuu nil 95n ou.uuu piimnlp zu.uuu t0 rasi 'pty^morto t ot tgl kalo zuu.uuu jxj t^0q of n xjxjmt noo vit ooo >ww iko cull. xyk o x nno vi1w axl nno zuu.uuu iii xii zuu.uuu onn a<i rav faktor viii dan onn trombon iii at iii kkk kkk aaa aaa xj\j protein protein imunofcnotyping gamma alkali fosfatase alp ratio ldh hdl xxa non lino** \ya onn uu.uuu xll ou.uuu unc air drill xuu ixu xpll let zuu .uuu amp^iii mff u.uuu malaria tot onn anti hiv nnn \jxy nsr onn .uuu v. .uuu pr rta t~a\ swab patricia i'aparat ttrofilaria jl.i 'a.lll tll j\il. derajat parasitemia malaria testosteron spesifik oct) crp kuantitatif ana test ttb 'iii uib uraian tidak tarif ttb 'iii uib uraian tidak non iii vip anti ds dna darah per golf cwb) darah per golf prc) darah per pemeriksaan narkoba benzodiazepin bzo) narkoba amfetamin amp) narkoba gani'a thc) narkoba morphine mop) narkoba cocaine cdc) narkoba opioid updates) visum swab vagina limfosit interpretasi bacterial vaginalis bv) interpretasi visum swab vagina cross match kantong tarif patologi nato uraian tindakan tarif non vip hapuskan vaginal pap smear hapuskan tunggal hapuskan tanpa blok hapuskan dengan blok pengambilan fis pembuatan preparat jarum halus pengambilan pembuatan preparat jarum halus lebih dari pengambilan pembuatan preparat jarum halus dengan guiding histopatologi jaringan kecil histopatologi jaringan besar interpretasi hapuskan vaginal pap smear interpretasi sitopatologi tunggal interpretasi sitopatologi cairan hapuskan biopsi jarum halus interpretasi histopatologi jaringan kecil interpretasi histopatologi jaringan besar tarif radiologi uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip ultrasonografi abdomen upper abdomen lower abdomen upper lower mammal muskuloskeletal thyroid superfisial lain kepala thorax fast gynecology kandungan uraian tindakan tarif uraian tindakan non' aaa imogiri ou.uuu nnn testis skrotum x\j%y noo prostat uuu \j%ym\j\j\j drnnnler abdomen aaj\mama a\raa zzo.uuu r^t tiri r'mati'i \jf jl\r fc> 1qq onn nnn qfl zyo.ouu onn qrt z4o.ouu nnn nnn o.zuu fisik onn htrpi uwm*t m1ja*i f'la f1 m*h ^^.c^ la.s rilis oiossyj ar\f\ nnn fi7 finn .ouu nnn z.uuu p itn ratio tarif* fi qfi nno noo .uu\j ion anv fati ntl afl tn^ ak'^ xxx maxm99 satu posisi satu film jt aaa jjx ion film cm) ka ak jay satu posisi satu film xarxa aaa .zuu finn *ouu 75n xt. film cml iii '\j film cml fil xll xtv* ^ixi uua posisi oai bi.zuu 7fi cnn o.ooo qnn .tsu fin ami (rilis uk. cm uua posisi oai orbit ofi rtrtrt rtrtrt uo.z rrt rtrtrt ijy.ooo fc^ilm irx juri uk. cmi n?(lm qfi qfi feliz uk. cnrj dua posisi dua film aj^a xxxxx nnn nnn ao.uuu 1qr nnn finn z.duu film cml dua posisi dua film noo x\jdm\ x film uk. cm) film uk. cm) tiga posisi tiga film nnn izu.uuu noo onn film cml tica posisi tiff film rft,"i *f\*j. aaaaaa 14o. 17q nnn y.uuu qnn z14.ouu ofi cnn ittf diri uk. ui11| lib qfi qfi ami lim uk. cmi cnrj va x ritual iii xxxx cxx xxx bxx 1x u 90tx dati baru posisi oai ort rtrtrt f\n \ rrt rtrtrt lib ami uii uk. l.i11j satu posisi satu film laa ala aaa nnn yz.uuo rtrtrt o.oou rto rtrtrt loo.ouo film rml flx lxk. k^i film cml dua posisi satu film aaa xyxaxxa nnn nnn lo.uuu nnn ort crtr i z. film cml xxxx n 1xx| dua posisi satu film nnn ou.uuu fifa nnn loo .uuu qfi nnn film uk. cm) film cml mill xj\y xj\y dua posisi dua film aca finn .ouu nnn z.uuu oni znn zu0.4u0 rico rtrtrt film cml axv xzj dua posisi dua film lama xmxn aaaaaa finn .ouu oao nnn z4z.4uu nrtrp rtrtrt od. ooo film uk. cm) film cml aaaaaa tiara posisi tica film caa aaaaaa 17q nnn zz*t,uuu ofi finn zdo.ouu nnn aoo.ooo film uk, cm) tiff posisi tica film alla .*)uu ofi nnn oo. uuu finn ozl. ouo rrt rtrtrt 4u2.u00 film cml film cml xxxxx xxl. n xx tata jrmo uv tm rt rt| jexiuiuu .zuo rtrtrt rtrtrt o.ouo t\99d f\f\ \ rtrtrt ull 23o.d00 rtrtrt rtrtrt zyz.ooo zoo.z 31o. of\f\ frr\ n t rrt cuu ugx xll ton t,ouu finn oqo onn zoz.zuu zfi qnn oto.ouu interpretasi interpretasi foto polos interpretasi posisi) pkm) interpretasi posisi) pkm) interpretasi posisi) pkm) xvi. tarif paru uraian tindakan tarif uraian tindakan non vip tindakan hadir non operatif kecil pengukuran ape pfr nnn cabut jahitan wsd tindakan medik non operatif sedang wv irq;asi pleura continuous suction hari terapi inhalasi spirometri rutin mt\y a\j\j\y mantu test nnn 15n nno nnn nno iii isian menit h*jaa aaaaaa l nnn nnn nnn nnn tt!a<ianfffln f*pap ton nnn cfj nnn lou.uuu o7n nnn u.uuu 15n nnn tindakan medik non oz>relatif besar spirometri dan uji bronkodilator tii li rv^rak^i rt" t*ty*nkisch iu.|j ll lula ljx vuq **"mf*t#*t"ar*i van fungsi terapeutik pleura ija|j utl critic t^i til^iit*a hati bin v441|sm1 xvf jaa ^''music tindakan medik non operatif klip*i" reposisi wsd tuna transthoracal needle aspiration) bronkoskopi (termasuk bronkial toilet dengan post bronkoskopi pasca bedah) telp sudah termasuk bronkoskopi tuna sudah termasuk bronkoskopi bal (bronchoalveolar savage) sudah termasuk bronkoskopi elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi suntik intralesi sudah termasuk bronkoskopi korpus alienus sudah termasuk bronkoskopi pleurodesis tindakan medik operatif wsd non (vcnocath. ngt.cystofix) diklat dan penelitian pembimbing paket bimbingan dokter spesialis dokter umum kabar. kabid kasubbag. kasi. fungsional tertentu pembicara seminar orang jam s3 sub spesialis penelitian termasuk data yang diperlukan lapangan bulan s1 d4 praktek kerja orang s1 d4 sta dari hingga minggu s d minggu minggu dianggap bulan studi banding orang sewa gedung hari dari jam dari jam s d jam presentasi alat. obat dll) permintaan data s1 d4 sta pembakaran sampah medis pembakaran legalisasi surat keterangan sehat persyaratan pendidikan lbr, persyaratan pekerjaan s lo lbr. persyaratan cons orang konsumsi peserta tarif ron pelayanan uraian tarif diklat dan penelitian pembimbing dokter spesialis dokter umum kabar kabid perawat bidan kepala seksi pembicara seminar kesehatan nnn kesehatan peneliti magang (satu) bulan (tiga) bulan (satu) minggu pengambilan data studi banding per orang sewa gedung pembakaran sampah medis per kilogram legalisasi surat keterangan legalisasi surat keterangan sehat bupati pacitan |
bupati pacitan provinsijawa timurmenimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang mara esa bupati pacitan, bahwa guna melaksanakan ketentuan p^adl peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pe domaiperangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat proses pelayanan; bahwa sehubungan dengan pacitan nomor tahun tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan bidang perizinan kepada kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten pacitan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dam huruf perlu menetapkan peraturan bupatinomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pacitan peraturan bupati nomor tahun tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu kabupaten pacitan; memutuskan) menetapkan: bupati tentangpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah dinas yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan; kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan. bab pelimpahan kewenangan dengan peraturan bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan bidang perizinan kepada kepala dinas. jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada kepala dinas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan ba^an tidak terpisahkan dengan peraturan bupati int. pengelolaan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi: a. pemberian pelayanan atas sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten; pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan mengacu kepada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, amplifikasi, keamanan dan kepastian; penandatanganan dokumen perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada bupati secara berkala setiap (tiga) bulan dan atau sewaktu waktu jika diperlukan; dan penyampaian data setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan kepada perangkat daerah teknis setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluaskewenangan bidang perizinan kepada kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinanjenispacitan bidang pelayanan bidang penanaman modal izin prinsip penanaman modal dalam negeri izin usaha penanaman modal dalam negeri bidang pertanahan izin lokasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang izin mendirikan bangunan izin penggunaan jalan kabupaten izin penggalian jalan kabupaten izin usaha jasa konstruksi bidang aset daerah izin penggunaan tanah daerah izin penggunaan tanah kawasan pasar izin penggunaan tanah kawasan pariwisata izin penggunaan gedung izin penggunaan alon alon bidang perhubungan izin trayek izin usaha perparkiran penitipan) izin usaha angkutan bidang komunikasi dan informatika izin reklame bidang industri dan perdagangan izin tanda daftar industri tdi) izin usaha industri ul) izin tanda daftar gudang tdg) izin tanda daftar perusahaan tdp) izin usaha perdagangan up) izin usaha toko swalayan uts bidang kesehatan izin praktek bidan izin kerja bidan izin praktek perawat izin kerja perawat izin pendirian rumah sakit izin operasional rumah sakit izin rumah makan restoran laik sehat izin usaha jasa boga laik sehat izin produk pangan industri rumah tangga laik sehat izin hotel motel penginapan laik sehat izin kolam renang pemandian umum laik sehat izin higiene sanitasi depot air minum; izin klinik izin laboratorium klinik izin unit transfusi darah bidang lingkungan hidup izin gangguan ho) izin tempat penampungan sementara limbah izin pembuangan air limbah. izin gangguan ho) izin tempat penampungan sementara limbah izin pembuangan air limbah. bidang pariwisata, pemuda dan olahraga izin usaha daya tarik wisata izin usaha kawasan pariwisata izin usaha jasa transportasi wisata izin u&aha jasa perjalariah wisata izin usaha jasa makanan dan minuman izin jasa usaha penyediaan akomodasi izin usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi irin usaha ja.sa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran izin usaha jasa informasi pariwisata izin usaha jasa konsultasi pariwisata izin usaha jasa pramuwisata izin usaha jasa wisata tirta bidang kebudayaan pemberian nomor induk kesenian izin seni pertunjukan bidang peternakan izin usaha peternakan izin usaha pemotongan hewan izin usaha obat hewan izin pendirian rumah potong hewan bidang perikanan izin usaha pembudidaya ikan bidang ketenagakerjaan izin usaha pelatihan kerja lembaga swasta. bidang pertambangan dan energi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupatenstandar pelayanan publik bidang perizinan dengan rahmat tuhan yang maka bupati pacitan, menimbang bahwa mewujudkan kepastian tentang bidang pelayanan perizinan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya bak bak masyarakat dalam memperoleh pelayanansesuai dengan ketentuan peraturan bupati pacitan nomor standar pelayanan publik ditetapkan dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada dan atas, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang standar pelayanan publik bidang perizinan. mengingat undang undang nomor tentang pelayanan publik; undang undang nomordalam negeri nomor tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep m. pan tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintprosedur tetapkedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan; peraturan bupati pacitan nomor tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan bidang perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan; memutuskan menetapkan: bupati tentang standar pelayanan bidang perizinan. bab ketentuan umum dalam peraturan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pacitan; bupati adalah bupati pacitan; dinas adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten pacitan. bab standar pelayanan publik standar pelayanan publik bidang perizinan, meliputi izin prinsip penanaman modal dalam negeri; izin usaba penanaman modal dalam negeri; izin lokasi; izin mendikan bangunan; izin penggunaan jalan kabupaten;ha perparkiran penitipan) izin usaha angkutan; izin reklame; izin tanda daftar industri izin usaha (lui); izin tanda daftar gudang tdg) izin tanda daftar perusahaan tdp) izin usahsakit; izin operasional rumah sakit; izin rumahhat; izin kolam renang pemandian laik sebabha jasa tranportasi wisata; izin usaba perjalanan wisata; izin usaba jasa makanan dan izin jasa usaba penyediaan akomodasi; izin usaba penyelenggaran din rekreasi; izin usaba jasa penyelenggaran pertemuan,rumahupaten pacitan. standar pelayanan publik bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan standarpenyelenggara perizinan kabupaten pacitan. bab iii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan maka peraturan bupati pacitan nomor tahun tentang standar pelayanan publik bidang perizinankimono, pembina utama madya nip. daerah kabupaten pacitan tahun nomor lampiran peraturan bupati pacitan nomor tahun tentang standar pelayanan bidang perizinan standar pelayanan bidang perizinan pendahuluan dalam rangka mendorong ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaba makro, kecil dan menengah, perlu penyederhanaan penyelenggaraan pelayalegalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaba atau kegiatan tertentu. penyederhanaan pelayanan meliputi penyingkatan terhadap prosedur, dan biaya pelayanan perizinan. mendas, maka penyelenggaraan pelayanan terpadu samenjadikan pacitan sebagai tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang prima" membangun dan mengembangkan investasi dengan potensi daerah yang berdaya saing; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan, kepastian dan biaya; meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja organisasi dengan menganut prinsip prinsip efektifitas, efisiensi dan inovasi. ruang lingkup tugas dan fungsi: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan tugas membantu bupati dalam melaksanakla daerah kabupaten. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta evaluasi dan pelaporan bidangngendalianrizinan dan non perizinandata dan sistem informasi. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. jenis jenis pelayanan izin prinsip penanaman modal dalam negeri; izin usaba penanaman modal dalam negeri; izin mendirikan bangunan izin penggunaan jalan kabupaten izinba perparkiran penitipan) izin usaba angkutan; izin reklame; izin tanda daftar industri izin usaba industri;( izin tanda daftar gudang tdg); izin tanda daftar perusahaan tdp) izin usabrumah sakit; izin operasional rumah sakit; izin rumah makanbab; izin kolam renang pemandian laik sehatba jasa tranportasi wisata; izin usaha perjalanan wisata; izin usaba jasa makanan dan izin jasa usaba penyediaan akomodasi; izin usaha penyelenggaran dan rekreasi; izin usaba jasa penyelenggaran pertemuani. pacitan. standar pelayanan izin prinsippersyaratan pelayanan meliputi: rekaman pendaftaran bagi badan usaba yang telah melakukan pen dataran rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya. rekaman pengesahan anggaran dasar perusahaan dari menteri dan ham. rekaman nomor pokok wajib pajak npp). rekaman kartu tanda penduduk ktp) mengisi permohonan ditandatangani atas materai oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan besama tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan selambat lambatnya (sepuluh) bari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar spesifikasi produk hasil pelayanan surat izin prinsip penanaman modal kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian penyelesaian pelayanan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. izin usahasyaratan pelayanan meliputi: rekaman perizinan berupa izin prinsip izin investasi izin usaba izin kementrian lembaga dinas terkait yang telah dimiliki;dan ham, perubahannya; npp perusahaan; rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri rekaman penguasaan tanah atau bangunan kantor dan atau gudang berupa perjanjian pengikatan beli ppb) disertai dengan pelunasan, atau beli oleh plat atas nama perusahaan, atau sertifikat hak atas tanah, mb; atauatau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka sewa: minimal tiga bidang usaba industri. minimal satu bidang usaba jasa perdagangan. terhitung sejak tanggal permohonan diajukan: keterangan dengan mencantumkan luasan laban yang dipergunakan. bila dari jangka tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi memperpanjang atau pindah lokasi lain.berada labengan kepemilikan sabam dalam akta perusahaan. izin lokasi surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota d;; rekaman dokumen lengkap; rekaman izin lingkungan perusahaan yang telah memiliki amdal ukl upl; lpm periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari ptsp pusat bkpm dpmptsp provinsi kabupaten kota; rekomendasi dari kementerian lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaba, misalnya rekomendasi dari kementerian perdagangan c.q direktorat usaba pengajuan siul; rekomendasi dari kementerian perindustrian industri dengan kali dan industri cakram optic industri beralkohol; rekomendasi teknis izin usaba dari direktur jenderal perkebunan, kementerian pertanian perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawitidan lainnya surat kuasa asli bermaterai stempel perusahaan, bila pengurusan tidak secara langsung oleh direksi pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa; formulir permohonan sesuai bentuk permohonan izin prinsip izin investasi izin prinsip perluasan penanaman modal, pengajuan permohonan secara manual; pengurusan siul sementara ditambahkan rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari kementerian lembaga jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan (dua) jenis produk;iain produsen supplier). rekaman identitas direktur utama penanggungjawab perusahaan dan pasfoto berwarna sebanyak (dua) lembar; rancangan program kompensasi mitra usaba, kode etik, dan peraturan perusahaan; permohonan siul tetap ditambah persyaratan melampirkan asli dari siul sementara; rekaman neraca perusahaan terakhir permohonan luck ditambah persyaratan: sertifikat badan usaba sbu) yang masih berlaku; rekaman identitas direktur utama atau penanggungjawab perusahaan dan pasfoto berwarna sebanyak (dua) lembar; permohonan izin usaha tetap jasa penunjang pertambangan minerva, panas atau migas) ditambahkan persyaratan: izin usaha jasa penunjang perlambang ujp) atau: surat keterangan terdaftar skt) khusus bidang usaha perdagangan jasa, dilampirkan dengan rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar; setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan equity perusahaan; khusus bidang usaba perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan surat penunjukan distributor dan; penguasaan gudang hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan. presentasi bila diperlukan besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan sepuluh) bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin usaba penanaman modal izin mendirikan bangunan dasar permen pu& pera prt m tentang izin mendirikan bangunan gedung; peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tahun tentang izin mendirikan bangunan; peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunan; peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tahun tentang bangunan gedung. persyaratan pelayanan meliputi: persyaratan administrasi mengisi formulir permohonan dilengkapi data rencana bangunan dengan materai secukupnya; foto copy ktp atau penduduk lainnya; foto copy sertifikat bak atas tanah atau perolehan hak atas tanah; foto copy surat pemberitahuan pajak berhutang spot) terakhir; foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan usaha badan atau mempunyai ad art yang disahkan seperti badan usaba koperasi dan badan badan sosial; surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat bangunan bertingkat menara; surat pernyataan tidak membahayakan bangunan bertingkat menara; dan persyaratan teknis foto copy surat izin lokasi penggunaan tanah kegiatan usaba bagi perorangan badan bagi perusahaan industri yang luas lahan industrinya lebih luas dari (satu) ha, melengkapi foto copy denah rencana tata dan sarana prasarana kawasan industri dan dokumen amdal dokumen ukl upl formulir isian ukl upl); rekomendasi komandan lanud bangunan menara. bagi pengembang perumahan melengkapi gambar rencana tata bangunan dan rencana prasarana dan sarana dasar yang telah diverifikasi oleh dinas pekerjaan dan penataan ruang; melengkapi gambar teknis bangunan, bangunan tidak bertingkat dengan memperlihatkan luas bangunan dan luas laban, denah rencana bangunan, tampak depan, tampak samping, serta potongan sisi memanjang dengan skala yang dilegalisir dinas pekerjaan dan penataan ruang; melengkapi gambar teknis konstruksi bangunan dua lantai atau lebih, yang dapat memperlihatkan luas bangunan dan luas tanah, denah rencana bangunan, tampak depan, tampak samping, potongan sisi memanjang masing masing skala serta melampirkan perhitungan mekanika teknis dan perencanaan beton bertulang bagi gedung dan atau jenis bangunan lainnya, yang dilegalisir dinas pekerjaan dan penataan ruang; foto copy ktp penggambar teknis kontruksi bangunan; mencantumkan koordinat geografis atas lokasi tanah bangunan yang akan dibangun; sempadan bangunan terdiri dari: sempadan jalan (diukur dari tepi badan sampai bangunan teras terdepan),sekurang kurangnya jalan arteri primer meter arteri sekunder meter kolektor primer meter kolektor sekunder meter lokal primer meter lokal sekunder meter lingkungan primer meter lingkungan sekunder meter sempadan sungai bertanggal (diukur dari sebelah terluar sepanjang tanggul), sekurang kurangnya diluar kawasan perkotaan meter kawasan perkotaan meter sempadan sungai tidak bertanggal (diukur dari tepi sungai), sekurang kurangnya: luar kawasan perkotaan sungai besar (pengaliran sungai seluas km^ atau lebih) meter sungai kecil (pengaliran sungai seluas dari km^) meter kawasan perkotaan sungai kedalaman tidak lebih dari simpanannya sungai kedalaman lebih dari s d simpanannya sungai kedalaman maks. lebih dari simpanannya sempadan pantai (diukur dari titik pasang tertinggi arah darat), sekurang kurangnya meter. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya retribusi izin mendirikan bangunan terdiri dari biaya izin adalah biaya bangunan dan non bangunan, bangunan perkalian dari luas bangunan dikalikan tarif per dengan indeks terintegrasi tingkat penggunaan jasa bangunan, sedangkan non bangunan perkalian luas dengan tarif yang telah ditetapkan. penggantian biaya tanda retribusi plat nomor ditetapkan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). indeks terintegrasi adalah sebagakompleksitas sederhana sementara jangka pendek keagamaan tidak sederhana sementara menengah usaba khusus tetap sosial budaya **zona minor zona minor zona sedang zona iv sedang zona kuat zona lokasi kepadatan bangunan gedung) renggang lokasi kepadatan bangunan gedung) sedang padat ketinggian bangunan gedung rendah sedang tinggi negara pemerintah perorangan badan usaba swasta indeks tinggal, meliputi sederhana sebab, dan deret sederhana. **) indeks bangunan gedung kantor negara pemerintah, bangunan gedung keagamaan; bangunan gedung bagian bangunan gedung bawah permukaan tanah (basement), diatas dibawa permukaan air, prasarana sarana diberi indeks tambahan bangunan gedung jenis prasarana bangunan pembangunan baru rusak berat rusak sedang jenis prasarana bangunan indeks indeks indeks indeks konstruksi pembatas penahan pengaman pagar tanggul batas kavling persil konstruksi penanda lokasi gapura gerbang konstruksi perkeraspatung konstruksi instalasi instalasi listrik instalasi telepon instalasi pengolahan konstruksi reklame papan billboard papan papan (berdiri sendiri berupa tembok) indeks prasarana bangunan gedung keagamaan, tinggal tunggal, bangunan gedung kantor negara pemerintah rusak sedang tarif retribusi jenis bangunan satuan tarif retribusi rp.m ^ konstruksi perkerasan m*^ konstruksi penghubung konstruksi kolam reservoir ba^vabalik nama atas nama dikenakan retribusi sebesar (sepuluh persen) dari besarnya retribusi 1mb yang berlaku. waktu penyelesaian pelayanan (sepuluh) hari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin mendirikan banguna. bagian sekretariat daerah. dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu. perangkat daerah lain yang terkait diperlukan). izin usaha konstruksi dasar peraturan bupati pacitan nomor tahun tentang izin usaba jasa konstruksi persyaratan pelayanan meliputi: baru: mengisi formulir permohonan; menyerahkan rekaman akta pendirian buk; menyerahkan data perusahaan buk atau company profile; menyerahkan rekaman izin gangguan ho); menyerahkan rekaman sertifikat badan usaba sbu) yang masih berlaku dan telah registrasi oleh lembaga yang mengenangb. perpanjangan: mengisi formulir permohonan; menyerahkan ujk asli; menyerahkan rekaman izin gangguan ho); menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha sbu)menyerahkan rekaman; erakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya;data: mengisi formulir permohonan; menyebabkan asli; menyerahkan rekaman: akta perubahan nama direksi pengurus perubahan data nama dan direksi pengurus; surat keterangan domisili buk dan izin gangguan ho) perubahan alamat buk; akta perubahan perubahan nama buk; dan atau sertifikat badan usaba perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaba. penutupan perusahaan: mengisi formulir permohonan; menyerahkan ujk yang asli; dan menyerahkan surat pajak nihil. besama tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis waktu penyelesaian pelayanan (tujuh) kerja spesifikasi produk hasil pelayanan surat izin usaba jasa konstruksi; bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten pacitan; dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan. izin lokasi dasar peraturan menteri agraria tata ruang kepala bpn nomor tahun tentang izin lokasi; peraturan nomor tahun tentang tata cara memperoleh izin lokasi, persyaratan pelayanan meliputi: izin rekomendasi tata dari perangkat daerah yang membidangi tata pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten pacitan foto copy ktp pemohon; foto copy npp; foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan pejabat yang mengenang; surat pernyataan kesanggupan perolehan atas tanah; uraian rencana proyek yang akan dibangun mdn; surat keterangan atausurat pernyataan kebenaran dokumen. perpanjangan izin lokasi meliputi: mengisi formulir permohonan; foto copy ktp atau penduduk lainnya; foto copy surat keputusan izin lokasi yang akan diperpanjang izinnya; laporan terakhir perkembangan perolehan tanah dan pemanfaatan tanah; foto copy status tanah kepemilikan tanah yang direncanakan akan diperoleh; dan besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis waktu penyelesaian pelayanan lima belas) bari kerja spesifikasi produk hasil pelayanan surat izin lokasi;dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan kabupaten pacitan dinas lingkungan kabupaten pacitan badan pertanahan nasional kabupaten pacitan dinas. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pacitan bagian sekretariat daerah kabupaten pacitan izin penggunaan kabupatepemohon; dan gambar situpenggunaalian kabupaten dasar undang undang nomor tentang jalan peraturan menteri pekerjaan nomor prt m tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan persyaratan pelayanan meliputi: mengisi formulir permohonan; gambar situasi; gambar teknik yang telah rekomendasi dinas bina marga dan pengairan kabupaten pacitan; dan foto copy ktp pemohon. besama tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (tiga) bari kerja spesifikasi produk hasil pelayanan surat izin penggaliunaan tanah daerah, mendirikan warung, depot, kios dan bangunan tidak permanen lainnya sebesar m^ hari pemasangan teror sebesar m2 bari. waktukawasan pasardan: reklame papan atau billboard sebesar rp. m2 bari. reklame atau spanduk sebesar rp. m2 bari. mendirikan warung, depot, kios dan bangunan tidak permanen lainnya sebesar rp. per per hari. pemasangan teror sebesar rp. m2 bari., izin penggunaan tanah kawasan pariwisatapenyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor persyaratan pelayanan meliputi: bam mengisi formulir permohonan; foto copy ktp pemohon; salinan pendirian perusahaan bagi yang berbadan salinan persetujuan izin prinsip foto copy izin gangguan ho) foto copysaba tersebut) denah peta dan lokasi surat pernyataan kebenaran dokumen rekomendasi dari skpd yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan pemutakhiran dan daftar ulang foto copy ktp pemohon dokumen penunjang pemutakhiran tiup asli surat penyataan kebenaran dokumen besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya pemasangan reklame, warung, depot, kios dan bangunan tidak permanen lainnya sebesar rp. m^ hari. pemasangan teror sebesar rp. m2 hari. penyelesaian pelayanan (dua hari kerja spesifikasi produk hasil pelayanan surat izin penggunaan tanah kawasan pariwisatagedungma tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gedung nasib swadaya lapangan tangkis: harian: pukul rp44. pukul langganan minggu kali main: pukul pukul pukul dikomersilkan rp38. pukul penggunaan lapangan bola volly harian: roll pukul langganan minggu kali main: pukul pukul dikomersilkan setiap bari: pukul pukul kegiatan kesenian budaya harian: pukul pukul langganan minggu kali main: pukul pukul dikomersilkan setiap hari: kegiatan pentas panggung non komersial setiap hari: komersial setiap hari: buku kegiatan lain lain: non komersial: komersial penyelesaian pelayanan (dua) hari kerja spesifikasi produk halon alornya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya kegiatan pasar malam: rp350, m2 hari kegiatan pertunjukan pentas: komersial non komersial bari kegiatan lain lain: komersial non komersial bari penyelesaian pelayanan dua) hari kerja spesifikasi produk bdasar peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tentang retribusi izin trayekuji kendaraan; foto copy stok; dan rekomendasi dari dinas perhubungan komunikasi kabupaten pacitan. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara per jajarannya uraian tarif rp)kurang dari atau sama dengan tempat duduk) mpu pick bak tertutup waktu penyelesaian pelayanan satu hari kerja tanpa survey lapangan spesifikasi produk basil pelayanan izin trayekperparkiran penitipan) dasar keputusan menteri perhubungan nomor tentang fasilitas parkir penanggungjawab; denah lokasi; data sarana dan prasarana; data personil; dan kepemilikan lokasi tempat usaba. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis waktu penyelesaian pelayanan (lima) bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin usaha perparkiran penitipan)angkutan dasar peraturan pemerintah nomor tentang angkutan jalan; keputusan menteri perhubungan nomor tentang penyelenggaraan angkutan barang jalan; keputusan menteri perhubungan nomor tentang penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan persyaratan pelayanan meliputi: mengisi bangko permohonan; foto copy ktp identitas penduduk lainnya; foto copy buku uji kendaraan; foto copy stok semua kendaraan yang dimiliki; foto copy izin gangguan (bagi yang memiliki kendaraan lebih dari (empat)) atau surat keterangan usaba dari desa yang memiliki kendaraan dari (empat) dan rekomendasi dari dinas perhubungan komunikangkutan.1zin reklame dasar keputusan bupati nomor tahun tentang tata cara perizinan reklameizin mendirikan bangunan dan izin gangguan (bagi reklame permanen); gambar reklame dan redaksional isi reklame; dan foto copy surat tanda lunas pajak reklamereklame kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian penyelesaian pelayanan dinas komunikasi dan informatika kabupaten pacitan badan pendapatan daerah tanda daftar gudang tdg) dasar permendagnomorl6 m dag per tentang penataan dan pembinaan pergudangan persyaratan pelayanan meliputi: mengisi formulir permohonan; fc. ktp identitas lainnyapenanggung jawab akte pendirian usaha (yang berbadan organisasi (yang berbadan fc. npp; gambar lokasi gudang; fc. mb; fc. izin teknis sup t dl) fc. izin gangguan ho); surat keterangan sewa tanah bila tempat usahanya menyewatanda daftar gudang tdg) dan surat tanda pencatat gudang sttanda daftar perusahaan tdp) dasar undang undang nomor tentang wajib daftar perusahaan peraturan menteri perdagangan nomor mpp kep tentang wajib daftar perusahaan persyaratan pelayanan meliputi: mengisi formulir permohonan foto copy ktp identitas lain penanggungjawab; akte pendirian usaba (yang berbadan organisasi (yang berbadan foto copy izin teknis. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis waktu penyelesaian pelayanan dua) bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan tanda daftar perusahaan td; mengisiformulirpermobnya (bagi yang berbadan hukum);hsurat izin usaba industri utanda daftar: mengisi formulir permoh nya (bagi yang berbadanbtanda daftar industri tdperdagangan sup) dasardag per persyaratan pelayanan meliputi: persyaratan mengisi formulir permohonan; foto copy izin gangguan ho) (bagi yang dipersyaratkan dampak) atau surat keterangan tempat usaba dari kepala desa kelurahan permohonan sup mikro; foto copy ktp identitas lain penanggungjawab direktur utama pemilik perusahaan. akte pendirian usaba (yang berbadan organisasi (yang berbadan foto copy npp; neraca awal akhir perusahaan; pas photo penanggung jawab utama pemilik berwarna, terbaru sebanyak (empat) lembar. persyaratan khusus perseroan terbatas foto copy sup sebelum menjadi perseroan terbatas (apabila telah memiliki); foto copy akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat keputusan pengesahan badan perseroan terbatas dari kementerian dan ham; dan neraca perusahaan yang telah audit publik; perseroan terbuka tbk) foto copy sup sebelum menjadi perseroan terbuka (apabila telah memiliki); foto copy akta notariskementerian dan ham; surat keterangan dari badan pengawas pasar modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran secara luas dan terbuka; foto copy tanda penerimaan laporan keuangan tahunan perusahaan stp ktp) terakhir. koperasi foto copy akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang mengenang susunan pengurus; foto copy ktp pengurus; dan neraca koperasi. dan foto copy akta pendirian perusahaan akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri; dan neraca perusahaan.. dasar peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian penjualan be alkohol. peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tahun tentang retribusi izin tempat penjualan beralkohol. persyaratan pelayanan meliputi: mengisi formulir permohonan; berbentuk badan usaba ,perorangan atau badan usaba milik wni memiliki izin tempat penjualan beralkohol; foto copy ktp atau penduduk lainnya; foto copy akte pendirian; foto copy surat izin gangguan ho) foto copy ijin mendirikan bangunan mb) memiliki sup sup penjual dan pengecer beralkohol golongan dan telah berpengalaman sebagai penjual beralkohol; pas photo penanggung jawab berwarna sebanyak (tiga) lembar; dan besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya golongan tarif rp) golongan golongan kesehatan penyelesaian pelayanan (tujuh) bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan izin tempat penjualan beralkohol golongan dan pengecer dan penjual langsung ditempat.dinas kesehatan. izin usaha toko swalayan uts) dasar peraturan bupati nomor tentang pedoman penerbitan izin usaba toko swalayan dan sanksi administrasi toko swalayan persyaratan khusus meliputi: foto copy ktp yang masih berlaku. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya. rekomendasi pemanfaatan ruang. analisa koordinasi sosial ekonomi masyarakat yang telah disyahkan. foto copy sertifikat kepemilikan laban penguasaan laban. foto copy foto copy gangguan lingkungan ho) rencana kemitraan dengan usaba mikro,keci dan menengah. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan. persyaratan minimarket berjejaring berlokasi pada semua system jaringan termasuk system jaringan lingkungan, pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan didalam kota perkotaan minimarket berjejaring dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit meter.(d) warung toko sebagaimana dimaksud pada adalah warung toko yang mempunyai pokok usaba dan menyediakan barang dagangan sejenis dengan barang dagangan minimarket berjejaring. (e) ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila pemilik warung toko menyatakan secara tertulis tidak keberatan atas pendirian minimarket berjejaring. penyelesaian pelayanan. kerja. spesifikasi produk hasil pelayanan izin usaha toko swalayan kompetensi petugas dinas perindustrian dan perdangangan kabupaten pacitan izin kerja bidan dasar peraturan menteri kesehatan nomor i464 ibi)gbidan dasar peraturan menteri kesehatan nomorpernyataan memiliki tempat kerja fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek; surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat praktek pimpinan praktek surat keterangan sewa (jika menyewa); rekomendasi dari organisasi profesi ibi)erjawaktu penyelesaian pelayanan (lima) hari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin kerja perawat siap. surat penyataan memiliki tempat kerja fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktek; surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat praktek pinang praktek surat keterangan sewa (jika menyewa); rekomendasi dari organisasi profesiperawat sipp)endirian sakit dasar undang undang nomorfoto copy akta pendirian perusahaan (barus berbadan foto copy izin gangguan ho); foto copylzin mendirikan bangunan mb); dokumen upaya pengelolaan lingkungan ukl) upaya pemantauan lingkungan( upl)dan atau analisis dampak lingkungan amdal); foto copy izin lokasi izin pemanfaatan ruang; study kelayakan rumah sakit; dan master plan rumah sakit; besama tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis waktu penyelesaian pelayanan (empat belas) bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin mendirikantda kabupaten pacitan izin operasional sakit dasar undang undang nomor tahunmendirikan sakit; menyampaikan daftar sarana dan prasarana yang mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan jenis dan klasifikasinya; menyampaikan daftar peralatan medik dan non medik yang memenuhistandar pelayanan, persyaratan keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis klasifikasinya; memiliki izin pemanfaatan peralatan dari instansi yang berwenang; menyampaikan daftar sumber daya tenaga dengan jenis dan klasifikasinya; dan menyampaikan administrasi dan manajemen sakit yang meliputi: organisasi sakit; daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran kedokteran gigi; memiliki menyusun dan melaksanakan peraturan internal sakit [hospitalbylaws dan medical staf laws); dan memiliki standar prosedur operasional pelayanan sakitoperasionalkretariat daerah kabupaten pacitan izin makan restoran laik sehat dasar keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk vn tanggal mei tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran persyaratan pelayanan meliputi mengisi formulir permohonan; foto copy ktp yang masih berlaku; foto copy izin gangguan; peta situasi dan gambar denah lokasi bangunan; surat penanggungjawab dan restoran; foto copy sertifikat higiene sanitasi makanan bagi pengusaha; foto copy sertifikat higiene sanitasi makanan bagi penjajah makanan; rekomendasi dari asosiasi dan restoran (bila ada); besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (enam) hari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin rumah makan dan restoranusaha boga sehat dasar keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk v tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boggangguan; gambar denah lokasi bangunan dapur; surat penanggungjawab jasa boga; foto copy ijazah sertifikat tenaga sanitation yang memiliki pengetahuan hygiene sanitasi makanan. foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha. foto copy sertifikat hygiene sanitasi makanan bagi penjajah makanan (satu) orang penjajah makanan; dan rekomendasi dari asosiasi jasa bogajasa bogaoduk pangan industri tangga sehat dasar peraturan kepala bpom nomor hk. tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, peraturan kepala bpom nomor hk. tentang cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga. persyaratan pelayanan meliputi: mengisi formulir permohonan; foto copy ktp yang masih berlaku; surat keterangan usaba dari desa; contoh label makanan; contoh kemasan makanan; dan gambar denah lokasi bangunan dapur. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (tujuh) hari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin produk pangan industri rumah tangga laik sebab kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian penyelesaian pelayanan sanitation dinas kesehatan izin hotel motel penginapan laik sehat dasar peraturan menteri kesehatan nomor menkes per n tentang persyaratan kesehatan hotel. persyaratan pelayanan mengisi formulir permohonan; foto copy ktp yang masih berlaku; foto copy izin gangguan; instalasi pengelolaan air lembab; dan gambar denah lokasi bangunan hotel; besamhotelolam renang pemandian umum sehat dasar peraturan menteri kesehatan nomor menkes per l tentang persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian persyaratan pelayanan mengisi formulir permohonan; foto copy ktp pemilik; foto copy ktp penanggungjawab; daftar peralatan; daftar ketenagaan; sertifikat keahlian; gambar denah lokasi bangunan; dan foto copy izin gangguan. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (enam) kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin kolam renhigiene sanitasi depot air minum dasaemperindah nomor mpp kep io ttg persyaratan teknis depot air dan perdagangannydenah bangunan depot air surat penunjukan penanggungjawab depot air foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi depot air minumbagi pengusaha; foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi depot air minumbagi penjawab orang penjawab atau operator. rekomendasi dari asosiasi depot air (bila ada); depot air wajib memiliki surat pasok air dari dam atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang dan depot air wajib memiliki laporan basil air yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang pemerintah kabupaten atau yang terakreditasidepot air isi ullinik dasar peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang klinik persyaratan pelayanan meliputi: mengisi formulir permohonan; foto copy ktp; surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten pacitan; foto copy pendirian badan usaba kecuali kepemilikan perorangan; identitas lengkap pemohon; surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat; bak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan penyelenggaraan kegiatan bagi pribadi atau surat kontrak minimal bagi yang menyewa bangunan penyelenggaraan kegiatan; dokumen upaya pengelolaan lingkungan.( ukl) dan upaya pemantauan lingkungan upl); profil klinik yang akan didirikan meliputi; foto copy surat izin mendirikan bangunan mb); foto copy surat izin gangguan ho); dan denah lokasi dklinikkantor lingkungan hidup kabupaten pacitan; bagian sekretariat daerah kabupaten pacitan. izin laboratorium dasar peraturan menteri kesehatan nomor menkes per in tentang laboratorium klinik.akte pendirian badan pemohon; denah lokasi,dan situasi sekitarnya; denah bangunan; surat pernyataan kesanggupan penanggungjawab teknis; surat pernyataan kesanggupan masing masing tenaga teknis. dan administrasi; surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan data kelengkapan bangunan; data kelengkapan peralatan; dokumen lingkungan ukl upl amdal; izin gangguan ho); dan izin mendirikpenyelenggaraan laboratorium klinikizin unit transfusi darah dasar kemenkes unit transfusi darab, bank darab rumah sakit dan jejaring pelayanan transfusi darab persyaratan pelayanan meliputi mengisi formulir permohonan. fotokopi ktp yang masih berlaku. fotokopi akte pendirian badan pemohon. denah lokasi,dan situasi sekitarnya, denah bangunan. surat penyataan kesanggupan penanggungjawab teknis surat pernyataan kesanggupan masing masing tenaga teknis. dan administrasi surat penyataan kesediaan mengikuti program pemantapan data kelengkapan bangunan, sarana dan prasarana data kelengkapan peralatan. dokumen lingkungan spl. izin gangguan ho) izin mendirikan bangunan. data kelengkapan tenaga sdm) data kemampuan pelayanan besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan tujuh) bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan izin transfusi dargangguan ho) dasarentang jenis usaba yang wajib amdal keputusan jawa nomor tentang jenis usaba dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan (ukl) dan upaya pemantauan lingkungan upl) peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tentang retribusi izin gangguan peraturan daerah kabupaten pacitan tentang peru bahan atas peraturan daerah kabupaten pacitan retribusi izin gangguan peraturan tentang tata cara penetapan izin gangguan kabupaten pacitan persyaratan pelayanan meliputi: persyaratan izin mengisi formulir permohonan; foto copy ktp pemohon; study kelayakan lingkungan, yang gempa: bagi usaba kegiatan amdal dengan dokumen amdal yang te lab rekomendasi pejabat yang berwenang bagi usaba kegiatan tidak wajib amdal dengan dokumen ukl upl yang telah rekomendasi oleh kantor lingkungan hidup bagi usaba mikro dan usaba kecil dengan tingkat gangguan gan dengan spl. surat penyataan tidak keberatan dari lingkungan terdekat berbatasan langsung) dari tempat usaba, mengetahui kepala desa lurah dan camat; foto copy dikecualikan bagi kegiatan usaba luar bangunan foto copy status tanah; dan foto copy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan persyaratan izin balik nama mengisi formulir permohonan; foto copy ktp pemohon; surat keterangan balik bana dari pemilik lama pemilik notaris (bagi yang berbadan surat keterangan balik nama dokumen lingkungan izin gangguan ho). besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya retribusi izin gangguan dihitung dengan mengalikan tari dengan ting kat penggunaan jasa, usaha yang menggunakan mesin ditambah dengan basil perkalian antara tingkat penggunaan mesin. permohonan tarif izin gangguan: luas ruang tempat usaba m2 daya mesin tingkat penggunan jasa perkalian luas ruang tempat usaba dan indeks lokasi indeks gangguan indeks gangguan: gangguan ringan gangguan sedang gangguan berat indeks ruang tempat usaba luas sampai dengan luas sampai dengan luas lebih dari indeks lokasi indeks gangguan kawasan industri kawasan perdagangan kawasan pariwisata kawasan perumahan dan permukiman tingkat penggunaan mesin perkalian antara besarnya daya dan indeks mesin. indeks penggunaan mesin daya sampai dengan daya sampai dengan daya sampai dengan daya lebih dari tarif retribusi balik nama ditetapkan sebesar dari tarif retribusi izin tarif retribusi registrasi ulang ditetapkan sebesar dari tarif retribusi izin izin gangguan menara telekomunikasi tidak dikenakan retribusi penyelesaian pelayanan (delapan bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin gangguanbagian setda kabupaten pacitan izin tempat penampungan sementara limbah dasar peraturan pemerintah tentang pengelolaan lembab bahan berbahaya dan beracun peraturan menteri lingkungan hidup nomor tentang tata cara perizinan pengelolaan lembab bahan berbahaya dan beracun. peraturan menteri lingkungan hidup nomorembab oleh pemerintah daerah. permen lhk tentang tata cara dan persyaratan lembab bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. persyaratan pelayanan meliputi: mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; foto copy akte pendirian perusahaan; izin izin mendirikan bangunan izin persetujuan amdal ukl dan upl; keterangan tentang lokasi (nama tempat letak, luas, titik koordinat), jenis jenis lembab yang akan dikelola, lembab (untuk berjenis lembab) yang akan dikelola, karakteristik per jenis lembab yang akan dikelola, tata letak penempatan lembab tempat penyimpanan sementara desain konstruksi tempat penyimpanan; lay out kegiatan; uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal lembab dan akhir perjalanan limbah) surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah manfaat menimbun lembab; uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan perlengkapan sistem tanggap darurat; tata letak saluran drainase; dan lingkup area kegiatan pengumpulan. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (empat lima bari spesifikasi produk basil pelayanan surat izin penyimpanan sementara dan pengumpulan sementarapembuangan air limbah dasar peraturan bupati pacitan nomor tentang pembuangan air lembab. persyaratan meliputi; persyaratan administrasi permohonan izin pembuangan air lembab terdiri atas foto copy tanda penduduk; fotokopi surat persetujuan dokumen lingkungan amdal,ukl upl, spl); salinan akte pendirian perusahaan foto copy izin gangguan( ho); foto copy izin usaha; foto copy izin air bawah tanah hasil analisa atau laboratorium air lembab yang tidak melebihi batas selama (tiga) bulan peta lokasi instalasi pengelolaan air lembab ipar); peta pengambilan air dan gambar instalasi pengelolaan air lembab ipar); surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air lembab sesuai ketentuan yang berlaku; adanya organisasi pada perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan; persyaratan teknis terdiri atas surat keterangan tenaga operator ipar yang berkompetensi; dokumen kajian tentang pembuangan air lembab; laporan semester terakhir pengelolaan dan pemantauan ling sesuai dokumen lingkungan amdal dan ukl upl; upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air lembab serta efesiensi energi dan sumber daya yang barus dilakukan oleh penanggung jawab usaba dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air lembab; kajian dampak pembuangan air lembab terhadap pemudi dayan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat. besama tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan paling lama sembilan puluh) bari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap spesifikasi produk basil pelayanan surat izin pembuangan airusaha daya wisata; meliputi: pengelolaan pemandian air panas pengelolaan goa pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala pengelolaan pengelolaan pemukiman dan atau lingkungan adat pengelolaan obyek ziarah wisata agro dasar peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor tahun tentang pendaftarapengelolaan daya tarik wisata; surat pernyataan pemilik pimpinan perusahaan mengurus sertifikat laik sehat paling lama bulan sejak tiup diterbitkan usaba pemandian air panas alami yang memiliki restoran rumah makan kafe;hspl, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang khusus usaba menengah dan besar, kecuali usahpemuda dan olah raga izin usaha kawasan pariwisata. membangun mengelola kawasan dengan luas tertentu. dasar peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor tentang pendaftaran usaba pariwisata persyaratan fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila atau foto copy ktp bagi pengusaha perorangan npp perusahaan perorangan; foto copy batatas tanah; foto copy bak pengelolaan dari kawasan pariwisatakhusus usaba menengah dan besar, dikecualikan dan besar yang berada kawasan yang telah memiliki ho. swaktutransportasi wisata meliputi angkutan angkutan wisata dengan kereta angkutan wisata sungai danau angkutan laut wisata dalam negeri; angkutan laut1mb atau ipb atau perjanjian penggunaan bangunan tempat usaba ho, usaba menengah dan besar, dikecualikan usaba meneperjalanan wisata meliputi biro perjalanan wisata. agen perjalanan wisata. dasar peraturan menteri pariwisata nomor tentang izin kawasan pariwisata;makanan dan minuman. meliputi restoran. rumah makan. bar rumah makan. kafe. jasa boga pusat penjualan makanandiaan akomodasi. hotel. kondominium, apartemen service. vila. jasa managemen hotel. hunian wisata senior lansia. motelatas tanah surat pernyataan pemilik pimpinan perusahaan mengurus sertifikat laik sebab paling lama bulan sejak tiup diterbitkan usaba hotel yang memiliki restoran rumah kafe.ha hotel yang yang tidak memiliki restoran rumah makan kafe;dhhkepemudaan dan olahraga. izin usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. gelanggang rekreasi golf, rumah milyar, gelanggang renang, tennis gelanggang bowling) gelanggang seni sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan event pertunjukan ekonomi kreatif; wisata arena permainan malam kelab malam, diskotik, pub. rumah pijat; taman rekreasi, taman bertema karaoke jasa impresario promoter dasar peraturan menteri pariwisata nomor tentang izin kawasan pariwisata persyaratan meliputifoto copy izin teknis sesuai peraturan perundang undangan 1mb ipb atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempa wenang (khusus usah,lenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, kon ferensi dan pameran.sapiinformmbuahan terakhir (bila ada) atau foto copy ktp bagi pengusaha perorangan npp persamaan perorangan foto copy bak atas tanah surat penyataan pemilik pimpinan perusahaan sertifikat laik sebab paling lama bulan sejak tiup diterbitkan usaba hotel yang memiliki restoran mma makan kafepl, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yankonsultlemburamuwisata. dasar peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomorkecuali usaba yang berada kawasan yangwisata tirta. wisata jeram wisata dayung wisata selam wisata wisata selancar wisata olah raga tirta dermaga tirtabak atas tanah surat penyataan pemilik pemimpin perusahaan sertifikat rekomendasi kualitas air paling lama bulan sejak tiup diterbitkan; foto copy izin teknis sesuai peraturan pemen dpemberian nomor induk kesenian dasar undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan; peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepa riwisataanpas photo berwarna terbaru 2x3 sebanyak lembar; dan daftar tenaga; besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (dua bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan kartu nomor keseniseni pertunjukanusaba pariwisata.dan proposal kegiatan. besama tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (dua)bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin seni pertunjukusaha peternakusaba peternakan persyaratan pelayanan meliputi: mengisi formulir permohonan; foto copy ktp pemohon; foto copy npp; foto copy izin lokasi; izin tempat usaba; izin gangguan ho); izin pemasukan ternak khusus import); surat persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ukl upl); tersedia pertandingan yang memadai; tersedia pakan, air yang sesuai dengan ternak; dan memiliki ternak minimal sebagaimana dalam tabel jenis ternak peternakan rakyat jumlah ternak) perusahaan peternakan jumlah ternak minimal) ayam ras petelur ekor ekor ayam ras pedaging ekor ekor itik, angsa dan atau mentok ekor ekor ekor ekor puyuh ekor ekor dara ekor ekor kambing dan domba ekor ekor babi ekor ekor sapi potong ekor ekor sapi peran ekor ekor kerbau ekor ekor kuda ekor ekor kelinci ekor ekor besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (tujuh) kerja spesifikasi produk basil pelayanan surat izin usaba peternakotonganpenanganan daging meat cutting plant) persyaratan pelayanan mengisi formulir permohonan; foto copy ktp pemilik; foto copy npp; izin lokasi izin tempat usaba; foto copy izin mendirikan bangunan mb); foto copy izin gangguan ho); surat persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ukl upl);pemotonganobat hewan dasar undang undang nomor tentang peternakan dan kesehatan hewan. peraturan pemerintah nomor78 tentang obat hewan; peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pengawasan obat hewan; keputusan menteri pertanian nomor pts tn. tentang klasifikasi obat hewan; peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot.l40 tentang pengawasan obat hewan keputusan menteri pertanian nomor: pts tn. tentang syarat dan tata cara pendaftaran dan pengujian obat hewan keputusan menteri pertanian nomor: pts tn. tentang pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik keputusan menteri pertanian nomor. pts tn. ten tang syarat dan tata cara pendaftaran dan pengujian obat hewan; keputusan menteri pertanian nomor. pts tn. v ten tang pedoman dan tata cara pembuatan obat hewan yang baik.ba; foto copy izin mendirikan bangunan mb); foto copy izin gangguan ho); foto copy tdi (bagi yang dipersyaratkan); foto copy sup dan tdp; surat persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ukl upl); gambar lokasi pembuatan tempat penyimpanan; data tenaga kerja surat pernyataan penanggungjawab teknis (dokter hewan, apoteker asisten apoteker yang ditunjuk); dan data peralatan saranaobat.1iii pendirian potongha; foto copy izin mendirikan bangunan mb); foto copy izin gangguan ho). surat persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ukl upl)rumah potongbudidayaan ikannomor men tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per. meaturan pacitan nomor tentang pedoman pelaksanaasyaratan pelayanan meliputi: rencana usaba foto copy npp; foto copy akte pendirian perusahaan badan boku koperasi yang menyebut bidang usaba bidang pembudidayaan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab bidang badan koperasi; surat keterangan domisili perusahaan koperasi; foto copy ktp penanggungjawab perusahaan koperasi; pas foto berwarna terbaru penanggung jawab perusahaan koperasi sebanyak 41br x6; rekomendasi lokasi pemudi dayan dari dinas; analisis mengenai dampak lingkungan amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 1mb kalau ada bangunan permanen. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas laban usaba pembudidayaan ikan air tawar: pembenihan, tidak lebih dari ba, atau pembesaran, tidak lebih dari ba. usaba pembudidayaan ikan air payau: pembenihan, tidak lebih dari ba, atau pembesaran,tidak lebih dari usaba pembudidayaan ikan diairi laut: pembenihan, tidak lebih dari dari ba; atau pembesaran,tidak lebih dari ba. besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis waktu penyelesaian pelayanan (sepuluh) kerja spesifikasi produk basil pelayanan spi surat pembudidayaan ikan kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian penyelesaian pelayanan dinas perikanan kabupaten pacitan izin usaha pelatihan kerja lembaga swasta dasar undang undang nomor tentang ketenagakerjaan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per meb tentang tatacara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; keputusan dirjen pembinaan dan pelatihan produktivitas lantas tentang kriteria dan tatacara penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja serta bentuk bentuk dokumen pendukung persyaratan pelayanan meliputi mengisi formulir permohonan; foto copy ktp penanggungjawab; foto copy akte pendirian perusahaan; daftar riw penanggungjawab lembaga pelatihan; foto copy tanda kepemilikan sarana prasarana dengan fasilitas pelatihan kerja sekurang kurangnya sesuai program pelatihan yang diselenggarakan; program pelatihan kerja berbasis kompetensi; profil perusahaan; daftar tenaga kerja; daftar sarana dan prasarana; dan rencana kerja dan biaya. surat keterangan dari desa tentang kepemilikan tempat usaba (kontrak, sewa, milik sendiri) besarnya tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (empat belas) bari kerja spesifikasi produk basil pelayanan izin usaba pelatihan kerja lembaga swasta kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian penyelesaian pelayanan dinas koperasi dan usaba mikro kabupaten pacitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten; dasar perpres permen esdm perlu persyaratan pelayanan meliputi persyaratan administrasi foto copy identitas pemohon foto copy pendirian badan usaba profil badan usaba foto copy nomor pokok wajib pajak surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang persyaratan teknis; informasi kelayakan usaba company profile) study kelayakan pemanfaatan panas secara langsung peta lokasi evaluasi terpadu potensi panas) surat persetujuan dari pemegang izin panas wilayah yang telah ada izin panas pemanfaatan tidak langsung surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh pemerintah prov. persyaratan lingkungan; amdal ukl upl spl (sesuai ketentuan) besama tarif biaya pelayanan dan cara pembayarannya gratis penyelesaian pelayanan (empat belas) hari kerja spesifikasi produk basil pelayanan izin pemanfaatan langsung panas dalam daerah kabupaten prosedur penyelesaian pelayanan; pemohon mencari informasi mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. petugas penerimaan menerima formulir dilanjutkan dengan memeriksa permohonan dan persyaratan. apabila persyaratan lengkap diberikan tanda terima sebagai penerimaan dan apabila belum lengkap formulir dikembalikan dilengkapi. petugas pemrosesan menyiapkan bahan pemrosesan dengan menyampaikan berkas permohonan kepada kerja teknis. pembuatan jadwal pemeriksaan lapangan (bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan) yang akan dilaksanakan oleh kerja teknis paling lambat (empat) bari kerja setelah izin diterima; petugas pemrosesan mengkoordinir dan memberikan fasilitas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim kerja teknis melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan atau pemeriksaan lapangan. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan diadakan pembatasan. penyampaian rekomendasi dari kerja teknis baik yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan izin berdasarkan basil pemeriksaan dan pembatasaidak belum memenuhi syarat syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka permohonan tidak dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohoelah memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten pacitan menerbitkan naskah izin dan menetapkan retribusi biaya sesuai peraturan yang berlaku. permohonan izin yang dilaksanakan secara paralel (bersamaan dengan izin yang lain) maka standar pelayanannya mengikuti standar izin yang waktunya paling lama. pemohon menerima pemberitahuan bahwa permohonan izin telah disetujui. petugas penyerahan menyerahkan naskah izin kepada pemohon setelah retribusi biaya dilunasi melalui loket pembayaran dengan diberikan pembayaran yang syb. selesai. pelayanan izin pemohon informasi pendaftaran penyerahan surat izin mencari info masi memberikan informasi dan formulir mengisi formulir melengkapi persyaratan resi penerimaan berkas surat penolakan menerima dan memeriksa ber kas permohonan tidak membuat tanda terima berkas permohonan pembahasan dan pemeriksaan lapangan tidak cetak surat ijin dan pengadministrasian surat ijin menerima skr dan membayar retribusi cetak skr memberikan skr surat lain menerima bukti pembayaran menyerahkan surat sarana dan prasarana pelayanan front office loket informasi loket pendaftaran loket penyerahan dokumen perizinan ruang tunggu loket pembayaran ruang pengaduan back office ruang pemrosesan berkas ruang server ruang arsip ruang penangan pengaduan ruang rapat ruang kerja kepala dan pejabat struktural lainnya. sarana lain: server workstation printer scanner camera perangkat jaringan pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat pelayanan informasi loket informasi papan pengumuman leaflet booklet pedoman prosedur pelayanan pengaduan: penerimaan pengaduan masyarakat. pencatatan pengaduan, meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor, identitas terlahir, dan lokasi kasus. masalah yang diadukan. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan.. rencana penanganan atau langkah langkah yang diperlukan, seperti klasifikasi (pengelompokan berdasarkan kode jenis masalah), konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi kebenaran materi pengaduan. meneruskan pengaduan tersebut kepada unit instansi yang berwenang melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakanapabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya,jawaban atas aduan keluhan masyarakat paling lambat (empat belas) hari kerja sejak diterimanya aduan. pelayanan pengaduan tim masyarakat instansi masyarakat informasi pengaduan aduan (lisan, tulisan, telepon) menerima dan mencatat aduan dan identitas pelapor merumuskan inti masalah menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan klasifikasi, konfirmasi, penelitian pemeriksaan, investigasi tanggapan (lisan tulisan) tidak penyelesaian masalah: tindakan korektif tindakan hukum tanggapan (lisan tulisan) selesai bupati pacitan indartato tanggapan (lisan tulisan) tanggapan (lisan tulisan) menerima dan mencatat aduan dai identitas pelapor menjdi^can arti masal^ menghubungkan meter pengaduan dei^an peraturan yangrelevan klasifikasi. kong uma^ penelitian pemeriksaan, inv^gas tidak penyelesaian masalah: find^ian korektif tlnddtan hukum, perlu adanya jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanjdih.kemdikbud.go.id pengembang penilaian pendidikan berwenang menyusunjdih.kemdikbud.go.idpenilaian pendidikan merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan pada instansi pembina. jdih.kemdikbud.go.id jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan berkedudukan instansi pembina. jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaian asesmen pendidikan, pelaksanaan penilaian asesmen pendidikan, cc. koordinasi dan fasilitasi pengembangan penilaian asesmen pendidikan, dan atau pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan penilaian asesmen pendidikan. bab kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan harus memperhatikan: ketersediaan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, dan lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang akan diduduki. jdih.kemdikbud.go.id lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaian pendidikan belum terisi atau lowong, dan atau pengembang penilaian pendidikanpenilaian pendidikan bagian kesatu umum penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaian pendidikanpenilaian pendidikanpenilaian pendidikan. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan berdasarkan indikator: jumlah jalur, jenjangakademik dan atau nonakademik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penilaian.pengembangan instrumen akademik, pengembangan instrumen nonakademik, jdih.kemdikbud.go.id cc. analisis dan pemanfaatan hasil penilaian, dan inovasi untuk penilaian pendidikan. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaian pendidikan untuk tiap jenjang. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaian pendidikan tata cara pengusulan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sebagai berikut: unit kerja menghitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sesuai dengan format dan rumus, hasilpenilaian pendidikan yang diajukan oleh unit kerja,penilaian pendidikantata carskr jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan kategori keluaran hasil kerja skr output) jabatan instrumen penilaian akademik instrumen penilaian non akademik dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil penilaian model inovasi penilaian jdih.kemdikbud.go.idpenilaian pendidikan kategori keluaran hasil kerja output) instrumen penilaian ken instrumen penilaian bea kei dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil penilaian model inovasi mengidentifikasi beban kerja unit kerja, yaitu hasil kerja pengembangan penilaian pendidikan, yang meliputi: jumlah instrumen penilaian akademik, jumlah instrumen penilaian nonakademik, cc. jumlah dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil penilaian, atau jumlah model inovasi penilaianjdih.kemdikbud.go.idpenilaian tan rata proyeksi pendidikan rata tahun instrumen penilaian akademik instrumen penilaian nonakademik dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil penilaian keterangan: merupakan tahun pada saat penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dilaksanakan menghitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan untuk tiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut: pp" tap orang keterangan: ppp total kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan volume hasil kerja pengembangan penilaian pendidikan yang diampu dalam (satu) tahun persen kontribusi jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dalam penyelesaian keluaran hasil kerja (output) pengembangan penilaian pendidikan skr standar kemampuan rata rata format penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sebagaimana tercantum dalam tabel jdih.kemdikbud.go.id tabel format penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikasam pentas tanam pam poo 30x akademik (jamaah pepe pentas jas poo 28x nonakademik dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil 15y6 penilaian ana aja keterangan: kolom diisi dengan nomor urut kolom diisi dengan hasil kerja pengembangan penilaian pendidikan kolom diisi dengan data skr pada setiap keluaran hasil kerja (output) pengembangan penilaian pendidikan kolom diisi dengan data persen kontribusi pada setiap jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan kolom diisi dengan jumlah volume beban kerja jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaian pendidikan pada setiap jenjang hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanjdih.kemdikbud.go.id lowongan formasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaian pendidikan sama dengan jumlah totalada unit kerja yang telah memiliki pengembang penilaian pendidikan, pns yang akan masuk jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, pengembang penilaian pendidikan yang akan naik jenjang jabatan lebih tinggi, dan atau pengembang penilaian pendidikan yang berhenti, maka jumlah lowonganpp ppp ppp ppp) keterangan: ppp jumlah lowongan formasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung. ppp total formasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung. ppp jumlah pengembang penilaian pendidikan yang ada saat ini. jdih.kemdikbud.go.idpenilaian pendidikan ppp tidak ada pns yang akan masuk pengembang penilaian pendidikan jenjang tersebut ppp tidak ada pengembang penilaian pendidikan yang akan naik jenjang yang lebih tinggi ppp tidak ada pengembang penilaian pendidikan yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ppp maka penghitungan lowongan formasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpengembang penilaian pendidikan sebagai berikut:asesmen pendidikan. dalam melaksanakan tugas tersebut,, pelaksanaan pengembangan asesmen pendidikan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan asesmen pendidikan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan asesmen pendidikan. fungsi yang diselenggarakan oleh pusat asesmen dan pembelajaran bersesuaian dengan tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dengan langkah langkah sebagai berikut. melakukan identifikasi volume pengembangan penilaian pendidikan (tiga) tahun sebelumnya dan proyeksi pengembangan penilaian pendidikan tahun pada pusat asesmen dan pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam tabel jdih.kemdikbud.go.id tabel jumlah hasil kerja pengembangan penilaian pendidikan pada pusat asesmen dan pembelajaran jumlah hasil kerja pengembangan penilaian jenis hasil kerja pengembangan pendidikan pada tahun ke ke) penilaian pendidikan rata proyeksi rata tahun sen ken dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil penilaian rincian secara detail, hasil kerja pengembangan penilaian pendidikan yang akan diampu selama tahun sebagaimana tercantum dalam tabel jdih.kemdikbud.go.id tabel rincian target hasil kerja pengembangan penilaian pendidikan pada pusat asesmen dan pembelajaran pada tahun volume keluaran hasil hasil kerja rincian hasil kerja beban kerja output) kerja instrumen pengembangan jenis dan model penilaian instrumen pengembangan: akademik penilaian asesmen kompetensi minimum akademik dan tes kompetensi guru berstandar nasional jenjang, jalur, dan jenis pendidikan: jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar kelas sekolah dasar kelas sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas jumlah dan jenis mata pelajaran: asesmen kompetensi minimum literasi dan numeral mata pelajaran sekolah dasar instrumen kelas numeral dan literasi, kelas numeral dan literasi), sekolah menengah pertama instrumen numeral dan literasi), sekolah menengah atas instrumen numeral dan literasi), sekolah menengah kejuruan instrumen numeral dan literasi). tes kompetensi guru pendidikan anak usia dini instrumen, mata pelajaran sekolah menengah pertama instrumen bahasa indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika), mata pelajaran sekolah menengah atas instrumen geografi, sejarah, ekonomi, sosial, kimia, fisika, biologi, matematika teknik, matematika ilmu pengetahuan alam, bahasa indonesia, bahasa inggris)pengembangan jumlah dan jenis mata instrumen pelajaran: penilaian instrumen mata pelajaran akademik matematika teknik, berstandar matematika ilmu pengetahuan satuan alam, matematika bahasa, pendidikan bahasa indonesia, bahasa inggris, geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, kimia, fisika, biologi, bahasa jepang, bahasa korea, bahasa mandarin, bahasa prancis, bahasa arab, agama islam, agama kristen, agama katolik, agama buddha, agama hindu, konghucu, dan pendidikan kewarganegaraan. pengembangan jenis dan model model dan pengembangan: sistem pengembangan sistem penilaian asesmen nasional, yang meliputi asesmen kompetensi minimum, lingkungan belajar, dan penilaian karakter) pengembangan model penilaian pendidikan model penilaian kebutuhan khusus, asesmenpedia, formatif berbasis mata pelajaran, asesmen literasi budaya, asesmen literasi sains (kimia, fisika, biologi, geografi), model kompetensi tenaga penilaian) pengembangan teknologi penilaian pendidikan instrumen tes bakat jenis dan model penilaian minat pengembangan: nonakademik tes bakat, dan tes minattes jenis dan model kepribadian pengembangan: tes kematangan emosi, tes kepribadianbakat jenis dan model skolastik pengembangan:kesiapan jenis dan model bersekolah pengembangan: jenjang, jalur, dan jenis pendidikan: sekolah dasar jumlah dan jenis mata pelajaran: model jenis dan model penilaian pengembangan: karakterdokumen hasil pemanfaatan jenis dan model analisis dan hasil penilaian pengembangan: pemanfaatan penyusunan scorecard hasil penilaian sekolah penyusunan scorecard kab kota penyusunan scorecard provinsi buletin jurnalwebsite jenjang, jalur, dan jenis pendidikan: jumlah dan jenis mata pelajaran: studi jenis dan model internasional pengembangan:literasi membaca programme for international student assessment pisa), literasi sains programme for international student assessment pisa), literasi matematika programme for international student assessment pisa), dan analisis data angket siswa dan sekolah programme for international student assessment pisa) analisis hasil jenis dan model penilaian pengembangan: analisis hasil pendidikan asesmen nasional, analisis tes kompetensi guru, analisis non akademik jenjang, jalur, dan jenis pendidikan: sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pendidikan kesetaraan, sekolah menengah kejuruan, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah jumlah dan jenis mata pelajaran: penilaian model inovasi pengembangan jenis dan model penilaian aplikasi pengembangan: pendataan peserta didik jdih.kemdikbud.go.id kategori volume keluaran hasil hasil kerja rincian hasil kerja beban kerja output) kerjainovasi sistem jenis dan model informasi pengembangan: inovasi sistem authoring informasi authoring penilaian penilaian siap), tes kompetensi guru siap) profesional, tes kompetensi guru pedagogi, asesmen kompetensi minimum jenjang, jalur, dan jenis pendidikan: jumlah dan jenis mata pelajaran: pengembangan jenis dan model teknologi pengembangan: inovasi sistem penilaian informasi authoring penilaian siap), tes kompetensi guru profesional dan tes kompetensi guru pedagogi, asesmen kompetensi minimum, asesmen kompetensi siswa indonesia sekolah, dll. jenjang, jalur, dan jenis pendidikan: jumlah dan jenis mata pelajaran: total hasil kerja model inovasi penilaian menghitung kebutuhan jenjang jabatan menggunakan rumus sebagai berikut: xileoran skr hasil penghitungan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan pusat asesmen dan pembelajaran tahun sebagaimana tercantum dalam tabel jdih.kemdikbud.go.idhdx keluaran hasil skr orang beban kerja output) instrumen penilaian 36x 30y6 akademik instrumen penilaian 31y6 nonakademik dokumen hasil analisis dan pemanfaatan hasil penilaian model inovasi pem jas pas pase jane pase pom penilaian dengan demikian, total kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan tahun adalah sejumlah (sembilan puluh sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut: jenjang pertama (tiga puluh lima) orang jenjang muda (dua puluh delapan) orang jenjang madya (dua puluh enam) orang jenjang utama (sepuluh) orangmenterian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ttd. dian wahyuniirian institut teknologi baharuddin jusuf habibie, perlu mengatur organisasi dan tata kerja institut teknologi baharuddin jusuf habibie: bahwa organisasi dan tata kerja institut teknologi baharuddin jusuf habibiejdih.kemdikbud.go.id. bab ketentuan umumbbb. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa lingkungan itbtb berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. ittbitb terdiri atas: senat: pemimpin, jdih.kemdikbud.go.id satuan pengawas internal, dan dewan penyantun. ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi itb sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta itbb. bagian ketiga pemimpin paragraf rektor rektor merupakan pemimpin itb. rektor sebagai pemimpin itbdalam menjalankan tugas dan fungsidan wakil rektor bidang non akademiknonunsur organisasi bawah pemimpin unsur organisasi bawah pemimpin itb terdiri atas: pelaksana akademik, pelaksana administrasi, jdih.kemdikbud.go.id,jdih.kemdikbud.go.idbidang pendidikan tinggi. jurusan dipimpin oleh ketua jurusan. ketuajurusan sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnyjdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. paragraf birobumum dan akademik sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasiurusan keuangan, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan hukum dan penatalaksanaan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, jdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, penyusunan rencana pengembangan institut, il., dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan kemahasiswaan. biro umum dan akademik sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subbagian umum, subbagian akademik dan kemahasiswaanhukum dan penatalaksanaan, barang milik negara, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan serta penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakatjdih.kemdikbud.go.idadalah lembaga, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutuningkatan dan pengembangan pembelajaran, jdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, koordinbidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, j . penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala, sekretaris: cc. pusat, petugaspejabat fungsional lainnya sebagai koordinator. jdih.kemdikbud.go.idbb. jdih.kemdikbud.go.idb. ketentuan mengenai dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta itbtbjdih.kemdikbud.go.idbbitbtbtruktur organisasi institut teknologi baharuddin jusuf habibie senat nol rektor dewan wakil rektor wakil rektor penyantun bidang akademik bidang non akademik satuan pengawas internal biro umum dan akademik subbagian subbagian umum akademik dan kemahasiswaan lembaga penelitian, jurusan pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu sekretaris jurusan sekretaris laboratorium bengkel studio petugas tata usaha upt upt teknologi upt perpustakaan informasi dan bahasa komunikasi kelompok jabatan fungsionalpola pengelolaan keuangan pada universitas jember berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang penetapan universitas jember sebagai instansi pemerintah pada kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dilakukan penyesuaian statuta universitas jember, bahwa peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang statuta universitas jember. beberapa ketentuan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang statuta universitas jembunej terdiri atas: senat: pemimpin unej, cc. satuan pengawas internal, dewan penyantun, dan dewan pengawas. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota senat terdiri atas: paling banyak (tiga) orang wakil profesor dari setiap fakultas, (dua) orang wakil dosen bukan profesor dari setiap fakultas, rektor, jdih.kemdikbud.go.idfakultas sebagaimana dimaksud pada huruf dipilih oleh senat fakultas jika terdapat (tiga) profesor atau lebih dari setiap fakultas, atau ditetapkan sebagai anggota senat jika terdapat paling banyak (tiga) profesor dari setiap fakultas, wakil dosen bukan profesor dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan rektor berdasarkan pertimbanganketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, dan pascasarjana, jdih.kemdikbud.go.id lembaga, unit penunjang akademik atau sumber belajar, dan badan pengembangan bisketentuan dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:adan layanan umum unej:,diantara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin unej. (la) pengangkatan dan pemberhentian ketua satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan persetujuan dewan pengawas. jdih.kemdikbud.go.idmalikussalemalikussalehmalikussaleh, bahwa penataan organisasi dan tata kerja universitas malikussalemalikussaleh yang selanjutnya disebut unimalimaiimal. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa lingkungan unimalimal berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. jdih.kemdikbud.go.id unimaimalimalunimal sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta unimalimalimaljdih.kemdikbud.go.id, serta urusan kerja sama dan sistem informasiumum, perencanaanjdih.kemdikbud.go.id paragraf unsur organisasi bawah pemimpin unsur organisasi bawah pemimpin unimalteknik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum: fakultas pertanian, fakultas kedokteran: dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikanjawab kepada rektor. dekan sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh wakil dekan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada dekan. jdih.kemdikbud.go.idumum dan keuangan, dan cc.rja sama dan sistem informasi.umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaijdih.kemdikbud.go.iddih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.idimal. biro sebagaimana dimaksud padajdih.kemdikbud.go.iddan pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subbagian akademik dan kemahasiswaan, kelompok jabatan fungsional. jdih.kemdikbud.go.id dan penatalaksanaan unimjdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.id negara, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan kerja sama,imalkarir dan kewirausahaanjdih.kemdikbud.go.idimbikarir dan kewirausahaan mahasiswa, serta layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa. jdih.kemdikbud.go.id unit pelaksana teknis bimbikemahasiswaan dan alumni. unit pelaksana teknis bimbingan karir dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalambimbibimbingan karir dan kewirausahaan, pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan, cc. inventarisasi dan identifikasi dunia kerja, peningkatan kemampuan mahasiswa bidangbimbingan karir dan kewirausahaanhuruf jdih.kemdikbud.go.id hurufimalimal. ketentuan mengenai dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta unimal. jdih.kemdikbud.go.idimalmamaljdih.kemdikbud.go.id tugas dan fungsi unit kerja lingkungan unimaljdih.kemdikbud.go.idim masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja unimalmaljdih.kemdikbud.go.id bab vimalikussaleh ena emnakmanamaaamaaann kennoonennnamenanmannanmaanaann dewan penyantun wakil rektor bidang akademik. ii. wakil rektor bidang umum, dan keuangan. iii. wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. satuan pengawas internal biro akademik, kemahasiswaan, biro umum dan keuangan perencanaan, dan kerjasama subbagian akademik dan kemahasiswaan subbagian umum fakultas lembaga penelitian dan pengabdian lembaga pengembangan dekan dan wakil dekan kepada masyarakat pembelajaran dan penjaminan mutu wakil dekan bidang akademik. sekretaris ii. wakil dekan bidang bidang umum, dan keuangan iii. wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. fakultas teknik: subbagian umum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: subbagian umum fakultas ekonomi dan bisnis: fakultas hukum: fakultas pertanian: fakultas kedokteran: dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. senat fakultas sekretaris jurusan program studi laboratorium bengkel studio upt teknologi informasi upt bimbingan karir jdih.kemdikbud. go.id upt perpustakaan kanan kelompok upt bahasa dan komunikasi akan pata fana dan kewirausahaan nan lag han fungsional hana sea anusa cendanusa cendanausa cendana, bahwa penataan organisasi dan tata kerja universitas nusa cendanusa cendana yang selanjutnya disebut und dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan unang. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa lingkungan undadang berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. jdih.kemdikbud.go.id undddang terdiri atas: senat: pemimpin, cc. satuan pengawas internal, dan dewan penyantun. ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi undang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta undangdangddalam melaksanakan tugas dan fungsicc.jdih.kemdikbud.go.iddang sebagaimana dimaksud dalam hurufjdih.kemdikbud.go.idkeguruan dan ilmu pendidikan, fakultas hukum: fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas pertanian, fakultas peternakan, kelautan, dan perikanan: fakultas kesehatan masyarakat, fakultas sains dan teknik, fakultas kedokteran dan kedokteran hewan: dan fakultas ekonomi dan bisnis. fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dan huruf terdiri atas: dekan dan wakil dekan, senat fakultas: bagian umum, jdih.kemdikbud.go.iddalam padakemahasiswaan, dan alumni. jdih.kemdikbud.go.idperencanaan, umum, keuangan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasjdih.kemdikbud.go.idpenyelenggaraan program studi pada fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufkebun percobaan wakil direktur berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur pascasarjana. jdih.kemdikbud.go.id,dang.biro perencanaan dan kerja samajdih.kemdikbud.go.id,jdih.kemdikbud.go.iddang. birojdih.kemdikbud.go.id biro perencanaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan fungsionjdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.iddanglaboratorium terpadu, dan laboratorium lahan kering kepulaujdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.idperencanaan, kerja sama, dan sistem informasijdih.kemdikbud.go.idterpadu. jdih.kemdikbud.go.id unit pelaksana teknis laboratorium lahan kering kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelaksana teknis bidang layanan laboratorium lahan kering kepulauan unit pelaksana teknis laboratorium lahan kering kepulaulahan kering kepulauan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium lahan kering kepulaulaksana teknis laboratorium lahan kering kepulauanlahan kering kepulauanlahan kering kepulauan. jdih.kemdikbud.go.idddang. jdih.kemdikbud.go.id ketentuan mengenai dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta unddddang, jdih.kemdikbud.go.iddd masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja universitas nusa cendana jdih.kemdikbud.go.idusa cendanausa cendana rektor senat www dewan penyantun wakil rektor bidang akademik. ii. wakil rektor bidang umum dan keuangan. iii. wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. iv. wakil rektor bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi. satuan pengawas internal biro akademik dan biro umum dan keuangan biro perencanaan, kerja sama, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat dan kemahasiswaan. wakil direktur bidang akademik, ii. wakil dekan bidang umum dan keuangan. kemahasiswaan, dan alumni. ii. wakil direktur bidang perencanaan, umum, keuangan. fakultas keguruan dan ilmu pendidikan program studi fakultas hukum fakultas kedokteran dan kedokteran hewan subbagian umum subbagian umum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik fakultas pertanian subbagian umum fakultas peternakan, kelautan, dan perikanan fakultas kesehatan masyarakat fakultas sains dan teknik fakultas ekonomi dan bisnis laboratorium bengkel studio laboratorium bengkel studio kebun percobaan kebun percobaan upt pengembangan upt laboratory upt lahan keri upt tak: teknologi inf upt bah laboratorium ahan kering perpustakaan asasi nasa terpadu kepulauan ani kelompok jabatan ia, fungsional kan jdih.kemdikbud.go.id naa sae anandpadpadang, bahwa penataan organisasi dan tata kerja universitas negeri padegeri padang yang selanjutnya disebut unpppp. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa lingkungan unp berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. jdih.kemdikbud.go.id unppp terdiri atas: senat:unp sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta unpppperencanaan, keuangan, dan kepegawaian, cc.keuangan, dan kepegawaikemahasiswaan dan alumni. wakil rektor bidang kerja samapjdih.kemdikbud.go.id dan ilmu pengetahuan alam, fakultas teknik, cc.endidikan psikologi dan kesehatan. fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufjdih.kemdikbud.go.idperencanaan, umum, dan keuanganadministrasi umum, kepegawaian, dan keuang, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan kerja sama. perencanaan, umum, dan keuangan. wakil direktur berada bawah dansebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu direktur dalam jdih.kemdikbud.go.id memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, umum, kepegawaian,strasi kepada seluruh unsur lingkungan unp. jdih.kemdikbud.go.id,jdih.kemdikbud.go.idpjdih.kemdikbud.go.idelitian dan pengabdian kepada masyarakat. jdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.idingkatan djdih.kemdikbud.go.idp. unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: perpustakaan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, pelayanan dan bimbingan konseling, layanan internasional, dan pengembangan karir dan kewirausahajdih.kemdikbud.go.idpengembanganjdih.kemdikbud.go.id unit pelaksana teknis pengembanganpengembanganpelayanan dan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelaksana teknis bidang layanan dan bimbingan konseling. unit pelaksana teknis pelayanan dan bimbingjdih.kemdikbud.go.id unit pelaksana teknis pelayanan dan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan konseling. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam unit pelaksana teknisnit pelaksana teknis pelayanan dan bimbinglaksana teknis pelayanan dan bimbingan konseling. unit pelaksana teknis layanan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelaksana teknis bidang layanan internasional. unit pelaksana teknis layanan internasionalunit pelaksana teknis layanan internasional sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kerja sama, pelayanan mahasiswa, jdih.kemdikbud.go.id pendidik, dan tenaga kependidikan dari luar negeri serta promosi internasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam unit pelaksana teknis layanan internasional menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pelaksana teknis layanan internasional, koordinasi pelaksanaan program kerja sama nasional dan internasional, cc. pelaksanaan layanan mahasiswa internasional, pendidik internasional, dan tenaga kependidikan dari luar negeri, pelaksanaan promosi internasional, evaluasi dan pelaporan program kerja sama nasional dan internasional, dan pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis layanan internasional. unit pelaksana teknis. unit pelaksana teknis pengembamahasiswaan dan alumni. unit pelaksana teknis pengembangan karir dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. jdih.kemdikbud.go.id dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam unit pelaksana teknisdanp. ketentuan mengenai dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta unppdalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. jdih.kemdikbud.go.idppegeri padangegeri padang rektor senat a . m dewan pertimbangan wakil rektor bidang akademik. ii. wakil rektor bidang perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. iii. wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. iv. wakil rektor bidang kerja sama dan sistem informasi. satuan pengawas internal biro akademik dan biro perencanaan, kerja kemahasiswaan biro umum dan keuangan sama, dan hubungan. wakil direktur bidang akademik, ii. wakil dekan bidang perencanaan, umum, dan keuangan. kemahasiswaan, dan alumni. sekretaris iii. wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. ii. wakil direktur bidang perencanaan, umum, keuangan. pusat program studi subbagian umum subbagian umum fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam fakultas teknik fakultas pendidikan psikologi dan kesehatan subbagian umum fakultas ilmu keolahragaan psikologi dan kesehatan fakultas ilmu pendidikan fakultas bahasa dan seni fakultas ilmu sosial fakultas ekonomi fakultas pariwisata dan perhotelan swotmioasnda upt pengembangan upt perpustakaan teknologi informasi dan upt bahasa upt pelayanan dan upt layanan upt pengembangan komunikasi bimbingan konseling internasional karir dan kewirausahaan nananmmmmm kas aan aaa naa anna naa nia nana naa ipin pel ana kelompok jabatan jdih.kemdikbud.go.id fungsional panen kanan (ae maan ena bnn nunukan, kebudayaan, riset, dan teknologi,jdih.kemdikbud.go.id, perumusan dan penetappendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen bidang pendidikanil. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastrbagian kedua, badan pengembangan dan pembinaan bahasa, staf ahli bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat, staf ahli bidang inovasi, staf ahli bidang regulasi, staf ahli bidang manajemen talenta, dan staf ahli bidang warisan budayjdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.id bagian ketiga biro perencanaankoordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahsinkronisasi program riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja lingkungan kementerian, pengelola, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja kementerian, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan biro. jdih.kemdikbud.go.idurusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan barang milik kekayaan negarnyiapan bahan pembinaan perbendaharaan lingkungan kementerian, penyiapan bahanjdih.kemdikbud.go.id penyiapan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum lingkungan kementerian, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kementerian, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta barang milik kekayaan negara lingkungan kementerian, penyiapan bahpemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang keuangan dan barang miliklima biro sumber daya manusiangelolaan dan penyiapan bahan pembinnilainyiapan bahilaian kinerja sumber daya manusia lingkungan kementerian, jdih.kemdikbud.go.idbidang sumber daya manusianyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, analis jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkungan kementerian. jdih.kemdikbud.go.idbahan pembinaan organisasi, penatalaksanaan, dan analisis jabatan lingkungan kementerian, penataan unit organisasi lingkungan kementerian, fasilitasi organisasi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan pusat dan daerah,lingkungan kementerian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang organisasi dan tata laksanadan produk hukum lainnya, sinkronisasi peraturan perundang undangan dan produk hukum lainnya, cc. pelaksanaan kajian peraturan perundang undangan dan produk hukum lainnya, penyusunan peraturan perundang undangan dan produk hukum lainnyanyiapan koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidangdelapan biro kerja sama dan hubungan masyarakatnyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakatnyiapan bahan pembinkoordinasi dan penyelenggarfasilitasi kerja sama dalam negeridiplomatiknyiapan bahan pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga, jdih.kemdikbud.go.id koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat, pelaksanaan publikhubungan dan kerja sama antar kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan media, pengelolaan perpustakaan kementerian, pemberian layanil. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama dan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan perbuatan dan kearsipan lingkungan kementerian serta penyiapan bahan pembinaan dan pengadaan barang dan jasa kementeriannyiapan bahannyiapan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa lingkungan kementerian, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkungan kementerian, fasilitasi pengadaan barang dan jasa lingkungan kementerian, penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang umum danpimpinantata usaha pimpinan dan protokol, dan subbagian urusan dalamurusan keprotokolan kementerian, dan urusan ketatausahaan biro serta penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan perbuatan dan kearsipan lingkungan kementerianjdih.kemdikbud.go.id bab, cc.vokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikanguru, direktorat kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan, direktorat guru pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, direktorat guru pendidikan dasar, dan direktorat guruumpulan dan analisis data dan informasi bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, cc. koordinasi dan fasilitasi organisasi profesidan pelaksanaan kerja sama bidangpembinaan guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan indonesia luar negeri, jdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.id d22 bagian keempat direktorat pendidikan profesi guru direktorat pendidikan profesi guguru mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan profesi guru serta. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pendidikan profesi guru menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan bidang pendidikan profesi guru, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan profesi guru, cc. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan profesi guru, penyiapan bahan pembinaan bidang pendidikan profesi gurufasilitasi bidang pendidikan profesi guru, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pendidikan profesi guru, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi guru, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. jdih.kemdikbud.go.id direktorat pendidikan profesi gupala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan direktorat kepala sekolah, pengawas sekolah,ala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusjdih.kemdikbud.go.id kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteriacc. pelaksanalaksanaan kebijakan bidang standar dan penjaminan mutu calon kepala sekolah dan pengawas sekolah dan tenaga kependidikan, penyiapan bahan pembinafasilitajdih.kemdikbud.go.id pemberian bimbingan teknis dan supervinyiapan bahan pembinaan jabatan kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah dan tenaga kependidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. direktorat kepala sekolah, pengawas sekolah,pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat direktorat guru pendidikan anak usia dini dan pendidikanguru pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang guru dan pendidik lainnya padgurujdih.kemdikbud.go.idjabatan fungsional guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. direktorat guru pendidikan anak usia dini dan pendidikpendidikan dasar direktorat gurudasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang guru pendidikan dasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat guru pendidikan dasardasar, jdih.kemdikbud.go.idiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru pendidikan dasar, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang guru pendidikan dasar, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. direktorat guruguru pendidikan menengah dan pendidikan khusus direktorat guru bidang guru pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan inklusi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat guru pendidikan menengah dan pendidikan khususjdih.kemdikbud.go.idjabatan fungsional gurugurujdih.kemdikbud.go.id direktorat gurucc.jdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.idumpulan dan analisiswidyaprada, jdih.kemdikbud.go.iddan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini. jdih.kemdikbud.go.idlaksanaan kebijakan bidang standar peserta didik, pembelajaranrumussatuan pendidikan anak usia dinijdih.kemdikbud.go.id pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini, dan pelaksanaan urusan ketatausahadan pelaksanaan kebijakan bidang sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar.jdih.kemdikbud.go.idnyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau sekolah dasardasardan pelaksanaan kebijakan bidang sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertamajdih.kemdikbud.go.id dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertamiapan perumussekolah menengah atasdan pelaksanaan kebijakan bidang sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atasiapan perumussekolah menengah atasmasyarakat dan pendidikan khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pendidikan masyarakat dan pendidikan khusuiapan perumusndidikan masyarakat dan pendidikan khusus, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.jdih.kemdikbud.go.id vokasi,,, il.kursus dan pelatihan: direktorat akademik pendidikan tinggi vokasi, direktorat kelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi vokasi, dan direktorat kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri.umpulan dan analisis data dan informasicc. koordinasi dan pelaksanaan kerja samaelolaan barang milik negara lingkungan direktorat jenderal, jdih.kemdikbud.go.idsekolah menengah kejuruandan pelaksanaan kebijakan bidang sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan. jdih.kemdikbud.go.idnyiapan perumuskejuruanursus dan pelatihan direktorat kursus dan pelatihursus dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat kursus dan pelatihnyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihanketerampilan dan pelatihan kerja, dan pelaksanaan urusan ketatausahaakademik pendidikan tinggi vokasi direktorat akademikakademik pendidikan tinggi vokasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan danakademik pendidikan tinggi vokasivokasi dan profevokasi dan profesi, cc.laksanaan penjaminan mutufasilitasimberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, dan teknologi pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang akademik pendidikan tinggi vokasi, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. direktorat akademik pendidikan tinggi vokasikelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi vokasi direktorat kelembagaan dan sumber dayadan sumber daya pendidikan tinggi vokasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan sumber dayakelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi vokasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi, pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi, cc. pelaksanaan penjaminan mutu bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi, jdih.kemdikbud.go.idfasilitasi bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi, fasilitamberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi, pemberian bimbingan teknis dan supervinyiapan perumuskelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi vokasi, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. direktorat kelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industriduniapendidikan tinggi, riset, dan teknologi bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungs., perumus,, riset, dan teknologi terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan, direktorat kelembagaan, jdih.kemdikbud.go.id direktorat sumber daya, dan direktorat riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. bagian ketiga sekretariat direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi sekretariat direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknolo, riset, dan teknolog, riset, dan teknolopengumpulan dan analisis data dan informasi bidang pendidikan tinggi akademik, riset, dan teknologi, cc. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan tinggi akademik, riset, dan teknologjdih.kemdikbud.go.idriset, dan teknologi, riset, dan teknoloakademik dan profesi,, cc. pelaksanaan penjaminan mutu bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, fasilitasi bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembelajaran dan kemahasiswaanlembagaan bidang kelembagnyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, cc. pelaksanaan penjaminan mutu bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, fasilitasi bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, penyiapan pemberian izin penyelenggaraumber daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sumber dayapenyiapan perumusan kebijakan bidang sumber daya pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, cc. pelaksanaan penjaminan mutu bidang sumber daya pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, jdih.kemdikbud.go.id fasilitasi bidang sumber daya pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya pada pendidikan tinggi akademik dan profesi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sumber dayariset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat direktorat riset, teknologi, dan pengabdian kepadariset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan yang berasal dari pendidikan akademik. jdih.kemdikbud.go.id dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusendidikan tinggi vokaakademik dan profesi, cc.laksanaan penjaminan mutufasilitaberian bimbingan teknis dan superviantauan, evaluasi, dan pelaporriset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakcc.jdih.kemdikbud.go.idebudayaan, pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang kebudayaan, cc. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang kebudayaanpamong budaya, koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat bidangnyiapanjdih.kemdikbud.go.iddirektorat perfilman, musik, dan medimempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perfilman, musik, dan media. jdih.kemdikbud.go.id dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat perfilman, musik, dan media menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan bidang perfilman, musik, dan media, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perfilman, musik, dan media, cc. pelaksanaan kebijakan bidang perfilman, musik, dan media, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perfilman, musik, dan media, pelaksanaan pendataan bidang perfilman, musik, dan media, penyiapan rekomendasi pemberian izin bidang perfilman, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perfilman, musik, dan media, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. direktorat perfilman, musik,enam direktorat pelindungan kebudayaanlindungan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaannyiapan perumuscc. pelaksanaan kebijakannyiapan rekomendasi perizinan bidang pelindungan cagar budaya, penyiapan rekomendasi penerbitan izin membawa cagar budaya luar negeri, penyiapan bahan penerbitan register museum, jdih.kemdikbud.go.id. jdih.kemdikbud.go.idcc.rekomendasi bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaannyiapan perumuscc. pelaksanaan kebijakanumpulan dan analisispekekayaanjdih.kemdikbud.go.id bagian pengolahan laporan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan analisis laporan dannyiapanjdih.kemdikbud.go.idbagian kelima inspektorat investigasirumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atasiapanjdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan audit investigasifasilitasi pengawasan investigasi, dan penyusunan laporan hasil audit investigasistandar, kurikulum, dan asesmen pendidikan bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsiy, penyusunan kebijakan teknis bidang kurikulum dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan, jdih.kemdikbud.go.id cc. pelaksanaan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen bidang pendidikan,standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan terdiri atas: sekretariat badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan, pusat standar dan kebijakan pendidikan, pusat kurikulum dan pembelajaran, pusat asesmen pendidikan: dan pusat perbukuan. bagian ketiga sekretariat badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan sekretariat badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikstandar, kurikulum, dan asesmen standar, kurikulum, dan asesmen pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan, cc. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuanstandar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuandan pelaksanaan urusan ketatausahaan badan. sekretariat badan standar, kurikulum, danbagian keempat pusat standar dan kebijakan pendidikan pusat standar dan kebijakastandar dan kebijakan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, dan analisis kebijakan pendidikan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat standar dan kebijakan pendidikan menyelenggarakan fungsi: penyiapan kebijakan bidang standar pendidikan, pelaksanaan penyusunan standar bidang pendidikan, pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan, koordinasi dan fasilitasi bidang standar dan kebijakan pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang standar dan kebijakan pendidikan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. pusat standar dan kebijakakurikulum dan pembelajaran pusat kurikulummbelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat kurikulum dan pembelajaran menyelenggarakan fungsi: penyiapan kebijakan teknis bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran, pelaksanaan penyusunan kurikulum dan pengembangan pembelajaran, cc. koordinasi dan fasilitasi bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan pembelajaran, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. pusat kurikulum dan pembelajarasesmen pendidikan pusat asesmependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan asesmen pendidikan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat asesmen pendidikan menyelenggarakan fungsi: penyiapan kebijakan teknis pelaksanaan asesmen pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan asesmen pendidikan, cc. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan asesmen pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang asesmen pendidikan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. pusatrbukuan pusatperbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat perbukuan menyelenggarakan fungsi: penyiapan kebijakan teknis bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan, cc. koordinasi dan fasilitasi pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan, pengembangan, penilaian, dan pengawasan buku pendidikan, fasilitasi pengembangan buku umum, pemberdayaan sumber daya perbukuan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sistem perbukuan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. jdih.kemdikbud.go.id pusatbidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, jdih.kemdikbud.go.idpusat pembinaan bahasa dan sastra: dan pusat penguatan dan pemberdayaan bahas, pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang bahasa dan sastra, cc. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang bahasa dan sastra, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.jdih.kemdikbud.go.idiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastraiapan kebijakan teknis bidang pembinaan bahasa dan sastra, pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra, cc. pelaksanaan pemasyarakatan dan penyuluhan bahasa dan sastra, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan bahasa, pelaksanaan uji kemahiran berbahasa indonesia, koordinasi dan fasilitasi bidang pembinaan bahasa dan sastra, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan bahasa dan sastra, jdih.kemdikbud.go.id pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan bahasa dan sastrpenguatan dan pemberdayaan bahasa pusat penguatan dan pemberdayaan bahasuatan dan pemberdayaan bahasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat penguatan dan pemberdayaan bahasa menyelenggarakan fungsi: penyiapan kebijakan teknis bidang penguatan dan pemberdayaan bahasa, pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa, cc. pelaksanaan peningkatan fungsi bahasa indonesia menjadi bahasa internasional, jdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan penyebaran bahasa negara, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penguatan dan pemberdayaan bahasa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penguatan dan pemberdayaan bahasa, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. pusat penguatan dan pemberday pusat bagian kesatu pusat data dan teknologi informasijdih.kemdikbud.go.idlolaan dan pendayagunaan teknologita dan statistikcc. pelaksanaan verifikasi, validasi, integrasi, dan penyebarluasan data dsistem informasibidang data dan teknologi informasi, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.gian kedua pusat pendidikan dan pelatihan pegawai dan pelaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan pelaksanaan bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta.dan manajemen talenta, pelaksanaan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik, cc. pelaksanaan analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan prestasi dan manajemen talenta, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang prestasi dan manajemen talenta, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. jdih.kemdikbud.go.idguatan karakter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang penguatan karakterjdih.kemdikbud.go.id pusat penguatan karakte dan pelaksanaan bidang layanan pembiayaan pendidikanjdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.idb xiv kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh pemimpin unit organisasivi tata kerjalingkungan kementerian dan antara kementerian dengan instansi lain selain kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. setiap pimpinan satuan organisasikemdikbud.go.id setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan kementerian bertanggung jawab: memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan mengawasi bawahan masing masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah dan tindakanlingkungan kementerian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pemimpin satuan organisasi bawahnya. setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan kementerian dalam melaksanakan tugas harus melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan kepada bawahannya secara berkala. setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan kementeriankinerja secara berkala dan tepat waktulingkungan kementeriandih.kemdikbud.go.id. bab xv. jdih.kemdikbud.go.idi unit kerja pengadaan barang jasa dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kepala biro umum dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya menjadi kepala unit kerja pengadaan barang jasa lingkungan kementerian. kepala biro kerja sama dan hubungan masyarakatbab xix ketentuan lain lain ketentuan mengenai rincian tugas sebagai penjabaran tugas dalam peraturan menteri ini ditetapkan oleh menteristruktur, ketentuan mengenai rincian tugas unit kerjajdih.kemdikbud.go.idsampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lama, kecuali ketentuan mengenai pusat penelitian arkeologi nasional sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan ketentuan mengenai pusat penelitian arkeologi nasional sebagaimana dimaksudampai dengan dikalahkannya, dan pusat penelitian arkeologi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala pusat yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui kepala badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan sampai dengan dikalahkannya kelembagaan, tugas, dan fungsi. pada saat peraturan menteri ini mulai berlakubadan standar nasionalbadan standar nasionstruktur organisasi kementerian tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi menteri (sg pendidikan, kebudayaan, riset, lembaga sensor film dan teknologi inspektorat jenderal sekretariat jenderal sekretariat inspektorat jenderal ill tee iss ill reza bps egi, dan pendidikan vokasi tinggi, riset, dan teknologi kebudayaan sekte saat dea peneseksetaryat dit sekretariat debian jani kei 3sg pr! las were sera jelas iii. il. ,a5 ses) lag ass) jerat, a2z3e css iez| issn lets cases les sel desa 3e3 b2 jera e23 isa iss asas les esa i2eggs peserta #fa j2el ses zee das jose asas dasa tel saat sak tata tanggai sao aal s39 52k ajal (aa keb tel eka kata ss. fatal kaa haas fate 59z fla bana sang a93 spg agar esa ras z2z keras) pal badan standar, kurikulum, dan badan pengembangan asesmen pendidikan dan pembinaan bahasa port dana isbn pendidikan staf ahli: staf ahli bidang bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat ebi nee staf ahli bidang inovasi see abon da6 dee see| |sse lane jesse aza ete staf ahli bidang regulasi ber2 pen sem gaa (ap (e22 c32 staf ahli bidang manajemen talenta pasta staf ahli bidang warisan budaya perguruan tinggi lembaga layanan unit pelaksana teknis menteri pendidikan, kebudayaan, salinan sesuai dengan aslinya, riset. dan teknologi kepala biro hukum kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia ttd. ttd dian wahyuni nadiem anwar makarimtata kelola museum dan cagar budaya, perlu dilakukan penataan organisasi unit pelaksana teknis museum dan cagar budaya lingkungan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja museum dan cagar budaymuseum dan cagar budaya adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan museum dan cagar budayamuseum dan cagar budaya berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal kebudayaan. museum dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. museum dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum dan cagar budaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam museum dan cagar budaya menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengelolaan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional, pelaksanaan registrasi koleksi museum dan karya seni, cc. pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional, jdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan koleksi museum dan cagar budaya nasional, pelaksanaan kemitraan bidang pengelolaan museum dan cagar budaya nasional, pelaksanaan publikasi dan promosi museum dan cagar budaya nasional, pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengembangan dana abadi kebudayaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. tugas dan fungsi museum dan cagar budaymuseum dan cagar budayaserta evaluasi dan penyusunan lapormuseum dan cagar budlokasi museum dan cagar budaya berlokasi provinsi daerah khusus ibukota jakarta. bab jabatan kepala museum dan cagar budayaldan cagar budayajdih.kemdikbud.go.id dalam melaksanakan tugas dan fungsi, museum dan cagar budayuseum dan cagar budaydan cagar budayamuseum dan cagar budaya harus: menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lingkungan unit pelaksana teknis museum dan cagar budayamuseum dan cagar budaya menyampaikan laporan kepada direktur jenderal kebudayamuseum dan cagar budaya. setiap pimpinan unit kerja lingkungan museum dan cagar budayjdih.kemdikbud.go.idmuseum dan cagar budayhal museum dan cagar buday, berdasarkan karakteristik tugas dan fungsinya, unit organisasi yang melaksanakan tugas bidang konservasi pelindungan cagar budaya pada museum dan cagar budaya dikecualikan dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umumlolaan museum dan cagar budayjdih.kemdikbud.go.id (tiga) bulan setelah peraturan menteri ini diundangkanstruktur organisasi museum dan cagar budaya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, menimbang bahwa untuk melaksanaongangkatannya bidang pendidikan guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat pada: jpt, jabatan administrasi, atau lain, yang membidangi pendidikan pada instansi pemerintah. jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jabatan administrator, atau jabatan pengawas. jpt yang membidangi pendidikan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalamjabatan administrator dan jabatan pengawas yang membidangi pendidikan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf adanlain yang membidangi pendidikan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan rumpun keahlian yang memiliki kesesuaian kompetensi, tugas dan fungsi bidang pendidikan.dalam dapat dilakukan dengan ketentuan: menduduki guru paling singkat (delapan) tahun, dan kebutuhan guru satuan pendidikan telah terpenuhi. kebutuhan guru satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh ppk atas usulan yang didasarkan pada formasi guru pada satuan pendidikan yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. formasi guru sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh persetujuan menteri. dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada direktur jenderal yang membidangi urusan guru. mekanismedilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantidak dapat merangkap sebagaipada diberhentikan dari guru oleh ppk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pengangkatan kembali pada jabatan fungsional guru jpt, jabatan administrasi, atau lain yang membidangi pendidikan pada instansi pemerintah yang berasal dari guru dapat diangkat kembali menjadi guru. pengangkatan kembali dalam gurngkatan kembali pada jmedia kebudayaan serta melakukan publikasi dan penyebarluasan konten kebudayaan indonesia, perlu membentuk balai media kebudayaan, bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja balai media kebudayabalai media kebudayaan adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan media kebudaybalai media kebudayaan berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur perfilman, musik, dan media. balai media kebudayaan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. balai media kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan media kebudayaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai media kebudayaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan produksi media kebudayaan, pelaksanaan pemanfaatan media kebudayaan, cc. pelaksanaan kemitraan bidang pengelolaan media kebudayaan, pelaksanaan publikasi dan promosi konten media kebudayaan, jdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaksanaan urusan administrasi. tugas dan fungsi balai media kebudayamedia kebudayadih.kemdikbudbalai media kebudayamedia kebudayaan berlokasi provinsi daerah khusus ibukota jakarta. bab jabatan kepala balai media kebudayajdih.kemdikbud.go.id bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, balai media kebudayaan berkoordinasi dengan: direktorat jenderal kebudayamedia kebudayamedia kebudayamedia kebudayamedia kebudayaan harus: menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lingkungan balai media kebudayaalai media kebudayaan menyampaikan laporan kepada direktur perfilman, musik, dan medimedia kebudayaan. setiap pimpinan unit kerja lingkungan balai media kebudayamediamediastruktur organisasi balai media kebudayaan subbagian umum kelompok jabatan haa fungsional danacegahan dan penanganan kekerasan seksual lingkungansetiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi, bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi. jdih.kemdikbud.go.id bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggikekerasan seksual perguruan tinggi. penanganan adalah tindakan cara proses untuk menangani kekerasan seksual perguruan tinggi. pemeriksaan adalah tindakan cara proses yang dilakukan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual perguruan tinggi. mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikwarga kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan atau bekerja kampus. jdih.kemdikbud.go.idorban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual. terlahir adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut satuan tugas adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguru: sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma dalam atau luar kampus, dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus perguruan tinggi. jdih.kemdikbud.go.id pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip: kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas: akuntabilitas, independen, kehati hatian: konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi: mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, jdih.kemdikbud.go.id cc. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, il. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, oo. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, jdih.kemdikbud.go.id melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau mempercayai korban untuk melakukan aborsi, ss. memaksa atau mempercayai korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dianggap tidak sah dalam hal korban: memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya, cc. mengalami kondisi bawah pengaruh obat obatan, alkohol, dan atau narkoba, mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur, memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan, mengalami kelumpuhan sementara (tonic mobility), dan atau mengalami kondisi terguncang. bab pencegahan bagian kesatu pencegahan oleh perguruan tinggi perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui: pembelajaran, jdih.kemdikbud.go.id penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas: merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi, membentuk satuan tugas, cc. menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan atau tenaga kependidikan luar jam operasional kampus dan atau luar area kampus, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, memasang tanda informasi yang berisi: pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual, menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan jdih.kemdikbud.go.id melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual paling sedikit pada kegiatan: pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, organisasi kemahasiswaan, dan atau cc. jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. bagian kedua pencegahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: membatasi pertemuan dengan mahasiswadalam hal pendidik yang bersangkutan merupakan kepala ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh atasan kepala ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan. jdih.kemdikbud.go.id persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan: pendidik dan atau tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswabagian ketiga pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa meliputi: membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikanpersetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan: mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan pendidik dan atau tenaga kependidikanjdih.kemdikbud.go.id ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi. bab iii penanganan bagian kesatu umum perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui: pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. bagian kedua pendampingan pendampindampingan sebagaimana dimaksud pada berupa: konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan atau bimbingan sosial dan rohani. jdih.kemdikbud.go.id dalam hal, korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. pendampingan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi. dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping. bagian ketiga pelindungan pelindulindungan kepada korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada berupa: jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, cc. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum, pelindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, jdih.kemdikbud.go.id pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan atau menguatkan stigma terhadap korban, pelindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana, gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rumah aman, dan atau pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. bagian keempatukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi satuan tugas. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, atau cc. sanksi administratif berat. sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: teguran tertulis, atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan internal kampus atau media massa. jdih.kemdikbud.go.id sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi: penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain. sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dari perguruan tinggi yang bersangkutan. setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada dan pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh satuan tugas. pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada pelaku. laporan hasil program konseling sebagai dasar pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan. penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi satuan tugas. pemimpin perguruan tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh satuan tugas. pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: jdih.kemdikbud.go.id korban merupakan penyandang disabilitas, dampak kekerasan seksual yang dialami korban, dan atau terlahir atau pelaku merupakan anggota satuan tugas, kepala ketua program studi, atau ketua jurusan. dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, pemimpin perguruan tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratifdalam hal terlahir merupakan pemimpin perguruan tinggi dan telah terbukti melakukan kekerasan seksual, satuan tugas meneruskan rekomendasi sanksipengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam tidak menyambungkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif berupa: penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi, dan atau penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi. jdih.kemdikbud.go.id bagian kelima pemulihan korban pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: tindakan medis: terapi fisik, terapi psikologis, dan atau bimbingan sosial dan rohani. pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan: dokter tenaga kesehatan lain, konselor, cc. psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan atau pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas. pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berdasarkan persetujuan korban. dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress), pemulihan sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi. masa pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.kemdikbud.go.id dalam hal korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umumdinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual. dalam hal korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganlembaga yang membidangi pelindungan anak. pendampingan, pelindungan, dan atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. bab satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemimpin perguruan tinggi membentuk satuan tugas tingkat perguruan tinggi. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi. panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam berjumlah gasal paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak (tujuh) orang. panitia seleksianggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud harus memenuhi syaraihampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut: daftar riw hidup,panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada bersifat hoc. tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pemimpin perguruan tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit (sepuluh) orang dan mengumumkannya, calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf akan mengikuti pelatihan dan seleksi, jdih.kemdikbud.go.id hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diumumkan melalui laman unit kerja kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter, dan calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi. panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: menyusun petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas, melaksanakan seleksi anggota satuan tugas, dan cc. merekomendasikan anggota satuan tugas kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditetapkan. keanggotaan satuan tugas berasal dari perguruan tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur: pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. susunan keanggotaan satuan tugatugas sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal paling sedikit (lima) orang. anggota satuan tugasketua sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari unsur pendidik. sekretaris sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan. anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit (lima puluh persen) berasal dari unsur mahasiswa. ketua dan sekretaris satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipilih dari dan oleh anggota satuan tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikumenunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tingginyaengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut: daftar riw hidup, hasil wawancara, jdih.kemdikbud.go.idkeanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi paling lambat (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi. anggota satuan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti pelatihan. masa tugas satuan tugas selama (dua) tahun dan dapat diperpanjang (satu) periode berikutnya. keanggotaan satuan tugas berakhir karena: berakhirnya masa tugas, meninggal dunia, cc. mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam berhalangan tetap selama lebih dari (enam) bulan, dan atau dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pemimpin perguruan tinggi melakukan seleksi paling lama (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan satuan tugas berakhir. jdih.kemdikbud.go.id mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf penggantian keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dilakukan pemilihan oleh satuan tugas. keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. satuan tugas bertugas: membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan pada perguruan tinggi, cc. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada pemimpin perguruan tinggi, mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus, menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan, melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan atau terlahir dengan disabilitas: melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada korban dan saksi, memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh pemimpin perguruan tinggi, dan jdih.kemdikbud.go.id menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada satuan tugas berwenang: memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlahir, pendamping, dan atau ahli, meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlahir, pendamping, dan atau ahli dalam pemeriksaan, cc. melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban, dan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan atau terlahir dari perguruan tinggi yang bersangkutan. anggota satuan tugas wajib menjunjung tinggi kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. kode etik sebagaimana dimaksud pada merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota satuan tugas dalam pelaksanaan tugas. kode etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi: menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan, menjamin keamanan korban, saksi, dan atau pelapor, dan cc. menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas. dugaan penyalahgunaan wewenang dalam: proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam jdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam proses pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan dan pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam dilapor. pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan sarana dan prasarana operasional, pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan, cc. pelindungan keamanan bagi anggota satuan tugas, dan pendampingan hukum bagi anggota satuan tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang. bab mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas bagian kesatu umum satuan tugas menangani laporan kekerasan seksual melalui mekanisme: penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, jdih.kemdikbud.go.id pemulihan, dan tindakan pencegahan keberulangan. bagian kedua penerimaan laporan pelaporan kekerasan seksual dilakukan oleh korban dan atau saksi pelapor. pelaporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui: telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, dan atau laman resmi milik perguruan tinggi. pelaporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas. penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari korban atau saksi pelapor. dalam menerima laporan, satuan tugas melakukan: identifikasi korban atau saksi pelapor, penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual, pemeriksaan dokumen bukti yang disampaikan pelapor, inventarisasi kebutuhan korban dan atau saksi pelapor, dan pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut. satuan tugas memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada pemimpin perguruan tinggi. jdih.kemdikbud.go.id bagian ketiga pemeriksaan satuan tugas melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan seksual. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan seksual. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap korban, saksi, dan atau terlahir. dalam hal korban, saksi, dan atau terlahir merupakan penyandang disabilitas, satuan tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertutup. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan harus diselesaikan paling lama (tiga puluh) hari kerja. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pemimpin perguruan tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan terlahir yang berstatus sebagai mahasiswa atau hak pekerjaan terlahir yang berstatus sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. bagian keempat penyusunan kesimpulan dan rekomendasi satuan tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi penanganan kekerasan seksual. jdih.kemdikbud.go.id kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual. dalam halpelaku, bentuk kekerasan seksual, cc. pendampingan korban dan atau saksi, dan pelindungan korban dan atau saksi. dalam hal tidakterlahir, dugaan kekerasan seksual, cc. ringkasan pemeriksaan, dan pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual. rekomendasi dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat usulan: pemulihan korban, sanksi kepada pelaku, dan cc. tindakan pencegahan keberulangan. dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam satuan tugas rekomendasi pemulihan nama baik terlahir. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi. jdih.kemdikbud.go.id bagian kelima pemulihan satuan tugas memfasilitasi pemulihan terhadap korban. bentuk fasilitasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada berupa: pelaksanaan jangka waktu pemulihan korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi, kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan korban, pemberitahuan pihak terkait perguruan tinggi bahwa: selama masa pemulihan bagi korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi, selama masa pemulihan, korban yang berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari pendidik, dan pemantauan proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban. pemberian fasilitasi pemulihan korban selain sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan persetujuan korban. jdih.kemdikbud.go.id dalam hal terlahir tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, satuan tugas memberikan rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk melakupemimpin perguruan tinggi. bagian keenam tindakan pencegahan keberulangan tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual paling sedikit meliputi perbaikan: pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam dan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: mengembangkan materi modul, mengembangkan metodologi pembelajaran, melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif, melakukan evaluasi pemahaman materi modul, dan atau kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual. perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. jdih.kemdikbud.go.id perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. satuan tugas membantu pemimpin perguruan tinggi melakukan tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mekanisme kerja satuan tugas diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. bab pemeriksaan ulang dalam hal keputusan pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam dianggap tidak adil, korban atau terlahir berhak untuk meminta pemeriksaan ulang. permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui kanal pelaporan kementerian. pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan. hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada berupa: menguatkan keputusan pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam atau jdih.kemdikbud.go.id memberikan rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk: mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi, atau membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi, sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf angka berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam keputusan pemimpin perguruan tinggi. rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf angka berupa pencabutan keputusan pemimpin perguruan tinggi disertai tindak lanjut: pemulihan nama baik terlahir, atau pengenaan sanksi administratif bagi terlahir. keputusan pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada bersifat final. petunjuk teknis pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan. bab vii hak korban dan saksi korban kekerasan seksual perguruan tinggi berhak: mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri, meminta pendampingan, pelindungan, dan atau pemulihan dari perguruan tinggi melalui satuan tugas, dan jdih.kemdikbud.go.id cc. meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satuan tugas. saksi kekerasan seksual perguruan tinggi berhak: mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri, dan atau meminta pendampingan, pelindungan, dan atau pemulihan. bab viii pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh satuan tugas. laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampai paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan. laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada memuat: kegiatan pencegahan kekerasan seksual, hasil survei yang dilakukan oleh satuan tugas, data pelaporan kekerasan seksual, kegiatan penanganan kekerasan seksual, dan kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual. dalam hal pemimpin perguruan tinggitertulis bagi pemimpin perguruan tinggi, atau jdih.kemdikbud.go.id pemberhentian dari jabatan bagi pemimpin perguruan tinggdapat sewaktu waktu melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi dalam hal terjadi kekerasan seksual yang: skala berat: kondisi korban kritis, korban berada wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi, dan atau melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi. bab ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: satuan tugas yang menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sudah ada perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lama (satu) tahun, dan perguruan tinggi yang belum memiliki satuan tugas harus membentuk satuan tugas berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini paling lama (satu) tahun,atu datadata pendidikan, kebudayaan, riset dan, teknologi yang selanjutnya disebut data adalah data bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dikelola oleh kementeriadalah kebijakan tata kelola daverifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dari data dengan membandingkan kondisi yang sebenarnya lapangan. validasi adalah proses untuk memeriksa data sesuai dengan standar data dan metadata dengan parameter lengkap, wajar, dan berintegritas utuh. jdih.kemdikbud.go.id wikidata adalah unit kerja kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. produsen data adalah seluruh unit kerja kementeruntuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuantujuan dari peraturan menteri ini adalah: memastikan terciptanya tata kelola data yang selaras dengan prinsip satu data indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,dan jdih.kemdikbud.go.idunit kerj. bab cakupan data data terdiri atas: data pendidikan, data penelitian, data pengabdian kepada masyarakat, data kebudayaan, dan data kebahasaan dan kesastraan. data pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data satuan pendidikan, data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data sumber daya pendidikan, data substansi pendidikan, dan data capaian pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. data penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data lembaga penelitian, data sumber daya penelitian, data kegiatan penelitian, dan data hasil penelitian. data pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data lembaga pengabdian kepada masyarakat, data sumber daya pengabdian kepada masyarakat, cc. data kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan jdih.kemdikbud.go.id data hasil pengabdian kepada masyarakat. data kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data objek pemajuan kebudayaan, data cagar budaya, data lembaga kebudayaan, data sumber daya manusia kebudayaan, data sarana prasarana kebudayaan, dan data substansi kebudayaan. data kebahasaan dan kesastraan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data objek kebahasaan dan kesastraan, data lembaga kebahasaan dan kesastraan, data sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan, dan data substansi kebahasaan dan kesastraan. petunjuk teknis mengenai data sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. data memiliki karakteristik sebagai: data individual, data relasional, dan data longitudinal. data individual sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan data yang mendeskripsikan masing masing entitas bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara rinci. data relasional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. jdih.kemdikbud.go.id data longitudinal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sama dalam periode pendataan yang berbeda. bab iii prinsip penyelenggaraan satu data bagian kesatu umum satu data diselenggarakan dengan prinsip satu data indonesia yang meliputiberlaku pada data meliputi: standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan atau instansi daerah, dan standar data yang berlaku kementerian. standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai satu data indonesia. jdih.kemdikbud.go.id standar datastandar data yang berlaku kementerian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. penetapan standar data sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: pengusulan oleh produsen data, dan penelaahan oleh wikidata. penetapan standar data oleh menteri sebagaimana dimaksud pada mengacu pada standar data yang telah ditetapkan oleh pembina datameliputi:: dan struktur yang baku dan format yang baku yang berlaku kementeriansatu data indonesia. struktur yang baku dan format yang bakujdih.kemdikbud.go.id struktur yang baku dan format yang baku yang berlaku kementerian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. penetapan struktur yang baku dan format yang baku oleh menteri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan: pengusulan oleh produsen data, dan penelaahan oleh wikidata. penetapan struktur yang baku dan format yang baku oleh menteri sebagaimana dimaksud pada mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh pembina data. bagian keempat interoperabilitas data interoperabilitas data dilakukan melalui sistem elektronik penghubung layanan yang mengadopsi rancangan arsitektur berbasis layanan yang memberikan kemudahan dalam pertukaran data dan atau informasi. rancangan arsitektur berbasis layanan sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan metode layanan pengangkut data (service bus), gerbang antarmuka pemrograman aplikasi api gateway), atau metode berbasis layanan lainnya yang relevan. interoperabilitas data dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai: protokol interoperabilitas data, jaringan komunikasi data, cc. pemberian akses, dan tata cara teknis penggunaan interoperabilitas data. ketentuan mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diatur oleh sekretaris jenderal kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai interoperabilitas data. jdih.kemdikbud.go.id bagian kelima kode referensi dan atau data induk kode referensi dan data induk untuk data diusulkan oleh produsen data dan dirumuskan oleh wikidata. kode referensi dan data induk untuk data sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh wikidata untuk dibahas dalam forum satu data indonesia. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pembina data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kode referensi dan data induk untuk data sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. kode referensi dan data induk untuk data yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh wikidata. bab penyelenggara satu data penyelenggara satu data terdiri atas: wikidata, dan produsen data. wikidata sebagaimana dimaksud dalam huruf memilikpenyelenggaraan data, menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk portal satu data indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. membantu pembina data dalam membina produsen data. jdih.kemdikbud.go.id selain tugas sebagaimana dimaksud pada wikidata mempunyai tugas: menyusun petunjuk teknis interoperabilitas data, memfasilitasi interoperabilitas data antara kementerian dengan instansi lain, cc. mengelola kode referensi dan data induk untuk data, mengajukan pembatasan akses data berdasarkan usulan produsen data kepada forum satu data indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengelola proses perencanaan data, mengidentifikasi kebutuhan data untuk menunjang proses bisnis kementerian dan mengusulkan kebutuhan tersebut kepada instansi terkait, dan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan data, dan cc. menyampaikan data beserta metadata kepada wikidata. selain tugas sebagaimana dimaksud pada produsen data mempunyai tugas mengusulkan perencanaan data, rencana aksi data, dan pembatasan akses data kepada wikidata. jdih.kemdikbud.go.idyebarluasan data, dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraoleh kementerian tahun berikutnya, penentuan daftar data yang akan diusulkan menjadi data prioritas, dan penentuan rencana aksi satu data. penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan berdasarkan usulan dari produsen data dan wikidata. daftar data sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh wikidata untuk dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana aksi satu data sebagaimana dimaksud pada huruf memuat rencana program dan kegiatan prioritas kementerian terkait data. jdih.kemdikbud.go.id rencana aksi satu data sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh wikidata. rencana aksi satu data sebagaimana dimaksud pada huruf disusun paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. rencana aksi satu data sebagaimana dimaksud pada dapat dipilih oleh wikidata untuk diusulkan menjadi rencana aksi satu data indonesia. hasil perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran kementerian. bagian ketiga pengumpulan data pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh produsen data sesuai dengan: standar data, daftar data yang telah direncanakan dan dianggarkan, dan cc. jadwal pemutakhiran data atau rilis data. pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan dengan metode: cacah lengkap (sensus), yaitu dilaksanakan melalui pencacahan semua unit populasi pada saat tertentu, sampling (survei), yaitu dilaksanakan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu, atau cc. metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. jdih.kemdikbud.go.id pengumpulan data dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat berupa otomasi validasi formulir pengisian. dalam hal pengumpulan data tidak memanfaatkan sistem elektronik, data dikonversi menjadi data elektronik. dalam hal produsen data perlu melakukan pengumpulan data luar daftar data yang telah direncanakan dan dianggarkan, produsen data berkoordinasi dengan wikidata. produsen data melakukan pembersihan terhadap data yang dikumpulkan. pembersihan data sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: identifikasi data anomali dengan konten yang tidak wajar, verifikasi dan koreksi data anomali sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penghapusan salah satu dari data ganda. produsen data menyimpan data yang sudah dikumpulkan dan dibersihkan dalam format sesuai dengan kaidah interoperabilitas data. produsen data menyampaikan data yang sudah dikumpulkan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud dalam kepada wikidata. penyampaian data sebagaimana dimaksud pada disertai dengan standar data yang berlaku untuk data tersebut dan metadata yang melekat pada data tersebut. jdih.kemdikbud.go.iderhadap data yang disampaikan oleh produsen data. pemeriksaan data bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dengan prinsip penyelenggaraan data. pemeriksaan data dilakukan melalui verifikasi dan validasi dengan memanfaatkan sistem elektronik. pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat berupa otomasi pengecekan atau pemadaman dengan sumber basis data lain yang relevan. selain pemeriksaan data dengan memanfaatkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada pemeriksaan data dapat dilakukan secara manual sesuai jadwal periodisasi data. dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data kepada wikidata belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraandengan hasil pemeriksaan wikidatbertujuan untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta mengoptimalkan kebermanfaatan data oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh wikidata. penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data indonesia, portal data kementerian, sertadata kementerian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit menyediakan akses terhadap: kode referensi: data induk, data, metadata, dan jadwal rilis dan atau pemutakhiran data. portal data kementerian sebagaimana dimaksud pada menyediakan data tanpa memungut biaya. unit kerja lingkungan kementerian dapat memanfaatkan data yang disebarluaskan wikidata sebagaimana dimaksud dalam untuk: perumusan kebijakan, perencanaan, cc. penyelenggaraan layanan, dan atau perbaikan layanan. bagian keenam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pengukuran terhadap kemajuan penyelenggaraan satu data dan peningkatan kualitas data. jdih.kemdikbud.go.id pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit dengan: mengukur ketercapaian rencana aksi satu data, dan mengukur kesesuaian penyelenggaraan satu data dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai satu data. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wikidata. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (satu) kali setiap tahun. hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi satu data tahun berikutnya. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:danjdih.kemdikbud.go.id indonesia nomor tahun tentang pangkalan data pendidikan tinggidan cc.pegawai negeri sipil pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi, perlu mengatur mekanisme pelaksanaaniro adalah biro yang membidangi sumber daya manusipengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada kementerian dilaksanakan dengan prinsip: kompetitif, yaitu semua peserta seleksi bersaing secara sehat dan ditentukan berdasarkan hasil akhir seleksi: adil, yaitucc. objektif, yaituyaituyaituyaitu peserta seleksi tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi. bab persyaratan pengisian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada kementerian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional oleh pns selain pns kementerian. pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan: berstatus pns pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan pemerintah daerah, jdih.kemdikbud.go.id sehat jasmani dan rohani, cc. mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pimpinan unit kerja instansi asal untuk mengikuti pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kementerian, memiliki masa kerja sebagai pns paling sedikit (lima) tahun, memiliki masa jabatan pada jabatan terakhir paling sedikit (dua) tahun, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan atau memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan yang dilamar, memiliki hasil penilaian pegawai dalam (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah bernilai baik, tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas tugas belajar, tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dalam (dua) tahun terakhir berturut turut, dan bebas temuan dari inspektorat instansi yang bersangkutan. persyaratan pengisian pns untuk jabatan fungsional doseb iii perencanaan pengisian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional perencanaan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional terdiri atas: jdih.kemdikbud.go.id pengusulan rencana kebutuhan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional, dan penetapan kebutuhan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional. perencuntuk memastikan jabatan yang akan diisi sesuai dengan kebutuhan organisasi. pengusulan rencanahuruf diajukan oleh sekretaris unit utama berdasarkan permintaan biro. permintaan biro sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. biro melakukan analisis pengisian lowongan jabatan pada unit kerja untuk pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional. analisis pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan: usul kebutuhan dari unit kerja, dan atau pola karier. analisis pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan unit kerja terkait. hasil analisis pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada diusulkan menjadi kebutuhan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsionalpaling sedikit memuat: namajabatan, unit kerja penempatan, jdih.kemdikbud.go.id kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan, dan kompetensi teknis yang diperlukanditetapkan oleh sekretaris jenderal selaku bab pelaksanaan pengisian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional bagian kesatu umum pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: pembentukan panitia seleksi, pengumuman pengisian jabatan, cc. pelajaran, seleksi: penentuan hasil akhir seleksi, pengumuman hasil akhir seleksi, dan mutasi dan penempatan pns. pengisian pns untuk jabatan fungsional dosen dilaksanakagian kedua pembentukan panitia seleksi dalam melaksanakan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional, sekretaris jenderal selaku membentuk panitia seleksi. jdih.kemdikbud.go.id panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh sekretaris jenderal selaku bagian ketiga pengumuman pengisian jabatan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam mengumumkan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional secara terbuka dalam laman resmi kementerian. pengumuman sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: namajabatan, jumlah kebutuhan jabatan, cc. unit kerja penempatan, jadwal tahapan seleksi, dan persyaratan pelamar, paling sedikit meliputi: kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, dan pengalaman jabatan yang relevanempat pelajaran pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi kementerian. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara melengkapi data pelamar paling sedikit terdiri atas: nomor induk pegawai, nama lengkap, nomor identitas kependudukan, pangkat dan golongan, jdih.kemdikbud.go.id tempat dan tanggal lahir, jabatan terakhir, kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang diakui yang dipersyaratkan oleh jabatan, jabatan yang dilamar, unit kerja yang dilamar, alamat surat elektronik (e mail), dan nomor telepon. pelamar yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada menyampaikan dokumen persyaratan paling sedikit terdiri atas: surat lamaran yang ditujukan kepada menteri c.g sekretaris jenderal selaku kartu tanda penduduk, ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan, surat keputusan calon pns dan surat keputusan pns, dokumen penilaian kinerja pns (dua) tahun terakhir, surat keputusan penugasan jabatan terakhir, daftar riw hidup,yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja asal, pas foto terbaru ukuran dengan latar belakang berwarna merah,jdih.kemdikbud.go.id surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada inspektorat jenderal instansi asal. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara elektronik dengan cara mengunggah hasil scan berwarna dokumen persyaratan asli laman resmi kementerian. daftar riw hidup dansebagaimana dimaksud pada huruf daneleksi paragraf umum seleksi pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kementerian. seleksi pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi. jdih.kemdikbud.go.id paragraf seleksi administrasi panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh peserta seleksi. seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk verifikasi dan validasi dokumen sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dokumen yang disampaikan oleh peserta seleksi tidak memenuhi persyaratan administrasi, peserta seleksi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh ketua panitia seleksi. hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diumumkan secara terbuka oleh panitia seleksi melalui laman resmi kementerian dan atau bentuk lain yang memungkinkan. peserta seleksi yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi. paragraf seleksi kompetensi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. jdih.kemdikbud.go.id seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: asesmen prediksi kompetensi, dan wawancara. selain seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada panitia seleksi dapat melaksanakan uji kompetensi teknis untuk jabatan tertentu. asesmen prediksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk mengukur kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural peserta seleksi dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan asn. wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses seleksi yang dilakukan secara verbal untuk menilai kesesuaian karakteristik peserta seleksi dengan persyaratan jabatan. wawancara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit oleh (dua) orang yang berasal dari: biro atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian pada sekretariat unit utama, dan unit kerja jabatan yang dilamar. wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kepala biro atau paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau pejabat fungsional ahli madya yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang asesmen. wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja pada jabatan yang dilamar. jdih.kemdikbud.go.id uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk mengukur kompetensi teknis yang dipersyaratkan pada jabatan tertentu yang dibuka dalam pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kementerian. asesmen prediksi kompetensi, wawancara, dan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan secara terpusat oleh biro. materi asesmen prediksi kompetensi dan wawancara disusun dengan mengacu pada ketentumengenai standar kompetensi jabatan asn. materi uji kompetensi teknis disusun sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. materi asesmen prediksi kompetensi, wawancara, dan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada dan disusun bawah koordinasi biro. bagian keenam penentuan hasil akhir seleksi penentuan hasil akhir seleksi diperoleh berdasarkan akumulasi bobot nilai akhir seleksi kompetensi.wawancara (dua puluh persen), dan cc. uji kompetensi teknis (dua puluh persen). jdih.kemdikbud.go.id dalam hal seleksi kompetensi tidak menggunakan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada hurufdan wawancara (empat puluh persen). penghitungan bobot nilai akhir seleksi kompetensi merupakan dasar penetapan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah dalam hasil akhir seleksi. hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua panitia seleksi. bagian ketujuh pengumuman hasil akhir seleksi panitia seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi melalui laman resmi kementerian. pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (tiga puluh) hari kalender sejak hasil akhir ditetapkan. pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nomor kartu tanda peserta seleksi yang lulus seleksi, nama peserta seleksi yang lulus seleksi, nama jabatan yang dilamar, dan nilai seleksi kompetensi. bagian kedelapan mutasi dan penempatan pegawai negeri sipil peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi diproses mutasi dan ditempatkan sebagai pns kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.kemdikbud.go.id mutasi dan penempatan pns bagi peserta seleksi yang lulus seleksi dilakukan oleh sekretaris jenderal selaku peserta seleksi yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan surat permohonan pindah instansi kepada sekretaris jenderal selaku dengan melampirkan: dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan surat pernyataan kesediaan melepas pegawai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh instansi asal. sekretaris jenderal selaku memberikan persetujuan permohonan pindah instansi kepada peserta seleksi yang lulus seleksi. sekretaris jenderal selaku menyampaikan usul mutasiuntuk ditetapkan. penetapan mutasi sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan sebagai pns kementerian dan ditempatkan sesuai dengan unit kerja yang dilamar. bab pemantauan dan evaluasidilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. jdih.kemdikbud.go.idoleh biro dan sekretariat unit utama. hasilmenjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional berikutnya. bab pembiayaan biaya pelaksanaan pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kementerian bersumber dariformat daftar riw hidup daftar riw hidup keterangan perorangan nomor induk kepegawaian nik) oil ina po. enskedamh agama aliran kepercayaan status perkawinan tempat ho. to. nomor telepon handphone io. |alamat pe kecamatan td kabupaten kota provinsi. ja. tinggi (em berat badan paman keterangan |e rambut badan bentuk muka warna beta khas cacat tubuh mama motivasi mengikuti seleksi administrasi dan jabatan fungsional ditulis dengan huruf kapital balok dan tinta hitam jdih.kemdikbud.go.id ii. pendidikan pendidikan dalam dan luar negeri kama sekota) stub ialah perguruan tinggi penandatangan kursus latihan dalam dan luar negeri iii. riw pekerjaan riw kepangkatan dan golongan ruang penggajian instansi perusahaan jabatan tanggal tanggal gaji pokok nomor tanggal pejabat penandatangan mulai selesai jdih.kemdikbud.go.id iv. tanda jasa penghargaan nama bintang lencanaw anak nik nip nama tempat, tanggal pekerjaan posisi perusahaan status hidup lahir jabatan institusi orangtua kandung lahir jabatan institusi jdih.kemdikbud.go.id saudara kandung nik nip nama lahir posisi jabatan institusi perkawinan hidup ass . aw. aw.vi. keterangan organisasi nama organisasi jabatan organisasi tanggal tanggal tempat pemimpin organisasi 555anaswww egg . any jdih.kemdikbud.go.id vii. keterangan lain lain surat keterangan nama keterangan nomor tanggal pejabatmaterai rp.jdih.kemdikbud.go.id format surat pernyataan untuk mengikuti seleksi pengisian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kop surat surat pernyataan yang bertanda tangan bawah 1m: jabatan bee eni unit kera ntp emg ana nag yan mea spp pat dengan ini menyatakan bahwa: nama pahae pee nang aoa apakah pasha bea bah kuah bean lekhenaann jabatan merupakan pegawai pada instansi kami dan mengizinkan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kemendikbudristek pada jabatan . (terima jabatan) unit kerja . (rama unit kerja) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dalam (dua) tahum terakhir berturut turut, tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan tidak sedang menjalani ikatan dinas tugas belajar. disetujui untuk pindah tugas kemendikbudristek apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam seleksi pengisian pns dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kemendikbudristek tahun demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. dam wneiag menawan antara ken tentang, yang membuat pernyataan meteraipemerintah kota pangkalpinang peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang bangunan gedung kota pangkalpinang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinang, menimbang :a. bahwa adanya perubahan status kota pangkalpinang sebagai ibukota propinsi kepulauan bangka belitung akan berdampak terhadap perkembangan sarana dan prasarana perkotaanpembangunan daerah cc. bahwa untuk menjamin terciptanya kota yang memiliki sarana bangunan yang aman, nyaman, memperhatikan nilai nilai fungsional dan estetika, sesuai dengan fungsi dan tata lingkungan, sehingga dapat tercipta lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, selaras dan seimbbangunan gedung kota pangkalpinangnomor tahun tentang rencana detail tata ruang kota sebagaij): peraturan daerah nomor tahun tentang rencana detail tata ruang kota bagian wilayah pusat kota kotamadya daerah tingkat pangkalpinang tahuntribusi ijin mendirikan bangunan imb) lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri perda th.angunan gedungbangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai saranangunan rumah adalah bangunan yang direncanakan dan digunakan sebagai tempat kediaman oleh satu keluarga atau lebih: ruang huni adalah bagian dari bangunan rumah yang digunakan untuk kehidupan manusia sehari hari yang meliputi tidur, makan dan kegiatan lain kecuali masak, mandi dan derajat: tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong permukaan atap bagian luar dengan permukaan lantai denah bawah: kepadatan bangunan adalah perbandingan antara wilayah terbuka dan wilayah hijau dengan wilayah yang dimanfaatkan untuk pendirian bangunan dan menunjukkan jumlah bangunan yang terdapat dalam suatu wilayah: koefisien dasar bangunan selanjutnya disebut kdb: koefisien lantai bangunan selanjutnya disebut klb: garis sempadan jalan selanjutnya disebut sebagai gsj adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota: garis sempadan bangunan selanjutnya disebut gsb adalah garis yang tidak dapat dilampadilampaui: ijin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut imb adalah surat permohonan untuk memperoleh legalisasi bangunan: perda trapkan:: bab asas, tujuan dan lingkup bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan:, budaya serta bangunan fungsi khusus: perda th. fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan peruntukan: bab persyaratan bangunan gedung bagian pertama: persyaratan administrasi gedung:: bagian kedua: ijin mendirikan bangunan gedung: ijin peruntukan penggunaan lahan. bagian ketiga persyaratan teknis bangunan persyaratan teknis bangunan meliputi: konsep dasar penentuan data pokok analisa sistem pembebanan analisa struktur pokok dan pelengkap pendimensian bagian bagian struktur pokok dan pelengkap walikota dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk rumah tinggal bangunan umum dan bangunan lain yang strukturnya bersifat sederhana. perda th. perencanaan struktur tahan gempa harus didasarkan pada peraturan perencanaan bangunan tahan gempa yang berlaku dan sudah ditetapkan melalui peraturan perundang undangan: analisa struktur terhadap beban gempa untuk bangunan berkaitan dengan ketinggian maksimal meter atau lantai harus didasarkan pada struktur yang mampu menyangga bangunan dengan ketinggian lebih dari meter atau lantai, yang harus diperhitungkan berdasarkan analisa dampak. perencanaan semua komponen struktur harus dipromosikan untuk mendapatkan kekuatan yang cukup berdasarkan faktor reduksi kekuatan sebesar (satu koma nol) untuk komponen struktur yang didasarkan terhadap kekuatan beban bangunan. dalam perencanaan suatu bangun harus memperhatikan faktor faktor keamanan: terhadap bangunan yang merupakan satu kesatuan (monolit) setiap bangunan dengan panjang meter (lima puluh meter) atau lebih konstruksinya harus diperhitungkan terhadap perubahan suhu: apabila diperlukan siar pemisah, maka jarak siar tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam perencanaan konstruksi untuk penambahan tingkat bangunan baik sebagian maupun keseluruhannya:harus ditinjau kembali secara keseluruhan berdasarkan persyaratan struktur yang berlaku: perda th. apabila kekuatan struktur sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi ketentuan, maka terhadap struktur bangunannya harus direncanakan perbuatannya dan atau penyesalannya: sebelum pendirian bangunan dilaksanakan, wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kematangan tanah dan bila lahan tersebut belum memiliki kematangan tanah yang cukup, maka sebelum pembangunan dilakukan terlebih dahulu harus dilakukan pematangan: rencana pondasi sebagaimana dimaksud pada harus diperhitungkan agar tidak merusak stabilitas tanah dan bangunan sekitarnya: apabila berdasarkan penelitian kondisi lapangan, rencana pondasi sebagaimana dimaksud pada berpengaruh terhadap tanah dan atau bangunan sekitarnya, maka harus dibuat rencana pengamanan lingkungan sekitar terlebih dahulu: tebal minimum pondasi tidak boleh kurang dari (seratus lima puluh mili meter) untuk pondasi atas tanah ataupun tidak kurang dari (tiga ratus mili meter) untuk pondasi atas ring: prasarana dan sarana pelengkap yang harus dimiliki oleh sebuah bangunan meliputi: prasarana dan sarana air bersih prasarana dan sarana air limbah spal) prasarana dan sarana drainase prasarana dan sarana persamaan prasarana dan sarana sumur resapan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan dengan memperhatikan sistem prasarana dan sarana yang telah diciptakan atau dimiliki oleh lingkungan yang bersangkutan: ketidaklengkapan sarana dan prasarana bangunan yang akan disediakan untuk bangunan dapat membuat permohonan ijin dan atau memanfaatkan bangunan tidak dikabulkan: ketidaklengkapan sarana dan prasarana bangunan yang disediakan untuk bangunan dapat membuat ijin dan atau memanfaatkan bangunan dicabut kembali. perda th. bab persyaratan arsitektur bangunan dan lingkungan bagian pertama:: bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan kdb dan klb sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota pangkalpinang: walikota dapat memberikan dispensasi terhadap penerapan untuk bangunan perumahan,: persyaratan arsitektur bangunan harus memperhatikan arsitektur bagian luar bangunan, arsitektur bagian dalam bangunan dan arsitektur pekarangan. bagian kedua persyaratan lingkungan pada bangunan yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan amdal): setiap bangunan yang menghasilkan limbah atau buangan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran limbah atau ruangannya harus terlebih dahulu diolah sebelum dibuang saluran umum. perda th. bab persyaratan infrastruktur bangunan bagian pertama persyaratan instalasi listrik sistem dan penempatan instalasi listrik arus kuat harus diperhitungkan berdasarkan standar dan normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku: sumber daya utama bangunan wajib menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara ataupun yang diperoleh dari sumber tenaga listrik lain: apabila sumber daya utama adalah sistem pembangkit tenaga listrik darurat (generator),: bangunan khusus, ruang khusus yang tenaga listriknya tidak boleh berhenti terputus, wajib memiliki tenaga listrik cadangan: sistem instalasi listrik pada bangunan tinggi dan bangunan umum harus memiliki sumber: instalasi listrik arus kuat yang dipasang sebelum dipergunakan harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh instansi teknis yang berwenang dan mendapatkan sertifikat kelayakan penggunaan sumberdaya listrik:pln atau lembaga teknis lain yang terkait: perda th. bagian kedua persyaratan instalasi petir setiap bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak bentuk dan penggunaannya dianggap masihapabila terjadi sambaran pada instalasi penangkal petir, harus diadakan pemeriksaan dibagian bagiannya dan harus segera dilaksanakan perbaikan terhadap instalasi bangunan yang mengalami kerusakan: bagian ketiga persyaratan instalasi tata udara gedung sistem udara gedung dan penempatannyabangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi mekanis membuang udara kotor dari dalam dan minimal (lima puluh persen) volume udara ruang harus diambil pada ketinggian maksimal (enam puluh centimeter) atas lantai: gas buang mobil pada setiap lantai ruang parkir pada ruang bawah tanah (basement) yang terdiri dari lebih satu lantai tidak boleh mengganggu udara bersih pada lantai lainnya: bagian keempat persyaratan perlengkapan keluar setiap bangunan gedung bertingkat wajib memiliki jalan keluar yang langsung menghubungkan ruang dengan tangga kebakaran dan atau pintu keluar: perda th. bagian kelima persyaratanperaturan perundang undangan yang berlaku: bangunan untuk umum yang tingginya lebih dari (empat) lantai harus dilengkapi dengan lift: struktur dan material lift serta seluruh perlengkapan pendukungnya harus selalu dalam keadaan kuat, tidak cacat dan memenuhi syarat syarat keselamatan dan keamanan, bagian keenam persyaratan instalasi air bersih setiap bangunan wajib memiliki sistem perpipaan air bersih guna menyalurkan air bersih: pemasangan sistem perpipaan harus memperhatikan bagian bangunan dan kondisi lingkungan bangunan gedung: bagian ketujuh persyaratan instalasi air buangan bangunan gedung diharuskan memiliki instalasi air buangan untuk menyalurkan air kotor saluran pembuangan: lubang pembuangan dari alat lambing yang digunakan untuk penyaluran air buangan harus dilengkapi dengan ventilasi yang memungkinkan adanya sirkulasi udara dalam semua pipa: air buangan yang mengandung bahan kimia yang membahayakan lingkungan salurkan saluran pipa pembuangan khusus: perda th. bagian kedelapan persyaratan instalasi gas instalasi gas wajib dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas: instalasi gas beserta kelengkapannya, wajib diuji sebelum digunakan dan diperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang: bagian kesembilan persyaratan instalasi lain instalasi lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dan memenuhi segala aspek keamanan dan keselamatan terhadap instalasi itu sendiri, bangunan dan lingkungan: bab vii persyaratan keamanan bangunan bagian pertama persyaratan keamanan ruang terhadap bahaya kebakaran setiap bangunan harus dilengkapi dengan peralatan pencegah bahaya kebakaran, fasilitas penyelamatan jiwa manusia dan lingkungannya sesuai dengan jenis dan penggunaan bangunan: setiap penggunaan bangunan, fungsi ruang atau yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi harus diatur penempatannya untuk memudahkan melokalisir bahaya kebakaran: ruang sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan pengukur panas, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan: penyimpanan cairan gas atau bahan yang mudah menguap dan terbakar harus dilindungi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran: setiap bangunan gedung untuk fasilitas umum wajib menggunakan suatu sistem alarm, otomatis termasuk guna menghindari terjadinya bahaya kebakaran: perda th. pemasangan pelarutan alarm harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: bagian kedua persyaratan tahan api dan perlindungan terhadap api sarana jalan keluar untuk kebakaran harus diupayakan dan direncanakan menjadi areal yang bebas asap:: unsur unsur interior dan eksterior bangunan gedung yang direncanakan tahan api, harus memenuhi ketentuan peraturoleh sistem hidran sesuai dengan persyaratdengan tangga darurat tangga kebakaran: pada dapur dan ruang lain sejenis yang mengeluarkan uap atau asap udara panas, wajib dipasang sarana untuk mengeluarkan uap atau asap udara panas: cerobong asap, saluran asap dan pembuangan gas yang mudah terbakar, wajib dibuat dari pasangan bata tahan api: ruang tungku dan ketel yang berada dalam bangunan, wajib dilengkapsisi dinding luar: pintu masuk ruang tungku dan ketel tidak boleh dipasang pada tangga, lobi, balkon, ruang tunggu dan daerah bebas api: eskalator atau tangga berjalan yang operasinya berlawanan dengan arah jalan keluar tidak boleh digunakan sebagai sarana jalan keluar dan pada jalan masuk perda th. menuju eskalator atau tangga berjalan harus diberi tanda petunjuk arah jalan keluar terdekat:bagian lain bangunan yang memiliki sumber api:agar tidak membahayakan keselamatan umum: bab viii pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan semua wilayah kota pangkalpinang: pelaksanaan dari pembinaan pembangunan tersebut dalam dilakukan dengan mengarahkan prioritas pembangunan maupun penentuan pemanfaatan dari wilayah yang ada lingkungan kota, dengan memperhatikan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah kota pangkalpinang: pelaksanaan dari pengawasan pembangunan tersebut dalam dilakukan dengan mengawasi syarat syarat pembangunan gedung, syarat perijinan dan penggunaan bangunan: pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis dilaksanakan oleh dinas dan atau instansi teknis: tanpa suatu keputusan ijin tertulis dilarang melakukan kegiatan bangunan gedung wilayah kota pangkalpinang: kegiatan bangunan gedu: bab partisipasi masyarakat setiap rencana pendirian bangunan harus diinformasikan kepada masyarakat sekitar bangunan tersebut didirikan: perda th. masyarakat sekitar lokasi bangunan akan didirikan berhak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pendirian bangunan, apabila rencana tersebut tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah, persyaratan persyaratan bangunan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: keberatan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada walikota pangkalpinang. masyarakat sekitar lokasi bangunan didirikan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan ijin, apabila ijin telah diterbitkan sementara pendirian bangunan gedung tersebut ternyata tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah kota pangkalpinang: permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada walikota pangkalpinang melalui instansi terkait:anperda t: bab xii ketentuan peralihan setiap bangunan yang telah didirikan tanpa memiliki ijin pendirian atau pemanfaatannya sebelum peraturan daerah diundangkan, dalam waktu selambat lambatnya (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan berkewajiban untuk mengajukan permohonan ijin dan atau pemanfaatan bangunan: syarat syarat perijinan sebagaimana dalam ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ada. perda th. bab xiiibangunan gedung kota pangkalpinang umum perkembangan kegiatan penduduk sebagai salah satu factor yang akan mempengaruhi perkembangan pemanfaatan lahan suatu kota, menimbulkan dampak langsung terhadap perkembangan fisik kota. perkembangan fisik kota tersebut superkotaan yang apabila tidak ditanggulangi justru merugikan pertumbuhan kota itu sendiri secara menyeluruh. dengan demikian,rkembangan kota yang sangat pesat akan menimbulkan permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan ketidak terlibat penataan bangunan dan lingkungan, sehingga banyak menimbulkan permasalahan lingkungan fisik, sockota agar dapat dicapai pembangunan kota yang aman, nyaman, serasi, seimbang dan berkelanjutan. pengaturan teknis bangunan ditentukan kepada jenis bangunan tersebut dengan memperhatikan cara membangunnya, bahan bangunan yang dipakai dan fungsi pemanfaatan bangunan tersebut. selain itu pula wajib memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan, dengan kata lain peraturan tersebut harus merupakan pengaplikasiy, pengelolaan flora dan fauna, dan sebagainya. peraturan daerah ini memuat ketentuan pokok mengenai bangunan oleh karenanya perlu ditindakhanya menunjuk satu dinas tertentu, melainkan juga menunjuk dinas teknis. dengan demikian,, dinasnya masing masing. perda th,vec perkantoran, termasuk kantor yang disewakan: perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mall: cc. perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan: perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel dan hotel: wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan: dan gedung parkir: perda th cukup jelagedung merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah kotakotakota. ijin peruntukan penggunaan lahan adalah ijin peruntukan penggunaan lahan yang diberikan pemerintah kota pangkalpinang: rencana detail tata ruang kota dtk): rencana teknis ruang kota trk). cukup jelas cukup jelas beban gempa adalah semua beban static ekivalen yang bekerja dan diperhitungkan pada gedung atau bagian gedung berdasarkan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempalift adalah alat transport dalam gedung terdiri dari lift untuk barang dan lift untuk manusia. penggunaan lift harus memenuhi persyaratan sesuai dengan kapasitas angkut yang diijinkan yang tertulis pada bagian dalam lift dan dinyatakan dalam jumlah orang atau jumlah berat maksimal yang diperkenankancukup jelas cukup jelas cukup jelas (|) peralatan deteksi kebocoran gas harus mampu secara otomatis mematikan aliran gas. cukup jelas cukup jelas cukup jelaselolaan dan pemanfaatan kolong: mengingatngelolaan dan pemanfaatan kolong::: budidaya perikanan adalah kegiatan usaha pembenihan, pembesaran ikan yang dilakukan kolong atau pada perairan lainnya baik yang alami maupun buatan: restoring adalah bentuk kegiatan penyebaran bibit dan pembesaran ikan yang dilakukan kolong atau pada perairan lainnya baik yang alami maupun buatan: perda t: irigasi adalah cara pengaturan pembagian atau penggalian air menurut sistem tertentu untuk sawah dan atau pertanian: peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan binatang ternak dengan tujuan produksi: pertanian adalah usaha yang bertalian dengan pengusahaan tanah (tanam tanaman) dengan tujuan produksi:yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk: bab status kepemilikan seluruh kolong yang berada dalam wilayah kota pangkalpinang kuasai oleh negara c g. pemerintah kota pangkalpinang:undang undangan yang berlaku:walikota pejabat yang ditunjuk: perda th. kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan kolong meliputi jenis usaha: sumber air baku budidaya perikanan dan restoring cc. pariwisatakeputusan walikota dinas instansi yang membidangi kegiatan tersebut: terhadap kolong yang telah memiliki supp kolong, maka pemanfaatan kolong atas harus mendapatkan persetujuan dari pemegang supp kolongwalikota:walikota: bab batas waktu pengelolaan pan pemanfaatawalikota atau pejabat dinas instansi tehnis yang ditunjuk sesuai dengan jenis usahanya:perda th. bab tarif pungutan izin usahabadan,:, . dikenakan pungutan sebesar rp. , . usaha sedang dengan modal lebih dari rp. , . sampai dengan rp. , . dikenakan pungutan rp. usaha besar dengan modal lebih dari rp. , . dikenakan pungutan sebesar rp. , kewajiban dan hak bagian pertam:c setiap (enam) bulan sekali:perda th. bagian kedua: maka dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada walikota melalui dinas tehnis yang terkait:viiagar tidak melanggar ketentuan ketentuan sebagai berikut:: menerangi pohon pohon sekitar kolong yang mengakibatkan kerusakan ekosistem: melakukan tindakan tindakan lain yang dapat merusak ekosistem: mengembangkan usahanya tanpa mendapatkan izin usaha yang baru dari walikota: bab viiikota melalui dinas instansi yang ditetapkan dengan peraturan walikota. perda th. bab sanksi administrasi apabila pengelolaan melanggar : apabila pemegang supp kolong tidak menjalankan usahanya, maka izin usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi(tiga) bulan atau denda rp. , ( tima juta rupiah): tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaraxida tberdasarkan pertimbangan dimaksud dalam. huruf perlu menetapkan,perda tahund: menetapkan peraturan daerah kota pangkalpinakota pangkalpinang tahun anggaran sebagai berikut pendapatan belanja pius aan rp9. cc. pembiayaan penerimaan daerah pengeluaran daerah defisit sc. rp(oom. rp. perda tahuwo.(surplus) rp. selisih lebih (kurang oi: anggaran setelah perubahan rp. realisasi rp. selisih lebih (kurang) . rp. pengeluaran anggaran setelah perubahan rp. realisasi rp. selisih lebih (kurang) . rpialah sebagai berikut: jumlah aktiva rp. jumlah utang rp. jumlah ekuitas dana rp. perda tahunda tahun ditetapkan pangkalpinang pada tanggal juni walikota pangkalpinang, ttd h.zulkarnain karim diundangkan pangkalpinang pada tanggal junahunangkalpinang tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinatelah dilakukan perubahan apbd kota pangkalpinperda tahuda tahunyang telah disetujui dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang dengan surat keputusan nomor tahun tanggal desember dan diundangkan dalam lembaran daerah kota pangkalpinang nomor tahun seri nomor tanggal desember diubah sebagai berikut:ini terdiri atasjumlah pembiayaan setelah perubahan rp. perda tahuttd h.zulkarnain karim diundangkan pangkalpinang pada tanggal agustus sekretaris daerah kota pangkalpinang, ttd jarum hs. lembaran daerah kota pangkalpinangtahun nomor seri nomor perda tahunkesehatan rumah sakit umum daerah kota pangkalan nang dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang, menimbang lo.,kesehatan adalah merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum: bahwa gunakesehatan rumah sakit umum daerah kota pangkalpinang dikenakan retribusi: bahwa peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat:rumah sakit umum daerah kota pangkalpinang sebagai pengganti peraturan daerah kota pangkalpinmenkes sk tentang persetujuan kelas rumah sakit umum milik pemerintah daerah tingkat pangkalpinang dari kelas menjadi kelas keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk vi tanggal juni1 dan nomor tentang tarif dan tambahan pelayanan kesehatkeputusan menteri kesehatan nomorperaturan daerah kota pangkalpinangtro busi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kota pangkalan nang bab ketentuan umumpejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang pengelolaan barang dan ataurumah sakit umum daerah adalah yang selanjutnya singkat rsud adalah rumah sakit umum daerah kota pangkalpinang: direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kota pangkalpindengan menempati tempat tidurrawat jalan kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang berikan bagi pasien yang memerlukan rawat kunjungan kerumah: tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing masing tindakan: pemeriksaan menegakkan diagnosa adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, patologi anatomi dan pemeriksaan elektromedik lainnya untuk membantu menegakkan diagnos: sesuai dengan keperluannya: jasa medik adalah imbalan bagi petugas untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan keperluannya: jasa anestesi adalah imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan tindakan anestesi oleh tim operasi: hartransportasi, akomodasi, apotik): pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakitrumah sakit: tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia ruang rawat inapunit cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit: tarif pemeriksaan laboratorium merupakan tari per satu para meter pemeriksaan: tarif tindakan paviliun disamakan dengan kelas utama. bab nama, obj dan bjek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah kota pangkalpinang. bab iii kbbi laksanakan tar biaya penyelenggaraan rumah sakit daerah kota pangkalpinang ditanggung bersama oleh pemerintah kota pangkalpinangrumah sakit diperhitungkan atas dasar unit cost dari tiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta adanya kebijaksanaan subsidi silang: besaran tarif rawat inap kelas il, utama dan paviliun dapat ditetapkan oleh walikota atas usul direktur bila terjadi kenaikan harga bahan dan alat: tarif medical check dan orang asing ditetapkan oleh direktur tergantung jenis pemeriksaan. pelayanan kesehatan rsud yang dikenakan biaya dikelompokkan menjadi: pelayanan rawat jalan: pelayanan rawat inap: pelayanan unit gawat darurat: pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik dan terapi: pelayanan konsultasi khusus: pelayanan rehabilitasi medik: perawatan jenazah: pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah: pengujian kesehatan biasa dan medical check umum: pelayanan medico legal: obat dan alat habis pakai: pemakaian oksigen:sesuai dengan kebutuhan masing masing pelayanan: perincian tiap jenis pelayanan seperti yang dimaksud dalam ditetapkan sebagaimana tersebut:ini, akan diatur lebih lanjut oleh walikota atas usul direkturi golongan retro busi retribusi pelayanan kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum. bab cara mengukur angkat penggunaan asa tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kuantitas pelayan dan kwalitas kesehatan. bab pri nsi dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tari tari rawat alan tarif rawat jalan rumah sakit umum daerah dinyatakan dalam bentuk karcis harian. tari rawat darurat besaran tari rawat darurat ditetapkan sebesar besaran tari pada karcis harian pasien rawat jalan: tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan maksimal sebesar tari tindakan sejenis kelas ii: bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan adalah bahan dan alat kesehatan yang rutin standar rumah sakit kecuali bila menggunakan bahan dan alat kesehatan diluar yang telah ditetapkan dikenakan tari yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaian. tari rawat inap tarif rumah sakit umum daerahekonomi masyarakat, rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang, bahan dan alat tindakan medis, jasa medik, pengobatan, administrasi,dakan khusus pelayanan sederhana adalah untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan. perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan perawatan besar didasarkan pada tujuan membiayai duapertiga dari biaya perawatan. rawat inap rsud kelas iii adalah untuk membiayai nol persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap. kelas iii adalah untuk membiayai (tiga puluh sembilan) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap kelas adalah untuk membiayai (dua puluh) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap kelas adalah untuk membiayai (dua puluh satu) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap kelas utama adalah untuk membiayai (dua puluh persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang kelas perawatan rumah sakit umum daerah ditetapkan sebagai berikut kelas paviliun satu pasien per ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi khusus dan ruang tunggu keluarga. kelas utama satu pasien per ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi khusus. kelas (satu) dua pasien per ruangan berfasilitas lengkap dengan satu kamar mandi. kelas (dua) dua pasien per ruangan berfasilitas ceiling fan dengan satu kamar mandi, kelas iii (tiga) empat sampai enam pasien per ruangan berfasilitas ceiling fan dengan satu kamar mandi. pasien tahanan kehakiman, tahanan kejaksaan dan atau tahanan polisi massa yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada kelas ill, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai: biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada pasien yang bersangkutan keluarganya instansi yang bertanggung jawab: penjagaan keamanan pasien yang dimaksud pada menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan. pasien yang kurang mampu tidak mampu ditempatkan pada perawatan kelas ill, kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai: biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada dikenakan sesuai tarif kelas ill, pada lampiran peraturan daerah ini. bab vii struktur besarnya tari struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan rsud ditetapkan sebagai berikut biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pada rsud seperti dimaksud pada ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan peraturan daerah ini. bila tindakan parts normal ditolong oleh dokter umum, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar dari jasa medik dokter spesialis. bila tindakan parts normal ditolong bidan, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar dari jasa medik dokter spesialis. biaya pelayanan kesehatan dan perawatan rumah sakit umum, harus sudah dibayar sebelum pasien meninggalkan rumah sakit,baru dari rumah sakit lain ditentukan sebesar dua kali tarif pada pelayanan kelas bila tiga a):yang telah dirawat rumah sakit umum ditentukan, sebesar lebih besar dari tarif yang sesuai dengan kelas perawatannya: biaya rawat inap intensive care unit, neonatal intensive care unit, intensive coronary care unit, perinatologi dan unit gawat darurat, disesuaikan dengan kelas perawatan dan dikenakan biaya sebesar dua kali rawat inap asal kelas perawatannya: biaya rawat inap bayi baru lahir, dihitung setengah hari dari biaya rawat inap sesuai dengan kelas perawatannya. penyimpanan jenazah pasien yang meninggal rumah sakit umum dikenakan biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan perawatan sesuai kelasnya: penyimpanan jenazah yang dibawa dari luar rumah sakit umum, dikenakan biaya penyimpanan yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas ii: penyimpanan jenazah yang meninggal rumah sakit, dan belum mendapat pelayanan rawat inap, dikenakan biaya perawatan kelas iia: biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah pasien yang dirawat rumah sakit, tapi tidak diketahui keluarganya ahli waris, maupun yang bertanggung jawab dilaksanakan oleh rumah sakit bekerjasama dengan dinas instansi terkait lainnya. pengadaan bahan obat obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin rumah sakit umum, direncanakan dan dilaksanakan oleh instalasi farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan direktur: instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada hanya melayani resep dari rumah sakit umum:, apotik rumah sakit dilaksanakan secara swakelola atas persetujuan walikota pangkalpinang. bab viii kerja sama dengan hak bagi pegawai negeri sipil pensiunan, purnawirawan abrikota pangkalpinang dengan memberikan kontribusi dalam penerimaan rumah sakitwalikota pangkalpinang. direktur dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak tiga dalam pengadaan alat kesehatan obat obatan bahan kimia laboratorium dan radiologi untuk kepentingan operasional rumah sakit. pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pihak rsud dengan penjamin secara tertulis. bab pengelolaan keuangan penghasilan sebagaimana tersebut pada diperhitungkan sebagai berikut semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud disetor kas daerah oleh bendaharawan penerima rsud kota pangkalpinang: komponen jasa medik yang terdiri dari jasa medik pelayanan umum dan jasa medik tindakan dikembalikan rumah sakit untuk membiayai keperluan yang atur penggunaannya sebagai berikut tenaga medik tenaga para medik dan non medik biaya umum dana kesejahteraan cc. pengembalian jasa medik seperti dimaksud pada huruf ditetapkan dan atur dengan keputusan walikota berdasarkan usulan dari direktur dan berpedoman pada peraturan daerah ini: direktur diberi wewenang untuk mengelola seluruh pendapatan setelah disetor kas daerah sebagai belanja operasional rsud: direktur diberi wewenang untuk meringankan dan pembebasan biaya bagi pengguna jasa rsud kelas iii yang tidak mampu sesuai dengan prosedur: pendapatan rsud dipergunakan sebagai upah pungut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab pengurangan dan keri ngaran retro busi pada kasus kasus yang luar biasa walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya perawatan secara tertulis, pemberian pengurangan atas keringanan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan kemampuan pasien antara lain dengan menganggur, pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana atau kesulitan. babdan: pangkalpinang nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan tidak berlaku lagpebruari wali kota pangkalan nang, zulkarnain kari diundangkan pangkalpinang pada tanggal pebruari sekretaris daerah kota pangkalan nang, jarum hs.o02 tahun tentang retro busi pelayanan kesehatan puskesmas dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat secara intensif dan terus menerus perlu dilaksanakan pelayanan kesehat |
tangkap, eka sagapersamaan desersi han dalam ayah kota pangkat nang dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang,: bahwa dalam rangka menciptakan kondisi kota pangkalpinang yang bersih sesuai dengan motto berarti makpersamaan kebersihan yang mencerminkan kebersamaan dan keselarasan sesuai dengan perkembangan kota: bahwa peraturan daerah kotamadya tk.ii pangkalpinang nomor tahun tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam kotamadya pangkalpinang pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu ganti: bahwa berdasarkan pertimbangan huruf huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan daerah kota pangkalpinang tentang pengelolaan persamaan kebersihan dalam wilayah kota pangkalpinpersamaan desersi han dalam aypejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah kota yang berwenang dalam bidang pengelolaan kebersihan dan mendapat pendelegasian wewenang dari walikota: rukun tetangga dan rukun warga yang selanjutnya disebut rt rw adalah rukun tetangga dan rukun warga dalam kota pangkalpinang: berarti adalah singkatan dari bersih, aman, rapi, tertib dan indah yang merupakan motto kota pangkalpinang, kebersihan adalah kebersihan pengelolapengolahan sampah adalah suatu upaya: pemakai persil adalah pemilik atau penghuni pemakai tempat dalam kota pangkalpinang baik untuk kegiatan rumah tinggal maupun bukan rumah tinggal: tempat penampungan sementara yang selanjutnya sebut tps adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah kota atau partisipasi masyarakat sebelum diangkut tempat penampungan akhir, tempat penampungan akhir yang selanjutnya disebut tpa adalah tempat untuk penampungan, mengolah dan tempat pemusnahan sampah milik pemerintah kota atau milik bersama atas kerjasama antar daerah, pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil atau sumber sampah untuk diangkut tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan: pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah tempat penampungan akhir, jalan umum adalah setiap jalan dalam kota pangkalpinang yang terbuka untuk lalulintas umumkota untuk fasilitas umumolahan sampah tempat sampah atau sumber sampah sampai dengan tempat penampu: bab obj dan subj pengelolaan desersi han kota diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan: objek pengelolaan kebersihan meliputi pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul jalan, tempat umum dan fasilitas umum: pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul oleh kegiatan rumah tangga lingkungan pemukiman: pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan berdagang dalam lingkungan dan atau luar pasar: pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sosial maupun komersial: pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh fasilitas taman tempat tempat rekreasi: bina peran serta dan kemitraan pengelolaan sampah: pengelolaan kebersihan atas sampah yang berada dalam saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai). pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan masyarakat secara keseluruhan. bab iii pengelolaan pemerintah kota menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan pemeliharaan kebersihan atas sampah jalan umum, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum tpa: pemeliharaan kebersihan atas sampah pasar, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan tpa: pengaturan dan penetapan lokasi tps dan tpa: pengangkutan sampah dari tps tpa:ota dapat menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dilingkungan pemukiman berupa kegiatan pemilahan, peradaban, penyatuan, pengumpulan dan pemindahan sampah tps: dapat: pemerintah kota dapat menyelenggarakan bagian pengelolaan kebersihan berupa kegiatan bina peran akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pemerintah kota dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan atas: untuk maksud sebagaimana pemerintah kota dapat bekerjasama dengan pihak lain mengembangkan tehnologi modern sesuai dengan kelayakan tehnis, ekonomis dan sosial budayadilingkungan persisnya dan tempat tempat sekitarnya: untuk melaksanakan maksud sebagaimana pemilik pemakai persil wajib menyediakan wadah sampah dilingkungan persisnya dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan:elolanya terlebih dahulu untuk menghilangkan sifat berbahaya dan racunnya sebelum membuangnya tps tpa: setiap pemilik kendaraan yang beroperasi kota baik sebagai kendaraan pribadi maupun angkutan umum wajib melengkapi dengan wadah sampah: setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijunjung, dipikul atau : setiap pengelolaan kegiatan umum seperti parkir, terminal fasilitas olahraga, hiburan atau fasilitas sosial lainnya wajib memelihara kebersihan lokasi kegiatannya. babi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pada objek sebagaimana dimaksud biaya oleh pengguna jasa pelayanan atau untuk menikmati manfaat pengelolaan kebersihan: untuk mencapai maksud tersebut pada atur dan ditetapkan pengenaan tarif jasa pelayanan kebersihan: pemerintah kota membiayai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pelayanan umum. bab larangan setiap orang atau badan larang membuang sampah luar tempat penampungan sampah: membuang sampah jalan, taman, jalur jalur hijau, tempat fasilitas umum, saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai): mengotori dan membuang kotoran pada tempat tempat sebagaimana diatur pada huruf dan huruf membakar sampah dan kotoran jalan jalan, jalur hijau, diluar persil dan tempat, taman, jalur hijau, diluar persil dan tempat tempat umum: menumpuk dan menempatkan bahan atau bekas bongkahan bangunan pada jalan, trotoar maupun depan bangunan tidak lebih dari (satu) hari: menempatkan keranjang ataupun box pada median jalan maupun kiri kanan jalan, menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada daerah milik jalan: menempatkan penampungan oli atau bahan bakar minyak bbm) luar persil: menempatkan barang barang pada trotoar atau kalima emperan bangunan: mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang. larangan sebagaimana dimaksud diatas berlaku juga bagi pengunjung yang datang kota pangkalpinangtindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. bab viibersihan persamaan wilayah kota pangkalpinanggelolaan kebersihpengelolaan kebersihan: memanggil orang untuk didengar keterangannya dan ngelolaan kebersihan persamaanwi hanpelayanan num ayrusahaan daerah air minum merupakan perusahaan milik pemerintah daerah kota pangkalpinang selaku pelaksana dalam pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat: bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan masyarakat, khusus dalam pendistribusian air minum dipandang perlu adanya pengaturan pelayanan sarana air minumlayanan air minum wilayah kota pangkalpinti pangkalpinalayanan air minum wilayah kota pangkalan am adalah perusahaan daerah air minum kota pangkalpinang: direksi adalah direksi perusahaan daerah air minum kota pangkalpinang, sumber air minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat syarat air baku: air baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum: air minum adalah air yang memenuhi syarat syarat kualitas air bersih sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang dikelola oleh dam kota pangkalpinang:: pipa transmisi adalah pipa pipa pembawa air minum yang menghubungkan bak penampung air (clear well) dengan bak penampung air distribusi reservoir distribusi): jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum: pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari reservoi, yang sudah diterpa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, pembatasan aliran air adalah alat untuk membatasi aliran air yang dipasang oleh dam pada jaringan pipa: pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan jasa fasilitas air minum dam:: terminal air adalah sarana untuk menyediakan air minum lokasi yang belum terjangkau jaringan pipa::, segel dinas adalah segelmeter kubik yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya: uang tanggungan jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada dam kota pangkalpinangan daerah air minum kota pangkalpinangbab wewenang pengurusan walikota menunjuk dam kota pangkalpinang selaku pelaksana dalam pengelolaan air minum: dam berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat: dengan keputusan direksi:: dam tidak berkewajibll pelayanan : sambungan tak langsung (kran halaman)::: dam tidak diwajibkan membayar ganti rugkan (satu) sambungan air minum, kecuali dengan persetujuan tertulis dari direksi dam:zapatsi dam. bab pemasangan dan permai kan saluran :::: biaya akad kontrak, biaya perencanaan dan supervisi: biaya bahan bahan (pipa dinas):, biaya pemeliharaan: biaya pembongkaran perbaikan kembali aspal biasa: aspal hotmix,::: dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ini,inikotawalikota. bab pemasangan dan pencabutan meter air bagian pertama pemasangan meter air meter air yang dipasang berikut pemberian segel dan box meter dilaksanakan oleh dam::. meter air yang dipasang persil pelanggan kenakan biaya pemeliharaan: bab vii pemberi saan penelitian mete:atau yang mewakilinya. selama dalam pemeriksaan (pengujian) akan dipasang meter air pengganti sementara oleh dam: apabila terbukti bahwa meter air tersebut menunjukan penyimpgi tangan rekan (bimasi: klasifikasi jenis golongan pelanggan sebagaimana dimaksud ini, yaitu sebagai berikut sosial rumah tangga perkantoran bandar udara industri niaga, pelabuhan laut: pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran rekening air minum: |
angka pemberi ntah kota pangkalan nang peraturan daerah kota pangkalan nang nomor tahun tentang marka alan, rambu lalu lintas dan alat pemberi syarat lalu atas alan dalampelaksanauntuk keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, jalan dalam kota pangkalpinang perlu diatur dengan ketentuan mengenaigaturanmarka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas jalan dalam kota pangkalan , dinas perhubungan dan telekomunikasi adalah dinas perhubungan dan telekomunikasi kota pangkalpinang: kepala dinas perhubungan dan telekomunikasi adalah kepala dinas perhubungan dan telekomunikasi kota pangkalpinang: management lalu lintas adalahmbina jalan adalah pemerintah kota pangkalpinang: marka jalan adalah suatu tanda yang berada permukaan: marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan: marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan::kendaraan: rambu rambu lalu lintas jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah saru dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan antaranya sebagai larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan: penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai hasil rekayasa lalu lintas: rambu peringatan adalah rambu yang digunakanlarang dilakukan oleh pemakai jalan:, papan tambahan adalah papan yang pasang bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu:: bab ketentuan berlakunya marka alan rambu lalu atas dan alat pemberi syarat lalu lintas marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan jalan berlaku pada jalan umum: marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas berlaku bagi lalu lintas sesuai dengan arah yang bersangkutan: ketentuan wilayah dan atau batas berlakunya rambu sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut rambu larangan yang ditempatkan keapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu: rambu larangan yang ditempatkan pada awal bagian jalan, berlaku untuk sepanjang jalan tersebut, sampai batas rambu dan atau pada persimpangan jalan yang memotong jalan tersebut. marka jalan, rambu lalu lintas,atas dan alat pemberi isyarat lalu atas manajemen lalu lintas yang dimaksud dalam peraturan daerah ini meliputilaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pembina jalan melalui dinas perhubungan dan telekomunikasi kota pangkalpinang: manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dan dilakukan untuk jalan kota: jalan propinsi yang berada dalam daerah kota pangkalpinang dengan persetujuan gubernur kepulauan bangka belitung: jalan nasional yang berada dalam daerah kota pangkalpinang dengan persetujuan direktorat jendral perhubungan darat. untuk menyelenggarakan rekayasa sebagaimana hasil manajemen lalu lintas pembina jalan memberikan kewenangan kepada kepala dinas perhubungan dan telekomunikasi berkoordinasi dengan instansi yang terkait. dinas perhubungan dan telekomunikasi melaksanakan pembinaan teknis atas penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas: pembinaan teknis sebagaimana maksud dalam meliputi penentuan persyaratan teknis marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas: penentuan petunjuk teknis marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat dan alat pemberi isyarat lalu lintas. pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas, kegiatan pemberian sarana teknis dalam penyelen marka membujur: marka melintang, marka serong: marka lambang: marka lainnya. marka jalan sebagaimana :: marka membujur garis utuh dipergunakan juga untuk menandakan garis tepi jalur lalu lintas: untuk mengaturmana marka jalan. marka membujur berupa garis putus putus berfungsi sebagai mengarahkan lalu lintas: memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh didepan: cc. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh larang melintasi ganda tersebut. apabila marka membujur berupa garis garis: lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh larang melintasilarangan: marka melintang apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan sebagaimana dimaksud pada harus dahulularang dilintasi kendaraan::itiga atau tulisan digunakan:: marka sebagaimana dimaksud dapat diganti dengan marka membujur berupa garis putus putus berwarna kuning luar jalur lalu lintas. bagian keenam marka lainnya marka untuk penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dengan zebra cross yaitu berupa garis garis utuh yang membujur tersusun: paku jalan dengan pantulan cahaya berwarna merah ditempatkan pada batas sisi jalan, paku jalan dengan pantulan cahaya berwarna putih ditempatkan pada garis batas kanan jalan:penempatan, jenis dan bentuk marka jalan sebagaimana dimaksudaturan rambu lalu lintas bagian pertama jenis dan fungsi rambu paragraf pertama::lambang atau tulisan berwarna hitam. bentuk rambu peringatan adalah bujur sangkar sebagaimana tercantum dalam lampiran: bentuk rambu peringatan adalah empat persegi panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran: semua rambu peringatan titik sudutnya dibulatkan: ukuran rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam lampiran. rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan: rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai: rambu larangan: warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisannya berwarna hitam atau merah. rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan:mulai:rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa :: rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan: paragraf kedua papan tambahan papan tambahan digunakan untuk membuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku pada waktu waktu tertentu: papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam:, bentuk, lambang, keterangan, tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. paragraf ketiga rambu sementara rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu:untuk rambu sementara, untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam 'portabel' dan atau variabel". paragraf keempat rambu berupa kata kata larangan dan perintah yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata kata, rambu dengan menggunakan kata kata, harus mudah baca, singkat dan mudah mengerti: untuk daerah daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan (dua) bahasa, bahasa indonesia dan bahasa asing dibawah: bagian kedua penempatan rambu paragraf pertama: penempatan rambu sebagaimana dimaksud mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan,meter, penempatan rambu sebelah kanan jalan atau : rambu yang duabagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan: ketinggian penempatan rambu lokasi fasilitas pejalan kaki minimum meter dan maksimum meter : ketinggian penempatan rambu atas daerah manfaat jalan minimum meter ukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah. paragraf ketigayang berbahaya dengan jarak minimum meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih kilometer perjam atau kurang: apabila diperlukan penegasan atau pengulangan, rambu peringatan lengkapi dengan papan tambahan kecuali rambu peringatan pengarah tikungan tekanan dan pengarah tikungan kekiri: rambu pengarah tikungan tekanan dan pengarah kekiri, ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan atau lalu lintas mulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan jarak antara masing masing rambu sesuai dengan kebutuhan: paragraf keempat penempatan rambu larangan rambu laranganrambu larangan: rambu larangan berjalan terus wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan suatu kegiatan kewajiban tertentu larangan berhenti deng: rambu larangan batas akhir kecepatan maksimum per jam, batas akhir larangan mendahului kendaraan bergerak, tempat pada sisi jalan pada akhir bagian jalan: rambu larangan berhenti dan larangan parkir yang ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih kurang meter, dapat lengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu. paragraf kelimarintah wajib untuk pejalan kaki ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah:ang: rambu perintah wajib mengikuti arah yang tunjuk wajib berjalan lurus kedepan, wajib mengikuti arah yang tunjuk, ditempatkan pada sisi jalan sesuai perintah yang diberikan oleh rambu tersebut: rambu perintah jalur atau bagian jalan yang wajib lewati dan wajib melewati salah satu jalur yang ditunjukan ditempatkan sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang lewati: kecepatan minimum yang diwajibkan dan wajib memakai rantai pada ban. paragraf keenam penempatan rambu petunjuk rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran: rambu pendahuluan petunjuk jurusan ditempatkan sedekat mungkin pada lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum meter, rambu petunjuk jurusan dan penegasan ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk dan jarak menuju lokasi dinyatakan dalam rambu tersebut, rambu petunjuk masuk batas wilayah kota, penyeberangan orang, petunjuk lain lain, tetap, petunjuk prioritas dan petunjuk parkir, ditempatkan pada awal petunjuk tersebut mulai tetap, petunjuk prioritas dan petunjuk parkir, ditempatkan pada awal petunjuk tersebut dimulai: rambu petunjuk keluar batas wilayah kota dan akhir jalur bus ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan: rambu petunjuk berbalik arah, rambu awal jalur bus, akhir laju bus, petunjuk fasilitas (tel: rambu petunjuk jalan buntu ditempatkan pada awal bagian jalan: rambu petunjuk tempat pemberhentian bus lengkapi dengan papan tambahan dengan tulisan terminal, dapat digunakan sebagai petunjuk awal lokasi terminal. paragraf ketujuh: ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah (satu) berbanding (dua): papan tambahan sebagaimana maksud (satu) tidak ditempatkan pada rambu peringatan adanya jembatan angkat atau persilangan sebidang rel kereta api: rambu larangan berupa kata kata: rambu pendahulu petunjuk jurusan, akhir jalur bus dan rambu petunjuk prioritas. pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta mengerti oleh pemakai jalan. paragraf kedelapan penempatan rambu sementara rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian jalan sebelum, pada dan sesudah lokasi tempat darurat atau kegiatan tertentu dengan menggunakan rambu yang dapat dipindah pindah dan atau pesannya dapat diubah ubah:: rambu sementara yang ditempatkan sesudah lokasi, menyatakan akhir berlakunya rambu tersebut: rambu sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan. paragraf kesembilan penempatan rambu yang berpasangan rambu larangan berjalan terus, penempatannya harus disertai dengan rambu petunjuk mendapat prioritas lalu lintas dari arah depan: rambu perintah kecepatan minimum yang diwajibkan dan wajib memakai rantai, penempatannya harus diakhiri dengan rambu perintah atas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan dan batas wajib memakai rantai pada ban: rambu larangan mendahului dan larangan kecepatan kendaraan lebih dari per jam, penempatannya harus diakhiri denganengawasan dan pengendali human beralkohol dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang, menimbang bahwa sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempat tempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol, perlu diadakan pengawasan dan pengendalian: bahwa tindakan memproduksi dan menyimpan, mengedarkan dan atau menjual dan menggunakan minuman beralkohol secara bebas ditempat umum, dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan dan normaawasan dan pengendalian minuman beralkoholdagangan nomor kp x11 tentang surat izin usaha perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri perdagangan nomor kp x1pengawasan dan pengendalian human beralkohoc2h50h) satu keseratus) sampai dengan limalima keseratus) sampai dengan dua puluhdua puluh keseratus) sampai dengan lima puluh lima keseratus): hotel, restauran dan bar adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang pariwisata. pengawasan adalah tindakan untuk mengawasi semua usaha kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol. pengendalian adalah tindakan untuk membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi diwilayah kota pangkalpinang. memproduksi adalah tindakan untuk membuat dan menghasilkan serta mengeluarkan hasil produksi minuman beralkohol. tempat produksi adalah tempat pengolahan dan pembuatan yang menghasilkan minuman beralkohol. tempat penyimpanan adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengumpulkan minuman beralkohol. penyimpanan adalah tindakan menyimpan dan mengumpulkan minuman beralkohol. pengelola tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola tempat penjualan minuman beralkohol. tempat penjualan adalah tempat untuk menjual minuman beralkohol untuk diminum tempat. pengguna adalah pemakai, peminum, manfaat minuman beralkohol. pengedaran adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan. bab pengawasan pelaksanaan pengawasan terhadap minuman beralkohol dilakukan oleh walikota dan tidak boleh dilakukan diberikan kepada pihak lain atau swasta. untuk mengawasi dan melakukan pengendalian terhadap minuman beralkohol yang beredar kota pangkalpinang, walikota dibantu oleh tim. tim sebagaimana yang dimaksud diatas dibentuk oleh walikota yang keanggotaannya terdiri dari badan keuangan daerah kuda) dinas kesehatan dinas kesbanglinmas dinas perindustrian dan perdagangan kantor bea dan cukai bagian ekonomi bagian hukum dan organisasi kepolisian ii. kejaksaan camat dan lurah polisi pamong praja i. tokoh agama tokoh masyarakat bab iii pengendali walikota membatasi jumlah minuman beralkohol yang masuk, diproduksi dan disimpan, diedarkan dan atau dijual berdasarkan jumlah, jenis dan golongan minuman beralkohol diwilayah kota pangkalpinang. minuman beralkohol yang diproduksi dan disimpan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah, jenis dan kandungan alkohol yang ditetapkan dalam izin. apabila minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada melebihi dari yang telah ditetapkan dalam izin, maka kelebihan tersebut disita untuk kemudian dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab peri nan setiap usaha kegiatan yang memproduksi dan menyimpan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol dalam kota pangkalpinang harus memiliki izin. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan permohonan kepada walikota. izin sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh walikota dan berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diajukan perpanjangan. izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan kepada: hotel berbintang dan hotel melati,restoran dan bar untuk minuman beralkohol golongan hotel berbintang dan restoran dengan lambang talam selama dan talam kencana untuk minuman beralkohol golongan tempat tertentu yang khusus digunakan untuk membuat dan menjual minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional untuk kepentingan ibadah dan pengobatan. izin masuk minuman beralkohol kedalam wilayah kota pangkalpinang dibatasi hanya untuk minuman beralkohol golongan dan golongan berdasarkan jumlah dan jenis yang telah ditetapkan. izin tempat produksi minuman beralkohol hanya diberikan kepada industri minuman beralkohol yang dikelola secara tradisional yang diperuntukkan untuk kepentingan ibadah dan pengobatan bagi golongan agama tertentu. izin penyimpanan hanya diberikan kepada pengecer dan tempat industri minuman beralkohol yang dikelola secara tradisional berdasarkan alasan tertentu yang dapat dibenarkan dan dengan jumlah yang telah ditetapkan. izin yang diberikan kepada tempat tempat sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh berdekatan dengan tempat tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan perkantoran. bab pengedaran dan pen jalan semua jenis minuman beralkohol tidak boleh dijual tempat tempat umum seperti super market, mall, rumah makan, wisma, warung, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pelabuhan, kios kios kecil, dan tempat tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh walikota. minuman beralkohol hanya boleh dijual kepada orang yang telah dewasa tahun dan hanya untuk digunakan tempat penjualan. batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk digunakan ditempat penjualan ditetapkan mulai pukul wib. untuk kepentingan ibadah dan pengobatan bagi golongan agama tertentu, minuman beralkohol dapat digunakan diluar tempat penjualan dan dapat dijual mulai pukul wib. minuman beralkohol tidak boleh dibawa dan diminum diluar tempat penjualan, kecuali untuk kepentingan ibadah dan pengobatan bagi golongan agama tertentu. walikota berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam jika: izin tersebut disalahgunakan oleh pemegang izin. pemegang izin melanggar sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. dianggap perlu berdasarkan pertimbangan tertentu untuk menjaga kepentingan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. bab penyu kan penyidik adalah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam uap yang terdiri darippn tertentu: ppn dimaksud tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanbab vii ketentuan dana setiap orang yang melanggar ketentuan ,,, dan dan peraturan daerah ini diancamwi awasan dan pengendalian minuman beralkoho administratif dan prosedur periz kota pangkalan nang, zulkarnain kari diundangkan pangkalpinang pada tanggal februari sekretaris daerah kota pangkalan nang, jarum. lembaran daerah kota pangkalan nang tahun nomor seri nomor penjelasan atas peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol penjelasan umum sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah kota pangkalpinang selalu berusaha mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat dalam wilayah hukumnya. untuk mewujudkan tujuan dimaksud dibuatlah suatu peraturan atau produk produk hukum dalam bentuk peraturan daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. salah satu upaya pemerintah kota pangkalpinang untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan diwilayah hukumnya yaitu dengan dikeluarkannya peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang merupakan tindak lanjut dari keppres nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. peraturan daerah dimaksud menjadi amat penting mengingat banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, lebih diakibatkan dan bersumber dari pengaruh minuman beralkohol. tanpa adanya upaya preventif yang nyata dari pemerintah kota pangkalpinang dalam bentuk peraturan daerah dimaksud, bukan tidak mungkin ketentraman dan keamanan menjadi sulit untuk dicapai. dengan berlakunya peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi karena pengaruh minuman beralkohol serta dapat menertibkan tempat tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, dengan tujuan mewujudkan kota pangkalpinang menjadi kota yang aman dan tentram serta menjadikan masyarakat kota pangkalpinang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai agama,budaya dan norma norma kehidupan dan hukum yang berlaku. dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil daerah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan terhadap minuman beralkoholsebagaimana dimaksud adalah surat izin usaha perdagangan yang disingkat sup) untuk minuman beralkohol golongan dan surat izin usaha perdangan sup) dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) untuk minuman beralkohol golongan cukup jelas masa berlaku untuk sup ditetapkan selama (lima) tahun dan sup selama (tiga) tahun. huruf yang dimaksud dengan hotel berbintang dan adalah hotel berbintang dengan klasifikasi bintang dan hotel melati adalah hotel kecil yang kelasnya dibawah hotel berbintang. restauran adalah rumah makan besar yang tidak memiliki lambang talam kencana dan talam selama. bar dalam ketentuan ini termasuk pula pub dan klub klub malam. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud tempat tertentu adalah rumah industri dalam katagori industri kecil(home industri) yang dikelola secara perorangan dan secara tradisional dengan menggunakan alat alat yang sederhana. ketentuan ini berarti melarang minuman beralkohol golongan dengan kadar alkohol ethanol (dua puluh keseratus) sampai dengan (lima puluh lima keseratus) masuk dan beredar dalam wilayah kota pangkalpinang. yang dimaksud dengan tempat tempat ibadah adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bagi pemeluk suatu agama dalam menjalankan ibadahnya. sekolah adalah sarana kegiatan belajarrumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan, termasuk rumah bersalin, puskesmas, balai kesehatan dan tempat praktek dokter. yang dimaksud dengan tempat tempat tertentu lainnya adalah kios minuman, rumah milyar, panti pijat, salon salon kecantikan dan tempat tempat karaoke. ketentuan umur tahun harus dibuktikan dengan menunjukkan ktp dan bagi wna yang telah dewasa. ditemukannya batas waktu mulai pukul wib dengan pertimbangan semua tempat yang mendapat izin menjual minuman beralkohol untuk diminum tempat dilarang menjual pada siang hari atau diluar jam yang telah ditentukan. yang dimaksud diluar tempat penjualan adalah untuk digunakan tempat tempat ibadah dan tempat pengobatan dan harus sesuai dengan peruntukannya. yang dimaksud golongan agama tertentu adalah pemeluk agama khong chu bagi masyarakat tiong hwa. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud mengadakan tindakan lain adalah melakukan tindakan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan aturan hukum, menghormati hak asasi manusia, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, seperti meneliti identitas tersangka dan barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas, wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
ganekaitp aa lyn) pemberi ntah kota pangkalan nang peraturan daerah kota pangkalan nangmberian penghormatan dan perlakuan sesuai kedudukannya harus diberikan kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara lebih berhasil guna dan berdaya guna: bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan kegiatan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang, perlu diberikan pembiayaan dan tunjangan keuangkalpi:an . walikota adalah walikota pangkalpinangketua pengadilan negeri adalah ketua pengadilan negeri kota pangkalpinang. anggota dprd adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota dprd kota pangkalpinangpangkalpinatau wakil ketua, atau sekretaris,inipangkalpinang sebagai berikut ketua dprd disebelah kiri walikota wakil wakil ketua dprd dan wakil walikota setelah pejabat musica: anggota dprd ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat asisten,sebelah kirinya didampingi oleh wakil wakil ketua dprd walikota dan wakil walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kananmenduduki tempat yang telah disediakan untuk sumpah anji dan melantik walikota dan wakil walikotacalon walikota dan wakil walikota calon walikota dan wakil walikotawalikota dan wakil walikota setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil wakil ketua dprddisebelah kanan walikota anggota dprd duduk pada kursi anggota: calon anggota dprd yang akan mengucapkan sumpah janji, duduk ditempat yang telah disediakan: sekretaris dprd duduk dibelakang pimpinan dprd,definitif: mantan pimpinan sementara dprd duduk ditempat anggota dprd: ketua pengadilan negeri duduk ditempat yang telah disediakan. bagian ketiga tata upacara setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera diselenggarakan berdasarkan tata upacakunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dapat melakukan kunjungan kerja. dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada dapat dampingi staf sekretariat dprd,untuk mengadakan rapat rapat atau kegiatan lainnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undanganmpi nan dan anggota dprd bagian pertama belanja belanja pimpinan dan anggota dprd terdiri dari penghasilan pimpinan dan anggota dprd: belanja penunjang kegiatan. penghasilan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada huruf ini merupakan belanja yang dibebankan kepada apbd dan dikeluarkan karena kedudukannya sebagai pimpinan dprd, anggota dprd, pimpinan dan anggota alat kelengkapan dprd. belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf ini merupakan belanja yang dibebankan kepada apbd dan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dprd. bagian kedua penghasilan uang paket cc.walikota sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. wakil ketua dprd sebesar (delapan puluh keseratus) dari uang representasi ketua dprd.dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf peraturan daerah ini, pengenaan pajaknya disamakan dengan pajak penghasilan ph).terhadap gaji sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahnghasilan selain yang dimaksud pada ini dikenakan pajak penghasilan ph) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga tunjangan kesejahteraan paragraf tunjangtermasuk biaya general check up (satu) kali dalam setahun yang ditunjuk pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi pimpinan dprd. dalam hal belum ditunjukkannya lembaga asuransi kesehatan oleh pemerintah daerah maka tunjangan kesehatan dapat diberikan dalam bentuk uang sebesar nilai premi yang akan dibayarkan. besarnya tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. paragraf rumah jabatan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan dprdparagraf rumah dinas anggota dprdkota pangkalpinang yang diberikan setiap tahun anggaran. penetapan standar harga sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam pos dprdkan diusahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. paragraf kendaraan dinas dalam rangka meningkatkan kinerja alat kelengkapan dprd dapat disediakan kendaraan dinas untuk operasional yang dikelola oleh sekretariat dprd. kendaraan dinas untuk operasional sebagaimana dimaksud pada pengaturan penggunaannya diatur dengan keputusan pimpinan dprd. belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. paragraf pakaian dinas pimpinan dan anggota dprd disediakan pakaian dinas. penyediaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan oleh sekretariat dprd sebanyak pakaian sipil lengkap psl) sebanyak (satu) pasang dalam (lima) tahun pakaian sipil resmi psr) sebanyak (satu) pasang dalam (satu) tahun pakaian sipil harian psh) sebanyak (dua) pasang dalam (satu) tahun pakaian dinas harian lengan panjang pdh) sebanyak (satu) pasang dalamempathakti sampai dengan empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian (empat) bulan uang representasih ang segi elanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat berupa kegiatan kunjungan kerja penyiapan pengkajian dan penelaahan peraturan daerah cc. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme dukungan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan rapat rapat. penetapan harga satuan dan standarkeputusandalah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah inisal dan peraturan darah ini, dianggarkan dalam dokumen anggaran satuan kerjawi han dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan daerah nomor tahun tentang pedoman kedudukan protokoler ketua, wakil ketua dan anggota dprd,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab vii ketentuan penutupprovinsi kepulauan bangka belitung selaku pangkalpinang pada tanggal maret sekretaris daerah kota pangkep nang, jarum. lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomorhyg ene sanitasi makanan human dan tempat tempat umum dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang, menimbang aa.: bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikelola oleh tempat pengelolaan makanan dan kegiatan tempat tempat umum agar tidak membahayakan kesehatan: bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan bidang hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat tempat umum, perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara intensif dan terus menerus:kota pangkalpinang tentang hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat tempat umum kualitas airhyg ene sanitasi makanan human dan tempat tempat umum: kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kota pangkalpinang. puskesmas adalah upt dinas kesehatan kota pangkalpinang, pejabat yang ditunjuk adalah pejabat lingkungan pemerintah kota yang berwenang dibidang usaha hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat tempat umum serta mendapat pendelegasian wewenang dari walikota, penanggung jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggung jawab mengelola tempat pengelolaan makanan tpm) atau tempat tempat umum ttu):tempat pengelolaan makanan tpm) adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan dan atau minuman dimana terjadinya proses produksi dan atau pendistribusian produk pangan yang meliputi: perusahaan pembuatan makanan minuman, distributor makanan dan atau minuman, air minum dalam kemasan amd), restoran cafe, rumah makan, warung makanan minuman makanan jajanan, kantin, snack bar, industri rumah tangga pangan iltp), toko makanan berolah tmt), tempat penjualan makanan minuman dingin, jasa boga dan depot air minum dam): tempat tempat umum ttu) meliputi hotel, motel losmen, pondok wisata, cottage, bungalow, villa, wisma, pesanggrahan, rumah persinggahan, gelanggang renang kolam renang, mall plaza supermarket pusat perbelanjaan departemen store), salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat, bioskop, gedung pertunjukan theatre, rumah milyar, pelayanan sehat pakai air spa), pelayanan aromaterapi dan rumah sakit: perusahaan adalah badan usaha atau perorangan yang berusaha memproduksi dan atau menjual bahan makanan dan atau minuman, serta usaha yang bergerak bidang jasa dan rekreasi:ota pangkalpinang seperti: perhimpunan hotel dan restoran indonesia peri), asosiasi jasa boga indonesia aji), asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan spain) atau sejenisnya dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan syah secara hukum: perusahaan kelas (satu) adalah tpm dan ttu yang terdiri dari, perusahaan produksi makanan minuman besar, air minum dalam kemasan amd), hotel berbintang, bar karaoke, diskotik, bioskop tempat pertunjukan, kolam renang, salon kecantikan dengan pelayanan lengkap, pelayanan sehat pakai air spa) dan rumah sakit: rumah makan restoran cafe yang memiliki tempat duduk atau lebih, katering (pesanan yang lebih dari porsi per hari): perusahaan kelas dua) adalah tpm dan ttu yang terdiri dari hotel melati wisma, penginapan losmen, rumah bersalin, balai pengobatan, poli klinik, salon kecantikan dengan pelayanan sederhana, pangkas rambut, panti pijat, rumah makan restoran sederhana caf , snack bar, toko makanan berolah, katering (pesanan dibawah porsi), depot air minum dam), tempat pembuatan makanan minuman sederhana industri rumah tangga pangan iltp), warung makanan jajanan permanen: perusahaan kelas iii tiga) adalah tpm dan ttu yang terdiri dari, kantin, warung kopi warung makanan menetap, warung makanan jajanan yang tidak permanen, pedagang makanan kaki lima lainnya, persyaratan hygiene sanitasi adalahhy: hygiene sanitasi tempat tempat umum: tempat tempat umum adalah suatu tempat dimana orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidentil maupun terus menerus secara membayar maupun tidak membayar,ygiene sanitasi tpm dan ttu sesuai dengan peraturan perundang undangan:: petugas hygiene sanitasi sanitation) adalah tenaga kesehatan lingkungan yang berpendidikan diploma d1), sarjana muda atau diploma d3), sarjana s1), dan pasca sarjana s2), yang telah mendapatkan pelatihan dibidang hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat tempat umum yang bertugas dinas kesehatan atau puskesmas yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan::minuman untuk umum ditempat usahanya dan minimal memiliki tempat duduk tempat duduk: warung makan atau minum adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan atau minuman untuk umum dengan jumlah tempat duduk kurang dari tempat duduk,: industri rumah tangga pangan adalah suatu kegiatan pengolahan makanan minuman yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya dan atau penggunaan peralatan produksi mulai dari sangat sederhana sampai semi otomatis: toko makanan berolah adalah tempat yang menjual produk makanan minuman berolah (jadi) yang siap dikonsumsi atau setengah jadi yang masih perlu pengolahan lebih lanjut dengan cara dikemas sesuai dengan cara pengemasan yang baik bagi produk makanan dan atau minuman: penjajah makanan adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian: tanda terdaftar adalah plakat tanda terdaftar yang dilengkapi nomor pendaftaran yang menyatakan suatu tpm atau ttu telah terdaftar dinas kesehatan: sertifikat laik hygiene sanitasi atau rekomendasi kesehatan adalah surat keterangan dari dinas kesehatan kota pangkalpinang yang menyatakan suatu tpm atau ttu memenuhi syarat hygiene sanitasi tpm dan ttu sesuai persyaratan yang telah ditentukan: pelatihan hygiene sanitasi makanan adalah kursus hygiene sanitasi makanan dan minuman bagi pengelola dan atau penanggung jawab tempat pengelolaan makanan serta penjajah makanan (food handler): pelatihan hygiene sanitasi ttu adalah kursus hygiene sanitasi bagi pengelola dan atau penanggung jawab serta karyawan ttudengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran rumah makan:: pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumahnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum: bungalow, villa, wisma, pesanggrahan dan rumah persinggahan adalah bentuk usaha akomodasi yang sangat sederhana biasanya terdapat daerah daerah wisata, merupakan rumah rumah pribadi yang disewakan kepada wisatawan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya:minuman:menyediakan jasa pelayanan makanan minuman: bioskop adalah pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak dan berbicara: gedung pertunjukan theatre (panggung terbuka dan tertutup) adalah gedung ruang tempat pertunjukan film, sandiwara, dan seterusnya: rumah sakit adalah salah satu tempat pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau keluarga pasien, dan dilengkapi fasilitas tertentu sesuai dengan tipenya serta kemampuan pelayanan yang diberikan, serta dapat menjadi tempat penularan penyakit dan memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatandan spirit):adaban darah, peredaran life (getah bening):ensial oil) yang berkhasiat:bunga, daun, akar, batang ranting, buah, biji, dll) yang memberikan efek stimulasi atau relaksasi: bab tanda terdaftar dan lai hyg ene sanitasi setiap tpm dan ttu yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki tanda terdaftar dan sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi kesehatan tpm dan ttu: tanda terdaftar dan atau sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi tpm dan ttu dikeluarkan oleh dinas kesehatan: sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi dapat diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi tpm dan ttu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan: sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi tpm dan ttu sementara, berlaku selama (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak banyaknya (dua) kali: sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi tpm dan ttu tetap, berlaku selama (dua) tahun dan dapat diperbaharui: sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi tpm dan ttu akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: pedagang makanan keliling tidak diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi kesehatan, tetapi wajib memiliki tanda terdaftar dinas kesehatan: tanda terdaftar dimaksud berlaku untuk masa (satu) tahun dan wajib diperpanjang setiap tahunnya. setiap usaha tpm dan ttu wajib mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat tempat umum serta memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan dan atau hygiene sanitasi tempat tempat umum: sertifikattenaga yang bekerja pada tpm dan ttu harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular: penjajah makanan pada tpm harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah: surat keterangan kesehatan bagi tenaga yang bekerja tpm dan ttu hanya berlaku selama (enam) dan harus diperbaharui kembali secara berkala minimal (dua) kali setahun: penjajah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjajah makanan:: bab iii penetapan angkat mutu dinas kesehatan melibatkan asosiasi setempat dalam melaksanakan penetapan tingkat mutu (grading) hygiene sanitasi restoran dan rumah makan yang telah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi, pelaksanaan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan rumah makan didahului dengan temu karya pengusaha oleh asosiasi tentang hygiene sanitasi makanan: keputusan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan rumah makan dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan dan asosiasi setempat,estoran dan rumah makan yang mudah dilihat pengunjung. bab persyaratan hyg ene sani tasi restoran, rumah makan, jasa boga, industri rumah tangga pangan iltp) dan tpm lainnya dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi: hotel, bioskop, tempat pertunjukan, salon kecantikan, pelayanan sehat pakai air spa), pangkas rambut, kolam renang, mall plaza super market pusat perbelanjaan departemen store), panti pijat dan ttu lainnya dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene san stasi: persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan meliputi persyaratan lokasi dan bangunan: persyaratan fasilitas sanitasi: persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan: persyaratan bahan makan dan makanan jadi: persyaratan pengelolaan tpm dan ttu: persyaratan pengelolaan makanan: persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan penyajian makanan jadi: persyaratan peralatan yang digunakan. bab struktur biaya dalam rangka penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi atau rekomendasi kesehatan pengusaha atau penanggung jawab tpm atau ttu diwajibkan membayar biaya administrasi: biaya administrasi seperti yang dimaksud pada adalah biaya yang harus dibayar oleh pengusaha atau penanggung jawab tpm atau ttu sehubungan dengan kegiatan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi kesehatan tpm atau ttu. besarnya biaya administrasi dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab tembi naan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan laik hygiene sanitasi tpm dan atau ttu dilakukan oleh dinas kesehatan melalui bidang penyehatan lingkungan, dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai petugas dinas kesehatan bekerjasama dengan petugas sanitasi puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya: frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh petugas dinas kesehatan dilakukan setiap bulan sekali dalam bentuk supervisi sarana tpm dan atau ttu, sedangkan petugas sanitasi puskesmas setiap bulan sekali:: dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan dengan mengikut sertakan asosiasi, organisasi profesi dan instansi terkait lainnya serta perlu dukungan laboratorium kesehatan: pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan sampel (makanan minuman dan peralatan), dan specimen laboratorium kesehatan serta pengukuran standar kualitas lingkungan dilakukan paling lama setiap (enam) bulan sekali: biaya pemeriksaan sampel dan pengukuran dimaksud dibebankan kepada pengusaha atau penanggung jawab tpm atau ttu yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab vii sanksi admin stasi kepala dinas kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap usaha tpm dan ttu yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah ini: sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat laik hygiene sanitasi rekomendasi kesehatan, penghentian sementara kegiatan. bab viii keberatan dalam hal pemenuhan kewajiban seperti yang telah ditetapkan, maka pengusaha penanggung jawab tpm atau ttu dapat mengajukan keberatan: pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara tertulis kepada walikota melalui kepala dinas kesehatan: keberatan yang diajukan akan dipelajari dan diberikan pertimbangan pemecahan oleh tim yang ditunjuk kepala dinas kesehatan: keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal dilakukan pemeriksaan dan pengawasan tpm atau ttughilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagian atau menolak semua keberatan yang diajukan. bab penyu hygiene sanitasi makanan minuman dan ttu, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana. hs, lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomoraj penerangan alan atas pemakai listrik bukan dari perusahaan stri negara dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang, menimbang bahwa guna meningkatkan penyediaan publik goods berupa penerangan jalan yang akan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas malam hari, maka diperlukan tambahan biaya yang akan dipungut atas pemakaian listrik dari pembangkit listrik bukan dari perusahaan listrik negara plnajak penerangan jalan atas pemakaian listrik bukan dari perusahaan listrik negarajak penerangan jalan yang disediakan oleh perusahaan listrik negara pln)aj penerangan jalan atas pemakaian listrik bukan dari perusahaan stri negs daerah adalah kas pemerintah kota pangkalpinang: pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik, baik yang berasal dari pln maupun bukan pln: penggunaan tenaga listrik adalah pemakaian atau beban tenaga listrik: nilai jual tenaga listrik adalah nilai jual tenaga listrik yang berlaku kota pangkalpinang yang dijadikan dasar pengenaan pajak penerangan jalan, yang dinyatakan dalam rupiah: harga satuan listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kwh yang dihitung dalam rupiah, sebagai salah satu komponen perhitungan nilai jual tenaga listrik: alat ukur adalahkwh, tim musisi adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah kota pangkalpinang bekerja sama dengan kejaksaan negeri kota pangkalpinang dan pengadilan negeri kota pangkalpinang yang bertugas mengadili setiap orang atau badan yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku kota pangkalpinang, bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus pada badan keuangan daerah:berh: ek, dan subj paj dengan nama pajak penerangan jalan atas pemakaian listrik bukan perusahaan listrik negara pln): objek pajak penerangan jalan atas pembangkit listrik bukan perusahaan listrik negara pln) adalah setiap penggunaan listrik (pemakaian atau beban) yang berasal dari diesel, turbin uap, atau alat pembangkit listrik lainnya: subjekggunakan tenaga listrik: wajib dasar pengenaan pajak adalah tarif pajak nilai jual tenaga listrik tl): tarif pajak adalah sebesar untuk bisnis niaga untuk industri jtl adalah biaya pemakaian tenaga listrik, yaitu untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur biaya pemakaian kwh pemakaian rp kwh kwh kilo watt per hour yaitu besarnya kilowatt pemakaian listrik dalam satu jam. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan pemakaian biaya pemakaian ditetapkan dengan rumus sebagai berikut biaya pemakaian kva jam nyala rp kwh kva kilo volt ampere, kapasitas daya terpasangkarena semakin lama usia pembangkit listrik, maka dayanya semakin kecil. tahun mulai penggunaan faktor daya) sebelum tahun tahun tahun tahun tahun jam nyata jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan rp kwh harga satuan listrik yang dihitung dalam rupiah dan ditetapkan dengan keputusan walikota bab ayah pemungutan wilayah pemungutan pajak adalah wilayah kota pangkalpinang. bab masa paj berhutang dan surat pemberi tahuan paj daerah masa pajak adalah besarnya pajak berhutang. pajak berhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemakaian tenaga listrik. setiap wajib pajak harus mengisi spp:cara pengisian spp ditetapkan oleh walikota. bab tata cara pergi tangan dan penetapan paj berdasarkan spp sebagaimana dimaksud dalam walikotadua keseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan std. wajib pajak menyerahkan sppsatu)denda sebesar(sepuluh keseratusperbulan. bab vii tata cara pembayaran paj pembayaran pajak dilakukan kas daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima: apabila pembayaran pajak dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima, makakeseratus) perbulan dandan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerima pajak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota(dua puluh satu) hari sejak tanggalan wajib pajak tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka pejabat menerbitkan surat penghentian operasi pembangkit listrik yang bersangkuiberhwalikota atau pejabat:walikota atau pejabat atas suatu skpd: skpd: cc.tim musisikeseratusdana setiap orang atau badan yang sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyampaikan sppiga) bulanyu kan pejabat pegawai negerirpajakutup ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor angkadaftaran penduduk dan akta catatan pil dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang, menimbang bahwa dalam rangka usaha membantu kesejahteraan penduduk kota pangkalpinang dan pembinaan serta tertib administrasi terhadap penyelenggaraan dibidang pendaftaran penduduk dan penertiban akta catatan sipil, dipandang perlu untuk memlenggaraan pendaftaranpendaftaran penduduk dan akta catatan pilkantor kependudukan dan catatan sipil adalah kantor kependudukan dan catatan sipil kota pangkalpinang: camat adalah kepala kecamatanasingidaerah terbelakang orang yang bertempat tinggal seorang diri: kepala pusat kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain lainota yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia::bab hak dan kelas ban pendudukwajib mendaftarkan diri kepada pemerintah kota:kartu keluarga diterbitkan oleh pemerintah kota pangkalpinang, ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh walikota: penerbitan kartu keluarga dilakukan berdasarkan permohonan penduduk wni dan penduduk orang asing tinggal tetap: setiap permohonan untuk memperoleh kartu keluarga sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan yang berlaku, kartu keluarga memiliki nomor dan nomor kartu keluargkartu keluarga dapat diganti diperbaiki apabila telah berakhir masa berlakunya: rusak,untuk mengganti memperbaiki kartu keluarga sebagaimana dimaksud dikenakan retribusi: kartu keluarga berlaku selama (lima) tahun. bagian kedua kartu tanda penduduk ktp) ktp diterbitkan oleh pemerintah kota pangkalpinang ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk diberi wewenang oleh walikota pangkalpinang: ktp berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik,: setiap penduduk hanya dapat memiliki (satu) ktp. kartu tanda penduduk berlaku selama (lim: bagi penduduk warga negara indonesia yang telah berusia (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup: kartu tanda penduduk:tigaota pangkalpinangpinsi: klasifikasi antar prop:tanda tangani oleh kepala desa atau lurah setempat didaerah asal: surat keterangan pindah datang wni untuk klasifikasi dan diterbitkan dan ditanda tangani didaerah asal oleh kepala desa lurah dan disahkan oleh camat: surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai dasar: penerbitan kartu keluarga didaerah asal atau didaerah tujuan:kantor kependudukan dan catatan sipil kota pangkalpinang. bagian tempat warga negara indonesia tinggal sementara pemerintah kota pangkalpinang:::ota pangkalpinang melakukan pendaftaran perpindahan penduduk warga negara indonesia kekota pangkalpinangarga negara indonesia dari luar negeri pemerintah kota pangkalpinang melakukan pendaftaran kedatangan wargadengan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri:artu keluarga penerbitan kartu tanda penduduk.i pencatatan sipil bagian pertama pencatatan kelahiran pemerintah kot:ota tempat peristiwa perkawinan paling lama (enampuluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan::ota:ota pangkalpinang:ota:ototaota mencatat peristiwa penting lai: unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kot,kot:tiga empat lima belas legalisasi akta, bentuk, isi, warna dan ukuran kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan dengan keputusan walikota. bab blank dokumen kependudukan bagian kesatu pengadaan pengadaan bangko dilakukan oleh pemerintah kotota yang membutuhkan bangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasvii ketatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan pil pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan. pemerintah kotawalikota secara reguler, walikotota. bab ketentuan perawi handicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. babpinang harum. lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor pe) pemberi ntah kota pangkalan nang |
peraturan daerah kota pangkalan nang nomor tahun tentang keprotokolan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinang, menimbang bahwa setiap manusia berhak memperoleh penghormatan dan perlakuan sebagaimana mestinya sesuai dengan kedudukannya didalam negara, pemerintah dan masyarakat, dipandang perlu pengaturan pelayanan yang selaras dengan tujuan keprotokolan: bahwa sebagai implementasi dari asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam upaya mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dan lambang lambang kehormatan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia,dipandang perlu adanya pengaturan dibidang keprotokorotokolan: mengingatji dan bendera jabat)):rotokol negara,musyawarah pimpinan daerahprotokolan bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksudkota pangkalpinang. wakil walikota adalah wakil walikota pangkalpinang. ketua pengadilan negeri adalah ketua pengadilan negeri pangkalpinang. kepala kejaksaan negeri adalah kepala kejaksaan negeripejabat negara adalah pejabat negarastruktural dalam departemen dan atau lembaga non departemen. pejabat pemerintah daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional yang untuk selanjutnya disebut pejabat pemerintah kota pangkalpinangtingkat kota terdiri dari walikota, komandan kodim, kapolresta, ajari dan ketua pengadilan negeri dan pejabat lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. tokoh masyarakat tertentu adalah ketua partai politik, pemuka agama dan pemuka adat setempat dan seseorang ykota pangkalpinang. protokol adalah serangkaian aturan dalampejabat pemerintah kota pangkalpinang dan pejabat lainnya wilayah kota pangkalpinang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya masing masing. kedudukan protokoler adalah kedudukan yangacara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah kota pangkalpinang atau lembaga perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinangtata upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara wilayah kota pangkalpinangbab asas dan tuj uan penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitasresmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta perkhidmatan acara mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resminegara, berbangsa dan bermasyarakat. mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagidan menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan kota pangkalpinang. bab ill tata penghormatan bagian pertama bentuk penghormatan il) penghormatanpenghormatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: tata tempat dalam acara resmi kota pangkalpinang: penganugerahan tanda kehormatan: pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan sang merah putih terhadap seseorang yang meninggal dunia: pengamanan dan pengaturan acara wilayah kota pangkalpinang: nomor polisi bagi kendaraan dinas jabatan wilayah kota pangkalpinang. bagian kedua tata tempat tataingkat kota pangkalpinang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan protokoler masing masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.omat) memperoleh penghormatan protokolota pangkalpinang, acara resmi pemerintah kota pangkalpinang yang menghadirkan pejabat pemerintah: acara resmi pemerintah kota pangkalpinang yang hadiri oleh pejabat pemerintah kota pangkalpinang dan pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu tomat): pengaturan tata tempat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. tata tempat sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut walikota, ketua dprd: komandan kodim, komandan tertinggi kesatuan angkatan, kapolresta, ketua pengadilan negeri, kepala kejaksaan nigerian ketua pengadilan agam: cc. wakil walikota, wakil wakil ketua dprd: sekretaris daerah setingkat: anggota dprd, asisten, kepala dinas badan, pejabat eselon ilb setingkat dan tomat kota pangkalpinang pejabat eselon illa setingkat: tata tempat sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan acara acara yang bukan acara resmi, dan atau acara kemasyarakatan. dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili. pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya. isteri yang mendampingi suamsuaminya. suami yang mendampingi isteristerinya. tata tempat dalam rapat rapat dprd sebagai berikut ketua dprd disebelah kirinya dampingi oleh wakil wakil ketua dprd: walikota dan wakil walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua dprd: anggota dprd menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota, sekretaris dprd menduduki tempat dibelakang pimpinan dprd, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat. bagian ketiga penganugerahan tanda kehormatan penganugerahan tanda kehormatan kepada diberikan atas dasar kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. tata cara selanjutnya diatur dengan peraturan walikota. tata cara dprd sebagaimana dimaksud dalam diatur berdasarkan peraturan tata tertib dprd. bagian keempatinggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan sang merah putih selama dua hari bagi walikota dan wakil walikota, pimpinan dprd dan pejabat unsur musica, satu(tujuh belas) agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan pemerintah, pengibaran bendera kebangsaan sang merah putih setengah tiang dilakukan (satu)bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu penyebarannya dilakukan dimaksud pada dinyatakan sebagai hari berkabung pemerintah kota pangkalpinang dan organisasi, atau tokoh masyarakat tertentu. bagian kelima pengamanan dan pengaturan acara resmi pengamanan diberikan kepada walikota dan wakil walikota, pimpinan dprd dan pejabat unsur musica. pengamanan sebagaimana dimaksud pada berupa pengawalan yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri suatu acara. pengaturan acara resmi walikota dan wakil walikota, pimpinan dprd, disusun dalam agenda acara. bagian keenam nomor polisi kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan yang gunakan walikota, ketua dprd, pejabat unsur musica, pejabat pemerintah kota pangkalpinang dan pejabat lainnya diwalikota huruf kode wilayah, angka pendaftaran (satu): ketua dprd,huruf kode wilayah, angka pendaftaran (dua): kepala kejaksaan negeri, huruf kode wilayah, angka pendaftaran (tiga): ketua pengadilan negeri,huruf kode wilayah, angka pendaftaran (empat): wakil walikota,huruf kode wilayah, angka pendaftaran (lima):tata upacara bagian pertama umum setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera wilayah kota pangkalpinang diselenggarakan berdasarkan tata upacara. tata upacara sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelantikan walikota dan wakil walikota wilayah kota pangkalpinang diselenggarakan dalam rapat paripurna istimewa dprd bertempat gedung dprd yang bersangkutan atau tempat lain yang dipandang layak dan pantas untuk itu. tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan tata tertib dprd. pengambilan sumpah janji ketua dprd, wakil ketua dprd dan anggota dprd diselenggarakan dalam rapat paripurna istimewa dprd, dipandu oleh pejabat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dilaksanakan gedung dprd atau ditempat lain wilayah kota pangkalpinang. tata acara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan tata tertib dprd. pelantikan pejabat pemerintah kota pangkalpinang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pejabat yang ditunjuk pejabat yang berwenang diselenggarakan dalam suatu acara resmi. pelantikan sebagaimana dimaksud pada urutannya adalah pengambilan sumpah janji jabatan, pelantikan dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan. tata cara dan pengaturan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. upacara bendera peringatan hari hari besar nasional daerah dilaksanakan secara terpusat dipimpin oleh walikota selaku inspektur upacara, sebutan bagi pejabat dan kelengkapan upacara adalah inspektur upacara bagi pembina upacara, komandan upacara bagi pemimpin upacara, penanggung jawab upacara bagi perwira upacara, dan peserta upacara bagi kesatuan upacara: penyelenggaran upacara harus berdasarkan ketentuan dan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. acara pisah sambut terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah dan pejabat lainnya, dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan atau serah terima jabatan, yang dihadiri sejumlah undangan. tata cara dan pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua penandatangan kerjasama kerjasama pemerintah kota pangkalpinang dengan pihak dalam dan atau luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan dprd. pengaturan protokol penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian ketiga persemayaman dan pemakaman upacara persemayaman dan pemakaman berupa pelepasan jenazah dari rumah duka persemayaman pelepasan jenazah dari tempat persemayaman tempat pemakaman: prosesi pengurusan jenazah hilang lahat: penurunan jenazah keliagama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan. protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian keempatpejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah kota pangkalpinang, dan tokoh masyarakat tertentu,daerah ini. bagian kelima rapat dan atau seminar rapat dan atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah kota pangkalpinang, pejabat unsur musica, dan tokoh masyarakat tertentu, pengaturan tata kehormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. bab tata pakaianmenggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. ketentuan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. tata pakaian bagi anggota dprd ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan dprd. bab tata lambang lambang kehormatan negara lambang kehormatan negara kesatuan republik indonesia nkri) terdiri dari lambang negara garuda pancasila bendera kebangsaan sang merah putih, gambar resmi presiden dan wakil presiden republik indonesiankri) sebagaimana dimaksud dalam setiap acara resmi dinkri) pada tempat tempat tertentu susunannya adalah sebagai berikut: (a) lambang negara ditempatkan lebih tinggi dari bendera kebangsaan sang merah putih, (b) bendera kebangsaan sang merah putih di(c) tata letak bendera kebangsaan sang merah putih dipasang pada tiang sebelah kanan mimbar: (d)b vii panji panji dan lambang daerah bendera daerah, atau organisasi atau panji panji dapat dipasang ditempat upacara. tata letak sebagaimana dimaksud pada disebelah kiri tiang bendera kebangsaan atau disebelah kiri mimbar.b viii tata cara wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata kata bahasa indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional. bab penyelenggaraan keprotokolan penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan pemerintah kota pangkalpinang dilaksanakan sesuai tugas fungsi protokol sebagai bagian dari perangkat daerah. penyelenggaraan keprotokolan lingkungan dprd, dilaksanakan oleh sekretariat dprd. penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat yang dihadiri pejabat negara atau pejabat pemerintahan daerah, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini. untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada dan harus didukung sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai. babi tata eti dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak hak dan kebebasan sesamanya, menghormati aturan aturan dan moral yang diakui: mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara. bagi pimpinan dan anggota dprd mengenai tata etika mengacu pada kode etik dprd. bab kesini dan budaya kesenian dan budaya pada acara resmi dan untuk menyambut kunjungan tamu pelaksanaannya menjunjung nilai nilai kesenian dan budaya khas daerah. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan pemerintahan kota pangkalpinang, dibebankan pada apbd dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan atau keuangan pemerintahan kota pangkalpinang. pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyaradalam dapat berasal dari sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xii tembi naan dan pengawasan pembinaan keprotokolan dilingkungan pemerintah kota pangkalpinang merupakan tanggung jawab walikota dan dilakukan oleh sekretaris daerah, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat pemerintah kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. pembinaan keprotokolan dilingkungan dprd merupakan tanggung jawab ketua dprd dan dilakukan oleh sekretaris dprd. bab xiii ketentuan perawi han pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan pemerintah kota pangkalpinang dan dprd kota pangkalpinang harus mengacu kepada ketentuan sebagaimana diaturm diundangkan pangkalpinang pada tanggal juni sekretaris daerah kota pangkalan nang, jarum. lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor |
tanaka aa lang) pemberi ntah kota pangkalan nang peraturan daerah kota pangkalan erbunyi, dewan perwakilan rakyat daerahgubernur propinsi kepulauan bangka belitung nomor aevi2007 tanggal februari tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang apbd kota pangkalpinngkalpinang nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah, lembaran daerah tahun nomor serirp.siaeap pangkalpinang pada februari walikota pangkalpinang, desak, bc. ata sea, e# h3zulkarnain kar diundangkan pangkalpinang padertanggal februari sekitar dara merah kota pai (fa sera koy ta, utk ea, harum, lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor |
tanaka agmeningkatkan kinerja dprd dan untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi yang baik dan seimbang guna kelancaran tugas dan kegiatan pimpinan dan anggota dprd,ota pangkalan nang beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota pangkalpinkendaraan dinas jabatan pimpinan dprd, serta rumah dinas bagi anggota dprd dan perlengkapannya. 21a. tunjangan komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpin: tunjangan beras: dan tunjangan keluarga: diantara dan disisipkan (satu) yaitupemerintah kota pangkalpinang. tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada kota pangkalpinang. pajak penghasilan pimpinan dan anggota dprd atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam 13ota pangkalpinang pemerintah kota pangkalpinangtau janji. pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan asas kepatutan,kewajaran dan rasionalitas serta standart harga yang berlaku kota pangkalpinang. besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota pangkalpinang. diantara dan disisipkan (dua)kota pangkalpinang disediakan belanja penunjang operasional pimpinan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah kota pangkalpinang. belanja penunjang operasional pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal april penggunaan belanja penunjang operasional oleh pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada harusiaya penunjang operasional pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dalam dan akan diatur dengan keputusan walikota pangkalpinang. diantara dan disisi (satu) yaitu (3a) dan diubah, sehingga keseluruhan: belanja modal. (3a) belanja penunjang operasional pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dalam 28au, pda pangkalan nang, rengat pa, bisa karim diundangkan pangkalpinang pada.tanggal mei (ef pang kerak . h.sj harum. hs. lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor |
tanakakewenanganinsi kabupaten kota semula bertambah (berkurang)setelah perubahan rp. pemberian pinjaman daerah semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah pembentukan dana cadang,.tanggal september pen analis angkalpi nang naa yna j) diundangkan pangkalpinang pada tangga anggap3. september sekretaris ota, (sekda kop ea, lap h:esjahrum, lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor |
tanaka tan ag years pan lingkungan pemberi ntkelangsungan jalannya pemerintahan: bahwa wewenang dan tanggung jawab pemelihara jawab pemerintah dan perlu mendapat dukungan dari pemerintahtambahan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang jabatan fungsionalfungsional arsiparis dan pustakawyears pan lingkungan pemerintntor adalah kantor arsip daerah pemerintah kota pangkalpinang: satuan kerja adalah dinas, badan, kantor, bagian, sekretariat, camat, lurah, upt dinas lingkungan pemerintah kota pangkalpinang: kearsipan adalah proses kegiatan penyelenggaraan pengurusan arsip, unit pengolahatuan kerja: unit kearsipan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi lingkungan satuan kerja sebagai pencipta dan pengguna arsip aktif, pengertian arsip secara umum adalah dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensiaktif yang selanjutnya disebut arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung terus menerus diperlakukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara: arsip aktif yang selanjutnya sebut:: retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai kegunaannya: dimasing masing satuan kerja, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis kantor arsip daerah. bab penyelenggaraan years pan bagian pertama pengertian dan tujuan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok pokok kearsipan, pengertiota sebagai bagian pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaankota. setiap satuan kerja wajib menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan fungsinya masing masing: setiap orang atau badan hukum berkewajiban mentaati peraturan kearsipan yang berlaku: setiap orang atau badan hukum berhak mendapatkan pelayanan informasi kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: setiap orang atau badan serta yang bernilai sejarah, wajib menyerahkan kepada kantor arsip daerah kota pangkalpinangevaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah serta penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. arsip berdasarkan fungsi dan gunanya dikelompokkan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. bagian ketiga tanggung jawab satuan kerja dalam penyelenggaraan kearsipan arsip aktif dikelola dan diamankan oleh unit pengelolaan pada unit pengolah: arsip aktif hasil dari pemilahan dan penilaian unit pengolah sesuai dengan jangka waktu penyimpanan dalam jadwal retensi arsip diserahkan kepada kantor arsip daerah: arsip statis berdasarkan nilai guna arsip yang terkandung didalamnya,disimpan, dikelola dan dilestarikan kantor arsip daerah. bab iii tata years pan bentuk corak dan tipologi arsip terdiri dari arsip tekstual terdiri dari arsip vital, arsip penting: arsip berguna. arsip media baru merupakan arsip yang tercipta oleh pita mesin suara atau gambar yang meliputi arsip rekaman suara audio, arsip rekaman gambar still visuals, arsip rekaman suara dan gambar dinamis audio visual: arsip elektronik: arsip mikro film: arsip mikro fiche. daerah dan negara: pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan: pemberdayaan arsip dan pelayanan arsip: penegakan hukum kearsipan: penelitian dan pengembangan kearsipan: 9g. bimbingan,konsultasi,supervisi perluasan dan evaluasi kearsipan. pengelolaan arsip aktif sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan oleh unit pengolah arsip satuan kerja yang meliputi kegiatan penciptaan naskah dinas: pengurusan naskah dinas: pernyataan berkas, penyimpanan, pemeliharaan dan pengunaan arsip aktifatuan kerja meliputi kegiatan penyeleksian arsip aktif untuk diserahkan kepada kantor arsip daerah secara periodik: penataan arsip aktif,atas retensi tahun kantor arsip daerah, serta pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna. pengolahan arsip aktif pada kantor arsippenyusutan arsip yang meliputi pemilahan arsip, penilaian arsip dan penyimpanan dan pelestarian arsip statis serta pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna: pelayanan informasi teknis kearsipan dan pelayanan informasi arsip aktif statissatuan kerjapemindahan, penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. teknis pengolahan kearsipan pada bumi sebagai pelaksanaan dan diatur tersendiri dengan peraturan walikota yang berlandaskan pada peraturan perundang undangan kearsipan pada umumnya dan peraturan mengenai dokumen perusahaan. bab penyelamatan dan pelestari arsip statidimaksud peraturan daerah ini,bangsakepentingan nasional dari bumi, organisasi masyarakat, organisasi politik, swasta dan perorangan, dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pemusnahan arsip lembaga lembaga daerah atau badan badan pemerintahanpemerintahan atau badan badan pemerintahan setelah mendengar pertimbangan panitia penilai arsipda badan administrasi kepegawaian negara sepanjang menyangkut arsip kepegawaian. panitia penilai arsip dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan walikota pangkalpinangengan syarat sebagai berikut membuat jadwal retensi arsip jra membuat berita acara pemusnahan berikut daftar perbedaan arsip yang akan dimusnahkan: disaksikan oleh pejabat bagian hukum dan organisasi, bahasa, kantor arsip daerah dan instansi yang mengadakan pemusnahan arsip bersangkutan. bab penyerahan arsip arsip yang diserahkan kantor arsip daerah antara lain arsip statis yang sudah permanen: arsip aktif yang masa penggunaannya bernilai antara sampai dengan tahun. bab kepegawaian pegawai yang menangani kearsipan terdiri dari pejabat fungsional arsiparis dan pengelola kearsipan: arsiparis diangkat dan diberhentikan oleh pejabat walikota: pengelola kearsipan ditunjuk oleh kepala satuan kerja masing masing: syarat syarat pengangkatan arsiparis sebagaimana dimaksud ,sebagai berikut berijazah serendah rendahnya program d iii bidang kearsipan atau: berijazah serendah rendahnya sta dan telah mempunyai pengalaman bidang kearsipan minimal tahun, setelah yang bersangkutan tamat mengikuti pendidikan dan atau latihan fungsional dalam bidang kearsipan: setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) sekurang kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir: pemindahan pegawai negeri sipil dari satu jabatan dalam jabatan arsiparis dilakukan secara selektifiliki pengalaman bidang kearsipan sekurang kurangnya (dua) tahun dan sekurang kurangnya (lima) tahun sebelum batas usia pensiun berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk menetapkan jabatan arsiparis sebagaimana dimaksud pada digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan formal dan kedinasan, kegiatan kearsipan, pengembangan profesi kearsipan dan penunjang kegiatan kearsipan. arsiparis sebagaimana dimaksud pada dan peraturan daerah ini, selain mendapat tunjangan jabatan fungsional yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diberikan pula tunjangan daerah: pengelola kearsipan diberikan tunjangan daerah: tunjangan daerah sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam peraturan walikota. walikota menetapkan prosedur dan tata cara penilaian angka kredit bagi arsiparis sebagai dasar pertimbangan kenaikan pangkat dengan memperhatikan peraturan perundang undangundang berlaku. selain ketentuan yang bersifat khusus bagi arsiparis berlaku juga bagi pegawai negeri sipil pada umumnya. bab viii tembi naan dan pengawasan kantor arsip daerah melaksanakan pembinaan kearsipan kepada semua satuan kerja dan unit kerja lingkungan pemerintah kota, bumi, ormas, ordo, perusahaan swasta dan perorangan dalam wilayah kota pangkalpinang: kepala satuan kerja unit kerja wajib melaksanakan pembinaan kearsipan lingkungan satuan kerja masing masing. untuk mengamankan arsip arsip lingkungan pemerintah kota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahan pertanggungjawaban nasional, kantor arsip daerah mengadakan koordinasi dan hubungan fungsional serta pembinaan kepada satuan kerja lingkungan pemerintah kotkantor arsip daerah kota pangkalpinang. bab ketentuanarsipkearsipanarsiparsipan: 9g.kearsipkearsipdengan sengaja melakukan tindak kejahatan dibidang kearsipan, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok pokok kearsipan. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratseptember cat, jan ppa panc lpi nang, pi. 2g, oya ets kari diundangkan pangkalpinang pada tanggal september sekretaris daerah kota pangkalan nang, (daya keroakojnga pa. jaruman : bahwa sesuai dengan perubahan keadaan, pemberlakuan tarif retribusi yang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang pungutan daerah dibidang perhubungan lembaran daerah kota pangkalpinang nomor tahun seri nomor dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomingkalpinang nomor tahun tentang pungutan daerah bidang perhubungtas peraturan daerah kota pangkalan nang nomor tahun tentang pungutan daerah bidang perhubungan. beberapa ketentuan dalamnomor tahun seri nomor diubah sebagai berikut ketentuan angka angka angka dihapus dan setelah angka ditambah angka yakni angka dan angka sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor: retribusi izin trayek: retribusi kartu pengawasan: retribusi izin usaha angkutan: dihapus: retribusi penjualan tiket: dihapus: retribusi terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal: retribusi pengawasan jalan selain untuk kepentingan lalulintas: retribusi jasa titipan lokal, cabang dan intra kota: retribusi penyelenggaraan instalasi kabel rumah dan gedung ikr g), dihapus: retribusi pengujian alat perangkat pos dan telekomunikasi: retribusi izin bongkar muat: retribusi pengujian ketebalan asap gas buang kendaraan bermotor: retribusi penyelenggaraan bengkel tertunduk: retribusi parkir ditepi jalan umum: pungutan penerimaan lain lain. ketentuan dihapus. ketentuan angka (satu) butir sampai dengan butir dan angka diubah, angka angka dan angka dihapus. diantara angka dan angka disisipkan satu angka yakni angka 10a dan pada angka ditambah satu jenis pungutan, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutdan tidak bermotor pengujian berkalakendaraan khusus rp. end penilaian kondisi teknissepeda motor rp. end retribusi izin trayek mobil bus seat keizin operasi taxi rp. , . thn izin operasi angkutan rp. , . thn karyawan sewa izin insidentil untuk setiap rp. thn kendaraan retribusi kartu pengawas mobil bus s d taxi rp. , . thn angkutan karyawan sewa rp. . . thn retribusi izin usaha angkutan mobil barang, bus seat rp. , . thn keatas) mobil penumpang oplet, taxi) rp. , . thn kendaraan khusus rp. , . thn dihapus. retribusi tempat penjualan tiket agen) rp. , thn dihapus retribusi jm2 bin lahan rp. , m2ntuk jam pertama rp. , end untuk setiap jam berikut rp. , end lokasi sepeda motor untuzin jasa titipan lokal cabang dan intra kota rp. , thn hapus. retribusi izin bongkar muat barang rp. , . end retribusi pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor (uji emisi) rp. , . end 10a. retribusi parkir umum ditepi jalan umum kendaraan roda (dua) rp. , end parkir kendaraan roda (empat) rp. , end parkiriaya pemindahan pengecekan kendaraan bermotor dalamtribusi parkir tepi jalan umum lembaran daerah kotamadya daerah tingkat pangkalpinang tahun nomor seri nomor dinyatakan tetap berlaku, kecualjas ann fta pangkalan nang, (cp kan), sh. karim diundangkan pangkalpinang pada tanggal september sekretaris"'daerah pan ska dig era reg ships) jarum. lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor |
ea pemberi ntah kota pangkalan nang peraturan daerah kota pangkalan nang nomor tahun tentang penyertaan modal pemberi ntah kota pangkalan nang pada perusahaan daerah num (dam) tirta dharmatirta dharma kota pangkalpinang, perlu dilakukan upaya peningkatan sumber penyediaan air minum: bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kegiatanagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah kota pangkalpinang perlu melakukdam) tirta dharma kota pangkalpinangpinsi daerah tingkat sumatera selatanrtaan modal pemerintah kota pangkalan nang pada perusahaan daerah air minum (dam) tirta dharmafasilitas dan hak hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah:: kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah air minum dam) tirta dharma kota pangkalpinang: perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah bumi) perusahaan daerah air minum dam) tirta dharma kota pangkalpinang: bab maksud dan tuj uanapbd) pemerintah kota pangkalpinangselaku penyerta modal, pemerintah kota mempunyai hak suara dalam rapat umum perusahaan bab iii penyertaan modal pemerintah kota melakukanesar rp68. enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah)pada perusahaan daerah air minum dam tirta dharma kota pangkalpinang dilaksanakan selama (tiga) tahun anggaran, terhitung sejak pada tahun sebesar rp15. lima belas milyar rupiah): pada tahun sebesar rp23. dua puluh tiga milyar rupiah): pada tahun sebesar rp30. tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah). penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum dam) tirta dharma. bab pembagi keuntungan laba pembagian keuntungan (laba) baru dapat dilakukan setelah tingkat pelayanan kepada masyarakat sudah mencapai x4. pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modaldikurangi dengan pajak perusahaan dibagi untuk cadangan dan laba yang presentasitirta dharma kota pangkalpinang menjadi hak pemerintah kota pangkalpinang, wajib disetorkan kas daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota pangkalpinang. babketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tehdesember akl kota pangkalan nang, aaa (2zulkarnain karim diundangkan pangkalpinang pada tanggal desember akan rca kog karen" tekakeuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pangkalan nang, menimbang bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, maka dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan taat kepada peraturan perundang undangsekretaris daerah kota adalah sekretaris daerah kota pangkalpinang, badan keuangan daerah yang selanjutnya disebut kuda adalah badan keuangan daerah kota pangkalpinkepala satuan kerja perangkat daerah yang kemudian disingkat dengan kepala skpd yang bertindak sebagaipengguna barang adalah kepala skpd yang bertindak sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah:apbd adalahdan sumber dansilrekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukanseakibatyang ketiga: pejabat yang mengelola keuangan daerah: struktur apbd: penyusunan rkp, apbd, pas, dan rka skpd: penyusunan dan penetapan apbd, pelaksanaan dan perubahan apbd: penataanss. pengaturan pengelolaan keuangan daerah: bagian ketiga azas umum pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundang undangan,efisien, ekonomis,efektif,g, sebagaimana dimaksud pada dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasggp): oo.lakukan verifikasi spj menyiapkan spm: melakukan verifikasi harian atas penerimaan: gg. melakukan akuntansi skpd, menyiapkan laporan keuangan skpd. ppk skpd tidak boleh merangkap sebagai: pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara daerah: bendahara dan atau ppt. bagian kedelapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran:membuka rekening giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnyamerupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai januari sampai dengan tanggal desemberundang undang yang meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah: belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah: pembiayaan daerah yang meliputi semuadaerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi skpdpendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan meliputi: pendapatan asli daerah: dana perimbangoleh, pekerjaan umum: perumahan: penataan ruang: perencanaan pembangunan: 9g. perhubungan: sosial: ketenagakerjaan: koperasi dan usaha kecil menengah: penanaman modal: kebudayaan: pemuda: xx. arsip: komunikasi dan informatikadaya mineral: pariwisata, kelautan dan perikanan: perdagangan: industri,gg. pariwisata dan budaya: pendidikan: perlindungan sosialnya meliputi belanja pegawai: bunga: cc. subsidi: hibah: bantuan sosial: bagi hasil: 9g.bidanglaksanaan subsidi lebih lanjut ditetapkan berdasarkan peraturan walikota menurut ketentuan perundang undangan. yangiliki kemampuan untuk menutupi belanja urusan wajibtetapi memiliki kegunaan yang sangat penting bagi. pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dilakuidak terus menerus tidak berulang dalamn ketentuan peraturan perundang undangan dan dianggarkan dalam apbdluarapatanya dapat dianggarkan pada belanja skpd. paragraf belanja langsung belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf menurut jenisnya dibagi menjadi: a.dianggarkan untuk pengeluaran berupangadaan dan atau pembangunan untuk memperolehiperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. dalam hal apabila apbd diperkirakan surplusterjadi apabila anggaran pendapatan diperairan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. apabila anggaran diperkirakan defisit, makahuruf meliputi:: pembiayaan daerah hanya dicantumkan pada penerimaan dan pengeluaran skpd. paragraf sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa) siapa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penampakan penerimaan pad: penampakan dana perimbangan: penampakan penerimaan lain lain: pendapatan daerah yang sah: penampakan penerimaan pembiayaan: penghematan belanja: gg. kewajiban kepada plursesuai dengan ketentuan perundang undanganbudpenjualan barang milikyang berkenaan. paragraf pemberian pinjaman daerah dan penerimaan kembalipemerintah daerah lainnyatiga bulan sampai dengan dua belas:atur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bab penyusunan rancangan apbd bagian kesatu rencana kerja pemerintahan daerah untukapbdapbdapbdawal bulan juni. rancangan apbdrancangan apbd yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disepakati menjadi apbdkebijakan umum yang telah disepakati dengan dprd, dijadikan landasan dalam menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara. walikota menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dibahas dengan dprdebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati sebagaimana dimaksud padaagian ketiga penyusunan rencana kerja dan anggaran skpd berdasarkan nota kesepakatan sebagai dimaksud dalam tapi menyiapkan rancangan surat edaran walikota tentang pedoman penyusunan rka skpd. rancangan surat edaran walikota sebagaimana dimaksud pada dijelaskan pada peraturan walikota. walikota menetapkan pedoman penyusunan rka skpd paling lambat minggu pertamacantumggunakan prakiraan maju. prakiraan maju sebagaimanaduasatu,menggunakan parameter sebagai berikut:: analisis standar belanjastandar satuan harga,walikota: standar pelayanan minimal,terdiri dari: rencana pendapatan yang: yang: rencana pembiayaan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya yang, dan rincian objek pembiayaan. rka skpd sebagaimana dimaksud pada juga memuat informasi yang meliputi: urusan pemerintah daerah yang: organisasi yang memuat nama organisasi atau nama skpd selaku pengguna anggaran pengguna barang: prestasi kerja yang hendak dicapai yang terdiri dari: indikator yang meliputi masukan, keluaran dan hasil: tolofitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan: target: program yang memuat nama program yang akan dilaksanakan skpd dalam tahun anggaran berkenaan: kegiatan yang memuat namaapbd, ppa, prakiraan maju yang telah disetujui padadisampaikan kepada dprd untuk dibahas dengan dilengkapi lampiranlampiran yang terdiri dari: ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanjarancangan peraturan daerah tentang apbd paragrafterhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd antara walikota dan dprkesepakatan antara walikota dan pimpinan dprd tentang rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam persetujuan bersama. paragrafapbd dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran apbd yang telah disetujui bersama dprd sebelum ditetapkan oleh walikotapbdwalikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang dprd. rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat persetujuan dari gubernursebelum tahun anggaran berkenaan dilaksanakan. apabila gubernur belum memberikan hasil evaluasi pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berkenaan dilaksanakan, dalam hal walikota telahbagian kedua rancangan peraturan walikota tentang apbd apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ada persetujuan bersama antara dprd dan walikota, maka pengeluaran apbd ditetapkan setinggi tingginya sebesar apbd tahun anggaran sebelumya yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikatatau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. rancanganlima belastigamaksudberisi sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang tersedia, rencana penarikan dana tiap tiap skpd danyang dimaksud pada tapi melakukan verifikasi rancangan dpa skpd bersama kepala skpddengan persetujuan sekretaris daerah, ppid mengesahkan rancangan dpa skpd yang telah diverifikasi tapi sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala skpd. dpa skpd yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala skpd, badan pengawas daerah, dan badan pemeriksa keuangan selambat lambatnya (tujuh) hari kerja sejakformat dandengan bukti yang lengkap dan sah. skpd dilarang melakukan pemr bahkan pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama:bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam yang ditetapkan dengan peraturan walikotdanebagaimana dimaksud pada dandanasebelumnya, ditetapkan dengan keputusan walikota dan diberitahukan kepada dprd:yang menjadi tanggung jawab skpd. piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendirikepala skpd setiap bulan menyampaikan laporan tertulis tentang realisasi penerimaan piutang kepada walikotaapbd dan keadaan luar biasa. perubahan apbd hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. bagian kedua kebijakan umum apbdapbdapbd, disertakan penjelasan lengkap mengenai: perbedaan asumsi dengan apbdapbdapbd. rancangan kebijakan umum perubahan apbd sertadan disepakati bersamarioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd disepakati bersama antara walikota dan dprd selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatpeningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran skpd (dpp skpd) yang berisi capaian target kinerja, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, serta pembiayaan baik sebelum selisih (gap) kenaikan atau penurunan lebih besar dari lima puluh persen. dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan apbd mengalami peningkatan lebih dari lima puluh persenapbd mengalami penurunan lebih dari lima puluh perseniapan dan penetapan perda perubahan apbd rka skpd yang memuat perubahan program dan kegiatan skpd disampaikan kepada pejabat ppid untuk dibahas oleh tapi. hasil pembahasan perubahan rka skpd yang disusun skpd dijadikan bahan penyusunan rancangan perubahan apbd dan rancangan penjabaran perubahan apbd. rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd dan penjabaran perubahan apbdokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd terdiri dari rancangan perubahan apbd beserta laporannya yang terdiri atas: ringkasan perubahan apbd: ringkasan perubahan apbd menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi skpd:: rekapitulasi perubahan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi skpd9g. laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya: neraca tahun anggaran sebelumnya: laporan arus kas tahun anggaran sebelumnya: catatan atas laporan keuangan tahun anggaran sebelumnypinjaman daerah. walikota menyampaikan rancangan peraturan walikotadisetujui bersama. penyampaian rancangan perubahan apbd disertai dengan nota perubahan apbd. pengambilan keputusan persetujuan rancangan perubahan apbd paling lambat (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. bab viii pengelolaan kas bagian kesatu pengelolaan kas anggaran walikota menetapkan bank yang digunakan dalam mengelola kas daerah atas sepengetahuan dprd. untuk mengelola kas daerah, bud membuka rekening kas umum daerah pada bank sebagaimana dimaksud pada bud dapat membuka rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening khusus lain dengan tujuan pengelolaan kas. rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh bendahara penerima untuk menampung penerimaan daerah dari masyarakat kepada bendahara penerimgunakan oleh bendahara pengeluaran untuk menampung transfer dana dari rekening kas umum daerah. jumlah dana yang ditransfer sebagaimana yang dimaksud pada disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam anggaran kas skpd. rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk mengelola dan mengelompokkan dana yang membutuhkan perlakuan khusus. rekening khusus dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada dapat berupa rekening dana cadangan yang digunakan menghimpun pembentukan dana cadangan daerah. penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada meliputi: potongan aspen: potongan akses: potongan ph: potongan ppn, penerimaan titipan uang muka: penerimaan uang jaminan: g: penyetoran ppn, pengembalian titipan uang muka: pengembalian uang jaminan: gg. pengeluaran lain lain yang sejenismelaksanakgg. bendahara penerimaan pembantu dan ataudalam rangka pelaksanaan apbd yangpenyimpan uang, pencatat pembukuan pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang serta atau bukti sah lainnya. penerimaan daerah yang disetor rekening kas umum daerah dapat dilakukan dengan cara: disetor langsung bank pemerintah jawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratifsecara fungsional bulan berikutnya. ppid selaku budilakukan dalam rangka evaluasi. prosedur ketatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota dan wajib menyelenggarakan penata usahaklima bulan berikutnya dan selanjutnyaridalam dan ditetapkan dengan peraturan walikota. bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu bank badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos wajib menyetor seluruh uang yang diterimany(sung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluarpermintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil bantuan keuangan, dan pembiayaan daerahyang tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratrosedur ketatausahaan pendanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikotaentitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam adalah skpddaerahbab pertanggung) hampiri dengan: laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah:agian ketiga penetapan perdadua: penjabaran laporan realisasi anggar, disampaikan kepada gubernur paling lama tiga hari kerja untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh walikota. hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada walikota paling lama lima belasyang dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan walikota. bab xii tembi pembinaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi penyusunan apbd, pelaksanaan, ketatausahaan dan akuntansi, serta pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu waktu, baik secara menyeluruh maupunrugian daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi uang dan atau barang milik daerah maupun bukan milik daerah yang menjadi penguasaan daerah dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahmaka bagi bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainnya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bersedia mengganti kerugian. jika surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada tidak dimungkinkan maka walikotagihan dan penuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka dialihahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada yang bersangkutan atautata cara dan mekanisme penagihan dan penuntutan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikotapantara lain rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, penerbitan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, pelayananwi han ketentuan lebih lanjut mengenaio1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. bab xvi ketentuan penutup peraturan da.tanggal desember pi, fr! dakota pai pinang, kan), opa sa: zulkarnain kari diundangkan pangkalpinang naa pada tanggal desember sekretaris (pan pny kersarop massnsasan nan h.s hs. lembar an'daerah kota pangkalan nang tahun nomor seri nomor |
imbang mengingatlil 2oi tentang tzu busi tempat rekreasi da}i olahraga dengan rahmat tujuan yang maha esa bupati redir[, bahwa berdasarkan pasar dan (r) dan peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun 201r tentang retribusi tempat rekreasi dan arah raga lembaran daerah kabupaten kediri tahun 2orr nomor tambahan lembaran daerah kabupaten kediri tahun 201r nomor dan sesuai nota dinas prt. kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kediri tanggal januari 2ol2 nomor perihal draft peraturan bupati kediri dan berita acara tanggal januari 20r2 nomor s56 r27 4rg. tentang pembahas; unda:ng undang nomor tahun tentang penyelenggara.rai51); r ri&*n$; peraturan pemerintah nomor tahun 199ris78);menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan da.mtentang pembentukan produk hukum daerah; peran.f: peranti,iran bi.]pati tentang peti]titik pelaksanaan pratt]ran daerah kabupaten kediri nomor tahi.]n tentang retribusi] tempat rekreasi dan olahraga bab ketentuanumi,jrang,gara pemerintahan daerah. bupati adalah bukas umum daerah adalah kas umum daerah kabupaten kedirir:upmenunjuk kepala dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai pengelola, pelaksana teks,is operasional dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. bab tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dilakukan oleh petugas pemungut setiap kali menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada (l) berupa karcis yang telah diporforasi. petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada (l) pada kawasan pariwisata wajib menyetor penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga kepada bendahara penerima pada dinas kebudayaan dan pariwisata. bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada wajib menyetorkan kas daerah paling lambat x24 jam dengan bukti surat setoran retribusi daerah ssd). bab iadaluwarsa kepada bupati melalui kepala dinas kebudayaan dan pariwisata disertai data_data yang diperlukan kepala dinas kebudayaan dan pariwisatakebudayaan dan pariwisata mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada bupati dihampiri dengan surat permohonan wajib retribusi dan data_warsa. atas penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kebudayaan dan pariwisatapemeriksaan retribusi dilakukan lapangan atau objek tempat rekreasi dan olahragainta keterangan lisan danlatau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa; dan :;' meminta keterangan dai\ keringanan dan pembebasanretribusi (l) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan re*ilusi secara tertulis kepada bupati melalui kepada dinas kebudayaan dan pariwisata paling lambat (empat belas hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan dihampiri surat keterangan bukti sah dari keringanan berupa pelunasan retribusi selamalamanya (satu) tahun;dan pembebasan pembayaran retribusi selama namanya (satu) tahun anggaran. bab pen kelolaan kawasan pariwisata . dp. ,@g me]that fungsi q.b ek retribusi kawasan pariwisata monumen simpang lima gumuk sebagai ruang publik, kawasan pariwisata canai sukowono aal candi tegowdngi sebagai cagar budaya dan kawasan pariwisata gereja puh serang sebaga.i tempat peribadatan, maka dibebaskan dari retribusi. pengelolaan kawasan pariwisata kabupaten kediri dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. kawasan pariwisata dapat digunakan untuk menyelenggarakan hiburan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. kerjasama sebagaimana dimaksud pada (l), dilaksanakan sesuai kesepakatan kepa.la dinas kebudayaan dan pariwisata dengan pihak ketiga. pemberlakuan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan secara bertahapdisusun berdasarkan nola dinas. blt., kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kediri tanggal ty:qi, ],," n:tot ss6l47l4ls.56l2 ot2 perihal draft peraturan bupati kediri dan berita acara tanggal januar i zo.l2 nomor 55_611271418. tentang pembahasan *.,. _ " peraturili 'kediri zoz kabupaten kediri, 2or2 nomor benda daerah kabur aten kediri tahi.in ditetapkan kediriim fasilitasi penyaluran alokasi dana desa adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati untuk memfasilitasi pengelolaan dan penyaluran alokasi danadan atau, pendidikan dasar, kesehatan, dan, keterjangkauan desa, variabel . variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan, jumlah unit komunitas desa. variabel independen utama yang digunakan dalam perhitungan besaran add bagi tiap desadiberi bobot penggunaan variabel independen yang dijadikan dasar perhitungan besaran add ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pembangunan daerahinstansi yang menangani bidang data sesuai variabel yang digunakan. besaran add bagi tiap desa. nilai bobot desa dihitung dengan menggunakan rumus: vix ta2 kv2x t. nilai bobot desa al,a2,.,an angka bobot masing masing variabel vl,x kvi1, koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa vi, ,esaran add bagi tiap desa ditetapkan dengan keputusan bupatidd(tujuh puluh per seratus) digunakan untuk belanja publik yang meliputi pembangunan perbaikan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. bab v, terdiri atas pendahuluan, pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. evaluasi dan pelaporan, penutup. lampiran mengatur format administrasi pengelolaan add. pertanggungjawaban pengelolaan anggaran add disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembinaan, evaluasi dan pengawasan pembinaan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan add pada tiap desa dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. pengawasan terhadap add yang berlakukabupaten majalengka pena, nasir alumni, iya akmilmbentukan unit pelaksana teknis kebersihan dan persamaan telah dikonsultasikan pada gubernur sesuai dengan surat gubernur sumatera barat nomor org tanggal september perihal rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang menjelaskan pembentukan utd kebersihan dan persamaan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai utdatardan persamaan pada dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dumahan rakyat kawasan pe rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup yang merupakan kewenangan daerah. kepala dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup kabupaten tanah datarkebersihan dan persamaan pada dinas. bab iii kedudukan, susunan organisasi dan uraian tugas bagian kesatu kedudukan upt kebersihan dan persambersihan dan persamaan dipimpin oleh kepala upt kebersihan dan persamaan. kepala upt kebersihan dan persamaanpt kebersihan dan persamaan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: kepala, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi upt kebersihan dan persamagian . bagian ketiga uraian tugas upt kebersihan dan persamaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan dan persamaan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. kepala upt kebersihan dan persamaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai uraian tugaskebersihan dan persamatugasnyelenggarakan kegiatan keuangan perlengkapan dan administrasi umum pada upt, h.j mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan upt kebersihan dan persamaan, kepala sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud padkebersihan dan persamaan,pt kebersihan dan persamaan, c.melaksanakan . melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan perbekalan rumah tangga upt kebersihan dan persamakebersihan dan persamaan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian lingkungan upt kebersihan dan persamaan, menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas upt kebersihan dan persamaj . membuat laporan kegiatan upt kebersihan dan persamaan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atas berdasarkan peraturan perundang undangan. nya. kepala upt bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinirpelaksanaan tugas bawahanpembiayaan pembiayaan upt kebersihan dan persamalaksanaan tugas dan fungsi upt kebersihan dan persamaan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati dilaksanakan mulai tahunbagan susunan organisasi upt kebersihan dan persamaan pada dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup kelompok jabatan kepala sub fungsional bagian tat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesawaran menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan indikator beban kerja dan prestasi kerja disiplin capaian kinerja dan untuk memotivasi dalam melaksanakan tugas, pegawai negeri sipil dapatbupatisawarberdasarkan beban kerja dan atau prestasi kerja dan atau tempat bertugas dan atau kondisi kerja dan atau kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya. tambahan penghasilan lainnya adalah tambahan penghasilan bagi asnkebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan, yangdibatasiberupa honorarium insentif, perjalanan dinas, atau sebutan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. beban kerja adalahprestasi kerja adalah diberikan kepada asn yang memiliki prestasi kerja tinggi dan atau inovacapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiapejabat penilai adalah atasan langsungel upacara adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama sama pagi hari pada suatu tempat yang dipimpin oleh pembina apel upacara. sistem daftar hadir adalah sistem daftar hadir asn dengan menggunakan metode kehadiran absensi dengan menggunakan mekanisme tertentu. pelaksana tugas atau yangpati posisi tersebut. pelaksana harian atau yang disingkat plhsementara sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang ditentukan berdasarkan pertimbangan obyektif kepala opd. bab prinsip pemberian tpp tpp asn merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerahtpp asn diberikan secara bertahap sesuai dengan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kejahatan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. tpp asn dan atau pertimbangan objektif lainnyketentuan pemberian tpp asn sebagai berikut: tpp diberikan setiap bulan selama (satu) tahun. tpp dapat diberikan luar ketentuan huruf berdasarkan kebijakan pemerintah pusat tanpa pengukuran sasaran kerja dan prilaku pegawai tpp dan tpp tpp dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pegawai melaksanakan pekerjaan dengan mekanisme pengaturan yang ditetapkan. tpp dan tpp dibayarkan tanpa pengukuran sasaran kerja dan prilaku kerja. bab iii kriteria pemberian dan besaran tpp dalam melaksanakan tugasnya, asn lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan tpp dengan perhitungan basic tpp kriteria tpp, yang diatur berdasarkan ketentuan keputusan menteri dalam negeri tentang tata cara perhitungan tpp asn bagi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh bupati setelah mendapatkan persetujuan menteri dalam negeri. basic tpp sebagaimana dimaksud pada angka adalah. kriteria tpp sebagaimana dimaksud pada angka adalah indikator penghitung nilai tpp yang dibagi menjadi beberapa: tpp berdasarkan bebandan jabatan pelaksana. besaran tpp berdasarkan beban kerja maksimal (empat puluh persen) dari besaran basic tpp. besaran alokasi tpp berdasarkan beban kerja dengan menggunakan rumus topik tpp). keterangan: topik alokasi tpp berdasarkan beban kerja bpp basic tpp tpp berdasarkan prestasi kerja: tpp berdasarkan prestasiauditor, p2upd, perencana madya dan jabatan pelaksana ajudan. besaran tpp berdasarkan prestasi kerja maksimaltopik bpp). keterangan: topik alokasi tpp berdasarkan prestasi kerja bpp basic tpp tpp berdasarkan tempat bertugas: tpp berdasarkan tempat bertugas tidak diberikan kepada seluruh jabatan. besaran tpp berdasarkan tempat bertugas maksimal (seppp (tp tpp) keterangan: topik alokasi tpp berdasarkan tempat bertugas bpp basic tpp tpp berdasarkan kondisi kerja: tpp berdasarkan kondisi kerjaopd, sekretaris kopi, inspektur pembantu, kepala bagian dprd, kepala bidang bappeda, kepala bidang bukan, kepala bidang benda. besaran tpp berdasarkan kondisi kerja adalah maksimal (sepuluh persen) dari besaran basic tpp. besaran alokasi tpp berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus topik (kk tpp) keterangan: topik alokasi tpp berdasarkan kondisi kerja bpp basic tpp tpp berdasarkan kelangkaan profesi: tpp berdasarkan kelangkaan profesiinspektorat, sekretaris bappeda, sekretaris bukan, sekretaris benda, sekretaris dpmptsp, sekretaris disdukcapil, sekretaris bpsdm, sekretaris kopi, sekretaris bpbd, inspektur pembantu, kepala bagian sekretariat dprd, jabatan fungsional auditor dan p2upd. besaran tpp berdasarkan kelangkaan profesi maksimal (dua ratusppp (x&kp tpp). keterangan: ampere alokasi tpp berdasarkan kelangkaan profesi bmp jelmamerep tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya: tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan pegawai asn berdasarkan amanat peraturan perundangan undangan. besaran dan tata cara pemberian tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. besaran tpp aserian dan pengurangan tpp bagian kesatu pemberian tpp pemberian tpp untuk setiap jabatan yang ada lingkungan pemerintah daerah berdasarkan kelas jabatan yang ditetapkan oleh bupati, dengan memperhatikan kebijakan dan kemampuan daerah dengan mempedomani ketentuan perundang undangan yang berlaku. tppopd. asn yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan. asn yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.pesawaran.asn guru dan pengawas sekolah. calon asn dan ppp. medik dan paramedis lingkungan dinas kesehatan kabupaten pesawaran. asn yang sedang melaksanakan tugas belajar. sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap. asn yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti selama bulan atau lebih sehingga sasaran kinerja pegawainya (tidak ada capaian kinerja). il. asn yang bertugas instansi unit kerja yang telah menerapkan badan layanan umum daerah. asn yang alih tugas mutasi dari luar pemerintah kabupaten pesawaran yang penganggaran nya belum terakomodir dalam apbd. selain tpp sebagaimana dimaksud pada asn berhak menerima tambahan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua. sebesar (dua persen) untuk tiap (satu) kali tidak mengikuti apel.menit s.d. menit (persentase pengurangan ). menit s.d. menit (persentase pengurangan menit (persentase pengurangan). menit s.d. menit (persentase pengurangan ). menit s.d. menit (persentase pengurangan ,25y0). menit (persentase pengurangan asn yang tidak absen pagi hari atau sore hari diberikan pengurangan per hari. asn yang sedang cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan izin tidak masuk kerja (persentase pengurangan ,5y6 per hari). pengurangan tpp sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf cc, huruf dan huruf tidak diberlakukan bagi asn yang memberikan alasan yang sah keterangan (berupa surat yang disetujui diacu kepala opd). pengurangan tpp dihitung dari disiplin kerja 40y6. bab penilaian tpp asnpada angka dibayar berdasarkan pada: penilaian produktivitas kerja sebesar dari besaran tpp yang diterimadengan ketentuan sebagai berikut: capaian sasaran kinerja diberikan secara proporsional berdasarakan hasil pengukuran kerja sebagai berikut: pengukuran kerja dalam rangka pemberian tpp dilakukan setiap akhir bulan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai terhadap capaian kerja bawahannya selama (satu) bulan. pengukuran skp maupun tugas lain (tugas tambahan) yang dilaksanakan. sasaran kinerja bulanan sebagai dasar penilaian capaian kinerja pegawai berpedoman dengan peraturan perundang undangan. pengukuran kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung asn dan kepala opd yang bersangkutan setiap akhir bulan tanpa memperhitungkan target dan realisasi biaya, digunakan sebagai dasar pembayaran tpp pada bulan yang bersangkutanenghitungan tpp berdasarkan nilai hasil pengukuran produktivitas kerja capaian sasaran kinerja yang terdiri dari capaian target kinerja bulanan pegawai dan disiplin kerja penilaian perilaku kerja dengan ketentuan sebagai berikut: apabila mencapai apabila mencapai cc. apabila mencapai 75y6 apabila mencapai 50y6 apabila mencapai 25y9 apabila mencapai apabila mencapai bobot penilaian perilaku kerja pegawai sebesar ditetapkan dengan prosentase berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja dan apel upacara kehadiran sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kehadiran kerja, dan kehadiran apel upacara. penilaian prilaku kerja pegawai berdasarkan kehadiran pns dan pemenuhan jam kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran atau jam kerja khusus yang berlaku pada unit pelayanan umum teknis, yang sesuai dalam ketentuan peraturan kedisiplinan, yaitu: hari senin s d kamis jam wib, dengan waktu istirahat jam wib. hari jum'at jam wib, dengan waktu istirahat jam wib jam kerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kompensasi (tiga puluh) menit dengan perhitungan jam efektif tetap jam menit. penilaian perilaku kerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung dan kepala opd dengan membuat rekapitulasi daftar hadir asn dan apel asn setiap bulan. setiap atasan langsung kepala opd wajib melakukan pengawasan terhadap kehadiran bawahannya dan setiap pegawai yang hadir terlambat atau pulang awal tanpa alasan yang sah, dicatat dalam formulir catatan pelaksanaan jam kerja (perorangan) yang diketahui oleh yang bersangkutan dan atasan langsung dengan membubuhkan para. dalam rangka pelaksanaan penilaian prilaku kerja pegawai berdasarkan kehadiran asn, opd menyediakan absensi manual yang ditandatangani kepala opd pejabat yang berwenang dan atau absensi elektronik yang terealisasi (rekam sidik jari dan wajah). perhitungan kehadiran asisten, staf ahli bupati dan sekretaris daerah berdasarkan data yang disediakan oleh sekretariat daerah yang menangani urusan kepegawaian. bab mekanisme pembayaran tppyang dihitung berdasarkan peraturan perundang undangan. proses pencairan anggaran tpp dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengajuan spm dilakukan paling lambat tanggal bulan berikutnya (kecuali untuk bulan desember diajukan paling lambat tanggal desember) yang disampaikan kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten pesawaran dengan melampirkan rekapitulasi bukti penerimaan tpp dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bpsdm) kabupaten pesawaran, dengan bukti tanda penerimaan telah mencantumkan potongan biaya pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. formulir isian yang diperlukan dalam proses pembayaran tpp asn,iayaan tpp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten pesawaran. bab viii tpp bagi asn yang dimutasi jabatan bagi asn yang mendapatkan mutasi jabatan (naik jabatan turun jabatan) rentang waktu dari tanggal sampai dengan tanggal bulan berjalan, maka asn diberikan tpp dengan perhitungan jabatan yang baru. bab tpp bagi asn yang sedang dijatuhi hukuman disiplin pembayaran tpp bagi asn yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan perhitungatau dibayarkan selama (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, atau dibayarkanbupati tentang hukuman disiplin. bab pemberhentian tpp bagi asn yang diberhentikan sementara bagi asn yang diberhentikan sementara, pemberian tpp dihentikan sementara pada bulan berikutnya setelah ditetapkannya keputusan bupati tentang pemberhentian sementara asn. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada adalah asn yang mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab sebab lain. bab ketentuan lain lainpanjang tersedianya anggartpp asn bagi pegawai yang ditunjuk sebagai plt. atau plh. tpp dibayarkan sesuai dengan tpp jabatan plt. atau plh. yang didudukinya, dan tpp asxii ketentuan penutup tata cara pemberian tpp luar besaran tpp, masih berpedoman pad, sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya peraturan bupati ini. besaran tpp sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan surat kementerian dalam negeri, perihal pemberian tambahan penghasilan pegawai tpp) kepada asn daerah tahun anggaranap pembina nip. lampiran peraturan bupati pesawar besaran tpp bagi asn lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran kelas besaran tpp jabatan jabatan bulan 'a. jabatan ptp, administrator dan pengawas sekretaris daerah rp. kepala bappeda, kepala bukan, kepala benda rp. kepala dinas pertanian rp. sekretaris dprd, kepala dinas dan kepala rp. badan camat, kabar sekretariat daerah dan direktur rsud rp. sekretaris inspektorat rp. sekretaris bappeda, bukan dan benda rp. sekretaris dpmptsp, disdukcapil dan bpsdm rp. sekretaris perangkat daerah rp. sekretaris kopi rp. inspektur pembantu rp. sekretaris bpbd dan kabar pada dprd rp. kepala bidang pada bukan, bappeda, dan benda rp. kepala bidang pada dpmptsp, disdukcapil dan bpsdm rp. kepala bidang perangkat daerah rp. kelas besaran tpp jabatan jabatan bulan sekretaris kecamatan type rp. sekretaris kecamatan type rp. kepala sub bagian pada inspektorat rp. kepala sub bagian kepala seksi kepala sub bidang pada bappeda, bukan, benda, dpmptsp, disdukcapil, bpsdm, sekretariat daerah dan seluruh kepala sub rp: bagian yang menangani urusan keuangan perangkat daerah kepala utd rp. kepala sub bagian kepala seksi kepala sub bidang lainnya ess iv.a) rp. kepala sub bagian kepala seksi kepala sub bidang lainnya ess iv.b) rp: jabatan fungsional madya auditor dan p2upd rp. madya perencana rp. madya rp. muda auditor dan p2upd rp. muda rp. pertama auditor dan p2upd rp. jabatan pelaksana pelaksana pada inspektorat rp. pelaksana pada opd rp. kelas besaran tpp jabatan jabatan bulan pelaksana pada inspektorat rp. pelaksana ajudan rp. pelaksana pada opd rp. pelaksana pada opd rp. pelaksana pada opd rp. bupati pesawaran, dto. denda ramadhan sesuai dengan salinan aslinya kepala bagian hukum setkab pesawaran, jenny ricardo pembina nip. |
nagasaki 20tentang standaratas peraturan bupati jepara nomor tahun tentang standarsatuan harga pemerintah kabupaten jepara tahun beberapaketentuan dalam lampiranstandar satuan harga barang, sebagai berikut: bahan kima ferroveriron reagan act too pk tama sea damar naver8 nitrate reagan each protest native3 nitrite reagan | hac 100test manganese reagan se, each protest silva ver4 sulfate reagan each pk dpd free chlorine macem too test aluminum reagan hac 100test media bgl merek botol media merek botol cover1 copper reagan oo each 100test ( isb merck botol monkey agar merck botol merek otot biotogisalindisatr merek motor spades for fluoride sool taguadest201 bot daratan means281 beta bafersoluionphlo . merek botol irmoride std sol each bot tema lo. dir oo obat lalat note liter oo rgen io. buah bahan bibit tanaman l|o000000 sulam pupuk papua rematsida benih jagung hibrida oo benih padi ikan budidaya ikan payau udang bandeng kepiting): paket benih bandeng, benih udang, pakan bandeng sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar nila, see oma lele, pakan lele alat tulis kantor lo00000001 cetak naskah soal kartu lembar |. cetak film foto ukuran4 buku sesuai maa dean pencatatan sipil dalam lembar buku wilayah nkri) rangkap surat pernyataan tanggung am, jawab mutlak spam) buku kebenaran data kelahiran lembar, surat pernyataan tanggung kertas hvs reserse eep oma suami istri rangkap |. buku inovasi go digital) buku ram server buah fargo ymc ribbon colour fargo transfer fil film laminasi hdp fil buah fargo cleaning kit cleaning kit complete hdp buah ssd external |. buah perabot kantor rawas |. bungkus |. toples jajan |. buah perlengkapan dinas yo. non suvenir cendera mata ikat kepala dan logo |. unit slayer |. buah kantor lainnya tatakan kayu membatik eco aten aten hdmi splitter port hdmi unit splitter vs182a alat pelatihan tata boga bahan pelatihan tata boga (payung unit payungdagang unt obat multivitamin korban penamaan magang bot obat obatan lainnya face shield dengan helm buah hair cap buah tabung |. blocked swab vtm |. buah |. pengadaan paket obat1 dak paket pengadaan paket obat dak paket |. pengadaan paket obat dak paket |. pengadaan paket obat idak paket |. pengadaan paket obat dak paket pengadaan paket obat dak paket pengadaan paket obat vii paket pengadaan paket obat viii paket dak pengadaan paket obat dak paket |. pengadaan paket obat dak paket | pengadaan paket obat dak paket | pengadaan paket bmhpidak paket l j pengadaan paket bhp paket pengadaan paket bhp iii paket pengadaan paket bhp paket pengadaan paket bhp paket pengadaan paket bhp paket pengadaan paket bhp vii paket pengadaan paket bhp viii paket pengadaan paket bhp paket pengadaan paket bhp paket pengadaan paket bhp paket |. implant removal kit |. paket tiup kit lo. paket igeemmammanan mam sono keseeaaaa infos stunting |. iki tsiapnikah antistunting paket pembalut pak posyandu kit |. paket |. cartridge mtb rif test |. rdt combo dbd |. box bti dbd |. bot |. rapid hiv test |. rapid sifilis pakan pop |. jangkrik |. pakan burung l.xkg |. pakan ikan lo. lo. |. nektar buah electric generating set ann genset kva |. unit lao pompa pompa nie alat pengolahan tanah dan tanaman prayer elektrik teutvatr nie alat pasca panen pengadaanperalatan rmu paket pengawasan untuk kegiatan kontraktual konsultan pengawas konsultan pengawas kantor loker bahan loker penitipan barang unit baja galvanis alat kantor lainnya |mesinabsenfaceprint unit papanstrukturorganisasi buah ekson projector (xga lcd projector x768 unit lumen,) (eb x450 mesin perang unit momo meja layanan informasi meja bahan pemeliharaan mebel sekolah tenan sar pemeliharaan mebel sekolah pengadaan mebel sekolah pengadaan mebel sekolah pengadaan mebel sekolah (ruang lab komputer sd) dak ruang pengadaan perabot merelai smpn nalumsari dak smp paket pengadaan perabot merelai ruang tata usaha smpn paket kembang dak smp pengadaan perabot merelai ruang tata usaha smpn paket ponorogo dak smp pengadaan perabot merelai ruang perpustakaan smpn paket jepara dak smp pengadaan perabot merelai ruang perpustakaan smpn paket kembangsatelit dak smp pengadaan perabot merelai ruang laboratorium komputer paket smpn bangsa dak smp pengadaan perabot merelai ruang laboratorium ipa smpn paket keling dak smp pengadaan perabot merelai ser satelit dak smp pengadaan perabot merelai ruang kepala sekolah smpn paket kembang dak smp ruang kelas smpn jepara paket dak smp pengadaan perabot merelai ruang kelas smpn kembang paket dak smp ruang kelas smpn welahan paket dak smp pengadaan perabot merelai ruang kelas smpn kembang paket dak smp ruang kelas smpn keling paket dak smp pengadaan perabot merelai ruang kelas smpn paket karimunjawa dak smp ruang kelas smpn ponorogo paket dak smp mea ruang kelas smpn kembang paket dak smp pengadaan perabot merelai ruang kelas smpn ponorogo paket dak smp pengadaan perabot merelai ruang kelas smpn satelit paket dak smp pengadaan perabot merelai ruang kelas smp islam miftahul huda kurawal timur paket dak smp pengadaan perabot merelai mahaguru smpn kembang paket 21ss0000 dak smp) pengadaan perabot merelai omar suns based paket pengadaan perabot merelai see dak smp pengadaan perabot merelai ruang guru smpn ponorogo paket dak smp pengadaan perabot merelai ruang guru smpn satelit paketkeling dak smp pengadaan perabot merelai laboratorium ipa smpn paket keling dak smp pengadaan perabot merelai ama kembang dak smp pengadaan perabot merelai maa kembang dak smp pengadaan perabot merelai laboratorium ipa smp asy paket syafiiyah satelit dak smp pengadaan perabot merelai ruang kelas smpn welahan paket dak smp tercatat pendingin |ac' standing flor spk unit vaksin karier o6liar unit home use |urs 2000va 1oow inch cbr power paket sound system speaker mixer (floor stand) bluetooth mic unit wireless sennheiser toa portable wireless wireless sound speaker meeting unit sound system zw g10cb as multimedia sound speaker logitech unit z625 powerful thx@ sound akg wireless wireless microphone system one unit wms40 mini vocal set samsung smart monitor inch unit ua43ru7100 film panel informasi interactive panel. flat unit panel inch logitech web web camera maa unit pro carl zeiss lens (camera digital buah alat kedokteran umum infus pump .| unit john bed o.|o.unit alat kedokteran gigi oo dental chair unit oren naa penyakit kandungan bidankit paket alat kedokteran ccu io. beside monitor unit joxymetr unit |. echo cartography unit ora lainnya vaccinerefrigerator tcw unit vaccinerefrigerator rcw unit ispi paket lansia kit paket gea pan opo bidang studi pkn benderamerahputihkecil unit keatas lainnya pengadaan peralatan ama komunikasi tik) smpn satelit dak smp) pengadaan peralatan teknologi. info dan asy syafiiyah dak smp mass soo ndkembancibarsmn paket komputer jaringan kabelhdmi15m !conn euro redmi oo o o) e| unt icon zoom meeting personal komputer lo. personal computer allen one unit aio unit eliteone intel core i17 "mmnamuma ber jawa 256gb win pro peralatan maintheme harddisk external buah peralatan personal komputer signature pad buah finger print scanner buah |iris mata scanner buah printer ktp el o o ) | buah peralatan permainan play house indoor unit jungkat jungkit indoor unit trampolin mini indoor unit bangunan gedung kantor penataan lingkungan pantai bandingan (tampil paket t00000000 gedung negara sederhana rumah negara tipe vo ) rumah negara tipe ' ) ) | rumah negara tipe c.d.e pagar rumah negara depan bt,t. .50m pagar rumah negara belakang .5m pagar rumah negara samping t.2m gedung negara tidak ' ' sederhana gedung negara sederhana rumah negara tipe .|om2 rumah negara tipe rumah negara tipe pagar gedung negara depan bt, .50m penganan pagar gedung negara samping pagar rumah negara depan bt, .50m pagar rumah negara belakang .5m maa rehabilitasi toilet jamban) rehabilitasi toilet jamban) rehabilitasi toilet jamban) rehabilitasi toilet jamban) simpan tunes ruang rehabilitasi toilet jamban) smpn nalumsari dak smp uang pengembangan sarana prasarana obyek wisata pulau paket panjang dak penugasan pengembangan dive center pulau panjang dak paket penugasan pengembangan sarana prasarana obyek wisata pantai kartini dak paket penugasan pengembangan fasilitasi informasi pantai bandingan paket dak penugasan penataan dan pengembangan sarana prasarana obyek aset wisata pantai bandingan dak penugasan pengembangan fasilitas ibadah obyek wisata pantai paket bandingan dak penugasan bangunan gudang pembangunan kit bangunan kesehatan lanjutan rehabilitasi rumah bangunan gedung tempat pendidikan rehabilitasi sedang berat rehabilitasi sedang berat rat ruang pembangunan ruang guru kepala sekolah dak ruang rehabilitasi sedang berat ruang praktik pendidikan ruang nonformal kesetaraan skb dak rehabilitasi sedang berat ikimekembartavn ruang pembangunan sarana. prasarana dan utilitas sekolah paket dak paud rehab ruang kelas beserta kerabatnya smpn welahan ruang dak smp rehab ruang kelas beserta kerabatnya smpn kembang ruang dak smp rehab ruang kelas beserta kerabatnya smpn jepara ruang dak smp alasan otot kerabatnya smpn keling ruang dak smp rehab ruang kelas beserta kerabatnya smpn welahan ruang dak smp laktat ikan mma kerabatnya smpn kembang wassalam ruang dak smp rehab ruang kelas beserta kerabatnya smpn satelit ruang dak smp sae anita osn kerabatnya smpn nalumsarin ruang karimunjawa dak smp rehab ruang kelas beserta kerabatnya smpn satelit ruang dak smp bea kerabatnya smpn kembang ruang dak smp rehab ruang kelas beserta kerabatnya smp islam ruang miftahul huda dak smp rehabilitasi ruang kepala sekolah smpn kembang ruang dak smp rehabilitasi ruang kepala sekolah smpn satelit dak ruang smp rehabilitasi ruang guru beserta kerabatnya smpn ruang bangsasatelit dak smp rehabilitasi ruang guru beserta kerabatnya smpn ruang nalumsari dak smp rehabilitasi ruang guru beserta kerabatnya smpn ruang ponorogo dak smp rehabilitasi ruang guru beserta kerabatnya smpn ruang kembang dak smp 1nama beserta kerabatnya smpn ruang kembang dak smp (lea peta beserta kerabatnya smpn ruang ponorogo dak smp beserta kerabatnya smpn ruang kembang dak smp iitapgumsotarsn uan rehabilitasi sedang berat ikebansewanspibacsp orang asas0o00 eta pam sisi rehabilitasi sedang berat ruang kantor administrasi pendidikan paket nonformal kesetaraan skb dak rehab ruang kelas smpn kembang dak sp) ruang fest k000 rehab ruang kelas smpn ata mang isoform00 rehab ruang kelas smpn2 ruang keling dak smp) rehab ruang kelas smpn aan dkm eyang rehab ruang kelas smpn peembane akp mang rehab ruang kelas smpn done tak sun ruang rehab ruang kelas smpn efek san mang rehab ruang kelas smpn ihtunsstpak smp mang rehab ruang kelas smpn hebat san mang so. rehab ruang kelas smpn ikanmunjawa dak smp). mang rehab ruang kelas smpn kembang dak ruang rehab ruang kelas smp islam ninamitotatpaksmp "|| mang dea amar perpustakaan smpn kembang dak smp ruang kena dota aga perpustakaan smpn jepara dak smp ruang era powo perpustakaan smpn ruang ponorogo dak smp rehabilitasi ruang dak smp rehabilitasi ruang ponorogo dak smp pia laboratorium ipa smpn ruang kembang dak smp laboratorium ipa smpn ruang keling dak smp rehabilitasi ruang jepara dak smp rehabilitasi ruang keling dak smp rehabilitasi ruang satelitkepala mes dak smp rehabilitasi ruang guru ruang smpn bangsa dak smp) rehabilitasi ruang guru smpn kembang dak smp uang rehabilitasi ruang guru rehabilitasi ruang guru smpn satelit dak smp mang rehabilitasi ruang guru smpn nalumsari dak smp uang rehabilitasi ruang guru smpn ponorogo dak smp uang rehabilitasi ruang guru smpn kembang dak smp mang rehabilitasi ruang tata usaha rehabilitasi ruang tata usaha rehabilitasi ruang tata usaha sina kembneibak sun ooo|orang rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta kerabatnya smpn ruang bangsa dak smp rehabilitasi ruang kepala sekolah smpn satelit dak ruang smp bangunan gedung pertokoan koperasi pasar pemeliharaan pasar . paket |. pemeliharaan pasar paket |. pemeliharaan pasar iii . paket pemeliharaan pasar paket bangunan gedung perpustakaan pembangunan perpustakaan rehabilitasi ruang perpustakaan beserta kerabatnya smpn kembang tuang dak smp rehabilitasi ruang perpustakaan beserta kerabatnya smpn jepara tuang dak smp rehabilitasi ruang perpustakaan beserta kerabatnya smpn ponorogo tuang dak smp rehabilitasi ruang perpustakaan beserta kerabatnya smpn satelit ruang dak smp rehabilitasi ruang perpustakaan beserta kerabatnya smpn ponorogo tuang dak smp pagar nalumsari jalan kabupaten jimsomuton sewa amors jalan sowan lor sowan kidul tenunan (dak beo peningkatan jalan ena toman dak peningkatan jalan dak peningkatan jalan gee jemaat dak peningkatan jalan iherenorwunowaro man o|poem 2s16000000 (fimoronome. fashion guwosobokerto welahan (dak peningkatan jalan ihancumebuncviay )|o|ook 2a91000. mon pat bangun dom jesraoooo00 peningkatan jalan pancur (dak (pemeliharaan jalan2 paket (pemeliharaan jalan3 paket jalan khusus poo, men wisata pulau panjang dak paket penugasan |isantankra sat er0w0 wisata pantai kartini dak paket penugasan man terminal pemeliharaan ponton paket rehabilitasi dermaga ponton paket surut rehabilitasi breakwater paket mltmembatan dokumen dan benda bersejarah oak ena ono dak tanaman pucuk merah 100cm buah pucuk merah oom buah soka holland 40cm buah soka jepang buah software |. pengembangan sik versi21 paket sp2se surat percepatan paket pelayanan elektronik beban jasa kawat faksimili internet langganan jasa layanan pembelajaran line siswa beban jasapaket pengiriman biaya pengiriman sampel shk hasan sadikin bandung paket jasa sertifikasi titamsomsema ara ema ama trs pemeriksaan korban none tabung ganda moms aman maa mmm sasa menang pemeriksaan mpn koliform pemeriksaan escheria coli tanam teo jasa pemeriksaan pemeriksaan darah rutin kai pementas som beban sewa sarana mobilitas air sewa kapal rujukan pasien buah rishi dari karimunjawa sewa pakaian adat tradisional sewa pakaian adat sewa pakaian adat pekerjaan gedung bangunan divisi pekerjaan arsitektur |. pemeliharaan ruang fraksi paket penelitian sees oma osmium jasa konsultansi paket beban jasa konsultansi perencanaan desain perencanaan untuk konsultan perencana dasar patas oma ovosenog jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain rehabilitasi ruang kelas paket dak jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain rehabilitasi toilet jamban) paket (dak jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain rehabilitasi ruang guru paket dak jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain rehabilitasi ruang kepala paket sekolah (dak jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain pembangunan toilet (jamban) paket (dak jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain paket pembangunan ruang perpustakaan (dak jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain pembangunan ruang guru paket dak jasa konsultansi perencana doo paket pengadaan desain pembangunan ruang laboratorium komputer dak jasa konsultansi perencanaan pengadaan desain mebel paket perpustakaan dak jasa konsultansi perencanaan mebel laboratorium komputer paket dak jasa konsultansi perencanaan bikabesanehastamsk b|| paket jasa konsultansi perencana iiiabmangkemeswebak paket jasa konsultansi perencana rehabilitasi ruang perpustakaan smpn paket kembang( dak smp jasa konsultansi perencana rehabilitasi ruan laboratorium ipa smpn paket kembang dak smp jasa konsultansi perencana rehabilitasi ruang kepala sekolah smpn kembang paket dak smp amor rehabilitasi ruang guru paket smpn bangsa dak smp jasa konsultansi perencana rehabilitasi ruang tata usaha paket smpn ponorogo dak smp jasa konsultansi perencana rehabilitasi toilet jamban) paket smpn kedung dak smp jasa konsultansi perencana rehabilitasi ruan laboratorium komputer smpn paket bangsa dak smp jaaommaiomaa" sono pembangunan renovasi bpp paket kecamatan eka daro perencanaan dak irigasi ded relokasi puskesmas paket tahunan dak fisik jasa konsultansi perencanaan ded pembangunan pagar dan penataan lingkungan paket puskesmas pelanggan dbhcht namamsaa sam detail engineering design paket kit jasa konsultansi |remutakmran deta kondisi paket jalan kabupaten jeparaiiiaaa jembatan kabupaten jepara konsultan perencana pengembangan sarana prasarana obyek wisata pantai paket kartini dak penugasan konsultan perencana penataan lingkungan obyek wisata pulau panjang dak paket penugasan konsultan perencana pengembangan dive centre pul pan idak paket penugasan konsultan perencana penataan lingkungan obyek wisata pantai kartini dak paket penugasan konsultan perencana pengembangan sarana prasarana obyek paket penugasan konsultan perencana penataan dan pengembangan sarana prasarana obyek paket wisata pantai bandingan dak penugasan konsultan perencana pengembangan fasilitasi ibadah obyek wisata pantai paket gandengan dak penugasan konsultan perencana pengembangan fasilitasi informasi pantai bandingan paket dak penugasan rehabilitasi ruang kelas kak paud dak pengadaan desain perencana paud (dak jasa konsultansi perencana pengadaan desain rehabilitasi ruang kelas paket paud dak jasa konsultansi perencana pengadaan desain pembangunan to1let (jamban) paket paud (dak pengadaan perabot merelai ruang kepala sekolah smpn paket satelit dak smp jasa konsultasi pengawasan asrama pengadaan rehabilitasi paket ruang kelas (dak jasa konsultansi pengawasan pengadaan rehabilitasi toilet paket jamban) (dak jasa konsultansi pengawasan pengadaan rehabilitasi ruang paket guru (dak jasa konsultansi pengawasan tee kepala sekolah (dak jasa konsultansi pengawasan bee toilet jamban) (dak jasa konsultansi pengawasan ter oma ruang perpustakaan (dak jasa konsultansi pengawasan pengadaan pembangunan paket ruang guru (dak jasa konsultansi pengawasan pengadaan pembangunan paket ruang laboratorium komputer (dak jasa konsultansi perencanaan astemanaturu rak rias0 jasa konsultansi pengawasan (pemadam kekatittasks opere soo000o jasa konsultansi pengawasan pengadaan rehabilitasi paket ruang kelas paud (dak ieee pengadaan pembangunan paket toilet jamban) paud (dak jasa konsultansi pengawas oo. (iabmangkelas dak orak errors0o jasa konsultansi pengawas rehabilitasi ruan perpustakaan smpn paket kembang( dak smp jasa konsultansi pengawas rehabilitasi ruang laboratorium ipa smpn paket kembang dak smp jasa konsultansi pengawas rehabilitasi ruang kepala sekolah smpn kembang paket dak smp jasa konsultansi pengawas rehabilitasi ruang guru paket smpn bangsa dak smp jasa konsultansi pengawas rehabilitasi ruang tata usaha paket smpn ponorogo dak smp jasa konsultansi pengawas rehabilitasi toilet jamban) paket smpn kedung dak smp jasa konsultansi pengawas rehabilitasi ruang laboratorium komputer smpn paket bangsa dak smp jasa konsultansi pengawasan pembangunan renovasi bpp paket kecamatan jasa konsultansi pengawasan relokasi puskesmas tahunan paket dak fisik jasa konsultansi pengawasan pembangunan pagar dan penataan lingkungan paket puskesmas pelanggan dbhchtkonsultan pengawas pengembangan fasilitasi informasi pantai bandingan paket dak penugasan konsultan pengawas pengembangan fasilitasi ibadah pantai bandingan paket dak penugasan konsultan pengawas penataan dan pengembangan paket sarana prasarana pantai bandingan dak penugasan konsultan pengawas penataan lingkungan obyek wisata pantai kartini dak paket penugasan konsultan pengawas penataan lingkungan obyek wisata pulau panjang dak paket penugasan konsultan pengawas pengembangan dive centre bul panjang dak paket penugasan konsultan pengawas pengembangan sarana prasarana obyek wisata paket pantai kartini( dak penugasan konsultan pengawas pengembangan sarana prasarana pulau panjang( dak paket penugasan jasa konsultan pengawas peningkatan spam jaringan paket perpipaan tematik dak jasa konsultan pengawas peningkatan spam jaringan paket perpipaan tematik dak konsultan pengawas paket jasa konsultasi lainnya jasa konsultansi supervisi en. agen meat kepada masyarakat hee ame skala individual perdesaan pembangunan tangki septik aktaiawidnatpekowan unt soo0000 permukiman pembangunan baru ipar skala emukimankombinasi mok lou peningkatan spam jaringan perpipaan tematik penanggulangan kemiskinan paket desa damarjati kec. kalinyamat jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik penanggulangan kemiskinan paket desa jatisari kec. nalumsari jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik penanggulangan kemiskinan paket desa getuk kec. nalumsari jepara dak bea perpipaan tematik paket penanggulangan kemiskinan desa pindahan kidulsatelitkakak kec. pakistani jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik penanggulangan kemiskinan paket desa banjaran kec. bangsa jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik penanggulangan kemiskinan paket desa buku kec. kembang jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik penanggulangan kemiskinan paket desa klepumiharjolingen kec. ponorogo jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik kematian ibu dan stunting desa paket bulakbaru kec. kedung jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik kematian ibu dan stunting desa buatan paket kec. mayong jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik kematian ibu dan stunting desa geneng paket kec. satelit jepara dak peningkatan spam jaringan perpipaan tematik kematian ibu dan stunting desa paket tanjung kec. pakistani jepara dak peningkatan spam jaringan |opittan temattikenuan paket tango000 ibu dan stunting desa damarwulan kec. keling jepara dak bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya unit kawasan permukiman kumuh beban beasiswa tugas belajar beasiswa pendidikan sma orang paket taruna nusantara beasiswa kurang mampu daan ap, forangfmahun| 3s0000 beasiswa kurang mampu ampas apa forangyrahun| soo000 bangunan airlrigasi lainnya saluran irigasi perikanan pembangunan rehab paket saluran irigasi perikanan pembangunan rehab saluran irigasi perikanan( dak meter penugasan rehabilitasi jaringan irigasi d.i. morowali dak penugasan rab rehabilitasi jaringan irigasi rehabilitasi jaringan irigasi d.i. bersolo dak penugasan rab rehabilitasi jaringan irigasi d.i. kadang dak penugasan rab rehabilitasi jaringan irigasi d.i. sowan lor dak rab penugasan rehabilitasi jaringan irigasi d.i. wonorejo dak penugasan rab rehabilitasi jaringan irigasi rab d.i. waru dak penugasan rab rehabilitasi jaringan irigasi d.i. bate dak penugasan nan rab rehabilitasi jaringan irigasi d.i. dung pabrik dak rab penugasan rehabilitasi jaringan irigasi rehabilitasi jaringan irigasi | .ra d.i. belik dak penugasan rab rehabilitasi jaringan irigasi d.i. sebambyang dak rab penugasan rehabilitasi jaringan irigasi d.i. guyok dak penugasan rab rehabilitasi jaringan irigasi mom penugasan rehabilitasi jaringan irigasi aaa penugasan rehabilitasi jaringan irigasi ats oemkigawmonyloooooo|nowrap toooooo00 rehabilitasi jaringan irigasi blimbing desa blimbing rejo kecamatan nalumsari rab kabupaten jepara asprov irigasi air tanah dalam unit irigasi air tanah dalam unit irigasi air tanah dalam unit dam parit unit rehabilitasi saluranirigsi ' e| alat produksi perikanan lingkungan jaring travel paket net nan penggandaan nafas tanjong beban cetak |. cetak pengukur tinggi badan bahanpve buah beban jasa kantor lainnya | jasa pemeriksaan sample ' ' sample beban premi asuransi lainnya| jasa pasca salin untuk |kayarara kurang mampu sampe beban premi asuransilainnya ' jasa persalinan normal (ee asuransi penyulut. perawatan kehamilan dan nifas serta paket perawatan bayi baru lahir rishi kerja lainnya asam doa umur umur pembangunan pagar dan penataan lingkungan dus kemas pecah gaan paket dbhcht makam somatamsan mate sea0.ss0000| lumbung pangan unit lantai jemur . |o.m rumah rmu .|.unit informasi man pol lemur bamantanga pemeliharaan tapping box kali sungai pantai penanggulangan bencana alam lainnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir sungai gelas see joraoaro penugasan lainnya |. kajian koleksi museum dak) paket alat kedokteran io.) lucu bea lo. unit penyakit dalam ventilator fringe amp nie befibrtator seen konsentrat nite alat kedokteran jantung ice oo. ho. unit machine |. unit alat kedokteran bedah |. emergency troll unit darah blood storagerefrigerator unit |. plateletaggregometer unit jalan lainnya |. jalan usaha tani alat ukur universal | lo.! metr unit laboratorium ausunteasinuar ang amar laboratorium sekolah dasar ruang dak rehabilitasi ruang laboratorium ipa beserta dak smp rehabilitasi ruang laboratorium ipa beserta kerabatnya smpn keling tuang dak smp rehabilitasi ruang laboratorium ipa beserta kerabatnya smpn jepara ruang dak smp rehabilitasi ruang laboratorium ipa beserta kerabatnya smpn keling ruang dak smp rehabilitasi ruang laboratorium ipa beserta kerabatnya smpn satelit tuanglaboratorium komputer beserta kerabatnya smpn ruang batesi dak smp honorarium tenaga ahli narasumber instruktur card reader kartu sam untuk cetak buah ktp alat peraga praktek sekolah bidang studi ipa menengah pengadaan peralatan laboratorium ipa fisika smpn paket satelit dak smp pengadaan peralatan laboratorium ipa biologi smpn paket satelit dak smp mengubah ketentuan dalam standar satuan harga barang.angka bangunan kesehatan dan angka software. adapun besaran harga barangdiubah sebagai berikut: no| uraian spek satuan harga bangunan kesehatan pembangunan gedung rawat jalan paket puskesmas pelanggan dbhcht tahun bse| software upgrade dan pemeliharaan singer ketatausahaan keuangan paket dian kristiani diundangkan jepara pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten jepara. edy jatmiko berita daerah kabupaten jepara tahun nomor |
og, rms bupati jepara propinsi jawa tengah peraturan bupati jepara nomor tahun tentang pedoman penyusutan arsipselaku pencipta dan pengelola arsip, maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip, bahwa berdasarkan ketentumengenai penyusutan arsipjepara tentang pedoman penyusutan arsip lingkungan pemerintah kabupaten jepara babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip statis lingkungan kabupaten jepara. penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsipretensi dibawah (sepuluh) tahun, dan atau memindahkan arsip inaktif dari pencipta arsip lkd kabupaten jepara yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun.verifikasi arsip adalah pencernaan ulang daftar arsip usul serah yang dibuat olehinsipbab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi pencipta arsip dalam melaksanakan penyusutan arsip. tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah:pedomkdedomanratnnepara, gan seon heh dia! resmi ndi diundangkan jepara pada tanggal februari sekitar s'hadrah kabupaten jepara 3x. jeda jatmiko dsaprosedur pemindahan arsips asal usul dan asas aturan asli . penataan arsip inaktif yang dipindahkan kedalam boks, dengan rincian kegiatan: menataberkas arsip inaktif kedalam boks arsip. memberi label boks arsip dengan keterangan: lokasi simpan, nomor rak, nomor boks dan nomor berkas. penataan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit pengolahtingkat perkembangan: lokasi simpan (nomor boks arsip), klasifikasi keamanan: hak akses: dasar pertimbangan: dan keterangan. contoh: kop dinas daftar arsip inaktif yang dipindahkan kode uraian tk. dasar aan fiksi lah bayan boks keamanan akses rela ann manainformasi (asli, copy, tembusan), kolom diisi dengan nomor boks arsip, kolom diisi dengan klasifikasi keamanan, kolom diisi dengan hak akses, kolom diisi dengan dasar pertimbangan, kolom diisi dengan keterangan arsip. pembuatankop dinas berita acara pemindahan arsip p nama tanpa gelar" nip niplingkungan pencipta arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun, dilakukan dari pencipta arsip lkd. jepara sri kis) lampiran peraturan bupati jepara nomor tahun tanggal februarib.uraian informasi arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. contoh: kop surat) daftar arsip usul musnah peni arsip arsip tahun jumlah perkembangan keterangan keterangan nomor diisi nomor urut jenis arsip diisi dengan uraian informasi arsip uraian informasi diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip tahun diisi tahun pembuatan arsip jumlah diisi jumlah arsip tingkat perkembangan diisi tingkatan keaslian arsip (asli, copy, atau salinan)kop surat)ncipta arsip penamaan. berdasarkan surat ons pencipta arsipesan hnanwmwena pyeamadisamus samaran (. nip.,.jabatan.) anggota suasana ena aamamnamn aka pes (. nip.,.jabatan.) anggota mena bae ira over feminine (. nip.,.jabatan.) anggota bambu ala amara hak deioknfab ang enam (. nip.,.jabatan.) anggota rka make even beninsmra arangpengawasan. contoh: berita acara pemusnahan arsipcoo.ooooocennnnnnanaaan saksi saksi kepala unit kearsipan kepala unit pengolah) bada han ank unit hukum) even uwesusa relief den gram nen nea nla unit pengawas) kie menara kadis gara mahs5ubatinepara mn, nga kristiani lampiran iii peraturan bupati jepara nomor tahun tanggal februariusul serah nama pencipta arsip sasssassnspas miffaperrowa rendered alamat arena ram aren mendera kode uraian kurun jumlah keterangan mai tema nan s. ta: nmn pia ben smokeksnea yang mengajukan,snnntnakkan mep, sasmewesanna petunjuk pengisian (a) nama pencipta diisi nama pencipta arsip (b) alamat diisi alamat pencipta arsip diisi nomor urut kode klasifikasi diisi dengan kode klasifikasi arsip (apabila memiliki klasifikasi arsip) uraian informasi arsip(lembaran, berkas) keterangan diisi, dsb. penilaian arsip proses penilaiannya sebagai berikut:dan tidakkd. verifikasi secara tidak langsung terhadap fisik arsip yang belum memilikidilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut memeriksa arsip sesuai dengan daftar arsip, menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder, menetapkan status arsip menjadi musnah dan permanen, disimpan sebagai arsip inaktif untuk diserahkan lkd, membuat daftar arsip usul serah, menyampaikan daftar usul serah lkdmelakukan penilaian arsip sesuai dengan jra apabila pemeriksaan fisik arsipnya telah lengkapmelakukan penyerahan arsip statis.ari jepara,.o.o womanakaaan pimpinan lembaga pencipta arsip jabatan ttd nama jelas nip petunjuk pengisian nomor diisi dengan nomor arsip, jenis arsip diisi dengan unit informasi arsip,nilai gunanilai gunanilai guna sekunder.setelah mendapatkandaerah .nan aja ewen pihak kedua pihak pertama jabatan jabatan ttd ttd nama tanpa gelar nama tanpa gelar nip nip bupantlsjepara as) naga uji strandi |
inbupaten pasangkizin usahangkayu publik tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu persetujuan bangunan gedung, bab iii tata cara pelaksanaan ksw ksw olehsesuai dengan ketentuecamatan lingkungan pemerintkecamatan lingkungan pemerintcamcamcamatcamat adalah kepala kecamatan dalam wilayah kabupaten tanah laut. sekretaris kecamatan adalah sekretaris kecamatan dalam wilayah kabupaten tanah laut. sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat kecamatan dalam wilayah kabupaten tanah laut. seksi adalah seksi seksi pada kecamatbab uraian tugas kecamatan lingkungan pemerintah kabupaten tanah laut bagian pertama kecamatan camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan,camatan, menetapkan perencanaan strategik kecamnerapan dan penegakkan peraturan perundang undangan wilayah kecamatan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan: mengkoordinas:: kep) lele) kas), menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri: oo. memberikan petunjuk dan pembinaan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan desa sesuai peraturan yang telah ditetapkan, merencanakan operasional, pembinaan administrasi dan rumah tangga kecamatan: gg. memberikan petunjuk dan pembinaan terhadap upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kerja sesuai peraturan yang telah ditetapkan, r. memberikan petunjuk dan pembinaan terhadap pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yaitu meliputi pembinaan perekonomian, kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan, merencanakan operasional, petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan umum: merencanakan operasional dan kerjasama dengan unit kerja instansi terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum: merencanakan operasional, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peratuerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa serta kemasyarak: dd.ketentraman dan ketertiban: eeerdayaan masyarakat, ffele) kas) gg.hh. mengkoordinasikan staf dan kegiatan dalam rangka penyelenggari. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan kecamatan, kelurahan dan desa: ji. melaksanakan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertibtentraman dan ketertiban kecamatan, kelurahan dan desa: kk. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakaterdayaan masyarakat kecamatan, kelurahan dan desa: il. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembangunan dkemasyarakatan kecamatan, kelurahan dan desa: mm. dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, pp. mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan: ngendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan, wv. menerima laporan kinerja dari bawahan: wwcamateksi tata pemerintahan cc. seksi ketentraman dan ketertiban seksi pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan seksi kemasyarakatan dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua sekretariat sekretarighimpun usulan kegiatan dari masing masing seksi guna penyusunan program kerja kecamatan:camcamcamatan: v. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaicamatankas)camatcamat sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretariatkecamatankecamatkecamatankecamatan:uangan kecamatan, gg. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran kecamatan: melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatankecamkecamatan: mengurus dan menyiapkan keuangan untuk perjalanan dinas pada anggaran rutin kecamatan: xx.kecamatan: melaksanakan administrasi keuangan kecamatan:, . mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran lingkungan kecamatan: ee. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin kecamatan: ff. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin kecamatan, sekretaris camat, humas dan protokokecamatkecamatan: mm.sspimpinan: melaksanakan pemeliharaan kebersihan ruang kerja, ruang ruang pertemuan dan halaman dilingkungan kantor kecamatan, melaksanakan pemeliharaan tanaman dan taman dilingkungan kantor kecamatamenyiapkan dan menyusun pelaksanaan pelayanan konsumsi rapat rapat kecamatan, undangan dan tamu: melaksanakan koordinasi penyelenggaraan humas dan protokolaa. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kepegawaian lingkup kecamatan, bbdd. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan, ee. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit kerja yang dituju: ff. mengatur dan memeriksa surat surat yang ditandatangani oleh pimpinan: gg. melakukan pengiriman dan penerimaan surat berita: hh. membuat daftar nominative pegawai negeri sipil dan pemutakhiran data pegawai lingkup kecamatan kep) lele) kas) liji. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pegawai, kk. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, il. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi pegawai, mmnnpp. melaksanakan proses usul permohonan pensiun pegawai negeri sipil lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: gg. menginventarisasi dan membuat daftar urut kepangkatan duk) setiap tahun: rr. memproses penangan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil: ss. menginventarisasi dan melaksanakan tugas tertib absensi bagi pegawai negeri sipil: tt. melaksanakan penatalaksanaan perbuatan dinas lingkup kecamatan, uu. melaksanakan penatalaksanaan perbuatan berita rahasia, wv. melaksanakan ketatausahaan kepegawaian lingkup kecamatan: ww. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif, xx. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja: yy. melaksanakan pengamanan berita! informasi yang bersifat rahasia dan mengklasifikasikannya: zz. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, aaa. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan: bbbccgggsekretaris camat sesuai dengan bidang tugasnya. bagian ketiga seksi tata pemerintahan kepala seksi tata pemerintahpemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta keagrariaan lingkup kecamata pemerintahan: merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan,ata pemerint: 9g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, meliputi menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan antar desa dandesa ddesa dan kelurahan. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas batas wilayah. melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam hal pajak bumi dan bangunan: menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan,ukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan:: melaksanakan penyediaan pembangunan permukiman wilayah kecamatan: melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang dilimpahkan kecamatan: melaksanakan identifikasi lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah kecamatan,melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan: menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan daerah aliran sungai das):nyiapkan dan menginventarisasi bahan bahan yang diperlukan untuk pembinaan perangkat desa dan kelurahan: mengkoordinasikan pembinaan perangkat kecamatan, xxlandasan kerja: cckepala desa, dd. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu daerah, ee.ff. mengkoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari hari besar nasional daerah, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan kepemerintahan, hh., ii.ji.kk. menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan lurah: il. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba penilaian desa kelurahan tingkat kecamatan: mm. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan instansi pemerintah upt dinas lembaga teknis daerah tingkat kecamatan, nn.pp.gg.rr. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan: ss. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan: tt. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, uu. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam bidang pemerintahan: menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umumsosial politik, pembinaan organisasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang lain, ww. menyelenggarakan mengadministrasikan kegiatan pajak bumi dan bangunan pbb), xx. menyelenggarakan dan mengadministrasikan kegiatan penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum, yy. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data data kependudukan wilayah kecamatan, zz. mengumpulkan bahan, mengolah data dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan: aaa. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban: b. seksi ketentraman dan ketertiban umum umum: merencanakan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum:umumertiban dan ketentraman: menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman menyusun program kerja penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perizin dan landasan kerja, il. membuat konsep naskah dinas dalam rangka memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan: mm. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu daerah: gg.tr.,:laksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat lingkup kecamatancc. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksiee. melaksanakan pengawasan perizinan kecamatan, ff.hh. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan vcd dan pajak restoran untuk pk5, ii. melaksanakan ketegasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor, ji. menerima, mencatat dan memproses pengaduan laporan kejadian dari masyarakat: kk. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat, il, mm.nn.: melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan, pp. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung: gg. melakukan kegiatan pengamanan wilayah: rr. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti: ss: ttmasyarakat dan desa: merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa:masyarakat dan desberdayaan masyarakat dan desa: menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa: menyusun program kerja penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desdesaerdayaan masyarakat dan desa lingkup kecamatan,(aw mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa wilayah kecamatan: kas)pemberdayaan masyarakat dan desa, menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa: menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pemberdayaan masyrakat dan desa wilayah kecamatan,,xx. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan wilayah kecamatan:aa.: bb. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya, cc.dd. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian, eeff.: hh.: ii.: kas) ji. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja instansi terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa wilayah kecamatan: kkil. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamat desa dan kelurahan, nn. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi dan desa, pperdayaan masyarakat desa dan kelurahan wilayah kecamatan: ggwv.. seksi kemasyarakatmasyarakatan, melaksanakan urusan kemasyarakath ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, lte) kas), menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kemasyarakatan: menyusun program kerja penyelenggaraan pembinmasyarakataninaan kemasyarakatan:mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan pembinaan kemasyarakmasyarakatan: menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan: menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan: r. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang kemasyarakatan: mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pembinaan kemasyarakatan wilayah kecamatan: melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, kebudayaan masyarakat lingkungan wilayah kecamatan: mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan: xx. mengumpulkan bahan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah:: kas) mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat wilayah kecamatan: aa.bbcc.: dd.ee.ff.: gg.hh. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar, li.ji., kk.il. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan: mm. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja instansi terkait dalam penyelenggaraan kemasyarakatan wilayah kecamatanmasyarakatan: rrkemasyarakatan wilayah kecamatan: ss. meng:ele) kas)camdan saling berkoordinasi dengan sekretaris camat. pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili camat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut dalam hal camat berhalangan maka ditunjuk sekretaris sebagai pelaksana harian pih) dalam hal camat dan sekretarisa bupati trenggalek salinanengan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran tahun,berita daerah provinsi jawa timur tahun nomorapbn serta dukungan partisipasi' bab iiirangkat daerah senja skpd) tahun bab masa berlaku perubahan rkd tahun merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai pada tanggal agustus dan berakhir pada tanggal desember bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan bupati ini, makawengan aslinya kepala hukum, anik suwardi, s.h., si. pembina tingkat (iv b) nip reg: civ tanggal agustus |
na. peraturan daerah kabupaten halmahera timur nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuang, bahwa pengelolaan keuangan desa dan penyusunan perencanaan pembangunan desa merupakan landasan bagi aparatur desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuanggolahan dan pertanggungjawabanpermusyawaratanmasuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa setelah dikurangi belanja pegawaipendapatan asli desa lainnya yang sah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat. bantuan keuangan dari pemerintah pusattidak dibenarkan diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. bab iii kekayaan desa kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam hurufyg. kekayaan milik desa lainnyl desa. pembayaran utang bab vii, desa sebagaimana dimaksud pada atas, paling lambat (lim, buku pajak ppn pkepada kepala desa,p kas negara. bab pertanggungjawaban pelaksanaan apbdesa bagian pertama mekanisme penyaluran dan pencairan pemerintah desa membuka rekening pada bank terdekat yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa, kepala desa mengajukan permohonan pencairan alokasi dana desa kepada bupati setelah mendapat persetujuan dari camat dan telah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kabupaten, badan pemberdayaan masyarakat dan desa bpmf) akan meneruskan berkas permohonan berikut laporannya kepada kepala dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah dkk), kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dkk) akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah rekening kas desa,keuangan dan kondisi daerah kabupatenepada desa,lampir dalam peraturan daerah ini. bab xiii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada model buku administrasi keuangan desa dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman administrasi desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. semua ketentuan yang mengatur mengenaikeuangan desa dan perencanaan pembangunan desayang bersangkutan. bantuan tersebutmineral bukan logam dan batuan dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainya. ii. demihak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib bpd.dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan atau sumbang"badan hukum" dapat berusah) yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayan ekonomi desa seperti aa. peternakan, perikanan dan agrobisnis," adalah "permodalan dari pemerintah desa" adalah penyertaan modal pada badan usaha milik desa dan kekayaan desa yang dipisahkan. yang dimaksud dengan "kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dan pemerintah desa dan masyarakat" cukup jelasdesa yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desalampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal mei perihal pengelolaan keuangan desa anggaran pendapatan dan belanja desa desa oo. kecamatan .ooooocoooooooooooooooooooo. tahun anggaran kode tahun tahun rekening uraian sebelumnya berjalan ket. pendapatan asli desa hasil usaha desa hasil pengelolaan kekayaan desa tanah kas desa: ( ) tambatan perahu pelelangan ikan yang dikelola desa lain lain kekayaan milik desa hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong lain lain pendapatan asli desa yang sah bagi hasil pajak: bagi hasil pajak kabupaten bagi hasil pbb sen inn innnannnnaan bagi hasil retribusi bagian dana perimbangan keuangan usat dan daerah add send nenek bantuan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa lainnya use leone bantuan keuangan pemerintah see kepala desa dan perangkat desa hibah swasta hibah dari kelompok masyarakat perorangan nan sumbangan pihak ketiga liga jsumbangandari. dog jumlah pendapatan |belanja langsung i2i (belanja pegawai honorarium: ibl honoris panitia belanja barang jasa: beanjaperjalanandinas |belanjabahan material jai belanja modal belanja modal tanah belanja modaljaringan belanja tidak langsung belanja pegawai penghasilan tetap belanja high belanja bantuan sosial: i2244 pendidikan anak usia dini paud) belanja bantuan keuangan belanjatakterdugaenasealalanee, tanggallampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal mei perihal pengelolaan keuangan desa buku kas umum desa oo. kecamatan .oooooooooooooooooooo. tahun anggaran penerimaan pengeluaran tgl. kode rekening uraian p ) rp.) oja| pomenenananananaanallllnnanallan dengan huruf) terdiri dari tunai rp. sak. saldo bank rp. surat berharga rp. aa.lampiran iiierimaan desa .voodoo oo. kecamatan .ooocoooooooooooooo.geluaran desa .voodoo oo. kecamatan .ooocoooooooooooooo. tahun anggaran nomor bku aan nomor spp bukti jumlahharian pembantu desa oo. kecamatan .ooocooooooooooooooo. tahun anggaran penerimaan pengeluaran jumlah tanggal uraian urut rp.) rp.) rp.) jumlah |
peraturan daerah kabupaten halmahera timur nomor tahun tentang badan usaha milikmakabadan usaha milik, (lembag, pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten halmahera timur, bupati adalah bupati halmaherarmainan pemerintah desa kabupaten halmahera timurbadan usaha milik desa selanjutnya disebut bum des adalah badan usaha milik desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan peraturan desa. direksi adalah direksi badan usaha milik desa. dewan pengawas adalah dewan pengawas badan usaha milik desa. komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada bum des, bab pembentukan badan usaha milik desa bagian pertama pembentukan, mendirikan bum des sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku, bum des yang dibentuk oleh (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa, mendirikan bum des sebagaimana dimaksud pada berkedudukan desa berdasarkan prakarsa pemerintah desa, bpd dan atau masyarakat setempat melalui musyawarah desa. prinsip prinsip dasar dalam pembentukan dan pengelolaan bum desa adalah (l) pemberdayaan yaitu meningkatkan ketertiban, kemampuan dan tanggung jawab masyarakat, keragaman yaitu berbagai usaha masyarakat yang menjadi bagian dari unit usaha bum des tanpa mengurangi status keberadaan usaha tersebut, partisipasi yaitu mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab keberlangsungan bum des, demokrasi peraturan desa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuattahun buku dan anggaran, penetapan dan penggunaan laba, pembubaran dan perubahan status hukum, ketentuan peralihan dan penutup. bagian kedua kedudukan dan wilayah kerja (l) badan usaha milik desa berkedudukan desa wilayah kerja badan usaha milik desa adalah didalam desa dan atau luar desa. bagian ketiga bentuk badan hukum bentuk bum des sebagaimana dimaksud dalam harus berbadan hukum. pengesahan bentuk badan usaha yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum des dan ditetapkan dengan akte notarispenetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan. bab iii bagian pertama kepengurusan kepengurusan bum des terdiri dari penasehat dan pelaksana operasional. penasehat sebagaimana dimaksud pada adalahsedikitnya meliputi seorang direktur, seorang sekretaris, membawahi paling banyak (tiga) sub bagian, kepala unit usaha sesuai kebutuhan, staf pelaksana sesuai dengan kebutuhan.. susunan kepengurusan bum des ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pemerintah desa sebagai pengelola bum des dapat menunjuk seorang komisaris. komisaris sebagaimana dimaksud pada berasal dari desa setempat, yang mempunyai kemampuan atau dipandang mampu dalam bidang, manajemen usaha. komisaris sebagaimana dimaksud pada berkedudukan sebagai penasehat dalam bum des. komisaris sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bagian kedua mekanisme pengangkatan pelaksana operasional j0) direksi diangkat berdasarkan hasil musyawarah dengan persetujuan bpd sekretaris dan pelaksana operasional lainnya diangkat oleh direksi, pengangkatan direksi, sekretaris dan pelaksanaan operasional lainnya, ditentukan melalui mekanisme seleksi oleh tim seleksi, pengangkatan, tugas dan fungsi tim seleksi diatur lebih lanjut dengan peratur,, bertakwa kepalmilik desa perusahan desa, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami meneken perusahan, tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahan manapun yang dinyatakan pailit, untuk direksi sehat jasmani dan rohaniserta berumur sekurang kurangnya (dua puluh lima) tahun dan maksimal (lima puluh) tahun, untuk sekretaris, kepala unit usaha, kasual dan staf pelaksana, sehat unutk direksi, sekretaris, kepala unit usaha dan kasualditentukan dalam anggaran dasar. pengurus pelaksana operasional mum des berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, tugasnya, habis masajabatan. bagian ketiga masa jabatan direksi dan pelaksanaan operasional jl) masa jabatan direksi paling lama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan. masa jabatan pelaksanaan operasional lainnya berusia maximal (lima puluh enam) tahun. bagian keempat tugas dan kewenangan jl) bum des. dalam melaksanakan fungsinya penasehat berwenang meminta penjelasan tentang pengelola bum des untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa serta mewakili bum des dalam dan diluar pengadilangembangkan jenis usaha bum des, melaksanamendapatkan bimbingan dalam bidang dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha. jl)dalam peraturan desa dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. kewajiban bum des adalah menjalankan kegiatan usaha secara profesampu memberikan kontribusi kepada pemerintah desa, dan melaporkan secara rutin kondisi keuangan bum des kepada pemerintah desa. bab pengelolaan bagian pertama organisasi (l), organisasi bum des terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa, bum des adalah milik pemerintah desa bukan milik kelompok atau perorangan. bab mekanisme(l)bab vii jenis usaha, permodalan dan bagi hasil usaha bagian pertama jenis usaha bum des sebagaimana dimaksud dalam memiliki jenis usaha yang meliputi usaha jasa, pasar desa, pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan industri(l) permodalan bum des diutamakan bersumber dari desa dan apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal desa. permodalan bum des dapat berasal dari pemerintah desa dan dari luar desa tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, pinjaman modal penyertaan pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkandipisahkan sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan bpd. modal yang bersal dari pemerintah, pemerintah prop(l)viii bagi hasil, penambahan modal usaha, penambahan kas desa. (l)sional dalam peraturan desa dan anggaran dasar anggaran rumah tangga bum des. bab kerja sama (l)masyrakat dan mendorong dengan kemampuan sendirikerja sama. naskah kerjasama sebagiaan dimaksud pada disampaikan kepada camat paling lama (empat belas) hari sejak ditetapkan. bab pembinaan dan pengawasan bagian pertama pembinaan jl) bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen perusahandesa wilayahnya. perangkat daerah sebagaimana wajib memberikan bimbingan teknis kepada bum des, sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. bagian kedua pengawasan jl) pengawasan terhadap pengelolaan perusahaandan persetujuan bpd. bab pembubaran pembubaran bum des ditetapkan dengan peraturan desamei bupati halmahera timur rudy rawan diundangkan masa pada tanggal meibadan usaha milik desa umum sejalan dengan pelaksanaan otonomi desa akan semakin banyak kewenangan yang ditangani oleh desa, hal inihalmahera timuran pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. sehubungan dengan itu perlu kiranya untuk diadakan usaha .desa.dengan menggunakan berbagai metode teknik. jika, pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan lembaga lain yang telah berpengalaman, seperti lsm, konsultasi perguruan tinggi dan sebagainya.usaha milik desa, skema pembiayaan, bentuk peran serta pemerintah desa, bentuk peran masyarakat, bentuk pengawasan bpd, pola pembagian saham dan lain lain. cukup jelas cukup jelas wilayah kerja luar desa merupakan kegiatan usaha diluar desa dengan persetujuan desa tersebutjabatan direksi satu kali dalam satu kali masa jabatan tidak diperpanjang dan tidak dipilih kembusaha yang dijalankan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang secara pengalaman dan kedisiplinan yang tekuni. huruf kegiatan usaha masyarakat yang yang geluti sebagai profesi usaha untuk didorong menjadi usaha yang tetap masyarakjasa air bersih, jasa listrik desa dan usaha lain, penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian meliputi pengolahan tanaman pangan, pengolahan perkebunan, budidaya dan pengolahan peternakan, pengolahan perikanan, dan pengolahan agrobisnis, dan industri ramah tangga dan kerajinan rakyathalmahera timur,, akuntabel danimur. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten halmahe, azas dan pejabat pengelolaan barang milik daerah bagian kesatu ruang lingkup dan azasazas kepastian hukum, cc. azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas, dan azaspembantu pengelola barang terdiri dari kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah selaku pembantu pengelola barang, kepala bidang aset daerah.dengan atasmengatur perawatan barang milik daerah,kekayaanbidang aset selaku pembantu pengelola barang milik daerah bertanggungjawab membantu kepala dkkbis barang inventaris kepada bupati melalui pengelolabupati melaluiatau pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalamberpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar hargabupati,oleh pihak lain dilakukpengelola barang.kelas (rumah jabatan), rumah dinas daerah kelas (rumah instansi pimpinan skpd dan anggota dprd), dan rumah dinas daerah kelashalmahera timurhalmahera timurabupaten,atau bangunan,bupatiyar rupiah)an huruf dapat(l)huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. hibah sebagaimana dimaksud dalam (l)bahwabutirbarang melaksanakan penyertaan modal daerah dengan berpedoman pada perundang undangan yang berlaku dan mendapat pertimbangan pimpinan dprdskpd terkait untuk mendapat pertimbangan pimpinan dprdoleh bupati sesuai dengan perundang undangan yang berlakusesuai dengdinas instansi vertikal daerah,gelolaan barang milik daerah umum,rrihurufzas transparansi yaitucukup jelasyang dimaksud standar kebutuhan adalah standar sarana dan prasarana. s5, pengguna barang menyampaikan berita acara serah ter . cukup jelass5) cukup jelas cukup jelas cukup jelasisinya cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten halmahera timur nomor |
nasaalmahera timur,halmahera timur, bahwa untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf serta sebagai pelaksanaan amanat undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten halmahera timurhalmahera timurhalmahera timur. camat adalah kepala wilayah kecamatan dalam daerah kabupaten halmahera timur. kepala desa adalah kepala desa dalam wilayah kabupaten halmahera timurhalmahera timur yang selanjutnya disebut penduduk halmahera timur adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah (bertempat tinggal tetap) dan memiliki dokumen kependudukan kabupaten halmahera timur. pendatang adalah penduduk wni luar wilayah kabupaten halmahera timur dan orang asing yang bermaksud tinggal sementara daerah dalam jangka waktu (satu) hari sampai dengan (satu) tahun. tamu adalah wni dan orang asing yang berasal dari luar wilayah kabupaten halmahera timur yang melakukan kunjungan dalam waktu terbatas dan tidak untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya kurang atau lebih dari (satu)adilan negeri adalah pengadilan negeri soa sio. pengadilan agama adalah lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perceraian bagi penduduk yang beragama islamadministrasi kependudukan yang terjadi serta menemukan kerangkanyainstansi pelaksana adalah satuan kerja perangkat daerah, yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten halmahera timur hari adalah hari kerja. bab hak dan kewajiban bagian pertama hak dan kewajiban penduduk setiap penduduk halmahera timurberupa surat keterangan pendatang dapat diterbitkan oleh kepala desa lurah setempatberupa surat keterangan tamu dapat diterbitkan oleh kepala desa lurah setempat: pelayanan pencatatan sipil. setiap penduduk halmahera timur mempunyai kewajiban membuat dan mengisi data secara baik dan benar: setiap penduduk halmahera timuruduk halmahera timur yang berada diluar wilayah negara kesatuan republik indonesia mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi diluar wilayah negara kesatuan republik indonesia kepada perwakilan republik indonesia setempat dan setelah kembali halmahera timur melapor kepada instansi pelaksana. bagian kedua hak dan kewajiban dinas dinas mempunyai hak untuk memperoleh. dinas mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi pelayanan, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil penyelenggaraan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas dokumen kependudukan, melakukan verifikasi, validasi dan informdan pengembang dari pelayanan dan pengelolaan dokumen kependudukan, j , danbab iii kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan bagian pertamapenyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupatendinasristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting untuk kepentingan pembangunan daerah, menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada dinas memiliki kewenangan memperoleh data hasil pencatatan perkawinan dan perceraian dan rujuk bagi penduduk beragama islam dari kua kecamat, kepala utd dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat,, pejabat pencatatan sipil memiliki kewenangan meliputi melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, melakukan pembuktian pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk, mencatat dan menandatanganiredaksionaljabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala dinaspunyai tugas dan tanggung jawab dan orang asing untuk pencatatan biodata penduduk wajib membawa surat keterangan kepala desdengan membawa surat keterangan kepala deskartu keluarga kk) penduduk wni wajib membawa surat keterangan kepala desa. penduduk wni wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas melalui kepala desadengan membawa surat keterangan kepolisian,artu tanda penduduk ktp) setiap penduduk wni dan orang asing wajib membawa surat keterangan kepala desa. setiap penduduk wni dan orang asing yang memilik izin tinggal tetap dan sudah mencapai umur tahun atau sudah kawin atau telah kawin wajib memiliki ktp. ktp diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala dinas. bagian ketiga pendaftaran peristiwa kependudukan paragraf perubahan alamat perubahan alamat tempat tinggal wajib dilaporkan kepada dinas. pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dan dicatatkan perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk. perubahan alamat tempat tinggal yang dilaporkan kepada dinas setiap penduduk wajib membawa surat keterangan kepala desa,, lingkungan, rukun tetangga atau rukun warga, perubahan nama lingkungan jalan desa kecamatan kabupaten. paragraf perubahan jenis kelamin perubahan jenis kelamin wajib dilaporkan kepada dinas pelaporan perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dan dicatatkan perubahan jenis kelaminpada dokumen pendaftaran penduduk perubahan jenis kelamin yang dilaporkan kepada dinas setiap penduduk wajib menyertakan surat keputusan pengadilan tentang perubahan jenis kelamiaragraf pendaftaran pindah datang dalam daerah setiap perpindahan penduduk wni dalam daerah dilaporkan kepada desa untuk perpindahan antar desa dalam satu kecamatan dan kepada camat untuk perpindahan antar kecamatan. setiap perpindahan penduduk wni dalam daerah wajib membuat surat keterangan kepala desa tempat awalnya. perpindahan penduduk wnidengan membawa surat keterangan kepala desa. perpindahan penduduk orang asingni yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada kepala desa paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah oleh kepala desakepala desa dan selanjutnyapaling lambat (tiga puluh) hari,kepala desa dan selanjutdesasecara berjenjangdokumen kependudukan ktp yang bersangkutan dicabut atau diserahkan kepada dinas. paragraf pendaftaran pindah datang antar negara penduduk halmahera timur yang pindah luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada dinas. laporan sebagaimana dimaksud pada dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan berdasarhalmahera timurtap oleh pengadilan. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada dinaslaporan pendatang dan tamu setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya desa selambat lambatnya jam sejak tanggal kedatangannya. setiap tamu wajib melaporkan kedatangannya desa selambat lambatnya. bagian keempatbagian kelima atau yang diberi kuasa secara berjenjang kemudian dinas paling lama (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasartidak dikenakan biaya. setiap peristiwa kelahiran dicatatkan ditempat terjadinya kelahirberdasarkan keputusan pengadilan negeri sebagai anak seorang perempuanabut. pencatatan sebagaimana dimaksud dan pejabat pencatatdinas. pejabat pencatatwni yang terjadi luar wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya secara berjenjang selanjutnya dinas paling lambat (tiga puluh) hari sejak kedatangannya. pelaporan sebagaimana dimaksud diterbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran wni luar negeri. bagian ketiga pencatatan lahir mati setiap bayi lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepala desa selanjutnya dinas paling lama (tigapuluh) hari sejak tanggal lahir mati. laporan sebagaimana dimaksud sebagai dasar kepala desa atas nama kepala dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati melalui kepala desa pencatatan lahir mati bagi orang asing dilaksanakan oleh dinas, paling lama (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. pelaporundang undangan, dilakukan atas permintaan yang bersangkutan. pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh kua kec. wajib dilaporkan kepada dinas paling lama (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perkawinaragraf pelaporan perkawinan wni yang terjadi luar wilayah negara kesatuan republik indonesia setiap perkawinan antar penduduk wni atau salah satu penduduk wni yang dilangsungkan ditempat domisili. laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan wni, memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan tentang pembatalan perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan akta. dinas sebagaimana dimaksud pada memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinanpaling lama (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraiwilayah kabupaten halmahera timur, maka dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada dinas yang mencatat perkawinan tersebut. apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh dinas luar negeri, maka dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada instansi yang mencatat perkawinan tersebut lewat perwakilan negara setempat. perceraian yang dilakukan oleh pengadilan agama wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perceraian. paragraf pelaporan perceraian wni yang terjadisecara berjenjang dinas paling lambat (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali tempat domisilisecara berjenjang kepada kepala desa selanjutny, mencatat pinggir pada akta perceraian tentang pembatalan perceraian dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan akkepala desa selanjutnya dinas tempat terjadinya peristiwa kematian paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam dibedakan antara penduduk halmahera timur, penduduk luar halmahera timur. pelaporsecara berjenjang selanjutnya kencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dicatat pada register kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian. paragraf pencatatan kematian yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak jelas tidak diketahui identitasnya pencatatan kematian tetapi tidak jelas tidak diketahui identitasnya dilakukan oleh dinas tempat diketemukan jenazahnya dan dilakukan berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian. laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar dinas menerbitkan surat keterangan kematian. paragraf pelaporan kematian wni yang terjadi luar wilayah negara kesatuan republik indonesia kematian penduduk wni yang terjadi luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga secara berjenjang selanjutnya dinas paling lama (tigasurat tanda bukti kematian wni luar negerimempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan oleh orang tuanya secara berjenjang kepada dinas yang menerbitkan akta kelahiran paling lambat (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh penduduk. pelaporan sebagaimana dimaksudyang menerbitkan akta kelahiran. paragraf pelaporan pengangkatan anak wna oleh wniecara berjenjang selanjutnya dinas paling lambat (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali tempat domisili. laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar dinas menerbitsecara berjenjang kemudian kepada dinas paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. pelaporan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasardiluar kabupaten halmahera timur, pencatatan pengakuan anak yang dilakukan secara berjenjang kemudian dinas yang menerbitkan akta kelahirdiluartuanya secara berjenjang kemudian dinasngesahan anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada dinas yang menerbitkdiluar perkawinan yang sah. bagian kesepuluh pencatatan perubahan nama,perubahan jenis kelamin wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lamawna menjadi wni, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan secara berjenjang serta membawa surat keterangan kepolisian berkepala dinas atau utd instansi pelaksanaecara berjenjang kemudisanakan berdasarkan putusyang bersangkutan secara berjenjang kemudiandan yang menerbitkan akta pencatatan sipil. pembetulan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan atas inisiatif pejabat pencatat sipil, permintaan pemohon. pelaporan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasararagraf pembatalan akta pencatatan sipilakta sebagaimana dimaksud pada sebagai dasarlahir il. surat keterangan pengganti tanda identitas surat keterangan pencatatan sipil setelah menerima keterangan kepala desa. surat keterangan pindah datang penduduk warga negara indonesia dalam satu desa, surat keterangan pindah datang penduduk warga negara indonesia antar desaatas nama dinas. akta setelah menerima keterangan kepala desalama (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan setelah menerima keterangan kepala desa. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada dinas melakukan pendaftaransetelah membuat keterangan kepala des: cc., register akta pencatatan sipil disimpan dinas dan utd instansi pelaksana,kutipan akta pencatatan sipil dan bukti lainya, atau keterangan kepolisiankewenangan tanggungjawab dinas. kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian: cc.,setelah menerima surat keterangan kepolisian dinas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki,vii sistem informasi administrasi kependudukan bagian kesatu pengelolaan siakpemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan izin dari, dan pendataan pendudukup data disaster recovery centre)administrator database dan operator,sesuai dengan pangkat dan golongannya,administratorbupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada perangkatsetelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati, ccbaberatus ribu rupiah) dan penduduk orang asing paling banyakperkawinan dan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam dan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam cc. perceraian sebagaimana dimaksud dalam dan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam kelahiran sebagaimana dimaksud dalam atau ataungakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam il.besar rp. (seratus ribu rupiah). denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan penerimaan daerah yang harus disetor kas daerah. bab xii ketentuan peralihan bentuk, isi dan format dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaannya. formulir formulir isian permohonan pelayanan dokumen kependudukan yang ada masih tetap berlaku, sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaannya.babdari peraturan daerah ini harus telah ditetapkumum. penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang berikan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya...tahun tentang administrasi kependudukan.halmahera timur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini, disamping untuk melaksanakan ketentuan perundang undangan sebagaimana disebutkan dijawab dinas, cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasv de keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitasyang dimaksud denganizin pembuangan limbah cair dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati halmahera timur, menimbang bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah cair yang masuk dalam media lingkungan hidup, sumber sumber air dan atau perairan umum perlu adanya ketentuan yang mengaturnya, bahwa pengaturan terhadap pembuangan limbah cair tersebut dilaksanakan melalui penetapan izin pembuangan limbah caizin pembuangan limbah cair, mengingatndalian pencemaran air,analisis mengenai dampak lingkungan hidupdokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dokumemen lh: keputusan menteri pertambangan dan energi nomor 1211k tahunkabupaten kabupaten halmahera timur nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintizin pembuangbadan lingkungan hidup adalah badan lingkungan hidup kabupaten halmahera timur. izin adalah izin pembuangan limbah cair yang diberikan oleh bupati kepada orang atau badan untuk menggunakan media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum. limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan dan lain lain yang dibuang lingkungan, dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.. sumber air adalah tempat tempat dan badan badan air baik yang terjadi dalam maupun permukaan tanah. instalasi pengolah, fisika, biologi dan atau tabungannya sampai menghasilkan limbah cair yang bisa diterima dengan aman oleh komponentinggi untung penggunaannya. baku mutu limbah cair adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang lingkunganan. kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang kelengkungan. beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang lingkungan. dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan. kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten halmahera timuratas lingkungan hidup. audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukaninstansi yang berwenang. upaya pemantauan lingkungan upl) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh utamanya yang mencakup antara lain jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, cara pemantauan. upaya pengelolaan lingkunganbab pengolahan limbah cair setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri, rumah sakit, perhotelan dan lain lain, dalam kegiatan dapat menimbulkan limbah cair wajib mengelola limbahnya. pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau petunjuk dari instansi teknis. bab iii perizinan limbah yang sudah dikelola sebagaimana dimaksud dapat dibuang sumber sumber air dan atau perairan umum setelah mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. limbah yang dibuang sumber sumber air atau perairan umum tidak boleh melampaui baku mutu limbah cair. izin pembuangan limbah cair berlaku selama (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya maka izin tersebut harus didaftar ulang. syarat dan tata cara pengajuan permohonan dan daftar ulang izin akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab kewajiban pemegang izin setiap orang atau badan yang membuang limbah cair media lingkungan hidup diwajibkan untuk melaksanakan pengolahan limbah cair, mengizinkan petugas pemantau pemeriksa dari instansi terkait untuk memeriksa limbah cair dan ipar ditempat usaha, memberikan keterangan dan informasi kepada petugas badandibangun sedemikian rupa agar mudah dalam pengambilan sampelnya, harus kedap air agar limbah cair tidak merembes dan mencemari lingkungan serta tidak boleh digabungkan dengan saluran air hujan, memeriksakan karateristik buangan limbah cair secara berkala minimal setiap (tiap) bulan sekali, tidak boleh melakukan pengecekan saat membuang limbah cair, melaporkan kepada bupati cg. badan lingkungan hidup apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk instalasi pembuangan limbah, menempatkan surat izin pembuangan limbah cair yang telah diberikan lokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa pemantau,cg. badan lingkungan hidup minimal setiap (tiga) bulan sekali. bab pengawasan, pengendalian dan pembinaan bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, dibidang lingkungan hidup, untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat menunjuk badan lingkungan hidup sebagai instansi teknis untuk melakukan pemantauan limbah cair dan ipar bagi pemegang izin secara berkala, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan oleh pejabat struktural badan lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah, badan lingkungan hidup melakukan pemantauan pengawasan atau pemeriksaan limbah cair dan ipar bagi pemegang izin usaha secara berkala, badan lingkungan hidup mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta pengendalian pemulihan pencemaran air yang dilakukan oleh orang pelaku usaha, pembinaan yang dimaksud pada dapat dilakukan melalui pembinaan mengenai penerapan peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air, pembinaan mengenai pengelolaan air limbah dan atau usaha kegiatan serta air limbah dan lain lain pembinaan mengenai penerapan produksi bersih sebagai upaya pengendalian pencemaran air. dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, cc. membuat salinan dan dokumen untuk catatan yang diperlukan, memasuki tempat usaha dan atau kegiatan, mengambil contoh atau sampel air limbah, memeriksa peralatan, mengambil dokumentasi memotret, dan meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan. penanggung, setiap petugasb sanksi administrasi setiap kegiatan dan atau usaha oleh orang atau badan yang membuang limbah cair kemudia lingkungan hidup dan tidak memenuhi ketentuan dan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu (satu) bulan, peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu (lima belas) hari. izin pembuangan limbah cair dicabut apabila tidak mengindahkan ketentuan melakukan pelanggaran pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran, kerusakan media lingkungan hidup. bab vii ketentuan pidana(dikenakan sanksi yang tertinggi sesuai ketentuan) tindak pidana yang dimaksud pada adalah pelanggaran. bab viii penyidikan pejabat penyidik pengawaslingkunganulai penyidik memberitahukan hal tersebutepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab ketentuan peralihan izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut, dan selanjutnya dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan inizin pembuangan limbah cair umum limbah cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi, jasa organisme yang terdapat dalam sumber sumber air. subjek izin pembuangan limbah cair adalah orang atau badan hukumtelah ditetapkan. objek izin pembuangan limbah cair adalahdapat menghasilkan dan melakukan pembuangan limbah cair sumber air kecuali limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pemerintah dan rumah tangga peror nomor tahun tentang retribusi pelayanan kepelabuhngelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten halmahera timur. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan dan telekomunikasiimur nomor tahun tentang retribusi jasa pelabuhan laut kabupaten halmahera timur,menkepelabuhanankepelabuhananlayanan kepelabuhananlayanan kepelabuhanan, jasa penumpukan. jasa kepelabuhanan lainnya pelayanan terminal penumpang kapal: tanda masuk (pas) pelabuhan: pelayanan air bersih, sewa tanah dan perairan, sewa tanah dan ruangan bangunan: pelabuhan penyebrangan, terdiri dari jasa sandar, tanda masuk (pas) pelabuhan: jasa pemanfaatan dermaga radar), jasa penampungoptimal, gt bulan kapal motor kayu seat boat rp. , gt bulan perahu motor lainnya rp. , gt bulan kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga kal dalam negeri rp.tambat tambatan dermaga besi, beton dan kayu)tambatan pinggiran taludpelayanan barang jasa dermaga barang antar pulau garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) , ton barang lainnya , ton hewan kerbau, sapi, kuda dan sejenis , ekor kambing, babi dan sejenisnya , ekor unggas, ayam dan sejenisnya rp. , ekor hari jasa penumpukan gudang tertutup , ton hari lapangan , ton hari penyimpanan hewan kerbau, sapi, kambing, dsb., orang masuk tanda masuk (pas) pelabuhan pas orang pas harian halaman , orang masuk pas kendaraan (termasuk uang parkir) pas harian truk, bus besar , unittmasuk pick up, minibus, sedan, jeep , unitimasuk mentor dan sejenisnya , unitimasuk sepeda motor , unit masuk gerobak dan sejenisnya , unitimasuk pas tetap truk, bus besar , unit bulan pick up, minibus, sedan, jeep , unit bulan sepeda motor , unit bulan gerobak dan sejenisnya , unit bulan pelayanan air bersih , untuk kepentingan lainnya sewatanah toko, kios warung dan sejenisnya , m? tahun untuk perkantoran , m? tahun sewa ruangan bangunan untuk kantor perusahaan , m? bulan untuk kantor lainnya , m? bulan untuk warung, kantin, dan sejenisnya , m? bulan pelabuhan penyeberangan, meliputi jasa sandar rp. , gt jam tanda masuk (pas) pelabuhan orang rp. sekali masuk kendaraan roda dua rp. unitimasuk kendaraan roda empat rp. unitimasuk kendaraan roda enam rp. unit masuk jasa pemanfaatan dermaga radar) kendaraan roda empat tanpa muatan rp. penyebrangan kendaraan roda enam tanpa muatan rp. penyebrangan kendaraan roda empat dengan muatan rp. penyebrangan kendaraan roda enam tanpa muatan rp. penyebrangan jasa penampung barang gudang tertutup rp. ton m hari lapangan rp. ton mp hari penyimpanan hewan kerbau, sapi, kambing dsb rp. ekor jasa sewa tanah dan bangunan sewa tanah toko, kios warung dan sejenisnya rp. tahun untuk perkantoran rp. tahun sewa ruangan bangunan untuk kantor perusahaan rp. tahun untuk kantor dan lainnya rp. tahun untuk warung, kantin dan sejenisnya;remasjdih.karimun5jdih.karimunkab.go.idelisih rp. cc. sisa lebih kurang pembiayaan anggaran siapajdih.karimunkab.go.id tahun anggaran sebagai berikut jumlah asset rp. jumlah kewajiban rp.rp. saldo akhir kas budsud rp. saldo akhir kas bendahara penerimaan jkn rp. saldo akhir kas per desember2017 rp. jdih.karimunkab.go.idpajak daerah, lampiran daftar piutang retribusi daerah, lampiran daftar piutang lainnyajdih.karimunkab.go.idkarimun tahunkabupaten karimun telah membentuk peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm)arah kebijakan dan program pembangunan kepala daerah;rpm).karimunkab.go.id jdih.karimunkab.go.id |
brimemberikan tunjangan kerja kepada anggota abrianggota abri. kepada anggota abrinya menurut "pg.abri dengan ketentuan bahwa tunjangan kerja tersebut berjumlah sekurang kurangnya rp. , (tujuh ratus rupiah) sebulan. yang dimaksud dengan "penghasilan" dan tunjangan jabatan pimpinan. angkaanggota abri untuk membiayai.pertahanan dan keamanan setelah mendengar menteri keuangan.b.r.i. umum:. sebagai langkah permulaan untuk meningkatkan produktivitas kerja anggota a.b.r.i.anggota a.b.r.i., melainkan khusus diberikan untuk meningkatkan produktivitas para anggota abanggota a.b.r.i.saha usaha kesejahteraan anggota a.b.r.i. yang kini sedang dijalankan. itanggota a.b.r.i. yang diberhentikan dari pekerjaannya dibebaskan dari tugasnya karena alasan alasan luar kehendak atau kesalahanpeternakternakternakan itu dikenakan nasionalisasi:peternakan milik belanda yang dikenakan nasionalisasi. perusahaan peternakan milik belanda yang ada dalam wilayah republik indonesia, sebagaimana terperinci dalam bawah ini, dikenakan nasionalisasi. perusahaan perusahaan peternakan termasuk dalam ialah: perusahaan peternakan sapi pecahan pengalengan bandung) dan kantor melek distribusinya jalan tanah abang jakarta milik n.v' friesche term": perusahaan daging bandung milik n.v. food trading company schilder": perusahaan susu bendokerep, kawedanan genteng, kabupaten banyuwangi milik n.v." cult. maatschappij patymuan: perusahaan susu dan babi kaca" cimahi, bandung milik empis: perusahaan susu lembang, bandung milik westbroek: perusahaan babi desa leiwigadjah cimahi), bandung milik tussen perusahaan susu lembang, bandung milik k.s.j. meyer, perusahaan daging eigen help" bandung milik theo louis:, perusahaan susu dairy boys" malang milik m.h.a. van burn lensing: perusahaan susu semarang milik n.a. letting: perusahaan susu jl. setiabudi, bandung milik alter, ttd. sadjarwo. menteri negara urusan stabilisasi ekonomi, ttd. soeprajogipresiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan seperlunya terhadap peraturan pemerintah tahun supaya memungkinkan pelaksanaan pendaftaran, penyaringan dari pengakuan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia bisa lebih cepat selesainya. mengingat undang undang tahun tentang veteran pejuang keneraskaan republik indonesia lembaran negaraperaturan pemerintah tahun tentang tambahan dan perubahan. mendengar musyawarah kabinet kerja ke pada tanggal januari memutuskan menetapkan perubahan dan tamdiubah menjadi penyaringan dilakukan dua tingkat, didaerah oleh suatu team penyaringan urusan veteran daerah dan dibuat departemen urusan veteran oleh panitia penyaringan urusan veteran pusat, dibantu oleh team penyaringan". seluruhnya hapus diganti dengan baru yang berbunyi team penyaringan urusan veteran daerah diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan menteri muda urusan veteran, demikian pula tentang banyaknya team untuk sesuatu daerah dan banyaknya anggota tiap tiap team. sesuai dengan bunyi yang baru itu maka semua sebutan panitia penyaringan urusan veteran daerah swatantra tingkat diubah menjadi team penyaringan urusan veteran daerah". sub dan berturut turut diubah menjadi: cc.olakan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat syarat, sub diubah menjadi: meneliti pengakuan pengakuan sementara dan penolakan yang telah diberikan oleh koordinator urusan veteran daerah swatantra tingkat diubah menjadi: usul usul dari team penyaringan urusan veteran daerah dan dari panitia penyaringan urusan veteran pusat didasarkan sedapat mungkin atas suatu kebulatan pendapat. didalam hal hal yang memaksa keputusan untuk diusulkan dapat diambil dengan cara pemungutan suara. diubah menjadi: dewan bandingan beranggotakan: menteri muda urusan veteran selaku ketua merangkap anggota. tiga orang wakil legiun veteran republik indonesia dan tiga orang perwira yang ditunjuk oleh menteri pertahanan. cc. sekretaris (bukan anggota) seorang pejabat dari departemen urusan veteran. ditambah satu dan menjadi yang berbunyi bandingan yang diajukan enam bulan kemudian dari tangga! dikeluarkannya surat keputusan penolakan, tidak akan diperhatikan. ditambah satu yaitu yang berbunyi: hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran penyaringan dan pengakuan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dan kehancurannya pengaturannya diatur oleh menteri muda urusan vetersemua undang undang: mengingat: undang undang dasar: dan undang undang nomorndang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang yang dengan berlakunya undang undang nomor tahun telah menjadi undang undang, sejak itu disebut sebagai berikut nomor undang undang darurat setelah menjadi undang undang tetap tidak diubah, hanya dibelakang nomor itu ditambah huruf drt, nomor peraturan pemerintah pengganti undang undang setelah menjadi undang undang tetap tidak diubah, hanya dibelakang nomor itu ditambah huruf prpketentuan ketentuan berlaku juga untukuntuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun diadakan kerjasama antara menteri menteri dan pimpinan komisi komisi dalam dewan perwakilan rakyat gotong royong (selanjutnya disebut panitia kerjasama menteri komisi dewan perwakilan rakyat). panitia kerjasama menteri komisi dewan perwakilan rakyat dipimpin oleh badan pimpinan kerjasama, yang terdiri dari pihak kabinet kerja: menteri pertama, wakil menteri pertama menteri penasehat hukum, menteri kehakiman, menteri penghubung dewan perwakilan rakyat majelis permusyawaratan rakyat dan pihak dewan perwakilan rakyat gotong royong: pimpinan dewan perwakilan rakyat gotong royong, dengan menteri pertama sebagai ketua kesatu dan ketua dewan perwakilan rakyat gotong royong sebagai ketua kedua. badan pimpinan kerjasama menentukan tatakerjanya sendiri menentukan dasar dasar penyesuaianketetapan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor dan nomor ii m.p.r.s. menentukan tatakerja panitia panitia kerjasama menteri komisi dewan perwakilan rakyat, meneliti usul asal dari panitia kerjasama menteri komisi dewan perwakilan rakyat menyampaikan usul usul kepada pemerintah. panitia kerjasama menteri komisi dewan perwakilan rakyat menyampaikan kepada badan pimpinan kerjasama dalam waktu bulan:idalamnya sudah selesai dilaksanakan ataupun yang sudah dicabut (daftar a), daftar undang undang darurat yang hanya perlu disesuaikan dengan perubahan susunan ketatanegaraan karena berlakunya kembali undang undang dasar (daftar b), disertai usul usul penyesuaian: cc. daftar undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang yang perlu disesuaikan dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor dan atau nomor ii m.p.r.s. (daftar c), disertai. usul usul penyesuaian. badan pimpinan kerjasama meneliti usul usul termaksud dalam dengan dasar dasar penyesuaian termaksud dalam bawah huruf dengan mendengar laporan menteri dan laporan seorang pimpinan komisi dewan perwakilan rakyat yang bersangkutan. badan pimpinan kerjasama menyampaikan kepada pemerintah daftar daftar tersebut dalam bawah huruf dan daftar dan disertai usul usul penyesuaian. sekretaris negara mengumumkan dalam lembaran negara republik indonesiaperaturan pemerintah ini dapat disebut dengan nama peraturan pemerintah penyesuaian undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang" dan berlaku mulaipada tanggal maret presiden republik indonesia sukarno diundangkanumum. undang undang nomor tahun yang menetapkan semua undang undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang undang, yang hingga tanggal desember belum mendapat pengesahan atau persetujuan dewan perwakilan rakyat, menjadi undang undang menentukan dalam bahwa, peraturan peraturan negara termaksud dalam (yaitu yang ditetapkan menjadi undang undang),i mars dan ii mars dalam penjelasan dinyatakan bahwa untuk (penyesuaian)meskipun menurut undang undang dasar pelaksanaan tiap tiap undang undang dengan sendirinya diatur dengan peraturan pemerintah, apabila undang undang itu memerlukan peraturan pelaksanaan, undang undang tahun menekankan bahwaini berarti bahwa undang undang tahun itu memerlukan peraturan pelaksanaan, tidak saja untuk melaksanakan penyesuaian termaksud dalam akan tetapi juga untuk pelaksanaan pokok undang undang sendiri, yaitu menetapkan undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) yang jumlahnya buah sekaligus menjadi undang undang. jadi melaksanakan undang undang tahun mengenai dua hal, yaitu bagaimana melaksanakan penetapan buah undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang menjadi undang undang itu terhadap masing masing undang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang, bagaimana melaksanakan penyesuaian undang undang bekas undang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang itu dengan ketetapan ketetapan mars dan ii mars pelaksanaan yang dimaksud atas bawah angka huruf ialah bagaimana caranya menggantikan undang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang itu dengan undang undang. dengan prosedur pengesahan atau persetujuan biasa undang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang satu demi satu diganti dengan undang undang biasa yang mempunyai nama, nomor, dan tahun sendiri. bagaimanakah dengan buahsatu undang undang. peraturan pemerintah ini mengatur penggantian undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang itu sedemikian hingga hanya penyebutannya saja diganti. supaya penyebutan itu singkat dan menunjukkan bahwa undang undang yang disebut itu menggantikan undang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang maka cara penyebutannya demikian. nomor undang undang darurat menjadi nomor undang undang ditambah dengan drt. nomor peraturan pemerintah pengganti undang undang menjadi nomor nomor undang undang ditambah dengan prp.jadi misalnya undang undang darurat tahun tentang pengawasan orang asing menjadi undang undang drt. tahun tentang pengawasan orang asing". peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun tentang perusahaan negara" menjadi undang undang prp tahun tentang perusahaan negara". dalam nama dan dalam isi undang undang bekas undang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang itu perkataan undang undang darurat" atau peraturan pemerintah pengganti undang undang" tentu saja diganti dengan perkataan undang undang". meskipun suatu peraturan yang tidak berlaku lagi sesungguhnya tidak ada namun supaya undang undang darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang undang yang tidak berlaku lagi tidak seperti terkatung katung keadaannya, maka peraturan peraturan itu diganti juga dengan undang undang dengan cara penyebutan seperti atas. dalam menyusun cara kerjasama antara pemerintah dan dpr untuk melaksanakan ketentuan undang undang tahun maka hal hal yang menjadi pokok ialah dengan kerjasama ini tugas dan wewenang pemerintah maupun dpr gr dalam membentuk undang undang tidak berubah: peraturan peraturan yang telah menjadi undang undang itu hanya dapat dirubah dengan peraturan setaraf, jadi dalam hubungan kerjasama pemerintah dan dpr gr ini, hanya dapat dirubah dengan undang undang, tugas kerjasama mengajukan usul usul dalam waktu tertentu: yang diajukan oleh kerjasama pemerintah dpr gr ialah usul usul penyesuaian undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya undang undang tahun dengan ketetapan ketetapan mars i mars dan ii mars melihat hal hal yang dikemukakan atas, maka tugas kerja sama pemerintah dpr ialah a.menyisihkan terlebih dahulu undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang yang dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi karena perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalahnya sudah selesai dilaksanakan ataupun karena sudah dicabut, b.meninjau peraturan peraturan yang masih berlaku dan telah menjadi undang undang itu apakah peraturan peraturan itu sesuai dengan ketetapan ketetapan mars dan i mars ,mengajukan usul usul penyesuaian, yang harus diajukan dalam waktu yang tertentu. tidak menjadi tugas kerjasama pemerintah dpr gr ialah meninjau peraturan peraturan termaksud untuk mengatur kembali masalah masalah yang telah diatur dalam peraturan peraturan itu. ada suatu penyesuaian yang susah menjadi kebiasaan dalam hukum kartanegara peralihan indonesia dilakukan tidak dengan perubahan susunan ketatanegaraan. penyesuaian ini tidak dilaksanakan dengan perubahan perubahan secara formil, yang mungkin memerlukan waktu sangat lama dan mungkin akan menimbulkan pendapat bahwa yang belum disesuaikan, berlaku sebagaimana ditulis, atau sama sekali tidak berlaku. penyesuaian itu diserahkan kepada petugas masing masing yang menjalankan peraturan. undang undang darurat yang dengan undang undang tahun menjadi undang undang, mungkin memerlukan penyesuaian, karena undang undang darurat itu dibuatnya masih dalam kekuasaan dan suasana undang undang dasar sementara bahkan ada yang dari zaman ris. soal cara penyesuaian ini menjadi lain, karena undang undang darurat itu ditinjau untuk menyesuaikan dengan ketetapan ketetapan mars. kalau dalam peninjauan yang disusul atau tidak disusul dengan penyesuaian dengan ketetapan ketetapan mars ini, tidak diadakan penyesuaian pula dengan perubahan susunan ketatanegaraan maka peraturan peraturan yang telah melewati peninjauan itu seakan akan berlaku sebagaimana ditulis, padahal harus ditafsirkan seperti peraturan peraturan lain dari zaman undang undang dasar sementara atau zaman ris. maka hendaknya undang undang darurat ini sekalian dengan peninjauan peraturan peraturan itu disesuaikan dengan perubahan susunan ketatanegaraan. dalam hal ini harus diperhatikan pula bahwa penyesuaian itu tidak bermaksud untuk mengatur masalahnya kembali. pekerjaan penyesuaian ini sebaiknya ditugaskan juga kepada kerjasama pemerintah dpr gr, maka tugas kerjasama ditambah dengan cc. mengajukan usul usul penyesuaian undang undang darurat dengan perubahan susunan ketatanegaraan. usul usul dari kerjasama pemerintah dpr itu akhirnya dikemukakan kepada pemerintah. usul perubahan undang undang bekas undang undang darurat atau bekas peraturan pemerintah pengganti undang undang diajukan dpr secara biasa, yaitu dengan amanat presiden atau dengan usul inisiatif dpr. selanjutnya dapat diharapkan tahun rancangan undang undang penyesuaian itu diselesaikan dengan acara yang sesingkat singkat nya menurut peraturan tatatertib dpr gr. kerjasama pemerintah d.p.r. g.r. itu sebaiknya diselenggarakan oleh masing masing menteri yang tentunya paling menyetujui masalahnya bersama dengan pimpinan komisi d.p.r. g.r. yang bersangkutan, yang merupakan panitia panitia dengan nama panitia kerjasama menteri komisi d.p.r. berhubung dengan tugas kerjasama mengemukakan usul usul penyesuaian maka supaya ada keseragaman dalam dasar dasar penyesuaian dan dalam tata kerja maka panitia panitia itu dipimpin oleh sebuah badan, bernama badan pimpinan kerjasama, yang terdiri dari menteri pertama, wakil menteri pertama bersama orang menteri dan pimpinan d.p.r. g.r., yaitu ketua dan wakil wakil ketua badan pimpinan kerja sama mengatur tatakerja sendiri, tata kerja panitia panitia kerjasama menteri komisi d.p.r. dan menentukan dasar dasar penyesuaian. usul usul dari panitia panitia kerja sama menteri komisi d.p.r. disampaikan kepada badan pimpinan kerjasama, yang meneliti usul usul itu dengan mendengar menteri dan seorang pemimpin komisi. kemudian badan pimpinan kerjasama menyampaikan usul usul kepada pemerintah. usul usul panitia panitia kerjasama formil tidak mengikat siapa siapa, pun usul usul badan pimpinan kerjasama, akan tetapi dapat diterapkan usul usul undang undang penyesuaian diselesaikan dalam waktu yang singkat. demi sudah cukup jelas. daftar tersebut dalam dibawah huruf dan dalam adalah daftar dariyaitu ataupun karena sudah dicabut. jadi peraturan peraturan termaksud tidak berlaku lagi bukan karena dinyatakan demikian. pengumuman oleh sekretaris negara dimaksud sebagai pemberitahuan supaya terang bagi umum bahwa diantara undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang yang formil diganti dengan undang undang itu ada yang tidak berlaku lagi dan diketahui peraturan peraturan man1 tln |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang perusahaan muatan kapal laut presiden republik indonesia, menimbang: bahwa ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perekonomian indonesia pada waktu ini, sehingga pekerjaan bongkar muat kapal dan penimbunan serta pengangkutan barang pelabuhan dapat dijalankan secara lancar, mengingat: undang undang dasar, undang undang dasar, undang undang prp tahun undang undang bedrijfsreglementering lembaran negara tahun instruksi presiden inst. ko. t.o.e. tahun peraturan pemerintah tahun tentang perusahaan muatan kapal laut, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah tahun memutuskan menetapkan: mengubahtentang perusahaan muatan kapal laut, sehingga ketentuan ketentuan dalam peraturan peraturan pemerintah itu seluruhnya berbunyi seperti termuat pada dibawah ini ketentuan pengertian. dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan: perusahaan ialah perusahaan yang mengurus barang muatan yang akan dikirimkan melalui laut dan atau yang dibongkar dari kapal untuk disalurkan, termasuk didalamnya rangkaian pekerjaan membongkar memuat barang dari kapal termasuk menyusunnya diatas kapal, memindahkan barang tersebut dari kade segudang atau sebaliknya, mengurus barang barang tersebut didalam gudang dan atau tempat penimbunan, menimbang, menghitung, mengukur, mengambil contoh, menguji, menandai, dan atau membungkus kembali barang termasuk semua pekerjaan yang bersangkutan, mengurus pemindahan barang dari gudang ketempat penimbunan lain dan sebaliknya, barang ialah semua barang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan yang akan dikirim melalui laut dan atau dibongkar dari kapal selama barang tersebut menjadi atau ada didalam pengawasan jawatan bea cukai, cc. kapal ialah semua alat pengangkutan diairi yang memuat barang, ton ialah seribu kilogram atau satu meter kubik, surat izin ialah baik yang berupa vergunning maupun licenti yang bentuknya ditetapkan oleh menteri: menteri ialah menteri perhubungan laut, perusahaan negara adalah perusahaan negara yang dimaksudkan dalam undang undang tahun perizinan. semua perusahaan termaksud dalam huruf harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh menteri. perusahaan yang dapat memperoleh izin adalah perusahaan pelayaran negara, perusahaan negara yang khusus melakukan pekerjaan muatan kapal laut yang ada dibawah pengawasan dan koordinasi badan pimpinan umum maritim, cc. perusahaan negara tertentu, setelah mendengar pendapat menteri yang bersangkutan, perusahaan pelayaran pantai regional yang merupakan usaha bersama (campuran) antara swasta dan pemerintah daerah: perusahaan swasta yang khusus melakukan pekerjaan muatan kapal laut. syarat syarat. d0) syarat syarat untuk mendapat surat izin adalah perusahaan harus berbentuk badan hukum, yang didirikan menurut peraturan peraturan yang berlaku indonesia, pemegang saham dari perusahaan tersebut harus warga negara indonesia, cc. perusahaan harus dikuasai dan diurus oleh warga negara indonesia. syarat syarat tersebut pada tidak berlaku terhadap perusahaan negara. selain syarat syarat tersebut pada perusahaan harus memenuhi syarat syarat dalam hal peralatan kerja, keahlian, cc. tenaga kerja perburuhan, kapasitas kerja, kecepatan kerja, pertanggungan jawab terhadap barang dikerjakan: pertanggungan jawab fiskal, tari jasa dan lainnya: yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri. menteri dapat menambah syarat syarat lainnya yang dianggap perlu. penolakan permohonan izin. permohonan izin dapat ditolak apabila perusahaan tidak dapat memenuhi syarat syarat tersebut dalam menurut pendapat menteri untuk sesuatu pelabuhan tertentu jumlah perusahaan yang ada pelabuhan tersebut telah dianggap cukup jumlahnya yang disesuaikan dengan fasilitas pelabuhan dan jumlah barang yang keluar masuk pelabuhan yang bersangkutan meskipun perusahaan telah memenuhi syarat tersebut dalam cc. akan menimbulkan akibat yang berdentang dengan kepentingan masyarakat, baik masyarakat umumnya maupun kepentingan masyarakat setempat. pencabutan surat izin. d) pencabutan surat izin perusahaan dapat dilakukan apabila perusahaan tidak memenuhi lagi syarat tersebut dalam mengobarkan surat izin tanpa izin, cc. memindahkan hak atas saham tanpa izin, menyalahgunakan surat izin, dengan sengaja memberi laporan perusahaan yang tidak benar, melanggar ketentuan ketentuan peraturan ini dan peraturan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh pejabat pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan ini .perusahaan melakukan perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. pengawasan pengusutan. d) dalam melaksanakan peraturan ini menteri dalam hal menyangkut pejabat pejabat diluar lingkungan departemennya, setelah mendengar menteri yang bersangkutan, berwenang untuk menunjuk pejabat untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan yang ada dalam daerahnya, mengadakan tindakan tindakan pelaksanaan yang bersangkutan dengan tugas tugasnya yang diberikan berdasarkan peraturan ini. selain pejabat yang pada umumnya bertugas mengusut pelanggaran, maka pejabat yang diberi wewenang berdasarkan peraturan ini dapat pula melakukan pengusutan pengusutan pelanggaran terhadap maksud peraturan ini. pembekuan perusahaan. d) jika perusahaan melakukan perbuatan perbuatan termaksud dalam pejabat yang diberi wewenang berdasarkan peraturan ini dapat melakukan tindakan sementara sambil menunggu penetapan pencabutan surat izin. setelah menetapkan pencabutan surat izin berlaku pejabat termaksud dalam diberi wewenang untuk menguasai perusahaan tersebut dan mengambil tindakan tindakan lain yang dipandang perlu. dalam waktu sebelum pencabutan surat izin tersebut ditetapkan, perusahaan diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan kepada menteri. retribusi. untuk mengganti ongkos yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini dan peraturan pelaksanaannya perusahaan diwajibkan membayar uang retribusi yang cara dan jumlahnya ditetapkan oleh menteri. peraturan pelaksanaan. untuk kepentingan penyelenggaraan peraturan pemerintah ini menteri berwenang mengadakan peraturan pelaksanaannya. peraturan peralihan. d0) perusahaan yang pada saat diundangkannya peraturan pemerintah ini telah mempunyai izin berdasarkan peraturan pemerintah tahun harus mengajukan permohonan kembali kepada menteri dalam waktu bulan setelah berlakunya peraturan ini untuk mendapat surat izin yang berdasarkan peraturan pemerintah ini. selama waktu permohonan itu sementara izin lama tetap berlaku sampai mendapat izin baru atau ditolak dicabut. permohonan dari perusahaan tersebut dalam huruf yang pada saat diundangkannya peraturan pemerintah ini tidak mempunyai izin berdasarkan peraturan pemerintah tahun tidak akan dipertimbangkan sampai pada saat yang akan ditentukan oleh menteri. penutup. d0) peraturan pemerintah ini disebut peraturan perusahaan muatan kapal laut hal hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah ini diatur oleh menteri. peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut hinggichsan. penjelasan peraturan pemerintah tahun tentang peraturan perusahaan muatan kapal laut penjelasan umum. segala ketentuan ketentuan mengenai perusahaan muatan kapal laut p.p. dan p.p. perlu diubah secara keseluruhan dengan menyesuaikannya kepada perkembangan ekonomi nasional, mengingat kebijaksanaan pemerintah yang digariskan dalam d0) amanat presiden tentang garis garis besar pimpinan ekonomi nasional menjelang pembebasan irian barat dalam tahun tertanggal mei instruksi presiden untuk memperkuat front ekonomi inst. t.o.e. tahun khususnya angka mengenai penghentian rintangan rintangan lalu lintas barang, undang undang prp tahun tentang perusahaan negara, perubahan tersebut dibawakan kepada dua jurusan, yaitu untuk mengurangi menghapuskan rintangan rintangan lalu lintas barang dilaut dan didaerah pelabuhan, dan untuk memajukan perusahaan perusahaan nasional secara terpimpin dibidang pengakuan laut milik negara maupun swasta ataupun campuran negara swasta. kesemuanya itu dengan tidak boleh mengurangi kepentingan kecakapan tehnis dan bonafidenya perusahaan perusahaan itu sendiri, justru merupakan unsur unsur untuk dinaikkan tingkatnya. cc. dengan pengertian pengertian tersebut diatas itulah pemerintah melakukan penguasaan dan atau pengawasan segala usaha dibidang pengangkutan muatan laut. penjelasan demi ini menunjukkan bahwa seluruh mata rantai pekerjaan itu merupakan kesatuan dan tidak lagi seperti dalam peraturan pemerintah tahun yang membagi pekerjaan dan perizinannya menjadi bagian. dengan demikian pemegang izin berdasarkan peraturan ini diperkenankan melakukan dan bertanggung jawab atas seluruh rantai pekerjaan sejak barang masih dikawal sampai diluar gudang atau sebaliknya, tergantung kepada kebutuhan dan keadaan. dimaksudkan agar terdapat perbedaan pengertian antara barang barang biasa dan barang muatan kapal laut, karena bukanlah maksud dari peraturan ini untuk mengatur pengurusan dari tiap tiap barang. cc. s d cukup jelas. izin untuk perusahaan tersebut pada huruf dan hanya mengenai barang barangnya sendiri diangkut dimuat, sedangkan izin untuk perusahaan perusahaan tersebut pada huruf dan dapat mengenai barang barang fihak ketiga. cukup jelas. d cukup jelas. ketentuan peralihan ini perlu untuk mencegah kekosongan (vacuum) pengaturannya, maka semua izin berdasarkan p.p. tetap berlaku selama waktu permohonan, yaitu bulan. kebalikannya, dalam waktu bulan tersebut menteri harus sudah memberi ketetapan izin baru atau menolak mencabut izin yang lama. ketentuan iniebutan peraturan perusahaan muatan kapal laut itu perlu diberikan untuk memudahkan mengenal membedakan peraturan peraturan pemerintah yang telah diubah ini. berlaku surut hingga tanggal juni ini berhubung semua izin berdasar p.p. telah habis waktunya pada tang gal itu, maka perlu mengingat adanya peraturan peralihan dalam peraturan perusahaan muatan kapal laut initanian negara presiden republik indonesia, menimbang:, bahwa untuk kesempurnaan organisasi dianggap perlu untuk melebur kedalam perusahaan tersebut perusahaan perusahaan pertanian negara kesatuan kesatuan jawa barat, jawa tengah, jawa timur dan baliundang undang prp.tanian negara". bab pendirian. dengan nama perusahaan pertanian negara", disingkat pertani", di. perusahaan perusahaan pertanian negara kesatuan jawa barat termaksud dalam peraturan meme lintah tahun kesatuan jawa tengah termaksud dalam peraturan meme lintah tahun cc. kesatuan jawa timur termaksud dalam peraturan meme lintah tahun kesatuan bali termaksud dalam peraturan pemerintah tahun dengan ini dilebur kedalam pertani termaksud pada diada diserahkan beralih kepada pertani termaksud pada sebagian hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk sebagian pegawai pekerja dari badan pimpinan umum perusahaan pertanian negara, ter maksud dalam peraturan pemerintah tahun perusahaan pertanian negara kesatuan sumatera selatan termaksud dalam peraturan pemerintah tahun cc. perusahaan pertanian negara kesatuan sulawesi selatan tenggara termaksud dalam peraturan pemerintah tahun diserahkan beralih kepada pertani termaksud pada soal soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan pada dan diatur oleh menteri pertanian dan agraripertanian dan agraria, cc. perusahaan" salah perusahaan pertanian negara termaksud dalam direksi" salah direksi perusahaand) perusahaan berkedudukan jakarta dan mempunyai cabang cabang didaerah daerah tingkat sumatera selatan, jawa barat, jawa tengah, jawa timur, bali, nusa tenggara barat, sulawesi selatan tenggara dan daerah istimewa yogyakarta. perusahaan dapat mendirikan cabang cabang dilain daerah tingkat dengan persetujuan menteri. tujuan dan lapangan usaha. d) perusahaan turut membangun ekonomi nasional khususnya dibidang pangan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan memberikan jasa jasa kepada rakyat tani untuk memperbesar produksi dan mempertinggi taraf hidupnyaekonomis yang sehat bertugas menyediakan bahan bahan barang barang kebutuhan rakyat gani yang berhubungan dengan usaha meningkatkan pro diksi pertanian, mengatur dan turut memberikan kredit kepada petani cara kooperatif, dan jika perlu juga kepada petani petani perseorangan, cc. mendorong perkembangan koperasi koperasi produksi per tangan. pelaksanaan usaha perusahaan. pada prinsipnya perusahaan menjalankan usaha usahanya sampai ketingkkatan cabangnya daerah daerah tingkat pelaksanaan usaha usaha perusahaan daerah daerah tingkat disalurkan melalui pusat pusat koperasi produksi pertanian menurut peraturan bersama dari menteri dan menteri koperasi. modal dan cadangan. d) modal perusahaan ditetapkan sebesar rp. (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah).d) perusahaan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang presiden direktur dan paling banyak tiga orangazas azas gotong royong antara anggota anggota direksi, presiden direktur bertanggung jawab kepada menteri dari para direktur.gota direksi yang bersaing hanggota direksi yang bersangkutan. d) direksi dalam batas batas kekuasaa seperti diatur dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan. direksi dalam batas batas kekuasaan sant i speraturan pemerintah dan tahun dicabutsekretaris negara,residen republik indonesia, menimbang: bahwa untuk melaksanakan keputusan presiden republik indonesia tahun tentang perubahan dan pemindahan serta pembangunan lintas lintas kereta api dalam wilayah jakarta raya, perlu diatur lebih lanjut tentang peruntukan dan penggunaan tanah tanah untuk keperluan rencana tersebut, bahwa hak menguasai tanah dari negara, sebagaimana dimaksud dalam undang undang pokok agraria memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah demi mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat, mengingat undang undang dasar undang undang pokok agraria undang undang huruf dan dan cc. keputusan presiden tahun memutuskan menetapkan peraturan pemerintah. jalur jalur tanah terletak dalam wilayah jakarta raya yakni: jalur tanah selebar mulai dari replacement k.a tanjung priok menuju arah timur sampai kali sunter sepanjang lalu melewati kali sunter membelok tenggara sepanjang menuju arah selatan sepanjang dan kemudian membelok jurusan timur daerah cakung. jalur tanah selebar 200m sebelah selatan jalan k.a. karawang sepanjang daerah cakung. daerah seluas h.a. sekitar bengkel dan stasion p.n. k.a. manggarai yang berbatasan dengan: sebelah tenggara kali ciliwung, sebelah barat daya jalan bukit duri putaran, sebelah barat laut sampai jalan pasar minggu, sebelah timur laut jalan pasar minggu. jalur tanah selebar yang berupa lengkung mulai dari jalan perlintasan utara tebet sampai berhubungan dengan stasion jatinegara. jalur tanah yang berupa lengkung selebar mulai dari kabel tegangan tinggi karet kuburan melintasi banjir kanal sepanjang sampai bertemu dengan lintas k.a. tanah abang manggarai, yang lebih dapat dijelaskan dalam peta situasi skala terlampir, diperuntukkan untuk tanah lintas lintas kereta api dengan tujuan dan dari jakarta raya. kepada setiap orang yang mempunyai hak atas jalur jalur tanah termaksud dalam diwajibkan memberi kesempatanorang termaksud akibat tindakan yang berwajib itu, diganti oleh negara. orang orang yang mempunyai suatu hak atas jalur jalur termaksud dalam harus melepaskan hak itu kepada negara. harga tanah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku untuk instansi instansi pemerintah dalam hal memperoleh tanah. menteri pertanian dan agraria mengatur lebih lanjut pelaksanaan dan atas. untuk memperlancar pelaksanaan peraturan pemerintah ini, maka presiden dapat membentuk panitia pelaksana dan. lantang muda tama korps komandokorps komando angkatan laut republik indonesia, bahwa sesuai dengan hal tersebut sudah selayaknya tanda kehormatan itu disebut: satya lantang muda tama korps komando"mendengar presidium kabinet republik indonesia. memutuskan: menetapkan: peraturan pemerintah tentang satya lencana muda tama korps komando"adakan dengan tujuan untuk memberi kehormatan penghargaan pada mereka yang berjasa besar dalam tugas korps komando guna kelangsungan serta kesempurnaan tugas dan kejayaanadalah tanda kehormatan dan penghargaan terhadap jasa karya para anggota korps komandobagi dalam (dua) kelas, yaitu kelas satu dan kelas dua. satya lencana muda tama korps komando" angkatan laut republik indonesiaini berbentuk segi lima panjang dengan dua sudut bagian atas siku siku dan berwarna sebagai berikut: dasar pita penggantung berwarna kuning dengan lajur biru ditengah tengah yang memanjang dan berukuran lebar milimeter, pada kedua sisi masing masing terdapat satu lajur kuning memanjang yang berukuran milimeter, disamping kanan kiri lajur kuning terdapat lajur yang berwarna merah dan berukuran masing masing milimeter dan pada pinggir kiri pita tersebut terdapat lajur kuning memanjang yang berukuran milimeter. satya lencana muda tama korps komando" angkatan laut, berbentuk bulat dan berwarna perunggu yang pada sisi depan terdapat tulisan muda tama korps komando" pada lingkaran atas dan lesu bhumyangca jagalah" pada lingkaran bawah dan ditengah tengah bulatan terdapat miniatur jangkar bersilang yang ditengah tengah jangkar ini terdapat tanda korps komando yang pada maknanya menggambarkan kokohnya korps komando angkatan laut republik indonesia. pada sisi kirinya terdapat kata kata angkatan laut republik indonesia" yang melingkar dalam bulatan. garis tengah satya lencana ini berukuran milimeter. pada pita satya lencana muda tama korps komandokorps komando" angkatan laut republik indonesiasepertihak memakai satya lencana muda tama korps komando" angkatan laut republik indonesiakorps komando" angkatan laut republik indonesidiatur dalam.korps komando": bahwa dalam rangka penyempurnaan susunan kabinet dikira, maka dipandang perlu untuk mengubah susunan dewan lalu lintas devisa. mengingat:perubahan susunan dewan lalu lintas devisa diubah lagi sehingga susunan dewan lalu lintas devisa adalah sebagai berikut: wakil perdana menteri bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sebagai ketua, menteri keuangan sebagai wakil ketua dan anggota, cc. menteri perdagangan sebagai anggota, menteri perindustrian dasar ringan sebagai anggota, deputy menteri urusan bank sentral gubernur bank negara indonesia sebagai anggota. deputy menteri urusan bank sentral gubernur bank negara indonesia bertindak sebagai pelaksana tugas sehari hari dari dewan dan juga selaku pimpinan dari biro sebagaimana dimaksud dalam dari undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomorperaturan tentang gaji pegawai negeri sipil ter, tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan gaji baru. mengingat: undang undang dasar 1945j ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor xxxiii mars 1967j. memperhatikan: saran saran dari panitia negara pembaharuan pokok pokok kepegawaian negeri dan perusahaan negara. memutuskan dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini: menetapkan peraturan pemerintah tentang gaji pegawai negeri sipil republik indonesia tahun p.g.p.s. bab gaji pokok dan penghasilan penghasilan lainnya. umum, pegawai negeri sipil, untuk selanjutnya disebut pegawai, diangkat dalam pangkat pangkat tersebut dalam lampiran peraturan ini dengan pemberian gaji pokok yang termuat dalam daftar gaji dalam lampiran ditambah dengan tunjangan tunjangan menurut peraturan ini. pengangkatan dalam suatu pangkat termaksud dalam diatas ini, dilakukan untuk menjalankan tugas tugas pekerjaan dalam jabatan negeri yang disediakan untuk pangkat yang bersangkutan. nama jabatan bagi tugas pekerjaan dalam jabatan negeri yang diperlukan oleh masing masing departemen lembaga ditentukan oleh menteri yang bersangkutan setelah mendengar kepala kantor urusan pegawai dan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku mengenai jabatan itu. untuk diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini, calon yang bersangkutan harus berusia sekurang kurangnya (delapan belas) tahun dan setinggi tingginya (empat puluh) tahun pada saat pengangkatannya serta serendah rendahnya tamat sekolah dasar tahun. kepada mereka yang dipekerjakan sebagai calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji pokok bulanan sebesar (delapan puluh keseratus) dari gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan yang dapat diberikan menurut peraturan inimenurut ruang golongan gaji yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal hal yang dimaksudkan pada peraturan ini. penetapan gaji pokok pada waktu kenaikan pangkat. kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang golongan gaji yang lebih tinggisegaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam pangkat lama penetapan gaji pokok pada pengangkatan dalam pangkat lebih rendah. kepada pegawaiakan diperoleh seandainya terus menjabat pangkat baru itu. b.bagi yang digaji menurut golongan gaji ii, iii dan p.g.p.s. (lima puluh keseratus) dari penghasilan itu, .kepada pegawai yang digaji menurut golongan gaji ii, iii dan p.g.p.s. unt1968(p.g.p.s. penjelasan:nomorcc.nomornomornomornomornomor:nomor tahun jo. nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun peraturan presiden tersebut dan ketentuan pada dan dari peraturan pemerintah nomornomorgnomor:an1,netapan gaji pokok dengan menghargai masa pengalaman kerja. penetapan gaji pokok dapat menyimpang dari ketentuan ketentuan pada peraturan ini: jikalau ada alasan alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman dengan memberik maupun sebagai bekas anggota abri, menjadi pegawai bulanan, maka kepadanya disamping pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun termaksud diberikan gaji pokok bulanan atas dasar sesuatu ruang golongan gaji sesuai dengabri, menjadi pegawai negeri, maka kepadanya apabila pemberian pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun tersebut dibatalkan, diberi gaji pokok menurut suatu ruang golongan gaji sesuai dengan masa kerja golongan yang dihitung menurut ketentuan tentang masa kerja golongan termuat dalam peraturan ini. penetapan gaji pokok termaksud ini dilakukan sebagai berikut: apabila pangkat pegawai termasuk golongan ruang gaji yang sesuai dengan ibadahnya, maka kepadanya diberikan gaji pokok sesuai dengan masa kerja golongan yang dihitung dalam golongan ruang gaji itu: apabila pangkat pegawai termasuk golongan ruang gaji yang lebih tinggi daripada golongan ruang gaji menurut ibadahnya, maka kepadanya diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan yang terletak segaris dengan masa kerja golongan yang dihitung dalam golongan ruang gaji sesuai dengan ijazahnyaj cc. apabila pangkat pegawai termasuk golongan ruang gaji yang lebih rendah daripada golongan ruang gaji menurut ibadahnya, maka kepadanya diberikan gaji pokok yang sesuai dengan masa kerja golongan yang dihitung dalam golongan ruang gaji yang lebih rendah itu. gaji pokok menurut sesuatu ruang gaji peraturan ini yang dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan dan ini adalah setinggi tingginya sebesar gaji pokok maksimum setelah dikurangi dengan (dua) kenaikan gaji berkala (tiga) tahunan. kenaikan gaji berkala. kenaikan gaji berkala diberikan jika dipenuhi syarat syarat: menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conducted staat) bagi yang bersangkutan menunjukkan kemampuan kerja, kerajinan dan kepatuhan (disiplin) kerja dengan nilai "cukup" dan mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala itu. pemberian kenaikan gaji berkala menurut ini ditetapkan (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada huruf diatas inpula memenuhi syarat termaksudistimewa. kepada pegawai yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conducted staat) menunjukkan kemampuan kerja dan kerajinan dengan nilai "amat baik", dan kepatuhan (disiplin) kerja dengan nilai "baik", sehingga patut dijadikansaat pemberian penghargaan ini.tunjangan tunjangan. ketentuan ketentuan umum tentang tunjangan. disamping gaji pokok kepada pegawai diberikan tunjangan tunjangan yang berkenaan dengan jumlah keluarganya, tingkat kejahatan hidup, cc. tugas tugas yang menjadi kewajibannya, tanggung jawab pimpinan jabatan. tunjangan tunjangan yang berkenaan dengan tugas tugas yang menjadi kewajiban pegawai termaksud huruf diatas ini hanya diberikan untuk tugas tugas kewajiban yang terletak luar pekerjaan sehari hari atau yang dilakukan luar waktu kerja yang berlaku baginya, dengan ketentuan bahwa jika suami iste yang berumur kurang dari (delapan belas, tunjangan anak bagi anak angkat diberikan hanya untuk seorang anak. tunjangan kejahatan daerah. kepada pegawai yang berkedudukan suatu daerah yang angka index kegagalannya lebih besar daripada angka index kejahatan daerah tertentu yang ditunjuk sebagai dasar (standard), dapat diberikan tiap bulan tunjangan kejahatan daerah yang(1l) apabila dianggap perlu berhubungan dengan tingkat kejahatan bahan bahan pokok keperluan hidup, kepada pegawai yang digaji menurut golongan gaji ruang s d ruang peraturan ini dapat diberikan tunjangan pangan sandang dalam bentuk bahan (in natura) atau berupa uang berdasarkan harga pangan sandang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah swatantra tingkat yang bersangkutan. pemberian tunjangan pangan sandang termaksud ini diatur oleh menteri keuangan setelah mendengar kepala kantor urusan pegawai. tunjangan khusus. kepada pegawai yang gaji pokoknya kurang dari rp. (seribu rupiah) sebulan, diberikan tunjangan khusus sedemikian besarnya sehingga jumlahdengpelaksana. kepada pegawai yang digaji menurut golongan gaji ii, iii dan peraturan inida pegawai yang mengepalai suatu kesatuan organisasi atau memimpin suatu kesatuan regu kerja dapat diberikan tunjangan jabatan pimpinan sebesar (dua puluh keseratus) dari gaji pokok sebulan. jabatan jabatan pimpinan termaksud ini ditentukan oleh menteri yang bersangkutan setelah mendengar kepala kantor urusan pegawaiperaturan ini dapat diberikan tunjangan lain. jika tunjangan lain termaksud pada ini berlaku untuk pegawai pada umumnya, maka tunjangan itu diberikan menurut peraturan pemerintahkeuangan dan kepala kantor urusan pegawai. bab il. syarat pengangkatan. syarat syarat minimal untuk pengangkatan pertama dalam suatu pangkat tersebut lampiran peraturan ini ditentukan dalam aturan aturan khusus yang berkenaan dengan pangkat itu. kenaikan pangkat pegawai tiap tiap kali dipertimbangkan untuk pengangkatan dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi yang lowong setelah pegawai menjabat pangkatnya sekurang kurangnya (empat) tahun dan ditetapkan pada tanggal april atau tanggal oktober. kenaikan pangkat pegawai dipertimbangkan berdasarkan a.kemampuan kerja, b.kerajinan, c.kepatuhan (disiplin) kerja, d.hubungan kerja sama, e.prakarsa (inisiatif), f .kepemimpinan, khusus untuk pegawai yang menjabat jabatan pimpinan, g.ujian dinas untuk pengangkatan dalam pangkat pangkat tertentu, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan tentang giliran untuk kenaikan pangkat menurut peraturan yang berlaku. penilaian mengenai syarat syarat termaksud huruf s d ini didasarkan atas nilai yang ditetapkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conducted staat). syarat syarat pengangkatan dan syarat syarat untuk kenaikan pangkat termaksud s d ini dapat ditambah dengan syarat syarat yang khusus diperlukan untuk jabatan jabatan tertentu menurut keputusan menteri yang bersangkutan. dengan menyimpang dari syarat syarat yang ditentukan dalam s d ini, dapat dipertimbangkan pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi: a.sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun dan yang selama lima) tahun terakhir dalam pangkat yang sama senantiasa melakukan tugas tugas jabatannya dengan baik: b.sebagai penghargaan bagi pegawai yang meninggal dunia dalam dan karena dinas, atau c.sebagai penghargaan luar biasa bagi pegawai yang sekurang kurangnya (dua) tahun terus menerus memperlihatkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya. kenaikan pangkat sebagai penghargaan termaksud ini ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan setelah mendengar kepala kantor urusan pegawai. dengan ijazah pendidikan tersebut dalam aturan aturan khusus pada daftar pangkat lampiran peraturan ini dipersamakan ijazah atau tingkat sesuatu pendidikan yang menurut keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan ditetapkan sederajat dengan ijazah pendidikan termaksud. bab til. masa kerja golongan. dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan pada peraturan ini, sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji pokok menurut peraturan ini dihitung penuh: a.masa kerja sebagai pegawai, kecuali masa selama berada luar tanggungan keuangan negara, b.masa pengalaman selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai tentara pelajar menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun cc.masa pengalaman selama aktif berjuang melakukan tugas dalam masa revolusi fisik antara agustus sampai desember dalam perjuangan pembebasan irian barat sejak desember sampai dengan mei dalam kesatuan kesatuan bersenjata dalam operasi operasi pertempuran dalam kesatuan kesatuan bersenjata masa perjuangan dikira. sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji pokok menurut peraturan ini, dihitung untuk (dua pertiga) pengalaman bekerja pada swasta yang tiap tiap kali tidak kurang daripada (enam) bulan berturut turut. pengalaman bekerja dan masa pengalaman yang belum tidak dapat dibuktikan dengan keterangan keterangan yang tidak dihitung. dalam menghitung pengalaman bekerja dan masa pengalaman menjadi masa kerja golongan, maka pecahan bulan dihapuskan. bab iv. ujian dinas. (l) ujian dinas tingkat s d tingkat iii termaksud dalam pelbagai aturan khusus pada daftar pangkat lampiran peraturan ini diatur oleh menteri yang bersangkutan setelah mendengar menteri pendidikan dan kebudayaan, kepala kantor urusan pegawai dan direktur lembaga administrasi negara. dikecualikan dari: a.ujian dinas tingkat ialah pegawai yang berijazah s.l.t.a. atau ijazah yang lebih tinggi: b.ujian dinas tingkat ii, ialah pegawai yang berijazah sekolah tinggi tingkat sarjana. bab susunan pegawai. susunan jumlah dan pangkat pangkat pegawai (formasi) tiap tiap tahun ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tiap tiap kesatuan organisasi pemerintahan. jumlah pegawai dalam pangkat pangkat menurut susunan termaksud ini tidak boleh lebih daripada jumlah yang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan untuk masing masing pangkat, dengan ketentuan bahwa pangkat pangkat yang lowong dapat diisi oleh pegawai dengan pangkat yang lebih rendah sebanyak lowongan itu. susunan jumlah dan pangkat pangkat pegawai yang diusulkan oleh menteri yang bersangkutan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setelah mendengar kepala kantor urusan pegawai dan menteri keuangan. bab vl. penghasilan pegawai dalam hubungan kerja luar biasa. jika dianggap perlu dapat diangkat pegawai dalam pekerjaan yang bersifat sementara dan terbatas waktu penyelesaiannya atau jenis pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada pegawai yang digaji menurut peraturan ini, dapat diangkat pegawai bulanan dengan pemberian penghasilan yang ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan setelah mendengar kepala kantor urusan pegawai dan menteri keuangan. bab vilpresiden. penghasilan peralihan. kepada pegawai yang hingga tanggal berlakunya peraturan ini menerima tunjangan beras gula dalam bentuk uang dan kemudian, mulai berlakunya peraturan ini, tidak termasuk golongan pegawai yang berhak menerima tunjangan beras gula baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bahan (natura), apabila karenanya ternyata mengalami kemunduran dalam penghasilannya, diberikan penghasilan peralihan sebesar kemunduran itu yang dihitung berdasarkan harga beras gula untuk saat termaksud menurut ketentuan pemerintah daerah swasta tingkat yang bersangkutan. penghasilan peralihan termaksud ini tiap tiap kali dikurangi dengan: jumlah setiap kenaikan penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sejak berlakunya peraturan ini. ketentuan ketentuan dan ini diperlakukan pula kepada pegawai dalam hal pegawai tersebut mengalami kenaikan pangkat. pelaksanaan peraturan. hal hal mengenai pangkat dan penghasilan pegawai yang belum diatur serta pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini, diatur dengan keputusan presiden. bab riil. ketentuan penutup. peraturan ini dinamakan peraturan gaji pegawai negeri sipil tahun disingkat p.g.p.s.tercantum dalam peraturan ini: .besarnya penghasilan pegawa, pebruari dan maret berjumlah: a.bagi pegawai yang digaji menurut golongan gaji p.g.p.s. (tujuh puluh lima keseratus), da(ln. tahun nomor t.l.n. presiden republik indonesia, menimbang: aa. bahwa dengan telahuntuk meninjautermaksud pada peraturan pemerintah nomor tahun bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk merubah danlembaran negara tahun turupemerintah, untuk bulan januari sampai dengan buldipandang perlu untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan darperbendaharaan indonesia ic.w. tbl. sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah: kitab undang undang hukum dagang tbl. sebagaimana beberapa kali telah disahaan perseroan persero). bab penyertaan modal negara. negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam sesuatu perseroan terbatas, untuk seluruhnya atau sebagainya, apabila untuk itu telah disediakan modal dari negara berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. keputusan untuk melakukan setiap penyertaan modal dalam sesuatu perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini memuat ketentuan ketentuan tentang maksud dari penyertaan modal tersebut dan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal yang bersangkutan. menteri keuangan ditunjuk untuk mewakili negara selaku pemegang saham dari setiap penyertaan modal negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini. pelaksanaan dari penyertaan modal sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini, dilakukan menurut ketentuan ketentuan tentang perseroan terbatas yang termaktub dalam kitab undang undang hukum dagang dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam sampai dengan peraturan pemerintah ini. dalam penyelesaian pendirian persero muka notaris, maka menteri keuangan dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili negara disertai dengan ketentuan bahwa rancangan anggaran dasar persero yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. dalam hal modal persero untuk seluruhnya merupakan milik negara maka ditunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan persero. modal persero terbagi atas saham saham prioritas dan biasa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya. dalam hal tidak seluruh saham dikuasai oleh negara, maka jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh negara akan ditentukan lebih lanjut menurut sifat dari bidang usaha persero yang bersangkutan. dividen yang menjadi hak negara sebagai pemegang saham harus disetorkan kas umum negara segera setelah diadakan penentuan pembagian dividen. dalam hal modal persero seluruhnya merupakan milik negara, maka pengangkatan anggota direksi dan komisaris dilakukan oleh menteri keuangan selaku pemegang saham berdasarkan ketentuan ketentuan sebagai berikut: pengangkatgangkathal negara hanya memiliki sebagian dari modal persero, maka pencalonan anggota direksi dan komisaris kepada rapat umum pemegang saham dilakukan oleh menteri keuangan selaku pemegang saham prioritas yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan ketentuan sebagai berikut: pencaloncalonrapat umum pemegang saham wewenang menteri keuangan selaku pemegang saham dapat dikatakan kepada menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha persero tersebut atau kepada pejabat lainnya. dalam hal persero dibubarkan, maka hasil likuidasi yang menjadi hak negara selaku pemegang saham harus disetorkan kas umum negara. bab ii. penata usahakan. menteri keuangan menyelenggarakan penata usahakan pemilikan atas setiap penyertaan modal negara termaksud pada peraturan pemerintah ini dan penyertaan penyertaan lainnya yang dilakukan oleh persero. penyelenggaraan penata usahakan tersebut pada peraturan pemerintah ini dilakukan oleh sebuah direktorat lingkungan direktorat jenderal keuangan, departemen keuangan, yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. bab iii. pengalihan bentuk perusahaan negara menjadi persero. perusahaan negara yang akan dialihkan bentuknya menjadi persero sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun harus memenuhi syarat syarat tersebut bawah ini: telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor faktor produksi menunjukkan perbandingan yang rasional. telah menyusun neraca dan perkiraan laba rugi sampai dengan saat dijadikannya sebagai persero dengan ketentuan bahwa neraca penutupan likwidasinya diperiksa oleh direktorat akuntan negara dan disahkan oleh menteri yang bersangkutan. telah melunasi semua hutang hutangnya kepada kas umum negara. ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi. neraca pembukaan dari persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini ditetapkan oleh menteri keuangan. dalam hal pengalihan bentuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini, demi kelancaran usaha perusahaan selanjutnya perlu dilakukan dalam waktu sesingkat singkatnya, sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan tersebut pada huruf dan ini, maka kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut atas dapat ditunda sampai selambat lambatnya pada akhir tahun penundaan kewajiban tersebut ini dinyatakan dalam peraturan pemerintah tentang pengalihan bentuk perusahaan negara yang bersangkutan menjadi persero. bab iv. ketentuan peralihanini telah berdiri, dinyatakan termasuk dalam persero setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh menteri keuangan. penyesuaian terhadap ketentuan ketentuan peraturan pemerintah ini bagi perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini, diselesaikan selambat lambatnya akhir tahun. penjelasan umum: dengan telah diundangkannya, perlukah dikeluarkan peraturan pemerintah ini sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tersebut. peraturan pemerintah ini tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan suatu peraturan perundang undangan sui generis bagi perusahaan perseroan persero) samping ketentuan ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana termaktub dalam kitab undang undang hukum dagang tbl. sebab ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini didasarkan atas ketentuan ketentuan yang termaktub dalam kitab undang undang hukum dagang tersebut. dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa unsur pemilikan negara atas setiap usaha negara yang berbentuk persero disentralisir penata usahanya kepada menteri keuangan. hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa pada hakekatnya fungsi utama dari persero ialah pemupukan dana bagi negara ataupun sebagai alat untuk mencari sumber keuangan negara. dalam hubungan ini masalah penanaman kekayaan negara dalam modal persero sangat erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan negara, kebijaksanaan mana dalam keseluruhannya merupakan tugas dari menteri keuangan. berdasarkan pertimbangan, bahwa penanaman kekayaan negara dalam modal persero bertujuan untuk memupuk dana bagi negara, maka sebagai suatu syarat utama yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah, bahwa penyertaan modal tersebut hanya akan dilakukan oleh negara, jika menurut perkiraan persero tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kas umum negara. berhasil tidaknya sesuatu persero untuk memenuhi fungsi utamanya termaksud atas, antara lain sangat tergantung dari pengurusan yang dilakukan oleh direksi dari persero yang bersangkutan. dalam hubungan ini tentulah merupakan suatu keharusan, bahwa anggota direksi yang diangkat itu mempunyai keahlian pengetahuan tehnis yang sesuai dengan bidang usaha dari persero tersebut. sesuai dengan hal ini, maka baik pengangkatan anggota direksi (dalam hal modal persero seluruhnya merupakan milik negara) ataupun pencalonan anggota direksi kepada rapat umum pemegang saham (dalam hal negara hanya memiliki sebagian modal persero) dilakukan oleh menteri keuangan selaku pemegang saham didasarkan atas usul dari menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha persero tersebut menteri bidang tehnis). ketentuan yang sedemikian akan dapat pula menjamin tercapainya keserasian antara pengurusan persero yang harus dilakukan oleh dimensinya dan bimbingan yang harus diberikan oleh menteri bidang tehnis yang bersangkutan terhadap persero tersebut. penjelasan demi pada dasarnya pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan negara dalam modal persero hanya dapat dilakukan melalui undang undang) anggaran belanja dan pendapatan negara. pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal nominal dari suatu persero dapat dilakukan untuk maksud maksud sebagai berikut: pendirian suatu persero baru, perluasan kapasitas sesuatu persero: untuk memperbaiki atau mengadakan reorganisasi keuangan sesuatu persero yang ternyata mengalami kerugian terus atau yang struktur keuangannya telah memburuk sedemikian rupa, hingga tidak memungkinkan pengurusan yang baik tanpa penambahan modal. turut sertanya negara dalam modal perseroan terbatas (swasta) yang telah berdiri. karena anggaran yang telah disediakan dalam undang undang) anggaran belanja dan pendapatan negara tahun fiskal yang bersangkutan belum diperinci penggunaannya untuk maksud maksud tersebut dalam penjelasan dari atas, maka keputusan untuk melakukan setiap penyertaan modal ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah. dengan ketentuan ini akan dapat pula dilakukan pengawasan (preventif) oleh pemerintah terhadap maksud penyertaan modal dalam sesuatu persero. cukup jelas. lihat penjelasan umum. lihat penjelasan umum. cukup jelas. didasarkan atas ketentuan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan suatu asosiasi modal. cukup jelas. sejauhmana intensitas penguasaan negara atas sesuatu persero yang modalnya hanya sebagain merupakan milik negara ditentukan dari jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh negara. cukup jelas. tentang direksi lihat penjelasan umum. khusus mengenai pengangkatan komisaris, cukup dilakukan setelah mendengar pertimbangan menteri bidang tehnis yang bersangkutan, halaman didasarkan atas pertimbangan, bahwa menteri keuangan selaku pemegang saham perlu diberi wewenang penuh untuk melaksanakan pengawasan secara intensif. lihat penjelasan ini. pengangkatan direksi dan komisaris dalam hal persero yang sedemikian ini merupakan wewenang dari rapat umum pemegang saham. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. maksud syarat ini ialah agar usaha negara yang bersangkutan mempunyai dasar bergerak yang sehat dan untuk dapat mengetahui nilai sesungguhnya dari pada kekayaan negara yang telah ditanam dalam badan usaha yang bersangkutan. ketentuan ini berlaku bagi persero (pengganti perusahaan negara yang bersangkutan) yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara. jika persero tersebut tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara, maka nilai dari kekayaan bersih perusahaan negara yang bersangkutan, yang akan merupakan penyertaan negara dalam modal persero tersebut, ditentukan juga(p.g. abri) dan peraturan pemerintah tahun presiden republik indonesia, menimbang bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan pemberian tunjangan pangan sandang antara golongan pegawai negeri sipil dan anggota abri dengan mengubah ketentuan ketentuan dalam dan peraturan pemerintah tahu(pg. abri) dan peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikutabri yang digaji menurut golongan (tamtama) peraturan gaji ini,". peraturan pemerintah nomor tahun diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut tunjangan pelaksana. kepada anggota abri golongan (bintara), golongan iii (pama) dan golongan (". peraturan pemerintah nomor tahun diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut untuk bahan pangan yang diterimanya natura atau yang berhak diterima olehnya berdasarkan peraturan yang berlaku, dari pegawai yang digaji menurut golongan ii, iii dan "pps" serta dari anggota angkatan bersenjata republik indonesia yang digaji menurut golongan (bintara), golongan iii (pama) dan golongan (pamen dan pati) pg. abrirp. (dua puluh rupiah) tiap kg. beras yang diterima atau berhak diterima olehnyp.g. abri) dan peraturan pemerintah nomor tahun il. umum dalam rangka usaha untuk mensukseskan pembangunan lima tahun, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian dalam pemberian tunjangan pangan sandang antara golongan pegawai negeri sipil dan anggota a.b.r.i., oleh karenanya dipandang perlu mengeluarkan peraturan pemerintah guna merubah ketentuan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun iltugas dan lapangan pekerjaan dewan pertimbangan transmigrasi seperti yang termaksud pada dari peraturan pemerintah tahun tentang pokok pokok penyelenggaraan transmigrasi seyogyanya diatur dengan keputusan presiden, dan karenanya perlu mengadakan perubahan peraturan pemerintah tersebut, mengingat: undang undang dasar sementara republik indonesia:ngubahan peraturan pemerintah tahun tentang pokok pokok penyelenggaraan transmigrasi. peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang pokok pokok penyelenggaraan transmigrasi diubah dan ditambah sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagai berikut: tugas dan lapangan pekerjaan dewan pertimbangan transmigrasi termaktub pada diatur dengan keputusan presiden, sedang tugas dan lapangan pekerjaan badan badan koordinasi penyelenggara transmigrasi termaksud diatur dengan keputusan perdana menteri atas usul menteri". ii. peraturan pemerintah inepub t.t. escomptobankperhatikan surat menteri pertama tanggal maret memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah tentang penetapan perusahaan bank milik belanda yang dikenakan nasionalisasi. perusahaan bank milik belanda,p.t. escomptobank, berkedudukan jakarta. dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti tersebut dalam diatas termasuk seluruh saham bahan p.t. escomptobank yang belum dimiliki oleh republik indonesia. pengganti kerugian kepada pemilik pemilik saham p.t. escomptobank yang saham sahamnya dicabut haknya karena nasionalisasi p.t. escomptobankdalam melikwidasikan p.t. escomptobank yang telah dikenakanntuan perusahaan bankmengingat: sub dan dan da. bab pembentukan dengan nama badan pimpinan umum asuransi, selanjutnya disebut b.p.u. asuransi, dibentuksebagai dimaksud dalam sub dan sub undang undang nomor. prp. tahun tentang perusahaan negara. perusahaan negara dimaksud dalam adalah perusahaan negara asuransi kerugian eka chandra yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun perusahaan negara asuransi kerugian eka karya yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun perusahaan negara asuransi kerugian nusa yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun dan perusahaan negara dalam lapangan perasuransian"b.p.u." ialah b.p.u. asurans: mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara dimanagement,.antara anggota b.p.u.p.u.tata tertib.tanggung jawab.p.u. keputusan b.p.u. dimaksud dalam mengikat perusahaan yang bersangkutan. baik ber: . direksi harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari b.p.u.alam dan atau , mengadakan perjanjian sebagai berikut: yang mengikat perusahaan untuk masa lebih dari tahun: yang bersifat pinjam meminjam: yang disertai dengan pengikatan perusahaan sebagai jaminan:mekanisasi pertanian negara presiden republik indonesia, menimbang bahwa berhubung dengan reorganisasi perusahaan perusahaan pertanian negara termaksud dalam peraturan pemerintah sampai dengan tahun dianggap perlu untuk mendirikan suatu badan pimpinan umum perusahaan mekanisasi pertanian negara, yang bertugas mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan perusahaan mekanisasi pertanian negara, menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusah, mengingat: undang undang dasar, huruf huruf dan undang undang prp tahun lembaran negara peraturan pemerintahmekanisasi pertanian negara". bab pendirian dengan nama badan pimpinan umum perusahaan mekanisasi pertanian negara", disingkat b.p.u. melayani, didirikan suatu badan pimpinan umum sebagai termaksud pada hurufgurus perusahaan perusahaan mekanisasi pertanian gara, termaksud dalam lampiran pelarut. sebagian hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk sebagian pegawai dari badan pimpinan umum perusahaan pertanian negara, termaksud dalam peraturan meme lintah tahun dengan ini diserahkan kepada b.p.u. melayani termaksud padaanggaran dasar. ketentuan umum. dalam peraturanerusahaan mekanisasi pertanian negara, direksi" ialah direksi b.p.u. b.p.u.dalam peraturan pemerintah ini, terhadap b.p.u. berlaku hukum indonesia. tempat kedudukan. b.p.u. berkedudukan jakarta dan dapat mempunyai cabang,d) tujuan perusahaan adalahb.p.u.mengurus peru sapaan perusahaan mekanisasi pertanian negara, termaksudmengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan perusahaan mekanisasi pertanian negara itu. modal. d) modal perusahaan ditetapkan sebesar rp. (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu b.p.u. dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang presiden direktur dan paling banyak (empat) orang direktur. dengan tidak mengurangi azas azas gotong royong antara anggota anggota direksi, maka presiden direktur ber tanggung jawab kepada menteri dan para direktur bertanggung untukmekanisasi pertanian negara, termaksud dalam lampiran per aturan pemerintah ini,) b.p.u. membuat perencanaan kerja, anggaran belanja perusahaan perusahaan mekanisasi pertanian negara yang berada dibawahnya dan mengadakan pengawasan penelitian pekerjaan pekerjaan perusahaan perusahaan mekanisasi pertanian negara ituperaturan menteri termaktub dalam mengikat b.p.u. dan perusahaan perusahaan mekanisasi pertanian negara yang bersangkutan. perusahaan perusahaan mekanisasi pertani, termasuk anggota direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyair panasmekanisasi pertanianmekanisasi pertanian negarab.p.u. dan anggaran perusahaan perusahaan mekanisasi pertanian negara,mekanisasi pertanian negara yang ter nyas.h kapok, sebagaimana termaksud dalam dari kapokbelangen ordonmnantie, perlu dilakukan penilaian kinerja pelayanan pada setiap unit pelayanan publik lingkungan kementerian perhubungan, sebagaimana diamanahkan dalam undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik, bahwa sehubungan dengan huruf atas, perlumenteri perhubungan nomor km. tahun tentang organisasi aunit pelayanan publik, peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun tentang pedoman standar operasional prosedur lingkunganmemutuskan. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksudkan, serta disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi, unit pelayanan publik upp) adalah unit pelayanan publik sektor transportasi yang diusulkan oleh direktur jenderal kepala badan pimpinan badan usaha milik negara daerah dan badan usaha milik swasta selaku penyelenggara pelayanan sektor transportasi kepada sekretaris jenderal kementerian perhubungan,, tim penilai adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri perhubungan yang terdiri dari pejabat kementerian perhubungan, direktorat badan pusat lingkungan kementerian perhubungan, akademisi, lembaga pemangku kepentingan terkait yang ditunjuk untuk melakukan penilaian kinerja unit pelayanan,, kelompok pelayanan administratif adalah kategori pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, kelompok pelayanan jasa adalah kategori pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. bab maksud dan tujuan maksudmbangun semangat dan mendorong kreatifitas upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan publik upp) sektor transportasi dengan memberikan stimulus atau motivasi publik,, serta terbuka untuk dinilai langsung oleh masyarakat berdasarkan kaidah kaidah dan prinsip dasar pelayanan (transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban), mendorong, menstimulasi dan memotivasi unit unit pelayanan guna berlomba mengerahkan sumber daya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan terpilih sebagai unit pelayanan dengan predikat pelayanan prima sebagai unit pelayanan percontohan. tujuannciptakan model pelayanan percontohan bagi unit pelayanan yang lain agar berkreasi melakukan upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik dan bertanggungjawab, memberikan saran dan masukan penyempurnaan perbaikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan terkait dengan pembenahan kinerja pelayanan publik depan, memberikan penilaian dan menetapkan predikat kepada unit unit pelayanan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar kinerja unit pelayanan publik dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel. bab iii mekanisme dan prosedur penilaian pelaksanaan penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi dilaksanakan setiap (dua) tahun sekali. unit pelayanan yang dinilai meliputi unit pelayanan publik sektor transportasi yang diusulkan oleh masing masing penyelenggara pelayanan sesuai angka peraturan ini. unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada yang dapat diusulkan hanya yang termasuk dalam kategori kelompok pelayanan administratif dan kelompok pelayanan jasa. pelaksanaan penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi dilakukan oleh tim penilai berdasarkan instrumen atau kriteria yang meliputi visi misi dan motto pelayanan, standar pelayanan dan maklumat pelayanan, cc. sistem mekanisme dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, f.penanganan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat ikm), sistem informasi pelayanan publik, dan i.produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. bab penghargaan pelayanan prima peserta penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik yang telah memenuhi instrumen dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam berhak menerima penghargaan pelayanan prima dengan kategorisasi sebagai berikut prima utama (nilai sampai prima madya (nilai sampai85), prima pratama (nilai sampai unit pelayanan yang masuk dalam kategori pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam diberikan penghargaan oleh menteri. bab pedoman penilaian pelayanan prima pedoman penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi, yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik sektor transportasiaslinya kepala dan kln dr. umar aris, sh, mm, pembina utama madya ( iv d) nip. lampiran peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun tanggal desember bab pendahuluan latar belakang salah satu upaya membangun citra unit penyelenggara pelayanan publik adalah dengan memberikan motivasi melalui pemberian penghargaan kepada beberapa unit pelayanan publik yang dianggap berprestasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara sungguh sungguh dan berkelanjutan. peningkatan kualitas pelayanan publik sektor transportasi diharapkan akan memperbaiki citra transportasi dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik sehingga kepuasan dan kepercayaan pengguna jasa akan dapat diwujudkan. selain itu beberapa langkah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sektor transportasi perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek antara lain kelembagaan, kepegawaian, tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan guna menghasilkan pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, aman, berkeadilan dan akuntabel. kenyataanve dan lainmerangsang semangat perbaikan dalam bentuk memberikan penghargaan kepada unit penyelenggara pelayanan yang berhasil terseleksi memperoleh predikat unit pelayanan prima. pemberian penghargaan kepada unit pelayanan dengan predikat pelayanan prima pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah untuk merangsang, menstimulasi semangat kreativitas, dan memotivasi unit unit pelayanan masyarakat agar melakukan upaya perbaikan dan peningkatan masyarakat. pada unit pelayanan yang memperoleh predikat pelayanan prima merupakan suatu model peningkatan kinerja unit pelayanan, yang diharapkan akan mendukung terciptanya kondisi antara lain pada unit pelayanan dengan predikat pelayanan prima tersebut dapat secara berkelanjutan menjaga prestasi dan meningkatkan kinerja pelayanan, dengan terpilihnya unit pelayanan dengan predikat prima, dapat terpublikasi sebagai unit yang mempunyai citra yang baik, dan diharapkan dengan status ini dapat membangkitkan rasa kebanggaan, secara simultan dapat menjadi contoh atau model bagi upaya perbaikan unit unit pelayanan lainnya. berkaitan dengan hal tersebut atas, langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik lingkungan kementerian perhubungan yaitu dengan memberikan stimulasi, semangat perbaikan dan inovasi pelayanan serta memberikan penghargaan kinerja yang obyektif dari unit penyelenggara pelayanan sektor transportasi melalui kegiatan penilaian unit pelayanan publik lingkungan kementerian perhubungan. strategi pencapaian pelaksanaan, meliputi pelaksanaan penilaian dilakukan secara terbuka dan obyektif kepada unit pelayanan publik olehtim terpadu yang beranggotakan unsur unsur pejabat lingkungan kementerian perhubungan, akademisi dan praktisi sektor transportasi, unit pelayanan publik dinilai merupakan atas usulan dari masing masing instansi unit kerja perusahaan terkait transportasi. sasaran terlaksananya penilaian kinerja unit pelayanan publik lingkungan kementerian perhubungansubyek penilaian unit pelayanan publik yang dikelola oleh kantor pusat kementerian perhubungan, unit pelayanan publik yang dilakukan oleh upt lingkungan kementerian perhubungan, unit pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah bidang transportasi, unit pelayanan publik yang dilakukan oleh bumn bumi bidang transportasi, dan unit pelayanan publik swasta yang menyelenggarakan pelayanan bidang transportasi. kategori jenis layanan kelompo antara lain surat persetujuan berlayar spb), pas bandara, izin trayek, ticketing. kelompok pelayanan jasa pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik antara lain jasa kepelabuhanan, jasa kebandarudaraan, jasa angkutan dan jasa penyelenggaraan diklat transportasi. bab mekanisme dan instrumen penilaian mekanisme pengusulan peserta penilaian mekanisme pengusulan peserta penilaian, meliputi sekretaris jenderal kementerian perhubungan mengirimkan surat permohonan peserta yang akan diikutkan dalam penilaian kepada unit penyelenggara pelayanan publik sektor transportasi, unit penyelenggara pelayanan publik sektor transportasi menyampaikan usulan peserta yang akan diikutkan dalam penilaian dengan mempertimbangkan kriteria pelayanan administrasi dan atau pelayanan jasa kepada sekretaris jenderal c.g. koordinator pelaksana pokja) yang ditetapkan oleh keputusan menteri perhubungan. mekanisme dan alur penilaian mekanisme penilaian, meliputi tim penilai mengadakan rapat koordinasi dengan pihak upp yang akan dilakukan penilaian dan sekaligus memberikan paparan kegiatan pelayanan publik, pelaksanaan kegiatan penilaian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak manajemen unit pelayanan publik dengan melihat data dukungan pada unit pelayanan publik upp), selanjutnya tim penilai melakukan kunjungan lapangan pada masing masing upp untuk melakukan diskusi interaktif (wawancara dengan pihak manajemen) dan observasi lapangan secara inten, setiap lembar hasil penilaian wawancara dipakai dan disahkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim penilai dan anggotanya serta diketahui ketua pelaksana (lampiran form berita acara), pengumpulan berkas yang terdiri dari hasil penilaian dan berita acara dikumpulkan sekretariat untuk rekapitulasi oleh tim pelaksana pada rapat pleno, berdasar data dukung dan hasil penilaian. hasil pengumpulan data penilaian diolah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan pada rapat pleno dan tidak dapat merubah hasil penilaian. hasil penilaian disampaikan kepada menteri perhubungan untuk disyahkan sebagai penerima penghargaan. alur penilaian persiapan penetapan peserta melalui rapat pleno penyampaian informasi kepada peserta. pelaksanaan buku panduan digunakan untuk wawancara oleh tim penilaian. paparan tim penilai wilayah unit pelayanan publik. penilaian setiap unit pelayanan publik. pengesahan hasil penilaian masing masing unit. pengumpulan berkas hasil penilaian kesetaraan melalui rapat pleno ii. evaluasi penilaian pengolahan data dan hasilnya ditetapkan melalui keputusan pada rapat pleno iii. penyampaian hasil penilaian untuk disyahkan oleh menteri perhubung visi, misi, dan motto pelayanan s). komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan renstra, senja, masterplan) mengacu nomor tahun tentang pelayanan publik, penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik, ccy6)menerapkan sistem manajemen mutu smm), namun tidak memiliki sertifikat iso penetapan standar operasional prosedur sop), penetapan uraian tugas yang jelas. sumber daya manusia (179p). komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai, sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepadapengguna layanan, tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan, tingkat kepekaan respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan, tingkat keterampilan dan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan kepadapengguna layanan, penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal (performansi dan utilitas), sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan),y6) sistem prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan, petugas khusus unit yang menangani pengelolaan pengaduan, cc. persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan, pengelolaan pengaduan yang mengacu peraturan menteri pan. pelaksanaan survei ikm dalam periode penilaian, survei ikm yang dilakukan yang mengacu permen pan nomor tahun atau yang sejenisnya csi, dll), rata rata skor ikm yang diperoleh,, penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan, penetapan target kinerja pelayanan, tingkat pencapaian target kinerja, keunggulan penghargaan terhadap pencapaian layanan. petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan penilaian pedoman wawancara untuk mengevaluasi unit pelayanan publik dibutuhkan beberapa bahan dan dokumen sebagai berikut pedoman wawancara ditujukan kepada pimpinan unit pelayanan publik yang diisi oleh pejabat setingkat manager perusahaan bumn bumi, upt utd maupun swasta. pedoman wawancara ini ditujukan untuk mencari informasi dari sisi manajemen yang ada pada unit layanan publik sektor transportasi. secara rinci panduan penilaian kinerja unit pelayanan publik lingkungan kementerian perhubungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran ii. untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif perlu ditanyakan kepada pengelola berupa data pelengkap yang digunakan sebagai bukti bukti sesuai dengan jawaban yang dipilih. kriteria informan kriteria informan yang berhak memberikan data dan informasi dalam rangka penilaian kinerja unit pelayanan publik adalah sekurang kurangnya satu tingkat dibawah pimpinan unit pelayanan publik. lokasi pengumpulan data lokasi pengumpulan data dilakukan kantor unit pelayanan publik seperti terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandar udara serta kantor pelayanan lainnya. waktu pengumpulan data pengumpulan data pada lokasi unit pelayanan publik dituangkan dalam surat perintah tugas selama (tiga) hari kerja. faktor pengolahan data dalam pengolahan data terdapat parameter penentu penilaian jawaban pedoman wawancara dan pembobotan masing masing unsur yang dinilai. alat penilaisangat baik. untuk keseluruhan kategori dimaksud disesuaikan dengan kelengkapan data dukungan. alat pembobotan pembobotan diberikan sesuai dengan pengelompokkan pelayanan publik. nilai pembobotan ditetapkan sebagai berikut kelompok pelayanan administratif visi dan misi serta motto pelayanan yo), standar pelayanan dan maklumat pelayanan y0), sumber daya manusia yo), sarana dan prasarana yo), produktivitas pencapaian target pelayanan s6). kelompok pelayanan informasi sistem informasi pelayanan publik yo), sistem, mekanisme dan prosedur y0). kelompok pelayanan penanganan indeks kepuasan masyarakat yo), penanganan pengaduan f0). evaluasi penetapan hasil penilaian untuk memperoleh nilai penilaian kinerja unit pelayanan publik digunakan pendekatan nilai rata rata dengan rumus sebagai berikut total dari nilai persepsi per nilai layanan his oo. nilai total unsur nilai persepsi pembobotan tertinggi nilai layanan dari seluruh aspek evaluasi layanan) sebagai hasil akhir dari penilaian kinerja unit pelayanan publik, akan kelompok nilai layanan sebagai berikut: prima utama prima madya prima pratama: belum termasuk kategori prima sebagai partisipan menteri perhubungan republik indonesia, ttd. ignatius jonan salinan sesuanxde aslinya kepala sori dan kln dr. umar aris, sh, mm, pembina utama madya( iv d) nip, sang dee ert all kg: lo9 ub3 iga sana fis san nii tan dai! eng epl na: see era ess$ nana ega halit eri ket pai sps seia ica) ala kia (&) tea seo rge sialan anterior banner teki pen person kala asi ja) bei aka ong s30 sgs setan kasi iss pas s3s3 he) (gl ela le) 83x a.a sss$ sape i353n5 fran kan ken ns) kes bel lee seo. ische satria "nn bak .g c8. fat user ers naga gagal kaum) bone mean sudut akenunl apu rar masa bk mie kel mbm saya debut her nan mass ape see doge lga nenek seo vol dong ena pos egh wil nomer men enak uka kaki york ugu iut nas melisebokblak anus tel sl,n nai ami koto) oo" ll uw (b5 der cia isu giga si390d (des sek nek hun agi ev5 kaga gdo sn: satu gps gong is spg (sesi sig see efo s35 sisi a28 ksad wbemele kbk egg tp) sbn tik bay tai33 fe8$ x9583 swa visi aan cad osk en sik nama ses soe bay aoa intai nan snn eka ora see kesini agen tas see mal eun eja2a bea ang ag3 eugene sosis sae sus33 oivsvup let nenkan tp) ken) (el ses sel fao tag for598 bri a22 ssk stek u.o lsg see ag9 dea gong fis essay sas sas8 feb asi sea sud bad heru w3bo 5es gerd han 2gp, klub asi tes ela tesis ses fis sll gr3p pmp $e3 iaw ban spm ssb s8. alt te) uap) gss nan ts: is, tak test das site gas lgs pe? te) ks. . ) akan te. bea ka) a80 tar ea: sag8 wti k3) ab p2 ro) an. tas psa, a,g ke) ke) yme ss33 ba! set kt) seat 33g elf lir gan polos kompi map anu dude exg lendir fan o bocor san stan sem. kua t3ayg s0. sama tertua cup ask sbl esa tej g830| ban senna ayo gl sex ha! car s5o st, k2) s n$ dua nas res a30 s2? akb pes aa$ to) hama (z1 ts) ke) kb) ywy mw e,b a85 sep3bsr 9es ses soo ks) ber gees$ tag s5. sama box sex guusggl s335 tea res es5$ g5$ sea sea3| sberspag was ikona n003 saya so a| sida iye satu ss? isi pasi kaum antar ae. tiga bko es, ska kal kk: gg? tan dar kav) (g2 nas) pada (s5 ter kta) ks dg size$ a0? 3s seri gas tes sak (ee ses (s5 "gu dd ser s52 saw man maa aka len ke) ke) ke) tv. oo kej yaj he) a. sel, ex. fasa sbu ok. chess sps6e3es05353 segara sate song smp aan kas) aa) a33 yul sg0a ka3 api ama saw 58t$ jokibprs sero iga kena aksi pel "a.a wes0u sos d33 0060p yna rote uar0 atas ggs ee: aan men ale syarat . der tnkprppu sig span nasa bak dent olis senna eng dek (ss oki yul sass sar hub ama tp) ta! ten aa! ungu ilf ice og5 bag "hh tdk spl sus mud sss (sps ss5 atv zov alike sia sik ovi pena, kep! kep pen: mau oku sis rsssf laser pai sea kos ser ata ld, kera) le) ss53 nn a.a sss sa. gear ke) |(v ke) tas sim arya bug sat dl0y yulia (s3 dob gdp ls$ sgs mas aus a53 dia gg. ko) ga. tan kang kaki sx0| jelata tan mri! tas (f3 sya sesi ana seb asal kah . sisa asi nga kem ke sel fat pin sar pin, ojek tala aa isa) ke) zat ko) $$, sls ke| snp an) sis ken form berita acara penilaian berita acara penilaian pada hari ini ., tanggal ., tahun ., kami tim penilai kementerian perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, telah memperoleh hasil pada unit pelayanan: unit pelayanan: ocean unit pelayanan: ion unit pelayanan: oom unit pelayanan onediatas. demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya. ketua tim penilai ananannanaaeaananaaaaaa anggota nnanannnanananannanaanaaa menteri perhubungan republik indonesia, ttd. ignatius jonan salinan sesuai gan aslinya kepala kum dan kln dr. umar aris, sh, mm, pembina utama madya iv d) nip. |
sad : dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan, menimbang bahwa dalam dan undang undang nomor tahun tentang penerbangan telah mengatur: bahwa untukperlu dilakukan perubahan mengenai standar kelaikudaraan untuk mesin pesawat terbang:iubah sebagai berikut: ketentuan sub bagian butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikutaircraft engines required aviation act number chapter aircraft design and production. (@? ketentuan sub bagian butir huruf (b) sehingga butir berbunyi sebagai berikutaircraft engines. (b) each pers and the applicable requirements cast part ketentuan sub bagian butir huruf (a) ditambah angka dan dan huruf (b) ditambah angka dan sehingga butir secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: instruction manual for installing and operating the engine each applicant must prepare and make available the director general prior the issuance the type certificate, and the owner the time delivery the engine, approved instructions for installing and operating the engine. the instructions must include least the following: (a) installation instructions. the location engine mounting attachments, the method attacking the engine the aircraft, and the maximum allowance load for the mounting attachments and related structure. the location and description engine connections attached accessories, pipes, wires, cables, ducks, and bowling. outline drawing the engine including overall dimensions. definition the physical and functional interfaces with the aircraft and aircraft equipment, including the propeller when applicable. where engine system relies components that are not part the engine type design, the interface conditions and reliability requirements for those components ptn upon which engine type certification based must specified the engine installation instructions directly reference appropriate documentation. list the instruments necessary for control the engine, including the overall limits accuracy and transient response required such instruments for control the operation the engine, must also stated that the stability the instruments installed may assessed. (b) operation instructions. the operating limitations established the dca. the power thrust ratings and procedures for correcting for nonstandard atmosphere. the recommended procedures, under normal and extreme ambient conditions for starting, fi) operating the ground, and fit) operating during flight. for rotorcraft engines having one more oei ratings, applicants must provide data engine performance characteristics and variability enable the aircraft manufacturer establish aircraft power assurance procedures. description the primary and all alternate modes, and any back up system, together with any associated limitations, the engine control system and its interface with the aircraft systems, including the propeller when applicable. ketentuan sub bagian butir huruf (c) diubah dan ditambah huruf (d) sehingga butir secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: engine ratings and operating limitations (a) engine ratings and operating limitations are established the director general and included the engine certificate data sheet specified cast part this chapter, including ratings and limitations based the operating conditions and information specified this section, applicable, and any other information found necessary for safe operation the engine. (b) for reciprocating engines, ratings and operating limitations are established relating the following: horsepower tongue, r.p.m, manifold pressure, and time critical pressure altitude and sea level pressure altitude for rated maximum continuous power (relating supercharged operation operation each supercharger mode applicable): and (ii) rated takeoff power (relating supercharged operation operation each supercharger mode applicable). fuel grade specification. oil grade specification. temperature the cylinder, fi) oil the oil inlet, and fit) turbosupercharger turbine wheel inlet gas. pressure fuel the fuel inlet and cast amat. fi) oil the main oil gallery. accessory drive tongue and overhaul moment. component life. turbosupercharger turbine wheel r.p.m. (c) for turbine engines, ratings and operating limitations are established relating the following: horsepower, tongue, thrust, r.p.m., gas temperature, and time for rated maximum continuous power thrust (augmented): fi) rated maximum continuous power thrust funaugmented), (ii) rated takeoff power thrust (augmented), (iv) rated takeoff power thrust (augmented), (v) rated minute oei power, (vi) rated minute oei power, (vii) rated continuous oei power, and (viii) rated minute oei power, (ix) rated second oei power, and bc) auxiliary power unit apu) mode operation. fuel designation specification. oil grade specification. hydraulic fluid specification. temperature of temperature and time allowed, (ii) hydraulic fluid supersonic engine, (iv) fuel location specified the applicant, and (v) external surfaces the engine, specified the applicant. pressure of fuel the fuel inlet,pressure and time allowed, and (tv) hydraulic fluid. accessory drive tongue and overhaul moment. component life. fuel filtration. oil filtration. bleed air. the number start stop stress cycles approved for each rotor disc and space. inlet air distortion the engine inlet. transient rotor shaft oversee r.p.m., and number oversee occurrences. transient gas overtemperature, and number overtemperature occurrences. transient engine overtorgue, and number overtorgue occurrences. maximum engine overtorgue for turbopropeller and turboshaft engines incorporating free power turbines. (d) determining the engine performance and operating limitations, the overall limits accuracy the engine control system and the necessary instrumentation defined sec. .5fa must taken into account. ketentuan sub bagian butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: fire prevention (a) the design and construction the engine and the materials used must minimize the probability the occurrence and spread fire during normal operation and failure conditions, and must minimize the effect such fire. addition, the design and construction turbine engines must minimize the probability the occurrence internal fire that could result structural failure other hazardous effects. (b) except provided paragraph (c) this section, each external line, fitting, and other component, which contains conveys flammable fluid during normal engine operation, must fire resistant fireproof, determined dca. components must shield located safeguard against the ignition leaking flammable fluid. (e) tank, which contains flammable fluids and any associated shut off means and supports, which are part and attached the engine, must fireproof either construction protection unless damage fire will not cause cleavage village hazardous quantity flammable fluid. for reciprocating engine having integral oil sup less than liter capacity, the oil sup need not fireproof enclosed fireproof shield. (d) engine component designed, constructed, and installed act firewall must be: ftreproof: constructed that hazardous quantity air, fluid flame can pass around through the firewall, and, protected against corrosion fe) addition the requirements paragraphs (aj and (b) this section, engine control system components that are located designated fire zone must fire resistant fireproof, determined the dca. intentional accumulation hazardous quantities flammable fluid within the engine must prevented training and penting. any components, modules, equipment, which are susceptible are potential sources static discharge electrical fault currents must designed and constructed properly grounded the engine reference, minimize the risk ignition external areas where flammable fluids vapor could present. ketentuan sub bagian butir huruf (b) diubah sehingga butir berbunyi sebagai berikut: disability (a) engine design and construction must minimize the development unsafe condition the engine between overhaul periods. the design the compressor and turbine rotor cases must provide for the containment damage from rotor blade failure. energy levels and trajectories fragments resulting from rotor blade failure that lie outside the compressor and turbine rotor cases must defined. (b) each component the propeller blade pitch control system which part the engine type design must meet the requirements section and cast part ketentuan sub bagian butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: turbine, compressor, fan, and turbosupercharger rotor (a) for each fan, compressor, turbine, and turbosupercharger rotor, the applicant must establish test, analysis, combination both, that each rotor will not burst when operated the engine for minutes whichever the conditions defined paragraph (b) this section the most critical with respect the integrity such rotor. test rotor used demonstrate compliance with this section that not have the most adverse combination material properties and dimensional tolerance must tested conditions which have been adjusted ensure the minimum specification rotor possesses the required oversee capability, this can accomplished increasing test speed, temperature, and or loads. when engine test being used demonstrate compliance with the oversee conditions listed paragraph (bma) this section and the failure component system sudden and transient, may not possible operate the engine for minutes after the failure. under these circumstances, the actual oversee duration acceptable the required maximum oversee achieved. (ae (b) when determining the maximum oversee condition applicable each rotor order comply with paragraphs (a) and (c) this section, the applicant must evaluate the following rotor speeds taking into consideration the part's operating temperatures and temperature gradient throughout the engine's operating envelope: percent the maximum permissible rotor speed associated with any the engine ratings except one engine operative oei) ratings less than minutes. percent the maximum permissible rotor speed associated with any oei ratings less than minutes. percent the highest rotor speed that would result from either:rating condition except oei ratings less than minutes, the failure any component system representative installation the engine, combination with any other failure component system that would not normally detected during routine pre flight check during normal flight operation, that the most critical with respect oversee, except provided paragraph (ec) this section, when operating any rating condition except oei ratings less than minutes. percent the highest rotor speed that would result fromoei rating less than minutes. (c) the highest oversee that results from complete loss load turbine rotor, except provided paragraph (f) this section, must included the oversee conditions considered paragraphs nb, (disini), and (b) this section, regardless whether that oversee results from failure within the engine external the engine. the oversee resulting from any other single failure must considered when selecting the most limiting (al oversee conditions applicable each rotor. overspeeds resulting from combinations failures must also considered unless the applicant can show that the probability occurrence not greater than extremely remote (probability range per engine flight hour). (d) addition, the applicant must demonstrate that each fan, compressor, turbine, and turbosupercharger rotor complies with paragraphs (d1) and this section for the maximum oversee achieved when subjected the conditions specified paragraphs (bj and (b this section. the applicant must use the approach paragraph (a) this section which specifies the required test conditions. rotor growth must not cause the engine to: catch fire, (i) release high energy debris through the engine casing result hazardous failure the engine casing, (iii) generate loads greater than those ultimate loads specified sec. .23fa): (iv) lose the capability being shut down. following oversee event and after continued operation, the rotor may not exhibit conditions such cracking distortion which prelude continued safe operation. (e) the design and functioning engine control systems, instruments, and other methods not covered under sec. must ensure that thfailure shaft section may excluded from consideration determining the highest oversee that would result from complete loss load turbine rotor the applicant: identifies the shaft engine life limited part and complies with sec. uses material and design features that are well understood and that can analyzed well established and validated stress analysis techniques. determines, based assessment the environment surrounding the shaft section, that environmental influences are unlikely cause shaft failure. this assessment must include complexity design, corrosion, wear, vibration, fire, contact with adjacent components structure, overheating, and secondary effects from other failures combination failures. identifies and declares, accordance with sec. any assumptions regarding the engine installation making the assessment described above paragraph (f this section. assessed, and considers appropriate, experience with shaft sections similar design. does not exclude the entire shaft. (g) analysis used meet the oversee requirements, then the analytical tool must validated prior oversee test results similar rotor. the tool must validated for each material. the rotor being certified must not exceed the boundaries the rotor being used validate the analytical tool terms geometric shape, operating stress, and temperature. validation includes the ability accurately predict rotor dimensional growth and the burst speed. the predictions must also show that the rotor being certified does not have lower burst and growth margins than rotor used validate the tool. ketentuan sub bagian butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: electrical and electronic engine control systems each control system which relies electrical and electronic means for normal operation must: fa) applicability. these requirements are applicable any system device that part engine type design, that controls, limits, monitors engine operation, and necessary for the continued airworthiness the engine. (b) validation functional aspects. the applicant must substantial tests, analysis, combination thereof, that the engine control system performs the intended functions manner which: enables selected values relevant control parameters maintained and the engine kept within the approved operating limits over changing atmospheric conditions the declared flight envelope, (ii) complies with the operability requirements sec. and appropriate, under all likely system inputs and allowance engine power thrust demands, unless can demonstrated that failure the control function results non dispatchable condition the intended application, (iii) allows modulation engine power thrust with adequate sensitivity over the declared range engine operating conditions, and (iv) does not create unacceptable power thrust oscillations. environmental limits. the applicant must demonstrate, when computing with sec. that the engine control system functionality will not adverse affected declared environmental conditions, including electromagnetic interference emi), high intensity radiated fields irf), and lightning. the limits which the system has been qualified must documented the engine installation instructions. (c) control transitions. the applicant must demonstrate that, when fault failure results change from one control mode another, from one channel another, from the primary system the back up system, the change occurs that: the engine does not exceed any its operating limitations, fi) the engine does not surge, stall, experience unacceptable thrust power changes oscillations other unacceptable characteristics, and (iii) there means alert the flight crew the crew required initiate, respond to, aware the control mode change. the means alert the crew must described the engine installation instructions, and the crew action must described the engine operating instructions, the magnitude any change thrust power and the associated transition time must identified and described the engine installation instructions and the engine operating instructions. (d) engine control system failures. the applicant must design and construct the engine control system that: the rate for loss thrust (or power) control lot loc) events, consistent with the safety objective associated with the intended application can achieved, the full configuration, the system single fault tolerant, determined the dca, for electrical electronic failures with respect lot loc events, single failures engine control system components not result hazardous engine effects and foreseeable failures malfunctions leading local events the intended aircraft installation, such fire, overhead, failures leading damage engine control system components, not result hazardous engine effect due engine control system failures malfunctions. (e) system safety assessment. when computing with this section and sec. the applicant must complete system safety assessment for the engine control system. this assessment must identify faults failures that result change thrust power, transmission erroneous data, effect engine operability producing surge stall together with the predicted frequency occurrence these faults failures. protection systems. the design and functioning engine control devices and systems, together with engine instruments and operating and maintenance instructions, must provide reasonable assurance that thoswhen electronic oversee protection systems are provided, the design must include means for testing, least once per engine start stop cycle, establish the availability the protection function. the means must such that complete test the system can achieved the minimum number cycles. the test not fully automatic, the requirement for manual test must contained the engine instructions for operation. when oversee protection provided through hydromechanical mechanical means, the applicant must demonstrate test other acceptable means that the oversee function remains available between inspection and maintenance periods. (9g) software. the applicant must design, implement, and verify all associated software minimize the existence errors using method, accepted approved the dca, consistent with the critically the performed functions. (h) aircraft supplied data. single failures leading loss, interruption corruption aircraft supplied data (other than thrust power command signals from the aircraft), data shared between engines must: not result hazardous engine effect for any engine, and detected and accommodate. the accommodation strategy must not result unacceptable change thrust power unacceptable change engine operating and starting characteristics. the applicant must evaluate and document the engine installation instructions the effects these failures engine power thrust, engine operability, and starting characteristics throughout the flight envelope. aircraft supplied electrical power. the applicant must design the engine control system that the loss, malfunction, interruption electrical power supplied from the aircraft the engine control system will not result any the following: fi) hazardous engine effect, (ii) the unacceptable transmission erroneous data. when engine dedicated power source required for compliance with paragraph v1) this section, its capacity should provide sufficient margin account for engine operation below idle where the engine control system designed and expected recover engine operation automatically. the applicant must identify and declare the need for, and the characteristics of, any electrical power supplied from the aircraft the engine control system for starting and operating the engine, including transient and steady state voltage limits, the engine instructions for installation. low voltage transiens outside the power supply voltage limitations declared paragraph this section must meet the requirements paragraph this section. the engine control system must capable resting normal operation when aircraft supplied power returns within the declared limits. air pressure signal. the applicant must consider the effects blockade cleavage the signal lines the engine control system part the system safety assessment paragraph (e) this section and must adopt the appropriate design precautions. (k) automatic availability and control engine power for second oei rating. rotorcraft engines having second oei rating must incorporate means, provision for means, for automatic availability and automatic control the second oei power within its operating limitations. engine shut down means. means must provided for shutting down the engine rapidly. (m) programmable logic devices. the development programmable logic devices using digital logic other complex design technologies must provide level assurance for the encoded logic commensurate with the hazard associated with the failure malfunction the systems which the devices are located. the applicant must provide evidence that the development these devices has been done using method, accepted the dca, that consistent with the critically the performed function. ketentuan sub bagian butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: instrument connection (a) unless constructed prevent its connection incorrect instrument, each connection provided for powerplant instruments required aircraft airworthiness regulations necessary ensure operation the engine compliance with any engine limitation must marked identify with its corresponding instrument. (b) connection must provided each turbojet engine for indicator system indicate rotor system unbalanced. bach rotorcraft turbine engine having second oei rating and minute oei rating must have provision for means to: alert the pilot when the engine the second oei and the minute oei power levels, when the event begins, and when the time interval expires, automatically record each usage and duration power the second oei and minute oei levels, alert maintenance personnel positive manner that the engine has been operated either both the second and minute oei power levels, and permit retrieval the recorded data, and enable routine verification the proper operation the above means. (d) the means, the provision for means, paragraphs (c) and this section must not capable being reset flight. (e) the applicant must make provision for the installation instrumentation necessary ensure operation compliance with engine operating limitations. where, presenting the safety analysis, computing with any other requirement, dependence placed instrumentation that not otherwise mandatory the assumed aircraft installation, then the applicant must specify this instrumentation the engine installation instructions and declare mandatory the engine approval documentation. part the system safety assessment (e), the applicant must assess the possibility and subsequent effect incorrect fit instruments, sensors, connector. where necessary, the applicant must take design precautions prevent incorrect configuration the system. the sensors, together with associated miring and signal conditioning, must segregated, electrical and physically, the extent necessary ensure that the probability fault propagation from instrumentation and monitoring functions control functions, vice versa, consistent with the failure effect the fault. (h) the applicant must provide instrumentation enabling the flight crew monitor the functioning the turbine cooling system unless appropriate inspection are published the relevant manuals and evidence shows that: other existing instrumentation provides adequate warning failure impending failure, failure the cooling system would not lead hazardous engine effects before detection, the probability failure the cooling system extremely remot(a) for those systems andb) temperature limits must established for each component that requiresmenambah ketentuan sub bagian butir antara butir dan butir yang berbunyi sebagai berikut: pressured engine static parts. (a) strength. the applicant must establish test, validated analysis, combination both, that all static parts subject significant gas liquid pressure loads for stabilized period one minute wul not: exhibit permanent distortion beyond serviceable limits exhibit cleavage that could create hazardous condition when subjected the greater the following pressures: times the maximum working pressure, fi) times the normal working pressure, ii) p.s.i.) above the normal working pressure. exhibit fracture burst when subjected the greater the following pressures: times the maximum possible pressure, fi) times the maximum working pressure, fi) p.s.i) above the maximum possible pressure. (b) compliance with this section must take into account: the operating temperature the part, any other significant static loads addition pressure loads, minimum properties representative both the material and the processes used the construction the part, and any adverse geometry conditions allowed the type design. ketentuan sub bagian butir huruf (d) dihapus sehingga butir berbunyi sebagai berikut: fuel system (a) with fuel supplied the engine the flow and pressure specified the applicant, the engine must function properly under each operating condition required this part. each fuel control adjusting means that may not manipulated while the fuel control device mounted the engine must secured locking device and sealed, otherwise inaccessible. all other fuel control adjusting means must accessible and marked indicate the function the adjustment unless the function obvious. (b) there must fuel trainer filter between the engine fuel inlet opening and the inlet either the fuel metering device the engine driven positive displacement pump whichever nearer the engine fuel inlet. addition, the following provisions apply each trainer filter required this paragraph (bj: must accessible for training and cleaning and must incorporate screen element that easily removable. must have sediment trap and drain except that need not have drain the trainer filters easily removable for drain purposes. must. must have the type and degree fuel filtering specified necessary for protection the engine fuel system against foreign particles the fuel. the applicant must show: that foreign particles passing through the specified filtering means not impar the engine fuel system functioning: and (i) that the fuel system capable sustained operation throughout its flow and pressure range with the fuel initially saturated with water and having fluid ounces per gallon millihters per liter) free water added and cooled the most critical condition for icing likely encountered operation. however, this requirement may met demonstrating the effectiveness specified approved fuel anti icing additives, that the fuel system incorporates fuel heater which maintains the fuel temperature the fuel trainer fuel inlet above (o under the most critical conditions. the applicant must demonstrate that the filtering means has the capacity (with respect engine operating limitations) ensure that the engine will continue operate within approved limits, with fuel contaminated the maximum degree particle size and density likely encountered service. operation under these conditions must demonstrated for period acceptable the director general, beginning when indication impending filter blockade first given either: existing engine instrumentation, additional means incorporated into the engine fuel system. any trainer filter bypass musiprovided part the engine, the applicant must show for each fluid injection (other than fuel) system and its controls that the flow the injected fluid adequately controlled. ketentuan sub bagian butir huruf (c) angka diubah sehingga butir berbunyi sebagai berikut: publication system (a) general. each publication system must function properly the flight attitudes and atmospheric conditions which aircraft expected operate. (b) oil trainer filter. there must oil trainer filter through which all the engine oil flows. addition: each trainer filter required this paragraphthe type and degree filtering necessary for protection the engine oil system against foreign particles the oil must specified. the applicant must demonstrate that foreign particles passing through the specified filtering means not impar engine oil system functioning. each trainer filter required this paragraphith the oil contaminated degree (with respect particle size and density) that greater than that established for the engine paragraph this section. for each trainer filter required this paragraph, except the trainer filter the oil tank outlet, there must means indicate contamination before reaches the capacity established accordance with paragraph (b this section. any filter bypass mustthe collected contaminants are not the bypass flow path. each trainer filter required this paragraph that has bypass, except the trainer filter oil tank outlet for scavenger pump, must have provisions for connection with warning means warn the pilot the occurrence contamination the screen before reaches the capacity established accordance with paragraph b3) this section. each trainer filter required this paragraph must accessible for training and cleaning. (ce) oil tanks. each oil tank must have expansion space not less than percent the tank capacity. must impossible inadvertently fill the oil tank expansion space. each released oil tank filler connection that can retain any appreciate quantity oil must have provision for fitting drain. each oil tank cap must provide oiltight seal. for applicant seeking eligibility for engine installed airplane approved for tops, the oil tank must designed prevent hazardous loss oil due incorrectly installed oil tank cap. each oil tank filler must marked with the word "oil." each oil tank must vented from the top part the expansion space, with the veni arranged that condensed water vapor that might freeze and abstract the line cannot accumulated any point. there must means prevent entrance into the oil tank into any oil tank outlet, any object that might abstract the flow oil through the system. there must shroff valve the outlet each oil tank, unless the external portion the oil system (including oil tank supports) fireproof. each unpressurized oil tank may not leak when subjected maximum operating temperature and internal pressure p.s.i., and each pressured oil tank must meet the requirements sec. leaked spelled oil may not accumulated between the tank and the remainder the engine. each oil tank must have oil quantity indicator provisions for one. the propeller weathering system depends engine oil fi) there must means trap amount lilin the tank the supply (ii) becomes depleted due failure any part the lubricating system (iii) other than the tank itself: (iv) the amount trapped oil must enough accomplish the weathering (v) operation and must available only the weathering pump, and (vi) provision must made prevent sludge other foreign matter from (vii) affecting the safe operation the propeller weathering system. (d) oil trains. drain (or trains) must provided allow safe drainage the oil system. each drain must accessible, and have manual automatic means for positive locking the closed position. le) oil radiator. each oil radiator must withstand, without failure, any vibration, inertia, and oil pressure load which subjected during the block tests. menambah ketentuan sub bagian butir antara butir dan butir yang berbunyi sebagai berikut: engine overtorgue test (a) approval maximum engine overtorgue sought for engine incorporating free power turbine, compliance with this section must demonstrated testing. the test may run part the endurance test requirement sec. alternatively, tests may performed complete engine equivalent testing individual groups components. upon conclusion tests conducted show compliance with this section, each engine part individual groups components must meet the requirements sec. a| and (a12). (b) the test conditions must follows: total minutes run the maximum engine overtorgue approved. this may done separate runs, each being least minutes duration. power turbine rotational speed equal the highest speed which the maximum overtorgue can occur service. the test speed may not more than the limit speed take off oei ratings longer than minutes. for engines incorporating reduction gearbox, gearbox oil temperature equal the maximum temperature when the maximum engine overtorgue could occur service, and for all other engines, oil temperature within the normal operating range. turbine entry gas temperature equal the maximum steady state temperature approved for use during periods longer than seconds when operating conditions not associated with second minutes oei ratings. the requirement run the test the maximum approved steady state temperature may waiver the dca the applicant can demonstrate that other testing provides substantiation the temperature effects when considered combination with the other parameters identified paragraphs (bh2) and (bj this section. ketentuan sub bagian butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: endurance test (a) general. each engine must subjected endurance test that includes total least hours operation and, depending upon the type and contemplated use the engine, consists one the series runs specified paragraphs (b) through (g) this section, applicable. for engines tested under paragraphs (b), (ce), (d), le) (g) this section, the prescribed hour test sequence must conducted times complete the required hours operation. engines for which the second oei and minute oei ratings are desired must further tested under paragraph (f) this section. the following test requirements apply: the runs must made the order found appropriate the director general for the particular engine being tested. any automatic engine control that part the engine must control the engine during the endurance test except for operations where automatic control normally overridden manual control where manual control otherwise specified for particular test run. except provided paragraph n(s) this section, power thrust, gas temperature, rotor shaft rotational speed, and, limited, temperature external surfaces the engine must least percent the value associated with the particular engine operation being tested. more than one test may run all parameters cannot held the percent level simultaneously. the runs must made using fuel, lubricants and hydraulic fluid which conform the specifications specified computing with sec. (c). maximum air bleed for engine and aircraft services must used during least one fifth the runs, except for the test required under paragraph (f) this section, provided the validity the test not compromised. however, for these runs, the power thrust the rotor shaft rotational speed may less than percent the value associated with the particular operation being tested the dca finds that the validity the endurance test not compromised. each accessory drive and mounting attachment must loaded accordance with paragraphs am6)w and fii) this section, except permitted paragraph (a elit) this section for the test required under paragraph (f) this section. the load imposed each accessory used only for aircraft service must the limit load specified the applicant for the engine drive and attachment point during rated maximum continuous power thrust and higher output. (ii) the endurance test any accessory drive and mounting attachment under load may accomplished separate rig the validity the test confirmed approved analysis. (iii) the applicant not required load the accessory drives and mounting attachments when running the tests under paragraphs ml) through ms) this section the applicant can substantial that there significant effect the disability any accessory drive engine component. however, the applicant must add the equivalent engine output power extraction from the power turbine rotor assembly the engine shaft output. during the runs any rated power thrust the gas temperature and the oil inlet temperature must maintained the limiting temperature except where the test periods are not longer than minutes and not allow stabilization. least one run must made with fuel, oil, and hydraulic fluid the minimum pressure limit and least one run must made with fuel, oil, and hydraulic fluid the maximum pressure limit with fluid temperature reduced necessary allow maximum pressure attained. the number occurrences either transient rotor shaft oversee, transient gas overtemperature transient engine overtorgue limited, that number the acceleration required paragraphs (b) through (g) this section must made the limiting oversee, overtemperature overtorgue. the number occurrences not limited, half the required acceleration must made the limiting oversee, overtemperature overtorgue. for each engine type certificate for use supersonic aircraft the following additional test requirements apply: change the thrust setting, the power control lever must moved from the initial position the final position not more than one second except for movements into the fuel burning thrust augmented augmentation position additional time confirm ignition necessary. during the runs any rated augmented thrust the hydraulic fluid temperature must maintained the limiting temperature except where the test periods are not long enough allow stabilization. (ti) during the simulated supersonic runs the fuel temperature and induction air temperature may not less than the limiting temperature. fit) the endurance test must conducted with the fuel burning thrust augmented installed, with the primary and secondary exhaust nozzle installed, and with the variable area exhaust nozzle operated during each run according the methods specified computing with sec. s5(b). (iv) during the runs thrust settings for maximum continuous thrust and percentages thereof, the engine must operated with the inlet air distortion the limit for those thrust settings. (b) engines other than certain rotorcraft engines. for each engine except rotorcraft engine for which rating desired under paragraph (c), (d), (e) this section, the applicant must conduct the following runs: takeoff and dling. one hour alternate five minute periods rated takeoff power thrust and dling power thrust. the developed powers thrustmanually control the rotor speed, power, thrusttakeoff must the augmented rating. for engines with augmented takeoff power ratings that not material increase operating severity, the amount running conducted the augmented rating determined the director generalb5) this section. rated maximum continuous and takeoff power and thrust. thirty minutes rated maximum continuous power and thrust during fifteen the twenty five hour endurance test cycles, and (ii) rated takeoff power and thrust during ten the twenty five hour endurance test cycles. rated maximum continuous power and thrust. one hour and minutes rated maximum continuous power and thrust. increment cruise power and thrust. two hours and minutes the successive power lever positions corresponding leastthe thrust and power may varied place speed. there significant peak vibration anywhere between ground idle and maximum continuous conditions, the number increment chosen may changed increase the amount running made while subjectminutes acceleration and deceleration, consisting six cycles from dling power and thrust rated takeoff power and thrust and maintained the takeoff power lever position for seconds and the dling power lever position for approximately four and one half, except that,two seconds.c) rotorcraft engines for which minute oei, must established the power control accordance with the schedule established the manufacturer. during any one period,tc) this section. rated maximum continuous and takeoff power thirty minutes at rated maximum continuous power during fifteen the twenty five hour endurance test cycles: and (ii) rated takeoff power during ten the twenty five hour endurance test cycles. rated maximum continuous power one hour rated maximum continuous power. rated minute oei power thirty minutes rated minute oei power. increment cruise power two hours and minutes thesubject off power and maintained the take off power lever position for seconds and the dling power lever position for approximately. if, however, different regimes control operations are incorporated that necessitate scheduling the power control lever motion from one extreme position the other, then longer period time acceptable, but not more than two seconds. starts. one hundred starts, which starts must preceded leastd) rotorcraft engines for which continuous oei rating desired. for each rotorcraft engine for which continuous oei power rating desired, the applicant must conduct the following series tesiduring any one period'id) this section. rated maximum continuous and takeoff power. thirty minutes rated maximum continuous power during fifteen the twenty five hour endurance test cycles: and fi) rated takeoff power during ten the twenty five hour endurance test cycles. rated continuous oei power. one hour rated continuous oei power. rated maximum continuous power. one hour rated maximum continuous power. increment cruise power. two hours the:being subjectedoff power and maintained the takeoff power lever position for seconds and the dling power "lever position for approximately minutes. computing with:second, except thatseconds. starts. one hundred starts, which starts must preceded leaste) rotorcraft engines for which minute oei: off, minute oei, and dling. one hour alternate s minute periods rated takeoff power and dling power except that, during the third and sixth takeoff power periods, only minutes need conducted rated takeoff power, and the remaining minutes must conducted rated minute oei power. the developed powers takeoff, minute oei,control manually the rotor speed and power: temperature, rotor speed, shaft power, this period running rated takeoff power must the augmented rating. changing the power setting after during each period, the power control lever must moved the manner prescribed paragraph bis), (cng), (as) this section, applicable. the tests required paragraphs (b through png), (j2) through (cn7), (d) through (aj this section, applicable, except that one the hour test sequences, the last minutes the minutes takeoff power test period paragraph (b) this section, the minutes minute oei power test period paragraph (c this section, the hour continuous oei power test period paragraph (d this section, must run minute oei power. () oei and minute oei ratings are desired. for each rotorcraft engine for which second oei and minute oei power ratings are desired, and following completion the tests under paragraphs (b), (c), (dj), fe) this section, the applicant may disassemble the tested engine the extent necessary show compliance with the requirements sec. .93faj). the tested engine must then assembled using the same parts used during the test runs paragraphs (b), (c), (d), (e) this section, except those parts described consumables the instructions for continued airworthiness. additionally, the tests required paragraphs (f1) through p8) this section must run continuously. stop occurs during these tests, the interrupted sequence must repeated unless the applicant shows that the severity the test would not reduced were continued. the applicant must conduct the following test sequence four times, for total time not less than minutes: takeoff power. three minutes ratedminute oei power, continuous oei power, maximum continuous power. five minutes whichever the greatest rated minute oei power, rated continuous oei power, rated maximum continuous power, except that, during the first test sequence, this period shall minutes. however, where the greatest rated power minute oei power, that sixty five minute period shall consist minutes minute oei power followed minutes whichever the greater continuous oei power maximum continuous power. percent takeoff power. one minute percentidle. one minute flight idlfor those systemsthea) for those systems that cannot adequately substantiated endurance testing accordance with the provisions sec. additional tests must made establish that components are able function reliably all normally anticipated flight and atmospheric conditions. (b) temperature limits must established for those" components that require(ce) each unpressurized hydraulic fluid tank may not fail leak when subjected maximum operating temperature and internal pressure p.s., and each pressured hydraulic fluid tank must meet the requirements sec (d) for engine type certificate for use supersonic aircraft, the systems, safety devices, and external components that may fail because operation maximum and minimum operating temperatures must identified and tested maximum and minimum operating temperatures and while temperature and other operating conditions are cycle between maximum and minimum operating values. ketentuan sub bagian butir huruf (b) angka diubah sehingga butir berbunyi sebagai berikut: teardown inspection (a) after completing the endurance testing sec. (b), le), (d), le), (ga) this partpart must conform the type design and eligible for incorporation into engine for continued operation, accordance with information submitted compliance with sec. (b) after completing the endurance testing sec. (f)may exhibit deterioration excess that permitted paragraph (a this section including some engine parts components that may unsuitable for further use. the applicant must show analysis and or test, found necessary the director general, that structural integrity the engine including mounts, cases, bearing supports, shafts, and rotor, maintained, lieu compliance with paragraph (b) this section, each engine for which the second oei and minute oei ratings are desired, may subjected the endurance testing sec. (b), (c), (d), (e) this part, and followed the testing sec. (f) without interviewing disassembly and inspection. however, the engine must comply with paragraph (a) this section after completing the endurance testing sec. f)@isgpariputavu sep panai era bun, |
a.ata.catatan.a.a.a ata tt tt tao e .3aw tsusunan dan tata kerja mahkamah pelayaran, bahwa perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja mahkamah pelayaran, untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan atau perwira kapal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna: bahwaorganisasi dan tata kerja mahkamah pelayaran, teu w perhubungan. mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh ketua. mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lanjutelolaan data, evaluasi kegiatan, serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi, penyiapan ketatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengelolaan barang milik negara bmn), serta urusan perlengkapan, cc. penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, pengelolaan tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan reformasi birokrasi,, danrepublik indonesia yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepulauan. bab susunan organisasi bagian pertama umum organisasi mahkamah pelayaran terdiri atas: ketua, anggota, sekretariat, sekretaris pengganti: dananggota sebagaimana dimaksud dalam huruf yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut hakim mahkamah pelayaran mempunyai tugas melaksanakan serta. hakim mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari beberapa orang dengan kualifikasi sarjana hukum, ahli nautika tingkat ahli teknik tingkat dan sarjana teknik perkapalan. jumlah hakim mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud pada paling banyak (lima belas) orang. hakim mahkamah pelayaran secara administratif bertanggung jawab kepada ketua mahkamah pelayaran. bagian keempat sekretariat sekretariat sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada, penyiapan bah, cc. penyiapan bah: dan penyiapan bahsekretariat sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh sekretaris. sekretariat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subbagian perencanaan dan laporan, subbagian keuangan dan perlengkapan, cc. subbagian kepegawaian dan umum: dan subbagian perkara dan persidangan. subbagian perencanaan dan . subbagian keuangan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakuk. subbagian perkara dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukanbagian kelima sekretaris pengganti (l) sekretaris pengganti dijabat oleh sarjana hukum. jumlah sekretaris pengganti paling banyak (dua) orang. sekretaris pengganti secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris. jenjang kepangkatan hakim mahkamah pelayaran dan sekretaris pengganti ditetapk dan fungsi, mahkamah pelayarwaktu waktu sesuai dengan kebutuhan. ketumahkamah pelayarhakim mahkamah pelayaran, sekretaris, dan kepala subbagian, diangkat dan diberhentikan oleh menteri. sekretaris pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua. bab lokasi mahkamah pelayaran berlokasi dki, tetap melaksanakan tugas dan fungsi mahkamah pelayaratahun tentang organisasi dan tata kerja mahkamahketua mahkamah pelayaran harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umummahkamah pelayarapengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh jabatan fungsional. jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dijabat oleh sarjana hukumorganisasi dan tata kerja mahkamah sesuai dengan aslinya epa biro,hukum srasestari rahayu perizinan utama muda iv c) nip. anggota perencanaan keuangan dan kepegawaian perkara dan pengganti dan laporan perlengkapan dan umum persidangan iii iii jabatan j5. (lilit runesione nan ani (ti ann need menteri perhubungan republik indonesia, ttd dengan aslinya budi karya semadi kepada biro,hukum ttbahwa untuk menata organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritasom menkantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan berita negara republik indonesia tahun nomor (((kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas iv, terdiri atas: petugas tata usaha, petugas status hukum dan sertifikasi kapal, cc. petugas keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli: dan petugas lalu lintas dan angkutan laut, dan usaha kepelabuhanan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www wsiaketentu.agian kelima dihapusketentuan dan diubah, serta dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas merupakan jabatan struktural eselon ii.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator atau jabatan administrator. ((. atau jabatan pengawas.iiikesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sebanyak (sembilan puluh) lokasi,tujuh belas) lokasi: kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas iii sebanyak (enam belas) lokasi: dan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas sebanyak (empat puluh delapan) lokasi. lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja kantor kesyahbandaran dan otoritastol bab viiihapus. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .cktu anji h. sh, dess miliki1g yama muda iv c)truktur organisasi kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas (eselon iv.a) kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan petugas tata usaha petugas petugas petugas status hukum dan batan lalu lintas dan sertifikasi kapal bsa abi ejaan tml kei kepelabuhanan suaka momo menteri perhubungan republik indonesia, ttd salinan sesuai dengan aslinya budi karya semadi tan hukum, indo dj) h., sh, dess itibirg yama muda iv e) nfp bawadumai, riau lubuk gaung otoritas pelabuhan kelas pelindung dumai batu panjang darul aman tanjung kapal guna selat lorong kantor kesyahbandaran dan panjang, sebatang otoritas pelabuhan kelas lampung rantai panjang teluk betung ketapang padang cermin legenda kantor kesyahbandaran dan banten, banten ternate dar ama pelabuhan kelas banten dak nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan semarang, kendal otoritas pelabuhan kelas jawa tengah tanjung emas kantor kesyahbandaran dan banjarmasin, sungai putting otoritas pelabuhan kelas kalimantan banjarmasin selatan kantor kesyahbandaran dan balikpapan, mengalir otoritas pelabuhan kelas kalimantan balikpapan timur kantor kesyahbandaran dan karimun, kep.| pasir panjang otoritas pelabuhan kelas riau pulau buru tanjung balai karimun pulau bambu tanjung batu kundur pulau bulan pulau jangka pulau nipah moro penyanyi kumbang tanjung berlian pulau durasi kantor kesyahbandaran dan ambon, maluku otoritas pelabuhan kelas ambon kantor kesyahbandaran dan sorong, papua| kalo otoritas pelabuhan kelas barat makron sorong mega tanjung kasuari saka kawasan agar segel sele nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan salawat kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas eselon iiidampak otoritas pelabuhan kelas pinang, kep. pangkal sala kantor kesyahbandaran dan padang, air tangis otoritas pelabuhan kelas sumatera barat tikus teluk bayur sasak pariaman cocok terusan cocok mainan penasaran mainan bungsu muara padang kantor kesyahbandaran dan siak, riau bukit batu otoritas pelabuhan kelas lubuk muda tanjung buton sungai padding sungai apit bandul belitung kantor kesyahbandaran dan palembang, tanjung api api otoritas pelabuhan kelas sumatera perambatan palembang selatan sungai lilin karang agung gandum nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan jakabaring kantor kesyahbandaran dan cirebon, jawa| kerawanan otoritas pelabuhan kelas ii| barat bonnet cirebon astanajapura gebang mekar kantor kesyahbandaran dan subang, jawa| bawakan otoritas pelabuhan kelas barat bayangan patimban muara case pemasukan iprage sungai buntu muara bendera muara gembong kantor kesyahbandaran dan cilacap, jawa bunton otoritas pelabuhan kelas tengah cilacap kantor kesyahbandaran dan gresik, jawa ujung pangkah otoritas pelabuhan kelas timur gresik kantor kesyahbandaran dan denpasar, bali serangan otoritas pelabuhan kelas tanjung benda benda keringanan sanur kantor kesyahbandaran dan pontianak, mempawah otoritas pelabuhan kelas kalimantan sungai kakap pontianak barat teluk pakai kubu kantor kesyahbandaran dan samarinda, mahakam hulu otoritas pelabuhan kelas kalimantan sanga sanga samarinda timur muara berau ban otoritas pelabuhan kelas kalimantan bontang timur nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan bitung, tema otoritas pelabuhan kelas sulawesi utara bitung kantor kesyahbandaran dan palu, sulawesi| wani otoritas pelabuhan kelas tengah donggala teluk palu labuan malaka toya masing tibo batasnya linda tempe sidayu loli oge suruhan kantor kesyahbandaran dan kendari, sororia otoritas pelabuhan kelas sulawesi tinanggea kendari tenggara sawa waktu kantor kesyahbandaran dan ternate, sulamadah otoritas pelabuhan kelas maluku utara hari ternate timur maya moti kantor kesyahbandaran dan jayapura, delta otoritas pelabuhan kelas papua epaper jayapura muara tami holtekam ii. kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas iii eselon ibatubara, medang deras otoritas pelabuhan kelas iii sumatera utara pangkalan model kuala tanjung desa lalang tanjung tiram kantor kesyahbandaran dan pekanbaru, siak sri otoritas pelabuhan kelas iii riau indrapura pekanbaru buatan kantor kesyahbandaran dan bintan, kawal otoritas pelabuhan kelas iii kepulauan riau sumbing kijang kantor kesyahbandaran dan muaro jambi, otoritas pelabuhan kelas iii jambi talang duku kantor kesyahbandaran dan bengkulu, ketahui otoritas pelabuhan kelas iii bengkulu muko muko pulau baai pulau tikus kantor kesyahbandaran dan jakarta utara, pantai mutiara otoritas pelabuhan kelas iii dki jakarta sunda kelapa kantor kesyahbandaran dan banyuwangi, pulau tabuhan otoritas pelabuhan kelas iii jawa timur ketapang tanjung wangi muncar blimbing sari cancer gajahan boom puger kantor kesyahbandaran dan lombok barat, keranjang lembar barat sepotong teluk awang .& nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan kupang, nusa| pelabuhan otoritas pelabuhan kelas iii tenggara timur tentu kupang nunbaun sabu korban semau sulam boeing kantor kesyahbandaran dan kotawaringin kuala kayan otoritas pelabuhan kelas iii timur, parenggean sampit kalimantan samudra tengah pagatan mendanai sungai sebagau kantor kesyahbandaran dan kotabaru, sebuku otoritas pelabuhan kelas iii kalimantan tanjung batu kotabaru batulicin selatan gunung batu besar sungai dua serangga serangga matahari marabatuan kantor kesyahbandaran dan tarakan, malinau otoritas pelabuhan kelas iii kalimantan bangkudulis tarakan utara berbatu sesayap otoritas pelabuhan kelas iii sulawesi utara tanah bangko manado work kantor kesyahbandaran dan parepare, sulap marabombang otoritas pelabuhan kelas iii esi selatan www www www oo nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan kantor kesyahbandaran dan gorontalo, kabila bone otoritas pelabuhan kelas iii gorontalo gorontalo kantor kesyahbandaran dan biak numfor, bosnia otoritas pelabuhan kelas iii papua ward biak kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas eselon ivsabang, aceh balangan otoritas pelabuhan kelas sabang kantor kesyahbandaran dan langsa, aceh idi otoritas pelabuhan kelas kuala berkah kuala langsa kantor kesyahbandaran dan aceh barat, kuala bubon otoritas pelabuhan kelas aceh meulaboh kantor kesyahbandaran dan aceh utara, otoritas pelabuhan kelas aceh lhokseumawe kantor kesyahbandaran dan banda aceh, pulo aceh otoritas pelabuhan kelas aceh longa malah sigla kantor kesyahbandaran dan langkat, pangkalan otoritas pelabuhan kelas sumatera utara brandon pangkalan susu tanjung pura kuala serapah nama kantor lokasi wilayah kerja otoritas pelabuhan tapak kuda jaringan halus pulau sampai pulau sembilan kantor kesyahbandaran dan sibolga, otoritas pelabuhan kelas sumatera utara sibolga kantor kesyahbandaran dan asahan, bagan asahan otoritas pelabuhan kelas sumatera utara tanjung balai asahan kantor kesyahbandaran dan gunung sitoli, otoritas pelabuhan kelas sumatera utara gunung sitoli kantor kesyahbandaran dan indragiri hulu, otoritas pelabuhan kelas riau kuala cintaku kantor kesyahbandaran dan rokan hilir, sinaro otoritas pelabuhan kelas riau bagan siapa api kantor kesyahbandaran dan bengkalis, riau teluk lambang otoritas pelabuhan kelas bantan tengah bengkalis kantor kesyahbandaran dan indragiri hilir, muara bakong otoritas pelabuhan kelas riau kuala enak kantor kesyahbandaran dan indragiri hilir, otoritas pelabuhan kelas riau otoritas pelabuhan kelas meranti, riau tanjung kelabu selat panjang otoritas pelabuhan kelas jabung barat, kuala tunggal jambiotoritas pelabuhan kelas jabung, jambi muara sabak kantor kesyahbandaran dan pangkal pinang, belinya otoritas pelabuhan kelas kep. bangka sungai liat pangkal balam belitung sei selain kantor kesyahbandaran dan belitung, tanjung batu otoritas pelabuhan kelas bangka belitung tanjung roe tanjung pandan kantor kesyahbandaran dan bangka barat, tanjung ular otoritas pelabuhan kelas bangka mentok belitung kantor kesyahbandaran dan lampung kalinya otoritas pelabuhan kelas selatan, ketapang bakauheni lampung muara pikuk kampung sumur kantor kesyahbandaran dan kepulauan untung jawa otoritas pelabuhan kelas seribu, dki pulau kacang kepulauan seribu jakarta pulau tidung pulau pramuka pulau kelapa kantor kesyahbandaran dan jakarta utara, tarumajaya otoritas pelabuhan kelas dki jakarta tarumanegara barunya barunya centre muara tawar kantor kesyahbandaran dan jakarta utara, muara kamal otoritas pelabuhan kelas dki jakarta kantor kesyahbandaran dan probolinggo, kaliwungu otoritas pelabuhan kelas jawa timur paiton probolinggo pasuruan lekuk sendang biru nama kantor lokasi wilayah kerja (lai otoritas pelabuhan parigi noh mma kantor kesyahbandaran dan tegal, jawa junior tegalsari otoritas pelabuhan kelas tengah larangan tegal pekalongan binadesa pemalang brebes losari kantor kesyahbandaran dan sumenep, jawa pasongsongan otoritas pelabuhan kelas timur amounted kalianget peragaan giligenting tanjung maranggi pagerbatu bungkuk kantor kesyahbandaran dan situbondo, pasir putih otoritas pelabuhan kelas jawa timur basuki panarukan kabut jangkar menimba kantor kesyahbandaran dan karangasem, manggis otoritas pelabuhan kelas bali named padangan kubu tanah amp persinggahan kantor kesyahbandaran dan buleleng, bali pengamatan otoritas pelabuhan kelas sombong pelukan bawang buleleng pemain loving pangsit ita nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan sumbawa, pulau moyo otoritas pelabuhan kelas nusa tenggara teluk kantong batas barat pelabuhan jambu renang kantor kesyahbandaran dan bima, nusa otoritas pelabuhan kelas tenggara barat bima kantor kesyahbandaran dan sikka during otoritas pelabuhan kelas maumere, pemanas laurentius say nusa tenggara sukun timur value kawapante kantor kesyahbandaran dan ende, nusa pulau ende otoritas pelabuhan kelas tenggara timur maurice ende roda kantor kesyahbandaran dan alor, nusa maritaing otoritas pelabuhan kelas tenggara timur more kalabahi alor kecil kantor kesyahbandaran dan sumba timur, being otoritas pelabuhan kelas iv| nusa tenggara pulau saluran waingapu timur katun melolong kantor kesyahbandaran dan sambas, tambalan otoritas pelabuhan kelas kalimantan sambas sintetis barat singkawang perangkat sungai duri kantor kesyahbandaran dan ketapang, shtong otoritas pelabuhan kelas kalimantan kesatuan ketapang barat pasar sentai @@@@@@@((( ( ''"' mmm hm. nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan kotawaringin otoritas pelabuhan kelas barat, pangkalan bun kalimantan tengah kantor kesyahbandaran dan pulang pisau, tanjung otoritas pelabuhan kelas kalimantan bukit pinang pulang pisau tengah kantor kesyahbandaran dan sukamara, kuala jelai otoritas pelabuhan kelas kalimantan jambi sukamara tengah balai riang kantor kesyahbandaran dan toli toli, laulalang otoritas pelabuhan kelas sulawesi toli toli tengah kantor kesyahbandaran dan kotawaringin otoritas pelabuhan kelas barat, kumai kalimantan tengah kantor kesyahbandaran dan nunukan, sebuku otoritas pelabuhan kelas kalimantan sebaris nunukan utara menggaris kantor kesyahbandaran dan maluku sumber otoritas pelabuhan kelas tengah, banda naira maluku kantor kesyahbandaran dan merauke, sumber otoritas pelabuhan kelas papua bian merauke tanam rambu serangga tanah miring kantor kesyahbandaran dan manokwari, marun sauna pelabuhan kelas papua barat sow mampu manokwari saukorem iii ind bagi nama kantor lokasi wilayah kerja kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan fakfak, papua karas otoritas pelabuhan kelas barat seri fak fak, watu dj) h., sh, dess six ama muda iv e) ne |
e. subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme penugasan dan atau pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undadilaksanakan melalui kontrak (satu) tahun atau kontrak tahun jamak disesuaikan dengan alokasi anggaran subsidi yang tersedia. alokasi anggaran subsidinegara perubahan kementerian perhubumenggunakan tarif yang ditetapkan dengan keputusan menteri. tarif kapal angkutan khusus ternak sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tarif subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak untuk muatan ternak per (satu) ekor, tarif subsidi untuk muatan kapal angkutan khusus ternak sebagaimana dimaksud dalam huruf sudah termasuk biaya asuransi, bongkar muat, minum ternak, mantri hewan, dan dokter hewan, cc. tarif subsidi untuk muatan kapal angkutan khusus ternak untuk domba atau kambing diperhitungkan sebesar (satu perempat) dari tarif subsidi muatan ternak sapi, kerbau, atau kuda, dan tarif muatan kapal angkutan khusussak kapal angkutan khusus ternak dapat mengangkut muatan balik berisi muatan selain ternak yang tarifnya ditetapkan sebagai berikut: diperhitungkan sebagai pendapatan yang mengurangi nilai subsidi, dan tarif muatan selain ternak dihitung berdasarkan tonase, sudah termasuk biaya bongkar muat. muatan selain ternak sebagaimana dimaksud padadalam hal terjadinya kekosongan hari layar, menteri perhubungan dapat menugaskan kepada badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang angkutan laut untuk mengoperasikan kapal angkutan khusus ternak. kekosongan hari layar sebagaimana dimaksud pada disebabkan oleh: belum ditetapkannya pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya, terjadi kekurangan anggaran subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak pada tahun anggaran berjalan, atau sebab lainnya yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan lau.5iti wandterhadap pengatur untuk dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan angkutan udara niaga berjadwaldengan perbedaan kapasitas tempat duduk lebih besar dari (dua puluh lima persen) setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal. penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan memperhatikan: rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha, kemampuan teknis operasi bandar udara, dan tingkat kepadatan ruang udara dan dari bandar udara tujuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam (l), sebelum pelaksanaan penerbangankoordinator slot: jenis dan tipe pesawat udara yang akanngoperasian pesawat udara yang akan digunakan. persetujuan atau penolakan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada disampaikan direktur jenderal selambat lambatnya (tuj: dalam hal masyarakat pengguna jasa angkutan udara membutuhkan penambahan kapasitas pada suatu rute penerbangan, maka direktur jenderal dapat menawarkan kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang menerbangi rute penerbangan tersebut. apabila dalam kurun waktu (tujuh) hari kerja perusahaan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada (l) tidak menanggapi, maka direktur jenderal menawarkan kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya yang mempunyai rute tersebut dalam lampiran izin usahanya dan mempunyai kemampuan dan kesiapan armada. untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada danjenis dan tipe pesawatsawat udara yang dioperasikan. ketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melayani rute baru yang belum diatur dalam jaringan dan rute penerba lainya kepala biro kisasi dan sertifikasi fasil.yelenggara bandar udara adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan atau badan hukum indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusuertifikat fasilitas bandar udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan teknis operasi suatu fasilitas untuk menjamin keselamatan operasi bandar udara dan keselamatan operasi pesawat udara. fasilitas bandar udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan peralatan dan utilitas bandar udara.di instalasi)utilitas bandar udara adalah prasarana yang digunakan untuk menunjang operasi bandar udara antara lain listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi serta pengolahan limbah.sisi udaradikepala kantor adalah kepala kantor otoritas bandar udara. ruang lingkup standarisasi dan sertifikasi seluruh fasilitas bandar udara yang berada lingkungan bandar udara maupun luar bandar udara yang digunakan untuk pelayanan operasi bandar udara untuk menjamin keselamatan penerbangan, kenyamanan dan kelancaran dalam pelayanan baik kepada penumpang maupun kepada pesawat udara. standarisasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada meliputi: standar kebutuhan, standar teknis, dan cc. standar kelaikan. sertifikasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada meliputi: penerbitan sertifikat: dan perpanjangan uji laik. penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah uji kelaikan pertama terhadap fasilitas bandar udara sebelum dioperasikan. perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan pada saat pengujian ulang yang dilaksanakan secara berkala. (l) untuk menunjang keselamatan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara setiap fasilitas bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kebutuhan minimal fasilitas bandar udara yang harus dipenuhi untuk menunjang pelayanan dan keselamatan penerbangan. standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pedoman teknis operasional dan kriteria untuk mengukur kelaikan suatu fasilitas bandar udara. standar kelaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan parameter peralatan yang harus dipenuhi oleh fasilitas bandar udara untuk dapat dioperasikan. untuk menjamin keselamatan operasi dan kenyamanan dalam pelayanan, setiap fasilitas bandar udara yang baru, mengalami perubahan atau dipindahkan wajib memiliki sertifikat fasilitas bandar udara yang laik operasi. sertifikasi fasilitas bandar udara, terdiri dari: prasarana bandar udara, dan peralatan dan utilitas bandar udara. sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku selama masa konstruksi sesuai dengan perundang undangan bidang konstruksi. sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku sepanjang masih laik operasi dan harus dilakukan pengujian ulang secara berkala. tata cara dan prosedur sertifikasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal. prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas: prasarana sisi darat, prasarana sisi udara. prasarana sisi darat (landslide facility) yang dimaksud huruf terdiri dari: bangunan terminal penumpang dan kargo, main power house, bangunan administrasi perkantoran dan hangar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor, marka dan rambu sisi darat. prasarana sisi udara (inside facility), yang dimaksud huruf terdiri dari sisi udara. peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud huruf merupakan seluruh peralatan dan utilitas bandar udara yang dibangun atau dipasang instalasiperalatan dan utilitas bandar udara yang dimaksud terdiri dari: peralatan bantu pendaratan visual, meliputi: approach light, papi a papi, sequence fishing light, runway threshold identification light rail), runway lead light, runway edge light, runway end light, threshold light, turning area light, taxiway edge light, taxiway apron light, runway interline light, taxiway interline light, stop bar light: stop way light, runway guard light, runway touchdown zone light, rapid exit taxiway light, taxi guidance sign, wind direction indicator, aerodrome beacon, aircraft docking guidance system args): sirine, control system, helicopter approach path indicator hari): heliport beacon, touchdown and lift off area lighting system toe): dan. constant current regulator ccr). peralatan kelistrikan bandar udara, meliputi: peralatan sistem catu daya listrik bandar udara, meliputi: generator set, uninterruptible power supply ups dan renewable energy plant solar cell, wind energy dil). peralatan jaringan distribusi kelistrikan bandar udara, meliputi: jaringan distribusi tegangan menengah, dan jaringan distribusi tegangan rendah. peralatan elektrikal, meliputi: peralatan sistem pengaman kelistrikan bandar udara, dan sistem penangkal petir. peralatan pencahayaan bandar udara, meliputi: sistem penerangan dalam gedung, dan sistem penerangan luar gedung. peralatan mekanikal bandar udara, meliputi: air conditioning system, conveyor, weight scale, elevator, escalator, translator, garbarata aviobridge), dan pencegah kebakaran, meliputi: pompa fire fighting system, sistem hidran hydra pilar dan hydra box): sistem sprinter, alat pemadam kebakaran api ringan agar fire extinguisher). peralatan pemeliharaan bandar udara, meliputi: wheel tractor rotary power, riding power, pick up, water tank car, runway sleeper, rubber deposit removal, dump truck, mini violating roller, tandem roller, hand sampel, jack hammer, mini excavator back hoe, workshop equipment, maintenance crane, mobile crane, scissors lift, maintenance gondola, dan ambulance. peralatan sistem informasi dan elektronika bandar udara, meliputi: flight information display system kids), public address system pas), private automatic branch exchange paux): building automation system bas): fire alarm system, master clock, dan check in system. peralatan pelayanan darat pesawat udara gse) dan kendaraan operasional yang beroperasi sisi udara, meliputi: motorized, meliputi: aircraft towing tractor att), baggage towing tractor btt), baggage conveyor loader bcl), lower, upper main deck loader dl): passenger boarding stairs pbs): levator service unit lsu), water service unit wsu): air conditioning unit acu), ground power unit apu): j)) apron passenger bus apj): air starting unit asu): incapacitated passenger loading vehicle ipl): high lift catering, truck hct), cargo transporter loader ctl), aircraft cleaning equipment, dg) palet conveyor handling system, kendaraan yang beroperasi sisi udara, dan ground support system. non motorized, meliputi baggage cart bc), container allies cdl), palet allies pdl), towed passenger star tps), aircraft towing bar atb), aircraft wheel cok, dan passenger wheel chair. utilitas bandar udara, meliputi: air bersih water supply system), lumbung piping system, sewage treatment plant, water treatment plant, insinerator, dan peralatan depot pengisian pesawat udara. peralatan non mekanikal dan elektrikal. untuk menjamin kelaikan operasi fasilitas bandar udara, setiap fasilitas bandar udara dilakukan pemeriksaan fisik dan atau uji kelaikan sesuai dengan standar teknis fasilitas bandar udara dan atau pemeriksaan dokumen fasilitas bandar udara. standar teknis fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: prasarana sisi darat, memenuhi standar teknis bangunan gedung atau jalan dan standar minimal kebutuhan ruang (m2) per orang penumpang dan atau sirkulasi operasional atau pelayanan, prasarana sisi udara, memenuhi persyaratan minimal karakteristik fisik dan daya dukung perkerasan struktur untuk mendukung beban pesawat yang dilayaninya, dan mampu melayani pendaratan darurat pesawat udara sesuai kapasitas bandar udara: peralatan listrik dan mekanikal, memenuhi standar kebutuhan operasional bandar udara dan mampu memberikan pelayanan pergerakan penumpang yang cepat, nyaman, mudah dan selamat, peralatan bantu pendaratan visual visual aids), memenuhi standar kebutuhan operasional bandar udara dan mampu memberikan panduan pesawat terbang yang akan melakukan pendaratan dalam keadaan jarak pandang (visibility) rendah, peralatan bantu pelayanan darat ground support equipment), meliputi tersedianya peralatan yang memenuhi standar kebutuhan dan mampu melayani pesawat udara saat starting engine, push back, loading dan uploading barang dan atau penumpang, dan f . utilitas bandar udara, yaitu tersedianya kebutuhan operasional suatu bandar udara secara kontinyu sesuai persyaratan standar kebutuhan utilitas bandar udara. pemeriksaan dokumen fasilitas bandar udara yang dimaksud pada adalah terpenuhinya persyaratan kelengkapan dan keabsahan dokumen fasilitas bandar udara, meliputi: data fasilitas bandar udara yang meliputi identitas dan gambar, dokumen teknis fasilitas bandar udara yang meliputi spesifikasi, sop pengoperasian dan atau sop pemeliharaan, dan cc. dokumen hasil pengujian dokumen hasil kalibrasi. fasilitas bandar udara untuk penumpang berkebutuhan khusus harus mampu memberikan pelayanan kepada penumpang berkebutuhan khusus dengan atau tanpa bantuan orang lain, yang aman dan nyaman. penerbitan sertifikat fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam untuk kelompok fasilitas peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada hurufyang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum pada perpanjangan uji laik fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalamdengan menyertakan sertifikat asli dan kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum pada setiap sertifikasi fasilitas bandar udara dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak. permohonan penerbitan sertifikat dan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada direktur jenderal. permohonan perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada kepala kantor. penerbitan sertifikat dan perpanjangan uji laik dilakukan pengujian dan atau pemeriksaan. pengujian sebagaimana dimaksud dalam meliputi: uji pemeriksaan dokumen, uji kinerja, dan atau uji mutu dan atau kalibrasi. setiap fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan kelaikan operasi akan diberikan sertifikat. sertifikat prasarana bandar udara diterbitkan paling lambat (empat belassertifikat peralatan dan utilitas bandar udara diterbitkan paling lambat (tujuhuntuk sertifikat peralatan ground support equipment sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan paling lambat (limafasilitas bandar udara yang tidak lulus uji kelaikan pada saat proses penerbitan sertifikat maupun perpanjangan uji laik harus mengajukan kembali permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam untuk memperpanjang uji laik fasilitas bandar udara, setiap pemohon harus mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (tiga puluh) hari kerja sebelum uji laik berakhir. fasilitas bandar udara yang tidak memenuhi syarat pada saat perpanjangan uji laik, pengujian ulang diberikan perpanjangan masa berlaku uji laik fasilitas bandar udara. untuk memperoleh kembali sertifikat fasilitas bandar udara yang hilang rusak, maka pemohon harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang dilengkapi dengan fotokopi sertifikat semula dan surat keterangan hilang dari kepala kantor atau kepala bandar udara. standar teknis, standar kebutuhan dan standar kelaikan operasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh direktur jenderal. sertifikat fasilitas bandar udara diterbitkan oleh direktur jenderal. pengujian ulang setiap fasilitas bandar udara akan dilaksanakan secara berkala oleh inspektur bandar udara. pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengesahan oleh kepala kantor. penyelenggara bandar udara, badan hukum indonesia dan penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan wajib menghentikan operasifasilitas bandar udara dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan penerbangan, mempertahankan kelaikan operasi, melakukan perawatan fasilitas bandar udara sesuai ketentuan yang berlaku. fasilitas bandar udara yang mengalami perubahan dan atau dipindahkan tidak boleh dioperasikan sebelum dilakukan pengujian ulang atau verifikasi teknis dan dinyatakan laik. pemegang sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara wajib mengajukan uji kelaikan operasi secara berkala setiap (dua) tahun. pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, penurunan atau pembatasan kapasitas, pembekuan sertifikat, pencabutan sertifikat, atau denda. pengenaan sanksi administratif atau penurunan pembatasan operasi bandara sampai memenuhi ketentuan. apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada atas habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan perubahan, maka sertifikat dicabut. sertifikat dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan atau pembekuan sertifikat jika terbukti: melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan penerbangan, dan memperoleh sertifikat dengan cara tidak sah. dengan berlakunya peraturan ini, maka semua fasilitas bandar udara yang telah beroperasi tetap dapat beroperasi, dan apabila terdapat fasilitas peralatan yang belum bersertifikat, maka paling lama dalam waktu (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku wajib mengajukan permohonan sertifikasi sesuai dengan ketentuan. direktur jenderaltoga pk! (iv d) mr.:!jid.penerbitan surat izin kepelabuhanan, cc. jasa kenavigasian, penerimaan uang perkapalan dan kepulauan,,bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan pelabuhan. penerimaan negara bukan pajak hasil konsesi sebagaimana dimaksud dalam berupa jasa kepelabuhanan meliputi pelayanan jasa kapal, jasa barang dan jasa penumpang. besaran prosentase hasil konsesi (concession fee) sebagaimana dimaksud pada diperoleh penyelenggara pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. penerimaan negara bukan pajak hasil konsesi sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan pendapatan bruto badan usaha pelabuhan. dalam hal badan usaha pelabuhan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan atau anak perusahaan, maka pendapatan konsesi dihitung dari seluruh pendapatan bruto kegiatan jasa kepelabuhanan dan bukan pendapatan badan usaha pelabuhan dari pihak ketiga dan atau anak perusahaan. penerimaan negara bukan pajak bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam diperoleh penyelenggara pelabuhan yang besarannya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian kerjasamapelayanan jasa: kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus: dan jasa tambat. jasa pelayanan barang: jasa dermaga, jasa. cc. jasa pengguna,, pelayanan terminal penumpang kapal laut, pas orangkapal pelayaran rakyat kapal perintis:jenis!tiga, pemanduan dengan jarak lebih dari: dan tambahan atas seribu gross tonnage). jeniskapal angkutan laut dalamjenis: tambatan dermaga (besi, beton dan kayu): kapal angkutan laut luar negeri, meliputi kelas kelas dan kelas iii: kapal angkutan laut dalam negeri, meliputi kelas kelas dan kelas iii, dan kapal pelayaran rakyat kapal perintis, meliputi kelas kelas dan kelas iii. tambatan resting, dolphin dan pelampung: kapal angkutan laut luar negeri, meliputi kelas kelas dan kelas iii, kapal angkutan laut dalam negeri, meliputi kelas kelas dan kelas iii: dan kapal pelayaran rakyat kapal perintis, meliputi kelas kelas dan kelas iii. tambatan pinggiran talud: kapal angkutan laut luar negeri, meliputi kelas kelas dan kelas iii: dan kapal angkutan laut dalam negeri, meliputi kelas kelas dan kelas iii.. jenis jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam huruf angka berupa: barang yang dibongkar dimuat melalui pelabuhan umum meliputi: barang ekspor dan impor, meliputi kelas kelas dan kelas iii: barang antar pelabuhan dalam negeri: barang kebutuhan pokok, meliputi kelas kelas dan kelas iii: barang selain kebutuhan pokok, meliputi kelas kelas dan kelas iiimeliputi kelas kelas dan kelas iii:meliputi kelas kelas dan kelas iii: dan tipe hewan jenis unggas, meliputi kelas kelas dan kelas iii.sebagaimana dimaksud dalam huruf angka jenis jasa barang untukkelas dan kelas iii, dan barang antar pelabuhan dalam negeri, terdiri atas: barang kebutuhan pokok, meliputi kelas kelas dan kelas iii, dan barang selain kebutuhan pokok, meliputi kelas kelas dan kelas iii. jenis jasa penumpukan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: gudang tertutup, meliputi kelas kelas dan kelas iii, lapangan, meliputi kelas kelas dan kelas iibuaya hidup, harimau hidup atau hewan buas lainnya, meliputi kelas kelas dan kelas iii, babi dan hewan ternak lainnya, meliputi kelas kelas dan kelas iii: dan hewan tipe hewan jenis unggas dan ikan, meliputi kelas kelas dan kelas iii. peti kemas (container: ukuran (dua puluh) feet: kosong, meliputi kelas kelas dan kelas iii, dan isi, meliputi kelas kelas dan kelas iii. ukuranukuran ataschasis: ukuran (dua puluh) feet, meliputi kelas kelas dan kelas iii: ukuran (empat puluh) feet, meliputi kelas kelas dan kelas iii: dan ukuran diatas (empat puluh) feet, meliputi kelas kelas dan kelas iii. jenis jasa penggunaan sarana dan prakontribusi jasa penggunaan sarana alat bongkar muat. jenisperairanpada terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus. pelayanan air. jeniscc. terminal penumpang kelas penumpang, dan pengantar atau penjemput. jenis pas orang sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: pas harian, meliputi kelas kelas dan kelas iii, pas tetap bulanan, meliputi kelas kelas dan kelas iii, dan pas tetap tahunan, meliputi kelas kelas dan kelas iii. (tidak tetap): trailer, truk gandengan, meliputi kelas kelas dan kelas iii:bulanan: trailer, truk gandengan, meliputi kelas kelas dan kelas iii,tahunan: trailer, truk gandengan, meliputi kelas kelas dan kelas iu: truk, bus besar, meliputi kelas kelas dan kelas hi, pick up, mini bus, sedan dan jeep, meliputi kelas kelas dan kelas iii,l, kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus:dan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan) yang belum disediakan oleh badan usaha pelabuhan: yang menggunakan aset yang dikuasai penyelenggara pelabuhan otoritas pelabuhan atau kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan). cc. jasa penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan aset yang dimiliki penyelenggara pelabuhan otoritas pelabuhan dan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan), dan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya: penggunaan perairan|) kapal pelayaran rakyat, meliputi kelas utama, kelas kelas ii, kelas iii, kelas dan kelas kapal tidakdan terminal khusus, meliputikapal yang melakukan kegiatan tetap perairan pelabuhan, meliputi:jenisliputi jasa pemanduan dan penundaan kapal pada badan usaha pelabuhan. jenisliputi jasa pemanduan dan penundaan kapal pada terminal khusus. jenisjenis:empat belas ribu gross tonnage): kapal (empat belasdua puluh enam ribu gross tonnage):c) kapal pelayaran rakyat, meliputi kelas utama, kelas kelas ii, kelas iii, kelas dan kelas tambatan resting, dolphin dan pelampungtambatan pinggiran talud merupakan prosentase dari tarif jasa tambat pelabuhan umum terdekat. jenisuntuk barang yang dibongkar dimuat melalui pelabuhan meliputi: barang ekspor dan impor, meliputi kelas utama, kelas kelas i!, kelas iii, kelas dan kelascc. hewan dan sejenisnya, meliputi kelas utama, kelas kelas ii, kelas iii, kelas dan kelas dan unggas dan sejenisnya, meliputi kelas utama, kelas kelas ii, kelas iii, kelas dan kelas jenismerupakan barang untuk kepentingan umum. jenisutama, kelas kelas ii, kelas iii, kelas dan kelas danjenis jasa penumpukan pelabuhan yang menggunakan aset yang dikuasai penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: gudang tertutup, meliputi kelas utama, kelas kelas ii, kelas iii, kelas dan kelas lapangan, meliputi kelas utama, kelas kelas ii, kelas iii, kelas dan kelas cc. peti kemas (container):chasisjenis jasa penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf:perairlainnya pada terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus. jenis pas orang sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: pas harian, meliputi: kelas utama dan kelas kelas dan kelas iii, dan kelas dan kelas pas tetap bulanan, meliputi: kelas utama dan kelas kelas dan kelas iii: dan kelas dan kelas pas tetap tahunan, meliputi: kelas utama dan kelas kelas dan kelas iii: dan kelas dan kelas jenis pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: penumpang: kelas utama dan kelas kelas dan kelas iii, dan kelas dan kelas pengantar penjemput: kelas utama dan kelas kelas dan kelas iii: dan kelas dan kelas pas tetap bulacc. pas tetap tahubagian ketiga penerbitan surat izin kepelabuhanan jenis penerimaan negara bukan pajak berupadan pengoperasian terminal khusus, cc. surat perpanjangan izi sik): surat izin kerja reklamasi (sik), surat izin badan usaha pelabuhan, surat izin penetapan terminal khusus terbuka bagi perdagangan luar negeri, pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat pemenuhan fasilitas keamanan pelabuhan statement compliance port facility scope), meliputi: penerbitan sementara, penerbitan permanen, dan evaluasi. penunjukan sebagai recognize security organization rso). bagian keempatkerja pelayaran, danjeniscc. penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran atau uang rambu untuk kapal pelayaran rakyatjeniskapal tunda, meliputi: sampai dengan (dua ratus) hp, dan lebih dari (dua ratus) hp. kapal kayujenis: dan land line charge (llc). radio telepon: medium frekuensi (mpvery high frekuensi (vhf): land station charge (lsc), dan land line charge (llc). pemesanan (booking fee): medium frekuensi (mp), high frekuensi (hf): minimum kata, pelayanan vessel traffic services (tsj: untuk kapal hingga (tiga ratus gross tonnage),:diatas (sepuluh ribu gross tonnage). pelayanan koneksi data untuk pengguna lainnya. pelayanan jasa registrasi national data center long range identification tracking ship ndc lit), meliputi: registrasi lit kapal ndc lit indonesia, penyampaian data ndc lit indonesia kepada dc lit negara lain meliputi: position report, polled lit position report, changes the rate transmission, dan archived position report. jenis, izin membangun, memindahkan dan atau membongkar bangunan dan atau instalasi bawah air, izin kegiatan salvage dan atau pekerjaan bawah air, dan pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga. jenis jasa pemeriksaan kesehatan kerja pelayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengujian fisik, pemeriksaan mata, pengujian pendengaran, pengujian gigi: pengujian radiologi: foto dada (thorax), uranium, ekstremitas atas: ekstremitas bawah, pelvis, abdomen, tulang panjang, panoramik, dan dental. pemeriksaan ekg, pemeriksaan spirometri, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan hematologi, meliputi: darah rutin: dan golongan darah dan rhesus. kimia klinik, meliputi: gula darah, meliputi: sewaktu, puasa, jam post radial, kolesterol total. high density lipoprotein (hdl), low density lipoprotein (ldl), slot, sept, trigliserida, asam urat, reum, dan kreatinin. urine, meliputi: urine lengkap, tes narkoba, meliputi: amfetamin, methamphetamine, contain, thc, eh) benzodiazepin, morphine, alkohol. tes kehamilan il. imunologi dan serologi, meliputi: hbs ag, hbe ag, tha dan drl sertifikat kesehatan pelaut, dan paket medical check pelaut. jenis izin baru::izin kewenangan. food and drinking water: surat izin baru:lima penerimaan uang perkapalan dan kepulauan jenis penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan uang perkapalan dan kepulau: pelaksanaan audit dan penerbitan document compliance (doc) dan safety management certificate (smc) serta endorsement,,, pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal, pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen pengawasan kepulauan, pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen keselamatan kapal selain sertifikat, pengawasan barang berbahaya, danjenis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemeriksaan teknis: dan lebih dari (tiga ribu gross tonnage). penerbitan sertifikatcc. pengukuhan endorsement sertifikat keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritimjenispelaksanaan pengukuran kapal, meliputi:nerbitan surat ukur, meliputi:document compliance doc) dan safety management certificate (smc) serta endorsement sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:, meliputi: dengan kepemilikan (satu) sampai dengan (lima. dengan kepemilikan (enam) sampai dengan (sesebelas) sampai dengan (lima belas), bh)enam belas) sampai dengan (dua satu) sampai dengan (dua puluh limaenam) sampai dengan (tiga puluhtiga puluh satu) sampai denganlebih darilaksanaan audit sertifikat sistem manajemen keselamatan pengoperasian kapal safety management certificate cc.endorsementerdiri atas: penerbitan, dan lebih dari (lima ribu gross tonnage). endorsement: dan lebih dari (lima ribu gross tonnage). jenis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengujian alat penolong (type approval), meliputi: sekoci penolong, sekoci penolong kembung ilr): rakit penolong, sekoci penyelamatan, baju penolong, dan pelampung penolong (life buoy). pengujian peralatan pemadam kebakaran, cc. pengujian alat pencegahan pencemaran (type approval: pengujian stabilitas kapal bangunan baru perombakanuji coba berlayar (sea trial) kapalpengujian penambahan kompas (compasseren). jenis pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemeriksaan teknispenerbitan surat pengesahanjenis pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen pengawasan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:, penerbitan dokumen pengawasan kepulauan,, meliputi,:, dan lebih dari (seratus tujuh puluh lima gross tonnage), audit program pendidikan dan pelatihan kepulauan, audit izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal iupac), ujian keahlian pelaut, sertifikat kompetensi kepulauan ahli nautika teknik kapal penangkap ikan (alkalin tapin), meliputi: alkalin tapin alkalin tapin ii, dan alkalin tapin iii. sertifikat pengukuhan keabsahan pelaut (certificate endorsement coe), sertifikat pengakuan pelaut asing (certificate recognition cor),i ahli teknik tingkat (, sertifikat pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepulauan, surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (sippa), buku pelaut: perpanjangan buku pelaut, referer identity document (sid) pelaut, sertifikat keterampilan pelaut certificate proficiency (cop), sertifikat kompetensi kepulauan, operator radio global maritime distress and safety system (mass), sertifikat kompetensi kepulauan electro technical officer (eto), sertifikat kepulauan non konvensi, surat persetujuan validasi sertifikat keterampilan pelaut, dan surat keterangan masa layar pelaut. jenis pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen keselamatan kapal selain sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: persetujuan dan pengawasan pelaksanaan pencucian tangki kapal: pengawasan pemasangan marka garis muat, pengawasan pemasangan container safe plate (peti kemas), persetujuan pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun untuk kapal, meliputi: (tujuh gross tonnage) sampai dengan (tiga puluh lira gross tonnage), (iga puluh lima gross tonnage) sampai dengan (lima puluh gross tonnage): (lima puluh gross tonnage) sampai dengan (seratus lima puluh gross tonnage), (seratus lima puluh gross tonnage) sampai dengan (lima ratus gross tonnage), (lima ratus gross tonnage) sampai dengan (seribu lima ratus gross tonnage), (seribu lima ratus gross tonnage) sampai dengan (lima ribu gross tonnage), (lima ribu gross tonnage) sampai dengan (sepuluh ribu gross tonnage):buku harian kapal (log book), pemeriksaan teknis dokumen laporan buku harian kapal (log book),, pengesahan perhitungan sub divisi dan stabilitas kapal, pengesahan pedoman cargo securing manual, j . pengesahan pedoman sistem manajemen keselamatan, pemeriksaan teknis dokumen dan penerbitan status hukum kapal, meliputi: pemeriksaan teknis dokumen surat tanda kebangsaan kapal, penerbitanempat ratus sembilan puluh sembilan: lebih dari (tiga puluh ribu gross tonnage) sampai dengan (empat puluh ribu gross tonnage): lebih dari (empat puluh ribu gross tonnage) sampai dengan (lima puluh ribu gross tonnage): dan j) lebih dari (lima puluh ribu gross tonnage). pengukuhan endorsement, lebih dari (tiga puluh ribu gross tonnage) sampai dengan (empat puluh ribu gross tonnage), lebih dari (empat puluh ribu gross tonnage) sampai dengan (lima puluh ribu gross tonnage), dan lebih dari (lima puluh ribu gross tonnage). dokumen continuous synopsis record csr), dan surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal. jenis pengawasan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: untuk muatan dalam bentuk curah (bulk), meliputi: curah padat (solid bulk): curah cair (liquid oil and chemical bulk), dan curah gas (liguefied and pressures passes bulk). untuk muatan dalam bentuk kemasan pengawasan package, meliputi: yang dimuat dalam ruang muat geladak kapal, dan yang dimuat dalam peti kemas container (consolidated). cc. untuk muatan barang berbahaya radioactive class jenishuruf merupakan pemeriksaan terhadap kapal asing. bagian keenam sipil): penerbitan, evaluasi registrasi ulang sipil, perubahan pada sipil. surat izin operasi perusahaan angkutan laut khusus sinopsis): penerbitan, evaluasi registrasi ulang sinopsis, perubahan pada sinopsis. cc. spesifikasi kapal (seks kapal)atas usulan misi kapal pada trayek tetap dan teratur, persetujuan atas penggantian (substitusi) kapal pada trayek tetap dan teratur, persetujuan atas usulan deviasi kapal pada trayek tetap dan teraturrsetujuan pelabuhan singgah pada trayek tidak tetap dan tidak teratur, pemberitah (ipa), mm. pengawasan kegiatan bongkar muat barang pelabuhantarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khususkegiatan ataupun tidak melakukan kegiatan niaga dari luar negeri dikenakan tarif jasa labuh untuk pelayaran luar negeri. dalam hal kapal yang berkunjung dan berada pelabuhan melebihi (lima belas) hari kalender dikenakan tambahan tarif layanan jasa labuh untuk setiap masa (lima belas) hari kalender berikutnya. dalam hal kapal yang berkunjung dan meninggalkan pelabuhan dan kembali pelabuhan yang sama sebelum (lima belas) hari kalender dikenakan tarif jasa labuh sesuai kunjungan. dalam hal kapal yang berkunjung untuk melakukan kegiatan docking dikenakan tarif pelayanan jasa labuh untuk (satu) kali kunjungan. kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dan angkutan penyeberangan secara tetap dalam perairan pelabuhan dikenakan tarif jasa labuh (satu) kali per (tujuh) hari kalender(lima ratus gross tonnage) sampai dengan (seribu gross tonnage dihitung berdasarkan satuan per kapalatas (seribu gross tonnage) dihitung berdasarkan satuan per gross tonnage)otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan) dihitung berdasarkan per kapal per gerakan berdasarkan pengelompokkan jenis angkutan laut, variabel dan kelas pelabuhbagaimana dimaksud pada tarif pelayanan jasa pemanduanikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, besaran tarif jasa pemanduansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tarif jasa penundaan kapal yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan terhadap kapal yang dihitung berdasarkan satuan per unit per jam berdasarkan pengelompokkan jenis angkutan laut dan gross tonnage) kapa. terdekat. tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikenakan terhadap kapal yang melakukan kegiatan pelabuhan bertambah pada dermaga dihitung berdasarkan per gross tonnage) per etal berdasarkan pengelompokkan jenis angkutan laut dan kelas pelabuhan:tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikenakan bagi semua kapal yang tambattambat pelabuhan umum terdekat. tarif jasa dermaga pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam dan untuk barang yang dibongkar dimuat melalui pelabuhan umum dihitung berdasarkan setiap ton per berdasarkan pengelompokkan jenis barang dan kelas pelabuhan. tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam dan untukdermaga pelabuhan umum terdekat. tarifdan dihitung berdasarkan setiap ton per berdasarkan pengelompokkan jenis barang dan kelas pelabuhan. pengenaan tarif jasa penumpukan gudang tertutuplapanganpenyimpanan hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap ekor per hari berdasarkan pengelompokkan kelas pelabuhan. pengenaan tarif jasa penumpukan peti kemas (container)ngenaan tarif jasa penumpukan chasisrhitungan tarif jasa penumpukan ditentukan sebagai berikut: untuk barang barang ekspor(l) tarif penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam dan dihitung berdasarkan setiap unit per jam berdasarkan pengelompokkan jenis alat dan kapasitas angkut. tarif penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan prosentase pendapatan kotor (bruto) jasa penggunaan sarana dan prasarana. terhadap tarif penggunaan sarana alat bongkar muat sebagaimana dimaksud tidak termasuk biaya bahan bakar untuk pengoperasianlainnya dihitung berdasarkan per per tahunpada terminal untuk kepentingan sendiri terminal khusus dihitung berdasarkan per per tahun. tarif penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku setelah adanya rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan bahwa terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus siap operasi atau telah selesai dibangun. tarif pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan per m3. tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam dan huruf untuk penumpang dihitung berdasarkan setiap orang berdasarkan kelas terminal penumpang. tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam dan huruf untuk pengantar penjemput dihitung berdasarkan setiap orang per sekali masuk berdasarkan kelas terminal penumpang. kriteria kelas terminal penumpang disesuaikan dengan hierarki pelabuhan,: dan terminal penumpang kelas diklasifikasikan sebagai terminal penumpang pelabuhan pengumpan, baik regional maupun lokal. tarif pas harian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dihitung berdasarkan setiap orang per sekali masuk berdasarkan kelas pelabuhan. tarif pas tetap bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dihitung berdasarkan setiap orang per bulan masuk berdasarkan kelas pelabuhan. tarif pas tetap tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dihitung berdasarkan setiap orang per tahun masuk berdasarkan kelas pelabuhan. tarif pas harian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dihitung berdasarkan setiap unit berikut pengemudi per sekali masuk berdasarkan jenis kendaraan dan kelas pelabuhan. s5) tarif pas bulanan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dihitung berdasarkan setiap unit per bulan berdasarkan jenis kendaraan dan kelas pelabuhan. tarif pas tahunan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dihitung berdasarkan setiap unit per tahun berdasarkan jenis kendaraan dan kelas pelabuhan.pegawai pemerintah yang bertugas langsung pelabuhan, dan cc. karyawan badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan sebagai operator terminal:yang terbuka bagi perdagangan luar negeri indonesia untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan niaga dikenakan tarif jasa labuh luar negeri dalam mata uang rupiah. bagian kedua penerbitan surat izin kepelabuhanan tarif jasa penerbitan surat izin kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dihitung berdasarkan setiap surat. tarif pelaksanaan audit dan penerbitan sementara sertifikat pemenuhan fasilitas keamanan pelabuhan statement compliance port facility scope) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung berdasarkan setiap surat. tarif pelaksanaan audit dan penerbitan permanenlaksanaan evaluasinunjukan sebagai recognize security organization rso) huruf dihitung berdasarkan setiap surat. bagian ketigsetiap gross tonnage) per hari, dan kapal angkutan penyeberangan dalam negeri yang menyinggahi pelabuhan laut atau terminal: kapal negara, cc.:jasa penggunaan fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan setiap hari berdasarkan pengelompokan jenis kapal dan gross tonnage) kapalpenggunaan telegram radio sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap kata. tarif jasa penggunaan radio telepon sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap menit. tarif jasa penggunaan radio tele sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap menit dihitung untuk setiap: cc. meningkatkan efisiensi bernavigasi, perlindungan lingkungan, e. pengamatan, pendeteksian, dan penjajakan kapal wilayah cakupan vessel traffic service vts), pengaturan informasi umum:(:dalam hal kunjungan kapal daerah lingkungan kerja atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lebih dari (satu) kali dalam (satu) hari, tarif pelayanan vessel traffic service vts) dipungut hanya (satu) kali dalam (satu) hari. tarif tarif pelayanan vessel traffic service vts) sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan per kapal berdasarkan pengelompokan jenis angkutan dan: berita tentang pelayanan davis medis,, :penyampaian data dari ndc lit indonesia kepada dc lit negara lain sebagaimana dimaksud dalam dikenakan terhadap dc lit negara lain. tarif pelayanan registrasi lit kapal ndc lit indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung berdasarkan setiap kapal. tarif pelayanan penyampaian data ndc lit indonesia kepada dc lit negara lain sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung berdasarkan setiap posisi atau setiap perubahan. tarif izin usaha perusahamembangun, memindahkan dan atau membongkar bangunan dan atau instalasikegiathitung berdasarkan setiap ton. tarif jasa pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai denganpelaut sebagaimana dimaksud dalam hurufaket medical check pelaut sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung untuk setiap orang yang melakukan medical check uphitung berdasarkan setiap surat izin yang dikeluarkan. bagian ketiga penerimaan uang perkapalan dan kepulauan tarif pemeriksaan teknisdalam rangka penerbitan sertifikat dihitung berdasarkan setiap pemeriksaan dikenakan satu kali setelah persyaratan keselamatan dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kelompok gross tonnage) kapal. tarif penerbitan sertifikat keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim sebagaimana dimaksud huruf dihitung berdasarkan setiap penerbitan sertifikat berdasarkan kelompok gross tonnage) kapal. tarif pengukuhan endorsement sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan tiap tahun untuk sertifikat keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim dihitung berdasarkan setiap penerbitan sertifikat berdasarkan kelompok gross tonnage) kapal. jenis pemeriksaan, penerbitan sertifikat dan pengukuhan endorsement yang berkaitan dengan: sertifikat keselamatan kapal penumpang, sertifikat keselamatan unit pengeboran lepas pantai mode): sertifikat keselamatan kapal dengan fungsi khusus (special purpose ship): sertifikat keselamatan kapal penumpbarpandu dengan (tujuh gross tonnage) s.d (tiga puluh lima gross tonnage),: flag state verification and acceptance document: persyaratan khusus untuk kapal yang mengangkut barang berbahaya (img): dokumen otorisasi untuk pengangkutan biji bijian (dokumen authorization), sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah (imbc):, sertifikat internasional kelayakan kapal yang mengangkut bahan bakar nuklir bervariasi (sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara, surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh barang berbahaya dalam bentuk kemasan: sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara dari mesin, sertifikat internasional efisiensi energi: sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak, sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar, sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran bahan cair beracun: sertifikat sistem anti teritip, sertifikat nasional sistem anti teritip, pernyataan pemenuhan standar daya tahan untuk pelindung anti karat, sertifikat internasional manajemen air balas: sertifikat nasional manajemen air balas: sertifikat internasional inventaris material berbahaya: sertifikat nasional inventaris material berbahaya, dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutupan kapal, sertifikat internasional kesiapan penutupan: sertifikat nasional kesiapan penutupan, sertifikat persetujuan type: sertifikat dana jaminan ganti rugi terhadap penyingkiran kerangka kapal, sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak: sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar: sertifikat pembersihan tangki kapal, dan sertifikat antifouling system. tarif pelaksanaan pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan terhadap setiap pelaksanaan pengukuran kapal yang dihitung berdasarkan kelompok gross tonnage) kapal. tarif penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam hurufsetiap surat ukur berdasarkan kelompok gross tonnage) kapal. tarifsebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan terhadap audit perusahaan dihitung berdasarkan setiap audit sesuai pengelompokan jumlah kapal yang dikelola manajemen keselamatannya dan jumlah total ukuran kapal menurut kelompok gross tonnage) kapal. tarif pelaksanaan audit sertifikat sistem manajemen pengoperasian kapal safety management certificate smc) sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan terhadap audit kapal dihitung berdasarkan setiap audit sesuai ukuran kapal menurut kelompok gross tonnage) kapal. tarif pelaksanaanendorsementendorsementpengujian alat penolong (type approval) sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap sampel yang diuji. tarif pengujian peralatan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap unit yang diuji. tarif pengujian alat pencegahan pencemaran (type approval) sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap tipe setiap pengujian. tarif pengujian stabilitas kapal bangunan baru perombakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap kapal yang diuji. tarif uji coba berlayar (sea trial kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap kapal yang diuji. tarif pengujian penambahan kompas (compasseren) sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap kapal yang diuji. tarif pemeriksaan teknisnerbitan surat pengesahan, gambar kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan) yang telah disahkan dan atau kapal bangunan lama yang belum disahkan gambar rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap pemeriksaan. tarif penerbitan dokumen pengawasan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap sertifikat berdasarkan pengelompokan gross tonnage) kapal: audit program pendidikan dan pelatihan kepulauan dihitung berdasarkan setiap audit, audit izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (iupac) dihitung berdasarkan setiap audit: ujian keahlian pelaut dihitung berdasarkan setiap mata ujian setiap orang, sertifikat kompetensi kepulauan ahli nautika teknik kapal penangkap ikan (alkalin tapin) dihitung berdasarkan setiap sertifikat, sertifikat pengukuhan keabsahan pelaut (certificate endorsement coe) dihitung berdasarkan setiap sertifikat: sertifikat pengakuan pelaut asing (certificate recognition cor) dihitung berdasarkan setiap sertifikat: jj. dihitung berdasarkan setiap sertifik dihitung berdasarkan setiap sertifikat: sertifikat pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepulauan dihitung berdasarkan setiap sertifikat, surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (sippa) dihitung berdasarkan setiap surat izin, oo. buku pelaut dihitung berdasarkan setiap buku, perpanjangan buku pelaut dihitung berdasarkan setiap kegiatan, ga. referer identity document sid) pelaut dihitung berdasarkan setiap kartu: sertifikat keterampilan pelaut certificate proficiency cop) dihitung berdasarkan setiap sertifikat: sertifikat kompetensi kepulauan, operator radio global maritime distress and safety system (mass) dihitung berdasarkan setiap sertifikat: sertifikat kompetensi kepulauan electro technical officer (eto) dihitung berdasarkan setiap sertifikat: uu. sertifikat kepulauan non konvensi dihitung berdasarkan setiap sertifikat: surat persetujuan validasi sertifikat keterampilan pelaut dihitung berdasarkan setiap surat: dan surat keterangan masa layar pelaut dihitung berdasarkan setiap surat. tarif persetujuan dan pengawasan pelaksanaan pencucian tangki kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap surat persetujuan. tarif pengawasan pemasangan marka garis muat sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap kapal. pengawasan pemasangan container safe plate (peti kemas) sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap peti kemas. persetujuan pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap surat berdasarkan pengelompokan gross tonnage) kapal. s5) buku harian kapal (log book) sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap buku. pemeriksaan teknis dokumen laporan buku harian kapal (log book) sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap laporan. sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap buku. pengesahan perhitungan sub divisi dan stabilitas kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap buku. pengesahan pedoman cargo securing manual sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap buku. pengesahan pedoman sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap kapal. pemeriksaan teknis dokumen surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung berdasarkan setiap pemeriksaan setiap kapal. penerbitanngukuhan endorsementkapal.akta berdasarkan pengelompokan gross tonnage) kapal. dokumen continuous synopsis record csr) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung berdasarkan setiap kapal. surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung berdasarkan setiap kapal. tarif pengawasan barang berbahaya dalam bentuk curah (bulk) sebagaimana dimaksud dalam hurufruang muat geladak kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf angkapeti kemas sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung berdasarkan setiap kontainer. tarif pengawasan barang berbahaya untuk muatan barang berbahaya radioactive class sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan setiap kemasan. tarifdikenakan terhadap kapal asing yang dihitung berdasarkan setiap pemeriksaanangka dan huruf angkakapalsurat izinberdasarkan setiap kapal per (enam) bulan. tarif penerbitan surat persetujuan atas usulan mimisi berdasarkan setiap kapal yang diusulkan. tarif penerbitan surat persetujuan atas usulan substitusubstitusi berdasarkan setiap kapal yang diusulkan. tarif penerbitan surat persetujuan atas usulan deviadeviasi berdasarkan setiap kapal yang diusulberdasarkan setiap kapal per (tiga) bulan. tarif penerbitan surat persetujuan pelabuhan singgah pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan usulan pelabuhan singgah berdasarkan setiap kapal yang diusulberdasarkan per kapal. tarif pengawasan kegiatan bongkar muat barang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prosentase dari tarif jasa bongkar muatketentuan mengenai jenis pelanggaran peraturan perundang undangan bidang pelayaran sebagaimana dimaksud pada diatur denganpenerbitan surat izinnb: loket teller (over the counter), dan(lh)dalam hal kurs tengah bank indonesia sebagaimana dimaksud pada belum dapat diperoleh, kurs yang digunakan adalah kurs tengah pada hari kerja sebelumnya. pengguna jasa yang melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo kode billing yang pertama kali diterbitkan oleh bendahara penerimaan unit pelaksana teknis pengelola pnb petugas operasional dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. denda sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam nota denda yang dibuat oleh bendahara penerimaan unit pelaksana teknis pengelola pnb petugas operasional. untuk pelayanan jasa penggunaan perairan dan konsesi yang menggunakan perjanjian penentuan jatuh tempo pembayaran ditetapkan dalam isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. tagihan penerimaan negara bukan pajak yang belum dibayarkan oleh pengguna jasa setelah nota tagihan diterbitkan dicatat oleh pengelola pnb sebagaidengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi antara pengguna jasa dengan pengelola pnb unit pelaksana teknis. bendahara penerimaan pengelola pnb lingkungan direktorat jenderal dalam melaksanakan tugas wajib melakukan ketatausahaan penerimaan negara bukan pajak yang diterimaakunterhadap pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan melalui perjanjian konsesi, tarif pas orang, kendaraan dan pelayanan terminal penumpang kapal laut dipungut oleh badan usaha pelabuhan. terhadap kegiatan tertentu, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada direktorat jenderalkegiatan tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada meliputi: kepentingan umum dan sosial, bersifat nasional dan internasional, atau usaha mikro, kecil dan menengah. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara dan persyaratan pengenaan tarif kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri tersendiri. dalam hal terdapat obyek penerimaan negara bukan pajak yang tidaklakukansecara cepat, efisien dan terintegrasi, perlu diselenggara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapsistem online), dengan peraturan menterilisensi penerbang dan instruktur penerbang licensing pilot and flight instructor) vj " bbw t"t" "an keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang standar waktu proses pelayanan, masa berlaku kewenangan dan penerbitan perizinan bidang perhubungan udara. memutuskan menetapkan peraturan menteri perhubunga. setiap personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara wajib memiliki lisensi dan rating yang sah dan masih berlaku.dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online)menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) sebagaimana dimaksud pada meliputi: wjwjwjwjwjwjwjwjwjjjjjw izin terbang siswa penerbang student pilot permit spp): lisensi penerbang private private pilot license ppl), lisensi penerbang komersial commercial pilot license cpl): lisensi penerbang sport sport pilot license spl): lisensi plight engineer flight engineer license fel): lisensi personel penunjang operasi pesawat udara flight operation officer license fool), sertifikasi awak kabin flight attendant certificate fac), lisensi instruktur terbang, pengakuan peringkat tipe kelas endorsement type class rating), dan instrumen ratingsebagaimana dimaksud dalam menggunakan alamat domain permohomenggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga organisasi tempat yang bersangkutan bekerja, atau cc. lembaga pendidikan dan pelatihan. pbb law,"mempunyai kewajiban untuk: menjaga kerahasiaan data registrasi online, dan memastikan bahwa data yang disampaikan melalui sistem online adalah benar. kewajiban sebagaimana dimaksud pada berlaku juga bagi pemohon perseorangan yang permohonan perizinan lisensinya dilakukan oleh pihak lain.tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan ketentuan perundang undangan. dokumen yang diunggah sebagai persyaratan penerbitmerupakan data legal yang dapat dipergunakan oleh direktorat jenderal perhubungan udara sebagai data personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dan masuk dalam sistem penyimpanan (record keeping). ketentuan lebih lanjut mengenai tata cararan kun, hju adil haji, drs pembina utama m idaahwa untuk menata organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggaraberita negara republik indonesia tahun nomor iiiyang telah beberapa kali diubah dengan:unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan non komersil sebanyak (seratus enam puluh lima) yang terdiri atas: kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas sebanyak (empat) lokasi: jj kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas sebanyak (empat puluh) lokasi: dan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas iii sebanyak (seratus dua puluh satu) lokasi. lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja kantor unit penyelenggara dan bab viii disisipkan (satu) bab dan (satu) yakni bab via dan 26a sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vianafsu anji h. sh, dess bir yama muda iv e) nee tea, ,' '?. '?'? lkantor unit bintan, lagi penyelenggara kepulauan riau logam pelabuhan kelas teluk bintan tanjung uban tanjung merakit kantor unit bau bau, banabungi pasarwajo penyelenggara sulawesi talaga raya pelabuhan kelas bau tenggara sekali bau lasalimu batu atas liana banggai label kakatua simpul wamengkoli kantor unit mamuju, pulau ambo penyelenggara pelabuhan sulawesi barat pulau potongan kelas mamuju pulau salisingan kantor unit halmahera galena penyelenggara utara, maluku kao pelabuhan kelas utara dama tobelo drum kuda kuda ngalam gora daru kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas eselon iv.a) jumlah lokasi) fe. kantor unit serdang bedagai, sialang buah penyelenggara sumatera utara pantai cermin pelabuhan kelas pantai labu tanjung beringin rantau panjang perut kantor unit kaur, bengkulu penyelenggara pelabuhan kelas limau bantuan kantor unit kepulauan anambas, rantai natuna penyelenggara kepulauan riau serapan pelabuhan kelas sedang arema miai lesung kantor unit jepara, jawa tengah bangsa kedung pelabuhan kelas gedung jepara morodemak kantor unit pamekasan, jawa tandan penyelenggara timur sampang pelabuhan kelas kamal brata kantor unit jembrana, bali labuan lalang penyelenggara pengambangan pelabuhan kelas gilimanuk kantor unit klungkung, bali buruk penyelenggara menteri pelabuhan kelas nusa rombongan nusa penida gunakan bias muncul tanjung sanghyang sempalan kusama kantor unit belu, nusa tenggara wiki penyelenggara timur teluk gurita pelabuhan kelas naiki ataupun mabes hasan kantor unit manggarai barat, komodo penyelenggara nusa tenggara timur rica pelabuhan kelas bari labuan bajo tanralili kantor unit manggarai, nusa iseng penyelenggara tenggara timur kota pelabuhan kelas robek reo pulau rules waiwole kantor unit flores timur, nusa| terong waiwerang penyelenggara tenggara timur menang pelabuhan kelas tobilota larantuka wawasan waiwuring widodo waiklibang lato pamakayo tana lawmakers kantor unit sumbawa barat, labuhan alas penyelenggara nusa tenggara barat labuhan lalat pelabuhan kelas poto tano delete kertasari kantor unit lombok utara, nusa| ampunan penyelenggara tenggara barat menggigit pelabuhan kelas carik pemenang kantor unit bulungan, sekotak penyelenggara kalimantan utara batu pahat pelabuhan kelas tanjung selor kantor unit barito selatan kelas penyelenggara kalimantan tengah bunton pelabuhan kelas rangga lung kantor unit kutai timur, teluk lombok penyelenggara kalimantan timur tanjung bara pelabuhan kelas muara sungai sangat bengal lubuk tudung pinggiran senior kutim kantor unit paser, kalimantan teluk agar penyelenggara timur teluk adang pelabuhan kelas kantor unit berau, kalimatan tanjung batu penyelenggara pelabuhan kelas tanjung rede kantor unit minahasa selatan, belang lhavanyam (amen van amat tee pelabuhan kelas benteng kam kantor unit kepulauan sangihe, kawaluso penyelenggara sulawesi utara more pelabuhan kelas kawin tahuna matutuang liang guide peta tamako kahakitang kalam para ngalipaeng kantor unit polewali mandar, polewali penyelenggara sulawesi barat kayangan pelabuhan kelas langga tanjung sirop campalagian ujung hero kantor unit banggai, sulawesi rangkiang penyelenggara tengah rata pelabuhan kelas balangan luwuk leme leme lumba lumba sabang kambang pangkalasean kalengan peling silakan kantor unit banggai kepulauan, buang buang penyelenggara sulawesi tengah ngarang pelabuhan kelas mansalean banggai mungkin toronto golongan sonic timnas lanting kantor unit muna, sulawesi labuhan belanda penyelenggara tenggara fondasi pelabuhan kelas tempo raha mariano erke selama kurang pure kantor unit bone, sulawesi barebbo penyelenggara selatan waktu pantulan pelabuhan kelas lampu kung bajo ule kantor unit barru, sulawesi pancang penyelenggara selatan labuan pelabuhan kelas bawa salo garongkong average kantor unit palopo, sulawesi berupa penyelenggara selatan larompong pelabuhan kelas cappasolo palopo kantor unit bulukumba, tanah beru penyelenggara sulawesi selatan bira pelabuhan kelas kajang bulukumba kantor unit pangkajene diringkas penyelenggara kepulauan, sulawesi balang jompo pelabuhan kelas selatan balobaloang mancini baji kalukalukuang sabung sails suka pemantauan belakang jompo doangdoangang candi kapoposang bali langkoitang kantor unit gorontalo utara, tolinggula penyelenggara gorontalo monaco pelabuhan kelas subulata anggrek bolontio bio kantor unit maluku tenggara adat penyelenggara barat, maluku dawet dawelor pelabuhan kelas tepat saumlaki marvel mol kring tutu kembang larat sera roman jumlah kantor unit tual, maluku lat penyelenggara banda eli pelabuhan kelas tayang tual kur water mar kaiser penyelenggara maluku hitu pelabuhan kelas nusalaut tulah pass pelaut kantor unit buru, maluku air buaya oam non manset pelabuhan kelas bara kantor unit halmahera selatan, lolo jaya penyelenggara maluku utara hindari pelabuhan kelas wayauwa barang singaraja belang belang laba pelita busur sakit pasipalele dolok gane dalam kritisi palace bibinya kantor unit teluk bintuni, papua aranda penyelenggara barat babi pelabuhan kelas bintuni kantor unit raja ampat, papua| sofia penyelenggara barat pulau fans pelabuhan kelas pam raja ampat kabare gag kantor unit mimika, papua amar penyelenggara metro baru pelabuhan kelas tomato dua tomato harimau karirnya urumuga mupuruka korona hatta paroki pegawai buru tuka amamapare takwa mayasari agimuga yuka kantor unit yapen, papua anus penyelenggara woo pelabuhan kelas room serui dawai pandaraya kapur minum kamera ambar warnai sumberdaya teluk ampimoi karena kantor unit nabire, papua kwatisore penyelenggara japan pelabuhan kelas nabire kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas iii eselon iv.b) jumlah lokasi) kantor unit aceh selatan, aceh penyelenggara pelabuhan kantor unit aceh singkil, aceh pulau banyak penyelenggara pelabuhan gosong telaga kelas iii singkil pulau barok www www www uoo. kantor unit simeulue, aceh penyelenggara pelabuhan kantor unit aceh jaya, aceh penyelenggara pelabuhan kelas iii cabang kantor unit aceh barat daya, penyelenggara pelabuhan aceh kelas iii susoh kantor unit nias selatan, laundry penyelenggara pelabuhan sumatera utara bahasa kelas iii teluk dalam male lolowau kantor unit nias barat, jinak penyelenggara pelabuhan sumatera utara kelas iii sirombu kantor unit nias utara, solonako full penyelenggara pelabuhan sumatera utara tuhemberua kelas iii bahwa kantor unit nias selatan, labuhan hiu penyelenggara pelabuhan sumatera utara pulau sibuk kelas iii pulau tello tanah masa solo golo kantor unit labuhan batu simandulang penyelenggara pelabuhan utara, sumatera kelas iii leading utara kantor unit labuhan batu, labuhan bilik penyelenggara pelabuhan sumatera utara sei berimbang kelas iii tanjung sarang sei kurung elang pantai pukat kantor unit tapanuli tengah, seram penyelenggara pelabuhan sumatera utara manduamas (aa sma seat penyelenggara pelabuhan sumatera utara sig kelas iii batahan natal smp asam kantor unit kepulauan tua pesat penyelenggara pelabuhan mentawai, kelas iii siuman sumatera barat kantor unit kepulauan pakai penyelenggara pelabuhan mentawai, selat bunga kantor unit kepulauan bakar penyelenggara pelabuhan mentawai, parapuan kelas iii sikap sumatera barat singkat air haji susanti kantor unit indragiri hilir, dapat penyelenggara pelabuhan riau perigi raja kelas iii kuala gaung kuala mandat pulau kijang kantor unit bengkalis, riau titi akar penyelenggara pelabuhan kelas iii tanjung medang kantor unit rokan hilir, riau kubu penyelenggara pelabuhan kelas iii panahan kantor unit indragiri hilir, pulau burung penyelenggara pelabuhan riau simpang kiri kelas iii sungai gunung kantor unit lingga, kepulauan baik lingga penyelenggara pelabuhan riau penuh kelas iii dab single sungai buluh kantor unit lingga, kepulauan pancur penyelenggara pelabuhan riau sei team benar kantor unit tanjung jabung muara deli penyelenggara pelabuhan timur, jambi pangkal duri kelas iii kuala bendahara kantor unit tanjung jabung sembur naik penyelenggara pelabuhan timur, jambi sungai lokan kelas iii nipah panjang lembur luar pemikiran air hitam laut kantor unit ogan komering sungai baung penyelenggara pelabuhan ilir, sumatera kelas iii sungai lumpur selatan kantor unit bengkulu utara, penyelenggara pelabuhan bengkulu kelas iii melakoni enggano kantor unit tanggamus, krui penyelenggara pelabuhan lampung batu balai kelas iii kota agung pulau abuan kelembaban kantor unit lampung timur, way seputih penyelenggara pelabuhan lampung way pelet kelas iii labuhan way sekampung matinggi kantor unit tulangbawang, sungai burung penyelenggara pelabuhan lampung teladan kantor unit mesuji tulang ktm penyelenggara pelabuhan bawang, lampung waralaba ina kantor unit belitung timur, dendang penyelenggara pelabuhan kep. bangka buku limau kelas iii manggar belitung pulau long kunyit ketapang ban kantor unit bangka selatan, toboali penyelenggara pelabuhan kep. bangka pondok kelas iii sadar belitung kantor unit indramayu, jawa suara penyelenggara pelabuhan barat patrol kelas iii indramayu karangsong balangan juntinyuat kantor unit sukabumi, jawa solok penyelenggara pelabuhan barat waru kelas iii pelabuhan ratu ujung genteng daun kantor unit pangandaran, majingklak penyelenggara pelabuhan jawa barat parigi kelas iii pangandaran batu karas cipatujah pameungpeuk kantor unit rembang, jawa suke penyelenggara pelabuhan tengah kelas iii rembang kantor unit pati, jawa tengah penyelenggara pelabuhan kantor unit batang, jawa roman penyelenggara pelabuhan tengah belong kelas iii batang selalu kantor unit jepara, jawa lego bajak penyelenggara pelabuhan tengah desa kemudian kelas iii karimun jawa kantor unit lamongan, jawa tanjung awar awar penyelenggara pelabuhan timur menu dan paciran jaminan kantor unit bangkalan, jawa sepuluh penyelenggara pelabuhan timur polong kelas iii telaga biru nea ujung piring asean bukit tua kantor unit gresik, jawa tambak penyelenggara pelabuhan timur camar kelas iii bawean kantor unit sumenep, jawa penyelenggara pelabuhan timur kelas iii saudi kantor unit sumenep, jawa pagerungan penyelenggara pelabuhan timur kangen kelas iii spoken kantor unit sumenep, jawa keramaian penyelenggara pelabuhan timur masakambing kelas iii masalembo kantor unit serang, banten kronis penyelenggara pelabuhan ditulis kelas iii karangan muara dadap kantor unit pandeglang, muara binuangeun penyelenggara pelabuhan banten bawah kelas iii labuhan palembang kantor unit rote ndao, nusa batunya penyelenggara pelabuhan tenggara timur ndao kelas iii baa selama pantai baru pamela use pulau dana kantor unit sumba barat bamboo joamnsas peta dwn, manja mam lho ).? kelas iii wankel tenggara timur binatu jaa kantor unit nagekeo, nusa aimee penyelenggara pelabuhan tenggara timur borong kelas iii marapokot riung membawa s1. kantor unit alor, nusa kabir penyelenggara pelabuhan tenggara timur being kelas iii baranusa pulau marica mantan kantor unit sabu raijua, nusa biu penyelenggara pelabuhan tenggara timur raijua kelas iii seba kantor unit lembata, nusa balairung penyelenggara pelabuhan tenggara timur wulandari kelas iii lewoleba kantor unit lombok timur, labuhan haji penyelenggara pelabuhan nusa tenggara tanjung luar kelas iii labuhan barat tolong long lombok pada guar kantor unit bima, nusa waworada penyelenggara pelabuhan tenggara barat oituiwera kantor unit dompu, nusa kilo penyelenggara pelabuhan tenggara barat kempo kelas iii cabai teluk tempi satunya kantor unit kayong utara, teluk batang penyelenggara pelabuhan kalimantan barat sukadana kelas iii teluk milano tanjung katai maya kalimat pulau pelapis kantor unit ketapang, air hitam penyelenggara pelabuhan kalimantan barat sungai tengah sem kasa ii) (sss. kantor unit sambas, temasuk penyelenggara pelabuhan kalimantan barat jawab kelas iii paloh sakura kantor unit kubu raya, teluk air penyelenggara pelabuhan kalimantan barat kelas iii padang tikar kantor unit tanah laut, jorong penyelenggara pelabuhan kalimantan tanjung dewa kelas iii kitap selatan kantor unit tanah bumbu, sei cuka penyelenggara pelabuhan kalimantan angsana kelas iii satui selatan salaman sungai loan setara kantor unit seruyan, kuala pembuang penyelenggara kalimantan pelabuhan kelas tengah teluk digantung kantor unit kutai kartanegara, menikah penyelenggara pelabuhan kalimantan timur kondang kelas iii kuala samboja muara jawa kantor unit kutai timur, malay penyelenggara pelabuhan kalimantan timur kelas iii sangkulirang kantor unit kutai kartanegara, pasangkayu penyelenggara pelabuhan kelas iii tanjung santan kantor unit bulungan, bunyi penyelenggara pelabuhan kalimantan utara sembarang kelas iii pulau bunyi sei lincah kayan tanah merah kantor unit nunukan, balansiku penyelenggara pelabuhan kalimantan utara kamera imahasataa, bea penyelenggara pelabuhan sulawesi utara peoreeng mssnbas mannen kantor unit bolaang molibagu penyelenggara pelabuhan mongondow timur, torsi kelas iii totabuan sulawesi utara kantor unit kepulauan talaud, larung penyelenggara pelabuhan sulawesi utara pangeran kelas iii melonguane beo sedang gagal karang kakorotan marapi manga kantor unit kepulauan sitaro, pete penyelenggara pelabuhan sulawesi utara biaro kelas iii ulu siau makalah sawang siau burial tagulandang pulau ruang kantor unit bolaang pagi domisili penyelenggara pelabuhan mongondow, buruk kantor unit banggai, sulawesi tima penyelenggara pelabuhan tengah pulau waleabahi kelas iii bagaimana pulau gondola pangkalasiang kantor unit donggala, sulawesi binatang penyelenggara pelabuhan tengah teluk malala kelas iii obamas gotha sabang donggala pabean tamu www kantor unit parigi moutong, moutong penyelenggara pelabuhan sulawesi tengah tinombo kelas iii parigi kantor unit morowali utara, kolo penyelenggara pelabuhan sulawesi tengah baturube kelas iii koloniale bungku kaleroang menu osu kantor unit buol, sulawesi kumaligon penyelenggara pelabuhan tengah lokodidi kelas iii look meleleh kantor unit tojo una una, pakai penyelenggara pelabuhan sulawesi tengah malang kelas iii ampana popovii una una menangisi pasokan tolong padi kantor unit poso, sulawesi tojo penyelenggara pelabuhan tengah kelas iii poso kantor unit banggai, sulawesi bangkit penyelenggara pelabuhan tengah kelas iii bunga kantor unit wajo, sulawesi jalang penyelenggara pelabuhan selatan bone rute kelas iii siwa doping kantor unit luwu timur, lumpia penyelenggara pelabuhan sulawesi selatan munte lan kantor unit selayar, sulawesi pattumbukan penyelenggara pelabuhan selatan yamagata kelas iii selayar tambolongan kantor unit kab. kep. selayar, generate penyelenggara pelabuhan sulawesi selatan minato kelas iii sampel alata kasuari racun pulau madu pulau karunia kantor unit sinjai, sulawesi burung loe penyelenggara pelabuhan selatan tujuh tujuh kelas iii sinjai kampung salomekko tongue tongue kappa ujung kantor unit jeneponto, galesong penyelenggara pelabuhan sulawesi selatan tanakeke kelas iii jeneponto bangkalan bantaeng kantor unit bone, sulawesi penyelenggara pelabuhan selatan kelas iii pattern bajo kantor unit kolaka, sulawesi dari dari penyelenggara pelabuhan tenggara tanggetada kelas iii somalia kasipute cipinang tari kantor unit kolaka, sulawesi lasusua penyelenggara pelabuhan tenggara mambo kelas iii kolaka olo oleh watunohu solo ranteangin wajo tatkala total iiiiiiiii ii. kantor unit konawe utara, lameruru penyelenggara pelabuhan sulawesi tenggara morocco kelas iii molase korosi kantor unit konawe selatan, makara penyelenggara pelabuhan sulawesi tenggara tompobulu kelas iii lapuk amolengo anti antara unse samanya mandi kantor unit wakatobi, kalidupa penyelenggara pelabuhan sulawesi tenggara tomia kelas iii wangi binongko kantor unit mamuju, sulawesi sampai penyelenggara pelabuhan barat bodong bodong kelas iii belang belang maluku pasangkayu bambaloka kantor unit majene, sulawesi lambang penyelenggara pelabuhan barat paling kelas iii majene sendang malunya sinambung kantor unit gorontalo utara, ventura penyelenggara pelabuhan gorontalo tanjung hidup kantor unit boalemo, tumbuhan penyelenggara pelabuhan gorontalo marisa kelas iii tilamuta limit bila kantor unit buru selatan, seksual penyelenggara pelabuhan maluku ambalan kelas iii parole kanal tifa ambisi aemula kantor unit maluku tengah, teori penyelenggara pelabuhan maluku bemo kelas iii mahal kantor unit maluku barat teroris penyelenggara pelabuhan daya, maluku terbaru kelas iii konseli bila roman lakon sulur moa laki liang era misera mahalnya pulau tata luang kantor unit maluku tengah, wahai penyelenggara pelabuhan maluku kobisonta kelas iii bula kobisadar besi pasang kantor unit kepulauan aru, batu goyang penyelenggara pelabuhan maluku bencana kelas iii dobj warabala tabarfane horor variasi kantor unit seram bagian kasui penyelenggara pelabuhan timur, maluku katalog ndor kelas iii geser air kasar eran teori undur manawoka kantor unit seram bagian daniel penyelenggara pelabuhan barat, maluku waisarisa kelas iii kartu biru bailey wisata manila buang elang kantor unit halmahera timur, suami penyelenggara pelabuhan maluku utara dorosagu kelas iii buli manitingting biola paten masa pura wayambe size atlet kantor unit halmahera wayaloar penyelenggara pelabuhan selatan, maluku kasasi kelas iii lalui utara sum kalo jame jikohay manu namun pulau tapa kantor unit pulau morotai, bere bere penyelenggara pelabuhan maluku utara warabala pos kelas iii aruba pos sopi kantor unit tidore kepulauan, gita payah penyelenggara pelabuhan maluku utara sofia kelas iii sosio barang rum mandi lolo maftutu kantor unit kepulauan sula, albula penyelenggara pelabuhan maluku utara bohong kelas iii sarana dosa lede jorjoga baruakol poeta falabisahaya tiong lonceng gelar fata waiting pas ipa bareng oha kantor unit halmahera barat, mati penyelenggara pelabuhan maluku utara kedai kelas iii jailolo batak singoli doing kantor unit halmahera patani penyelenggara pelabuhan tengah, maluku gene kelas iii weda utara yoi saga relief mafia peniti tapal bisu . kantor unit asmat, papua asy penyelenggara pelabuhan jipawer kelas iii agats kamu pirimapon sawaerma yama yaosakor umgu woii akan stator bayu kantor unit waropen, papua komedi distrik penyelenggara pelabuhan mairei kelas iii waren warga distrik warga pulau nao sungai waren sungai sanggup tagawa distrik wont kantor unit mappi, papua tepi penyelenggara pelabuhan kapten kelas iii bade puting kaba belaka kimia cabang tiga eci moor anggamburan mindiptanah getentiri tanah merah ilwayab kantor unit supiori, papua kamera numfor penyelenggara pelabuhan korem kelas iii koridor yenggarbun miosbipondi maria kantor unit sarmi, papua armada muda penyelenggara pelabuhan bagus kelas iii sarmi wake yama kasonaweja trimurti kantor unit manokwari transisi penyelenggara pelabuhan selatan, papua sumber pom kelas iii oransbari barat kantor unit sorong selatan, kais penyelenggara pelabuhan papua barat inanwatan kelas iii teminabuan koda pistol segan kantor unit teluk wondama, mendes penyelenggara pelabuhan papua barat pulau ende kelas iii wasior kuriwamesa oscar yoon kantor unit kaimana, papua adidaya pulau adi penyelenggara pelabuhan barat lobo kelas iii kaimana von nematoda relasi susun nova disini tangaromi www . mmm nama pelabuhan lokasi wilayah kerja kantor unit fakfak, papua bomber penyelenggara pelabuhan barat sagan kelas iii kokas teluk pati homage menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi salinan sesuai dengan aslinya pan hukum pra ( is ini wahyu adji h., sh, dess pembina utama muda iv c) nip: www llkewenangan badan pengelola transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi telah diatur dalamghindari duplikasi pengaturan dan memberikan kepastian hukum dalam perlu mencabutin lin engan aslinya hukum, wan sai herpriarsono |
net tani aan menpansetelah dilakukan evaluasi terhadap peraturan menteri perhubungan nomor tahun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan administrasi dan tata cara untuk memperoleh izin usahaiubah sebagai berikut: ketentuan ditambah huruf', dan bagi badan usaha yang memiliki modal lebih kecil sebagaimana tercantum pada huruf wajib memperoleh suratdiantara dan disisipkan yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut:setujuan dari asosiasi bidanga) untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, bagi badan usaha yang memiliki modal lebih kecil sebagaimana dimaksud dalam hurufkayu pembina tingkat (iv b) nip. |
asi tanadio inten lampuadio inten lampuradio inten lampuadio inten lampung. standar pelayanan kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten lampung merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten lampungadio inten lampung:radio inten lampungadio inten lampuadio inten lampuadio inten lampung. hasil evaluasi dan perbaikan nimsryewstari rahayu nee utama muda iv c) vadio inten lampuadio inten lampungadio inten lampuadio inten lampuadio inten lampuadio inten lampuadio inten lampungadio inten lampuadio inten lampuadio inten lampungadio inten lampung meliputi: identifikasi kondisi kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten lampu:udara radio fungsi inten lampungadio inten lampung,direktorat jenderal perhubungan udara satker yang direktorat bandar udara tahun terkait dengan |(badan meteorologi dan geofisik5)ruang tunggu bandara bandar keberangkatan udara wil. pelayanan bagasibas hum masyarakatjenis pelayanan produk pelayanan penyelam gara pengguna pihak terkaitradio inten lampung jenis pelayanan sayatan pemanpeune mekamemedan prosedur biaya waka proses mempunyaitiket prosedur keberangkatan domestik sesuai sesuai kepala upu keberangkatan yang sesuai dengan menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas. dengan dengan domestik dan kartu identitas barang barang bawaan wajib diperiksa melalui tahun tahun internasional mempunyai kartu ray identitas paspor benda logam seperti handphone, kunci, ikat kita pinggang dan lainya agar dilaporkan dan lolosaa proses keterangan sesuai dengan lokasi yang kedatangan tertera boarding pass dan menunggu penumpang jadwal keberangkatan domestik dan internasional pelayanan memiliki ijin route airline mengajukan permohonan kepada kepala sesuai sesuai kepala upu jasa memiliki slot time upu. dengan pengguna pendaratan, memiliki izin setelah dilakukan analisa kepala bandar udara tahun |(n penempatan terbang flight memberikan persetujuan berupa slot time pada dan approval) bandar udara, dengan perjanjian. penyimpanan menyampaikan persetujuan izin terbang dari pesawat udara direktorat jenderal perhubungan udara. pjp4u) airline dan bandara membuat service level agreement sla). airline dapat beroperasi bandara. pelayanan memiliki ijin route airline mengajukan permohonan kepada kepala sesuai waktu kepala upu jasa memiliki slot time upu. asa ken keesaan layanan pelayan ooh penggunaan memiliki izin kepala upu berkoordinasi dengan unit kerja| tahun menit bandar udara terbang flight terkait. setelah luar jam approval) kepala upu memberikan persetujuan apakah menerima operasi memenuhi syarat permohonan disetujui ditolak sebagai dasar flight bandar udara operasi bandar permohonan flight approval fa) untuk approval udara penerbangan tidak berjadwal) dari kepala upu memberikan surat ditjen persetujuan penolakan kepada pemohon hubud ats unit menyampaikan informasi tentang sesuai sesuai kepala upu jasa penggunaan bandar udara sebagai alternate dengan pengguna penggunaan aerodrome tahun bandar udara apabila penggunaan bandara sebagai alternate alternatif aerodrome masih dalam jam operasi bandara, nono mekamismedan prosedur biaya wak item kepala meng pordinasikan dengan ani aaa aerodrome) kerja terkait.tersedia counter airline mengajukan permohonan penggunaan sesuai sesuai kepala upu jasa check in yang sesuai counter check in. dengan pengguna pemakaian standar pelayanan kepala upu menganalisa, mengalokasikan, dan tahun |(n tempat mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaporan agar penggunaan counter check in sesuai keberangkatantersedianya terminal penyelenggara layanan jasa kargo dan pos sesuai sesuai kepala upu jasa kargo cargo mengajukan permohonan kepada kepala upu dengan pengguna dan pos dengan melampirkan sertifikat operasi dan zin| tahun |(n saudara tama aetersedianya sarana pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan sesuai sesuai kepala upu jasa dan prasarana kepada kepala upu. dengan pengguna penggunaan kepala upu menganalisa berdasarkan bisnis tahun | n sarana dan plan bandar udara. prasarana apabila permohonan disetujui kepala upu dan bandar udara pemohon membuat perjanjian kontrak berdasarkan perjanjian tingkat layanan (service level tugas dan agreement). fungsi izin masuk surat pernyataan surat permohonan diajukan kepada kepala sesuai sesuai kepala upu daerah dari atasan upu dengan melengkapi persyaratan .yang dengan pengguna terbatas dan tempat pemohon ditetapkan tahun daerah bekerja mekanisme dan prosedur biaya waktu daerah bekerja permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat tahun keamanan daftar riw administrasi wajib mengikuti security awareness terbatas hidup dan pemohon wajib mengisi sendiri formulir identitas diri wawancara. ktp, paspor atau setelah memenuhi semua ketentuan yang kita) berlaku maka bisa diterbitkan pass bandarapelayanan terdapat garbarata airline menyampaikan jadwal penerbangan sesuai sesuai kepala upu jasa yang memenuhi amc menyiapkan parking space plan hari dengan pengguna pemakaian standar pelayanan sebelum pelaksanaan tahun garbarata pada saat kedatangan pesawat udara, amc menempatkan pesawat sesuai dengan space planadio inten lampung. fasilitas pokoksarana penunjang ruang tunggu terminal terminal musholla penumpangsarana penunjang bangunan operasional bangunan kantor gedung kantor m2) gedung genset m2) gedung b.o m2) gedung dvor m2) gedung pkp pk m2) gedung ndb m2) gedung work shop m2) gedung tower m2) gudang cargo m2) gedung floors m2) bangunan perumahan rumah type rumah type rumah type rumah type sarana penunjang pln kva) fasilitas listrik genset acces power quality kva) solar cell kwp) flood light penangkal petir sarana penunjang rotating beacon fasilitas gun light pendaratan wind cone light landing direction indicator sirine pals cat papi rels r w edge light r w edge threshold dan wing bart light r w end light taxi light, apron light sarana penunjang fasilitas pkp pk fasilitas keamanan foam tender type penerbangan dan foam tender type pelayanan daruratd7 tabel jumlah dan kompetensi sdm unit penyelenggara kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten lampung produk kualifikasi sdm yang tersedia jumlah keterangan kepala bandar| pegawai negeri sipil udara berijazah pangkat minimal iv sehat jasmani dan rohani berusia maksimal tahun mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa inggris kepala sub pegawai negeri sipil bagian tata berijazah usaha pangkat minimal iii c pernah mengikuti diklat sesi iv lan kepala seksi pegawai negeri sipil tehnik dan berijazah pangkat minimal operasi m1pala seksi| pegawai negeri sipil keamanan berijazah pangkat minimal penerbangan ni c dan pelayanan pernah mengikuti diklat darurat sesi iv lan pernah mengikuti diklat safety aviation law, safety management system sms) dan kepala seksi| pegawai negeri sipil pelayanan dan berijazah pangkat minimal kerjasama hitua pegawai negeri sipil kelompok berijazah fungsional pangkat minimal iii c dewan pegawai negeri sipil atau non pengawas psn berijazah atau ekonomi teknik diutamakan berpengalaman dalam bidang audit akuntansi publik satuan pegawai negeri sipil atau non pemeriksa psn internal berijazah atau ekonomi teknik diutamakan berpengalaman dalam bidang audit akuntansi publik staf sub pegawai negeri sipil atau non bagian tata pns usaha pendidikan minimal smk sma, il, d iii akuntansi administrasi, dan staf seksi| pegawai negeri sipil atau non tehnik dan pns operasi pendidikan minimal smk sma, staf seksi pegawai negeri sipil atau non kecaman pns penerbangan pendidikan minimal smk sma, dan pelayanan d h!, d in pkp pk avec, darurat dan staf seksi pegawai negeri sipil atau non pelayan dan pns kerjasama pendidikan minimal smk sma, il, d iii akuntansi administrasi, dan petugas pegawai negeri sipil hygiene dan pendidikan sma smk, d i, d ii petugas tata pegawai negeri sipil terminal pendidikan sma smk, d i, il! dan d iii petugas pegawai negeri sipil informasi dan pendidikan sma smk, d i, d ii petugas pegawai negeri sipil aviation pendidikan sma smk, d i, d ii security dan d iii (avec) pkp pk pegawai negeri sipil pendidikan sma smk, d i, d ii dan d iii petugas alat | pegawai negeri sipil atau non alat besar dan pns il, d iii otomotif, dan hoffman petugas amc pegawai negeri sipil atau non pns pendidikan minimal smk sma, d ii, d ih, dan tehnik sipil bangunan dan| pegawai negeri sipil atau non landasan pns pendidikan minimal smk sma, d ii, d ih bangunan, dan tehnik sipil elektronika pegawai negeri sipil atau non bandara pns pendidikan minimal smk sma, d ii, d iii elektro, dan listrik bandara pegawai negeri sipil atau non pns pendidikan minimal smk sma, il, d ih listrik, danprosedur sarana ket internal audit pengawasan kantor unit internal berupa penyelenggara audit atau bandar udara inspeksi yang radio inten kegiatan dilakukan lampung dalam interval waktu tertentu untuk menjamin feed back kualitas (quality assurance) produanganan pengaduan, saran dan masukan mask penanganan sim organ sai pengaduan, peningkatan help desk help desk unit sen teknis (perlu penangan saran dan pengaduan layanan pengelolaan masukan masalah? unit kotak pengaduan tea anno non teknis dirapatkan fax manajemen masalah bisa nu. bandararad ningen2@ya hoo.co.id identifikasi jaminan layanan dan jaminan keamanan memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkaitadio interadio inten lampung:: meningkatkan kesejahteraan pegawai pimpinan dan seluruh staf kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten lampuadio inten lampungdan prosedur penumpang menunjukan tiket dan pemeriksaan barang bawaan dan unsur logam dengan pemeriksaan penumpang melalui wmd dan manual penumpang melaporkan apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api kepada petugas penumpang menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) untuk melapor counter cek in dan memperoleh boarding pass pemeriksaan boarding pass sesuai dengan identitas, bagasi cabin beserta unsur logam melalui x ray scp pemeriksaan penumpang melalui wmd dan manual penumpang memasuki ruang tunggu sesuai prosedur kedatangan domestik penumpang penumpang melaporkan penumpu uju transit counter transit untuk penerbangan lanjutan pemeriksaan boarding pass sesuai dengan identitas,bagasi cabin beserta unsur logam pengambilan melalui x ray scp bagasi baggage claim pemeriksaan penumpang melalui wmd dan manual penumpang memasuki ruang tunggu sesuai boarding passimigrasi keberangkatan imigrasi kedatangan pelayanan bea dan cukai ruang tunggu keberangkatan pelayanan bagasi sarana, prasarana, sarana prasarana pelayanan dan atau ruang tunggu terminal fasilitas mushollax, teknis (perlu penangan segera) pengaduan peng pengaduan diserahkan'ke saran, dan masakan unit terkait re tia masukan non teknis dirapatkan oleh perencanaan ao) bisa sana pendidikan jumlah jumlah l pelaksana pegawai kar sma negeri sipil asi jumlah pendidikan jumlah pen "ng soo yo) macan jaminan kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten pelayanan lampungairline mengajukan permohonan kepada kepala dan prosedur permohonan disetujui? air line menyampaikan izin terbang dari ditjen perhubungan udara penyusunan mou service level agreement sla)im, teknis (perlu penangan segera) pengaduan, las diserahkan ss pengaduan. diserahkan ke. saran, ai masukan non teknis dirapatkan oleh aan and selesai ll. jumlah pelaksana pegawai jaman outsourcing s see4airline mengajukan permohonan kepada dan prosedur kepala upu kepala upu melakukan analisa permohonan tidak disetujui? slot time dan perjanjian airlines menyampaikan izin terbang dari dition hubud service level agreement sla): teknis (perlu penangan segera) pengaduan, saran, dan tea masukan non teknis nan an jumlah kan jumlah jaminan tahun tentang standar teknis dan operasi pks fee jaminan kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten ii! keamanan lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan dan mendapatkan pelayanan bandar udara radio inten dengan keselamatkepala upu unit kerja terkait permohonan tidak disetujui? www airline menyampaikan persetujuan terbang flight approval) kepala upu berkoordinasi dengan unit terkait pelaksanaansarana prasarana pelayanan jumlah dan atau kondisin seg diserahkan.ke saran, dan pengaduan unit terkait masukan non teknis dirapatkan oleh masalah bisa selesai pendidikan jumlah jumlah pelaksana pegawai mati sma negeri sipil men hui jumlah outsourcing honorer pendidikan jumlah bean jaminan tahun tentang standar teknis dan operasi pks bagian jaminan kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten lampungadio keselamatan inten lampu:bean maa mekanisme penggunaan counter cek in dan prosedur tidak disetujui? agreement sla) jangka sesuai dengan tahun waktu penyelesaianw, teknis (perlu penangan segera) saran, dan masukan non teknis jumlah pelaksana pegawai negeri sipil jumlah outsourcing ber bagan pas jaminan kantor unit penyelenggara bandar udara radio inten pelayanan lampusistem, mekanisme penyelenggara layanan jasa kargo dan prosedur mengajukan permohonan kepada kepala upu permohonan tidak disetujui? service level agreement spenerangan diserahkan.ke saran, dan can unit terkait masukan non teknis manajemen nana masalah bisa selesai pendidikan jumlah jumlah pelaksana pegawai mara sma negeri sipil jaman outsourcing honorer pendidikan jumlah zoo jaminan bandar udara radio inten lampung memberikan kepastian ensistem, dan prosedur mengajukan permohonan kepada kepala upu disetujui? tidak sla) jangka sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasamkomersil area m2) prasarana, tanah lahan dan atau toilet fasilitas cctv air listriktenis akan ss. pengaduan diserahkan ke. saran, dan tina maan masukan tkp non teknis dirapatkanoleh manajemen nai tidak selesai jumlah pelaksana aan pegawai negeri sipil ss, o: dan pegawai atau kontrak kerja sistem, mekanisme pemohon mengajukan persyaratan kepada dan prosedur kepala upu tidak lengkap tidak screening dan uji kompetensi penerbitan surat izin masuk areakomputer unit prasarana, ruang screening dan atau toilet fasilitas kamera digital server koneksi internet meja kursi aplikasi pym, teknis (perlu penangan segera) pengaduan, pengaduan diserahkan ke. saran, dan unit tepat masukan non teknis dirapatkan oleh masalah bisa ct pendidikan jumlah jumlah pelaksana slip pegawai lama sma negeri sipil jaman (pap outsourcing honorer pendidikan jumlah mena maca soo benudarembatan penghubung dari terminal pesawat garbaratatigarbarata yang memenuhi standar pelayanan sistem, dan prosedur penerbangan amc menyiapkan parking space space plan menghubungkan garbarata garbarata posisi semula jangka waktu sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya team sesuai dengan peraturan tarif pnb blu produk pelayanan kepada pengguna jasa pesawat udara bandar jentoanan udara sesuai peraturan yang berlaku sarana, garbarata unit unit) prasarana, operator garbarata orang) dan atau listrikke. saran, dan (aa unit terkait masukan non teknis net selesai pendidikan jumlah jumlah pelaksana negeri slip pegawai negeri sma sipil kan jumlah lan mmabandar pelayananpendorong pesawat udara push back traktor:push back traktor yang memenuhi standar sistem, airlines menyampaikan jadwal mekanisme penerbangan dan prosedur amc menyiapkan parking space plan penempatan pesawat parking space plan operator push back traktor siap disaat selesai dilakukan proses boarding operator push back traktor mendorong pesawat posisi taxi operator mengembalikan push back traktor posisi semula jangka waktu sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya penyelesaian biaya tarif sesuai dengan peraturan tarif pnb blu produk pelayanan dalam rangka penunjang operasional bandar pelayanan udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku sarana, push back traktor unit) prasarana, operator orang) dan atau towing unit):ke saran, dan pengaduan unit terkait masukan non teknis masa dina pendidikan jumlah jumlah pelaksana negeri slip pegawai negeri sma sipil jaman outsourcing honorer pendidikan jumlah kaadio inten lampungadio inten lampuau) ban liner start rahayu gta utama muda iv c) vip. |
awinggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang penerbangan. pelanggar peraturan perundang undangan bidang penerbangan selanjutnya disebut pelanggar adalah orang perseorangan dan atau korporasi badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan bidang penerbangan. laporan hasil pengawasan yang selanjutnya disingkat lhp adalah segala sesuatu yang dilaporkan dalam bentuk tertulis oleh inspektur penerbangan yang berisi hasil pengawasan berupa pemberitahuan mengenai temuan, rekomendasi dan kesimpulan hasil pengawasan kepada objek pengawasan. direktorat jenderal adalah direktorat jenderal perhubungan udara. direktorat adalahirektorat kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. kantor otoritasbadan hukum indonesia yang selanjutnya disingkat bhi adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan atau swasta dan atau koperasi. unit penyelenggara bandar udara yang selanjutnya disingkat upuu,:$ badan usaha bandar udara yang selanjutnya disingkat bubyang selanjutnya disingkat buklppnpimegang sertifikat air operator certificate aoc) adalah badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga. pemegang sertifikat operating certificate oc) adalahpemegang sertifikat approved maintenance organization amo) adalah. pemegang sertifikat approved training organization ato) adalah badan hukum indonesia yang telah memiliki sertifikat persetujuan pelatihan untuk personel pesawat udara. operatornavigasi penerbangan, penyelenggara diklat bidang penerbangan, perusahaan angkutan udara asing, penyelenggara pelayanan jasa terkait bandar udara, regulated agent dan badan usaha perawatan pesawat udarasonel pesawat udara adalahkeamanan penerbangan adalah personel yang memiliki lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab bidang keamanan penerbangan. personel navigasi penerbangan adalah personel pelayanan lalu lintas penerbangan. hari adalah hari kalendersekretaris direktorat jenderal adalah sekretaris direktorat jenderal perhubungan udara.kepala kantor adalah kepala kantor otoritas bandar udara. bab tujuan pengenaan sanksi administratif pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran dan ketaatan operator dan personel penerbangan terhadap peraturan perundang undangan, dan menumbuhkan budaya keselamatan penerbangan. bab pelanggaran dan sanksi administratif peraturan perundang undangan bidang penerbangan bagian kesatu pelanggaran setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dikenakan sanksi administratif. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ditemukenali berdasarkan: hasil pengawasan inspektur penerbangan, temuan langsung oleh inspektur penerbangan pada saat lokasi, hasil pemeriksaan yang bersumber dari informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat, atau laporan dari operator atau personel penerbangan yang mengetahui atau melakukan pelanggaran. pengawasan inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring), dan pengujian (test). temuan langsung pada saat lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaporkan inspektur penerbangan kepada direktur atau kepala kantor dengan tembusan kepada sekretaris direktorat jenderal. direktur atau kepala kantor setelah menerima laporan dari inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud pada mengeluarkan perintah tugas melalui pesan pendek sms short message service) atau bentuk lain yang sejenis untuk dilakukan pemeriksaan. perintah tugas sebagaimana dimaksud pada harus ditindaklanjuti dalam bentuk surat perintah tugas dan disampaikan pada objek pemeriksaan dalam waktu (lima) hari kerja setelah pesan pendek sms short message service) atau bentuk lain yang sejenis diterima oleh inspektur penerbangan. informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada direktur jenderal, direktur, kepala kantor atau inspektur penerbangan. pemeriksaan atas informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektur penerbangan atas perintah direktur atau kepala kantor yang dituangkan dalam surat perintah tugas. operator atau personel penerbangan yang mengetahui atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menyampaikan laporan kepada direktur jenderal, direktur, kepala kantor, atau inspektur penerbangan. laporan yang diterima oleh direktur jenderal, direktur, kepala kantor sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan oleh inspektur penerbangan atas perintah direktur atau kepala kantor sesuai dengan surat perintah tugas. laporan yang diterima oleh inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua laporan hasil pengawasan lhp) dalam hal ditemukenali adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam inspektur penerbangan harus menyusun lhp dan dilaporkan kepada direktur, kepala kantor dan sekretaris direktorat jenderal. setelah menerima lhp sebagaimana dimaksud pada sekretaris direktorat jenderal bersama direktur dan atau kepala kantor serta inspektur penerbangan melakukan evaluasi dan analisa terkait penegakan hukum. hasil evaluasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada direktur jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. lhp, hasil analisa dan evaluasi atas lhp sebagaimana dimaksud dalam merupakan dokumen yang bersifat rahasia. dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan dalam bentuk dokumen cetak (hardcore) dan atau dokumen elektronik (softcopy). dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada asli disimpan oleh bagian hukum sekretariat direktorat jenderal perhubungan udara dan salinannya disimpan oleh direktorat atau kantor otoritas bandar udara. bab sanksi administratif bagian kesatu sanksi administratif sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam berupaurat sanksi administrasi berupa peringatan atau pembekuan, sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf yang bersamaan dengan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dengan tanggal dan bulan yang sama. parameter pertimbangan, evaluasi dan analisa terkait penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan: ancaman terhadap keamanan penerbangan, resiko keselamatan penerbangan, kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan perundang undangan, pengulangan terjadinya pelanggaran yang sama, dan atau pelanggaran lebih dari satu. berdasarkan evaluasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam hasil pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan bidang penerbangan yang terindikasi adanya tindak pidana bidang penerbangan, diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil ppn). pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana penerbangan sebagaimana dimaksud pada tidak menggugurkan kewajiban pemenuhan sanksi administratif. bagian kedua denda administratif terhadap keterlambatan pembayaran,denda administratif (penalty unit pu) sebagaimana dimaksud pada nilainegara bukan pajak lingkungan direktorat jenderal. setiap keterlambatan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar (dua persen) setelah (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nota tagihan dan berlaku kelipatannya setiap (tiga puluh) hari pada hari berikutnya. bagian ketiga tata cara penagihan denda administratif direktur atau kepala kantor atas nama direktur jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pengenaan sanksi denda administratif yang disampaikan kepada pelanggar dan berfungsi sebagai surat tagihan utang penerimaan negara bukan pajak: apabila pelanggar tidak melaksanakan pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada maka direktur atau kepala kantor atas nama direktur jenderal menerbitkan surat tagihan maksimal (tiga) kali surat tagihan dengan selang waktu (satu) bulan, apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada belum atau tidak dilunasi oleh pelanggar, menteri akan menyerahkan penagihan kepada direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan dapat dikenakan sanksi administratif tambahan berupa pembekuan atau pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat sanksi administrasi pencabutan terhadap pengenaan sanksi administratif pembekuan yang telah ditetapkan tercantum dalam peraturan menteri ini dan pelanggar tidak dapat memenuhi kewajibannyaterhadap pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan pelanggar belum memenuhi kewajiban membayar denda administratifhuruf huruf dan atau huruf bagian kelima persetujuan atau penolakan pelanggar yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan usulan keberatan kepada direktur jenderal, paling lama dalam waktu (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapanterakhir dan mengikat (final dan binding). pelanggar setelah melaksanakan kewajiban atau upaya perbaikan sesuai dengan yang tercantum dalam sanksi peringatan, pembekuan atau denda administratif, harus melaporkan kepada direktur atau kepala kantor dan sekretaris direktorat jenderal untuk dilakukan evaluasi. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada akan dijadikan dasar tindak lanjut pengenaan sanksi. pengenaan sanksi administratif yang sudah ditetapkan akan dipublikasikan melalui website direktorat jenderal. informasi pengenaan sanksi administratif yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat data: pelanggaran, jumlah pelanggaran, dan identitas pelanggar. bab pengawasan direktur jenderal. bab ketentuan lain lain pelanggaran peraturan perundang undangan bidang penerbangan yang belum diatur dalam peraturan menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanismeiatur dengan peraturan direktur jenderal. bab vii ketentuan penutup ketentuan yang mengatur sanksi administratif dalam peraturan perundang undangan bidang penerbangan setelah peraturan menteri ini ditetapkan dundang undangan bidang nomor (eh eka engan aslinya tan kesah egg sri pes taryvrahayu minaj utesifa muda iv e) npsn9629620 lampiranpelanggaran denda spi iii pembekuan pencabutan penalty unit direktorat angkutan udara buku tidak mengirimkan laporan produksi hari angkutan udara setiap bulan paling lambat pembekuan tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. aol |buku niaga berjadwal tidak mengirimkan hari laporan time performance otp), pembekuan keterlambatan dan pembatalan penerbangan aol setiap bulan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. . 5s, oom $$bx |buku niaga berjadwal tidak melakukan pencocokan tiket penumpang sesuai dengan data identitas penumpang sebagaimana tercantum dalam ktp kk dibawah umur, sim, paspor atau identitas memiliki photo yang sah. buku tidak memiliki sop mengenai standar hari hari hari pelayanan minimal dalam bahasa indonesia |buku tidak melaporkan perubahan sop| 30hari hari hari mengenai standar pelayanan minimal kepada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal hari hari 7hari tidak menyampaikan laporan keluhan pengguna jasa angkutan udara dan tindak lanjut penanganan keluhan setiap tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. badan usaha angkutan udara niaga berjadwal hari hari 7hari tidak melaporkan kelompok pelayanan kepada direktur jenderal. buku tidak menyampaikan kelompok hari hari hari peta ppp www . bubu atau upu, tidak mengirimkan laporan hari hari hari setiap bulan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berupa pergerakan pesawat, penumpang, bagasi, kargo, pos. .| perusahaan angkutan udara asing dengan hari hari hari pembekuan buku yang melaksanakan kerjasama sampai akhir penerbangan pada rute luar negeri dari dan periode indonesia tanpa persetujuan direktur summer jenderal, kecuali ditentukan lain dalam winter perjanjian hubungan udara. perusahaan angkutan udara asing dengan hari hari hari pembekuan perusahaan angkutan udara asing yang sampai akhir melaksanakan kerjasama penerbangan pada periode rute luar negeri dari dan indonesia tanpa summer persetujuan direktur jenderal, kecuali winter ditentukan lain dalam perjanjian hubungan udara. buku dengan buku yang melaksanakan hari hari hari pembekuan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri sampai akhir tanpa persetujuan direktur jenderal, kecuali periode ditentukan lain dalam perjanjian hubungan summer udara. winter b ww .o et buku dengan buku yang melaksanakan hari hari hari pembekuan kerjasama penerbangan pada rute dalam sampai akhir negeri tanpa persetujuan direktur jenderal. periode summer winter perusahaan angkutan udara asing dengan| hari hari hari pembekuan buku yang melaksanakan kerjasama sampai akhir penerbangan pada rute dalam negeri tanpa periode persetujuan direktur jenderal, kecuali summer ditentukan lain dalam perjanjian hubungan winter udara. perusahaan angkutan udara asingbuku?g? . pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga| hari hari hari yang tidak memiliki surat izin usaha angkutan udara niaga susun). pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga| hari hari hari yang tidak sesuai dengan surat izin usaha atau kegiatan usaha pelaksanaan kegiatan angkutan udara bukan hari hari hari niaga oleh buku yang tidak memiliki surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga. pemasaran dan penjualan jasa angkutan| hari hari hari udara perusahaan angkutan udara asing oleh badan usaha yang tidak memiliki surat izin usaha agen penjualan umum dan atau kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing yang diterbitkan direktur jenderal. .| perusahaan angkutan udara asing tidak| hari hari hari penghentian menempatkan kantor perwakilan indonesia. kegiatan www gag perwakilan atau pemegang surat izin usaha hari hari hari agen penjualan umum general sales agent gsa) perusahaanpemegang izin usaha angkutan udara niaga keterlamb ketela keterlamb keterlambatan tidak menyerahkan laporan kinerja keuangan atan batan atan setelah tanggal (sekurang kurangnya memuat neraca,| setelah setelah setelah agustus laporan laba rugi, arus kas dan rincian biaya) tanggal tanggal tanggal bulan) yang telah audit oleh kantor akuntan april mei juli publik terdaftar setiap tahun paling lambat denda akhir bulan april. buku tidak melaporkan perubahan data| hari hari hari sebagaimana tercantum dalam surat izin usaha angkutan udara niaga dan laporannya beserta bukti perubahannya. buku tidak melaporkan perubahan data| hari hari hari| hari hari hari tidak melaporkan perubahan data yang tercantum dalam surat direktur jenderal mengenai penempatan penunjukan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asingksanakan kegiatan agen penjualan umum selambat lambatnya dalam waktu (enam) bulan sejak izin diterbitkan dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha agen penjualan umum secara terus menerus selama (dua belas) bulan. pemegang izin usaha agen penjualan umum pencabutan general sales agent gsa) perusahaan angkutan udara asing melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan penerbangan, keamanan negara dan atau memperoleh izin dengan cara tidak sahporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam surat izin usaha agen penjualan umum general sales agent gsa) perusahaan angkutan udara asinglambat lambatnya dalam waktu (enam) bulan sejak tanda daftar diterbitkancara nyata, selambat lambatnya pemegang izin tanda daftar agen pengurus hari hari hariporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam tanda daftar beserta bukti perubahannya. pelanggaran tarif (tarif batas atas, tarif batas hari hari hari dan setelah pengurangan bawah, tarif bayi, pengenaan biaya tambahan penanda pengurangan frekuensi tanpa persetujuan menteri, tidak frekuensi atau mencantumkan komponen tiket) oleh buku pemberi pembekuan pencabutan niaga berjadwal penumpang dengan pelayanan izin rute rute kelas ekonomi. rute buku niaga yang tidak mengasuransikan| hari hari hari hari pencabutan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. buku niaga yang tidak menyampaikan hari hari hari laporan pelaksanaan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara setiap tahun atau setiap terjadi perubahan pertanggungan. pelaksana angkutan udara perintis yang hari hari hari melanggar ketentuan tarif angkutan udara ssntalasaban indi pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam negeri tanpa memiliki persetujuan terbang (flight approval) kecuali untuk kegiatan proving flight, jerry flight (maintenance). pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dari dan wilayah indonesiadalam negeri tidak sesuai dengan persetujuan terbang (flight approval). pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga luar negeri tidak sesuai denganlintas wilayah udara indonesia (overflyingtanpa penumpang umum (ferry flight) untuk dan dari luar negeri. pelaksanaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing pesawat udara asing yang melayani rute indonesia mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, yang bukan penumpangnya sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya (in bound traffic. buku atau perusahaan angkutan udara asing mengangkut penumpang umum untuk kegiatan penerbangan proving flight atau ferry light (maintenance). badan usaha angkutan udara niaga, hari hari hari hari perusahaan angkutan udara asing atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niagaagen pengurus izin terbang (flight| hari hari hari hari approval flight clearance)koordinator wilayah tidak melaporkan| hari hari hari persiapan lelang sesuai surat direktur jenderal mengenai kegiatan lelangur angkutan udara yang dihembuskan kepada kepala kantor. koordinator wilayah tidak melaporkan hari hari hari pelaksanaanorat angkutan udara yang dihembuskan pula kepada kepala kantor setiap bulan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. koordinator wilayah tidak melakukan evaluasi| hari hari hari penyelenggaraan angkutan udara perintis, subsidi angkutan udara kargo dan atau subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak setiap (enam) bulan serta melaporkan kepada direktur jenderal dan kepala kantor. pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal oleh buku niaga atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing tidak memiliki izin rute yang diterbitkan direktur jenderalizin rutepersetujuan terbang (flight approval flight clearance). pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (flight approval flight clearance) untuk pendaratan teknis (technical landing) bukan disebabkan oleh keadaan darurat. jadwal dalam reservasi online penerbangan hari hari hari yang dipublikasikan dalam reservasi tidak sesuai dengan izin rute yang diterbitkan oleh direktur jenderal. pelaksanaan operasi penerbangan rute dalam hari hari hari pencabutan negeri pada suatu nomor penerbangan yang tidak dilayani selama (tujuh) kali berturut turut tanpa persetujuan direktur jenderal. pelaksanaan operasi penerbangan rute luar hari hari hari negeri yang tidak dilayani pada suatu nomor penerbangan tanpa pemberitahuan selama (tujuh) kali berturut turut dan menyerahkan slot time bandar udara kepada direktur jenderal. pelaksanaan operasi penerbangan pada rute| hari hari hari pencabutan dalam negeri pada suatu nomor penerbangan yang tidak dilayani paling sedikit dalam (tiga puluh) hari kalender. tidak dilaksanakan penerbangan pada rute| hari hari hari pencabutan dalam negeri setelah akumulasi masa pembatalan operasi penerbangan telah mencapai (tiga puluh) hari kalender dalam masa berlaku izin rute penerbangan. buku niaga berjadwal tidak menyampaikan hari rencana usaha bisnis plan (satu) bulan setelah tambahan ijin rute luar sup diterbitkan. buku niaga berjadwal tidak mendapat pencabutan persetujuan direktur jenderal atas ijin usahanya (enam) bulan setelah tambahan ijin rute luar sup diterbitkan. buku berjadwal atau perusahaan angkutan udara asinguku berjadwal atau perusahaan angkutan hari hari hari udara asing berjadwal melakukan penjualan tiket sebelum izin rute diterbitkanyang tidak mengajukan permohonan izin rute setelah (tujuh) hari sejak dimulainya winter summer season kepadapada periode musim berjalan berlangsung yang tidak mengajukan permohonan izin rute setelah (tujuh) hari dari tanggal persetujuan slot time kepada direktur jenderal. pengoperasian bubu, upu, atau bhi| hari hari hari hari dilakukan oleh kepala bandar udara yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman bidang operasi dan atau teknis bandar udara. bubu, upu, atau bhi mengoperasikan hari hari hari bandar udara tanpa memiliki sertifikat register bandar udara. bubu, upu, atau bhi mengoperasikan pencabutan bandar udara, pada saat sertifikat bandar udara ditunda (dibekukan). lembaga pendidikan dan: pelatihan menyelenggarakan kegiatan diklat tanpa memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel bandar udara dari direktorat jenderal. bubu, upu, atau bhi mengoperasikan dan hari hari hari melakukan pemeliharaan bandar udara tidak sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara. bandar udara bersertifikat yang tidak memiliki hari hari hari atau tidak melaksanakan sistem manajemen aan i|bubu, upu, atau bhi yang tidak hari hari hari memberitahukan kepada atc dan ataumindahtanganan sertifikat atau register pencabutan mam (re bubu, upu, atau bhi yang tidak menunjuk hari hari hari personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pedoman pengoperasian bandar udara. bubu, upu, bhi, atau penyedia jasa terkait hari hari hari bandar udara mempekerjakan personel bandar udara tidak memiliki sertifikat kompetensi dan lisensi. personel bandar udara yang telah memiliki hari harihari hari hari pencabutanhari hari hari hari pencabutan lisensi melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan bidangnya. personel bandar udara yang telah memiliki hari hari hari hari pencabutan lisensi melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan bidang lisensi yang dimiliki. bubu, upu, atau bhi tidak menunjuk| hari hari hari petugas pelaporan aerodrome reporting officer). bubu, upu, atau bhi tidak memberikan hari hari hari pendidikan dan pelatihan kepada petugas tan tea bubu, upu, atau bhi yang mengoperasikan hari hari hari hari bandar udara tidak memenuhi ketentuan peraturan keselamatan operasi bandar udara. bubu, upu, atau bhi tidak memiliki rencana hari hari hari pena ben bnn bubu, upu, atau bhi tidak menjaga ambang hari hari hari batas kebisingan dan pencemaran lingkungan bandar udara dan sekitarnya. (bubu, upu, atau bhi tidak menerapkan hari hari hari dbamatmntagamn bubu, upu, atau bhi tidak menindaklanjuti hari hari harbubu, upu, atau bhi tidak melaksanakan hari hari haripemegang izin mendirikan bangunan bandar hari hari hari hari pencabutan udara tidak melaksanakan kewajiban ina pemegang persetujuan pengembangan bandar hari hari hari hari pencabutan udara tidak melaksanakan kewajiban pengembangan. i|bubu, upu, atau bhi tidak melaksanakan hari hari hari hari pencabutan program pemeliharaan konstruksi perkerasan bandar udara (pavement management system). bubu, upu, atau bhi tidak menyediakan hari 120hari| hari fasilitas khusus bagi penyandang cacat orang sakit, lanjut usia dan anak anak. |bubu, upu, bhi atau penyelenggara gse| hari hari hari hari pencabutan yang mengoperasikan fasilitas bandar udara tidak memiliki sertifikat kelaikan fasilitas atau masa berlaku sertifikasinya telah habis. bubu, upu, atau penyedia jasa pelayanan hari hari hari hari pencabutan navigasi penerbangan yang mengoperasikankelaikan fasilitas bandar hari hari hari hari pencabutan udara dalam melaksanakan tugasnya: tidak mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan penerbangan,atau tidak mempertahankan kelaikan operasi,atau tidak melakukan perawatan fasilitas bandar udara sesuai ketentuan yang berlaku. bubu, upu, bhi atau penyelenggara gse hari hari hari hari pencabutan mengoperasikan fasilitas bandar udara yang telah dirubah dan atau dipindah sebelum dilakukan pengujian ulang verifikasi teknis dan dinyatakan laik. pemegang sertifikat peralatan dan utilitas hari hari hari hari pencabutan kelaikan fasilitas bandar udara tidak mengajukan uji kelaikan operasi secara berkala setiap (dua) tahun. bubu, upu, atau bhi tidak menjaga dan| hari hari hari hari pencabutan meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan bandar udara. bubu tidak memberikan pelayanan kepada| hari hari hari bin pjp2u pengguna jasa bandar udara sesuai standar layanan pengguna jasa bandar udara yang upu tidak memberikan pelayanan kepada hari hari hari pengguna jasa bandar udara sesuai standar layanan pengguna jasa bandar udara yang ditetapkan. bubu tidak menyusun dan atau hari hari hari bln pjp2u bmammaammaamtemamn bubu tidak memberikan laporan secara| hari hari hari berkala kepada direktur jenderal termasuk laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik, laporan perubahan penanggung jawab atau pemilik, domisili, atau kerjasama dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa kebandarudaraan. bubu memindahtangankan izin badan usaha hari hari hari pencabutan badan usaha yang ditunjuk untuk| 30hari hari hari pencabutan mengusahakan bandar udara secara komersial tidak mengusulkan izin badan usaha bandar udara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. badan usaha yang ditunjuk untuk| 30hari hari hari pencabutan mengusahakan bandara secara komersial tdak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. badan usaha penyelenggara pelayanan jasa| hari hari hari hari pencabutan terkait tidakmpekerjakan personel yang tidak memiliki kompetensi sesuai bidangnyalaksanakan pelayanan tidak sesuai ais badan usaha penyelenggara pelayanan jasa| hari hari hari hari pencabutan terkait mengoperasikan fasilitas peralatan tidak sesuai standar prosedur yang ditetapkan. badan usaha penyelenggara pelayanan jasa| hari hari hari hari pencabutan jatarmempamulmmnarm badan usaha penyelenggara pelayanan jasa| hari hari hari hari pencabutan terkait tidak melaporkan kegiatan secara berkala kepada menteri dan kepala kantor badan usaha penyelenggara pelayanan jasa| 30hari hari hari pencabutan terkait memindahtangankan sertifikat jasa terkait bandar. badan usaha penyelenggara pelayanan jasa| hari hari hari pencabutan terkait memindahtangankan izin jasa terkait bandar. bubu, upu, dan bhi tidak mengasuransikan hari hari hari lembaga pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai izin akreditasi dari direktorat lembaga pendidikan dan pelatihan tidak hari hari hari hari pencabutan mempunyai personel yang bertanggung jawab menjamin keutuhan atau integritas program kendali mutu. personel bandar udara yang telah memiliki|| hari hari pencabutan lisensi tidak membawa lisensinya pada waktu bekerja. personel bandar udara yang telah memiliki| hari hari pencabutan| hari hari pencabutan lisensi tidak mempertahankan kemampuan yang dimiliki. personel bandar udara terkena pengaruh pencabutan alkohol mabuk, positif menggunakan narkotik atau obat obatan terlarang. dengan gan dan mangannindaklanjuti hasil temuan hasil denda pengawasan dalam bentuk rencana tindak lanjut collective action plan cap) dalam waktu lebih hari kerja.laksanakan melakukan rencana tindak denda lanjut collective action plan cap) sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. pemegang lisensi personel keamanan hari hari hari hari pencabutil keamanan hari hari hari hari pencabutan penerbangan tidak mempertahankan kompetensinya sesuai ketentuan yang berlaku. pemegang lisensi personel keamanan hari hari hari hari pencabutan penerbangan pada saat bertugas tidak dapat menunjukkan lisensi pada saat diminta. pemegang lisensi personel keamanan pencabutan penerbangan tidak memenuhi standar kesehatan dan terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. pemegang lisensi personel keamanan pencabutan penerbangan terkena pengaruh alkohol, positif menggunakan narkotik atau obat obatan terlarang. pemegang lisensi personel keamanan pencabutan penerbangan dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat. kaa aaa. pemegang lisensi personel keamanan pencabutan penerbangan diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemegang lisensi personel keamanan pencabutan penerbangan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan atau keselamatan penerbangan. personel keamanan bandar udara tidak| hari hari hari hari pencabutan melakukan pemeriksaan terhadapsesuai dengan ketentuan. personel keamanan bandar udara membiarkan hari hari hari hari pencabut| hari hari hari hari pencabutantidak| hari hari hari hari pencabutan melakukan pemeriksaan bagasi tercatat sesuai ketentuan. personel keamanan bandar udara yang| hari hari hari hari pencabutan melakukan pemeriksaan bagasi meninggalkan bagasi yang dicurigai ketika dalam proses pemeriksapemegang sertifikat organisasi pemeriksaan pencabutilisensi fasilitas keamanan penerbangan pencabutan (lammtanamanntanyassamtenar lisensi fasilitas keamanan penerbangan pencabutan (dammmammemuan pemegang lisensi fasilitas keamanan pencabutcabutcabutcabuthari hari hari hari pencabutan penerbangan tidak melakukan pemeliharaan peralatan keamanan penerbang| hari hari hari hari pencabutan penerbangan tidak menunjukkan sertifikat peralatan pada saat diperlukan. pemegang sertifikat peralatan keamanan| hari hari hari hari pencabuthari hari hari hari pencabut| hari hari hari hari pencabut| hari hari hari hari pencabutan memenuhi standar kelaikan operasi peralatan dan berakibat pada penurunan keandalan kinerjaatau pengaturan ulang pencabutan (amamdmmanwaan opo upu, bubu, buku atau perusahaan hari hari hari angkutan udara asing mengoperasikan peralatan keamanan penerbangan yang tidak bersertifikat. |upu atau bubu tidak memiliki dan atau hari hari hari melaksanakan pertemuan komite keamanan bandar udaramemiliki program keamanan penerbangan|upu, bubu, atau pengelola bandar udara| hari hari hari khusus tidak memiliki airport emergency plan aep). |upu, bubu, atau pengelola bandar udara| hari hari hari khusus tidak mengupdate airport emergency aan dan ibumu mengangkut barang berbahaya dengan hari hari hari (lamammametomaas |buku yang mengangkut barang berbahaya| hari hari hari hari pencabutan mmmmmeperma lembaga penyelenggara pendidikan dan hari dekammtammammu lembaga penyelenggara pendidikan dan| hari hari hari hari pencabutan amatdammaaetat buku mengangkut barang berbahaya dengan hari lembaga penyelenggara pendidikan dan| hari hari hari pelatihan tidak memiliki ijin sertifikasi dari direktorat jenderal untuk menyelenggarakan diklat. upu, bubu, pengelola bandar udara khusus, hari hari hari bukubidang keamanan penerbangan. |bubu atau buku tidak memiliki organisasi hari hari hari lemmanasemtimngmenaran bubu tidak menetapkan daerah keamanan hari hari hari bandar udara atau tidak melaksanakan pelatihan contigency plan. i|bubu tidak melaporkan tindakan melawan hari hari hari hukum atau melaksanakan pengawasan dan atau hasil pengawasan internal. bubu tidak memiliki program pendidikan dan hari hari hari pelatihan penyegaran personel bidang keamanan penerbangan atau kepedulian keamanan penerbangan avec awareness). bubu tidak memiliki program pengawasan hari hari hari (bmemmemamawaman dop bubu sebagai objek pengawasan tidak| hari hari hari menyelesaikan rencana tindakan korektif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. buku tidak memiliki program pendidikan dan hari hari hari pelatihan penyegaran personel keamanan sandal dan buku tidak memiliki program pendidikan dan| hari hari hari pelatihan kepedulian keamanan penerbangan avec awareness). buku tidak memiliki program pengawasan hari hari hari bmmsmmamamyawa |buku tidak melaksanakan pengawasan| hari hari hari asas del moi men dan ibumu tidak melaporkan hasil pengawasan hari hari hari eno buku tidak melaksanakan pelatihan hari hari hari aman buku tidak melaporkan tindakan melawan hari hari hari insan bhn bubu, upu atau ra kc tidak menyediakan hari hari hari|upu atau bubu tidak memiliki emergency hari hari hari operation centre eoc) dan fasilitas pendukungnya. personel keamanan penerbangan bandar| hari hari hari (aamamaittsememas pop upu atau bubu tidak melindungi daerah| hari hari hari keamanan bandar udara atau tidak melakukan pendampingan dan pengawalan. |upu atau bubu tidak melakukan prosedur hari hari hari jammammeeteamamarsam pop upu atau bubu tidak melakukan| hari hari hari pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas. |upu atau bubu tidak melakukan| hari hari hari pengamanan jalan masuk akses masuk daerah keamanan terbatas dan steril. upu atau bubu tidak melakukan kegiatan hari hari hari patroli dan pengendalian keamanan atau tidak melakukan pengamanan fasilitas navigasi. kupu atau bubu tidak melakukan| hari hari hari pemeriksaan keamanan setiap orang dan barang bawaan, atau tidak melakukan pemeriksaan random. j|upu atau bubu tidak melaksanakan hari hari hari penanganan dan pemeriksaan liquid, aerosol dan gel lag) pada penerbangan ibu atau bubu tidak melaksanakan| hari hari hari penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api. |upu atau bubu tidak melaksanakan hari hari hari penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi. kupu atau bubu tidak melaksanakan hari hari hari dlmmsmmmasastaman upu atau bubu tidak melaksanakan hari hari hari pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan keamanan kendaraan. buku tidak melaksanakan perlindungan| hari hari hari ken dit dibikin kang png buku tidak melaksanakan penyisiran hari hari hari keamanan pesawat udara aircraft security search). buku tidak melaksanakan pemeriksaan hari hari hari check). buku tidak melaksanakan pengendalian jalur hari hari hari masuk pesawat udara (control access buku tidak melaksanakan pengamanan| hari hari hari pesawat parkir bermalam remain night ron). buku tidak melaksanakan pengendalian dan hari hari hari pengawasan keamanan penumpang dan bagasi kabin. buku tidak melakukan pemeriksaan dokumen hari hari hari dan profiling penumpang pada lapor diri (check in). buku tidak melaksanakan prosedur hari hari hari pengendalian dan pengawasan penumpang dan bagasi transit dan transfer. buku tidak melaksanakan prosedur hari hari hariuku tidak melaksanakan prosedur hari hari hari pengendalian dan pengawasan kargo, pos dan jasa boga. buku tidak melaksanakan prosedur hari hari hari penerimaan, penanganan dan penyerahan alam buku tidak melaksanakan prosedur hari hari hari penanganan tahanan dan pelanggar imigrasi (prisoners and deportes). buku tidak menolak bagasi tercatat yang tidak hari hari hari deamamemasa buku tidak melaksanakan prosedur hari hari hari mamtaitanaeramamsamms buku tidak melaksanakan prosedur hari hari hari penanganan bagasi tercatat tak bertuan dan bagasi tercatat tak terkait (claimed hold baggage). buku tidak melaksanakan pengendalian dan hari hari hari pengawasan petugas pembersih pesawat eco: |buku tidak ada penanggung jawab| hari hari hari pengangkutan barang bahan berbahaya dangerous goods coordinator). buku tidak melakukan pemeriksaan hari hari hari dengan buku tidak melakukan prosedur penanganan, hari hari hari pemuatan (loading) dan penurunan (uploading) ema buku tidak melakukan prosedur pengendalian hari hari hari dan pengawasan keamanan kargo dan pos transit dan transfer. buku tidak melaksanakan prosedur hari hari hari penanganan liquid, aerosol dan gel (lag) pada penerbangan internasional. buku tidak melaksanakan pemeriksaan izin hari hari hari masuk dan pemeriksaan keamanan kendaraanhari pencabutcabutcabutpencabutan barang berbahaya dipergunakan oleh orang mat lisensi personel penanganan pengangkutan pencabutan barang berbahaya diperoleh dengan cara tidak sah. pemegang lisensi personel penanganan pencabutcabut atau keamanan negara. upu atau bubu yang tidak melakukan hari hari hari latihan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. w55 upu atau bubu yang tidak menyediakan dan hari hari hari memberikan pelayanan pkp pk sesuai kategori bandar udara untuk pkp pk yang dipersyaratkan. upu atau bubu yang tidak membentuk hari hari harihari hari harihari hari hari personel pkp pk sesuai dengan kategori waterbase untuk pkp pk. |upu atau bubu yang tidak dilengkapi| hari hari hari dengan bahan pemadam api dengan jenis dan jumlah yang tidak sesuai ketentuan. |upu atau bubu yang tidak mempunyai| hari hari hari hari pencabutan buku manual operasi sop) pkp pk yang selalu diperbaharui sesuai kondisi dan atau peraturan yang berlaku. penyelenggara bandar udara tidak hari hari hari hari pencabutan| hari hari hari pkp pk yang memiliki lisensi yang dipersyaratkan oleh direktur jenderal sesuai dengan kategori bandar udara udara untuk pkp pk. personel pkp pk tidak mempertahankan hari hari hari hari pencabutan kompetensi, lisensi dan kesehatan yang dimiliki. penyelenggara heliport atau waterbase tidak hari hari hari menyediakan sesuai dengan peraturan. penyelenggara heliport atau waterbase tidak hari hari hari menyediakan fasilitas pkp pk sesuai kategori skr penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hari menyediakan kendaraan pkp pk meliputi kendaraan utama dan kendaraan pendukung yang jumlah dan jenisnya disesuaikan kategori bandar udara untuk pkp pk yang dipersyaratkan. penyelenggara bandar udara tidak melengkapi| hari hari hari peralatan pendukung dan penunjang operasi pkp pk dengan jumlah dan jenis sesuai kategori bandar udara untuk pkp pk. penyelenggara bandar udara mengoperasikan hari hari hari pkp pk tidak memenuhi waktu bereaksi (response time) yang dipersyaratkan. penyelenggara bandar udara tidak melakukan hari hari hari pemeliharaan kendaraan pkp pk dan peralatan operasi pkp pk untuk mempertahankan kinerja sesuai persyaratan. penyelenggara bandar udara tidak melakukan hari hari hari pengujian terhadap kinerja kendaraan pkp pk secara berkala dan melaporkannya kepada direktur jenderal. penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hari memiliki pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi pkp pk (fire station) dan atau memiliki tetapi fungsi dan kelengkapan tidak sesuai dengan persyaratan. penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari haripenyelenggara bandar udara yang tidak hari hari hari menyiagakan pemadam kebakaran pada saat kegiatan pengisian dan pengosongan bahan bakar udara berikut personel yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan tersebut. penyelenggara bandar udara yang memiliki| hari hari haruku tidak memiliki prosedur penanganan hari hari hari tumpahan bahan bakar (fuel village) dan atau tidak menjalankan prosedur penanganan tumpahan bakar (fuel village) saat terjadi tumpahan. penyelenggara bandar udara tidak melakukan hari hari hari pengujian berkala terhadap kualitas foam konsentrat yang telah diisikan dalam tangki kendaraan pkp pk dan atau tidak melaporkan kepada direktur jenderal. penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hari dilengkapi prosedur sop) pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran bandar udara dan atau tidak menjalankan prosedur tersebut. pelaku jasa atau badan usaha yang beroperasi hari hari hari bandar udara yangpenyelenggara bandar udara tidak dapat! hari hari hari mempertahankan pelayanan pkp pk sesuai dengan yang dipublikasikan dalam aip. penyelenggara bandar udara tidak hari hari hari menginformasikan penurunan kategori pkp pk dikarenakan suatu alasan tertentu kepada ais. penyelenggara bandar udara tidak melakukan hari hari hari penerbitan nota saat melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh. uu . r w #u penyelenggara bandar udara tidak memiliki| hari hari hari rekaman (dokumentasi) kegiatan terkait penyelenggara bandar udara tidak segera| hari hari hari melakukan usaha perbaikan kendaraan pkp yang berpotensi dapat menurunkan kategori pkp pk. penyelenggara bandar udara tidak memiliki| hari hari hari sertifikat kelaikan kendaraan pkp pk yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh direktorat jenderal. penyelenggara bandar udara tidak memiliki| hari hari hari sertifikat pelayanan pkp pk yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh direktorat jenderal. pemegang sertifikat kelaikan kendaraan pkp | hari hari hari hari pencabutan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam peraturan direktur jenderal. pemegang sertifikat pelayanan pkp pk tidak hari hari hari hari pencabutan menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam peraturan direktur jenderal. bm rvx rt were e a penyelenggara bandar udara yang hari hari hari mempublikasikan kategori pkp pk aip dengan yang tercantum pada sertifikat pelayanan pkp pk tidak sama. penyelenggara bandar udara tidak hari hari hari mengirimkan laporan bulanan terkait ketersediaan dan kondisi fasilitas pkp pk secara berkala sesuai ketentuan. penyelenggara bandar udara tidak memiliki| hari hari hari sop penanganan keadaan darurat pada daerah sulit (difficult terrain) pada bandara yang dekat dengan daerah sulit. penyelenggara bandar udara tidak memiliki| hari hari hari atau kesepakatan dengan bandara yang memiliki akses cepat dalam penyediaan peralatan pemindah pesawat udara yang rusak (salvage). penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hariaa. ( mr penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari haripenyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari harikategori bandar udara untuk pkp pk. penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hari akagantmsakesihemmameets penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hari dilengkapi pintu darurat atau bagian pagar yang mudah patah (readable fence)penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hari melakukan sosialisasi, pelatihan personil pkp pk, pengecekan fasilitas pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran ditandai udara. penyelenggara bandar udara yang tidak| hari hari hari menyampaikan tingkat pelayanan pkp pk yang tersedia saat ini (update)direktorat jenderal jika diminta. smc etisukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. pemegang lisensi dan atau rating pkp pk pencabut kp pk dipergunakan pencabutan oammamunamumsna lisensi dan atau rating pkp pk diperoleh pencabutan olammeman pemegang lisensi dan atau rating dijatuhi pencabutan hukuman disiplin pegawai dengan tingkat pemegang lisensi dan atau rating pkp pkkp pk pencabutan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara. pemegang lisensi dan atau rating pkp pk pencabutankp pk pencabutanrsonel salvage yang telah memiliki lisensi pencabutan dan atau rating tidak mematuhi memenuhi peraturan keselamatan penerbanganpertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimilikiukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. pemegang lisensi dan atau rating personel pencabutanpencabutan dipergunakan oleh orang lain yang tidak saandalada manan lisensi dan atau rating personel salvage pencabutan tmuamengmmmamtaman pemegang lisensi dan atau rating personel pencabutannegarapencabutanpada bidang dan atau jenis pendidikan dan pelatihan yang belum mendapat ijin sertifikasi dari direktorat jenderaluv ')b mmm me tp pipahari hari hari pencabutan| hari hari hariuku| hari hari hari| hari hari hariuat dokumentasi pendidikan dan pelatihan. personel penanganan pengangkutan barang| hari hari hari berbahaya belum memiliki lisensi yang diterbitkan oleh direktur jenderal. personelbuku mengangkut barang berbahaya tanpa| hari hari hari (jamammenmamiamesawat poo perusahaan angkutan udara asing yang| hari hari hari| hari hari hari hari pembekuahari hari hari hari pembekuan kejadian serius serious incident) dan kecelakaan (accident) terkaitngembangkan dan melaksanakan program pendidik | hari hari hari hari pembekuuku atau perusahaan angkutan udara asing hari hari hari hari pembekuandirektorat navigasi penerbangan personel navigasi penerbangan melaksanakan hari hari hari hari ada tugas operasional dengan memiliki lisensi dan atau rating yang tidak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut masa berlaku rating sudah berakhir, atau sertifikat kesehatan atau surat keterangan sehat tidak berlaku: atau icao language proficiency ilp) tidak berlaku, khusus personel pemandu lalu lintas penerbangan, pemandu komunikasi penerbangan dan personel perancang prosedur penerbangan, atau tidak memiliki sertifikat bahasa inggris sertifikat total), khusus, atau tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki selama memiliki tanggung jawab tugas operasional (maintain rating untuk). personel navigasi penerbangan yang telah| hari hari hari hari pencabutan memiliki lisensi tetapi tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan yang terdiri dari bekerja tidak sesuai dengan standard operating procedure (adanya unsur kesengajaan), atau tidak membawa buku lisensi dan atau kart: atau tidak memiliki buku catatan pribadi (personal log book) dan tidak mencatat kegiatan pelayanan yang dilakukan serta pendidikan dan pelatihan teknis yang diikuti. personel navigasi penerbangan terkena pengaruh alkohol mabuk, positif pencabutan menggunakan narkotik dan obat obatan terlarang. penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang| hari hari hari hari pencabutan telah memiliki sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan yang terdiri dari: tidak melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki, atau tidak melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga pengajar, atau tidak memelihara training procedures manual tpm) dan atau courseware sehingga tidak dalam keadaan terkini, atau tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada training procedures manual tpm) dan courseware, atau tidak menyimpan dan memajang (display) sertifikat yang dimilikinya, atau tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat dilakukan pengawasan keselamatan penerbangan, atau tidak melaporkan pelaksanaan pelatihan kantor pusat atau diluar pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada direktur jenderal: atau tidak melaporkan jika terdapat perubahan alamat kantor, atau tidak melaksanakan pelatihan yang telah disetujui (satu) kali dalam (lima) tahun, atau we tidak menerbitkan sertifikat kelulusan sertifikat kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus: atau tidak melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal: atau penyelenggara pelayanan navigasiyang terdiri dari: tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam sertifikat, atau memberikan pelayanan tidak sesuai dengan manual operasi yang dibuat, atau memiliki sertifikat yang masa berlakunya habis namun belum mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat, atau melakukan perubahan pelayanan namun tidak melaporkan kepada direktur jenderal, atau tidak memelihara dokumen dokumen sehingga tidak selalu memperbaharui (tidak update), atau tidak melaksanakan program keselamatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam manual operasi, atau tidak melaksanakan sistem dokumentasi sesuai dengan ketentuan dalam manual operasi, fasilitas dan peralatan minimum penyelenggara navigasi penerbangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aa, tidak menyampaikan informasi perubahan dan ganguan pelayanan sesuai ketentuan perundangan (untuk penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan, penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dan penyelenggara pelayanan informasi aeronautika), atau tidak melakukan kalibrasi pada fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan atau tidak melakukan pengujian darat untuk mengetahui kinerja fasilitas dan atau peralatan pendukungnya serta tidak melaporkan hasil akhir kalibrasi penerbangan (final report) kepada direktur jenderal (untuk penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan) penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi|dengan kondisi tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, atau tidak melaporkan perubahan kepada direktur jenderal apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal hal terkait lainnya, atau tidak bertanggungjawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada direktur jenderal dalam rangka pengurusan sertifikasi persyaratan sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. penyelenggara perancangan prosedur hari hari hari hari pencabutan penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara perancangan prosedur penerbangan tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan dengan kondisi tidak melaksanakan pekerjaan perancangan prosedur sesuai dengan sertifikat yang dimiliki dan ketentuan yang ada dalam manual operasi, atau tidak memelihara manual operasi, atau tidak menyediakan dan atau memelihara fasilitas guna menunjang pekerjaan perancangan prosedur, atau tidak memiliki prosedur untuk melakukan verifikasi terhadap prosedur penerbangan, baik yang baru dirancang maupun yang akan direvisi, atau a2 .aaaaaa tidak memelihara prosedur penerbangan yang dirancang: atau tidak melakukan pemeliharaan terhadap dokumen dokumen sesuai dengan peraturan perundangan. pesawat udara dengan registrasi indonesia hari tidak membawa sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara aircraft aeronautical station license). pemegang sertifikat stasiun penerbangan hari pesawat udara tidak melaporkan kepada direktur apabila: pesawat udara atau perangkat tidak beroperasi,atau pesawat udara atau perangkat dipindahtangankan pihak lain, atau pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran, atau perangkat pindah lokasi, atau terjadi pergantian perangkat. pemegang sertifikat stasiun penerbangan pesawat udara beroperasi dengan sertifikat yang masa berlakunya sudah habis. pemegang izin kode ssr mode dan elt hari mhz tidak melakukan pelaporan kepada direktur apabila: pesawat udara, peralatan dan atau kendaraan sudah tidak beroperasi,atau pesawat udara, peralatan dan atau kendaraan sudah dipindahtangankan pihak lain: atau pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran. pemegang izin kode elt tidak hari mendaftarkan registrasi kode elt kepada instansi pemerintah yang membidangi urusan pencarian dan pertolongan. pemegang izin kode ssr mode dan elt hari tidak membawa surat izin asli pada saat mengoperasikan pesawat udara, peralatan dan atau kendaraan yang dilengkapi dengan transponder ssr mode dan elt hz. eth: pemegang izin kode ssr mode beroperasi hari dengan izin yang masa berlakunya sudah saka bnkunnsk inn perubahan terhadap informasi aeronautika| hari hari hari tidak dilaporkan sesuai peraturan perundang undangan dengan ketentuan sebagai berikut penyelenggara bandar udara tidak menyampaikan dan atau melaporkan perubahan informasi aeronautika kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan tidak menindaklanjuti dan atau melaporkan perubahan informasi aeronautika dari penyelenggara bandar udara. .| pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada kawasan atau ruang udara tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: tidak memiliki ijin, atau b.pada kondisi tidak darurat (tidak ada kecelakaan atau bencana alam). ' wtw w w dd pengoperasian pesawat udara tanpa awak| hari hari hari hari pencabutan pada kawasan atau ruang udara tertentu yang tidak sesuai dengan izin yang diberikannindaklanjuttenis personel pesawat udarapesawat udara melakukan hari pekerjaan tugas perawatan pesawat udara dengan melebihi batasan manual. personel pesawat udara tidak melakukan hari pekerjaan perawatan pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku personel pesawat udara tidak melakukan hari pekerjaan inspeksi khusus (required inspection) atau pekerjaan inspeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara tidak menyatakan hari pesawat udara laik terbang atau pekerjaan perawatan telah return service sesuai ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara menyatakan pesawat hari udara laik terbang tidak dilengkapi dengan esse rll personel pesawat udara tidak membuat hari catatan dalam aircraft log sesuai dengan ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara tidak membuat hari catatan lembar perintah kerja (worksheet) atau tidak bisa menjelaskan pekerjaan perawatan yang dilakukan dengan memadai. personel pesawat udara tidak membuat hari catatan dalam catatan perawatan (maintenance records) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara tidak menandatangani hari atau tidak mencatat lembar hasil pengerjaan atau inspeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara tidak melengkapi dan hari menandatangani maintenance release sesuai dengan ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara secara sadar dan pencabutan sengaja memalsukan, mengubah dengan tujuan memanipulasi catatan perawatan personel pesawat udara tidak menggunakan hari atau tidak menggunakan dengan benar cockpit checklist pada saat preflight. personel pesawat udara tidak memeriksa hari aircraft log, flight manifest dan cuaca pada saat sea personel pesawat udara tidak melaksanakan hari prosedur pemeriksaan pesawat udara pada saat preflight. personel pesawat udara tidak melakukan atau hari tidak benar melakukan inspeksi terhadap pesawat udara pada saat preflight. personel pesawat udara tidak memastikan hari kesediaan kursi dan seadelt untuk tiap penumpang pada saat preflight. personel pesawat udara tidak mengikuti hari feat .19j personel pesawat udara menyebabkan pesawat hari tee personel pesawat udara menyebabkan jet hari blast yang timbul dari penggunaan power yang melebihi imitasi dalam afm atau jet blast yang menimbulkan kerusakan property korban pada area yang tidak terlindungi pada saat taxi. personel pesawat udara membiarkan hari penumpang berdiri pada saat pesawat udara bergerak pada saat taxi tanpa memberikan peringatan verbal terlebih dahulu. personel pesawat udara melakukan taxi hari pesawat udara keluar dari landas pacu (runway), taxiway atau ramp. personel pesawat udara melakukan take off hari yang bertentangan terhadap atau tanpa izin dari atc. personel pesawat udara melakukan take off hari amamgemmnamamamm personel pesawat udara melakukan take off hari personel pesawat udara melakukan enroute hari yang menyimpang dari izin atau instruksi desa personel pesawat udara melakukan enroute hari pencabutan yang terbang didalam awan dengan prosedur vfr. personel pesawat udara mengoperasikan hari lpmmmsamsamarmas personel pesawat udara membiarkan orang hari yang tidak memiliki kewenangan berada kokpit (flight deck) saat enroute. personel pesawat udara mengoperasikan hari pesawat udara ruang udara terbatas atau terlarang atau within positive control area with clearance. personel pesawat udara mengoperasikan hari olmmsamenmangaanroma personel pesawat udara mengoperasikan hari pesawat udara tanpa dilengkapi peralatan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara mengoperasikan hari pesawat udara tanpa memperhitungkan kebutuhan bahan bakar atau kehabisan bahan personel pesawat udara memberikan kendali hari jumstemumeyagtamtemam personel pesawat udara melakukan approach hari landing yang bertentangan terhadap atau tanpa izin dari atc. personel pesawat udara melakukan approach hari landing yang kurang dari persyaratan cuaca minimum. personel pesawat udara melakukan approach hari landing yang terbang melebihi batas kecepatan maksimum area lalu lintas bandar udara. personel pesawat udara melakukan approach hari atau pendaratan bandar udara selain bandara tujuan atau alternate yang sudah ditentukan. personel pesawat udara melakukan hari pendaratan yang menyimpang dari prosedur personel pesawat udara melakukan hari pendaratan yang melebihi maksimum landing weight. personel pesawat udara melakukan hari pendaratan hard landing yang menyebabkan pesawat terbang mengalami kerusakan struktural sebagai akibat dari stabilized approach. personel pesawat udara melakukan hari pendaratan sebelum mencapai landasan (understood) atau pendaratan setelah melewati touch down zone sebagai hasil dari stabilized approach (overshoot). personel pesawat udara melakukan hari pendaratan tanpa roda pendarat wheels up) tidak sesuai dengan prosedur. personel pesawat udara melakukan hari pendaratan dengan tidak mematuhi sistem landas pacu. personel pesawat udara mengoperasikan hari pesawat udara tanpa sertifikat registrasi atau see personel pesawat udara melakukan hari penerbangan diluar flight plan atau berkas pemberitahuan kedatangan. personel pesawat udara melakukan nhammsantamemmantamsa personel pesawat udara melakukan pencabutan pengoperasian saat sertifikat pilot sedang see personel pesawat udara dalam bekerja secara aktif tidak bisa menunjukan sertifikat kecakapan atau sertifikat kesehatan atau lisensi kepada seseorang yang diberi wewenang oleh direktur jendral. personel pesawat udara melakukan pencabutan pengoperasian tanpa sertifikat kesehatan yang valid. s1| personel pesawat udara melakukan hari pencabutan pengoperasian komersial tanpa sertifikat pilot komersial. personel pesawat udara melakukan hari pencabutan pengoperasian tanpa tipe rating atau kelas eee personel pesawat udara melakukan pencabutan pengoperasian tidak comply dengan keadaan sertifikat medis khusus. personel pesawat udara melakukan pencabutan pengoperasian dengan keterbatasan fisik yang diketahui. personel pesawat udara melakukan hari pengoperasian tanpa memiliki informasi preflight. personel pesawat udara melakukan hari pengoperasian pesawat udara yang tidak laik udara. personel pesawat udara melakukan hari pengoperasian pesawat udara yang tidak melaksanakan perintah kelaikan udara. personel pesawat udara melakukan hari pengoperasian pesawat udara tanpa instrumen dan atau peralatan yang dibutuhkan. personel pesawat udara melakukan hari pengoperasian pesawat udara melebihi dana personel pesawat udara melakukan penerbangan luar jalur penerbangan kecuali personel pesawat udara, amo dan atau ato| hari hari hari hari pencabutan yang tidak melaporkan kejadian kejadian yang dapat membahayakan operasional dan atau siswa penerbang yang memiliki student pilot pencabutan ntamatmmemowumamas siswa penerbang terbang solo tanpa jin hari tertulis dari instruktur terbang bersertifikat certified flight instructor). siswa penerbang melakukan penerbangan hari ojmamsmumaun siswa penerbang menggunakan pesawat untuk hari phantom prp siswa penerbang mengoperasikan pesawat pencabutan fee instruktur memberikan penilaian tidak sesuai pencabutan dalam memberikan rekomendasi untuk eee instruktur terbang melebihi pembatasan jam hari pendanaan denn ben instruktur terbang memberikan instruksi pada hari iamamsammaatasmmmama pmp pemegang sertifikat aoc tidak memiliki hari olmammamutanassan: pemegang sertifikat aoc tidak menyiapkan dan atau memperbaharui program perawatan pesawat udara secara berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi pabrik terbaru. pemegang sertifikat aoc tidak menyiapkan hari hari hari hari pencabutan sistem untuk memonitor kondisi medis dan atau tidak melaksanakan pemeriksaan kondisi medis bagi personel pesawat udara sebelum melakukan pengoperasian pesawat. pemegang sertifikat aoc tidak mendistribusikan manual perawatan kepada personel yang tepat. pemegang sertifikat aoc menyatakan pesawat hari laik udara tanpa peralatan yang pemegang sertifikat aoc atau tidak imamammpemesasanuam pemegang sertifikat aoc atau melebihi hari mmmemauwamastancemati). pemegang sertifikat aoc tidak menyediakan fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan serving, perawatan, perbaikan, dan inspeksi.pendidikan dan pelatihan. pemegang sertifikat aoc tidak memberikan training yang cukup kepada personel. tag tag tang pemegang sertifikat aoc tidak menyelesaikan la, pemegang sertifikat aoc melakukan perawatan yang dilakukan oleh personel yang tidak memiliki otorisasi. pemegang sertifikat aoc atau tidak tepat (lamammaanraman0|| pemegang sertifikat aoc tidak menyimpan catatan perawatan (maintenance records) mini pemegang sertifikat aoc tidak membuat rangkuman laporan gangguan teknis (mechanical interruption summary report) yang akurat. pemegang sertifikat aoc tidak menyediakan hari pencabutan laporan perubahan besar (major alteration) atau perbaikan (repair). pemegang sertifikat aoc tidak membuat pemegang sertifikat aoc atau tidak membuat catatan yang dipersyaratkan pada pemegang sertifikat aoc tidak dapat hari pencabutan tmmamangaemaras pemegang sertifikat aoc tidak dapat hari pencabutan dmmamantatranta pemegang sertifikat aoc atau hari mengoperasikan pesawat yang tidak laik pemegang sertifikat aoc melakukan imamamatatasassamuntuk inspektur yang melakukan inspeksi enroute. pemegang sertifikat aoc menugaskan personel manan pemegang sertifikat aoc memperbaiki pesawat jaman dpp pemegang sertifikat produksi tidak dapat harihari menyediakan data teknis atau gambar tempat produksi. pemegang sertifikat produksi tidak dapat ogmmimnammpaa pmpketentuan berlaku. pemegang sertifikat produksi tidak melakukan tes yang diperlukan terhadap baling baling pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang pemegang sertifikat produksi melakukan penolakan terhadap direktorat jenderalrektorat jenderalpencabutan .110j, pemilik atau operator pesawat udara hari mengoperasikan pesawat udara yang tidak terdaftar, pemilik atau operator pesawat udara hari mengoperasikan pesawat udara tanpa membawa sertifikat pendaftaran, pemilik atau operator pesawat udara tidak pencabutan dapat mengembalikan sertifikat pendaftaran pesawat udara yang tidak efektif atau tidak valid. pemegang sertifikat aircraft maintenance hari pencabutanpemegang sertifikat aircraft maintenance hari pencabutan organization( amo) tidakmegang sertifikat aircraft maintenance organization amo) tidak menjaga atau memelihara catatan (record) perawatan pesawat udara. pemegang sertifikat aircraft maintenance organizationdilakukan dan sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan, pemegang sertifikat aircraft maintenance organization( amo) tidak dapat merinci dengan benar pekerjaan perawatan yang telah dilakukan, pemegang sertifikat aircraft maintenance organization( amo) tidak melengkapi atau mengesahkan pekerjaan perawatan. pemegang sertifikat aircraft maintenance hari organization amo) tidak memiliki prosedur system kualitas quality control system). pemegang sertifikat aircraft maintenance hari organization amo) melakukan inspeksi atau pengesahan pekerjaan perawatan selain dari personel yang memiliki kualifikasi. pemegang sertifikat aircraft maintenance hari pencabutan organization( amo) melakukan pekerjaan perawatan diluar dari kemampuan yang pemegang sertifikat aircraft maintenance hari pencabutan organization amo) melakukan pekerjaan perawatan tidak menggunakan referensi pabrik maupun data teknis yang sesuai serta terbaru. pemegang sertifikat aoc tidak memonitor dan mencatat enroute radio communication sesuai inn personel pesawat udara tidak mengizinkan hari petugas direktorat jenderal atau inspektur penerbangan yang diberi wewenang untuk masuk kokpit (flight deck). personel pesawat udara tidak menutup dan hari dolammmarammsarmarasa pmp personel pesawat udara melewati pembatasan hari jam terbang dan atau jam kerja (flight duty time limitations). pemegang sertifikat aoc atau memalsukan pencabutan dan atau berbuat curang untuk membuat ulang dan atau mengubah dengan tujuan memanipulasi catatan dan laporan perawatan pesawat udara. personel pesawat udara menyadari atau pencabutan mengetahui adanya gangguan kesehatan terhadap dirinya atau dalam kondisi fisik dan atau psikis yang tidak normal, namun tetap bertugas untuk terbang. pemegang sertifikat aoc tidak melaksanakan hari hari hari hari pencabutan pemeriksaan kondisi medis bagi personel pesawat udara, sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara. pemegang sertifikat aoc tidak memberikan| hari hari hari hari pencabutan informasi dan laporan terbaru tentang kondisi bandara, fasilitas navigasi, dan ramalan fenomena cuaca yang diperlukan kepada pilot sebelum memulai penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku. pemegang sertifikat ijin lisensi| hari hari hari hari pencabutan tidak menindaklanjuti temuan audit surveillance inspeksi sesuai target penyelesaian yang telah ditentukan. pemegang validasi specs foreign air pencabutan operator) tidak menindaklanjuti temuan adanya penyimpangan kategori major pada saat ramp check sesuai waktu yang telah ditentukan. pemegang surat pendelegasian wewenang pencabutan letter authorization) tidak melaksanakan tugas sesuai otorisasi yang diberikan. personel pesawat udara melakukan pemalsuan pencabutan dokumen sertifikat kecakapan yang telah diterbitkan oleh direktur jenderal. siswa melakukan pemalsuan jam terbang vessel tugngatenga benda dont instruktur terbang melakukan manipulasi jam peeessannlin dunia bani demon dengan personel pesawat udara melakukan sean pemegang sertifikat oc, aoc atau ato melakukan manipulasi jam terbang pesawat pemegang sertifikat ato meluluskan siswa hari didik yang tidak lengkap mengikuti proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah disetujui. pemegang sertifikat ato melakukan hari pergantian personil manajemen (management personnel) tanpa persetujuan dari direktur jenderal. pemegang sertifikat ato dan tidak hari menyimpan atau menghilangkan transkrip nilai otentik siswa yang lulus paling sedikit selama lima tahun. pemegang sertifikat ato tidak hari menyimpan transkrip nilai otentik siswa yang lulus paling sedikit selama tiga tahun. pemegang sertifikat ato melakukan hari hari hari hari penambahan lokasi pendidikan dan melakukan pendidikan lokasi tersebut tanpa persetujuan dari direktur jenderal. pemegang sertifikat ato melakukan pemalsuan data siswa, yaitu jumlah kehadiran iii pemegang sertifikat ato yang memiliki otorisasi melakukan tes tulis sendiri (examining authority) melakukan tes tulis tanpa pemberitahuan kepada direktur jenderal. pemegang sertifikat ato melakukan pemalsuan jam terbang terhadap siswa maupun instruktur terbang. pemegang sertifikat ato melakukan pengujian tidak sesuai dengan practical test standard. pemegang sertifikat ato tidak mengizinkan hari pencabutan direktorat jenderal atau inspektur penerbangan yang diberi wewenang untuk memeriksa pendidikan dan atau pelatihan personel pesawat udara. pemegang sertifikat ato tidak memelihara| hari hari hari hari pencabutan fasilitas, peralatan dan bahan bahan pelatihan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. pemegang sertifikat ato tidak menggunakan hari hari hari hari pencabutan manual pendidik kan dan atau pelatihan personel pesawat udara yang mutakhir (update) dan berlaku. pemegang sertifikat ato auto melakukan hari hari hari hari pencabutan perubahan materi pendidikan dan atau pelatihan tidak laporkan kepada direktur jenderal. pemegang sertifikat ato auto melakukan pemalsuan dalam proses kredit matrikulasi (credit for prior instruction) calon siswa. personel pesawat udara dengan sengaja hari pencabutan. pemegang sertifikat aoc melakukan pengangkutan barang khusus dan atau berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. pemegang sertifikat aoc melakukan hari hari hari hari pencabutan pengangkutan penumpang dan atau barang tanpa dokumen yang sah dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. pemegang sertifikat aoc, amo, ato tidak| 30hari hari hari hari pencabutan membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan. personnel aoc, amo, ato tidak melaporkan hari hari hari hari pencabutankepada direktur jenderal. dokter penguji penerbangan memalsukan pencabutan tamamtereempamanamam dokter penguji penerbangan memberitahukan hari pencabutan keterangan hasil medis atau rekam jejak pemeriksaan kesehatan dan atau kondisi kesehatan personil penerbang kepada pihak yang tidak berwenang. dokter penguji penerbangan melakukan uji hari pencabutan kesehatan personil penerbangan tidak sesuai nana dokter penguji penerbangan dengan sengaja pencabutan menghilangkan rekam jejak history hasil pemeriksaan personil penerbangan. pemegang sertifikat distributor melakukan hari hari hari hari pencabutan perubahan alamat atau lokasi, fasilitas penyimpanan bahan bahan komponen dan personel yang namanya tercantum dalam syarat syarat persetujuan tanpa memberitahukan secara tertulis kepada direktur jenderal. pemegang sertifikat distributor tidak hari pencabutan mengizinkan inspektur penerbangan atau seseorang yang diberi wewenang oleh direktur jenderal untuk memeriksa fasilitas penyalur produk aeronautika pesawat udara pemegang sertifikat distributor tidak hari hari hari hari pencabutan memelihara fasilitas dan peralatan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. pemegang sertifikat distributor tidak hari hari hari hari pencabutan menerbitkan label "dapat dipergunakan" (serviceable tag) untuk setiap komponen produk aeronautika. pemegang sertifikat distributor dan pemegang pencabutan sertifikat amo melakukan pemalsuan dokumen perawatan terhadap bahan bahan dan komponen pesawat udara. setiap orang yang mengoperasikan pesawat hari pencabutan udara untuk kegiatan angkutan udara niaga setiap orang yang melakukan perawatan hari pencabutan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling baling pesawat terbang dan komponennya tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat organisasi perawatan pesawat udara atau personel ahli perawatan pesawat udara sesuai ketentuan yang berlaku. personel pesawat udara menempatkan hari pencabutmengangkut penumpang pada saat pesawat udara sedang dilakukan penerbangan uji coba (proving flight), penerbangan terbang uji (test slight) dan penerbangan check ride. penggunaan komponen yang telah melebihi masa pemakaiannya, tanpa ada persetujuan nia tidak melakukan kegiatan audit internal| hari hari hari hari pencabutan aasownemamngma melakukan pekerjaan atau perawatan pesawat hari hari hari hari pencabutan udara luar batasan yang telah disetujui tanpa persetujuan direktur jenderal. melakukan pengiriman komponen pesawat| hari hari hari hari pencabutan udara pada organisasi perawatan yang belum disetujui oleh direktur jenderal penggunaan peralatan perawatan pesawat| hari hari hari hari pencabutan udara untuk alat ukur yang tidak ada masa tera nya. setiap perubahan perubahan dalam system| hari hari hari hari pencabutan kendali mutu yang mungkin mempengaruhi inspeksi, kesesuaian atau kelaikudaraan tidak diberitahukan kepada direktur jenderal secara tertulis. pemasok terhadap inspeksi besar atas bagian | hari hari hari hari pencabutan bagian atau rakitan rakitan yang menjadi tanggung jawab pabrikan utama tidak disampaikan kepada direktur jenderal. ketentuan yang tercantum pada sertifikat| hari hari hari hari pencabutan mensmmtaaamememmamana .180jngalihkan sertifikat produksi, hari pencabutan kelaikudaraan, operator dan atau sertifikat personel pesawat udara kepada pihak lain memproduksi pesawat udara diluar fasilitas hari pencabutan dan peralatan produksi yang disetujui oleh direktur jenderal. perubahan alamat atau lokasi dan personel| hari hari hari hari pencabutan yang namanya tercantum dalam syarat syarat persetujuan sertifikat produksi tidak diberitahukan secara tertulis kepada direktur jenderal. data teknis dan gambar gambar yang| hari hari hari hari pencabutan diperlukan direktur jenderal tidak dapat disediakan dalam proses pembuatan untuk menentukan apakah produk tersebut serta bagian bagiannya sesuai dengan tipe yang disetujui. sistem inspeksi produksi tidak dibuat dalam| hari hari hari hari pencabutan jangka waktu (enam) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat tipe dan selanjutnya mempertahankan sistem inspeksi produksi yang akan menjamin bahwa setiap produksi aman untuk dioperasikan. manual sistem inspeksi produksi tidak| hari hari hari hari pencabutan damngtantemtebesaetemaa merawat dan memberi identitas sesuai dengan hari hari hari hari pencabutan produk akhir serta menyimpan catatan hasil inspeksi kurang dari (dua) tahun. tidak ada prosedur bidang uji produksi dan hari hari hari hari pencabutan formulir daftar pengecekan terbang serta menguji terbang setiap pesawat udara yang diproduksinya berdasarkan prosedur dan formulir yang disetujui. menguji putar setiap mesin yang diproduksi di| hari hari hari hari pencabutan uhantustsaemmmyasamtan menguji fungsi setiap baling baling yang| hari hari hari hari pencabutan mempunyai sudut variabel untuk memastikan bahwa baling baling tersebut tidak bekerja pada batas batas normal operasi berdasarkan pengujian yang disetujui. pernyataan kesesuaian bahwa produk yang| . setiap kejadian tidak berfungsinya kerusakan hari hari hari hari pencabutan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan tidak dilaporkan selambat lambatnya dalam kurun waktu (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksudinspeksi atau pengujian pada sertifikat produksi yang diperlukan untuk mengetahui telah dipenuhinya peraturan perundang undangan yang berlaku. sistem inspeksi pabrikasi tidak dapat| 30hari hari hari hari pencabutan menjamin bahwa bagian yang telah selesai dibuat sesuai dengan data desainnya dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah memperoleh sertifikat tipe. bahan bahan yang dinilai rusak gagal produk hari hari hari hari pencabutan mlimawsmmenatantnama inspeksi terhadap kesesuaian produk yang| hari hari hari hari pencabutan dihasilkan tidak dilakukan sesuai dengan data desain yang disetujui. melakukan perubahan perubahan terhadap hari pencabutan desain dasar tanpa persetujuan direktur jenderal. catatan catatan hasil inspeksi sertifikat| hari hari hari hari pencabutan produksi tidak disimpan sesuai dengan kel izin persetujuan produksi berdasarkan part hari pencabutan manufacture approval dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan direktur jenderal. pernyataan kesesuaian bahwa produk yang| 30 dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah dimiliki sertifikat tipe. membuat barang barang tidak sesuai dengan hari pencabutan persyaratan spesifik standar teknis yang disetujui untuk jenis barang tersebut. melakukan pengujian dan pemeriksaan yang hari hari hari hari pencabutan diperlukan tidak dapat menjamin kelangsungan mutu yang telah ditetapkan dalam sistem kendali mutu pabrik tersebut. memasang pacar identifikasi identification hari pencabutan plate) komponen yang mudah hilang, rusak, atau memasukannya pada setiap produk komponen pesawat udara. data teknis untuk setiap model lengkap,| hari hari hari hari pencabutan termasuk gambar dan spesifikasi data inspeksi dan pengujian yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu dalam suatu dokumen lengkap tidak disimpan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipilperhubungan udara untuk melakukan inspeksi pada setiap produk part manufacturing approval pma) yang dibuat. surat izin memproduksi berdasarkan otorisasi hari pencabutan standar teknis dipindahtangankan kepada pihak lain.lakukan kegiatan produksi diluar otorisasi hari pencabutan yang telah disetujui, kecuali dengan tidak memberitahukan secara tertulis kepada hari pencabutan direktur jenderal dalam hal terjadi pemindahtanganan sertifikat tipe sertifikat tipe tambahan dalam jangka waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah pemindahan tersebut. tidak mengizinkan direktur jenderal atau hari pencabutan komite nasional keselamatan transportasi knkt) untuk melaksanakan pemeriksaan atau penyelidikan. tidak melaporkan kepada direktur jenderal hari hari hari hari pencabutan terhadap perubahan sertifikasi tipe sertifikasi tipe tambahan. setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan hari hari hari hari pencabutan dan kegagalan yang terjadi dalam produk, tidak dilaporkan oleh pemegang sertifikat aoc kepada direktur jenderal selambat lambatnya (tujuh puluh dua) jam setelah diketahuinya kejadian dimaksud. pekerjaan major modifikasi perbaikan tidak hari hari hari hari pencabutan pen dna kosan seninya standar kebisingan dan atau standar emisi| hari hari hari hari pencabutan gas buang yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. perubahan kepemilikan pesawat udara,| hari hari hari hari pencabutan disertai nama lengkap dan alamat pemilik baru tidak diberitahukan kepada direktur jenderal. tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan hari pencabutan tidak dibubuhkan pada pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tidak memasang bendera negara kesatuan| hari hari hari hari pencabutan republik indonesia pada pesawat terbang, helicopter, balon udara berpenumpang dan kapal udara yang memiliki tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran indonesia. memberikan tanda tanda atau mengubah hari pencabutanmelakukan pekerjaan rancang bangun yang hari pencabutan tidak sesuai dengan persetujuan yang telah lal catatan rincian pelaksanaan pekerjaan| hari hari hari hari pencabutan amamtemmtawammsenansntan personel pesawat udara atau personel non licence memalsukan catatan atau hasil pemeriksaan pesawat udara. tidak memberitahukan secara tertulis kepada hari hari hari hari pencabutan direktur jenderal dalam hal terjadi perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum dalam syarat syarat persetujuan organisasi perawatan pesawat udaramemeriksa organisasi perawatan yang terlah disetujuicatatan tersebut tidak dipelihara dalam jangka waktu sekurang kurangnya (dua) tahun. setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan hari hari hari hari pencabutan dan atau kegagalan yang terjadi dalam produk, tidak dilaporkan oleh pemegang sertifikat kepada direktur jenderal selambat lambatnya sembilan puluh enam) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud. melakukan kegiatan perawatan dengan tidak hari hari hari hari pencabutan menggunakan peralatan yang telah memenuhi melakukan perawatan pesawat udara dengan tidak menggunakan standar perawatan yang direkomendasikan oleh pabrik dan telah disetujui oleh direktur jenderal. melakukan kegiatan perawatan luar fasilitas hari hari hari hari pencabutan dan peralatan yang telah disetujui tanpa personel pesawat udara yang positif pencabutan menggunakan narkotika dan obat obatan terlarang berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang. pemegang sertifikat aoc atau tidak pencabutan memiliki surat izin atau kegiatan angkutan udara yang masih berlaku. pemegang sertifikat aoc tidak memenuhi hari pencabutan jumlah kepemilikan dan penguasaan pesawat udara. pemegang sertifikat aoc tidak beroperasi atau hari hari hari hari pencabutan berhenti beroperasi melebihi waktu selama hari untuk angkutan udara niaga berjadwal atau selama hari untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal. pemegang sertifikat aoc, dan atau hari pencabutan personil pesawat udara mengangkut narkotika dan obat obatan terlarang tanpa izin dari instansi yang berwenang. pemegang sertifikat aoc yang melakukan pencabutan penerbangan malam secara visual tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. setiap pemegang sertifikat aoc yang| hari hari hari hari pencabutan mengoperasikan pesawat udara tidak sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat dan disetujui oleh direktur jenderal. pemegang sertifikat aoc oc, amo dan atu| hari hari hari hari ato yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan dalam bentuk rencana tindak lanjut collective action plan cap). pemegang sertifikat aoc oc, amo dan atu| hari hari hari hari ato yang terkait dengan kegiatan keamanan penerbanganmenteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi salipgsesesuai dengan aslinya naro hukum yan rei rahayu pembirier prairie muda iv c) gigaton2no3cpada ruas tol wilayah jakarta dan bekasi selama pelaksanaan asian games tahun perlu dilakukan pengaturan waktu operasi mobile.n untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran selama pelaksanaan asian games tahun wilayah jakarta dan bekasi dilakukan pengaturan arus lalu lintas ruas tol. pengaturan sebagaimana dimaksud pada berupa pembatasan waktu operasi mobil barang pada tanggal agustus sampai dengan tanggal september dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib. ruas tol sebagaimana dimaksud pada meliputi: cawang timang pluit, timang kembangan, pluit tanjung priok, cawang tanjung priok, cawang tmii, dan cawang kunir. mobil barang sebagaimana dimaksud pada diberlakukan untuk mobil barang golongan iii, golongan dan golongan pembatasan waktu operas: cc. hantaran pos dan uang, pangan pokok terdiri atas: beras: terigu: jagung, gula, s5. sayur dan buah buahan, daging, ikan, minyak sayur, . susu: telur, garam, kedelai, bawang merah, cabe: dan daging ayam ras. pembatasan waktu operasi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan dengan rambu lalu lintas. rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada dipasang oleh badan usaha bidang jalan tol bersama dengan direktorat jenderal perhubungan daratorganisasi pengusaha nasional angkutan bermotor jalan serta asosiasi pengusaha truk indonesia partido) wajib melakukan sosialisasi peraturan menteri ini. pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dikenakan sanksi sesuai dengan undang undang nomor tahun tentle aoj) h., sh, dess itibire yama muda iv e) nee |
rtdalam penggunaan kapal asingubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l)c.(l). ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:limlimarepublik indonesiaaslinya kepala bir dankspenyedia barang jasdan kelancaran kegiatan pengadaan barang jasa lingkungan kementerian perhubungan yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang jasa, perlu adanya persyaratan tambahan bagi calon penyedia barang jasautuskan: bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud denganacuan dalam menilai kualifikasi calon penyedia barang jasuntuk pengadaan barang jasa lingkungan kementerian perhubungan ,bulsebelum memutuskan pemenang, agar kelompok kerja ulp melakukan pengecekan terhadap persyaratan penyedia barang jasa dalam daftar hitam lopp. bab persyaratan tambahan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi dengan nilai atas rp. (seratus milyar rupiah), disamping kewajiban persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diutamakan memiliki dukungan dan laporan keuangan, sebagai berikut dukungan keuangan dari bank yang dikeluarkan oleh bank yang beroperasi indonesia dengan asset minimal rp. lima puluh triliun rupiah) pada saat surat dukungan keuangan dari bank tersebut dibuat: dan laporan keuangan penyedia barang jasa yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar pada kementerian keuangan, dengan periode sekurang kurangnya (dua) tahun terakhir, dengan opini wajar tanpa pengecualian dan memiliki total aset minimal rp. dua ratus lima puluh milyar rupiah) dalam (dua) tahun berturut turut. persyaratan tambahan sebagaimana tersebut pada apabila dimasukkan dalam dokumen pelelangan, agar diumumkan pada saat penjelasan aanwidzing). bab ketentuan lain lain pejabat pembuat komitmen menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa setelah mendapat persetujuan pejabat eselon unit teknis terkait. pejabat eselon unit teknis terkait, sebagaimana dimaksud pada memberikan persetujuan atau penolakan selambat lambatnya dalam jangka waktu (empat belas) hari kerja. bab viii ketentuan peralihan proses pemilihan penyedia barang jasa yang sedang dilaksanakan sepenyedia barang jasa lingkungan kementerian perhubungan dan pendampingan terhadap proses pemilihan penyedia barang j1g, dan kln sri lestari rahayu pembina tingkat (iv b) nipbahwa dengan telah ditetapkannydan atas, perlu dibuatkeputusan walikoasisten pemerintahan,: keputus bab ketentuan umum dalam peraturan walikota inisekretaris daerah, adalah sekretarisskpd atau utd,,t, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. unit layanan pengadaan secara elektronik ulp lpse) adalah unit kerjaebusistematika (l)imekanisme pencairan pembayaran kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang jasa.laksanaan pengadaan barang jasanandatanganan kontrak, pembayaran uang muka prestasi dan pekerjaan, jaminan, adenium,isal manual placenta). pasca persalinan jasa pemasangan alat kontrasepsi kb) iud dan implant, suntik. pemasangan komplikasi pasca persalinan. transport rujukan besaran tarif pelayanan program jamkesmasbesaran tarif pelayanan program jampersal sebagaimana dimaksud huruf tercantum pada lampiran peraturan ini.jasa pelayanan pertolongan persalinan dibayarkan sebesar dari pendapatan program jampersal. cc. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufnyatakan tidak berlaku.desember tarif pelayanan program jaminan persalinan (jampersal) jenis pelayanan tarif rp) jumlah rp) pemeriksaan kehamilan kali anc) persalinan normal pelayanan ibu nifas dan bayi kali baru lahir pelayanan pra rujukan pada kali komplikasi kebidanan dan neonatal pelayanan penanganan kali perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginaman dengan tindakan emergency dasaruntuk kali sesuaitarif hanya bayi baru lahir sakit rawat inap dilakukan puskesmas pada perawatan puskesmas yang berlaku perawatan pelayanan tindakan pasca kali persalinan (misal manual plasenta) pasca persalinan: jasa pemasangan alat kali kontrasepsi kb): iud dan implant. suntik penanganan komplikasi kali pasca persalinan transport rujukan setiap besaran kali biaya pp)dinas padaalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan utd pengawasan bangunan adalah utd pengawasan bangunan pada dinas tata kota kota bekasi;kebakaran; utd pendapatan adalah utd pendapatan pada dinas pendapatan daerah kota bekasi. ketentuan bagian keenam belas dan dan diubah, sehingga keseluruhan bagian keenam belas dan dan berbunyi sebagai berikut bagian keenam belas utd pengawasan bangunan pada dinas tata kotaawasan bangunyanan, pendataan, pengelolaan, penertiban dan penataan serta pengawasan bangunanbangunan; melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan fisik bangunan;; melaksanakan penertiban secara berkala; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban dan pembongkaran bangunan; melaksanakan pembongkaran bangunan; mengelola dan menyusun data bangunan; membantu dan mengarahkan menerangkan proses perijinan;;an diubah, sehingga keseluruhan bagian ketujuh belas dan dan berbunyi sebagai berikut bagian ketujuh belas utd pengelola rumah susun sederhana sewa rusunawa) pada dinas bangunan dan kebakar rumah susun sederhana sewa;; melaksanakan pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan serta bangunan dan instalasinya; menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan yang bersifat operasional dan teknis; menyiapkan bahan penyusunan anggaran untuk kegiatan pengelolaan rumah susun sederhana sewa;;;; menyiapkan bahan dan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya. ketentuan bagian ketiga puluh dua dan dan diubah, sehingga keseluruhan bagian ketiga puluh dua dan dan berbunyi sebagai berikut bagian ketiga puluh dua utd pendapatan pada dinas pendapatan daerahdapattoran hasil tagihan pajak daerah; mengendalikan dan mengadministrasikan penggunaan tanda bukti pembayaran pajak;;;;; melakukan pengecekan pembukuan wajib pajak secara berkala; melakukan verifikasi dan pencocokan data kebenaran pembayaran pajak daerah wajib pajak; melakukan pencocokan data wajib pajak meliputi omset penjualan, speed, ssd dan skpd; melakukan penagihan pajak harian;;; membuat daftar speed dan mengisi kartu data; menyampaikan kartu nomor pokok wajib pajak daerah ppd); menghimpun, menyusun dan mendistribusikan skpd, skpd, skpd, skpd dan std kepada wajib pajak; membuat laporan mingguan realisasi hasil penagihan pajak daerah;; melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas bendahara pembantu penerimn.memperhatikan keputusan pimpinan dprd kota bekasi nomor kep. o1l dprd tentang persetuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah: berita acara persetujuan bersama antara walikota bekasi dan pimpinan dprd nomor ba903 bukan dan nomor ba dprd tentang rancangan peraturan daerah tentang rancangrp. tidak langsung |
berita daerah kota bekasi nomor seri peraturan walikota bekasi nomor o1.aalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pendapatan daerah sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), dipandang perlu untuk meninjau kembali, memutuskan menetapkan peraturan walikota bekasi tentang perubahan peraturan walikota bekasi nomor 08a diubah sebagai berikut ketentuan huruf diubah sehingga secara keseluruhan huruf berbunyi sebagai berikutdan huruf lampiran xxxiv diubahce) nomor seri peraturan walikota bekasi nomor tahunmerujuk pada visi, misi dan pemerintah kota bekasi dalam rangka memenuhi pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin, dipandang perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin rsud kota bekasi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf tentang tata cara pelaksana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin rsudasien tahanan kepolisian. surat pengantar dari kepolisian. pasien tahanan kejaksaan. surat pengantar dari kejaksaan. prosedur pelayanan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. peserta kartu".. konsultasi medi, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.. operasi sedang, besar dan khusus. pelayanan rehabilitasi medis.. persalinan dengan risiko tinggi dan penyulut pone). pelayanan pemulasaraan jenazahahanan kejaksaan dan pasien terlantar rsud. biaya pelayanan kesehatan peserta kartubesarannya iur biaya atau dibebaskan dari iur biaya diberikan berdasarkan kajian oleh panitia pelaksana kegiatan penggantian pelayanan keluarga miskin pada rsud kota bekasipanitia pelaksana kegiatan penggantian pelayanan keluarga miskin pada rsud kota bekasi.panitia pelaksana kegiatan penggantian pelayanan keluarga miskin pada rsud kota bekasi luar peserta bpjs kota bekasi. tata cara pengajuan klaim rawat jalan berkas bukti pelayanan pasien dikumpulkan per poliklinik, diserahkanserta berkas dokumen pasien diverifikasi oleh verifikator independent. petugas klaim mengajukan klaim minimal setiap,rawat inap pasien yang akan pulang berkasnya diverifikasi bagian tim klaim panitia pelaksana yang ditunjuk). khusus pasien skt. dikenakan iur biaya, berkas yang sudah diverifikasi dibawa kasir rawat inap untuk melakukan iur bayar. berkas selain skt langsung diserahkan tim klaim. berkas pada huruf oleh kasir diserahkan kembalitersebut verifikasi oleh verifikator independent. petugas klaim mengajukan klaim minimalvi. monitoring dan evaluasi monitoring pelaksanadilaksanakan oleh subang. anggaran dan mobilisasi dana serta bidang pelayanan medik dengan beberapa cara, diantaranya laporan bulanan kegiatanggaranrhal pelayanan kesehatan rsud kota bekasibpj: memperhatikan:1xii tanggal desember tentang pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin rsud kota bekasi. memutuskan menetapkan peraturan walikotatidak mempunyai keluarga dan identitasnya tidak ada. pasien warga binaan pemasyarakatan lapas adalah pasienpasien tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan adalah pasien yang dikirim atau diantar dari kepolisian atau kejaksaanpanitia pelaksana kegiatan penggantian pelayanan keluarga miskin adalah panitia yang bertugas melakukan verifikasi pelayanan medik dan kelengkapan administrasi serta pengendalian biaya. petugas verifikator independent rsud adalah petugas yang diangkat dan ditetapkan oleh direktur rsud kota bekasi yang bertugas melakukan penilaian laik bayar untuk pasie dan pasien terlantar. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkan peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi panitia pelaksana kegiatan penggantian pelayanan keluarga miskin, tim verifikator indentt miskin. tujuan ditetapkan peraturan walikota ini adalah. bab sumber dan, besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskinsehaditetapkan tanpa biayarsud kota bekasi dibentuk panitia pelaksana kegiatan penggantian pelayanan keluarga miskin serta petugasperaturan walikota bekasi nomor tahuntata carasehat peserta kartusehat. kartumendapatkan surat pengantar dari rt rw yang ditujukan kelurahan |
berita daerah kota bekasi nomor seri peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang penerapan pedoman sistem akuntansi pada badan layanan umum daerahdan mencapai pendapatan asli daerah rumah sakit umum daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dipandang perlu menetapkan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah kota bekasi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan pada rumah sakit umumviii tentang perubahan ketig; berita acara hasil rapat nomor rsud xii tanggal desember tentang kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah kota bekasi. memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang penetapan pedoman sistem akuntansi pada badan layanan umum daerahjabat pengelola rsud adalah pemimpin blue yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rsud kota bekasi yang terdiri dari unsur pemimpin, pejabat teknis dan pejabat keuangan. direktur adalah direktur rsud kota bekasiyang diakui sebagai penambahlanja blue rsud adalah kewajiban blue rsud yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. surplus anggaran blue rsud adalah selisih lebih antara pendapatan blue rsud dengan belanja blue rsud. defisit anggaran blue adalah selisih kurang antara pendapatan blue rsud dengan belanja blue rsuiari peraturan walikota ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kota bekasi. tujuan dari peraturan walikota iniota bekasekasi dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. blue rsud kota bekasbekasblue rsud kota bekasekaekasbekasiekasi;setiap triwulan blue rsud kota bekasbekasekasota bekasi melakukan konversi dari laporan keuangan versi sak dalam laporan keuangan versi sapal nomor seri: peraturan walikota bekasi, peraturan daerah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja kota bekasi lembar daerah kota bekasi tahun seri djskpd dan batas ganti uang persediaan tahun anggaran memutuskan: menetapkan peraturan walikotainetapan besaran uang persediaan satuan kerja perangkat daerah pada pelaksanaan apbd tahun anggaran besaran nama skpd uang persediaan (up) rp) jumlah: dinas pendidikan dinas bangunan dan permukiman dinas bina marga dan tata air dinas kebersihan dinas pemuda olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan dinas pendapatan daerah dinas pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum dinas perekonomian rakyat dinas perhubungan dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi dinas tenaga kerja dinas kependudukan dan catatan sipil inspektorat kota satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat rumah sakit umum daerah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sekretariat daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah badan perencanaan pembangunan daerah badan pengelolaan lingkungan hidup badan kepegawaian daerah besaran nama skpd uang persediaan (up) rp) badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana badan kesatuan bangsa dan politik badan perpustakaan dan arsip daerah badan pelayanan perizinan terpadu badan penanggulangan bencana daerah kantor pemberdayaan masyarakat kantor pemadam kebakaran kecamatan bekasi timur kecamatan bekasi barat kecamatan bekasi utara kecamatan bekasi selatan kecamatan pondokgede kecamatan bantargebang kecamatan rawalumbu kecamatan mustikajaya kecamatan pondokmelatewan perwakilan rakyat daerah kota bekasi nomor kep. dprd, berita acara persetujuan bersama antara wali kota bekasi dan pimpinan dprd nomor dan nomor ba setwan tentang persetujuan rancangan peraturan daerah tentangtnnnygnnng nomor seri peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang tata cara penyaluran beras miskin kota bekasi tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasi,erta dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penyaluran beras raskin kota bekasi tahun anggaran perlu dibuat tata cara penyaluran beras raskin kota bekasberas miskiterbang dan tim kesejahteraan sosial kecamatan task). tim koordinasi raskin kecamatan menunjuk (satu) orang pengelola raskin kecamatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan program raskin. bagian ketiga timnunjuk pelaksana distribusi kelurahan. pelaksana distribusi raskin kelurahan berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada lurah. pelaksana distribusi raskin kelurahan mempunyai tugas memverifikasi data rts pm,kelurahan mempunyai fungsi memverifikasi data rts pm name address, pemeriksaan dan penerimaan penolakan raskin dari perum bulog td, cc. menerima dan menyalurkan raskin kepada rts pm yang terdapat dalam dpm tb, penerimaan htr dari riselambat lambatnya (tujuh) hari setelah berita acara serah terima bast) ditandatangani atau raskin diterima, bukti setor dilengkapi dengan nama kelurahan dan kecamatan, serta alokasi bulan penyetoran: melaporkan bukti setoran bank asli kepada tim raskin kecamatan setiap pembayaran selanjutnya fax perum bulog subdiv karawang atau mengirimkan bagian bina terbang setda serta perum bulog menerbitkan akuntansi sebagai bukti pembayaranoleh petugas yang telah ditetapkan sebagai pengelola raskin kelurahan yang bersangkutan, membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model daftar penerima manfaat dpm) dan (dpm) dan melaporkan tim koordinasi raskigian pertama perencanaan kebijakan penetapan rts pm yang berhak mendapatketbataskelurahan tahun kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat serta rumah tangga hasil pemutakhiran dpm oleh musket dengan pagu kota bekasi sebanyak rts pmwalikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran melalui musket atau muscat. hasil validasi dan perubahan data rts pm melalui musket dilaporkan kepada tim koordinasi kota melalui tim koordinasi raskin kecamatan untuk disahkan oleh walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. rts pm raskin ditandai dengan kepemilikan kartu raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jumlah rts pm yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. penetapan td,: lokasi bertempat kelurahan. b.lokasi dapat tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kota dan perum bulog. penetapan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara kelurahan dengan rts pm setempat. bagian kedua kebijakan penganggaran anggaran subsidi raskin disediakan dalam apbn tahun biaya operasional penyelenggaraan program raskin kota bekasi dianggarkan dalam apbd tahun anggaran biaya penyelenggaraan program raskin kota sebagaimana dimaksud diantaranya untuk biaya honorarium tim koordinasi kota, tim koordinasi kecamatan, tim koordinasi kelurahan, rapat sosialisasi, rapat koordinasi, perjalanan dinas tim koordinasi tingkat kota, pemberian reward dan biaya operasional lainnya yang dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan dpa) pada kegiatan pengendalian penyaluran beras, anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bekasi tahun . bab mekanisme pelaksanaan bagian pertama penetapan pagu penetapan pagu raskin merupakan besaran jumlah rumah tangga sasaran yang menerima raskin pada tahun atau jumlah besaran yang dialokasikan untuk rts pm raskin kota bekaota ditetapkan oleh gubernur. pemerintah daerahyang didanai oleh apbd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pagu raskin untuk setiap kecamatan dan kelurahan kota bekasi ditetapkan oleh walikota. pagu raskin kecamatan tetapkan oleh camat selanjutnya laporkan kepada walikota bekasi. pagu raskin kelurahan ditetapkan oleh lurah selanjutnya laporkan kepada walikota bekasibagian kedua perubahan dpmket untuk memperbaharui daftar penerima manfaat, yaitu:anggota rumah tangga art) tanpa mengubah nama dalam dpm: cc. rts pm raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat luar kelurahansebagaimana dimaksud huruf diprioritaskan kepada rumah tanggaberita daerah kota bekasi nomor seri peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah (api) kota bekasi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasiota bekasi yang mempunyai tugas pokok membantu walikota;; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan maka kode etik auditor lingkungan inspektorat kota bekasi sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan walikota nomor tahun tentang kode etik auditor lingkungan badan pengawas daerah kota bekasi, dipandang perlu dilakukan perubahana,b dan serta untuk terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, perlu menetapkan kode etik aparat pengawasan intertahun tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota bekasisimpulan hasil rapat nominasi pengawasan daerah badan pengawasan daerah jawa barat tahun tanggal mambangmemutuskan: menetapkan peraturan walikota bekasi tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah (api) kota bekasiekasi; inspektorat adalah inspektorat kota bekasi; inspektur adalah kepala inspektorat kota bekasi;;;; audit adalah obyek yang diaudit diperiksa;ota bekasi yang senantiasa harus dipatuhi oleh para auditor dan pns yang diberi tugas oleh api; atribut adalah tanda tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan auditor dan pns tertentuuditor secara berkelanjutan; mewujudkan budaya etis dalam profesi api;;; menumbuhkan kepercayaan diri auditor dan pns tertentu dalam melaksanakan tugas audit;lingkungan inspektorat ini berlaku untuk auditor sebagaimana dimaksud pada angka peraturan ini; pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada angka peraturan ini. bab kode etik bagian kesatu prinsip dan aturan perilaku auditor dan pns tertentu wajib; menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;;;; terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;an ini, maka auditor dan pns tertentu dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan pakaian sbbboleh berkerudung jilbab,ota bekasan inspektur kota bekasi dapat membentuk badan kehormatan profesi. badan kehormatan sebagaiman: menyalahgunakan kewenangannya; melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum; melakukan pemeriksaan terhadap hal hal yang tidak sesuai dengan;walikota nomor tahun tentang kode etik auditor lingkungan badan pengawaskepala kantor pemberdayaan masyarakat sekretaris kasual tata usaha kantor pemberdayaan masyarakat bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi kepala bagian hukum kepala bagian bina ekonomi pembangunan dan ketahanan pangan unsur badan perencanaan dan pembangunan daerah. unsur kantor pemberdayaan masyakat kasi terbang kecamatan se kota bekasi kasi terbang kelurahan se kota bekasi bidang administrasi dan verifikasi proposal unsur badan pengelola keuangan dan aset daerah unsur dinas bina marga dan tata air unsur dinas bangunan dan pemukiman unsur kantor pemberdayaan masyarakat unsur f bkm kota.: merumuskan dan menyepakati kriteria kegiatan p3bk, .melakukan koordinasi lintas sektoral terkait usulan yang diajukan bkm lkpelaksana,viiilatihan lpm, bkm:enam puluh juta rupiah): stimulan bop: rp. (empat puluhtanadaerahjanuari format kupu tuan walikota bekasi keputusan walikota bekasi nomor tentangncer. dst memutuskan: menetapkan kedua dst ditetapkan bekasi pada tanggal walikota bekasi, rahmat effendi tembusan yt. jml harga jml rp) diperiksa dan disetujui oleh dibuat oleh dinas bangunan dan permukiman ketua ksm .ooc.januari pekerjaan penggunaan rencana anggaran biaya (rab) penggunaan dana hibah pnp sumber dana hibah pemkot bekasi sumber dana lain rincian jumlah total bekasi, ketua panitia ketua organisasi penyusun rab bendahara pejabat teknisjanuari pemerintah kota bekasi kop skpd merabukti pengesahan berbadan hukum demikian nota ini kami sampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya. kepala skpd niprjanjian hibah nomor tahun antara pemerintah kota bekasi dengan (penerima hibah) pada hari ini , (oo.diisierita acara serah terima hibah nomor ppidjanuarijanuarisurat permohonan pencairan6januari memutuskan:unsur masyarakat wilayahnya,rehabilitasi rumah tidak layak huni: kebersihan, keindahan dan ketertibanpembuatan biopori dan pembuatan sumur borvii |
berita daerah kota bekasi al) nomor seri: peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang pelayanan informasi melalui short message service (sms) centerlayanan informasi yang mudah akses oleh masyarakat, terutama melalui media komunikasi seluler handphone), bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi sebagaimana tersebut pada butir berjalan sesuai dengan aturan, maka dipandang perlu adanya aturan dalam pendayagunaan layanan sms center yang terintegrasi dengan website resmi pemerintah kota bekasi bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan dipandang perlu menetapkan peraturan walikota bekasi tentang pelayanan informasi melalui short message service sms) centagan organisasi sekretariat sms center administratoralur kerja mekanisme pelayanan informasi sms center user terima walikota, wakil sms walikota, sekretaris notifikasi daerah, para asisten kirim sms aplikasi daerah pimpinan sekretaris kirim bagian dan terima sms jawaban camat sekretaris melalui camat) web mobile2014pimpinan dprd kota bekasi nomor dprd xii tanggal desember tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kota bekasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bekasi tahun anggaran berita acara persetujuan bersama antara walikota bekasi dan pimpinan dprd nomor kepler bukan xi dan nomor ba dprd xii tanggal desembern,kedua |
salinan tang yaabiaya perjalanan dinas pemerintah kota samarinda dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota samarinda, menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan presiden nomor tahun tentang standar harga satuan regional perlu dilakukan perubahan standar biaya satuan perjalanan dinas dirjalanan dinasmemutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang standar biaya perjalanan dinas pemerintah kota samarinda. standar biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran biaya perjalanan dinas pemerintah kota samarinda. dalam perencada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka keputusan walikota nomor hk ks ix tentang standar biaya dan petunjuk teknis perjalanan dinas, dan keputusan walikota nomor hk ks i1 tentang perubahan atas keputusan walikota nomor hk ks ix tentang standar biaya dan petunjuk teknis perjalanan dinas,an serta masyarakat dalam pencegahan dini penanggulangan kebakaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota samarinda, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hurufbahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dinimadam kebakaran yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pemadam kebakaran kota samarinda. kepala dinas adalah kepala dinas pemadam kebakaran kota samarinda. camat adalah camat wilayah kota samarinda. lurah adalah lurah wilayah kota samarinddinas. lingkungan adalah daerah permukiman, rumah susun sederhana dan pasar tradisional. kampung pencegahan dini bencana kebakaran berbasis masyarakat yang selanjutnya disebut kampung cegah dini beken sikat adalah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. peraturan walikota bermaksudkampung pencegahan dini bencana kebakaran berbasis masyarakat. peraturan walikota bertujuan agar peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dini bencana kebakaran berbasis masyarakat dapat lebih berperan dalam mewujudkan kesiapsiagaan pemberdayaan masyarakat dalam mendeteksi, mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sejak dini. bab pembentukan pada setiap lingkungan daerah dapat dibentuk kampung cegah dini beken sikat. kampung cegah dini beken sikat sebagaimana dimaksud pada terbagi atas kampung cegah dini beken sikat tingkat kelurahan, dan atau kampung cegah dini beken sikat tingkat rt. pembentukan kampung cegah dini beken sikat melalui dinas, camat dan lurah. mekanisme pembentukan kampung cegah dini beken sikat sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut ketua mengusulkan nama calon anggota kampung cegah dini beken sikat kepada lurah, dan lurah menetapkan anggota kampung cegah dini beken sikat dengan surat keputusan dan menyampaikan keputusan penetapan kampung cegah dini beken sikat kepada camat dan kepala dinas. bab iii keanggotaan anggota kampung cegah dini beken sikat terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal dan kelurahan setempat. untuk dapat menjadi anggota kampung cegah dini beken sikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki cacat pada anggota tubuh, dan berusia paling rendah (delapan belas) tahun dan paling tinggi (lima puluh) tahun. jumlah anggota kampung cegah dini beken sikat sebanyak (enam) orang. anggota kampung cegah dini beken sikat dipimpin oleh ketua melalui pemilihan warga kelurahan setempat. dalam hal anggota kampung cegah dini beken sikat tingkat dipimpin langsung oleh ketua rt, ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diabaikan. bab tugas dan fungsi tugas dan fungsi anggota kampung cegah dini beken sikat meliputi: melakukan koordinasi dengan lurah setempat, lembaga pemberdayaan masyarakat setempat dan dinas, membantu dinas dalam melaksanakan penyuluhan, pencegahan kebakaran dan penyelamatan wilayah setempat: membantu masyarakat lingkungannya mendeteksi faktor faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya kebakaran, membantu dinas dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran lingkungannya, membantu dinas dalampertama pada korban kebakaran lingkungannya, dan membantu dalam menyiapkan laporan kebakaran lingkungannya.dapat dibantu oleh relawan kebakaran lainnya. (dijadikanberpedoman pada prosedur tetap pratap) yang ditetapkan oleh dinas. bab pembinaan lurah bertanggung jawab dalam pembinaan anggota kampung cegah dini beken sikat. dinas bertanggung jawab dalam hal pembinaan kemampuan teknis anggota kampung cegah dini beken sikat. lurah selaku pembina kampung cegah dini beken sikat sebagaimana dimaksud pada mendorong berfungsinya kampung cegah dini beken sikat wilayah kelurahan masing masing, dengan melalui program kegiatan membantu meningkatkan sdm anggota kampung cegah dini beken sikat dalam pencegahan dini penanggulangan kebakaran, membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana kampung cegah dini beken sikat: melakukan pengawasan terhadap anggota kampung cegah dini beken sikat dalam melaksanakkampung cegah dini beken sikat. bab vii pembiayaan pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana kampung cegah dini beken sikat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. dalam hal pembiayaan dilakukan melalui swadaya masyarakat, maka mekanisme pembiayaannya diserahkan sepenuhnya kepada warga atau masyarakat setempat melalui musyawarah tingkat dan kelurahan. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan dilakukan oleh dinas, kecamatan dan kelurahan. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan secara berkala setiap (enam) bulan sekali dan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhtransaksi non tunai belanja daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota samarindatransaksi non tunaiwalikota tentang petunjuk teknis transaksi non tunai. pejabat pelaksana teknis kegiatanitetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai acuan bagi skpd dalam melaksanakan transaksi pembayaran belanja secara non tunai. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah. petunjuk teknis transaksi non tunai belanja daerah dalam peraturan walikota ini mencakup jenis jenis belanja non tunai dan tata cara pembayaran non tunai melalui mekanisme gaji dan tunjangan, uang persediaan. bab jenis jenis belanja non tunai mekanisme pembayaran belanja secara non tunai meliputi pembayaran untuk belanja yang sumber pendanaannya diterima melalui rekening kas umum daerah. jenis jenis belanja yang menggunakan mekanisme pembayaran secara non tunai, meliputi belanja tidak langsung terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan partai politik): dan belanja tidak terduga. belanja langsung belanja pegawai honorarium pns, dan honorarium pegawai honorer tidak tetap. belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransibeasiswa pendidikan pns, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, biaya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns non pns, oo. belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja inventaris kantor, belanja jasa pelayanan masyarakat, belanja narasumber tenaga ahli, dan honorarium non pegawai. belanja modal jenis belanja non tunai sebagaimana dimaksud pada angka huruf dapat dilakukan pembayaran secara tunai berdasarkan keputusan kepala skpd, untuk rincian obyek sebagai berikut belanja bahan habis pakai belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas, dan belanja pengisian tabung pemadam kebakaran. belanja jasa kantor belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja kawat faksimili internet, belanja paket pengiriman, belanja jasa transaksi keuangan, belanja jasa pemeliharaan gedung kantor khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan, belanja jasa pemeliharaan rumah dinas khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan, dan belanja jasa pemeliharaan bangunan bukan gedung khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan, belanja pemeliharaan khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan belanja narasumber tenaga ahli belanja tenaga ahli non pns, instruktur non pns, belanja dewan juri praktisi praktisi non gelar, jasa tenaga ahli instruktur narasumber fasilitator praktisi non pns, belanja petugas lapangan wasit asisten wasit, belanja tenaga ahli lainnya (keahlian dan keterampilan tertentu), dan belanja transportasi dan akomodasi untuk peserta sosialisasi dari unsur masyarakat. jenis belanja non tunai sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilakukan pembayaran secara tunai khusus untuk belanja barang inventaris kantor dan belanja modal untuk nilai paling tinggi rp. (sepuluh juta rupiah) per transaksi per hari,dan belanja narasumber tenaga ahli khusus untuk belanja narasumber non pns. belanja pada sekolah dasar negeri meliputi belanja bahan habis pakai, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, dan belanja jasa pelayanan masyarakat. pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan pada penyedia barang yang tidak dapat menerima pembayaran secara transfer melalui mekanisme pembelian pembayaran langsung. keputusan kepala skpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada inspektorat dan asisten sesuai bidang tugasnya. pembayaran secara non tunai belanja sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan untuk pengeluaran belanja penanganan darurat bencana. bab iii tata cara pembayaran secara non tunai berdasarkan daftar gaji dan daftar penerima tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran gaji dan tunjangan. pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mentransfer langsung rekening masing masing pegawai. kelengkapan surat pertanggungjawaban spj) untuk pembayaran gaji dan tunjangan, diantaranya: daftar gaji pegawai negeri sipil, dan daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. pembayaran belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui mekanisme uang persediaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan kwitansi bukti pembelian bukti pembayaran yang diserahkan oleh ppt. berdasarkan kwitansi bukti pembelian bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada penerima yang terdiri dari perorangan atau penyedia barang dan jasa. pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mentransfer langsung rekening penerima. kelengkapan spj belanja barang dan jasa dan belanja modal, antara lain berupa kwitansi dan atau bukti pembelian, faktur pajak dan atau e billing, dan bukti lainnya yang dipersyaratkan. pembayaran secara non tunai untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: semua belanja perjalanan dinas dalam daerah dilakukan secara non tunai sesuai dengan surat perintah tugas yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenangbendahara pengeluaran melakukan pembayaran setelah aparatur memberikan pertanggungjawaban (reimburse penggantian): pertanggungjawaban (reimburse penggantian) diserahkan kepada ppt paling lambat (dua) hari diberikanpembayaran secara non tunai untuk belanja perjalanan dinas luar daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: semua belanja perjalanan dinas luar daerah dilakukan secara non tunai sesuai dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dan surat nota dinas pengajuan pencairan dana dari pejabat pengelola kegiatanpembayaran secara non tunai dari uang persediaan yang ada rekening bendahara pengeluaran melalui mekanisme uang muka operasional, uang muka operasional dapat diberikan kepada aparatur sebagai pembayaran dimuka belanja perjalanan dinas sesuai standar biaya masukan sbm), surat pertanggungjawaban spj) dari uang muka operasional yang diberikan kepada aparatur diserahkan kepada ppt paling lambat (dua) hari kerjadiberikan, jika ada kelebihan uang muka operasional, aparatur wajib mengembalikan rekening bendahara pengeluaran paling lambat (dua) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesaibablaksanaan transaksi non tunai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif,efisien dan transpa 198an21mn3dana pembangunan fisik dan non fisik kelurahan bagi rukun nomor tahunperaturan walikota cirebon (lpm) dan bantuan bagi karang taruna kelurahan yang memadai sehingga dapat nomor tahun, non fisik kelurahan bagi rukun warga (rw), bantuan operasional rukun warga (rw), bantuan paha untuk tertib dan gencarnya pelaksanaan rukun tetangga (rt), bantuan sosial organisasi aan saba pak lainnya bagi lembaga pemberdayaan masyarakat java mene nara pak lpm) dan karang taruna kelurahan lingkungan kai kanak 'sik pemerintah kota cirebon tahunwalikota cirebon, pemberdayaan masyarakat lpm) dan karang taruna kelurahan lingkungan pemerintah kota cirebon tahun yang ditetapkan menimbang: maka wan angan dayan dengan peraturan walikota cirebon, hana bukan knee abare dal hanan mengingat undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaran negara republik antara lain peningkatan kemampuan indonesia tahun nomor tambahan masyarakat, pemantapan kelembagaan serta lembaran negara republik indonesia peningkatan pelayanan masyarakat, nomor peraturan daerah nomor tahun undang undang nomor tahun tentang tentang lembaga teknis daerah, satuan polisi pemerintahan daerah lembaran negara pamong praja dan kantor pelayanan perijinan republik indonesia tahun nomor terpadu pada pemerintah kota cirebon tambahan lembaran negara republik lembaran daerah kota cirebon tahun indonesia nomor sebagaimana telah nomor tambahan lembaran daerah kota beberapa kali diubah terakhir dengan undang cirebon nomor seri d): undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor peraturan daerah nomor tahun tahun tentang pemerintahan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan lembaran negara republik indonesia tahun daerah lembaran daerah kota cirebon nomor tambahan lembaran negara tahun nomor seri a), republik indonesia nomor peraturan daerah nomor tahun undang undang nomor tahun tentang tentang pedoman pembentukan lembaga perimbangan keuangan antara pemerintah kemasyarakatan kelurahan kota cirebon pusat dan pemerintahan daerah lembaran lembaran daerah kota cirebon tahun negara republik indonesia tahun nomor nomor seri d), tambahan lembaran negara republik peraturan daerah nomor tahun indonesia nomor tentang anggaran pendapatan dan belanja peraturan pemerintah nomor tahun daerah kota cirebon tahun anggaran tentang pedoman pengelolaan keuangan lembaran daerah kota cirebon tahun daerah lembaran negara republik indonesia nomor seri a): tahun nomor tambahan lembaran peraturan walikota nomor tahun negara republik indonesia nomor tentang organisasi dan tata kerja badan peraturan menteri dalam negari nomor pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan tahun tentang pedoman pengelolaan perempuan dan keluarga berencana kota keuangan daerah sebagaimana telah diubah cirebon berita daerah kota cirebon tahun dengan peraturan menteri dalam negari nomor nomor tahun tentang perubahan atas peraturan walikotagolahan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan keuangan daerah: sosial, bantuan keuangan berita daerah kota cirebon tahun nomor bendahara bendahara mencatat uang yang dikembalikan dalam buku seksi pelaksana dipilih dalam musyawarah anggaran, masyarakat mempertanggungjawabkan uang yang diterima dari tim pelaksana mempunyai tugas ketua yang bersangkutan untuk digulirkan kembali melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pada warga lainnya yang membutuhkan. proposal, dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan bergulir secara berkala setiap bulannya kepada pelaksanaan kegiatan mempertanggungjawabkan ketua dengan tembusan kepada lurah dan kepala badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kegiatan non fisik perempuan dan keluarga berencana kota cirebon. kegiatan non fisik diarahkan pada pemberdayaan bab iii ekonomi masyarakat yaitu untuk membantu ekonomi pelaksanaan kegiatan keluarga yang tidak mampu dari warga yang bersangkutan melalui modal bergulir. untuk kegiatan sumber dana fisik fisik seluruh tersebut dibentuk tim pengelolaan dengan susunan bantuan pembangunan risk gan non fisik kelurahan sebagai berikut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran pada pos belanja penanggung jawab ketua bantuan keuangan kepala desa dengan kode rekening yaitu belanja bantuan ketua dipilih dalam musyawarah keuangan kepada pemerintah kelurahan, dengan masyarakat nomenklatur bantuan pembangunan fisik dan non fisik dinilai kelurahan untuk masing masing sebesar sekretaris tum musyawarah (lima belas juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar rp. (tiga milyar tujuh ratus lima juta bendahara dipilih dalam musyawarah rupiah), bantuan operasional untuk masing masyarakat masing sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya sebesar rp. (enam anggota dipilih dalam musyawarah ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), bantuan masyarakat untuk masing masing sebesar rp. (tujuh tus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya sebesar tim pengelola mempunyai tugas mencatat penerimaan dan pengeluaran uang dalam rp. (satu milyar tujuh belas juta rupiah), buku kas: bantuan karang taruna kelurahan untuk masing masing rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) mencatat para peminjam dalam buku daftar pinjaman: jumlah seluruhnya sebesar rp. (tiga puluh tiga juta rupiah), dan bantuan lpm untuk lpm masing masing sebesar rp. (lima juta rupiah) jumlah administrasi sesuai seluruhnya sebesar rp. (seratus sepuluh juta dengan kebutuhan rupiah). buku administrasi, peruntukan bantuan stempel, papan nama, bantuan fisik dan non fisik lemari buku) . peruntukan bantuan pembangunan fisik dan non fisik pemberdayaan ekonomi dapat dilaksanakan dengan (dua) alternatif bantuan operasional . rp. pembangunan fisik dan non diperuntukan operasional fisik. rp. pengurus . rp. bantuan kelompok pkk bantuan rt. rp. .rannnnnnnnenanannnna diperuntukan operasional administrasi kegiatan pengurus rt. rp. atk) me. ninnnnnnnnn bantuan karang taruna administrasi sesuai kelurahan .voodoo rp. dengan kebutuhan buku administrasi, stempel, diperuntukan operasional pengurus papan nama, lemari karang taruna .oooooooo woo rp. duku) nana. pemberdayaan ekonomi bantuan bagi lembaga pemberdayaan masyarakat . masyarakat lpm) . rp. pembangunan fisik . administrasi kegiatan . rp. pembangunan fisik dan operasional pengurus non fisik .oooooeeennna rp. lpm dan atau administrasi meliputi penggandaan barang bantuan pkk rw. inventaris atk buku buku administrasi kegiatan administrasi . rp. atk) men nnnnnnnnnnn bab bab ill penutup mekanisme pencairan dana proposal ditandatangani oleh ketua dan sekretaris bantuan fisik dan non fisik rw, bantuan operasional diketahui oleh lurah dan camat dan bantuan lurah mengajukan pencairan dana bantuan fisik dan ketua membuat proposal bantuan fisik dan non non fisik kelurahan, bantuan operasional dan fisik dengan sistematika sebagai berikut bantuan ditujukan kepada walikota melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan bab pendahuluan perempuan dan keluarga berencana kota cirebon. latar belakang penyerahan dana bantuan fisik dan non fisik maksud dan tujuan kelurahan, bantuan operasional diberikan dengan cheese tunai dan bantuan secara tunai bank bab kegiatan jabar banten cabang cirebon. berita acara hasil musyawarah l kwitansi penerimaan dana bantuan fisik dan non fisik kelurahan, bantuan operasional dan daftar hadir musyawarah bantuan dibuat rangkap (lima) yang lembar daftar usulan rencana kegiatan dark) pertama dibubuhi materai secukupnya. (t surat pernyataan, bermaterai rp. rencana anggaran belanja rab)dan karang taruna kelurahan susunan panitia kegiatan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan surat pernyataan proposal karang taruna kelurahan membuat proposal dengan sistematika sebagai berikut surat pernyataan penerimaan keuangan) bab pendahuluan contoh kwitansi latar belakang buku kas umum maksud dan tujuan laporan pertanggungjawaban bab kegiatan surat pernyataan bermeterai rp. berita acara hasil musyawarah l ditandatangani oleh ketua dan bendahara masing masing daftar hadir musyawarah badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan daftar usulan rencana kegiatan dark) perempuan dan keluarga berencana kota cirebon mengajukan pencairan bantuan untuk lpm dan karang rencana anggaran belanja rab) (l taruna kelurahan kepada walikota cirebon dengan melengkapi persyaratan: bab iii penutup kwitansi rangkap (lima) asli bermeterai rp. proposal lembaga pemberdayaan masyarakat ditanda ditandatangani oleh bendahara dan kuasa pengguna tangani oleh ketua dan sekretaris lpm, proposal anggaran serta diketahui oleh kepala badan karang taruna kelurahan ditandatangani oleh ketua pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan sekretaris karang taruna kelurahan. perempuan dan keluarga berencana kota cirebon. ketua lpm dan ketua karang taruna kelurahan surat pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh mengajukan pencairan dan bantuan sosial organisasi bendahara dan kuasa pengguna anggaran serta lainnya, bantuan bagi lembaga pemberdayaan diketahui oleh kepala badan pemberdayaan masyarakat lpm) dan karang taruna kelurahan, masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga ditujukan kepada walikota melalui badan berencana kota cirebon bermeterai rp. pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota season cc. nomor rekening pos bantuan badan pemberdayaan diketahui lurah dan camat masing masing. masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota cirebon. penyerahan bantuan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) dan karang taruna kelurahan format kwitansi ,l ,l ,l diberikan dengan cheese tunai bank jabar banten dan tercantum dalam lampiradan karang taruna kelurahan dibuat rangkap (lima) ditanda tangani oleh ketua dan bendahara masing masing lembar pertama dibubuhi materai rp. , . bab pertanggungjawaban keuangan bab sanksi penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek bagi penerima bantuan yang belum dan terlambat pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung mempertanggung jawabkan akan diberikan surat jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi peringatan secara berjenjang oleh penggunaan uang kepada walikota cirebon melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat, kepala badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, sekretaris daerah: dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana walikota. kota cirebon dibuat rangkap (lima) dihampiri dengan bukti bukti pengeluaran, paling lambat (lima belas) bagi penerima bantuan yang tidak bisa mempertanggung hari setelah pelaksanaan kegiatan. jawabkan, maka tidak akan menerima bantuan tahun pembelian barang yang bernilai berikutnya. rp. tanpa materai apabila penerima bantuan tidak bisa mempertanggung jawabkan, maka uang yang diterima agar dikembalikan rp. bermaterai rp. kas daerah. rp. bermaterai rp. periode waktu pengembalian kas daerah selambat kepala badan pemberdayaan masyarakat, lambatnya tanggal desember pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota cirebon menyampaikan laporan pertanggung bagi penerima bantuan rw, rt, lpm dan karang taruna jawaban bantuan fisik dan non fisik kelurahan bagi kelurahan) yang tidak bisa mengembalikan kas daerah, rw, bantuan operasional rw, bantuan rt, bantuan maka sesuai ketentuan yang berlaku akan ditetapkan sosial organisasi lainnya bagi lpm dan karang taruna tuntutan ganti rugi. kelurahan kota cirebon kepada walikota cirebon melalui kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cirebon dengan tembusan disampaikan kepada inspektur kota cirebon kepala bidang akuntansi pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cirebon bab penutuplingkungan pemerintah kota cirebon disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan rt, rw, lpm dan karang taruna) tahun walikota cirebon, ttd, suwardi sekret merah kota cirebon, audiodan karang taruna kelurahan lingkungan pemerintah dan belanja daerah kota cirebon tahun kota cirebon tahun dibebankan pada anggaran anggaran berita daerah kota cirebon pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran tahun nomor dan penumpangnya pada pos bantuan melalui program memutuskan: peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa kegiatan penunjangperaturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. warga (rw), bantuan operasional rukun warga (rw) bantuan rukun agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan tetangga (rt), bantuan sosial pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya organisasi lainnya bagi lembaga dalam berita daerah kota cirebon. pemberdayaan masyarakat (lpm) dan karang taruna kelurahan ditetapkan cirebon lingkungan pemerintah kota cirebon pada tanggal mei tahun walikota cirebon, ttd, petunjuk teknis kegiatan bantuan pembangunan fisik dan non fisik kelurahan bagi rukun suwardilpm) dan diundangkan cirebon karang taruna kelurahan lingkungan pada tanggal mei pemerintah kota cirebon tahun sekret merah kota cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. ata aan, pembiayaan bantuan pembangunan fisik dan (sa non fisik kelurahan bagi rukun warga rw), bantuan operasional rukun warga rw) bantuan rukun tetangga rt), bantuan sosial berita daerah kota cirebon tahun nomor lampiran peraturan walikota cirebon nomor tahun pemantapan lembaga kemasyarakatan kelurahan tanggal mei rw, lpm, pkk dan karang taruna) dalam menunjang kegiatan pembangunan dan sosial ekonomi tentang petunjuk teknis bantuan masyarakat, dan pembangunan fisik dan non fisik kelurahan bagi rukun penguatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah warga (rw), bantuan kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan operasional rukun warga kelurahan terutama rukun tetangga rt) dan rukun rw), bantuan rukun tetangga warga rw). (rt), bantuan sosial organisasi untuk pemantapan kemandirian masyarakat lainnya bagi lembaga tersebut diperlukan ketersediaan sumber daya bagi pemberdayaan masyarakat peningkatan sarana pelayanan masyarakat maupun (lpm) dan karang taruna prasarana dari tingkat dan secara memadai. untuk kelurahan lingkungan itu dalam pelaksanaan pembangunan baik bersifat fisik pemerintah kota cirebon maupun non fisik perlu diberikan alokasi dana pembangunan tahun wilayah rw, operasional rw, bantuan rt, bantuan bab lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) dan bantuan pendahuluan bagi karang taruna kelurahan sebagai salah satu komponen dana pembangunan daerah untuk digunakan latar belakang secara optimal bagi kepentingan pelayanan masyarakat maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang tujuan berdayaguna dan mandiri berbagai upaya telah dilakukan. hal tersebut dikarenakan sasaran pembangunan ditujukan tujuan kegiatan ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, dan mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat agar masyarakat pula yang menjadi pelaku utama dalam lebih aktif dalam menunjang pembangunan fisik dan non pembangunan. fisik lingkungannya: adapun berbagai upaya yang telah dilakukan meningkatkan sarana pelayanan masyarakat pada tersebut antara lain sebagai berikut tingkat dan rt: peningkatan kemampuan masyarakat dalam proses sosial, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun cc. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri mengoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam negeri nomor tahun dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola pembangunan secara mandiri dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pokok mendayagunakan sumber daya lokal dan sumber daya pokok pengelolaan keuangan daerah, pembangunan secara optimal, peraturan daerah nomor tahun tentang meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelurahan kota cirebon: masyarakat, peraturan daerah nomor tahun tentang mewujudkan dan meningkatkan swadaya gotong royong anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon masyarakat dalam melaksanakan program tahun anggaran pembangunan sesuai kebutuhan, dan peraturan walikota nomor tahun tentang mendorong pikiran dan pandangan masyarakat untuk penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah memperhatikan pembangunan wilayahnya. kota cirebon tahun anggaran pelaksanaan kegiatan dokumen pelaksanaan anggaran program peningkatan partisipasi dalam pembangunan desa kegiatan pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada penunjang bantuan nomor undang undang nomor tahun tentang sasaran kegiatan keuangan negara, bantuan fisik diarahkan untuk pengadaan barang alat undang undang nomor tahun tentang untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi fisik pemerintahan daerah berikut perubahan prasarana dan sarana dasar pemukiman lingkungan perubahannya, kelurahan masing masing seperti, pengerasan undang undang nomor tahun tentang jalan lingkungan gang, saluran air, bapermas, sarana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan penunjang baperkam dan diutamakan penunjang pemerintahan daerah: bantuan non fisik diarahkan kepada pemberdayaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang ekonomi masyarakat yang sifatnya dana bergulir pengelolaan keuangan daerah: (bantuan modal). bantuan operasional diarahkan untuk operasional pengurus dan atau administrasi rw. tim pembina tingkat kota bantuan diarahkan untuk operasional pengurus rt. penanggung jawab kepala badan pemberdayaan bantuan karang taruna diarahkan untuk operasional masyarakat, pemberdayaan pengurus karang taruna dan atau administrasi karang perempuan dan keluarga taruna. berencana kota cirebon bantuan lpm diarahkan untuk operasional lpm dan ketua tim kepala bidang administrasi administrasi lpm. kelurahan pada badan pemberdayaan masyarakat, sasaran penerima pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota bantuan pembangunan fisik dan non fisik kelurahan cirebon yang diusulkan melalui kelurahan masing koordinator kepala sub bidang masing, pengembangan partisipasi masyarakat miskin keluarga tidak mampu secara masyarakat bidang penguatan ekonomi tingkat sasaran pemberdayaan kelembagaan masyarakat pada ekonomi tingkat rw): badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan bantuan operasional bagi kota cirebon: perempuan dan keluarga berencana kota cirebon bantuan bagi kota cirebon, sekretaris kepala sub bidang penguatan bantuan lpm bagi lpm kota cirebon: dan kelembagaan bidang penguatan bantuan karang taruna kelurahan bagi karang kelembagaan masyarakat pada taruna kelurahan kota cirebon. badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan bab perempuan dan keluarga organisasi berencana kota cirebon susunan organisasi penyaluran bantuan pembangunan anggota sekretaris badan fisik dan non fisik kelurahan bagi rw, bantuan operasional pemberdayaan masyarakat, rukun warga rw), bantuan rukun tetangga rt), bantuan pemberdayaan perempuan sosial organisasi lainnya bagi lpm dan karang taruna kelurahan dan keluarga berencana lingkungan pemerintah kota cirebon tahun anggaran pada badan pemberdayaan sebagai berikut masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota cirebon kepala bagian hukum sekretariat daerah kota cirebon kepala sub bagian keuangan pada kepala bidang pemberdayaan badan pemberdayaan masyarakat masyarakat pada badan pemberdayaan kal kot bon masyarakat, pemberdayaan perempuan keluarga berencana kota cirebon dan keluarga berencana kota cirebon uang kepala sub bagian umum pada badan kepala bidang sosial budaya pada pemberdayaan masyarakat, badan perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan daerah kota cirebon keluarga berencana kota cirebon kepala bidang penelitian pengembangan kepala sub bidang pengembangan pada badan perencanaan pembangunan kapasitas kelurahan bidang daerah kota cirebon administrasi kelurahan pada badan pemberdayaan masyarakat, kepala bidang penganggaran pada dinas pendapatan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keuangan daerah kota cirebon keluarga berencana kota cirebon kepala sub bagian tata pemerintahan pelaksana bidang administrasi pada bagian administrasi pemerintahan kelurahan pada badan pemberdayaan umum sekretariat daerah kota cirebon masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota cirebon kepala sub bagian peraturan perundang undangan pada bagian pelaksana bidang pemberdayaan hukum sekretariat daerah kota cirebon masyarakat pada badan pemberdayaan kepala sub bidang administrasi masyarakat, pemberdayaan perempuan pembinaan kelurahan bidang penguatan dan keluarga berencana kota cirebon kelembagaan masyarakat pada badan pemberdayaan masyarakat, pelaksana sekretariat pada badan pemberdayaan perempuan dan keluarga pemberdayaan perempuan berencana kota cirebon keluarga berencana kota cirebon kepala sub bagian program dan pelaporan pada badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota cirebon tugas tim pembina tingkat kota cirebon yaitu memberikan arahan kebijakan pemerintah kota cirebon, didi supriyadi sos pelaksana sub membina dan mengevaluasi bantuan pembangunan fisik bidang penguatan partisipasi dan non fisik kelurahan, bantuan operasional rw, masyarakat bidang penguatan bantuan rt, bantuan karang taruna dan bantuan lpm kelembagaan masyarakat pada bersama tim pengendali tingkat kecamatan: dan badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan keluarga berencana kota cirebon) pelaporan keuangan pada walikota. syariah jadilah, pelaksana sub tim sosialisasi tingkat kota dadang fatah pelaksana sub sekretaris kepala sub bidang penguatan partisipasi bidang penguatan partisipasi masyarakat bidang penguatan kelembagaan masyarakat bidang penguatan masyarakat pada badan pemberdayaan kelembagaan masyarakat pada masyarakat, pemberdayaan perempuan dan badan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana kota cirebon pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota cirebon) anggota kepala sub bidang penguatan kelembagaan bidang penguatan gatot wibisono pelaksana sub kelembagaan masyarakat pada badan bidang penguatan partisipasi pemberdayaan masyarakat, masyarakat bidang penguatan pemberdayaan perempuan dan keluarga kelembagaan masyarakat pada berencana kota cirebon badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan asep munandar, sos pelaksana sub keluarga berencana kota cirebon) bidang pengembangan partisipasi masyarakat bidang penguatan indralaya pelaksana sekretariat kelembagaan masyarakat pada badan pada badan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat, pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan keluarga perempuan dan keluarga berencana berencana kota cirebon) kota cirebon) saudari pelaksana sekretariat pada anggota lurah se kecamatan kejaksaan kota badan pemberdayaan masyarakat, cirebon pemberdayaan perempuan dan kepala seksi perekonomian dan keluarga berencana kota cirebon) pembangunan kelurahan kecamatan kejaksaan kota cirebon tugas tim sosialisasi kan bendahara kecamatan kejaksaan kota memberikan pelaksanaan sosialisasi setiap cirebon kecamatan, bendahara kelurahan se kecamatan mensosialisasikan peraturan walikota tentang petunjuk kejaksaan kota cirebon teknis bantuan pembangunan fisik dan non fisik ketua lpm se kecamatan kejaksaan kelurahan bagi rukun warga rw), bantuan operasional kota cirebon rukun warga rw), bantuan rukun tetangga rt), kecamatan kesambi kota cirebon bantuan karang taruna dan bantuan lembaga ketua tim camat kesambi kota cirebon pemberdayaan masyarakat lpm)w, rt, karang kota cirebon taruna dasebagai bahan kebijakan kecamatan kesambi kota cirebotim pengendali ketua lpm se kecamatan kesambtimtimkepala seksi perekonomian dan kepala seksi perekonomian dan pembangunan kelurahan pembangunan kelurahan kecamatan lemahwungkuk kota kecamatan harjamukti kota cirebon cirebon bendahara kecamatan harjamutti bendahara kecamatan kota cirebon lemahwungkuk kota cirebon bendahara kelurahan se kecamatan bendahara kelurahan se kecamatan harjamukti kota cirebon lemahwungkuk kota cirebon ketua lpm se kecamatan harjamukti ketua lpm se kecamatan kota cirebon lemahwungkuk kota cirebon tugas tim pengendali tingkat kecamatan kecamatan peralihan kota cirebon ketua tim: camat peralihan kota cirebon melaksanakan kegiatan pemantauan bantuan, sekretaris kepala seksi perekonomian dan menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pembangunan pada kecamatan laporan keuangan kepada tim pembina tingkat kota peralihan kota cirebon cirebon, anggota lurah se kecamatan peralihan kota cirebon menyelesaikan permasalahan pelaksanaan bantuan kepala seksi perekonomian dan yang timbul dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan pembangunan kelurahan dan melaporkan kepada tim pembina tingkat kota kecamatan peralihan kota cirebon cirebon: dan bendahara kecamatan peralihan memberikan arahan pembuatan surat pertanggung kota cirebon jawaban bantuan spj). bendahara kelurahan se kecamatan peralihan kota cirebon tim pelaksana kegiatan bantuan fisik dan tim pengelola ketua lpm se kecamatan peralihan kegiatan non fisik tingkat kota cirebon susunan tim pelaksana kegiatan bantuan fisik dan tim kecamatan harjamukti kota cirebon pengelola kegiatan non fisik tingkat ketua tim camat harjamukti kota cirebon kegiatan fisik sekretaris kepala seksi perekonomian dan untuk kegiatan fisik dibentuk tim pelaksana yang terdiri pembangunan pada kecamatan dari harjamukti kota cirebon ketua penanggung jawab ketua anggota lurah se kecamatan harjamukti kota sekretaris dipilih dalam cirebon musyawarah masyarakat |
berita daerah kota cirebon bahwa untuk maksud tersebut pada huruf diatas, maka pengaturan tunjangan komunikasi intensif, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, nilai jaminan nomor tahun asuransi kesehatan pimpinan dan anggota iaaswaaaaaw bww dprd beserta keluarganya, tunjangan peraturan walikota cirebon perumahan pimpinan dan anggota dprd, dan standar harga dan kualitas bahan nomor tahun pakaian dinas pimpinan dan anggota dprd kota cirebon tahun anggaran perlu tentang ditetapkan dalam peraturan walikota tunjangan komunikasi intensif dan belanja cirebon, penunjang operasional pimpinan dprd, nilai jaminan asuransi kesehatan pimpinan dan anggota mengingat undang undang nomor tahun dprd beserta keluarganya, tunjangan perumahan tentang keuangan negara lembaran pimpinan dan anggota dprd, standar harga negara republik indonesia tahun kualitas bahan pakaian dinas pimpinan dan nomor tambahan lembaran negara anggota dprd kota cirebon tahun anggaran republik indonesia nomor walikota cirebon, undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara lembaran menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan negara republik indonesia tahun pemerintah nomor tahun tentang nomor tambahan lembaran negara kedudukan protokoler dan keuangan republik indonesia nomor pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah tiga undang undang nomor tahun kali terakhir dengan peraturan pemerintah tentang pemeriksaan pengelolaan dan nomor tahun telah diatur mengenai tanggung jawab keuangan negara tunjangan komunikasi intensif, belanja lembaran negara republik indonesia tahun penunjang operasional, pimpinan dprd, nilai nomor tambahan lembaran jaminan asuransi kesehatan pimpinan dan negara republik indonesia nomordan kualitas bahan pakaian dinas pimpinan dan anggota dprdtata indonesia tahun nomor tambahanundang undang nomor tambahan lembaran negara nomor tahun tentang perubahan kedua atas republik indonesia nomor sebagaimana undang undang nomor tahun tentang telah diubah beberapa kali terakhir dengtata lembaran negara republik indonesia nomor tertib dewan perwakilan rakyat daerah undang undang nomor tahun tentang last one dataran abadimajelis nomor tambahan lembaran permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, negara republik indonesia nomor dewan perwakilan daerah, danperaturan pemerintah nomor tahun tentang daerah lembaran negara republik indonesia kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan tahun nomor tambahan lembaran anggota dewbeberapa kali tentang pembagian urusan pemerintahan terakhir dengan peraturan pemerintah nomor antara pemerintah, pemerintahan daerah tahun tentang kedudukan protokoler dan provinsi dan pemerintahan daerah keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan kabupaten kota lembaran negara republik rakyatorganisasi perangkat daerah lembaran negara tentang standar belanja pemerintah kota republik indonesia tahun nomor cirebon tahun anggaran berita daerah tambahan lembaran negara republik indonesia kota cirebon tahun nomor nomor peraturan walikota nomor tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang standar satuan harga barang dan tentang pedoman pengelolaan keuangan jasa pemerintah kota cirebon tahun daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan berita daerah kota cirebon tahun menteri dalam negeri nomor tahun tentang nomor perubahan: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun menetapkan peraturan walikota tentang tentang pengelompokan kemampuan tunjangan komunikasi intensif dan keuangan daerah, penganggaran dan belanja penunjang operasional pertanggungjawaban penggunaan belanja pimpinan dprd, nilai jaminan asuransi penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan kesehatan pimpinan dan anggota rakyat daerah serta tata cara pengembalian dprd beserta keluarganya, tunjangan komunikasi intensif dan dana tunjangan perumahan pimpinan dan operasional: anggota dprd, standar harga kualitas bahan pakaian dinas peraturan daerah nomor tahun tentang pimpinan dan anggota dprd kota kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan cirebon tahun anggarkemampuan keuangan daerah kota cirebon ditentukan beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah dengan perhitungan pendapatan umum daerah dikurangi nomor tahun tentang perubahan kedua atas belanja pegawai negeri sipil daerah pns) yaitu sebagai peraturan daerah kota cirebon nomor tahun berikutndapatan umum daerah pada apbd tahun berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud anggaran terdiri ataspendapatan asli daerah. rp. ketua dprd ditambah ' (dua sepeda) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua dprd, dibayar setiap dana bagi hasil. rp. tanggal bulan berikutnya dengan melampirkan surat pertanggungjawaban spj). dana alokasi umum . rp. malah oo. rp. nilai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan belanja pegawai negeri sipil daerah pada apbd tahun anggota dprd beserta keluarganya dalam bentuk anggaran sebesar rp. pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi paling tinggi sebesar rp. (lima juta sehingga kemampuan keuangan daerah pada apbd rupiah) per jiwa per tahun. tahun anggaran adalah rp. dikurangi rp. sama dengan anggota dprd dengan keluarganya yang menjadi rp. tertanggung dalam asuransi iniberdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam anggota dprd beserta keluarganya diberikan dalam kemampuan keuangan daerah kota cirebon termasuk bentuk kelompok sedang. pemeliharaan rawat jalan, pemeliharaan rawat inap, pemeliharaan general check (1kali untuk tahun), pemeliharaan persalinan bagi kelahiran anak kedua, berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pemeliharaan rawat gigi, dalam tunjangan komunikasi intensif bagi pemeliharaan kaca mata kaca mata baca).jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam hal fasilitas perumahan untuk pimpinan dan anggota pada huruf dan huruf hanya diberikan pada dprd telah tersedia dan siap untuk ditempati maka pimpinan dan anggota dprd.bagi anak yang berusia (dua puluh satu) tahun dan jangan tidak melanjutkan sekolah kuliah (pendidikan formal) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap maka kepada anak yang bersangkutan tidak mendapatkan bulan dengan besaran sebagai berikut asuransi kesehatan, sedang bagi anak yang melanjutkan ketua dprd rp. (enam juta rupiah): sekolah kuliah (pendidikan formal) dan usianya lebih dari (dua puluh satu) tahun harus melampirkan surat wakil ketua dprd rp. (empat juta keterangan masih kuliah dari sekolah perguruan tinggi yang delapan ratus ribu rupiah): bersangkutan setiap tahun. anggota dprd rp. (empat juta lima ratus bagi anak yang sudah menikah dan atau bekerja maka ribu rupiah). tidak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatakan cirebon belum dapat menyediakan fasilitaseraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pakaian sipil harian paling tinggi rp. (satu agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan juta lima ratus ribu rupiah): pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota cirebon. pakaian sipil resmi paling tinggi rp. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditetapkan cirebon padatanggal pebruari pakaian dinas harian lengan panjang paling tinggi rp. (satu juta dua ratus lima puluh ribu walikota cirebon, rupiah). ttd, kualitas bahan pakaian dinas disesuaikan dengan standar harga sebagaimana dimaksud pada suwardiiundangkan cirebon dengan ketentuan perundang undangan. pada tangal pebruari sekret merah kota cirebon, tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dan ni) ann dibayarkan mulai bulan januari (one hasanuddin mana tipestandar pelayanan minimal (spm) negara republik indonesia nomorperairan pemerintah nomor tambahan lembaran tahunlindungan dan pengelolaan menetapkan standar pelayanan minimal, lingkungan hidup lembaran negara republik bahwa berdasarkan pertimbangan indonesia tahun nomor tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf aran negara republik indonesia nomor dipandang perlu menetapkan standar pelayanan minimal bidang pertanahan peraturan pemerintah nomor tahun kota cirebon dengan peraturan walikota tentang pedoman penyusunan dan penerapan cirebon, standar pelayanan minimal lembaran negara republik indonesia tahun nomor mengingat undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tambahan lembaran negara republik tanggung jawab keuangan negardoman pembinaan dan tentang kebijakan nasional bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pertanahan: daerah lem naa indonesia keputusan kepala badan pertanahan nomor negara republik indonesia nomor tahun tentang norma dan standar mekanisme penatalaksanaan kewenangan peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah bidang pertanahan kabupaten tentang laporan penyelenggaraan dan kota propinsi jawa barat, pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban keputusan gubernur nomor tahun kepala daerah kepada dewan perwakilan tentang standar pelayanan minimal spm) rakyat daerah dan informasi laporan pelayanan pertanahan kabupaten dan kota penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi jawa barat,dinas dinas daerah pada pemerintah tambahan lembaran negara republik kota cirebon lembaran daerah kota cirebon indonesia nomor tahun nomor tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor seri d): peraturan daerah nomor tahun bagian adalah bagian administrasi pemerintahan umum tentang lembaga teknis daerah, satuan sekretariat daerah kota cirebon. polisi pamong praja dan kantor pelayanan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang perijinan terpadu pada pemerintah kota berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. cirebon lembaran daerah kota cirebon pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi tahun nomor tambahan lembaran pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan daerah kota cirebon nomor seri d), kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. adab pantai ahun standar pelayanan minimal spm) bidang pertanahan yang pemerintah kota cirebon lembaran daerah selanjutnya disebut spm bidang pertanahan adalah tolok kota cirebon tahun nomor ukupertanahan. nomor seri djpelayanan. menetapkan peraturan walikota tentang target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja standar pelayanan minimal (spm) pada tahun yang bersangkutan. bidang pertanahan kota cirebon. apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon. bab ketentuan umum bab maksud, tujuan dan fungsi spm bidang pertanahpertanahpertanahatanahan kota cirebon. walikota adalah walikota cirebon. bab tujuan ditetapkannya spm bidang pertanahan adalah pelaksanaan dan pertanggungjawaban meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat: dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pertanahan. penyelenggaraan pelayanan pertanahan sesuai spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini dilaksanakan oleh bagian. fungsi spm bidang pertanahantanahan kepada masyarakat: pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pertanahan sesuai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi wajib daerah berkaitan dengan pelayanan pertanahan, yang dibutuhkan. cc. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pertanahpertanahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pembiayaan apbd pelayanan pertanahan, dan walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib ditetapkan oleh kepala unit organisasi provinsi yang bidang pertanahan pemerintah kota. membidangi pertanahan atas nama gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan kota. bab iii spm bidang pertanahan walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan wajib pertanahan sesuai spm. pertanahan wajib berpedoman pada spm bidang pertanahan. spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini berkaitan dengan pelayanan pertanahrtanahrtanahan sesuai spm, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang pertanahan penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian sebagai berikut target spm, penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm, dan organisasi perangkat daerah yang membidangi pertanahpertanahan. pemerintah kota sesuai spm yang telah ditetapkan, perencanaan pembangunan daerah pelayanan pertanahan bab vii tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada spm pengawasanpertanahan sesuai spm. pertanahan:pertanahan. bagian melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja bab pelayanan pertanahan sesuai spm kepada kementerian dalam pembinaan negeri dan badan pertanahan nasional melalui gubernur. bab pembiayaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pertanahpertanahsex a25 audio mana berita daerah kota cirebon tahun nomor |
berita daerah kota cirebon bahwa rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nomor tahun daerah rpm) yang menjadi acuan bagi . . seluruh satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota cirebon dalam peraturan walikota cirebon menyusun rencana kerja satuan kerja nomor tahun perangkat daerah tahun anggaran bahwa berdasarkan pertimbangan tentang sebagaimana dimaksud pada huruf dan rencana kerja pemerintah daerah (rkd) huruf perlu menetapkan kencana kerja kota cirebon tahun anggaran pembangunan daerah kota cirebon tahun anggaran dengan peraturan walikota cirebon: walikota cirebon, mengingat undang undang nomor tahun menimbang bahwa rencana kerja pemerintah daerah tentang penyelenggaraan negara yang bersih rkd) kota cirebon tahun anggaran dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu dokumen lembaran negara republik indonesia tahun perencanaan pembangunan yang bersifat nomor tambahan lembaran negara jangka pendek (tahunan) dan menjadi republik indonesia nomor landasan operasional dalam penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat undang undang nomor tahun daerah skpd) dan penyusunan kebijakan tentang keuangan negara lembaran negara umum anggaran pendapatan dan belanja republik indonesia tahun nomor daerah apbd) kota cirebon tahun tambahan lembaran negara republik anggkedudukan keuangan kepala daerah tanggung jawab keuangan negara dan wakil kepalasistem perencanaan pembangunan tentang pinjaman daerah lembaran negara nasionaldana perimbang kali diubah peraturan pemerintah nomor tahun terakhir dengan undang undang nomor tentang pengelolaan keuangan daerah tahun tentang perubahan kedua atas:tentang tahapan, tata cara penyusunan, daerah lembaran negara republik indonesia pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tahun nomor tambahan lembaran rencana pembangunan daerah lembaran negara republik indonesia nomorperaturan presiden nomor tahun milik negaralaporan keuangan dan kinerja nomor tahun tentang perubahan instansi pemerintahkeuangan daerah:mbagian urusan pemerintahan pengelolaan barang daerah:kabupaten tahun tentang pelaksanaan kothapan, tata cara penyusunan negara republik indonesia nomor pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun rencana pembangunan daerah: tentang organisasi perangkkedua atas, peraturan daerah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka tentang kecamatan dan kelurahan pada panjang daerah ipjp) kota cirebon tahun pemerintah kota cirebon lembaran daerahe): nomor seri d):daerah kota cirebon nomor seri a), cirebon nomor seri djmenengah daerah rpm) kota cirebon peraturan daerah nomor tahun tahun lembaran daerah kota tentang dinas dinas daerah pada pemerintah cirebon tahun nomor seri e): near basah koja cirebon peraturan walikota nomor tahun di: tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota cirebon nomor seri d), daerah nomor tahun tentang peraturan daerah nomor tahun pedoman pengelolaan barang milik daerah tentang lembaga teknis daerah, satuan berita daerah kota cirebon tahun polisi pamong praja dan kantor pelayanan nomorrencana kerja pemerintah daerah rkd) kota cirebon tahun menetapkan peraturan walikota tentang rencana anggaran disusun dengan sistematika sebagai berikut kerja pemerintah daerah (rkd) kota cirebon tahun anggaran bab pendahuluan bab evaluasi pelaksanaan rkd tahun bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota cirebon tahun bab prioritas dan sasaran pembangunan anggaran merupakan salah satu dokumen perencanaan tahun berdasarkan rpm kota pembangunan yang bersifat lebih taktis dengan dimensi cirebon perencanaan jangka pendek (tahunan) dan menjadi landasan bab rencana program dan kegiatan operasional dalam penyusunan rapid tahun anggaran prioritas daerah bab penutup rencana kerja pemerintahisi dan uraian rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kota cirebon tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam cirebon dalam menyusun program pembangunan tahun tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. anggaranlin snn peng sex a25 audio manakoperasi tingkat rw, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mengatur pedoman pembinaan dan pemberdayaan koperasi berbasis rukun warga rw) dan pemberdayaan koperasi berbasis rukun warga (rw)nas adalah dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha mikro kecil dan kelurahan adalah pemerintah kelurahan kota cirebokoperasi dan atau pra koperasi yang berprestasi sesuaira koperasimonitoring dan evaluasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota cirebon, terdiri dari unsur dinas, unsur sekretariat daerah dan unsur skpd terkait lingkungan pemerintkoperasi prakoperasi praoperasi pra koperasi sasaran binkota ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi berbasis rw. bagian kedua tujuan tujuan peraturan walikoperasi pra koperasi lingkupkoperasi pra koperasi, dan memacu pengembangan usaha koperasi pra koperasi, guna mendukung upaya terciptanya kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. bagian ketiga sasaran kelompok sasaran pembinaan dan pemberdayaan koperasi berbasis adalah koperasi pra koperasi hasil seleksi yang berada lingkungan rw. sasaran dilaksanakannya pembinaan dan pemberdayaan koperasi berbasis adalah untuk terbitnya koperasi pra koperasi lingkup kota, terwujudnya pra koperasi menjadi koperasi ber badan hukum, cc. menumbuhkembangkan koperasi pra koperasi menjadi lembaga usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatnya pendapatan anggotaruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalah: pembinaan dan pemberdayaan, mekanisme pembinaan dan pemberdayaan, mekanisme pemberian bantuan permodalan, persyaratan koperasi pra koperasi penerima bantuan, sumber dana, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. babadalah pembinaan pengoperasian kepada koperasi pra koperasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan. paragraf mekanisme pembinaan mekanisme pembinaan yang dilaksanakan adalah sosialisasi kegiatan kepada unsur kecamatan, kelurahan, ketua rw, ketua dkm dan tokoh masyarakat lainnya tingkat kelurahan dan rw:koperasi pra koperasi, dan pelatihan dan penyuluhan manajemen pengoperasian terhadap pengurus, pengawas dan anggota koperasi praadalahkoperasi pra koperasi, pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha koperasi pra koperasi, dansebagai pra syarat untuk mengikuti kompetisi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. pelaksanaan seleksi kepada koperasi pra:. penetapan hasil seleksi koperasi pra koperasi kelurahan ditetapkan oleh camat, penetapan hasil selekkota. koperasi pra koperasi yang berhasilkoperasi pra koperasi penerima bantuan bagian kesatu persyaratan koperasi persyaratan umum mengikuti seleksi bagi koperasi adalah koperasi primer tingkat kota yang berdomisili tingkat yang memiliki badan hukum, sudah melaksanakan rat untuk tahun buku satu tahun sebelumnya,pra koperasi persyaratan umum mengikuti seleksi bagi pra koperasi adalahvii sumber dana, bentuk hadiah dan alokasi hadiah bagian kesatu sumber dana sumber dana berasal dari apbd serta sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat.tiap kecamatan se kota dengan alokasi per kecamatan masing masing (tiga) koperasi dan (tiga) pra koperasi untuk kategori juara juara dan juara iiibab vikoperasi berbasis rw, dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi secara berkala per triwulan dan penetapannya dilakukan dengan keputusan walikota atas usul kepala dinas. tugas tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada adalah melakukan evaluasi kelembagaan dan usaha terhadap koperasi dan atau pra koperasi yang memperoleh bantuan permodalan secara berkala: dan melakukan fasilitasi pembentukan pra koperasi untuk menjadi koperasi berbadan hukum. komposisi keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sekurang kurangnya terdiri dari unsur dinas dan skpd terkait lingkungan pemerintah kota. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian hadiah untuk koperasi pra koperasi, dilaksanakan oleh inspektorat kotakota. bab 1g bonsebagai daerah yang masyarakatnya agamis, maka menunaikan zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama islam, dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi umat dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntutan syariat islam, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan zakat daerah kabupaten hulu sungai selatan perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan peraturan, pertimbangan, pengangkatan,umum dalam pembukaan undang undang dasar dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional negara republik indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual. pembangunan mental spiritual melalui pembangunan dibidang agama diharapkan dapat mewujudkan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagi upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, infak atau shadagahhulu sungai selatannasional selaku pengelol, dalam peraturan daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan badan amil zakat, nasionalan zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muazakki kabupaten hulu sungai selatan untuk mendapatkan ridha allah swashraf disini terdiri dari (delapan) kategori yaitu fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan lainnya, miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya,unggangannya, amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahil, mualaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada islam, riga ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan, origin isabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan agama atau kemaslahatan umat, ibnu sabil ialah orang yang melintas dari suakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan ramadhan berakhir, baik laki laki, wanita, dewasa maupun ansusunan organisasi panas kabupaten hulu sungai selatan ketua satuan audit internal wakil ketua wakil ketua wakil ketua iii wakil ketua bidang bidang pendistribusian dan bagian perencanaan, bagian administrasi, pengumpulan pendayagunaan keuangan dan pelaporan sdm dan umum subbab subsid subsid subbab subbab subsid subsid perencanaan subbabpedoman menghitung zakat sendiri belang isap kadar waktu timbangan beras sedemikian itu apabila setiap gabah ata tiap menghasilkan padi atau panen beras. kalau gabah itu beras dibakar ukuran tawarannya adalah panjang lebar dan tingginya. menurut mazhab kembali yang wajib dipakai hanya lan panai biji bijian yang tahan biji bijian seperti disimpan nama. menurut gung, kacang seukuran atau tiap mazhab syafi'i yang wajib kacangan dan nisab padi panen dipakai hanya bili biji sebagainya biji bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok. menurut mazhab hanafi wajib dipakai dengan tanpa batas nisab. tanaman hias menurut mazhab maliki, syafi'i dan kembali, wajib seperti anggrek dan seukuran atau tiap dipakai apabila segala jenis bunga nisab padi panen dimaksud kan untuk bungaan bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat yo). menurut mazhab hanafi wajib dipakai dengan tanpa batas nisab. rumput rumputan menurut mazhab maliki, syafi'i dan kembali, wajib seperti rumput hias, seukuran atau tiap dipakai apabila tebu, bambu dan nisab padi 10x panen dimaksud pan untuk sebagainya bisnis (masuk kategori zakat pedagang dengan kadar zakat yo). nisab menurut mazhab maliki, buah buahan syafi'i dan kembali, seperti kurma selain kurma dan anggur, kismis wajib dipakai mangga, jeruk, seukuran tiap pisang, kelapa, nisab padi atau panen apabila dimaksudkan rambutan, durian untuk bisnis (masuk dan sebagainya kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat yo). menurut mazhab maliki sayur sayuran syafi'i dan kembali tidak seperti wortel, seukuran atau tiap wajib dipakai kecuali cabe, terung dan nisab padi panen dimaksudkan untuk sebagainya bisnis (masuk kategori zakat perdagangan menurut mazhab maliki segala jenis syafi'i dan kembali tidak tumbuh tumbuhan seukuran atau tiap wajib dipakai kecuali lainnya yang nisab padi panen dimaksudkan untuk bernilai ekonomis bisnis (masuk kategori zakat perdagangan memusat ema senilai menurut mazhab hanafi, tiap nisannya senilai emas murni gr. menurut yusuf emas tahun nun murni oardiawi nisab senilai menurut mazhab hanafi, nisannya senilai gr. menurut yusuf perhiasan, senilai oardiawi nisab senilai perabotan atau tia perlengkapan tah perhiasan yang dipakai rumah tangga dari mani ann dalam ukuran yang wajar emas dan halal, menurut mazhab maliki, syafii dan kembali tidak wajib zakat. senilai tia menurut mazhab hanafi perak nisannya senilai berak tahun menurut mazhab hanafi perhiasan nisannya senilai gr. perabotan atau senilai perhiasan yang dipakai perlengkapan tiap dalam ukuran yang wajar rumah tangga dari perak tahun dan halal, menu rut berak mazhab maliki, syafi'i dan kembali tidak wajib zakat menurut mazhab hanafi, logam mulia selain senilai syafi'i dan kembali tidak tiap wajib dipakai kecuali perak seperti platina emas tahun diperdagangkan murni (dikategorikan zakat perdagangan keterangan isap kadar (waktu menurut mazhab hanafi, syafi'i dan batu permata seperti senilai tia kembali tidak wajib intan, berlian dan emas tahun dipakai kecuali sebagainya murni diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa (profesi menurut mazhab industri seperti semen senilai hana misal pupuk tekstil dan grimas jap senior sebagainya murni tahun menurut yusuf oardiawi nisab senilai menurut mazhab usaha perhotelan, senilai hana misal hiburan restoran dan grimas jap sentral sebagainya murni tahun menurut yusuf oardiawi nisab senilai menurut mazhab perdagangan,export hanafi, nisannya import, kontraktor, senilai gr. real estate, senilai tia menurut yusuf percetakan penerbit grimas tahun oardiawi nisab senilai murni swalayan supermarket dan sebagainya jasa konsultan menurut mazhab notaris, komisioner, hanafi, nisannya travel biro, salon, senilai senilai gr. transportasi, emas tiap menurut yusuf pergudangan, murni tahun oardiawi nisab senilai perbengkelan akuntansi, dokter dan sebagainya menurut mazhab pendapatan, gaji, senilai hanafi, nisannya honorarium jasa emas tiap senilai gr. produksi, lembur dan cemas tahun menurut yusuf sebagainya murni oardiawi nisab senilai menurut mazhab usaha perkebunan, senilai hana misal perikanan dan grimas jap sentral peternakan murni tahun menurut yusuf oardiawi nisab senilailembaran daerahsekretariat daerah kabupaten hulu sungai selatan lembaran daerah tahun nomor seri nomor seri dengan persetujuan bersama dewan perwakilangelolaan zakat daerahhulu sungai seltentuan wajib zakat menurut mazhab hanafi, nisannya vang senilai tia senilai gr. simpanan,deposito emas menurut yusuf tahun giro dan sebagainya murni oardiawi nisab senilai ekor kambing, domba domba tiap ekor umur 1th dan kacangan tahun kacangan umur setiap bertambah ekor domba ekor zakatnya umur tiap tambah ekor ekor tahun domba umur kacangan tahun kacangan umur umur ekor tiap halal setiap bertambah ekor zakatnya ekor ekor tiap tambah ekor umur 1th tahun domba umur tahun kacangan umur setiap bertambah ekor zakatnya tambah ekor sama sama umur th. setiap tiap bertambah ekor kuda dengan dengan sapi kerbau sapi kerbau tahun zakatnya tambah ekor umur menurut mazhab maliki, syafi'i dan kembali tidak wajib zakat. ngan tambang dan harta terpendam menurut mazhab hanafi nisannya senilai menurut yusuf oardiawi, nisannya senilai nan gr. menurut senilai ketika mazhab kembali, tambang emas emas murni memperoleh kadar zakatnya yo0 menurut mazhab hanafi nisannya senilai gr, menurut mazhab hanafi kadar zakatnya menurut mazhab maliki syafii wajib dipakai apabila eni diperdagangkan tambang perak senilai ketika (dikategorikan perak memperoleh zakat perdagangan) menurut mazhab hanafi kadar zakatnya menurut mazhab maliki syafii wajib dipakai tambang selain apabila emas perak diperdagangkan seperti platina, senilai ketika (dikategorikan zakat besi timah, nasab memperoleh tembaga dan perdagangan) sebagainya menurut mazhab hanafi kadar zakatnya menurut mazhab hanafi maliki dan tambang batu syafi'i wajib batuan seperti dipakai apabila batu bara senilai ketika perdagangan marmer dan nasab memperoleh (dikategorikan sebagainya zakat perdagangan) kiai menurut mazhab hanafi maliki dan syafi'i wajib tambang senilai ketika dipakai apabila minyak nasab memperoleh perdagangan (dikategorikan zakat perdagangan) menurut mazhab maliki syafii harta terpendam harta terpendam (harta karun pen selain dinas lan senilai ketika perak tidak wajib sehingga nasab memperoleh dipakai, menurut orang non muslim) mazhab hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dipakai punya kelebihan menurut mazhab makanan akhir hanafi kadarnya zakat fitrah untuk bulan kg. menurut keluarga ramadhan mahmud yunus pada hari kadarnya idul fitri bupati hulu sungai selatan, benkanananan per uan hukum lampiran iiicontoh contoh penghitungan zakat zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha sdr ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji rp. bulan. disamping itu dia juga mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar rp. dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan gaji masing masing rp. , bulan. perhitungan zakat atas penghasilan penghasilan bruto gaji. bulan rp. rp. hasil usaha. jee rp. jumlah .cbooo woman rp. pengeluaran gaji pegawai. rp. rp. bayar listrik. rp. jumlah oom rp. penghasilan netto rp. rp. . rp. zakat atas penghasilan rp. .ooo.ooooooooooo. rp. zakat atas penghasilan tidak teratur (hadiah, honor,dll) sdr ahmad menerima hadiah senilai rp. dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dia lakukan. perhitungan zakat atas penghasilan penghasilan tidak teratur. j.co. rp. zakat atas penghasilan rp. catatan penghasilan dari hadiah tersebut belum termasuk yang dikenakan final. penghasilan atas perusahaan atau badan usaha pt. amanah adalah perusahaan milik orang islam dengan penjualan tahun sebesar rp. harga pokok penjualan sebesar rp. biaya umum dan administrasi sebesar rp. perhitungan zakat penghasilanrp. zakat atas penghasilan rp. bupati hulu sungai selatan, achmad fikkementerian agama adalah kementerian agama kabupaten hulu sungai selatan. badan amil zakat nasional kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan panas kabupaten adalah badan amil zakat nasional kabupaten hulu sungai selatanshadagah adalah pemberian seseorang atau badan yang dilakukan secara sukarela. hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan. wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia, maka pesan tersebut harus dilaksanakan. waris adalah pembagian harta peninggalan pusaka. kaffarat adalah tebusan atas sesuatu kesalahan tertentu. amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umu, infak atau shadagahshadagah dan dana sosial keagamaan lainnyarika adalah peninggalan purbakala berupa dan atau berbahan emas atau perak yang ditemukan oleh seseorang atau badan. ashraf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat. bab maksud, azas dan tujuan bagian kesatu maksud pengaturan pengelolaan zakat daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat daerah. bagian kedua asas dan tujuan pengelolaan zakat dalam daerah ini. pengelolaan zakat bertujuanningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. bab iii organisasi bupati dapat mengusulkan terbentuknya panas kabupaten kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama. sebelum pengusulan bupati dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan panas kabupaten. panas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada bazaardapat membentuk unit pengumpulan zakat pada skpd, badan usaha milik daerah,perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayahmengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. susunan organisasi panaszakat bagian kesatu pengelolaan zakat pengelolaan zakat dilaksanakan oleh panas kabupaten. pengelolaan panas kabupaten harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik. masa kerja kepengurusan panas dijabat selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. bagian kedua hak dan kewajiban panas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkewajibaaerah. dan pendayagunaan. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, shadagah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada panas provinsi dan bupati secara berkala (enam) bulan sekali dan pada akhir tahun. panas kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak memperoleh bagian hak amil. dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memberikan bantuan operasional dan hak keuangan pimpinan panas kabupaten yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten hulu sungai selatan. bab pengumpulan zakat panas kabupaten berwenang mengumpulkan zakat melalui unit pengumpulan zakat dan atau secara langsung. zakat yang dikumpulkan panas kabupaten terdiri atas harta yang dikenai zakat dan zakat fitrah. harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada adalahperhitungan besarnya harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada adalah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan syariat islam. pengumpulan zakat oleh panas kabupaten dilakukan dari para muzakki. para muzakki sebagaimana dimaksud pada adalah perorangan atau lembaga pemerintah instansi pemerintah daerah, perusahan daerah negara maupun swasta. pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh panas kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki.panas kabupaten dapat menerima harta selain zakat seperti infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya. jangka waktu pengumpulan zakat mulai dari bulan januari sampai dengan akhir bulan desember. sistem dan prosedur pengumpulan zakat akan diatur dengan peraturan panas kabupaten. bab manfaat zakat hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk kepentingan (delapan) ashraf yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riga, hari:, sabilillah, dan ibnu sabil. pemanfaatan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahil. hasil penerimaan infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan amal sosial sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial. dana usaha produktif dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dengan mendahulukan kemaslahatan fakir dan miskin. prosedur dan persyaratan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan panas kabupaten. bab vii perhitungan zakat dan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan muzakki melakukan perhitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. panas kabupaten dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.merupakan bagian terpisahkan dari peraturan daerah ini. zakat yang diterima oleh panas kabupaten tidak termasuk objek pajak penghasilan. kepada panas kabupaten boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dengan menggunakan bukti setoran zakat yang sah. cara penghitungan pembayaran zakat penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan berpedoman pada contoh perhitpembinaan dan pengawasan terhadap panas kabupaten dilaksanakan oleh bupati meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dibantu oleh satuan audit internal yangpengawasan terhadap panas kabupaten dilakukan oleh satuan audit internal yang dibentuk oleh ketua panas kabupaten. satuan audit internal sebagaimana dimaksuddalam hal hal tertentu dan dianggap perlu, bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk tim audit lainnya. bab sanksi administrasi panas kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. panas kabupatenyang menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainpanas kabupatenidana setiap pengelola panas kabupatentupyang hasil pendidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang yang mengatur tentang hukum acpengelolaan zakat dalam daerah kabupaten hulu sungai |
car eka tunggalselatanselatan sehingga perlu atur pengelolaan dan perusahaannya, bahwa berdasarrizinan dan pengelolabab jangka waktu berlakunya izin jangka waktu berlakunya izinorang atau badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten hulu sungai selatkesehatan, lingkungan hidup serta kepentingan umum, dan selama (tiga) bula,ya ditanggung oleh pemilik bangunan yang bersangkutan, dan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam bidang tata ruang, maka izigelolaan dan pengusahadaerah. bab xiii kewajiban dan larangan pemegang izin diwajibkmenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin, melakukan kegiatan usahanya paling lambat (tiga) bulan setelah izin diterbitkan, mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan bidang usaha dan tenaga kerja dan peraturan peraturan berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, melaporkan penghentian kegiatan usahanya harus melaporkan kepada instansi yang mengeluarkan izin, melaporkan realisasi hasil pemanenan sarang burung walet setiap enam bulan kepada kabupaten hulu sungai selatan untuk bahan evaluasi, sebelum melakukan pengambilan pemanenan sarang burung walet, pengelola pengusaha berkewajiban melaporkan kepada camat setempat dantiga) bulan sekali, bertanggung jawab dan menanggung segala bentuk kerugian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung wallet, il., menyediakan tempat membuat mengolah kembali limbah kotoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. memberikan pestisida secara bijak bila terdapat hama dan penyakit, oo. pekerja atau pemanen sarang burung walet setiap masuk tempat bangunan budidaya walet wajib menggunakan alat pelindung seperti masker, tutup telinga (ear mug), sepatu bots, helm, senter dll, bahwa untuk mengeluarkan atau mengirim sarang burung walet sebagai produk asal hewan usaha budidaya dari satu area area lain wajib melengkapi surat keterangan sehat dari area asal yang dikeluarkan oleh dinas melalui petugas kesehatan hewan atau dokter hewan yang ditunjuk oleh kepala dinas, pemutaran kaset panggil walet setiap hari hanya diperbolehkan dari pukul wita sampai dengan pukul wita dan pukul wita sampai dengan pukul wita dengan tingkat kebisingan maksimal db: melakukan tindakan tindakan pencegahan terhadap resiko penularan penyakit flu burung avian influenza) dan penyakit unggas lainnya, yang selanjutnya diatur dengan peraturan bupati, melaksanakan corporate social responsibility csr) terhadap masyarakat sekitar lingkungan usahanya, yang selanjutnya diatur dengan peraturan bupati, bahwa untuk mengangkut atau mengirimkan sarang burung walet dari suatu wilayah wilayah lainnya wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan berupa surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri sats dn) yang dikeluarkan oleh kepala dinas kehutanan dan perkebunan, melakukan pengambilan pemanenan sarang burung, pengelola pengusaha berkewajiban melaporkan volume sarang burung yang didapatkan kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan aset daerah kabupaten hulu sungai selatan sebagai dasar untuk perhitungan pemungutan pajak paling lambat (satu) minggu setelah panen dilakukan, dan membayar pajak daerah atas penjualan hasil sarang burung walet sesuai ketentuan yang berlaku. pemegang izin dilarang memperluas usaha tanpa izin dari bupati, melakukan usaha budidaya burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkansaha budidaya burung walet: mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari bupati, menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin, (kebisingan, getaran bawah, pencemaran lingkungan), melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan melaksan, bab xiv lokasi usaha budidaya dan ketentuan bangunan lokasi bangunan usaha budidaya burung walet yang tidak tepat lokasinya dan telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dapat dilanjutkan selama lamanya (lima belas) tahun. bangunan sarang burung walet harus memenuhi ketentuan dan syarat syarat konstruksi bangunan, bangunan gedung tempat usaha budidaya walet yang berfungsi ganda dengan usaha lainnya mana imb awalnya sebelum ditetapkan peraturan daerah seperti toko, gudang, swalayan, hotel ataupun rumah tempat tinggal hanya dapat dilanjutkan selama lamanya (lima belas) tahun sejak ditetapkan peraturan daerah ini, bangunan gedung tempat usaha budidaya burung walet sebagaimana dimaksud pada selanjutnya harus kembali pada fungsi dan peruntukannya sesuai dengan imb yang diterbitkan, ketentuan mengenai syarat bangunan gedung untuk usaha budidaya burung walet wajib dilengkapi dengan tanda bukti status hak atas tanah dan atau ijin dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis bangunan gedung. jarak bangunan sarang burung walet diatur sebagai berikut jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten kecamatan minimal dan desa jarak dengan tempat ibadah, sekolah seperti tk, sd, smp, sma atau sekolah yang dipersamakan, dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, minimal dan jarak dengan pusat perdagangan pasar kecamatan dan desa minimal persetujuan masyarakat dengan jarak radius minimal untuk bangunan sarang burung walet yang telah terbangun sebelum peraturan daerah ini diterbitkan maka diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan dan bila tidak melaksanakan maka wajib memindahkan, membongkar atau mengalir fungsikan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat desember biaya untuk memindahkan atau membongkar menjadi tanggungjawab pemilik bangunan, dalam hal pemilik bangunan sarang burung walet tidak membongkar atau memindahkan sarang burung walet maka pemindahan atau pembongkaran dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten hulu sungai selatan dengan biaya tetap menjadi tanggungjawab pemilik sarang burung waletpemegangpotensi sarang burung walet oleh dinas kehutanan dan perkebunan bersama tim teknis perizinan kabupaten hulu sungai selatan. inventarisasidinas kehutanan dan perkebunan kabupaten hulu sungai selatan dan satuan kerja perangkat daerah terkait.vi ketentuan penyidikan penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) atau penyidik polr, melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen dokumen, serta melakuelidikan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walevii ketentuan pidana setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pad, (lima puluh juta rupiah),diundangkan kandangan achmad fikriumum bahwa sehubungan dengaselatankesehatan, lingkungan hidup dan kepentingan umum, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walformat surat pernyataan diatur dalam peraturan bupati. tim teknis perizinan dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu. huruf rencana lokasi harus sesuai dengan peruntukan kawasan pada rencana tata ruang wilayah kabupaten hulu sungai selatan. huruf surat peringatan dikeluarkan oleh tim teknis sebanyak (tiga) kali dengan selang waktu peringatan (satu) bulan setelah itu ditetapkan surat penetapan dan pembongkaran oleh bupati hulu sungai selatan. apabila tidak melaksanakan permohonan perpanjangan izin sesuai ketentuan berlaku maka harus membuat izin baru dengan persyaratan administrasi dan teknis yang baru. perpanjangan izin ditujukan kepada bupati melalui keptsurat pernyataan tidak menuntut ganti rugi dibuat atas kertas yang dibubuhi materai. cukup jelas. pembongkaran dilaksanakan sesuai peraturan bupati nomor tahun tentang ketentuan izin mendirikan bangunan. tim teknis perizinan kabupaten hulu sungai selatan adalah badan perencanaan daerah, dinas kesehatan, dinas kehutanan dan perkebunan, dinas peternakan dan perikanan, dinas lingkungan hidup tata kota dan perdesaan, dinas perikanan dan peternakan, dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas pekerjaan umum, kept, bagian hukum setda kab. hulu sungai selatan, serta cam(lingkuizinan, pengelolaan danadalah satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pelayanan perizinanburung walwalet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet. habitat alami burung walet adalahdiluar kawasan hutan. pengelolaan dan pengusahaan sarangmanfaatan burung walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet. izin adalah izin pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh bupatan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walpembinaan dan pengawasan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya mencegah dampak negative pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallesan atau perundang undangan perpajakan daerah. penyidik pegawai negeri sipil ppn) adalahdalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, memberikan rasa aman kepada pengelola sarang burung walet, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat lingkungan bangunan dan rumah tempat berkurangnya burung walet, melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet, dan mendukung pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet, lingkungan hidup dan kepentingan umum. bab: dan luar habitat alami. sarang burung walet yang berada habitat alami dan atau luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan usaha, penemuan sarang burung walet habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada kepala dinas kehutanan dan perkebunan,, penemu guadan pertimbangan tim teknis dari instansi terkaitsarang burung walet yang berada habitat buatan luar habitat alami meliputi bangunan, dan rumah gedung, bangunan rumah gedung sebagaimana dimaksud pada hanya diperbolehkan paling tinggi (dua puluhyang berada dalam wilayah kabupaten hulu sungai selatanrosedur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung waletditetapkan dan jika dijual dialihkan harus mengajukan permohonan izin baru. bab vii usaha budidaya burung walet setiap orang pribadi dan atau badan dapat melakukan usaha budidaya burung walet, usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat dilanjutkan dengan memperhatikan aspek sosial, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, etika serta estetika dan selama lamanya dalam jangka waktu (tiga) bulan wajib mengurus ijin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebelum adanya penetapan lokasi usaha budidaya burung walet, setiap orang pribadi dan atau badan dilarang melakukan usaha budidaya burung walet terkecuali yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, bab viii ketentuan perizinan, berdasarkan pertimbangan dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten hulu sungai selatanbadan hukum terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati melalui kantor perizinan dan pelayanan terpadu. setiap orang pribadi dan atau badan yang akan melakukan usaha budidaya burung walet harus mendapat ijin dari bupati. persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada setelah peraturan daerah ini ditetapkan harus mengisi formulir permohonan. surat pernyataan akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui kepala desa lurah ijin gangguan ho) dan situ untuk walet, ijin mendirikan bangunan imb) untuk rumah walet, surat pernyataan tidak keberatan persetujuan shalat dari sekitar lokasi yang diketahui oleh dan lurah kepala desa dan camat, surat pernyataan mentaati persyaratan teknis budidaya, rekomendasi teknis budidaya waletpasfoto ukuran 3x4 sebanyak lembar, il. fotokopi ktp yang masih berlaku sebanyak lembar. persyaratan untuk memperoleh ijin usaha budidaya burung walet bagi yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dan berlokasi pemukiman, mengisi formulir permohonan dengan melampirkan ijin gangguan ho) dan situ untuk walet, ijin mendirikan bangunan imb) yang lama masih berlaku, surat pernyataan tidak keberatan persetujuan masyarakat sekitar hingga radius meter yang diketahui oleh ketua rt, lurah kepala desa setempat atau surat pernyataan dari pengusaha bersedia membagi hasil dengan masyarakat sekitar untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat sekitarnya yang diketahui oleh ketua rt, lurah kepala desa, surat pernyataan mentaati persyaratan teknis budidaya, rekomendasi teknis budidayasurat pernyataan mentaati pengaturan waktu dan volume pemutaran kaset rekaman suara walet sesuai yang ditentukan dalam peraturan daerah ini, pas photo ukuran sebanyak lembar. fotokopi ktp yang masih berlaku sebanyak lembar. permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan atau relokasi tim teknis perizinan kabupaten hulu sungai selatan melibatkan unsur pemerintahan kecamatan, desa kelurahan dan tim teknis perizinan kabupaten. segala biaya pemeriksaan relokasi ditanggung oleh skpd yang termasuk tim teknis perizinan kabupaten. babmaksud dalam danyangdalam rangka mengajukan permohonzin izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dicabut oleh bupati, apabila izin diperoleh secara tidak sah, atas permintaan pemegang izin, telah habis masa waktu izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung waletizinan yang telah ditentukan, bertentangan dengan prinsip prinsip sebagaimana maksud dalam, (satu) bulan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama, pencabuta, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada didahului dengan peringatan kepada pemegang izin. izi1959 nomor tambahan lembaran negelembaga kearsip23huruf meliputi kegiatan konsultasi wajib serah arsip oleh skpd, bumi dan pemerintahan desa, perorangan dan lembaga pendidikan atau perusahaan swasta kepada lembaga kearsipan kabupaten, survey arsip statis, meliputi survey organisasi dan fisik arsip statis kepada skpd, bumi dan pemerintahan desa, verifikasi langsung dan tidak langsung oleh lembaga kearsipan kabupatelembaga kearsipan kabupaten. lembaga kearsipan kabupaten melaksanakan akuisisi arsip statis, terhadap skpd, bumi dan pemerintahan disayang digabung dihapus diubah status, perorangan, lembaga pendidikan swasta: hibah: dankabupaten hulu sungai selatkabupatelembaga kearsipan kabupatekabupatekabupaten wajib menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna arsip. untuk menjamin kemudahan akses arsip sebagaimana dimaksud pada dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan melalui pangkalan data (data centrekabupaten menggunakan jaringan informasi kearsipan nasionalkabupaten bekerjasama dengan lembaga kearsipan daerah pemerintah provinsi, arsip nasional republik indonesiasatuan kerjkabupaten. , dan konsultasi dan asistensi,skpd, bumi dan pemerintah desa,cc.skpd pencipta arsip, dan lembaga kearsipan kabupaten hulu sungai selatan, berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten hulu sungai selatandan instansi terkait lainnya. bab xiv larangan pencipta arsip dan atau skplembaga kearsipan kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap pencipta arsip lingkungan pemerintah daerah dan pada skpd, bumi dan pemerintahan desa kabupaten hulu sungai selatan. kepala skpd bumi pemerintahan desa melaksanakan pembinaan kearsipan lingkungan satupada skpd, bumi dan pemerintahan desa. pengawasan pelaksanaan kearsipan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau skpkabupaten melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan)kearsipankabupaten hulu sungai selatadalah bupati hulu sungai selatan. satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai selatan, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas badan kantor, satuan polisi pamong praja, rumah sakit daerah dan lembaga lainnya. lembaga kearsipan kabupatenhulu sungai selatan. badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut bumi adalah badan usaha milik daerah kabupaten hulu sungai selatan.selatskpd, bumi dan pemerintahan desaii c ii d), arsiparis pelaksana lanjutan golongan iiii b)ada prinsipnya ada media yangbupati yang merupakan mandatory dari peraturan daerah ini. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten hulu sungai selatan nomorsarana dan prakabupate dan asaskearsipan daerahb iii: dan pelayanan jasa dan publikasi kearsipan. bab penyelenggaraan bagian kesatu umum kebijakan penyelenggaraan kearsipan daerah, pemerintah kabupaten komp, bumi, dan pemerintah desahyang ditetapkan dengan peraturan bupattugas dan fungsi., bumi dan pemerintahan desadapat dikabupaten. penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh skpd yangpemerintah desa yang memiliki retensi lebih dari (sepuluh) tahun kepada lembaga kearsipan kabupatelembaga kearsipan kabupate, bumi dan pemerintah desawajib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan kabupatekabupatemperkuat struktur permodalan dan mengembalikan posisi keuangan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kandangan yang kurang sehat menjadi sehat, bahwa dalam rangka usaha mendorong perubahan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber sumber pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten hulu sungairkreditan rakyat katorbank perrekreditan rakyat adalah badan usaha pemerintah daerah bidang keuangan perbankan. perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kandangan yang selanjutnya disebut bpr kandangan adalah hasil penggabungan (merger) dari bank perkreditan rakyat kandangan, bank perkreditan rakyat rangkiang dan bank perkreditan rakyat daha selatan sebagaimana dimaksud peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor tahun tentang bank perkreditan rakyat. bab tujuan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembalikan posisi keuangan bpr kandangan dalam posisi sehat, sertabpr kandangan sampai dengan tahun adalah sebesar rp. (dua milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian tahun rp. (hasil merger) tahun rp. pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada bpr kandangan sebesar rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah),bank preharirkreditan rakyat kandangan umum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat pd. bpr) kandangan merupakan kegiatan usaha yangyang bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. oleh karena itu sebagai lembaga keuangan yang berada tengah tengah masyarakat pada hakekatnya mempunyai fungsi dan peran sangat strategis dalam upaya menunjang taraf hidup masyarakat dengan berbagai kemudahan yang diberikan lembaga akan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan pertimbangan dimaksud, dalam rangka meningkatkan peran dalam pembangunan daerah dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat bpr) kaselatan tentang tata cara, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa,dengan menggunakan perlengkapan yang disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa. surat suara yang telah dicoblos dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desamemberikan suara tps khusus. tps khusus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa. untuk membuat tps khusus sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan kepala desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan kabupaten dan berkoordinasi dengan instansi terkaitkepala desa serta dapat ditandatangani oleh saksi danpanitia pemilihan kepala despemilihan kepala des pemilihan kepala desa apabila pemilihan dilaksanakan pada (satu) tps dan apabila pemilihan dilaksanakan pada lebih dari (satu) tps dapat ditandatangani oleh anggota, dan surat suara ditandatangani pada saat pemilihan kepala desa, dan ditandatangani oleh salah satu anggota apabila pemilihan dilaksanakan pada lebih dari (satu) tps, dan tanda color hanya terdapattatau pemantau kepala desa dan membatalkannya dalam berita acterbukti terjadi penyimpangan dalam penghitungpemungutan suara tps dapat diulang apabila terjadi, bencana alam, dan terbukti terjadipada desa dengan tps hanya (satu), calon terpilih ditetapkan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hasil pemungutan suara dan perhitungan suara dibacakan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tiap tps sebelum acara penutupan pemilihan kepala desa. untuk pemilihan kepala desa yang diadakan pada lebih dari (satu) tps diadakan rapat pleno perhitungan suara pada tingkatcaloada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengesahan dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam bab iii dan dan ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah janji, pelantikan, dan serah terima jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam bab sampai denganpanjang belum diatur oleh peraturan daerah yang baru dinyatakan masih berlaku.ii. umum bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang desa telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem tata kelola pemerintahan desa indonesia. perubahan ini mencakup berbagai aspek diantaranya pelaksanaan pemilihan kepala desa. ketentuan undang undang nomor tahunoleh karena itu peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai produk hukum daerah menyangkut pemilihan kepala desa tidak dapat diberlakukan lagi sehingga dengan sendirinya berbagai produk hukum daerah tersebut harus diperbaharui. ketentuanmilihan kepala desa seluruh wilayah kabupaten kota indonesia dilaksanakan secara serentak. kemudian ketentuan peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemilihan kepala desa menegaskandengan demikian tata cara pemilihan kepala desa menurut undang undang nomor tahun beserta produk hukum turunannya tersebut atas telah diatur sedemikian rupa sehingga dikenal istilah pemilihan kepala desa secara serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu. secara teknis perbedaan jenis pemilihan kepala desa dapat dibedakan dari waktu dan sumber biaya pelaksanaan. apabila pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan paling banyak (tiga) gelombang dalam (enam) tahun dengan jeda interval maksimal (dua) tahun, maka pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan apabila interval antar pemilihan kepala desa dengan rencana pemilihan kepala desa berikutnya lebih dari (dua) tahun. sumber pembiayaan pemilihan kepala desa secara serentak diamanahkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sebagian untuk pelaksanaannya dapat dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) sedangkan pemilihan kepala desa antar waktu hanya dari apb desa. untuk memperoleh pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak panitia pemilihan harus membuat rencana anggaran biaya yang harus diverifikasi disetujui oleh camat dan disampaikan kepada bupati. kabupaten hulu sungai selatan pembiayaan pemilihan kepala desa serentak melalui apbd dapat dilaksanakan dengan keuangan transfer kepada pemerintah desa dalam bentuk bantuan keuangan. hal ini dilakukan apabila pembiayaan tersebut tidak dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd yang menangani urusan pemerintahan desa kabupaten hulu sungai selatan. pemerintah kabupaten hulu sungai selatan dituntut memberikan peran yang maksimal dalam pembinaan kehidupan politik. upaya pembinaan tersebut antara lain diwujudkan dalam menerbitkan kebijakan dalam kegiatan pemilihan kepala desa. dengan demikian peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan atau tata cara pemilihan kepala desa kabupaten hulu sungai selatan. sedangkan pengaturan untuk pemilihan kepala desa antar waktu dapat mengacu pada ketentuan yang sudah ada yaitu undang undang nomor tahun beserta produk hukum turundapat meminta petugas yang dipandang kompeten dalam pendataan daftar pemilih dengan surat penugokumen berupa ijazah atau yang dipersamakan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. bagi bakal calon kepala desa yang ijazah surat tanda tamat belajarnya rusak atau hilang, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah surat tanda tamat belajtata cara pemilihan kepala desa. bab ketentuan umum dalam peraturancukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasminta anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi pemilih tersebut.laksanaan pemilihan kepala desa dari apbd dapat dianggarkan sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk pendapatan transfer pada apb desa apabila tidak dianggarkan pada skpd yang menangani pemerintahan desa.serentakhulu sungahulu sungai selatan, kemampuan keuangan daerah, dan atau ketersediaan pns lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai selataapabila interval waktu pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada lebih dari (dua) tahun dilakuberdasarkan ketentuan yang mengaturnya. bupati membentuk panitia pemilihan kepala desabimbingan teknis pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan dirsiapan umum tahapan persiapan pemilihan kepala desa dilakukan kabupaten dan desa. tahapan persiapan pemilihan kepala desa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menganggarkan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan yang bersifat fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada skpd kabupaten hulu sungai selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. kepala desa, perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada bupati diverifikasi atau diketahui oleh camatdilakukan dengan musyawarah desa yang difasilitasi oleh bpd danketua dan anggota. jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan jumlah tps. surat keputusan tentanguntuk dapat menggunakan hak poleh panitia pemilihan kepala desa atau pihak lain yang ditunjukdaftarbagi kepala desa atau mantan kepala desa pada periode sebelum pemilihan kepala desa yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa harus telah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan pelaksanaan pemerintahan desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran yang diketahui oleh camat, telah melakukan penyerahan seluruh aset milik desa kepada penjabat kepala desa atau kepala desa yang baru yang dibuktikan dengan berita acara serah terima aset yang diketahui oleh camat. menyelesaikan hutang piutang yang terkait dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. paragraf penelitian calon, penetapan dan pengumumanmemberikan surat keterangan apabila diperlukan. panitia pemilihan kepallingkungan pemerintah kabupaten. |
tan, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan operasional rumah sakit tersebut perlu ditetapkanbab nama, objek dan subyek retribusi dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada rsud kelas pratampratamrsud kelas pratama kabupaten hulu sungai selatan.pratamaspek keadilan, dengan tetap mengedepankan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana termasuk bakarkelas iii. retribusi pelayanan kesehatan pada rsud kelas pratama kabupaten hulu sungai selatan sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk jasa pelayanan dan untuk jasa sarana. penggunaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. tarif retribusitata cara pemungutan dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjutpratama kabupaten hulu sungai selatan meliputpelayanan farmasi,pelayanan non medik, dan pelayanan lainnya.pratama. penyusunan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kelas pratamdan inhalasi membantu pernafasan dalam dan batuk afektif melakukan dokumentasi keperawatan melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran kebutuhan nutrisi memasang ngtmelakukan perawatan preoperatif system pencernaan kebutuhan integritas jaringan melakukan perawatan luka membuang jaringan mati membalut lukapenyuluhan kesehatan tentang masalah eliminasi bowel pemenuhan kebutuhan eliminasi urine merawat kateter urin melepas kateter urin memasang kondom kateter kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan menyiapkan tempat tidur melaksanakan penyuluhan tentang kebersihan diri memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan tidur menjaga keamanan klkan obat untuk klien kebutuhan sirkulasi observasi tanda tanda vital melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratoriumteknik ekstraksionitor status nutrisipemenuhan kebutuhan eliminasi urine memasang kateter melakukan perawatan pasca bedah kebutuhan interaksi sosial melaksanakan manajemen stress melaksanakan perawatan menjelang ajal melepas dan memasang infus melaksanakan kontrol istimewa tindakan keperawatan khusus pasang drumbuis ganti verbal debridementtarifjenis pelayanan tarif keterangan pemeriksaan poliklinik umum kia gigi is000 | pemeriksaan poliklinik spesialis pemeriksaan sanitasi gizi laktasi pik kir, | termasuk bakar tempatan permanen gigi sulung bidang lubang keciltermasuk open bor drainase bakar operculectomy ginggivectomy alveolectomy pulpotomy kuretase tindakan fisioterapi pelayanan rawat inap tarif ruang rawat snapper hari visite dokter dokter umum kali dokter spesialis kali visite dokter diluar hari kerja dokter umum kali dokter spesialis kali pelayanan keperawatan tindakan keperawatan berkali tindakan keperawatan , | tindakan kecil minimal termasuk tindakan keperawatan bakar sedang parsial tindakan keperawatan khusus , | perhari (rawat asuhan keperawatan inap) pelayanan gawat darurat ' ' pemeriksaan awal ruang ugd tindakan medis umum irigasi ekstraksi segmen ekstraksi bendaasing mata, hidung dan telinga pengobatan epitaksis ganti balut dengan tampon eksis koloid termasuk perawatan luka tanpajahitan bakartindik daun telinga oo. extirpasi kuku, extirpasi lima, extirpasi flavus, insist abses kecil diameter extirpasi ganglion, insisiabses diameter cm, insist tato sirkumsisi laki laki sirkumsisi wanita observasipasien jam observasipasien jam observasi pasien lebih dari jam tindakan medis khusus penanganan luka termasuk heating luar bakar jahitan 10jahitan jahitan lebih dari jahitan heating dalam jahitan 10jahitan jahitan lebih dari jahitan pelayanan tindakan medis operasi tindakan medis kamar operasi tindakan operasi sedang tidak tindakan operasi besar , | termasuk tindakan operasi caesarea , | bakar tindakan operasi khusus pelayanan kebidanan dan kandungantidak parts patologis dengan tindakan termasuk manual plasenta bakar kuretase pelayanan one day care (maksimal jam) pemeriksaan anc pada ibu hamil rishi pemeriksaan pnc neonatus pada ibu nifas rishi melepas tampon vagina parts dengan penyulut g . resusitasi bayi baru lahir asuhan kebidanan (perhari) pelayanan laboratorium termasuk laboratorium sederhana bakar dlo analyzer urine analyzer manual eritrosit leukosit discount trombosit slotpemeriksaan standar: thorax skull vertebra tarif abdomen dihitung pelvis per expose gigi dental alveolar) extremists atas extremists bawah lo. bo. teknisi kefarmasian percikan individual prescription (rawatjalan) obatjadi per resep per item obat racikan perresep per item racikan unit dosen dissenting obat jadi per har obat racikan pelayanan lainnya pelayanan medico legal kir kesehatan termasuk tindakan visum: bakar luar baru lama pemakaian alat alat canggih doppler berkali usg berkali ekg berkali defibrilator berkali nebulizer perhari simetri perhari beside monitor perhari fetal doppler perhari sering pump perhari infusion pump perhari infant warmer perhari inkubator perhari suction perhari termasuk bakar pemakaian oksigenperliter , | jaokmperama colonel pertama tb. diatas km bupati hulu sungai selatan, ttd achmad fikri |
lulu sungai selatabeberapa ykeberdasarkan azas domisili. paragraf dantua rt rw . jenis pekerjaan, nik ibu kandung, il. nama ibu kandung, nik ayah, nama ayah, oozz. iris mata, aa. tanda tangan, dan bb, ktp eioo. surat keterangan pencatatan sipil, dan surat keterangan lainnya. ketentuan diubahtanda tangani oleh instansi pelaksana. pembuatan tidak dipungut biaya(gratis). dijadikan dasar untuk penerbitan ktp ei. persyaratan dan tata cara mendapatkan sebagaimana dimaksud padnduduk yang telah berusia tahun atau sudah pernah kawin wajib memiliki ktp ei. penduduk sebagaimana dimaksud hanya diperbolehkan memiliki (satu) ktp ei. ktp ei berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik. ktp wajib dibawa oleh setiap penduduk pada saat bepergian. permohonan ktp ei: atau paling cepat pada saat perkawinan dan paling. ktp warga negara indonesia masa berlakunya seumur hidup. masa berlaku ktp ei bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap. ktp ei berisi biodata, sidik jari, iris mata, dan foto berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan, ketentuan sebagai berikut:ktp harus dilakukan peretentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutwajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai beriku, dan perubahan nama lingkungan, instansi pelaksana wajib memutakhirkan biodata penduduk dan dokumen kependudukan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut setiap kelahiran daerah wajib dilaporkan oleh pendudukinstansi pelaksana. dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti kelahiran tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya. penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. ketentudiubah sehingga berbunyi sebagai berikut setiap lahir mati penduduk warga negara indonesia yang terjadi daerah wajib dilaporkan orang tuanya keluarganya kepada instansi pelaksana sesuai azas domisili, paling lambat (tiga puluh) hari sejak lahirinstansi pelaksana. ketentuan diubahtibkanildua) hari, dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat (lima) hari. hapus. hapus. hapus. hapus. hapusijabat dan atau petugas pada desa kelurahan, kecamatan, utd instansi pelaksana,hulu sungai selatan telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkanii. penjelasan demiatang adalah penduduk warga negara indonesia, orang asing, yang bermaksud tinggal sementara daerah jangka waktu hari sampai (satu) tahun. tamu adalah warga negara indonesiakan orang asing yang bertempat tinggal suatuinas adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten hulu sungai selatan. kecamatan adalah kantor kecamatan dalam wilayah kabupaten hulu sungai selatan. kelurahan adalah kantor kelurahan dalam wilayah kabupaten hulu sungaiantor urusan agama kecamatan disingkat kua kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai,bukti bukti kehidupan. perkawinan adalahhidupanera indonesia menjadi wna atau seorang wna menjadi warga negera indonesia sesuai dengdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut setiap penduduk berhakdapat diberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa surat keterangan domisilikepala desa lurah.dan pendatangdomisilipengkajian dan mengembangkan sistem infoberkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama islam dilakukan oleh kua kecamatan dan pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan paragraf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut paragraf penerbitan ktp ei ktp ei diterbitkan oleh instansi pelaksanapersyaratan dan tata cara penerbitan ktp eietulan dan pembatalan dan ktp ei pembetulan dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada dinas yang menerbitkan kk, baik atas inisiatif kepala dinas atau diminta pemohon paling lambat (tiga puluh hari) sejak diterima pemohon. pembetulan ktp ei dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki data kk. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada dan kepala dinas membuat dan ktp baru untuk mengantikan dan ktp yang terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut dan ktp ei lama dari pemohon. persyaratatalan dan ktp ei pembatalan dan ktp eiilegalisasi dan ktp ei dinas hanya melegalisasi fotokopi dan ktp yang diterbitkan daerah. legalisasi dan ktp ei sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat setingkat dibawahnyaokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam berupa: dan ktp ei kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ,dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan kartu keluarga dan bagi penduduk yang telah berusia tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan ktp elektronik. persyaratan dan tataapabila memenuhi syarat diberikan ktp el. |
nakmbangunan bidang kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kesehatan bagi penduduk fakir, miskin dan kurang mampu kabupaten hulu sungai selrtperlu dilakukan integrasi jaminan kesehatan daerah jamkesda) kabupaten hulu sungai selatan dalam program jaminan kesehatan nasional, bahwa perkembangan peraturan perundang undangan mengenai jaminan kesehatan baik substansi maupun ruang lingkupnya terjadi perubahan maka peraturan daerah nomor tahun tentang jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten hulu sungai selatan. bab ketentuan umuhulu sungai selatan atau dengan sebutan lainnyaan rumah sakitbuka pegawai tidak tetap yang selanjutnya disebut ptt adalah pegawai yang bekerja institusi skpd yang diangkat berdasarkan keputusan kepala institusi skpd yang berwenang. pegawai kontrak adalah pegawai yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontr rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. iuraklaim adalah pengajuan biaya oleh fasilitas kesehatantanggung jawab pasien faskesindonesia case based groups ina cb gs) adalah besaran pembayaran klaim dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. bab asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan jamkesda dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial. jamkesda bagi masyarakat kabupaten hulu sungai selatan diselenggarakan pada prinsip: keterbukaan, kehati hatian: akuntabilitas: dan kepesertaan bersifat wajib. tujuan program jamkesda adalahkepesertaan peserta jamkesda adalah penduduk kabupaten hulu sungai selatan yang masuk kategori pbi daerah dan bukan pbi daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. penduduk kabupaten hulu sungai selatan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. peserta jamkesda pbi daerah adalah terdiri dari suami, istri dan anak sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga. peserta jamkesda bukan pbi daerah adalah terdiri dari suami, istri dan (tiga) orang anak yang tercantum dalam kartu keluarga. peserta jamkesda bukan pbi daerah yang perannya dibayarkan oleh pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. anak yang terlahir dari peserta jamkesda pbi daerah langsung menjadi peserta dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir atas rekomendasi dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi tanpa harus menunggu keputusan bupati. pks dan orang tidak mampu yang belum menjadi peserta jamkesda pbi daerah secara langsung menjadi peserta jamkesda pbi daerah dengan membawa surat keterangan dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi tanpa harus menunggu keputusan bupati. peserta jamkesda pbi daerah sebagaimana dimaksud pada dan dimasukkan dalam keputusan bupati pada saat updating data berikutnya. data peserta yang telah tetapkan selanjutnya didaftarkan bpjs kesehatan. setiap peserta yang telah registrasi akan mendapatkan kartu jkn jamkesdabawah koordinasi dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi. updating data kepesertaan dilakukan setiap (tiga) bulan sekali oleh tim koordinasi. tim koordinasi jamkesda sebagaimana dimaksud dibentuk dan ditetapkan oleh bupati. tim koordinasi jamkesda sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur skpd yang menangani kesehatan, kesejahteraan sosial, dan instansi terkait lainnya. dalam melaksanakan tugas tim koordinasi jamkesda dibantu oleh tim teknis jamkesda. tim teknis jamkesda berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon peserta jamkesda. tim koordinasi jamkesda berhak mengusulkan pembatalan kepebi daerah dan bukan pbi daerah. bab pembiayaan dan iuran (1l) pembiayaan program jamkesda bersumber dari apbd kabupaten hulu sungai selatan. pembiayaan sebagaimana pada berbentuk iuran yang dibayarkan pada bpjs kesehatan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam perjanjian kerja sama antara bupati dan bpjs kesehatan. prosedur dan tata cara penghitungan dan pembayaran iuran kepada bpjs kesehatan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab hak dan kewajiban peserta peserta jamkesda berhak mendapatkan nomor identitas tunggal peserta, memperoleh manfaat pelayanan kesehatan faskes yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, dan mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam program jamkesda. peserta jamkesda mempunyai kewajiban mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan melaporkan perubahan data kepesertaan kepada sekretariat tim koordinasi jamkesda dengan melampirkan dokumen atau data dukung terjadinya perubahan. bab fasilitas kesehatan bagian pertama bentuk dan jenis pelayanan penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua faskespelayanan faskes tingkat pertama dan faskesmanfaat akomodasi berupa layanan rawat inap ruang perawatan kelas iii bagi peserta pbi daerah. manfaat akomodasi berupa layanan rawat inap ruang perawatan kelas bagi peserta bukan pbi daerah. jika peserta pbi daerah meminta manfaat akomodasikes. faskeskeskeskesbab vii mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan biaya kapital wajib dibayarkan dimuka, per bulan oleh bpjs kesehatan kepada faskesiaya bukan kapital wajib dibayarkan oleh bpjs didasarkan pada besaran klaim yang diajukan oleh faskeskerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.pelaksanaan mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan faskes antara bpjs kesehatan dengan skpd yang menangani pelayanan kesehatan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. bab viii pengawasan pengawasan program jamkesda dilakukan agar penyelenggaraan program jamkesda dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dikelola dan dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan, dankabupaten hulu sungai selatan dan pengawasan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab sanksi administratif: sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam perundang undangan dalam bidang kepegawaian, dan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, diatur dalam perundang undangan. bab ketentuan peralihan peraturan daerah ini berlaku efektif paling lambat tanggal januari bab xidana penyelenggaraan jaminan kesehatanhulu sungai selatan. ditetapkan kandangan pada tanlaksankhususnya untuk didaerah masih belum berjalan secara maksimal terutama berkenaan dengan jaminan kesehatan yang diberikan. dengan kondisi sistem pendataan penduduk terutama yang katagori fakir miskin, tidak mampu, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak terjamin dalam jaminan kesehatan nasional, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan dalam upaya memberikan jaminan kesehatan kepada kelompok masyarakat tersebutyang termasuk kategori pbi daerah dan bukan pbi daerahterpenuhinya biaya perawatan kesehatan dasar.khusus cukup jelas. cukup jelas. huruf. hurufdapatkan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakahulu sungai selatan, menimbang bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan kepada pelayanan masyarakat melalui upaya penerimaan retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatktp) dan aktatp dan akta pencatatan sipil. peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatan nomor tahun tentang penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil anigunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai, bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan kerkantoranatauns,hulu sungai selatan berdasarkan tingkat kerawanan aktinggidari dana badan usaha non pemerintah tersebut. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tipologi lokasinya: bangunan gedung lokasi perkotaan dengan kondisi lahan yang datar, bangunan gedung lokasi rawa dengan kondisi lahan berupa rawa, dan bangunan gedung lokasi pegunungan dengan kondisi lahan dengan kemiringan lahan tertentu: danbailyang baru. pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalamberpotensi bencana alam, dan kawasan keselamatan operasional penerbangan kpop)kanantarakdb yang telah ditentukan adalah: besaran kdb untuk jenis penggunaan lahan permukiman adalah sebesar 80y6: besaran kdb untuk jenis penggunaan lahan perdagangan dan jasa adalah sebesar besaran kdb untuk jenis penggunaan lahan pendidikan adalah sebesar besaran kdb untuk jenis penggunaan lahan peribadatan adalah sebesar besaran kdb untuk jenis penggunaan lahan kesehatan adalah sebesar besaran kdb untuk jenis penggunaan lahan pemerintahan adalah sebesar dan besaran kdb untuk jenis penggunaan lahan ruang terbuka hijau (rth) adalah sebesar 10y0besaran kdh yang telah ditentukan adalah: besaran kdh untuk jenis penggunaan lahan permukiman adalah sebesar besaran kdh untuk jenis penggunaan lahan perdagangan dan jasa adalah sebesar besaran kdh untuk jenis penggunaan lahan pendidikan adalah sebesar besaran kdh untuk jenis penggunaan lahan peribadatan adalah sebesar besaran kdh untuk jenis penggunaan lahan kesehatan adalah sebesar besaran kdh untuk jenis penggunaan lahan pemerintahan adalah sebesar dan besaran kdh untuk jenis penggunaan lahan ruang terbuka hijau (rth) adalah sebesaran klb yang telah ditentukan adalah: besaran klb untuk jenis penggunaan lahan permukiman adalah sebesar besaran klb untuk jenis penggunaan lahan perdagangan dan jasa adalah sebesar besaran klb untuk jenis penggunaan lahan pendidikan adalah sebesar besaran klb untuk jenis penggunaan lahan peribadatan adalah sebesar besaran klb untuk jenis penggunaan lahan kesehatan adalah sebesar besaran klb untuk jenis penggunaan lahan pemerintahan adalah sebesar dan besaran klb untuk jenis penggunaan lahan ruang terbuka hijau (rth) adalah sebesaran jumlah lantai bangunan disesuaikan dengan rekomendasi oleh tim teknis bangunan gedungbupati dapat menetapkan lain untuk kawasan kawasan tertentu dan spesifik. garis sempadan bangunan terhadap muka jalan dan tepi sungai ditentukan berdasarkan pada ketentuan garis sempadan yang diatur dalam peraturan daerah tentang imb. garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai tidak berlaku untuk daerah rawa. garis sempadan bangunan terhadap jaringan listrik tegangan tinggi ditentukan minimum sebagai berikut: pada lokasi bangunan betoompa bensi.nimbunan bahan bakaglapangan terbuka, jarak garis sempadan pada suit dengan besaran daya 66kv sejauh meter dan suitbesaran dayaalan raypohonabangunan tahanrel keretaembatan besi tangga kereta listrik pada lokasi dari titik tertinggi tiang kapalil. pada lokasi lapangan olahrag sedangkan untuk saluran kabel pada skt sejauh meter dan skor sejauh meter, dan pada lokasi suit lainnya, penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi dan kereta gantungfasizin mendirikannerapan arsitektur lokal yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: jenis arsitektur banjar seperti bubungan tinggi, dan gajah menyusu dapat digunakan pada fungsi bangunan perkantoran pemerintahan, bangunan pariwisata, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, bangunan sosial, dan bangunan budaya lainnya, jenis arsitektur banjar seperti balai laki, palimanan, dan perimbangan dapat digunakan pada fungsi bangunan perkantoran swasta, bangunan sarana transportasi, bangunan militer, bangunan peribadatan, dan jenis arsitektur non banjar modern dapat digunakan pada fungsi bangunan perumahan, bangunan perdagangan dan jasa, bangunan campuran(a) tidak berlaku untuk tanah tanah yang miri: dan pencahayaan ruang luar bangunan gedung. ruang terbuka hijau pekarangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a)uang terbuka hijau pekarangan(b) harus mengindahkan keserasian lans(e)(f)istem parkir terdiri dari sistem parkir off street dan on streetparkir on street yang diarahkan dengan menggunakan sudut (sejajar) sampai parkir untuk kawasan yang mempunyai dimensi jalan memadai (remaja meter) dapat menggunakan parkir on street maksimal sudut sedangkan kawasan dengan dimensi jalan kurang memadai (remaja meter) menggunakan sistem parkir on street sudut os. ketentuan parkir on street disesuaikan dengan kondisi intensitas kendaraan yang ada. disekitar persimpangan radius meter dari ujung belokan dibebaskan dari parkir on street. sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (sg)(g)pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (h) yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling,diciptakan dipertahankanundang undangan.suatukan dalamajbersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada iniaturer, pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai dengana dengan memeriksa respon strkonstruksitent::sebagaimana telah diubah dengan peraturandari bahaya peledak, yang meliputi prosedur, peralatan,memungkinkpelayanan umum harus mempunyai: sni tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru:sni sistem lumbung atau edisi terbaru, dan pedoman teknis terkait lainnyaumbuanntrasi, dan ramahkan,asesuai,untukdengan ketentuan kaidah norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentubangunan gedung adat tradisional meliputi bangunan adat banjar dan bangunan adat panggung. pemerintah daerah bertanggungjawab melestarikan, melindungi, dan memelihara bangunan adat sebagaimana dimaksud padagabungbangunan gedung dengan lingkungannya. penggunakwilayah kabupaten untuk membangun bangunan gedung baru. pemerintah kabupatenbangunan gedung adat tradisional yang harus dipertahankan adalah bangunan balai adat yang merupakan warisan kearifan lokal dalam pembangunan bangunan. bagian keenam persyaratan bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung daruratatauabupaten hulu sungai selatan yang terbagi menjadi kawasan yaitu kawasan pegunungan, kawasan rawa, dan kawasan perkotaan memiliki karakteristik bangunan semi permanen yang hampir samencana tanah longsor, kawasan rawan banjirrawan bencanadaerahadalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten hulu sungai seltermasuk kedalam kawasan rawan bencana longsor antara lain kecamatan padang batung, kecamatan loksado, dan kecamatan telaga langsat. pembangunan bangunan dan gedung pada kawasan bencana longsor akan mengedepankan: pelaksanaan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana alam, dan mengurangi beberapa aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alamembangunan bangunan dan gedung pada kawasan bencana banjir dilaksanakan dengan mengedepankan perencanaan sistem infrastruktur permukiman yang komprehensif dan perencanaan infrastruktur permukiman bantaran sungai. paragraf persyaratan bangunan gedung kawasan rawan angin puputing beliungtermasuk kedalam kawasan rawan angin puting beliung yaitu yang merupakan daerah dengan karakteristik rawa dan perkotaan antara lain kecamatan kandangan, kecamatan kalumpang, kecamatan daha utara, kecamatan daha barat dan kecamatan daha selatan. pembangunan bangunan dan gedung pada kawasan bencana angin puting beliung dengan mengedepankan: melaksanakan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana alam mengurangi beberapa aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. membuat pedoman penataan ruang kawasan yang berpotensi rawan bencana angin puting beliungrenc,angunan gedung wajib memenuhirooftoyempat timempertimbangkan tag untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum, mempertimbangkan dari tag dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dapateda:lingkungananapatugas pengawas pelaksanaan kontruksidanntuduniaduniapada dilakukan oleh pemerintah atas beban apbdduniaimemperpanjang slf bangunan gedung yang,melalui satuan kerja perangkat daerah terkaitdinas adalah dinas teknis yang menangani bangunan gedung kabupaten hulu sungai selatan. kepala dinas adalah kepala dinas teknis yang menangani bangunan gedung kabupaten hulu sungahulu sungai selatsertifikasi laik fungsi slf)nkan mendirikan bangunan gedung dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau tepi jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak. pemerintah daerah satuan kerja perangkat daerah terkaitngunan gedungjasa pengkajian teknis bangunan gedung atau perorangan yang mempunya sertifikat kompetensi yang sesuai. lingkup peidakbangunan tersebutempat tinggal, dan rumah deret sampai dengan (dua) lantai ditetapkan daam jangka waktu (dua puluh) tahun, dan untuk bangunan gedung hunian rumahtanggaselamanyaundangan atau memiliki masa gaya sekurang kurangnya (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah,(l). namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi niatapat dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah dan ataultingkatkepada pemilik penggun menjadi beban pemerintjasangawasan,alampenampungan tempat tinggalypemoho dengan difasilitasi oleh pemerintah dan atau,. ketua. wakil ketua. sekretaris.lahanbentuk rencana rinci tata ruang. rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya yang,,mempertimbangk,ankar akibat ylaporsmetahap pembangunrhadmiliksesuai dengan biaya nyata pembongkaran dan tidak melebihi rp. (lima puluh juta rupiahtahap pemanfaatataualanadalah orang, badan hukum, sekelompok orang atau perkumpulan orangsebesar (satu per seratus) dan tidak lebih dari rp. (lima puluh juta rupiahini berlaku, namun imb yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerahpermohonan imb yang telah masuk terdaftar sebelumnyaada. bangunan gedung yang ada pada saat berlakunya peraturan daerahlakukan permohonan slf. permohonan slf yang telah masuk terdaftar sebelum namun kondisi bangunan gedung tidak laik fungsi, maka pemiliktetapbangunan gedung umum salah satu bagian yang penting dalam kegiatan pembangunan baik skala nasional maupun daerah adalah pem bangunan gedung sebagai sarana kegiatan sumber daya manusia dan sekaligus sebagai aset harta kekayaan publik (public ownership) maupun perorangan dan atau badan hukum (private ownership) yang diharapkan mampu untuk memacu peningkatan pendapatan baik tingkat nasional, regional maupun daerah (lokal). dalam mewujudkan pem bangunan gedung agar mencapai tujuan yang dimaksudkan dan sekaligus memfasilitasi segala aktifitas untuk mencapai optimalisasi manfaat, maka diperlukan prasyarat baik secara tehnis, maupun yuridis (legal requirements). pemenuhan prasyarat dimaksudkan agar obyek yang nantinya terwujud dapat dipertanggungjawabkan kualitas, kekuatan kehandalan maupun loyalitasnya. berdasarkan undang undang nomor tahun pengaturan bangunan gedung dimaksudkan untuk: mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan teknis bangunan gedung, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. selanjutnya undang undang nomor tahun dijabarsaha efektifitas pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung, perlu memperhatikan aspirasi dan pendapat masyarakat dengan memegang teguh budaya, potensi lokal serta asas asas pembentukanerdasar analisis inilah dibentuk peraturan daerah kabupaten sungai hulu selatan tentang bangunan gedadat kabupaten hulu sungai selatan yaitu bangunan balai adat yang terdapat hampir seluruh kecamatan kabupaten hulu sungai selatan. balai adat tersebut pada umumnya merupakan bangunan panjang yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga. balai adat umumnya dibangun dalam bentuk panggung dengan ketinggian tiga sampai lima meter dari tanah. ketinggian ini berguna untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan. bangunan adat banjar diantaranya yaitu bubungan tinggi, gajah menyusu, balai laki, palimanan, dan perimbangan.pengaruhi oleh kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang rendah secara umum tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan bangunan dan gedung secara baik dan memadai. cukup jelas kawasan pegunungan, dangan karakteristik bangunan gedungserat bambu. umumnya atap rumah masih menggunakan sirap khusus untuk rumah yang memiliki konsep budaya setempat dan atau seng. selain itu ada bangunan rumah yang ditinggali masyarakat yang terbuat dari kayu ulin sebagai tiang penyangga dan dinding dari kayu ulin yang dibentuk papan dan tersusun rapi. perkembangan rumah moderen dikawasan pegunungan inipegunungan: pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan elevasi lahan dan jenis tanah pada lokasi pembangunan, dimana elevasi harus datar dan jenis tanah bukan tanah liat dan halus. kuda kuda untuk bangunan gedung dan rumah pegunungan yang rawan longsor sarankan menggunakan kuda kuda papan paku. memperhatikan syarat konstruksi bangunan daerah longsor kawasan rawa, dengan karakteristik bangunan gedung: karakteristik bangunan tidak jauh berbeda dengan karakteristik bangunan kawasan pegunungan. bangunankayu ulin yang dibentuk papan yang tersusun rapi. penggunaan atap rumah masih menggunakan sirap dan ada juga yang menggunakan seng. perkembangan rumah moderen dikawasan rawa ini jugarawa: pembangunan bangunan gedung tetap mempertahankan kayu ulin sebagai tiang penyangga untuk menjaga ekosistem daerah rawa. memperbesar ukuran pondasi atau memperbaiki kondisi tanah lunak dengan menggunakan proses elektrokinetik yang berfungsi untuk menurunkan kadar air tanah sehingga meningkatkan daya dukung tanah dan pondasi tiang. memperhatikan syarat konstruksi bangunan daerah banjir kawasan perkotaan dengan karakteristik bangunan gedung: karakteristik bangunan kawasan ini didominasi oleh bangunan moderen dengan ciri ciri memiliki dinding beton dan memiliki atap beton. bangunan semi permanen juga masih ada kawasan ini dengan ciri ciri penggunaan beton pada sebagian ruangan dan kayu ulin pada bagian yang lain. pada umumnya penggunaan seng dan sirap sebagai atap rumah masih digunakan oleh masyarakat setempat. selain itu rumah yang terbuat dari kayu ulin juga masih dapat dijumpai kawasan perkotaan ini. arahan pembangunan bangunan gedung kawasan perkotaan: mempertahankan bangunan modern yang berkonstruksi beton meningkatkan konstruksi bangunan semi permanen menjadi permanen mempertahankan bangunan bangunan tradisonal pembangunan bangunan gedung yang aman dan nyaman wajib memperhatikan pedoman pembangunanpresitentangpenegbab maksud, tujuan, dan lingkup bagian kesatu maksud peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pertag, peran masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, penyidikan, sanksi administratifntu |
lisdan penambahan jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten hulu sungai selatan hulu sungai selatan, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digolongkan dalam retribusi golongan$tercantum dan perlu disesuaikan dalam peraturan daerah dimaksud, sehingga perlu adanya perubahan kedu diantara huruf dan huruf disisipkan (dua) huruf, yakni huruf dan huruf serta ditambah (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut, peralatan mesin pertanian, kendaraan bermotor, alat alat berat: mobil tinja, mobil toilet:yang berlaku sulit ditemukan makapenetapan tarif retribusi jasa usaha mobil tinja dan mobil toilet sebagaimana dimaksud huruf dan huruf meliputi banyaknya bahan bakar yang digunakan, biaya perawatan dan pemeliharaan, jarak dan waktu pelayanan yang diberikan: dan tingkat kesulitan pelayanan. ketentuan sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari jasa mobil, jasa pembiayaan instalasi pengolah lumpur tinja plt) atau tempat lain yang tidak menimbulkan pencemaran, dan jasa pelayanan. dalam hal pelayanan mobil tinja dan mobil toilet sebagaimana dimaksud pada dan yang digunakan bagi kegiatan pemerintah daerah, maka pelayanannya tidak dipungut biaya retribusi. ketentuan lampiran lampiran ii, lampiran iii, lampiran iv, lampiran lampiran dan lampiran vikeduaobjek retribusi retribusijam pemakaianjam belum umum pribadi termasuk pemakaian jam biaya pemakaianjam (kebersihanjam pemakaianjam pemakaianjam basket ball pemakaianjam pemakaianjam pemakaianjam olah raga lainnya pemakaianjam pemakaianjam pemakaianjam besarnya objek retribusi retribusi rp.)pemakaian jam kegiatan olah raga pemakaian jam pemakaian jam gedung kesenian kegiatan rapat seminar dan sejenisnya pemakaian jam pemakaian jam pemakaian jam kegiatan keagamaan dan sosial (a) pemakaian jam belum (b) pemakaian jam termasuk (c) pemakaian jam biaya kegiatan komersial kebersihan (a) pemakaian jam (b) pemakaian jam kegiatan perkawinan perhari) gedung aula pertemuan kecamatan kandangan sanggar pramuka non komersial pemerintah pemerintah daerah pemakaian jam pemakaian jam perusahaan swasta belum pemakaian jam kiamat pemakaian jam kebersihan umum pribadi pemakaian jam pemakaian jam kegiatan perkawinan hari besarnya objek retribusi retribusi rp.) komersial pemakaian jam pemakaian jam kegiatan olah raga rutin belum bulu tangkis termasuk pemakaianjam biaya pemakaianjam kebersihan pemakaianjam gedung pertemuan aula kecamatan kandangan kegiatan rapat seminar: pemakaianjam pemakaianjam pemakaianjam belum kegiatan keagamaan dan sosial: termasuk pemakaianjam bersihkan pemakaianjam pemakaianjam kegiatan komersial: pemakaianjam pemakaianjam kegiatan perkawinan hari (termasuk penggunaan halaman) gedung olah raga dr. h.m. saat'i, kecamatan daha selatan: kegiatan olah raga rutin belum bulu tangkis termasuk pemakaian jam biaya pemakaian jam kebersihan pemakaian jam lapangan sepa bola kec. daha selatan pertunjukan event olahraga perhari semi komersial per hari kegiatan sepak bola per hari belum termasuk biaya kebersihan) per hari besarnya objek retribusi retribusi rp.) lapangan tenis pemakaian per klub lap bulan pertandingan even lainnya siang hari malam hari lapangan basket: pertandingan swasta) komersial pemakaian pemakaian lapangan lapangan sepak bola stadion desember pemakaian pertunjukan event olah raga (swasta) dihitung semi komersial berhari non komersial plum kegiatan sepak bola termasuk biaya kebersihan) rumah dinas: semi permanen perbulan permanen perbulan ewa tanah termasuk bangunan bri simpul spl opp) perbulan sewa lana lapangan gol kecamatan sungai raya a.luas s d m?| perbulan b.luas s d m?| perbulan c.luas s d m?| perbulan d.luas s d m?| perbulan meladeni mbok kista rangkiang termasuk bangunan bpr rangkiang jpn man besarnya objek retribusi retribusi a sewa toko untuk pasar kec. pasar desa pasar muara tangan toko satuan los petak toko per toko pasar rangkiang m2 buah toko bulan los petak cc. toko pasar loksado satuan los petak jos petak toko pasar kalumpang buah bulausaha menengah bulan usaha besar tanah untuk usaha lainnya: tanah untuk atm per tanah bangunan untuk usaha kantin buah bulan lingkungan kantor pemda per buah bulan sewa kantin kantin sekretariat daerah per bulan kantin lapangan tenis tumpang talu per bulan besarnya objek retribusi retribusi rp.) aaniomalam tempat pemasangan spanduk untuk bentangan tengah untuk bentangan bawah peralatan mesin pertanian hand traktor unit 3bln power presse unit 6bin cc. prosesi benih per dinas pendidikan kegiatan rapat seminar dan sejenisnya pemakaian jam pemakaianjam kegiatan keagamaan dan sosial belum pemakaian jam termasuk pemakaian jam paya kegiatan komersial pemakaian jam pemakaianjam kegiatan perkawinan (per hari) umum buang air kecil per buang air besar seka mandi pem akan barang bergerak besarnya retribusi jenis peralatan| merk model tahun (satu) hari jam rp.) vibrator roller zhou yz10b .000f tarif belum termasuk motor grader kimetsu gd313 biaya operasional plate bed truck toyota rino by42| plate bed truck toyota rino crane by42 vibrator roller dinamai cb. cii rear dump isuzu tdl rock rearbump isuzu tdl rock rear dump isuzu tdl rock bulldozer case bulldozer kimetsu d39ex .000per jam motor grader kimetsu gd511 rear dump isuzu elf rock road roller barat mg8 excavator kimetsu pc well loader kawasaki well loader kimetsu wa200 besarnya jenis peralatan| merk model tahun (satu) hari jam rp.) aya pas bus besar retribusi (satu)hari jam keteranganne50 pemeamma jasa kuras tangki ja. kec. kandangan, kec. sungai tinja limbah raya dan kec. simpul tangki (b. kec. padang batung, kec. telaga langsat dan kec. lumpang tangki |c. kec. loksado, kec. daha utara dan kec. daha selatan tangki id. keluar kabupaten hss s d jarak tangki le. lebih dari membuang tinja atau tangki la. plt limbah tangki (b. tidak plt dengan jarak maksimal per lc. tidak plt dengan tangki penambahan jarak sampai dengan kelipatan per (dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran) jarak septik meter tank dari jalan tempat posisi mobil tangki tidak lebih dari meter, untuk kelebihannya ditambah biaya meter. mosutomer jasa mobil toilet max jam kec. kandangan, kec. sungai raya dan kec. simpul max jam kec. padang batung, kec. rangkiang, kec. telaga langsat dan kec. kalumpang max jam kec. loksado, kec. daha utara, dan kec. daha selatan max jam keluar kabupaten hss s d jarak max jam lebih dari jasa membuang max plt tinja atau tangki limbah max tidak plt dengan jarak tangki maksimal penambahan per 3ja pelayanan laboratorium pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan amors a. (kimia dan fisika bau sampel pemeriksaan rasa sampel pemeriksaan suhu sampel pemeriksaan warna sampel pemeriksaan dhl dya hantar listrik sampel pemeriksaan tss zat tersuspensi sampel pemeriksaan tds zat padat terlarut sampel pemeriksaan kekeruhan besi sampel pemeriksaan mangan seng sampel pemeriksaan timbal sampel pemeriksaan tembaga sampel pemeriksaan chrome sampel pemeriksaan arsen sampel pemeriksaan raksa selenium sampel pemeriksaan chloride sampel pemeriksaan magnesium sampel pemeriksaan cod sampel pemeriksaan bod sampel pemeriksaan fen sampel pemeriksaan sianida aluminium barium fluorida sampel pemeriksaan cadmium sampel pemeriksaan kesadahan co3 sampel pemeriksaan natrium sampel pemeriksaan nitrat sampel pemeriksaan nitrit sampel pemeriksaan perak sampel pemeriksaan ph. sampel pemeriksaan sulfat sampel pemeriksaan sulfida sampel pemeriksaan do oksigen terlarut sampel pemeriksaan toc sampel pemeriksaan minyak lemak sampel pemeriksaan boron nikel kobalt sodium abortion ratio zat organik amoniak total formalin isa klor sampel pemeriksaan krom val. sampel pemeriksaan krom val. sampel pemeriksaan mma saman prostat sampel pemeriksaan b.| biologi dan bakteriologi bento plankton tpc mpn koliform mpn coli tinja le. ceri salmonella nigella is. areas strep. facialis fisika air kecepatan arus kedalaman pasang surut gelombang debut sedimen pestisida kuantitatif gol. organ fosfat gol. organ klorin gol. karbonat gol. hidrokarbon udara ambient dan emisi total suspensi partial carbon monoksida oksida sulfur ozon oksida nitrogen monoksida oksida nitrogen hydrocarbon total hydrocarbon logam logam dalam debu kebisingan survey cerobong pemeriksaan cerobong, udara arah angin kecepatan angin suhu udara kelembaban |limbah cair industri pelapisan logam minyak sawit pulp dan kertas karet tekstil kayu lapis minuman ringan minyak nabati farmasi gula makanan lateks pekat batubara upt logam nama jenis tarif peralatan mesin pekerjaan satuan rp.) late machine universal killing killing per jam machine shaping machine shaping skrip drillingand killing drill and killing| per buah machine rolling machine roll plat hacksaw machine potong besi pijar angle bending menekuk besi dang machine semi hidrolik pipe menekuk pipa per buah bending plasma cutting pemotong plat boring and hoping over size block per buah machine jasa pembubuhan propeller diameter lubang satuan tarif rp:) p3332 buah bah s 3so buah spy bah ooo diameter lubang harian gaan top buah mp2 buah top d3so buah p3se buah no| lubang satuan | tarif rp) buah buah a o00 s 3o buah 03pso buah mep days buah m shaping skrip buah bahan ming buah to: rom pat buah potong logampgal | buah menekuk besi pejal | buah bor buah menekuk ppa buah tof memotong plat jam tippengeasan gam x2cover size block jam tarif retribusi pelayanan pengujian kualitas air laboratorium dinas kesehatan kelompok fisika bau kekeruhan rasa suhu kelompok kimia a.p besi kalor bebas gia) manganese mn) kelompok mikrobiologi mpn koliform(no jenisfasilitas ' ) satuan taburan los batu ja. lantai po.) depan po. balam |. je. lantai lp. sarana bermain pertokoan los batu, cafe buah amanda' po.) ja. lantai depan |. dalam |. ib. lantai |. blok damai depan |. dalam lo. bak beras depan lp. x1. balam |. toko balak kayu po) ja. lantamal |. ib. lantai |. pasarpisang depan lp. dalam |. lobang lp. ruko terminal sudi singgah depan po. dalam lo. mo| mmarasniras jaman ata blok a,b,c,d,e,f: ja. lantai depan dalam so) smsrasums anta tee (b. lantai toko( pasar bulat) nagara buah tarif retribusi penggantian nama pemegang izin menempati toko no) semrasnitas satuan los batu la. lantamal depan |b. lantai dalam le. lantai amanat loo la. lantamal depan |b. lantai dalam le. lantamal blok damai depan dalam bak beras depan dalam toko bak iwak kayu la. lantamal ib. lantai pasar pisang depan dalam los daging ruko terminal sudi singgah depan dalam peran "ii blok a,b,c,d,e,f: la. lantai depan dalam (b. lantai tarif retribusi perpanjangan izin menempati toko los batu la. lantai depan ib. lantai dalam le. lantamal amanda' loh lantamal depan dalam |b. lantai ' ' blok damai depan i balam bak beras yoo depan dalam (oo toko balak kayu la. lantamal fb. lantai pasar pisang |( depan dalam lobang 33f ruko terminal sudi singgah depan dalam jenis fasilitas satuan busa bani pasar negara blok ja. lantai poo |. |. depan |. dalam pantai toko pelabuha12dutan ol) kendaraan bus besar sekali kendaraan bus biasa sekali kendaraan non bus besar sekali pemakaian sewa tempat tanah wilayah pat m? hari pemakaian sarana kebersihan: kamar mandi sekali |( buang air besar buang air kecil sekali bupati hulu sungai selatan, titarif objek retribusi rp.) keterangan pemakaian cottage cottage per kamar bagi kamar bawah hari pemakai (tanda penyewa .000berkamar cottage tidak kamar hari dikenakan tas dibebaskan tanda per kamar jari masuk hotel pasar los batu kandangan berkamar h kamar vip ari valid anus aan guest house brigjen. hasan barry perda kamar standarmasuk objek wisata air panas kolam renang dewasa anak anak masuk objek kawasan pemakaian lapangan tenis |. |. pagi |. siang |. malam pemakaian aula objek wisata |. siang( . malam |. pemakaian tempat categoobjek retribusi ukuran satuan tarif klasifikasi rp.) benih dan bibit bidang kehutanan dan perkebunan jati umurebulanfbyi) batang| umur bulanfkujar) batang| murobulanfstump) batang goi meranti meter mm, batang jul tinggi dan biasa dini maa tinggi tinggi tinggi tinggi karet ' o umur bulanpayung| batang bani payung dahulu seeding umur bulan seeding umur sebulan batang kopi umur bulan |batang| kakao umur bulan batang| kelapa sawit umur bulan (batang| kelapabalam cempedak umur, bulan batang| rambutan, umur bulan batang vegetatif, cangkok vegetatif, angkot pem vegetatif, cangkok durian ending umur bulan batang| angkat lanau seed ing umur buku batang| peta ' o needing umur abuan batang jengkol ' needing umur bulan batang| jengkol heading umur 6bulan batang| bibit tanaman kehutanan kayu mur bulan batang kayuan endemik) sukun umur bulan (batang benih bibi an, induk an, dan induk afkir dinas perikanandan peternakan n1. bentukan la. ikan lele fukuranlinchi berekor| ran mci berekor| io0) kurang2 inchi berekor ib. ikan mas ' ?ukuran1l 5cm (berekor| d0) pegal merek kurang8 1i2cm berekor| ikan ukuran1 3cm berekor| ukuran3 5em berekor| io0| peran 58m berekor, eka iz berekor| |d. ikan gurame ukuran1l 5cm (berekor| f5) ran 5m berekor, iso) peran 58m berekor, karan 812cm berekor| ikan patin uran inchi per ekor pangasius) teguran i,5inchi berekor ukuran inchi berekor tian bete pepaya ou) ikan sepat siam ukuran 3cm (berekor| kurang3 5cm berekor, too| ih. ikan baung kkuraniinchh (berekor| ukuran sini jperekorf ukuran? inchi berekor| atawa jerawat our berekor| saran 58m berekor| aturan8 i zcm fperekorf baik mesisibinbasnnnn libas mani eran3 5m operator| |k. benihlkan koi |ukuran1l 5cm (berekor| ukuran3 sem berekor indukan la. indukan mas jantan e perk| pena oo ) perk| ib. indukan lele jantan e perk| zs. uo| betina oo ) perk| |c. induk ikan nila jantan |perk| being oo ) perk| gurame ika mas gurame hoobeuna '' ) |perk| objek retribusi ukuran satuan| tarif induk ikan patin jantan per sambal patin siam pangasius) betina perk hendukikan apr |a. nla |perk| lb. mas |perk| le. paten |perk| ld. gurame |perk| pupuk organik pupuk curah sebut pere too ib. pupuk granula buruan perk| bupati hulu sungai selatan, ttd achmad fikri |
anawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungaibagai pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan sertaka pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok, bahwa sesuai ketentuanmaka pemerintah daeraheidana setiap orang yang merokok tempat atau area yang dinyatakansebagai ktrsedikit rp. (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak rp. (satu juta rupiah). setiap orang badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual,dan atausedikit rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak rp. (lima juta rupiah). babsampai dengan bulan januarisy okabupatenatau area yang dikhususkan untuk kegiatan merokok yang berhubungan langsung dengan udara luadan atau masyarakat. fasilitas olahraga adalah suatu alat dan atau tempat terbuka atau tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga baik oleh pemerintah,masyarakat atau swastaseperti sekolah,madrasah,perguruan tinggi,tempat kursus, tpa tps, termasuk ruang perpustakaan,area tertutup maupun terbuk seperti mesjid, mushola, gereja,njaga kebersihan lingkungan pribadi,keluarga dan masyarakat, bab iii kawasan tanpa rokok ktr meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses kegiatan, dan tempat lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dengan jaringannyatempat bermain anak (terbuka), dan tempat bermain anak (tertutup). tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: masjid mushola, dan gereja,fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: lapangan sepak bola, lapangan basket: cc. lapangan futsal, lapangan badminton, tempat fitness kebugaran, lapangan voli, lapangan tenis meja, dan lapangan teniscc.: restoran, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, dan j . pelabuhanpagar terluar, ktr sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat menyediakan tempat khusus merokok,diluar ktr.tentang dampak rokok bagi kesehatan, mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam kepada pimpinan penanggungjawab ktr, dandapat yang dimaksud pada dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. pembinaanbupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ktr,berupa: sosialisasi dan koordinasi: pemberian pedoman, konsultasi: monitoring dan evaluasi, dan atau, memberikan penghargadapatnya kepada bupati melalui sekretaris daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan penindakan ktr diatur dalamtindakpidana,. |
tan sepselatanperizinan tertentu, namun dalam implementasinya terdapat perubahan mekanisme pemungutan dan penambahan beberapa jenis retribusi pelayanan perizinan tertentu yangr47,bab viii dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab ixa sehingga berbunyi sebagai berikut bab ixdiantara dan disisipkan (satu) yakni (2a),za) dalam hal pembayaran yang terutang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaannya harus disetorkan secara bruto kas daerah paling lambat dalam waktu (satu) hari kerjaketentuan dalam, fahri.layanan perizinan tertentu. pendapatan daerah dari retribusi pelayanan perizinan tertentupelayanan perizinan tertentupelayanan perizinan tertentupelayanan perizinan tertentu dan tarif retribusi pelayanan perizinan tertenturizinan tertentu tarif retribusi izin mendirikan bangunan bangunan tidak komersial klasifikasi nama sifat bangunan dan bangunan semi tidak klas jalan permanen rp. permanen permanen rp. rp. m)| rp. m') satuan jalan nasional |. pagar bo. jembatan jalan trap siring rabat selasar| bak tinja khusus bertingkat dihitung tiap lantai pagar jembatan jalan yura siring rabat selasar| ' bak tinja khusus bertingkat dihitung tiap lantai pagar oo) |) jembatan ' jalan oo) o2. trap siring ' rabat selasar ' bak tinja khusus bertingkat m2? dihitung tiap lantai pagar oo) ' jembatan lo. jalan ' ) ' m2? trap siring ' rabat selasar oo ) ' ' ) m2? bak tinja khusus bertingkat m2? dihitung tiap lantai bangunan komersial nama sifat bangunan dan bangunan semi tidak klas jalan permanen rp.) rp) |. pagr oo) jembatan jalan ' | trap siring rabat selasar bak tinja khusus bertingkat m2? dihitung tiap lantai pagr oo) | jembatan jalan | trap siring rabat selasar bak tinja khusus bertingkat dihitung tiap lantai lo. pagar !'i jembatan ll) i dalan trap siring 'i rabat selasar bak tinja khusus bertingkat dihitung tiap lantai pagr oo) jembatan jalan o | trap siring rabat selasar bak tinja khusus bertingkat m2? dihitung tiap lantai bahan pelengkap jenis bangunan tarif seram soto lebar o0,41s d1,00m lebar1,01s d1,50m ' )e| |. lebar1,50keatas ) |. kolam berenang sedang biasa kolam berenang sederhana pipa gas oo |. tower tiang listrik, telephone, antena telephone antena komersial oo kabel kabel listrik bawah tanah kabel listrik atas tanah bo. kabel telephone bawah tanah ll. kabel telephone atas tanah oem sangan landasan beton bertulang mesin |. beton tidak bertulang gorong gorong gorong gorong tunggal dibawah gorong gorong tunggal diatas tangki tangki air vol. tangki air vol. keatas tangki minyak terpendam gta .oo0| tangki minyak terpendam s.o00| tangki minyak terpendam diameter keatas billboard bangunan billboard reklame s d3 reklame billboard reklame s d billboard reklame keatas menara telekomunikasi angka baja pipa beton tower sejenisnya lan menara tunggal radio rangka baja pipa beton sejenisnylayanan perizinan tertentu tarif retribusi izin gangguan tarif lingkungan kawasan kawasan industri dan perkotaan pemukiman ukuran luasan hutan m? tay perdagangan m? sosial m? rp). pertanian rp). pasar m rp). rp). rp). indeks gangguan ig) gangguan sangat besar dengan nilai gangguan besar dengan nilai gangguan sedang menengah dengan nilai gangguan kecil dengan nilai index lokasi jalan utama (jalan negara nasional dan provinsi) dengan nilai jalan perairan umum tepi perairan umum dengan nilai jalan sekunder (jalan kabupaten) dengan nilai jalan lingkungan (jalan kecamatan desa) dengan nilai lrt luas ruang tempat usaha per m2?) adalah luas keseluruhan tempat usaha kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya. ttu tempat tinggi usaha per meter) adalah tinggi yang akan didirikan meliputi ruang bangunan terbuka dan ruang bangunan tertutup. bupati hulu sungai selatan, ttd achmad fikri |
bupati tebo provinsi jambi peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tebukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hajat bagi masyarakat, bahwa sebagai landasan dan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakatdalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah ketigempatberkewajibberkewajibancc. ruangan pelayanan perpustakaan:bagian kelima,engan peraturan bupati. bagian keenamaparatur sipil negara diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemerintah daerah berkewajiban memenuhi hak tenaga perpustakaan sebagai berikut: a.engan peraturan bupati. bagian ketujuhatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedelapansebagaimana diatur dalamdilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan,dan pengelolaan perpustakaansebagaimana dimaksud dalam dilakukan mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah, sekretariat dewan, kecamatan, dan kelurahan desa. pengembangan perpustakaan pada tingkat desa sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari anggaran dana desa dan atau csr dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab jenis jenis perpustakaan perpustakaan terdiri atas: perpustakaan umum: perpustakaan sekolah: perpustakaan perguruan tinggi:dan perpustakaan khususs5) pemerintah daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling dan perpustakaan digital untuk wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap. bagian kedua perpustakaan sekolah sekolah terdiri atas sekolah dasar,dan sekolah menengah pertama. setiap perpustakaan sekolah wajibmengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.cc. pemberhentian bantuan pembinaan. sanksi sebagaimana dimaksud pada untuk perpustakaan sekolah diberikan oleh dinas yang membidangi urusan pendidikan daerah bagian ketiga: dan mewujudkan kesejahteraan pustakawan bab vii literasi untuk kesejahteraan perpustakaan menjadi lembaga inklusi sosial, dirancang lebih berdayacesa kelurahan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. bab viiitebo dan berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana kabupateebo dan bupati tebtebodaerah,peran serta masyarakat bagian kesatu kerjasama perpustakaan daerahantara perpustakaan daerah dengan pemerintah pusat: pemerintah provinsi: pemerintah kabupaten kota lain, lembaga pendidikan: dunia usaha, pihak luar negeri, organisasi kemasyarakatan, dan atau peroranganningkatan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi,dan atau kerjasama lain sesuai dengan kebutuhankebudayaan gemar membaca kebudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikangemar membaca. setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan harusgemar: pameran, dan atau cc. seminar,nghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari perpustakaan. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan diatur dengan peraturan bupati. bab xiii pembinaan dan pengawasan (l)baka tanggal 2l retoris daerah kabupaten tebo, 1s: (7m htiannad lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor il. register peraturan daerah kabupaten tebo provinsi jambi nomor penjelasan rancangan peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun tentang penyelenggaraan perpustakaan umum perpustakaan merupakanserta penyebaran informasi. perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. perpustakaan mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang undang dasar yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa. dengan pengelolaan yang baik maka perpustakaan dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan asas pembelajaran sepanjang adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh usia. yang dimaksud dengan asas demokrasi (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak secara proposional dan tidak melanggar tindakan hukum. yang dimaksud dengan asas keprofesionalanyang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwaluasnya.cukup jelas melaluis5) kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,11liwilayah hukum negara kesatuan republik indonesiaenyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas: pembelajaran sepanjang demokrasi: keadilan, keprofesionalan: keterbukaan, 'keteraturan, dan kemitraan. ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi: hak, kewajiban dan kewenangan: perencanaan, layanan perpustakaan: pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, jenis jenis perpustakaan: organisasi profesi: literasi untuk kesejahteraan: keadaan darurat, pendanaan, j . kerjasama dan peran serta masyarakat: kebudayaan gemar membaca: penghargaan, dan pembinaan dan pengawasan:erintah daerah dan atau masyarakat dapat membentukkepada dinas. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf |
salinan ta: maka perlu:izinan tertentu adalahtradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, industri rumah tangga seperti arak sopi dan sejenis, tuak segera dan sejenis. penjual minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan dan termasuk minuman beralkohol tradisional suatu tempat penjualan dalam daerah. izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepaladalam daerah. penjual minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menjual eceran minuman beralkohol golongan dan untuk diminum tempat penjualan. pengedar adalah badan yang menyalurkan, memasukan, mengedarkan minuman beralkohol dalam daerah dan atau pengirim luar daerah. tanda pengendali adalah tanda pengendali yang ditempel pada tutup botol kaleng, disetiap kemasan minuman beralkohol yang akan diedarkan dan atau dijual kepada masyarakat. kemasan adalah wadah sebagai tempat untuk minuman beralkohol yang berupa botol, kaleng atau bentuk lainnya termasuk penutupemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk melakukan penjualan minuman beralkohol hotel: restoran: bar: karaoke: klub malam: diskotik: toko: supermarket: kios: dan tempat tertentu lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.izin tempat penjualan minuman beralkohol. bab iiilima keseratus) sampai dengan 20y6 (dua puluh keseratus). minuman beralkohol golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol yo0 (dua puluh keseratus) sampai dengan (lima puluh lima keseratus). minuman beralkohol tradisional seperti arak sopi dan sejenisnya, segera tuak dan sejenisnya dengan kadar ethanol atasperaturan daerah ini, diukur berdasarkan jenis tempat penjualan dan luas rutarif jenis tempat usaha luas tempat usaha per tahun rp. hotel dan atau restoran s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. lebih dari bar, pub, diskotik, karaoke, s.d. klub malam dan sejenisnya s.d. lebih dari tempat tertentu lain s.d. s.d. s.d. s.d. lebih dari struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan ditetapkan sebagai berikut tarif rp. toko, pasar swalayan dan s.d. sejenisnya s.d. lebih dari tempat tertentu lain s.d. s.d. lebih dari bab viterhadap kegiatan peredaran penjualan minuman beralkohol dikenakan sup bagi penjualan minuman beralkohol golongan sup dan sup bagi penjualan minuman beralkohol golongan dxrepublik indonesiizin tempat penjualan minuman beralkoholampungundang undang nomor tahun tentang per rendah rain kalea kampung timutahun anggaran dengan rahim't tuhan yang maha esa undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaaniaksaiiakar: ketentuan nomor undang undang nomor tahun serdang pemerintah daerah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir dengan undang lembaran negara republik indonesia tahun nomor undang nomor tahun kepala daerah menyampaikan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia rakyat daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh tahun nomor tambahan lembaran negara republik badan pemeriksa keuangan paling lambat (enam) bulan setelah tahun indonesia nomor anggaran berakhir, bahwa permnggungiawaoan peiaksanaaii anggaran pendapatan dan undang undang nomor tahun tentang perimbangan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan (tembakgingat undang undang nomor tahun tentang peraturan perundang undangan lembaran negara republik indonesia penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas lari korupsi, kolusi tahun nomor tambahan lembaran negara republik dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun indonesia nomorbeberapa kali terakhir dengan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negaramerintah nomor tahun tentang standar perimbangan lembaran negara republik indonesia tahuaturan pemerintah nomor tahun tentang hibah daerah informasiran menteri dal tah tent pemerintah nomor tahun lembaran negara republik peraturan men balam besi nomor ahun tentang indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa republik indonesia nomor kali terakhir dengan peraturan menteri da am negerilampung timur nomor tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tentang urusan pemerintahan yang menjadi fewer.angan nomor pemerintahan daerah lembaran daerah kabupaten lampung peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman timur tahun nomor penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimaltentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik indonesia nomorperaturan daerah kabupaten lampung timur nomor tahun daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tentang perubahan anggaran pendapatan dan 3belanja daerah tahun tambahan lembaran negara republik indonesia nomor anggaran lembaran daerah kabupaten lampung timur tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelapormbiayaan penerimaan rp. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lampung timur pengeluaran rp. dan pembiayaan netto rp. bupati lampung timur memutuskan:sebagai berikut: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggapertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja selisih lebih kurang) daerah berupa laporan keuangan memuat rp. rp. laporan realisasi anggaran, rp. neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp. dengan rinciananggaran belanja rp. daerah perusahaan daerah. realisasi selisih lebih kurang) rp. selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah rp. laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan rincian sebagai berikut tahun anggaran sebagai berikut: surplus defisit pendapatan rp. realisasi rp. belanja rp. selisih lebih ( kurang)arus kas dari aktivitas operasi rp. rincian sebagai berikut: arus kas dari aktivitas investasi rp. asset non keuangan arus kas dari aktivitas rp. anggaran penerimaan rp. pembiayaan pembiak aan arus kas dari aktivitas rp. realisasi rp. nonanggaran selisih lebih kurang) rp. saldo kas akhir per rp. desember tahuisasi catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf pembiayaan realisasineraca sebagaimana dimaksud pada huruf per desember tahun lampiran laporan realisasi anggaran: sebagai berikut lampiran ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, jumlah asset rp. jumlah kewajiban rp. lampiran rincian laporan realisasi anggaran menurut jumlah ekuitas dana rplaporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk tahun menurut urusan pemerintahan daerah, yang berakhir sampai dengan desember tahun sebagai berikut organisasi, program dan kegiatan, saldo kas awal januari rpseptember pengelolaan keuangan daerah, bupati lampung timur, ttd lampiran1. lampiran erwin arifin daftar piutang daerah diundangkan sukadana pada tanggal september daft dal tasi) daftar penyertaan modal (investasi) daerah, kabupaten lampung timur, daftar realisasi penambahan dan pengurangan ttd wayan sutaria lampiran tetap tap cata,neraca, ttd h.roda.s.h. lampiran laporan arus kas, pembina tk. i iv.b nip. o11 cc. lampiran catatan atas laporan keuangan.dikecualikan subjek retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakusabo busi retribusi pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakusenyediaan dan atau penyediaan kakus adalah sebagai berikut septic tank ukuran om? rp. septictank ukuran 2m? rp. cc. septictank ukuran 4m? 6m? rp. septic tank ukuran 6m? 8m? rp. septic tank ukuran rp. selain tarif retribusi yang tertera pada untuk luar rantauprapatyediaan dan atau penyediaan kakusyediaan kakusira peri bupati karanganyar provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten karanganyar denah. bnn nomor tahun tentang naamah ang dengan rahmat tuhan yang maria esa bupati karanganyar, mad menimbang: bahwa dengan dihapusnya pengaturan terkait izin gangguan, perubahan. pengaturan kawasan, serta perkembangan teknologi terkait adanya aneka ragam jenis bangunan menara telekomunikasi maka nan, bahwa be: mengingat l: daerah: kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa tengah: berita negara: republikg undang undang nomor tahun tentang tan kan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiduptelekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun nomor man tambahan lembaran negara republik indonesia nomor gea tang peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggunaan spektrum: frekuensi. radio dan orbit satelihaa ben peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang: nomor tahun . tan tentang bangunan gedungeni peraturan pemerintah nomor tahun tentang rencana tata ruang: wilayah nasional lembaran negara republik indonesia: tahun nomor kanan tambahan lembaran negara republik indonesia ban nomor sebagaimana telah diubah dengan. nan peraturan pemerintah nomor: tahun tentang dada perubahan atas peraturan pemerintah nomor . . tahun tentang rencana tata ruang wilayah nasional lembaran negara republik indonesia tahun demon nomor mna mena tan peraturan pemerintah nomor. tahun nani tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tahun dak nomor tambahan lembaran negara republik nana bnn indonesia nomor sen peraturan pemerintah nomor tahun tentang. alas pelayanan perizinan berusaha.tang peraturan: daerah kabupaten karanganyar nomor bean tahun tentang bangunan lembaran daerah ap, kabupaten karanganyar tahun nomor tan peraturan: daerah kabupaten karanganyar nomor kan tahun: tentang: rencana tata ruang wilayah kabupaten karanganyar lembaran daerah kabupaten ena karanganyar tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten. karanganyar nomor maan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah ana gina kabupaten karanganyar nomor tahun' sean tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor. tahun tentang rencana ai. tata ruang wilayah kabupaten karanganyar bg ca. peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor ona aan eta tahun tentang pengendalian menara. kanan telekomunikasi lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor: tambahan lembaran daerah kabupaten karanganyar nomor sah peraturan. daerah kabupaten karanganyar nomor ona ana tahun tentang. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lembaran inn bagi daerah kabupaten karanganyar tahun: nomor: deals tambahan lembaran daerah kabupaten baya karanganyar nomor hse peraturan. daerah kabupaten. karanganyar. nomor dona tahun tentang pejabat penyidik pegawai negeri. ati sipil di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar lembaran daerah: kabupaten bea dan karanganyar tahun nomor ong peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang penghentian layanan izin gangguan dan pemungutan retribusi izin gangguan lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor3h dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar sana bupati karanganyar . memutuskan menetapkan:tan beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang pengendalian dana menara telekomunikasi: lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor tambahan lembaran pas daerah kabupaten karanganyar nomor diubah sebagai. tan berikut: ban ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai. berikuttang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. tan bupati adalah bupati karanganyar.kan sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap bnn serta bentuk badan lainnya. perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah. dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi. ken kewenangantaluran utama (central trunk), titik. penyambungan utama untuk teknologi komunikasi nirkabel . mobile switching center msc), pengontrol stasiun basis . base station controller bsc) pengontrol jaringan radio radio network controller rnc), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). bata. negara yang telah mendapatkan izin:ran telekomunikasi sehingga. tan memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. operator telekomunikasi adalah mereka yang secara fisik membangun infrastruktur telekomunikasi dasar, biasanya fiber optik, peralatan telekomunikasi berbasis radio base transceiver station bts) selular, sentral telepon, dan lain lain. tan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untukmana pal fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai taun sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi. penyedia menara. adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha tantanpenataan kawasan penyelenggaraan infrastruktur nan menara telekomunikasi dalam peraturan ini adalah bnn pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa' bagian, dalam hal ini bertujuan untuk memisahkan wilayah urban, suburban dan rural. kawasan penyelenggaraan infrastruktur menara kanan telekomunikasi adalah kawasan yang diperbolehkan btelekomunikasi eksisting, batas .administrasi wilayah dan rencana tata ruang wilayah. ann, . menara bersama telekomunikasi yang selanjutnya aan disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa operatorpenataan kawasan penyelenggaraan infrastruktur menaan lingkungan mana menara tersebut berad. kemungkinan timbulnya gangguan atas. berdirinya menara tag ban telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. nan izin mendirikan bangunan menara yang selanjutnya pan ang disingkat imb menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai. dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pentanahan atau rounding adalah sistem pentanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir bumi. peta titik lokasi menara, yang selanjutnya disebut peta lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan. guna pembangunan dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis naa yang berlaku. pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan atau penyedia menara atas 'tanah lahan milik pemerintah kabupaten karanganyar atau milik masyarakat secara nan perorangan maupun lembaga sesuai dengan penataan aa: kawasan penyelenggaraan infrastruktur menaratim pengendalian menara telekomunikasi daerah. yang selanjutnya disingkat tpt adalah tim yang kadalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian tan t. penyidik pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnya dapat disingkat ppid adalah pejabat dan pegawai negeri sipil tertentu lingkungan tan pemerintah daerah yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan penyidikan tan terhadap pelanggaran peraturan daerah. ketentuan bagian kesatu bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kanan bagian kesatu penataan kawasan pembangunan menara telekomunikasi ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bnn pembangunan dan pengoperasian menara wajib mengacu kepada penataan kawasan pembangunan: menara telekomunikasi daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. por penataan kawasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk kanan mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik sesuai dengan peta lokasi menarapenataan kawasan pembangunan sebagaimana .dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka: menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih dan lestari dan terpelihara:: menentukan titik lokasi menara supaya tertata dengan baik: mewujudkan standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara, meminimalisir gejolak sosial: nan meningkatkan citra wilayah: mewujudkan keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah: memudahkan pengawasan dan pengendalian: menjamin terpenuhinya legalitas setiap menara, tan mewujudkan kepastian peruntukan dan efisiensi lahan, memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi pra seluler secara optimal: menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blankspot area), menjadi pedoman: yang dapat digunakan oleh seluruh operator telekomunikasi, baik sistem global untuk komunikasi bergerak gsm global system for mobile communication) maupun divisi multi akses kode cdma code division multiple kan access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, jaringan area lokal local area network lan) dan lain lain, mewujudkan efisiensi dan efektifitas biaya kanan telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator telekomunikasi, dan mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator telekomunikasi. ketentuan lebih lanjut mengenai penataan kawasan pan pembangunan menara telekomunikasi diatur dalam peraturan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: hot 1ll . menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan.tan pentanahan (rounding): pan penangkal petir, caudatpena marking): dan pagar pengamanan. identitas hukum terhadap menara sebagaimana tana dimaksud pada antara lain: irama pemilik menara, penyedia jasa konstruksi, cc. lokasi menara: aan kan tinggi menara dan titik koordinat: kan .e. tahun pembuatan pemasangan menara, tan tuas area menara, kapasitas listrik terpasang, ana beban maksimal menara: kan pan data operator telekomunikasi yang menyewa (tenant) menara tersebut: dan nomor dan tanggal imb. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:perangkat daerah terkait. kan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program. menara bersama, bupati membentuk tpt. tpt sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain,. penataan, dan pembangunan, bnn melakukan pembinaan, pengendalian, dan tan pengawasan, cc. memberikan rekomendasi pemberian izin, memberikan rekomendasi pencabutan izin, dan '.e. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara. tpt dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dan dibawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. tpt sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan tan keputusan bupati. kanan ketentuan bagian kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: naa bagian kedua : peta lokasi kan k8. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai nan berikut: bnn nan pembangunan menara diawali dengan permohonan peta lokasi kepada bupati melalui kepala perangkat daerah yang menangani tata ruang. tan peta lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan. dokumen perizinan pembangunan menara. biaya yang timbul akibat diterbitkannya peta lokasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja ana daerah pada perangkat daerah yang berwenang bidang tata ruang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan peta lokasi diatur dalam peraturan tan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ben setiap. orang "atau badan yang akan melakukan pembangunan dan pengoperasian menarayang telah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagai pemenuhan komitmen penerbitan izin lingkungan oleh lembaga perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau maa oss online single submission). inn ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus antara dan disisipkan, (satu) bagian baru yakni bagian kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima pengalihan kepemilikan antara dan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap pengalihan status kepemilikan menara wajib kan dilaporkan kepada pemerintah daerah. tan pengalihan status kepemilikan menara disampaikan kepada pemerintah daerah sebelum dilaksanakannya proses pengalihan dengan diterbitkannya persetujuan tan pengalihan status kepemilikan menara. neng persetujuan pengalihan status kepemilikan menara diberikan apabila pemilik menara sebelumnya telah memenuhi" seluruh kewajiban kepada pemerintah daerah. pengalihan status kepemilikan menara yang tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya dibebankan kepada pemilik menara yang terdaftar pada pemerintah daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kan nan jenis menara terdiri dari: la. berdasarkan tempat berdirinya menara yang dibangun atas tanah (green field): dan inn menara yang dibangun atas bangunan (roof top). berdasarkan penggunaannya: menara telekomunikasi seluler, dan menara telekomunikasi khusus. berdasarkan struktur bangunannya: tang menara mandiri (self supporting tower), menara meregang (used tower: menara tunggal (monopoli tower, dan menara kamuflase. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam. hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam telah terlampaui dan tetap tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan nbeserta bangunan penumpangnya. pembongkaran menara dan atau bangunan penumpangnya dilakukan oleh pemegang izin paling lama (tiga) bulan sejak pencabutan izin. tag (a) apabila dalam waktu (tiga puluh) hari sejak kas tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada menara dan atau bangunan penumpangnya tidak nan dibongkar oleh pemegang izin, maka menara dan atau bangunan penumpangnya menjadi milik dikuasai oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya dilakukan bongkar paksa oleh pemerintah: daerah dengan biaya dari pemegang izin. ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran tan menara sebagaimana dimaksud pada dan. tenan diatur dalam peraturan bupati. kan en: as. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ian menara yang telah berdiri dan berizin sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dan telah sesuai karan dengan penataan kawasan pembangunan menara kana telekomunikasi yang. berlaku diakui keberadaannya para tan dan diarahkan untuk digunakan sebagai menara angan tan bersama dengan memperhatikan analisis kelayakan teknis menara. nah sian menara yang telah: berdiri dan berizin sebelum way daun ditetapkannya peraturan daerah ini tetapi tidak sesuai dengan penataan kawasan pembangunan menara telekomunikasi yang berlaku tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan bentuk dea ang hani dang. menara sesuai dengan peta kawasan paling lama naa pena (tiga) tahun sejak peraturan daerah: ini bnn diundangkan. pena menara yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin sebelum. ditetapkannya peraturan daerah ini wajib melengkapi dokumen perizinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku paling. sha lambat (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan. bnn pantau apabila dalam kurun waktu (satu) tahun, menara: ona sebagaimana dimaksud pada belum diajukan izinnya, maka keberadaan. menara diserahkan kepada tpt 'untuk dilaksanakan proses. hana braga pembongkaran sesuai dengan ketentuan yang . berlaku. bnn peraturan daerah .ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tagtan ditetapkan karanganyar pada tanggal desember tana bupati karanganyar, ian juliyatmono diundangkan karanganyar tang pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten karanganyar, diratenkaranganyar ten) teng das haa setda zul kesan miralotaosti penjelasan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar pan nomor tahun pan tentang tanumum bnn dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi bidang dana telekomunikasi semakin banyak jenis menara yang dibangun oleh para pengusaha bidang telekomunikasi. peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang pengendalian menara telekomunikasi belum mengatur jenis menara baru sehingga pemerintah kabupaten karanganyar belum mempunyai dasar aturan bagi operator telekomunikasi yang mengajukan" pembangunan menara jenis baru dimaksud. samping itu dengan diberlakukannya peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pencabutan izin gangguan maka pengaturan dalam peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang pengendalian menara telekomunikasi yang terkait sin gangguan juga perlu dicabut. rencana induk menara telekomunikasi cell plan) yang sudah ada sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, karena banyak daerah yang tidak terlayani (blank spot), oleh sebab itu perlu pengaturan terkait penataan kawasan dengan mempertimbangkan jenis menara ganjaran 'antar menara. sehubungan dengan hal tersebut atas.. tan ii. demi . dean cukupjelas angka bagian kesatu cukup jelas angka cukupjelas bnn angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka bagian kedua cukup jelas angka nn, cukup jelas tan angka tan cukup jelas tang angka cukup jelas angka bagian kelima cukupjelas nana angka cukup jelas angka bah huruf bnn angka tan yang dimaksud dengan menara green field adalah menara telekomunikasi yang didirikan atas tanah. angka kanan yang dimaksud dengan menara roof top adalah menara telekomunikasi yang didirikan atas nan bangunan. huruf angka. kan yang dimaksud dengan menara telekomunikasi seluler adalah menara telekomunikasi mana piranti komunikasi penerima sinyalnya berupa . telepon seluler. angka tag yang dimaksud dengan menara telekomunikasi bnn khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan nan telekomunikasi khusus. huruf bnn angka yang dimaksud dengan menara mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang daanangka yang dimaksud dengan menara meregangnan memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri. angka asu yang dimaksud dengan menara tunggal adalah tan menara telekomunikasi yang bangunannya tan berbentuk tunggal tanpa adanya simpul simpul tanpa kan rangka yang mengikat satu sama lain. nan angka cukup jelas angka cukup jelas tan angka . cukupjelas aan cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten karanganyar nomor |
cam mam(bersedia dicalonkan menjadi anggota badan perwakilan desa. jl)jl)(d0)(l)l)(l)(d0)(dl)(dl)0jl)(dl)(l)(dl)jl)(d0)jl)jl)(dl)badan perwakilan desa kabupaten murung raya. bagan struktur organisasi badan perwakilan desa kepala desa. pimpinan bpd sekretariat anggota bpd urusanrancangan peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tent ang badan permusyawaratkabupaten murung raya nomor tentang badan perwakilanmurung raya tentang badan permusyawaratan desaoo.vvj j ilj .il.oo.xx.aa.bb. nyata nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya cc. sehat jasmani dan rohani dd. berkelakuan baik, jujur dan adil ee. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ff. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ggjl)(ll)jl) masing masing urusan sebagaimana tersebut ini dipimpin oleh kepala urusan. j2)il.j . meminta keterangan kepada pemerintah desa mengadakan perubahan rancangan peraturan desa il.il.uu(dl)ss.:xx.mbentukan badan perizinan terpadu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bogor, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah yang dapat mendorong berkembangnya iklim investasi, perlu diciptakan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang kondusif, promosi, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien: bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dibentuk satuan kerja perangkat daerah yang mengelola perizinan dan penanaman modal secara terpadurizinan terpadulolaan administrasi keuangan badan: pengumpulan, pengolahan dan analisis data badan: pelaksanaan . pembinaan hubungan masyarakat: badan: pengelolaan administrasi penyusunan anggaran badan: dan pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan badan. paragraf bidang pelayanan perizinan bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakanmempunyai fungsi: perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelayanan perizinan usaha: dan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelayanan perizinan non usaha. dalam . dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pelayanan perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: sub bidang perizinan usaha: dan sub bidang non perizinan usahlayanan perizinan. sub bidang perizinan usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan perizinan usaha. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perizinan usaha mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha: penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis: dan pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha. . sub bidang perizinan non usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan perizinan non usaha. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perizinan non usaha mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha: penelitian lapangan dan teknis perizinan non usaha dengan tim teknis: dan pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan non usaha. paragraf bidang penanaman modal bidang penanaman modal mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan penanaman modal daerahrumusan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah, dan perumusan . perumusan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal daerah. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: sub bidang pengembangan penanaman modal: dananaman modal. sub bidang pengembangan penanaman modalengembangan penanaman modal daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengembangan penanaman modal mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis: perumusan kebijakan regulasi penanaman modal: cc. penyusunan . penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah: penyusunan kebijakdaerah: pemaduserasian dan atau mengoordinasikan penanaman modal dengan satuan kerja perangkat daerah: penelitian dan pengkajian potensi potensi pengembangan penanaman modal: identifikasi sumber sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan perizinan dan penanaman modal: dan pengkajian, penilaian, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengembangan penanaman modal. sub bidang promosi dan kerjasamaromosi dan kerjasama penanaman modal penyusunan petunjuk teknis promosi dan kerjasama penanaman modal daerah: perumusan . perumusan bahan hubungan kerja dan investasi, baik hubungan antar pemerintah maupun swasta: pengajuan usulan dan penyiapan materi serta fasilitasi kerjasama dan promosi dengan hubungan antar kabupaten kota, provinsi, pusat, luar negeri dan dunia usaha serta memproses surat persetujuan penanaman modal asing penanaman modal dalam negeri bidang penanaman modal: dan promosi penanaman modal daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. paragraf bidang data dan pengendalian bidang data dan pengendalian mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengendalian perizinan dan penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang data dan pengendalian mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan penanaman modal: dan perumusan pengendalian perizinan dan penanaman modal. dalam . dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang data dan pengendalian dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: sub bidang data: dan sub bidang pengendalidata dan pengendalian. sub bidang datalolaan data perizinan dan penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang data mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data perizinan, kearsipan, dan sistem informasi perizinan: pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data perizinan, dan penanaman modal: pengelolaan manajemen kearsipan dokumen perizinan dan penanaman modal: dan pembangunan . pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. sub bidang pengendalianndalian perizinan dan pengaduan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengendalian mempunyai fungsi: penyusunan petunjuk teknis pengendalian perizinan dan pengaduan atas kinerja pelayanan perizinan: pengendalian proses pelayanan perizinan dan dokumen non perizinan: dan mengoordinasikan penanganan pengaduan dalam pelayanan perizinan dan dan pelayanan penanaman modal. bab vii tim teknis untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, bupati membentuk tim teknis. tiviiifont officer pelayanan administrasi perizinan yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badanix. bab kewenangan penandatanganan kepala badan memiliki kewenangan penandatanganan perizinan atas nama bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupatiskr) yang diatur dengan peraturan bupati. bab tanggung jawab dinasdinas. tanggung jawab teknis akibat penerbitan perizinan berada pada dinas sesuai kewenangan teknis masing masing dinas. tanggung jawab . tanggung jawab atas pencapaian target pendapatan daerah dari pelayanan perizinan berada pada dinas sesuai kewenangan teknis masing masing dinastugas teknis badan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pelaksana teknis pada badan, diatur dengan peraturan bupati. bab xxiii tata kerja bagian kesatu umum hal hal yang menjadi tugas masing masing unit badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan fungsi badan diselenggarakan oleh sekretariat, sub bagian, bidang, sub bidang, tim teknisxivbadvi. bab xvi kepegawaian kepala badan adalah pejabat eselon ib, sekretaris adalah pejabat eselon illa, kepala bidang adalah pejabat eselon ilb, kepala sub bagian, kepala sub bidangxvii pembiayaan pembiayaan badan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab xviii . bab xviii ketentuan peralihan seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakudilaksanakan, maka angka dan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang pembentukan lembaga teknis daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: kewenangan pemrosesan administrasi perizinan beralih kepada badan: dan kewenangan penandatanganan perizinan beralih kepada kepala badan berdasarkan pelimpahan wewenang dari bupati, sebagaimana dimaksud dalambadan pelayanan perizinan terpadurizinanlembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten bogor. badan adalah badan perizinan terpadupenanaman inas adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkungan pemerintah kabupaten bogor. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini, dibentuk badan perizinan terpadu. bab iiirizinan dan penanaman modal daerah. dalam . dalam melaksanizinan dan penanaman modal: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perizinan dan penanaman modal: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan penanaman modal: penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan: pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan: pemantauan dan evaluasi proses pemberibidang, sub bidang, dan kelompok jabatan fungsional. bab v. bab susunan organisasi susunan organisasi badan, terdiri atas:layanan perizinan, membawakan: sub bidang perizinan usaha: dan sub bidang perizinan non usaha: bidang penanaman modal, membawakan: sub bidang pengembangan penanaman modal: dan sub bidang promosi dan kerjasama: bidang data dan pengendalian, membawakan: sub bidang data: dan sub bidang pengaduan dan pengendalian: upt: dan kelompok jabatan fungsional. bab vi. babsesuai lingkup tugasnya. paragrafan pelaporan badan: pengumpulan, pengolahan dan analisis data badan: pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan: pengelolaan . |
bupati purworejourworejo, menimbang bahwa dalam rangka menjaga kesehatan umum dan kebersihan lingkungan, pemerintah kabupaten purworejo menyelenggarakan pelayanan penyediaan kakus: bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penyediaan kakuskakusnyediaan kakuslimbah tinjyang diatur dalam peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang retribusi pengelolaan limbah tinjpenjelasan umum dalam rangka menjaga kesehatan umum masyarakat dan terciptanya lingkungan yang bersih, pemerintah daerah memberikan pelayanan penyediaan kakus. untuk menyediakan sarana dan menyelenggarakan pelayanan penyediaan kakusnyediaan dan atau penyediaan kakusenyediaan kakusngelolaan limbah tinjayediaan dan atau penyediaan kakusmobil tangki tinja adalah suatu sarana untuk atau tempat lain dengan memungut biaya atas pelayanan yang diberikpembayaran atas pelayanan penyediaan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan kakus. objek retribusi adalah pelayanan penyediaan kaapayediaan dan atau penyediaan kakus. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penyediaan kakus: meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan penyediaan kakus:. tata cara penagihan,: penyidikan, ketentuan pidana. babobjek retribusi adalah pelayanan jasa penyediaan kakus dan pelayanan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja plt milik pemerintah daerah. obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan jasa penyediaan kakus yang terdiri dari penyediaan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja, penyediaan tempat untuk pembuangan limbah tinja plt milik pemerintah daerah bagi pengusahakuantitas jumlah penggunaan jasa pelayanan penyediaan kakus dan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja, sebagai dasar alokasi beban biaya dalam pelayanan penyediaan kakus untuk (satu) kali penyediaan kakus dan pembuangan setiap (satu) unit tangki tinja oleh pengusaha penyediaan kakus plt milik pemerintah daerahsebesar rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk (satu) kali pelayanan penyediaan kakus, pembuangan limbah tinja plt milik pemerintah daerah oleh pengusaha penyediaan kakus sebesar rp. seratus ribu rupiah), untuk setiap (satu) unit mobil tangki tinjadan atau penyediaan kakusaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapin, menimbang :a. bahwasudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika, dimana status badan narkotika nasional kabupaten berubah menjadi instansi vertikal.3, ndirianwenangan bupati bupati mewakili daerah selaku pemegang saham pt. persero) bpr wanita: kerjasama pt. persero) bpr wanita:persero) bpr wanita. bab vii organ organ persero) bpr wanita terdiri dari rups, direksi dan dewan komisaris. bab viii dewan komisaris bagian kesatu tugas, fungsi, dan wewenang dewan komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan umum, pengendalian dan pembinaan terhadap persero) bpr wanita. dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan pt. persero) bpr wanita yang dilakukan oleh direksi. dewan komisaris memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan pt. persero) bpr wanita. pengawasan oleh dewan komisaris dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas dan perbankan. pengawasan dilakukan oleh luar pt. persero) bpr wanitan dan menjaga kelangsungan pt. persero) bpr wanita. dewan komisaris mempunyai wewenang: meneliti, mengoreksi dan memeriksa rencana kerja tahunan dan anggaran pt. persero) bpr wanita untuk disyahkan dalam rups, meneliti laporan keuangan, terdiri sekurang kurangnyauntuk disyahkan dalam rups: dan cc.persero) bpr wanitamberikan laporan paling sedikit sekali dalam (enam) bulan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada bupati dan ojk setempat. dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap pt. persero) bpr wanita apabila diminta otoritas jasa keuangan. dewan komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab dalam rups. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, dewan komisaris dapat mengangkat seorang sebagai sekretaris. jika dianggap perlu, dewan komisarit. persero) bpr wanitpersero) bpr wanita yangpersero) bpr wanitpersero) bpr wanita. bagian kedua pengangkatan anggota dewan komisarisharus memiliki pendidikan formal paling rendah strata s1). dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada bpr, ojk dapat menetapkan jumlah anggota dewan komisaris lebih dari (dua) orang sebagaimana dimaksud pada. anggota dewan komisaris wajib bertempat tinggal kabupaten lokasi kantor pusat bpr wanitakomisaris harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh ojk. pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris berikutnya oleh rups. pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris wajib dilaporkan kepada ojk setempat. anggota dewan komisaris diangkat untuk masa jabatan (lima) tahun. anggota dewan komisarismperoleh persetujuan dari ojk. batas usia anggota dewan komisaris paling tinggi (enam puluh lima) tahun. bupati dan wakil bupati tidak boleh menjabat sebagai dewan komisaris. bagian ketiga larangan anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga semena sampai derajat kedua dengan: sesama anggota dewan komisaris: drangkap jabatan sebagai anggota direksi maupun pegawai pada bpr dan atau bank umum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swastayang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud padakomisaris sebagaimana dimaksud pada diangkat sebagai anggota dewan komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan. bagian keempat pemberhentian anggota dewan komisarisdireksi bagian kesatu tugas, fungsi dan wewenang direksi bertugas menjalankan pengurusan pt. persero) bpr wanita untuk kepentingan dan tujuan pt. persero) bpr wanita. direksi menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional pt. persero) bpr wanitpersero) bpr wanita. direksi wajib menyelenggarakan rups tahunan. direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi: pelaksanaan manajemen pt. persero) bpr wanita berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam rups, menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan pt. persero) bpr wanita: penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran pt. persero) bpr wanita kepada bupati dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam rups, penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan pt. persero) bpr wanita setiap (tiga) bulan sekali kepada bupati dan dewan komisaris: dan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan kepada bupati dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam rups. direksi mempunyai wewenang: mengurus kekayaan pt. persero) bpr wanita: mengangkat dan memberhentikan pegawai pt. persero) bpr wanita berdasarkan peraturan kepegawaian bpr, cc. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pt. persero) bpr wanita dengan persetujuan dewan komisaris dan ditetapkan dalam rups: mewakili pt. persero) bpr wanita didalam dan dipersero) bpr wanitkomisaris dan berdasarkan peraturan ojk, yang selanjutnya disahkan dalam rups, dan menetapkan biaya perjalanan dinas dewan komisaris, direksi dan pegawai pt. persero) bpr wanita. bagian kedua pengangkatan direksidireksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah sarjana stradalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada pt. persero) bpr wanita, ojk dapat menetapkan jumlah direksi lebih dari (dua) orang sebagaimana dimaksud pada direksi wajib bertempat tinggal kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat pt. persero) bpr wanita. direksi harus memiliki:pt. persero) bpr wanitat profesi. direksi harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh ojk. untuk pertama kali pengangkatan direksi oleh bupati. pengangkatan dan pemberhentian direksi selanjutnya oleh rups. pengangkatan dan pemberhentian direksi wajib dilaporkan kepada ojk. direksi diangkat untuk masa jabatan (lima) tahun. direksindapat persetujuan ojk. batas usia direksi paling tinggi (enam puluh lima) tahun. bupati dan wakil bupati tidak boleh menjabat sebagai direksi. segala keputusan direksi diambil dalam rapat direks. tata cara rapat direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasarbagian ketiga larangan direksi dilarang memiliki hubungan keluarga semena sampai derajat kedua dengan: sesama direksi, dan anggota dewan komisaris.nya sebagai direksi bpr, dalam hal terjadi benturan kepentingan, direksi dilarang mengambil keputusan. bagian keempat pemberhentian direksidireksipegawai pengangkatan pegawai pt. persero) bpr wanita: usia paling tinggi (tiga puluh lima) tahun, dan lulus ujian seleksi. pegawai pt. persero) bpr wanita merupakan pegawaipersero) bpr wanita. dalam hal pegawai wanita diangkat menjadi anggota direksi, maka yang bersangkutan pensiun sebagai pegawai pt. persero) bpr wanita dengan pangkat tertinggi dalam bpr wanitabab pembinaan bupati dalam melaksanakan pembinaan kepada persero) bpr wanita dapat menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perekonomian dan atau urusan pemerintahan bidang pengawasan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab xii pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan pt. persero) bpr wanitat. persero) bpr wanita karena keputusan rups diusulkan kepada bupati disertai dengan dasar pertimbangan dan selanjutnya bupati melakukan kajian. bupati atau dprd dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran pt. persero) bpr wanita. dprd dan atau bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada dalam hal dprd atau bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan alasan penolakan. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran pt. persero) bpr wanita sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan daerah. kekayaan daerah hasil pembubaran pt. persero) bpr wanita yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah. bab xiv tahun buku, penetapan dan pembagian laba tahun buku pt. persero) bpr wanita menggunakan tahun buku taklim. laba bersih pt. persero) bpr wanita setelah dikurangi pajak yang telah disahkan rups ditetapkan sebagai berikut: deviden pemegang saham (lima puluh proses) cadangan umum (sepuluh proses) cadangan tujuan (sepuluh proses) dana kesejahteraan (dua belas proses) jasa produksi (dua belas proses) pembinaan (enam proses)csial kultur yang ada masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan si d atas beberapa uraian tersebut diatas pemerintah daerah kabupaten trenggalekbumi yang didirikan merupakan berbentuk perseroan terbatas pt), sehingga pada tahun telah membentuk mendirikan bank perkreditan rakyat bpr) wanita kabupaten trenggalek pada tahunpenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang. badan usaha milik daerah bumi) pt. bpr wanita didirikan berdasarkan salinan akta nomor tanggal januari hadapan notaris ny. didapati soedjoko hariadhi, dan mendapatkan pengesahan dari kemenkumham tanggal maret nomor .ht. tahun sedangkan izin usaha dari bank indonesia pada tanggal september dengan nomor izin: kep.gbi sehingga sesuai laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) nomor lhp xviii.sby tanggal juni atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten trenggalek tahun direkomendasikan kepada pemerintah kabupaten trenggalek bahwa pendirian bpr wanita untuk ditetapkan peraturan daerah tentang pendirian bpr. wanita, karena sesuai ketentuan. demikian juga berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pendirian bumi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan perda. sedangkan menurut bumi sebagaimana dimaksud terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perserodirian,yang selanjutnya disebut perusahaanwanita kabupaten trenggalekantor cabang adalah kantor bpr wanita yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat bpr wanita,bpr wanitusahapersero) bank perkreditan rakyat wanita. kantor pusat pt. persero) bpr wanita bertempat kedudukan kota trenggalek. bab iii maksud dan tujuan pendirian pt. persero) bpr wanita dimaksudkanmelalui pelayanan perbankan. pendirian pt. persero) bpr wanita bertujuan untuk: mendorong semangat kewirausahaan masyarakat, menciptakan dan memperluas lapangan kerja: meningkatkan pendapatan asli daerah, menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan menumbuhkan iklim investasi daerah, dan menekan pertumbuhan jasa permodalan dan atau lembaga keuangan non perbankan yang ilegal. bab pengelolaan dan kegiatan usaha bagian kesatu pengelolaan pengelolaan pt. persero) bpr wanita paling sedikit harus memenuhi unsur: tata cara penyertaan modal, kepegawaian: cc. tata cara evaluasi: tata kelola perusahaan yang baik: perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, penugasan pemerintah daerah: pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya: penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, dan kepailitan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pt. persero) bpr wanitpersero) bpr wanitusaha mikro kecil, melakukan kerjasama antar bpr daerahmodal pt. persero) bpr wanit: hibah: perseorangan dan atau badan usaha yang berbadan hukum, dan sumber modal lainnya. modal pt. persero) bpr wanitapersero) bpr wanita wajib memiliki modal dasar disetor. modal dasar pt. persero) bpr wanita dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian pt. bpr wanita. besaran modal dasar pt. persero) bpr wanita sebagaimana dimaksud pada dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham pt. persero) bpr wanita dalam rups. modal dasar pt. persero) bpr wanita saat ini sebesar rp. (tiga puluh milyar rupiah). modal dasar persero) bpr wanita sebagaimana dimaksud padamodal yang telah disetor pt. persero) bpr wanita terdiri dari: pemerintah daerah sejumlah rp. tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah): dan perseorangan sejumlah rp. (dua ratus juta rupiahroses) dari modal dasar. dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada dan untuk mewujudkan tujuan pendirian persero) bpr wanita dilakukan secara bertahap sebagai berikut tahap pertama dianggarkan pada apbd perubahan tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar rupiah): tahap kedua dianggarkan pada tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah): tahap ketiga dianggarkan pada tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah): tahap keempat dianggarkan pada tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah): tahap kelima dianggarkan pada tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah):gawaian daerahkerja badan kepegawaianpegawaian daerkepegawakepegawaian daerah adalah badan kepegawaian daerah kabupaten barito kuala. kepala badan adalah kepala badan kepegawailembaga teknis daerah sebagai unsur pelaksana tugas kepegawaianmelaksanakan tugas dan kewenangan dibidang kepegawaikepegawaian daerah mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis dibidang administrasi kepegawaian. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil. pengelolaan administrasi, informasi, manajemen dan data kepegawaian. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil. penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang undangan. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan kepegawaian daerah. bab iii bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi pendidikan terdiri dari kepala badan sekretariat bidang dan pengembangan pegawai bidang mutasi pegawai bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai kelompok jabatan fungsional. bagan susunanprogram, data, keuangan umum, kepegawaian,programprogram dan data mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan kegiatan lingkungan badan kepegawaian daerah serta pembuatan dan pengelolaan data kepegawaian bagi pns kabupaten barito kuala melalui sistem informasi dan manajemeserta pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan badan kepegawaian daerah. sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, pelaporan dan pengelolaan administrasi keuangan badan kepegawaian daerah. paragraf bidang pengembangan pegawai (l) bidang pengembangan pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perencanaan dan penetapan formasi, pengadaan dan pengembangan karir pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang pengembangan pegawai mempunyai fungsi perencanaan dan penetapan formasi, pengadaan dan pengembangan karir pegawai negeri sipil. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil. bidang pengembangan pegawai terdiri dari sub bidang formasi dan pengembangan karir, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan penetapan formasi dan pengadaan pegawai, serta pengembangan karir pegawai. sub bidang pendidikan dan pelatihan, mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil. paragraf bidang mutasi pegawai (l) bidang mutasi pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam pengelolaan administrasi mutasi umum dan kepangkatan pegawai untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang mutasi pegawai mempunyai fungsi pengelolaan administrasi mutasi umum pegawai. pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai. bidang mutasi pegawai terdiri dari sub bidang mutasi umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi mutasi umum kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sub bidang kepangkatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi kepangkatan pegawai negeri sipil. paragraf bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai mempunyai tugas melakukan pembinaan kesejahteraan dan disiplin pegawai, pengelolaan pensiun serta kedudukan hukum pegawai untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai mempunyai fungsi pembinaan kesejahteraan dan disiplin serta pensiun pegawai. pembinaan kedudukan hukum pegawai. bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai terdiri dari sub bidang kesejahteraan pegawai, mempunyai tugas melakukan pembinaan materiil pegawai, pemberian penghargaan, tanda jasa, pembinaan mental dan peningkatan motivasi kerja serta pengelolaan pensiun pegawai. sub bidang kedudukan hukum pegawai, mempunyai tugas melakukan penyusuntugas badan kepegawaian daerahbadan kepegawai |
salinan an): bahwaretribusi pelayanan parkir tepi jalandengan peraturanini meliputi, dalam rangka pengawasan dan pengendalian, rp. sepeda motor dan sejenisnya rpparkir atau yangdimuka. tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan kepala daerahengan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalamtribusi ditetapkanakabupaten maluku tenggara nomor tahun tentang retribusi parkir tepi jalan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.umum dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang semakin meningkat dari tahun tahun, maka hal ini mengakibatkan meningkatnya pula pengusahaan angkutan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta meningkatnya pengusahaan angkutan kendaraan bermotor sebagaimana tersebut atas akan berpengaruh terhadap arus lalu lintas. sehubungan dengan hal itu, maka peraturan daerah kabupaten maluku tenggara nomor tahun tentang retribusi parkir tepi jalan umum perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang ada. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. orang pribadi atau badan yang memarkir kendaraan diluar tempat parkir yang ditetapkan oleh kepala daerah berarti merugikan daerah. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan frekuensi penggunaan tempat parkir adalah terkait dengan jumlah dan atau berapa kali subyek retribusi menggunakan tempat parkir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengisian sport dikhususkan bagi wajib retribusi yang melakukan parkir tepi jalan umum secara rutinordkecuali penetapan juru parkir. cukup jelas. s.duntuk itu khusus untuk kendaraan pemadam, mobil sampah, mobil jenazah, ambulans, mobil patroli yang benar benar digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dibebaskan dari pungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umumkanenkeputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembatalan ketentu dan diantara angka dan angka disisipkan (sembilan) angka yakni angka 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, dan 23icamat adalah kepala kecamatan dalam wilayah kota madiun. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota madiun. lurah adalah kepala kelurahan dalam wilayah kota madiun. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah bawah kecamatan. penduduk kota, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah setiap orang baik warga negara republik indonesia maupun warga negara asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal wilayah kota madiungawai negeri sipil pada instansi pelaksana yang ditunjuk walikota untuk melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register pencatatan sipil. 23a. penduduk wajib kartu tanda penduduk, yang selanjutnya disebut23b. pemohon adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia. 23c. anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun. 23d. penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis. 23e23fperaturan perundang undangan. 23g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, yang selanjutnya disebut dengan spam, kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang23h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pasangan suami istri, yang selanjutnya disebut dengan spam, kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang 23terlantar dan terpencilinduk penduduk, yang selanjutnya disingkat bip,surat keterangan kependudukan adalah dokumen kependudukantentuan huruf dan diubah, sehingga secara keseluruhanpelayanan pendaftaran penduduk dilakukan oleh instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan kk, ktp el dan dokumen kependudukan lainnya. pelayanan pencatatan sipiljudul bagian pertama bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu pencatatan biodata penduduk, nik, dan ktp el judul paragraf bagian pertama bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf ktp el ketentuan diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: setiap penduduk wajib memiliki ktp el dan hanya diperbolehkan memiliki (satu) ktp el. ktp el berlaku secara nasional. ktp el sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada penduduk yang telah berusia (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. ktp el orang asing diberikan keterangan orang asing. penduduk yang telah memiliki ktp el wajib membawa pada saat bepergian. ketentuan dan diubah dan dihapus, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: ktp el untuk wni berlaku seumur hidup, kecuali terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang. ktp el yang mengalami perubahan elemen data, rusak, atau hilang sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian untuk diterbitkan perubahan ktp el baru. ktp el untuk orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap. dihapus. ketentuan dihapus dan diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dihapus. ktp el diterbitkan oleh instansi pelaksana paling lama (tujuh) hari kerja. ketentuan diubah dan diantara dan disisipkan (satu) yakni il)a, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: ktp el sebagaimana dimaksud dalam memuat pasfoto dengan ketentuan sebagai berikut: penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah, penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru. (l)dan tandatangan pemilik ktp el. pasfoto sebagaimana dimaksud pada berukuran dengan ketentuan (tujuh puluh per seratus) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab. ketentuan diubah, sehingga etentuan diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: penduduk rentan adminduk yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam maka penerbitan dokumentasi penduduk dalam dan ktp el diatur sebagai berikut: bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial diberikan surat keterangan pengganti tanda identitas dan atau surat keterangan pencatatan sipil, dan ktp el diberikan kepada pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial yang telah berdomisili tetap,, bagi orang terlantar dan komunitas terpencil diberikan surat keterangan orang terlantar dan surat keterangan tanda komunitas, dan atau dan ktp el diberikan kepada komunitas terpencil yang telah berdomisili tetap dan telah memiliki surat keterangan tanda komunitas. ketentuan diubah, dan dihapus sehingga secara keseluruhanan dihapus, sehingga secara keseluruhanhapus. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga secara keseluruhankutipiubah, sehingga secarkutipan akta pengesahan anak. ketentuan huruf diubah, sehingga secara keseluruhansanksi administratif sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi anak anak. denda administratif sebagaimana dimaksud padaribu rupiah). ketentuan diubah, sehingga secara keseluruhanlampiran romawi huruf sampai dengan huruf diubah menjadi huruf sampai dengan huruf ketentuan lampiran romawi dan romawi iii diubah, sehingga secara keseluruhi tubuh wibowo, #d'#umummadiun, maka pemerintah kota madiun dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. pemerintah kota madiun berkewajiban dan bertanggungjawab menyelengarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh walikota dengan cara menyelenggarakan kegiatdalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat, ditetapkbagian kesatu cukup jelas angka paragraprosedur dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil umum pada dasarnya sistem informasi administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang bidang pelayanan administrasi kependudukancc. pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan dukungan terhadap perencanaan dan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal daninformasi administrasi kependudukan terdiri atas (tiga) sub sistem yaitupenyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu ditata dengan sebaik baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. ruang lingkup petunjuk teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, adalah sebagai berikut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ii. pendaftaran penduduk. pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, dan ktp el. pencatatan dan penerbitan biodata penduduk. umum. pencatatan biodata penduduk dilakukan. persyaratan pencatatan biodata penduduk.wni,surat keterangan kelahiran kutipan akta kelahiran ijazah atau surat tanda tamat belajar kk: ktp el: kutipan akta perkawinan kutipan akta nikah,, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor, kartu izin tinggal terbatas, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor, kartu izin tinggal tetap dan buku pengawasan orang asing. tata cara pencatatan biodata penduduk. untuk wni. kelurahanwni yang datang dari luar negeri kelurahanpenduduk orang asing. pencatatan biodata penduduk orang asing dilakukan instansi pelaksana,perubahan biodata penduduk. untuk wni kelurah lurah menandatangani formulir perubahan biodata pendudukmelakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data dalam database kependudukan kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah. untuk penduduk wni yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing, melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya,dengan melengkapi surat pernyataan perubahan data kependudukan formulir perubahan biodata penduduk wni.syaratan penerbitan kk. permohonan baru fotokopi kutipan akta perkawinan, bagi penduduk yang sudah menikah surat keterangan pindah surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah indonesia surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, bagi penduduk wni yang datang dari luar negeri karena pindah izin tinggal tetap bagi orang asing. permohonan perubahan penambahan anggota karena kelahiran fotokopi lama, fotokopi surat keterangan kelahiran dari bidan rumah sakit fotokopi surat keterangan kelahiran dari lurah. pengurangan anggota keluarga dalam fotokopibagi penduduk yang hilang atau rusak dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang sudah ada nik, fotokopi dokumen perubahan kk, surat keterangan hilang dari kepolisian. permohonan numpang lama bagi penduduk kota madiun, yang ditumpangi bagi orang asing tinggal tetap, melampirkan fotokopi lama atau yang ditumpangi, paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian. permohonan penerbitan yang hilang atau rusak surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang rusak dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang ada atau dokumen keimigrasian bagi orang asing. tata cara penerbitan bagi wni kelurahan penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan (formulirpermohonan dan lurahk. kecamatan petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk camat menandatangani formulir permohontata cara penerbitan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap instansi pelaksana memproses penerbitan atau perubahan kk, dengan tata cara penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk petugas menandatangani formulir permohonanktp el persyaratan penerbitan ktp el permohonan ktp el baru telah berusia (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin fotokopi fotokopi kutipan akta nikah akta kawin bagi penduduk yang belum berusia (tujuh belas) tahun perekaman data photo biometrik ktp el. permohonan ktp el rusak atau hilang pengantar rt rw fotokopiktp el yang rusak, bagi pemohon ktp el rusak surat keterangan kehilangan ktp el dari kepolisian, bagi pemohon yang kehilangan ktp el paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing. tata cara penerbitan ktp el kelurahan penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan ktp ellurahinstansi pelaksana petugas registrasi melakukan perekaman data dalam database kependudukan bagi yang belum melakukan perekaman ktp el instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani ktp el persyaratan penerbitan ktp el bagi orang asing, meliputi telah berusia (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin fotokopi kartu keluargapaspor dan ijin tinggal tetap surat keterangan catatan kepolisianuntuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan instansi pelaksana petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk petugas registrasiartu tanda penduduk. pendaftaran peristiwa kependudukan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah republik indonesia. pindah penduduk. persyaratan perpindahan penduduk. bagi wni pengantar rt rw fotokopi dan ktp el. bagi wna. untuk wna tinggal terbatas surat keterangan tempat tinggal fotokopi paspor fotokopi kartu izin tinggal terbatas dan surat keterangan catatan kepolisian. untuk wna tinggal tetap kk: ktp el: fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya fotokopi kartu izin tinggal tetap fotokopi buku pengawasan orang asing dengan menunjukkan aslinya dan surat keterangan catatan kepolisian. tata cara perpindahan penduduk. bagi wni. perpindahan dalam satu kelurahperpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatdiserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada lurah yang dituju. perpindahanlurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari rt rwkepada camat. kecamatan petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk camat menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan daerah tujuankecamatan petugas melakukan verifikasi dan validasi data pendudukdigunakan sebagai dasar proses perubahan bagi kepala anggota keluarga yang tidak pindah. bagi wna perpindahan dalam daerah dan instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan lurah. perpindahan antar daerah dalam satu provinsi atau antar provinsidatang penduduk. tata cara kedatangan penduduk. bagi wni antar kelurahan dalam satu kecamatanerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.datang surat keterangan pindah datang digunakan sebagai dasar penerbitan dan ktp el. bagi wna pendaftaran orang asing yang bermaksud datang antar daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi instansi pelaksansurat keterangan surat pindah datang digunakan sebagai dasar penerbitan dan ktp el dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki ijjin tinggal terbatas instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan lurah. pendaftaran penduduk wni tinggal sementara. tata cara perpindahan penduduk pengantar rt rw fotokopi dan atau ktp el bagi yang belum berumur tahun dan atau belum menikah membawa surat izin orang tua atau wali. tata cara pindah datang penduduk pengantar rt rw surat keterangan pindah sementara dari daerah asal. pendaftaran perpindahan penduduk antar negara perpindahan penduduk wni luar negeri persyaratan. surat pengantar pindah dari rt rw dan ktp el. tata cara kelurahan penduduk mengisi dan menandatanganserta meneruskan surat pengantar pindah luar negeri kepada camat dan petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk. kecamatan surat pengantar pindah luar negeri dari penduduk diketahui camat dengan membubuhkan tandatangan petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan petugas meneruskan surat pengantar pindah luar negeri kepada instansi pelaksana instansi pelaksana petugas menerima surat pengantar pindah luar negeri dari penduduk petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah luar negeri petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan. kedatangan penduduk wni dari luar negeri. persyaratan paspor atau dokumen pengganti paspor nomor dan nik (bagi yang pernah mempunyai nik). tata cara wnidatang dari luar negeri petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani dan ktp el wni yang telah mendapatkan dan ktp el, dan sgdatangan orang asing dari luar negeri persyaratan kedatangan penduduk paspor izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenangtempat tinggal petugaspindahan penduduk orang asing luar negeri. persyaratan kepindahan penduduk. untuk wna tinggal terbatas izin tinggal terbatas dari instansi berwenang paspor yang masih berlaku surat keterangan tempat tinggal skt). untuk wna tinggal tetap izin tinggal tetap dari instansi berwenang paspor yang masih berlaku kk, ktp el.pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi tinggal tetap. persyaratan paspor yang masih berlaku surat keterangan tempat tinggal skt) kartu izin tinggal tetap surat keterangan catatan kepolisian tata cara.dan ktp el orang asing petugas registrasiiii. pencatatan sipil pencatatan kelahiran persyaratan bagi wni surat kelahiran dari dokter bidan penolong kelahiran dalam hal persyaratan surat keterangan dari dokter bidan penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan spam kebenaran data kelahiran akta nikah kutipan akta perkawinan orang tua dalam hal persyaratan surat nikah kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi maka pemohon melampirkan spam kebenaran sebagai pasangan suami istri. dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga ktp el orang tua wali pelapor paspor bagi wni bukan penduduk dan orang asing. bagi anak yang tidak diketahui asal asalnya atau keberadaan orangtuanya berita acara pemeriksaan bap) dari kepolisian atau menggunakan spam kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali penanggungjawab. bagi anak orang terlantar mengisi formulir surat keterangan kelahiran memiliki surat keterangan orang terlantar skor) yang diterbitkan oleh instansi pelaksana tata cara bagi wni tempat domisili ibunya penduduk mengisi formulir surat keterangan kelahiran kantor kelurahan formulir surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui lurah lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada kecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahirrkawinan. persyarat tangani oleh pemuka penuh kepercayaan ktp el suami dan isteri pas foto suami dan isteri kutipan akta kelahiran suami dan isteri paspor bagi suami atau isteri orang asing. tata cara pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawin kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing masing suami dan isteripencatatan pembatalan perkawinan. persyaratkutipan akta perkawinan dan ktp el.ncatatan perceraian persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kutipan akta perkawinan dan ktp el. kutipan akta perceraian diberikan kepada masing masing suami dan isteri yang bercerai instansi pelaksanaembatalan perceraian persyaratinstansi pelaksana memberitahukan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian. pencatatan kematian. pencatatan kematian bagi wni. persyaratan surat pengantar rt rw surat keterangan kematian dari dokter petugas kesehatan dan ktp el yang bersangkutan. tata cara pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksan instansi pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan. pencatatan kematian bagi orang asing. persyaratan keterangan kematian dari dokter paramedis fotokopi dan ktp el, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap fotokopi surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau fotokopi paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan. tata cara pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian,pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak pencatatan pengangkatan anak. persyaratan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak kutipan akta kelahiran anak kutipan akta perkawinan orang tua kandung (jika ada) dan orang tua yang akan mengangkat (jika ada) dan ktp el orangtua kandung dan orang tua yang akan mengangkat. tata cara pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak kepada instansi pelaksana instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan. persyaratan surat pengantar dari rt rw dan diketahui lurah surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung kutipan akta kelahiran anak dan fotokopi dan ktp el ayah biologis dan ibu kandung. tata cara pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anakakuan anak dalam database kependudukan. pencatatan pengesahan anak. persyaratan surat pengantar dari rt rw dan diketahui lurah kutipan akta kelahiran fotokopi kutipan akta perkawinan fotokopi dan ktp el pemohon. tata cara pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anakesahan anak dalam database kependudukan. pencatatan perubahan nama persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama kutipan akta kelahiran kutipan akta akta pencatatan sipil (yang dimiliki) dan ktp el yang bersangkutan kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin. tata cara pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan naminstansi pelaksanasalinan keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan kutipan akta pencatatan sipil kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin fotokopi fotokopi ktp el dan fotokopi paspor. tata cara pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraanpejabat pada instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam database kependudukan. pencatatan peristiwa penting lainnya persyaratan penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya ktp el dan yang bersangkutan dan akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya. tata cara pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnymbetulan dan pembatalan akta kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.mbatalan akta pencatatan sipil persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. tata caraerbitan kutipan dua dan seterusnya akta pencatatan sipil dasar penerbitan register akta kelahiran karena hilang menggunakan kutipan akta kelahiran atau fotokopi akta kelahiran penduduk dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian kutipan kedua akta kelahiran luar domisili dapat diterbitkan kembali setelah berkoordinasi dengan instansi pelaksana tempat register akte kelahiran diterbitkan. walikota madiun, salinan sesuai dengan aslinya a.n. walikota madiun ttd sekretaris daerah aa: daan hukum sugeng yan rismiyanto buk membina nip. |
peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang perizinan usaha perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukamara, menimbang bahwa dalam rangka menunjang pembangunan disektor perikanan yang berdayaguna dan berhasil guna, khususnya dibidang usaha perikanan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan serta terbitnya kelestarian sumberdaya ikan dan pembinaan serta perlindungan terhadap nelayan dan petani ikausaha perikanan lembaran negara tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang perimbangan keuangan negaraizin bupati adalah bupati sukamara deukamara, dinas kelautan dan perikanan daerah adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten sukamara usaha perikanan adalah semua usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan seperti penangkapan, pembudidayaan, penyimpan, mengedarkan, mengawetkan, pembenihan, pengolahan, pengalengan ikan dan atau biota lainnya yang bertujuan untuk komersial sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya sarana produksi adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk menunjang usaha perikanan meliputi kapal, alat tangkap, jaring apung, tambak, benih, pakan ikan, pupuk, obat obatan dan peralatan lain yang dipergunakan dalam proses produksi perusahaan perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum perairan kabupaten sukamara pengusaha perikanan adalah semua pengusaha baik seorang, badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan usaha penangkapan ikan adalah suatu untuk tujuan komersial hasil perikanan adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dimanfaatkan sebagai keperluan manusia dan keperluan bahan industri usaha budidaya ikan dan nomenyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial biota non ikan lainnya adalah biota selain ikan yang termasuk hasil perikanan meliputi udang, katak, rumput laut, kepiting rajungan, kura kura, kerang kerangan, ubur ubur, penyu (labi labi) dan sejenisnya usaha industri ikan adalah usaha pengolahan, pengawetan ikan, dan hasil perikanan lainnya yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum untuk tujuan komersial perdagangan pemasaran ikan adalah usaha untuk memasarkan ikan hasil perikanan dalam keadaan segar hidup olahan baik yang masuk atau keluar daerah nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan, petani ikan adalah orang yang pencariannya melakukan pembudidayaan iizin usaha perikanan selanjutnya disebut iup adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh kepala daerah yang harus dimiliki pengusaha perikanan baik perorangan atau badan huksurvey dan eksplorasi perikanan surat penangkapan ikan selanjutnya disebut spi adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh kepala daerah yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera kebangsaan indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan, memuat, mengangkut dan mengawetkan wilayah perairan kabupaten sukamarabadan usaha suatu bentuk badan usaha baik perorangan ataupun badan hukum yang meliputi perseroan terbatas pt), perseroan komanditer cv) dan perseroan lainnya baik milik pemerintah maupun swasta, persekutuan perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi, lembaga dan bentuk badan usaha lain yang kegiatannya sebagai pengusaha perikanjabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal danntukan kerangkanya bab wewenang dan tata cara pemberian izin usaha perikanan (l). setiap usaha perikanan, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang bertujuan komersial wajib memiliki izin usaha perikanan jup) dari bupati. usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ini adalah usaha penangkapan ikan baik perairan umum maupun perairan laut. usaha pengangkutan, pengumpulan penampungan dan pengolahan hasil perikanan. usaha pembudidayaan ikan, non ikan diperairan umum, payau dan laut. setiap usaha penangkapan ikan termasuk kegiatan pengangkutan, pengumpulan penampungan, pengolahan hasil perikanan yang menggunakan kapal perikanan, selain wajib memiliki izin usaha perikanan jup) juga harus dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan spi), atau surat izin pengumpulan ikan sisi) atau surat izin pengolahan ikan sisi) dari bupati. (l). guna kelancaran pelaksanaan pemberian iup, spi, sisi dan sisi sebagaimana dimaksud dalam bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian izin dimaksud kepada kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten sukamara. bentuk format iup, spi, sisi, dan sisi ditetapkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten sukamara. (l). untuk memperoleh iup, spi, sisi dan sisi sebagaimana dimaksud dalam pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai yang cukup kepada bupati melalui kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten sukamara. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan sebagai berikut permohonan izin usaha perikanan harus memuat keterangan tentang nama dan alamat pemohon. jenis usaha daerah usaha jenis dan jumlah alat yang dipergunakan type dan jumlah kapal pangkalan pendaratan (basis) kesanggupan untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta syarat syarat yang tercantum dalam surat izin luas areal (khusus untuk budidaya) permohonan spi harus memuat keterangan tentang nama dan tanda selar kapal ukuran kapal kekuatan mesin jumlah ukuran alat yang dipergunakan status kapal jumlah anak buah kapal surat ukur dan sertifikat kesempurnaan kapal apabila permohonan iup sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan badan hukum, maka surat permohonan harus dilengkapi lagi dengan nama pemimpin perusahaan npp nomor pokok wajib pajak) alamat perusahaan keterangan tentang modal usaha keterangan tentang tenaga kerja copy akta notaris keterangan tentang fiskal yang berlaku dokumen study kelayakan rencana usaha analisa dampak lingkungan amdal) bagi usaha perikanan yang wajib amdal, upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan upaya pemantauan lingkungan upl) bagi usaha perikanan yang tidak wajib amdal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. (l). iup berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. spi, sisi, dan sisi berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi. permohonan untuk perpanjangan spi, sisi dan sisi diajukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya spi, sisi dan sisi dimaksud. bupati berhak mengeluarkan spi untuk kapal berukuran maksimal (tujuh) gross tonnage gt) dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 17meter dan berpangkalan daerah kabupaten sukamara. (l). jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk dimiliki perorangan sebanyak banyaknya (sepuluh) buah. jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk dimiliki setiap badan hukum sebanyak banyaknya (dua puluh lima) buah. usaha budidaya yang diizinkan untuk dimiliki perorangan sebanyak banyaknya (sepuluh) unit. usaha budidaya yang diizinkan untuk dimiliki setiap badan hukum sebanyak banyaknya (lima puluh) unit. (l). iup dan spi atau sisi atau sisi harus dibawa oleh pemegang izin pada setiap melakukan usaha perikanan, dan wajib diperlihatkan kepada yang berwenang apabila sewaktu waktu diperlukan atau sedang dilakukan pemeriksaan. asli spi atau sisi atau sisi harus dibawa pada kapal perikanan sedangkan tup dapat dibawa foto copy yang telah disahkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten sukamara. iup dan spi atau sisi atau sisi dapat dipindah tanganan kepada orang lain dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin. sup dan spi, sisi atau sisi berakhir karena dikembalikan oleh pemegang izin kepada yang berwenang. perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya. dicabut oleh pemberi izin karena syarat syarat yang diatur dalam peraturan daerah ini tidak ditaati dilaksanakan oleh pemegang izin. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan, kepentingan umum, ketertiban masyarakat nelayan serta pembinaan kelestarian sumber pada perairan umum dalam daerah. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin. usaha perikanan yang tidak memerlukan iup meliputi penangkapan ikan berskala kecil yang bertujuan untuk memenuhi konsumsi sendiri dengan menggunakan perahu atau kapal bermesin dengan ukuran kurang dari ton serta menggunakan alat penangkap ikan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. penangkapan ikan untuk tujuan olah raga, hiburan dan pariwisata. penangkapan ikan untuk kegiatan penelitian yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari bupati. pembudidaya ikan dalam kolam dengan jumlah luas kurang dari me. pembudidaya ikan atau biota lainnya air payau atau tambak dengan luas kurang dari ha. pembudidaya ikan atau biota lainnya dengan menggunakan keramba atau jaring apung dengan padat penyebaran benih kurang dari ekor. bab iii ketentuan biaya (l). untuk setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan biaya atau pungutan. besarnya biaya atau pungutan sebagaimana dimaksud ini adalah sebagai berikut usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang, jaring travel net, gill net, sungkar dan sejenisnya, per unit kapal tahun pancing ar sejenisnya unit kapal tahun rp. usaha perikanan pembenihan ikan sungai laut per tahun rp. pembenihan non ikan per tahun rp. pembenihan udang per tahun rp. usaha pengolahan ikan pengolahan tradisional per tahun rp. industri perikanan per tahun rp. usaha pengumpulan perdagangan pemasaran ikan ikan hidup segar, ikan olahan per tahun rp. usaha budidaya ikan dan biota lainnya tambak luas lahan atas s d per tahun rp. luas lahan atas s d per tahun rp. luas lahan diatas s d per tahun rp. luas lahan diatas per tahun rp. usaha budidaya ikan kolam luas lahan diatas s d per tahun rp. luas lahan diatas s d per tahun rp. luas lahan diatas s d per tahun rp. usaha budidaya ikan dan biota lainnya keramba jaring apung atau sejenisnya padat penyebaran benih diatas ekor s d ekor per tahun rp. padat penyebaran benih diatas ekor s d ekor per tahun rp. padat penyebaran benih diatas ekor per tahun rp. usaha budidaya rumput laut dan sejenisnya dengan luas rakit usaha diatas per tahun rp. usaha budidaya kerang kerangan, kepiting dan sejenisnya dengan padat penyebaran diatas ekor per tahun rp. bab ketentuan operasional kapal dan alat penangkap ikan (l). kapal penangkap ikan, kapal pengumpul dan kapal pengangkut ikan yang telah mendapat surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan kegiatannya dilaut baik siang hari maupun malam hari, wajib memasang tanda tanda yang ditentukan, sehingga kapal perikanan dapat dibedakan dengan kapal kapal niaga lainnya yang sedang berlayar maupun berlabuh. semua jenis alat penangkapan ikan yang dipasang dioperasikan dilaut, pada siang hari maupun malam hari harus memasang tanda tanda tertentu yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak tertentu. bab jalur penangkapan ikan jalur penangkapan ikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sukamara, ditetapkan sebagai berikut perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai dengan (empat) mil laut. penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut kapal penangkapan ikan diperbolehkan untuk kapal berukuran maksimal (tujuh) gross tonnage dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal meter. setiap kapal perikanan yang digunakan untuk penangkapan ikan wajib diberi tanda pengenal dengan mengecek minimal (super empat) lambung kiri dan kanan dengan warna putih bagi kapal penangkap ikan yang dioperasikan diperairan sampai dengan (tiga) mil laut. dengan warna merah bagi kapal penangkapan ikan yang dioperasikan perairan (tiga) mil sampai dengan (empat) mil laut. alat penangkapan ikan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk digunakan dioperasikan sampai batas (tiga) mil laut, yaitu alat penangkapan ikan yang sifatnya menetap dan alat penangkapan ikan yang tidak menetap tetapi tidak dimodifikasi. alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk digunakan dioperasikan dari (tiga) mil sampai (empat) mil laut, yaitu alat penangkapan ikan tidak menetap yang dimodifikasi dan atau pukat cincin purse seine) berukuran panjang maksimal atau jaring insang hanyut drift gill net) ukuran panjang maksimal bab pembinaan dan pengawasan jl). mereka yang terdaftar dan mendapatkan izin usaha akan memperoleh bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ini, pemerintah daerah mengadakan penelitian, pembinaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian mutu hasil perikanan. untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan perlindungan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dan ini diatur lebih lanjut oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. setiap nelayan yang bekerja pada kapal penangkapan ikan harus memenuhi syarat syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan per undang undangan yang berlaku. bab vii larangan guna melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya, dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan trail alat tangkap yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan yang dilarang oleh perundang undangan yang berlaku mengadakan penangkapan satwa seperti kura kura, penyu, ikan arwana dan jenis biota lainnya yang dilindungi kelestariannya oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku kecuali untuk bahan penelitian setelah mendapat izin dari bupati mendirikan bangunan untuk tujuan penangkapan budidaya ikan laut sungai yang membahayakan dan mengganggu jalur pelayaran memasukkan dan mengeluarkan ikan ikan atau biota lainnya yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan benih benihnyakurungan pidanaisita dimusnahkan, kecuali. selain pejabat penyidik polisi negara rilukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud berwenang pemeriksaan, penyitaan surat atau benda mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksibahwa tidak terdapat cukup penyitaan benda pemeriksaan surat pemeriksaan saksi pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan langsung pengadilan negeri, khusus bagi penyidik pns melalui penyidik polisi negara ri. bab ketentuan penutup dalam waktu (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini kepada semua kegiatan usaha kelautan dan perikanan yang ada sebelumnya, wajib memenuhi segala ketentumh. pembina tk. nip. lembaran daerah kabupaten sukamara tahun nomor seri |
burung tan. arkeanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat maka dengan perwujudan demokrasi desa,untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf tersebut diatas,kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa kabupatenan diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada daerah kabupaten murung ray.ybab panitia pemilihan kepala desa (d0) untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, dibentuk dan ditetapkan panitia pemilihan. panitia sebagaimana dimaksud pada ini, terdiri dari para anggota badan perwakilan desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dantersebut pada dalam rangka pembinaan dan pengawasan diini,cc. menyiapkan kotak suara, kartuipilihmbina dan pengawas sebagaimana dimaksud padacc.ditempat yang mudah dibaca,padaserta keberatan sebagaimana dimaksud pada ini,(dderajatnya berumur sekurang kurangnya tahun dan setinggi tingginya tahun nyata nyata tidak terganggu jiwanyatidak dicabut hal pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau keterangan dari pejabat setempat mengenal daerahnya yang dikenal oleh masyarakat desa setempat bersedia dicalonkan menjadi kepala desa il. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal desa tersebut sekurang kurangnyadan tidak boleh mewakilkan. penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ini, tidak menggunakan hak pilihnya atau diwakilkan orang landaspencalonan kepala desa (l) pencalonan kepala desa dilaksanakan melalui penjaringan bakal calon oleh panitia pemilihan. pencalonan kepala desa diajukan tertulis oleh bakal calon kepala desa kepadal) selambat lambatnya (empat belaswakilan desaadan perwakilan desal)selama lamanyadan perwakilan desa mengusulkan pejabat pj) kepala desa kepada bupati dengan tembusan kepada camat setempat. (d(ddl) calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan kepala desa terpilih, panitia pemilihan segera mengirimkan keputusan badan perwakilan desa kepada bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih. bupati menertib(d0wakilan desapada(dl)pemilihan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini. pengesahan sebagaimana dimaksud ini,,(l) pelantikan dan pengucapan sumpah pelantikan. apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada inibat lambat(l) susunan kata kata sumpah janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini adalah sebagpelantikan(l) masa jabatan kepala desa selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. apabila masa jabatan kepala desa telah dilaksanakan (dua) periode, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya. bab tugas, kewajiban dan wewenang kepala desa (l) tugas dan kewajiban kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah menjaga kelestarian dan adat istiadat yang hidup dan berkembang desa. wewenang kepala desa adalah mengerahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menumbuh dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksanaan dari peraturan desa. bab pertanggungjawaban kepala desa (dl) kepala desa bertanggung. ketentuan sebagaimana dimaksud harus dihadiri sekurang kurangnya (dua pertiga) dari jumlah anggota badan perwakilan desa. pertanggungjawaban kepala desa diterima atau ditolak oleh badan perwakilan desapertanggungjawaban yang ditolak badan perwakilan desa harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada badan perwakilan desa, misalkan melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk mabukan dan lain lain. (d0) tindakan penyidikan terhadap kepalaini, dilaporkan kepada bupati selambat lambatnya (dua kali dua puluh empat) jam. bab xiilyang menjadi tersangka dalam satu tindak pidana, atas usul badan perwakilan desa dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan keputusan bupati. selama kepala desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari hari dilakukan oleh pejabat pj) kepala desa yang diangkat oleh bupati atas usul badan perwakilantelahwakilan desa karena meninggal dunia mengajukan berhenti atas permintaan sendiri cc. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janji berakhir masajabatan dan telah dilantik kepalamemenuhi peraturan daerah ini. bab xiii pengangkatan pejabat dan yang menjalankan tugas kepala desa (dl) pengangkatan penjabat pj)satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat kembali atas usul badan perwakilan desa(d0)yang menjalankan tugas ymt) kepala desa. menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud ini, ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul badan perwakilan desa. bab xiv biaya pemilihan kepala desa (l) besarnya biaya pemilihan kepala desa diajukan kepada badan perwakilan desa dan belanja desa. bab bab xviwakilan desa dapat tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya. bab xvii ketentuan penutup halcamatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bogor, menimbang bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja kecamatan sesuakecamatan, perlu membentuk peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja kecama dan pembangunan: dan kelompok jabatan fungsional. bagian keempat bagan struktur organisasibidang tugas satuan organisasi bagian kesatu camat camat mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dmengkoordinasikan penyusunan program dan pengelolaan ketatausaha: pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan: cc. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian: pengelolaan administrasi keuangan: dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja kecamatevaluasi: sub bagian umum dan kepegawaian: dan sub bagian keuangevaluasi mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan mengkoordinasikan penyusunan program kecamatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian program dan evaluasi mempunyai fungsi penyiapan bahan mengkoordinasikan penyusunan program kecamatan: pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kecamatan: pembinaan hubungan masyarakat: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja kecamatkecamat,: dan pengelolaadministrasi keuangan kecamatkecamatan: pengelolaan penyusunan anggaran kecamatan: dan pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan kecamatan. bagian kelurahan: penyelenggaraan administrasi kependudukan: pelaksanaan tugas bidang pertanahan:camat. bagian dan bertanggung jawab kepada: penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum: penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja kecamatan: pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat: penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa: penegakan peraturan daerumum dipimpin oleh kepala seksi, dan bertanggung jawab kepada camat. bagian . bagian kelimambinaan dan pengendalian bantuan sosial: pembinaan pemberdayaan perempuan: pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan: pembinaan keluarga berencana: pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi: pembinaan masalah sosial: pembinaan kesehatan masyarakat: pembinaan kerukunan umat beragama:, keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya: mengkoordinasikan . mengoordinasikan dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolcamat. bagian keenammbinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian: pembinaan perekonomian desa dan kelurahan:: pembinaan .dan pengawasan perdagangan: ( dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomianipimpin oleh kepala seksi, dan bertanggung jawab kepada camat. bagian ketujuh. bagian ketujuhfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan: mengkbangunan dipimpin oleh kepala seksi, dan bertanggung jawab kepada camat. bagielapanlaksan: pembinaan perekonomian desa dan kelurahan: pembinaan, pengembangan dan pengendalian bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan:. pembinaan dan pengawasan perdagangan: , pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam: fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan:oo.an pembangunan dipimpin oleh kepala seksi, dan bertanggung jawab kepada camat. bab vi. bab kelompok jabatan fungsional pada kecamatan dibentuk kelompok jabatan fungsional sebagai bagian dari struktur organisasi kecamatkecamatan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan . pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, diselenggarakan oleh sekretariat, seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing masing. camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat, dan tepat waktu kepada bupati melalui sekretaris daerah. sekretaris, kepala seksi, dan pemegang jabatan fungsional menyampaikan laporan kepada camat sesuai dengan bidang tugasnya tepat waktu. dalam satuan organisasi pada kecamatan, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vicamatan. ketentuan mengenai pedomcamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab x. bab kepegawaian camat adalah pejabat eselon illa, sekretaris adalah pejabat eselon ill, kepala seksi adalah pejabat eselon iva, serta kepala sub bagian pada sekretariat adalah pejabat eselon ivb. pejabat eselon iii pada kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pejabat eselon pada kecamat. bab xii . bab xii: tahun tanggal desember bagan struktur organisasi kecamatan pola maksseksi jabatan pemerintahan ketentraman dan kesejahteraan perekonomian pembangunan fungsional ketertiban umum il: rakyat pbb ott iii ott iii ott iii ott iii kelurahan desa penjabat bupati bogor, keterangan garis instruksi ttd niatan garis koordinatif emiratcamatan pola minjabatan pemerintahan ketentraman dan il:| kesejahteraan perekonomian dan fungsional ketertiban umum il: rakyat pembangunan nenek nenek nenek ea. penjabat bupati bogor, keterangan garis instruksi ttd niatan garis koordinatif emirateacamatdesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan. bagian . bagian kedua tugas kecamatan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintketiga fungsi dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kecamatan mempunyai fungsi penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan: penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan umum kecamatan: pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan: penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum: penyelenggaraan perekonomian: mengkoordinasikan penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat: penyelenggaraan pembangunan: mengkoordinasikan perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan: dan pelaksanaan . pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. bab iii unsur organisasi unsur organisasi kecamatan terdiri dari pimpinan adalah camat: pembantu pimpinan adalah sekretariat: dan pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional. bab struktur organisasi bagian kesatu pola organisasi pola organisasi kecamatan terdiri dari pola maksimal: dan cc. pola minimal. ketentuan lebih lanjut mengenai pola organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian . bagian kedua pola maksimal struktur organisasi kecamatan pola maksimal terdiri dari camat: sekretariat, membawakan: sub bagian program dan evaluasi:: seksi pembangunan: dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga pola minimal struktur organisasi kecamatan pola minimal terdiri dari camat: sekretariat, membawakan: sub bagian program dan evaluasi: sub bagian . |
ara braga!, dan undang undang tahun telah menetapkan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun untuk membentuk daerah daerah tingkat diseluruh kalimantan, bahwa undang undang tahun dalam pada itu telah diganti dengan undang undang tentang pokok pokok pemerintahan daerah baru yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, bahwa untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, dipandang perlu untuk menambah jumlah daerah tingkat kalimantandan membentuk kotapraja baru, bahwa peraturan peraturan yang termaktub dalam undang undang darurat tahun tersebut dengan perubahan dan tambahan berdasarkan pertimbangan danundang . mulan yes stingkat kalimanta babi. . mulan yes sat presiden republik indonesia bagian ii. urusan kesehatan. si. tentang pemulihan kesehatan orang sakit. (l)sakit dan balai pengobatan menurut ini. untuk . mulan yes rat presiden republik indonesia untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada anggota angkatan perang tempat tempat mana tidak ada rumah sakit dan balai pengobatan angkatan perang begitu pula kepada orang orang hukuman, kementerian pertahanan ataupun kementerian kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan itu menurut tarif yang berlaku rumah sakit daerah. untuk kepentingan urusan kesehatan dalam wilayah daerahnya,wilayah daerahnya. daerah menyelenggarakan dan mendirikan balai balai kesejahteraan untuk ibu, bayi dan balai kesehatan anak anak sekolah. . want presiden republik indonesia daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan dalam wilayahdaerah tingkat yang bersangkutanc mengenai kesehatan rakyat. iii. tentang hal hal lain.atau daerah tingkat yang bersangkumembantu pekerjaan tempat atau daerah mana peristiwa dimaksud atas itu terjadi. biaya . mulan yes wat presiden republik indonesia biaya guna keperluan tersebut dalam menjadi beban kementerian kesehatanii. urusan pekerjaan umum. silintas atas jalan jalan tersebut, o. sub undang undang tahun jo. undang undang tahun membuat, . mulan yes presiden republik indonesia (l) maksud. il. baya presiden republik indonesia i(l) keputusan pemerintah daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki, atau memperluas pekerjaan pekerjaan yang menurut ketentuan termasuk urusan rumahtangga daerahpekerjaan umum dan tenagapemerintah daerah yang bersangkutan. . bnn presiden republik indonesia dalam melaksanakan hal hal yang termaksud urusan rumah tangga daerahatau daerah tingkat yang bersangkutanmengalami bencana alam. biaya untuk tindakan termaksud dalam ditanggung oleh kementerian pekerjaan umum dan tenagapertanian. si. tentang penyuluh pertanian rakyat.wilayah daerahnya, yang ditugaskan pembangunannya oleh daerah tingkat yang bersangkutan. mulan yes presiden republik indonesia dewan pemerintah daerah membantu daerah tingkat yang bersangkutan dalam usahanya mengumpulkan catatan catatan dan angka angka mengenai pertanian danii. tentang penyelidikan dan percobaan. jika dipandang perlu oleh menteri pertanian, daerah memberikan bantuannya terhadap segala penyelidikan pertanian yangiii. tentang persediaan alat alat pertanian, bibit dan lain lain sebagainya. daerahiv. braga! presiden republik indonesia iv. tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman. daerah menyelenggarakan usaha untuk membanterasan dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman dalam wilayahmembeli obat obat dan lain lain sebagainya terutama dari persediaan pemerintah pusat. bagian urusan keheranan. si. tentang memajukan peternakan. dewan pemerintah daerah menyelenggarakan hal hal untuk memajukan peternakan dalam wilayah daerahnya, yang ditugaskan pembangunannyawilayah daerahnya kepada dewan pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan. sh. bnn presiden republik indonesia tentang urusan hygiene veteriner dan hal hal yang bersangkutan dengan itu. daerah menyelenggarakan kesehatan keheranan dan hal hal yang bersangkutan dengan itu dalam wilayahtingkat yang bersangkutan mengenai hal itu. iii tentang pencegahan dan pembanterasan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya. dewan pemerintah daerah menyelenggarakan hal hal mengenai pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya, yang ditugaskan pembangunannya oleh daerah tingkat yang bersangkutan. jl) bilamana dalam sesuatu daerah berjangkit hewan menular dengan hebat, menteri pertanian atau daerah tingkat yang bersangkutan dapat menarik untuk sementara waktu pegawai pegawai ahli daerah atau daerah tingkat yang bersangkutan dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya tersebut dari daerah yang mendapat bantuan. siv. baya presiden republik indonesia bab peraturan umum. wilayah daerah daerah dimaksud dalam keputusan menteri dalam negeri tanggal juni tanggal november pem.. seperti yang tersebut bawah ini nos s d kecuali nos dan setelah diadakan beberapa perubahan mana perlu menurut ketentuan dalam ini juga, beserta wilayah wilayah tersebut dan yaitu kabupaten banjarmasin, dikurangi dengan kewedanaan kewedanaan tersebut kewedanaan kewedanaan marabahaya dan barito kuala yang ada pada waktu mulai berlakunya undang undang penetapan ini, kabupaten kandangan, dikurangi dengan kewedanaan tersebut kewedanaan barabai yang meliputi kecamatan kecamatan barabai, batang alai dan labuan amas, kabupaten amuntai, kabupaten barito dikurangi dengan kewedanaan kewedanaan tersebut kewedanaan kewedanaan barito hilir dan barito timur sekarang. kabupaten kapuas, kabupaten . want presiden republik indonesia iv. tentang penyelidikan. dewan pemerintah daerah memberikan bantuannya yang diminta oleh menteri pertanian atau daerah tingkat yang bersangkutan guna penyelidikan atau daerah tingkat yang bersangkutan. bagian vi. urusan perikanan darat. si. tentang usaha memajukan perikanan darat. jl) dewan pemerintah daerah, menyelenggarakan hal ihwal usaha daerah tingkat untuk memajukan perikanan darat dalam wilayah daerahnya, yang pembangunannya ditugaskanwilayah daerahnya, yang diminta oleh daerah tingkat yang bersangkutan dan memberi laporan tentang keadaan perikanan darat dalam wilayah daerahnya, kepada daerah tingkat yang bersangkutan. . mulan yes way! pip presiden republik indonesia jl) jika dipandang perlu daerah memberi bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat yang bersangkutan atau daerah tingkat yang bersangkutan. il. tentang bibit ikan, bahan bahan dan alat alat perikanan darat. daerah membantu daerah tingkat yang bersangkutan dalam mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran bibit ikan. iii. tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit ikan dan gangguan ikan. dewan pemerintah daerah membantu daerah tingkat yang bersangkutan dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan dalam wilayah daerahnya. bagian vii. . man, presiden republik indonesia bagian vii. usaha pendidikan pengajaran dan kebudayaan. dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun daerah menyelenggarakan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang ditugaskan pembangunannya oleh daerah tingkat yang bersangkutan kepada daerah. bagian viii. urusan dan kewajiban lain lain. siguburi. tentang kewajiban yang bersangkutan dengan hinderordonnantie'"". . presiden republik indonesia pemerintah daerah menjalankan tugas, wewenang, hak iii. tentang urusan lalu lintas jalan. pemerintah daerah menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajiban mengenai urusan lalu lintas jalan yang menurut ketentuan ketentuan dalam wegverkeers ordonnantie" staatsblad dan wegverkeers verordening" (staatsblad sejak telah diubah dan ditambah) ditugaskan pembangunannya kepada pemerintah daerah tingkat iizat arang. pemerintah daerah menjalankan tugas, wewenang hak dijalankan oleh stadsgemeente, groepsgemeen scraps raad" atau hoofd van plaatsehjk bestuur" dahulu. braga! presiden republik indonesia tentang urusan kehutanan. daerah menyelenggarakan urusan kehutanan yan ditugaskan pembangunannya oleh pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan pada daerah. bab iii. tentang hal hal yang berhubungan dengan penyerahan urusan, kewajiban daerah dan penyerahan obyek obyek tertentu. tentang susunan dinas (urusan) daerah dan hubungan antara daerah tersebut dengan daerah tingkat dan dengan pemerintah pusat. jl) untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban daerah termaksud dalam undang undang ini, daerah berhak membentuk dan menyusun dinas dinas (urusan urusan) daerah menurut petunjuk petunjuk yang diberikan oleh menteri atau dewan pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan. daerahatau dewan pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan. dewan . way presiden republik indonesia dewan pemerintah daerah mengusahakan agar dewan pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan selalu mengetahui jalannya hal hal yang dilaksanakan oleh daerah dengan mengirimkan laporan berkala kepada daerah tingkat yang bersangkutan tentang hal hal yang termasuk rumah tangga daerah. dewan pemerintah daerah mengusahakan supaya kepala atau pemimpin dinas urusan) daerah masing masing memenuhi panggilan dari dewan pemerintah daerah tingkatitu. s5) biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksudkan dalam ini ditanggung oleh daerah tingkat yang bersangkutan. ii. tentang pegawai daerah. dengan tidak mengurangi hak daerah untuk mengangkat pegawai daerah yang termaksud dalam dan undang undang tahun dan dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam dan undang undang tersebutatau daerah tingkat yang bersangkutan dapat diserahkan pegawai negara atau daerah tingkat untuk diangkat menjadi pegawai daerah yang bersangkutan, diperbantukan . ara braga! presiden republik indonesia diperbantukan pegawai negara atau daerah tingkatkedudukan pegawai negara dan pegawai daerah tingkat dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri atau peraturan daerah tingkat yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan ketentuan tentang kedudukan pegawai negara dan pegawai daerah tingkat yang diangkat menjadi pegawai daerah atau yang diperbantukan kepada daerah. penempatan serta pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada daerah yang dilakukan dalam wilayahatau pemerintah daerah tingkat yang berkepentingan, melalui dewan pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan. pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada daerah dari sesuatu daerah tersebut kepada daerah lain, diselenggarakan oleh kementerian atau pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan dewan dewan pemerintah daerah yang berkepentingan,atau pemerintah daerah tingkat yang berwajib, dengan mendengar pertimbangan dewan pemerintah daerah yang berkepentingan. kenaikan . hana presiden republik indonesia kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit'hamil dan sebagainya dari pegawai pegawai negara atau daerah tingkat yang diperbantukan kepada daerah,aerah tingkat dan diberitahukan kepada menteri dewan pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan. iii. man presiden republik indonesiatahun dan ketentuan ketentuan pelaksanaannya. bab iv. ketentuan peralihan. semua peraturan daerah termasuk pula peraturan peraturan keren element van politik" sebagai dimaksud dalam staatsblad jo. staatsblad sebegitu pula peraturan peraturan swapraja dan daerah daerah otonom di maksud dalam keputusan gubernur kalimantan dahulu tertanggal agustus opb sebagaimana daerah daerah otonom ini telah dibentuk menjadi daerah tingkat i! daerah istimewa tingkat kota besar dengan undang undang darurat tahun jo. undang undang tahun sepanjang peraturan peraturan tersebut mengatur hal hal yang menurut ketentuan . presiden republik indonesiayang dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh daerah yang bersangkutan. ketentuan yang dimaksud dalam ini berlaku surut mulai tanggal januari semua pegawai yang dahulu diangkat oleh kabupaten swapraja kota dengan perubahan perubahan tentang kedudukan pegawai pegawai tersebut menurut keputusan keputusan yang dilakukan oleh daerah daerah tingkat ii, daerah istimewa tingkat dan kotapraja, yang dibentuk dengan undang undang tahun menjadi pegawai daerah yang bersangkutan, dengan mengingat ketentuan dalam bawah ini. segala milik berupa barang bergerak, barang tak bergerak, perusahaan perusahaan dan hutang piutang yang ada dari kabupaten swapraja kota baik yang belum maupun yang sudah beralih pada daerah tingkat ii. daerah istimewa tingkat dan kotapraja yang dibentuk dengan undang undang darurat tahun jo. undang undang tahun sebelum pembentukannya. menjadi daerah menurut undang undang ini, menjadi milik dan tanggungan dari daerah yang bersangkutan. . para braga! presiden republik indonesia kabupaten kotawaringin, dikurangi dengan kewedanaan tersebut swapraja kotawaringin yang meliputi kewedanaan kota waringin, kabupaten kotabaru, dikurangi dengan kewedanaan tersebut kewedanaan pasir yang meliputi kecamatan kecamatan pasir utara, pasir hulu, pasir tengah dan pasir selatan manual, nelayan, sungai baru, pemutus, melayu, seberang mesjid, pengembangan sungai jinggaswapraja sambas yang meliputi kabupaten sambas, swapraja swapraja pontianak, terkecuali wilayah kota pontianak tersebut bawah, mempawah, landak dan kubu, yang termasuk dalam kabupaten pontianak, swapraja swapraja matan, sukadana dan simpang, yang termasuk dalam kabupaten ketapang. swapraja swapraja sanggau, tayan, neo swapraja beliau dan kewedanaan sekadau, yang termasuk dalam kabupaten sanggau, swapraja sintang dan neo swapraja pinoh, yang termasuk dalam kabupaten sintang, kabupaten kapuas hulu yang meliputi wilayah neo swapraja kapuas hulu. kota . mulan yes wat presiden republik indonesia daerah daerah mana sesudah tanggal januari belum dapat terbentuk dan tersusun pemerintah daerahnya menurut ketentuan ketentuan dalam dan undang undang tahun maka pemerintahan daerah daerah daerah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang ada pada tanggal tersebut termasuk kepala daerahnya. pemerintah daerah dari daerah daerah tingkat banjar, hulu sungai selatan, kotawaringin,untuk sementara waktu sejak mulai berlakunya undang undang ini terus melakukan tugas menyelesaikan penyerahan urusan urusan pegawai pegawai, barang barang inventaris baik bergerak, maupun tbanjar, . mulan yes presiden republik indonesia dimaksud dalam undang undang ini. penyerahan yang dimaksud dalam harus telah selesai selambat lambatnya dalam bulan sejak dilakukan penunjukan penguasa penguasa dalam daerah daerah yang dimaksud dalam undang undang ini, sesudah mana pemerintah daerah daerah tingkat banjar, hulu sungai selatan, kotawaringin, barito: . mulan yes presiden republik indonesiadinyatakan bubar.dalam penyerahan selanjutnya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. atas dilakukan dengan memperhatikan petunjuk petunjuk dari daerah tingkat yang bersangkutan dengan mengingat tempat kedudukan pegawai, asal usul dan letak barang barang yang diserahkan, serta kebutuhan masing masing daerah. kesulitan kesulitan yang timbul dari ketentuan ketentuan dalam (l) sampai dengan dan ketentuan ketentuan lain dalam undang undang ini, diselesaikan oleh menteri dalam negeri dan menteri yang bersangkutan. . mulan yes sat presiden republik indonesia sejak mulai berlakunya undang undang ini menteri dalam negeri menunjuk penguasa penguasa dalam daerah daerah, dimaksud dalam undang undang ini berdasarkan undang undang tahunyang dimaksud oleh undang undang tahun bilamana . way presiden republik indonesia bilamana tidak dapat dilakukan pemilihan umum sebagai dimaksud dalam maka dengan berpedoman kepada undang undang tahun dan dengan menggunakan angka angka hasil pemilihan umum yang baru lalu yang telah diadakan berdasarkan undang undang tahun untuk pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah dari daerah yang kemudian dengan berlakunya undang undang pembentukan ini dipecah menjadi beberapa daerah tingkat seperti yang tersebut dalam dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah lanjutan untuk suatu masa yang tidak lebih lama dari dua tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.lanjutlanjutan seperti dimaksud dalam jo. penguasa yang dimaksud dalam menjalankan segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban pemerintah daerah.rta ketentuan ketentuan dalam kontrak kontrak politik lain, sepanjang mengenai bentuk dan susunan serta tugas, wewenang, hak dan kewajiban pemerintahan daerah yang telah diatur dalam undang undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi seluruh wilayah kalimantan. kedudukan . mulan yes snp presiden republik indonesia kedudukan hukum bekas kepala kepala swapraja yang wilayahnya dibentuk menjadi daerah swatantra biasa dengantersebut, bekas kepala kepala, swapraja melaksanakan hal hal yang ditugaskan kepadanya oleh daerah tingkat yang meliputinya. tugas tugas dalam wilayah bekas bekas swapraja yang telah dibentuk menjadi daerah tingkat dengan undang undang ini, yang belum diatur dalam undang undang pembentukan ini ataupun peraturan perundangan lain, terus dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan ataupun penggantinya yang sah yang melaksanakan tugas tugas tersebut sampaibab iv. ketentuan penutup. undang undang ini dapat disebut undang undang pembentukan daerah tingkat kalimanway presiden republik indonesia memori penjelasannjelasan umum bersamaan waktunya dengan pembentukan seluruh kalimantan sebagai satu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan propinsi kalimantan, dengan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun telah dibentuk pula dalam seluruh wilayah daerah propinsi kalimantan itu: kabupaten kabupaten otonom, kota kota besar dan daerah istimewa tingkat ii. oleh karena keadaan mendesak pada dewasa itu, pemerintah telah memutuskan bahwa pembentukan daerah daerah otonom dimaksud dilakukan dengan undang undang darurat tahun agar dengan demikian itu dapat dengan segera dipenuhi hasrat murni daerah daerah yang menginginkan hak otonomi yang luas seperti terdapat diseluruh wilayah kalimantan, terutama didaerah daerah kalimantan timur selatan, dimana daerah daerah telah diberi hak hak otonomi oleh gubernur kalimantan dahulu dengan keputusannya tertanggal agustus opb melalui saluran saluran hukum, yang secara yuridis perlu ditampung dengan segera dalam suatu peraturan perundangan pemerintah pusat berdasarkan undang undang republik indonesia yogyakarta) tahun bnn presiden republik indonesia mengenai kalimantan barat, pembentukan daerah daerah otonom dengan undang undang darurat itu dimaksudkan untuk dengan segera dapat menyalurkan segala tindakan bekas pemerintah hindia belanda dalam lapangan ketat negarawan. dalam wilayah bekas daerah istimewa kalimantan barat yang meliputi seluruh kalimantan barat dibentuk daerah daerah otonom baru, yaitu daerah kabupaten otonom dan satu kota besar pontianak. menurut undang undang dasar sementara, maka undang undang darurat dimaksud diatas harus ditetapkan sebagai undang undang. dalam pada itu sejak berlakunya undang undang darurat tersebut diatas perkembangan keadaan mengenai bidang ketat negarawan ternyata telah berjalan dengan pesatnya: dasar hukum pembentukan daerah daerah otonom yang dimaksud diatas (yaitu undang undang tahun telah diganti dengan undang undang tahun undang undang tentang pokok pokok pemerintahan daerah undang undang baru mana nyata mengandung banyak sekali perbedaan perbedaan yang prinsipil jika dibandingkan dengan undang undang pokok yang lama. propinsi kalimantan sebagai satu daerah otonom yang meliputi seluruh kalimantan telah dibagi, mula mula menjadi tiga dan kemudian menjadi daerah tingkat ke l, yaitu kalimantan barat, kalimantan tengah, kalimantan selatan dan kalimantan timur. akhir akhir ini telah diajukan lagi tuntutan tuntutan lama rakyat daerah untuk memisahkan wilayah wilayah yang tertentu dari wilayah daerah daerah tingkat yang telah berjalan, agar dibentuk sendiri sebagai daerah tingkat pula. bnn presiden republik indonesia untuk memenuhi tuntutan tuntutan rakyat itu yang didasarkan atas hasrat yang murni dan disokong sepenuhnya oleh dewan dewan perwakilan rakyat daerah, baik dari daerah tingkat maupun daerah tingkat yang bersangkutan, maka untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah dengan undang undang ini dibentuk daerah tingkat yang barumembentuk dua kotapraja baru, yakni daerah swatantra tingkat kotawaringin barat, terlepas dari daerah swatantra tingkat kotawaringin sekarang kotawaringin timur) dan daerah swatantra tingkat barito selatan terlepas dari daerah swatantra tingkat barito sekarang barito utara), termasuk dalam 2wilayah kalimantan tengah: daerah swatantra tingkat ii: barito kuala terlepas dari daerah swatantra tingkat banjar sekarang dan hulusungai tengah terlepas dari daerah swatantra tingkat hulusungai selatan sekarang, dan termasuk kalimantan selatan, daerah swatantra tingkat pasir terlepas dari daerah swatantra tingkat kotabaru sekarang serta daerah tingkat kalimantan selatan dan dimasukkan dalam wilayah daerah tingkat kalimantan timur. pemisahannya dari daerah kalimantan selatan didasarkan atas pertimbangan historis, sosial ekonomis. pasir mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan kalimantan timur daripada dengan kalimantan selatan. bestuurstechnis pemerintahan dapat berjalan lebih lancar apabila dilakukan dari kalimantan timur. kotapraja balikpapan dan samarinda terlepas dari daerah tingkat kutai termasuk dalam kalimantan timur. berhubung dengan hal hal yang diuraikan dalam diatas, maka dalam undang undang penetapan undang undang darurat tahun ini perlu diadakan beberapa perubahan yang prinsipil dalam ketentuan ketentuan undang undang darurat tahun tersebut. wat presiden republik indonesia kota pontianak yang meliputi landschap gemeente pontianak" dimaksud dalam keputusan pemerintah kerajaan pontianak tertanggal agustus pk, swapraja kutai, dikurangi dengan wilayah tersebut dan kota balikpapan dengan batas batas yang akan ditentukan oleh menteri dalam negeri, kota samarinda dengan batas batas yang akan ditentukan oleh menteri dalam negeri, swapraja gunung tabur dan sambaliung termasuk dalam kewedanaan berau, swapraja bulungan, masing masing dibentuk: nomor nomor sampai dengan sampai dengan dan menjadi daerah tingkat nomor nomor dan menjadi kotapraja dan berturut turut diberi nama sebagai berikut daerah tingkat banjar. barito kuala. b0, hulusungai selatan. hulusungai tengah. . hulusungai utara. barito utara. t., barito selatan. bb. kapuas. . kotawaringin timur. kotawaringin barat. kotabaru. pasir. kotapraja banjarmasin. daerah tingkat sambas. pontianak. . mulan yes pip presiden republik indonesia ii. penjelasan demi penjelasan demi tidak perlu diadakan oleh karena ketentuan ketentuan dalam undang undang ini kiranya sudah cukup jelas. diketahui, menteri kehakiman, mangkok. tambahan lembaran negara nomor braga! presiden republik indonesia ketapang. sanggau. sintang. kapuas hulu. kotapraja pontianak. daerah tingkat kutai. kotapraja balikpapan. kotapraja samarinda. daerah tingkat berau dan. bulungan. untuk selanjutnya apabila dalam undang undang ini disebut hanya daerah" saja, maka yang dimaksud ialah daerah tingkat dan atau kotapraja. daerah daerah tingkat sambas, pontianak, ketapang, sanggau, sintang, kasus hulu dan kotapraja pontianak termasuk dalam wilayah daerah tingkat kalimantan barat. daerah daerah tingkat kotawaringin barat, kotawaringin timur, barito utara, barito selatan dan kasus termasuk dalam wilayah daerah tingkat kalimantan tengah. daerah daerah tingkat banjar, barito kuala, hulusungai selatan, hulusungai tengah, hulusungai utara, kotabaru dan kotapraja banjarmasin termasuk dalam wilayah daerah tingkat kalimantan selatan. daerah . ara braga! presiden republik indonesia daerah daerah tingkat kutai, berau, bulungan, dan pasir, kotapraja balikpapan dan samarinda termasuk dalam wilayah daerah tingkat kalimantan timur. pemerintah daerah daerah tingkat sambas berkedudukan sambas. pontianak berkedudukan pontianak. b0, ketapang berkedudukan ketapang. sanggau berkedudukan sanggau. . sintang berkedudukan sintang. kapuas hulu berkedudukan putus siau. t., kotawaringin barat berkedudukan pangkalan bun. . kotawaringin timur berkedudukan sampit. . barito utara berkedudukan muara teweh. barito selatan berkedudukan bunton. kapuas berkedudukan kuala kapuas. banjar berkedudukan martapura. daerah tingkat barito kuala berkedudukan marabahaya. hulusungai selatan berkedudukan kandangan. . mulan yes wat presiden republik indonesia hulusungai tengah berkedudukan barabai. hulusungai utara berkedudukan amun tai. kotabaru berkedudukan kotabaru. pasir berkedudukan tanah grogol. kutai berkedudukan tenggarong. berau berkedudukan tanjung remeh. bulungan berkedudukan tanjung selor masing masing. dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah daerah tersebut dalam untuk sementara waktu dapat dipindahkan lain tempat oleh dewan pemerintah daerah yang bersangkutan. (l) jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan sebagai berikut daerah tingkat sambas orang pontianak ketapang wat presiden republik indonesia . sanggau . sintang kapuas hulu kotapraja pontianak daerah tingkat kotawaringin barat . kotawaringin timur kapuas barito utara barito selatan banjar barito kuala hulusungai selatan hulusungai tengah daerah tingkat hulusungai utara orang kotabaru kotapraja banjar masin balikpapan samarinda daerah tingkat pasir ., kutai berau bulungan jumlah . mulan yes snp presiden republik indonesia jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah tersebut dalam dengan keputusan menteri dalam negeri dapat diubah sesuai dengan ketentuan jo. undang undang tahun jumlah anggota dewan pemerintah daerah termaksud dalam tidak termasuk kepala daerahnya sekurang kurangnya dan sebanyak banyaknya orang. bab ii. tentang urusan rumah tangga dbagian ii. .mbebasan pajak perseroan pajak pendapatankanars res mars dan khususnya guna melancarkan berkembangyo.. tahun lembaran negara. tahun lembaran negara jo. undang undang tahun lembaran negara instruksi. matan, rmh presiden republik indonesia instruksi presiden inst. ko.t.o.e. tahun tentang memperkuat front ekonomi tahun peraturan presiden tahun tentang pemberian fasilitas bagi proyek proyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar production sharing".mbebasan pajak perseroan pajak pendapatan. laba pendapatan yang diperoleh karena usaha usaha baru oleh modal nasional termasuk swasta dan domestic bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan air, dan pengangkutan barang darat dan usaha usaha produksi baru lain,baskan dari pengenaan pajak perseroan pajak pendapatan untuk jangka waktu paling lama tahun setelah kesatuan produksi menghasilkan, dengan pengertian, bahwa waktu pembebasan tersebut tidak boleh melampaui batas waktu tahun setelah ijin usaha diberikan oleh instansi yang berwenang. . matan, presiden republik indonesia laba pendapatan yang diperoleh para penyelenggara proyek atas dasar "bagi hasil" (production sharing) dapat dibebaskan dari pengenaan pajak perseroan pajak pendapatan selama proyek masih harus menyerahkan sebagian hasil (share) kepada pihak pemberi kredit dengan batas waktu paling lama tahun setelah saat proyek menghasilkan menurut rencana. penghapusan penyusutan atas pengeluaran alat alat perusahaan yang dipergunakan dalam usaha yang dimaksud dalam dan dimulai pada saat laba pendapatan tersebut dikerjakan pajak dengan cara yang ditentukan dalam undang undang pajak perseroan pajak pendapatan. (d0) jika selama jangka waktu diberikannya pembebasan pajak pada akhirnya diderita kerugian fiskal, maka jumlah kerugian ini diperhitungkan dengan laba tahun tahun berikutnya. dalam menetapkan kerugian fiskal tersebut pada tidak diperhatikan jumlah penghapusan penyusutan. pelaksanaan ketentuan ketentuan tercantum dalam tersebut atas diatur oleh menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan. . matan, siaperlakukan terhadap: pengenaan pajak perseroan dari badan yang didirikan sesudah tanggal januari atau dari badan lama untuk usaha baru yang dimulai sesudah tanggal januarmberian pembebasan pajak perseroan pajak pendapatan. usaha baru instruksi presiden republik indonesia inst. ko. t.o.e. tahun memuat ketentuan untuk mengatur agar daya beli yang berada pada masyarakat yang disalurkan untuk usaha usaha produktif antara lain diberikan "tax exemption" atau kelonggaran fiskal setelah kesatuan produksi menghasilkan. yang dimaksud dengan usaha baru ialah suatu usaha yang dilakukan oleh pemilik pemilik (badan perorangan) modal nasional termasuk swasta dan domestic dan yang merupakan suatu kesatuan ekonomis tersendiri dan hasil produksinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum. walaupun demikian penunjukan suatu badan baru atau usaha produksi baru yang sesuai dengan program pemerintah dilakukan dengan surat keputusan menteri urusan pendapatan. pembiayaan dan pengawasan setelah mendapat persetujuan menteri koordinator kompartemen keuangan. perlu ditegaskan, bahwa sekedar mengganti dan atau menambah alat alat produksi tidak menimbulkan suatu usaha baru yang dimaksud dalam rangka kelonggaran fiskal tersebut. apabila suatu usaha baru dibangun dan dibiayai dengan daya beli yang berasal dari pembubaran suatu usaha lama, maka kelonggaran fiskal hanya diperlakukan terhadap usaha baru itu, apabila menurut pernyataan dari instansi yang berwenang usaha lama tidak mempunyai daya hidup lagi. il. production sharing: sesuai dengan lampiran pernyataan presiden panglima besar komando tertinggi operasi ekonomi tertanggal agustus maka yang dimaksud dengan production sharing" adalah: suatu. man, presiden republik indonesia suatu kredit luar negeri yang dibayar kembali dengan sebagian dari pada hasil produksi atau hasil tambahan produksi atau hasil meninggikan mutu :produksi suatu proyek, pemilikan dan management perusahaan atau kesatuan produksi dari semula adalah tangan indonesia. menurut peraturan presiden tahun kepada badan badan penyelenggara proyek atas dasar production sharing dapat diberikan tax holiday, yaitu pembebasan pembayaran pajak perusahaan selama maximum tahun setelah saat proyek bersangkutan memperolah suatu hasil menurut rencana. pemberian tax holiday tersebut dalam undang undang ini ditegaskan dengan pemberian pembebasan masa pembayaran pajak pendapatan atau pajak perseroan selama masa pembayaran bagian hasil (share) kepada pemberi kredit dengan maximum waktu tahun setelah saat proyek mengeluarkan sesuatu hasil menurut rencana. ii. jangka waktu: jangka waktu tahun dengan batas tahun oleh pemerintah dipandang cukup sebagai kelonggaran fiskal. ijin dimaksud pada salah ijin usaha yang diberikan oleh instansi yang berwenang memberikan ijin dalam bidang usaha itu. samping kelonggaran atas masih diberikan kelonggaran dibidang penyusutan fiskal atas alat alat perusahaan yakni, bahwa penyusutan fiskal itu ditunda hingga saat mulai dikenakan pajak perseroan pendapatan. mengetahui sekretaris negara, mohd. ichsan tambahan lembaran negara nomor |
pan way pan presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mobilisasi dan demobilisasi presiden republik indonesia, menimbang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka bangsa indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa dalam kehidupan negara, aspek pertahanan keamanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara kesatuan republik indonesia terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dansetiap warga negara dalam pembelaan negara serta dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang, bahwa untuk menanggulangi negara dalam keadaan bahaya sebagai akibat ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang tidak dapat diatasi oleh angkatan bersenjata republik indonesia termasuk cadangannya, maka perlu diadakan tindakan mobilisasikeamanan negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan apabila ancaman telah dapat diatasi, maka segera diadakan demobilisasi untuk memulihkan tatanan kehidupan fungsi dan status semula, bahwa. pan way pan presiden republik indonesiatatanan perkembangan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara republik indonesia, bahwa mobilisasi dan demobilisasi harus diatur dengan undang undang sebagaimana diamanatbahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan perlu dibentuk undang undang tentang mobilisasi dan demobilisasi,ketentuan ketentuan melanin nat presiden republik indonesia sakit dan cacat. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi warga negara yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dalam rangka mobilisasi. barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang terkena mobilisasi diperlakukan sebagai milik negara dan diberi jawatan kedinasan sesuai dengan sistem pembinaan materiil angkatan bersenjata republik indonesia. segala bentuk pajak yang dikenakan atas barang atau benda milik swasta atau perseorangan selama digunakan dalam dinas mobilisasi dibebankan kepada negara. penetapan warga negara sebagai mobilitas tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja atau putusnya pendidikan. penetapan barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang terkena mobilisasi tidak menyebabkan putusnya hubungan kepemilikan dengan pemiliknya sendiri. ketentuan. ketentuan lebih lanjut tentang hubungan kerja, pendidikan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada dan diatur denga peraturan pemerintah. pasaran ya nat presiden republik indonesia mobilitas yang melaksanakan perlawanan rakyat bersenjata tunduk pada hukum militer. bab demobilisasi presiden menyatakan demobilisasi bilamana ancaman yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara republik indonesia sudah dapat diatasi. demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pulihnya penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. mobilitas yang telah selesai menjalani mobilisasi dikembalikan fungsi dan status semula dengan menetapkannya sebagai demobilisasi. . barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan open ya nat presiden republik indonesia prasarana nasional yang telah selesai dipergunakan dalam mobilisasi wajib dikembalikan fungsi dan status semula. pengembalian demobilisasi fungsi dan status semula dilaksanakan dalam waktu selambat lambatnya (tiga) bulan setelah berlakunya demobilisasi. pengembalian barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah selesai dipergunakan dalam mobilisasi dilaksanakan dalam waktu selambat lambatnya (satu) tahun setelah berlakunya demobilisasi. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengembalisebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah. untuk melaksanakan pengambilfungsi dan status semula, dilaksanakan kegiatan pemilihan dan pemisahan. sebagai. sebagai tindak lanjut pemilahan dan pemisahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kegiatan pengembalian dan rehabilitasi. pengembalian demobilisasi sebagaimana dimaksud pada open ny) nat presiden republik indonesia dapat didahului dengan pemberian pendidikan dan pelatihan. demobilisasi yang menderita cacat dalam rangka mobilisasi mendapat rehabilitasi. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang hancur, rusak berat, atau hilang akibat mobilisasi menjadi tanggung jawab negara dan diganti oleh negara. ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab negara dan penggantian barang yang rusak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. pemilihan, pemisahan, penetapan sebagai demobilisasi, dan kegiatan persiapan lainnya diselenggarakan oleh panglima. rehabilitasi,. rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan, pengembalian, dan kegiatan persiapan lainnya diselenggarakan oleh menteri. ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan men mula presiden republik indonesia peraturan pemerintah. demobilisasi yang telah melaksanakan tugas mobilisasi dan pemilik yang menyerahkan pemanfaatan barang atau bendanya untuk mobilisasi dapat dianugerahi tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan sebagai veteran republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama (delapan) tahun: setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah. setiap orang yang dengan sengaja membuat dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari mobilisasi man wat presiden republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga orang yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam &). dipidana dengan pidana penjara paling lama (sepuluh) tahun,, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak melaksanakan pengembalian demobilisasi fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam dipidana. dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun (enam) bulan, setiap pejabat yang karena keadaannya tidak melaksanakan pengembalian demobilisasi fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam yen ya wat presiden republik indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama (delapan) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengandipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun, setiap pejabat yang karena keadaannyabab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi disebabkan kepada negaramen nya x1y wat presiden republik indonesia pada saat unomor manjadi undang undang lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran namobilisasi dan demobilisasi umum bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab iturdasarkan alinea pertama pembukaan undang undang dasar bangsa indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara yang meliputi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah indonesia. tanah air indonesia merupakan satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. kesatuan pertahanan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. bangsa indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal agustus dengan penuh kesadaran dan keyakinan, bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan pancasila dan undang undang dasar dengan segala kekuatan dan kemampuan serta pengerahan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional. sejarah perjuangan bangsa memberikan pengalaman bahwa: upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, yang diawali dengan tegak berdirinya negara kesatuan republik indonesia, penyelenggaraan pertahanan keamanan negara kesatuan republik indonesia dilandasi oleh falsafah pancasila dan undang undang dasar keberhasilan upaya mempersatukan wilayah nusantara, membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan adalah karena kemanunggalan kekuatan nasional secara semesta, nilai nilai hakiki perjuangan, dan adanya satu kesatuan strategi serta satu kesatuan komando, dalam. open nat presiden republik indonesiaobilisasi dan demobilisasi. babi ketentuan umum dalam undang undang ini, yang dimaksud dengan. mobilisasi. mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara tan nya x1y wat presiden republik indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa indonesia senantiasa disadari oleh semangat seluruh rakyat sebagai pejuang angkatan bersenjata republik indonesia yang tumbuh dari segenap lapisan rakyat. oleh karena itu semangat perjuangan yang mewujudkan kemanunggalan angkatan bersenjata republik indonesia dan rakyat merupakan hakikat dari kekuatan pertahanan keamanan negara, nilai nilai hakiki seperti persaudaraan, kebersamaan, ketangguhan, keuletan, keberanian, kerelaan berkorban, semangat kejuangan yang tinggi, disiplin, persatuan dan kesatuan, percaya pada kekuatan sendiri, dan keyakinan akan kemenangan, serta tidak kenal menyerah merupakan hasil perkembangan sejarah perjuangan bangsa, bangsa indonesia pada hakikatnya telah dua kali melaksanakan mobilisasi, yaitu pada tanggal agustus dengan hasil tegak berdirinya negara kesatuan republik indonesia dan pada tanggal desember dengan hasil kembalinya irian barat kelangkaan negara kesatuan republik indonesia. dalam kehidupan negara, aspek pertahanan keamanan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara kesatuan republik indonesia.warga negara tentang hak dan kewajiban bela negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan, dan tidak kenal menyerah. penyelenggaraan perlawanan rakyat semesta dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang memiliki sifat sifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan dengan yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dibina untuk mewujudkan daya tangkal dengan membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang terdiri atas rakyat terlatih, angkatan bersenjata republik indonesia beserta cadangan tentara nasional indonesia, perlindungan masyarakat, dan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional. dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, angkatan bersenjata republik indonesia merupakan menindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, serta sebagai pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara. penggandaan kekuatan angkatan bersenjata republik indonesia, dilaksanakan melalui pengaktifan cadangan tentara nasional indonesia, sedangkan melipatgandakan kekuatan pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui mobilisasi. bangsa. men nat presiden republik indonesia bangsa indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. perang merupakan jalan terakhir danelaksanaannya meliputi tindakan untuk menghadapi serangan musuh dari luar negeri, tindakan untuk menanggulangi ancaman terhadap keamanan dalam negeri, dan tindakan untuk menjaga agar kehidupan rakyat tetap berjalan secara normal dan sejauh mungkin dapat melindungi jiwa dan harta benda rakyat dari akibat bencana perang. oleh karena itu, mobilisasi meliputi kegiatan untuk melakukan perlawanan rakyat bersenjata dan perlawanan rakyat tidak bersenjata yang kedua duanya tetap berada dalam satu kesatuan komando sehingga tujuan mobilisasi terwujud secara efektif dan efisien. kesejahteraan dan keamanan merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam pembangunan nasional. dalam keadaan damai pembangunan kesejahteraan mendapatkan prioritas, sedangkan apabila keadaan intensitas ancaman meningkat dan membahayakan kehidupan negara dan bangsa maka pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan akan lebih mendapat prioritas. upaya penyelarasan kekuatan pertahanan keamanan negara dengan intensitas ancaman sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta diselenggarakan dengan mobilisasi dan demobilisasi. mobilisasi dimaksudkan untuk menanggulangi ancaman, sedangkan demobilisasi di gunakan bagi pemulihandengan demikian, mobilisasi dan demobilisasi mengandung makna upaya bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan, melindungi segenap hak dan kewajiban setiap warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pancasila dan undang undang dasar penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi dilaksanakan berdasarkberdasarkan ketentuan undang undang dasar dan undang undang nomor tahunkewenangan presiden untuk mengeluarkan pernyataan berlakunya keadaan bahaya, antaranya:. man natmobilisasi hanya dilakukan bila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya dan pada saat mobilisasi berlangsung ada tiga macam hukum yang berlaku, yaitu hukum umum yang berlaku bagi setiap orang yang berada wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia, hukum yang didasari oleh undang undang keadaan bahaya sehingga beberapa pejabat tertentu mempunyai wewenang khusus sesuai dengan undang undang keadaan bahaya, hukum militer bagi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dan mobil mobil yang melaksanakan tugas sebagai anggota perlawanan rakyat bersenjatagamanatkan bahwa mobilisasi dan demobilisasi harus diatuperkembangan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. oleh karena itu, undang undang nomor tahun tersebut harus diganti dengan undang undang tentang mobilisasi dan demobilisasi. demi cukup jelas. pancasila sebagai landasan ideal dan undang undang dasar sebagai landasan konstitusional mengandung nilai nilai, antara lain, kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara indonesia, kerelaan berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi, dalam rangka pertahanan kemapanan negara. . man wat presiden republik indonesia asas asas penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi adalah sebagai berikut: asas kesemestaan sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, penyelenggaraan pertahanan keamanan rakyat merupakan penerapan kesemestaan dari kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat indonesia dalam pembelaan negara. mobilisasi dan demobilisasi dalam rangka pertahanan keamanan negara haruslah menjangkau seluruh masyarakat segala aspek kehidupan nasional secara adil dan merata. asas manfaat mobilisasi dan demobilisasi mengacu pada kepentingan pemanfaatan segenap sumber daya, sarana dan prasarana, terutama yang telah dibina untuk kepentingan nasional. perkembangan intensitas ancaman pada hakekatnya membawa perubahan atas titik berat kepentingan nasional. mobilisasi lebih mengarah kepada peningkatan upaya mewujudkan kepentingan keamanan nasional, sedangkan demobilisasi lebih mengarah kepada upaya pemulihan kepentingan kesejahteraan nasional. cc. asas kebersamaan penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara adalah aspek kepentingan nasional bidang keamanan. setiap warga negara dalammembela negara. asas legalitas peran serta masyarakat dan bangsa, pemanfaatan sumber daya, serta sarana dan prasarana dalam upaya pertahanan keamanan negara dikembangkan berdasarkan ketentuan hukum sehingga pada saat diperlukan mobilisasi ataupun demobilisasi dapat digerakkan secara formal dan sah. asas selektivitas tidak setiap tingkat keadaan bahaya memerlukan pengerahan kekuatan pertahanan keamanan negara secara total. sistem pertahanan keamanan rakyat semesta menggunakan pendekatan pembinaan kekuatan pertahanan keamanan negara yang kenyal. mobilisasi terhadap berbagai potensi kekuatan pertahanan keamanan negara dilaksanakan secara selektif, dengan mendahulukan yang paling siap dan paling tepat dapat dikembangkan menjadi bagian kekuatan operasional pertahanan keamanan negara. asas. asas efektivitas open nya ny) nat presiden republik indonesia pengembangan kekuatan pertahanan kemanan negara harus dijamin efektif baik dalam ragam, jumlah maupun mutu. asas efisiensi pengembangan kekuatan pertahanan keamanan negara harus dijamin efisien, baik dalam waktu, proses maupun penyaluran kekuatan. asas kejuangan penyelenguntuk mencapai tujuan mobilisasi dilaksanakan upaya melipatgandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara. untuk mencapai tujuan demobilisasi dilaksanakan upaya memulihkan setiap unsur yang dimobilisasi fungsi dan tugas seperti semula. pemeliharaan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara disesuaikan dengan kebutuhan. mobilisasi dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah negara sekalipun pernyataan keadaan bahaya hanya berlaku sebagian wilayah negara karena ancaman terhadap sebagian wilayah negara juga merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah negara. mobilisasi dapat dinyatakan bersamaan dengan atau sesudah pernyataan keadaan bahaya. keadaan bahaya dapat merupakan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, atau keadaan perang. tidak setiap keadaan bahaya diikuti dengan mobilisasi. pernyataan. pernyataan mobilisasi dilakukan hanya dalam keadaan darurat militer atau keadaan yen wat presiden republik indonesia perang. huruf angka cukup jelas angka cukup jelas angka warga negara yang diperlukan dalam mobilisasi karena keahliannya adalah warga negara yang bukan anggota rakyat terlatih dan bukan anggota perlindungan masyarakat. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan badan pelaksana pada ini adalah komisi pengerahan. huruf penyaringan meliputi kesehatan, jasmani, dan mental. sebelum penyaringan, dilaksanakan pemilihan dengan memperhatikan harkat martabat dan kondisi khusus warga negara, misalnya bagi wanita hamil, bagi mereka yang jika dikenakan mobilisasi akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, dan bagi mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara, ditangguhkan dari kewajiban mobilisasi. huruf b. huruf wetan ka) na3 nya ny) presiden republik indonesia cukup jelas badan pelaksana yang dimaksud pada ini sama dengan badan pelaksana yang dimaksud dalam cukup jelas cukup jelas cukup jelas mobilisasi yang melaksanakan fungsi perlawanan rakyat, fungsi keamanan rakylangsung membantu pertempuran diorganisasikan dalam perlawanan rakyat bersenjata. mobilitas yang melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, perlindungan masyaraktidak langsung membantu pertempuran diorganisasikan dalam perlawanan rakyat tidak bersenjata. perlawanan rakyat bersenjata dan perlawanan rakyat tidak bersenjata dilaksanakan bawah satu kesatuan komando untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi ancaman dan akibat ancaman. gilir tugas disesuaikan dengan situasi dan kondisi, untuk memberikan penyegaran dan pemerataan. cukup jelas yang dimaksud dengan kegiatan persiapan mobilisasi lain adalah pendataan dan perencanaan. . yen wat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pengorganisasian pada ini adalah penyusunan mobilitas dalam satuan perlawanan rakyat bersenjata dan satuan perlawanan rakyat tidak bersenjata. cukup jelas yang dimaksud dengan peningkatan daya guna adalah peningkatan kemampuan secara maksimal bagi pelaksanaan mobilisasi. contoh: kapal ferry ditingkatkan dari daya guna angkut manusia dan barang manjadi daya guna sebagai kapal perang dengan dilengkapi persenjataan dan peralatan lainnya. pendataan, pemilihan, koordinasi, dan peningkatan daya guna dilaksanakan dengan adil dan merata, memperbesar manfaat, mendahulukan yang paling siap dan yang paling tepat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi baik dalam hal waktu, proses, maupun penggunaan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas jawatan mobilitas adalah keseluruhan kebutuhan instansi, misalnya perlengkapan perorangan, penghasilan, pangan, kesehatan, pembinaan mental, pelayanan keagamaan, serta pelayanan dan bantuan hukum. jawatan mobilitas diberikan secara manusiawi sesuai dengan fungsinya dan sejauh mungkin tidak merugikan mobilitas yang bersangkutan. . open mula presiden republik indonesia cukup jelas mengingat tidak putusnya hubungan kerja, maka pemberian perlakuan kepada mobilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf menjadi tanggung jawab instansi pemerintah. kepada ahli warisnya diberikan jaminan sosial baik sebagai prajurit wajib atau pegawai negeri sipil atau status pada instansi semula disesuaikan dengan prinsip yang lebih menguntungkan. huruf yang dimaksud dengan gugur adalah menemui ajal dalam pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan. yang dimaksud dengan huruf mobilitas dinyatakan hilang dalam tugas apabila yang bersangkutan tidak kembali bergabung dengan kesatuannya. mobilitas diberhentikan dengan hormat karena hilang dalam tugas terhitung mulai tanggal setelah (satu) tahun dinyatakan hilang dan kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. diberhentikan dengan hormat merupakan tindakan pertama yang perlu diambil berdasarkan keputusan panglima. setelah didapat kepastian atas diri mobilitas yang bersangkutan, maka diadakan penyesuaian dengan keadaan sebenarnya. huruf cukup jelas cukup jelas jawatan kedinasan dari negara meliputi dukungan operasional, pemeliharaan, dan perbaikan. . melanin nat presiden republik indonesia cukup jelas setiap mobilitas tetap memperoleh hak haknya dari instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagi mobilitas yang sebelumnya sedang mengikuti pendidikan tertentu, status dan haknya sebagai peserta didik tidak berubah. cukup jelas cukup jelas meskipun mobilitas bukan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, mengingat tugasnya melakukan perlawanan rakyat bersenjata, maka samping tunduk pada hukum umum, mereka juga tunduk pada hukum militer. yang dimaksud dengan ancaman sudah dapat diatasi adalah apabila ancaman sudah menurun (berkurang) atau sudah hilang sama sekali, misalnya terjadinya perdamaian antara dua belah pihak. demobilisasi dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah negara. sekalipun demikian, mengingat situasi dan kondisi serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi sebagai akibat pertempuran, maka demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan aparat penyelenggara negara menjalankan tugas tugas umum pemerintah, dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan bidang sosial ekonomi secara wajar. cukup jelas . sy) nya x1y wat presiden republik indonesia serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk diper. warga negara adalah warga negara republik indonesia. mobilitas adalah warga negara anggota rakyat terlatih, warga negara anggota perlindungan masyarakat, dan warga negara yang karena keahliannya dimobilisasi. demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasaranpembilasan adalah mobilitas yang telah selesai menjalani mobilisasi.dan memperkecil akibat malapetaka. sumber. sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya main nya x1y nat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan wajib dikembalikan fungsi dan status semula adalah pengembalian pemanfaatannya kepada pemilik tanpa pemilik harus mengajukan permohonan. penetapan waktu (tiga) bula, menjamin adanya kepastian hukum. berlakunya demobilisasi dapat bersamaan dengan pernyataan, dapat pula sesudah tanggal pernyataan demobilisasi yang ditetapkan oleh presiden. penetapan waktu (satu) tahu. menjamin adanya kepastian hukum:. cc. mencegah penyalahgunaan wewenang. pemberitahuan tentang pengembalian barang atau benda kepada pemilik setelah dipilih dan dipisahkan dilaksanakan dalam waktu selambat lambatnya (sembilan) bulan setelah berlakunya demobilisasi. cukup jelas yang dimaksud dengan pemilihan dan pemisahan adalah kegiatan untuk memilah milah kekuatan mobilitas dalam rangka mengurangi kekuatan mobilisasi yang kemudian diikuti tindakan pemisahan yang merupakan tindakan pengakhiran masa pelaksanaan mobilisasi, baik bagi mobilitas maupun barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional yang digunakan dalam mobilisasi. cukup jelas . pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk memberikan kemampuan awal dalam rangka mendapatkan pekerjaan. man ya nat presiden republik indonesia rehabilitasi merupakan usaha medis (fisik dan psikis), sosial, vokasional untuk memulihkan penderita cacat tingkat kemampuan tertinggi yang memungkinkan. cukup jelas yang dimaksud dengan tanggung jawab negara dan penggantian oleh negara adalah penggantian secara maksimal yang dapat dilakukan oleh negara. pergantian dilakukan setelah mendapat penilaian dari panitia yang dibentuk untuk itu. cukup jelas cukup jelas demobilisasi dan pemilik barang sebagai warga negara yang telah mengabdikan diri kepada negara dalam keadaan bahaya, atas jasa jasanybersenjattidak bersenjata dapat dianugerahi tanda kehormatan. . cukup jelaspen n1 nat presiden republik indonesia alam, dan sumber daya buatan yang dapat digunakan sebagai komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. sumber daya alam adalah sesuatu alam raya yang didalam wujud asalnya dapat didayagunanan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara. sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang dapat direkayasa manusia menjadi berdayaguna atau bertambah dayagunanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara. sarana dan prasarana nasional adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi untuk menunjang proses penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan termasuk sebagai komponen pendukungbab landasan, asas, dan tujuan penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi berlandaskan pancasila dan undang undang dasar . mulan ya wat presiden republik indonesia penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi dilaksanakan dengmobilisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menanggulangi setiap ancamandiselenggarakan dengan tujuan untuk memulihkan kembalibab iii mobilisasi dalam hal seluruh atau sebagaian wilayah negara republik indonesia dalam keadaan bahaya, presiden dapat menyatakan mobilisasi. . memang nat presiden republik indonesia mobilisasi dikenakan terhadap: warga negara yang termasuk: anggota rakyat terlatih, anggota perlindungan masyarakat, diperlukan karena keahliannya, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personel yang mengawasinya. setiap warga negara sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi panggilan untuk mobilisasi. setiap pemilik dan atau penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk mobilisasi. untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dibentuk badan pelaksana. untuk memperoleh daya guna dan hasil guna bagi upaya pertahanan dan keamanan, maka: mobilisasi. mobilisasi terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui penyaringan, men nya ny) nat presiden republik indonesia mobilisasi terhadapdilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan kesejahteraan rakyat. untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk badan pelaksana. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah. warga negara yang terpilih dalam penyaringan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan. warga negara yang berhasil dalam mengikuti pendidikan dan atau pelatihan ditetapkan sebagai mobilitas. mobilitas dapat ditugasi untuk melakukan perlawanan rakyat bersenjata atau perlawanan rakyat tidak bersenjata. jangka waktu penugasan mobilitas disesuaikan dengan penugasan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan, penetapan, pengorganisasian, dan penugasan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan pemerintah. . man pan wat presiden republik indonesia pemanggilan, penyaringan, dan pembentukan badan pelaksana untuk menjalani mobilisasi, serta kegiatan persiapan mobilisasi lainnya diselenggarakan oleh menteri. pendidikan dan pelatihan, penetapan, pengorganisasian, dan penugasan, serta kegiatan persiapan mobilisasi lainnya diselenggarakan oleh panglima. ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah. untuk memaksimalkan kemampuan operasional sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana san prasarana nasional yang digunakan dalam mobilisasi, dilaksanakan melalui peningkatan daya guna. ketentuan lebih lanjut tentang peningkatan daya guna sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. setiap warga negara dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan untuk menjalani mobilisasi. setiap. setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari kewajiban men nya ny) nat presiden republik indonesia menjalani mobilisasi. setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yangsetiap orang dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, menyalahgunakan kekuasaan atau mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, melakukan tipu daya, atau menganjurkan orang lain, untuk tidak menjalani mobilisasi dan atau(l) setiap mobilitas mendapat jawatan mobilitas dari negara. ketentuan lebih lanjut tentang jawatan mobilitas sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. setiap mobilitas yang melaksanakan perlawanan rakyat bersenjata diperlakukan seperti prajurit wajib, sedangkan mobilitas yang melakukan perlawanan rakyat tidak bersenjata diperlakukan seperti pegawai negeri sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila: gugur,. gugur, tewas, atau meninggal dunia, dinyatakan hilang dalam tugas,rubahan kitab kitab undang undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negar antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa kitab undang undang hukum pidanabahwa paham dan ajaran komunisme marxisme femisas asas dan sendi sendi kehidupan bangsa indonesia yang ber tuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa indonesia, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan perlu membentuke jo. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia v mpr tentang peninjauan produk produk yang berupa ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia, mulan yaa n17 presiden republik indonesia kejahatan terhadapambahdan yang berbunyi sebagai berikutepa nya my snn presiden republik indonesidipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun, atau barangipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama (dua puluh) tahun:warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya. pembangunan nasional bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. dalam usaha mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dari ancaman dan bahaya ajaran komunisme marxisme feminisme, yang terbukti bertentangan dengan agama, asas asas dan sendi kehidupan bangsa indonesia yang ber tuhan dan dari tindak pidana lainnya yang membahayakan keamanan negara, perlu mengadakan perubahan terhadap kitab undang undang hukum pidana dengan menambah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. ii. demi yang dimaksud dengan komunisme marxisme feminisme" adalah paham atau ajaran karlcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas mulan snn presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "instalasi negara" dalam ini adalah instalasi tertentu (penting) yaitu istana negara yang digunakan oleh presiden dan wakil presiden untuk kegiatan kenegaraan, kediaman resmi presiden dan wakil presiden, gedung gedung lembaga tinggi negara dan gedung yang digunakan untuk tamu tamu negara yang setingkat dengan presiden. yang dimaksud dengan "instalasi militer" adalah instalasi vital militer. hurufselatan, khususnya kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pina bangunan, dan kemasyarakatan guna menjamin perkembang bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinasumatera selatan, perlu dibentuk propinsi kepulauan bangka belitung, bahwa pembentukan propinsi kepulauan bangka belitu an daerah, pembentukan propinsi kepulauan bangka belitung ditetapkan dengan undang undang, mengingat :. musi la: pinisi kepulauan bangka belitung. bab i. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pangkal pinang sebagai ibukota propinsi kepulauan bangka belitung adalah seluruh wilayah kota pangkal pinang. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembentukanhuruf yang dimaksud dengan daerah tersebut adalah kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinang. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas penjabat gubernur kepulauan bangka belitung melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur kepulauan bangka belitung hasil pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan bangka belitung. . musi presiden republik indonesia dengan dibentuknya propinsi kepulauan bangka belitung, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemeran tahan, pembangunan, dumum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh pemerintah kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinselatan kepada pemerintah propinsi kepulauan bangka belitung. demikian pula halnya badan usaha milik daerah propinsi sumatera selatan yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada wilayah kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinang diserahkan kepada pemerintah propinsi kepulauan bangka belitung. begitu juga utang piutang propinsi sumatera selatan yang kegunaannya untuk pengembangan wilayah kepulauan bangka belitung diserahkan pula kepada pemerintah propinsi kepulauan bangka belitung. berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris. yang dimaksud sejak diresmikannya propinsi kepulauan bangka belitung adalah terhitung sejak dilantiknya penjabat gubernur kepulauan bangka belitung, didahului dengan peresmian pembentukan propinsi kepulauan bangka belitungpinsi kepulauan bangka belitung, gubernur sumatera selatan dan gubernur kepulauan bangka belitdan, dan kemasyarakatan. . presiden republik indonesia cukup jelas bantuan yang diberikan pemerintah melalui apbn tidak mengurangi penerimaan propinsi kepulauan bangka belitung yang bersumber dari dana perimbangan keuangpropinsi kepulauan bangka belitung dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. propinsi kepulauan bangka belitung berasal dari sebagian wilayah propinsi sumatera selatan yang terdiri atas wilayah kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinang. . pay presiden republik indonesia dengan dibentuknya propinsi kepulauan bangka belitung, wilayah propinsi sumatera selatan dikurangi dengan wilayah propinsi kepulauan bangka belitung sebagaimana dimaksud dalam propinsi kepulauan bangka belitung mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan laut natuna, sebelah timur dengan selat kalimat, sebelah selatan dengan laut jawa, dan sebelah barat dengan selat bangkkepulauan bangka belitung, yang meliputi kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinang,kepulauan bangka belitung, pemerintah propinsi kepulauan bangka belitung wajib menetapkan tata ruang wilayah propinsi kepulauan bangka belitung sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan tata ruang wilayah propinsi kepulauan bangka belitungkota propinsi kepulauan bangka belitung berkedudukan pangkal pinang. bab iii kewenangan daerah dengan terbentuknya propinsi kepulauan bangka belitungsamping . pay presiden republik indonesia samping mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada propinsi kepulauan bangka belitungpinsi kepulauan bangka belitung sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur kepulauan bangka belitung selaku wakil pemerintah. bab pemerintahan daerah dengan terbentuknya propinsi kepulauan bangka belitung, dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan bangka belitung sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk memimpin jalannya pemerintahan propinsi kepulauan bangka belitung, dipilih dan disahkan seorang gubernur dan seorang wakil gubernur kepulauan bangka belitung sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk kelengkapan perangkat pemerintahan propinsi kepulauan bangka belitung, dibentuk sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, sekretariat propinsi,kepulauan bangka belitung, pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan bangka belitung untuk pertama kali dilakukan dengan cara: penetapan berdasarkan perimbanganpinsi kepulauan bangka belitung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dengan . presiden republik indonesia dengan terbentuknya propinsi kepulauan bangka belitung, jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi sumatera selatan tidak berubah sampai dengan terbentuknya dewan perwakilan rakyat daerah sumatera selatan hasil pemilihan umum berikutnya. pada saat terbentuknya propinsi kepulauan bangka belitung, penjabat gubernur kepulauan bangka belitungkepulauan bangka belitung, gubernur sumatera selatan,kepulauan bangka belitung, sesuai dengan peraturan perundang undangan, meliputi pegawai yang karena jabatan dan tugasnya diperlukan oleh pemerintah propinsi kepulauan bangka belitung, tanah, bangunan, barang bergerak,selatan yang berada dalam wilayah propinsi kepulauan bangka belitung, badan usaha milik daerah propinsi sumatera selatan yang kedudukan, sifat, dan kegiatannya berada propinsi kepulauan bangka belitung, utang piutang propinsi sumatera selatan yang kegunaannya untuk propinsi kepulauan bangka belitungkepulauan bangka belitu, terhitung sejak diresmikannya propinsi kepulauan bangka belitung. pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan propinsi kepulauan bangka belitung sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi kepulauan bangka belitung. untuk . presiden republik indonesia untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pem bangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak resmi kannya pembentukan propinsi kepulauan bangka belitungpinsi kepulauan bangka belitung, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi sumatera selatan, berdasarkan hasil pendapatannya yang diperoleh dari propinsi kepulauan bangka belitung, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota wilayah propinsi kepulauan bangka belitung. untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan propinsi kepulauan bangka belitung selama (dua)matera selatan tetap berlaku bagi propinsi kepulauan bangka belitungumum propinsi sumatera selatan dengan luas wilayah km2 memiliki karakteristik geografis yang menonjol, yaitu samping terdiri atas daratan, juga terdiri atas daerah kepulauan yang terbentang dari perairan selat bangka sampai dengan laut natuna. daerah kepulauan tersebut memerlukan penanganan secara khusus karena pada umumnya hubungan antara satu daerah dan daerah lainnya dilakukan melalui transportasi laut. perkembangan penduduk propinsi sumatera selatan meningkat sangat pesat dengan laju pertumbuhan rata rata per tahun. pada tahun penduduk propinsi sumatera selatan berjumlah jiwa dan pada tahun meningkat menjadi jiwa. perkembangan penduduk ini disertai pula dengan perkembangan bidang pembangunan dan kemasyarakatan terutama kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinang yang merupakan wilayah kerja pembantu gubernur sumatera selatan wilayah iikemasyarakatan propinsi sumatera selatan. secara geografis kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinang dengan luas wilayah sangat strategis baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun pertahanan serta berada pada posisi poros tengah jalur lalu lintas pulau sumatera dan selat kalimat yang merupakan jalur pelayaran internasional. dari aspek potensi daerah, wilayah kepulauan bangka belitung memiliki potensi bidang perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang potensial sertahal hal tersebut atas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang pada tahun dan awal tahun yang dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan pendapat para tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, cendekiawan, mahasiswa, lsm dan dikukuhkan dengan keputusan dprd kabupaten bangka, kabupaten belitung, dan kota pangkal pinang serta dprd propinsi sumatera selatan, maka propinsi sumatera selatan perlu dimekarkan menjadi dua propinsi yaitu dengan membentuk propinsi kepulauan bangka belitung. ii. . presiden republik indonesia ii. demikepulauan bangka belitung, dalam bentuk lampiran undang undang ini. penetapan batas wilayah propinsi kepulauan bangka belitung dengan propinsi sumatera selatan secara pasti lapangan ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan otonomi daerah setelah mempertimbangkan usul gubernur sumatera selatan dan gubernur kepulauan bangka belitung yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran lapangan, serta hasil koordinasi dengan gubernur gubernur propinsi yang berbatasan. cukup jelas dalam rangka pengembangan propinsi kepulauan bangka belitung sesuai dengan potensi daerah, guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada masa yang akan kepulauan bangka belitung harus benar benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan sistem tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten kota. . |
men nya x1yjawa barat pada umumnya,anjar menjadi kota banjar, bahwa peningkatan status kota administratif banjar menjadi kota banjarbanjarya ny) snanjar provinsi jawa barat. babi ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan provinsiciamisota administratif banj. tan wat rpr presiden republik indonesia . komposisi perolehan kursi masing masing partai politik disesuaikan dengan hasil perolehan suara partai politikanjaanjar ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah diajukan oleh pimpinan partai politik peserta pemilihan umum tahun setempat dari daftar calon tetap dct) pemilihan umum tahun apabila dari daftar calon tetap dct) pemilihan umum tahun tidak mencukupi, maka pimpinan partai politik peserta pemilihan umum tahun mengajukan daftar calon tambahan. yang dimaksud dengan anggota berpindah dengan sendirinya adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ciamis yang terpilih mewakili kecamatan kecamatan wilayah kota banjar. anggota dewan perwakilan rakyat daerah tersebut diberhentikan keanggotaannya dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ciamis dan ditetapkan menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar. cukup jelas. cukup jelas. apabila terjadi kekosongan jabatan walikota administratif banjar, gubernur jawa barat dapat mengusulkan pekota banjar. men ny) wat presiden republik indonesia anjarpurwakarta, kecamatan langensari, kecamatan matarumah, dan kecamatan banjajawa barat dan pemerintah kabupaten ciamis kepada pemerintah kota banjaota baru, pemda yang bersangkutan dapatciamisciamis dengan kota banjar. cukup jelas. cukup jelas. open wat presiden republik indonesia . cukup jelas. cukup jelas.ota banjar keterangan t44444 batas propinsi t batas kabupaten batas kecamatan presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputri mea nip sy) ny) w banjar provinsi jawa barat dalam negara kesatuan republik indonesia. wilayah kota banjar berasal dari sebagian wilayah kabupaten ciamis yang terdiri atas: kecamatan purwakarta, kecamatan langensari, kecamatan matarumah: dan kecamatan banjar. dengan terbentuknya kota banjar, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten ciamis dikurangi dengan wilayah kota banjar sebagaimana dimaksud dalam (l) kota banjar mempunyai batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan wisata kabupaten ciamis, serta kecamatan dayah luhur dan kecamatan wanara kabupaten cilacap provinsi jawa tengah, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan lombok kabupaten ciamis dan kecamatan wanara kabupaten cilacap provinsi jawa tengah, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan lombok dan kecamatan american kabupaten ciamis, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan cimaragas dan kecamatan cijeungjing kabupaten ciamiota banjar secara pasti lapangan, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri dalam negeri. tan n4z wat presiden republik indonesia . (l) dengan terbentuknya kota banjar, pemerintah kota banjar menetapkan rencana tata ruang wilayah kota banjar sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan rencana tata ruang wilayah kota banjaanjarnjar dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dilaksanakan paling lambat (enam) bulan setelah peresmian kota banjar. pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar untuk pertama kali dilakukan dengannjar, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: penentuan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar didasarkan pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. penentuan jumlah kursi dari masing masing partai politik didasarkan pada perolehan suara dalam pemilihan umum tahun nya ny) wat presiden republik indonesia .y calon. calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah diusulkan oleh masing masing partai politik peserta pemilihan umum tahun kepada panitia pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar atas dasar daftar calon tetap pada pemilihan umum tahun penyelenggaraan pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar dilakukan oleh panitia pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah yang ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum. untuk pertama kali dalam pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar, anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ciamis yang mewakili kecamatan kecamatan yang masuk kota banjar dengan sendirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar. pengesahan keanggotaan dan penentuan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah mengacu pada peraturan perundang undangan. dengan terbentuknya kota banjar, jumlah dan komposisi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabur ten ciamis tidak berubah sampai dengan terbentuknya dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sebagai hasil pemilihan umum berikutnya. pengisian kekurangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ciamis ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah kota banjar. pengisian kekurangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ciamisanjar. bagian kedua pemerintahan daerah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan kota banjarbat (satu) tahun setelah peresmian kota banjar. tan wat presiden republik indonesia . dengan terbentuknya kota banjar, walikota administratif banjar diangkat sebagai penjabat walikota banjar oleh menteri dalam negeri atas nama presiden berdasarkan usul gubernur jawa barat. peresmian kota banjarjawa barat untuk meresmikan kota banjar dan atau melantik penjabat walikota. untuk kelengkapan perangkat pemerintahan kota banjarota banjar, gubernur jawa barat dan bupati ciamis,ota banjar hal hal sebagai berikut pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah kota banja, badan usaha milik daerah provinsi jawa barat dan kabupaten ciamis yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kota banjar, utang piutang kabupaten ciamis yang kegunaannya untuk kota banjar, serta dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kota banjamelanin rat presiden republik indonesia terhitung sejak peresmian kota dan pelantikan penjabat walikota banjar. dalam. dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada dan tidak dilaksanakan, pemerintah kota banjar dapat melakukan upaya hukum terhitung sejak peresmian kota banjar sampai dengan ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjar. sebelum kota banjaciamis yang berlaku wilayah kota banjar tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah kota banjarciamisketentuan perundang undangannjar provinsi jawa barat umum wilayah kota administratif banjar merupakan bagian dari wilayah kabupaten ciamis provinsi jawa barat. mengingat perkembangan kota administratif banjar yang cukup pesat, kota administratif banjar ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun terdiri atas empat kecamatan yaitu kecamatan purwakarta, kecamatan langensari, kecamatan matarumah, dan kecamatan banjaperkembangannya kota administratif banjar yang mempunyai luas wilayah km2 merupakan jalur lalu lintas penghubung antara provinsi jawa barat dan provinsi jawa tengah tumbuh sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata bagi wilayah jawa barat bagian timur. kesemuanya ini menjadikan fungsi kota administratif banjar semakin berkembang sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. melihat kedudukannya tersebut, kota administratif banjar sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. perkembangan kota administratif banjar tersebut atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat. pada tahun penduduk kota administratif banjar berjumlah jiwa dan pada tahunbinaan serta pelayanan kepada masyarakat kota administratif banjaryang tertuang dalam surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ciamis tanggal maret nomor kep dprd tentang persetujuan peningkatan status kota administratif banjar dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa barat tanggal juni nomor kep. dprd tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa barat terhadap peningkatan status kota administratif banjar menjadi daerah otonom, banjar sebagai kota yang baru, sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan provinsi jawa barat. man nat presiden republik indonesia dengan. dengan terbentuknya kota banjar, kabupaten ciamis berkurang seluas wilayah kota banjaranjar dalam bentuk lampiran undang undang ini. penentuan batas wilayah kota banjar secara pasti lapangan ditetapkan dengan keputusan menteri dalam negeri yang dihampiri peta batas daerah kota banjar berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas. cukup jelas. rencana tata ruang wilayah kota banjar harus benar benar serasi dan terpaducukup jelas. dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar sudah dapat dibentuk serta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya apabila sudah terisi (tiga perempat) dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota banjar. |
aa. bahwa panas bumi adalahemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya, bahwa pemanfaatan panas bumi akan, bahwa peraturan perundang undangan yang sudah ada belum dapat menampung kebutuhan perkembangan pengelolaan hulu sumber daya panas bumi sehingga undang undang tentang panas bumi ini dapat mendorong kegiatan panas bumi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan energi nasional, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf dan sebagai pelaksanaan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah langkah pembaruan dan penataan kembali penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi, dipandang perlu membentuk undang undang tentang panas bumi, mengingat . nyi ny)memutuskan menetapkan undang undang tentang panas bumi. babi. mean wat presiden republik indonesia (l)(l). kan wat eka presiden republik indonesia(l) iup dikeluarkan oleh menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing. iup sebagaimana dimaksud pada wajib memuat ketentuan sekurang kurangnya: nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, jangka waktu berlakunya izin, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, wilayah kerja, dan tahap pengembalian wilayah kerja. setiap iup yang telah diberikan wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam dan iup dapat dialihkan kepada badan usaha afiliasi dengan persetujuan menteri, gubernur dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing. (l) jangka waktu iup terdiri atas: jangka waktu eksplorasi berlaku paling lama (tiga) tahun sejak tjangka . klan eka presiden republik indonesiawaktu izin eksploitasi sebagaimana dimaksud pada huruf kepada menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing paling cepat (lima) tahun dan paling lambat (tiga) tahun sebelum izintup berakhir karena: habis masa berlakunya, dikembalikan, cc. dibatalkan: atau dicabut. (l) pemegang iup dapat menyerahkan kembali iup dengan pernyataan tertulis kepada menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing. (l) menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing dapat mencabut iup apabila pemegang iup:ini. sebelum . klan wat presiden republik indonesia sebelum melaksanakan pencabutan iup sebagaimana dimaksud pada menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masingtup tidak memenuhi persyaratan, tup tersebut berakhir. (l)menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing. menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masingpada bab hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan panas bumi bagian kesatu hak pemegang izin usaha pertambangan panas bumi pemegang iup berhak melakukan . pun bma presiden republik indonesiamenggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalambagian kedua kewajiban pemegang izin usaha pertambangan panas bumi pemegang iup wajib:, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing. bab x. lan pun presiden republik indonesia bab penerimaan negara (l)turu, bonus. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis. penerimaan negara berupa pajak dansebagai berikut. penerimaan negara berupa pajak, pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku: penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari iuran tetap dan turun produksi, pembagiannya ditetapkan dengan perimbangan (dua puluh persen) untuk pemerintah dan (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah. bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi dengan perincian sebagai berikut: provinsi yang bersangkutan sebesar (enam belas persen), pun presiden republik indonesia kabupaten kota penghasil sebesar (tiga puluh dua persen), kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar (tiga puluh dua persen). bab pembinaan dan pengawasan (l) tanggung jawab pembinaan dan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha terhadap dinastinya ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku berada pada menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing. gubernur dan bupati walikota wajib melaporkanpemerintah. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: eksplorasi, eksploitasi, cc. keuangan,ii.pertambangan panas bumi:, pengelolaan . kan nas presiden republik indonesia pengelolaan panas bumi, penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab x. man wat presiden republik indonesiapenghenti miliar rupiah) dan paling banyak (lima puluh miliar rupiah). . pun bma presiden republik indonesiahuruf huruf huruf huruf huruf huruf atau huruf dipidana denganratus juta rupiah). (l)v . man presiden republik indonesia,turun tetap adalah q. kan sen het presiden republik indonesia bab xiv ketentuan peralihan pada saat undang undang ini berlaku, semua kontrak kerja samampai berakhirnya masa kontrak. pada saat undang undang ini berlaku pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan pertambangan panas bumi yang ditandatangani sebelum berlakunya undang undang ini dialihkan kepada pemerintah. bab ketentuan penutup dengan berlakunya undang undang ini, segala ketentuan presiden republik indonesianegaraman way presiden republik indonesia bab iii penguasaan pertambangan panas bumi (l) panas bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan panas bumi indonesia merupakan kekayaan nasional, yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. penguasaan pertambangan panas bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.pemerintah. bab kewenangan pengelolaan pertambangan panas bumi bagian kesatu kewenangan pemerintah kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan panas bumi meliputi: pembuatan peraturan perundang undangan bidang pertambangan panas bumi: pembuatan kebijakan nasional, cc. pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi pada wilayah lintas provinsi, pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi pada wilayah lintas provinsi, pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi, inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi nasional. bagian . pun bma presiden republik indonesia bagian kedua kewenangan pemerintah daerah paragraf kewenangan provinsi jl) kewenangan provinsi, pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi wilayah lintas kabupaten kota, cc. pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi wilayah lintas kabupaten kota, pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi wilayah lintas kabupaten kota, inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi provinsi. kewenangkewenangan kabupaten kota (l) kewenangan kabupaten kota kabupaten kota, pembinaan dan pengawasan pertambangan panas bumi kabupaten kota, cc. pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi kabupaten kota, pengelolaan . mean wat presiden republik indonesia pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi kabupaten kota, inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi kabupaten kota, pemberdayaan masyarakat dalam ataupun sekitar wilayah kerja kabupaten kota. kewenanganwilayah kerja wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha umum kan secara terbuka. (l) menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan penawaran wilayah kerja dengan cara lelang. batas dan luas wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh pemerintah. ketentuan mengenai pedoman, batas, koordinat, luas wilayah, tata cara, dan syarat syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan dokumen lelang, dan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. bab kegiatan operasional dan pengusahaan bagian kesatu kegiatan operasional (l) kegiatan operasional panas bumi meliputi: survei . mean wat eka presiden republik indonesia survei pendahuluan, eksplorasi, cc. studi kelayakan, eksploitasi, dan pemanfaatan. pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah dapat menugasi pihak lain untuk melakukan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada eksplorasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh pemerintah. eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilakukan oleh badan usaha. pemanfaatan langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan energi panas bumi diatur dengan peraturan pemerintah. pemanfaatan tidak langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang ketenagalistrikan. bagian kedua pengusahaan (l)secara terpadu atau dalam satu kesatuan atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara terpisah. pengusahaan . kan nas presiden republik indonesiamenteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing. dalam melaksanakan pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam badan usaha harus mengikuti kaidah kaidah keteknikan, kemampuan keuangan dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional, serta menjunjung tinggi etika bisnisbadan usaha wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari wilayah kerja kepada pemerintah atau pemerintah daerah. ketentuan mengenai luas wilayah kerja yang dapat dipertahankan pada tahap eksploitasi dan perubahan luas wilayah iup pada setiap tahapan usaha pertambangan panas bumi diatur dengan peraturan pemerintah. bagian ketiga eksplorasi dan eksploitasi (l) pemegang iup wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangan masing masing yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikanpada dapat dilakukan dari tahun tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi. bagian . bma presiden republik indonesia bagian keempat pemanfaatanvii penggunaan lahan jl) kegiatan usaha pertambangan panas bumi dilaksanakan dalam wilayah hukum pertambangan panas bumi indonesia. hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak |
man tan wap! presiden republik indo kesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang bahwa, bahwa: bahwakebenaran dan rekonsiliomisi kebenaran dan rekonsiliasi. bab ketentuan umum . na7 presiden republik indo kesia dalam undang undang ini yang dimaksud dengankompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak hak lainhari adalah hari kerja. bab asas dan tujuan pembentukan komisi komisi dibentuk berdasarkan asas: kemandirian: bebas dan tidak memihak: kemaslahatan: . taat presiden republik indo kesiaseleksi dan pemilihan anggota komisi juga harus didasarkan pada pertimbangan geografi, etnis: agama, dan kepakaran. untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota komisi sebagaimana dimaksud dalamkomisikomisi, diatur dengan peraturan presiden. panitia seleksi mengusulkan (empat puluh dua) orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada presiden. presiden memilih sebanyak (dua puluh satu) orang dari (empat puluh dua) orang calon anggota komisi yang diajukan oleh panitia seleksi. presiden mengajukan (dua puluh satu) orang sebagaimana dimaksud pada kepada dewan perwakilan rakyat untuk memperoleh persetujuankomisi diterima. dalam hal dewan perwakilan rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang atau lebih calon yang diajukan oleh presiden makakomisi, dewan perwakilan rakyat harus memberikan jawaban disertai dengan alasannya. dalam . nasa presiden republik indo kesia dalam hal dewan perwakilan rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada maka presiden mengajukan calon pengganti sesuai dengan(l) dalam hal calon anggota yang diajukan oleh presiden telah memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat, presiden menetapkan calon anggota komisiketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan keputusan presiden. anggota komisisidang komisikomisi, atau dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana. anggota komisi sebanyak (dua puluh satu) orang dengan susunan sebagai berikut: (tiga) orang pimpinan, (sembilan) orang anggota subkomite penyelidikan dan klarifikasi: (lima) orang anggota subkomite kompensasi, restitusi dan rehabilitasi: dan (empat) orang anggota subkomite pertimbangan amnesti. . men presiden republik indo kesia (l) pimpinan komisi terdiri atas (satu) orang ketua dan (dua) orang wakil ketua. pemilihan dan pengangkatan ketua dan wakil ketua komisi ditetapkan melalui sidang komisi. sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan anggota komisi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama.bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama dan objsetiap subkomite memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua masing masing subkomite. bab viii pembiayaan sumber pembiayaan bagi komisi diperoleh dari: anggaran pendapatan dan belanja negara: dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. . ptn ny) wap! presiden republik indo kesia sumber keuangan untuk pembayaran pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi yang menjadi beban negara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab ketentuan lainbab ketentuan penutup komisi melaksanakan tugas selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam diucapkan dan dapat diperpanjang selama (dua) tahun. ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan presiden atas usul komisi. pembentukan komisi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan terhitung sejak tanggalomisi kebenaran dan rekonsiliasipersatuan nasional.. selain amanat tersebut. tan presiden republik indo kesiaundang undang: pengungkapan kebenaran,adapun . tan na7 taat presiden republik indo kesia adapun komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini dibentuk berdasarkan asas asas sebagai berikut kemandirian, bebas dan tidak memihak: kemaslahatan, keadilan, kejujuran, keterbukaan: perdamaian, dan persatuan bangsa. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah suatu asas yang digunakan komisi dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak mana pun. huruf yang dimaksud dengan asas bebas dan tidak memihak adalah suatu asas yang digunakan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelashatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. huruf yang dimaksud dengan asas perdamaian adalah suatu asas. huruf cukup jelas. . man nip presiden republik indo kesia cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan fungsi kelembagaan yang bersifat publik adalah fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan diberikan wewenang untuk pengungkapan dan pencarian kebenaran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang didasarkan kepada kepentingan nasional demi keutuhan dan persatuan bangsa serta tetap umumnya negara kesatuan republik indonesia. huruf yang dimaksud dengan ahli waris adalah anggota keluarga korban yang meliputi istri atau suami, orang tua, nenek atau kakek, anak atau cucu. huruf dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penyelidikanresmi dalam ketentuan ini adalah dokumen yang diperoleh secara sah menurut hukum. yang dimaksud dengan badan lain dalam ketentuan ini, antara lain, badan swasta atau organisasi internasional. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf f. man tan taat pia presiden republik indo kkomisi berasal dari pegawai negeri sipil. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . man ptn tamengingat pemberian amnesti adalah merupakan hak prerogatif dari presiden, pertimbangan komisi hanya bersifat rekomendasi. pemberian atau penolakan amnesti sepenuhnya menjadi kewenanuangkan pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban dalam bentuk kesepakatan tertulis agar terdapat suatu kepastian, sehingga dikemudian hari dapat dicegah adanya pengingkaran oleh salah satu pihak. . taat presiden republik indo kesia kemaslahatan: keadilan, kejujuran, keterbukaan: perdamaian, dan persatuan bangsa. tujuan pembentukan komisi adalah: menyelesaik, dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. bab iii tempat kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang komisikomisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publidalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam komisi mempunyai tugas: menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti: menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat dengan tembusan kepada mahkamah agung. . tan taat presiden republik indo kesia cukup jelas. kewajiban penyampaian mengenai laporan pelaksanaan tugas dimaksudkan agar selalu dapat dipantau dan dievaluasi kegiatan yang dilakukan oleh setiap subkomite. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan anggota komisi termasuk ketua dan wakil ketua. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan dalam ini dimaksudkan bahwa dalam penentuan keanggotaan komisi, dewan perwakilan rakyat hanya diminta untuk memberikan persetujuan atas calon yang diajukan oleh presiden. dengan demikian tidak diperlukan penyeleksian kembali, mengingat calon tersebut telah diseleksi berdasarkan suatu kriteria yang ditetapkan dalam undang undang ini. penentuan batas waktu dalam ini agar terdapat suatu kepastian kapan dewan perwakilan rakyat memberikan persetujuan atas calon anggota komisi yang diajukan oleh presiden. . ptn naz wap! presiden republik indo kesia cukup jelas. calon pengganti diambil dari jumlah calon anggota yang tidak diajukan oleh presiden. ketentuan dalam ini dimaksudkan agar dalam memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisi tidak berlarut larlain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan , misalnya sumbangan dari masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yan pan "aa wap! presiden republik indo kesia cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor elang nag taat presiden republik indo kesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam komisi mempunyai wewenang:, dan atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri, meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada dalam maupun luar negeri, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik dalam maupun luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang undangan, memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian, memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi: dandalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa. dalam hal komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan. bab alat kelengkapan komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: sidang komisi, dan subkomite. (l) sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemegang kekuasaan tertinggi komisi. sidang komisi terdiri atas seluruh anggota komisi. sidang. men san taat presiden republik indo kesia sidang komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit (dua per tiga) dari seluruh anggota komisi. keputusan sidang komisi sebagaimana dimaksud pada sah apabila disetujui oleh paling sedikit (satu per dua) ditambah (satu) dari anggota sidang komisi yang hadir. s5) keputusan sidang komisi sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara. sidang komisi berwenang menetapkan: pemilihan (satu) orang ketua komisi dan (dua) orang wakil ketua komisi: penentuan anggota subkomite, kode etik anggota komisi, tata tertib dan mekanisme kerja komisi, usulan pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi, program kerja komisi, penentuan atas rekomendasi permohonan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi: dan penentuan atas permohonan amnesti. subkomite sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemegang kekuasaan sesuai dengan wewenang subkomite yang bersangkutan. (l) sidang subkomite sah apabila masing masing dihadiri oleh: (enam) orang anggota subkomite penyelidikan dan klarifikasi: (tiga) orang anggota subkomite kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi: (tiga) orang anggota subkomite pertimbangan amnesti. keputusan sidang subkomite sebagaimana dimaksud pada sah apabila masing masing disetujui oleh: (empat) orang anggota subkomite penyelidikan dan klarifikasi: (dua) orang anggota subkomite kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi: (dua) orang anggota subkomite pertimbangan amnesti. sidang pengambilan keputusan subkomite bersifat tertutup dan keputusannya bersifat rahasia. . can nag taat presiden republik indo kesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang komisi dan sidang subkomite sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan komisi. dalam pelaksanaan tugasnya, komisi dibantu oleh sekretariat komisi yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan komisi. (l) sekretariat komisi dipimpin oleh seorang sekretaris komisi. sekretaris komisi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden. ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat komisi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan presiden. peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak komisi terbentuk. komisi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:, dan subkomite pertimbangan amnesti. bab tugas dan wewenang subkomite subkomite penyelidikan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melakukan penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subkomite penyelidikan dan klarifikasi mempunyai wewenang: menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari korban atau pihak lain, melakukan . men tan taat presiden republik indo kesia melakukan pencarian fakta dan bukti bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan swasta, baik yang ada dalam maupun luar negeri, memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian, mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat: menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia, dan membentuk unit penyelidikan dan klarifikasi. dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. subkomite kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud. subkomite kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi mempunyai wewenang: membuat pedoman pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, melakukan klarifikasi kepada korban dan memeriksa kelengkapan syarat permohonan dalam rangkamengusulkan kepada komisi bentuk pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi yang bersifat umum untuk memulihkan hak dan martabat korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam jangka waktu paling lambat (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan komisi ditetapkan. ketentuan . tan presiden republik indo kesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. subkomite pertimbangan amnesti sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum mengenai permohonan amnesti kepada presiden. subkomite pertimbangan amnesti mempunyai wewenang: menerima pengakunyusun kriteria, syarat, dan tata cara permohonan amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan melakukan klarifikasi kepada korban dan atau pelaku terhadap pengakuan atau pengingkaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat. bab tata cara penyelesaian permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi,(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.: atau memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti. dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada (l), komisi wajib mempertimbangkan saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada komisi. rekomendasi . taat presiden republik indo kesia rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf dalam jangka waktu paling lambat (tiga)(tiga puluh)(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertimbangan dewan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud pada diterima. keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dalam jangka (l). saling memaafkan dan melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada wajibsebagaimana dimaksud pada. nasa taat presiden republik indo kesia dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pertimbangan amnesti wajib diputuskan oleh komisi.. dalam halsubkomite sebagaimana dimaksud dalam wajib membuat dan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada komisi. bab vii keanggotaan keanggotaan komisi diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan:,. |
penjelasumum dasar pemikiran dalam satu dekade inilain hulu wilayah pesisir yangperaturan perundang undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. kurang dihargainya hak masyarakat adat lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, wig wig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya noni disubstitusi dengan sumber daya lain. oleh sebab itu,masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik. baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. norma norma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma norma yang diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya sepertnorma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkankepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadudasar hukum itu dilandasi oleh pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tujuan penyusunan undang undang:. zwp provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairsesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang.kawasan strategis nasional tertentu memperhatikan kriteria, batas batas maritim kedaulatan negara: kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara:cukup jelas. huruf pemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, industri, dan permukiman. huruf cukup jelas. . zwp kabupaten kota. huruf penggunaan sumber daya yang diizinkan merupakan penggunaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil. penggunaan sumber daya yang dilarang adalah penggunaan sumber daya yang berpotensi merusak ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil. huruf karakteristik wilayah pesisir merupakan daerah yang memiliki produktivitas dan intensitas pembangunan yang tinggi serta memiliki perubahan sifat ekologi yang dinamis. pulau pulau kecil merupakan pengertian yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, baik secara fisik, ekologis, sosial, budaya, maupun ekonomi dengan karakteristik sebagai berikut: terpisah dari pulau besar, sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam dan atau disebabkan manusia:: ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen. huruf c. huruf hasil hasil konsultasi publik sesuai dengan kesepakatan yang transparan, demokratis, dan tercatat dalam dokumen konsultasi maka dokumen tersebut dianggap finalaminan utang merupakanyang melekat pada hp merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hp berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan hp untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu terhadap kreditor kreditor lain. hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud ditelantarkan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang hp dengan tidak berbuat sesuatu terhadap perairan pesisir selama tiga tahun berturut turut. huruf cukup jelas. pendaftaran hp merupakanyang meliputi pengukurperairan, termasuk pemberian sertifikat hp . cukup jelas. suaka perikanan merupakan kawasan perairan tertentu baik air payau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. alur pelayarankawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan masyarakat antara lain untuk kepentingan kegiatan sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.bcukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas.huruf cukup jelas. lihat penjelasan cukup jelas. cukup jelas. huruf pengayaan sumber daya dilakukan terhadap jenis jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. dan pulau pulau kecil. cukup jelasdan pulau pulau kecil melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat. cukup jelas. kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk: mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan dari rencana strategis, rencana zonasi,, mendorong. ruang lingkup undang undanglingkup pengaturan undang undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut: (ii) rencana zonasi, (iii) rencana pengelolaan: dan (iv) rencana aksi. pengelolaandan pengusahaan perairan pesisir dan pulau pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan pesisir hphakserta cc. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan atau sanksi pidana. masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil melalui:,dan pulau pulau kecil. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . insentif yang dapat diberikan berupa: bantuan program meliputi program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atau sertifikasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah atas program yang diajukan oleh pengelola program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, serta konsistensi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. bantuan teknis meliputi dukungan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, dukungan peralatan, peningkatan pengetahuan, komunikasi, serta sosialisasitapan kawasan strategis nasional tertentu kent), dengan mekanisme sebagai berikut: menteri mengajukan permohonan pertimbangan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat bersama menteri mengadakan rapat kerja untuk melakukan pembahasan permohonan pertimbangan, huruf tersebut diatas, menteri membentuk tim penelitian terpadu yang bersifat independen yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, otoritas ilmiah (scientific authority), pihak lain yang dianggap terkait, hasil penelitian terpadu disampaikan dewan perwakilan rakyat untuk dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan kepada menteri. cukup jelas. cukup jelas. huruf kawasan strategis nasional tertentu antara lain untuk kepentingan geopolitik, pertahanan dan keamanan, kawasan rawan bencana besar, perubahan status zona inti pada kawasan konservasi laut nasional, pulau pulau kecil terluar, dan kawasan habitat biota endemik. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. penetapan hp oleh menteri kawasan strategis nasional tertentu kent), ijin pemanfaatan pulau pulau kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, perubahan status zona inti pada kawasan konservasi perairan nasional ditempuh dengan mekanisme: menteri. menteri mengajukan permohonan pertimbangan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat meminta menteri untuk dilakukan penelitian terpadu oleh tim independen, penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasilhasil penelitian terpadu disampaikan dewan perwakilan rakyat, untuk dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan kepadailakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada wilayah pesisir dan pulau pulau kecil rawan bencana. kegiatan mitigasi dilakukan melalui kegiatan struktur fisik dan atau konstruktor nonfisik. . kegiatan struktur fisik meliputi pembangunanstrukur nonfisik meliputidiatur sebagai berikut: setiap sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecildan pulau pulau kecil: dan pulau pulau kecil. undang undanghak pengusahaan perairan pesisir hppengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik. pengelolaan pulau pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil yang menjadi sumber menghidupkannya. apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil. selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. oleh sebab itu diperlukan norma norma pemberdayaan masyarakat.pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk: mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir: mendorong: maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.cc., undang undang yang mengatur perairan, undang undang yang mengatur kepariwisataan, undang undang yang mengatur perindustrian dan perdagangan: undang undang yang mengatur sumber daya air:undang undangii. demi . ii. demi cukup jelas., arah laut ditetapkan sejauh (dua belas)arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi. kewenangan kabupaten kota arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provins::.cukup jelas dua faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil ialah: interaksi. interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan jasa jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, perikanan destruktif, reklamasi pantai, pemanfaatan mangrove dan pariwisata bahari,dan proses proses alamiah seperti abrasi, sedimentasi, ombak, gelombang laut, arus, angin, salinitas, pasang surut, gempa tektonik, dan tsunami. cukup jelas. pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultansi publik dan atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal. cukup jelas. rsp provinsi dan kabupaten kota disusun berdasarkan isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. kepentingan pusat dan daerah merupakan keterpaduan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil seperti pertahanan negara, wilayah perbatasan negara, kawasan konservasi, alur pelayaran internasional, kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan. cukup jelas. cukup jelas. rsp provinsi dan kabupaten kota merupakan bagian dari tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan dan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang. cukup jelas. jangka waktu berlakunya rsp provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota yaitu (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang. rsp provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sejalan dengan dan rsp kabupaten kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang. . |
tengah pada umumnyaonggala, dipandang perlu membentuk kabupaten sigi wilayah provinsi sulawesi tengah, bahwa pembentukan kabupaten sigigi provinsi sulawesi tengigi. apabila kabupaten donggaldonggala untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten sigi. apabila provinsi sulawesi tengahtengah untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten sigi. penjabat bupati sigi menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada kepada bupati donggala. penjabat bupati sigsigsigsigi. hasiigdonggala yang mempunyai luas wilayah km? dengan penduduk pada tahun berjumlah jiwa terdiri atas (tiga puluh satudonggala nomor tahun tanggal agustus tentang persetujuan dan dukungan atasapril tentang perubahan atas keputusan dprd kabupaten donggala nomor tahun tentang persetujuan dan dukungan atas pembentukan kabupaten sigi, surat bupati donggala nomor bag. pem tanggal agustus perihal usul pembentukan kabupaten sigi, keputusan bupati donggala nomor bag. pem tanggal juni tentang dukungan atas pemekaran dan pembentukan kabupaten sigi, keputusan bupati donggala nomor bag. pem tanggal april tentang perubahan atas keputusan bupati donggala nomor bag. pem tahun tentang dukungan atas pemekaran dan pembentukan kabupaten sigi, surat gubernur sulawesi tengah nomor rope g st tanggal pebruari perihal usul. usul pembentukan kabupaten sigi, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tengah nomor dprd tanggal februari tentang persetujuan terhadap usul pembentukan kabupaten sigi, keputusan gubernur sulawesi tengah nomor rope g.st tanggal februari tentang persetujuan pembentukan kabupaten sigi, keputusan bupati donggala nomor bag. pem tanggal februari tentang perubahan kedua atas surat keputusan bupati donggala nomor bag. pem tanggal juni tahun tentang dukungan atas pemekaran danfebruari tentang perubahan kedua atas keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten donggala nomor tahun tentang persetujuan dan dukungan atas pembentukan kabupaten sigi, keputusan bupati donggala nomor bag. pem tanggal april tentang pembiayaan tahap awal pemerintahan kabupaten sigi selama (tiga) tahun berturut turut, keputusan bupati donggala nomor bag. pem tanggal februari dukungan penyedia pemberian pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada kabupaten sigi, dan keputusan bupati donggala nomor bag. pem tanggal mei tentangsigi pemekaran kabupaten donggaligi. pembentukan kabupaten sigi yang merupakan pemekaran dari kabupaten donggala terdiri atas (lima belas) kecamatan, yaitu kecamatan sigi biromaru, kecamatan palolo, kecamatan gembala, kecamatan mulai, kecamatan mulai selatan, kecamatan tipikor, kecamatan dello, kecamatan dolo selatan, kecamatan tanambulava, kecamatan parabola. kecamatan lindu, kecamatan dolo barat, kecamatan parabola barat, kecamatan kinovaro, dan kecamatan nokilalaki. kabupaten sigsigiigi. dalam . dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten sigtengahigigigi diusulkan oleh gubernur sulawesi tengah dengan pertimbangan bupati donggalasigi kepada apbd provinsi sulawesi tengah dan apbd kabupaten donggaldonggala dalam wilayah kabupaten sigdonggala kepada pemerintah kabupaten sigi. demikian pula bumi kabupaten donggala yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten sigi, diserahkan oleh pemerintah kabupaten donggala kepada pemerintah kabupaten sigigi diserahkan oleh pemerintah kabupaten donggala kepada pemerintah kabupaten sigdonggala nomor bag. pemtengah nomor dprd tanggal mei dan surat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tengah nomor dprddonggaltengahsigionggaligiigisigi berasal dari sebagian wilayah kabupaten donggala yang terdiri atas cakupan wilayah: kecamatan sigi biromaruj, kecamatan palolo, kecamatan nokilalaki: kecamatan lindu: kecamatan mulai: kecamatan mulai selatan, kecamatan tipikor, kecamatan gembala: kecamatan dolo selatan, j . kecamatan tanambulava, kecamatan dolo barat: kecamatan dolo, kecamatan kinovaro, kecamatan parabola, dan oo. kecamatan parabola barsigi, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten donggala dikurangi dengan wilayah kabupaten sigi sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga batas wilayah kabupaten sigi mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan banawa selatan kabupaten donggala, kecamatan palu barat, kecamatan palu selatan kota palu, dan kecamatan parigi selatan, kecamatan parigi tengah, kecamatan true, kecamatan susu kabupaten parigi moutong, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan lore utara, kecamatan lore tengah dan kecamatan lore selatan kabupaten poso, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten luwu utara provinsi sulawesi selatan: dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten mamuju, kabupaten mamuju utara provinsi sulawesi barat dan kecamatan rio pakaian, kecamatan pinembani kabupaten donggaligi. dengan terbentuknya kabupaten sigi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten sigsigigi berkedudukan kecamatan sigi biromasigigigsigenteri dalam negeri dapat menunjuk gubernur sulawesi tengah untuk melantik penjabat bupati sigigisigigi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengaturan igigi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh kpu kabupaten donggala. peresmian pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sigi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab personel, aset, dan dokumen bupati donggala bersama penjabat bupati sigigigi. pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada kabupaten sigi difasilitasi dan dikoordinasikan oleh gubernur sulawesiigigi yang berada dalam wilayah kabupaten sigi, badan. badan usaha milik daerah bumi) kabupaten donggala yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten sigi, cc. utang piutang kabupaten donggala yang kegunaannya untuk kabupaten sigi, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten sigdonggala, gubernur sulawesi tengahsigdonggaigi5. (limsigi sebesar rp2. (du1. (satu miliar rupiah). pemberian . |
rlu digan, selanjutnya disingkamemperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan mpr yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagai pimpinan mpr. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan mpr diatur dengan peraturan mpr tentang tata tertib. paragraf panitia hoc mpr panitia hoc mpr terdiri atas pimpinan mpr dan paling sedikit 5y0 (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur dpr dan unsur dpd secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok anggota mpr. anggota sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh unsur dpr dan unsur dpd dari setiap fraksi dan kelompok anggota mpr. panitia hoc mpr sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh mpr. setelah terbentuk, panitia hoc mpr segera menyelenggarakan rapat untuk membahas dan dimusyawarahkan tugas yang diberikan oleh mpr. panitia hoc mpr bertugas: mempersiapkan bahan sidang mpr, dan menyusun rancangan putusan mpr. panitia . panitia perancang undang undang dipimpin oleh pimpinan panitia perancang undang undang. panitia perancang undang undang bertugas: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang undang untuk (satu) masa keanggotaan dpd dan setiap tahun anggaran, membahas usul rancangan undang undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang undang yang disiapkan oleh dpdpanitia musyawarah dan atau sidang paripurna, melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang undang yang sedang dibahas oleh panitia kerja, melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang undang, dan membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh panitia perancang undang undangperancang undang undang diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf badan kehormatan. ketentuan mengenai tata cara pembentukan badan kehormatan diatur dengan peraturan dpdd sesuai dengd tentang tata tertib dan kode etik dpdd tentang tata berbicara badan kehormatan. paragraf . paragraf panitia urusan rumah tangga panitia urusan rumah tangga dibentuk oleh dpd dan merupakan alat kelengkapan dpd yang bersifat tetap. keanggotaan panitia urusan rumah tanggurusan rumah tangga dipimpin oleh pimpinan panitia urusan rumah tangga. panitia urusan rumah tangga bertugas: membantu pimpinan dpd dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan dpd, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai sekretariat jenderal dpd: membantu pimpinan dpd dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh sekretariat jenderal dpd, membantu pimpinan dpd dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran dpd, melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan dpd yang ditugaskan oleh pimpinan dpd berdasarkan hasil rapat panitia musyawarah, dan menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna dpd yang khusus diadakan untuk itu. panitia urusan rumah tangga dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada sekretariat jenderal dpd. panitia . panitia urusan rumah tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh panitia urusan rumah tanggaurusan rumah tangga diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. bagian kedelapan pelaksanaan tugas dan wewenang dpd paragraf pengajuan dan pembahasan rancangan undang undangpenjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik dapat diusulkan oleh panitia perancang undang undang dan atau panitia kerja. usulrancangan undang undang dengan surat pengantar dari pimpinan dpd. surat pengantar pimpinan dpd sebagaimana dimaksud pada menyebut juga panitia perancang undang undang dan atau panitia kerja yang mewakili dpd dalam melakukan pembahasan rancangan undang undang tersebut. . dpd ikut serta membahas rancangan undang undang sebagaimana dimaksud dalam huruf bersama dpr dan presiden. keikutsertaan dpd dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan huruf huruf dan huruf serta huruf dalam hal dpd ikut membahas rancangan undang undang sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dpd menyampaikan pendapat dan pandangannya dalam pembicaraan tingkat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta huruf ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan dpd dalam pembahasan rancangan undang undang diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang undangterhadap rancangan undang undang tentang apbn, dpd memberikan pertimbangan kepada dpr paling lambat (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara dpr dan presiden. terhadap . terhadap rancangan undang undang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dpd memberikan pertimbangan kepada dpr paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan dpr. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan dpd kepada dpr setelah diputuskan dalam sidang paripurna dpdmberian pertimbangan terhadap calon anggota bpk dpd memberikan pertimbangan kepada dpr mengenai calon anggota bpk. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diputuskan dalam sidang paripurna dpd. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis oleh pimpinan dpd kepada pimpinan dpr paling lambat (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan anggota bpknyampaian hasil pengawasan dpd menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang undang sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada dpr sebagai bahan pertimbangan. hasil . hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada diputuskan dalam sidang paripurna dpd. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf pembahasan hasil pemeriksaan bpk dpd menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan bpk kepada pimpinan dpd dalam acara yang khusus diadakan untuk itu. dpd menugasi panitia kerja untuk membahas hasil pemeriksaan keuangan negara oleh bpk setelah bpk menyampaikan penjelasan. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada diputuskan dalam sidang paripurna dpd. keputusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dpr dengan surat pengantar dari pimpinan dpd untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi dpr. ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh bpk diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. bagian kesembilan pelaksanaan hak anggota paragraf hak bertanya anggota dpd mempunyai hak bertanya. hak bertanya sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam sidang dan atau rapat sesuai dengan tugas dan wewenang dpd sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai hak bertanya diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf hak menyampaikan usul dan pendapat anggota dpdketentuan mengenai tata cara penyampaian usul dan pendapat diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf hak memilih dan dipilihd tentang tata tertib. paragraf hak membela diri anggota dpdd tentang tata berbicara badan kehormatan. paragraf . paragraf hak imunitastugas dan wewenang dpd. anggota dpdd maupun luar rapat dpd yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang ddd mempunyai hak keuangan dan administratif. hak . hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dpd sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pimpinan dpd dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh persidangan dan pengambilan keputusan paragraf persidangan tahun sidang dpd dimulai pada tanggal agustus dan diakhiri pada tanggal agustus tahun berikutnya,d dimulai pada saat pengucapan sumpah janji anggota. kegiatan dpd meliputi sidang dpd ibu kota negara serta rapat daerah dan tempat lain sesuai dengan penugasan dpd. sidang dpd ibu kota negara dalam hal pengajuan dan pembahasan rancangan undang undang mengikuti masa sidang dpr. sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada anggota dpd dan anggota dpr mendengarkan pidato kenegaraan presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh dpd atau dpr secara bergantian. semua rapat dpd pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. . panitia hoc mpr melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam sidang paripurna mpr. panitia hoc mpr dibubarkan setelah tugasnya selesai. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan tugas panitia hoc mpr diatur dengan peraturan mpr tentang tata tertib. bagian ketujuh pelaksanaan tugas dan wewenang paragraf perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mpr berwenang mengubah dan menetapkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam mengubah undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana dimaksud pada anggota mpr tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadapusul pengubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun diajukan oleh sekurang kurangnya (satu pertiga) dari jumlah anggota mpr. setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas yang diusulkan diubah beserta alasannya. . ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat dpd diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf pengambilan keputusan pengambilan keputusan dalam rapat sidang dpatau sidang dpdatau sidang. apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, rapat atau sidangd. setiap keputusan rapat dpd, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, menjadi perhatian semua pihak yang terkait. . ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. bagian kesebelas tata tertib dan kode etik paragraf tata tertib tata tertib dpd ditetapkan oleh dpdd. tata tertib dpd paling sedikit memuat ketentuan tentang: pengucapan sumpah janji, pemilihan dannggantian antarwaktu anggota, pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapanngaturan protokoler, il. pelaksanaan tugas kelompok pakar ahli: dan. paragraf kode etik dpdd. bagian kedua belas larangan dan sanksi paragraf larangan anggota dpdd dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. paragraf . paragraf sanksi anggota dpdd. anggota dpddd tentang tata berbicara badan kehormatan. bagian ketiga belas . bagian ketigd berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang undang inisidang paripurna. paling ,dpdsidangd dari pimpinanketentuan d diatur dengan peraturan dpd tentang tata berbicara badan kehormatan. paragraf penggantian antarwaktusebagaimana dimaksud pada digantikan oleh calon anggota dpd yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.. pimpinan dpd menyampaikan nama anggota dpdd paling lambat (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan dpdd menyampaikan nama anggota dpdd yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan dpdddd tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota dpd yang digantikan kurang dari (enam) bulan. paragraf pemberhentian sementara anggota dpdberhentikan sebagai anggota dpd. dalam hal anggota dpdaktifkan. anggota dpdd tentang tata tertib. bagian keempat belas penyidikan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota dpdrd provinsi bagian kesatubagian kedua fungsi dprd provinsiprovinsi. bagian ketiga tugas dan wewenang dprd provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernurprovinsi, mengusulkan pengangkatan dan atau. usul pengubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun diajukan kepada pimpinan mpr. setelah menerima usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada pimpinan mpr memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi: jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam dan yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tiga puluh) hari sejak usul pengubahan diterima. dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pimpinan mpr mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok anggota mpr untuk membahas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pimpinan mpr memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan mpr memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pimpinan mpr wajib menyelenggarakan sidang paripurna mpr paling lambat (enam puluh) hari. anggota mpr menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna mpr. . memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernurprovinsi tentang tata tertib. bagian keempat dalam negeri.provinsidalam hal dilakukan pembentukan provinsi setelah pemilihan umum, pengisian anggota dprd provinsi provinsi induk danpu provinsi induk.provinsi. bagian kelimahak dan kewajiban anggota paragraf hak anggota. cc. menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas,provins. bagian ketujuh fraksi. bagian kedelapan. dalam negenganbagian kesembilan pelaksanaan hak dprd provinsi.berdua) jumlah anggota dprd provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari (satu berprovinsi. dalam sidang paripurna mpr sebagaimana dimaksud dalam dilakukan kegiatan sebagai berikut: pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya, fraksi dan kelompok anggota mpr memberikan pemandangan umum terhadap usul pengubahan, dan membentuk panitia hoc untuk mengkaji usul pengubahan dari pihak pengusul. dalam sidang paripurna mpr berikutnya panitia hoc melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf fraksi dan kelompok anggota mpr menyampaikan pemandangan umum terhadap hasil kajian panitia hoc. sidang paripurna mpr sebagaimana dimaksud dalam dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua pertiga) dari jumlah anggota mpr. sidang paripurna mpr sebagaimana dimaksud pada dapat memutuskan pengubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan persetujuan sekurang kurangnya (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah (satu) anggota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan terhadap usul pengubahan undang undang dasar republik indonesia tahun diatur dengan peraturan mpr tentang tata tertib. paragraf .provinsi, badan hukum, atau warga masyarakatperaturan perundang undangan. dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakatprovinsiprovinsi tentang tata tertib. bagian kesepuluh . bagian kesepuluh pelaksanaan hak anggota paragraf hak imunitas. paragraf hak keuangan dan administratifprovinsiprovinsi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat dprd provinsi diatur dengan peraturan dprd provinsi tentang tata tertib. paragraf pengambilan keputusanprovinsisekurang kurangnya (dua per.. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dengan peraturan dprd provinsi tentang tata tertib. bagian kedua belas tata tertib dan kode etik paragraf tata tertib tata tertib dprd provinsi ditetapkan oleh dprd provinsi. paragraf kode etikbagian ketiga belas larangan dan sanksi paragraf laranganbagian keempat belas. paragraf pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum mpr melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna mpr. pimpinan mpr mengundang anggota mpr untuk menghadiri sidang paripurna mpr dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. pimpinan mpr mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk dilantik sebagai presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna mpr. dalam sidang paripurna mpr sebagaimana dimaksud dalam pimpinan mpr membacakan keputusan kpu mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukanyelenggaryelenggarberita acara pelantikan presiden dan wakil presiden ditandatangani oleh presiden dan wakil presiden serta pimpinan mpr. setelahrd provinsi dari gubernurengan peraturan dprd provinsi tentang tata berbicara badan kehormatan. paragraf penggantian antarwaktu anggota dprd provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam dan . lambat. palingparagraf pemberhentian sementaraprovinsiprovins. bab dprd kabupaten kota bagian kesatubagian kedua fungsi dprd kabupaten kotakabupaten kota. bagian ketiga tugas dan wewenang dprd kabupaten kota mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah kabupaten kota bersama bupati walikota, membahas.kabupaten kota tentang tata tertib. bagian keempat. keanggotaan dprd kabupaten kota diresmikan dengan keputusan gubernurkabupaten kota.pu kabupaten kota induk.kota mengenaikota. setelah mengucapkan sumpah janji presiden dan wakil presiden, presiden menyampaikan pidato awal masa jabatanaragraf pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatanny negara republik indonesia tahun pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh dpr. mpr wajib menyelenggarakan sidang paripurna mpr untuk memutuskan usul dpr mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya paling. bagian keenam hak dan kewajiban anggota paragraf hak anggokabupaten kot.alat kelengkapan alat kelengkapan dprd kabupaten kota(satu)..bagian kesembilan pelaksanaan hak dprd kabupaten kotaberberkabupaten kota tentang tata tertib. paragraf . paragraf hak angketkabupaten kota, badan hukum, atau warga masyarakat kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang undangan. dalam hal pejabat pemerintah kabupaten kota, badan hukum, atau warga masyarakatkabupaten kota tentang tata tertib. paragraf kabupaten kota tentang tata tertib. bagian kesepuluh pelaksanaan hak anggota paragraf hak imunitas anggota dprd kabupaten kota mempunyai hak imunitas. anggota hak keuangan dan administratif. paling lambat (tiga puluh) hari sejak mpr menerima usul sebagaimana dimaksud dalam usul dpr sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan putusan mahkamah konstitusi bahwa presiden dan atau wakil presiden terbuktiimpinan mpr mengundang presiden dan atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna mpr sebagaimana dimaksud dalam apabila presiden dan atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, mpr tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam keputusan mpr terhadap usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud pada diambil dalam sidang paripurna mpr yang dihadiri sekurang kurangnya (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang kurangnya (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir. dalam hal mpr memutuskan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul dpr, presiden dan atau wakil presiden berhenti dari jabatannya. dalam hal mpr memutuskan tidak memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul dpr, presiden dan atau wakil presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya. keputusan kabupaten kotad kabupaten kota tentang tata tertib. paragraf . paragraf pengambilan keputusakota dan atau wakil bupati wakil walikota: rapat dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua perdisetujui oleh lebih dari (satu berdua)d kabupaten kota tentang tata tertib. bagian kedua belas. bagian kedua belas tata tertib dan kode etik paragraf tata tertib tata tertib dprd kabupaten kota ditetapkan oleh dprd kabupaten kotakode etikkabupaten kota. bagian ketiga belas . bagian ketiga belas larangan dan sanksi paragraf larangan serta dilarang menerima gratifikasi. paragraf sanksikabupaten kota berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia, mengundurkan ..,paragraf penggantian antarwaktu. keputusan mpr sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan ketetapan mpr. dalam hal presiden dan atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan mpr sebagaimana dimaksud dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam tidak dilanjutkan. paragraf pelantikan wakil presiden menjadi presidenberakhir masa jabatannyadalam hal mpr tidak dapat mengadakan sidangsebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: sumpah presideparagraf pemberhentian sementara. anggota dprd kabupaten kotakabupaten kotasangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan oleh gubernurkabupaten kotai sistem pendukung bagian kesatu sistem pendukung mpr, dpr, dan dpd paragraf organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang mpr, dpr, dan dpd, dibentuk sekretariat jenderal mpr, sekretariat jenderal dpr, dan sekretariat jenderal dpd yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan presiden atas usul lembaga masing masing. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang dpr, dibentuk badan fungsional keahlian yang ditetapkan dengan peraturan dpr setelah dikonsultasikan dengan pemerintah. badan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada secara fungsional bertanggung jawab kepada dpr dan secara administratif berada bawah sekretariat jenderal dpr. pimpinan mpr, pimpinan dpr, dan pimpinan dpd melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran mpr, dpr, dan dpd. paragraf . paragraf pimpinan organisasi sekretariat jenderal mpr, sekretariat jenderal dpr, dan sekretariat jenderal dpd sebagaimana dimaksud dalam masing masing dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga masing masing sebanyak (tiga) orang kepada presiden. sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sebelum mengajukan usul nama calon sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada dan pimpinan lembaga masing masing harus berkonsultasi dengan pemerintah. usul nama calon sekretaris jenderal mpr, sekretaris jenderal dpr, dan sekretaris jenderal dpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga masing masing untuk diangkat dengan keputusan presiden. dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris jenderal mpr, sekretaris jenderal dpr, dan sekretaris jenderal dpd bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga masing masing. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan tata cara pertanggungjawaban sekretaris jenderal diatur dengan peraturan lembaga masing masing. paragraf pegawai pegawai sekretariat jenderal mpr, sekretariat jenderal dpr dan badan fungsional keahlian dpr, serta sekretariat jenderal dpd terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. ketentuan . ketentuan mengenai manajemen kepegawaian mpr, dpr, dan dpd diatur dengan peraturan lembaga masing masing yang dibahas bersama dengan pemerintah untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah. paragraf kelompok pakar atau tim ahli dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dpr dan dpd dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada anggotajenderal dpr atau sekretaris jenderal dpd sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota. bagian kedua sistem pendukung dprd provinsi paragraf sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerahpadaparagraf . paragraf kelompok pakar atau tim ahlibagian ketiga sistem pendukung dprd kabupaten kota paragraf sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanypadaparagraf kelompok pakar atau tim ahlikelompok b viii ketentuan lain lain undang undang ini berlaku juga bagi dewan perwakilan rakyat aceh dpra), dewan perwakilan rakyat kabupaten kota (dprk) aceh, dewan perwakilan rakyat papua dprd) provinsi papua, dan dprd provinsi papua barat, sepanjang tidak diatur khusus dalam undang undang tersendiri. bab ketentuan peralihan penyampaian rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan untuk pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan apbn sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai dilaksanakan tahun untuk penyusunan apbn tahunbab ketentuan penutupdan, serta lembaga perwakilan rakyat daerah. untuk .: saya berjanji dengan sungguh sungguresidenparagraf pemilihan dan pelantikan wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, mpr menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat (enam puluh) hari untuk memilih wakil presiden. presiden mengusulkan (dua) calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan mpr paling lambat (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna mpr. dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada mpr memilih satu antara (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden. dua calon wakil presiden yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna mpr sebelum dilakukan pemilihan. calon. untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan perwakilan yang lebih mampu mengejawantahkan nilai nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu penataan kembali kelembagadalam membentuk undang undang yang mengatur secara komprehensif tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, terjadi pengubahan judul, dengan menghapus frasa susunan dan kedudukan yang tercantum dalam judul undang undang nomor tahunlebih bersifat komprehensif. berkaitan dengan penguatan dan mengefektifkan kelembagaan mpr, dpr, dpd, dan dprd, terdapat penambahan, pengubahan penamaan (nomenklatur), dan penghapusan alat kelengkapan dalam rangka mendukung fungsi serta tugas dan wewenang kelembagaan tersebut. mpr, alat kelengkapan badan kehormatan dihapus karena dipandang alat kelengkapan tersebut telah ada lembaga dpr dan dpd yang anggotanya sebagai unsur mpr. dpr dibentuk alat kelengkapan baru, yaitu badan akuntabilitas keuangan negara sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan bpk dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara sehingga diharapkan keberadaan alat kelengkapan ini berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. selanjutnya, terdapat pula alat kelengkapan dpr yang mengalami pengubahan nomenklatur yaitu panitia anggaran diubah menjadi badan anggaran, yang bermaksud untuk menegaskan alat kelengkapan tersebut bersifat permanen. dpd pengubahan terjadi pada nomenklatur panitia hoc yang diubah menjadi panitia kerja, serta menghapus alat kelengkapan panitia kerja sama lembaga perwakilan. dprd terdapat penggantian nomenklatur panitia menjadi badan agar lebih jelas keberadaan kelembagaan politiknya, yaitu panitia musyawarah menjadi badan musyawarah dan panitia anggaran menjadi badan anggaran. berkaitan dengan alat kelengkapan mpr, dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai pimpinan alat kelengkapan. dalam rangka penguatan fungsi legislasi dpr sebagai suatu pelaksanaan amandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahundanartinya adalah bahwa di. satu sisi kinerja dpr yang berkaitan dengan legislasi diusahakan optimal mungkin, tetapi sisi lain secara individual juga dituntut tanggung jawab untukkonteks penguatan dprd dimaksudkankonteks penguatan ini sehingga secara agregat akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan fundamental integrasi bangsa secara keseluruhan. hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan sistem pendukung yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang mpr, dpr, dpd, dan dprd. perlunya dukungan yang kuat, tidak terbatas pada dukungan sarana, prasarana, dan anggaran, tetapi juga pada dukungan keahlian. dengan demikian, perlu penataan kelembagaan sekretariat jenderal mpr, dpr, dan dpd, serta sekretariat dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. hal itu diwujudkan dalam pengadaan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan sekaligus pertanggungjawaban publik unit pendukung dalam menjalankan tugasnya. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu di.sulan (dua) calon wakil presiden kepada mpr merupakan prakarsa presiden. dua calon wakil presiden tersebut berasal dari (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. huruf cukup jelas. untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang mprmpr adalah format dan prosedur pengelolaan anggaran. mpr. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang mprmprsuku, agama, dan radalah mempersiapkan anggota mpr untuk memasyarakatkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya pada lembaga masing masing. ketentuan ini tidak menutup kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memasyarakatkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun huruf dalam mewakili mpr pengadilan, pimpinan dapat menunjuk kuasa hukum. huruf gpelantikan presiden dan wakil presiden hadapan rapat paripurna dpr, berita acara pelantikan presiden dan wakil presiden ditandatangani oleh pimpinan mpr. pidato awal masa jabatpidato pelantikcalon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sidang paripurna mpr ditetapkan sebagai wakil presiden. dalam hal suara yang diperoleh tiap tiap calon sama banyak, pemilihan diulang (satu) kali lagi. dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada hasilnya tetap sama, presiden memilih salah satu antara calon wakil presiden. mpr melantik wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam atauwakil presiden sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: sumpah wakil presiden: demi allah, saya bersumpawakil presiden: saya berjanji dengan sungguh sunggu. huruf ketentuan ini harus mencerminkan unsur anggota dpr dan anggota dpdfungsi dpr terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara laincukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang dpr, perlu disediakan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. cukup jelas. . cukup jelas. yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dpr adalah format dan prosedur pengelolaan anggaran. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. selama menjadi anggota dpr, yang bersangkutan harus berdomisili ibu kota negara republik indonesia untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penuh waktu. cukup jelas. cukup jelas. .cukup jelas. huruf hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota dpr menyikapi dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan undang undang. huruf hak anggota dpr untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang dpr. huruf hak anggota dpr untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada dpr sendir untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya,bpemilih daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihanitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi dan atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak dpr dan berhak mengisi kursi pimpinan dpr, melalui pimpinan partai politik mengajukan anggota dpr yang akan ditetapkan menjadi pimpinan dpr kepada pimpinan sementara dpr. berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara dprdalam memasyarakatkan keputusan dpr, pimpinan dapat menugasi anggota dpr. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam mewakili dprsifat mengikat adalah kesepakatan untuk ditindaklanjuti. cukup jelas. cukup jelas. jumlah komisi disesuaikan dengan jumlah institusi pemerintah yang meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, dan atau sekretariat lembaga negara. ruang lingkup tugas komisi disesuaikan dengan ruang lingkup kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, dan atau sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas dpjumlah anggota badan anggaran memberikan alokasi yang lebih banyak terhadap komisi yang menangani urusan keuangan nosis adalah perkiraan realisasi apblam ketentuan ini diwakili oleh pejabat teknis bawah menteri ketua lembaga gubernur bupati walikota dan atau direktur manajer teknis badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. lembaga atau badan lain dalam ketentuan ini antara lain badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi yang dibentuk dengan undang undang, dan badan swasta yang menerima dan atau mengelola keuangan negara. pemeriksaan lanjutanlanjutnya disingkat kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota adalah kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai penyelenggara pemilihan umum. badan pemeriksa keuangan, selanjutnya disingkat bpkmpr bagian kesatu susunan dan kedudukan mpr terdiri atas anggota dpr dan anggota dpd yang dipilih melalui pemilihan umum. mpr merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. bagian kedua.wakil presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan ketetapan mpr. paragraf pemilihan dan pelantikan presiden dan wakil presiden dalam halapabildalam mpr menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat (tiga puluh) haripaling lama (tiga) kali (dua puluh empat) jampada pimpinan mpr memberitahukan kepaduntuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari pimpinan mpr, partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud padada prinsipnya semua naskah rancangan undang undang harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan undang undang seperti rancangan undang undang tentang apbn,rancangan undang undang tentang pengesahan perjanjian internasional, atau rancangan undang undangndapat mini dpd hanya disampaikan terhadap rancangan undang undang yang berkaitan dengan kewenangan dpd. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam menyiapkan atau membahas rancangan undang undang anggota dapat melakukan kegiatan dalam kerangka kegiatan alat kelengkapan dpr, antara lain rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, seminar, lokakarya, dan kunjungan kerja. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam pembahasan rencana kerja pemerintah, dpr mendapat masukan darihasan dilakukan antara lain dengan: penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kepatutan dan kelayakan, dan atau memperhatikan keterwakilan perempurima keterangan dan jawaban presiden adalah menerima tanpa catatan atau menerima dengan umum atau sebutan lain yang sejenisadalah memberikan masukan secara aktif dengan mengajukan daftar rancangan undang undang dan membahasnya dengan badan legislasi dpr. cukup jelas. untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada dpd,dpd adalah format dan prosedur pengelolaan anggaran. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . menyampaikan calon presiden dan wakil presidennya kepada pimpinan mpr.meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sebagaimana dimaksud pada menyampaikan kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali. calon presiden dan wakil presiden yang diajukan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan diatur dengan peraturan mpr tentang tata tertib. pemilihan (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna mpr sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan pemungutan suara. pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada sama banyak, pemungutan suara diulangi (satu) kali lagi. dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada tetap sama, mpr memutuskan untuk mengembalikan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk dilakukan pemilihan ulang oleh mpr. dalamadalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya dengan memegang teguh pancasila dan menegakkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dd. cukup jelas. cukup jelas. huruf hak bertanya anggota dpd tidak bermakna sama dengan hak mengajukan pertanyaan anggota dpr. huruf hak anggota dpd untuk mendapatkan keleluasaan menyampaikan usul dan pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada dpd tidak dapat diarahkan oleh siapa pun dalam proses pengambilan keputusan. tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud dilakukan dengan tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil daerah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf. huruf yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota dp, golongan, dan daerah dalam ketentuan ini termasuk kepentingan daerah yang diwakilimasyarakat dan pemilih daerah yang diwakilinya pada masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut kepentingan daerah yang diwakilinya, serta luar masa sidang melalui pertemuan pertemuan dengan konstituen dan masyarakat daerah yang diwakilinyadalam mewakili dpdikutsertaan dpd dalam pembahasan rancangan undang undang yang terkait dengan kewenangan dpd, dpd hanya dapat menyampaikan pandangan pendapat, tetapi tidak dapat mengajukan daftar inventarisasi masalah (dim) secara tertulis dan tidak ikuhasil pemeriksaan bpk meliputi hasil pemeriksaan laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan,ang dpd ibu kota negara dilakukan pada waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang dpgubernur oleh dprd provinsi, .pu provinsi dan dilaporkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.aturan daerahprovinsi.. dalam hal mpr memutuskan sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan mpr melantik presiden dan wakil presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalambupati wakil walikota oleh dprd kabupaten kota.pu kabupaten kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati walikota .kabupaten kota.. presiden dan wakil presiden terpilihbagian kedelapan pelaksanaan hak anggota paragraf hak imunitastugas dan wewenang mpr. anggota msidang atau rapat mpr maupun luar sidang atau rapat mpr yang berkaitan dengan tugas dan wewenang mmpr mempunyai hak protokoler. ketentuan masing masing lembaga menetapkan (tiga) orang nama setelah melakukan penyeleksian terhadap beberapa calpegawai. ilmu tertentu untuk membantu anggota dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang dpr dp dpd. penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhcukup jelas. mpr mempunyai hak keuangan dan administratif. hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota mpr sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pimpinan mpr dan diatgota mpr diatur dengan peraturan mpr tentang tata tertib. bagian kesembilan persidangan dan pengambilan keputusan paragraf persidangan mpr bersidang sedikitnya sekali dalam (lima) tahun ibu kota negara. persidangan mpr diselenggarakan untuk melaksanakan tugas dan wewenang mpr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara persidangan diatur dengan peraturan mpr tentang tata tertib. paragraf . paragraf pengambilan keputusan sidang mpr dapat mengambil keputusan apabila: dihadiri sekurang kurangnya (dua pertiga) dari jumlah anggota mpr dan disetujui oleh sekurang kurangnya (lima puluh persen) ditambah (satu) anggota dari seluruh anggota mpr untuk mengubah dan menetapkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dihadiri sekurang kurangnya (tiga perempat) dari jumlah anggota mpr dan disetujui oleh sekurang kurangnya (dua pertiga) dari jumlah anggota mpr yang hadir untuk memutuskan usul dpr tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, dihadiri sekurang kurangnya (lima puluh persen) dari jumlah anggota mpr ditambah (satu) anggota mpr dan disetujui oleh sekurang kurangnya (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah (satu) anggota mpr yang hadir untuk sidang selain sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulu diupayamelalui pemungutan suara. dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara ulang. dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada hasilnya masih belum memenuhi ketentuan . ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan: pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutnya, atau usul yang bersangkutan ditolak. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan sidang mpr diatur dengan peraturan mpr tentang tata tertib. bagian kesepuluh penggantian antarwaktu penggantian antarwaktu anggota mpr dilakukan apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota dpr atau anggota dpd. pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat penggantian antarwaktu anggota mpr diresmikan dengan keputusan presiden. bagian kesebelas penyidikan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota mpr yang disangkmpriii dpr bagian kesatu susunan dan kedudukan dpr merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. bagian kedua fungsi dpr. persetujuan terhadap rancangan undang undang tentang apbn yang diajukan oleh presiden.bagian ketiga tugas dan wewenang. rancangan undang undang tentang apbn yang diajukan oleh presiden, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan apbn, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh dpd terhadapil.. bagian kedua tugas dan wewenang mpr mempunyai tugas dan wecc.dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam m, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang undangbangsa dan negara.ketentusesuai dengandalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ddalam menyusun program dan kegiatan dpr sebagaimana dimaksud pada untuk memenuhi kebutuhannya, dr sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sekretariat jenderal dpr bawah pengawasan badan urusan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dpr menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dpr dalam peraturan dpr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dprbagian keempat keanggotaan anggota dpr berjumlah (lima ratus enam puluh) orang. keanggotaan dpr diresmikan dengan keputusan presiden. anggota dpr berdomisili ibu kota negara republik indonesia.. anggota drapat paripurna dpr. anggota lima hak dpr dpr.gian keenam hak dan kewajiban anggota paragraf hak anggota anggota dpr mempunyai hak: mengajukan usul rancangan undang undangprotokoler . protokoler, dan keuangan dan administratif. paragraf kewajiban anggota anggota dbagian kedelapan alat kelengkapanhormatan, badan kerja sama antar parleme. paragraf . paragraalam hal pimpinan dpr sebagaimana dimaksud dalamketua. ketua dan wakil ketua dpr diresmikan dengan keputusan dpr. pimpinan dprnetapan pimpinan dpr diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. pimpinan dpr bertugas: memimpin sidang dprr, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan dpr, mewakili dpr dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnyar, mewakili dpr pengadilan, melaksanakan ke bersama badan urusan rumah tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna, dan menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna dpr yang khusus diadakan untuk itu. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. . pimpinan dpr sebagaimana dimaksud dalam berhenti dari jabatannya karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. pimpinan dpr diberhentikan berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh badan kehormatanusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan, ditarik keanggotaannya sebagai anggota dpr oleh partai politiknya, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang undang ini, atau diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal salah seorang pimpinan dpryang definitif. dalam. dalam hal salah seorang pimpinan dpr berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada penggantinya berasal dari partai politik yang sama. pimpinan dpr diberhentikan sementara dari jabatannya apabilaimpinan dpimpinan dpr yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan dpr. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan dpr diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf badan musyawarah badan musyawarahmusyawarah pada permulaan masa keanggotaan dpr dan permulaan tahun sidang. anggota badan musyawarah berjumlah paling banyak (satu persepuluh) dari jumlah anggota dpr berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. . dalam menyusun program dan kegiatan mpr sebagaimana dimaksud pada untuk memenuhi kebutuhannya, mmpr sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sekretariat jenderal mpr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mpr menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran mpr dalam peraturan mpr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mpr melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada melalui sekretariat jenderal mpr kepada publik pada akhir tahun anggaran. bagian ketiga keanggotaan keanggotaan mpr diresmikan dengan keputusan presiden. masa jabatan anggota mpr adalah (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota mpr yang baru mengucapkan sumpah janji. anggota mmmpr tentang tata tertib. . pimpinan dpr karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah. badan musyawarah bertugas: menetapkan agenda dprundang undang dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang dpr, cc. meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan dpr yang lain untuk memberikan keterangan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing masing, mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang undang mengharuskan pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dpr, menentukan penanganan suatu rancangan undang undang atau pelaksanaan tugas dpr lainnya oleh alat kelengkapan dpr, mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan dpr, dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah. badan musyawarahbadan musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas suatu rancangan undang undang atau pelaksanaan tugas dpr lainnya oleh alat kelengkapan dpr sebagaimana dimaksud dalam hurufmusyawarah diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf komisi komisi dibentuk oleh dpr dan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap. dpr menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan dpr dan permulaan tahun sidang. jumlah anggota komiprogram, dan kegiatannyempurnakan hasil sinkronisasi badan anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan. tugas komisi bidang pengawasan adalah.djumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputuskomisi diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf badan legislasi badan legislasilegislasi pada permulaan masa keanggotaan dpr dan permulaan tahun sidang. jumlah anggota badan legisla: mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara dpr dan pemerintah,,.legislasi diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf badan anggaran badan anggarusunan dan keanggotaan badan anggaran sebagaimana dimaksud pada terdiri atas anggota dari tiap tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi..badan anggaran ber, menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait,, membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan apbn,sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada kepada komisi. . badan anggarananggaran diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib.(sembilan) orang atas usul fraksi dpr,: danempat hak dan kewajiban anggota paragraf hak anggota anggota mpr mempunyai hak: mengajukan usul pengubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusannk diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf badan kerja sama antar parlemen badan kerja sama antar parlemen, yang selanjutnya disingkat besaresar pada permulaan masa keanggotaan dpr dan permulaan tahun sidang. jumlah anggota besar. besar bertugas: membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara dpr dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan atau anggota parlemen negara lain, menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu dpr, cc. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan dpr luar negeri, dan memberikan saran atau usul kepada pimpinan dpr tentang masalah kerja sama antarparlemen. besar membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh besar pada masa keanggotaan berikutnya. besaresar diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf badan kehormatan badan kehormatanpimpinan badan kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.kehormatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rapat badan kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan dpr setelah penetapan susunan dan keanggotaan badan kehormatan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan badan kehormatan diatur dalam peraturan dpr. (tiga) bulan berturut turut tanpa keterangan apa pun,r tentang kode etik dprbadan kehormatanr tentang tata berbicara badan kehormatan. paragraf badan urusan rumah tangga badan urusan rumah tangga, yang selanjutnya disingkat burt,urt pada permulaan masa keanggotaan dpr dan permulaan tahun sidang. jumlah anggota burtburt bertugas: menetapkan kebijakan kerumahtanggaan dpr, melakukan pengawasan terhadap sekretariat jenderal dpr dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan dpr sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dpr, melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan dpd dan alat kelengkapan mpr yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan dpr, dpd, dan mpr yang ditugaskan oleh pimpinan dpr berdasarkan hasil rapat badan musyawarah, menyampaikan . menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan burt kepada setiap anggota dpr, dan menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna dpr yang khusus diadakan untuk itu. burt menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhanurt diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf panitia khusus panitia khusus dibentuk oleh dpr dan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat sementara. dpr menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap tiap fraksi. jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak (tiga puluh) orang. pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.. pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan dpr setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus. panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. panitia khusus bertanggung jawab kepada dpr. panitia khusus dibubarkan oleh dpr setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus. panitia khusus menggunakan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada pimpinpanitia khusus diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. bagian kesembilan pelaksanaan tugas dan wewenang paragraf pembentukan undang undang rancangan undang undang dapat berasal dari dpr, presiden, atau dpd. rancangan . rancangan undang undang yang berasal dari dpr, presiden, atau dpd disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik.pimpinan gabunggabunganpengajuan peraturan pemerintah pengganti undang undangpembahasan ukan melalui tingkat pembicaraan dpr.penyebarluasan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sekretariat jenderal dpd.pr memutuskan usul rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada dalam rapat paripurna berikutnya, berupa:.dalam hal rapat paripurna memutuskan menolak usul rancangan undang undang yang berasal dari dpd sebagaimana dimaksud pada huruf pimpinan dpr menyampaikan keputusan mengenai penolakan tersebut kepada pimpinan dpd. pimpinan dpr menyampaikan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada atau rancangan undang undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada kepada presiden dan pimpinan dpd, dengan permintaan kepada presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang undang serta kepada dpd untuk menunjuk alat kelengkapan dpd yang akan membahas rancangan undang undang tersebuttindak lanjut pembahasan rancangan undang undang yang berasal dari dpr atau presiden dilakukan melalui (dua) tingkat pembicaraan. dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam adalah:. paragraf kewajiban anggota anggota mmenjagalima fraksi dan kelompok anggota mpr paragraf fraksiparagraf .apabilpresiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabilapabildalam . dalam pembicaraan tingkat dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabillebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. anggota ..engan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf penerimaan pertimbangan dpd terhadap rancangan undang undang dpr menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadapbat (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari.paragraf penetapan apbn penyusunan rancangan apbn berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. rancangan rencana kerja pemerintah disusun oleh pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan dpr. rencana kerja pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan dpr sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan apbn untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan apbn, dan menjadi acuan kerja pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan presiden.cc..kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya, kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian lembaga dalam penyusunan usulan anggaran, dan rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal kepada dpr pada tanggal mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. komisi dengan kementerian lembaga melakukan rapat kerja dan atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tersebut. hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada badan anggaran. . kegiatan dalam tahap pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: rapat kerja yang diadakan oleh komisi dengan pemerintah untuk membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan kementerian lembaga, dan rapat kerja yang diadakan oleh badan anggaran dengan pemerintah dan bank indonesia untuk penyelesaian akhir kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal, dengan memperhatikan pemandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, saran dan pendapat badan musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan kementerian lembaga. presiden mengajukan rancangan undang undang tentang apbn, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada dprtingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam dan dprpr mengenai rancangan undang undang tentang apbn dilakukan paling lambat. dalam hal dpr tidak menyetujui rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada pemerintah dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka apbn tahun anggaran sebelumnya. . badan anggaran mengadakan pembahasan dengan pemerintah dan bank indonesia pada triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang laporan realisasi semester pertama apbn dan prognosis untuk (enam) bulan berikutnya yang disampaikan pemerintah kepada dpr paling lambat pada akhir bulan juli tahun anggaran yang bersangkutan.10y6 (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan,.pembahasan dan penetapan rancangan undang undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbn dilakukan dalam waktu paling lama (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh bpk dpr.realisasi apbnkementerian lembaga. paragraf pengajuan calon dan pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon dpr mengajukandpr memberikan persetujuan atau pertimbangan atasrapat . rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada dan menugasi badan musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada alat kelengkapan terkait. pembahasan oleh alat kedpr memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar untuk negara lain dan menerima penempatan duta besar dari negara lain. dalam hal pimpinan dpr menerima pemberitahuan dari presiden mengenai penempatan calon duta besar untuk negara lain, pimpinan dpr menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna. rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada menugasi alat kelengkapan terkait untuk membahasnya secara rahasia. dalam hal pimpinan dpr menerima pemberitahuan dari presiden mengenai penempatan calon duta besar negara lan untuk republik indonesia, pimpinan dpr menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna tanpa menyebut nama calon duta besar. dalam hal permintaan pertimbangan terhadap calon duta besar negara lain untuk republik indonesia disampaikan pada masa reses, permintaan tersebut dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan dpr, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi. pertimbangan dpr sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh pimpinan dpr kepada presiden secara rahasia. . ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan calon dan pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf pemilihan anggota bpk dpr memilih anggota bpk dengan memperhatikan pertimbangan dpd. kepada pimpinan dpd, pimpinan dpr memberitahukan rencana pemilihan anggota bpk dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota bpk sebagai bahan dpd untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota bpk, paling lambat (satu) bulan sebelum alat kelengkapan dpr memproses pelaksanaan pemilihan anggota bpk. pertimbangan dpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dpr paling lambat (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, yang selanjutnya segera disampaikan kepada alat kelengkapan dpr sebagaimana dimaksud pada untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan. dalam hal pertimbangan dpd sebagaimana dimaksud pada tidak disampaikan, pemilihan anggota bpk tetap dilaksanakan. nama calon terpilih anggota bpk disampaikan oleh dpr kepada presiden paling lambat (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan anggota bpk berakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota bpk dan penerimaan pertimbangan dari dpd diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. . paragraf kelompok anggota kelompok anggota adalah pengelompokan anggota mpr yang berasal dari seluruh anggota dpd. kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja mpr dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok anggota. mpr menyediakan sarana bagi kelancaran tugas kelompok anggota. bagian keenam alat kelengkapan alat kelengkapan mpr terdiri atas: pimpinan, dan panitia hoc mpr. paragraf pimpinan. pimpinan . ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dpr sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. bagian kesepuluh pelaksanaan hak dpr paragraf hak interpelasihak interpelasiyang akan dimintakan keterangan, dan alasan permintaan keterangan. usul sebagaimana dimaksud pada menjadi hak interpelasialam hal rapat paripurna dpr sebagaimana dimaksud dalam menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi dpr, presiden dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna berikutnya. apabila . apabila presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada presiden menugasi menteri pejabat terkait untuk mewakilinya. dpr memutuskan menerima atau menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal dpr menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali. dalam hal dpr menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada dpr dapat menggunakan hak dpr lainnya. keputusan untuk menerima atau menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada. pengusulan hak angketundang undang yang akan diselidiki, dan alasan penyelidikan. usul sebagaimana dimaksud padapr memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dpr menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada dpr membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi dpr dengan keputusan dpr. dalam hal dprselain meminta keterangan dari pemerintah, dapat juga meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan atau pihak terkait lainnya.memberikan keterangan. warga .rapat paripurna dpr mengambil keputusan terhadap laporan panitia angke. keputusan dpr sebagaimana dimaksud pada danangket diatur dengandalam hal mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pendapat dpr sebagaimana dimaksud dalam terbukti, dpr menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada mpr. dalam hal mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pendapat dpr sebagaimana dimaksud dalam tidak terbukti, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden tidak dapat dilanjutkan tentang tata tertib. bagian kesebelas pelaksanaan hak anggota paragraf hak mengajukan usul rancangan undang undang anggota dpr mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang undang.engan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf . paragraf hak mengajukan pertanyaan anggota dpr mempunyai hak mengajukan pertanyaan. dalam hal pertanyaan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada pimpinan dpr. apabila diperlukan, pimpinan dpr dapat meminta penjelasan kepada anggota dpr yang mengajukan pertanyaan. pimpinan dpr meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada kepada presiden dan meminta agar presiden memberikan jawaban. sebelum disampaikan kepada presiden, pertanyaan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diumumkan. jawaban terhadap pertanyaan anggota dpr sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara lisan atau tertulis oleh presiden. penyampaian jawaban oleh presiden sebagaimana dimaksud pada dapat diwakilkan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. paragraf hak menyampaikan usul dan pendapat anggota dprtata cara penyampaian usul dan pendapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan dpr tentang tata tertib. paragraf hak memilih dan dipilih anggota dpr mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan dprr tentang tata tertib. paragraf hak membela diri anggota dprr tentang tata berbicara badan kehormatan. paragraf hak imunitasanggota bagian kedua belas persidangan dan pengambilan keputusan paragraf persidangan.adalah ketua dpr sebagai ketua sementara mpr dan ketua dpd sebagai wakil ketua sementara mpr. pimpinan mpr ditetapkan dengan keputusan mpr. pimpinan mpr bertugas: memimpin sidang mprjuru bicara mpr, melaksanakan putusan mpr,engan peraturan mpr tentang tata tertib. .r dimulai pada saat pengucapan sumpah janji anggota. tahun sidang dibagi dalam (empat, masa reses ditiadakan. sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada anggota dpr dan anggota dpd mendengarkan pidato kenegaraan presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh dpr atau dpd secara bergantian. semua rapat dpr tentang tata tertib. paragraf pengambilan keputusan tentang tata tertib. bagian ketiga belas tata tertib dan kode etik paragraf tata tertib tata tertib dpr ditetapkan oleh dpr. tata . tata tertib dprlaksanaan tugas kelompok pakar ahli: dan il.kode etik dpr. bagian keempat belas larangan dan sanksi paragraf larangan anggota dprr. anggota dpr tentang tata berbicara badan kehormatan. bagian kelim berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.keputusan batparagraf . paragraf penggantian antarwaktur, paling lambat (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan dprr menyampaikan nama anggota dprr yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan dprr pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pimpinan dprparagraf pemberhentian sementarabagian keenam belas penyidid bagian kesatu susunan dan kedudukan dpd terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. ,pimpinan mpr diganti oleh anggota yang berasal dari dpr atau dpd sebagaimana dimaksud dalam dan paling lambat (tiga puluh) hari sejak pimpinan mpr mpr. dalam hal salah seorang pimpinan mpr atau lebih berhenti dari jabatannya, pimpinan mpr, pimpinan mpr yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya. dalam hal pimpinan m. dpd merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. bagian kedua fungsi dpd mempunyai fungsi: pengajuan usul kepada dpr mengenaidalamcc. pemberifungsi sebagaimana dimaksud pada dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah. bagian ketiga. bagian ketiga tugas dan wewenang dpd mempunyai tugas dan wewenang. memberikan pertimbangan kepada dpr dalam pemilihan anggota bpk, dan ikut serta dalam penyusunadalam melaksanakan tugas dan wewenanglebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dpd sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. bagian keempat. bagian keempat keanggotaan anggota dpd dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak (empat) orang. jumlah anggota dpd tidak lebih dari (satu pertiga) jumlah anggota dpr. keanggotaan dpd diresmikan dengan keputusan presiden janji. anggota dpdd .rovinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum. bagian kelima hak dpd dpd mempunyai hakerikan pertimbangan kepada dpr dalam pembahasan. undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama,bagian keenam hak dan kewajiban anggota paragraf hak anggota anggota dpd mempunyai hak: bertanya,kewajiban anggota anggota d. mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerahmasyarakat daerah yang diwakilinya. bagian ketujuh alat kelengkapan alat kelengkapan dpd terdiri atas: pimpinan, panitia musyawarah, panitia kerja, panitia perancang undang undang, panitia urusan rumah tangga, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan dpd diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf pimpinandalam .engan peraturan dpd tentang tata tertib. pimpinan dpd bertugas: memimpin sidang dpdd, melaksanakan dan memasyarakatkan ke, mewakili dpd pengadilan,enetapkan arah dan kebijakan umum anggaran dpd: dan menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna dpd yang khusus diadakan untuk itu. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf panitia musyawarah panitia musyawarah dibentuk oleh dpd dan merupakan alat kelengkapan dpd yang bersifat tetap. panitia musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan acara persidangan. apabila panitia musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara sebagaimana dimaksud pada pimpinan dpd dapat menetapkan jadwal dan acara tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia musyawarah diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf panitia kerja panitia kerja dibentuk oleh dpd dan merupakan alat kelengkapan dpd yang bersifat tetap. keanggotaan panitia kerjkerja dipimpin oleh pimpinan panitia kerja. . tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang undang adalah mengadakan persiapan dan pembahasan rancangan undang undang tertentu. tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang undang yang berasal dari dpr atau presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat dpd. tugas panitia kerja dalam pemberian pertimbangan adalah: melakukan pembahasan dan penyusunan pertimbangan dpd dan agama, dan menyusun pertimbangan dpd terhadap calon anggota bpk yang diajukan dpr. tugas panitia kerja bidang pengawasan adalah: melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang bidang tertentu, dan membahas hasil pemeriksaan bpk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia kerja diatur dengan peraturan dpd tentang tata tertib. paragraf panitia perancang undang undang panitia perancang undang undang dibentuk oleh dpd dan merupakan alat kelengkapan dpd yang bersifat tetap. keanggotaan panitia perancang undang undang ditetapkan oleh sidang paripurna dpd pada permulaan masa keanggotaan dpd dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan dpd. panitia .vfan a9fan presiden republik indonesia pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp5. (lima triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar seratus du1. (lima puluh satu triliun lima ratus tiga miliar delapan ratus600. (enam ratus miliar rupiah). pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp14. (empat belas triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilnb sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan. fan presiden republik indonesia penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp254. (dua ratus lima puluh empat triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh4. (empat89. (delapan puluh sembilan triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). pendapatan blu sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp22. (dua puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). rincian . fan ra, a9. presiden republik indonesia rincian pnbenerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). anggaran belanja negara tahun anggaran direncanakansembilan puluh dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuhlima ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh. fan presiden republik indonesiaanggaran transfer daerah dan dana desa sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp647. (enam ratus empat puluh tujuh triliun empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: transfer daerah, dan dana desa. transfer daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp637. (enam ratus tiga puluh tujuh triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh durencanakan sebesar rp9. (sembilan triliun enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah). . fan516. (lima ratus enam belas triliun empat ratus satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: dbh, dau, dan dak. dbh sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp127. (seratus dua puluh tujuh triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh du5. (tiga puluh liman. fan presiden republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan sebagai kebijakandan. dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp16. (enam belas triliun enam . fan presiden republik indonesiadana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam hurufrencanakan sebesar rp104. (seratus empat triliun empat ratus sebelas miliar enam puluh juta rupiah),dengan rincian sebagai berikut: tunjangan. fan presiden republik indonesiarincian anggaran transfer daerah dan dana desa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal november program pengelolaan subsidi dalam tahun anggaran direncanakan sebesar rp414. (empat ratus empat belas triliun enam ratus delapan puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh satunilai tukar rupiah. dalam. presiden republik indonesia dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada berupa perubahan volume bahan bakar minyak bbm) bersubsidi, pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait dpr untuk mendapatkan persetujuanrincian program pengelolaan subsidi dalam tahun anggarsebagaimana dimaksud pada diperhitungkan pada tahun anggaranpinjaman dan hibah luar negeri (pln) dan pinjaman dan hibah dalam negeri (phd)pbs: dan pergeseran. fan presiden republik indonesia pergeseran anggaran09. (empat ratus sembilan triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). persentase anggaran pendidikan adalah sebesar (dua puluh koma nol enam. rincian . pad ra,to. presiden republik indonesia rincian anggaran pendidik45. (dua ratus empat puluh lima triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta69. (dua ratus enam puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan miliar tujuh ratus juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dan pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif rp23. (dua puluh tiga triliun delapan ratus lima belas miliar sepuluh juta empat ratus limundang undang ini dan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal november . fan presiden republik indonesialebih lanjutfan ra, a9. presiden republik indonesia. fan presiden republik indonesia. fan presiden republik indonesia. ra, a9. presiden republik indonesiaf. presiden republik indonesiakementerian negara lembagnegarapersen) sampai dengan (sepuluhlima persen) sampai dengan (lima koma tujuhtha nan mike: kan su) sep ya1. (sebelas ribu sembilanpada. presiden republik indonesia padaempatdua ratus empat puluh delapandan kedua telah selesai dengan berakhirnya masa kerja kabinet indonesia bersatu dan ii, sehingga tahun merupakan tahun pertamupaya peningkatan daya saing berbasis sumber daya alam dkp. presiden republik indonesia rkp tahun disusun berdasarkan tema melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan sebagai penyebarannya, diidentifikasi isu strategis yang dikelompokkan menurut sembilan bidang pembangunan yang digariskan dalam rvhpn sebagai berikut: pertama, bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, dengan isu strategis meliputi pengendalian jumlah penduduk, reformasi pembangunan kesehatan terkait sistem jaminan sosial nasional (demand and supply) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi, reformasi pembangunan pendidikan, dan sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan. kedua, bidang ekonomi, dengan isu strategis meliputdan reformasi keuangan negara. ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan isu strategis peningkatan kapasitas iptek. keempat, bidang sarana dan prasarana, dengan isu strategis meliputi peningkatan ketahanan air, penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan transportasi massal perkotaan, dan peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta penataan perumahan permukiman. kelima, bidang politik dengan isu strategis konsolidasi demokrasi. keenam, bidang pertahanan dan keamanan dengan isu strategis meliputi percepatan pembangunan minimum essential force mef) dan armatus polri dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri. ketujuh, bidang hukum dan aparatur dengan isu strategis meliputi reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik dan pencegahan dan pemberantasan korupsi. kedelapan, bidang wilayah dan tata ruang dengan isu strategis meliputikesembilan, bidang sumberdaya alam dan lingkungan dengan isu strategis meliputi: perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, dan peningkatan keekonomian keanekaragaman dan kualitas lingkungan hidup. agar. fan pngenerimaan negara bukan pajak pnb), terutama sumber daya alam. peningkatan penerimaan perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. sedangkan, pnb dilakukan melaluijuga berkoordinasi dengan pemerintah daerahmedtp1 tanggal mei ii. demipadfan presiden republik indonesia daucukup jelas.. fan presiden republik indonesiapertambangan umum. presiden republik indonesiacukup jelas. cukup jelas. kabupaten kota. presiden republik indonesia. fan presiden republik indonesia. presiden republik indonesi.fan presiden republik indonesiahuruf cukup jelas. huruf b. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan perubahan pokok pokok kebijakan fiskal termasuk perubahan rencana kerja pemerintah rkp) tahun untuk menyesuaikan dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun huruf cukup jelas. hurufsistem keuangan yang sudahdalam ini mencakup lembaga keuangan dan pasar keuangan termasuk pasar sbn domestik. huruf cc. presiden republik indonesiapr. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesimen r9sarana multi infrastruktur smi) sarana multigriya finansial smf) geo dipa energi gde) pal indonesiabank indonesia bi) lembaga pembiayaan ekspor indonesia lei) dana bergulir kewajiban penjaminrsen deputi perundang undangan 4p p undang perekonomian, pen tan ma: ran tan alan savanna jaman ubkproyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. pembiayaan . tofansembilan puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuhtiga ratus dua puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapanndapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp644. (enam ratus empat puluh empat triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluhujuh ratus lima puluh miliar rupiah) termasuk dtp atas kekurangan tahun sebesar rp625. (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dalam6. (enam triliun tiga ratus miliar rupiah) termasuk dtp atas kekurangan tahun sebesar rp637. (enam ratus tiga puluh tujuh miliar24. (lima ratus dua puluh empat triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh. pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp126. (seratus dua puluh enam triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah). pendapatan . |
pan salinan presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pelindungan data pribadi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi: bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatulindungan data pribadiindungan data pribadi. babi ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasiatau nonelektronik. pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribagendalinentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. prosesor. presiden republik indonesia dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada meliputi: persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi, b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi: pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang undangan, dan atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. (l) dalam hal pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai: legalitas dari pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi, dan hak subjek data pribadi. dalam. presiden republik indonesia dalam hal terdapat perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada subjek data pribadi sebelum terjadi perubahan informasi. persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. persetujuan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik. persetujuan sebagaimana dimaksud pada mempunyai kekuatan hukum yang sama. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan: dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya, dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses: dan cc. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dinyatakan batal demi hukum. klausul perjanjian yang dalamnya terdapat permintaan pemrosesan data pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi dinyatakan batal demi hukum. dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi. . presiden republik indonesia pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. pemrosesan data pribadi anak sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas diselenggarakan secara khusus. pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas dan atau wali penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. pengendali data pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam. presiden republik indonesia dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sebagaimana dimaksud pada pengendali data pribadi wajib melakukan verifikasi. pengendali data pribadi wajib memperbarui dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadimbaruan dan atau perbaikan data pribadi. pengendali data pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan atau perbaikan data pribadi kepada subjek data pribadi. pengendali data pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi. pengendali data pribadi wajib memberikan akses kepada subjek data pribadi terhadap data pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan data pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi. akses sebagaimana dimaksud pada diberiakses. pengendali data pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap data pribadi kepada subjek data pribadi dalam hal:: berdampak . presiden republik indonesia berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang lain, dan atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi. pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap subjek data pribadi, pemrosesan atas data pribadi yang bersifat spesifik, pemrosesan data pribadi dalam skala besar, pemrosesan data pribadi untuk kegiatan evaluasi, penomoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data, penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan data pribadi, dan atau pemrosesan data pribadi yang membatasi pelaksanaan hak subjek data pribadi. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi diatur dalam peraturan pemerintah. pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang prosesnya, dengan melakukan: penyusunan. presiden republik indonesia penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi. dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi bawah kendali pengendali data pribadi. pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. pencegahan sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. pencegahanghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal subjek data pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi. penghentian pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada dilakuarikan kembali persetujuan pemrosesan data pribadi. pengendali data pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi baik sebagian maupun seluruhnyaundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi. penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam hal: terdapat ketentuan peraturan perundang undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi: dapat membahayakan keselamatan pihak lain, dan atau subjek data pribadi terikat perjanjian tertulis dengan pengendali data pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi. pengendali data pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi kepada subjek data pribadi. pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi dalam hal: telah. presiden republik indonesia telah mencapai masa retensi, tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai, atau cc. terdapat permintaan dari subjek data pribadi. pengakhiran pemrosenghapus data pribadi dalam hal: data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan data pribadi, subjek data pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan data pribadi, terdapat permintaan dari subjek data pribadi, atau .d. data pribadi diperoleh dan atau diproses dengan cara melawan hukum. penghapumusnahkan data pribadi dalam hal: telah habis masa potensinya dan berseberangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, terdapat permintaan dari subjek data pribadi, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara, dan atau data pribadi diperoleh dan atau diproses dengan cara melawan hukum. pemusnahmberitahukan penghapusan dan atau pemusnahan data pribadi kepada subjek data pribadi. dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: subjek data pribadi, dan lembaga. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada minimal memuat: data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan cc. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. dalam hal tertentu, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan pelindungan data pribadi. pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi. pengendali data pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan data pribadi kepada subjek data pribadi. pemberitahuan . presiden republik indonesia pemberitahuan pengalihan data pribadi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum. dalam hal pengendali data pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada subjek data pribadi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan pemerintah. pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi wajib melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan undang undang ini. kewajiban pengendali data pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf huruf dan hurufatau. pengecualian . presiden republik indonesia prosesorlakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadberbadan hukum maupun tidak berbadan hukumorganisasi internasional adalah organisasiini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang undang ini: yang berada wilayah hukum negara republik indonesia, dan diluar. presiden republik indonesiagian ketiga kewajiban prosesor data pribadi dalam hal pengendali data pribadi menunjuk prosesor data pribadi, prosesor data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi. pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang undang ini. pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam tanggung jawab pengendali data pribadi. prosesor data pribadi dapat melibatkan prosesor data pribadi lain dalam melakukan pemrosesan data pribadi. prosesor data pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi lain sebagaimana dimaksud pada dalam hal prosesor data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi luar perintah dan tujuan yang ditetapkan pengendali data pribadi, pemrosesan data pribadi menjadi tanggung jawab prosesor data pribadi. ketentuan mengenai kewajiban pengendali data pribadi sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga terhadap prosesor data pribadi. bagian. presiden republik indonesia bagian keempat pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam hal: pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, dan kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidanitunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas tugasnyapat berasal dari dalam dan atau luar pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi memiliki tugas paling sedikit: menginformasikan . presiden republik indonesia .a. menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan dalam undang undang ini, memantau dan memastikan kepatuhan terhadap undang undang ini dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi: cc. memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, dan berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan data pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan. ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi diatur dalam peraturan pemerintah. bab vii transfer data pribadi bagian kesatu transfer data pribadi dalam wilayah hukum negara republik indonesia (l) pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi lainnya dalam wilayah hukum negara republik indonesia. pengendali. presiden republik indonesia pengendali data pribadi yang melakukan transfer data pribadi dan yang menerima transfer data pribadi wajib melakukan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. bagian kedua transfer data pribadi luar wilayah hukum negara republik indonesia pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi luar wilayah hukum negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini. dalam melakukan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud pada pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam undang undang ini. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, pengendali data pribadi wajib memastikan terdapat pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak terpenuhi, pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi. ketentuan lebih lanjut mengenai transfer data pribadi diatur dalam peraturan pemerintah. bab viii. presiden republik indonesia bab viii sanksi administratif pelanggaran terhadap ketentuan dan dan dan danmrosesan data pribadi, cc. penghapusan atau pemusnahan data pribadi: dan atau denda administratif. sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf paling tinggi (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh lembaga. s5ab ix. presiden republik indonesia bab kelembagaan pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang undang ini. penyelenggaraan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga. lembaga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh presiden. lembaga sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada presiden. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan presiden. lembaga sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan: perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi: pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi: cc. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang undang ini, dan fasilitasi penyelesaian sengketa luar pengadilan. lembaga sebagaimana dimaksud dalam berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pelindungan data pribadi, melakukan. presiden republik indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi: membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini, bekerja sama dengan lembaga pelindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi lintas negara, melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi luar wilayah hukum negara republik indonesia, memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi: melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menerima aduan dan atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran pelindungan data pribadi: melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pelindungan data pribadi: memanggil dan menghadirkan setiap orang dan atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi, il. meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan atau badan publik terkait dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi, memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi, melakukan. presiden republik indonesia melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan atau tempat yang digunakan pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan atau menunjuk pihak ketiga, dan oo. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pelindungan data pribadi. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan pemerintah. bab kerja sama internasional kerja sama internasional dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional terkait dengan pelindungan data pribadi. kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan undang undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan prinsip hukum internasional. bab partisipasi masyarakat masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya pelindungan data pribadi. pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii. presiden republik indonesia bab xii penyelesaian sengketa dan hukum acara (l) penyelesaian sengketa pelindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilanhukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan atau proses peradilan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. alat bukti yang sah dalam undang undang ini meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara, dan alat bukti lain berupahal diperlukan untuk melindungi data pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup. bab xiii larangan dalam penggunaan data pribadi setiap orang dilarang secara. setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. . lal presiden republik indonesia setiap orang dilarang. bab xiv ketentuan pidana setiap orang yang dengan sengaja dandan melawan hukum mengungkapmelawan hukum mengguna6. (enam miliar rupiah). . presiden republik indonesia diluar wilayah hukum negara republik indonesia, yang memiliki akibat hukum: wilayah hukum negara republik indonesia, dan atau bagi subjek data pribadi warga negara indonesia luar wilayah hukum negara republik indonesia. undang undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. bab asas undang undang ini berasaskan: a. pelindungan, kepastian hukum: kepentingan umum, kemanfaatan, kehati hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. bab iii jenis data pribadi data pribadi terdiri atas: data pribadi yang bersifat spesifik: dan data pribadi yang bersifat umum. data. presiden republik indonesia selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam dan juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi. pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang dilancarkan. selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi: cc. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dikalahkan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan atau pembubaran korporasi. 71. presiden republik indonesia dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada atau makayang tidak dibayar. dalam halsebagaimana dilancarkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan. dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap terpidana korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana denda, korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun. lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi sebagaimana dimaksud pada yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan. . presiden republik indonesia ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. bab ketentuan peralihan pada saat undang undang ini mulai berlaku, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan data pribadi berdasarkan undang undang inipelindungan data pribadan sep perundang undangan spa teman administrasi hukum, ban pan nia nouslindungan data pribadi umumteknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce fe commerce) dalam sektor perdagangan bisnis, electronic education (e education) dalam bidang pendidikan, electronic health (fe health) dalam bidang kesehatan, electronic government fe government) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. pelindungan data pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia. dengan demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. keberadaan suatu undang undang tentang pelindungan data pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. pergaulan internasional indonesia turut menuntut adanya pelindungan data pribadi. pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. undang undang tentang pelindungan data pribadi merupakan amanat darisoalan pelindungan data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel dan nonmateriel. perumusan . presiden republik indonesia perumusan aturan tentang pelindungan data pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. pelindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan datapribadinya. dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. pengaturan tentang pelindungan datauntuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang pelindungan data pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam undang undang ini adalah standar pelindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing masing sektor dapat menerapkan pelindungan data pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan. pengaturan pelindungan data pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, dan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas pelindungan adalah bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya dan data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan. huruf b. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan pelindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum dalam dan luar pengadilan. huruf yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakkan pelindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional. huruf yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan pelindungan data pribadihati hatian adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. huruf yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah sebagai upaya pelindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas data pribadi satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum. huruf yang dimaksud dengan asas pertanggungjawaban adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi termasuk subjek data pribadi. huruf yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah bahwa data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah. 4. "aj presiden republik indonesia huruf data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan data dan informasi kesehatan adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan atau pelayanan kesehatan. huruf yang dimaksud dengan data biometrik adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel dna. huruf yang dimaksud dengan data genetika adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal. huruf yang dimaksud dengan catatan kejahatan merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. huruf cukup jelas. huruf. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan data keuangan pribadi adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan address. cukup jelas. cukup jelas. hak untuk memperoleh salinan data pribadi dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya. cukup jelas. . presiden republik indonesia cukup jelas. yang dimaksud dengan pemrofilan adalah kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riw pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan subjek data pribadi secaraproses penegakan hukum adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. huruf yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. huruf d. presiden republik indonesia data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: .a. data dan informasi kesehatan, data biometrik: data genetika, catatan kejahatan, data anak:data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a. nama lengkap: jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau fl. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. bab hak subjek data pribadi subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. . presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan sektor jasa keuangan adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan bank indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpmpilan adalah perbuatan memperlihatkan data pribadi untuk tujuan tertentu dan pihak pihak tertentu. yang dimaksud dengan pengumuman adalah pemberitahuan sebuah informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum. yang dimaksud dengan transfer adalah perpindahan, pengiriman, dan atau penggandaan data pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik dari pengendali data pribadi kepada pihak laivital subjek data pribadi adalah terkait dengan keberlangsungan hidup dari subjek data pribadi misalnya ketika pemrosesan data pribadi diperlukan untuk tindakan perawatan medis seririncian mengenai informasi yang dikumpulkan adalah daftar informasi mengenai data pribadi subjek data pribadi, baik berupa data pribadi yang bersifat umum maupun data pribadi yang bersifat spesifik, yang dikumpulkan oleh pengendali data pribadi dalam rangka pemrosesan data pribadi. huruf yang dimaksud dengan jangka waktu pemrosesan data pribadi adalah rentang waktu dimulainya hingga selesainya serangkaian kegiatan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadhasa adalah bahasaecara terbatas dan spesifik adalah pengumpulan data pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan pemrosesannya serta tujuan pemrosesan data pribadi harus secara eksplisit, sah, dan telah ditentukan pada saat pengumpulan data pribadi. yang dimaksud dengan sah secara hukum adalah pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan transparan adalah pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memastikan bahwa subjek data pribadi telah mengetahui data pribadi yang diproses dan bagaimana data pribadi tersebut diproses, serta setiap informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi tersebut mudah diakses dan dipahami, dengan menggunakan bahasa yang antara lain perubahan data riw penyakit yang berpotensi membahayakan keamanan diri sendiri dan atau orang lain. huruf yang dimaksud dengan berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang lain antara lain perubahan data pribadi nasabah yang berdampak pada pengungkapan data pribadi orang lain. huruf cukup jelas. penilaian dampak pelindungan data pribadi dilakukan untuk mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan data pribadi serta upaya atau langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak subjek data pribadi dan mematuhiemusnahkan adalah tindakan untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan data pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi subjek data pribadi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegagalan pelindungan data pribadi adalah kegagalan melindungi data pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses. cukup jelas. yang dimaksud dengan dalam hal tertentu antara lain jika kegagalan pelindungan data pribadi mengganggu pelayanan publik dan atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat. cukup jelas. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan kepada subjek data pribadi atau pemberitahuan secara umum melalui media massa baik elektronik maupun nonelektronikpejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip pelindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran pelindungan data pribadndapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modalyelesaian sengketa luar pengadilan adalah pemberian sarana penyelesaian sengketaarbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan pelindungan data pribadi, lembaga melibatkan organisasi usah.ubjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinuntuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan atau memusnahkmenarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi. subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi. ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. subjek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. (l) subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinyanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. subjek data pribadi berhak mendapatkan dan atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik. subjek data pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi berdasarkan undang undang ini. ketentuan lebih lanjut mengenai hak subjek data pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. pelaksanaan hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada pengendali data pribadi. hak hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam dan dankepentingan . presiden republik indonesia, atau ce. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.b pemrosesan data pribadi pemrosesan data pribadi meliputi: a. pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisis, cc. penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan atau penghapusan atau pemusnahan. pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi meliputi: pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukumsubjen dapat dipertanggungjawabkan, pemrosesan . presiden republik indonesiapengsubjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual tempat umum dan atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan: untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan informasi lalu lintas, harus menampilkan informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual, dan tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . presiden republik indonesia pemrosesan data pribadi dapat dilakukan oleh (dua) atau lebih pengendali data pribadi. dalam hal pemrosesan data pribadi dilakukan oleh (dua) atau lebih pengendali data pribadi harus memenuhi syarat minimal: terdapat perjanjian antara para pengendali data pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengendali data pribadi, terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadi yang ditentukan secara bersama, dan cc. terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama sama. bab kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi bagian kesatu umum pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi meliputi: setiap orang, badan publik: dan organisasi internasional. bagian kedua kewajiban pengendali data pribadi pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. dasar. |
selang ny) ksp jean presiden republik indo kesia undang undang nomor tahun tentang peraturan cukai atas tembakau yang belum dikenakan cukai menurut tbl. (tabaksac cijnsordonnantifp). presiden republik indonesia, menimbang bahwa keuangan negara perlu diperkuat, bahwa atas beberapa jenis tembakau belum dikenakan cukai, mengingat dtembakau ii. bab aturan umum. pengertian dasar dasar dan jumlah penarikan cukai). yang dimaksud dalam undang undang ini dengan: "tembakau" termasuk juga bahan bahan lain yang dipergunakan orang sebagai pengganti tembakau, ialah tembakau yang sudah dapat dipakai, yakni dapat diisap disusul dsb, "jual eceran", ialah jual kepada orang yang tidak menjualnya pula, daerah pabean, "saudagar kecil", ialah barang siapa yang menjual eceran daerah pabean, "daerah pabean", ialah daerah negara indonesia, dimana dipungut bea dan cukai, "menyiapkan" tembakau, ialah membungkus, atau mengisi barang tembakau dalam tempat pembungkus lain, untuk dijual eceran, "pengusaha", ialah barang siapa yang menyiapkan tembakau untuk dijual eceran, "perusahaan", ialah bangunan yang dipakai oleh pengusaha untuk menyiapkan tembakau untuk dijual eceran, "pegawai", "penerima", dan "kantor", ialah pegawai pekerja penerima dan kantor jawatan bea dan cukai. segala tembakau yang belum dikenakan cukai menurut tbl. tabaksaccijns ordonnantie) dikenakan cukai menurut undang undang ini. dibebaskan dari cukai ini: tembakau yang dipergunakan sebagai bahan untuk membuat rokok, sekutu d.s.b. dalam pabrik pabrik tembakau menurut undang undang cukai tembakau tbl. tabaksaccijns ordonnantie). tembakau kepunyaan dan yang ada dalam tangan orang yang berhak atas tanah yang dikenakan pajak bumi. snn presiden republik indo kesia menurut aturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan maka tembakau yang dikenakan cukai,dapat dibebaskan dari cukai, atau cukai yang telah dibayar dapat dikembalikan pada yang membayarnya, bila tembakau itu dikirim luar daerah pabean atau dimasukkan pabrik tembakau yang dimaksudkan dalam sub cukai ini dihitung menurut harga eceran, yaitu harga yang dalamnya telah termasuk cukai serta segala ongkos ongkos untuk menyiapkan tembakau itu, yang boleh ditawarkan setinggi tingginya oleh saudagar kecil untuk barang yang dikenakan cukai itu. dalam hal hal bila barang yang dikenakan cukai diperdagangkan atas cara lain dari ditukarkan dengan mata uang, serta dalam hal hal yang lain yang perlu, menteri keuangan mengadakan peraturan untuk menetapkan harga eceran barang barang yang dikenakan cukai. cukai yang dikenakan ialah: empat puluh per seratus dari harga eceran. cukai dipungut dari pengusaha. bab ii. cara memungut cukai. sebagai tanda bukti bahwa cukai tembakau itu telah dibayar dan untuk kepentingan pengawasan dalam hal ini haruslah pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain yang diisi dengan tembakau itu direkatkan pita pengawasan yang ditetapkan oleh menteri keuangan, yang diatasnya tersebut harga eceran. pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain itu selanjutnya direkatkan "kertas etiket" yang diatasnya harus nyata berat bersih tembakau dalam tiap tiap bungkusan atau dalam tiap tiap tempat pembungkus lain itu, jumlah biji atau potong yang diisi dalam bungkusan atau dalam tempat pembungkus lain itu untuk jenis jenis tembakau yang disiapkan untuk dijual satu persatu, harga eceran dari tiap tiap biji atau potong tembakau yang dijual satu persatu, atau harga eceran dari tiap tiap gram tembakau yang dijual eceran menurut beratnya, nomer pengawasan yang akan ditetapkan oleh kepala jawatan bea dan cukai, selanjutnya hal hal yang perlu untuk pengawasan menurut pemandangan kepala jawatan bea dan cukai. pita pengawasan serta kertas etiket itu harus direkatkan pada bungkusan atau pada tempat tempat pembungkus lain yang berisi tembakau yang dikenakan cukai itu dalam perusahaan. pan ny) presiden republik indo kesia segala kelalaian yang lain dalam hal yang diharuskan baik dalam undang undang ini maupun dalam peraturan peraturan yang dibuat atas dasar undang undang ini, diancam dengan hukuman yang tersebut dalam ini. benda dan barang bukti dalam perkara yang diputuskan dengan hukuman menurut dan harus dirampas. benda dan barang bukti itu menjadi milik negeri, yang tidak berguna boleh dibinasakan. barang siapa melanggar atau melalaikan aturan pada dan dihukum dengan hukuman denda paling banyak , (lima ribu rupiah), sedang tembakannya serta tempat penyimpanannya dirampas pula. pegawai pegawai yang diharuskan untuk mencari pelanggaran dari undang undang ini: berkuasa menuntut penyerahan dari segala apa, yang menurut jangkauannya sungguh mungkin telah dipergunakan atau telah diperuntukan hendaknya buat melakukan salah satu pelanggaran dari undang undang ini, serta berhak merampas segala apa yang dapat digunakan sebagai bukti dalam hal pelanggaran itu. jikalau badan hukum, oleh karena melakukan perbuatan yang menurut undang undang ini harus dihukum maka penuntutan hukuman itu dijalankan, dan selanjutnya hukuman itu dijatuhkan kepada anggota pengurus badan hukuman itu yang tinggal indonesia, dan jikalau anggota itu ketiadaan karena salah satu halangan, kepada wakil dari badan hukum itu yang ada negeri ini. perbuatan yang harus dihukum menurut dan dipandang sebagai kejahatan, perbuatan atau kelalaian lain yang harus dihukum menurut undang undang ini dipandang sebagai pelanggaran. untuk mencari pelanggaran dari undang undang ini atau pelanggaran dari peraturan pemerintah yang dibuat atas dasar undang undang ini diharuskan mereka yang umumnya diharuskan untuk mencari segala perbuatan yang harus dihukum. pegawai jabatan bea dan cukai. menteri keuangan, untuk menyingkirkan tuntutan kehakiman boleh mengadakan perundingan atau menyuruh mengadakan perundingan dengan yang dituntut dalam perkara yang diancam dengan hukuman menurut undang undang ini, yang tidak bersifat kejahatan, untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara berdamai. aturan tambahan. selang k3) snn presiden republik indo kesia orang yang sedang menjalankan perusahaan yang harus mempunyai izin perusahaan menurut pada waktu undang undang ini berlaku, harusorang yang memajukan permohonan untuk mendapat izin perusahaan menurut aturan dianggap telah mendapat izin perusahaan menurut undang undang ini semenjak undang undang ini berlaku hingga pada waktu mendapat keputusan tentang permohonannya itu, dalam hal itu undangundang ini tetap berlaku baginya. jika orang yang dianggap telah mendapat izin perusahaan untuk menyiapkan tembakau menurut aturan mendapat keputusan, bahwa tidak diberi izin perusahaan itu, maka cukai buat tembakau yang kedapatan ditempat perusahaannya dipungut dengan segera. dalam hal yang dimaksud pada ini yang menyiapkan tembakau itu boleh diperkenankan menyusahkan penyiapan tembakau itu atau meneruskan pekerjaan lain yang perlu, menurut aturan yang ditetapkan oleh kepala jawatan bea dan cukai, dalam hal itu undang undang ini masih tetap berlaku baginya. barang siapa, kecuali golongan orang orang yang dimaksud dalam sub yang mempunyai tembakau sebanyak (seratus) kg, atau lebih setelah undang undang ini berlaku harus selambat lambatnya dalam tempo satu bulan merepotkan banyaknya dan tempat penyimpanannya buat tiap tiap jenis tembakau kepada kepala kantor bea dan cukai yang bersangkutan. menurut aturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan mereka yang dimaksud dalam ini dapat diwajibkan untuk mengadakan daftar daftar dan atau buku buku serta surat surat dalam hal hal yang dianggap perlu yang mengenai tembakau. orang yang mempunyai tembakau untuk dijual seperti yang dimaksud dalam pada waktu undang undang ini berlaku bolehdalam hal itu dianggap selaku orang yang telah memajukan permohonan seperti yang tersebut dalam dan dan berlaku baginya. selama satu waktu yang ditetapkan oleh kepala jawatan bea dan cukai sesudah undang undang ini mulai berlaku tembakau boleh dibawa dari perusahaan dalam peredaran umum serta pengangkutan sebagai yang dimaksud dalam boleh dilakukan dengan menyimpang dari aturan dalam tembakau boleh dijual, ditawarkan, diserahkan kepada orang atau disediakan untuk dijual dengan menyimpang dari aturan dan syarat syarat yang dimaksud dalamselena nyi ny kan sin presiden republik ndo kesia kan nyi ny presiden republik indo kesia menurut aturan yang diadakan oleh menteri keuangan untuk menjalankan aturan yang dimaksud dalam ditetapkan tentang bangun dan rupa serta warna pita pita pengawasan itu. hal memperoleh pita pita itu, golongan harga pita pita itu, cara mempergunakan dan merekatkan pita pita itu, cara membinasakan pita pita itu supaya tidak dapat dipakai berulang ulang, cara menukar pita pita itu, tentang bangun dan rupa serta cara merekatkan dan memakai kertas etiket itu. pita pengawasan serta kertas etiket yang direkatkan tidak menurut penetapan tentang merekamnya, dianggap selaku tidak direkatkan. bab iii. utang dan jaminan, penagihan, hak negara atas uang cukai. kepala jawatan bea dan cukai dapat memperkenankan berutang cukai kepada pengusaha yang mempunyai surat izin perusahaan yang dimaksud dalam dengan jaminan yang cukup menurut pendapat kepala jawatan tersebut yang selanjutnya dapat mengatur hal pemberian utang ini, sambil mengingat akan kepentingan pemungutan cukai. cukai yang ternyata terbayar kurang ditagih lagi. jikalau oleh karena salah menghitung cukai terbayar lebih, maka kelebihan itu boleh dikembalikan menurut aturan yang ditetapkan oleh kepala jawatan bea dan cukai. cukai dapat ditagih dengan jalan surat paksa. surat paksa ini dijalankan dengan cara yang sama, serta sama berlakunya, dengan salinan keputusan hakim yang tidak boleh diubah dalam perkara sipil. aturan dalam tbl. yang telah diubah dan ditambah, yang mengandung aturan untuk menagih pajak indonesia dengan surat paksa, dalam hal yang bersamaan berlaku terhadap kepada penagihan yang dimaksud dalam ini. untuk kepentingan cukai, kas negeri lebih berhak dari pada lain lain piutang atas harta benda, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dari orang yang berutang cukai. tetapi utang utang yang tersebut dalam dan dari kitab undang undang perdata serta utang utang yang dimaksud dalam dari kitab undang undang dagang tentang pakaian, tentang jaminan panen, dan tentang hypotheses, harus dibayar lebih dahulu dari utang cukai. bab iv. izin perusahaan. pengusaha harus mempunyai surat izin perusahaan. surat izin ini diberikan kepada pengusaha yang tinggal indonesia, akan tetapi dapat juga diberikan pada pengusaha yang tidak tinggal negara ini bila disini ada wakilnya yang sah. jika pengusaha itu tidak tinggal indonesia, maka aturan aturan dalam can snp presiden republik indo kesia undang undang ini serta segala aturan aturan, yang diadakan berhubung dengan undangundang ini, yang hendaknya dipenuhi olehnya, harus dipenuhi oleh wakilnya itu. barang siapa hendak memperoleh surat izin perusahaan seperti yang dimaksud dalam hendaklah untuk itu menyampaikan surat permintaan rangkap dua, yang ditanda tangani, kepada kepala jawatan bea dan cukai. dalam permintaan yang dimaksudkan ini yang contohnya ditetapkan oleh kepala jawatan bea dan cukai harus disebutkan tempat dan tanggal permintaan itu, nama dan tempat tinggal peminta atau jikalau permintaan itu dimajukan oleh persekutuan atau perkumpulan, nama dan tempat kedudukan persekutuan atau perkumpulan itu. jika peminta tinggal luar indonesia, nama dan tempat tinggal orang yang mewakilinya indonesia, macam perusahaan yang dijalankan oleh peminta, letaknya perusahaan itu diberitahukan sejelas jelasnya dan selanjutnya jenis tembakau yang akan disiapkan, lebih lanjut disebutkan macam pekarangan atau ruangan yang berhubungan dengan perusahaan itu, atau yang berbatas dengannya, dan selanjutnya diberitakan banyaknya cukai rata rata sebulan menurut taksiran yang hendak dibakarnya, serta golongan harga pita pengawasan yang diperlukannya. terhadap badan hukum, pada permintaan itu haruslah dilampirkan sehelai salinan dari anggaran dasar yang masih berlaku. kepala jawatan bea dan cukai memberi putusan terhadap permintaan itu dalam waktu dua bulan. kepada pengusaha tidak diberikan surat izin perusahaan jika perusahaannya tidak memenuhi aturan dari dalam surat izin perusahaan yang diberikan oleh kepala jawatan bea dan cukai kepada pengusaha itu disebutkan hal hal yang dimaksud dibagian dan dari serta yang dimaksud dibagian dari tersebut, tentang golongan harga pita pengawasan yang diperkenankan memakai. dalam surat izin perusahaan disebutkan juga kantor yang ditentukan untuk pengusaha itu. yang mempunyai surat izin diharuskan didalam masa hari memberi tahunan kepada kantor yang tersebut dalam surat izinnya tiap tiap perubahan dalam perihal yang dimaksudkan dalam bagian dari dan sedemikian tiap tiap perubahan yang mengenai jenis batang tembakau yang dimaksud dalam bagian dari itu dan selanjutnya jikalau hendak memperoleh perubahan, penambahan atau penghapusan golongan harga pita pengawasan yang dimaksud dalam bagian tersebut memajukan surat permohonan kepada kepala jawatan bea dan cukai. izin perusahaan yang dimaksud dalam diberikan hanya pada yang disebut namanya dalam surat izin itu dan berlaku hanya untuk perusahaan yang tersebut dalam surat izin itu. jikalau yang empunya surat izin meninggal dunia, perusahaan itu boleh diteruskan oleh seorang warisnya atau oleh beberapa warisnya, atau oleh orang orang yang mendapat hak atas peninggalan itu, selama tiga bulan dengan tidak perlu beroleh surat izin lain. kemudian setelah meneruskan perusahaan itu menurut yang ditetapkan dalam melanin k3) presiden republik indo kesia yang meneruskan perusahaan itu harus memberitahukan hal meneruskan itu pada kantor yang tersebut dalam izin itu, selama lamanya dalam waktu empat belas hari sesudahnya perusahaan itu mulai diteruskan olehnya. menurut aturan yang diberikan oleh kepala jawatan bea dan cukai diatas atau sebelah tempat masuk perusahaannya yang menghadap sejalan umum pengusaha harus memberikan tanda dengan huruf yang terang kelihatan perusahaan tembakau". atas permintaan yang empunya surat izin, izin perusahaannya boleh dicabut oleh kepala jawatan bea dan cukai. jikalau permintaan serupa itu tidak dimajukan oleh yang berkepentingan, maka izin berusaha yang telah diberikan itu hanya dapat dicabut oleh kepala jawatan bea dan cukai bila surat izin itu tidak dipergunakan selama satu tahun, jikalau perusahaan itu tidak lagi memenuhi syaratsyarat yang dimaksud dalam cc. jikalau tuntutan yang dimaksud tidak dipenuhi didalam waktu yang ditetapkan, jikalau yang empunya surat izin karena berulangulang melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam undang undang ini sudah pasti akan dihukum atau dengan rela hati telah terima hukumannya itu, jikalau pengusaha tidak memenuhi lagi syarat syarat dimaksud permohonan seseorang yang telah dicabut surat izinnya menurut salah satu dasar yang tersebut bagian serta permohonan isterinya atau orang yang tinggal dengan orang itu, untuk memperoleh izin berusaha boleh ditolak untuk selama lamanya tiga tahun, sesudah perihal yang menyebabkan pencabutan itu terjadi. bab pengangkutan dan hal jual beli tembakau. tembakau boleh dibawa dari perusahaan kedalam peredaran umum hanya dalam jenis yang diperbolehkan, dan dalam bungkusan, atau dalam tempat pembungkus lain yang diperbolehkan, semuanya menurut aturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan pada bungkusan atau tempat pembungkus lain itu telah direkatkan pita pengawasan dan kertas etiket yang dimaksud dalam tembakau yang dikeluarkan dari perusahaan selain dari untuk dibawa kedalam peredaran umum tidak usah dalam jenis seperti yang dimaksud dalam itu dan tidak usah dibungkus menurut tsb., tetapi senantiasa harus disertai dengan surat keterangan yang contohnya ditetapkan oleh kepala jawatan bea dan cukai. tembakau, kecuali jenis tembakau yang dimaksud dalam sub hanya boleh dijual, ditawarkan, diserahkan kepada orang atau disediakan untuk dijual peredaran umum menurut aturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. tembakau yang ada salah satu kedai atau bangunanbangunan lain, atau yang ada salah satu tempat, masing masing dimana dilakukan jual beli tembakau cara eceran, dipandang disediakan untuk dijual, dan demikian pula tembakau yang ada pada penjual penjual berjualan keliling. selang nag nyi snn presiden republik indo kesia pengangkutan segala tembakau yang tidak diisi dalam bungkusan atau tempat pembungkus lain yang ditetapkan dalam dilarang kecuali bila tembakau itu, menilik banyaknya terang untuk dipakai sendiri, atau contoh tembakau yang akan dijual. bila tembakau itu terang hendak dimasukkan dalam salah satu perusahaan yang mempunyai izin perusahaan yang dimaksud dalam dalam hal ini orang yang mengangkut itu harus mempunyai surat yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan. surat tersebut yang contohnya ditetapkan oleh kepala jawatan bea dan cukai harus ditanda tangani oleh pegawai yang berwajib. bila tembakau itu adalah kepunyaan golongan orang orang yang dimaksud dalam sub tembakau tidak boleh dijual, ditawarkan atau diserahkan pada orang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang tersebut pada pita pengawasan dan kertas etiket yang dimaksud dalam yang terdekat pada bungkusan atau tempat pembungkus lain itu. tentang penjualan seperti yang dimaksud dalam dari aturan lelang tbl. dari barang yang dikenakan cukai, diberitahukan oleh kepala lelang atau wakilnya dengan surat kepada penerima kantor yang terdekat selambat lambatnya satu minggu lebih dahulu. jika untuk penjualan itu tidak diminta perantaraan kantor lelang surat pemberitahuan yang dimaksud dalam ini diberikan oleh orang yang memberi perantaraan dalam penjualan itu. jika dalam suatu penjualan, seperti yang dimaksudkan dalam ini, buat barang yang dikenakan cukai didapat suatu harga yang lebih tinggi dari pada harga pada pita pengawasan yang tersebut dalam maka barang itu tidak boleh diserahkan kepada pembeli, selain jika kelebihan cukai yang harus dibayar itu sudah dibayar. menteri keuangan menetapkan aturan yang perlu untuk menjalankan aturan dalam ini. bab vi. syarat syarat bagi perusahaan dan tempat penjualan. perusahaan tidak boleh berhubungan dengan kedai atau tempat apapun bila kedai atau tempat tempat itu dijual tembakau cara eceran. perusahaan tidak boleh berbatas dengan sebuah kedai, atau tempat yang dimaksud ini, juga tidak boleh berhubungan dengan rumah tinggal dan harus dapat dimasuki dari jalan umum. kepala jawatan bea dan cukai boleh menuntut dalam hal yang perlu supaya sebuah perusahaan dipisahkan dari ruangan dan pekarangan lain dengan ongkos pengusaha, pun boleh menuntut supaya pintu, jendela dan lobang lobang lain yang ada pada perusahaan itu ditutup, sekaliannya menurut aturan yang akan diadakannya. selang naa presiden republik indo kesia sesudah undang undang ini berlaku, kedai atau tempat apapun, bila disitu hendak dijual barang tembakau cara eceran, tidak boleh didirikan dalam lingkungan atas atas pekarangan yang berhubungan atau berbatas dengan sebuah perusahaan. menjual tembakau cara eceran dalam perusahaan atau dalam pekarangan yang berhubungan dengan perusahaan tidak boleh. dilarang menyiapkan tembakau kedai kedai atau tempat tempat penjualan tembakau. bab vii. aturan lain lain. (l) pegawai pegawai yang diharuskan mencari pelanggaran undang undang ini boleh memeriksa: kedai kedai serta segala tempat penjualan barang tembakau cara eceran. perusahaan perusahaan atau bangunan bangunan lain serta ruangan ruangan tempat penyiapan tembakau atau tempat penyimpanan tembakau yang sudah siap atau setengah siap. bangunan bangunan serta ruangan ruangan bagian dari kedai kedai, tempat jualan, perusahaan perusahaan atau bangunan bangunan yang dimaksud dalam bagian dan ini. bangunan bangunan serta ruangan ruangan yang mempunyai perhubungan dengan kedai kedai, tempat penjualan, perusahaan perusahaan atau bangunan yang dimaksud dibagian dan ini. pegawai pegawai yang tersebut ini selanjutnya dapat memeriksa lain lain bangunan dan ruangan jikalau diketahuinya bahwa disitu ada pelanggaran undang undang ini, atau menurut persangkaannya yang beralasan disitu mungkin ada pelanggaran undang undang ini. pegawai pegawai yang dimaksud dalam kedua yang lalu, bila melakukan pemeriksaan diwaktu antara matahari terbenam dan matahari terbit tempat tempat yang dimaksud dalam dan dalam bagian yang dipergunakan untuk tempat kediaman dari semua bangunanbangunan yang dimaksud harus disertai oleh seorang pegawai yang menurut peraturan hukum negeri pada umumnya ditunjuk untuk turut serta dalam hal itu. pegawai pegawai yang dimaksud dalam berkuasa memeriksa orang yang keluar dari salah sebuah bangunan yang dimaksud dalam tersebut, (bukan bangunan tempat penjualan tembakau cara eceran), jika orang itu diangkatnya membawa tembakau yang disiapkan untuk dijual eceran. pegawai itu berkuasa juga, memeriksa alat alat pengangkut serta barang barang yang dimuat atas atau dalamnya, jikalau menurut persangkaannya alat alat pengangkut itu dipergunakan untuk melakukan pelanggaran. waktu memeriksa seperti dimaksud dalam dan pegawai pegawai yang dimaksud pada berkuasa membuka bungkusan barang atau tempat atau alat yang berisi barang yang hendak diperiksanya. selang nag nyi ny snn presiden republik indo kesia menurut aturan yang akan dibuat, oleh menteri keuangan ditetapkan dalam hal hal mana menurut undang undang ini harus dibayar uang pengganti, selanjutnya berapa jumlah uang pengganti itu, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai pegawai atas permintaan seseorang yang berkepentingan dalam hal itu. yang ditetapkan dalam dan berlaku juga terhadap uang pengganti yang dimaksud ini. menurut aturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan boleh diwajibkan kepada pengusaha pengusaha untuk mengadakan daftar daftar dalam perusahaan dalam hal hal yang dianggap perlu. pegawai pegawai berkuasa memeriksa daftar daftar yang dimaksud dalam ini dan bila mempunyai surat kuasa dari menteri keuangan, boleh juga pegawaipegawai itu memeriksa lain lain buku dan segala suratsurat yang bersangkutan dengan perusahaan perusahaan. cara mengisi serta cara membuat daftar daftar yang ditetapkan dalam undang undang ini atau dalam peraturan untuk menjalankannya serta segala surat surat yang bersangkutan dengan peraturan ini harus dilakukan dengan huruf latin dalam bahasa indonesia. segala surat surat yang dibuat untuk memenuhi yang ditetapkan dalam undang undang ini atau dalam segala peraturan untuk menjalankannya bebas dari bea meterai, kecuali surat izin yang dimaksud dalam dan selembar dari surat surat permintaan yang dimaksud dalam tiap tiap pegawai dilarang mengumumkan sesuatu hal baik yang nyata padanya ataupun yang diberitahukan kepadanya didalam jabatannya atau pangkatnya dalam menjalankan undang undang ini atau dalam menjalankan hal hal yang bersangkutan dengan itu, selain dari yang perlu untuk melakukan jabatan atau pangkat itu. tiap tiap orang dilarang menjual, menawarkan atau menyerahkan atas dasar jual beli kepada orang lain pita pengawasan yang diberikan kepadanya, membeli, menerima atas dasar jual beli, atau mempunyai persediaan pita pengawasan yang tidak diberikan padanya. pengusaha dan saudagar kecil dilarang mempunyai persediaan pita pengawasan yang telah dipakai. kecuali untuk memungkinkan penjualan yang dimaksud dalam maka segala alat alat pembungkus yang telah dipergunakan untuk pembungkus, barang yang dikenakan cukai, selang nag presiden republik indo kesia ataupun bahagian dari alat alat tersebut, tidak boleh ada pada saudagar kecil, juga tidak boleh dikembalikan kepada pengusaha, tidak boleh diterima atau dipakai lagi oleh mereka ini, kecuali jikalau pita pengawasan serta kertas etiket yang dimaksud dalam yang direkatkan pada alat alat atau bahagian alat alat tersebut telah dibinasakan menurut cara yang dimaksud dalam sehingga ta' dapat dipakai lagi. bab viii. aturan hukuman. barang siapa meniru atau memalsukan pita pengawasan yang dimaksud dalam dengan maksud untuk memakainya sendiri atau diperuntukan buat dipakai oleh orang lain seperti sejati atau seperti dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya tujuh tahun. barang siapa dengan sengaja memakai dan menjual, menawarkan dan menyerahkan pada orang, menyediakan untuk dijual atau memasukkan dalam negeri ini pita pengawasan yang palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat berlawanan dengan hukum negeri, seperti pita pengawasan itu tidak palsu, tidak dipalsukan atau tidak dibuat berlawanan dengan hukum negeri, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya tujuh tahun. barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan dan menyerahkan pada orang atau memasukkan dalam negeri ini pita pengawasan yan telah pernah dipakai dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau hukuman denda sebanyak banyaknya rp. (tiga ratus rupiah). barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut bawah ini dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun orang yang atas permintaan pegawai yang hendak memperoleh keterangan dalam hal pengawasan dan dalam hal menjamin pemungutan cukai dengan sengaja menyampaikan kepada pegawai itu surat perhitungan jual beli, factor d.s.b. yang palsu atau yang dipalsukan. orang yang dengan sengaja tidak memperlihatkan untuk diperiksa kepada pegawai daftar daftar atau surat surat lain yang harus dibuatnya menurut undang undang ini atau menurut segala aturan yang dibuat atas dasar undang undang ini, tetap dengan sengaja memberikan kepada pegawai itu daftar daftar surat surat yang palsu atau yang dipalsukan dalam hal ini. orang yang dengan sengaja memperlihatkan kepada pegawai yang mengadakan pemeriksaan menurut buku serta surat surat lain yang palsu atau yang dipalsukan. barang siapa merekatkan pita pengawasan yang dimaksud dalam pada tembakau yang bukan dari perusahaan sendiri dengan tidak mendapat izin dari pengusaha yang empunya tembakau itu dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau hukuman denda sebanyakbanyaknya rp. (sembilan ratus rupiah), jikalau karena perbuatannya itu merugikan kepada yang empunya tembakau itu. presiden republik indo kesia barang siapa menjalankan perusahaan dengan tidak mempunyai izin perusahaan seperti yang dimaksud dihukum dengan hukuman denda sekurang kurangnya rp. (seratus rupiah) dan sebanyak banyaknya rp. (sepuluh ribu rupiah). jikalau terbukti, dalam hal yang tersebut dalam ini, olehnya telah digelapkan cukai maka hukuman denda itu boleh diganti dengan hukuman penjara selama lamanya satu tahun. barang siapa dengan sengaja membukakan rahasia yang tersebut dalam yang dipercayakan kepadanya dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya enam bulan atau hukuman denda sebanyak banyaknya (enam ratus rupiah). barang siapa yang bersalah hingga rahasia itu diketahui orang lain, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya (tiga ratus rupiah). pelanggaran dalam yang lalu dituntut hanya atas pengaduan orang yang rahasianya itu dibukakan. barang siapa tidak melakukan atau tidak melakukan dengan sempurna: aturan dalam aturan dalam dan aturan dihukum dengan hukuman denda sekurang kurangnya (sepuluh rupiah) dan sebanyak banyaknya (tiga ratus rupiah). barang siapa, bertentangan dengan undang undang ini, membawa barang yang dikenakan cukai dari perusahaan dalam peredaran umum dengan tidak memenuhi akan syarat syarat yang ditetapkan menurut dihukum dengan hukuman denda sekurang kurangnya (seratus rupiah) dan sebanyakbanyaknya (dua ribu rupiah) barang siapa yang melanggar aturan yang ditetapkan menurut dan dihukum dengan hukuman denda sekurang kurangnya (dua puluh lima rupiah) sebanyakbanyaknya (lima ratus rupiah). barang siapa melanggar salah satu larangan yang dimaksud dalam dan dihukum dengan hukuman denda sekurang kurangnya (seratus rupiah) sebanyakbanyaknya (dua ribu rupiah). barang siapa melanggar salah satu larangan yang dimaksud dalam dihukum dengan hukuman denda sekurangkurangnya , (dua puluh lima rupiah) dan sebanyakbanyaknya (tiga ratus rupiah). selain dari perbuatan serta kelalaian yang diancam dengan hukuman menurut sampai maka segala perbuatan yang bertentangan baik dengan maksud undang undang ini, atau maupun dengan maksud peraturan yang dibuat menurut undang undang ini, diancam dengan hukuman denda sebanyakbanyaknya (seribu rupiah) dan sedemikianpun |
selang nag na7 ny) snn presiden republik indo kesia undang undang nomor tahun tentang alat pembayaran luar negeri. presiden republik indonesia, menimbang perlu untuk mengadakan peraturan tentang alat pembayaran luar negeri dan pengawasannya, mengingat dan aturan peralihan undang undang dasar negara republik indonesiaalat pembayaran luar negeri. kantor dan fonds alat pembayaran luar negeri dan dewan pengawas. untuk menjalankan segala pekerjaan yang perlu guna mengatur dan mengawasi alat pembayaran luar negeri maka diadakan kantor alat pembayaran luar negeri, disingkat k.a.p. dan suatu fonds alat pembayaran luar negeri, seterusnya disingkat fonds k.a.p. adalah badan hukum. k.a.p. diawasi oleh dewan pengawas terdiri dari menteri keuangan, sebagai ketua dewan dan menteri kemakmuran dan presiden direktur bank negara indonesia sebagai anggota. ketua dan anggota dewan pengawas duduk dalam dewan karena jabatannya. kap. dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu oleh beberapa orang wakilnya. direktur dan wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas, pegawai dan pekerja lain diangkat dan diberhentikan oleh direktur dengan persetujuan dewan pengawas. direktur k.a.p. bertanggung jawab kepada dewan pengawas. dewan pengawas memberikan petunjuk yang dipandang perlu olehnya. direktur k.a.p. mewakili kantor ini dalam dan luar pengadilan. dengan persetujuan dewan pengawas, direktur dapat mendirikan cabang beberapa tempat. fonds diurus oleh bank negara dengan mengadakan administrasi tersendiri. modal, dibutuhkan oleh k.a.p. untuk menjalankan kewajibannya diberikan oleh fonds. besarnya modal fonds dan besarnya modal yang digunakan oleh k.a.p. ditetapkan oleh dewan pengawas. pengurusan dan administrasi modal termaksud dalam dan diawasi oleh badan pemeriksa keuangan. tan na7 ky) na7 jean presiden republik indo kesia penduduk dan kewajibannya memberitahukan. dengan tidak mengurangi peraturan termuat dalam yang dipandang sebagai penduduk dalam undang undang ini ialah orang atau badan termasuk pula badan dan jawatan pemerintah yang bertempat kedudukan atau berkantor dalam daerah republik. orang atau badan yang tidak bertempat kedudukan dalam daerah republik, akan tetapi yang lebih dari hari dalam waktu tahun berada dalam daerah tersebut, dipandang pula sebagai penduduk. dalam waktu satu bulan penduduk yang pada saat undang undang ini berlaku mempunyai dan atau, sebagai obligasi, aanndeel, surat tanda untung, dan sebagainya. alat pembayaran sah luar negeri, dan alat pembayaran sah dalam negeri sebelum pendudukan jepang. surat berharga, sebagai cheese, surat wissen, process, dan sebagainya yang mengenai luar negeri. hak menagih luar negeri, termasuk saldo dalam rekening courant, deposito, dan sebagainya. harta benda lainnya yang ada luar negeri, baik yang berupa harta tetap dan harta bergerak, ampun yang berupa lain. kewajiban memberitahukan bagi golongan bukan penduduk. dalam waktu satu bulan orang atau badan bukan penduduk yang pada saat undang undang ini berlaku berada dalam daerah republik dan. alat pembayaran sah. surat berharga. surat lain yang mengandung hak menagih. orang atau badan tersebut dalam yang berada dalam daerah republik dan menguasai benda benda itu setelah undang undang ini berlaku, harus memberitahukannya dalam waktu satu bulan setelah pendapatnya. hal memperoleh benda benda yang berarti alat pembayaran luar negeri, hal melepaskannya dsb. bagi penduduk.dalam mereka harus pulabawah ini guna kepentingan orang atau badan bukan penduduk. kan presiden republik indo kesia emas dan logam mulia lain yang ditunjuk oleh dewan pengawas. effect. surat berharga. hak menagih. harta benda lainnya, baik yang berupa harta tetap dan harta bergerak, maupun yang berupa lain. hal memperoleh benda benda termaksud, hal melepaskannya dan sebagainya bagi bukan penduduk. orang atau badan bukanmaksud dalam huruf sampai dengan jika benda benda tersebut atau surat yang mengandung hak menagih berada daerah republik. memasukkan benda benda dalam daerah republik. benda benda yang tersebut bawah ini tidak boleh dimasukkan dalam daerah republik indonesia, jika tidak ada izin dari k.a.p. emas dan logam mulia lain yang ditunjuk oleh dewan pengawas. effect. alat pembayaran sah, baik dalam maupun luar negeri, kecuali jumlah seorang. surat berharga. surat lain yang mengandung hak menagih. benda benda lain hanya boleh dimasukkan dalam daerah republik indonesia jika dapat ditunjukkan, bahwa pembayaran benda benda tersebut telah disetujui oleh k.a.p. dan syarat syarat lain yang ditetapkan oleh k.a.p. telah dipenuhi pula. mengeluarkan benda benda dari daerah republik. benda benda tersebut dalam tidak boleh dikeluarkan dari daerah republik indonesia jika tidak ada izin dahulu dari k.a.p. benda benda lain hanya boleh dikeluarkan dari daerah republik indonesia jika dapat ditunjukkan, bahwa pembayaran benda benda tersebut telah diizinkan oleh k.a.p. dan syarat syarat lain yang ditetapkan oleh k.a.p. telah dipenuhi pula. hak istimewa k.a.p. berhubung dengan pengeluaran atau memasukkan benda benda k.a.p. dapat menetapkan harga penjualan, pembelian atau penukaran, kantor ini dapat juga menetapkan cara pembayaran atau cara penukaran. perjanjian antara penduduk dan bukan penduduk. penduduk tidak boleh mengadakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban membayar kepada orang atau badan bukan penduduk, jika tidak didapat izin dahulu dari k.a.p. penduduk dalam mengadakan perjanjian yang baginya menimbulkan hak menagih dari kan ny) presiden republik indo kesia bukan penduduk berkewajiban minta pembayaran dengan alat pembayaran dan dalam waktu yang ditetapkan oleh k.a.p. penduduk tidak boleh melepaskan hak haknya dengan menguntungkan bukan penduduk, jika tidak mendapat izin dahulu dari k.a.p. kewajiban menyerahkan alat pembayaran luar negeri. penduduk berwajib menyerahkan benda tersebut dalam kepada k.a.p. atau kepada kantor lain atau bank yang ditunjuk oleh k.a.p., yang akan membeli benda benda itu guna fonds dengan harga yang ditetapkan oleh k.a.p. dengan persetujuan dewan pengawas. benda benda termaksud hanya boleh diserahkan oleh fonds menurut petunjuk k.alp., dengan harga yang ditetapkan oleh k.a.p. dengan persetujuan dewan pengawas. hak istimewa dewan pengawas. dewan pengawas dapat menetapkan pembebasan dari kewajiban atau larangan termaksud dalam sampai dengan dan peraturan peraturan selanjutnya, untuk menjalankan undang undang ini, ditetapkan oleh dewan pengawas. peraturan hukuman dan pernyataan batalnya perjanjian. barang siapa tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan, termaksud dlam sampai dengan dan dalam dan atau menjalankan perbuatan yang bermaksud merintangi k.a.p. dalam pembelian, menurut dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya tiga tahun atau denda sebanyak banyaknya sepuluh ribu rupiah. harta benda yang bersangkutan dapat disita dan diserahkan kepada k.a.p. dengan tidak diberikan ganti rugi. jika yang tidak memenuhi kewajiban atau yang melanggar larangan termaksud dalam suatu badan, maka yang dituntut dan yang dijatuhi hukuman ialah kepala atau pengurus yang bertanggung jawab. hal hal yang dapat dihukum menurut ini dipandang sebagai kejahatan. perjanjian yang diadakan dengan melanggar dapat dibatalkan. pegawai yang berhak mengusut. selainnya mereka yang pada umumnya berwajib mengusut hal hal yang dapat dihukum, maka yang berhak mengusut hal hal yang dapat dihukum termaksud dalam adalah pegawai k.a.p. pegawai jabatan bea dan cukai. pegawai lain yang ditunjuk oleh dewan pengawas. aturan tambahan. dewan pengawas berhak menunda berlakunya beberapa dari undang undang ini ny) erat presiden republik indo kesia untuk seluruhnya atau sebagian sampai saat yang ditentukan olehnya. dalam beberapa hal dewan pengawas dapat menetapkan penduduk daerah yang tidak dikuasai penuh oleh republik sebagai bukan penduduk. dalam beberap hal dewan pengawas dapat menetapkan, bahwa untuk menjalankan undang undang ini, daerah yang sementara tidak dikuasai penuh oleh republik tidak dipandang sebagai daerah republik. dengan mengingat undang undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. ditetapkan yogyakarta, pada tanggal september presiden republik indonesia, sekar menteri keuangan, a.i. mohammad hatta. menteri kemakmuran, prawiranegara. diumumkan pada tanggal september wakil sekretaris negara, jatmiklembaran negara nomosebagai undang undang. . mulan yes wat presiden republik indonesia peraturan peraturan termaktub dalam undang undang darurat nomor tahun lembaran negara nomor tahun ditetapkan sebagai undang undang yang berbunyi sebagai berikut: anak kalimat "tijdelijk tot juli dalam: dari ordonansi agustus yang dimuat dalam staatsblad nomorn dari ordonansi september yang dimuat dalam staatsblad diubah menjadi "tot januari ii. undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga julraga!cukai (opsenten) sementara atas beberapa barang yang dikenakan cukai. opsenten atas cukai tadi mengenai barang barang sebagai berikut, cukai gula sebesar rp. , kg. ditambah dengan opsenten, cukai bier, barang barang sulingan, minyak tanah dan bensin, berturut turut sebesar rp. satu hl., rp. satu hl. dengan alcohol, rp. satu hl. dan rp. satu hl., ditambah dengan opsentenini waktu berlakunya peraturan peraturan tambahan pokok cukai diperpanjang untuk sementara waktu hingga januari diketahui: menteri kehakiman, jody gondokusumo. tambahan lembaran negara nomor tahun |
hg:dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan kebudayaan sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, organisasi perangkat daerahperlu dilakukan penyesuaian agar mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan urusan bidang kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan urusanterakhirditambah (satu) angka baru yakni angka, dinas pendidikan menengah dan non formal, dinas kesehatan, dinas sosial, dinasinas pekerjaan umum, dinas sumber daya air, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinas pertanian dan kehutanan, dinas kelautan dan perikanan, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas perijinan, dan dinas pariwisata. ketentuan bagian kedelapan, dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kedelapan dinas kebudayaan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas kebudayaansejarah, nilai budaya, bahasa dan sastra, terdiri atas seksi sejarah dan nilai budaya, dan seksi bahasa dan sastra, bidang adat, tradisi, seni dan film, terdiri atas seksi adat dan tradisi, dan seksi kesenian dan perfilman. bidang warisan budaya dan museum, terdiri atas seksi warisan budaya, dan seksi museumkebudayaankebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang kebudayaanlaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan. diantara dan ditambah (satu) bagian baru yakni bagian keenambelas, dan disisipkan (dua) baru yakni dan 33b, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keenambelas dinas pariwisata bidang daya tarik wisata, terdiri atas seksi wisata alam dan minat khusus, dan seksi wisata budaya, bidang sarana dan prasarana obyek wisata, terdiri atas seksi pemeliharaan, dan seksi pengkajian dan pengembangan. bidang promosi dan kemitraan, terdiri atas seksi promosi dan informasi, dan seksi kemitraan dan bimbingan usahaariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran xvpariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pariwisatalaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata. ketentuan lampiran vtambah ketentuan lampiran xvidinas kebudayaan dan pariwisataampaiperangkat daerah yang berbentukmasih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu penyesuaian agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, khususnya bidang kebudayaan dan pariwisata terkait penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. perubahan organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata menjadi dinas kebudayaan dan dinas pariwisata diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan, termasuk juga mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. ii. demi angka cukup jelas angkaaliran sesuai dengan aslinya. a.ri. sekretaris daerah kabtipate lb: asisten kepada hanja hyk dna biro sos, m.h nip:kebudayaan kepala dinasaset bidang bidang bidang sejarah, nilai budaya, adat, tradisi, seni dan warisan budaya dan bahasa dan sastra film museum seksi seksi seksi sejarah dan adat dan warisan nilai budaya tradisi budaya seksi seksi seksi bahasa dan seni dan film museum sastrapariwisatatake aset bidang bidang bidang daya tarik wisata sarana dan prasarana promosi dan obyek wisata kemitraan seksi wisata seksi seksi alam dan pemeliharaan promosi dan minat khusus informasi seksi seksi seksi kemitraan wisata pengkajian dan dan bimbingan budaya pengembangan usaha: bahwa wilayah kabupaten bantul memiliki potensi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana,kelembagaan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bantuludah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan susunan organisasinya agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencanaunit pelaksana teknis daerah adalah unsur pelaksana teknis bpbd untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjangpenanggulangan bencana daerah kabupaten bantul. kepala pelaksana adalah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bantul. bab pembentukan dan susunan organisasi bagian kesatu pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk bpbd. bpbd sebagaimana dimaksud dalambpbdorganisasi paragraf susunan organisasi organisasi bpbd merupakan organisasi perangkat daerah tipe susunan organisasi bpbd sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kepala bpbd, unsur pengarah,adan kepala badan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara ex anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pejabat pemerintah daerah, kepolisian negara republik indonesia dan tentara nasional indonesia sebanyak (lima) orang, dan masyarakat profesional sebanyak (empat) orang. pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pejabat pada organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari para pakar profesional bidang penanggulangan bencana. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi unsur pengarah diatur dalam peraturan bupatisusunan organisasi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kepala pelaksana, sekretariat, terdiri atastanggap darurat, evakuasi dan kebakaran, dan seksi logistik dan perbekalan. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri atas: seksi rehabilitasi, dan seksi rekonstruksi. kelompok jabatan fungsional,pada huruf angka sampai dengpadseorang kepala unit yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana. dalam pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsi unit pelaksana teknisnit pelaksana teknis daerah diatur dengan peraturan bupati bagian ketiga kelompok jabatan fungsional pada bpbd dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja kelompok jabatan fungsional diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat tugas, fungsi dan tata kerja ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi bpbd diatur dalam peraturan bupati. bab iii pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu pengangkatan dan pemberhentian kepala badan dan unsur pengarah kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang undangan. anggota unsur pengarah diangkat dan diberhentikan oleh bupati untuk masa tugas selama (lima) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua pengangkatan, pemberhentian dan eselonisasi unsur pelaksana kepala pelaksana, sekretaris pelaksanbadan. kepala pelaksana bpbd merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama (eselon ii b). sekretaris pelaksana dan kepala bidang pada bpbd merupakan jabatan struktural administratur (eselon iii b). kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis pada bpbd merupakan jabatan struktural pengawas (eselon iv a). bab ketentuan peralihan bpbdlaksanakan penataan organisasi bpbd berdasarkan peraturan daerah ini. bab ketentuan penutup pelaksanaan penataan organisasi bpbd berdasarkan peraturan daerah ini dilaksanakan paling lambat desember pada saat penataan bpbd selesai dilaksanakanmana kabupaten bantul asisten pemerintahan pet, kepala bagian hukum ant sip, hum nip, penjelasan atasebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kegiatan meningkatkan keadaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun pembentukan organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bantul, susunan organisasi bpbd kabupaten bantul tipe yang terdiri atas kepala badan secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah, kepala pelaksana, sekretaris, (tiga) seksi dan kelompok jabatan fungsional. adapun kepala pelaksana bpbd adalah jabatan struktural eselon iii a dan sekretaris pelaksana dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon va. mempertimbangkan kabupaten bantul merupakan salah satu daerah yang rawan dari bencana alam, baik bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, dan lain lain, maka fungsi komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif, apabila tetap dilaksanakan dengan organisasi bpbd tipe karena harus berkoordinasi dengan jajaran forum pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah yang kedudukan organisasinya lebih tinggi karena telah dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah. berdasarkan besarnya beban kerja serta data kejadian bencana kabupaten bantul dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kejadian kebencanaan, diperlukan kelembagaan bpbd yang mampu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi kabupaten bantul, sehingga susunan organisasi bpbd perlu ditingkatkan menjadi tipetetapkan peraturan daerah yang baru sesuai dengan kebutuhan penyelenggarabagan struktur organisasi bpbd kepala badan unsur pengarah unsur pelaksana unsur pemerintah daerah kepala pelaksana unsur tni polri unsur profesional pakar sub bagian sub bagian sub bagian program dan umum dan keuangan pelaporan kepegawaitanggap seksi darurat, evakuasi seksi pencegahan dan kebakaran rehabilitasi seksi seksi logistik seksi kesiapsiagaan dan perbekalan rekonstruksi kelompok jabatan unit pelaksana fungsional teknis daerah bupati bantul, ttd. suhartono |
"uga lembaran daerah kabupaten bantul bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bantul. pemenuhan hak, penyandang disabilitas. bupati bantul daerah istimewa yogyakartabelum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat,disabilitasdan aspek legal penyandang disabilitasrehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkanidikan, ketenagakerjaan kesehatan, sosial, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum, aksesibilitas, dan penanggulangan bencana. penyandang disabilitas terdiri darpenyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada dapat juga berwujud gabungan dari (dua) atau lebih jenis kelainan. bagian kedua pendidikan paragraf umum penyandang disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama danserta didik penyandang disabilitas terdiri atas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam setiap penyelenggara dan satuanama dan setara bagi peserta didik penyandang disabilitas. skpdmerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusifama dan setar. skskpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang ketenagakerjaan berkewajibanperusahaan daerah, dan perusahaan swasta disyarat dan ketentuan yang berlaku. pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit (satuaragraf upah dan kontrak kerja skpdpemerintah daerah, perusahaan daerahiatur dengan peraturan bupati. pelanggaran terhadap ketentuan dan dikenakan sanksi administratif berupaskpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perizinan atas rekomendasi skpd yang membidangi ketenagakerjaanpokok dan fungsi bidang pemberdayaan usaha mandirikpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan usaha mandirberkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi. pemerintah daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatandan kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah. puskesmas berkewajiban memfasilitasi layanan keperawatan kesehatan masyarakat bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitasskpdskpdtata cara pengembangan seni,budaya dan olah raga bagi penyandang disabilitassebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketujuh politik penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama danbagaimana dimaksud dalam pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud dalambab iiibantuan: materiskpdperaturan perundangan. bab peran serta masyarakat masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak hak penyandang disabilitas. peran serta masyarakat dalam pemenuhan hakmenuhan hakd.terdiri dari unsur penyandang disabilitas,unsur masyarakatdan skpd terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 61dapatsetelah1menuhan hak, penyandang disabilitas. penjelas(delapan huruf yang dimaksud dengan layanan keperawatan kesehatan masyarakat adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dilakukan oleh perawat kesehatan masyarakat puskesmas yang bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, mengutamakan pelayanan promosi dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitasi secara menyuruh dan terpadu untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatan masyarakat serta terintegrasi dengan program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat puskesmasyang dilaksanakan dalam atau diluar gedung. pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, dan pemerintah daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas,aslinya a.n. sekretaris paten bantul u.bh, asisten pem rit dhan sg! kepala bahaya guna wah hdi sant so.s. sos, m.h nip. san, |
ul, menimbang: aa.bantul sebagai upaya dari semua komponen lingkungan pemerintah kabupaten bantul untuk mencapai tujuan pemerintah kabupaten bantultahun sebagai penjabaran visi, misi dan program bupatirencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bantulbantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kabupaten bantul. rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat kabupaten bantuldaerah adalah kabupaten bantul. pemerintah daerah kabupaten bantul yang selanjutnya disebumaksud penyusunan rpm tahun adalahskpd selama (lima) tahun, sebagai landasan bagi dprdpartisipasinya dalam membangun daerah. tujuan penyusunan rpm tahun adalah mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan daerahb.selama (lima) tahun depan. bab fungsi rpm tahun rpm tahun merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerahistimewa yogyakarta serta memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul tahun rpmtahun sebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis skpd, dan penyusunan rkd. skpd melaksanakan program rpm tahun yang dituangkan dalam rencana strategis skpd. skpd dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bappeda dalam menyusun rencana strategis skpd tahun bab iii sistematika rpm tahun sistematika rpm daerah tahun disusunkabupaten bantul bab kebijakan umum dan program pembangunan kabupaten bantul bab iii indikasi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan kabupaten bantul babi indikator kinerja pembangunan kabupaten bantul bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan bab penutup il. lampiran matriks rpm tahun sistematika rpm tahun sebagaimana dimaksud pada dijabarkan dalam dokumtahun bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rpm tahun dalam rencana strategisumum rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bantul tahun merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul tahun dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan program bupati bantul terpilih masa bhakti tahun serta berpedoman dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah istimewa yogyakarta dan rencana pembangunan jangka menengah daerah daerah istimewa yogyakarta. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bantulbantul terpilih masa bhakti tahun maka rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bantul tahun harus segerahuruf gambaran umum dan kondisi daerah memuat gambaran umum kondisi berbagai sumber daya pembangunan daerahhurufhurufhuruf visi, misi, tujuan dan sasaran memuat arahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, menjelaskansecara kualitatif. huruf strategi dan arah kebijakan pembangunan kabupaten bantul memuat isu isu strategis, strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun huruf kebijakan umum dan program pembangunan kabupaten bantul memuat kebijakan umum pembangunan daerah dan program utama pembangunan daerah. huruf indikasi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan kabupaten bantul memuat rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, yang meliputi skpd, lintas skpdhuruf indikator kinerja pembangunan kabupaten bantul memuat indikator kinerja pembangunan daerah menurut sasaran pembangunan daerah tahun huruf pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan huruf penutup memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen rpm tahun hurufsekretaris daerah kabupaten asisten pemeran kesia bagian. das gunawan sos, m.h nir19691231 rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpm) kabupaten bantul tahun rpm kabupaten bantul puji dan syukur kami lanjutkan kehadiran allah swt karena atas berkat dan rahmat nya penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten bantul dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun yang akan datang. sebagaimana diamanatkan dalamdokumen rpm memberikan gambaran secara komprehensif tentang kondisi faktual kabupaten dalam masa lima tahun yang lalu sebagai landasan untuk mengindentifikasi masalah dan merumuskan penyelesaiannya sesuai dengan dalam formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan daerah. dokumen rpm wajib menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis skpd dan juga diharapkan menjadi rujukan bagi para pelaku usaha dan masyarakat untuk bersama sama membangun kabupaten bantul selama lima tahun denan. akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat dan para pihak terkait dalam penyusunan dokumen rpm kabupaten bantul tahun ega suhartono kata pengantar rpm kabupaten bantul bab pendahuluan latar belakanghal ini sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. daerah harus menyusun dan menetapksesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undang, rpm kabupaten bantul tahun disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut,arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka rpm kabupaten bantul panjang daerah kabupaten bantul sebagaimana dituangkan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan atas perda nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul tahun samping itu rpm tersebut jugtahun selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dasar hukum penyusunan dokumen rpm kabupaten bantul tahunnomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, rpm kabupaten bantupm kabupaten bantulriparia) kabupaten bantul tahun hubungan antar dokumen hubungan rpm kabupaten bantul dengan dokumen perencanaan lainnya dokumen rpm kabupaten bantul disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti rpm nasional, rpm provinsi, ipjp kabupaten bantul, rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten bantul. hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen rpm dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpaduketerkaitan antara rpm kabupaten bantul dengan dokumen lainnya selengkapnya disajikan dalam gambar gambar hubungan rpm kabupaten bantul dengan dokumen perencanaan lainnya ipjp rpm pedoman mendes uu. uu. bab pendahuluan rpm kabupaten bantul hubungan rpm kabupaten bantul dengan rkd, renstra skpd dan senja skpd rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten bantuldokumen rpm kabupaten bantul berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap iii ipjp kabupaten bantul rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra skpd). renstra skpd merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan skpdskpd termuat dalam rencana kerja senja) skpd.selanjutnya, rkd menjadi acuan bagi setiap skpd dalam menyusun rencana kerja senja skpd) tahunannyaketerkaitan antara dokumen rpm dengan dokumen rkd dan renstra skpd dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini rpm kabupaten bantul gambar keterkaitan antara dokumen rpm dengan dokumen rkd dan renstra rpm dijabarkan rkp daerah daerah pedoman diacu renstra pedoman senja skpd skpd skpd sistematika penulisan penyajian rancangan akhir rpm kabupaten bantul terdiri atas (sepuluh) bab, yaituumumrpm kabupaten bantul bab visi, misi, tujuanksud dan tujuan maksud dari penyusunan dokumen rpm kabupaten bantul adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah kabupaten bantul lima tahun kedepan berdasarkan capaian pembangunan terkini dan isu strategis pembangunan serta kemampuan keuangan daerah lima tahun kedepan. tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen rpm kabupaten bantul yaitu: menelaah kinerja pembangunan kabupaten bantul tahun sampai dengbab pendahuluan rpm kabupaten bantul merumuskan isu isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal kabupaten bantul. merumuskan rancangan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode bab pendahuluan rpm kabupaten bantul bab gambaran umum kondisi daerah pembahasan mengenai gambaran umum kondisi daerah akan memaparkan: aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, dan capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. aspek geografis dan demografisaspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah,bantul lima tahun depan. karakteristik lokasi dan wilayah letak dan batas wilayah administrasi kabupaten bantul merupakan salah satu kabupaten dari kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta dengan batas administratif sebagai berikut: sebelah utara kota yogyakarta dan kabupaten sleman sebelah selatan samudera hindia sebelah barat kabupaten kulon progo dan kabupaten sleman sebelah timur kabupaten gunung kidul bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar peta batas wilayah kabupaten bantul pan, kabupaten sleman ep kota sen yogyakarta terima ana tar iman pen yan aka banguntapan man ini sam rea bunuh mean named trwidadi senior rey tan mba timbulharjo pleret saluran datu sah panai nhonbid aman seng lgs ren oia pap pens busana untuk casbasamal akn nan br: shun turner seng salat pandak mbermuyo nol sitrep et. hana bambang liplroja san, alan, tin ana mada tt sdomuna aman bae aan aliran, riding selosernioro perasaan banda lemari perasaan) kretek cosmos.) ane maa ipa kabupaten gunungkidul aan sumber bappeda kabupaten bantul, luas wilayah kabupaten bantul adalah dari luas diy) dan terbagi atas terbagi atas kecamatan. kecamatan dling merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah kecamatan sandakan yaitu persentase luas wilayah menurut kecamatan kabupaten bantul disajikan pada gambar berikut: bab gambaran umum kondisi daerah imo rpm kabupaten bantul gambar luas wilayah menurut kecamatan kabupaten bantul sandakan sarden sedayu kretek pajangan kota undang kasihan hate bambanglipuro seon ndak banguntapan bantul .254h jetis pleret sumber bantul dalam angka, bps, selain itu, wilayah kabupaten bantul juga terbagi atas desa dan pedukuhan dengan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terletak kecamatan imogiri, yaitu desa dan pedukuhan. sedangkan kecamatan dengan dengan jumlah desa dan pedukuhan paling sedikit adalah kecamatan sandakan, yaitu desa dan pedukuhan. berdasarkan statusnya, desa kabupaten bantul dibagi menjadi desa pedesaan (rural area) sebanyak desa dan desa perkotaan (urban area) sebanyak desa. secara rinci status desa kabupaten bantul dapat dilihat pada tabel berikut: bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel status desa kabupaten bantul tahun (km?) (km?) sarden sri gading( dusun) gadingsari dusun) gadingharjo dusun) murtigading (18dusun) kretek tirtohargo dusun) donotirto (13dusun) parangtritis dusun inn tirtosari( dusun) tirtomulyo dusun) panjang rejo( dusun) dusun) mulyadi (14dusun) pandak caturharjo (14dusun) wijirejo (10dusun) raharjo (10dusun gilangharjo (15dusun) sendangsari dusun) bantul sabdodadi dusun) palbapang dusun) . ringinharjo (6dusun) . bantul dusun) . trirenggo dusun) landen dusun) sumber agung dusun) imogiri selopamioro( kebonagung raharjo dusun) karangtalun(5dusun) karangtengah imogiri (4dusun) . dusun wukirsari dusun) . girirejo dusun dling bangunan dusun) dling dusun) untuk dusun tempuh dusun) jatimulyo dusun) terong dusun) banguntapan tahanan dusun baturetno (8dusun) . jagalah dusun banguntapan singosari dusun) dusun) wirokerten dusun) jaminan dusun . ponorogo dusun bab gambaran umum kondisi daerah ima rpm kabupaten bantul kecamatan desa perdesaan malas desa perkotaan malas (km2) (km2) pleret tawuran dusun) wonokromo onna d susun)| donna wonorejo dusun pleret segoroyoso dusun) tikungan sidomulyo (21dusun) srimulat dusun) . srimartani dusun) seon pendowoharjo( bangunharjo( dusun susun) timbulharjo panggungharjo dusun) dusun) kasihan tamantirto tirtonirmolo dusun . dusun) ngestiharjo dusun) inn bangunjiwo dusun) sedayu argodi (14dusun) argosari dusun) . argomulyo dusun) margorejo dusun) km? km? jumlah desa desa ha) ha) sumber bagian tata pemerintahan kabupaten bantul, letak dan kondisi geografis wilayah kabupaten bantul secara geografis terletak antara bujur timur dan lintang selatan. apabila dilihat dari bentang alamnya,wilayah kabupaten bantul juga dilalui oleh tiga sungai utama dan tiga sungai lainnya. keenam sungai yang melalui wilayah kabupaten bantul tersebut disajikan pada tabel berikut: bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel sungai yang melalui wilayah kabupaten bantul sumber bpn kabupaten bantul, wilayah kabupaten bantul merupakan salah satu bagian wilayah. selain itu, wilayah kabupaten bantul juga terletak pada lintasan patahan sesar opak yang masih aktif. oleh karena itu, wilayah kabupaten bantul merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami. kondisi topografi kabupaten bantul secara topografis: daerah bagian selatan ditempati oleh fisik dan gumuk gumuk pasir (fl:bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulwilayah kabupaten bantul sebagian besar memiliki kemiringan jy6 (seluas atau ,99y46 dari luas wilayah kabupaten bantul) yang tersebar wilayah selatan, tengah, dan utara. wilayah timur dan barat umumnya memiliki kemiringan hingga dengan luas sebesar sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas mempunyai kemiringan lereng atas wilayah yang memiliki lahan miring diatas paling luas adalah kecamatan dling dan banguntapan, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar dengan kemiringan kurang dari terletak kecamatan kasihan dan pleret. tabel tingkat kemiringan tanah kabupaten bantul tahun luas kemiringan tanah lereng (ha) kecamatan 40y9| bambanglipuro pandak pajangan e6c1 bantul |as jetis sumber: bpn kabupaten bantul, ketinggian tempat kabupaten bantul sebagian besar kurang dari meter dari permukaan laut, yaitu seluas ha, dan sisanya ha) memiliki ketinggian meter dari permukaan laut yang sebagian besar terletak bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul kecamatan dling, imogiri, dan tikungan. wilayah kabupaten bantul yang didominasi dengan ketinggian adalah kecamatan dling, sedangkan kecamatan imogiri dan tikungan memiliki ketinggian kurang dari dan dengan luas yang hampir sama. tabel luas daerah menurut ketinggian dari permukaan laut kabupaten bantul tahun ketinggian (m) kecamatan etis total sumber: bpn kabupaten bantul, kondisi geologi formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak permukaan bumi atau dibawah bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul permukaan. geologi menunjukkan kelompok kelompok bantuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi dengan formasi terluas adalah endapan gunung merapi muda dengan jenis batuan pasir vulkanik klastik, lanau dan gravel. jenis dan luas formasi geologi kabupaten bantul secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut: tabel jenis dan luas formasi geologi kabupaten bantul no| formasi geologi jenis batuan luas(ha) endapan gunung merapi muda pasir vulkanik klastik, lanau, gravel semilir nglanggran breksi, batupasir, tuff batu gamping berlapis, napal, tut konglomerat, batupasir endapan aluvium pasirtersortasi jumlah sls sumber: dinas sda wilayah kabupaten bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah rencana, alluvial, grumusol, latosol, mediteran, regosol, dan litosoubab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar jenis tanah dan luas penyebarannya kabupaten bantul tahun rencana aluvial sumber: bpn kabupaten bantul, kondisimasing das adalah untuk mengairi areal pertanian. samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. kenya rpm kabupaten bantul tabel daerah aliran sungai kabupaten bantul tahun haa sub luas sub luas but bocoran das sub das luas ha) das( ha) yang sawah diairi ha) ha) progo |. |. opak tambakbayan winong kecil |. oyo loo li. gumuk pasir pantai . jumlah sumber: dinas sda, kondisi klimatologi kabupaten bantul terdapat titik stasiun pemantau curah hujan, yaitu stasiun pemantau ringinharjo, nyemengan, gondok, kotagede, undang, barongan, letak, gedangan, tikungan, sedayu, ngestiharjo, dan dling. data rata rata curah hujan dari kabupaten bantul disajikan pada tabel data yang ditampilkan pada tabel tersebut merupakan curah hujan dan hari hujan terendah dan tertinggi yang terpantau titik stasiun pemantau yang ada kabupaten bantul. dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun terakhir curah hujan dan hari hujan tertinggi kabupaten bantul cenderung terjadi pada bulan desember hingga april, sementara curah hujan dan hari hujan terendah terjadi pada bab gambaran umum kondisi daerah oman rpm kabupaten bantul bulan juni hingga september. penyimpangan terjadi pada tahun dimana terjadi hujan sepanjang tahun dan tidak terjadi musim kemarau. hal ini disebabkan karena pada tahun terjadi anomali cuaca akibat memaksanya suhu muka laut perairan indonesia. suhu permukaan laut atas normal ini ditunjang pula oleh munculnya fenomena nina samudra pasifik yang diikuti terjadinya dipole mode samudra hindia. kedua fenomena ini mengakibatkan suplai massa udara dari dua samudra itu wilayah indonesia. bab gambaran umum kondisi daerah imi2 rpm kabupaten bantul tabel rata rata curah hujan dari titik stasiun pemantauan kabupaten bantul tahun februari 3e5s| 1e| juni a8| yui mn| agustus 2d2| september oktober desember 7e| jumlah katadata| sumber dinas sumber daya air, keterangan: bulan basah: curah hujan lebih dari bulan lembab: curah hujan antara bulan kering: curah hujan kurang dari penggunaan lahan berdasarkan perda kabupaten bantul nomor tahun tentang rtrw kabupaten bantul tahun rencana pola ruang kabupaten bantul terdiri atas: kawasan lindung kabupaten rencana pengembangan kawasan lindung kabupaten meliputi kawasan hutan lindung penyebaran kawasan hutan lindung meliputi desa dling, desa bangunan, desa untuk, desa jatimulyo, desa tempuh, desa terong kecamatan dling, desa wonorejo kecamatan pleret, desa wukirsari kecamatan imogiri, dan desa srimulat kecamatan tikung. kawasan perlindungan setempat bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya kawasan rawan bencana kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempakawasan budidaya kabupaten rencana pengembangan kawasan budidaya kabupaten terdiri atas: kawasan peruntukan hutan rakyat kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih hektar atau dari luas wilayah kabupaten bantul. kawasan peruntukan pertanian kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih hektar atau c. kawasan pertanian lahan kering kabupaten direncanakan seluas kurang lebih hektar atau dari luas wilayah kabupaten bantul. kawasan peternakan kabupaten direncanakan sebagai berikut: peternakan itik kecamatan kretek, kecamatan bantul, dan kecamatan sarden:, peternakan sapi perah kecamatan sandakan, kecamatan banguntapan, kecamatan jetis, dan kecamatan sedayu, peternakan sapi potong tersebar hampir seluruh kecamatan: peternakan babi kecamatan sandakan dan kecamatan kasihan, peternakan kambing tersebar hampir seluruh kecamatan: peternakan kerbau kecamatan sarden dan kecamatan banguntapan: peternakan kelinci kecamatan sarden kawasan peruntukan perikanan kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan industri kawasan peruntukan pariwisata bab gambaran umum kondisi daerah asia rpm kabupaten bantul kawasan peruntukan permukiman kawasan peruntukan lainnya luas lahan kabupaten bantul yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur. penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada kabupaten bantul gambar dalam tabel ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar dan sawah sebesar sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur terbesar ada kecamatan pajangan yaitu seluas ha. adapun persawahan terluas terdapat kecamatan seon dengan luas ha. sementara itu, pemanfaatan tambak hanya berada wilayah kecamatan sandakan seluas ha. bab gambaran umum kondisi daerah tis kenya rpm kabupaten bantul tabel penggunaan lahan tahun ha) luas penggunaan tanah dalam hektar sandakan | | sarden s9e0000| | | kretek ti0o0a86e undang | |o bblipuro | pandak | | | |o bantul | | |o jetis | | |imogiri dling | | pleret tikungan | balapan | a88a147 seon | kasihan | | pajangan sedayu | | |o |o0000 jumlah persentase sumber: kantor bpn, bab gambaran umum kondisi daerah tic rpm kabupaten bantul data atas berdasarkan data legal formal yang ada bpn. pada kenyataannya ada pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan data formal yang ada bpn, misalnya lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk rumah pribadi, tegalan yang dimanfaatkan sebagai tambak perorangan, dan sebagainya. pemerintah kabupaten bantul telah mengupayakan langkah langkah khusus untuk menahan laju alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan zonasi pemanfaatannya. gambar penggunaan lahan peta penggunaan lahan kabupaten bantul tahun kota skala yogyakarta legenda luas wilayah (km2) ieee permukiman ieee mmi gunung kidul saran bmn desa maa kebun campur pmn kulon progo kebun rakyat. mie utan menit mana mei men waduk tambak mei labuan kabupaten bantul tahun sistem proyeksi utm zona datum wgs magelang nana bade melalu dara badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) sangan song kabupaten bantul sumber: bappeda kabupaten bantul, (data diolah)bab gambaran umum kondisi daerah ati rpm kabupaten bantul sesuai perda kabupaten bantul nomor tahun tentang rtrw kabupaten bantul tahun potensi pengembangan kawasan kabupaten bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. kawasan strategis ekonomi kabupaten meliputi: kawasan strategis kawasan perkotaan yogyakarta kpy): kawasan strategis bantul kota mandiri bkm):industri sedayu, dan kawasan strategis industri tikungan. sedangkan kawasan strategis sosio kultural kabupaten meliputi kawasan strategis desa wisata dan kerajinan gagasan banding tembi gmt) dan asongan lapangan gandeng lemahdadi kajigelem). dan kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi: kawasan strategis agrowisata kecamatan dling dan agropolitan kecamatan sarden, kecamatan kretek, kecamatan undang, kecamatan imogiri, dan kecamatan dling, dan kawasan strategis gumuk pasir parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.gempa tanggal mei terjadi hampir seluruhkawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam perda kabupaten bantul nomor tahun tentang rtrw kabupaten bantul tahun meliputi kawasan rawan gempa rpm kabupaten bantul. tabel kawasan rawan bencana kabupaten bantul menurut perda kabupaten bantul nomor tahun tentang rtrw kabupaten bantul tahun jenis bencana lokasi yang berpotensi kawasan rawan gempa bumi seluruh kecamatan imogiri, dling, pleret, tikungan, undang. kretek, sandakan, sarden, pandak, jetis, undang, kawasan rawan banjir pleret kretek, sandakan, sarden, sebagian pandak, sebagian kawasan rawan gelombang undang, sebagian imogiri, sebagian jetis, sebagian pasang bambanglipuro. dling, sebagian tikungan, sebagian pajangan, sebagian kawasan rawan kekeringan pleret, sebagian imogiri, sebagian undang, sebagian sedayu, sebagian kasihan, dan sebagian kretek. sumber bappeda, demografi berdasarkan data sensus penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan dan laki laki kabupaten bantul hampir seimbang, kecuali pada tahun jumlah penduduk laki laki hampir dua kali lipat penduduk perempuan. sementara itu, bab gambaran umum kondisi daerah ato rpm kabupaten bantul berdasarkan laju pertumbuhan tahun estimasi jumlah penduduk kabupaten bantul pada tahun ini mencapai jiwa yang tersebar kecamatan tabel dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa. tabel penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan tahun no| kecamatan laki laki perempuan jumlah bambanglipuro pandak |jets imogiri jumlah sumber dispendukcapil,. dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk suatu daerah. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel kepadatan penduduk geografis kabupaten bantul tahun lah seaman gan seat rotan pandak |tenis |imogiri jumlah sumber dispendukcapil, secara umum, penyebaran penduduk kabupaten bantul tidak merata, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak wilayah kabupaten bantul yang berbatasan dengan kota yogyakarta meliputi kecamatan banguntapan jiwa km3, seon jiwa km3), dan kasihan jiwa km?), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak kecamatan dling jiwa km?).berdasarkan mata pencaharian penduduk kabupaten bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada tabel berikut bab gambaran umum kondisi daerah aman rpm kabupaten bantul tabel kepadatan penduduk agraris kabupaten bantul tahun luas areal malah uas kepadatan kecamatan pertanian penduduk (ha) (ha) jiwa) le2a24 3iao1| bambanglipuro pandak sisi7| dus assessor| imogiri panas 2ss149| sisi7| saa231 9es37| jumlah rata rata sumber: bpn dan dispendukcapil,berdasarkan data kepadatan penduduk agraris diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. dari tabel terlihat bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, oleh karena ituusunannya. penyusutan lahan banyak terjadi daerah aglomerasi perkotaan seperti seon, banguntapan, dan kasihan. hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota yogyakarta. bab gambaran umum kondisi daerah (m2 rpm kabupaten bantul gambar kepadatan penduduk agraris peta kepadatan penduduk agraris naa kota organ iyogyakar sae tema nan at ami ibi jonan ita sumber dinas penduduk dan pencatatan sipil badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bantul sumber: bappeda kabupaten bantul, (data diolah) guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur.bab gambaran umum kondisi daerah 1m23 rpm kabupaten bantul tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun kesamaan dinas asas |anas asas span asas case toman seo oma os|range 3ees| 3soo| 3se9| as7o| 3s0o1| asse| see| 2es2| a07a| 3ase| t460| losses 3s20| loss| 3ses| as30| aise| 4ase| asep ra9e| s7573 |mosi 2sa| aen2| a1s2| soo| sass| sate| ama| karo| asia 3see| 17a| a08 c2290 | .human codes| cover |soo| css case1| osz1e |ease| c2s29 sss47 sumber disdukcapil, bab gambaran umum kondisi daerah (m24 rpm kabupaten bantul berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bantul, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur terlihat bahwa mayoritas penduduk berusia diantara tahun persen). jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi umur penduduk. jumlah penduduk terbesar kabupaten bantul adalah kelompok umur produktif tahun) sebesar dan penduduk pada kelompok usia muda tahun) sebesar sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (di atas tahun) sebesar jumlah penduduk muda tahun) dan jumlah penduduk tua tahun atas) disebut jumlah penduduk non produktif. dengan demikian dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk bantul tahun yaitu sebesar gambar penduduk berdasarkan kelompok umur kabupaten bantul tahun yogyakarta renda wilayah sunan bean jelatang engan petai rent tahun mean taruh mei mea tanu binaan taun mama sos marun 7run (ni badan perencanaan pembangunan daerah sumber: bappeda, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial,dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. pdrb merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. pdrb dihitung dengan metode yang sama sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. pdrb dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu pdrb atas dasar harga berlaku dan pdrb atas dasar harga konstan. gambar perkembangan nilai pdrb kabupaten bantul tahun lau 2s" ionic| atasan ta257a00 see5an0| sumber: bps, ket angka sementara angka sangat sementara rdb atas dasar harga berlaku kabupaten bantul pada tahun sebesar trilyun meningkat sebesar persen dari tahun sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan nilai pdrb pada tahun bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul kabupaten bantul mencapai trilyun meningkat sebesar dari tahun capaian kondisi tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun yang sebesar y6, namun masih memberikan kontribusi terhadap stabilitas pencapaian pertumbuhan ekonomi rata rata atas 5y6 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun tahun pertumbuhan pdrb kabupaten bantul selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun kabupaten bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor konstruksi, jasa perusahaan,komunikasi, real estate, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran dan jasa jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian kabupaten bantul pada tahun belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh sektor sektor utama yaitu sektor pertanian: industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum: serta sektor konstruksi. adapun besaran kontribusi dalam penyusun perekonomian yaitu sektor pertanian sebesar industri pengolahan sebesar o, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar serta sektor konstruksi sebesar kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif. dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian kabupaten bantul, menunjukkan trend perlambatan dan pertumbuhannya berada bawah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan kontruksi. hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian kabupaten bantul. bab gambaran umum kondisi daerah (gd) rpm kabupaten bantulsektor pertanian, kehutanan, opaca9 pertambangan drasi transportasi dan pergudangan penyediaan akomodasi penyediaan atomic dan makan minum inf. informasi co9| jasa kesehatan dan kegiatan sosial pdrb sumber bps angka sementara angka sangat sementara bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel nilai dan kontribusi sektor dalam pdrb tahun atas dasar harga berlaku kabupaten bantul sektor (juta rp) (juta rp) juta rp) (juta rp) utaraa.ps angka sementara angka sangat sementara salah satu informasi yang dapat diperoleh dari perhitungan pdrb adalah pertumbuhan ekonomi. secara umum, perekonomian kabupaten bantul pada tahun menunjukkan tren yang stabil sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. pertumbuhan ekonomi kabupaten bantul dapat diketahui dari nilai pdrb atas dasar harga konstan tahun yaitu mampu tumbuh dari tahun sebelumnya. capaian ini berada atas angka nasional dan diy. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar laju pertumbuhan ekonomi kabupaten bantul tahun jabat a.9a a.s nasional diy bantul sumber: bps, #angka sangat sementara kondisi ekonomi kabupaten bantul pada tahun dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan pertambangan dan penggalian. kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha dan konstruksi. ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan, jasa keuangan, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib: jasa pendidikan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. peran sektor primer sudah mengalami pergeseran arah sektor sekunder dan sektor tersier. sektor primer mempunyai peranan sebesar lebih kecil dibandingkan dengan share sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar dan sektor tersier bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul sebesar peran sektor primer dan sekunder mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran arah sektor tersier. gambar pergeseran antar sector ekonomi sumber: bappeda, (data diolah) pembangunan perekonomian kabupaten bantul menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian kabupaten bantul. sedangkan sektor primer menunjukkan pertumbuhan yang kontraktil yang didominasi oleh penurunan kontribusi dari sektor pertanian. pdrb perbab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar pdrb per kapita . ala ora l no kena ang "|. angka sementara angka sangat sementara pdrb perkapita atas dasar harga berlaku tahun mencapai juta, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pdrb perkapita tahun dan yaitu sebesar juta dan juta. pdrb perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar pertumbuhan pdrb perkapita kabupaten bantul tahun sumber bps, laju inflasi inflasikabupaten bantul mengalami penurunan signifikan dari pada tahun menjadi pada tahun secara umum laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan, diikuti kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. sedangkan laju inflasi terendah terjadi pada kelompok sandang. meskipun kondisi perekonomian menunjukkan terjadinya beberapa peristiwa yang dapat mempengaruhi stabilitas inflasi daerah yaitu kondisi alam dan musim yang kurang mendukung peningkatan produksi komoditas pangan, kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) pertengahan tahun peningkatan tarif dasar listrik, dan kenaikan harga lpg, sehingga memberikan dampak terhadap kenaikan harga khususnya pada komoditas kebutuhan pokok, yaitu bahan makanan dan bahan pangan sebagai penyumbang inflasi terbesar, namun hal tersebut masih relatif wajar. melalui upaya upaya pengendalian dalam bentuk koordinasi lintas sektoral secara intensif, pemantauan dan operasi pasar, optimalisasi penyediaan dan kelancaran distribusi komoditas pokok masyarakat serta penguatan kelembagaan dan informasi, pemerintah kabupaten bantul telah berhasil menjaga kestabilan inflasi daerah. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar perkembangan laju inflasi kabupaten bantul, kota yogyakarta, dan nasional tahunkabupaten bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. koefisien gini kabupaten bantul pada tahun mencapai sebesar mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun sebesar atau poin. capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian kabupaten bantul yang relatif stabil dibandingkan pada tahun meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar koefisien gini kabupaten bantul tahun sumber: bps kabupaten bantul, angka sementara angka sangat sementara fokus kesejahteraan sosial indeks pembangunan manusia ipm) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. ipm dapat digunakan sebagai ukuran posisi pembangunan manusia dan penentuan kebijakan. indeks ini memberikan gambaran informasi melalui perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.'s choices)dalam mengakses hasil pembangunan. titik berat pembangunan daerah adalah upaya untuk memberdayakan penduduk sehingguntuk menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan salah satu indikator yaitu indikator pembangunan manusia dengan melihat perkembangan ipm. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulpembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatandimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup: dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah: dan dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan. semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka indeks pembangunan manusia ipm). dengan adanya perubahan metode penghitungan ipm tahun maka untuk tahun juga dilakukan penghitungan menggunakan metode yang baru. berdasarkan hasil penghitungan, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai ipm kabupaten bantul menunjukkan perkembangan yang positif. nilai ipm terus mengalami peningkatan mulai dari pada tahun hingga mencapai pada tahun kenaikan ipm kabupaten bantul selama lima tahun terakhir sebesar poin sedangkan dalam satu tahun terakhir meningkat sebesar poin. gambar perkembangan ipm kabupaten bantul tahun ipm ipm sumber: bps kabupaten bantul, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul berdasarkan kategori pengelompokkan nilai ipm, ipm kabupaten bantul pada tahun berada pada kategori tinggi ipm meskipun capaiannya terus meningkat, tetapi nilai ipm kabupaten bantul selama lima tahun terakhir belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi sangat tinggi ipm harapannya, pembangunan yang dilaksanakan kabupaten bantul pada tahun tahun mendatang mampu memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk kabupaten bantul. belum mempunya ipm kabupaten bantul menembus kategori sangat tinggi bisa disebabkan peningkatan komponen komponennya yang belum optimal. lambatnya peningkatan komponen ipm akan terakumulasi pada peningkatan nilai ipm. pendidikan angka harapan lama sekolah angka harapan lama sekolahupaten bantul pada tahun sebesar tahun. artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk tahun atas masa mendatang adalah tahun. gambar perkembangan angka harapan lama sekolah kabupaten bantul tahun a14 '''" ' m'rmw sumber: bps, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulbantul dalam kurun waktu tahun terakhir terus mengalami peningkatan. hal ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia tahun atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat. angka rata rata lama sekolah kabupaten bantul mengalami peningkatan, dari tahun pada tahun menjadi pada tahun angka ini menunjukkan bahwa rata rata penduduk kabupaten bantul bersekolah hanya setingkat slip. oleh karena itu, guna meningkatkan pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk kabupaten bantul, pemerintah kabupaten bantul perlu segera melakukan upaya untuk segera merealisasikan program wajib belajar tahun. gambar angka rata rata lama sekolah kabupaten bantul tahun cor , , b tahun sumber: bps,apm adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulgambar perkembangan angka partisipasi murni apm) tahun kabupaten bantul (oo $ apm sd sdb mi a apmsmp m sia j apm sma smk ma sumber: dinas pendidikan dasar dinas pendidikan menengah dan nf, realisasi apm sd mi pada tahun adalah lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun sebesar ye. adapun nilai apm smp m turun tahun dibandingkan dengan tahun pada tahun nilai apm smp m adalah yo, sedangkan pada tahun menjadi untuk sma ma smk pada tahun mencapai mengalami penurunan pada tahun menjadi yc. capaian apm seperti atas bukan berarti bahwa anak usia tahun dan anak usia tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang bersekolah luar kabupaten bantul atau sudah masuk jenjang yang lebih tinggibab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulpada tahun hingga nilai apk pada tingkat sd mi dan nilai apk sma smk ma menunjukkan peningkatan, sedangkan nilai apk smp m mengalami penurunan pada tahun pada angka nilai apk pada setiap jenjang pendidikan kabupaten bantul pada tahun disajikan pada gambar berikut gambar perkembangan angka partisipasi kasar apk) tahun kabupaten bantul 2g apk @ aksi pan apk smp m apk sma smk ma sumber diknas dan dikmenof, kesehatan usia harapan hidupuntuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi kelompok usia lanjut. secara kelembagaan pemerintah kabupaten bantul telah membentuk koma lansia yang menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan kesehatan bagi kelompok usia lanjut. lembaga ini merupakan lembaga yang aktif dalam melakukan upaya upaya promosi, preventif dan juga kuratif bidang kesehatan bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul lansia. dengan dukungan dari berbagai stakeholder maka umur harapan hidup kabupaten bantul cenderung mengalami peningkatan dari tahun seperti pada grafik berikut. gambar usia harapan hidup uhh) kabupaten bantul tahun uhh sasa gan uhh sumber: bps kabupaten bantul, angka kematian bayi akb) kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per kelahiran hidup pada tahun yang sama. capaian indikator angka kematian bayi akb) pada tahun sebesar per kelahiran hidup, terdapat bayi meninggal dari kelahiran hidup. angka ini menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan anak, dibandingkan pada tahun akb sebesar per kelahiran hidup dan telah mencapai target mdg's sebesar per kelahiran hidup. upaya mempercepat penurunan kematian bayi melalui keterpaduan lintas program antara lainbulan, dan pemberian makanan pendamping asi dari keluarga miskin. bab gambaran umum kondisi daerah oman rpm kabupaten bantul gambar angka kematian bayi akb) kabupaten bantul tahun sumber: dinas kesehatan kabupaten bantul, angka kematian ibu aki) selain angka kematian bayi, indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu aki). perkembangan angka kematian ibu aki) kabupaten bantul pada tahun disajikan pada gambar berikut: gambar perkembangan angka kematian ibu aki) kabupaten bantul tahun per @ angka kematian ibu hidup sumber: dinas kesehatan kabupaten bantul, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul pada tahun aki kabupaten bantul. mencapai per kelahiran hidup. angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebesar per kelahiran hidup. hal ini menunjukkan bahwa selama satu tahun terakhir telah terjadi penurunan kasus kematian ibu kabupaten bantul. penurunan angka kematian ibu telah dilakukan antara lain keterpaduan lintas program,dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia. partisipasi stakeholders terkait dan masyarakat untuk menurunkan aki dilakukan melalui kelompok pendukung ibu ibu) yang sudah diintegrasikan dengan kelas ibu, membentuk jejaring kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak kiblat), dan peningkatan puskesmas mampu penanganan obstetri neonatal emergency dasar pond). persentase balita gizi buruk persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. secara sederhana, status gizi balitngka gizi buruk kabupaten bantul terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun angka gizi buruk kabupaten bantul mencapai s6. hal ini menunjukkan keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar persentase balita gizi buruk kabupaten bantul tahun lo) @ gizi buruk sumber: dinas kesehatan kabupaten bantul, keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat tersebut tidak terlepas dari upaya upaya yang terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah melalui program pmt balita gizi buruk berupa bantuan makanan untuk peningkatan status gizi balita gizi buruk selama hari, dan pemberian makanan pendamping asi (mp asi) pada anak usia bulan dari keluarga miskin bagus makin). selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan dengan pmt bagi ibu hamil kurang energi kronis kek). namun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, program perbaikan gizi masyarakat ini masih diperlukan pada tahun karena masih banyak gizi buruk dengan penyakit yang menyertai dan cukup tingginya bayi bbl bayi berat lahir rendah). selain itu, gizi buruk yang mementaskan masuk dalam kategori gizi kurang, sehingga masih diperlukan intervensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan status gizinya. pencegahan dan penanggulangan demam berdarah dengue dbd) angka kesakitan dbd pada tahun sebesar per penduduk kasus), meningkat dibandingkan tahun sebesar per penduduk kasus). pada tahun terdapat kematian penderita dbd (angka kematian dbd peningkatan ini merupakan siklus lima tahunan. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar. angka kematian akibat penyakit dbd kabupaten bantul tahun @ dbd kej le) sumber: dinkes berbagai upaya penanggulangan dbd yang telah dilakukan meliputi: gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk gerak psn) yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah berupa bapak ibu asuh penanggulangan dbd dari skpd, logging focus, larvasidasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, siswa pemantau jentik semantik) dan pelatihan kader dbd desa serta kemitraan swasta. pencegahan dan penanggulangan penyakit hiv aids angka prevalensi hiv aids sampai tahun sebesar terjadi peningkatan dibanding tahun sebesar akselerasi pengendalian hiv aids dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial (umur tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, peningkatan pengetahuan komprehensif tentang hiv pada kelompok potensial, serta dilakukan pengendalian pencegahan penularan ibu anak pria) dengan cara menawarkan tes hiv pada semua ibu hamil. pencapaian kondisi ini dilakukan dengan peningkatan jumlah pelayanan voluntary consulting and testing vct) hiv lima puskesmas, yaitu puskesmas banguntapan puskesmas pajangan, puskesmas seon puskesmas jetis puskesmas bambanglipuro dan layanan pengobatan dan perawatan pdp) dha puskesmas kretek. sampai dengan saat ini terdapat puskesmas dan dua (rsud panembahan bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul senopati dan rspa harjolukito) yang mampu melayani pemeriksaan tes hiv, lima puskesmas layanan infeksi menular seksual ims), satu puskesmas pelayanan rumahan metanol trm), satu puskesmas pdp, dan satu pdp (rsud). hasil layanan vct pada tahun sebanyak orang dan ims sebanyak orang. hasil kegiatan pengendalian hiv aids tahun antara lain cakupan komunikasi informasi edukasi kie) pada kelompok kunci (kelompok pekerja seks dan pengguna narkoba) sebesar cakupan kie pada kelompok rentan (usia tahun) sebesar cakupan vct pada kelompok kunci sebesar dan cakupan pria pada ibu hamil sebanyak bumi yang tes hiv. kemiskinanpersentase penduduk yang berada bawah garis kemiskinan. protabel angka kemiskinan tahun sumber: bps, estimasibab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulpada tahun menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten bantulserta validasi data keluarga miskin. selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari pemerintah diy juga memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan tersebut. namun, angka kemiskinan tahun tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target akhir periode rpm yang sebesar oleh karena itu, pengentasan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama kabupaten bantul. disamping itu, target sebesar dalam rpm didasarkan pada data kemiskinan dari bkkppkb, namun realisasi angka kemiskinan sebesar adalah data berdasar bps. sedangkan estimasi angka kemiskinan pada tahun sebesar estimasi angka kemiskinan tahun tersebut berdasarkan acuan program bantuan keuangan khusus kemiskinan yang menyasar rumah tangga sasaran rts) yang ada seluruh wilayah bantul. hasil dari kegiatan ini diharapkan rts mempunyai kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan yang akan dapat mengangkatnya keluar dari kemiskinan. pemerintah kabupaten bantul menerbitkan peraturan bupati bantul nomor tahun tentang petunjuk teknis pencairan dan penyaluran bantuan sosial, yang berasal dari bantuan keuangan khusus pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, dalam upaya pengentasan kemiskinan kabupaten bantul tahun serta keputusan bupati bantul tahun tentang penetapan rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan sosial perorangan setiap kecamatan kabupaten bantul tahun rpm kabupaten bantul gambar distribusi jumlah jiwa miskin menurut kecamatan tahun banguntapan pleret tikungan mand kasihan day pajangan bantul jetis aman gendong) mbanglipuro serta, msi sarden kretek persentase jiwa miskin sumber: bkk kb, dari data bkk terlihat bahwa persentase jiwa miskin kabupaten bantul pada tahun ini mencapai jika dibandingkan dengan persentase jiwa miskin kabupaten, maka terdapat kecamatan dengan persentase jiwa miskin atas rerata kabupaten yaitu kecamatan sedayu, undang, dling seon, kasihan, imogiri, pandak dan sandakan. kesempatan kerja rasio penduduk yang bekerja) pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja tersebut. bab gambaran umum kondisi daerah uas rpm kabupaten bantul kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenagalama lima tahun terakhir sejak tahun sampai dengan tahun rasio penduduk yang bekerja kabupaten bantul terus mengalami peningkatan. hal ini menunjukan keberhasilan pembangunan bidang ketenagakerjaan. pada tahun rasio penduduk yang bekerja mencapai dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari angkatan kerja yang ada kabupaten bantul memperoleh kesempatan kerja sedangkan dari angkatan kerja masih mencari kerja atau pengangguran. bila dibandingkan dengan angka pengangguran yang ditarget akhir periode rpm sebesar rasio penduduk yang bekerja yang mencapai angka atau angka pengangguran sebesar tersebut jauh melampaui target. gambar rasio penduduk yang bekerja tahun sumber: dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bantul fokus seni budaya dan olahraga pembangunan bidang seniduaab gambaran umum kondisi daerah mag rpm kabupaten bantul berbudaya dan beradabfokus seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah ragael tabel capaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga tahun organisasi kepemudaan lembaga budaya yang ada kabupaten bantul.hal ini didukung dengan adanya klub olahraga dan pembangunan gedung olah raga kabupaten bantul. aspek pelayanan umum aspek pelayanan umumaspek pelayanan umum juga ditinjau dari fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul fokus pelayanan urusan wajib pendidikatabel perkembangan angka partisipasi sekolah aps) tahun kabupaten bantul jenjang pendidikan oya intan murid usia thn jumlah murid usia thn smp jumlah murid usia total jumlah penduduk kelompok usia tahun aps sd mi (smp mrs mah muridusia tanda umah muridusia studi g93 jumlah murid usia 15thn sta jumlah murid murid usia total jumlah penduduk kelompok usia tahun aps smp m sma smk (jumlah murid usia thn jumlah penduduk kelompok bab gambaran umum kondisi daerah asi naya) rpm kabupaten bantul jenjang pendidikan usia tahun ono aps sma smk sumber diknas, dokumen nf, bps angka partisipasi sekolah dapaterkembangan angka partisipasi sekolah kabupaten bantul dalam kurun waktu tahun hingga cenderung mengalami kenaikan. rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah rasio ketersediaan sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per jumlah penduduk usia sekolah dasar. rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per jumlah penduduk usia pendidikan menengah. perkembangan rasio ketersediaan sekolah tahun kabupaten bantul disajikan pada tabel berikut: tabel rasio ketersediaan sekolah tahun kabupaten bantul jenjang pendidikan sd mi jumlah gedung sekolah lah duduk kel usia jumlah penduduk kelompok usia tahun rasio ketersediaan sd mi smp m jumlah gedung sekolah lah duduk kel usia jumlah penduduk kelompok usia tahun rasio ketersediaan smp m sma ma smk jumlah gedung sekolah sma ma smk) lah duduk kel usia jumlah penduduk kelompok usia tahun rasio ketersediaan sma ma smk sumber: diknas dikmenof kabupaten bantul, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul berdasarkan standar pendidikan nasional, jumlah rombongan belajar (rombel) untuk setiap sd mi maksimal siswa per rombel. rasio ketersediaan sekolah sd mi menurut standar pendidikan nasional tersebut adalah sd mi per penduduk usia tahun. sementara untuk smp m maksimal siswa per rombel. rasio ketersediaan sekolah smp m sesuai standar tersebut adalah smp m per penduduk usia tahun. dan untuk sma ma jumlah siswa maksimal siswa per rombel. rasio ketersediaan sma ma sesuai standar nasional adalah sma ma per penduduk usia tahun. pada tahun rasio ketersediaan sd mi sebesar smp m sebesar dan sma ma smk sebesar rasio guru murid rasio guru terhadap murid adalah rata rata rasio guru kelas tingkat pendidikan dasar atau menengah terhadap jumlah murid pendidikan dasar atau menengah secara keseluruhan. rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas atau tingkat kecukupan guru per kelasmurid tahun kabupaten bantul kawin an5| (sma s sumber diknas dan dikmenof ne, menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang guru, ketentuan rasio murid guru diatur dalam yang dapat dikelompokkan menjadi tiga: rasio murid guru bagi tk ra, mi, ts, ma, dan smk rasio murid guru bagi sd, smp, sma rpm kabupaten bantul rasio murid guru bagi mak berdasarkan data rasio guru murid kabupaten bantul dapat diketahui bahwa rasio guru murid kabupaten bantul tidak melebihi untuk sd mi, untuk smp m dan untuk sma ma smk. hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan sumber daya pendidikan secara umum kabupaten bantul sudah mencukupi. kesehatantabel rasio posyandu per balita tahun kabupaten bantul utan ama sumber dinas kesehatan, dari tabel dapat diketahui bahwa pada tahun rasio posyandu per balita sebesar berarti dalam balita terdapat posyandu. hal ini dapat diartikan bahwa satu posyandu melayani balita. bab gambaran umum kondisi daerah se) rpm kabupaten bantul tabel rasio posyandu per tahun kabupaten bantul tahun tahun tahun rasio pos rasio jul uan rasio posnya jum tan pos you jum uan posnya posnya keramat postal ndu (lah and era (lah ndu ndu pos super melayu pos per pos per melayu bali bali yani bali yan ani yan yan ani balita balik balik parit balik balik undang bantul kretek dling (betis bambanglip euro tikungan banguntapan imogiri c0o0os 60s6e jumlah sumber: dinas kesehatan, ketersediaan fasilitaspemerintah seperti rumah sakit umum, rumah sakit khusus kia, bedah), puskesmas, puskesmas pembantu, sarana puskesmas keliling, balai pengobatan dan balai pengobatan rumah bersalin. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel jumlah fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten bantul tahun fasilitas pelayanan kesehatan (unit (unit (unit (unit (unit umum rumah sakit umum paofoar |ao rumah sakit bersalin horor rumah sakit khusus bedah) ka) klinik rawat inap pelayanan medik dasar sss toko obat sepak ape 0pandu n23 ta2s a26 1asi puskesmas rawat inap puskesmas non rawat inap puskesmas pembantu puskesmas keliling klinik utama klinik pratama sumber: dinas kesehatan, cc. ketersediaan tenaga kesehatan ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. peningkatan tenaga kesehatan akibat peningkatan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan tentunya akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. namun. kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitation) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel jumlah tenaga kesehatan fasilitas kesehatan pemerintah tahun jenis tenaga dokter spesialis dokter gigi spesialis senen macan dokter gigi perawatcigi |ketarmasim kesehatan masyarakat keterangan fisik teknis medis tenaga non kesehatan sumber: dinas kesehatan kabupaten bantul, secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter permenurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani penduduk. tabel jumlah dokter per penduduk kabupaten bantul tahun wol uraian jumlah dokter umum jumlah dokter spesialis jumlah penduduk rasio dokter (per penduduk) rasio dokter spesial nio oktet spesies (per penduduk) sumber dinas kesehatan, rasio dokter per penduduk kabupaten bantul tahun hampir sama dengan tahun pada tahun rasio dokter bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul per jumlah penduduk mencapai per penduduk atau satu dokter melayani penduduk. hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter kabupaten bantul. pekerjaan umum urusan pekerjaan umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan seperti sumberdaya air, jalan, air minum, dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase, dan persamaan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik panjang jaringan jalan tahun beraspal dengan kondisi baik sepanjang km. namun demikian masih terdapat ruas ruas jalan kabupaten dengan kondisi sedang, rusak, ataupun rusak berat dimana proporsinya menurun dari tahun tahun. panjang jaringan jalan kabupateumber dpu, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi,fungsi, status, dan kelas. bab gambaran umum kondisi daerah iss rpm kabupaten bantulbantul pada tahun adalah km, dengan panjang berstatus baik mantap. kabupaten bantul mempunyai ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi. kondisi jalan provinsi kabupaten bantul hampijalur jalan pantai selatan, dan lainnya. rasio jaringan irigasicara operasional, jaringan irigasi dibedakan dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. pajang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. gambar capaian pengelolaan irigasi tahun cakupan terlayani air irigasi capaian saluran irigasi dalam kondisi baik sumber. dinas sumber daya air, bab gambaran umum kondisi daerah naya) rpm kabupaten bantul padatolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi di) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik. cakupan yang terlayani air irigasi dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik kabupaten bantul tahun disajikan pada gambar tabel target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik tahun tam saluran irigasi (primer dan sekunder) dalam kondisi baik target) (md catatan cm) sumber: dinas sda, indikator presentase luasan daerah irigasi yang terlayani air irigasi tahun terealisasi meningkat menjadi pada tahun dari target atau melebihi target yc. data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik tahun disajikan dalam tabel tabel target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi tahun luas daerah irigasi kewenangan kabupaten bantul tahun yang terdiri dengan baik rencana ha) realisasi ha) sumber: dinas sda, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul pemenuhan air irigasi pada lahan daerah irigasi dan kondisi jaringan irigasi primer sekunder yang berfungsi dengan baik mengalami peningkatan dari tahun tahun. kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi kabupaten bantul semakin efisien dan efektif. pada tahun cakupan yang terlayani saluran irigasi mencapai atau ye, sementara saluran irigasi primer sekunder dalam kondisi baik mencapai meter atau yx. rasio tempat ibadah per satuan penduduk sarana tempat ibadah kabupaten bantul pada tahun meliputi masjid, mushola, gereja, kapel, wihara, dan pura. tempat ibadah kabupaten bantul dapat dilihat pada tabel berikut tabel rasio tempat ibadah tahun jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah copa james loe tas sumber kementerian agama bantul, fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persamaan. untuk mengatasi permasalahan sektor sanitasi, pemerintah kabupaten bantul pada tahun ikut serta dalam program percepatan pembangunan sanitasi permukiman psp), melakukan penilaian resiko kesehatan lingkungan environmental health risk assessment era), menyusun buku putih sanitasi, menyusun dokumen strategi sanitasi kabupaten ssk) pada tahun dan menyusun memorandum program sektor sanitasi mass) tahun rpm kabupaten bantul tabel persentase rumah tinggal bersantai tahun oran sumber: dinas kesehatan, persentase rumah tinggal bersantai kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun tahun. pada tahun jumlah rumah tinggal beraksen sanitasi sebesar rumah (atau sebesar sc) mengalami peningkatan dibanding tahun yang sebesar penurunan presentase terjadi pada tahun rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ditinjau dari peruntukannya, tempat pemakaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu tempat pemakaman umum tpu), tempat pemakaman bukan umum (tebu) dan tempat pemakaman khusus (tpk). rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk kabupaten bantul disajikan pada tabel berikut: seiring berkembangnya iklim investasi kabupaten bantul khususnya bidang perumahan, muncul permasalahan baru salah satunya penyediaan fasilitas permakaman bagi warga perumahan. untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kabupaten bantul membangun tempat pemakaman umum tpu) desa wukirsari kecamatan imogiri yang dikelola oleh pemerintah daerah diperuntukkan bagi masyarakat umum diantaranya warga perumahan yang ada kabupaten bantul. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel rasio tempat pemakaman umum tahun uraian luas luas luas (m2) (m2) (m2) tempat pemakaman umum tpu tempat pemakaman bukan umum tebu) tempat pemakaman khusus tpk) lainlain jumlah tempat pemakaman jumlah penduduk (jiwa) rasio tpu persatuan penduduk sumber: dinas sosial, rasio tempat pembuangan sampah tps) per satuan penduduk rasio tempat pembuangan sampah tps) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per jumlah penduduk. jumlah tps kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun tahun, namun dari jumlah tersebut baru tersebar kecamatan. untuk kecamatan dling belum terjangkau oleh tps. pengolahan sampah kecamatan tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. tabel rasio tempat pembuangan sampah tahun jumlah tps (unit) jumlah daya tampung tps (m?) jumlah penduduk (jiwa) rasio daya tampung tps per penduduk (m3 penduduk) sumber: dpu, bab gambaran umum kondisi daerah 1e3 rpm kabupaten bantul rasio daya tampung tps per penduduk kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun tahun. pada tahun jumlah tps sebesar unit dengan rasio daya tampung tps per penduduk mengalami peningkatan dibanding tahun yang sebesar unit dengan rasio rasio rumah layak huni masalah utama kabupaten bantul adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. samping itu, banyak satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. sehingga, rasio rumah layak huni menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah kabupaten bantul untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang perumahan.bantul disajikan pada gambar berikut: gambar rasio rumah layak huni tahun iii jumlah rumah layak huni idol sumber: bappeda, jumlah rumah layak huni kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun hingga tahun peningkatan ini diantaranya dikarenakan pemerintah kabupaten bantul mendapatkan program bantuan stimulan perumahan bab gambaran umum kondisi daerah ire4 rpm kabupaten bantul swadaya bps) sejak tahun dari kementerian perumahan rakyatpada tahun jumlah rumah layak huni mencapai rumah, sedangkan pada tahun terjadi peningkatan sebanyak rumah dengan perbandingan rasio sebesar rasio permukiman layak huni sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, pemerintah kabupaten bantul telah menempuh berbagai upaya antara lain pembangunan rumah susun sederhana sewa rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. rusunawa telah dibangun kawasan perkotaan yogyakarta kpy) wilayah kecamatan seon, kecamatan kasihan, dan kecamatan banguntapan. pada tahun telah dibangun rusunawa panggungharjo sebanyak twin blok tb) atau unit, pada tahun dusun tambak, desa ngestiharjo, kecamatan kasihan, sebanyak satu atau unit, dan pada tahun dusun pringgolayan, desa banguntapan, kecamatan banguntapan sebanyak dua atau unittabel pembangunan rusunawa kpy tahun lokasi rusunawa tambak, ngestiharjo, kasihan tahanan, banguntapan pematangan pekerja keluarga, rusunawa pekerja) lahan) pekerja lajang) sumber: dpu, bab gambaran umum kondisi daerah ios rpm kabupaten bantul drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. kondisi sistem drainase kabupaten bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, dimana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. tabel data banjir genangan akibat curah hujan tinggi tahun target realisasi tahun potensi banjir genangan potensi banjir genangan (ha) (ha) sumber: dinas sda, dari data yang diperoleh dari dinas sda, potensi banjir genangan kabupaten bantul semakin menurun dari tahun tahun. hal ini menunjukkan bahwa kondisi drainase kabupaten bantul semakin baik dari tahun tahun. pada tahun potensi banjir genangan sebesar ha. bab gambaran umum kondisi daerah i oo rpm kabupaten bantul gambar penurunan potensi banjir genangan tahun dalam ha) yan, le) sumber: dinas sda, pengurangan potensi banjir luapan akibat meluapnya air badan air (sungai favour) akibat debit air banjir yang melebihi kapasitas daya tampung pada periode tahun dapat dikurangi. pada tahun potensi luasan banjir luapan sebesar menurun menjadi pada tahun data rinci sebagaimana tabel tabel data banjir luapan tahun potensi banjir potensi banjir tahun luapan (ha) luapan (ha) sumber: dinas sda, perumahan rumah tangga pengguna air bersih upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah jaringan dam dan membangun instalasi sistem penyediaan air sederhana kipas) melalui program apbd dan pamsimas bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) daerah yang rawan air bersih. instalasi kipas yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara. proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada tabel berikut: tabel persentase penduduk beraksen air bersih ko| aman van akses air bersih persentase penduduk beraksen air sumber dinkes, rumah tangga pengguna listrik penyediaan listrik kabupaten bantul dilakukan oleh pln kabupaten bantul. jumlah pelanggan listrik kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun tahun. peningkatan signifikan terjadi pada tahun yaitu mencapai dari tahun sebelumnya. sedangkan pada tahun jumlah pelanggan listrik tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun pada tahun peningkatan pelanggan listrik pln meningkat cukup drastis pada angka pelanggan. jumlah pelanggan listrik kabupaten bantul tahun disajikan pada gambar bab gambaran umum kondisi daerah ios rpm kabupaten bantul gambar jumlah pelanggan listrik pln tahun sumber pln bantul, berdasarkan data berbasis dusun, semua dusun dusun) telah terlayani listrik. namun, belum seluruh rumah dalam satu dusun terjangkau oleh pelayanan listrik, hal ini disebabkan oleh letak geografis rumah tersebut jauh dari jaringan listrik. dengan demikian, diperlukan alternatif sumber energi listrik selain listrik pln untuk menjangkau daerah daerah yang sulit dijangkau oleh pln. cc. lingkungan pemukiman kumuh kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan dan mahalnya harga tanah wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. lokasi kawasan permukiman kumuh ditetapkan pada tahun dengan bupati tahun tentang lokasi kawasan permukiman kumuh kabupaten bantul, sebanyak lokasi dengan luas ha. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel lokasi kawasan permukiman kumuh tahun nama luas desa distrik sweden |o98 wrirenggo bantu sedang jombang banguntapan banguntapan sedang jasad |3as (toronto banguntapan sedang sumber bappeda, rumah layak hunberperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni. persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah kabupaten bantul lebih dari pada tahun persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah mencapai jumlah rumah tidak layak huni dengan kriteria rumah berlantai tanah, berdinding bambu atau beratap rumbia, pada tahun berjumlah bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul rumah lebih besar bila dibanding jumlah pada tahun yaitu rumah. hal tersebut dikarenakan pertambahan jumlah rumah dari tahun sebanyak unit, dimana pertambahan rumah tersebut tidak semesta merta merupakan rumah layak huni. upaya penanganan rumah tidak layak huni ini diantaranya melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya bps) sejak tahun dari kementerian perumahan rakyat, dana dari kementerian sosialsementara pada tahun ada fasilitasi dan stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu berupa pendampingan bps sebanyak unit, dan tahun sebanyak unit. gambar jumlah rumah layak huni tahun jumlah rumah layak huni jumlah rumah tahun jumlah rumahtayak huni jumlah rumah presentase soo gn73| o) o9837| o ) o si0e| o o5263 sumber: bappedmasalahan penataan ruang kabupaten bantul saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan. bab gambaran umum kondisi daerah lin rpm kabupaten bantul hal ini dikarenakan kabupaten bantul merupakan bagian pengembangan kawasan perkotaan yogyakarta kpy) yang mendorong masuknya kegiatan investasi berbagai sektor. rasio ruang terbuka hijau per satuan luasterdiri dari rth publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku mata air, dan pemakaman) dan rih privat (pekarangan rumah tinggal: halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, taman atap bangunan). berdasarkan hasil identifikasi dan analisis penutupan lahan kawasan perkotaan dan rencana pemanfaatan ruang tujuh wilayah kecamatan banguntapan, bantul, kasihan, pajangan, tikungan, pleret, dan seon) pada tahun jenis rth meliputi: rth pada bangunan, rth pada lingkungan, rth pada perkotaan, dan rth fungsi tertentu. perhitungan luasan rth kawasan perkotaan sebesar atau dimana rth yang dihitung merupakan rth publik. urutan luasan rth publik kawasan perkotaan dari terbesar terkecil adalah kecamatan: banguntapan sebesar ha, seon sebesar ha, kasihan sebesar ha, bantul sebesar ha, pajangan sebesar ha, pleret sebesar ha, dan kecamatan tikungan sebesar hakd yang telah ditetapkan dengan perkara penjabaran program rpm kedalam rkd rpm kabupaten bantul perhubungan jumlah arus penumpang angkutan umum angkutan umum yang ada kabupaten bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat kabupaten bantul. gambar jumlah penumpang bis angkutan umum tahun sumber: dinas perhubungan, jumlah penumpang angkutan umum bis kabupaten bantul dari tahun cenderung mengalami penurunan. penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi. pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan. rute trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat. buruknya kondisi sarana dan prasarana angkutan umum. oleh karena itu, perlu dilakukan upaya upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum masyarakat seperti: bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum. melaksanakan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat agar senantiasa memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi melaksanakan sosialisasi penyuluhan kepada penyelenggara angkutan umum baik pengusaha angkutan maupun awak angkutan umum agar senantiasa meningkatkan pelayanannya. memperbaiki system serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum rasio ijin trayek ijterdiri atasterkait kewenangan pemberian ijin trayek sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun untuk kabupaten hanya berwenang memberikan ijin trayek untuk angkutan pedesaan. ijin trayek angkutan pedesaan yang telah dikeluarkan pemerintah kabupaten bantul melalui dinas perhubungan kabupaten bantul pada tahun berjumlah trayek yang tersebar kecamatan, yaitu kecamatan bantul, kecamatan kasihan, kecamatan pajangan, dan kecamatan dling masing masing trayek, serta kecamatan imogiri sebanyak trayek. dan pada tahun tidak ada ijin trayek baru. sedangkan pada tahun ijin trayek baru sebanyak buah, sehingga jumlah ijin trayek menjadi buah. pada tahun belum ada izin trayek baru.bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul uji tipe dan uji berkala. uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yangtabel jumlah uji kir angkutan umum tahun sumber: dinas perhubungan, kabupaten bantul pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji pada dinas perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh menteri perhubungan. jumlah uji kir kabupaten bantul cenderung mengalami peningkatan. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya uji kir untuk menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau trayek umum. jumlah pelabuhan laut udara terminal bukabupaten bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan kawasan pandansimo desa wonosari kecamatan sandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantaikabupaten bantul tidak terdapat pelabuhan udara bandardapun jumlah terminal bus yang ada kabupaten bantul ada (dua) terminal yang masuk dalam kategori terminal tipe yang berlokasi desa palbapang, kecamatan bantul dan desa imogiri, kecamatan imogiri. samping itu ada (tiga) terminal pembantu yang ada kecamatan tikungan, sedayu dan kretek. selama kurun bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul waktu kabupaten bantul tidak mengalami pertambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal. sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam perda kabupaten bantul nomor tahun tentang rtrw kabupaten bantul tahun untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat kabupaten yang meliputi: terminal penumpang tipe desa palbapang kecamatan bantul: terminal angkutan barang desa argosari kecamatan sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan stasiun sedayu, terminal angkutan barang desa srimulat kecamatan tikungan. angkutan darat angkutan darat atau land transportation adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian bisnis jasa angkutan transportasi barang atau orang darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. kabupaten bantul angkutan darat yang terorganisir berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus. jumlah angkutan umum yang beroperasi kabupaten bantul dari tahun tahun terus mengalami penurunan. hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan biaya operasional kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan angkutan dan menurunnya jumlah pengguna angkutan umum. penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). padahal penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari pemerintah daerah sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum. kena) rpm kabupaten bantul tabel data trayek kendaraan angkutan umum yang masih beroperasi tahun pon ama aoi trayek pasar bantukbundong (dasar bentuk kretek ppasarmogin dingo tewas money (rasarimogiri dingo ewatseropan) pasar bantu part pasar bantukkrebet dingo reowmangan ooo (pajangan banu pak pon pama aoi trayek boga sorobayan aoa mogyakartapetoyan man trayek yowangentakrgo sumber: dinas perhubungan, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul kepemilikan kir angkutan umum untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan umum, setiap angkutan umum yang beroperasi diwajibkan untuk melakukan uji kendaraan secara berkala setiap (enam) bulan sekali untuk mengetahui kondisi kendaraan sehingga kendaraan tersebut memenuhi syarat teknis dan laik jalan. kepemilikan kir angkutan umum kabupaten bantul tahun dapat dilihat pada tabel tabel kepemilikan kir angkutan umum yang beroperasi tahun no| uraian beroperasi sumber: dinas perhubungan, persentase kepemilikan kir angkutan umum terhadap jumlah angkutan umum yang beroperasi kabupaten bantul mencapai setiap tahunnya. hal ini mengindikasikan bahwa seluruh angkutan umum yang beroperasi kabupaten bantul telah memenuhi syarat teknis dan laik jalan. lingkungan persentase penanganan sampah pengelolaan sampah kabupaten bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. pengembangan sistem persamaan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. tempat pemrosesan akhir tpa) sampah yaitu desa sidomulyo kecamatan tikungan seluas kurang lebih hektar, yang dikelola dengan control landfill untuk sampah residu akhir. persentase sampah yang ditangani cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. jumlah volume produksi sampah kabupaten bantul pada tahun sebesar m hari dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar rpm kabupaten bantul m hari. hal ini berarti persentase sampah yang ditangani mencapai sedangkan pada tahun persentase sampah yang ditangani mencapai dengan volume produksi sampah m hari dan jumlah sampah yang tertangani m hari. sedangkan angka penanganan sampah pada tahun meningkat sebesar m hari dari jumlah volume sampah sebesar m hari. tabel jumlah volume sampah dan produksi sampah tahun persentase 7a9 sumber: dpu, jika dilihat dari persentase sampah yang ditangani tersebut, sampah yang dapat ditangani relatif masih kecil sehingga sebagian besar sampah yang tidak terlayani, dikelola mandiri oleh masyarakat, antara lain dengan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman serta dikelola melalui jejaring sampah dan bank sampah. penanganan pengelolaan air diupayakan denganmeliputi pembuangan air limbah domestik dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau instalasi pengolah air limbah ipar) terpusat. sistem pengolahan air limbah domestik terpusat ipar seon. persentase penduduk beraksen air minum penyediaan pengelolaan air minumjumlah pelanggan air dam kabupaten bantul tahun disajikan pada gambar berikut: rpm kabupaten bantul gambar jumlah volume sampah dan produksi sampah tahun . . tahun sumber dam bantul2015). tabel proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum dam nol uraian jumlah penduduk mendapatkan akses air minum jiwa) jumlah penduduk (jiwa) persentase penduduk beraksen air minum yo) sumber: dam bantul, jumlah pelanggan air dam kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun tahun. hal ini terlihat dari tahun meningkat menjadi sambungan rumah sr) bila dibandingkan dengan tahun hanya dan ini menunjukkan bahwa rumah tangga pengguna air bersih kabupaten bantul mengalami peningkatan. selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa kebutuhan air bersih kabupaten bantul mengalami peningkatan dari tahun bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tahun. dengan demikian, untuk mengantisipasi kelangkaan air bersih perlu dicari alternative sumber air bersih baru. pencemaran status mutu airada tahun berdasarkan hasil uji laboratorium ada beberapa parameter yang melebihi persyaratan. parameter parameter yang konsentrasinya melebihi baku mutu yaitu senyawa timbal dan total koli. parameter timbal melebihi baku mutu tiga lokasi pantau dengan konsentrasi sebesar mg mg l dan mg l. tingginya konsentrasi timbal diindikasikan adanya pencemaran yang berasal dari limbah domestik rumah tangga, industri kecil dan bengkel. penyebab tingginya kadar timbal air sumur warga adalah pembuangan baterai bekas dan air aki bekas sembarang tempat yang kemudian meresap tanah hingga sampai air sumur warga. untuk parameter total koli, juga melebihi baku mutu ketiga titik pantau dengan konsentrasi sebesar jpt ml, jpt dan jpt ml. tingginya konsentrasi bakteri koli dipengaruhi oleh sanitasi yang kurang baik seperti berikutnya kotoran manusia maupun hewan dalam air tersebut. (jpt jumlah perkiraan terdekat). pertanahan persentase luas tahan bersertifikatsehingga program dan kegiatan anggaran masih bersumber dari apbn dan dilaksanakan oleh badan pertanahan nasional bpn) kabupaten bantul sedangkan fungsi kabupaten dalam urusan pertanahan bersifat koordinasi. jumlah sertifikat yang telah diselesaikan oleh bpn kabupaten bantul pada tahun hingga tahun adalah sebagai berikut: bab gambaran umum kondisi daerah omi rpm kabupaten bantul tabel jumlah sertifikat atas tanah tahun jumlah sertifikat hak atas tanah hak milik hak guna bangunan hak guna usaha hak pakai hak pengelolaan l6|wakaf sumber: bpn bantul, penyelesaian izin lokasi perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan perda tahun tentang rtrw kabupaten bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, izin perubahan penggunaan tanah ppt), perizinan klarifikasi perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. perizinan lokasi peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan diatas satu hektar. tabel persentase jumlah izin lokasi tahun tahun jumlah permohonan izin jumlah izin persentase lokasi lokasi (y0) sumber dinas perijinan kependudukan dan catatan sipil cakupan penerbitan kartu tanda penduduknik nomor induk kependudukangambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator spm yang dilaksanakan kabupaten bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bantul.. perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk kabupaten bantul tahun adalah sebagai berikut: tabel cakupan penerbitan ktp tahun ino| uraian diterbitkan mes (an lan jasa yan sumber: dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bantul, sesuai amanat tahun bahwa cakupan penerbitan ktp harus sudah mencapai pada tahun jika ditinjau dari amanat tersebut maka cakupan penerbitan ktp kabupaten bantul sudah mencapai target. namun, pada tahun cakupan penerbitan ktp ber nik turun menjadi hal ini dikarenakan banyak penduduk yang sudah wajib ktp belum mencari ktp. sementara pada tahun persentase penduduk yang memiliki ktp ber nik mencapai yo. hal ini disebabkan karena masyarakat bantul banyak yang pindah domisili luar daerah. cakupan penerbitan akta kelahiran selain cakupan penerbitan ktp, indikator spm yang juga dilaksanakan kabupaten bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiranrpm kabupaten bantul penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran tahun bersangkutan. pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran kabupaten bantul dari tahun hingga tahun adalah sebagai berikut: tabel cakupan penerbitan akta kelahiran tahun pembilang: tahun sumber: dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bantul, undang undang nomor tahun mengamanatkan bahwa pada tahun seluruh penduduk yang lahir tahun yang bersangkutan memperoleh akta kelahiran. hal ini berarti pada tahun indikator spm ini harus sudah tercapai. dengan memperhatikan pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran kabupaten bantul, kabupaten bantul telah berhasil mencapai indikator ini. namun, pada tahun cakupan penerbitan akta kelahiran turun menjadi hal ini karena bayi yang lahir pada bulan bulan akhir tahun banyak yang belum melaporkan dan baru mencatatkan kelahiran tahun sementara pada tahun penerbitan akta kelahiran mencapai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak persentasibab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul bantulbantul yang disajikan pada gambar gambar persentase jumlah pns perempuan tahun c000 mmr hz nn. pns perempuan pns laki laki nn. . n sumber: bkd kabupaten bantul, berdasarkan data pilah pns lingkungan pemerintah kabupaten bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan lembaga pemerintah semakin meningkat. dan dari jumlah pns perempuan yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten bantul tersebut sejumlah pegawai menduduki jabatan eselon pada tahun jumlah pns perempuan tersebut tidak mengalami peningkatan dari tahun bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel persentase pns perempuan yang menduduki jabatan eselon tahun no| uraiajumlah pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon iv jumlah pns perempuan persentase pns perempuan yang menempati jabatan eselon sumber: bkd kabupaten bantul, rasio kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga kdrt)drt mau melaporkan kasusnya pihak yang berwenang.bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel rasio kdrt tahun no| uraian jumlah kdrt jumlah rasio kdrt sumber: kkp kabupaten bantul, partisipasi angkatan kerja perempuan indeks pembangunan gender ipg) adalah indeks komposit yang terdibidang politik dan ekonomi. indeks pemberdayaan gender kabupaten bantul cenderung mengalami peningkatan. hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan kabupaten bantul semakin meningkat. peningkatan pada tahun cukup signifikan yang mencapai dari pada tahun gambar partisipasi angkatan kerja perempuan tahun h sumber: survei angkatan kerja nasional rakernas), bps bantul tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan kabupaten bantul menunjukkan tren menurun sejak tahun sampai dengan tahun hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya jumlah perempuan kabupaten bantul yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi yang antara lain disebabkan oleh semakin bab gambaran umum kondisi daerah om37 rpm kabupaten bantul terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan semakin sedikitnya angka pengangguran dan semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja laki laki yang memperlihatkan trend yang meningkat. keluarga berencana dan keluarga sejahtera cakupan pus yang istrinya dibawah tahun cakupan sasaran pus yang istrinya dibawah tahun merupakan salah satu indikator spm bidang dan pelayanan kie dan ks. cakupan pus yang isinya bawah tahun adalah proporsi pus yang istrinya dibawah usia tahun dibandingkan dengan seluruh pus yang ada dalam suatu wilayah dengan target nasional sebesar pada akhir tahun sedangkan target akhir periode rpm kabupaten bantul tahun sebesar capaian proporsi pus yang istrinya dibawah usia tahun dibandingkan dengan seluruh pus ,015c. tabel cakupan pus yang istrinya dibawah tahun kabupaten bantul tahun pembilang: penyebut: sumber: bkk kb, cakupan sasaran pus yang istrinya dibawah tahun sebesar sudah lebih kecil dari target nasional maupun dari target yang ditetapkan pada akhir periode rpm. cakupan sasaran pus pasangan usia subur) menjadi peserta aktif cakupan sasaran pus pasangan usia subur) menjadi peserta aktifcakupan sasaran pus menjadi peserta aktif merupakan indikator spm bidang dan pelayanan kie dan ks. sesuai target nasional yang telah ditetapkan, sasaran peserta aktif (pa) pada tahun bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul sebesar y6, sedangkan target yang ditetapkan kabupaten bantul pada akhir periode rpm sebesar gambar cakupan pa pus tahun kabupaten bantul cakupan pa pus sumber: bkk dan kb, cakupan sasaran pus menjadi peserta aktif pada tahun mencapai capaian ini sudah lebih besar dari target nasional dan target rpm kabupaten bantul. kondisi ini menunjukkan tingkat keberhasilan program perencanaan keluarga berencana kabupaten bantul cakupan anggota kelompok bina keluarga balita bkb) ber kbdibawah lima tahun balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. target yang ditetapkan nasional sebesar pada tahun namun target yang ditetapkan kabupaten bantul pada akhir periode rpm tahun sebesar bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel cakupan anggota bkb ber kb tahun kabupaten bantul sumber: bkk kb, cakupan anggota bkb ber kb kabupaten bantul telah mencapai target baik yang ditetapkan nasional maupun yang ditetapkan dalam rpm. hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bantul. sosial sarana sosial panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) kabupaten bantulkabupaten bantul. pada tahun terjadi penambahan jumlah panti asuhan sebanyak panti dan pada tahun bertambah panti. jumlah ini tetap sampai pada tahun sementara pada tahun jumlah panti asuhan sebanyak panti. tabel sarana sosial panti asuhan dan panti jompo tahun pro namun yan sumber dinas, pks yang memperoleh bantubab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantultabel jenis pks tahun wo.| jenispmks anak yang berhadapan dengan hukum anak yang memerlukan perlindungan khusus kelompok minoritas korban trafficking fakir miskin anak dengan kedisabilitasan ia9i| sar) anak yang menjadi korban pematang spf as| sumber dinas, ketenagakerjaan angka pengangguran angka penggunan kabupaten bantul cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. pada tahun angka pengangguran kabupaten bantul mencapai angka ini lebih rendah dibandingkan target akhir periode rpm tahun yang ditargetkan sebesar pada tahun angka pengangguran secara drastis dan merupakan angka tertinggi sejak tahun yaitu pada angka sc. bab gambaran umum kondisi daerah imo1 rpm kabupaten bantul gambar angka pengangguran tahun le) sumber: dinas nakertrans, upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran ini diantaranya melalui program kerja sama penempatan tenaga kerja, peningkatan kapasitas sdm, inkubasi bisnis, uji coba wirausaha, subsidi program, padat karya produktif dan infrastruktur serta perluasan lapangan kerja. tingkat partisipasi angkatan kerja tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten bantul disajikan pada gambar berikut: bab gambaran umum kondisi daerah moo rpm kabupaten bantul gambar tingkat partisipasi angkatan kerja tahun ri: sumber: dinas tenaga kerja dan transmigrasi, berdasarkan data yang diperoleh dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bantul, tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten bantul cenderung fluktuatif. pada tahun tingkat partisipasi sebesar (jumlah angkatan kerja sebanyak orang). pencari kerja yang ditempatkan pencari kerja yang ditempatkan merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan indikator spm bidang ketenagakerjaan pelayanan penempatan tenaga kerja. besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan tercatat. secara nasional, batas waktu pencapaian indikator ini adalah tahun dengan target sebesar sedangkan target yang ditetapkan kabupaten bantul pada akhir periode rpm tahun sebesar sedangkan realisasinya adalah besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun hingga cenderung berfluktuasi. hal ini karena jumlah pencari kerja yang terdaftar juga mengalami fluktuasi. pada tahun besaran pencari kerja yang ditempatkan baru mencapai sehingga terdapat gap expectation yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan pada akhir periode rpm. oleh karena itu, pada bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tahun dilakukan intervensi besar pada program peningkatan kesempatan kerja, sehingga pencari kerja yang ditempatkan mencapai bab gambaran umum kondisi daerah se) rpm kabupaten bantul tabel besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun bidang urusan capaian akhir tercapai sesuai indikator belum tercapai ketenagakerjaan angka pengangguran keri pelatihan dan beasanail kerja yang org org org org org otg 81y produktivitas pokok tenaga kerja yang 12920g org .503org org org 56y6 65y6 77k tenaga kerja yang pokok berwirausaha org org org org org org org 100y6 100y6 sesuai (pendaftar perluasan kerja) banyak) hip penyelesaian sengketa org kasus kasus kasus kasus kasus kasus sesuai(tdk selesai hubungan industrial kss mediasi sisa kss naik phi) kepesertaan hip jamsostek bpjs org org org org tidak tercapaitdk ketenagakerjaan tercapai ditempatkan yang 100kk tidak tercapai @kota dari pusat) sumber: dinas nakertrans, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul perlindungan tenaga kerja kabupaten bantul, pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bantul. salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek. indikator tersebut merupakan indikator spm bidang ketenagakerjaan jenis layanan dasar pelayanan kepesertaan jamsostek. capaian besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun kabupaten bantul adalah sebagai berikut: tabel besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun pembilang: program jamsostek sumber: dinas nakertrans, secara nasional, besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek memiliki batas waktu pencapaian pada tahun dengan target sebesar y4. sementara kabupaten bantul menetapkan target sebesar pada akhir periode rpm tahun besaran pekerja buruh kabupaten bantul yang menjadi peserta jamsostek berkisar antara yo. dengan demikian, jika ditinjau secara nasional besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek sudah melebihi target yang ditetapkan secara nasional. namun, jika ditinjau dari target akhir periode rpm, besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek masih belum mencapai target yang ditetapkan. rpm kabupaten bantul koperasi usaha kecil dan menengah persentase koperasi aktif pembangunan koperasi kabupaten bantul diarahkan pada pengembangan koperasi menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi. adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktivitas usaha koperasi. tabel persentase koperasi aktif tahun (koperasi kurangakur | se) sumber disperindakop, tabel atas menunjukkan adanya penurunan jumlah koperasi tidak aktif dari capaian tahun sejumlah unit menjadi unit pada tahun koperasi dikategorikan kurang aktif apabila selama dua tahun berturut turut tidak melaksanakan pertanggungjawaban koperasi kepada anggota melalui rapat anggota tahunan, pengurus dan pengawas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan unit usaha koperasi sudah tidak berjalan. melalui upaya upaya yang berkelanjutan terhadap koperasi yang kurang aktif melalui pendampingan pada koperasi yang meliputi peningkatan administrasi pembukuan, manajemen serta mengikutkan pengurus, pengawas dalam pelatihan pengoperasian, diharapkan akan lebih menurunkan jumlah koperasi tidak aktif masa mendatang sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. jumlah ukm non bpr lkm sasaran pembangunan dalam mengembangkan ukm kabupaten bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitasrpm kabupaten bantulkemudian dari aspek pengembangan lkm, pemerintah kabupaten bantul berusaha untuk meningkatkan status kelembagaan lkm untuk menjadi badan hukum dalam bentuk koperasi dan pt, sesuai dengan implementasi dari tahun tentang lkm. upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi umkm, pelatihan manajemen ekspor, impor, pelatihan teknologi informasi, kerjasama dengan kementerian luar negeri, serta mengadakan pendataan secara langsung eksportir maupun importir. secara umum perkembangan ukm kabupaten bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. pada tahun jumlah ukm kabupaten bantul mencapai sebanyak unit, meningkat dibanding tahun tabel jumlah ukm non bpr lkm tahun uraian dumlnirm |oas |oas ket.: lkm yang menjadi binaan sumber: dinas perindagkop, penanaman modal jumlah investor berskala nasional mdn pma) kabupaten bantul, jumlah investor cenderung didominasi oleh investor asing pma) daripada investor dalam negeri (mdn). ditinjau dari jumlah investor secara keseluruhan pma dan mdn), jumlah investor kabupaten bantul cenderung berfluktuasi. tabel jumlah investor berskala nasional tahun man pma mdn apo201 los sumber: disperindagkop, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul jumlah nilai investasi berskala nasional mdn pma) dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. investasi menentukan dinamika dan akselerasipada tahun data perusahaan pma yang masuk dibuktikan dengan telah terbitnya izin prinsip penanaman modal maupun izin usaha dari bkpm sebanyak (tujuh) perusahaan. sedangkan perusahaan mdn yang yang masuk dibuktikan dengan telah diterbitkannya izin prinsip penanaman modal atau izin usaha industri iui) atau surat izin usaha perdagangan sup) dari dinas perijinan kabupaten bantul sebanyak (tujuh puluh empat) perusahaan. delapan perusahaan, terdiri dari satu perusahaan pma dan tujuh perusahaan mdn. tabel nilai investasi pma mdn tahun maen ket oo11 |mdn seluruhnya data realisasi mdn seluruhnya ipdn m5, |o01a seluruhnya dpmd data realisasi o91s seluruhnya mdn data realisasi sumber: disperindagkop, data investasi atau perkembangan penanaman modal asing pma) dan penanaman modal dalam negeri mdn) yang ditampilkan pada tabel adalah data perusahaan pma dan mdn yang masuk kriteria menengah dan besar sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menengah serta. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul dari tabel dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi kabupaten bantul pada tahun secara keseluruhan mencapai nilai rp. meningkat sebesar rp. atau bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun sebesar rp. (dengan kurs us$ ekuivalen rp. investasi masih didominasi oleh investor dalam negeri sejumlah unit usaha dibandingkan dengan investor luar negeri yang berjumlah unit usaha. kemudian jika dilihat dari nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja indonesia mdn lebih besar dibanding pma. nilai investasi pma tahun sebesar us$. dan rp. dengan jumlahsementara nilai investasi mdn sebesar rp. dengan jumlah penyerapandaya serap tenaga kerja rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pma mdn dengan jumlah seluruh pma mdn. rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi pma mdn untuk menyerap tenaga kerja suatu daerah. semakin besar rasio daya serap tenaga tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi pma mdn tersebut. tabel rasio daya serap tenaga kerja tahun rasio daya kerja sumber: disperindagkop, rpm kabupaten bantul rasio daya serap tenaga kerja tahun mencapai artinya satu perusahaan pma mdn mampu menampung sekitar tenaga kerja. jumlah ini menurun bila dibanding rasio daya serap tenaga kerja tahun yang mencapai dari sisi penyerapan tenaga kerja, mengalami penurunan sebesar y46 atau sebanyak orang. hal ini disebabkan karena adanya krisis yang melanda dunia yang berakibat pada penutupan atau tidak beroperasinya beberapa perusahaan pma. kebudayaan penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai bagian dari diy, kabupaten bantul tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. pada tahun penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai event, sedangkan pada tahun mencapai event. tabel penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun kabupaten bantul tahun tahun tahun pagelaran wayang kulit pagelaran wayang kulit pagelaran wayang festival dalang cilik festival dalang cilik kulit gelar seni budaya gelar seni budaya festival dalang cilik yogyakarta yogyakarta gelar seni budaya gelar kesenian luar gelar kesenian luar yogyakarta daerah daerah gelar kesenian luar festival kesenian festival kesenian daerah tradisional tradisional festival kesenian sarasehan budaya sarasehan budaya tradisional fes,rival sendratari fes,rival sendratari sarasehan budaya gelar seni pertunjukkan gelar seni pertunjukkan fes,rival sendratari parade tari nusantara parade tari nusantara gelar seni festival langen barito festival langen barito pertunjukkan festival reog dan jathilan festival reog dan jathilan parade tari nusantara se diy se diy festival langen barito bentara upacara adat se | bentara upacara adat se | festival reog dan diy diy jathilan se diy festival karawitan ibu ibu festival karawitan ibu ibu bentara upacara adat se diy se diy se diy festival sendratari se diy festival sendratari se diy festival karawitan ibu festival ketoprak se diy festival ketoprak se diy ibu se diy festival dalang se diy festival dalang se diy festival sendratari se bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tahun tahun tahun festival keroncong se diy festival keroncong se diy diy festival budaya se diy festival budaya se diy festival ketoprak se festival desa budaya se | festival desa budaya se diy diy diy festival dalang se diy festival tari dan seni festival tari dan seni| festival keroncong se pertunjukan se diy pertunjukan se diy diy festival budaya se diy festival desa budaya se diy festival tari dan seni pertunjukan se diy sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan festival seni dan budaya kabupaten bantul dilaksanakan melalui program pengelolaan keragaman budaya oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. festival seni dan budaya yang diselenggarakan pada tahun sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel diatas. sarana penyelenggaraan seni dan budaya sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki kabupaten bantul pada tahun berupa tiga gedung kesenian dan group kesenian meningkat dibanding tahun yang baru mempunyai group kesenian. benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikanprogram yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan pada tahun adalah pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan kabupaten bantul pada tahun meliputi: benda bergerak berjumlah buah yang terdiri dari arca, watu gilang, lingga, yoni, dll.: bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul situs berjumlah buah berupa watu songkamal, watu lindung kecamatan tikungan dan watu gilang kecamatan pandak, kawasan cagar budaya buah terdiri dari makam raja raja imogiri, keraton pleret, kotagede dan makam giriloyo. kepemudaan dan olahraga jumlah organisasi pemudajumlah organisasi pemuda kabupaten bantul cenderung mengalami peningkatan. gambar jumlah organisasi pemuda tahun kabupaten bantul sumber: kantor kesbangpol, peningkatan jumlah organisasi pemuda kabupaten bantul dari tahun tahun menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten bantul dalam memberdayakan generasi muda dalam pembangunan. jumlah organisasi olahraga seperti halnya jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga kabupaten bantul juga mengalami peningkatan. peningkatan organisasi olahraga kabupaten bantul tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten bantul dalam memasyarakatkan olahraga. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar jumlah organisasi olahraga tahun kabupaten bantul m2010 m2011 m2012 m2013 m2014 sumber: kantor pora, jumlah cabang olahraga yang menjalankan kompetisi tabel cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur tahun kabupaten bantul atletik atletik atletik pssi pssi pssi pbvsi pbvsi pbvsi operasi operasi operasi isi isi isi dansa dansa dansa tenis lapangan tenis lapangan tenis lapangan angkat besi berat angkat besi berat angkat besi berat operasi operasi operasi bulutangkis bulutangkis bulutangkis tenis meja tenis meja tenis meja yudo yudo yudo karate karate karate hoki hoki hoki gulat gulat gulat pondasi pondasi pondasi taekwondo taekwondo taekwondo sepak takraw sepak takraw sepak takraw tarung raja tarung raja tarung raja senam senam senam panahan panahan panahan bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul sepeda sepeda menembak menembak dayung dayung aeromodelling anggar milyar bridge drugbank golf kempo panjat tebing renang sepatu roda tinju sumber: kantor pora, penyelenggaraan urusan olahraga kabupaten bantul dilaksanakan oleh kantor pemuda dan olahraga pora). adapun pembinaan atlet berprestasi dan penyelenggaraan kompetisi dilakukan oleh koni dibawah bimbingan dan arahan kantor porakabupaten bantul dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik. kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftaran, pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan lsm sesuai permendagri nomor tahun selain itu, ada pula kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok kantor kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan setiap tahun yaitu forum komunikasi ormas, rsos, dan lsm. kegiatan pembinaan politik daerah kegiatan pembinaan politik daerah kabupaten bantul juga dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik. kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah antara lain berupa penyusunan data base partai politik, verifikasi bantuan partai politik, sosialisasi undang undang partai politik dan undang undang pemilu bagi pemilih pemula, forum komunikasi generasi muda partai politik, pendampingan pengurus partai politik, serta sosialisasi pemilih pemula melalui pemilihan osis bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantuladalah sebagai berikut: tabel rasio jumlah polisi pamong praja tahun joran jumlah polisi pamong praja jumlah penduduk rasiojumlahpolisipamong g5g 0se1 praja per penduduk sumber: satuan pol pp, rasio pos kambing per jumlah desa kelurahantabel jumlah petugas lintas tahun jumlah petugas lintas ratan kamala kabupatenbab gambaran umum kondisi daerah rpmdaerah layanan wilayah manajemen kebakaran wmkbab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulwol uraianjumlah total terjadi aman jumlah kebakaran diluar jangkauan wmk tingkat waktu tanggap sumber: bpbd,ketahanan pangan ketersediaan energi dan protein per yaitu produksi dalam negeri: pasokan pangan: pengelolaan cadangan pangan. berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor tahun dan rekomendasi dari widya karya nasional pangan dan gizi tahun rata rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk indonesia masing masing sebesar bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul kilo kalori per kapita perhari dan gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi. ketersediaan pangan dapat dilihat dari ketersediaan energi dan protein. agar lebih memudahkan dala mengukur keberhasilan ketersediaan pangan dapat dilihat melalui tingkat ketersediaan energi dan protein. pada tahun tingkat ketersediaan energi sebesar dan protein sebesar c. sedangkan pada tahun masing masing sebesar c. dan dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun dibandingkan tahun tingkat ketersediaan energi dan protein mengalami kenaikan masing masing sebesar dan ketersediaan energi dan protein perkapita kabupaten tahun dan disajikan pada tabel berikut: tabel ketersediaan energi dan protein kep) untuk dikonsumsi tahun tingkat tingkat tahun energi ketersediaan protein gram kap hr) ketersediaan kal kap hr) energi yo) protein y6) nabati hewani total sumber: kpop, penguatan cadangan pangan cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu waktu. cadangan panganterdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokobab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri. secara nasional,captain penguatan cadangan pangan kabupaten bantul tahun disajikan pada gambar berikut: gambar penguatan cadangan pangan tahun sumber: bkp3, penguatan cadangan pangan kabupaten bantul mengalami peningkatan sejak tahun pada tahun cadangan pangan kabupaten bantul mencapai ton dengan penguatan cadangan pangan mencapai skor pola pangan harapanacuan untuk bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah pola pangan harapan pph) dengan skor sebagai pola yang ideal. secara nasional, target capaian skor pola pangan harapan pph) sebesar dengan batas waktu pencapaian pada tahun perkembangan skor pola pangan harapan kabupaten bantul tahun disajikan pada gambar gambar skor pola pangan harapan tahun a15 sumber: bkp3, skor pola pangan harapan kabupaten bantul mengalami peningkatan sejak tahun mengalami peningkatan dan telah melebihi target yang ditetapkan nasional. peningkatan skor pph ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan kabupaten bantul semakin beragam, bergizi dan seimbang. penanganan kerawankerawanan pangan dapat terjadi secara berulang ulang pada waktu waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli bab gambaran umum kondisi daerah oman rpm kabupaten bantul masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.. secara nasional, capaian penanganan daerah rawan pangan ditargetkan sebesar dengan batas waktu pada tahun mengacu target yang ditetapkan secara nasional tersebut, capaian penanganan daerah rawan pangan kabupaten bantul telah melebihi target yang ditetapkan. capaian penanganan daerah rawan pangan kabupaten telah mencapai sejak tahunanrata rata jumlah kelompok binaan lpm kabupaten bantul tahun disajikan pada tabel berikut: tabel rata rata jumlah kelompok binaan lpm tahun uraian sumber: kantor pmd kabupaten bantul, rata rata jumlah kelompok binaan lpm menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui lpm. rata rata jumlah kelompok binaan lpm kabupaten bantul dari tahun hingga tahun rpm kabupaten bantul cenderung sama, yaitu sebesar hal ini berarti bahwa rat rata satu lpm membina sekitar kelompok. sementara pada tahun ada kenaikan menjadi sebesar rata rata jumlah kelompok binaan pkk pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakatrata rata jumlah kelompok binaan pkk menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui pkk. pada tahun ini jumlah kelompok binaan pkk sedangkan jumlah pkk aktif sebanyak jumlah lsm yang aktifjumlah lsm yang terdaftar kabupaten bantul pada tahun mengalami penurunan dari tahun semula lsm menjadi lsm. namun pada tahun ini jumlah lsm terdaftar meningkat menjadi bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel jumlah lsm aktif tahun jumlah terdaftar jumlahismtidakakut nya nya nya npa jumlah math nya nya nya nya sumber: kesbangpolinmas kabupaten bantul,tahun adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti: buku kabupaten dalam angka buku pdrb kabupaten kedua dokumen atas ada kabupaten bantulbuku kabupaten dalam angka merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi kabupaten bantul terdiri dari antara lain kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dll. buku pdrb kabupaten untuk mengetahui sejauhmana hasil pencapaian pembangunan perekonomian kabupaten bantul, bps kabupaten bantul mengeluarkan secara resmi buku pdrb kabupaten yang berisi informasi informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pdrb, pdrb per kapita, inflasi, ketimpangan distribusi) pendapatan, dll. kearsipan pengelolaan arsip secara bakupm kabupaten bantularsip dinas instansi kecamatan desa): penambahan personil untuk mendukung kinerja kantordiklat arsip media baru bintik kearsipan bab gambaran umum kondisi daerah ois rpm kabupaten bantul meski demikian, ada beberapa diklat yang sangat dibutuhkan namun belum dapat dilaksanakan, yaitu: pernyataan arsiparis asli diklat tampak diklat arsip dinamis diklat arsip statis diklat penyusunan jra komunikasi dan informatika jumlah surat kabar nasional lokal surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita berita karangan, iklan yang dicetak dan terbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luasmakin banyak surat kabar daerah menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massurat kabar nasional lokal yang masuk daerah cukup banyak tetapi hanya beberapa jenis yang dijadikan bahan referensi kabupaten bantul. tabel jumlah surat kabar nasional lokal tahun otaljenissuratkabar sumber: bagian humas kabupaten bantul, jumlah jenis surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal yang masuk kabupaten bantul cenderung konstan dengan total jenis surat kabar sekitar jenis. ketersediaan surat kabar baik nasional lokal diharapkan semakin meningkat bab gambaran umum kondisi daerah u16 rpm kabupaten bantul kualitasnya sebagai sarana penunjang dalam peningkatan pelayanan masyarakat akan informasi yang terkait dengan pembangunan daerah. jumlah penyiaran radio lokal penyiaran adalah pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan sinyal yang mampu diterima telinga atau didengar dan dilihat oleh publik. media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa yaitu radio dan televisi.tabel jumlah penyiaran radio tahun jumlah penyiaranradionasional jumlah penyiaran nasional (otalpenyiaranradio loki sumber: bagian humas kabupaten bantul, jumlah penyiaran radio lokal kabupaten bantul cenderung tetap. kabupaten bantul bekerjasama dengan tvri dalam acara taman gagasan dan pada tahun ini telah terlaksana sebanyak kali, hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi bagi masyarakat. disamping itu, dengan masuknya penyiaran radio dan nasional kabupaten bantul diharapkan dapat memicu penyiaran radio dan lokal untuk meningkatkan kualitas sehingga penyiaran radio dan televisi lokal dapat bersaing dengan penyiaran radio dan televisi nasional. web site milik pemerintah daerahpemerintah kabupaten bantul memiliki satu website utama dengan alamat dengan subdomain yang terdiri dari subdomain untuk skpd dan subdomain untuk produk hukum bab gambaran umum kondisi daerah umi rpm kabupaten bantul kabupaten bantul. subdomain untuk produk hukum kabupaten bantul, adalah dan subdomain untuk skpd adalah sebagai berikut: tabel alamat subdomain website pemerintah kabupaten bantul tahun skpd subdomain sekretariat daerah sekretariat dprd badan perencanaan pembangunan daerah badan lingkungan hidup badan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan keluarga bencana badan kepegawaian daerah badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan badan penanggulangan bencana daerah dinas pendidikan dasar dinas pendidikan menengah dan non formal dinas sumberdaya air dinas pekerjaan umum dinas perhubungan dinas kependudukan dan catatan sipil dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi dinas kebudayaan dan pariwisata dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dinas pertanian dan kehutanan dinas kelautan dan perikanan satuan polisi pamong praja kantor pengolahan data telematika kantor pemberdayaan masyarakat desa kantor pengelolaan pasar kantor perpustakaan umum kantor arsip daerah kantor kesatuan bangsa dan politik kantor pemuda dan olahraga sumber: pdt, keberadaan website milik pemerintah kabupaten bantul beserta subdomainnya diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan infomasi publik pemerintah kabupaten bantul. bab gambaran umum kondisi daerah um113 rpm kabupaten bantul perpustakaan jumlah perpustakaan perpustakaan kabupaten bantul terdiri atas satu perpustakaan daerah dan layanan perpustakaan keliling.layanan perpustakaan keliling. layanan perpustakaan keliling mencakup kecamatan dan desa yang ada kabupaten bantul. ada titik lokasi layanan keliling yang terdiri dari lokasi layanan peminjaman tempat dan ada titik lokasi layanan peminjaman paket buku. pelayanan perpustakaan keliling didukung oleh unit armada, terdiri atas tujuh unit mobil roda empat dan dua unit sepeda motor roda tiga. pelaksanaan perpustakaan keliling setiap hari senin sampai dengan kamis, dengan sasaran keliling meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan komunitas masyarakat, perpustakaan desa dan perpustakaan khusus (dinas instansi). dari semua unit armada yang ada, sudah menerapkan dengan sistem otomasi perpustakaan. data jumlah perpustakaan yang ada kabupaten bantul saat ini terdiri dari perpustakaan milik pemerintah daerah non pemerintah, dilihat pada tabel berikut tabel jumlah perpustakaan kabupaten bantul tahun jestapemstataan tata sumber kantor perpustakaan daerah kabupaten bantul tahunpelayanan perpustakaan keliling. untuk layanan perpustakaan keliling dari kantor perpustakaan umum bantul saat ini memiliki dua jenis layanan yaitu jenis layanan yaitu layanan tempat dan layanan paket buku dengan menggunakan sistem otomasi. menggunakan armada yang rpm kabupaten bantul terdiri dari buah armada roda dan buah armada motor roda sebagai bentuk inovasi dan promosi, saat ini buah armada mobil layanan keliling telah dibanding dengan tampilan menarik. layanan perpustakaan keliling saat ini telah menjangkau kecamatan wilayah kabupaten bantul yang terdiri dari titik lokasi layanan dapat dilihat pada tabel berikut: tabel tabel titik lokasi layanan perpustakaan sumber kantor perpustakaan daerah kabupaten bantul tahun jumlah pengunjung perpustakaan per tahun jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca daerahystem pendataan pengunjung. jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten disajikan pada tabel berikut: tabel jumlah pengunjung perpustakaan tahun kabupaten bantul nol ratan sumber: kantor perpustakaan daerah kabupaten bantul, jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten bantul cenderung mengalami peningkatan. peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun yang mencapai orang dan pada tahun ini meningkat menjadi pengunjung. hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca kabupaten bantul mengalami peningkatan. peningkatan pengunjung perpustakaan kabupaten bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada kantor sudah dilengkapi bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul wifi, ruangan ber ac, suasana nyaman serta tersedianya sdm pengelola perpustakaan yang memadai. koleksi buku yang tersedia perpustakaan daerah koleksi buku yang tersedia perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. jumlah koleksi buku yang tersedia kantor perpustakaan daerah kabupaten bantul mengalami peningkatan sejak tahun hal ini disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan dan adanya variasi koleksi. koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan umum kabupaten bantul yang ada saat ini sebanyak buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak judul. perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: tabel jumlah koleksi buku bahan pustaka tahun kabupaten bantul wu| (wuj sumber: kantor perpustakaan daerah kabupaten bantul, fokus layanan urusan pilihan pertanian produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan kabupaten bantul. sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian kabupaten bantul, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap pdrb. tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam rencana strategis kementerian pertanian tahun adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. rpm kabupaten bantul dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah kabupaten bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, sdm pertanian dan sarana produksi yang memadai. lahan pertanian kabupaten bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel produktivitas bahan pangan utama tahun tahun komoditas ket. padi sawah produktivitas gkg produksi gkg produksi beras padi ladang produktivitas gkg produksi gkg produksi beras |ton produksi (pilihan kering produksi (whose kering produksi (whose kering sumber: dipertahut, (angka sangat sementara) pada tahun terjadi penurunan luas panen padi sebesar namun produktivitas dan produksi padi mengalami kenaikan masing masing sebesar dan dibandingkan tahun kenaikan produktivitas dan produksi padi dikarenakan adanya penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu ptt), intensitas penyinaran yang optimal, serangan opt rendah, dan tidak adanya pus. selain tanaman padi, komoditas yang termasuk tanaman pangan adalah palawija, antara lain jagung, kacang tanah dan kedelai. produksi jagung pada tahun mengalami kenaikan sebesar dibandingkan tahun sedangkan bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul produktivitasnya mengalami kenaikan sebesar kenaikan produksi dan produktivitas jagung disebabkan oleh kenaikan luas panen yang besarnya mencapai disamping itu juga sudah diterapkan teknologi ptt jagung dan ada kenaikan harga jual jagung sehingga menambah minat petani menanam jagung. produksi kacang tanah mengalami kenaikan sebesar pada tahun dibandingkan tahun dan produktivitasnya mengalami kenaikan sebesar o. kenaikan produksi ini disebabkan oleh kenaikan luas panen sebesar y4. kenaikan luas panen disebabkan petani memilih menanam kacang tanah karena harga jual kacang tanah relatif stabil. seperti halnya palawija lainnya, kedelai pada tahun juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun kenaikan produksi kedelai mencapai hal ini disebabkan adanya kenaikan luas panen sebesar kenaikan luas panen kedelai dikarenakan adanya dukungan kegiatan gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu gp ptt) kedelai seluas dan pengaturannya tepat waktu sehingga mendukung realisasi tanam kedelai. data perkembangan produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel pada tahun terjadi penurunan luas panen sebesar produktivitas sebesar dan produksi bawang merah sebesar dibandingkan tahun hal tersebut disebabkan terjadinya bencana alam banjir pada bulan april dan serangan totol (arenaria) pada bulan agustus yang berakibat pus beberapa lokasi bawang merah. serangan arenaria tidak begitu parah, namun tetap berakibat pada penurunan produksi maupun produktivitas. penyebab lainnya adalah penggunaan benih bawang merah yang diproduksi sendiri. benih tersebut diperoleh dari pertanaman yang terkena banjir sehingga kualitasnya kurang bagus dan mudah terserang penyakit. rpm kabupaten bantul tabel luas panen, produksi dan produktivitas bawang merah, cabai merah, dan jamur tahun bawang merah cabai merah jam 0ooohooxeto kg m2 pisang ket tanaman menghasilkan ku pohon sumber: dipertahut, (angka sangat sementara) peningkatan produksi terjadi pada komoditas cabai merah yang disebabkan peningkatan luas panen dan produktivitas. pada tahun luas panen cabai merah meningkat dan produktivitasnya naik hal ini menyebabkan kenaikan produksi sebesar y4. produktivitas komoditas perkebunan komoditas perkebunan yang menjadi andalan kabupaten bantul antara lain: tembakau, mete, tebu dan kelapa (lihat tabel tanaman tembakau yang banyak ditanam terdiri dari tembakau paiton dan tembakau rakyat. tembakau paiton ditanam oleh petani bekerjasama dengan pt. sarana arif nusa. pada tahun terjadi kenaikan luas tanam dan produktivitas tembakau paiton masing masing sebesar dan dibandingkan tahun hal ini menyebabkan kenaikan produksi sebesar tembakau rakyat pada tahun produktivitasnya mengalami penurunan dibanding tahun hal ini disebabkan pada waktu tanam kekurangan air sehingga daun tembakau rakyat menjadi tipis dan kurang lebar. namun kondisi yang demikian tidak terjadi pada bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul varietas tembakau paiton yang lebih tahan jika kekurangan air dibandingkan dengan tembakau rakyat. tabel produktivitas komoditas perkebunan tahun tembakau paiton ket. kurajangkering) ku ha (ajang kering) tembakau rakyat revo kurang kering) produktivitas 9as ku ha (ajang kering) london krg) produktivitas ku ha (london krg) tebu kes (hablar) ku ha (hablar) kelapa ket, (kopra) t271 kuda (kopra) sumber: dipertahut, (angka sangat sementara) produksi maupun produktivitas mete meningkat jika dibandingkan tahun karena cuaca tahun ini cukup optimal untuk pembuahan mete. selain itu, hama helopetis sebagai hama utama pada mete dapat tertanggulangi dengan pestisida nabati daun mini. berbeda dengan tahun dampak abu vulkanik menutup tumbuhan mete menjadikan bunga tidak dapat berkembang menjadi buah. luas panen tebu menurun karena ada alih fungsi lahan tebu komoditas lain yaitu tanaman pangan. meskipun begitu produksinya meningkat dibanding tahun karena cuaca tahun ini optimal untuk pertumbuhan tebu, tidak terlalu banyak hujan saat tanam tebu sehingga rendemen meningkat, produktivitas meningkat hingga pada tahun produksi kelapa mengalami peningkatan sebesar dibandingkan tahun peningkatan produksi disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul produksi komoditas peternakan produksi komoditas peternakan daging terdiri dari daging sapi, kuda, kambing domba, ayam, dan itik. produksi telur terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur, dan itik, sedangkan produksi susu berasal dari sapi perah seperti terlihat pada tabel berikut: tabel produksi komoditas peternakan tahun sumber: dipertahut, pada tahun terjadi kenaikan produksi daging, telur, dan susu dibanding tahun kenaikan daging tersebut dipengaruhi oleh kenaikan populasi ternak besar, kecil, maupun unggas. produksi telur dipengaruhi oleh kenaikan populasi ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. sedangkan kenaikan produksi susu dipengaruhi oleh kenaikan populasi sapi perah. produksi ternak selain daging, telur, dan susu juga berupa anakan. untuk menghasilkan anakan yang unggul telah disediakan straw untuk ternak sapi, domba, dan kambing. jenis semen beku yang paling banyak digunakan adalah mental, limosin, brahman, dan peranakan ongole po). persentase kelahiran pada tahun mengalami penurunan sebesar dibandingkan tahun sebanding dengan penurunan jumlah penggunaan straw. kehutanan hutan merupakan dan bijaksana. pemanfaatanhutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, rpm kabupaten bantulgambar luas lahan kritis tahun sangat kritis (ha) kritis (ha) potensi kritis (ha) sumber: dipertahut, penanganan lahan kritis selopamioro, sukoharjo, dan terong masih belum dapat menurunkan luasan lahan kritis, karena lokasi tersebut merupakan lahan potensial kritis dan tanaman masih memerlukan pemeliharaan sehingga dampak kegiatan masih belum dapat menjadikan lahan potensial kritis tersebut menjadi lahan produktif energi dan sumber daya mineral pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral kabupaten bantul salah satunya diarahkan untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan mineral batuan kecamatan dling. pelaksanaan penyusunan profil investasi mineral program ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan sebagai hasil dari berkurangnya penambangan dekat bangunan vital dan reklamasi lahan bekas tambang. pada tahun ini total reklamasi lahan adalah meter persegi yang meliputi dua lokasi yaitu dusun kalangan desa bangunjiwo dan dusun ukuran desa parangtritis. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul gambar reklamasi lahan bekas tambang tahun ses tahun sumber: dinas sda, pariwisata sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis kabupaten bantul. selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pad). besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan kabupaten bantul. jumlah kunjungan wisatawan kabupaten bantul. meningkatnya jumlah wisatawan kabupaten bantul akan meningkatkan pad dari sektor pariwisata. jumlah kunjungan wisata dan pad sektor pariwisata disajikan pada tabel berikut: tabel jumlah kunjungan wisatawan dan pad sektor pariwisata tahun jumlah wisatawan orang) jumlah pad rp) sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata, peningkatan perolehan tersebut atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya religius, dan minat bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul khusus buatan, juga didukung oleh pengembangan desa desa wisata sebagai alternative tourism kabupaten bantul, sehingga dapat memberikan pilihan pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa desa wisata. kemudian jika dilihat dari sisi jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata kabupaten bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti terdapat penambahan yang cukup signifikan dalam jumlah daya tarik wisata budaya dan usaha pariwisata dalam bentuk restoran rumah makan. namun demikian tetap diperlukan upaya yang lebih komprehensif baik melalui penggalian sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, maupun peningkatan promosi investasi dan kemitraan bidang pariwisata untuk membangun kepariwisataan kabupaten bantul masa mendatang. kelautan dan perikanan produksi perikananundang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harussasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk rpm kabupaten bantul pengembangannya. perikanan budidaya yang telah dikembangkan terdiri dari berbagai macam jenis ikan, sebagaimana disajikan pada tabel tabel produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan tahun tahun mas udang vannamei tandan map jumlah sumber: dkp, jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila dan gurami. lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat lebarnya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap penyakit. pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan melalui empat balai benih ikan bbi) yakni bbi barongan, sarden, gesekan, dan krapyak, dan melalui unit pembenihan rakyat upr). produksi benih yang dihasilkan pada tahun disajikan pada tabel berikut tabel produksi benih ikan dari upr dan bbi tahun jenis usaha tahun jumlah sumber: dkp, dari tabel atas dapat dilihat adanya penurunan produksi benih pada tahun sebesar dibanding dengan tahun kemarau panjang dan cuaca panas menjadi penyebab utama penurunan produksi benih. beberapa upaya telah bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana perbenihan. selain itu melalui pembinaan dan pengembangan perikanan juga telah diberikan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik untuk sarana pembesaran maupun pembenihan ikan. selain perikanan budidaya, kabupaten bantul juga terdapat perikanan tangkap. produksi perikanan tangkap tahun sebesar ton mengalami penurunan dibanding tahun selengkapnya, produksi perikanan tangkap tahun seperti pada tabel tabel produksi perikanan tangkap tahun uraian meja kapalmoor leg sumber: dkp, produksi perikanan tangkap tahun sebesar ton dan mengalami penurunan dibanding tahun sebanyak ton. penurunan produksi ini diakibatkan oleh beberapa hal yaitu: over fishing, produksi perikanan tangkap sebagian besar dihasilkan oleh nelayan pada daerah tangkapan terbatas pada zona (sekitar mil), sehingga daerah penangkapan ikan sudah jenuh. penangkapan ikan laut dengan perahu sangat tergantung iklim dan cuaca. banyaknya nelayan wilayah kabupaten bantul yang beralih menjadi pembudidaya udang vannamei sehingga minat untuk melaut menjadi berkurang. tenggelamnya kapal inka mina saeng sehingga mengurangi produksi perikanan tangkap. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul perdagangan ekspor bersih perdagangan pembangunan perdagangan kabupaten bantul juga diarahkan pada peningkatan perdagangan internasional melalui pengembangan kegiatan ekspor. perdagangan internasional kabupaten bantul menyumbang nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian bantul. hal ini dibuktikan dengan mengeditnya kegiatan ekspor luar negeri. pada tahun kegiatan ekspor kabupaten bantul mengalami peningkatan baik dari segi nilai, volume maupun macam komoditas. hal ini disebabkan antara lain melalui upaya pembukaan peluang pasar negara tujuan baru, peningkatan daya saing produk dan intensifikasi promosi melalui keikutsertaan pemerintah kabupaten bantul secara berkala dalam berbagai kegiatan pameran yang dilaksanakan negara tujuan. perkembangan nilai ekspor kabupaten bantul tahun disajikan pada tabel tabel perkembangan ekspor tahun no| uraian sumber: dinas perindagkop, (diolah) pembangunan kegiatan perdagangan kabupaten bantul dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi kabupaten bantul. perindustrian sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian kabupaten bantul setelah sektor pertanian. kegiatan pembangunan industri kabupaten bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. lokasi dan jenis industri yang tersebar bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul kabupaten bantul cukup bervariasi. jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. perkembangan industri kecil menengah kabupaten bantul tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel perkembangan industri kecil menengah tahun tahun uraian tenaga kerja nilai produksi ribuan) nilai tambah ribuan) nilai investasi ribuan) sumber: dinas perindagkop tahun ketransmigrasian penyelenggaraan urusan transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. pelaksanaan transmigrasi kabupaten bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari pemerintah pusat. untuk penempatan transmigran tahun sebanyak kk. jumlah transmigran pada tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun kk). dalam kurun waktu jumlah transmigran tertinggi pada tahun sebanyak kkbab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul aspek daya saing daerah berisi penjelasan terhadap fokus, yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah infrastuktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. fokus kemampuan ekonomi daerahdapat dilihat pada tabel rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk terus mengalami penurunan dari tahun tahun. pada tahun rasio jumlah polisi pamong praja meningkat dikarenakan ada penurunan angka jumlah penduduk kabupaten bantul. rasio jumlah lintas per pendudukberikut: bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tabel rasio jumlah polisi pamong praja tahun kabupaten bantul turun jumlah polisi pamong praja jumlah penduduk rasiojumlah polisipamong gsg oec1i praja per penduduk sumber: satuan pol pp, tabel jumlah petugas lintas tahun kabupaten bantul lah tahun jumlah petugas lintas total ps desa kecamatan kabupaten sasa gb71 sa9abab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantulkabupaten bantul train jumlah kasus kebakaran nan tingkat waktu tanggap lamaningammume obama jap pee dea jangkauan wmk tingkatwaktutanggap sumber: bpbd, rpm kabupaten bantulindeks kepuasan layanan masyarakat indeks kepuasan layanan masyarakat kabupaten bantul dihitung oleh bagian organisasi, sekretariat daerah. nilai ikm kabupaten diperoleh dari rata rata nilai ikm skpd pemberi layanan se kabupaten bantul. indeks kepuasan layanan masyarakat kabupaten bantul tahun disajikan pada gambar berikut: gambar ikm tahun kabupaten bantul sumber: bagian organisasi setda, indeks kepuasan masyarakat kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan skpd kabupaten bantul mengalami peningkatan. sesuai denganaka nilai rata rata ikm kabupaten bantul tahun berada pada interval interval yaitu memiliki nilai dengan kinerja unit pelayanan dalam kategori baik. rpm kabupaten bantul fokus iklim berinvestasi urusan penunjang pemerintahan angka kriminalitas dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi kabupaten bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan)(polisi kejaksaan)angka kriminalitas tahun jumlah kasus narkoba oluang poo) total jumlah tindak kriminal selama tahun jumlah penduduk angka kriminalitas (persen) sumber: polres bantul, pada tahun angka kriminalitas kabupaten bantul tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun peningkatan angka kriminalitas ini sebabkan meningkatnya kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian dan penipuan. oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir tindak kriminal. bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul jumlah demo salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi unjukrasa.unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut. tabel jumlah demonstrasi bidang politik yaa dak pan kasuspemogokankerja sumber: polres bantul, jumlah demonstrasi unjuk rasa tahun meningkat tajam bila dibandingkan dengan tahun hal ini harus diwaspadai apabila demonstrasi unjuk rasa mulai menyimpang dan anarkis, perlu dilakukan langkah langkah antisipasi dan kesiapan sdm agar keamanan tetap terjaga. tahun jumlah demonstrasi mencapai kali. lama prosesbantulpemerintah kabupaten bantul telah melakukan langkah strategis pada tahun dengan membentuk dinas perijinan yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon ii. dengan harapan dinas perijinan mampu membantu pemerintah terutama dalam pelayanan perijinan dan non perijinan. pada tahun dinas perijinan telah melayani jenis ijin dan non ijin yang terdiri dari: rpm kabupaten bantul perijinan dasar perijinan perdagangan dan industri perijinan jasa konstruksi perizinan angkutan perizinan bursa kerja luar negeri bkl) perizinan penjualan minuman beralkohol 9g) perizinan usaha perikanan perijinan bidang kesehatan sarana kesehatan tenaga kesehatan tanda daftar usaha pariwisata j)) perizinan toko modern dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama hari jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. samping itu, kabupaten bantul pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama). selama tahun pemerintah kabupaten bantul melalui dinas perijinan menerima permohonan ijin sebanyak dan diterbitkan sebanyak atau selain itu pemerintah kabupaten bantul mampu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dengan baik dan memuaskan. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah kabupaten bantul menyebarkan kuesioner kepada pemohon dan pemilik ijin. selanjutnya data kuesioner diolah menjadi indeks kepuasan masyarakat ikm) berdasarkan rumus kepmen pan. jumlah perda yang mendukung iklim usaha peraturan daerahrpm kabupaten bantul tabel jumlah perda yang mendukung iklim usaha train jumlah perda terkait perijinan jumlah perda terkait lalu lintas barang dan jasa jumlah perda terkait ketenagakerjaan sumber: bagian hukum kabupaten bantul, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. tabel desa tertinggal kabupaten bantul nama desa status skor keterangan sukoharjo sangat tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal gadingsari perkotaan tertinggal tertinggal selopamioro pedesaan tertinggal bangunan pedesaan tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal sumber: bps bantulbab gambaran umum kondisi daerah umat rpm kabupaten bantuletenagakerjaanjumlah pencari kerja yang terdaftar tahun no| tingkat pendidikan (1gp dag isla umum rujukan ps3 ian sarjana muda diplomatik ate (diplomat saan si appa mla total gas6| sumber: dinas nakertrans, bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul tenaga kerja yang terdaftar kabupaten bantul cenderung masih didominasi oleh lulusan sma dan smk. sehingga, tenaga kerja kabupaten bantul masih tergolong tenaga kerja terampil. sedangkan tenaga kerja lulusan s1 s2 s3 yang merupakan tenaga kerja ahli hanya sedikit bila dibandingkan dengan lulus sta, slip maupun sd. dengan demikian, program pelatihan tenaga kerja mutlak diperlukan sehingga tenaga kerja kabupaten bantul dapat bersaing dunia kerjabantul juga membuatbawah ini tata kelola pemerintahan sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah kabupaten bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayanannya. oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). untuk mengukur derajat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, mulai periode awal rpm tahun akan dilakukan perhitungan indeks tata kelola pemerintahan yang baik dalam wujud indeks tata kelola pemerintah yang baik bantul governance index indonesia governance index). adapun indikator yang akan diukur dalam igi ini meliputi partisipasi masyarakat dengan tolok ukur kebebasan politik dan stabilitas politik. dalam indikator kebebasan politik akan diukur kemampuan warga dalam mempengaruhi kualitas tata pemerintahan. sedangkan stabilitas politik akan diukur dari kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. rpm kabupaten bantul orientasi pemerintah yang akan mengukur keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, tertua dalam kinerja pelayanan publik pembangunan social, dengan tolok ukur indeks pembangunan manusia dan distribusi pendapatan. pengelolaan ekonomi dimana akan diukur keterlibatan kebijakan, program dan kegiatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. pada tahun pertama rpm data igi belum tersaji dalam dokumen ini karena baru akan diukur pada akhir tahun dan akan diukur seterusnya pada masa lima tahun sampai tahun untuk data proyeksi target igi pada tahun sampai tahun sajikan dalam bab indeks kualitas layanan infrastruktur kualitas pembangunan daerah dorong salah satunya oleh pembangunan infrastruktur karena kondisi infrastruktur merupakan faktor utama penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. kabupaten bantul, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat tersukses secara baik sehingga sumber sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sasaran dari pembangunan infrastruktur ini adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan infrastruktur dasar. untuk melakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, akan dilakukan survai kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. survai ini belum pernah dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga data dasar pada tahun belum tersedia dan baru akan dilakukan pada tahun data target pembangunan infrastruktur selama lima tahun mendatang akan dicantumkan dalam babberdasarkan dinas, bkk garis kemiskinan nasionalrasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia tahun atas 66y6 68y6 65y disnakertrans proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total 25y6 disnakertransprevalensi balita gizi buruk .52y6 .44y6 ,38y6 .43y6 prevalensi balita gizi kurang y60 .71y9 ,15y6 .50y6proporsi penduduk dengan asupan kalori bawah tingkat konsumsi minimum kkal kapita hari 13y6 bkp3, dinkesoge5| 9zes de.ee diknas sekolah dasar proporsi murid kelas yang berhasil menamatkan sekolah 100y69 diknas dasar. angka partisipasi murni disekolah lanjutan tingkat .23y9 .19y9 diknas pertama angka melek huruf usia diknas, tahun perempuan dan laki laki dikmenof bab gambaran umum kondisi daerah miles. rasio apm perempuan laki laki bkk kb, tingkat 80y6 diknas rasio apm perempuan laki laki bkk kb, tingkat smp 64y6 65y0 diknas rasio apm perempuan laki laki bkk kb, rasio apm perempuan laki laki nal bkk tingkat bab gambaran umum kondisi daerah mileyrasio melek huruf perempuan terhadap laki laki usia tahun, yang diukur melalui angka bkk melek huruf perempuan laki laki (indeks melek huruf gender). kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor nakertrans nonpertanian. proporsi kursi dprd yang 6e7| diduduki perempuan opo kabupaten kota bel kel kekealita per kelahiran hidup dinkes angka kematian bayi per kelahiran hidup dinkes persentase anak dibawah satu tahun yang imunisasi campak dinkesingkatkan kesehatan ibu target menurunkan angka kematian ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu angka kematian ibu per kelahiran hidup dinkes proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih dinkes target mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun angka pemakaian kontrasepsi cpr bagi perempuan menikah umur semua cara dan cara modern bkk, dinkes angka kelahiran remaja (perempuan tahun) per perempuan usia tahun dinkes cakupan pelayanan antennata (sedikitnya kali kunjungan dan empat kali kunjungan bab gambaran umum kondisi daerah mieunset need kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi) .74y9 .62y4 ,72y6 bkk tujuan memerangi hiv aids, malaria dan penyakit menular lainnya tujuan mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru hiv aids hingga tahun ,01y6 ,05y6 papan persen 0sw| oos| cost dinkes kasus) kasus) kasus) kasus) penggunaan kondom pda 80y6 100y6 90y6 dinkes hubungan seks beresiko tinggi proporsi jumlah penduduk usia tahun yang memeiliki 40y9 80y6 100y6 90y6 dinkes pengeretroviral 100y6 100y6 dinkemalaria dan dinkes angka kematiannya bab gambaran umum kondisi daerah milikidk proporsi anak balita yang tidur bantul bukan terms daerah endemi malaria ada dinkes dengan kelambu berinsektisida progr angka kejadian tuberkulosis (semua kasus maa ba) dinkes penduduk tahun) kasus) tingkat prevalensi tuberkulosis (per penduduk) kasus) kasus) kasus) kasus) bikes tingkat kematian karena .9c tuberkulosis (per dinkes kasus) kasus) penduduk) kasus).10a tuberkulosis yang terdeteksi dinkes dalam program dots proporsi kasus tuberkulosis .10b yang diobati dan sembuh dalam dinkes program dots bab gambaran umum kondisi daerah miliki rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan divertahut pemotretan citra satelit dan y60 65y0 65y0 65y0 65y0 bappeda surveybab gambaran umum kondisi daerah kw! kenya) rpm kabupaten bantul amal total toe set capaian target sasi target sasi target sasi sasi akhir jawab indikator rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorialkepada bappeda bappeda proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak perkotaan dan perdesaan bappeda bappeda pgn man perkotaan bab gambaran umum kondisi daerah rpm kabupaten bantul bab ill gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan kinerja keuangan periode tahun lalu keuangan daerah menurut permendaglanja daerah apbd)keuangan daerah menunjukkan manajemen pengorganisasian dan pengelolaan sumber sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. kinerja keuangan masa lalu. melalui analisis ini akan diperoleh gambaran kapasitas pendapatan dan bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ama rpm kabupaten bantul belanja daerah untuk menjadi bahan penyusunan penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah proyeksi (lima) tahun kedepan. gambaran kinerja keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten bantul dijabarkan sebagai berikut kinerja pelaksanaan apbd kinerja pelaksanaan apbd. secara umum komponen apbd terdiri dari: komponen pendapatan:omponen belanja: belanja tidak langsung yang diidalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ou2 rpm kabupaten bantul komponen pembiayaan: penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggara: serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. kinerja pelaksanaan apbd tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi apbd, perkembangan apbd, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut: pendapatan daerah gambaran tentang pendapatan daerahbantul tahun anggaran sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut: bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan au3 rpm kabupaten bantul tabel rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun kabupaten bantul rata rata perlu uraian muda rp) rp) v6. irwowarn tamseratas rannstornsans tsmnameosao: saraninassene anna1masozosar 1na0 tenets maamarera salmon zaman anwar mownonas sae jim sea samosir manga wawan das daerah yang dipisahkan anas mama sonar asas mawas paw daerah yang sah powo snssmen means aon amen sms lain lain pendapatan |enggnrooe namakan ansossoo anemia samaran samaran sifomammtas asnstaso snsawsan sensor bagi hasil pajak propinsi tau pemda lainnya ajassasunn down down asas sara otonomi khusus aaaa panas saran asas salinan sma prop pemda lainnya batam tama gempa| sumber laporan keuangan kab. bantul berdasarkan tabel diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat pada periode tahun sebesar sampai dengan periode tahun sebesar dengan rata rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar pendapatan asli daerah mengalami kecenderungan peningkatan pada periode tahun dengan rata rata pertumbuhan sebesar y6. secara bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ama rpm kabupaten bantul persentase pertumbuhan masing masing komponen pad berbeda beda. tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar o, pajak daerah sebesar yo, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar sedangkan pertumbuhan yang terendah adalah retribusi daerah sebesar pada prinsipnya retribusi mengalami trend kenaikan, namun tahun terdapat penurunan retribusi disebabkan adanya mutasi rekening pendapatan dari retribusi daerah lain lain pendapatan yang syah, akibat pergantian bentuk pengelolaan keuangan yang ada puskesmas yang telah menjadi blue. selain itu, adanya penurunan tarif retribusi menara telekomunikasi dari nop pbb menjadi tarif retribusi yang lebih rendah sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi tentang besaran tarif menara telekomunikasi undang undang tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. sumber utama pendapatan kabupaten bantul berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. dana alokasi umum kabupaten bantul setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata rata pertumbuhan periode terakhir sebesar tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari dana alokasi khusus yaitu dari tahun sebesar sampai dengan tahun sebesar dengan rata rata pertumbuhan sebesar ,067c selain dari dana perimbangan dan pad, sumber utama pendapatan daerah adalah dari lain lain pendapatan yang syah dengan rata rata pertumbuhan sebesar periode tahun selanjutnya sumber terbesar diperoleh dari bagi hasil pajak dari provinsi atau pemda lainnya dengan rata rata pertumbuhan sebesar sedangkan terendah rata rata pertumbuhannya bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi pemda lainnya sebesarpada tabel berikut disajikan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan aus rpm kabupaten bantul anggaran belanja daerah tahun ,sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut: tabel realisasi belanja daerah tahun kabupaten bantul rata rata uraian pertumbuhan rp) rp) rp) rp) rp) |aman tastansesesns tawoarnsusase taermararsn tmastanaato |asosamansasn sat belanja ana sana mean|namn langsung pegawai |atma sema| mana oman mean| bantuan sosial belanja bagi hasil kpd pem. prop kota dan desa belanja bantuan keu kpd pem. prop, pem. bawahan terduga setiap donoamae neasa mantan macro saassasan ang pegawai sumber laporan keuangan kab. bantul memperhatikan tabel diperoleh gambaran umum belanja periode tahun bahwa realisasi belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar s4, belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari hingga dengan rata rata kenaikan realisasi belanja tidak langsunghingga dengan rata rata kenaikan realisasi belanja langsung sebesar y40. pembiayaanbab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ame rpm kabupaten bantul dan pengeluaran daerah kabupaten bantul sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut: tabel realisasi pembiayaan daerah tahun kabupaten bantul rata uraian rata rp) rp) rp) rp) rp) penerimaan pembiayaaninvestasi) pemerintah daerah pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo pemberian pinjaman daerah dana emisi dosasanas samurai dosen sestosaman tan sisa lbh pembiayaan sumber laporan keuangan kab. bantul memperhatikan tabel diperoleh gambaran bahwa secara umum dalam tahun terakhir realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar yo. hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dari hingga dengan rata rata kenaikan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi pengeluaran pembiayaan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari sebesar hingga dengan rata rata kenaikan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mengalami kenaikan dari tahun menjadi dengan rata rata kenaikan sebesar neraca daerah neraca daerah merupakan kondisi keuangan kabupaten bantul serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, sertlanjutnya mengenai gambaran neraca kabupaten bantuldalam kurun waktu tahun yang disajikan pada tabel sebagai berikut tabel rata rata pertumbuhan neraca daerah tahun kabupaten bantul rata tahun uraian rata asertancar kas pemegang kas bendahara pengeluaran penerimaan kas bantuan 2ssorsra pkaslancarlainya s90o kasi bendahara bos ann naa grant pkasdikpudan panas songo352 putanglaindampa sanissas2s fosfor2sea 1asas7707e1| to0an135820piutang pemberian jul pinjaman pemerintah piutang bag lancar tr piutang lainnya jumlah aset lancar investasi jangka panjang hanja investasi jangkapiutang angsuran jangka panjang aset tak berwujud poo penggunaannya jumlah aset lainnya jumlah aktiva selatan ouu uuuououu kewajiban jangka pendek bagian lancar utang dalam negeri pendapatan diterima dimuka lainnya utang pihak ketigaof, utang perhitungan pihak ketiga pfk) jumlah kewajiban jangka pendek kewajiban jangka panjang utang dalam negeri pemerintah pusat lainnya jumlah kewajiban tasya pembiayaan cadangan pendapatan yang ditangguhkanekuitas dana investasi diinvestasikan dalam investasi jangka panjang diinvestasikan dalam aset din lestarikan dalam aset dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka neta naa panjang pal ekuitas dana jumlah ekuitas jumlah kewajiban bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan mao rpm kabupaten bantul rata uraian sika rata wpawekurraspaa sumber laporan keuangan kab. bantul aset secara keseluruhan, aset pemerintah daerah kabupaten bantul selama periode tahun mengalami kenaikan dengan rata rata pertumbuhan sebesar sx. aset lancar pemerintah kabupaten bantul mengalami tren pertumbuhan pada tahun hingga dengan rata rata kenaikan sebesar yo. kas mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebesar menjadi sebesar pada tahun dengan rata rata pertumbuhan sebesar yc. investasi jangka panjang pemerintah kabupaten bantul mengalami tren pertumbuhan dengan rata rata sebesar y6o,. sedangkan jumlah aset tetap dalam neraca keuangan kabupaten bantul selama tahun mengalami peningkatan rata rata sebesar y6, dari nilai total aset tetap kabupaten bantul pada tahun sebesar meningkat menjadi .817pada tahun kewajiban kewajiban pemerintah daerah kabupaten bantul selama periode tahun mengalami kenaikan dengan rata rata yo, ini terjadi karenakan hutang jangka pendek terutama utang kepada pihak ketiga mengalami kenaikan secara signifikan yaitu ditahun sebesar serta tahun sebesar begitu pula selama periode tahun utang pihak ketiga kabupaten bantul mengalami kenaikan yang signifikan yaitu tahun utang pihak ketiga sebesar ekuitas dana perkembangan ekuitas dana kabupaten bantul selama tahun tumbuh rata rata sebesar persen pertahun, dimana pada tahun sebesar dan tahun pertumbuhan ini didorong bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan umat rpm kabupaten bantul pertumbuhan ekuitas dana lancar yaitu dengan pertumbuhan rata rata pertahun sebesar ekuitas dana lancar diperoleh dari jumlah siapa ditambah cadangan untuk piutang dan cadangan untuk persediaan dikurangi utang jangka pendek ditambah pendapatan yang ditangguhkan. sedangkan untuk ekuitas dana investasi pada tahun2011 juga mengalami kenaikan rata rata sebesar berdasarkan data neraca kabupaten bantul periode tahun sampai dengan sebagaimana tersaji pada tabel yang selanjutnya diolah untuk menghasilan rasio keuangan kabupaten bantul. hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, pemerintah daerah kabupaten bantul untuk tahun berdasarkan formulasi, yang disajikan pada tabel sebagai berikut: tabel analisis rasio keuangan tahun kabupaten bantul uraian (rastotikutats | ratio rasio quick (quick ratio) rasio total hutang terhadap total asset rasio hutang terhadap modal berdasarkan tabel hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah kabupaten batu dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. rasio likuiditas serta rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan oma2 rpm kabupaten bantul pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan kabupaten bantul yaitu: rasio lancar rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek.dan tahun sebesar hal ini berarti menunjukkan tahun kemampuan membayar hutang pemerintah kabupaten bantul sebesar kali lebih. rasio quick rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. penghitungan quick ratio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. jadi rasio iniserta periode tahun rasio quick sebesar hal ini berarti kemampuan pemerintah kabupaten bantul dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. rasio solvabilitas rasio solvabilitas, sehingga dengan mengetahui rasio solvabilitas dapat diketahuibab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ama3 rpm kabupaten bantulbantulbantul sebesar dan padaabupaten bantul dalam arti mandiri serta tidak tergantung pada hutang. kebijakan pengelolaan keuangan masa lalupengeloliii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ama rpm kabupaten bantuljawaban kepala daerah sekurang kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah:, penyelenggaraan tugas pembantuan: dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan. kebijakan umum pendapatan daerahberdasarkan sumber, pendapatan daerahrupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor yaitu sebagai berikut: pajak daerah, terdiri dari pbb perkotaan dan perdesaan, bpt, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet: retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah. lain lain pendapatan asli daerah yang sah,tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain lain. bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan emas rpm kabupaten bantulemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dari sebagaian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan:bertujuan membantu mendanai kegiatan sebagai berikut: pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan lembaga organisasi swasta dalam negeri, bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun tahun. sebagai upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada wilayah kabupaten bantul. bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ona6 rpm kabupaten bantul arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut: intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance)dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, secara umum, proses ini meliputi sebagai berikut: penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah: penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah: peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait, peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah. ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah mempunyai maksud dalam rangka memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, secara umum proses ini dilaksanakan sebagai berikut: updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan: pengkajian penerapan jenis retribusi baru: optimalisasi penyerapan penerimaan pajak daerah dari basis pajak pbb dan bpt, optimalisasi pemungutan pajak bpt yang telah mulai dilaksanakan tahun dan optimalisasi pemungutan pbb yang telah mulai dilaksanakan tahun selain itu arah kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi lain lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi sebagai berikut: meningkatkan kontribusi penerimaan dari bumi melalui upaya pengelolaan bumi secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen peningkatan profesionalisme bumi, serta memperkuat permodalan bumi, dan bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ama7 rpm kabupaten bantul optimalisasi penerimaan yang bersumber bagi hasil perpajakan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait. kebijakan umum belanja daerah kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran sebelumnya menggambarkan arah kebijakan belanja daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan kabupaten bantul tahunsertadasarkan permendagri nomor tahun permendagri nomor tahun dan terakhir kalinya diubah dengan permendagri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah terdiri dari: belanja tidak langsung yang peruntukannya meliputi: belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modalbab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan oma3 rpm kabupaten bantul:peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengentasan kemiskinan. belanja pada setiap skpdjawabnya. prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut: dana bagi hasil pajak: untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan. dana alokasi umum, untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum. dana alokasi khusus, untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. proporsi penggunaan anggaran analisis proporsi realisasi terhadap anggaran kabupaten bantulbantuldimasa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat jabarkan sebagai berikut: bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ama9 rpm kabupaten bantul d tahun secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja kabupaten bantul, yang dapat dilihat pada tabelporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja tahun kabupaten bantul rata uraian anggaran realisasi anggaran realisasi anggaran realisasi (oo anggaran realisasi anggaran realisasi rata (v0) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) kak maan mass comma maan aman sara aman saman pameran asma belanja pegawai (esa don samson saman dan mer sewaan sasa masa snssamn saman belanja pang isa cma pat pama aman pan ama belanja hibah msk messi usia belanja bagi hasil kpd pem. prop kab kota dan desa belanja bantuan keu kpd pem. prop, pemda dan pem. bawahan terduga belanja langsung belanja pegawai kata gama sman dat sewa don samaran awan says jasa belanja modal ats nandsss sumber: laporan keuangan kabupaten bantul tahun bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan a22 se) rpm kabupaten bantul berdasarkan tabel dari data realisasi belanja tidak langsung menunjukkan tren peningkatan dari pada tahun menjadi tahun dengan rata rata tingkat realisasi belanja tidak langsung terhadap ketersediaan anggaran mencapai sebesar sedangkan untuk tingkat realisasi belanja langsung juga mengalami peningkatan dari tahun sebesar menjadi pada tahun dengan rata rata tingkat realisasi terhadap ketersediaan anggaran sebesar atau lebih rendahantul tertuang pada tabel sebagai berikut: tabel realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun kabupaten bantul kode uraian (g9) (g9) (gk) rp) g9) penghasilan pns belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkdhonorarium pns honorarium non uang lembur belanja pegawai blue honorarium pengelolaan operasional dinas ban belanja barangperlengkapan dan peralatan kantor belanda mak belanja makanan dan minuman belanja pakaian dinas dan atributnya belanja pakaian belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu belanja perjalanan belanja beasiswarp) rp) rp) rp) belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns belanja perjalanan pindah tugas belanja jasa konsultansi sam belanja modal belanja modal pengadaan tanahinstalasi listrik dan teleponana rpm kabupaten bantul realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun cenderung mengalami penurunan, penurunan tersebut dikarenakan terjadinya penurunan belanja pegawai. pada tahun mengalami trend peningkatan, yang lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel sebagai berikut tabel analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun kabupaten bantul belanja total pengeluaran belanja (untuk pemenuhan kan aan prosentase uraian kebutuhan aparatur) pengeluaran) ta) (b) ta) (b) 100y6 tahun anggaran tahun anggaran tahun anggaran tahun anggaran tahun anggaran berdasarkan tabel diperoleh prowaktu waktu, tahun persentasenya sebesar persen dan tahun persentasenya menurun menjadi sebesar persen. dari prountuk pembangunan lebih kecil bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul proporsinya terhadap apbd dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan kecenderungan penurunan setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang diberlakukan. cc.serta prioritas utama kabupaten bantul pada (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut: tabel pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun kabupaten bantul kenaikan uraian (g9) rp) rp) sja dom metana moms belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkd kena kena |amutmmmtmatemtam mama anom belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah pemerintahan desa lainnya mlm ame| sewa ama berani belanja jasa kantor bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul kenaikan uraian (g9) rp) rp) yk) (mawas pan sewahati mmm (rasa mass ansmamon| sumber: diolah dari laporan keuangan kabupaten bantul total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel atasembiayaan daerah, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran siapa)penyertaan modal dan transfer dana cadangan. secara garis besar,bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, tertuang pada tabel sebagai berikut tabel defisit riil periode tahun kabupaten bantul uraian realisasi rp) realisasi rp) realisasi rp) realisasi rp) realisasi rp)siapa) penerimaan piutang daerah penerimaan kembali investasi dana bergulir dipisahkan sumber: diolah dari laporan keuangan kabupaten bantul tabel realisasi sisa lebih perhitungan anggaran( lpa) tahun anggaran kabupaten bantul kala nfo) uraian rp) rp) rp) rp) rp) jumlah lpa kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan lpa riilrpm kabupaten bantul berdasarkan tabel diatas selanjutnya dapat disimpulkan analisis kebijakan pembiayaan daerah dapat disimpulkan bahwa dari tahun siapa tahun berjalan cenderung mengalami peningkatan dengan rata rata peningkatan sebesar pemerintah daerah harus cermat dalam penyusunan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya lpa) didasarkan pada penghitunglpa tahun anggaran berkenaan, sertpemerintah daerah juga perluanalisis kerangka pendanaan kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah sertaendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahutahun maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantulyakni per tahun.daerah tahun anggaran kabupaten bantul apbd proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi uraian pendapatanrah yang sah perimbangan bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi lain lain pendapatan daerah yang sah pendapatan bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul pajak provinsi dan daerah dan tee khusus provinsi atau lainnya sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah kabupaten bantulkabupaten bantul untuk periodebab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan a32 rpm kabupaten bantul, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah,yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuharah pengelolaan pendapatan daerahsinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan pemerintah pusat, provinsibab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantunyadaerahadalah: peningkatan akurasi data potensi sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah. peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah. proyeksi siapa proyeksi lpa tahun sampai dengan tahun diprediksikan berdasarkan pertimbangan trend pertumbuhan lpa kurun waktu prediksi kemampuan pendapatan dan belanja daerah dan ketentuan terkait dengan batasan maksimal surplus defisit apbd. proyeksi lpa sebagaimana ditunjukkan melalui tabel menunjukkan bahwa nilai dan tingkat pertumbuhan lpa dari periode tahun sampai dengan periode tahun mengalami peningkatan namun dengan mempertimbangkan bahwabab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul tabel realisasi dan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran lpa) tahun kabupaten bantul apbd proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran daerah sebelumnya siapa) berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan kabupaten bantul dalam jangka waktu lima tahun disajikan sebagai berikut: tabel proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah tahun kabupaten bantul apbd proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi uraian pangan) hanya sisa lebih riil) perhitungan anggaran kapasitas proyeksi kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikatsebagaimana ditunjukkan melalui tabel adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel berikut ini: bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan a32 rpm kabupaten bantul tabel proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun anggaran kabupaten bantul no) uraian apbd proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi (w)) (w)) rp) rp) rp) g1) toyama 2annserma0 2smsmsatsz 2pementas: 2soomarsam 2ma7asn zen belanja tidakesa dan partai politik jemawstmoswa monsoon onaomosc: sesansawan snananaaer to1onusessn tenososoeson proyeksi pembiayaan proyeksi pembiayaan dihitung berdasarkan rata rata tingkat realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebagaimana ditunjukkan melalui tabel serta memperhitungkan proyeksi kemampuan keuangan terhadap peningkatan pengelolaan dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah pada bumi adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel berikut ini.yeksi pembiayaan daerah tahun kabupaten bantul papan paya uraian apbd proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi rp) rp) rp) rp) penerimaan pembiayaan daerahpemerintah daerah pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo pemberian pinjaman bergulir mama semasa memanas wawasan sn0co mann sisa lbh pembiayaan sumber data diolah, kebijakan alokasi anggaran kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaibab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul puluh persen) dan kesehatan (secevaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. penetapan persentase masing masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu skpd. secara bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantull. dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel sebagai berikut. bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan rpm kabupaten bantul tabel kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah tahun kabupaten bantul alokasi jenis dana apbd: proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi rp) rp) rp) rp) (v0) rp) (v0) rp) prioritas prioritas prioritas iii jumlah 100y9 100yo 100yo 100yo 100yo 100yo bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ta) rpm kabupaten bantul bab analisis isu isu strategis permasalahan pembangunan identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan daerah identifikasi permasalahan pembangunancakupan masalah yang luas. permasalahan cenderung meningkat atau membesar masa yang datang dan berdampak negatif. memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu waktu serta sinergitas berbagai pihak. adapun identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan daerah kabupaten bantul dapat digambarkan melalui tabel berikut kenya) rpm kabupaten bantul tabel identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritasx): sesuai permasalahan keberhasilan pemerintah daerah melampaui vrusanwan8 pendidikan yoo angka rata rata lama tahun belum tercapai pemerataan dan sarana dan sekolah perluasan akses pendidikan prasaranalengkap masih rendah. optimalisasi pendidik dan pia aparadanana meng iban ara dan daya saing pendidikan bantuan sosial pendidikan masih rendah. sdm kepada masyarakat pengelolaan sekolahan berpenghasilan rendah belum optimal sarana motivasi pendidikan tinggi memenuhi spm (laboratorium, ruang kelas, sd mi guru kepala sekolah. smp m kemampuan orang tua dalam sekolah pendidikan melampaui pembiayaan pendidikan sd mi kondisi rendah bangunan baik sekolah pendidikan melampaui smp m dan sma smk ma kondisi bangunan baik bab analisis isu isu strategis iv2a partisipasi melampaui kasar pendidikan anak usia dini paud) sd mi mad kes smp m angka putus sekolah melampaui sd mi smp m sma smk ma angka melanjutkan sesuai am) dari sd mi smp m angka melanjutkan belum tercapai am) dari smp m sma smk ma guru yang memenuhi belum tercapai kualifikasi s1 d iv untuk guru yang memenuhi belum tercapai kualifikasi s1 d iv untuk smp mts bab analisis isu l isu strategis kentsehatan angka kematian bayi belum tercapai masih tingginya angka adanya pemetaan dan akb kematian ibu melahirkan. pengawasan ibu usia harapan hidup masih tingginya angka hamil bersalin nifas persentase gizi buruk melampaui kematian bayi. masih beresiko optimalisasi balita adanya balita gizi buruk kualitas antennata care rasio dokter per orang melampaui angka kesakitan penyakit anc) koordinasi pasien menular tinggi. masih intensif antar stakeholder rasio paramedis per orang melampaui adanya daerah endemik terkait feedback ibu hamil pasien semakin meningkatnya dan pemantauan dengan cakupan pertolongan melampaui penyakit tidak menular kewaspadaan dini persalinan oleh tenaga (drs). peningkatan kesehatan yang kapasitas tenaga kesehatan memiliki kompetensi dalam deteksi dini ibu kebidanan hamil nifas berisiko. cakupan sesuai meningkatnya program desa kelurahan metode kontrasepsi jangka universal child panjang mkp) immunization uci meningkatnya peran lintas aktor kemenag, dikmenof, cak balik buruk mendapat ceng diknas, bkkppkb, pkk, perawatan dinas sosial, lsm, institusiemuan kasus baru belum tercapai pendidikan, organisasi bta positif profesi, dan lain lain) dalam upaya penurunan aki.( deteksi dini penyakit penyerta seperti hiv, angka kesakitan dbd angka belum tercapai pneumonia dan multi drug ribu ribu resistant (mdr). meningkatnya peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan tb. meningkatnya bayi siklus tahunan maupun puskesmas santun unit melampaui tahunan usia meningkatnya kapasitas tempat tidur ai jpekerjanumum loo panjang jaringan jalan belum tercapai pemeliharaanjalantidak peningkatan jalan dalam dalam kondisi baik menjangkau seluruh pan kondisi rusak dan rusak jaringanirigasi rendahan berat berdasarkan prioritas jalan yang mengalami dan penertiban kendaraan persentase saluran melampaui kerusakan belum yang melebihi tonase kelas invasi dalam kondisi terjadinya perencanaan jalan terpenuhinya baik pembangunan drainase antar target pelaksanaan secara rasio masjid per rasi melampaui wilayah pemahaman bertahap dan berkelanjutan batuan pemeluk agama masyarakat tentang dengan mengupayasio gereja per rasio melampaui pentingnya perawatan terobosan program program satuan pemeluk agama jaringan irigasi rendah pembiayaan pemerintah kristen katolik desa kuat dan swadaya rasio pura per satuan rasio melampaui masyarakat meningkat pemeluk agama hindu jaringan irigasi dalam tinggal bersantai rasio tempat rasio melampaui pemakaman umum per satuan penduduk rasio tempat rasio melampaui pembuangan sampah tps) per satuan penduduk huni persentase panjang belum tercapai jaringan jalan dalam kondisi mantap potensi banjir melampaui genangan akibat curah hujan tinggi ha) luas irigasi kabupaten melampaui dalam kondisi baik ieerumhan bab analisis isu l isu strategis ivenduduk melampaui harga rumah tidak pertamanya kawasan beraksen air bersih terjangkau oleh masyarakat kumuh secara bertahap dan pelanggan belum tercapai berpenghasilan rendah. berkelanjutan jumlah pelanggan kurangnya fasilitas terbangunnya rusunawa listrik pemakaman umum penerapan hunian persentase penduduk melampaui berimbang fasilitasi beraksen sanitasi rumah murah untuk mbr peningkatan penanganan penanganan sesuai rth see pemukiman kumuh mea layak huni i penataan rung rasio ruang terbuka angka sesuai belum ada perda rdr percepatan proses perda hijau per satuan luas dan p7. pengawasan dan rdr dan adanya wilayah ber hpl hgb pengendalian pemanfaatan pembangunan rth ruang belum optimal tersosialisasinya penataan ruang adanya aturan tentang insentif dan disinsentif dalam penataan ruang ai siomtamaman pembangunan tersedianya dokumen buah sesuai tidak adanya konsistensi adanya pembaruan ipjp yang telah antara dokumen database pelatihan bagi ditetapkan dengan perencanaan dan operator data berbagai bab analisis isu l isu strategis ivoda penganggaran skpd untuk mengoperasikan perencanaan dan sistem pengumpulan data tersedianya dokumen buah sesuai penganggaran belum secara on line adanya rpm yang telah berbasis kinerja derivasi verifikasi dan yang partisipasi dalam validasi data kemiskinan ditetapkan dgn perda perkara penyusunan perencanaan antara pemerintah pusat dan tersedianya dokumen buah sesuai menurun masih pemerintah daerah rkd yang telah rendahnya pemahaman dan plafonisasi prioritas ditetapkan dengan komitmen seluruh utama tiap kecamatan perkara stakeholder pemerintah kab. minimal sebesar rp5 milyar penjabaran program tya too sesuai bantul dokumen adanya verifikasi dan rpm dalam rkd perencanaan belum validasi data melalui skpd maksimal pengendalian terkait kebijakan dan perencanaan belum optimal musrenbang belum efektif menyerap aspirasi masyarakat pembumian jumlah arus orang belum tercapai kurangnya fasilitas meningkatnya kualitas penumpang angkutan keselamatan lalu lintas dan pelayanan angkutan umum umum fasilitas pendukung adanya penataan dan daya angkut angkutan orang melampaui keselamatan lalu lintas pemerataan trayek angkutan umum kesadaran dan umum pada pusat pusat keselamatan berlalu lintas kegiatan yang belum tersedia v c ratio kendaraan melampaui rendah pertumbuhan angkutan umum adanya yang melintas kota kendaran pribadi lebih cepat rekayasa lalu lintas jemtantantayek teman iaampaat pertumbuhan panjang meningkatnyautan umum keamanan angkutan umum pengawasan dan persentase fasilitas melampaui rendah pengendalian lalu lintas dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan jalan lengkapnya fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, pill, guardrail, fishing lamp dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa laju lingkungan hidup ) | loo persamaan belum tercapai laboratorium uji lingkungan bertahap persentase jumlah belum ada penurunan tersosialisasinnya kepada sampah dengan pengelolaan limbah pentingnya pengelolaan dan prinsip melampaui masyarakat dan dunia pengendalian pencemaran png beraksen air minum melampaui bertambahnya penanaman lingkungan luasan ruang terbuka hijau rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah belum tercapai jememammar ama pencemaran airghijauan pohon wilayah rawan longsor dan sumber mata air (pohon) belum tercapai cakupan pengawasan dok terhadap pelaksanaan ukl amdal upl melampaui kar pan penduduk melampaui penegakan hukum sesuai lingkungan pertambahan loo luas tanah yang pensertifikatan tanah lengkapnya dibebaskan untuk banyak terkendala berkas dokumen proses kepentingan umum belum tercapai kelengkapandokumen sertifikasi es. catatan sipil cd. kesadaran watt ktp (iy adanya mobi dinas yang cakupan penerbitan melampaui pemula masih rendah untuk dilengkapi dengan sarana akta kelahiran anak melakukan perekaman dan prasarana untuk 1th pelayanan adminduk dan bab analisis isu l isu strategis ivoerbitan belum tercapai pencatatan sipil ada kartu tanda koordinasi antara instansi penduduk ktp) ber terkait untuk kesepakatan nik penanganan bagi wni yang pergi adanya peraturan yang jelas dengan petunjuk teknisnya agar adanya keseragaman pemahaman dalam pelayanan administrasi kependudukan lo. bo.) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak persentase partisipasi belum tercapai tingginya tingkat terbentuknya forum perempuan lembaga kekerasan terhadap penyelenggara data gender pemerintah dan perempuan dan anak tersosialisasinya swasta kesetaraan dan keadilan tentang pentingnya data indeks pembangunan melampaui gender masih rendah pilah gender dan anak pengolahan data gender dan rasio kdrt e melampaui anak adanya buku data kerja perempuan kabupaten bantul peningkatan peran melampaui intensifikasi sosialisasi, berbagai bidang bab analisis isu l isu strategis ikatsaian melampaui bantul kota layak anak pengaduan sampai tingkat desa2. perlindungan memperkuat jejaring dan perempuan dan anak kemitraan dengan lembaga dari tindakan peduli anak optimalnya kekerasan fungsi forum anak bantul w keluarga berencana dan keluarga sejahtera persentase keluarga angka melampaui used need masih pertamanya pkb dan dengan jumlah anak relatif tinggi cakupan peningkatan peran dari imp kurang dari masih rendah banyak dan kader terbentuknya aktif remaja dan kie bagi remaja menurunnya melampaui persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap persentase keluarga melampaui pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga egg ea. (sosial bab analisis isu l isu strategis iva2arana sosial seperti panti melampaui masih tingginya penyandang penegakan perda panti asuhan, panti masalah sosial penyelenggaraan jompo dan panti kesejahteraan sosial bagi rehabilitasi pks dan pelibatan semua bantuan yankee menyelesaikan masalah keterampilan bagi koordinasi antar psm dan pks antar pilar partisipan penanganan orang melampaui kesejahteraan sosial penyandang masalah meningkatnya koordinasi kesejahteraan sosial skpd terkait untuk penanganan pasca validasi, terutama dalam razia anal dan gepeng pemberian nik pada setiap peningkatan orang belum tercapai peserta pbi jkn penanganan pks perlindungan anak penanganan pks orang melampaui lansia dan penyandang cacat peningkatan orang belum tercapai penanganan pks penyandang cacat persentase anak yatim orang melampaui skala kabupaten yang memfasilitasi jumlah desa binaan desa belum tercapai keluarga sarinah bab analisis isu l isu strategis iva3nagakerjaan rasio tenaga kerja angka melampaui masih banyaknya pekerja adanya job canvassing terampil dibandingkan yang mendapatkan upah dan informasi pasar kerja dengan tidak terampil dibawah umk kesiapan melalui bursa kerja on line angka sengketa melampaui tenaga kerja dalam secara reguler tenaga pengusaha pekerja per menghadapi lingkungan kerja mempunyai tahun kerja masih lemah ketrampilan yang angkatan kerja meningkatnya persentase bekerja melampaui produktivitas tenaga kerja terhadap angkatan adanya pelatihan kerja kewirausahaan secara ditempatkan persentase pencari melampaui kerja terdaftar yang ditempatkan terbuka angka pengangguran orang melampaui penduduk usia asa depamtaanjancosar eat tera kepesertaan jamsostek bab analisis isukeriapertahun) koperasi dan usaha kecil menengah aktif global membuat banyak ukm berkembangnya sistem yang tutup kalah bersaing kemitraan antara koperasi pertumbuhan belum tercapai koperasi belum menjadi dengan ukm penguatan investasi melalui lembaga ekonomi yang kelembagaan tumbuhnya optimal membantu jiwa kewirausahaan pertumbuhan unit belum tercapai masyarakat kelembagaan fasilitasi permodalan usaha kuku dan manajemen koperasi pelatihan teknis belum optimal koperasi banyak yang tidak aktif ai penanaman modal jumlah investor unit melampaui meskipun mencapai adanya promosi berskala nasional target, namun realisasi investasi dalam menarik mdn pma investasi termasuk rendah minat investor agar pertumbuhan melampaui bila dibandingkan dengan menanamkan modalnya kerjasama investasi pertumbuhan investasi kabupaten bantul daerah daerah lainnya terbentuknya kawasan ketersediaan lahan terbatas industri baik kawasan koordinasi kerjasama infrastruktur kawasan peruntukan industri dengan dunia terbatas pelayanan tikungan maupun usaha lembaga non perijinan belum optimal kawasan peruntukan pemerintah industri sedayu adanya bab analisis isursediaan regulasi perda melampaui badan penanaman modal pendukung iklim dan pelayanan terpadu satu investasi perda) pintu sesuai dengan perpres investasi pma dan rangka memudahkan mdn investor dalam pengurusan jumlah nilai investasi melampaui perizinan dan non perizinan pma dan mdn milyar penanaman modal milyar rupiah penggunaan sistem tenaga kerja perizinan investasi secara kenaikan penurunan belum tercapai elektronik spipise) dalam nilai realisasi mdn pelayanan perizinan dan (milyar rupiah) nonperizinan leo kebudayaan peningkatan gelar seni event melampaui belum optimalnya pemahaman masyarakat dan misi kesenian pengelolaan aset seni budaya terhadap pelestarian seni daerah (event) dan cagar budaya budaya dan cagar budaya peningkatan kajian event melampaui pemahaman masyarakat tinggi organisasi unit budaya rendah masih peningkatan cakupan kelompok melampaui banyaknya cagar budaya dan seni budaya seni milik perorangan masyarakat (event pertumbuhan kelompok seni) potensi desa budaya bab analisis isu lan olahraga ann olahraga pemuda terhadap pemuda tinggi adanya kepemudaan dan prasarana olahraga kabupaten adanya belum optimal prestasi sarana olahraga indoor dan pemuda pelopor olahraga belum optimal kolam renang yang memiliki kepemudaan dam deh nama olahraga olahraga eka yang menjalankan kompetisi secara teratur jumlah kejuaraan yang atlit melampaui mendapatkan prestasi terbaik jumlah prestasi cab melampaui olahraga tingkat nasional jumlah prestasi emas melampaui olahraga tingkat polda (tiap tahun) bab analisis isu isu strategis iva?wasta) lapangan olahraga per angka jumlah penduduk sepak bola melampaui ratio gedung olah raga angka pete mason kua selo politik dalam negeri kegiatan pembinaan kali pengawasan terhadap ormas, rsos, dan lsm terhadap lsm, ormas, orang asing belum maksimal paham tentang hak dan dan okp melampaui banyak organisasi sosial kewajibannya adanya jumlah da'i dan orang kemasyarakatan belum koordinasi dan penegakan pemuka agama yang terdaftar potensi konflik peraturan diberikan pembekalan sosial masalah kerukunan umat beragama melampaui jumlah lembaga lembaga sesuai keagamaan yang diberikan pembinaan intensitas komunikasi sesuai kub (target tiap tahun kegiatan pembinaan kali sesuai nii pemantauan situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam melampaui bab analisis isu l isu strategis naikasyarakat tekonomi terpadu belum optimal sosialisasi dan bintik implementasi pelimpahan kepegawaian sistem informasi ada tida ada ada sesuai wewenang antara kabupaten meningkatnya koordinasi pelayanan perijinan dan kecamatan dan aparat antar skpd terkait untuk dan administrasi desa belum maksimal pembenahan dan pemerintah penegakan dan sinkronisasi regulasi serta persentase penegakan sesuai pemberantasan korupsi konsultasi dengan perda belum optimal pemerintah pusat adanya tertanganinya sesuai pemahaman aparat desa sosialisasi perizinan secara permasalahan hukum tentang administrasi berkesinambungan agar dalam pemerintahan masih informasi tentang perizinan penyelenggaraan rendah potensi sengketa tersebar secara meluas dan pemerintahan daerah perbatasan pemahaman terhadap aturan dan masyarakat perizinan semakin indeks kepuasan angka melampaui meningkat adanya masyarakat ikm) tambahan pegawai padausunan indeks melampaui dinas perijinan kepuasan masyarakat membentuk ptsp penyusunan indeks melampaui adanya sistem aplikasi pengaduan kepegawaian yang terpadu masyarakat dan terintegrasi masyarakat pengaduan ketahamanpangan tingkat ketersediaan pola konsumsi adanya pelatihan petani energi melampaui keanekaragaman pangan yang berumur relatif muda tingkat ketersediaan masyarakat masih rendah dengan materi agribisnis protein melampaui inovasi pengolahan terfasilitasinya penguatan cadangan pangan lokal belum optimal pengembangan pangan pangan pemerintah melampaui masih terdapat desa berbasis sumber daya lokal ketersediaan too rawan pangan adanya diversifikasi informasi pasokan pangan dengan pangan lokal pemberdayaan dan arga dan akses lumba pangan daerah melampaui pengembangan ung stabilitas harga dan sesuai pangan masyarakat penanganan desa rawan pasokan pangan angan melalui desa mandiri skor pola pangan tercapai pang pangan dan penyuluhan harapan pph partisipatif pengawasan dan melampaui pembinaan keamanan pangan bab analisis isu l isu strategis 1v20anganan daerah melampaui rawan pangan i imamatrgmpea| masyarakat dan desa rata rata jumlah jumlah masih tingginya anka intensifikasi pelatihan kelompok binaan kemiskinan masih kepada masyarakat lembaga tingginya angka penyandang meningkatnya kapasitas pemberdayaan masalah sosial sdm pemerintah desa masyarakat lpm) melampaui adanya pemberdayaan rata rata jumlah jumlah belum tercapai usaha ekonomi yang sudah kelompok binaan ada dalam rangka p2wkxs mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa pkk aktif jumlah sesuai penerapan ttg yang telah dikembangkan lembaga 2s kelompok binaan pkk jumlah penelitian dan melampaui pengembangan seperti pusat posyandu aktif jumlah pengembangan teknologi melampaui epat guna ttg) dan swadaya masyarakat sesuai mas hasan perang program memadai intensifikasi masyarakat diseminasi tentang manfaat pemeliharaan pasca ada tida ada ada sesuai p2wkxs program pemberdayaan masyarakat bab analisis isu ltatistik dalam angka pengumpulan data masih menerus untuk menyatukan base profil daerah kesamaan definisi data adanya pelatihan bagi kabupaten skpd untuk mengoperasikan sistem pengumpulan data kearsipan persentase unit kerja melampaui belum optimalnya sarana apresiasi kearsipan dan yang melaksanakan dan prasarana pengolahan, penyuluhan bagi seluruh pengelolaan tata layanan dan pameran arsip pejabat skpd, lurah, dan kearsipan sesuai belum optimalnya kepala puskesmas se aturan secara baku kualitas dan kuantitas tenaga kabupaten bantul pada skpd kesadaran pentingnya diklat kearsipan bagi daerah yang adanya sosialisasi terpelihara undang undang nomor jumlah ketersediaan orang melampaui tahun tentang petugas arsip pada kearsipan serta diupayakan skpd agar tata kearsipan kegiatan pembinaan kali dimasukkan dalam materi petugas pengelolaan pemeriksaan inspektorat pengarsipan melampauitugas sesuai arsip yang memiliki kompetensi bidang kearsipan kua mamasa informatika persentase sesuai belum optimalnya peningkatan kualitas dan penggunaan sistem pemanfaatan warehouse kuantitas warehouse data informasi berbasis data kurangnya serta optimalisasi secara nasional lokal teknologi informasi tumbuhnya komitmen dan radio lokal aplikasi telematika masing untuk penggunaan data tvri jogja dilaksanakannya sop tik terintegrasi membangun siaran gerbang sesuai aplikasi sistem informasi projotamansari dan yang mampu siaran langsung mengintegrasikan seluruh pengajian pns tni data skpd memperluas pemerintah daerah keterbukaan informasi persentase melampaui publik hingga tingkat pengembangan staf petugas pengelola informasi melalui informasi menambah website dan sms sdm dan diikutkan dalam bupati pelatihan dan praktek nannggaraan bantul ekspor perpustakaan jumlah perpustakaan kurangnya koleksi bahan optimalnya sarana dan jumlah pengunjung orang melampaui pustaka rendahnya prasarana yang ada perpustakaan per cakupan pelayanan tahun perpustakaan budaya koleksi buku yang buku melampaui baca masyarakat masih tersedia rendah belum perpustakaan daerah optimalnya perpustakaan jumlah pengelola orang melampaui digital perpustakaan (sukarelawan) (pertanian produktivitas gabah kw ha melampaui kelembagaan petani daya gerakan penggunaan kering pungut gkp) awalnya rendah pupuk berimbang produktivitas jagung kw ha melampaui penerapan teknologi anjuran pendampingan kepada (sipil kering) lemah kepemilikan lahan kelompok tani, templat, produktivitas kedelai kw ha melampaui sempit regenerasi sdm pelatihan dan sekolah (whose) petani makin sulit lapangan produktivitas kanan kw ha melampaui penyediaan prodi belum pembangunan rehabilitasi bab analisis isu l isu strategis ivatingginya alih fungsi lahan rusak pelatihan pertanian perkebunan industri dan perumahan penanganan pasca panen terhadap pdrb pemanfaatan lahan kontribusi sektor belum tercapai marginal untuk penanaman pertanian (palawija) hijauan pakan ternak terhadap pdrb berkualitas dan pengolahan kontribusi sektor belum tercapai pakan ternak alternatif perkebunan (tanaman (fermentasi, siklase) keras) terhadap pdrb pendataan ternak kontribusi produksi belum tercapai menurut jenis kelamin dan kelompok petani umur aktifnya unit terhadap pdrb pengolah pakan upp) non persentase melampaui ruminansia dalam peningkatan aktivitas pembuatan pakan buatan kelembagaan petani www penanaman sempadan melampaui masih terdapat hutan gerakan menanam pohon sungai dan mata air potensial yang kritis lahan sejahteranya petani rehabilitasi lahan belum tercapai kritis keterbatasan pinggir hutan kritis dengan kewenangan pengelolaan penanaman sempadan pengembangan hutan pantai (hutan pantai) belum optimalnya rehabilitasi lahan sesuai pengelolaan lahan bawah kritis dengan tegakan penanaman dan pemeliharaan hutehabilitasi lahan melampaui kritis dengan penanaman dan pengkayaan hutan rakyat pencegahan dan desa sesuai pengendalian kerusakan hutan dan lahan pengawasan dan kec sesuai pengendalian peredaran hasil hutan bada masa hutan ha) kontribusi sektor belum tercapai kehutanan terhadap pdrb tegakan (garut) i iambetmammea| sumberdaya mineral tingkat kerusakan melampaui adanya penambangan terlaksana akibat penggalian dan ilegal belum pengawasan dan penambangan ha) memanfaatkannya energi pengendalian berdasargembangan energi unit melampaui hidro peraturan perundangan listrik berbasis energi adanya kajian studi baru terbarukan pemanfaatan energi hidro energi jumlah wilayah yang kec sesuai mempunyai peta potensi energi baru terbarukan jumlah kunjungan orang belum tercapai manajemen pengelolaan peningkatan sarana wisatawan pariwisata belum optimal prasarana wisata, dan kualitas sarana dan penguatan kapasitas sdm jumlah pad pariwisata milyar melampaui prasarana pariwisata belum serta lembaga pengelolaan kontribusi sektor tya melampaui dan tempat pilihan wisata pelaksanaan kampanye dan pariwisata terhadap lemah stagnasi pembinaan sadar wisata pdrb pengembangan obyek wisata secara kontinyu dengan sebaran kunjungan memanfaatkan semua media wisatawan tidak merata meningkatnya kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung tersusunnya dkp untuk kecamatan dan row untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran riparia kabupaten bantul dalamngka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi kua fermata oo|oo|o perikanan perikanan budidaya rendah keterbatasan gerakan memasyarakatkan benih dan induk berkualitas makan ikan melarikan) jumlah produksi benih ekor belum tercapai kemampuan zona peningkatan bibit ikan ikan penangkapan masih kecil unggul pada upt bbi produksi perikanan masih fasilitasi akses (kelompok dengan pihak swasta masih bantuan kepada pelaku pembudidaya ikan) lemah usaha bidang kelautan dan rakyat upr) kemampuan para pelaku untuk dikonsumsi berbagai pelatihan, pembangunan sentra peningkatan jumlah kelompok melampaui pemasaran bidang pokmaswas pengolahan dan kuliner jumlah produksi ton belum tercapai perluasan jaringan perikanan tangkap pemasaran melalui pembentukan asosiasi pengolah dan pemasar perikanan kabupaten bantul projo mino bab analisis isu l isu strategis iv28 ganempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan jalur penangkapan ikan dan iii peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan kua perdagangan persentase melampaui kurangnya pemahaman adanya kemudahan bagi pertumbuhan nilai pedagang terhadap standar pengusaha untuk mengurus ekspor( y6) dan kualitas produk sni, silk, hki, sertifikat transaksi perdagangan belum tercapai kesiapan menghadapi mea halal meningkatnya kurangnya infrastruktur kebutuhan pokok strategis peningkatan jumlah belum tercapai pendukung aliran barang meningkatnya kualitas pedagang seperti gudang, tempat fisik pasar dengan lelang dan transportasi rehabilitasi pembangunan daya saing pasar tradisional pasar meningkatnya rendah permodalan bagi pedagang pasar tradisional adanya pengelola gudang yang baru bab analisis isu l isu strategis nadaya saing industri terstandarisasinya industri terhadap rendah keterbatasan industri dengan sni, pdrb lahan dan infrastruktur silk,hki, sertifikasi halal melampaui industri kelembagaan, adanya badan pengelola pemasaran dan sumberdaya kawasan industri tikungan lemah pengembangan kemudahan penerbitan pertumbuhan ikm nat ora belum san keterangan optimal terdaftar badan hukum bagi kelompok ikm jumlah transmigran belum tercapai koordinasi dengan verifikasi kepada calon yang ditempatkan daerah penerima lemah transmigran sehingga akan kuota transmigran diperoleh calon transmigran ditentukan oleh kebijakan yang mempunyai minat, pusat motivasi, berketrampilan serta memenuhi syarat koordinasi dan konsultasi dengan dinas tenaga kerja diy dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi bab analisis isu l isu strategis 1v30 rpm kabupaten bantul, jika dinamika eksternal khususnya selamaisu strategis diidentifikasimerintah kabupatenkajian isu internasional dan isu kebijakan pembangunan nasional penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan kabupaten bantul. hasil review akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi kabupaten bantulbab analisis isu isu strategis ivan rpm kabupaten bantul indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. upaya untuk mewujudkan visi ini adalahbab analisis isu isu strategis 1v32 rpm kabupaten bantumasyarakat ekonomi asean mea) masyarakat ekonomi asean (mea) adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara negara asean yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisasi hambatan hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan. pemberlakuan mea tahun menyebabkan lalu lintas perdagangan bebas kawasan asia tenggara menjadi tanpa kendala. mea merupakan wujud kesepakatan dari negara negara asean untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan asean sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih juta penduduknya. perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk maupun hambatan notaris bagi negara negara anggota asean. negara negara asean telah menyepakati sektor sektor prioritas menuju momen tersebut. ketika berlangsung asean summit ke tahun ditetapkan priority integration sectors pis). namun pada tahun pis yang ditetapkan berkembang menjadi yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. lima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik. dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama mea ini, negara negara asean harus mempersiapkan sumber daya manusia (sdm) yang terampil, cerdas, dan kompetitif. pembangunan bandara new yogyakarta international airport nya) bandara new yogyakarta international airport nya) akan dibangun dengan konsep bandara internasional modern dengan fasilitas intermedia. sarana intermedia yang dimaksud yakni lajur khusus kereta api yang bisa mengakses langsung area bab analisis isu isu strategis 1v33 rpm kabupaten bantul bandara. selain itu, bandara ini akan memiliki landasan pacu (runway) minimal meter sehingga pesawat jet berbadan besar dapat mendarat dan tinggal landas. dengan demikian, terbuka luas peluang untuk membuka penerbangan langsung (direct flight) baik asia maupun eropa. dengan masuknya pesawat besar sangat memungkinkan menjadikan diy sebagai kawasan embarkasi haji baru dengan jalur langsung tanah suci. tambahan pula, pembangunan infrastruktur pendukung dan peluang masuknya investasi dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. bandara yang ditarget bisa menampung juta penumpang tiap tahunnya ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun pembangunan jalur jalan lintas selatan jls) jalur jalan lintas selatan jls) merupakan jalan lintas wilayah yang menghubungkan berbagai daerah selatan jawa. wilayah diy jalur ini akan melintasi tiga kabupaten yaitu kabupaten gunungkidul, kabupaten bantul dan kabupaten kulonprogo. bagi kabupaten bantul, jls dapat dioptimalkan sebagai jalur transportasi bagi masyarakat setempat menuju bandara baru (nya) yang akan dibangun kabupaten kulonprogo. tidak hanya berfungsi optimal, jls juga akan memicu perkembangan perekonomian mulai dari arah timur sampai barat sehingga jalur ini diprediksikan akan menjadi jalur utama. selain akan berfungsi sebagai jalur utama kawasan selatan kabupaten bantul, jls dapat mempermudah akses wisatawan menuju sejumlah objek wisata pantai selatan. dengan demikian, tingkat kunjungan wisatawan objek wisata pantai sekitar kawasan ini akan makin meningkat. samping itu, jls juga diharapkan akan mampu menghubungkan kawasan industri yang ada kabupaten bantul, yaitu pajangan dan sedayu dengan kawasan industri kabupaten kulonprogo. sustainable development goals gbantul adalah sustainable development goals gs). sustainable development goals gs) menggantikan millenium development goals gs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun aktif mulai tahun hingga tahun bab analisis isu isu strategis iv34 rpm kabupaten bantul tujuan sustainable development goals gs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional masa mendatang. target target ini dibuat oleh perserikatan bangsa bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. ada tujuan dan target spesifik untuk tujuan tujuan tersebut. pada bulan agustus negara menyepakati tujuan berikut ini: kemiskinan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya semua tempat. kelaparan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. kesehatan memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia. pendidikan memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang. wanita mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan. air memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang. energi memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. ekonomi menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. infrastruktur membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi. kesenjangan mengurangi kesenjangan dalam dan antara negara. komunitas membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan. konsumsi memastikan pola pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan. iklim mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya. bab analisis isu isu strategis iv3s rpm kabupaten bantul lautan yang berkesinambungan melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari. ekosistem melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hi. institusi menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka semua tingkatan. kemitraan memperkuat cara cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan. dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis kabupaten bantul, sebagian atau seluruh tujuan dapat dipilih sebagai tujuan yang diberi perhatian besar dalam pembangunan kabupaten bantul tahun mendatang. hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu sebagai isu strategis rpm kabupaten bantul, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara relevansi antara isu dengan permasalahan riil lapangan. pengembangan energi baru terbarukan energi terbarukan adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. energi terbarukan dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alami tidak akan habis bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan (sustainable energy). konsep energi terbarukan mulai dikenal dunia pada era an. kemunculannya sebagai antitesis terhadap pengembangan dan penggunaan energi berbahan fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) dan nuklir. selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih (ramah lingkungan), aman, dan terjangkau masyarakat. penggunaan energi terbarukan lebih ramah bab analisis isu isu strategis lv36 rpm kabupaten bantul lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan banding energi non terbarukan. indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan (renewable energy) yang sangat melimpah. sayangnya sumber sumber energi terbarukan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. jenis sumber energi terbarukan (renewable energy) cukup banyak. jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik diyakini dapat menggantikan energi fosil. beberapa jenis sumber energy terbarukan tersebut meliputi biofuel, biomassa, panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut air laut. menanggapi isu energi baru terbarukan ini, pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan antara lain sebagai berikut: pengembangan energi terbarukan difokuskan pada panas bumi (geothermal), energi biomass, surya (solar) dan bahan bakar nabati. penyediaan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan guna menurunkan biaya produksi. pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan. peningkatan pengembangan industri peralatan produksi energi terbarukan dalam negeri (peralatan penyulingan bbn, solar cell dan panel harus menggunakan produksi dalam negeri). pengalokasian dana dengan skema khusus (smart funding) untuk pengembangan energi terbarukan diluar bbn, khususnya untuk skala kecil. pemerintah melakukan pengaturan dan pengalokasian dana dari program clean development mechanism cdm), sehingga insentif karbon kredit dapat memberi manfaat pada publik. target kecukupan listrik nasional seperti tertuang rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) kebutuhan energi listrik sebesar merupakan hal tak terelakkan dalam rangka memicu dan memacu pembangunan ekonomi negeri ini. pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar ribu megawatt mw) dalam jangka waktu tahun sepanjang tahun depan, pemerintah bersama pln dan swasta akan membangun pembangkit, masing masing terdiri proyek oleh pln dengan total kapasitas dan bab analisis isu isu strategis 1v37 rpm kabupaten bantul proyek oleh swasta independent power producer ipp) dengan total kapasitas mw. dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi persen setahun, penambahan kapasitas listrik dalam negeri membutuhkan sedikitnya megawatt mw) per tahun. artinya, dalam lima tahun depan, penambahan kapasitas sebesar menjadi suatu keharusan. disadari bahwa bukanlah perkara mudah untuk merealisasikan program tersebut. untuk itu pemerintah menerapkan strategi strategi pelaksanaan proyek ribu mw, yakni mempercepat ketersediaan lahan dengan menerapkan undang undang tentang pembebasan lahan menyediakan proses negosiasi harga dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk swasta dan excess power mempercepat proses pengadaan dengan mengacu pada permen esdm dengan alternatif penunjukan langsung atau pemilihan langsung untuk energi baru terbarukan (ebt), mulut tambang, gas marjinal, ekspansi, dan excess power memastikan kinerja pengembang dan kontraktor andal dan terpercaya melalui penerapan uji tuntas (due diligence) mengendalikan proyek melalui project management office pmo) memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait pelestarian gumuk pasir gumuk pasir terbentuk oleh endapan butiran butiran pasir halus yang terbawa oleh angin. diy, pembentukan gumuk pasir terjadi akibat material vulkanik gunung merapi berupa batuan yang pecah menjadi kerikil dan akhirnya menjadi butiran pasir, terbawa angin menuju pantai dan tertahan oleh ombak dan angin yang sangat kuat dari samudera hindia sehingga menghasilkan gumuk pasir yang disebut bahan, yang berbentuk melengkung mirip bulan sabit. gumuk pasir tipe bahan yang ada parangtritis saat ini adalah salah satu dari hanya dua dunia. adapun satunya berada negara mexico. gumuk pasir parangtritis telah ditetapkan sebagai geo heritage oleh badan geologi nasional. kondisi saat ini menurut beberapa pakar ekologi, sedang terancam rusak bahkan dapat punah. hal ini ditengarai akibat dari aktivitas manusia bab analisis isu isu strategis iv38 rpm kabupaten bantul yang dilakukan dekat kawasan gumuk, seperti pembangunan tambak, perluasan lahan pertanian, dan penanaman pohon cemara udang yang berpotensi menahan angin pembentuk gumuk. diperlukan upaya upaya strategis dan sinergis untuk melindungi dan melestarikan geo heritage gumuk pasir parangtritis. alih fungsi lahan pertanian alih fungsi lahan pertanian non pertanian merupakan ancaman besar terhadap ketahanan pangan. pada tahun telah terjadi alih fungsi lahan seluas ha. sesuai dengan tahun tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditindaklanjuti dengan peraturan daerah diy tahun tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan manga,mantan agar pemerintah melakukan perlindungan terhadap lahan lahan produktif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. dalam perda telah ditetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten bantul paling kurang ha. beberapa kebijakan telah dilaksanakan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan antara lain moratorium perumahan kecamatan banguntapan, kasihan, seon, bantul dan pleret pelarangan alih fungsi lahan tanah desa. pemetaan rencana kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. dalam mendukung grand design dan roadmap kawasan pantai selatan sebagai halaman muka diy, pemerintah kabupaten bantul telah menyiapkan berbagai langkah sebagai berikut pengembangan kawasan pendukung jls, penetapan kawasan peruntukan industri kecamatan sedayu dan kecamatan pajangan. penyelamatan ekosistem gumuk pasir pengembangan sentra sentra industri potensial, peningkatan daya saing ikm, pengembangan destinasi wisata pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. bab analisis isu isu strategis 1v39 rpm kabupaten bantul pengembangan pertanian lahan pasir. kebijakan provinsi berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) daerah istimewa yogyakarta tahun isu strategis dalam pembangunan daerah istimewa yogyakarta adalah sebagai berikut: pelestarian dan pengembangan budaya lokal. kebudayaan daerah istimewa mempunyai tantangan yang cukup besar untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal seiring dengan perkembangan pembangunan. kebudayaan menjadi salah satu aset pembangunan diy yang melingkupi keseluruhan aspek dan sektor pembangunan daerah, sehingga kedudukannya menjadi prasyarat pembangunan yang tidak terpisahkan. pemerataan dan perluasan pendidikan. berdasarkan data bps provinsi diy tahun dimana angka rata rata lama sekolah mencapai tahun sedangkan kabupaten bantul tahun). pada tahun angka rata rata lama sekolah kabupaten bantul mencapai tahun. berkenaan dengan partisipasi pendidikan jenjang sederajat apm diy tahun adalah sebesar persen sedangkan kabupaten bantul persen). pada tahun apm kabupaten bantul mencapai untuk tingkat sederajat. sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah apm diy pada tahun adalah sebesar persen, dimana kabupaten bantul untuk smp m dan untuk sma smk ma. pada tahun apm kabupaten bantul mencapai untuk smp m dan untuk sma smk ma. masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat, diantaranya adalah: masih tingginya angka kemiskinan. tingkat kemiskinan daerah istimewa yogyakarta masih diatas rata rata nasional, dimana tahun sebesar persen: tahun sebesar persen dan adalah persen pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang belum merata. pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.bab analisis isu isu strategis ivo rpm kabupaten bantul peningkatan daya saing pariwisata. daerah istimewa yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata dan mempunyai harapan besar pada sektor ini. diy mempunyai tantangan untuk terus mengembangkan kepariwisataan baik itu kunjungan wisatawan, pengembangan serta inovasi obyek wisata dan termasuk mice meeting, incentive, convention, and exhibition). peningkatan infrastruktur dan tata ruang. pengaturan tata ruang harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan tata ruang khususnya untuk kawasan strategis. luas lahan produktif diy selama kurun waktu mengalami fluktuatif, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang pemanfaatannya. disamping itu, rpm diy juga memberikan arah kebijakan pembangunan kabupaten bantul sebagai berikut: sektor pertanian mengalami penurunan laju pertumbuhan, selain terkait dengan produktivitas pertanian juga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang sangat terlihat antara lain kecamatan kasihan, seon dan banguntapan. upaya upaya kebijakan pengembangan pertanian perlu untuk mendapatkan perhatian antara lain penguatan pertanian melalui penguatan kelembagaan, pengawasan distribusi bibit, pupuk dan keperluan pertanian, jaminan sosial pertanian, usaha usaha kemandirian petani seperti pembuatan pupuk organik. kebijakan pengawasan dan pengendalian lahan pertanian menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan untuk segera dilakukan. kabupaten bantul dengan laju pertumbuhan pengangkutan dan perdagangan serta didukung dengan laju pertumbuhan keuangan menjadi potensi untuk dapat menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. modal laju pertumbuhan ekonomi bantul yang tinggi harus dioptimalkan untuk pengembangan pertanian, industri pengolahan dan perdagadaerah istimewa yogyakarta, maka perencanaan pembangunan kabupaten bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen rpm masing masing kabupaten kota. bab analisis isu isu strategis ivan jika rpm kabupaten bantul berikut ini disajikan telaahan rpm beberapa kabupaten kota tetangga kabupaten bantul. tabel identifikasi rpm daerah lain kabupaten bantul periode so) muatan tsb kemasankota yogyakartamms penyusunanclean government dan good governance mewujudkan kemandirian ekonomi kabupaten kulon progopelayanan infrastruktur wilayah mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum mmm mere penyusunan kebijakan pembangunan kabupaten bantul bab analisis isu l isu strategis iva2 rpm kabupaten bantul rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten bantul tahun merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten bantul tahun visi kabupaten bantul yaitu: bantul projotamansari sejahtera, demokratis, dan agamis. dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun ketiga dalam ipjp adalah sebagai berikut tabel prioritas lima tahun tahap ketiga ipjpiii prioritas tahap iii mewujudkan peningkatan kualitas peningkatan pendidikan yang bermutu kesejahteraan pendidikan, aksesibilitas, dan terjangkau semua jenjang, lahir dan batin dan partisipasi masyarakat peningkatan relevansi daya saing dan dengan dalam pendidikan, serta pencitraan tata kelola pendidikan. memanfaatkan pemerataan pendidikan pemenuhan sekolah berkualitas melalui sumber daya dan kesempatan penyediaan pemenuhan tenaga pendidik lokal, memperoleh pendidikan dan kependidikan yang profesional, dan berwawasan yang bermutu pemenuhan fasilitas pendidikan. lingkungan, dan peningkatan kuantitas dan kualitas menitikberatkan siswa pada sekolah kejuruan untuk pengurangan memenuhi kebutuhan pasar kerja dan risiko bencana, menciptakan lapangan pekerjaan. serta pengembangan pendidikan non formal berdasarkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan pada keimanan teknologi dan ketakwaan peningkatan kerja sama antar lembaga kepada tuhan pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan yang maha esa dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan peningkatan kualitas pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, kesehatan yang memadai, layak dan aksesibilitas, dan terjangkau oleh seluruh lapisan partisipasi masyarakat masyarakat. dalam kesehatan, serta peningkatan budaya hidup sehat dan meningkatnya perluasan bersih. pelayanan kesehatan peningkatan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan bab analisis isu l isu strategis iva3anak. meningkatkan status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promosi dan preventif secara terus menerus terhadap berbagai penyakit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. peningkatan pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular peningkatan perluasan penciptaan peluang kesempatan kerja kesempatan kerja, kualitas dan berusaha bagi seluruh lapisan tenaga kerja dan masyarakat. perlindungan tenaga kerja peningkatan sarana permodalan. peningkatan kerjasama antar daerah tingkat nasional termasuk transmigrasi. peningkatan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha. peningkatan pelatihan ketrampilan. perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. peningkatan kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lindungan yang kondusif peningkatan pertumbuhan pengembangan unit unit usaha ekonomi yang berkualitas industri kecil dan kerajinan rakyat dan berkesinambungan yang potensial. guna mengahadapi peningkatan penyiapan dan perdagangan bebas negara penggunaan bahan baku lokal. negara maju sehingga |c) peningkatan kualitas produk dan pendapatan perkapita pada jangkauan pemasaran. akhir periode peningkatan kerjasama kemitraan pembangunan jangka dengan pihak pihak yang berkompetensi panjang mencapai tingkat baik dalam negeri maupun luar negeri. kesejahteraan setara pengembangan sistem industri, dalam dengan kabupaten maju lingkup mikro, kecil dan menengah, serta indonesia koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi. pengembangan kawasan industri kreatif yang memadai. peningkatan produktivitas dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan bab analisis isu l isu strategis ivanpengangguran. peningkatan kepariwisataan dengan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainya. pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan ang efisien dan efektif terwujudnya jaringan pemenuhan dan pemerataan kebutuhan infrastruktur yang andal prasarana dan sarana pelayanan dasar sehingga dapat seluruh wilayah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas peningkatan kualitas kehidupan dan dan mobilitas faktor faktor kesejahteraan masyarakat. yang mendukung penyediaan fasilitas umum berupa berkembangnya aktivitas prasarana dan sarana transportasi, produksi dan mampu melalui pembangunan, peningkatan dan membentuk kawasan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan kawasan pertumbuhan yang sudah ada untuk meningkatkan baru kawasan strategis aksesibilitas wilayah. peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. pengembangan teknologi informasi seluruh wilayah terwujudnya keserasian |a) penataan ruang kawasan strategis, pemanfaatan dan penyusunan zone regulation dan rencana pengendalian ruang dalam penataan permukiman rpp). suatu sistem wilayah peningkatan sumber daya alam dengan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. berkelanjutan kepariwisataan dengan memanfaatkan. pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan. peningkatan tata ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan penetapan insentif disinsentif peningkatan pengelolaan |a) peningkatan upaya pengendalian sumber daya alam yang pencemaran dan kerusakan lingkungan berorientasi pada melalui peningkatan kesadaran pelestarian lingkungan masyarakat terhadap lingkungan dan hidup yang tercermin oleh penegakan hukum lingkungan. tetap terjadinya fungsi, peningkatan pengelolaan sumber daya daya dukung, dan alam dan lingkungan hidup melalui kemampuan pemulihannya rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta dalam mendukung kualitas pengembalian fungsi kawasan lindung. bab analisis isu l isu strategis ivaskehidupan industri dan |c) peningkatan kesadaran, sikap mental, ekonomi secara serasi dan dan perilaku masyarakat dalam seimbang, keberagaman pengelolaan sumber daya alam dan pesona keindahan alam, lingkungan, serta mengurangi dampak budaya, dan potensi daerah bencana alam. lainnya pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan pengurangan risiko pembangunan infrastruktur bencana melalui penataan permukiman dan relokasi penduduk dari pemukiman dan merelokasi wilayah rawan bencana. penduduk dari wilayah peningkatan kelembagaan masyarakat. rawan bencana. peningkatan kemampuan seluruh masyarakat, baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. peningkatan sarana prasarana sistem peringatan dini bencana berkurangnya penyandang mewujudkan kesetaraan gender masalah kesejahteraan lapisan masyarakat, organisasi, dan sosial, tercapainya lembaga lembaga kemasyarakatan. penduduk tumbuh peningkatan peran kelompok kegiatan seimbang, serta sosial perempuan dan unit unit usaha peningkatan peran ekonomi produktif. perempuan dalam peningkatan kemampuan perempuan pembangunan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri.(ekspor) serta kelangsungan hidup ibu anak. peningkatan sarana dan prasarana panti social guna menampung penyandang masalah sosial penanganan olah raga, |a) peningkatan sarana dan prasarana peningkatan prestasi olah penunjang olah raga raga dan kualitas generasi pengembangan budaya olah raga bagi muda masyarakat peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan mantannya karakter pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang masyarakat yang harmonis, selaras, serasi berbudaya, tangguh, dan seimbang dalam suatu suasana yang bab analisis isu l isu strategis ivas (ngprioritastahapiii kompetitif, berakhlak agamis dan demokratis. mulia, berkepribadian pemantapan fungsi dan peran agama indonesia dan bermoral sebagai landasan moral dan etika dalam berdasarkan falsafah pembangunan daerah, membina akhlak pancasila yag dicirikan mulia dan memupuk etos kerja. dengan watak dan perilaku |c) peningkatan kerukunan hidup yang beriman dan beragama dengan meningkatkan rasa bertakwa kepada tuhan saling percaya, toleransi dan harmonisasi yang maha esa, berbudi antar kelompok masyarakat luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis mewujudkan peningkatan kapasitas peningkatan kinerja, kapasitas dan tata kelola perangkat daerah dan profesionalisme aparatur serta lembaga pemerintahan kemampuan pengelolaan pemerintah. bb) penerapan system yang empatik keuangan daerah secara kelembagaan dan penatalaksanaan dan bertanggung efisien, efektif, transparan, pemerintah daerah yang bersih, efisien, jawab, partisipatif dan akuntabel efektif, transparan, profesional dan akuntabel. mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset aset daerah secara efektif, efisien dan produktif. peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah. mewujudk, teratur, lancar dan berdaya saing global. pemantapan tata kelola pemerintahan yang empatik peningkatan kualitas penerapan teknologi informasi sampai pelayanan kepada tingkat desa dalam pelayanan publik. masyarakat. pemantapan standar pelayanan minimal spm) sehingga tercipta kepuasan masyarakat. peningkatan mutu sarana dan prasarana publik. peningkatan ketertiban pemenuhan kebutuhan masyarakat masyarakat. yang berkaitan dengan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan. pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana dalam bab analisis isu l isu strategis iva7) tahap prioritastahapiii kehidupan bermasyarakat pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat, membudayakan prinsip prinsip dasar hukum dan ham melalui pemasyarakatan dan pendidikan ham rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten bantul rencana tata ruang wilayah kabupaten bantul disahkan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten bantul kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi::strateg meliputi: menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa: menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah, mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan: dan mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. bab analisis isu l isu strategis luas rpm kabupaten bantul strategi serta mendukung industri perdagangan, dan jasa: meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian: cc. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan bantul:danbab analisis isu isu strategis lag rpm kabupaten bantul kerjasama pembangunan antar daerah kartamantul yogyakarta, sleman, bantul) kerjasama pembangunan antar daerah kartamantul yogyakarta, sleman, bantul) dibentuk melalui bersama bupati kepala daerah tingkat bantul, bupati kepala daerah tingkat sleman dan walikota madya kepala daerah tingkat yogyakarta nomor: 583b b skb bt kep kdh tahun tentang kerjasama pembangunan antardaerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan prasarana perkotaan. untuk memantapkan kerja sama antardaerah yang dijalin, maka dikeluarkan surat keputusan bersama bupati bantul, bupati sleman dan walikota yogyakarta 152a skb.kdh a nomor tahun tentang perubahan atas keputusan bersama bupati bantul, bupati sleman, dan walikota yogyakarta pem rt kep. khp nomor tahun tentang pembentukan sekretariat bersama pengelola prasarana dan sarana perkotaan antar kabupaten bantul, kabupaten sleman dan kota yogyakarta. sekretariat bersama dibentuk sebagai forum fasilitasi, perencana dan mediasi untuk memudahkan koordinasi antar tiga daerah dalam menentukan penyediaan pelayan yang terpilih. pelayanan terpilih mencakup (enam) hal, yaitu: pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, saluran pembuangan, jalan dan transportasi. kartamantul memiliki visi menjadi, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah dan sehat yang didukung oleh sarana prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi . dalam visi ini, ketiga daerah berusaha untuk mewadahi berbagai kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan antar wilayah. setiap daerah memiliki potensi dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya ketidakpuasan. sedangkan misinya adalah: melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil, melakukan mediasi penyelesaian permasalahan, melakukan koordinasi manajemen dan implementasi, melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan, bab analisis isu isu strategis rpm kabupaten bantul membangun jaringan kerja yang kuat, memberikan inisiasi perubahan, dan memberikan rekomendasi kebijakan. berdasarkan visi dan misinya, kartamantul bertujuan: menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan tiga pemerintah daerah, meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana aglomerasi perkotaan yogyakarta, dan meningkatkan penggunaan yang efisien dari sumber daya ketiga pemerintah daerah dan untuk mengoptimalkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik metropolitan yogyakarta. terdapat tiga aspek utama yang terkandung dalam tujuan kartamantul, yakni: keharmonisan, koordinasi,dan efisiensi. aspek aspek tersebut menjadi jiwa dari setiap kegiatan yangdiselenggarakan oleh kartamantul. strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan wilayah yang berbatasan. artinya, kartamantul tidak menafikan proses pembangunan yang terjadi setiap daerah anggotanya dan justru menjadikan pijakan bagi pengembangan program pembangunan secara bersama sama. penetapan isu strategis setelah melakukan kajian terhadap kondisi kabupaten bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis kabupaten bantulbantulberdasarkan hasil analisis terhadap hal hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria kriteria yang telah ditetapkan bab analisis isu isu strategis ivs1 rpm kabupaten bantul dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis kabupaten bantul sebagai berikut: peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani. pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal. pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing. mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan daerah. pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan. pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian. perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial. pengendalian laju alih fungsi lahan bab analisis isu isu strategis ivs2 rpm kabupaten bantul bab visi, misi, tujuan dan sasaranvisi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah kabupaten bantul pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai nilai yang terkandung didalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp tahun dalam ipjp ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu bantul projotamansari sejahtera demokratis dan agamis. visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran acaranya untuk melaksanakan program kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutanrpm kabupaten bantul. secara filosofis visi tersebut adalah cita cita untuk mewujudkan masyarakat kabupaten bantul yang sehat yaitu masyarakat kabupaten bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial. cerdas yaitu masyarakat kabupaten bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. sejahtera yaitu masyarakat kabupaten bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. kemanusiaan yaitu masyarakat kabupaten bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong royong. kebangsaan yaitu masyarakat kabupaten bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama sama mewujudkan pembangunan. keagamaan yaitu masyarakat kabupaten bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama. rpm kabupaten bantulkesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana meningkatkan tata kehidupan masyarakat bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewakriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:rpm kabupaten bantul: disusun dengan memperhatikan isu isu strategis daerah, dan memenuhi kriteria smart c. langkah langkah perumusan tujuan dan sasaran: merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih: menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu isu strategis dalam jangka menengah. dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan, merumuskan rancangan pernyataan pernyataan sasaran dari setiap tujuan: merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah: dan menyelaraskan rancangan pernyataan pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran rpm, dan rpm propinsi. rpm kabupaten bantul tabel keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran kabupaten bantulmeningkatkan mewujudkan tata indeks tata terwujudnya indeks tata kelola tata kelola kelola kelola penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan pemerintahan yang pemerintahan pemerintahan indonesia yang baik, baik, efisien dan indonesia daerah yang governance efisien dan bebas kkn governance berkualitas index gi) bebas kkn index gi) melalui percepatan reformasi birokrasi meningkatkan mewujudkan indeks terwujudnya umur harapan kualitas sumber peningkatan pembangunan derajat hidup daya manusia kualitas hidup manusia ipm) kesehatan yang sehat, masyarakat. masyarakat cerdas, terampil yang tinggi dan terwujudnya angka harapan berkepribadian akses dan mutu lama sekolah luhur pendidikan yang berkualitas mewujudkan meningkatkan angka turunnya angka kemiskinan kesejahteraan kesejahteraan kemiskinan jumlah masyarakat masyarakat masyarakat difokuskan pada kurang mampu percepatan pertumbuhan terwujudnya pengembangan ekonomi perekonomian ekonomi perekonomian daerah yang rakyat dan berkualitas pengentasan terwujudnya pertumbuhan kemiskinan destinasi jumlah kunjungan pariwisata yang wisatawan berdaya saing dan unggul terciptanya cakupan industri industri kreatif (kreatif yang berkualitas terpenuhinya pertumbuhan kebutuhan produksi tanaman pangan pangan masyarakat pertumbuhan produksi tanaman hortikultura bab visi, misi, tujuan dan sasaran (nye) rpm kabupaten bantul pertumbuhan produksi tanaman perkebunan pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda, unggas) terpenuhinya pertumbuhan kebutuhan produksi perikanan perikanan masyarakat meningkatkan menjaga daya indeks terpenuhinya indeks kepuasan kapasitas dan dukung alam dan kualitas sarana masyarakat kualitas sarana lingkungan hidup lingkungan prasarana publik terhadap layanan prasarana untuk hidup dan prasarana infrastruktur umum, pembangunan dasar pemanfaatan berkelanjutan masyarakat pengelolaan terwujudnya indeks kualitas sumberdaya lingkungan lingkungan hidup alam dengan hidup yang memperhatikan kualitas kelestarian lingkungan terciptanya desa tangguh hidup dan kesadaran bencana pengelolaan masyarakat resiko bencana dalam kesia siahaan bencana terwujudnya presentase kesesuaian kesesuaian pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang meningkatkan mewujudkan rasa angka terwujudnya angka kriminalitas tata kehidupan aman dan nyaman kriminalitas ketentraman dan masyarakat dalam kehidupan ketertiban bantul yang masyarakat masyarakat agamis, nasionalis, mewujudkan indeks mewujudkan indeks monas budaya sebagai pembangunan pelestariandan pembangunan dan harmonis identitas spesifik kebudayaan pengembangan kebudayaan serta berbudaya daerah budaya daerah istimewa sedangkan indikator target dari dampak pencapaian sasaran secara agregat dari semua misi dalam mencapai visi jangka menengah atau sering disebut dengan sasaran utama adalah sebagai berikut rpm kabupaten bantul tabel target pencapaian sasaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah indikator sasaran satuan indeks tata kelola klasifikasi pemerintahan indonesia cukup) baik) baik) baik) baik) sangat governance baik) index igi) umur harapan hidup tahun angka harapan lama tahun sekolah angka kemiskinan persen pertumbuhan persen ekonomi gini ratio angka pertumbuhan jumlah persen kunjungan wisatawan cakupan industri persen kreatif uta pertumbuhan persen produksi tanaman pangan pertumbuhan persen produksi tanaman hortikultura pertumbuhan persen produksi tanaman perkebunan yan pertumbuhan persen produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda, unggas) pertumbuhan persen produksi perikanan indeks kepuasan klasifikasi n a masyarakat terhadap layanan infrastruktur indeks kualitas angka lingkungan hidup desa tangguh persen bencana bab visi, misi, tujuan dan sasaran (en rpm kabupaten bantul presentase persen kesesuaian pemanfaatan ruang angka kriminalitas persen indeks pembangunan angka kebudayaan bab visi, misi, tujuan dan sasaran rpm kabupaten bantul bab strategi dan arah kebijakan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. dalam kerangka tersebut, pemerintah kabupaten bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran rpm dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode pemerintah kabupaten bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha.bantulale ali) dan analisa slot dengan hasil sebagai berikut: analisis lingkungan internal ali) kekuatan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan kecenderungan ketimpangan pendapatan yang menurun. bab strategi dan arah kebijakan rpm kabupaten bantul indeks pembangunan manusia ipm) bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasionalaksesibilitas dari pusat kota diy mudah dan strategis tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga. angka partisipasi murni dan apk angka kriminalitas rendah posisi strategis bantul sebagai halaman depan dalam paradigma pembangunan diy kabupaten bantul sebagai kawasan strategis diy kawasan bkm, kawasan industri, dan kawasan perkotaan yogyakarta) kelemahan angka kemiskinan bantul cukup tinggi, diatas provinsi diy dan nasional. tingginya alih fungsi lahan pertanian. jumlah investor berskala nasional mdn pma) mengalami kecenderungan menurun sejak beberapa tahun terakhir. potensi sektor sektor unggulan belum berkembang secara optimal rata rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah. daya saing produk belum optimal sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum optimal pengembangan kawasan kawasan strategis belum optimal trend ratio guru dan siswa menurun trend penyakit tidak menular meningkat prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi kapasitas keuangan daerah yangbab strategi dan arah kebijakan iu2 rpm kabupaten bantul analisis lingkungan eksternal ale) peluang terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional antar negara aft, mea, dll) diy sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah bali menjadikan bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata. adanya agenda pembangunan nasional melalui nawa cita. kebijakan kebijakan pembangunan provinsi diy dalam rpm mendukung pengambilan kebijakan pembangunan bantul pembangunan bandara nya, jls, pelabuhan) pemerintah provinsi diy menjadikan pantai selatan diy merupakan halaman depan provinsi ancaman kabupaten bantul merupakan kawasan rawan bencana produk dan sdm bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan mea. tantangan bagi bantul untuk ikut serta mensukseskan sdg's sebagai komitmen melanjutkan target target mdg's. persaingan antar kabupaten kota adapun analisa slot dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah bab strategi dan arah kebijakan lu3 rpm kabupaten bantul kekuatan kelemahan faktor internal pertumbuhan ekonomi yang cukup angka kemiskinan bantul cukup stabil dan kecenderungan tinggi, diatas provinsi diy dan ketimpangan pendapatan yang nasional. menurun. tingginya alih fungsi lahan indeks pembangunan manusia pertanian. ipm) bantul cukup tinggi yaitu jumlah investor berskala nasional diatas capaian nasional. mdn pma) mengalami pdrb perkapita kabupaten bantul kecenderungan menurun sejak selama lima tahun terakhir beberapa tahun terakhir. menunjukkan peningkatan baik atas potensi sektor sektor unggulan dasar harga berlaku maupun atas belum berkembang secara optimal dasar harga konstan. rata rata pertumbuhan unit usaha aksesibilitas dari pusat kota diy industri kecil menengah masih mudah dan strategis rendah. tingginya partisipasi masyarakat daya saing produk belum optimal dalam pengembangan dan sarana dan prasarana infrastruktur pelestarian seni, budaya, dan pelayanan publik belum optimal olahraga. pengembangan kawasan kawasan angka partisipasi murni dan apk strategis belum optimal angka kriminalitas rendah trend ratio guru dan siswa posisi strategis bantul sebagai menurun halaman depan' dalam paradigma trend penyakit tidak menular pembangunan diy meningkat kabupaten bantul sebagai kawasan prevalensi penyakit infeksi dan strategis diy kawasan bkm, menular masih tinggi kawasan industri, dan kawasan kapasitas keuangan daerah yang perkotaan yogyakarta)faktor eksternal bab strategi dan arah kebijakan iva rpm kabupaten bantul peluang strategi s o strategi w o terbuka peluang pasar melalui pengoptimalan segala potensi pengembangan pusat pusat kerjasama regional antar negara ekonomi dan produk bantul untuk pertumbuhan dengan melibatkan aft, mea, dil) menembus pasar internasional. peran serta masyarakat dalam diy sebagai tujuan wisata keenam peningkatan kualitas hidup sebagai rangka untuk mengatasi masalah terbesar setelah bali menjadikan basis untuk mendukung kondisi kemiskinan dan kesenjangan bantul juga memiliki peluang yang nasional maupun sebagai bagian dari ekonomi. besar dalam industri pariwisata. promosi wisata daerah. optimalisasi penataan ruang dalam adanya agenda pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi rangka untuk memberikan nasional melalui nawa cita. dengan tetap memperhatikan efek kepastian investasi dan kebijakan kebijakan pembangunan penanda pertumbuhan bagi pengembangan ekonomi provinsi diy dalam rpm semua lapisan masyarakat. masyarakat. mendukung pengambilan kebijakan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan potensi destinasi pembangunan bantul akses untuk mendukung wisata dan pertumbuhan pusat pembangunan bandara nya, pembangunan kawasan selatan pusat ekonomi untuk jls, pelabuhan) bantul sebagai halaman depan meningkatkan potensi sektor pemerintah provinsi diy diy. unggulan, industri kecil dan daya menjadikan pantai selatan diy peningkatan partisipasi masyarakat saing produk pasar regional dan merupakan halaman depan provinsi dalam pengembangan seni budaya internasional. lokal untuk mendukung pariwisata peningkatan kualitas pendidikan daerah. dalam rangka untuk pengembangan kawasan strategis mempersiapkan kualitas daerah dalam rangka untuk masyarakat dalam menghadapi meningkatkan kualitas persaingan regional dan perekonomian dan kualitas internasional. masyarakat bantul peningkatan infrastruktur pelayanan publik dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan pengembangan produk unggulan daerah. peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan paa pemerintah pusat. pengembangan kualitas dan potensi sumberdaya manusia yang menjadi daya dukung bagi pengembangan pusat pusat pertumbuhan ekonomi. ancaman strategi s t strategi w t kabupaten bantul merupakan peningkatan peran serta seluruh optimalisasi program pengentasan kawasan rawan bencana komponen masyarakat dalam kemiskinan dengan pengembangan produk dan sdm bantul belum rangka melakukan upaya mitigasi produk unggulan setempat. kompetitif dengan pemberlakuan bencana. pemetaan dan penataan kawasan mea. peningkatan kualitas sdm dan potensial dan kawasan rawan tantangan bagi bantul untuk ikut produk ikm dalam rangka ekspansi bencana. serta mensukseskan sdg's sebagai pasar regional dan internasional. peningkatan kerjasama antar bab strategi dan arah kebijakan ius rpm kabupaten bantul mdg's. dalam pembangunan untuk potensi pertumbuhan ekonomi. persaingan antar kabupaten kota mencapai target target sdg's. peningkatan perserta pengembangan potensi dan masyarakat dan kehidupan kawasan strategis dalam rangka keluarga dalam rangka untuk memperkuat daya saing daerah. mengatasi masalah masalah social dan pembangunan. penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten bantul depan selain mempertimbangkan hasil analisa slot atas, juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya upaya peningkatan dan penguatan sektor sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah. kebijakan tersebut meliputi rencana umum penanaman modal rusak) bantul berdasarkan peraturan bupati bantul tahun tentang rencana umum penanaman modal kabupaten,bab strategi dan arah kebijakan rpm kabupaten bantulsak bantul adapun secara lebih detail fokus pengembangan penanaman modal dalam rusak bantul adalah sebagai berikut tabel fokus pengembangan penanaman modal kabupaten bantul rusak bantul) sektor uraian pangan perbenihan (seed centre) pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. pengembangan kawasan megapolitan dan industri budidaya perikanan infrastruktur peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan bantul kota mandiri.daerah istimewa yogyakarta, untuk mewujudkan industri kabupaten bantul yang berdaya saing, yaitu: kawasan asongan tembi wukirsari dan sekitarnya kawasan goa cerme sebagai kawasan wisata susur goa, kawasan pantai parangtritis depok kumar dan sekitarnya pengembangan infrastruktur pendukung dan bab strategi dan arah kebijakan rpm kabupaten bantul..pembangunan pariwisata, dan infrastruktur strategis lainnya energi. pasokan energi untuk mendukung investasi diy kebudayaan dan pariwisata. pengembangan daya tarik wisata baru yang berbasis kebudayaan pendidikan industri berbasis teknologi informasi. fokus penanaman modal tersebut diatas pelanjut dijabarkan dalam roadmap investasi rusak bantul sebagai berikut quick wins peninjauan kembali dan percepatan realisasi penanaman sudah dirancang (pengembangan kawasan bantah kota ndia) diy, dan sektor sektor lain yang diprioritaskan. bab strategi dan arah kebijakan rpm kabupaten bantul rencana aksi daerah pangan dan gizi radio) kabupaten bantul pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada hari pertama kehidupan perpres tahun berkaitan dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi pendekatan multisektor menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan. meskipun aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam output rencana aksi pangan dan gizi, proses pencapaian aspek ini saat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinergi dalam program dan pelaksanaannya. demikian pula, dengan prinsipnya: one leave behind. pembangunan pangan dan gizi secara nasional telah dimulai sejak tahun dengan program program yang tersusun sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium gs). selanjutnya, pembangunan ketahanan pangan dan gizi saat ini, melanjutkan trend positif pembangunan pangan dan gizi dengan pendekatan multisektor. program program kesehatan tetap menjadi leading sektor dalam peningkatan status kesehatan masyarakat ditunjang dengan sinergis program program unit kerja lainnya dalam rangka memenuhi sufficient conditions pencapaian status gizi masyarakat. tujuan penyusunan radio tujuan umum penyusunan dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten bantul adalah sebagai panduan yang diacu dan arahan yang diperhatikan bagi skpd, dewan perwakilan rakyat daerah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi kabupaten bantul. berikut tujuan khusus penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten bantul: bab strategi dan arah kebijakan lus rpm kabupaten bantul meningkatkan pemahaman dan peran seluruh stakeholder dan masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi kabupaten bantul. meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sehingga terjaga keterpaduan mulai dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pembangunan pangan dan gizi kabupaten bantul. meningkatkan kemampuan dalam menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi. menetapkan pilihan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan. membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi. meningkatkan kemampuan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi. indikator kinerja utama radio untuk mengukur keberhasilan rencana aksi pangan dan gizi radio) kabupaten bantul tahun indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagai berikut persentase balita gizi buruk ketersediaan kkal kapita hari berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kabupaten bantul tahun dapat dilihat pada table berikut ini bab strategi dan arah kebijakan rpm kabupaten bantul tabel strategi dan arah kebijakan misiarah kebijakan mewujudkan tata terwujudnya peningkatan efektivitas meningkatkan kualitas sdm kelola penyelenggaraan kinerja birokrasi dan birokrasi pemerintahan pemerintahan layanan publik yang mengembangkan layanan yang baik, efisien daerah yang responsif, transparan, birokrasi yang prima dan bebas kkn berkualitas dan akuntabel. peningkatan meningkatkan mutu sdm dan kualitas perencanaan sistem perencanaan dan pembangunan dan pengelolaan keuangan serta aset pengelolaan keuangan daerah daerah. misi2terwujudnya peningkatan cakupan meningkatkan sarana peningkatan derajat dan kualitas layanan prasarana, sdm, dan akses kualitas hidup kesehatan kesehatan serta mutu pelayanan masyarakat. masyarakat kesehatan. yang tinggi peningkatan cakupan meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas dan keragaman pangan secara gizi yang berimbang berkelanjutan. peningkatan meningkatkan perilaku hidup pencegahan dan bersih dan sehat pemberantasan penyakit menular pembinaan dan meningkatkan prestasi pemasyarakatan olah olahraga raga peningkatan meningkatkan pencegahan keselamatan kecelakaan transportasi transportasi terwujudnya peningkatan daya memperluas akses dan akses dan saing pendidikan. meningkatkan mutu mutu pendidikan dasar termasuk pendidikan akses pembiayaan bagi bab strategi dan arah kebijakan dat rpm kabupaten bantul yang penduduk miskin. berkualitas peningkatan kapasitas meningkatkan pemenuhan lembaga pendidikan standar nasional pendidikan. dalam meningkatkan model mengembangkan pendidikan berbasis budi proses belajar pekerti. mengajar penguatan fungsi meningkatkan peran serta keluarga dalam keluarga dalam mendidik anak pengasuhan dan sejak dini pendidikan anak. perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan meningkatkan turunnya jumlah peningkatanaksesdan meningkatkan ketersediaan kesejahteraan masyarakat peluang usaha lapangan pekerjaan dan masyarakat kurang mampu masyarakat. kemudahan usaha pengurangan beban meningkatkan hidup warga kurang kesejahteraan keluarga mampu validasi data warga meningkatkan ketepatan kurang mampu sasaran warga kurang mampu penerima manfaat terwujudnya peningkatan daya meningkatkan kualitas dan perekonomian saing produk daerah kuantitas produk daerah yang berkualitas meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi. meningkatkan kontribusi belanja peningkatan kualitas mengurangi kesenjangan produktivitas pendapatan masyarakat meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif terwujudnya peningkatan daya meningkatkan kualitas destinasi tarik dan pelayanan destinasi pariwisata pariwisata yang wisata berdaya saing meningkatkan keragaman dan unggul destinasi pariwisata bab strategi dan arah kebijakan (v2 rpm kabupaten bantul terciptanya akselerasi meningkatkan kualitas produk, industri kreatif pengembangan sdm dan kelembagaan umkm yang berkualitas industri kreatif kreatif terpenuhinya akselerasi pemenuhan intensifikasi dan diversifikasi kebutuhan kebutuhan pangan usaha tani pangan masyarakat masyarakat pengembangan meningkatkan kualitas peternakan berbasis sumberdaya peternakan industri terpenuhinya peningkatanproduksi peningkatan kualitas sdm, kebutuhan perikanan kelembagaan dan sarana perikanan prasarana perikanan masyarakat misi meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya bencana menjaga daya terpenuhinya peningkatan jumlah, meningkatkan aksesibilitas dukung alam dan sarana kualitas, dan dan mutu sarana dan lingkungan hidup prasarana pemerataan sarana dan prasarana. untuk publik dan prasarana publik dan percepatan pemenuhan pembangunan prasarana prasarana dasar kebutuhan layanan dasar berkelanjutan dasar masyarakat. masyarakat. masyarakat terwujudnya pelestarian fungsi meningkatkan pengendalian lingkungan lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup hidup yang berkelanjutan. kualitas terciptanya pengembangan edukasi meningkatkan pemahaman dan kesadaran kebencanaan kemampuan masyarakat dalam masyarakat pengurangan resiko bencana. dalam kesia meningkatkan sarana siahaan prasarana mitigasi bencana bencana terwujudnya peningkatan kualitas meningkatkan kualitas kesesuaian perencanaan, perencanaan tata ruang pemanfaatan pengawasan dan meningkatkan peran serta ruang pengendalian masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang bab strategi dan arah kebijakan rpm kabupaten bantul dan harmonis serta berbudaya istimewa. mewujudkan rasa terwujudnya peningkatan kualitas mendorong terciptanya situasi aman dan nyaman ketentraman kehidupan beragama kondusif dalam kehidupan dalam kehidupan dan ketertiban beragama masyarakat masyarakat peningkatan kesadaran meningkatkan pemahaman hukum masyarakat hukum. mewujudkan peningkatan mengoptimalkan kualitas dan pelestarian pemberdayaan budaya partisipasi masyarakat dalam dan daerah secara pengembangan budaya pengembangan berkelanjutan budaya daerah bab strategi dan arah kebijakan dia rpm kabupaten bantulperumusan program pembangunan daerah merupakan tahapembangunan yang kongkriuntuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan kabupaten bantul perlu didukung oleh kebijakan kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan mensinergikan dengan program bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah rpm kabupaten bantul prioritas pembangunan provinsi diy serta memperhatikan dinamika, fokus dan arah program prioritas daerah. adapun penentuan program prioritas daerah kabupaten bantul periode tahun difokuskan dan mempertimbangkan pada kebijakan umum dan kepentingan sebagai berikut peningkatan bantuan pendidikan besaran bantuan operasional pendidikan bop) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada tahun depan besaran bop sudah bisa mendekati unit cost standar untuk masing masing jenjang pendidikan. pada tahun untuk jenjang sd mi direncanakan sudah mencapai dari unit cost standar, dengan kebutuhan biaya sebesar rp. sedangkan untuk jenjang smp mts direncanakan sudah mencapai 69y6 dari unit cost standar dengan kebutuhan biaya sebesar rp. adapun skema rencana peningkatan biaya bop tahun sebagai berikut tabel rancangan peningkatan bop jenjang paud kegiatan lan bop apbd pembina kab besarnya anggaran pembina tiap tahun kecamatan naik y69 skb sanggar kegiatan belajar) omar solo soo2s0 san7i2 seluas seks20 | (berpusat (isoooooo| tenooooo te0oa000 teo00000 te000000| sumber. bappeda, bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah (eng) rpm kabupaten bantul tabel rancangan peningkatan bop jenjang sd mi unit cost bop muri asumsi jenjang jumlah satuan bisnis rp) tetap: rp. an ak) sd mi anak bop) sekolah sekolah ssn ssn sekolah standar nasional sekolah sekolah pra ssn sekolah sekolah inklusi jumlah sumber. bappeda, bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah (v3 rpm kabupaten bantul tabel rancangan peningkatan bop jenjang smp m taun oo) unit cost asumsi jenjang umum satuan pop murid asumsi rp) tetap rp. anak) smp mt anak 69y6 (bop sekolah sekolah ssn ssn sekolah standar nasional sekolah sekolah pra ssn sekolah sekolah inklusi subsidi sekolah unik unik ujian nasional berbasis komputer bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah duta rpm kabupaten bantul unit cost bop murid asumsi jenjang jumlah satuan ten rp) rp. anak) sekolah sekolah olahraga nasional sekolah sekolah olahraga daerah jumlah sumber. bappeda, gerakan csr untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan potensi csr yang cukup besar kabupaten bantul dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. melalui kerjasama yang sinergis dengan pihak swasta diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada upaya upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal., penyelenggaraan tanggung jawab sosial corporate social responsibility csr) telah diatur dalam peraturan bupati bantul tahun total coverage jaminan kesehatan sesuai dengan road map nasional, bahwa pada tahun semua jenis jaminan kesehatan harus melebur bertransformasi jaminan kesehatan nasional jkn) yang diselenggarakan oleh badan pelaksana jaminan sosial bpjs) kesehatan, maka pemerintah kabupaten bantul juga secara bertahap akan melakukan transformasi kepesertaan jaminan kesehatan dari jamkesda bpjs. tahapan rancangan transformasi jaminan kesehatan akan mulai tahun s d tahun bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dus net (ae) rpm kabupaten bantul tabel rancangan pertahanan transformasi jaminan kesehatan daerah bpjs uraian jumlah jumlah uang target jumlah jumlah uang target jumlah jumlah uang target jumlah jumlah target jumlah jumlah uang target jumlah jumlah uang target peserta peserta peserta peserta uang peserta peserta premi jamkesda buffer) premi bpjs piutang dan puskesmas jumlah sumber. bappeda, bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vre rpm kabupaten bantul optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, salah satu kebijakan pemerintah kabupaten bantul dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat dewasa ini, mengharuskan pemerintah kabupaten bantul untuk mencari alternatif dan strategi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan kabupaten bantul dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. pengembangan peternakan modern (antara lain ayam itik, sapi dan kambing kebutuhan dan konsumsi pangan hewani masyarakat yang selalu meningkat serta keterbatasan pasokan ternak yang disebabkan oleh pengelolaan yang masih tradisional, mendorong pemerintah kabupaten bantul melakukan kebijakan pengembangan peternakan modern dengan konsep industri. hal ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak siap potong sehingga dapat mencukupi dan pasokan kebutuhan pangan hewani masyarakat serta dapat memberikan kestabilan harga pangan sehingga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat. akselerasi penanggulangan kemiskinan.setiap tahunnya akan menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten bantul yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain program penanggulangan kemiskinanvalidasi data keluarga miskin serta pengembangan produk andalan setempat pas). selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah due7 rpm kabupaten bantul produktif dari pemerintah diy secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan pengembangan destinasi pariwisata sebagai salah satu sektor strategis kabupaten bantul, pengembangan pariwisata akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten bantul dikarenakan dampak atau multiplier effect nya terhadap akselerasi perekonomian daerah sangat positif, antara lain penyediaan lapangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah dan pertumbuhan industri pariwisata serta kontribusi dalam bentuk pad terhadap pemerintah daerah. pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan peningkatan daya tarik serta pelayanan pariwisata. pengembangan kawasan budayakawasan strategis pengembangan kawasan budaya kabupaten bantul diarahkan beberapa kawasan yaitu kawasan kotagede banguntapan kawasan imogiri kawasan pleret kawasan goa sekarang pajangan kawasan ambar dibangun kasihan kawasan masjid pathok negro kasihan kawasan parangtritis kretek kawasan mandir pajangan kawasan makam sewu pandak kawasan cagar budaya pendidikan pengembangan kawasan strategis terkait dengan investasi investasi merupakan salah satu stimulus dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. hal ini yang mendasari pemerintah kabupaten bantul bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dus rpm kabupaten bantul melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis investasi yang meliputi kawasan industri dan kawasan pariwisata. melalui pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. pengembangan perikanan perikanan merupakan sektor penting dalam pembangunan karena mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan sebagai penyedia pangan khususnya sumber protein. potensi perikanan kabupaten bantul cukup tinggi mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. sektor perikanan tidak hanya menggerakkan sektor perikanan saja, namun juga mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect). industri penyedia sarana produksi perikanan dan industri paska panen akan memberikan dampak yang lebih besar dalam perekonomian. pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulasi dan dorongan dalam pembangunan sektor perikanan melalui kebijakan yang tepat dan berpihak kepada terciptanya sistem ekonomi perikanan yang optimal dan berkelanjutan dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan masyarakat. pengembangan industri kreatif pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. kabupaten bantul memiliki industri kreatif yang beraneka ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan dunia usaha semakin tinggi. pemerintah kabupaten bantul akan mendorong pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal guna meningkatkan daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional. berdasarkan hal tersebut diatas, secara lebih detail gambaran kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten bantul tahun sebagai berikut: bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah rpm kabupaten bantul tabel kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten bantul tahunmeningkatkan nilai mayoritas level1 level13 program urusan inspektorat efektivitas meningkatkan spip peningkatan sistem administrasi penyelengg kinerja birokrasi kualitas sdm pengawasan internal pemerintahan arahan dan layanan birokrasi dan pengendalian dan fungsi pemerintah publik yang kebijakan kdh penunjang daerah responsif, urusan yang transparan, dan pemerintahan berkualitas akuntabel. persentase program urusan inspektorat kedisiplinan peningkatan disiplin administrasi asn aparatur pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan presentase program urusan inspektorat kasus peningkatan sistem administrasi pengaduan yang pengawasan internal pemerintahan ditindaklanjuti dan pengendalian dan fungsi kebijakan kdh penunjang urusan pemerintahan persentase program urusan bkd pemenuhan peningkatan administrasi kompetensi asn kapasitas sumber pemerintahan daya aparatur dan fungsimengembang nilai evaluasi program urusan setda kan layanan kinerja skpd peningkatan administrasi birokrasi yang pengendalian pemerintahan prima pelaksanaan dan fungsi kebijakan kepala penunjang daerah urusan pemerintahan indeks kepuasan program urusan setda masyarakat peningkatan administrasi kapasitas kinerja pemerintahan aparatur dan fungsi pemerintahan penunjang urusan pemerintahan nilai evaluasi program urusan setda kinerja sangat sangat peningkatan administrasi penyelenggaraan tinggi) tinggi) kapasitas pemerintahan pemerintah penyelenggaraan dan fungsi daerah pemerintahan penunjang daerah urusan pemerintahan persentase program urusan inspektorat jumlah temuan peningkatan sistem administrasi eksternal dan pengawasan internal pemerintahan internal yang dan pengendalian dan fungsi ditindaklanjuti kebijakan kdh penunjang urusan pemerintahan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dursentase skpd program urusan kantor arsip yang peningkatan kualitas administrasi menyelenggarakan pelayanan informasi pemerintahan kearsipan program dan fungsi sesuai standar penyelamatan dan penunjang pelestarian urusan dokumen arsip pemerintahan daerah program perbaikan sistem administrasi kearsipan indeks kepuasan program urusan bkd pegawai ikp) peningkatan administrasi kapasitas sumber pemerintahan daya aparatur dan fungsi penunjang urusan pemerintahan persentase program urusan perijinan layanan peningkatan administrasi perijinan yang pengelolaan pemerintahan diselesaikan perizinan dan fungsi sesuai dengan penunjang sop urusan indeks kepuasan pemerintahan masyarakat indeks kepuasan program pelayanan urusan kecamatan masyarakat masyarakat administrasi pemerintahan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dadan fungsi penunjang urusan pemerintahan layanan program komunikasi dan pdt unggulan digital pengembangan informatika government komunikasi, services dgs) informasi dan media massa, program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi persentase program penataan kependudukan dispendukcapil cakupan administrasi dan catatan kepemilikan kependudukan sipil ktp presentase program penataan cakupan administrasi kepemilikan kependudukan akte kelahiran usia tahun indeks kepuasan program keserasian masyarakat kebijakan kependudukan lintas instansi persentase program ketentraman, satpol penegakan pemeliharaan ketertiban, dan perda kantrantibmas dan perlindungan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah datacegahan tindak masyarakat kriminal program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat( pekat persentase program pendidikan urusan kesbangpol pemilih yang politik masyarakat ketenteraman, berpartisipasi ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat persentase peningkatan urusan setwan pencapaian kapasitas lembaga ketenteraman, proliga dprd ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat peningkatan meningkatkan nilai bb) (a) program urusan setda kualitas mutu sdm dan akuntabilitas peningkatan sistem administrasi perencanaan sistem kinerja akuntabilitas kinerja pemerintahan pembangunan perencanaan pemerintah pemerintah daerah dan fungsi dan pengelolaan dan pengelolaan penunjang keuangan keuangan serta urusan daerah. aset daerah pemerintahan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dramingkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah program pemberdayaan keluarga miskin program penyusunan kebijakan kerjasama dan pengembangan potensi daerah program kerjasama informasi dengan mass media program peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik program penataan peraturan perundang undangan program peningkatan dan pengembangan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah derassistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan persentase program urusan bappeda keselarasan perencanaan administrasi program pembangunan pemerintahan kegiatan rkd daerah. dan fungsi dengan rpm penunjang urusan pemerintahan persentase rata y69 program urusan bappeda rata pencapaian perencanaan administrasi target kinerja pembangunan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan persentase program urusan bappeda program keg perencanaan administrasi rkd sesuai pembangunan pemerintahan musrenbang daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan persentase desa program urusan kecamatan dengan pemerintahan administrasi penyelesaian umum pemerintahan apb des tepat dan fungsi waktu penunjang urusan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dvr16ta rata program urusan kecamatan persentase pemerintahan administrasi kesesuaian umum pemerintahan apb des dengan dan fungsi rpm des penunjang urusan pemerintahan persentase program urusan kecamatan realisasi pemberdayaan administrasi program masyarakat pemerintahan prioritas dan fungsi musrenbang penunjang kecamatan urusan pemerintahan persentase y69 45y9 program urusan setda belanja pegawai peningkatan administrasi kapasitas dan pemerintahan kualitas dan fungsi kelembagaan penunjang urusan pemerintahan opini wtp) (wtp) program urusan dppkad pemeriksaan peningkatan administrasi bpk kapasitas sumber pemerintahan daya aparatur dan fungsi bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dvaunjang peningkatan dan urusan pengembangan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah program pengelolaan barang daerah persentase pad ,21y9 26y0 program urusan dppkad terhadap peningkatan dan administrasi pendapatan pengembangan pemerintahan daerah pengelolaan dan fungsi keuangan daerah penunjang urusan pemerintahan persentase pad ,18y9 program urusan dppkad terhadap belanja peningkatan dan administrasi daerah pengembangan pemerintahan pengelolaan dan fungsi keuangan daerah penunjang urusan pemerintahan terwujud peningkatan meningkatkan aki per program kesehatan dinkes derajat cakupan dan sarana kelahiran hidup peningkatan kesehatan kualitas layanan prasarana, sdm, keselamatan ibu masyarakat kesehatan dan akses serta melahirkan dan anak yang tinggi mutu pelayanan kesehatan. kesehatan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah dutkb per program kesehatan dinkes kelahiran hidup peningkatan pelayanan kesehatan anak balita net death rate program kesehatan rsud (permit) peningkatan pelayanan rumah sakit program pengadaan, kesehatsentase 6y0 program pelayanan sosial dinas penanganan dan rehabilitasi napa kesejahteraan sosial rata ratajumlah jiwa jiwa dalam jiwa berencana keluarga keluarga kkp kontrasepsi berencana dan program pembinaan kel keluarga peran serta sejahtera masyarakat dalam pelayanan kb kr yang mandiri bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah lupersentase program perbaikan kesehatan dinkes cakupan pangan meningkatkan balita gizi buruk gizi masyarakat dan kualitas gizi ketersediaan yang berimbang dan keragaman ketersediaan program ketahanan bkp3 pangan secara energi kkal kap peningkatan pangan berkelanjutan. ita hari ketahanan ketersediaan pangan( pertanian protein gr kapita perkebunan) a hari skor pola pangan harapan peningkatan meningkatkan insiden rate ir) program kesehatan dinkes pencegahan dan perilaku hidup dbd pengembangan pemberantasan bersih dan sehat lingkungan sehat penyakit menular prevalensi hiv program pencegahan kesehatan dinkes y0) c0, dan penanggulangan penyakit menular pembinaan meningkatkan persentase program pembinaan dan prestasi prestasi dan pemasyarakatan pemasyarakatan olahraga olahraga tingkat olahraga. olah raga propinsi program kepemudaan polda pekan peningkatan sarira dan olahraga kantor pora olah raga olahraga pelajar) yang diikuti bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vi20meningkatkan persentase program perhubungan dishub keselamatan pencegahan penurunan peningkatan transportasi kecelakaan kecelakaan lalu pelayanan angkutan transportasi lintas program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lla terwujud peningkatan memperluas angka apk aksi: program wajib pendidikan diknas akses daya saing akses dan partisipasi kasar sd: ,5y6 belajar pendidikan dan mutu pendidikan. meningkatkan dan angka apk smp: dasar tahun pendidikan mutu partisipasi smp: pmid: yang pendidikan murni apm berkualitas dasar termasuk sd: smp: akses smp: program pembiayaan peningkatan mutu bagi penduduk pendidik dan tenaga miskin. kependidikan program manajemen pelayanan pendidikan apk apk program pendidikan pendidikan dikmenof sma smk sma smk menengah ma pak ma pak etc etc ,00y6 apm apm sma smk sma smk ma mngka smp smp: program wajib pendidikan diknas melanjutkan 100p, belajar pendidikan smp sta) sma sma: dasar tahun jenjang smp angka rata rata tahun program wajib pendidikan diknas lama sekolah tahun belajar pendidikan dasar tahun persentase program perpustakaan kantor peningkatan pengembangan perpustakaan pustaka yang budaya baca dan berkunjung pembinaan perpustakaan perpustakaan, peningkatan meningkatkan persentase sd: .9y sd: program wajib pendidikan diknas kapasitas pemenuhan kelulusan smp: smp: belajar pendidikan lembaga standar dasar tahun pendidikan nasional dalam pendidikan. mengembangkan program proses belajar pening atan mutu mengajar pendidik dan tenaga kependidikan program manajemen pelayanan pendidikan sma smk sma smk program pendidikan pendidikan dikmenof ma: ma: menengah bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vr2meningkatkan angka putus sd: ,02o program wajib pendidikan diknas pendidikan sekolah smp: smp: belajar pendidikan berbasis budi ,02y6 ,02y6 dasar tahun pekerti. sma smk sma smk program pendidikan pendidikan dikmenof ma: ma menengah penguatan apk paud apk apk program pendidikan pendidikan dikmenof fungsi keluarga meningkatkan paud: paud: anak usia dini dalam peran serta pengasuhan dan keluarga dalam pendidikan anak mendidik anak sejak dini turunnya peningkatan meningkatkan angka program ketenagakerjaan disnakertrans jumlah akses dan ketersediaan pengangguran peningkatan kualitas masyarakat peluang usaha lapangan dan produktivitas kurang masyarakat. pekerjaan dan tenaga kerja mampu kemudahan usaha program peningkatan kesempatan kerja pengurangan persentase program penyiapan keluarga kkp beban hidup meningkatkan kategori tenaga pendamping berencana dan y69 ,51y9 warga kurang kesejahteraan keluarga kelompok bina keluarga mampu keluarga sejahtera keluarga sejahtera program pertanian dipertahut nilai tukar peningkatan petani ketahanan pangan( pertanian bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vr2wek iman | validasi data persentase n a program urusan bappeda warga kurang meningkatkan masyarakat perencanaan sosial administrasi mampu ketepatan miskin penerima dan budaya pemerintahan sasaran warga program dan fungsi kurang mampu pengentasan program penunjang penerima kemiskinan pengembangan urusan manfaat data informasi pemerintahan persentase 12y6 program pelayanan penyandang dan rehabilitasi masalah kesejahteraan sosial kesejahteraan program sosial pemberdayaan fakir sosial dinas miskin, komunitas adat terpencil( kat), dan pks lainnya indeks desa program pemberdayaan pmd membangun peningkatan masyarakat dan partisipasi desa masyarakat dalam membangun desa program peningkatan kebudayaan masyarakat perdesapeningkatan meningkatkan pertumbuhan program perdagangan disperindagkop daya saing kualitas dan ekspor peningkatan dan perekonomian produk daerah kuantitas pengembangan produk ekspor daerah persentase pasar program perdagangan kantor pasar yang baik, pembangunan berkualitas infrastruktur pedesaan program pemberdayaan pedagang peningkatan program ketahanan bkp3 kemampuan kelompok kelompok pemberdayaan pangan kelembagaan penyuluh kelas kelompok pertanian berkebun tani lapangan pertumbuhan program penanaman disperindagkop meningkatkan investasi peningkatan iklim modal iklim dan investasi dan kualitas realisasi investasi pelayanan program investasi. peningkatan promosi dan kerjasama investasi percepatan program urusan dppkad meningkatkan belanja peningkatan dan administrasi kontribusi pemerintah pengembangan pemerintahan belanja pengelolaan dan fungsi keuangan daerahpeningkatan mengurangi upah minimum rp. rp. program ketenagakerjaan disnakertrans kualitas kesenjangan kabupaten perlindungan produktivitas pendapatan pengembangan masyarakat lembaga ketenagakerjaan program penempatan tenaga kerja cakupan jumlah program penciptaan koperasi usaha disperindagkop meningkatkan kuku ynag naik iklim usaha usaha kecil dan usaha produktif kelas n a unit kecil menengah yang menengah masyarakat kondusif yang kompetitif program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah terwujud peningkatan meningkatkan jumlah program pariwisata disbudpar destinasi daya tarik dan kualitas kunjungan orang orang pengembangan pariwisata pelayanan destinasi wisatawan pemasaran yang wisata pariwisata pariwisata bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vr26 rpm kabupaten bantul indikator capaian kinerja program sasaran strategi arah kinerja isi isi pembangunan bidang urusan skpd kebijakan kondisi kondisi penanggungjawab outcome) awal akhir daerah berdaya meningkatkan lama tinggal hari hari program pariwisata disbudpar saing dan keragaman wisatawan pengembangan unggul destinasi destinasi pariwisata pariwisata program pengembangan kemitraan terciptanya akselerasi meningkatkan pertumbuhan program perindustrian disperindagkop industri pengembangan kualitas produk, industri pengembangan kreatif yang industri kreatif sdm dan sentra sentra berkualitas kelembagaan industri potensial umkm kreatif program pengembangan ikm terpenuhi akselerasi intensifikasi produksi program pertanian dipertahut pemenuhan dan tanaman peningkatan kebutuhan kebutuhan diversifikasi pangan (padi, tar produksi pangan pangan usaha tani jagung, kedelai) ton pertanian berkebun masyarakat masyarakat produksi program pertanian dipertahut tanaman ton ton peningkatan hortikultura produksi (bawang merah, pertanian berkebun cabai merah, pisang) bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vt2duksi program pertanian dipertahut tanaman ton ton peningkatan perkebunan produksi (tembakau, tebu, pertanian berkebun kelapa) pengembang meningkatkan peningkatan program pertanian dipertahut kualitas produksi daging (kg) (kg) peningkatan peternakan sumberdaya (sapi, kambing, produksi peternakan berbasis peternakan domba, kuda, unggas) dan penanggulangan penyakit ternak terpenuhi optimalisasi meningkatkan peningkatan program kelautan dan dkp sumber daya kualitas sdm produksi ton ton pengembangan perikanan kebutuhan perikanan dan perikanan budidaya perikanan perikanan kelembagaan program masyarakat dan sarana dan pengembangan prasarana perikanan tangkap program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan terpenuhi peningkatan persentase jalan program pekerjaan dpu sarana jumlah, kualitas, meningkatkan kabupaten rehabilitasi pemilih umum prasarana dan pemerataan aksesibilitas dalam kondisi arahan jalan dan publik dan sarana dan dan mutu mantap jembatan prasarana prasarana sarana dan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah 1vr23 rpm kabupaten bantul indikator program kebijakan penanggungjawab outcome) awal akhir daerah dasar publik dan prasarana. persentase program pekerjaan dpu masyarakat. pemerintah gedung kondisi baik percepatan persentase program pekerjaan dpu kebutuhan perkotaan yang kinerja pengelolaan layanan dasar tertangani sampah masyarakat. persentase program pekerjaan dinas sda kecukupan air pengembangan dan umum irigasi dan sumber daya air lainnya fungsi pengendalian pencemaran air, pengendalian hidup lingkungan lingkungan kualitas pencemaran dan hidup yang hidup lingkungan perusakan kualitas berkelanjutan. hidup lingkungan hidup bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vr29indeks program lingkungan blh pencemaran pengendalian hidup udara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup indeks tutupan program lingkungan blh lahan perlindungan dan hidup konservasi sumber daya alam, program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) volume sampah program lingkungan blh yang tertangani peningkatan kinerja hidup pengelolaan persamaan terciptanya pengembangan persentase program pencegahan urusan bpbd kesadaran edukasi meningkatkan kecepatan dini dan administrasi masyarakat kebencanaan pemahaman reaksi tanggap penanggulangan pemerintahan dalam dan darurat bencana korban bencana dan fungsi kesia kemampuan yang memenuhi alam penunjang siahaan masyarakat respon time urusan bencana dalam menit pemerintahan pengurangan persentase program pencegahan urusan bpbd resiko bencana. sekolah siaga dini dan administrasi bencana penanggulangan pemerintahan korban bencana dan fungsi alam penunjang urusan tenunan dna cakupan jalur program pencegahan urusan bpbd meningkatkan evakuasi dini dan administrasi sarana penanggulangan pemerintahan prasarana korban bencana dan fungsi mitigasi alam, penunjang bencana urusan pemerintahan presentase program urusan sda penanganan pengendalian banjir administrasi banjir pemerintahan ,68y6 dan fungsi penunjang urusan pemerintahan terwujud peningkatan meningkatkan persentase program penataan ruang dpu, bappeda kualitas kualitas dokumen tata perencanaan tata kesesuaian perencanaan, perencanaan ruang yang ruang pemanfaatan pengawasan dan tata ruang sudah ruang pengendalian diperlukan pemanfaatan ruang meningkatkan cakupan program penataan ruang dpu, bappeda nperanserta pengendalian pemanfaatan masyarakat tata ruang ruang dalam pengawasan program dan pengendalian tatgendalian ruang pemanfaatan ruang terwujud jumlah n a program kemitraan urusan kesbangpol peningkatan mendorong intoleransi pengembangan ketenteraman, ketentraman kualitas terciptanya masyarakat wawasan ketertiban dan kehidupan situasi kondusif kebangsaan umum, dan ketertiban beragama dalam pelindungan masyarakat kehidupan masyarakat beragama peningkatan persentase program urusan satpol kesadaran meningkatkan penyelesaian peningkatan ketenteraman, hukum pemahaman pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat hukum. kenyamanan umum, dan lingkungan pelindungan program masyarakat pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan program peningkatan ketertiban dan keamanan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah 1vr3sio kekerasan program pemberdayaan kkp dalam rumah peningkatan kualitas perempuan dan tangga hidup dan perlindungan perlindungan anak perempuan dan anak jumlah pemuda orang orang program kepemudaan kantor pora pelopor peningkatan upaya dan olahraga penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda terwujud peningkatan mengoptimalkan jumlah desa desa desa program kebudayaan disbudpar pemberdayaan ankualitasdan budaya pengelolaan pelestarian budaya daerah partisipasi keragaman budaya dan secara masyarakat program pengemban berkelanjutan dalam pengembangan nilai gan budaya pengembangan budaya daerah budaya program pengelolaan kekayaan budaya bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vr33 yes rpm kabupaten bantul bab viii indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan indikasi rencana program prioritas kabupaten bantulbantul. namun juga oleh sumber pendapatan lainnya apbn, apbd propinsi diy dan sumber sumber pendanaan lainnya). namun demikian, pencantuman pendanaan dalam tabel hanya yang bersumber dari apbd kabupaten bantul. tabel indikasi rencana program disertai kebutuhan pendanaan bidang urusan pemerintahan indikator capaian kinerja program dan kerangka pendanaan kondisi kinerja pada akhir periode rpm dan program prioritas kinerja program satuan kondisi kinerja awal tahun tahun tahun tahun tahun tahun skpd penanggung jawab pembangunan (outcome| rpm tahun belanja langsung ' (af jurusan pemerintahan wajib ? ) re ere err ere eee ffff# urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar o1| jurusan pemerintahan bidang pendidikan program pendidikan anak usia dini lembaga paud aktif persentase program pengembangan budaya baca lembaga kelompok (dan pembinaan perpustakaan belajar yang aktif lembaga program wajib belajar pendidikan persentase sarana dasar sembilan tahun prasarana dalam kondisi baik persentase persentase sarana prasarana smp dalam persentase kondisi baik persentase pencapaian spm penyelenggaran persentase pendidikan dasar sd mi persentase pencapaian spm penyelenggaran persentase pendidikan dasar smp m persentase pengembangan bakat minat prestasi siswa ,. sd: sd: sd: sd: smp: atas persentase sd: smp: sd: smp: smp, smp. smp. sd: smp: sd: smp: persentase guru kepala sekolah sd mi por montase sd: smp: sd: smp: 55y6 yang berkompeten persentase guru kepala sekolah pts yang persentase kompeten program pendidikan menengah persentase sarana prasarana persentase sma smk: sma smk: kewenangan provinsi pendidikan dalam kondisi baik persentase (pengembangan bakat minat prestasi siswa persentase sma: smk: sma: smk: kewenangan provinsi sma smk program pendidikan non formal jumlah lembaga pendidikan non lembaga formal yang aktif program peningkatan mutu pendidik persentase guru sd, (dan tenaga kependidikan smp, sma, smk yang persentase sd: smp: sma: sd: smp: sma: sd: smp: sp: smp: sd: smp: sd: smp: sd: smp: sd: smp: diknas dan dikmenof smk: smk: bersertifikasi siswa sd mi rasio ruang kelas rasio guru siswa rasio guru siswa ptt na. mm. (kec banguntapan monitoring nas persen t00p 1s0ho o ptt xd: i ii. jumlah lembaga penyelenggaraan kbm ikecsewon tpa ejekan mama leo kesehatan kesehatan rasional pori program upaya kesehatan masyarakat jumlah puskesmas melaksanakan ukm he aaa wwe" sehat money program ikecimogiri kesehatan money program too) iroejers kesehatan capaian kesehatan (persentase ikeckasihan masyarakat money program too) irocpajangan kesehatan money program ikecpajangan kesehatan money program too) ikocsanden kesehatan masyarakat terbebas (kali ari penyakit pemantauan |kecsewon cakupan pelayanan kesehatan dasar ikecsrandakan masyarakat miskin program pengawasan obat dan peserta pkp makanan mendapatkan persentase sertifikat part program promosi kesehatan dan cakupan desa siaga pemberdayaan masyarakat kategori baik purnama dan mandiri) ended jumlah siswa penerima program siswa program tidak berlanjut (susu cair) persentase status (persen baik anak sekolah kantor pmd program perbaikan gizi masyarakat persentase tingkat sen panah kantor pmd kehadiran siswa presentase status (persen kantor pmd baik anak paud persen persentase tingkat kantor pmd kehadiran anak paud tatanan kabupaten (tatanan badan perencanaan sehat pembangunan daerah program pencegahan dan cakupan penduduk penanggulangan penyakit menular 24tahunan mempunyai persentase pengetahuan komprehensif hiv lang kesehatan terakreditasi neonatal lengkap cakupan kunjungan persentase program peningkatan pelayanan bagi balita persen kader kantor pmd posyandu terlatih program peningkatan pelayanan puskesmas santun kesehatan lansia usia program pencegahan dan umrah pos @penanggulangan penyakit tida pembinaan terpadu menular posyandu) ptm program kemitraan peningkatan institusi yang pelayanan kesehatan bermitra dengan persentase dinkes dinas kesehatan program pelayanan kesehatan penduduk miskin cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi persentase masyarakat miskin program peningkatan keselamatan ibu cakupan kunjungan entame melahirkan dan anak ibu hamil cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga persentase kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan cakupan pelayanan persentase ibu nifas program pengadaan, peningkatan dan oerxontase sarana (perbaikan sarana dan prasarana prasarana puskesmas persentase puskesmas puskesmas pembantu dan memenuhi standar jaringannya program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah persentase sakit rumah sakit jiwa rumah sakit baru paru rumah sakit mata sup iko nari o o o ms) sal e iro ly ai o bro kai program peningkatan pelayanan persentase capaian rumah sakit pengelolaan blue rsud) standart pelayanan persentase sup minimal # urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang program pembangunan saluran drainase gorong gorong persentase drainase persentase n a (bpu jalan kabupaten program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan kilometer panjang n a ,000idp jalan yang tertangani program pengembangan dan meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan saluran irigasi persentase 87y spa jaringan pengairan lainnya berfungsi baik program penyediaan dan pengelolaan meningkatnya air baku cakupan penyediaan spa air baku program pengembangan kinerja cakupan pengelolaan air minum dan air limbah pengembangan persentase ,000ppu pengelolaan air minum cakupan pengembangan ipar (ppu komunal program pengembangan, pengelolaan, cakupan dan konservasi sungai, danau, dan pengembangan sda lokasi isya sumber daya air lainnya program pembangunan infrastruktur span perdesaan penanganan persentase .29y6 .29y6 jalan pedesaan peningkatan kualitas unit kantor pengelola pasar pasar tradisional hoo doo peernvanon prasarana pasar program perencanaan tata ruang (evrsogisan dokumen rencana ipku tata ruang program pengendalian pemanfaatan meningkatnya ruang cakupan pengendalian |npu (pemanfaatan tata ruang program pembangunan jalan dan persentase jalan jembatan kabupaten dalam persentase ba.01x ba3an (pu kondisi mantap o ett) urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman program pengembangan perumahan persentase rth rumah tidaklayak persentase huni program pengembangan kinerja penanganan sampah pengelolaan persamaan program pengelolaan areal pemakaman program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) ? urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat aan eta kemasan resapan 'kung, pengendalian kecamatan kantor kesbangpol keamanan lingkungan cakupan pelayanan keamanan dan persentase |po1 kenyamanan lingkungan program pengembangan wawasan kebangsaan cakupan pembinaan persentase kantor kesbangpol wawasan kebangsaan cakupan pembinaan ergontase pop wawasan kebangsaan program kemitraan pengembangan konflik sara persentase kantor kesbangpol wawasan kebangsaan tertangani peer mana frmawamsstan jaga kemanan lingkungan kecamatan kantor kesbangpol makanan masyarakat eri program peningkatan pemberantasan temuan wilayah penyakit masyarakat (pekat) kecamatan kantor kesbangpol pemberantasan pekat prosentase persentase pol penyelesaian pekat peningkatan (pemahaman masyarakat terhadap upaya p4g program pendidikan politik cakupan pembinaan pendidikan politik kecamatan kantor kesbangpol masyarakat program pemeliharaan kantrantibmas kain cakupan pelanggaran pencegahan tindak kriminal perdayangdisidik persentase pol dan lirik cakupan pelayanan aparatur aparatur program mengintensifkan penanganan |. nan aduan yan (pengaduan masyarakat pam ama yang persentase (po program pencegahan dini dan persentase penanggulangan korban bencana alam persentase bpbd (penanganan bencana persentase desa persentase bpbd tangguh bencana kecepatan reaksi tanggap darurat persentase bpbd bencana (penanganan bencana makanan program pengendalian banjir area potensi rawan banjir yang ditangani ipa a11 c e pers program pemberdayaan fakir miskin, cakupan komunitas adat terpencil kat) dan pemberdayaan org: org: org org: krl org: penyandang masalah kesejahteraan |masyarakatmelalui orang: org: rts| org: rts 101622xx 0rg: dinas kkp sosial pks) lainnya bantuan bagi rts rts rts keluarga miskin jumlah sambungan sambungan listrik bagi keluarga listrik bagian miskin terpasang jumlah pemberdayaan kelompok ikk kelompok ekonomi produktif cakupan pelayanan (persen ikecbambangiipuro keluarga miskin program pelayanan dan rehabilitasi ntah masyarakat kesejahteraan sosial pendekatan kesejahteraan pks program pembinaan para penyandang pemenuhan jaminan cacat dan trauma hidup dan pemberdayaan bagi penyandang cacat berat dan pemberdayaan lanjut usia program pemberdayaan kelembagaan peningkatan jumlah kesejahteraan sosial its, rsos, kt, kt, ijsem, psm kelompok berprestasi program kemitraan pengembangan cakupan kegiatan wawasan kebangsaan keagamaan dan pembinaan program pembinaan eks penyandang prosentase penyakit sosial (eks narapidana, psk, (penanganan anal narkoba dan penyakit sosial lainnya) gepeng dan pen sosial lainnya program pencegahan dini dan (cakupan bufferstock penanggulangan korban bencana alam ibagikorbanbencal (paket program kemitraan peningkatan cakupan pelaksanaan (kali pelayanan kesehatan verifikasi aa. urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar o1| jurusan pemerintahan bidang tenaga kerjapersentase inisnakertrans kompetensi dan masyarakat tenaga kerja yang ass persentase 75x 75x disnakertrans kewirausahaan program peningkatan kesempatan pencari kerja yang kerja terdaftar yang persentase ipisnakertrans ditempatkan program perlindungan pengembangan persentase lembaga ketenagakerjaan penyelesaian persentase disnakertrans sengketa hubungan industrial persentase pekerja buruh yang menjadi peserta persentase cow, disnakertrans program bpjs ketenagakerjaan program peningkatan norma kerja dan besaran pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan perusahaan persentase inisnakertrans kerja besaran pengujian peralatan persentase cow, disnakertrans perusahaan pra vy eeeeee et5$t$t6t?'''''' eeeeee eee ekekhf efk eekekhf6$6zt6t6b6$6dtv'ib urusan pemerintahan bidang perlindungan anak program keserasian kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas anak dan kesetaraan dan keg ixx perempuan keadilan gender kkg) program penguatan kelembagaan fasilitasi pengarusutamaan gender dan anak (pengarusutamaan keg bkk gender (pug) program peningkatan kualitas hidup penyelesaian dan perlindungan perempuandan (pengaduan anak perlindungan persentase perempuan dan anak dari tindakan kekerasan po ny pe' pe lk va mn urusan pemerintahan bidang ejaan saman too pangan pertanian perkebunan pokok. jumlah proporsi nan inang dikonsumsi pangan revenue cost ratio angka a25802e| a20) o2e087531| ot0s8620a| or200a012| o o oral as20540a| nas rac227aal as| os2208001 (binertahue jumlah rekomendasi evaluasi kebijakan laporan bag kpud ketahanan pangan 'yang telah mengikuti |pxp3 pertanian perkebunan lapangan pelatihan penyuluhan sarana kelembagaan program peningkatan kesejahteraan (peningkatan haa kelembagaan kp3 kelompok tani cakupan promosi program peningkatan pemasaran hasil (hasil produksi kp3 produksi pertanian perkebunan pertanian perkebunan persentase peningkatan hasil penjualan produk hasil pertanian ati e urusan pemerintahan bidang bass aa," "if program penataan penguasaan, cakupan tanah yang pemilikan, penggunaan, dan dibebaskan untuk jumlah pasar |kantor pengelola pasar pemanfaatan tanah pasar pee dibebaskan jumlah penyewaan tanah dari pemda diy dokumen caso bag. apem utuk kepentingan han umum tesertikatkannya tanah warga melalui bag. tape roda men mena0 meno mean mene man mere nan persentase konflik pen urang penyelesaian konflik kondisi pertanahan yang persentase kali) bag. tape memfasilitasi o et urusan pemerintahan bidang mess. program pengembangan kinerja jumlah kelompok pengelolaan persamaan pengelolasampah kelompok jun program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan persentase isu pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup 'yang ditindaklanjuti jumlah kajian (pengembangan bag kpud potensi sumber daya alam program perlindungan dan konservasi iponampahan luasan sumber daya alam tutupan lahan kawasan lindung ha tahun n a jen (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) program peningkatan kualitasdan entah sekolah akses informasi sumber daya alam sekolah jpn adiwiyata lingkungan hidup jumlah kajian (pengembangan bag kpud potensi sumber daya alam program pengelolaan ruangterbuka penambahan luasan hijau rth) (rth taman m2 tahun sun kecamatan ? tpe urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil program penataan administrasi cakupan pelayanan kependudukan administrasi persentase ibis kcp. kependudukan program keserasian kebijakan penyerangan kependudukan kebijakan ipispukcp kependudukan lintas instansi jo2 to7f jurusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa persentase kehadiran elemen masyarakat kantor pmd dalam musrenbang desa presentase program peningkatan partisipasi peningkatan masyarakat dalam membangun desa (partisipasi 24n 34n kantor pmd masyarakat dalam pembangunan desa perkembangan dana bergulir ppm kantor pmd fasilitasi jumlah partisipasi proposal bag masyarakat dalam pembangunan desa roger binaan dan familia pengelolaan program pembinaan fasilitasi keuangan desa sesuai bag pemdes pengelolaan keuangan desa aturan yang berlaku bag persentasi pengembangan pedukuhan dengan persen bag program peningkatan kebudayaan produk andalan masyarakat perdesaan setempat pas) cakupan layanan air kantor pmd bersih perdesaan aki program pengembangan lembaga presentase marian peningkatan kantor pmd penemuan ttg program peningkatan peran perempuan presentase kelompok perdesaan p2w kss aktif persen kantor pmd pkk berprestasi program pemberdayaan masyarakat persentase realisasi (program prioritas kecamatan musrenbang kecamatan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan (pengelolaan keuangan desa (keuangan desa sesuai bag pemdes aturan yang berlaku ,ars sa.a.:":s.u, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana program keluarga berencana peserta aktif (bkk remaja perkawinan program pelayanan kontrasepsi pasangan usia subur 'yangmenggunakan persentase bkk alat kontrasepsi program pembinaan peran serta peran serta masyarakat dalam pelayanan kb kr masyarakat dalam persentase bkk 'yang mandiri pelayanan program kb, program penyiapan tenaga pendamping peran serta kelompok bina keluarga masyarakat dalam kelompok program keluarga sejahtera program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial cakupan warga warga binaan |sxx miskin yang terlayani program kemitraan peningkatan data kepesertaan pelayanan kesehatan jamkessos dan persentase bkk laksda o n ?e' pe ky ny mn urusan pemerintahan bidang perhubungan program rehabilitasi dan persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas sertaan pailit lla hai fak persentase stub selamatan jalan 'yang ideal program peningkatan pelayanan persen ikut angkutan yanto persentase pisau program pengendalian dan persentase pengamanan lalu lintas ketersediaanrambu persentase dishub jalan kabupaten program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ketersediaan simpul transportasi yang persentase pisau memadai program peningkatan kelaikan "(persentase kendaraan (pengoperasian kendaraan bermotor bermotor wajib uji persentase issuu 'yang lolos uji program rehabilitasi pemeliharaan jalan (dan jembatan bisnis pra eee urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika peningkatan kemampuan tehnis bag. protokol keprotokolan presentase pembangunan pusat entame ke ata (warehouse program pengembangan komunikasi, saat informasi dan media massa presentase pengembangan persentase pdt infrastruktur tik presentasi pengembangan persentase pdt aplikasi sistem informasi pengembangan sistem informasi bag. umum bag umum pemeliharaan aplikasi sistem bag. umum informasi terlaksananya publikasi pemkab bag. humas bantul presentase sdm yang program fasilitasi peningkatan sdm (memiliki persentase |ke bidang komunikasi dan informasi pengetahuan dan keterampilan pelayanan informasi publik melalui website persentase pdt (dan sms center kegiatan from sandi, gelar jaring bag. umum komunikasi sandi terlaksananya program pengkajian dan penelitian kegiatan ppid dan bag. humas bidang informasi dan komunikasi kelompok informasi masyarakat program kerjasama informasi dengan cakupan media bag. humas mas media sosialisasi sosialisasi cakupan media sosialisasi dipertahut cakupan media sosialisasi kantor pasar ok sosialisasi oo vy e er ' eee jurusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah program penciptaan iklim usaha kecil (jumlah kuku yang menengah yang kondusif mendapatkan orang inisperindagkop kemudahan akses permodalan program pengembangan peningkatan jumlah kewirausahaan dan keunggulan @singkatan jurnal orang disperindagkop wirausaha baru kompetitif usaha kecil menengah program pengembangan sistem peningkatan pendukung usaha bagi usaha mikro produktivitas ikm persentase disperindagkop kecil menengah (dan umkm operasi akti oo )p' pe ore ky v.l.aia e mb& mn tea tan tan dan tan tan penanaman modal cakupan pemberdayaan kec bag kpud kerjasama dengan buku jumlah fasilitasi dan koordinasi kebijakan kali disperindagkop kerjasama bidang investasi oo ?pe' pe lo v.l.a & mn kepemudaan dan olah raga rumah prestasi pelajar mto dan trophy kantor pora lbb jumlah prestasi pemuda paskibraka orang |kantor pora itk diy jumlah pemuda rang kantor pora terlatih yang mandiri jumlah tenaga keolahragaan terlatih rang kantor pora 'yang mendapat lisensi jumlah prestasi olahraga tingkat (kantor pora internasional jumlah prestasi olahraga tingkat nasional jumlah lapangan olah raga yang sesuai (kantor pora standar nasional ratio gedung olah raga per penduduk o pe kemanan yoo ole leo leo statistik pembangunan daerah updating dan validasi datakependudukan eren (kb dan keluarga sejahtera tersusunnya monografi kecamatan kecamatan (pag. tape (dan monografi kota kara tewas sao ai ho bl terdata po ?pe' pe were ly y va mn jemaat leo leo leo persandian persentase penyelenggaraan baptoanna skpd kabar umum berkualifikasi melalui persandian jumlah informasi yang diamankan dokumen ka. utp persandian melalui persandian presentase sdm yang memiliki kualifikasi presentase botol c0.0oy, ka. utp persandian bidang persandian sosialisasi kesadaran |. ka. utp persandian keamanan informasi pelayanan pengamanan kegiatan presentase soo| ka. utp persandian kdi kdh komunikasi antar pejabat secara aman melaluiperangkat presentase ka. utp persandian persandian eb ( ( were ly y v .l.aia m& mn pip kemana too leo kebudayaan jumlah penghargaan disbudpar budaya jumlah peristiwa kali disbudpar budaya lai d massa, aa," ehiitff perpustakaan jumlah pengunjung kantor perpustakaan semu: pustaka jumlah perpustakaan desa dan komunitas latif mess kearsipan kearsipan jaringan aplikasi bag. umum inde berfungsi baik persentase penyelenggaraan skpd (kantor arsip kearsipan pendataan dan penyusunan arsip bag umum bagian umum cakupan arsip daerah yang persentase dokumen dan arsip sma smk diserahkan propinsi, dokumen dan arsip dinas dan pfi dinas pendidikan dikmenof terselamatkan persentase too penyelenggaraan persentase inspektorat kearsipan persentase too adan perencanaan penyelenggaraan persentase pembangunan daerah kearsipan persentase too penyelenggaraan persentase kec bambanglipuro kearsipan persentase too penyelenggaraan arsip persentase (ikecbantut persentase too penyelenggaraan arsip persentase (kec imogiri persentase too penyelenggaraan arsip persentase (ec kretek jumlah arsip yang orang lomba (dimanfaatkan sebagai kantor arsip dab ga pengguna sumber informasi jumlah petugasarsip 'yang memenuhi orang (kantor arsip kompetensi dok hmt kelautan dan perikanan jumlah produksi perikanan budidaya jumlah produksi perikanan tangkap jumlah kelompok kelompok ekonomi masyarakat pesisir luas kawasan 7as konservasi paket manajemen dan paket pengelolaan keuangan dan aset jumlah kelompok kelompok masyarakat cinta bahari jumlah metode sistem jenis penyuluhan yang dikembangkan jumlah kawasan khusus budidaya perikanan cakupan persen pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan perikanan d "ia ''mom mms aa6a:a, a,a'r pariwisata pariwisata jumlah peningkatan disbudpar destinasi pariwisata peningkatan jumlah unit inisbuapar mitra pariwisata ati tb) kemanan yoo leo pertanian produktivitas jagung kvw h diperah cab kering ina pertahun (wesel merah produktivitas tembakau (ajang kw ha tas dipertahut kering aoa foreman kelana (koral wastanamkakao kha too ipivortahut oo jumlah kasus penyakit hewan menular strategis kasus (bipertahut rabies, anthrax, brucellosis, hog cholera1 persentase penurunan jumlah kasus avian influenza dipha ai) terlahir persentase pengawasan pangan asal hewan yang dipertahut asuh aman, sehat utuh, halal jumlah populasi emak satuan ternak dipertahut produksi susu (sapi perah dan kambing dipertahut program peningkatan penerapan persentase teknologi pertanian perkebunan pembentukan unit pelayanan jasa alat dipertahut mesin pertanian ia) baru pati o conv ?epp ai ky ny ??? urusan pemerintahan bidang kehutanan nam livashutankrtis ihiifffif urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral program pembinaan dan jumlah energi listrik pengembangan bidang energi ipa perintah 'yang dihasilkan ketenagalistrikan jumlah energi panas kegiatan n a n a (spa, perintah att ## pee kerana mamata leo perdagangan jumlah temuan barang tidak layak unit (bisperindagkop edar ink ann ann pangan josverdaon perdagangan keamanan dan kenyamanan pasar kantor pasar cakupan tanah yang dibebaskan untuk kantor pasar pasar peningkatan pad dari retribusi pasar |kantor pasar kondisi pasar bak had lana kasasi besi dasar bana ann pemain omah moon moon moon moon moon donna perenang prosentase ketertiban pro montase disperindagkop pkl pasca penataan jumlah rekomendasi (dan kajian evaluasi kebijakan dok bag kpd perdagangan, industri dan jasa jumlah pedagang 'yang mengikuti |pasar pelatihan peningkatan kualitas sdm pedagang jumlah kelompok kupu penerima dana bergulir kelompok bag kpud pengembangan ekonomi produktif masyarakat jumlah dokumen dihasilkan bag kpud jumlah buku yang disusun bag kpud nan mulai lho pengrajin pengrajin jumlah dokumen data potensi sda bag kpud jumlah rancangan (rancangan produk hukum produk hukum bag kpud , . kemanan leo perindustrian peningkatan produktivitas ikm presentase nisperindagkop (dan umkm pertumbuhan sentra presentase (bisperindagkop industri potensial jumlah pembangunan unit pasar disperindagkop mewynyn yha transmigrasi |3foo|oi| jurusan sekretariat daerah . program peningkatan sistem prosentase skep pengawasan internal dan pengendalian esendalian bagian pelaksanaan kebijakan kdh yang realisasinya diatas tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen bag tape pelaporan pembangunan program peningkatan pelayanan rasio pet kedinasan kepala daerah wakil sio pelayanan atas kali ipar. tape kegiatan kdh wkd kepala daerah koordinasi program peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan kali bag. tape aparatur pemerintahan pemerintahan ditingkat kecamatan rakorpem desa prosentase tersusunnya persentase bag. organisasi kelembagaan yang efektif dan efisien cakupan peningkatan program peningkatan kapasitas kapasitas bag pemdes aparatur pemerintah desa sumberdaya pemerintah desa program penataan penguasaan, terselesaikan pemilikan, penggunaan dan permasalahantanah paket bag pemdes pemanfaatan tanah kas desa pelayanan atas program peningkatan pelayanan kegiatan kdh wkd kedinasan kepala daerah wakil dan terjalinnya (pa g.protokol kepala daerah hubungan yang baik (dengan daerah lain peningkatan dan pemupukan rasa cinta program pengembangan wawasan |tanah air melalui (pa g.p kko kebangsaan pelaksanaan upacara hari besar nasional (dan daerah jumlah sop yang disusun skpd dibagi program peningkatan sistem jumlah sop yang persentase bag. organisasi manajemen dan prosedur birokrasi (seharusnya disusun pemerintah skpd kali seratus persen kualitas kelembagaan aparatur pegawai program penataan teratur: prosentase peraturan program penataan peraturan daerah yang persentase bag hukum perundang undangan ditetapkan sosialisasi peraturan bag pemdes perundang undangan sosialisasi per uan (dan penyusunan (ppu perda jumlah rancangan rancangan bag kpud produk hukum produk hukum program peningkatan pelayanan dukungan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kedinasan kegiatan bag umum kepala daerah kepada wakanda cakupan tertib pengelolaan program peningkatan dan keuangan dan pengembangan pengelolaan keuangan kenang alian dana bag umum dana hibah kopi pengendalian retribusi kantor pers release yang diolah dan program keri informasi didistribusikan maman adik sema ormas engan media massa, bag humas mengikuti liputan kegiatan pimpinan daerah jean batin bag humas an bag humas those| bag humas dialog interaktif radio, baik bag humas pemerintah maupun swasta pelaksanaan liputan dinamika bag humas pembangunan desa jumlah penyelenggaraan bag tugas bantul ekspor umpan pers bag humas pembuatan videoprof b hoon too bag humas pip advertorial o paket bag humas kobe an pariwara perda paket bag humas program penyusunan kebijakan persentase perikatan kerjasama dan pengembangan potensi kerjasama yang daerah ditindaklanjuti persentase kajian kerjasama dan sooko0 bag kpud pengembangan (an (an potensi daerah yang ditindaklanjuti persentase bumi yang wtp # )) 3foto2| jurusan sekretariat dprd y wu li e s o y " u u program peningkatan kapasitas prosentase lembaga perwakilan rakyat daerah (pencapaian proliga perda |sekretariat dprd ati ee ef?! ini hdi, dl. ,,!', atas jus.u program peningkatan sistem aan 'umrah skpd yang pengawasan internal dan pengendalian ikan zona skpd inspektorat pelaksanaan kebijakan kdh integritas jumlah laporan pemantauan lokasi pencegahan kkn asus tindak lanjut pemutakhiran data evaluasi pmp nan asistensi tah eee pemeriksaan revi umah bukupke7 buah sop s202y soo ss072, opo esa, oo so2gfo 22p inspektorat loo evaluasi spip ee pengawasan pemantauan for program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur inspektorat pengawasan a11 )state eeeeee eeemmmaa tie data informasi base profil daerah pembangunan daerah fasilitasi kerjasama usaha lembaga diterbitkan pembangunan daerah fasilitasi kerjasama dan tag inn mana akn mana anak mana mnc usaha lembaga ema pose eat wilayah strategis dan cepattumbuh (pengembangan na| pembangunan daerah wilayah program perencanaan pengembangan perencanaan sanitasi pembangunan daerah les emo ajo #m# sean kelembagaan perencanaan nilai kinerja skpd angka pembangunan daerah pembangunan daerah daerah perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerahpenganggaran pemda poo aoo o(a ju(p ala api ) kantor pasar kesesuaian antar dok perang dan persentase kantor kesbangpol penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase but penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase bag. humas penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase inspektorat penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase bkd penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase pdt penganggaran tersusunnya dokumen senja dengan tersedianya (pa g.p toko dokumen senja dan renstra kesesuaian antar dok perang dan persentase isis penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase dinas perijinan penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase kecbambanglipuro penganggaran tersusunnya dokumen |kali musrenbang kec banguntapan kecamatan tersusunnya dokumen (dokumen perencanaan (kec bantul tersusunnya rencana pembangunan kecamatan dan evaluasi laporan ikecdlingo pembangunan, renstra senja kesesuaian antar dok perang dan persentase kecimogiri penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase kecjetis penganggaran capaian kinerja perencanaan persentase (kefasihan pembangunan daerah capaian kinerja perencanaan persentase keckretek pembangunan daerah capaian kinerja perencanaan persentase kec pajangan pembangunan daerah capaian kinerja perencanaan persentase kec pandak pembangunan daerah capaian kinerja perencanaan persentase kecpiyungan pembangunan daerah capaian kinerja perencanaan persentase kecpleret pembangunan daerah terlaksananya kali musrenbang |kecpundong kecamatan capaian kinerja perencanaan persentase kecsanden pembangunan daerah capaian kinerja perencanaan persentase ikecsedayu pembangunan daerah jumlah pelaksanaan (pelaksanaan kegiatan kegiatan (kecsewon musrenbang kecamatan lil ena ooo.o00 joo.a00 ooo.o00 ego.a00 perencanaan kesesuaian antar dok perang dan persentase pol penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase |sp penganggarandisnakertrans penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase disdukcpl penganggaran kesesuaian antar dok perang dan persentase bag penganggaran tersusunnya dokumen (dokumen perencanaan kantor pmd kesesuaian antar dok perang dan persentase kantor arsip penganggaran jumlah senja dokumen peer sia aia al. has kpud program perencanaan ekonomi dokumen badan perencanaan perencanaan pembangunan daerah bobo b p i i ru program perencanaan sosial budaya dokumen badan perencanaan perencanaan sosial pembangunan daerah budaya program perencanaan prasarana dokumen badan pere wilayah dan sumber daya alam perencanaan s00000 soo0oo peran perencanaan pemanfaatan pembangunan daerah sumberdaya alam program perencanaan pembangunan dokumen daerah rawan bencana perencanaan untuk adan perencanaan daerah rawan pembangunan daerah bencana program penguatan sistem inovasi peningkatan jumlah badan perencanaan iptekmas daerah da) iptekmas pembangunan daerah penelitian pembangunan daerah program pengembangan komunikasi, badan perencanaan informasi dan media massa pembangunan daerah program pengembangan perumahan badan perencanaan pembangunan daerah program perencanaan tata ruang badan perencanaan pembangunan daerah program optimalisasi pemanfaatan badan perencanaan teknologi informasi pembangunan daerah program pengembangan dan badan perencanaan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pembangunan daerah jaringan pengairan lainnya (sloofosl jurusan kawanan eo#' a a hb # program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dppkad daerah persentase ketepatan waktu penyusunan apbn read (dppkad kabupaten bantul perumusan kebijakan peraturan dan pedoman data dppkad (pelaksanaan apbd berkurangnya jumlah (permohonan revisi mewabah (dppkad standar persentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban dppkad tentang pelaksanaan apbd ditetapkan persentase penerapan akrual basis oleh dppkad skpd dengan benar tercapainya pendapatan asli dppkad daerah pertumbuhan pendapatan pajak dan dppkad retribusi daerah cakupan pencapaian penyerapan belanja dppkad skpd sesuai target kelancaran voor. pengajuan anggaran program pembinaan dan fasilitasi belanja daerah ibppkap pengelolaan keuangan kabupaten kota terutama belanja langsung akurasi data bmd program pengelolaan barangdaerah kabupaten bantul |pppkav tahun inventarisasi barang dokumen ipjp3 milik daerah cakupan penyelesaian laporan barang cakupan penyelesaian laporan barang |sfoofoef jurusan kepegawaian to u7u7u. ee v e program! peningkatan kapasitas yang mengikuti 'sumber daya aparatur pendidikan dan (sp pelatihan persentase aparatur ang memiliki persentase (pro kompetensi prosentase mobilisasi persentase sat pol anggota lintas program pembinaan dan persentase pengembangan aparatur pemenuhan persentase (so kebutuhan pegawai persentase penilaian potensi dan persentase bkd kompetensi penanganan kasus kasus disiplin persentase bkd aparatur persentase kesesuaian persentase (gp penempatan aparatur persentase ketepatan realisasi usulan persentase (skp dokumen kepegawaian persentase keakuratan data persentase bkd pegawai prosentase realisasi jumlah pengusulan dan penerimaan persentase n a (baru) (px penghargaan aparatur prosentase ketepatan waktu distribusi persentase n a (baru) pemberian tambahan penghasilan persentase permohonan ijin belajar dan tugas persentase n a (baru) (so belajar sesuai (kompetensi pns cakupan pengembangan persentase n a (baru) sat pot kualitas sdm kat ##' u u e 'e '? ? ? c (eoofozf turusanperiimn program peningkatan pengelolaan (jumlah layanan perijinan penerimaan berkas (dinas perijinan permohonan izin jumlah aplikasi sim perizinan dalam aplikasi (panas perijinan layanan perizinan jumlah izin yang bag |panas perijinan ditetapkan jumlah peserta (pendidikan dan inilah perijinan pelatihan teknis perizinan persentase pengaduan yang dinas perijinan dilayani persentase penyelesaian dinas perijinan perizinan jumlah pengawasan dan pengendalian dinas perijinan perizinan dan non perizinan program peningkatan kapasitas kinerja dinas perijinan aparatur pemerintahan |sfoofosf jurusan kecamatan ore ku ny @e ? program pembinaan sosial cakupan pelayanan kemasyarakatan sosial persentase kecamatan kemasyarakatan program pemerintahan umum cakupan pelayanan persentase kecamatan pemerintahan umum program pemberdayaan masyarakat tk| cakupan pelayanan kecamatan pengentasan persentase kecamatan kemiskinan program pembangunan sistem kec hambanglipura pendaftaran tanah program penataan administrasi persen (kecbambanglipuro kependudukan program pengembangan dan keserasian kec hambanglipura kebijakan pemuda program pengembangan persen |kecbambanglipuro data informasi statistik daerah program peningkatan keamanan dan kec hambanglipurabambanglipuro menengah program pengendalian pencemaran dan kecbambangiipuro perusakan lingkungan hidup program peningkatan peran serta kec hambanglipura kepemudaan program wajib belajar pendidikan dasar kec hambanglipura sembilan tahun program pengembangan wawasan persen kec bambanglipuro kebangsaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kecbambanglipuro daerah program peningkatan partisipasi persen masyarakat dalam membangun desa (kec bambanglipuro program kemitraan pengembangan kecbambangiipuro wawasan kebangsaan program peningkatan kualitas kec hambanglipura kelembagaan koperasi program peningkatan peran serta dan g,a00 kesetaraan jender dalam pembangunan kecbambanglipuro program upaya pencegahan kecbambangiipuro penyalahgunaan narkoba program pembinaan dan fasilitasi kec hambanglipura pengelolaan keuangan desa program pembinaan dan kecbambangiipuro pemasyarakatan olah raga program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) kecbambanglipuro program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kecbambanglipuro program mengintensifkan penanganan kec hambanglipura pengaduan masyarakat program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan kecbambanglipuro jaringan pengairan lainnya program peningkatan kapasitas kinerja kecbambangiipuro aparatur pemerintahan program pemberdayaan fakir miskin, terlaksananya komunitas adat terpencil kat) dan (pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat miskin |ice banguntapan sosial pks) lainnya program penciptaan iklim usaha usaha terlaksananya fasilitasi kecil menengah yang kondusif perijinan umkm ikecbanguntapan program pengembangan tersusunnya kali data informasi statistik daerah monografi kecamatan (kecbanguntapan profil desa program peningkatan keamanan dan peningkatanperan kenyamanan lingkungan serta idmas dan masyarakat dalam ikecbanguntapan pengamanan lingkungan program pelayanan dan rehabilitasi terlaksananya kesejahteraan sosial kegiatan kechanguntapan pemberdayaan lansia program peningkatan peran serta pembinaan karang kepemudaan taruna dan ormas, (kec banguntapan pembinaan pramuka program pengelolaan keragaman budaya terlaksananya kali kegiatan hari jadi ikecbanguntapan bantul dan festival kesenian program pengembangan sistem penyebaran informasi (kali pendukung usaha bagi usaha mikro ukm (be) ikecbanguntapan kecil menengah program pengembangan wawasan terlaksananya kebangsaan kegiatan peringatan kec banguntapan hut dan upacara hari besar nasional program peningkatan dan terlaksananya siaran pengembangan pengelolaan keuangan (keliling pbb dan kechanguntapan daerah koordinasi antar dinas terkait program peningkatan partisipasi terlaksananya lomba (kali masyarakat dalam membangun desa (desa, lomba ikecbanguntapan program kemitraan pengembangan terlaksananya wawasan kebangsaan kegiatan fasilitasi ikecbanguntapan mto, kub program peningkatan kapasitas aparatur terlaksananya pilpres pemerintah desa (dan pamong desa,, kec banguntapan (dan rekor pemdes program peningkatan peran serta dan terlaksananya t7. kesetaraan jender dalam pembangunan (pembinaan organisasi kechanguntapan wanita (tp pkk, dwp) program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan desa desa sesuai target ikecbanguntapan program peningkatan peran perempuan terlaksana kec banguntapan perdesaan pembinaan p2wkxs program promosi kesehatan dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat kegiatan pembinaan (dan pemberdayaan ikecbanguntapan masyarakat program pembinaan dan pelaksanaan dan pemasyarakatan olah raga pembinaan olahraga ang berkembang ikecbanguntapan masyarakat program pendidikan politik masyarakat terlaksananya kali kegiatan fasilitasi ikecbanguntapan pilkada program pencegahan dini dan pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam korban bencana alam ikecbanguntapan program peningkatan kapasitas kinerja terlaksananya aparatur pemerintahan pelayanan masyarakat (kec banguntapan program pembangunan sistem jumlah sosialisasi kali pendaftaran tanah pendaftaran tanah (kec bantul pada masyarakat program pemberdayaan fakir miskin, cakupan too too too komunitas adat terpencil kat) dan pemberdayaan masy penyandang masalah kesejahteraan (melalui bantuan makin (kec bantul sosial pks) lainnya program penataan administrasi jumlah pelayanan adm too too too kependudukan kependudukan pada (kec bantul masy program penciptaan iklim usaha usaha jumlah kuku yang too too too kecil menengah yang kondusif mendapatkan jiken bantul kemudahan akses permodalan program pengembangan dan keserasian jumlah prestasi pelajar buah ikeebantut kebijakan pemuda (wara, sta) program pengembangan tersusunnya data (dokumen data informasi statistik daerah profil desa, monografi (kec bantul keke program peningkatan keamanan dan cakupan pengendalian kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan (kec bantul program peningkatan kesejahteraan peningkatan too too too petani kelembagaan klp (kec bantul petani program pengembangan kewirausahaan peningkatan jumlah orang (dan keunggulan kompetitif usaha kecil wirausaha baru (kec bantul menengah program pengendalian pencemaran dan persentase pengaduan too too too perusakan lingkungan hidup masy thp perusakan (kec bantul program wajib belajar pendidikan dasar persentase sukses too too too sembilan tahun kelulusan sd, (kec bantul smp v ts, sma smk ma. lil peranan keamanan panen pata a70 program pengembangan wawasan pemupukan dan kali kebangsaan peningkatan rasa jiken bantul tanah air melalui upacara hari besar program peningkatan dan persentase pengembangan pengelolaan keuangan (tercapainya target kec bantul daerah pendapatan pajak daerah program peningkatan partisipasi peningkatan masy masyarakat dalam membangun desa dalam membangun (kec bantul desa program peningkatan peran sertakan pembinaan organisasi jok er) er) kesetaraan jender dalam pembangunan teki, rows (kec bantul program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keu desa too too too pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai aturan perundang kec bantul undangan yang berlaku program promosi kesehatan dan peningkatancara too soso too sas0 too s510 irecbantut pemberdayaan masyarakat hidup sehat masy program pembinaan dan jumlah prestasi irecbantut pemasyarakatan olah raga olahraga program peningkatan pemberantasan peningkatan too too too penyakit masyarakat (pekat) pemahaman pekat (kec bantul program pemberdayaan kelembagaan peningkatanjumtah too too tram too ikecbanui kesejahteraan sosial kelembagaan sosial program pendidikan politik masyarakat peningkatan kelancaran pelaksanaan ice bantul demokrasi program peningkatan kapasitas kinerja kepuasan mastid 1gna 1gna irecbantut aparatur pemerintahan pelayanan publik program pemberdayaan fakir miskin, menurunnya angka komunitas adat terpencil kat) dan (kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan kecamatan dling laporan (kecdlingo sosial pks) lainnya program penataan administrasi terselenggaranya kependudukan (pelayanan kali ikecalingo administrasi kependudukan program pengembangan buku monografias tempo (keating data informasi statistik daerah rapat program pengembangan kewirausahaan (dan keunggulan kompetitif usaha kecil money desaygada (kat (keedlingo menengah program ovo program pemeliharaan rutin berkala jumlah atkarsip dan sarana dan prasarana kearsipan pelaksanaan rapat (paket (kecdlingo program pengelolaan keragaman budaya |jumlah event keragaman (kai kec dling budaya program pengembangan sistem fasilitasi promosi pendukung usaha bagi usaha mikro umkm melalui bantul (kal (kec dling kecil menengah expo program pengembangan wawasan jumlah pelaksanaan kebangsaan upacara kali (kec dling kenegaraan hari besar nasional program peningkatan dan hrersetenggaranya pengamanan penguasa keuangan |conica ingat era desa ttg intensifikasi (kec aling ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah program peningkatan peran sertakan makan minum rpt, kesetaraan jender dalam pembangunan publikasi,transportasi (kali kec dling dokumentasi program pembinaan dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa administrasi keu desa (paket (kec dling program pembinaan dan fasilitasievent (kec dling pemasyarakatan olah raga dan program peningkatan pemberantasan (koordinasi keamanan penyakit masyarakat (pekat) dan ketertiban (kec dling program pendidikan politik masyarakat (pemantauan wilayah menjelang pemilihan laporan (kec dingo pamong lurah program pencegahan dini dan terselenggaranya penanggulangan korban bencana alam koordinasi kali ikecalingo awan bencana pama pom #ml pool pool nana aparatur pemerintahan rapat mustika (kai (kecdlingo sosialisasi program peningkatan pelayanan makan minum rekor. kesehatan lansia knapaportas pari ikecatingoimogiri sosial pks) lainnya pem kependudukan program penciptaan iklim usaha usaha persen t1sa5 kecil menengah yang kondusif ikecimogiri panmtemjansiktaman data informasi statistik daerah penamaan re k kenyamanan lingkungan tea aan lil oo) masyarakat perdesaan naa re tk petani pemanenan esa lil mao ) kesejahteraan sosial bergaram pemanfaatan ruang | l oml 001giri oo ) program pengembangan kewirausahaan (dan keunggulan kompetitif usaha kecil kkecimogiri menengah tea oo) ekonomi pedesaan sem re ik perusakan lingkungan hidup jeng amanat kebangsaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kkecimogiri daerah program peningkatan partisipasi persen masyarakat dalam membangun desa ikecimogiri tema lil oo) wawasan kebangsaan pemanenan hk pemerintah desa program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan kkecimogiri penanaman lil oo) pengelolaan keuangan desa peomamainananitasa &te ik pemasyarakatan olah raga oo) perikanan pemasaran soe k kesejahteraan sosial program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kkecimogiri ana re tk aparatur pemerintahan lil soo pendaftaran tanahrecjetis sosial pks) lainnya pena ana kependudukan man soo tea ore masyarakat perdesaan ten lil lil (dan menengah soo sembilan tahun jek anemanaaa kebangsaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan keejetis daerah pena lil wawasan kebangsaan program kerjasama informasi dengan sejenis mas media program peningkatan efisiensi kajols perdagangan dalam negeri program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan kecjetis program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan kecjetis program pembinaan dan fasilitasi kacjetis pengelolaan keuangan desa program peningkatan produksi kajols pertanian perkebunan program promosi kesehatan dan sejenis pemberdayaan masyarakat program pembinaan dan keejetis pemasyarakatan olah raga program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) kecjetis lil maan peran ana elo foes program pencegahan dan kacjetis penanggulangan penyakit menular program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kecjetis program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan kecjetis jaringan pengairan lainnya program peningkatan kapasitas kinerja kajols aparatur pemerintahan program penataan administrasi persen 1o0)| 1o0)| ireckasihan kependudukan program pengembangan capaian 1o0| 1o0| data informasi statistik daerah data informasi statistik persentase g,aa2 (kec kasihan daerah program pengembangan nilai budaya cakupan 1o0| 1o0| pengembangan nilai persentase (kefasihan budaya program peningkatan keamanan dan capaian kondisi 1o0| 1o0| kenyamanan lingkungan keamanan dan persentase kec kasihan kediaman lingkungan program pelayanan dan rehabilitasi cakupan pelayanan 1o0)| 1o0)| kesejahteraan sosial rehabilitasi persentase (kefasihan kesejahteraan sosial program pengembangan kewirausahaan capaian 1o0| 1o0| keunggulan kompetitif usaha kecil kewirausahaan dan montase (kec kasihan menengah keunggulan kompetitif ukm. program wajib belajar pendidikan dasar cakupan wajib belajar to0| to0| sembilan tahun pendidikan dasar persentase kec kasihan sembilan tahun program pengembangan wawasan capaian faham 1o0)| 1o0)| kebangsaan wawasan kebangsaan persentase (kec kasihan program peningkatan dan cakupan pengelolaan 1o0)| 1o0)| pengembangan pengelolaan keuangan keuangan daerah persentase (kefasihan daerah program peningkatan partisipasi capaian partisipasi infos 1o0)| 1o0)| masyarakat dalam membangun desa (masyarakat dalam persentase (kefasihan pembangunan desa program kerjasama informasi dengan cakupan kerjasama 1o0)| 1o0)| mas media informasi dengan mass| persentase kec kasihan media program peningkatan kapasitas aparatur cakupan pelayanan 1o0)| 1o0)| pemerintah desa aparatur pemerintah persentase kec kasihan desa program peningkatan peran sertakan cakupan peran serta 1o0)| 1o0)| kesetaraan jender dalam pembangunan dan kesetaraan gender dalam pembangunan persentase kec kasihan program pemberdayaan masyarakat cakupan 1o0)| 1o0)| untuk menjaga ketertiban dan keamanan (pemberdayaan masyarakat dalam persentase aa12 a73 (kefasihan ketertiban dan keamanan program penataan peraturan perundang capaian jumlah to0| to0| undangan peraturan perundang persentase kec kasihan undangan program peningkatan kapasitas kinerja capaian kinerja 1o0)| 1o0)| aparatur pemerintahan aparatur persentase (kec kasihan pemerintahan program pembinaan dan pengawasan kockretek bidang pertambangan program pengembangan dan keserasian kckretak kebijakan pemuda program pengembangan persen kec kretek data informasi statistik daerah program peningkatan keamanan dan kckretak kenyamanan lingkungan program peningkatan kesejahteraan kockretek petani program peningkatan ketahanan pangan kckretak pertanian perkebunan program pelayanan dan rehabilitasi kockretek kesejahteraan sosial program pengembangan kewirausahaan (dan keunggulan kompetitif usaha kecil kec kretek menengah program pengendalian pencemaran dan kckretak perusakan lingkungan hidup program peningkatan peran serta kockretek kepemudaan program wajib belajar pendidikan dasar kockretek sembilan tahun lil tenan pengsasanseranan dada a03 jerogrampengembangan kemitraan oo | a2| oo loo re0110101 program pengembangan wawasan persen ikeckretek kebangsaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kec kretek daerah program peningkatan partisipasi persen masyarakat dalam membangun desa (keckretek program kemitraan pengembangan g,a00 kockretek wawasan kebangsaan program peningkatan kapasitas aparatur kckretak pemerintah desa program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan kec kretek program upaya pencegahan kockretek penyalahgunaan narkoba program pembinaan dan fasilitasi kckretak pengelolaan keuangan desa program promosi kesehatan dan kockretek pemberdayaan masyarakat program pembinaan dan kckretak pemasyarakatan olah raga program pengembangan budidaya kockretek perikanan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kec kretek program mengintensifkan penanganan kockretek pengaduan masyarakat program peningkatan kapasitas kinerja kckretak aparatur pemerintahan program penataan administrasi persen ikecpajangan kependudukan program penciptaan iklim usaha usaha persen kecil menengah yang kondusif ikecpajangan program pengembangan dan keserasian kec pajangan kebijakan pemuda lil teen penerbangan urnoanaa lo. kecabangan lil ona pengembangan badan lo. lo. lo. kecabangan lil akan pena lo. kecabangan pariwisata program pengendalian pencemaran dan t120 kec pajangan perusakan lingkungan hidup program peningkatan peran serta kecabangan kepemudaan program wajib belajar pendidikan dasar pajangan sembilan tahun lil tenan pengsananseanan dada a03 (kecabangan program pengembangan wawasan persen ikecpajangan kebangsaan program peningkatan partisipasi persen masyarakat dalam membangun desa ikecpajangan program peningkatan kapasitas aparatur kecabangan pemerintah desa program peningkatan peran serta dan tn2sa kesetaraan jender dalam pembangunan kec pajangan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan kec pajangan program pembinaan dan fasilitasi pajangan pengelolaan keuangan desa program pembinaan dan a7sa8 kec pajangan pemasyarakatan olah raga lil maan peran ana lo. kecabangan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kec pajangan program peningkatan produksi hasil kecabangan peternakan pee, ekonomi program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan kec pajangan jaringan pengairan lainnya tee seo tee kependudukan program penciptaan iklim usaha usaha persen kecil menengah yang kondusif |kec pandak three uud kebijakan pemuda ann |data informasi statistik daerah seo time kenyamanan lingkungan seo produktivitas tenaga kerja program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil kec pandak menengah perusakan lingkungan hidup tee teo kepemudaan eow uw sembilan tahun program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kec pandak kecil menengah tee kebangsaan seo program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kec pandak daerah program peningkatan partisipasi persen masyarakat dalam membangun desa |kec pandak tee te. wawasan kebangsaan tee pemerintah desa program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan kec pandak tree seo www pengelolaan keuangan desa tee pemberdayaan masyarakat tee www pemasyarakatan olah raga program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) kec pandak program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kec pandak ekonomipiyungan sosial pks) lainnya naa bea kependudukan program penciptaan iklim usaha usaha persen kecil menengah yang kondusif ikecpiyungan p s sae sas |data informasi statistik daerah tee eee kenyamanan lingkungan tee (pertanian perkebunan) program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala kec tikungan daerah tee sembilan tahun bea kebangsaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kec tikungan daerah lil feroeram pendidikan non formal | co a2roof o vv v ''? pa hecpyunan oo nj, pemerintah desa program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan kec tikungan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan kec tikungan tree man man nan mannnnnn nina nannnnnnnn mantan kanan manning man nan mannnnnnn kec tikungan pengelolaan keuangan desa tee pemberdayaan masyarakat terbenam pemberdayaan pedagang po asagaof oo t y 7u e he ocpiyungn oo p w w pemasyarakatan olah raga program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kec tikungan heo undangan man man nan mannnnnn nina ann man man makan man ann mana kec tikungan program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif kecpleret eren |data informasi statistik daerah ers5s kesejahteraan sosial program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil kecpleret menengah te perusakan lingkungan hidup ero program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecpleret kecil menengah tele aset kebangsaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kecpleret daerah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa kecpleret te. eaee see (wawasan kebangsaan program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan kecpleret tree teo see pengelolaan keuangan desa tee ers pemberdayaan masyarakat tee eo pemasyarakatan olah raga o so5 program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kecpleret program pemberdayaan fakir miskin, terlaksananyarakor (kali komunitas adat terpencil kat) dan kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan |kec undang sosial pks) lainnya program penciptaan iklim usaha usaha terbitnya ium buah kecil menengah yang kondusif |kec undang program pengembangan tersusunnya profil persentase |data informasi statistik daerah desa dan monografi |kec undang kecamatan program pengembangan nilai budaya terjadinya kelestarian persentase budaya daerah |kec undang pertanian perkebunan ketahanan pangan program pengembangan kewirausahaan berhasilnya. persentase dan keunggulan kompetitif usaha kecil pengembangan kec undang menengah kewirausahaan program pengendalian pencemaran dan terciptanya persentase perusakan lingkungan hidup kelestarian lingkungan |kec undang hidup program pengembangan sistem terlaksananya bantul (kali pendukung usaha bagi usaha mikro ekspor |kec undang kecil menengah program pengembangan wawasan terlaksananya persentase kebangsaan upacara hari hari kec undang besar nasional program peningkatan dan tercapainya persentase pengembangan pengelolaan keuangan intensifikasi p88 kec undang daerah (sesuai target program peningkatan partisipasi terkenalnya persentase masyarakat dalam membangun desa (pelaksanaan kecpundong pembangunan program kemitraan pengembangan meningkatnya persentase wawasan kebangsaan ketakwaan kepada tuhan yme dan (kec undang terjadinya kelestarian seni budaya programpeningkatan peran sertakan terselenggaranya persentase kesetaraan jender dalam pembangunan kegiatan pkk kec undang kecamatan program pembinaan dan fasilitasi terlaksananya persentase pengelolaan keuangan desa pengelolaan keuangan kec undang desa program promosi kesehatan dan terselenggaranya persentase pemberdayaan masyarakat wacana masyarakat ikecpundong ber pubs program pembinaan dan tercapainya kesehatan persentase pemasyarakatan olah raga jasmani karyawan dan ikecpundong masyarakat program pendidikan politik masyarakat tercapainya persentase pendidikan politik bagi ikecpundong masyarakatanden sosial pks) lainnya program penataan administrasi persen ikecsanden kependudukan program penciptaan iklim usaha usaha persen kecil menengah yang kondusif ikecsanden program pengembangan persen kec sarden data informasi statistik daerah lil nan kembangan badan lo. pesan program peningkatan keamanan dan kecsanaon sarden menengah program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kec sarden kecil menengah program pengembangan wawasan persen ikecsanden kebangsaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kec sarden daerah program peningkatan partisipasi persen masyarakat dalam membangun desa (ke sarden program kemitraan pengembangan kecsanden wawasan kebangsaan program peningkatan kapasitas aparatur kecsanaon pemerintah desa program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan kec sarden program pembinaan dan fasilitasi kecsanden pengelolaan keuangan desa program pembinaan dan kec sarden pemasyarakatan olah raga program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) kec sardenedayu sosial pks) lainnya program penataan administrasi persen ikecsedayu kependudukan program penciptaan iklim usaha usaha persen kecil menengah yang kondusif ikecsedayu program pengembangan persen fkecsedayu data informasi statistik daerah program peningkatan keamanan dan persen kec sedayu kenyamanan lingkungan program pengembangan kewirausahaan persen (dan keunggulan kompetitif usaha kecil (ee sedayu menengah program pengendalian pencemaran dan persen kec sedayu perusakan lingkungan hidup lil tenan pennasanseanan dada pl. sl ) a03 program pengembangan sistem persen pendukung usaha bagi usaha mikro (cee sedayu kecil menengah kebangsaan program peningkatan dan persen pengembangan pengelolaan keuangan kec sedayu daerah program peningkatan partisipasi persen masyarakat dalam membangun desa irec sedayu program kemitraan pengembangan persen ikocsedayu wawasan kebangsaan program pembinaan dan fasilitasi persen kec sedayu pengelolaan keuangan desa lil maan peran ana jo000 a00 a100 program pencegahan dini dan persen penanggulangan korban bencana alam ike sedayu program pemberdayaan fakir miskin, |jumlah rekor rekor komunitas adat terpencil kat) dan (peningkatan penyandang masalah kesejahteraan kemampuan kpk (ikecsewon sosial pks) lainnya program penciptaan iklim usaha usaha jumlah rekor rekor kecil menengah yang kondusif pembinaan usaha kecil (icecsewon menengah program pengembangan dan keserasian jumlah kegiatan lomba |lomba kebijakan pemuda mta dan lata (kec seon program pengembangan jumlah dokumen profil (dokumen ata informasi statistik daerah (dan monografi (ikecsewon program pengembangan nilai budaya (terselenggaranya (kegiatan kesenian budaya budaya |kecsewon (daerah masyarakat program peningkatan keamanandan rekor pengendalian monitoring kenyamanan lingkungan keamanan wilayah (kec seon seon program peningkatan kesejahteraan (pertemuan kelompok (pertemuan petani pemberdayaan p3a (kec seon program pelayanan dan rehabilitasi | sosialisasi tanggap kali sosiatasi sea sn25 sn25 sn25 sn25 seon kesejahteraan sosial bencana program pengembangan kewirausahaan rekor pelaksanaan (rekor (dan keunggulan kompetitif usaha kecil (kegiatan (kecsewon menengah program pengendalian pencemaran dan jumlah keikutsertaan (kali lomba ikeesewon perusakan lingkungan hidup lomba ikk program peningkatan peran serta pembinaan organisasi (sosialisasi kepemudaan kepemudaan (icecsewon program pemsliharaanrutin berkala jumlah pembelian paket ta00 sarana dan prasarana kearsipan bahan bahan (kecsewon pemeliharaan arsip program pengelolaan keragaman budaya (keikut sertaan dalam upacara hari jadi bantul (kec seon program pengembangan sistem terpromosinya produk (kali pameran pendukung usaha bagi usaha mikro (dari wilayah mas3, ikeesewon kecil menengah kecamatan seon bantul ekspor program pengembangan wawasan (terlaksananya upacara |jumlah kebangsaan hari besar nasional upacara hut (kecsewon program pengendalian pemanfaatan (jumlah rekor kali rekor ruang monitoring pengendalian kec seon pemanfaatan ruang wilayah program peningkatan dan terlaksananya kali rekor pengembangan pengelolaan keuangan intensifikasi pbb irecsewon daerah program peningkatan partisipasi kejuaraan lomba desa kali lomba masyarakat dalam membangun desa (kec seon program penyelesaian konflik konflik (umlahrakorkonftik (rekor iko seon pertanahan pertanahan program pendidikan non formal jumlah rapat kali rekor ikocsewon sosialisasi program peningkatan kapasitas aparatur |jumlah kegiatan |kalirakor pemerintah desa pemantauan lee seon pemilihan lurah dan pamong desa program peningkatan peran sertakan jumlah kali kegiatan kesetaraan jender dalam pembangunan penyelenggaraan ikeesewon kegiatan pkk kecamatan program pembinaan dan fasilitasi terlaksananya rekor pengelolaan keuangan desa verifikasi dan pendampingan ikecsewon pengelolaan apb des program pembinaan dan pelaksanaan olah raga pemasyarakatan olah raga bersama dan lomba (icecsewon tah raga program pendidikan politik masyarakat dukungan kelancaran (pelaksanaan politik demokrasi drakor aaa5 a,aas atas aas (kec seon program mengintensifkanpenanganan jumlah pelaksanaan (rekor a1oa pengaduan masyarakat rekor pengaduan ikecsewon masyarakat program kemitraan peningkatan jumlah rekor rekor pelayanan kesehatan persiapan lomba uks ikeesewon tingkat kecamatan program peningkatan pelayanan rekor pelaksanaan (rekor seon kesehatan anak balita kegiatan program pembangunan sistem tersedianya sistim kali (xecsrandakan pendaftaran tanah pendaftaran tanah program penataan administrasi persentase penduduk kependudukan yang mempunyai dokumen ice sandakan kependudukan program penciptaan iklim usaha usaha persentase umkm. kecil menengah yang kondusif yang aktif ice sandakan program pengembangan jumlah dokumen kali (xecsrandakan data informasi statistik daerah statistik program peningkatan keamanandan cakupan pembinaan kali kenyamanan lingkungan terhadap penciptaan lingkungan yang aman |kec sandakan (dan nyaman program pelayanan dan rehabilitasi (lumrah penanganan kali kecsrandakan kesejahteraan sosial pks, program pengelolaan kekayaan budaya jumlah even (kec sandakan kelomfokkesenian lil gan gene mmm pariwisata pariwisata program pengembangan kewirausahaan cakupan umkm (dan keunggulan kompetitif usaha kecil binaan kec sandakan menengah program pengendalian pencemaran dan |jumlah kebijakan kali perusakan lingkungan hidup tentang lingkungan ice sandakan hidup program peningkatan peran serta jumlah pembinaan kali (kec sandakan kepemudaan kepemudaan program wajib belajar pendidikan dasar apk pendidikan dasar sembilan tahun sembilan tahun ice sandakan program pengembangan sistem jumlah dana yang, kali pendukung usaha bagi usaha mikro disalurkan pemerintah (kec sandakan kecil menengah bagi umkm programpengembangan wawasan |lumlahperingatanharil kali kebangsaan hari besar bersejarah (kec sandakan yang dilaksanakan program peningkatan dan persentase kali pengembangan pengelolaan keuangan (pertumbuhan (xeesrandakan serah penerimaan keuangan daerah program peningkatan partisipasi cakupan pembinaan kali masyarakat dalam membangun desa partisipasi masyarakat (dalam membangun (kecsrandakan desa program kemitraan pengembangan jumlah kemitraan kali (wawasan kebangsaan pembinaan terhadap jikecsrandakan lsm, ormas dan okp program peningkatan peran sertakan meningkatnya kesetaraan jender dalam pembangunan (kemampuan perempuan dalam jikecsrandakan menatakelola p2wkxs (dalam pembangunan program pembinaan dan fasilitasi cakupan pembinaan pengelolaan keuangan desa alam pengelolaan (kec sandakan keuangan desa program pemberdayaan perempuan cakupan penanganan masalah kdrt kec sandakan program pembinaan dan cakupan pembinaan pemasyarakatan olah raga terhadaporganisasi (kec sandakan keolahragaan program peningkatan pemberantasan persentase kasusyang kali penyakit masyarakat (pekat) tertangani ice sandakan program peningkatan sistem tingkat pelayanan kali pengawasan internal dan pengendalian (perijinan sesuai pelaksanaan kebijakan kdh dengan mekanisme keeesrandakan perijinan dan ketentuan yang berlaku program pencegahan dini dan persentase korban kali penanggulangan korban bencana alam (bencana yang menerima bansos (kecsrandakan selama masa tenggang darurat program pemberdayaan fakir miskin, jumlah pelatihan yang komunitas adat terpencil kat) dan (dilaksanakan penyandang masalah kesejahteraan |kecsrandakan sosial pks) lainnya mess nw administrasi |kecsrandakan perkantoran prasarana aparatur cakupan pemenuhan |kecsrandakan program peningkatan kapasitas kali sumber daya aparatur capaian peningkatan kapasitas |kecsrandakan sumberdaya aparatur program peningkatan pengembangan (capaian kinerja sistem pelaporan capaian kinerjadan pelaporan ikecsrandakan keuangan program peningkatan disiplin aparatur capaian peningkatan kapasitas |kecsrandakan sumberdaya aparatur dee kemasyarakatan sosial |kecsrandakan kemasyarakatan masyarakat nan ben |kecsrandakan pemerintahan umum dan ben ban kecamatan pengentasan |kecsrandakan kemiskinan ))tttcvcv c#s6 ( ) b bb te skpd maan sae administrasi persentase semua skpd perkantoran (pe beseeeees sal sma mma sam sma sma) sana prasarana aparatur cakupan pemenuhan persentase .00y6 semua skpd ala program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur capaian peningkatan kapasitas persentase semua skpd sumberdaya aparatur aaa sea sistem pelaporan capaian kinerjadan pelaporan persentase semua skpd keuangan ala program peningkatan disiplin aparatur capaian peningkatan kapasitas persentase semua skpd sumberdaya aparatur k a panjang saluran primer sekunder kumulatif komulatifif rpm kabupaten bantul bab penetapan indikator kinerja kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. tolok ukur tersebut berupa indikator indikator kinerja pembangunan. indikator yang ingin dicapai ditetapkan target target capaiannyyang ditetapkan dalam dokumen rpm ini merupakan indikator kinerja utama daerah kabupaten bantul tahun yang telah mengakomodir indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bantul. penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini rpm kabupaten bantul bab penetapan indikator kinerja ina tabel matriks indikator kinerja dan target kinerja daerah kabupaten bantul tahun kondisi kinerja pena ein kondisi kinerja merek nara pada akhir skpd penanggung urusan indikator kinerja satuan keterangan pembangunan daerah tahun periode jawab utama rpm loe lai aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi fokus kesejahteraan masyarakat nct jak ' ertoookh ' o oo ) o dinas kesehatan, nee angka rata rata lama tahun dinas pendidikan sekolah dasar angka partisipasi kasar apk) apk smp m pool sos) dasa dasar fokus seni budaya dan olahraga pemuda dan olah raga bo) persentase prestasi olahraga tingkat propinsi kantor pemuda dan polda pekan olah raga olahraga pelajar) yang diikuti jumlah pemuda pelopor orang kantor pemuda dan olahraga dan ampekretayaman umum fokus layanan urusan wajib urusan pendidikan presentase kelulusan yoo sd mi dinas pendidikan smp m dinas pendidikan ism a smk ma 100y6 100y6 100y6 dikmenof dasar angka melanjutkan am) kasat smp m 100y6 100y6 100y6 100y6 angka melanjutkan am) dari smp m 100y6 100y6 sma smk ma angka putus sekolah yoo te nou sd mi dinas pendidikan dinas pendidikan smp m .02y9 .02y6 .02y6 .02y6 .02y9 .02y9 .02y6 dasar ma smk ma dikmenof ymamteraman insiden rate ir) dbd kuli dinas kesehatan penduduk persentase penanganan urusan pekerjaan umum persentase jalan kabupaten dalam kondisi dpu mantap persentase gedung tea kan opa pom opa pop irigasi urusan penataan ruang persentase dokumen tata |ruang yang sudah dpu, bappeda diperlukan persentase cakupan dpu, bappeda pengendalian tata ruang urusan perumahan dan kawasan pemukiman persentase kawasan (kumuh perkotaan yang dpu tertangani urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat masyarakat persentase penegakan satuan polisi perda pamong praja persentase penyelesaian satuan polisi pelanggaran pamong praja berpartisipasi man ses persentase penyandang masalah kesejahteraan dinas sosial sosial www www www www www www www www www www www www urusan ketenagakerjaan urusan perhubungan persentase penurunan dinas perhubungan kecelakaan lalu lintas urusan lingkungan hidup indeks tutupan lahan o volume sampah yang pole urusan kependudukan dan catatan sipil persentase cakupan presentase cakupan ikepemilikanakte kelahiran disdukcapil usia tahun |indeks kepuasan disdukcapil masyarakat urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rasio kekerasan dalam badan kb, pm, rumah tangga urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera persentase kategori badan kb, pm, keluarga sejahtera rata rata jumlah jiwa jiwa badan kb, pm, dalam keluarga (jiwa) urusan koperasi usaha kecil dan menengah cakupan jumlah kuku unit n a disperindagkop nag naik kelas urusan penanaman modal urusan kebudayaan dinas jumlah desa budaya kebudayaan dan pariwisata urusan ketahanan pangan kkal kapita sa28804 bkp3 skor pola pangan harapan bkp3 peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok bkp3 kelompok tani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa jurusanearspan persentase skpd yang menyelenggarakan kantor arsip kearsipan sesuai standar urusan komunikasi dan informatika persentase skpd yang menerapkan layanan unggulan digital pdt government services dgs) urusan perpustakaan persentase peningkatan pustaka yang kantor berkunjung perpustakaan perpustakaan obi iii fokus layanan urusan pilihan manten produksi daging ta,6aa, dinas pertanian, dan kehutanan produksi tanaman pangan ton dinas pertanian, dan kehutanan produksi tanaman ton dinas pertanian, hortikultura dan kehutanan produksi tanaman dinas pertanian, ton perkebunan dan kehutanan mantan jumlah kunjungan orang dinas kebudayaan wisatawan dan pariwisata lama tinggal wisatawan hari dinas kebudayaan dan pariwisata urusan kelautan dan perikanan produksi perikanan urusan perdagangan urusan perindustrian mao aaa a ,, m oo. fokus layananindeks kepuasan setda masyarakat nilai evaluasi kinerja sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat penyelenggaraan dia tinggi) tinggi) tinggi) tinggi) tinggi) tinggi) tinggi) tinggi) setda pemerintah daerah nilai akuntabilitas kinerja tea men sem sem kera pegawai urusan sekretariat dewan persentase pencapaian setda proliga woman persentase desa dengan penyelesaian apb des kecamatan tepat waktu rata rata persentase |kesesuaian apb des kecamatan dengan rpm des persentase realisasi program prioritas kecamatan musrenbang kecamatan urusan inspektorat nilai mayoritas spip level level1 level level level level level3 level3 level inspektorat persentase kedisiplinan asn 90y6 91y6 92y6 95y6 95y6 inspektorat presentase kasus pengaduan yang 100y6 100y6 100y6 inspektorat ditindaklanjuti persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang .5y9 .0y9 .0y6 .0y9 inspektorat ditindaklanjuti han opini pemeriksaan bpk (wtp) (wtp) (wtp) (wtp) (wtp) (wtp) (wtp) (wtp) dppkad kakek kiki ena see pra urusan perencanaan pembangunan persentase keselarasan program kegiatan rkd bappeda dengan rpm persentase rata rata pencapaian target kinerja bappeda persentase masyarakat (miskin penerima program n a 100y6 100y6 100y6 100y6 bappeda pengentasan kemiskinan urusan kepegawaian dea daa daa mmm persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bpp bencana yang memenuhi respon time menit ofenaassasasan powo pas pas jam |eakupanjaturtvakuasi | are dag dan kehutanan persentase layanan perijinan yang suai dengan dinas perijinan sop rpm kabupaten bantul pedoman transisi dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan dan pedoman pembangunan dan mengisi kekosongan rkd setelah rpm berakhir, langkah langkah strategis yang akan dilakukan adalah yang dilakukan adalah rpm kabupaten bantul tahun menjadi pedoman penyusunan rkd dan rapid tahun pertama (pada masa transisi)dengan tetap berpedoman ipjp kabupaten bantul tahun dan rpm diy tahun serta mengacu rpm tahun rpm kabupaten bantul tahun sebagai pedoman dimaksud pada butir bertujuan untuk menyelesaikan masalah masalah pembangunan yang belum seluruhnya bisa tertangani sampai dengan akhir periode rpm yang lalu, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan rpm yang baru. kaidah pelaksanaan: rpm kabupaten bantul tahun menjadi pedoman bagi setiap skpd untuk menyusun renstra skpd termasuk kecamatan dan rsud bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan rpm kabupaten bantul panembahan senopati yang menerapkan ppk blue dan pedoman untuk menyusun rkd. sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut: seluruh skpd dan para fihak terkait, berkewajiban untuk bersinergi dan konsisten mempedomani dan melaksanakan program program dalam rpm kabupaten bantul tahun dengan sebaik baiknya: seluruhpenyusunan rencana kerja (senja) skpd setiap tahun: seluruh skpd berkewajiban menjamin konsistensi antara rpm kabupaten bantul tahun dengan rencana strategis (renstra) skpd, dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rpm kabupaten bantul tahun bappeda kabupaten bantul mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran rpm dalam rencana strategis (renstra) skpd. bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan rpm kabupaten bantul dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten bantul, misi, kebijakan, dan program kepala daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh skpd dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten bantul tahun secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan rpm diy dan rpm pada lima tahun mendatang. keberhasilan pelaksanaan rpm kabupaten bantul tahun ditentukan oleh komitmen seluruh skpd lingkungan pemerintah kabupaten bantul. komitmen tersebut diwujudkan dengan sikap konsistensi skpd dalam mempedomani rpm ini salam penyusunan renstra skpd dan jadikan acuan didalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kondisi masyarakat bantul yang yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai nilai keagamaan kemanusiaan, kebangsaan dalam wadah negara kesatuan republik indonesia nkri). bupati suhartono bab xi penutuppemakaman dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang: sa. bahwa dimakamkan secara layak adalah hak setiap orang, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan pemakaman umum bagi setiap penduduk kabupaten bantul, bahwa agar pelayanan pemakaman umum bagi penduduk dapat diberikan secara optimal,abupaten bantul dapat memungut retribusi pelayanlayanan pemakaman. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah tanpa membedakan agama, golongan yang pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usahanguburan pemakaman dan penggunaan tempat pemakaman yang dimiliki atau yang terjadi serta menemukan kerangkanya. daerah adal, subjek dan wajib retribusi setiap pelayanan pemakaman dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pemakaman. objek retribusi pelayanan pemakampenggunaan tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada termasuk penggunaan lahan pemakaman, dan atau penggalian dan pemindahan jenazah. dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada untuk pelayanan pemakaman bagi penduduk miskin dan orang terlantar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa setempat. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakamlayanan pemakaman. bab iii golongan retribusi retribusi pelayanan pemakaman merupakanretribusi pelayanan pemakaman diukur berdasarkan jenis layanan, jumlah jenazah yang dimakamkan dan jangka waktu penggunaan tempat pemakam. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasi, biayaduduk kabupaten bantul pelayanan penguburan pemakaman sebesar rp. (satu juta seratus ribunduduk luar kabupaten bantul pelayanan penguburan pemakaman sebesar rp. (tiga jutalayanan pemindahan jenazah kerangka jenazah sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). bab vii wilayah pemungutan retribusi retribusi pemakaman dipungut ditempat pelayanan pemakamatas pelayanan pemakaman dari pemerintah daerah. saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan skr. bab peninjauan kembali tarif retribusi peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan pemakamanhingga pelayanan dapat dilaksanakan secara optimaltatacara pemungutan,etentuan lebih lanjut mengenai tatasatumanfaatanalokasi pemanfaatkakan diatur dengan peraturan bupati. bab xviiixpelaksanaan,pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.dalam melaksanakan tugasnya organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dan dapat bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan atau lembaga terkaitkepala bagian hukum sin nip. 1968y2081992031007 penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang retribusi pelayanan pemakaman umum pertumbuhan penduduk kabupaten bantul, memerlukan prasarana dan sarana fasilitas umum yang memadai, agar tidak menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan pada lingkungan sekitarnya. prasarana dan sarana fasilitas umum dimaksud antara lain adalah sarana tempat pemakaman umum bagi penduduk yang belum memiliki tempat pemakaman yang dikelola oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat tertentu. pemerintah daerah pada saat ini telah menyediakan tempat pemakaman umum bagi penduduk kabupaten bantul, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan tempat pemakaman, serta untuk mengurangi dampak sosial kemasyarakatan akibat pertumbuhan penduduk dan lingkungan perumahan. untuk dapat memberikan pelayanan pemakaman yang optimal, maka diperlukan partisipasi masyarakat, untuk menutup sebagian biaya pelayanan pemakaman. partisipasi masyarakat dimaksud dalam bentuk retribusi sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mengatur bahwa kabupaten kota dapat memungut retribusi pelayanan pemakaman atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah. dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat, maka peraturan daerah kabupaten bantul yang mengatur retribusi pelayanan pemakaman, perlu segeraluar kabupaten bantul adalah dalam wilay"uga lembaran daerah kabupaten bantul badan lingkungan hidup kabupaten bantul. perlindungan, pengelolaan, lingkungan hiduptulethos kerja bantul projotamansari, sejahtera, demokratis dan agamisbantuldaerah istimewa yogyakarta,skpd bidangsebagaimana dimaksud padaiii,: karst, hutan luar kawasan hutan, gumuk pasir,encana tata ruang kawasan strategisan rencana tata ruang kawasan strategisskcc.daerah istimewa yogyakartadaerah istimewa yogyakarta dan atau nasionalskb.b.skpd yang membidangi kepala skpd yang membidangi pemantauan ekosistem mangrove, dan b.harusharuslebih lanjut dalam peraturan bupatiharuslebih lanjut dalammbilanbupati menetapkan pembatasan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam hurufskpd yang membidangi lingkungan hidupb.gumuk pasir diatur lebih lanjutgumuk pasirdiatur dalam peraturan bupati. setiap orang yang memanfaatkan ekosistem gumuk pasir yang tidak menaati pembatasan jenis kegiatan ekosistem gumuk pasirpuluh, ukl upl: dan spl. dokumen amdal danjenis usaha dan atau kegiatan wajib amdal diaturn, andal, dan cc. ukl upl dan spl: dan lampiran. ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyusunan dan pemeriksaan ukl upl diatur dengan peraturan bupati. spl sebagaimana dimaksud dalam hurufl diatur dengan peraturan bupati: ekosistem karst: ekosistem hutan luar kawasan hutan, ekosistem gumuk pasirkepala skpd yang membidangid.a.: dan b.engan peraturan bupati. bagian kedelapskpd yang membidangbidangimelakukan perusakan ekosistem karst, dan melakukan perusakan ekosistem gumuk pasird.dan atau pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, dan atau h.:skpd yang membidangi lingkungan hidupb.skbidangibidangi lingkungan hidup. skskpd yang membidangi lingkungan hidup.izin atau kegiatan yang wajib amdal berskala kabupaten diajukan komisi penilai amdal tingkat daerah istimewa yogyakarta disertai surat rekomendasi dari kepala skbupati atau kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlakubupati melalui kepala skskdinyatakan lengkap, kepala skdinyatakan tidak lengkap, kepala skpd yang membidangi lingkungan hidupska.skskpd yang membidangi lingkungan hidup harus menyelesaikan proses pemeriksaanskpdskpd yang membidangi lingkungan hidupelama usaha dan atau kegiatan tidak mengalami perubahan. pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan sebelum melakukan usaha danbupati meliputi: izin penyimpanan sementara limbah b3, b.izin pengumpulan limbah skala kabupaten, kecuali minyak pelumas oli bekas:skpd yang membidangi lingkungan hidupkabupaten, dan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis. skskskskskizin pengumpulan limbah berakhir jika masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang,skpd yang membidangi lingkungan hidupskpd ekologi wisata pesisir, laut, dan hasil lautmenyelenggarakiiiskskivcc.pembinaan skpd yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan tentang plh kepada: dunia usaha,vskala kabupaten,skpd yang membidangi yang membidangiizin penyimpanan sementara limbahbab xx. perlindungan,pengelolaan,lingkungan hidup. penjelasan atasumum pembangunan bantulbantul yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten bantulbantulbantulbantulkabupaten bantulkabupaten bantul dalam upaya memperbaiki lingkungan hidupnya. komitmen pemerintah daerah kabupaten bantul bidang pengelolaan lingkungan hidup cukup tampak nyata, terutama dengan misinya mewujudkan bantul projo, tamansari, sejahtera, demokratis dan agamisbantulbantul yang besar belum dimanfaatkan sebagai eco wisata yang dapat memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas tanggung jawab daerah adalah: a.?storasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian bagi. huruf kegiatan konservasi sumber air berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove.tahan penta hutan gunawan budi santoso.s. sos, m.h nip. sn |
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menuju terwujudnya masyarakat kabupaten bantul yang sehat, cerdastul. bab ketentuan umumperangkat daerahurusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineraldan badan keuangan dan aset daerah tipe melaksanakan fungsi penunjang keuangan. kecamatan, terdiri dari kecamatan sandakan dengan tipe kecamatan sarden dengan tipe kecamatan pajangan dengan tipe kecamatan sedayu dengan tipe kecamatan pandak dengan tipe kecamatan kasihan dengan tipe kecamatan bantul dengan tipe kecamatan bambanglipuro dengan tipe kecamatan kretek dengan tipe kecamatan undang dengan tipe kecamatan seon dengan tipe kecamatan jetis dengan tipe kecamatan imogiri dengan tipe kecamatan dling dengan tipe kecamatan pleret dengan tipe kecamatan banguntapan dengan tipe a,dan kecamatan tikdiatur dengan peraturan bupati. bab staf ahli bupatkantor kesatuan bangsa dan politikkabupaten bantulnit pelaksana teknis upt) yang sudah dirumah sakit umum daerah panembahan senopatiada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka perangkat daerah kabupaten bantul yang dibentuk sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini,bab viii ketentuan penutup pelaksanaan penataan perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan paling lambat desember pada saat pelaksanaan penataan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam selesai dilakukan, makasehubungan dengan ditetapkannya ditetapkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, maka perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bantul, perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan,pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis upt). khusus untuk dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan terdapat unit pelaksana teknis upt) yang berupa satuan pendidikan, serta pada dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdapat unit pelaksana teknis upt) yang berupa unit fungsional berbentuk rumah sakit daerah rsd) dan pusat kesehatan masyarakat puskesmas). besar kecilnya organisasi perangkat daerah ditentukan berdasarkan tipologi perangkat daerah. tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, dengan variabel variabel umum dengan bobot (dua puluh persen), berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan variabel khusus dengan bobot 80y (delapan puluh persen),berdasarkan hasil pemetaan urusan dimaksud, tipologidan kecamatan tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi kecamatan dengan beban kerja yang besar, terdiri atas sekretariat dan paling banyak (lima), pada sekretariatorganisasi perangkat daerah segera dapat dilaksanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, perlu segera ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bantuldinas pendidikan, pemuda dan olah raga, merupakan dinas gabunganangka cukup jelas angkabadan keuangan dan aset daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuang b asisten pemerintahan kepada bagian gun. k2 9d1.santoso,dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang:. beberapa ketentuan yang terdapat dalamtentuan huruf dtidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada hurufdua puluh lima keseratus), penyelenggaraan hiburan kesenian, cc. penyelenggaraan pagelaran musik, meliputi pagelaran musik yang berkelas lokal tradisional sebesar (nol persen), pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar (sepuluh persen), pagelaran musik berkelas internasional sebesar (lima belas persen), penyelenggaraan kontes kecantikan, busana dan sejenisnya, meliputi kontes kecantikan, busana dan sejenisnya yang berkelas lokal tradisional sebesar (nol persen), kontes kecantikan, busana dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar (dua puluh persen), kontes kecantikan, busana dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar (tiga puluh persen), penyelenggaraan pameran, meliputidua puluh persen): diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat dan mandi uap spa dan sejenisnya sebesar (tujuh puluh lima persen), penyelenggaraan sirkus, akrobat dan sulap, meliputi sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal tradisional sebesar (nol persen): sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar (lima belas persen), permainan milyar dan bowling yang menggunakan air conditioned ac) dikenakan pajak sebesar (dua puluh persen), dan yang tidak menggunakan dikenakan pajak sebesar (lima belas persen), penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor, meliputipacuan kendaraan bermotor sebesar (dua puluh persen), penyelenggaraan permainan ketangkasan, meliputipermainan ketangkasan yang berkelas internasional sebesar (dua puluh lima persen) dihapus, il. refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar (dua puluh persen), dan penyelenggaraan pertandingan olahraga, meliputisepuluh persen),standar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan olehumum pemerintah kabupaten bantul telah menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerahnomor tahun tentang pajak daerahdiatas, maka peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pajak daerah perlu dilakukan perubahan. ii. pasarainan ketangkasan, terdiri dari permainan ketangkasan manual, antara lain: arena menembak, b.lempar bola, lempar gelang, outbond: dan pinball. permainan ketangkasan mekanik, antara lain: pinball, kiddyride, bom bom car, gokart, dan atv. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik, antara lain monitor, dan komputer. wisata air, antara lain waterboom, waterpark, dan susur sungai. huruf dihapu2006pd. bpr daerah provinsi kalimantan selatan sebesar rp. (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut pd. bpr sungai tabuk kabupaten banjar (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr martapura kabupaten banjar (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr astambul kabupaten banjar (empat puluh lima juta rupiah) bpr simpang empat kabupaten banjar (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr binuang kabupaten tapin (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr tapin selatan kabupaten tapin (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr tapin tengah kabupaten tapin (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr tapin utara kabupaten tapin (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr candi laras utara kabupaten tapin (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr labuan amas selatan kabupaten hulu sungai tengah (seratus lima puluh juta rupiah) pd. bpr amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara (empat puluh lima juta rupiah) il. pd. bpr amuntai utara kabupaten hulu sungai utara (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr sungai pandan kabupaten hulu sungai utara (empat puluh lima juta rupiah) oo. pd. bpr kedua kabupaten tabalong (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr hargai kabupaten tabalong (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr muara uya kabupaten tabalong (empat puluh lima juta rupiah) pd. bpr kandangan kabupaten hulu sungai selatan (seratus tiga puluh juta rupiah) bab pelaksanaan penambahan penyertaan modal pelaksanaan penambahan penyertaan modal dalam modal bpr daerah provinsi kalimantan selatan dilakukan sesuaiyang berlakui. umum dalam rangkad gan? pemerintah kota pasuruan salinanpasuruasuruan(l)(l)kotamerintah kota(l) (l)pemerintah kotakotab vkantor pertanahan: camat, dan lurah. tim verifikasi diketuai oleh sekretaris daerah. bab viii tahapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (l)walikota. (dl) dalam hal prasarana, sarana,walikojl)kota. bab xiii sanksi jl)kota sebagaimana dimaksud kota pasurudan aparatur pemerintah yang bertugas dalam pengelolaan kota pasuruan yang dilakukan oleh pengembang perlu diatur tersendirhuruf sampahuruf yang dimaksudgabung, memperluas, mengubah dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlakana bupati tapin peraturan daerah kabupaten tapinsecara partisipatif oleh pemerintahan desa yangbabiesa selanjutnya disingkat rpm desa) adalah dokumen perencanaan pembangun, yang selanjutnya disingkat rkp desa)kat dengan mengacu (lima) tahunan. lembaga kemasyarakatan desa ataudan badan permusyawaratan desauntuk jangka waktuyang dilaksanakan melaluimasyarakat, berbangsa dan bernegaradanpelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal: efisienjektif, teliti, dapat dipercaya,untukcc. pelembagaan. kegiatan penyusunan rpm desa sebagaimana dimaksud pada disosialisasikan di dan @d.rserta, pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan didesa, pemaparan kepala desa atas prioritas hasil evaluasi pembangunan (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari rpm desa, penjelasdikegiatan penyusunan rpm desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan masukan: proses, hasil,d desa, rencana panduan swadaya dan tugas pembantuan, rpm desa:: persiapan: pelaksanaan, cc.n, dan,pk desa secara berjenjang. laporan rpm desa dan rpk apbn: apbd provinsi: apbd kabupaten kota,balan gan salinanggaraprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten balangan, modal daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidakanggaran sampai dengan tahun anggaran adalah sebesar rp. lima milyar delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut pada tahun sebesar rp. dua ratus juta rupiah): pada tahun sebesar rp. tiga ratus juta rupiah), pada tahun sebesar rp. tiga ratus juta rupiah): pada tahun sebesar rp. lima milyar rupiah):perusahaan daerah air minum dam) sebesar dua milyar limperusahaan daerah air minum dam) menjadi sebesar rp. delapan milyar tig# $ kepala banjar buku, (tai nl bela syari nagari, pln) pem tk. (iv b) see nfp.lembaran daerah kabupaten majalengka teh rui nomor: ' ' tahun2012erapan good corporate governance dan memacu akselerasi kinerja perusahaan daerah air minum dalam mencapai target cakupan pelayanan dan tujuan millenium goals serta mengoptimalkan peluang usaha, dipandang perlu memberikan keleluasaan dalam pengelolaan perusahaan daerah air minummajalengka yang mengatur tentang perusahaan daerah air minum perlu disesuaikan,usahaan daerah air minumperusahaan daerah air minumjalengkabupaten majalengka. bab ii. bab organ dam bagian kesatu umum dam didukung dengan organ dan kepegawaian. organ dam sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kepala daerah selaku pemilik modal, direksi,dan dewan pengawas struktur organisasi dan tata kerja dam ditetapkan oleh direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangdalam hal tidak terdapat calon direksi sebagaimana dimaksud pada danpada dan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada calon direksi wajib memenuhi persyaratan mempunyai pendidikan sarjana strata mempunyai pengalaman kerja paling singkat (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari dam atau mempunyai pengalaman kerja paling singkat: tidakiatas (tiga puluh ribu).ewan pengawas memberitahukan kepada direksi dan bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan direksi secara tertulis (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabat.rencana bisnis dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan paling lambat (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku untuk mendapat pengesahan bupati. laporan sebagaimana dimaksud dalam hurufkeseratus dari jumlah penghasilan direksi dalam (satu) tahun sesuai rencana kerja anggaran perusahasetiap akhir masa jabatan kepada direksiyangketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi direksi yang diangkat berdasarkan ketentuan dalam. calon anggota dewan pengawas wajibkretaris merangkap anggota dengan keputusan bupati. . ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar (empat puluh lima kesebesar (empat puluh keseratus) dari gaji direktur utama atau direktur. setiap atau, bab iii . bab iii pegawai bagian kesatu pengangkatan penerimaan pegawai dapat dilakukan untuk mengisi formasi yang telah ditentukan. formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dan bupati dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan tata kerja dampersyaratan lain sesuai kebutuhan,dan lulus seleksidan kejujuran. apabila pada akhir masa percobaan penilaiatu. bagian kedua pangkat dan jabatan pegawai damyang ditetapkan untuk jabatan yang bersangkutan. pemberian kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan pilihan. kepangkatan, jabatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan diatur olehd.cuti.pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan apabila penilaian kerja rata rata baik secara terus menerus selama periode dimaksudnam . bagian keenambab penyelenggaraan pelayanan air minum pengelolaan dam berorientasi pada pelayanan pelanggan. pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berimbang antara hak dan kewajiban pelanggan dan dam. hak. hak pelanggan sebagaimana dimaksud pada meliputi memperoleh layanan air minum sesuai standar pelayanan minimal, mendapat informasi tentang tarif dan tagihan, mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan, mendapat ganti rugi akibat kelalaian pelayanan. kewajiban pelanggan sebagaimana dimaksud pada meliputi membayar tagihan atas jasa pelayanan, menggunakan air secara bijak, turut menjaga dan memelihara sarana air minum, mengikuti petunjuk dan prosedur dam, mematuhi upaya penyelesaian secara hukum jika ada perselisihan. hak dam sebagaimana dimaksud pada meliputi menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai tarif, menetapkan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan, memutus sambungan langganan jika pelanggan tidak memenuhi, kewajiban, menggugat masyarakat jika merusak prasarana pelayanan. kewajiban dam sebagaimana dimaksud pada meliputi menjamin pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal, memberi. memberi informasi tentang perubahan kualitas dan kuantitas pelayanan, memberikan informasi pelaksanaan pelayanan, memberi ganti rugi atas kerugian pelanggan, mengikuti penyelesaian secara hukum jika terjadi perselisihan. ketentuan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dewan pengawas dan bupati. bab tarif air minum tarif air minum ditetapkan oleh bupati berdasarkan usul direksi setelah disetujui oleh dewan pengawas. berdasarkan penetapan tarifmekanisme dan prosedur penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii. bab vii pengelolaan aset perusahaan ketentuan tentang penjualan, penjaminan atau pelepasan aset dam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii pinjaman dam dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan atau luar negeri sesuai peraturan perundang undangan. bab kerjasama dam dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta dalam rangka peningkatan usaha. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas dan persetujuan bupati. bab xmaupun daerahapabila dalam tahun anggaran bersangkutan terjadi hal hal atau kejadian luar biasa diluar kemampuan manusia dan atau bencana yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan pelayanan kepada para pelanggan yang bersifat darurat dan harus segera ditindak lanjuti maka, direktur dapat mengajukan anggaran parsial dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan badan pengawas. bab xii. bab xii ketentuan penutup pada saat peraturan ini mulai berlakuj),, ketentu. ketentuan. ketentuan ya, 7b, 8a, dkale ngka.jangka adang header, nip. |
salinan gagasan peraturan daerah kabupaten balangan nomor tahun tentang pajak restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang bahwa usaha penjualan makanan dan minuman berbentuk restoran dan sejenisnya terus meningkat jumlahnya dan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman restoran perlu dikenakan kewajiban pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pencapaian pemerataan pembangunberwenang melakukan pemungutan pajak kepada restoran dan sejeni dan sejenisnycafe, bar, bakery, rumah makan, jasa boga catering, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah ini. cafe adalah penyedia makanan dan atau minuman dengan disertai layanan tempat yang nyaman untuk bersantai dan disajikan hiburan atau sarana online jaringan telekomunikasi bagi pengunjungnya dan dipungut pembayaran atas makanan dan minuman yang nilainya sudah termasuk sarana yang disediakan. bar adalah restaurant yang terdapat didalam suatu hotel, diskotik atau tempat bangunan sejenisnya yang skala penyajian makanan dan minumannya bentuk casual (ringkas untuk disajikan) dan dipungut pembayaran makanan dan minuman. bakery adalah suatu tempat atau bangunan yang memproduksi dan menjual berbagai macam makanan yang diolah dari bahan utama gandum dengan hasil penyajian dalam bentuk roti dan jenis jenisnya termasuk penjualan berbagai macam minuman pelengkap. rumah makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan konsep formil dan dipungut pembayaran atas makanan dan minuman. jasa boga catering adalah tempat memproduksi makanan dan minuman yang dibuat berdasarkan pesanan dari konsumen untuk diserahkan pada waktu dan tempat yang diinginkan konsumen dengan harga yang telah disepakati keduabelas pihak. jamuan makanan hotel adalah makanan dan minuman yang disediakan hotel untuk jamuan pertemuan atau acara resmi yang telah disepakati menu hidangannya berdasarkan tarif yang ditentukan oleh hotel untuk dibayar oleh penyelenggara pertemuan atau acara resmi lainnya. puja sera adalah ruangan atau bangunan dengan bentuk terpisah pisah berada dalam satu tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang dipungut pembayaran dengan penyajian menu yang berbeda beda oleh beberapa pedagang yang membentuk perkumpulan dan atau diwadahi oleh satu manajemen usaha penyediaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman. pondok lesehan adalah tempat atau bangunan pondok kecil kecil yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan karakter alam dan atau disediakannya tempat pemancingan ikan atau hanya kolam yang berisi ikan untuk daya tarik dan tempat rekreasi pengunjung dan atau sebagai menu makanan yang disajikan bagi pengunjung yang dikenakan pembayaran. depot adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman dengan sajian aneka pilihan makanan dan minuman yang telah dituliskan atau dibuatkan daftarnya dan dipungut pembayaran makanan dan minuman. warung makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang berkarakter sederhana baik dalam bentuk penyajian maupun tempatnya dan dipungut pembayaran makanan dan minuman yang telah disajikan. warung makan kaki lima adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang berada kaki lima dan dipungut pembayaran makanan dan minuman dan bentuk tempat yang tidak permanen, didirikan atau diadakan pada waktu tertentu oleh pemilik dagdibawah atau sama dengan rp. lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dalam (satu)an tarif pajak restoran adalah (sepuluh persen) dari hasil penjualan. bab cara perhitungan pajak besaran pokok pajak restorantempat restoran berlokasibab vii pembukuan pencatatan dan pemeriksaan pembukuan wajib pajak restoran yang memenuhi kriteria tertentuini, harus2xdalam waktusegala beban biaya terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dalam apban daa hukum setda kab. balangan, kepa baca h3ikut, syari.nagari, persen tk. (iv b) mp # |
salinan walikota banjar peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjar, menimbang bahwa seiring dengan laju pembangunan kota banjarbanjarkota dan masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf maka pengelolaan ruang terbuka hijau,banjar. dinas adalah dinas yang ditunjuk membidangi ruang terbuka hijau kota banjalinansesuai dengan aslinya kepalanya(nan hukum dan organisasi, ( s #97d## penjelasan atas peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang pengelolaan ruang terbuka hijau penjelasan umum kota merupakan tempat para warga melangsungkan berbagai aktivitasnya, sehingga pengembangannya mesti diarahkan agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan fisik dan spiritual. tapi banyak ditemukan suatu kota yang perencanaannya dilakukan secara kurang memadai, sehingga menjadi lesu. masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup rumit untuk diatasi. perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau.yang diharapkan ruang terbuka hijau bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi paru paru kota. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. pemberian izin dimaksud dalam peraturan daerah ini bersifat sementara dan tidak dapat diperpanjang lagi gaii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud ruang terbuka hijausedangkan yang dimaksud ruang terbuka hijau privatkota harus memperoleh izin dari walikota sedangkan yang dimaksud izin disini adalah izin bersifat insidentil dengan jangka waktu paling lama (tiga) bulan. yang dimaksud (sepuluh persen) dari ruang terbuka hijau lokasi setempat adalah ditarik dari luasnya bentangan kawasan yang ada lokasi tersebut cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan dahan pohon dan daun daunnya sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinyaabuk hijau green belt) adalah rth yang memiliki tujuan utama untuk mengkoefisien daerahadalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras. semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai herbaseuspenutup tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah. bab perencanaandinas yang ditunjuk membidangiiii penyediaan rth kawasan perkotaan penyediaan rth berdasarkan luas wilayah perkotaan adalah sebagai berikut: rth perkot) persen terdiri dari rth privat, dan. penyediaan rth berdasarkan jumlah penduduk, disesuaikan peraturan yang berlaku. bab pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rth milik atau yang dikuasai oleh kota adalah kewenangan pemerintah kotamilik orang atau badan, pemerintah kota berwenang mengatur pemanfaatannya dengan peraturan daerah. pengelolaan rth dilaksanakan secara terpadu oleh instansioleh pemerintah kotadiatur ketentuan sebagai berikut: rumah tinggal: jenis kavling dengan ukuran kurang dari wajib ditanami minimal (satu) pohon pelindung dan penutup tanah rumput, jenis kavling dengan ukuran m2240 wajib ditanami minimal (satu) pohon pelindung, perdu, dan semak hias serta penutup tanah rumput dengan jumlah yang cukup, jenis kavlingjenis kavling dan menyediakan rth tempat lain sesuai dengan hurufetelan yang telah disahkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk: untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara m2 wajib ditanami (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah rumput dengan jumlah yang cukup, dan jenis kavling dengan ukuran luas.(sembilan puluh persen), setiap jalan diseluruh kota diusahakan dapat ditanam dengan tanaman penghijauan, dan setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas (lima belas) derajatuntuk pengelolaan rth yang baik, setiap penghuni atau untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut, kawasan hijau rekreasi kota, merupakan rth60y6empat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. pemakaman juga dapat berfungsi sebagai rth untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, sebagai sumber pendapatan , (delapan puluh persen) sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau, kawasanpenyediaan rth pada garispenentuan lebar garis sempadan jalan kereta api disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kawasan hijau jaringan listrik tegangan tinggi,, dandalam rangka pembinaan dan pengelolaan rth, pemerintah kotakota, swasta pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian tanaman dan rth. guna pengendalian dan pemanfaatan rththwalikota. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan lebih lanjut oleh walikota. sarana penunjang bagi kepentingan rth luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10y6 (sepuluh persen) dari luas rth lokasi setempat. izin pemakaian rth tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pematangan rth sesuai dengan peranan dan fungsinya. dalam hal surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi rth yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik baiknya atas beban pemegang izin. dalam hal walikota atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian rth juga.wali, dan pengendalian rth. bab sanksi administrasi barang siapa memanfaatkan rth tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada,dalam hal kewajiban tersebut pada tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin. barang siapa memanfaatkan rthkota dilarang:rusak sarana dan prasarana taman atau rth milik dikuasai oleh pemerintah kota, dan melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana rth tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk. bab ketentuan pidana barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya rthketentuan penyidikan |
salinan peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pelepasan tanah aset pemerintah kota surabaya dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surabaya, menimbang bahwa tanah yang dimiliki dikuasai pemerintah kota surabayaterhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf sepanjang tidak dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dalam rangka pemanfaatannya oleh masyarakat, pemerintah kota surabaya telah menerbitkan izin pemakaian tanah: bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian serta guna memenuhi kebutuhan pemegang izin pemakaian tanah untuk dapat memperoleh hak atas tanah, maka diperlukan proses pelepasan tanah aset pemerintahpasan tanah asetlepasan tanah asetah adalah tanah yang dimiliki dikuasai oleh pemerintah daerah dan tercatat dalam daftar barang milik daertanah adalah suatu kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah aset pemerintah daerah kepada pemegang izin pemakaian tanah melalui pemberian kompensasi dalam bentuk sejumlah uang. izin pemakaian tanah, yang selanjutnya disingkat ipt adalah izin yang diberikanbab subjek dan objek pelepasan tanah pemerintah daerah atas persetujuan dprd berwenang melakukan tindakan pelepasan tanah yang telah diterbitkan ipt berdasarkan permohonan dari pemegang ipt. pemegang ipt yang berhak mengajukan permohonan pelepasan tanah sebagaimana dimaksud pada adalah orang yang memiliki kartu tanda penduduk surabaya. objek pelepasan adalah tanah yang telah diterbitkan ipt dengan kriteria sebagai berikut peruntukan ipt adalah perumahan dengan penggunaan untuk rumah tinggal, pemohon merupakan pemegang ipt selama (dua puluh) tahun secara berturut turut: ipt masih berlaku, luas ipt maksimal (dua ratus lima puluh meter persegi): hanya satu persil yang bisa dilepaskan bagi yang mempunyai ipt lebih dari satu persil: tidak dalam sengketa masalah, dan g.tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. bab iii tata cara permohonan pelepasan tanah pelepasan tanah dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan para pihak. permohonan pelepasan tanah diajukwajib memenuhi persyaratan sebagai berikut fotokopi ipt yang masih berlaku: bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir, cc. menunjukkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku:dan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar segala biaya biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak. terhadap permohonan pelepasan tanah yang telah memperoleh persetujuan dprd, maka dibuat perjanjian antara pemerintah daerah dengan pemohon. perjanjian sebagaimana dimaksud pada meliputi perjanjian pembayaran kompensasi, perjanjian pelepasan tanah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan tanah diatur dengan peraturan walikota. bab hak dan kewajiban pemohon pemohon berhak mengajukan hak atas tanah terhadap tanah yang telah dilepaskan pemerintah daerah. pemohon berkewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku dan mematuhi ketentuan serta memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian: membayar uang kompensasi, yang jumlah dan cara pembayarannya sesuai dengan yang ditetapkan: menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya. bab kepanitiaan dalam rangka pelepasan tanah aset pemerintah daerah, dibentuk panitia pelepasan tanah dengan keputusan walikota. bab penentuan nilai pelepasan tanah berdasarkan laporan panitia pelepasan tanah, dilakukan proses perhitungan perkiraan nilai tanah yang akan dilepaskan. perhitungan perkiraan nilai tanah yang akan dilepaskan dilakukan oleh penilai internalset. hasil penafsiran nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. terhadap permohonan pelepasan tanah yang dikabulkan, pemohon wajib membayar biaya kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagi pemohon yang permohonannya dikabulkan, wajib membayar kompensasi dalam waktu paling lama (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembayaran kompensasi. walikota dapat memperpanjang waktu pembayaran nilai pelepasan tanah paling lama (satu) tahun, dengan memperhatikan kemampuan pemohon. bab vii ketentuan sanksi apabila pemohon tidak dapat membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan nilai pelepasan yang telah dibayarkan oleh pemohon dikembalikan dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan yang berlaku. bab viii ketentuan peralihan ipt yang sudah berakhir harus diperpanjang selama dalam proses pelepasan. selama proses pembayaran kompensasi, pemohon wajib membayar retribusi pemakaian tanah sesuai ketentuan yang berlakulepasan tanah aset pemerintah kota surabaya umum bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah milik dikuasai oleh pemerintah daerah, maka terhadap tanah yang tidak dipakai untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pemberian izin pemakaian tanah oleh kepala daerah pejabat yang ditunjuk. sehubungan dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah, maka pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi pemegang ipt dengan kriteria dan persyaratan tertentu untuk dapat memperoleh hak atas tanah melalui prosedur pelepasan tanah aset pemerintah daerah. dengan diatasnya pelepasan tanah aset dalam peraturan daerah, maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melepaskan tanah aset atas permohonan pemegang ipt, sehingga akan tercipta kepastian hukum baik bagi pemerintah daerah maupun pemegang ipt yang ingin memperoleh hak atas tanah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukupjelas. huruf dalam hal terjadi pewarisan, jangka waktu (dua puluh) tahun berturut turut dihitung sejak pewaris memperoleh ipt untuk pertama kali. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf perencanaan pembangunan pemerintah daerah tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, antara lain ipjp, rpm, rkd atau renstra skpd. cukup jelas. gukupjelas. gukupjelas. gukupjelas. gukupjelas. gukupjelas. cukupjelas. perhitungan perkiraan nilai tanah yang akan dilepaskan dilakukan dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempata. bahwa kekayaan daerah merupakan salah satu aset daerah yang dapat rusak atau aus, oleh sebab itu perlu dibarengi dengan upaya pemeliharaan yang terencana, terukur dan diperhitungkan dengan tepat, sehingga setiap pemakaian kekayaan daerah oleh pihak lain harus seimbang dengan nilai penyusutan untuk biaya pemeliharaan dan atau menggantikannya dikemudian hari: bahwa dengan adanya penghapusan beberapa kendaraan alat berat yang disebabkan oleh kondisi fisik kendaraan tersebut sudah rusak dan tidak layak pakai, serta adanya penambahan objek retribusi baru pada kekayaan daerah yang belum memiliki landasan hukum dalam pemungutan retribusinya, maka perlu memperbaharui peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaanpemakaian kekayaan daerah. pemerintah kabupaten daerah tingkat iipejabat adalah pegawai yang:atas pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu. objek retribusi sebagaimana terdiri dari pemakai alat berat, mobil dan sejenisnya: pemakai bus: penggunaan alat korporasi: pemakaian tenda dan kursi: pemakaian rumah dinas: pemakaian gedung diklat: pemakaian aula bertakwa bappeda: tanah milik pemda: gedung agung lantai ii: gedung pancasila: tidak termasuk objek retribusi adalahmaupun yang sudah terjadidalam retribusi jasa usaha. tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, jangka waktu dan atau jarak tempuh pemakaian.digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah, jangka waktu dan atau jarak tempuh pemakaian.husus untuk pemakaian alat berat, mobil dan sejenisnya, besar tarif sebagaimana dimaksud dalam lampiran atas, ditambah dua puluh keseratus apabila pemakaian dilakukan luar daerah. terhadap pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk alat berat dan mobil angkutan jenis dum track, tarif retribusi pemakaian adalah maksimal selama jam per hari. kelebihan dari pemakaian jam, maka setiap kelebihan jam dikenakan tarif tambahan dari tarif pemakaian jam. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk alat berat jenis excavator kimetsu teknis dan resiko terhadap kerusakan akibat pemakaian alat berat mobil dan sejenisnya, lebih lanjut diatur dalam perjanjian pemakaian. pemakaian kekayaan daerah khusus bus diprioritaskan bagi pelajar, mahasiswa, atau lembaga kelompok masyarakat lainnya. resiko terhadap kerusakan akibat pemakaian kekayaan daerah selain alat berat dan dump truck dibebankan kepada wajib retribusi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab. lain yang dipersamakan. pembayaran retribusi dilakukan harus lunas sekaligus, dan dibayar kepada bendaharawan penerima pada saat mengajukan permohonan pemakaian kekayaan daerah. bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud atas wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusipembayaran retribusi dilakukan secara tunai, dengan menunjukkan bukti setor lunas retribusi dari dinas pendapatan daerah sebelum mobilisasi alat dilakukan. bab viii tata cara, berisi minimal data jati diri pemohon: jenis kekayaan daerah yang akan disewa: cc. tujuan pemakaian: dan lama pemakaian. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada temuannyakhusus untuk pemakaian alat berat, mobil dan sejenisnya,..: maksud penggunaan alat: lama waktu penggunaan alat: kewajiban retribusi yang harus dibayar penyewa: resiko: biaya mobilisasi alat. standar perjanjian penyewaan alat disusun oleh skpd yang membidangikepada bupatitentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dan atau ketentuan yang diatur dalam perjanjian pemakaian kekayaan daerah,etdumum retribusi kekayaan daerah sebelumnya telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor tahun namun karena adanya penghapusan beberapa kendaraan alat berat yang disebabkan kondisi fisiknya yang sudah rusak dan tidak layak pakai, serta adanya penambahan objek retribusi baru, yakni berupa excavator. dan bangunan gedung pancasila. sementara terhadap kedua jenis objek retribusi ini layak dilakukan pungutan bagi pemakai yang bermaksud menyewa, sehingga agar dalam pengenaan tarif sewa pemakaian memiliki dasar hukum yang jelas maka perlu membentuk peraturan daerah tentang objek retribusi ini. disamping itu, beberapa tarif objek retribusi yang diberlakukan selama ini sudah tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. besar penerimaan retribusi dari pemakaian kekayaan daerah yang diperoleh hampir tidak dapat menutupi harga beli suku cadang onderdil yang terus meningkat naik seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar. retribusi kekayaan daerah adalah merupakan retribusi yang digolongkan kedalam jenis retribusi jasa usaha. oleh karenanya, tidaklah berlebihan apabila besar tarif yang ditetapkan mengikuti tarif yang diberlakukan oleh pihak swasta yang bergerak pada bidang usaha sejenis. namun demikian, dalam penetapan tarif ini, tetap memperhatikan prinsip sosial, yakni dengan meniadakan pungutan bagi pemakaian kekayaan daerah yang bertujuan untuk kepentingan sosial, seperti penanggulangan dan atau pemulihan bencana alam. dalam peraturan daerah ini, penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis objek retribusi yang digunakan, sifat dan waktu pemakaian, serta jarak tempuh tujuan pemakaian. sebagai contoh, untuk kendaraan alat berat, mobil dan sejenisnya, lama pemakaian dibatasi maksimal jam perhari, lebih dari itu dikenakan tarif tambahan sebesar perjam dari tarif perhari. untuk pemakaian bus, tarif didasarkan pada jarak tempuh kota yang dituju dan subjek retribusi diprioritaskan untuk pelajar, mahasiswa ataupun organisasi masyarakat. untuk pemakaian pendopo gedung diklat, dasar pengenaan tarif dibedakan antara acara biasa dan acara resepsi, begitu pula untuk pemakaian studio, lapangan terbuka dan gedung pancasila, dasar pengenaan tarif dibedakan antara kegiatan komersial dan non komersial. ii. demi s.d cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten hulu sungai utara nomor lampiran peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tanggal agustus struktur dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pemakaian alat berat, mobil dan sejenisnya tarif jenis nomor peralatan merk type thn kup selama lal motor grader kimetsu ae rp. bulldozer case kb rp. three wheel barat kb rp. roller compressor atlas. coco kb rp. stone bukan bcs kb rp. cruiser dump truck mitsubishi kb rp. dump truck mitsubishi kb rp. wheel louder kawasaki kb rp. oz.iv three wheel bukan brr kb rp. roller baby roller heiwa mg kb rp. tarif jenis nomor peralatan merk type thn kup selama violating metro lj 2eu kb rp. hammer wheel louder tcm ae rp. wheel kimetsu ae rp. excavator violating dynamic ae rp. roller violating barat mgb ae rp. roller concrete mixer golden ae rp. leopard plate compa sakai ae rp. ctor road roller barat mgb rp. road roller barat mv rp. road roller barat rp. aspal prayer sakai ae rp. aspal prayer barat rp. tyre roller sakai ae rp. plat bed truck toyota rino ae rp. by plat bed truck toyota rino ae rp. by tarif jenis nomor mana jam |4a4| pick chevrolet ae rp. mtv pick ceres cargo kb rp. 4x2 kia tyre roller bukan btr ae rp. tandem roller barat rp. excavator kimetsu rp. perjam keterangan bbm dan operator ditanggung pemakai penyewa: biaya mobilisasi pulang pergi ditanggung pemakai penyewa: biaya sewa tarif retribusi atas ditambah untuk ppn ditanggung pemakai penyewa:, untuk excavator kimetsu pc. minimal charge jam. ii. pemakaian bus dalam wilayah kabupaten rp. hari dalam wilayah banua enam dan rp. hari sekitarnya keluar wilayah banua enam dalam rp. hari propinsi kab. tanah bumbu dan kotabaru rp. hari keluar propinsi kal sel wilayah kalimantan timur rp. hari wilayah kalimantan tengah (arah palangkaraya rp. hari (arah bunton rp. hari keterangan bbm dan sopir ditanggung pemakai. iii. penggunaan alat korporasi rp. , s d rp. rp. lembar rp. s d rp. rp. , lembar rp. s d rp. rp. , lembar rp. s d rp. rp. , lembar rp. s d rp. rp. , .iv. pemakaian tenda dan kursi tenda rp. , buah hari pemakaian kursi rp. , buah hari pemakaian ongkos angkut, bongkar dan pasang ditanggung pemakai) pemakaian rumah dinas pns pejabat yang masih aktif dilingkungan pemda kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas rp. bulan pns instansi diluar lingkup pemda pensiunan kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas rp. bulan vi. pemakaian gedung diklat sewa aula ruang belajar rp. sewa kamar tidur vip rp. , malam sewa kamar tidur biasa rp. , malam sewa ruang makan rp. hari dari borongan makan sewa pendopo untuk acara biasa rp. hari untuk acara resepsi rp. , hari vii. pemakaian aula bertakwa bappeda rp. hari viii. pemakaian aula banua kita rp. , hari pemakaian alat musik rp. hari pemakaian sound system rp. hari xi. pemakaian studio untuk kegiatan non komersial rp. hari komersial . rp. hari xii. pemakaian lapangan terbuka non komersial rp. hari komersial rp. hari xiii. tanah milik pemda dari harga dasar tanah yang berlaku setempat tahun atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemakaian. xiv. gedung agung lantai rp. hari xv. gedung pancasila non komersial rp. hari komersial rp. hari bupati hulu sungai utara, cap ttd fakhruddinutara, menimbang .a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan dan penataan parkir kabupaten hulu sungai utara, sekaligus guna meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu meningkatkan pelayanan parkir dengan menyediakan tempat khusus parkir dan melakukan pungutan retribusi bagi para pengguna:tempat khusus parkirhulu sungai utara tentang retribusi tempat khusus parkir.rhubungans daerah adalah kas daerah kabupaten hulu sungai utardikelola oleh pemerintah daerah, dan disediakan untuk umum. kendaraan.parkir. adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bersifat sementara tempat parkir. tempat khusus parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk parkir berupa tempat yang secara khusus disediakan untuk itu. rambu parkir adalah tempat yang menunjukkan tempat parkir. marka jalan adalah garis tempat parkir yang menunjukkan cara parkir. pengelola parkir adalah dinas perhubungan kabupaten hulu sungai utara. bab nama, objek, subjek retribusi dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir. objek retribusi adalah pelayanan berupa tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah yang digunakan oleh pemilik atau pemakai kendaraan untuk parkir,.dengan menganut prinsip komersial. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan berupa tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. bab iii golongan retribusi dan cara mengukur penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, luas tempat dan atau jangka waktu tarif retribusi setiap pengguna tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, wajib membayar retribusi parkir yang struktur dan besarnya sebagai berikut sepeda rp. per sekali parkir: sepeda motor rp. per sekali parkir: kendaraan motor roda tiga rp. per sekali parkir: semua jenis mobil kecuali mobil sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf bawah ini rp. per sekali parkir: e. pick mobil box rp. per sekali parkir: mobil bus, tonton, dan trailer rp. per sekali parkir: truck dengan muatan sumbu terberat mst) bawah ton rp. per sekali parkir: truck dengan mst 1tons d 5ton rp. per sekali parkir: truck dengan mst atas ton rp. per sekali parkir. tarif sebagaimana dimaksud dalam sudah termasuk pembayaran atas semua komponen jasa pelayanan yang disediakan tempat khusus parkir. bab vii wilayah pemungutan retribusi tempat khusus parkir dipungut wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan parkir diberikan. bab viii tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi parkir dan wajib dituangkan dalam perjanjian kerjasama. retribusi parkir dibayar secara tunai lunas pada saat tempat parkir atau memasuki kawasan parkir dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang sah. hasil pungutan retribusi disetor kas daerah melalui dinas pendapatan daerah dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan bupati. bentuk, ukuran, dan isi tanda bukti pembayaran retribusi parkir lebih lanjut ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah. bab pembinaan dinas perhubungan diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis atas kegiatan perparkiran yang telah dilakukan. pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait. bab ketentuan larangan setiap orang dilarang memarkir kendaraan luar petak parkir yang telah dinyatakan dengan rambu parkir dan marka parkir, menggunakan trotoar atau tepi jalan tertentu yang dapat menggangu kelancaran lalu lintas.:peraturan daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan, atau denda paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah). setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan, atau denda paling banyak rp. (lima juta rupiah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan adalah pelanggaran. hasilisetdaal,,, berani, s.h.,m.h. svg pembina tingkat nip. |
lembaran daerah kabupaten tabalong tahun nomor mengingat undang undang nomor tahun tentang peraturan daerah kabupaten tabalopertanggung wabah pelaksanatahun anggaran pajak bumi dan bangunbupati tabalong, diubah dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang bar lembu nai kat sada undang undang nomor tahun republik indonesia tahun nomor tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah tambahan lembaran negara republik diubah, maka kepala daerah pajak daerah dan retribusi daerah lembaran menyampaikan rancangan peraturan daerah negara republik indonesia tahun nomor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tambahan lembaran negar republik anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada indonesia nomor sebagaimana telah dewan perwakilan rakyat daerah berupa laporan diubah dengan undang undang nomor keuangan yang telah diperiksa oleh badan tahun tentang perubahan atas undang pemeriksa keuangan paling lambat (enam) undang nomor tahun tentang pajak bulan setelah tahun anggaran berakhir daerah dan retribusi daerahperlu membentuk indonesia nomorundang. mengingat. undang undang nomor tahun tentang undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunanundang undang nomor tahun tentang dari korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran sistem perencanaan pembangunan nasionalkeuangan negaradiubah beberapa kali terakhir dengan undang perbendaharaan negara lembaran negara undang nomor tahun tentang republik indonesia tahun nomor perubahan kedua atas undang undangrepublik indonesia nomor undanganlembaran negara republik indonesia nomor.pajak daerah tambahan lembaran negara republik indonesia kesia nomordana perimbangansistem informasi keuangan daerah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor lembaran negara republik indonesia tahun tahun tentang perubahan ketiga atas nomor tambahan lembaran negara peraturan pemerintah nomor tahun republik indonesiatentang hibah lembaran negara republik rakyatrepublik ind gara republik ones nomor dean negara republik indonesia nomor ast)ngelolaan keuangan badan lay. peraturan. peraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah kabupaten tabalong nomor tentang pedoman penyusunan dan penerapan tahun tentang kedudukan protokoler standar pelayanan minimal lembaran negara dan keuangan pimpinan dan anggota dprd republik indonesia tahun nomor kabu paten tabalong lembaran daerah tambahan lembaran negara republik indonesia kabupaten tabalong nomor tahun seri nomor nomor seri sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah nomor tahun beberapa kali terakhir dengan peraturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi daerah kabupaten tabalong nomor tahun pemerintah lembaran negara republik indo tentang perubahan kedua atas peraturan kesia tahun nomor tambahan lem daerah kabupaten tabalong nomor tahun baran negara republik indonesia nomor tentang kedudukan protokoler dan peraturan menteri dalam negeri nomor keuangan pimpinan dan anggota dprd tahun tentang pedoman pengelolaan kabupaten tabalong lembaran daerah keuangan daerah sebagaimana telah diubah kabupaten taba long tahun nomor dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tambahan lem baran daerah kabupaten tahun tentang perubahan atas peraturan tabalong nomor menteri dalam negeri nomor tahun peraturan daerah nomor tahun tentang tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah peraturan pemerintah nomor tahun kabupaten tabalong tahun anggaran tentang pembagian urusan pemerintahan antara kabupaten tabalong tahun pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota lembaran peraturan daerah nomor tahun tentang negara republik indonesia tahun nomor perubahan anggaran pendapatan dan belanja tambahan lembaran negara republik daerah kabupaten tabalong tahun anggaran indonesia nomor lembaran daerah kabupaten tabalong peraturan presiden nomor tahun tentang tahun nomortabalong nomor dengan. .seri peraturan. dengan persetujuan bersama pendapatan. rp. belanja. rp. dewan perwakilan rakyat daerah surplus defisit) .oooooooooooo. rp. kabupaten tabalong pembiayaan penerimaan . rp. dan pengeluaran . rp. jumlah pmb dennntnanennaaasenaaaasanaaaaa rp. bupati tabalong maan memutuskan uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam menetapkan peraturan daerah tentang per sebagai berikut tanggungjawab pelaksanaan selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah anggaran pendapatan dan rp. dengan rincian sebagai berikut belanja daerah tahun anggarapertanggungjawaban pelaksanaan apbd berupa laporan rp. dengan rincian sebagai berikut keuangan memuat anggaran belanja setelah perubahan rp. laporan realisasi anggaran realisasi rp. neraca lana laporan arus kas dan selisih lebih (kurang) rp. catatan atas laporan keuangankeuangan sebagaimana dimaksud dalam surplus defisit setelah perubahan rp. dihampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik realisasi rp.tahun anggaran sebagai berikut a. penerimaan. . a. pendapatan. . penerimaan arus kas dari aktivitas investasi setelah perubahan rp. asset non keuangan rp.(akhir per desember2008 rp. sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut pengeluaran setelah perubahan rp. realisasi rp. catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf selisih lebih (kurang)pembiayaan netto sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut pembiayaan netto setelah perubahan rp. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja realisasi rp. daerah sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam selisih lebih (kurang) rp. lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darineraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per sean urus pemerintahan naa dan desember sebagai berikut organisasi jumlah aset rp. lampiran rincian laporan realisasi anggaran menurut jumlah kewajiban rp. urusan pemerintahan daerah, organisasi, jumlah ekuitas dana rp.poran arus kas sebagaimana dimaksud dalam huruf lampiran rekapitulasi realisasi anggaran belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember sebagai daerah untuk keselarasan dan keterpaduan berikut urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam saldo kas januari rp. sop bai kerangka pengelolaan keuangan negara arus kas dari aktivitas operasi lampiran daftar piutang daerah atus lampiran .lainnya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan lampiran daftar kegiatan kegiatan yang belum peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran diselesaikan sampai akhir tahun dan daerah kabupaten tabalong. dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya lampiran daftar dana cadangan daerah dan ditetapkan tanjung lampiran daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. pada tanggal desember lampiran neraca. bupati tabalong, lampiran iii laporan arus kas. cap. ttd. lampiran catatan atas laporan keuangan. rachman rasi lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari diundangkan tanjung laporan kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan pada tanggal desember bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. sekretaris daerah ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah kabupaten tabalong,abdel fadillembaran daerah kabupaten tabalong tahun nomor .bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang harus dikelola secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan dan pemanfaatannya serta berdampak terhadap kehidupan dan kelestarian lingkungan, bahwa pengelolaan air tanahair tanahtentang pengelolaan air tanahrovinsi adalsumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung dalamnya. peraturan daerah tentang pengelolaan airmaupunyasraturan daerah tentang pengelolaan air tanahuntuk,daerah imbuhan air tanah (ngeboran adalah kegiatan pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan pengeboran yang telah memiliki izin. penerapan adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air, lokasi pemunculan mata airtanah. daerah lepasan air tanah adalah suatu wilayah dimana proses pelepasan air tanah berlangsung, yang ditandai oleh kedudukan muka freatik lebih rendah dari pada muka isometrik. analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut jugadaerah tentang pengelolaan air tanah upaya pengelolaan lingkungan atau disebut jugaatau disebut jugagelolaan air tanahsebagaimana dimaksud dalam dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan kota. bagian kedua kebijakan pengelolaan air tanah (l) kebijakan pengelolaan air tanah kota kota dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah bagian ketiga cekungan air tanah: dan memiliki satu kesatuan sistem akuifer. paragraph penetapan cekungan air tanah jl) gubernur menyusun rancangan penetapan cekungan air tanah. rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada disusun melalui tahapan sebagai berikut identifikasi cekungan air tanah, penentuan batas cekungan air tanah, dan konsultasi publik. rancangan penetapan cekungan air tanah dapat diusulkan oleh walikota. rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada sebelum diajukan kepada gubernur harus dikonsultasikan dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah. s5)gubernur. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada dan gubernur melakukan evaluasi. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada gubernur dapat menolak atau menyetujui usulan rancangan penetapan cekungan air tanaheraturan daerah tentang pengelolaan air tanah pola pengelolaan sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai meliputi dalam satu kota, lintas kota jjperaturan daerah tentang pengelolaan air tanah bab iii(peraturan daerah tentang pengelolaan air tanahwalikota melaksanakan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. (l)sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada gubernurkepala daerahenetapan zona konservasirencana pengelolaan air tanah j0dl) walikota menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah kota sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah kota sebagaimana dimaksud dalam penyusunan rencana:raturan daerah tentang pengelolaan air tanahjl)pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. (dl)peraturan daerah tentang pengelolaan air tanahd0s5)jperaturan daerah tentang pengelolaan air tanah (l) sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh gubernu0raturan daerah tentang pengelolaan air tanahlaksanaan penghematan air tanah tanah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotaetapan imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotaengendalian pengguna(raturan daerah tentang pengelolaan air tanahpenetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. (l)(, sanitasi lingkungan, industri: peraturan daerah tentang pengelolaan air tanahenetapan urutan prioritas penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikot(atur dengan peraturan walikota. (l)(d0)(dl) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf teknis pengeboran atau penggalij, atau instansi pemerintah. j(peraturan daerah tentang pengelolaan air tanahteknis pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. paragrafraturan daerah tentang pengelolaan air tanah(l)jlngendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam dperaturan daerah tentang pengelolaan air tanahd0)cara memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. (l)skpdpemberian izin sebagaimana dimaksud pada berdasarkan rekomendasi teknis dari gubernur jawa timur. tatacara dan persyaratan perizinan dan pemberian rekomendasi teknis diatur dengan peraturan walikota. peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah j(l)jl)jl)jl)peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah:peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah bab sistem informasi air tanah (d0)(dl)diaan sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotaperaturan daerah tentang pengelolaan air tanahs5)pbd, untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanadalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan pemanfaatannya sebagian untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasional pemeliharaan dalam konservasiota kabupaten yang pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh pemerintah kota dan kota kabupaten(dl). peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah bagian kedua pengendalian (dl)(dl)sanksi administratifperaturan daerah tentang pengelolaan air tanahs5)pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku makengelolaan air tanah diundangkan pasuruan pada tanggal maret plt.air tanah penjelasan atas peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang pengelolaan air tanah umum pengaturan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan air tanah yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dimaksudkan agar pendayagunaan air tanahair tanah: tercapainya sebesar besarnya kemanfaatan air tanah| warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan ait tanah, terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan air tanah. pertumbuhan penduduk yang pesat serta pengembangan wilayah yang tidak teratur dapat mendorong pemanfaatan air tanah oleh masyarakat. apabila tidak dikendalikan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian tanah, sehingga perlu diatur pengelolaan air bawah tanah yang terpadu dan berkesinambungan yang berpijak pada kegiatan konservasi pendayagunaan air tanah yang tepat guna dan pengendalian dampak rusaknya kelestarian air bawah tanah. air tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat indonesia mengingat fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok, oleh karena itu air tanah harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. pengelolaan air tanah secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah meliputi keterdapatan, penyebaran, ketersediaan dan kualitas air serta keberadaan lingkungannya. pengelolaan air tanah wajib mengacu pada kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah kebijakan ini mengacu pada undang undang nomor tahun tentang sumber daya air. kebijakan pengelolaan air tanah kota ditetapkan oleh walikota. pengelolaan air tanah perlu diarahkan pada keseimbangan antara upaya konversi dan pendayagunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumber dayaprinsip keterpaduan meliputi penyelenggaraan konversi, pendayagunaan, pengendalian gaya rusak air yang dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggungjawab instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. cukup jelas. peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah kebijakan pengelolaan air meruatanah. cukup jelas. cukup jelas. pengelolaan sumber daya airngelolaan air tanair tanah |
lembaran daerah kabupaten tabalong tahun nomor peraturan daerah kabupaten tabalong sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang perubahan anggaran pen nomor tahun dapatan dan belanja daerah tahun anggaran tentang mengingat undang undang nomor tahun perubahan tentang pembentukan daerah tingkat tahun anggarapajak bumi dan menimbang aa. bahwa sehubungan dengan per bangunan lembaran negara kembangan yang tidak sesuai dengan republik indonesia tahun asumsi kebijakan umum anggaran nomor tambahan lembaran pendapatan dan belanja daerah, negara republik indonesia nomor keadaan yang menyebabkan per sebagaimana telah diubah geseran antar unit organisasi, antar dengan undang undang nomor kegiatan dan antar jenis belanja, tahun tentang perubahan atas keadaan yang menyebabkan sisa undang undang nomor tahun lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tentang pajak bumi dan dalam tahun anggaran maka bangunan lembaran negara perlu dilakukan perubahan anggaran republik indonesia tahun pendapatan dan belanja daerah nomor tambahan lembaran tahun anggaran negara republik indonesia nomor b. bahwa. undang: undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah tentang perbendaharaan negara dan bangunperaturan tahun tentang perubahan atas perundang undangan lembaran ne undang undang nomor tahun gara republik indonesia tahun tentang bea perolehan hak atas nomor tambahan lembaran tanah dan banguneriksaan pence lol dan jawab undang undang nomor tahun besar at. ang res lik penyelenggaraan negara yan negara lembaran negara republik tentang yelenggara indonesia tahun nomor bersih dan bebas dari korupsi, kolusi tam bahan lembaran negara dan nepotisme lembaran negara republik indonesia nomor bangunan nasional lembaran negara republik indonesia tahun undang undang nomor: mo. undang: oo. undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemerintahan daerah lem tentang kedudukan keuangan kepala barankeuangan pimpinan dan anggotabeberapa kali, undang undang nomor tahun terakhir dengan peraturan penceritaketiga atas peraturan pemerintah nomor daerah lembaran negara republik tahun tentang kedudukan protokoler indonesia tahun nomor dan keuangan pimpinan dan anggota dewan tambahan lembaran negara republik perwakilan rakyat daerahstandar akuntansi peraturan pemerintah nomor tahun pemerintahan lembaran negara republik tentang pengelolaan keuangan daerahperaturan pemerintah nomor tahun negara republik indonesia tahun tentang pedoman penyusunan dan nomor tambahan lembaran negara penerapan standar pelayanan minimaltentang sistem informasi keuangan republik indonesia tahun nomor area lembaran negara republik tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor indang pelaporan keuangan dan kerja tentang hibah kepada daerah a61ay: lembaran negara republik indonesia indonesia nomor nomor peraturan. peraturan. peraturan pemerintah nomor tahun tentang laporan penyelenggaraan peraturan menteri dalam negeri nomor pemerintahan daerah kepada pemerintah, tahun tentang pedoman pengelolaan laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana telah diubah kepala daerah kepada dewan perwakilan dengan peraturan menteri dalam negeri rakyat daerah, dan informasi laporan nomor tahun tentang peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah menteri dalam negeri nomor tahun kepada masyarakat lembaran negara tentang pedoman pengelolaan republik indonesia tahun nomor keuangan daerahmbagian urusan tahun anggaran pemerintahan antara pemerintah, peraturan daerah kabupaten tabalong pemerintahan daerah provinsi dan nomor tahun tentang anggaran pemerintahan daerah kabupaten kota pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembaran negara republik indonesia tabalong tahun anggaran lembaran tahun nomor tambahan daerah kabupaten tabalong tahun lembaran negara republik indonesia nomor nomor peraturan daerah kabupaten tabalong peraturan presiden nomor tahun nomor tahun tentang pokok pokok tentang pengesahan, pengundangan dan lol lembu penyebarluasan peraturan perundang pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten tabalong tahun undangan, nomor tambahan lembaran daerah kabupaten tabalong nomor peraturan. dengan.o. pembiayaan daerah dengan persetujuan bersama penerimaan semula rp. bertambah ( berkurang) rp. dewan perwakilan rakyat daerah jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran kabupaten tabalong semula rp. bertambah ( berkurang) rp. dupati tabalong memutuskan: pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka terdiri dari menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah mula rp. perubahan anggaran pendapatan bertambah ( berkurang) rp. dan belanja tahun anggaranperubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun bertambah ( berkurang) rp. anggaran semula berjumlah rp. jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan rp. bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. dengan rincian sebagai berikut pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis pendapatan pendapatan daerah semula rp. pajak daerah bertambah ( berkurang) rp. semula rp. jumlah pendapatan setelah perubahan rp. bertambah berkurang) rp. jumlah pajak daerah setelah perubahan rp. belanja daerah retribusi daerah semula rp. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah belanja setelah perubahan rp. jumlah retribusi daerah setelah perubahan rp. surplus ( defisit) setelah perubahan rp. pembiayaan daerah. c. hasil pengelolaan. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya semula rp. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan dipisahkan setelah perubahan rp. pemerintah daerah lainnya setelah perubahan rp. lain lain pendapatan asli daerah yang sah dana penyesuaian dan otonomi khusus semula rp. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah lain lain pendapatan asli daerah yang sah jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan rp. setelah perubahan rp. bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya semula rp. dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada bertambah ( berkurang) rp. huruf terdiri dari jenis pendapatan jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau meme lintah daerah lainnya setelah perubahan rp.lanja daerah sebagaimana dimaksud dalam bertambah ( berkurang) rp. pan jumlah dana alokasi umum setelah perubahan rp. angka terdiri dari dana alokasi khusus belanja tidak langsung bertambah ( berkurang) rp. bertambah berkurang) rp. jumlah dana alokasi khususlain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana bertambah ( berkurang) rp. dimaksud pada huruf terdiri dari jenis jumlah belanja langsung setelah perubahan rp. pendapatan hibah belanja tidakbelanda pegawai jumlah hibah setelah perubahan rp. sela rp. dana darurat bertambah ( berkurang) rp. semula rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah dana darurat setelah perubahan rp. b. belanja. dana.annnnnanann belanja bungabarang dan jasa setelah perubahan rp. belanja subsidisubsidi setelah perubahan rp. jumlah belanja modalpembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam bertambah ( berkurang) rp. angka terdiri dari jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp. penerimaanpenerimaan setelah perubahan rp. jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi kabur pengeluaran ten kota dan pemerintah desa setelah perubahan rp. ala belanja bantuan keuangan kepada propinsi kabupaten kota dan pemerintah bertambah ( berkurang) rp. desa jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi penerimaan sebagaimana dimaksud pada kabupaten kota dan pemerintah desa setelah pan perubahan rp. huruf terdiri dari jenis pembiayaan belanja tidak terduga sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya siapa) bertambah ( berkurang) rp. bertambah berkurang) rp. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahanbelanjajumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan rp. belanja pegawai semula rp. cc. deals taman kekayaan daerah yang dipisahkanhasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan rp. b. belanja. d. penerimaanuraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan perubahan rp. belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam penerimaan kembali pemberian pinjaman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak semula rp. terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari bertambah ( berkurang) rp. jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan rp. lampiran ringkasan perubahan apbd: penerimaan piutang daerah lampiran ringkasan perubahan apbd menurut semula rp. urusan pemerintahan daerah dan bertambah ( berkurang) rp. jumlah penerimaan piutang daerah setelah organisasi: perubahan rp. lampiran iii rincian perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pengeluaran sebagaimana dimaksud pada program dan kegiatan: huruf terdiri dari jenis pembiayaan lampiran rekapitulasi perubahan belanja menurut pembentukan dana cadangan urusan pemerintahan daerah, organisasi, semula rp. program dan kegiatan: bertambah ( berkurang) rp. jumlah pembentukan dana cadangan setelah lampiran rekapitulasi perubahan belanja daerah perubahan rp. untuk keselarasan dan keterpaduan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah urusanjumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah negara,: semula rp. per) bertambah ( berkurang) rp. lampiran vii laporan keuangan pemerintah daerah jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan rp. yang telah ditetapkan dengan peraturan pemberian pinjaman daerah daerah: semula rp. 'kali bertambah ( berkurang) rp, lampiran viii daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran jumlah pemberian pinjaman daerah setelah sebelumnya yang belum diselesaikan dan perubahan rp. dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, lampiran daftar pinjaman daerah dan obligasi s.raeenaacnaaa daerah. . bupati menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran perubahcap. ttd. rachman rasi diundangkan tanjung pada tanggal september(banjarbaru) peraturan daerah kota banjarbaru nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerahmerupakan kebijakanbaru yang diklarifikasi oleh menteri dalam negeri, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pencabota banjarbaru yang bertentangan dan tidak termasuk dalam jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah kota, sehingga perlu dicabut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pencabutcabutan peraturan daerbab pencabutan peraturan daerah peraturan daerah yang dicabut dibawah ini adalah sebagai berikutperaturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin pengambilan pemanfaatan hasil hutan, ikutan, hasil hutan luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan lembaran daerah kota banjarbaru tahun nomor, pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud merupakan tindak lanjut darambilan pemanfaatan hasi hutan, ikutan, hasil hutan luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan lembaran deaperaturan daerah dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab iii ketentuan peralihan khusus untuk pencabutanberlaku mulai januardengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surabaya,kota surabaya tahun dalam peraturanpanjang |
salinan walikota banjar peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjar29daerah. setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan diketinggian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. perhitungan kdb dan klb wajib memenuhimeter) atas lantai ruangan dihitung 50y6 (limapuluh persen), selama tidak melebihi (sepuluh persen meter) maka luas mendatar overset atap tersebut dianggap sebagai luas lantai denah penuh (seratus persen dan tidak melebihi ketinggian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerahmpadan pagar gsp), h.dan melanin (lantai antara yang terdapat dalam ruangan) yang luasnya melebihi (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh. jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk setiaplokasi harus sesuai dengan peruntukannya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan atau rtl. persyaratan jarak bebas bangunan meliputi: garis sempadan bangunan dengan jalan, tepi sungai, saluran, jalan rel kereta api, waduk danau dan mata air, pipa gasdengan jalan, tepi sungai, saluran, jalan rel kereta api, situ, waduk danau dan mata air dan jaringan listrik tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan. letak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan terhadap jalan, yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang ditentukan untuk lokasi yang bersangkutan. garis sempadan pagar terhadap jalan selengkapnya ada pada lampiran peraturan daerah ini. garis sempadan bangunan nol berlaku pada fungsi kawasan yang memiliki koridor kuat sebagai kawasan komersial, perkantoran, kawasan ruko (rumah toko) dan rumah kantor (rakan) yang diatur lebih lanjut pada rtl, cc,ketentuan yang telah ditetapkan pada huruf daerah sempadan jalan hanya dapat digunakan untuk penempatan: perkerasan jalan, trotoar, .dan saluran air hujan. pemanfaatan daerah sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada hurufgaris sempadan pagar dan garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggal, tidak bertanggal dan jaringan irigasi, apabila tidak ditentukan lain ditetapkan sebagai berikut: garis sempadan bangunan dengan sungai yang bertanggal ditetapkan sebagai berikut: garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggal diluar kawasan perkotaan sekurang kurangnya (lima meter) sebelah luar kaki tanggul, dan .garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggal dikawasan perkotaan ditetapkan sekurang kurangnya (tiga meter) sebelah luar sepanjang kaki tanggul. garis sempadan bangunan dengan sungai yang tidak bertanggal ditetapkan sebagai berikut: penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggal dikm? (lima ratus kilo meter persegi) atau lebih: dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai luas daerah pengairan sungai kurang dari km? (lima ratus kilo meter persegi). .garis sempadan sungai tidak bertanggal diluar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan: pada sungai besar sekurang kurangnya (seratus meter), dan pada sungai kecil sekurang kurangnya (lima puluh meter)garis, dan sungai yang mempunyai kedalaman (tiga meter) sampai (dua puluh meter), garis, dan sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari (dua puluh meter), garisgaris sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi ataslima meter) untuk saluran dengan kapasitas debit air m3 detik atau lebih, (tiga meter) untuk saluran dengan kapasitas debit air s d m3 detik, (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas debit air m3 detik, dan kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada angka dan angka biasa diperkecil masing masing menjadi (empat meter) dan (dua meter). garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari sisi atautiga meter) untuk saluran dengan kapasitas debit air m3 detik atau lebih, (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas debit air sampai m3 detik, dan (satu meter) untuk saluran dengan kapasitas debit air kurang dari m3 detik. daerah sempadan saluran hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut: bangunan penunjang yang bersifat non komersialgaris sempadan bangunan gedung terhadap jalan rel kereta api, ditentukan sebagai berikut: garis sempadan jalan kereta api ditetapkan dari jalan kereta api sebelah kiri dan kanan selengkapnya ada pada lampiran peraturan daerah ini, danesia. garis sempadan bangunan gedung terhadap situ, waduk danau rawa dan mata air ditentukan sebagai berikut: garis sempadan pagar terhadap situ, waduk danau adalah (lima puluh meter) dari titik pasang tertinggi arah darat, garis sempadan pagar terhadap mata air adalah (dua ratus meter) sekitar mata air, cc. garis sempadan bangunan terhadap danau waduk rawa adalah (seratus meter) dari titik pasang tertinggi arah darat: garis sempadan bangunan terhadap mata air adalah (dua ratus meter) disekitar mata air, daerah sempadan situ waduk danau rawa dan mata air hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut: tanaman yang berfungsi lindung, kegiatan pariwisata, .pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air, kecuali sekitar mata air, .pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu rambu pekerjaan, dan jalan menuju lokasi. pemanfaatan daerah sempadan situ waduk danau rawa dan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf tidak boleh mengurangi fungsi kandungnya dan harus seizin pembina waduk danau dan mata air. garis sempadan pagar dan atau bangunan terhadap jaringan listrik tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah ditentukan sebagai berikut: garis sempadan jaringan listrik ditetapkan dari jaringan listrik sebelah kiri dan kanan selengkapnya ada pada lampiran iii peraturan daerah ini. dibawah sepanjang jaringan listrik tidak boleh didirikan bangunan hunian maupun usaha lainnya. cc. sepanjang jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada hurufgaris sempadan pagar bangunan terhadap menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut:, tinggi menara mandiri atas (enam puluh meter) dan tinggi menara mandiri bawah (enam puluhmeter), meter) dan jarak bangunan terdekat adalah (tiga koma lima meter): dan untuk menara tunggal dengan ketinggian atas (lima puluh meter), maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat sekitarnya adalah (lima meter). garis sempadan (samping dan belakang) bangunan ditentukan sebagai berikut: pada daerah denganebihi batas pekarangan, struktur pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang kurangnya (sepuluh centimetergedung pada kawasan dengan: jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimal (empat meter) dan sedangkan untuk bangunan gudang dan industri dapat diatur sendiri, dan sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak cc. pada dinding batas pekarangan tidak boleh buat bukaan dalam bentuk apapuntinggi batas pekarangan samping dan belakang harus sesuai dengan peruntukannya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan atau rencana tata bangunan dan lingkungan. tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang paling tinggi (tiga meter) diukur dari permukaan tanah pekarangan. tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan, untuk bangunan rumah tinggal paling tinggi (dua meter) diukur dari permukaan pekarangan terendah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk bangunan industri paling tinggi (dua koma diameter) ukur dari permukaan pekarangan terendah. pagar yang berbatasan dengan jalan sebagaimana dimaksud pada harus tembus pandang kecuali bagian bawahnya paling tinggi (lima puluh centimeter) di, dengan mempertimbangkan fungsi jalan dan keleluasaan pandangan menyamping lalu lintasmekanisme penampilan bangunan gedung kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. tata ruang dalam sebagaimana dimaksud padadaerahirekonstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kdb yang berlaku. rththterpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung. penyediaan rthku upl. kegiatan yang memerlukan amdal, ukl upl dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenangdaerahdokumen perencanaan daerah, b.daerah, tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada dokumen perencanaanyang berlaku dan atau standar teknis terkait. ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan bangunan gedung atas dan atau bawah tanah,air dan atau prasarana dan sarana umum harus mendapat pertimbangan teknis tag dan wajib: a., dan d.. kebutuhan bangunan bawah tanah (basement) dan besaran ktb ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan daerah meter) dari permukaan tanah tempat penanamsurat edaran direktur jenderal penataan ruang kementerian pekerjaan umum nomor: se dr tentang petunjuk teknis kriteria lokasi menara telekomunikasi, peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang garis sempadsebagaibagian kepada,untuk mencegah terancamnya keselamatan tamu negara gedung negara dengan fungsi khusus seperti bangunan balai kota dan gedung sekretariat daerah, maka ketinggian bangunan disekitarnya tidak boleh melebihi (tiga) lantai. paragraf persyaratan kesehatanpada dan sistem saluran perasaan air hujan. sistem air bersih sebagaimana dimaksud pada meter)daerah,daerah tersebut. sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaimana dimaksud padadaerah(lima puluh centimeter)danpada, dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang dan lebih lanjut diatur dengan peraturan walikota. bagapadabagian keenampersil adalah bidang tanah yang mempunyai bentuk, ukuran, peruntukan dan kelas tertentu. jarak bebas bangunan adalah jarak antara bangunan dengan batas tepi ruang milik jalan( remaja) atau batas persilgedunglantai bangunan gedungbab imbmbatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada harus ada advice planning dari tim teknis opd terkait dan persyaratan teknis lebih lanjut diatur dalam peraturan walikota. bentuk format isi formulir permohonan, keputusan imb dan tatacara dan mekanisme penerbitan imb, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. permohonan imb ditolak apabila: a.pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur pada peraturan daerahdaerahtigaempat dan perubahan kepemilikan bangunan. bagian kelimabab vii sontal meter): dano meter), dbagian ketiga persyaratan slf meter)pemeriksaannya dari opd teknis yang membidangi pembinaan penyelenggaraan bangunangedung. tata cara penerbitan slf tata cara permohonan penerbitan slf adalah:bukti pendaftaran, danlf diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bagian kelima meter) meter)rehabilitasi pasca bencana bagian kesatudan pengawasan tag dibentuk dan ditetapkan oleh walikota. keanggotan tag pada meliputi: susunan keanggotaan tag terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua:, setiap unsur diwakili oleh (satu) orang sebagai anggota, dantugas dan fungsi tag tag mempunyai tugas: l,banyak banyaknya (dua) kali masa kerja. base, dan biaya operasional tag yang terdiri dari: biaya sekretariat, persidangan, honorarium, tunjangan sertahuruf diatur dalam peraturan walikota. pengawasan terhadap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung dilakukan oleh opd yang menerbitkan imb bersama sama dengan tim teknis dari opd terkaitdaerah10padapadadaerahdaerahtau difabel adalah sekelompok individu atau masyarakat yang karena keadaan fisik, mental,imb diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bab xvi ketentuan peralihan imb berdasarkan peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunan kota banjar dan peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu kota banjarmb yang telah diterima setelahmbaling.sesuai dengan aslinya kepala dan organisasi, etal) ira an,s.h.,m. nori#pagar terhadap jalan jalan arteri jalan kolektor jalan lokal (m) jenis bangunan ama rr ee. e sisa spa aaaa s indnotifbental pati pen eng lan men non mnc nan garis sempadan sungai, irigasi, situ waduk danau rawa dan mata air garis sempadan bangunan sungai, irigasi, sempadan ket keterangan situ waduk danau rawa, mata air kawasan luar kawasan pagar perkotaan perkotaan sungai tidak bertanggal diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan mesum ama debit air m3 detik psm diukur dari sisi atas tepi saluran atau kaki tanggul tebet aaa situ danau waduk rawa diukur dari titik pasang tertinggi arah darat. walikota banjar, ttd herman sutrasrel kereta api jalan kereta api walikota banjar, ttd herman sutras lampiran iii peraturan daerah kota banjar nomor tahun tanggal november tentang bangunan gedung garis sempadan jaringan listrik skt skor 66kv kv 30kv| kv aaaa jsm asa jasa jera jaan spamantiaai jsm jam jasa jam jam jaga jam siratesaa jam jsm jom jam jam jam garis sempadan menara telekomunikasi menara mandiri jarak lebar kaki menara jarak lebar kaki menara garis pagar batas pekarangan diukur dari permukaan tanah pekarangan batas jalan untuk rumah tinggal diukur dari permukaan tanah terendah untuk industri bagian bawahnya tidak harus tembus pandang kavling posisi sudut walikota banjar, ttd herman sutrasmb, slf, pengawasan, peran serta masyarakat, pembongkaran, administrasi imb dan insentif, sanksi administratif, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan dan penutupmempunyai fungsiadij . fungsi fasilitas umum. fungsi bangunan: bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. klasifikasi berdasarkan tingkat permanen meliputi:tempayan ditetapkan untuk daerahdaerahmbdaerahmb |
ld) sin car rasaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bloraserta mengimplementasikan kebijakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka pemerintah daerah melakukan upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan melalui kerja sama daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pembangunan masyarakat perlu dilaksanakan optimalisasi kebijakan kerjasama daerah. bahwa dengan ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kerja sama daerah makablora. gubernur adalah gubernur jawa tengluar negeri, danmenteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri. ruang lingkup kerja sama daerah meliputi: ksad, kpk, mdpl, dan dllkabupaten kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi, kerja sama daerah dengan,urusan pemerintahan pilihan, meliputi:dalamkerja sama paragraf umumaragrafaragraf penawaranpemerintaparagrafketentuan lebih lanjut mengenai penandatanganan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganpbdaragraf persetujuan dprd persetujuan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf, pimpinan dprd menyampaikan surat kepada bupati disertai dengan hasil kajian rancangan pks yang dilakukan oleh komisi dprd yang membidangi kerja sama daerahks perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan pks ksad sebagaimana dimaksud dalam hurufaragraf penandatanganan pkspemerintah daerah dan dapat dikatakan kepada kepala perangkat daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat kuasa sebagaimana dimaksud dan penandatangan dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragrafbagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama. dalam hal dan atau belum dianggarkan dalam apbd, harus dimintakan persetujuan dprd. paragrafketentuan lebih lanjut terkait ketatausahperangkat daerah pemrakarsa kerja sama. bupati menyampaikan pelaporansanakan kerja samapenyelesaian perselisihan penyelenggaraan ksad sebagaimana dimaksud dalam penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam bantuan pendanaan kerja sama antarisampaikan kepada bupati untuk ditandatanganerah dan atau belum dianggarkan dalam apbdketentuan terkait ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. perangkat daerah:bupatipendanaan pelaksanaan tugas sekretariat kerja sama dianggarkan sesuai. ketentuan lebih lanjut mengenaidan dll yang membidangi urusan pemerintahan dalam negerisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbupatisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbupatiketentuan lebih lanjut mengenai usulan mdpl dan dlnindaklanjuti pertimbangan tertulis atas hasil verifikasi rencana kerja sama oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam hurufketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan naskahhasan naskah kerja sama dan persetujuan menter dan pelaporanibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama, dan terjadinya kejadian luar biasa sehingga objek kerjasama hilang atau musnah. bupati. laporan sebagaimana dimaksud padapo pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dilaksanakan oleh bupati. pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah oleh bupati sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daeranyelenggaraan kerja sama daerah bersumber dari apbd dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuaiksad yang telah disusun dan kpk dalam tahapan penandatanganan kesepakatan bersama dan kpk dan atau sinergi dalam seluruh tahapan harus menyesuaikksad, kpk, slamet section, sh, nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten blora nomor tahun tentang kerja sama daerah umum kerja sama daerah merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antardaerah daerah. kerja sama daerah merupakan usaha kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas pembangunan daerah. bergantinya undang undang nomor tahun menjadoleh undang undang nomor tahun tentang cipta kerja, maka persoalan kerja sama antara daerah kemudian diatur dalam yang menegasantar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas jurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata. otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional sering kali tumpang tindih dan melewati batas batas wilayah administratif satu daerah otonom. pelaksanaan kerja sama daerahtata kelola kerja sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, oleh karenanya diperlukannama pita saran remas mag bupati blora provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten blora nomor tahun tentang ketertiban umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, bersih, indah, nyaman dan tentram kabupaten blora, perlu pengaturan bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya, bahwa sesuai denglaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan tata nilai kehidupan masyarakat, bahwa pengaturan mengenai ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten daerah tingkat blora nomor tahun tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dinamikyang selanjutnya disebut instansi adalah perangkatatas permukaan tanah, bawah permukaan tanah atau air, serta atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel. taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian ruang terbuka hijau dan lestari dengan menggunakan material tanaman, material buatan, dan unsur unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan aigedung perkantoran pemerintah, pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan, pasar dan sejeni: untuk menjamin kepastian hukum atas ketertiban umum daerah, danketertiban umum dalamketertiban umum bagian kesatu ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum wilayah daerah dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ruang lingkup ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: tertib jalan: tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran air, dan sumber air, tertib usaha, tertib tertib lingkungan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib sosial, tertib penyelenggaraan alat peraga, dan tertib kawasan merokok. bagian kedua tertib jalan pemerintah daerah menyelenggarakan tertib jalan sesuai dengan kewenangan daerah. penyelenggaraan tertib jalan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui:masangan rambu lalu lintas, jalur bebas parkir, rambu penyeberangan (zebra cross), jembatan penyeberangan, zona selamat sekolah dan kawasan tertib lalu lintas lainnya, termasuk pengaturan penyediaan sarana bagi orang yang berkebutuhan khusus. pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintassetiap pejalan kakidenganatau badan yang akannyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada wajib: memasang rambu atau tanda peringatan yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan pada saat kegiatan berlangsung, dan mengembalikan kondisi jalan seperti semula pada saat kegiatan selesai dilaksanakan. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam peraturan bupati. kecuali dengan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badmbongkar jalan atau trotoar, membuat pos keamanan jalan atau trotoar, menggunakan bahu jalan, trotoar dan badan jalan selain untuk peruntukannya, dan menempatkan material bahan bangunan dan atau bongkahan bangunan jalan atau trotoarmemarkir kendaraan bermotor atas trotoacc. mengangkut barang dengan kendaraan yang melebihi batas daya angkut dan kelas jalan yang ditetapkan dan: membuang dan atau membakar sampah atau kotoran jalan, mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk atau yang sejenisnya, dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa dipasang penutup sesuai dengan standar keselamatan berlalu lintas jalan, melapisi kendaraan, j ., il. melakukan perbuatan mengotori, mencoret coret, melukis ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, trotoar, rambu rambu lalu lintas, pohon pelindung. bagian ketiga tertib jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali dengan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang: menggali tanah jalur hijau, taman dan tempat umum untuk pemasangan tiang, kabel, pipa dan sejenisnya, dan atau memasang, menempelkan, dan atau menggantungkan benda pada pohon jalur hijau, taman dan atau tempat umum. setiap orang atau badan dilarang:mengakibatkan rusaknya jalur hijau, taman dan tempat umum beserta kelengkapannya, bertempat tinggal jalur hijau, taman dan tempat umum, membuang air besar dan atau buang air kecil sembarangan kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum, membuang sampah sembarangan kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum, melakukan kegiatan mencoret coret, menulis, melukis, menempelkan iklan dan sejenisnya pohon, bangku taman, tembok dan fasilitas lainnya kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum, bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum, menambatkan, melepaskan dan atau menggembalakan hewan peliharaan jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang telah diberi tanda larangan, 'melompati atau menerobos pagar pembatas jalur hijau, taman dan tempat umum, j . menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, dan atau menangkap, berburu, menembak atau membunuh hewan jalur hijau, taman dan tempat umum. bagian keempat tertib sungai, saluran air, dan sumber air setiap orang atau badan dilarang: membuang sampah sungai, saluran air, dan sumber air, membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya, cc. mengambil dan memindahkan penutup selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, memelihara atau menempatkan keramba ikan saluran air dan atau sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang, menangkap ikan s saluran air. dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilakukan oleh badanejabat yang berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima tertib usaha setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab atas ketertiban umum lingkungan sekitar tempat usahanya. dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bupati dapat menetapkan bagian jalan trotoar, halte, jembatan penyeberangan dan tempat lainnya sebagai lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada waktu tertentu yang ditetapkan. penempatan lokasi tempat usaha oleh pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan izin yang diberikan oleh bupatiketentuan mengenai tata cara penetapan dan penempatan lokasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. setiap orang atau badan dilarang: berdagang atau melakukan kegiatan usaha bagian jalan trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat lainnya luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam menjajakan barang dagangan atau menempatkan barang dengan maksud untuk melakukan suatu kegiatan usaha jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, melakukan kegiatan usaha parkir atau penitipan kendaraan tempat umum dengan memungut bayaran, kecuali mendapat izin dari bupati atau pejabat yang berwenang, dan atau membagikan selebaran brosur pamflet sejenisnya atau pelaku kan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum, setiap orang dilarang membeli barang dagangan, menerima selebaran brosur pamflet sejenisnya dan atau memberikan bayaran imbalan kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada setiap pedagang dilarang menjual barang dagangan berupa rokok kepada pelajar atau anak. bagian keenam tertib lingkungan setiap orang atau badanpohon, semak semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, cc. memelihara dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar lingkungan tempat tinggalnya, membuat sumur resapan air hujan pada lahan sekitar bangunan, dan menyediakan tempat sampah dalam pekarangan. ketentuan mengenai teknis pembuatan sumur resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada huruf dan tata cara penyediaan tempat sampahatau badan dilarang: menyimpan dan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, menelantarkan bangunan, persil kopling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya, cc. membuat atau membangun kandang untuk hewan peliharaan yang menimbulkan bau tidak sedap lingkungan padat penduduk, menumpuk barang bekas lingkungannya yang menimbulkan bau tidak sedap lingkungan padat penduduk, dan mencoret coret, menulis atau menempelkanatau ketua rukun warga setempat. setiap pemilik pengelola rumah kos dan atau rumah kontrakan wajib:lurah kepala desatata cara pelaporan data danmembuat ramai, gaduh: atau sekitar tempat tinggal bagian ketujuh tertib tempat hiburan dan keramaian setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. penyelenggara kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada dilarang melakukan kegiatan lain yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan dan izin yang dimilikipemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang:ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati. setiap penyelenggaraan keramaian wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan kewenangan instansi pemerintah pusat. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatiketentuan dilakukannya perforasi sebagaimana dimaksud pada menjadi salah satu persyaratan diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedelapan tertib sosial setiap orangatau bersama sama di: jalan, pasar, kendaraan umum, rumah sakit fasilitas kesehatan lainnya, sekolah, dan kantor. permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan selain lokasiberaktivitas sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan atau pengecap mobil jalanatau, atau mabuk dan atau minum minuman beralkohol jalan dan tempat umum. setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan atau menggunakan bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila. setiap orang atau badan dilarang, kecuali dengan izindilarang: bertingkah laku atau berbuat asusila jalan, jalur hijau, taman, dan atau tempat umum lainnya, menjadi penjaja seks komersial, ccagian kesembilan tertib penyelenggaraan alat peraga kecuali izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang alat peraga berupa lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul umbul atau atribut lainnya pada: jalan, jembatan, pagar pemisah jalan, pagar pemisah jembatan, jembatan penyeberangan, halte: terminal, taman, tiang listrik telepon, dan tempat umum lainnya. orang atau badan yang telah mendapat izin dari bupati atau pejabat untuk melakukan penempatan atau pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada wajib mencabut atau membersihkan sendiri alat peraga setelah habis masa berlakunya izin. ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kesepuluholeh bupati. bab peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan ketertiban umum dan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran ketertiban umum. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dilaksanakan melalui koordinasi dengan pejabat yang berwenang dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatbupati.atas penyelenggaraan ketertiban umum daerah. kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah instansi terkait. pembinaan atas penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan: sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dan aparat,atas penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan atas penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi. bab ketentuan penyidikan pejabat ppn tertentu lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini. ppnblora nomor tahun tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan dalam wilayketertiban umum umum dalam pembukaan undang undang dasarududn ketertiban umum daerahpaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata mata untukblora selama ini diatur oleh peraturan daerah kabupaten blora nomor tahun tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan dalam daerah tingkat blora peraturan sebagaimana dimaksud atasngai, saluran air dan sumber air adalah termasuk tepian atau lingkungan sekitar sungai, saluran air dan sumber air. huruf yang dimaksud sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya adalah termasuk tepian atau lingkungan sekitar sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnyamenelantarkan bangunan, persil kopling atau pekarangan adalah membiarkan telantar dan atau tidak terawat bangunan, persil kopling atau pekarangan sehingga mengakibatkan bau atau rusaknya keindahan tata kota. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud berkunjung atau bertamu adalah tidak termasuk berkunjung atau bertamu hotel, motel dan tempat penginapeksploitasi anak dan atau bayi adalah melakukan pemanfaatan yang secara sewenang wenang atau terlalu berlebihan terhadap anak dan atau bayhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud mabuk adalah perasaan pening atau kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum minuman beralkohol. yang dimaksudcukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalakn peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor tahun tentang lambang daerah dan lagu mars kabupaten luwu timur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati luwu timur, menimbang bahwa dengan terbentuknya kabupaten luwu timur, dipandang perlu memiliki lambang daerah dan lagu mars sebagai simbol identitas daerah dan jati diri yang merupakan perekat persatuan seluruh lapisan masyarakat kabupaten luwu timur sebagai bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia: bahwa untuk maksud tersebut pada huruf diatas dan berdasarkan hasil keputusan panitia sayembara yang dituangkan dalam keputusan bupati luwu timur nomor tahun tentang pemenang lomba sayembara lambang daerah dan lagu mars kabupaten luwu timur, perlu menetapkan lambang daerah dan lagu mars kabupaten luwu timur dengan peraturanselatan nomor tahun tentang lambanglambang daerah dan lagu marsbupati adalah bupati luwu timurlambang daerah adalah cabang daerah kabupaten luwu timur. lagu mars adalah lagu mars kabupaten luwu timur: bab dasar dan tuj uan lambang daerah dan lagu mars lambang daerah dan lagu mars kabupaten luwu timur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar1945. tujuan lambang daerah dan lagu mars adalah.. dan makna lambang daerah dan lagu marsgu marbang daerah menggambarkan unsur unsur yang terdiri dari makna gambar bintang lima melambangkan ketuhanan yang maha esa sebagai wujud dari falsafah negara kesatuan republik indonesia. payung ammakuasang) melambangkan sifat mengayomi, melindungi kehidupan masyarakatnya. kobaran api, melambangkan semangat kejuangan dengan kobaran jiwa yang tidak mengenal mati sebelum memberi cahaya, membuktikan bahwa luwu timur dapat memberikan kehidupan yang terbaik untuk rakyatnya. gunung, bermakna lebih tinggi menampakkan bentuk yang lebih jelas seperti halnya luwu timur dalam memberikan program pembangunan, memiliki visi dan misi yang jelas dengan penuh komitmen, dan juga merupakan simbol dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki yang merupakan cadangan devisa dan sumber pendanaan pembangunan wilayah luwu timur menuju daerah yang dapat mensejahterakan seluruh masyarakatnya. pabrik, melambangkan bahwa luwu timur kedepan merupakan daerah industri yang berbasis pada potensi pelokalan dengan tetap mempertahankan kwalitas lingkungan hidup sehingga sumber daya alam tetap dapat diwariskan untuk generasi selanjutnya. ff. air, bermakna suci dan mensucikan. air memiliki sifat tawau, mencari titik terendah namun manusia selalu menempatkan tempat yang suci. selain itu merupakan simbol daerah maritim luwu timur juga memiliki (tiga) danau yakni danau matang, danau tout dan danau mahalnya. welenrengnge, merupakan pohon kehidupan dan kesuburan serta keseimbangan makro kosmos dan mikro kosmos sehingga terjadi keterikatan, kerukunan, kedamaian antara seluruh masyarakat dengan pemimpinnya dan walenrengnge secara historis erat kaitannya denan legenda sawerigading. padi, melambangkan kesejahteraan, yang menggambarkan bahwa luwu timur dapat mengembangkan pembangunan dari hasil alamnya yang melimpah. labungawaru, merupakan salah satu keris pusaka kerajaan luwu yang mempunyai fungsi dan posisi yang sangat penting bagi seorang raja yang memerintah kerajaan luwu yang mencerminkan keberanian, kesatria, kegigihan, ketegasan, keteguhan dan siri". sayap burung garuda, merupakan perwujudan semangat untuk menggapai dan mencapai cita cita serta perlambang dinominasi kehidupan masyarakat luwu timur. wadah gambar berbentuk perisai adalah simbol perjuangan, kepahlawanan dan perdamaian. makna sandi padi biji padi kiri dan kanan merupakan simbol dari anak suku yang pernah ada kerajaan luwu. rantai mata rantai yang kokoh terkait satu dengan yang lain melambangkan luwu yang telah terbagi menjadi kabupaten dan satu kota merupakan satu kesatuan ija luwu. cc. tiga gelombang air merupakan tanggal peresmian kabupaten luwu timur (tanggal jumlah bulu pada sayap burung masing masing lima melambangkan bulan peresmian kabupaten luwu timur bulan lima) pabrik terdiri dari tiga bangunan melambangkan tahun peresmian kabupaten luwu timur tahun makna warna hijau tua melambangkan kematangan berpikir, bertindak dan terencana. hijau muda mencerminkan nilai estetis dan dinamis. cc. kuning mencerminkan keberhasilan, kemuliaan dan keagungan. merah mencerminkan semangat keberanian, ketegasan dan kerelaan berkorban putih mencerminkan kesucian, keikhlasan dan perdamaian. bab penggunaan lambang dearah dan lagu mars lambang daerah digunakan instansi, unit kerja perangkat daerah, dprdbaik diprd, tanda penghormatan untuk tamu resmi pemerintah kabupaten serta pada gedung,kantor,sekolah, rumah jabatan, buku, spanduk, reklame dan lain lain yang diadakan oleh pemerintah kabupaten. tata cara penggunaan dan ukuran lambang daerah akan diatur dengan keputusan bupati. lagu mars dinyanyikan pada acara acara resmi yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. bab pembuatan lambang dearah oleh masyarakat umum pembuatan lambang daerah oleh masyarakat umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. bab larangan setiap orang, badan usaha, perkumpulan dan organisasi pemerintah atau organisasi masyarakat dilarang untukdana barang siapa menyalahgunakan lambang daerah diancam hukumdimaksud ini adalah pelanggaran. bab viiipelayanan kesehatan perlu untukluwu timuruwu timur. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah lagaligo kabupaten luwu,ondo.., puskesmas dan jaringannyayang menempati tempat tidur setelah (enam) jam dan kurang dari (dua puluh empat) jam. konsul adalah upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan lanjutan oleh dokter spesialis bagi yang membutuhkan penanganan spesialistik dan atau alat khusus diluar pemeriksaan umum. jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainny, dan atau pelayanan penunjang lainnya. jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit termasuk puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana,dan puskesmas. akomodasi adalah penggunaan fasilitas puskesmas berupa rawat inap dengan pemberian makanan puskesmas. bahmedik dan pelayanan kesehatan lainnnya. obat adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, disisi atau dimintakan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya. pemasaran..... mobil jenazah adalah mobil untuk mengantar orang., surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkarsud, puskesmas dan jaringannya, balai pengobatan serta,masa retribusi adalah setiap kali mendapatkan pelayanan kesehatanpenggunaan jasa pelayanan kesehatan termasuk pemakaian alat kesehatankesehatan, jasa sarana, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. biaya penyediaan jasa dan jasa saran,pada lampiran dan peraturan ini. bab vii jenis pelayanan yang dikenakan tarif jenis pelayanan yang dikenakan retribusi dikelompokkan menjadi: rsud rawat jalan termasuk ugd, rawat inap dan rawat inap khusus, rawat sehari one day care), pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium dan radiologi), tindakan medik dan terapi termasuk tindakan medik operatif dan non operatif, rehabilitasi medik, pelayanan farmasi, pelayanan gizi medik, perawatan jenazah, pelayanan unit transfusi darah utd): penggunaan kendaraan ambulance, ambulance dan mobil jenazah), pelayanan kesehatan lainnya. puskesmas dan jaringannya rawat jalan termasuk ugd, rawat inap pada kelas perawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium sederhana), tindakan medik dan terapi termasuk tindakan medik operatif dan non operatif, pelayanan farmasi, pelayanan gizi medik, surat surat keterangan, pelayanan kendaraan ambulance dan mobil jenazah), pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan sanitasi, pelayanan puskesmas keliling. kelas perawatan rsud ditetapkan sebagai berikut: paviliun vip utama vip kelas i a kelas i bjenis tindakan medik operasi terdiri dari kelompok (ringan), kelompok (sedang), kelompok iii (berat) dan kelompok khusus dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh,, pelayanan farmasi terdiri dari pelayanan instalasi farmasi pelayanan instalasi farmasiuntuk pasien umum, pasien kurang mampu,,yang dibutuhkan pasien yang tidak tersedia instalasi farmasi besarnya jasa pelayanan instalasi farmasi adalah sebesar maksimal dari profit margin, profit margin pelayanan instalasi farmasipelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah, penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya. retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan dan anggota keluarganya berpedoman pada ketentuan yang digunakan oleh asuransi kesehatan yang bersangkutan. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam nota kesepahaman. bab viii wilayah pemungutan retribusi dipungut diwilayah kabupaten luwu timur pada tempat pelayanan kesehatan. bab masa retribusi masa retribusi adalah setiap kali melakukan pelayanan kesehatretribusiangkasdalam negeri nomor. tahun tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badar layanan umum daerah dan undang undang nomor tahun tentang pajak. daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pembinaan dan pengawasan norma keselam, perlu dicabut karena tidak sesuaiiipekan tan yel. eddy santana putra feekaet koreana2 api palembang kota tahun nomor! smu |
ris bupati bloratertentu perlu disesuaik, maka perlu pengaturabangunan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bangunan gedung, dan bangunan bukan gedung prasarana bangunan gedung yang meliputi: konstruksi pembatas penahan pengaman pagar, tanggul (retaining wall), trap batas kavling persil. konstruksi penanda masuk lokal gapura, gerbang. konstruksi perkerasan lapangan pelataran untuk parkir, lapangan untuk upacara, lapangan olah raga terbuka. konstruksi penghubung jembatan, box convert. konstruksi kolam (reservoir) bawah tanah, konstruksi menara menara antena, reservoir, cerobong. konstruksi monumen tugu, patung. konstruksi instalasi gardu instalasi gardu listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi pengolahan. konstruksi reklame papan namaantaimb yang meliputi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung prasarana bangunan gedung, administrasi imb, yang meliputi pemecahan dokumen imb, pembuatan duplikat. cc. penyediaan formulir permohonan imb. tingkat penggunaan jasa pembinaan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan jenis bangunan, luas volume bangunan, cc. jenis kegiatan pembangunan, yangindeks terintegrasi, untuk bangunan gedung. indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan bangunan gedung. indeks fungsi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan parameter fungsi bangunan gedung yang meliputi fungsi hunian, terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana, fungsi keagamaan, terdiri atas masjid mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan, fungsi usaha,, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi ganda campuran terdiri atas hotel, apartemen, mal shopping center, sport hall, dan atau hiburan. indeks klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut kompleksitas, terdiri dari sederhana, tidak sederhana, dan khusus. permanen, terdiri dari darurat: semi permanen, permanen. cc. tingkat resiko kebakaran, terdiri atas rendah, sedang, tinggi. zonasi gempa, terdiri dari zonasi gempa minor, zonasi gempa minor, zonasi gempa iii sedang, zonasi gempa sedang, zonasi gempa tinggi, zonasi gempa tinggi. lokasi bangunan gedung, terdiri dari kepadatan bangunan gedung renggang, kepadatan bangunan gedung sedang, kepadatan bangunan gedung padat ketinggian bangunan gedung, terdiri dari rendah, sedang, tinggi. kepemilikan, terdiri dari negara yayasan, perorangan, badan usaha swasta. indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan parameter sementara jangka pendek, sementara jangka menengah, tetappenyelenggaraan pemberian imb sebagaimana dimaksud pada meliputi penerbitan dokumen imb, cc.gian kelima struktur dan besaran tarif retribusi struktur dan besarnya retribusi imb ditetapkan sebagai berikut imb bangunan gedung ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut pembangunan bangunan gedung baru luas indeks terintegrasi harga satuan retribusi rehabilitasi renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan perawatan, perubahan, perluasan, pengurangan bangunan rusak sedang luas indeks terintegrasi harga satuan retribusi bangunan rusak berat luas indeks terintegrasi harga satuan retribusi pelestarian pemugaran pratama luas indeks terintegrasi harga satuan retribusi madya luas indeks terintegrasi harga satuan retribusi, utama luas indeks terintegrasi harga satuan retribusi, imb bangunan bukan gedung prasarana bangunan gedung ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut pembangunan bangunan baru volume harga satuan retribusi rehabilitasi renovasi: untuk bangunan rusak sedang volume harga satuan retribusi untuk bangunan dengan kondisi rusak berat volume harga satuan retribusi b.retribusi administrasi imb ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) dari tarif. retribusi penyediaan formulir permohonan imb sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) per set. indeks terintegrasi bangunan gedung dan harga satuan retribusiesarnya retribusi imb sebagaimana dimaksud dalam berlaku pula untuk imb pemutihan. bagian keenam masa retribusi imb masa retribusi imb adalah selama bangunan tidak mengalami perubahan dan atau perubahanlokasi tempat penjualan minuman beralkoho tempat penjualan minuman beralkohollim, ditetapkan sebagai berikut penjualan pada hotel berbintang bintang rp. bintang rp. bintang rp. bintang rp. bintang rp. penjualan pada bar, klub malam, kafe rp. penjualan pada restoran talam kencana rp. talam selama rp. daftar ulang setiap tahun sebesar (tiga puluh persen) dari tarif retribusi. bagian keenamhitung berdasarkan indeks dan luasan tempat usaha. indeks sebagaimana dimaksud pada terdiri dari indeks dampak lingkungan, indeks ekonomi, dan indeks gangguenetapan strukturgangguan. bagian kelima struktur dan besaran tarif retribusi struktur dan besarnya retribusi izin gangguan ditetapkan sebagai berikut: penerbitan izin gangguan ditetapkan berdasarkan rumusan tarif dasar indeks dampak lingkungan indeks ekonomi indeks gangguan luas tempat usaha, daftar ulang setiap (tiga) tahun ditetapkan sebesar (tiga puluh persen) dari tarif retribusi. tarif dasar sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh rupiah). daftar tabel indeks dampak lingkungan, indeks ekonomi, dan indeks gangguizin gangguan adalah selama (tiga) tahu dan jangka waktu. bagian keempat trayekrayek. bagian berikut izin trayek mobil penumpang umum sebesar rp. unit, mobil bus kecil sebesar rp. unit, mobil bus sedang sebesar rp. unit, mobil bus besar sebesar rp. unit, kartu pengawasan mobil penumpang umum sebesar rp. unit, mobil bus dengan pelayanan ekonomi sebesar rp. unit, mobil bus dengan pelayanan non ekonomi sebesar rp. unit, izin insidentil sebesar rp. unit, izin penyelenggaraan angkutan tidak sebesar rp. unit. dalam trayek bagian keenam masa retribusi masa retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut izin trayek adalah selama (lima) tahun, kartu pengawasan adalah selama (satu) tahun, izin insidentil adalah selama (empat belas) hari, izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek adalah selama (lima) tahun, bab vii wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan retribusirizinan tertentutindakan awal pelaksanaan penagihan. dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran penagihini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai tata cara pengawasanlortempat penjualan minuman beralkohol masih dapat ditagih sampailora nomor tahun tentang retribusi izin trayek lembaran daerah kabupaten daerah tingkat blora tahun nomor seritrayek lembaran daerah kabupaten blora tahun nomor seritahun nomortingkat blora nomor tahun tentang retribusi izin tempat minuman beralkohol sutrisno slamet lembaran daerah kabupaten blora tahun nomor sesuai dengan aslinya kepala bagian kujmenarik penanaman modal daerah, maka diperlukan pelayanan perizinan tertentu secara mudah, cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan ketentublora. ii. demiketinggian bangunan adalah persentase berdasarkan perbandingan antaraindeks terintegrasi adalah hasil perkalian dari indeks indeks parameter yaitu indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan bangunan gedung. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan perubahanyang dimaksud dengan pembongkarmobil penumpang umumkecil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan (sembilan) sampai dengindeks terintegrasi bangunan gedung waktu fungsi klasifikasibudaya permanen darurat sementara khusus semi permanen jangka ganda permanen menengah campuran risiko kebakaran rendah tetap sedang tinggi zonasi gempa zona minor zona ii minor zona iii sedang zona iv sedang zona tinggi zona vi tinggi lokasi renggang (kepadatan sedang bangunan padat gedung)bupati blora, cap ttd. djoko nugroho lampiran peraturan daerah kabupaten blora nomor tahun daftar harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan harga satuan jenis bangunan satuan retribusi bangunan gedung rp. bangunan bukan gedung prasarana bangunan gedung konstruksi pembatas penahan pengaman pagar depan bangunan sederhana rp. pagar samping belakang bangunan sederhana rp. pagar depan bangunan tidak bertingkat rp. pagar samping belakang bangunan tidak rp. bertingkat pagar depan bangunan bertingkat rp. pagar samping belakang bangunan sederhana rp. tanggul retaining wall, trap bataskavling persil rp. konstruksi penanda masuk lokal gapura, gerbang atau unit standar rp. konstruksi perkerasan jalan, lapangan parkir, rp. lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka konstruksi penghubung jembatan, box convert atau unit standar rp. konstruksi kolam reservoir bawah tanah rp. konstruksi menara menara antena, reservoir, unit dan dari rencana cerobong pertumbuhannya anggaran biaya konstruksi monumen tugu, patung unit dan dari rencana pertumbuhannya anggaran biaya konstruksi instalasi gardu listrik, telekomunikasi, atau unit standar dari rencana instalasi pengolahan anggaran biaya konstruksi reklame papan nama unit dan dari rencana pertumbuhannya anggaran biatabel indeks dampak lingkungan, indeks ekonomi dan indeks gangguan indeks dampak lingkungan lingkungan indeks ekonomi indeks gangguan industri industri berat besar industri sedang industri ringan industri rumah tangga perdagangan toko bahan bangunan toko bahan kimia toko makanan ternak toko sarana produksi pertanian toko onderdil kendaraan bermotor toko tekstil dan atau sandang toko elektronik gangguan toko buku dan alat tulis toko kelontong toko serba ada swalayan sejenisnya toko makanan minuman il. toko obat, apotek toko selain huruf as d huruf pariwisata usahajasa perjalanan wisata usaha penyedia akomodasi cc. usaha jasa makanan dan minuman usaha jasa kawasan pariwisata usahajasa transportasi pariwisata usaha daya tarik wisata usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi usaha jasa prabu wisata usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran usaha jasa konsultan pariwisata usahajasa informasi pariwisata usaha salon spa usaha wisata tirta jasa umum laboratorium medis, poliklinik, kia, rumah sakit, rumah bersalin perkantoran perbankan gudang, penggilingan padi bengkel kendaraan bermotor garasi mobil penumpang umum mobil pengangkut barang warung telekomunikasi wartel) warung internet warnet) menara bergenre jasa selain huruf as d huruf indeks jenis usaha gangguan peternakan perikanan ternak ayam unggas lain yang sejenisnya ternak sapi kerbau kambing domba dan hewan lain yang sejenis ternak babi budidaya ikan ternak budidaya selain huruf sampai dengan huruf bupati blora, cap ttd. djoko nugroho |
ane) span gubernur bali peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang hari jadi provinsi bali dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur baliprovinsi bali, bahwa keberadaan provinsi balirovinsi merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah berada bawah pemerintah pusat dalam sistem dan prinsipri jadi provinsi bali.kabupaten kota adalah kabupaten kota se bali. hari jadi provinsi bali adalah momentum sejarah tanggal terbentuknya pemerintah provinsi bali. hari jadi provinsi bali sebagai daerah otonom dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia ditetapkan tanggal agustus hari jadi sebagaimana dimaksud dalam diperingati setiap tahun pada tanggal agustus. setiap tanggal agustus sebagaimana dimaksud dalam pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menyelenggarakan peringatan hari jadi provinsi bali. setiap tanggal agustus sebagaimana dimaksud dalam seluruh elemen masyarakat memperingati hari jadi provinsi bali. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peringatan hari jadi provinsi bali diatur dengan peraturan gubernur. aparat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kohari jadi provinsi bali umum penetapan hari jadi provinsi bali merupakanprovinsi bali dalam hukum tata negara republik indonesia. penetapan hari jadi provinsi baliprovinsi bali terhadap keberadaan provinsi bali sebagai daerah otonom, serta terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah provinsi bali. disamping itu, hari jadi provinsi bali merupakan sarana untuk menunjukan jati diri provinsi baliambangan pembangunan provinsi bali. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. peringatan hari jadi provinsi bali dilaksanakan dengan kegiatan: penyelenggaraan upacara bendera sekretariat daerah, dinas, badan, kantor dan instansi provinsi dan kabupaten kota, penyelenggaraan sidang paripurna istimewa dprd provinsi bali, cc. penyampaian pidato gubernur bali pada upacara bendera dan sidang paripurna istimewa dprd provinsi bali, pemasangan spanduk, baliho, umbul umbul, banner,,dandan kabupaten kota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasarru, menimbang: bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat sesuai dengrta sesuaidesa dan atau kelurahan dapat dibentuk lembagaperaturan daerah kabupaten barru nomor tahun tentang organisasi pemerintahdoman pembentukkepala kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadalembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan lpml lpml),yang bersifat independen dan berkedudukan desa kelurahan, untuk selanjutnya disingkat atau sebutan lainnyatau sebutan lainnya bagian dari kerja kelurahan desa dan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus diwilayah kerjakemasyarakatan lainnya desa dan kelurahan adalah wadahata cara pembentukan dalam upaya memberdayakan masyarakat desa atau kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai kebutuhan atas prakarsa masyarakatatau kelurahan melalui musyawarah dan mufakat. lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan desa. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat pengaturan, antara lain: pembentukan, nama lembaga, cc. maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan kewajiban, kepengurusan: tata kerja, hubungan kerja: dan sumber dana. bab iii maksud dan tujuan maksud lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam yakni untuk. tujuan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan, dan, fungsi, kewajiban, dan kegiatan lembaga kemasyarakatan bagian kesatu lembaga kemasyarakatan desadua lembaga kemasyarakatan kelurahankepala desajenis kelembagaan jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml lpml): tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk) desa kelurahan: rukun tetangga rt) dan atau rukun warga rw): 0d. karang taruna, dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya. pengurus terpilih untuk lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pengurus terpilih untuk lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf penetapannya merupakan kewenangan bupati yang dapat dilimpahkan kecamatan untuk ditetapkan dengan keputusan camat. camat sebagaimana dimaksud pada menandatangani keputusan camat tentang penetapan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan atas nama bupati. pengelolaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar ad) dan atau anggaran rumah tangga art) lembaga tersebut yang disusun sesuai dengan peraturan daerah ini dan sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan (lpml lpml) bagian kesatudesa kelurahan sebagaimana dimaksud dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. bagian kedua tugas dan fungsidalam lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan mempunyai fungsi penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa kelurahan:kelurahan. bagian ketiga susunan pengurus susunan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan, cc. seksi pendidikan, pemuda dan olahraga: seksi pembangunan dan lingkungan hidup: seksi perekonomian dan koperasi:dan ataualam disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa atau kelurahan.: berusia sekurang kurangnya tahun (dua puluh satu tahun): cc., sehat jasmani dan rohani: mampu membaca dan menulis huruf latin, 9g. tidak menjadi anggota bpd bersedia dipilih menjadi pengurus lpmtidak menjadi aparat desa. masa bakti pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat adalah (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, yang bersangkutan mengundurkan diri:: dan ataub viii tim penggerak pkk desa kelurahan tugas dan fungsiwilayahnya dan dasa,fl.bab rukun tetangga dan rukun warga bagian kesatu. rukun tetangga terdiri dari paling sedikit (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak (lima puluh) kepala keluarga. rukun warga terdiri dari paling sedikit (dua) rukun tetangga untuk desa dan (tiga) rukun tetangga untuk kelurahan. setiap dusun paling sedikit dibentuk (dua) rukun warga dan setiap lingkungan (tiga) rukun warga.. penomoran dan desa sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. penomoran dan kelurahan sebagaimana dimaksud dan ditetapkan oleh camat atas nama bupati. bagian kedua tugas dan fungsilainnya. bagian ketiga susunan pengurus pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara: dan atau beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan. pengurus sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dipilih dari dan oleh anggota masyarakat dalam suatu musyawarah yang diadakan untuk itu. pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara: dan atau.w rt bersangkutan, dapat membaca dan menulis huruf latin: cc. bersifat jujur, adil dan berwibawa, mempunyai jiwa sosial, dan sehat jasmani dan rohani. masa bakti pengurus rti rw adalah (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat dipilih kembali. pengurus rt rw dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa bakti apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus, cc. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk rt rw desa lain: dan ataukarang taruna tugas dan fungsifl.lembaga kemasyarakatan lainnyaapat dibentuk dan ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan daerah ini. bab xii sumber dana sumber dana lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat: bantuan pemerintah desa kelurahan, cc. bantuan pemerintah kabupaten, 0d. bantuan pemerintah propinsi: bantuan pemerintah, dan ataulembaga adat, tim penggerak pkk desa kelurahan, rt rw, karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. bab xiii..xiv larangan lembaga kemasyarakatan, dilarang melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam sehingga dapat merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah, pemerintah desa kelurahan, atau merugikan masyarakat setempketentuan norma etika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat: dan atau cc. melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik pemerintah, pemerintah daerah dan atau pemerintah desa kelurahan yang bersangkutan. bab pembinaan pemerintah daerah wajib melakunyelenggarakan bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan, dan atau memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, memfasilitasi pelaksanaan partisipasi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, cc. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya ataupembekuan dan atau pembubaran pengurus lembaga kemasyarakatan dapat dibekukan atau dibubarkan setelah mendapat pertimbangan dari tokoh masyarakat apabila: melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam dan sudah tidak efektif lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. bab xvii ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sebelum diundangkan peraturan daerah ini, agar segera disesuaikan paling lambat (satu) tahun setelah tanggal diundangkan. bab xviii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini segala peraturan yang mengatur lembaga kemasyarakjuni bupati barru, ttd andi idris syukur diundangkan barru pada tanggal,pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatdesasalah satu sarana untuk mempercepat peningkatan prakarsa dan kreatifitas masyarakat tersebut adalah:i. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah initenaga kerja dan transmigrasi adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten tangerang. badan pelayanan perizinan terpadu adalah badan pelayanan perizinan terpadu kabupatenkabupaten tangerang selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten tangerangkas daerah adalah kas daerah kabupaten tange, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberiadalah wajib retribusi. . setiap subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam yang akan menggunakan tenaga kerja asing, wajib memiliki rata yang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatunaan jasa besarnya retribusi yang berhutang. bagian kelima(seratus dollar amerika) setangerang. bagian ketujuhpengangguran dan penundadan sampai dengan diatas. besaran insentif sebagaimana dimaksud pada (l) dapat diberikan paling tinggipaling rendahdokumen dokumen lain berkenaan dengan maka ketentuan lai, januari bupati tangerang, ttd. zaki iskandar digunakan tigaraksa pada tanggal, januariapbd). ii. demi . ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksudrangka otonomi daerah, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, perlu tinjau kembali dan disesuaikan dengan struktur dan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan imb) berdasarkan evaluasi, metode perhitungan index terintegrasi yang sesuai dengan perhitungan sebagaimana diaturangka angka dan angka diubah, dan diantara angka dan disisipkan (dua) angka, yakni angka5.a. dan .b.retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan,.a.0oh) s d so, golongan minuman berkadar alkohol ethanol (c2h5soh) lebih dari s d 20y6 dan golongan minuman berkadar alkohol ethanol (c2h5oh) lebih dari s d 55y0antara dan disisipkan (lima) yakni (la), (1b), (1c), (1d), (le) dan (1f), sehingga berbunyi sebagai berikut keagamaan da. uscampuran klasifikasi bangunan parameterari tahunpenggunaan kebakargempa zona minor zona i1perorangan badan usaha swasta waktu penggunaan bangunan sementara jangka masa pemanfaatan pendek bangunan, paling lama bulan sementara jangka masa pemanfaatan menengah bangunan, paling lama tahunlpembangunan gedung barupelestarian pemugaran madya pelestarian pemugaran utama (1d) tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan untuk bangunan non gedung prasarana bangunan gedung, dihitung berdasarkan hasil perkalian indeks bangunan, besaran luas panjang tinggi bangunan, indeks kegiatan pembangunan serta harga satuan retribusi. (le) nilai indeks prasarana bangunan adalah sebagai berikut jenis prasarana bangunan sedang berat pembatas batas kavling konstruksi gapura, gerbang pajangan lokasi konstruksi jalan, lapangan perkerasan terbuka, termasuk lapangan olah raga terbuka penghubung kolam reservoir penampungan air, bawah tanah kolam pengolahan air konstruksi menara antenna, menara menara reservoir, cerobong monumen kontruksi instalasi listrik, instalasi gardu instalasi telepon komunikasi konstruksi billboard, papan reklame papan iklan, papan (berdiri nama sendiri atau berupa tembok pagar) konstruksi tangki penyimpanan tangki timbul minyak bawah tanah tangki diatas tanah konstruksi pipa air, pipa minyak perpipaan konstruksi dermaga prasarana diatas air (1f) untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik pemerintah nilai induknya kecuali prasarana bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha. lampiran dan lampiran i.,ian hukum dan ham yakobus pembina tk.i (iv b) nipdalam pemungutan retribusi perizinan tertentu pemerintah daerah kabupaten sanggau menggunakan dasar hukum peraturan dasar nomor tahun tentang perizinan tertentu. khusus perhitungan izin mendirikan bangunan perhitungan menggunakan perkalian koefisien dalam pengenaan tarif retribusi, perhitungan yang digunakan dalam peraturan daerah nomor tahun tersebut tidak sesuaiatas dasar inilah pemerintah daerah kabupaten sanggau ubah ii. demi angka1l5.ngka15.b. indexmali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi. cukup jelas. lampiran cukup jelas. cukup jelascontoh penetapan indeks terintegrasi bangunan gedung. seseorang ingin mendirikan bangunan ruko kota sanggau, lantai, masing masing lantai dengan luas m2, dari kayu kelas dan beton. cara penetapan: fungsi bangunan: usaha indeks: kompleksitas sederhana indeks ,40bobot indeks permanen permanen indeks ,00bobot indeks resiko kebakaran sedang indeks ,70bobot indeks zonasi gempa zona minor indeks ,10bobot indeks lokasi kepadatan padat indeks ,00bobot indeks ketinggian bangunan rendah indeks ,40bobot indeks kepemilikan perorangan indeks ,70bobot indeks jumlah .ok waktu penggunaan tetap indeks indeks terintegrasi bangunan harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan konstruksi lembata penahan lokasi je. konstruksi perkerasan |a. konstruksi penghubung mba bawah tanah konstruksi menara unit (paling tinggi 20m) setiap meter |g. konstruksi monumen unit |h. konstruksi instalasi gardu konstruksi reklame papan unit (paling tinggi nama 12m?) setiap meter kontruksi tangki timbul m2? bawah tanah tangki diatas ea. |k. konstruksi perpipaan il. konstruksi prasarana diatas peng peranan jana contoh menghitung nilai retribusi suatu bangunan gedung akan didirikan dengan dua lantai, masing masing lantai dengan luas dari kayu kelas dan beton dan telah dihitung indeks integrasinya masing masing perhitungan nilai retribusi adalah rp. rp. keterangan adalah luas bangunan rp. adalah harga satuan retribusi bangunan gedung adalah indeks kegiatan pembangunan (bangunan baru)., pembina tk. (iv b) nip |
mia walikota palembang provinsi sumatera selatan peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang bangunan gedulembang pemerintah kota adalah walikota palembang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. walikota adalah walikota palembang dewan perwakilan rakyat daerah kota palembawuntukuang milik jalan yang selanjutnya disebut remaja adalah ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalperp. sertifikat laik fungsi bangunan gedung,serta kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf penyelenggaraan bangunan gedung merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi kegiatan: pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,imb, slf, bukti kepemilikan bangunan gedung, persetujuan teknis pembongkaranbangunan rumah tinggal sementara, dan bangunan rumah tinggal kategori khusus.palembahan basah, yaitu bangunan gedung yang terletak diarea rawa, tepian sungai, dan daerah genota dalam imb gedungwalikota. bangunan gedung yang karena pertimbangan tertentu harus dibangun atas jalan, bawah tanah, area bandara harus mendapatkan pertimbangan dari instansi terkait sertauntuk lokasi yang bersangkutan. imb gedung diberikan oleh pemerintah kota, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah. pemerintah kota wajib memberikan informasi secara cuma cumaeterangan rencana kotabagian ketigperaturan zonasi, rtrw, rdr dan atau rtl. pemerintah kotaotabangunan gedung bertingkat bawah tanah sebagaimana dimaksud pada dimungkinkan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan disekitarnyayang berbatasan dengan tepi sungai disesuaikan dengan ketentuan dalam rtrw, rdr, rtl, dan atau peraturan daerah yang telah ditetapkan. gsb meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang. penetapan. penetapan gsb berlaku untuk bangunan atas permukaan tanah maupun bawah permukaan tanah. penetapan gsb juga meliputi kawasan yang dilalui jalur pipa gas di. walikota dapat menetapkan lain untukwalikota.sebagaimana dimaksud pada dapat juga mempertimbangkan adaptasi penampilan bangunan terhadap lingkungan sekitar demi menjaga keselarasan lingkungdenah bangunan gedung yang tidak simetris diperkenankan dengan tetap memperhatikan kaidah kaidah arsitektur serta pertimbangan struktur yang benar demi menjamin keandalan bangunan gedungkonstruksi bangunan gedung dengan kondisi lahan yang basah, daerah rawa, atau genangan harus menggunakan konstruksi rumah panggung untuk menjaga keseimbangan lingkunganlantai dasar ditentukan dari rata rata permukaan jalan yang paling besar. titik. bagian bangunan gedung yang berada dibawah pil banjir tidak diperhitungkan sebagai lapis bangunan. ruang terbuka hijau diantara gsj dan gsbgsb sebagai daerah hijau dapat juga dimanfaatkan sebagai area parkirpertanyaan signage) yang ditempatkan pada bangunan juga tidak boleh menutupi bukaan sirkulasi udara pada bangunan serta tidak berpotensi membahayakan pengguna bangunan didalamnyawalikota.. paragraf persyaratan pengendalian dampak lingkungan setiap perencanaan bangunan dan atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampaksetiap perencanaan bangunandokumen lingkungan hidup dan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada meliputdan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup spl). setiap perencanaan bangunan gedung yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki ukl upl atau spl. bangunan gedungbangunan gedung berada pada lokasi atau kawasan yang telah memiliki amdal kawasan, lokasi rencana bangunan gedung berada pada kota yang telah memiliki rdr dan atau rencana tata ruang kawasan strategis, dan bangunan gedung dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada wajib menyusun ukl upl berdasarkan dokumen rkl rpl kawasan atau rdr dan atau rencana tata ruang kawasan strategisanalisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud berlaku bagi setiap peruntukan bangunan yang dapat menimbulkan bangkitkan dan tarikan terhadap lalu lintas sekitarnya dan wajib menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan jumlah kebutuhan. persyaratan. persyaratan dokumen andalan berpedomrencana tata bangunan dan lingkungan atau rtl merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut dari rtrw rdr kota palembang.doman dan standar teknisedisi terbaru dan atau standar teknis lainnya. ,tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau standar teknis terkait. . sistem sanitasi bangunan gedung dapat berupa sistem air bersihpersyaratan air bersih dalam bangunan gedung harus mengikuti: kualitas air bersihpedoman dan atau pedoman teknis terkait. sistem pengolahan dan pembuangan air limbah kotor pada bangunan gedungknis terkait disertai rekomendasi instansi yang berwenang. persyaratan instalasi gas medik sebagaimana. persyaratan instansi gas medik harus mengikuti pedoman teknis terkait.suai dengan peraturan perundang undangan. .peralatanrbaru,.edisi terbaru dan atau standar teknis lainnyaketentuancc., disarankan dan cc. sukarela. bangunanwalikota..edisi terbaru dan.atau standar teknis lainnyapenentuan lokasi pada bangunan gedung adatadat yang masih asli dan terjaga keberlangsungannya. ditetapkan berdasarkan klasifikasi bangunan adatadatditetapkan. ditetapkan lokasi bangunan gedung adat baru harus sesuai dengan peruntukan ruang berdasarkan rtrw, rdr, dan atau rtl yang telah ditetapkan. gaya langgam arsitektur lokal pada bangunan gedung adatadat memiliki ketentuan sebagai berikut: disesuaikan dengan kondisi yang ada pada bangunan gedung adatadat. besaran dan atau luasan bangunan gedung pada bangunan gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut: disesuaikan berdasarkan kebutuhan ruang gerak aktifitas penghuni dalamnya. mampu mewadahi beragam aktifitas dengan zona zona yang jelas sesuai dengan peruntukannya. besaran dan atau luasan tapak pada bangunan gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut: dapat mewadahi dan menunjang kebutuhan luasan bangunan gedung adat baik yang menyangkut aktifitas ruang luar, ruang terbuka hijau,adat. simbol bangunan gedung pada bangunan gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut: disesuaikan dengan peruntukan dan fungsi bangunan gedung adat yang adaadat memiliki ketentuan sebagai berikut: merupakan. merupakan wujud dari tataran filosofis dan konseptual bangunan gedung adat. memiliki bentuk dan dimensi yang dapat menaungi aktifitas didalam bangunan gedung adat. memiliki kekuatan dan kekokohan sebagai wujud perlindungan terhadap penggunan bangunan gedung adat. tata ruang dalam pada bangunan gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut: memiliki zonasi yang jelas sebagai respon keragaman aktifitas pada bangunan gedung adatadatadatwalikota. tradisional yang masih asli dan terjaga keberlangsungannya. ditetapkan berdasarkan klasifikasi bangunan tradisionaltradisionalkondisi yang ada pada bangunan gedung tradisionaltradisional. besaran dan atau luasa. disesuaikan berdasarkan kebutuhan ruang gerak aktifitas masyarakat didalamnya. mampu mewadahi beragam aktivitas dengan zona zona yang jelas sesuai peruntukan. besaran dan atau luasan tapak pada bangunan gedung dengan gaya langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut: dapat mewadahi dan menunjang kebutuhan luasan bangunan gedung tradisional baik yang menyangkut aktifitas ruang luartradisional. simbolperuntukan dan fungsi bangunan gedung tradisonal khas palembang yang khas akan ukiran ukiranwujud dari tataran filosofis dan konseptual bangunan gedung tradisional. memiliki bentuk dan dimensi yang dapat menaungi aktifitas didalam bangunan gedung tradisional. memiliki kekuatan dan kekokohan sebagai wujud perlindungan terhadap penggunan bangunan gedung tradisional. memperkuat unsur dan pengetahuan membangun yang didasari dari filosofis keuangan dan kesadaran material pada bangunan gedung tradisional sebagai warisan budaya dan adat pada bangunan gedung tradisionaltradisional. penggunaan unsur elemen bangunan gedung tradisional sebagaimana dimaksud pada dilakukan denganarifan lokal dapat diterapkan berdasarkan kesesuaian dengan alam setempat, ketersediaan material, serta cerminan budaya kehidupan masyarakat setempat. penggalian akan kearifan lokal dapat dilakukan berdasarkan penerjemahan dari wujud fisik ataupun filosofi filosofi yang terkandung didalamnya sebagai warisan turun temurugempa bumi,. kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peta zonasi gempa kotedisi terbaru dan atau standar teknis lainnyawalikota. penyelenggaraanwalikotdankotautilitas (mekanikal elektrikal),. paragraf ketentuan penghitungan besaran retribusi imb untuk setiap penerbitan imb dikenakan retribusi. jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud padaprasarana dan sarana bangunan gedung yang dapat melampaui gsb dan dikenakan retribusi adalahbesarnya retribusi imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. penghitungan besaran imb berpedoman pada peraturan perundang undangannerbitan imb permohonan imb disampaikan kepada walikotapada:pada huruf terdiri dari: a.surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam keterangan rencana kota krk): b.kota. ketentuan mengenai imb berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh pemerintah kotakotakota dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan imb yang diajukan oleh pemohon. pemerintah kota dapat menunda menerbitkan imb apabila: pemerintah pemerintah kotakota. pemerintah kota tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pemerintah kota dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga pemerintah kotakota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pemerintah kotacan bangunan gedung dikoordinasikan dengan bidang pengawasan dan penertiban pada instansi terkaitotakotangawasan sebagaimanawajibkepemilikan bangunan gedung, melampirkan dokumen imb, melampirkan dokumen pengendalian dampak lingkungan hidup dan dokumen pengendalian dampak lalu lintaslim bangunan gedung bangunan gedungbangunan gedung kota bangunan gedung nya telah habis. ketentuan masa berlaku slf bangunan gedung bangunan gedungbangunan gedung dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pengurusan perpanjangan slf bangunan gedungbangunan gedungslf bangunan gedung bangunan gedung. ketentuan lebih lanjut tata cara perpanjangan slf: pada saat pengajuan perpanjangan slf bangunan gedung, adanya laporan dari masyarakat, dan adanya. cc. adanya indikasi perubahan fungsi dan atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan. permintaan dari pihak pemerintah kota dengan alasan tertentu.engan peraturan walikotawalikotakota.bangunan gedung pertama kali, perpanjangan slf bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung. pemutakhiran data dilakukan oleh pemerintah kotabangunan gedung bangunan gedung, yaitu pada saat jatuh tempo masa berlakunya slf bangunan gedung dan pemilik pengelola bangunan gedung mengajukan permohonan perpanjangan slf bangunan gedung bangunan gedung. bangunan gedung, dan data kemajuan proses permohonan slf bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah. paragraf ot. rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh pemerintah kotamelalui instansi terkait. bagian kedelapankota wajib melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan jiwa danota, pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau, pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi bangunan gedung, atau, pemberian kemudahan kepada permohonan slf bangunan gedungkotainstansi pemerintah kota. keanggotaan tag tidak bersifat tetap. setiselamaotasecara langsung atau melalui tafasilitasi oleh pemerintah kota, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus fasilitasi oleh pemerintah melalui koordinasi dengan pemerintah kot.. dalam hal tertentu pemerintah kota kotaota dalam rencana pembangunan bangunan gedung, cc. pemberian masukan kepada pemerint.l. bab vii pembinaan bagian kesatu umum pemerintah kotdituangkan dalam peraturan daerah atau peraturan walikota sebagai kebijakan pemerintah kota. bagian keempat pengawasan pengawasan dilakukan oleh pemerintah kota.administratif pada. dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah kotayangadministratif pada namun imb yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah . bangunan gedung pada saat berlakunya peraturan daerah ini belum dilengkapi slfyang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah inidinyatakan tetap berlaku. pemerintah kotamendirikan bangunan lembaran daerah kota palembang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan instansi pelaksana peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan walikota. . dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segaldto harnojoyo diundangkan palembang pada tanggal januari sekretaris daerah kota palembang, dto |
gubernur bali peraturan daerah provinsi balbali, menimbang bahwa lingkungan hidup merupakan sumberdaya sebagai modal dasar pembangunan segala bidang kehidupan sehingga fungsi lingkungan hidup harus dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatprovinsi bali perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwasesuaigubernursesuaimeliputigubernurgubernur mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih lanjut, pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,bagian keempat pemulihan setiap orang dan atau badan usaha. dan atau pencanangan sumber daya alam,keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnyavii pemantauan penataan persyaratan perijinimbulprovinsi, memasukkan limbah yang berasal digubernur, gubernurrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pengakuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan lingkungan hidup kepada desa pakaian yang dituangkan dalam wig wig. bab xii i lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa gubernurv sanksi administratif setiap usaha dan atau kegiatg.bali. instansi teknis adalah instansi yang bertanggung jawab bidang lingkungan hidup. instansi perizinan adalah instansi yang bertanggung jawab bidang perizinan. kabupaten kota adalah kabupaten kota se balb xviii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku, nasional maupun daerah. provinsi bali sebagai salah satu daerah yang ada indonesia inkonsistensi rencana tata ruang wilayah dan permasalahan sosial kependudukan yang mempunyai dampak pada lingkungan hidup. pemerintah provinsi telah menetapkan, tetapi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu digantiyaitusesuaikondisi dan kebutuhan hukumhurufcukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan fasilitasi penyusunan amdal yaitu fasilitasi penyusunan amdal pada skala kawasan. yang dimaksud dengan skala kawasan adalah tempat yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai kawasan industri kecil dan menengah berdasarkan tata ruang. cukup jelas cukup jelas surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hiduptidak wajib amdal maupun ukl upl. yang harus dipahami adalah bahwa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini bukan merupakan izin dari suatu usaha dan atau kegiatan, tetapi dapat digunakan sebagai prasyarat dari suatu perizinan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf angka yang dimaksud dengan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup nada dan lh) merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menggunakan nada dan dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. demikian pula pada setiap pengambilan keputusan penetapan target pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan dan konservasi sda dan harus didasarkan atas kajian nsd adan lh. nada dan provinsi merupakan kompilasi nada danh yang disusun oleh setiap satuan kerja pemerintah daerah skpd) provinsi dan kabupaten kota. angka yang dimaksud dengan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto pdb pdrb) merupakan penyusunan pdb pdrb hijau oleh pemerintah daerah. pdb pdrb hijau digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan arah perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, memberikan gambaran yang lebih tepatterhadap hasil pembangunan, mengukur kinerja pembangunan berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, dan pengambilan keputusan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. angka yang dimaksud dengan mekanisme kompensasi imbal jasa lingkungan hidup antardaerah adalah kompensasi imbal jasa lingkungan hidup didasari kerja sama antar pemerintah daerah dan atau masyarakat sebagai pihak penyedia dan manfaat jasa lingkungan hidup. pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya internalisasi dari kegiatan pembangunan, sedangkan manfaat sda dan pelaku pencemaran mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya internalisasi kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatannya. angka cukup jelas huruf angka yang dimaksud dengan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah dana pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup untuk upaya pemulihan lingkungan hidup pasca operasi dan atau penanganan tanggap darurat apabila badan usaha tidak melakukan kewajibannya. angka yang dimaksud dengan dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup adalahmelalui anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan merupakan dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidupakibat peristiwa yang tidak jelas sumber dan pelaku pencemaran dan atau perusakan serta kegiatan tanggap darurat. kegiatan tanggap darurat tersebut merupakan kegiatan untuk penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan sebelum pelaku pencemaran dan perusakan diketahui. angka cukup jelas huruf angka yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup adalah pemerintah daerah mendorong pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup adalah menginisiasi pembayaran jasa lingkungan hidup apabila terdapat potensi dan atau kerusakan lingkungan hidup, memberikan subsidi lingkungan hidup kepada setiap orang yang usaha dan atau kegiatannya berdampak terhadap perbaikan fungsi lingkungan hidup dan mengalokasikan anggaran subsidi bagi usaha dan atau kegiatan tersebut. angka cukup jelas angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan pengembangan sistem penghargaan kinerja bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pemerintah daerah mengembangkan sistem penghargaan kinerja bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sistem tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perseorangan, masyarakat kelompok, lembaga dan instansi pemerintah yang berjasa dalam melakukan perlindunganpenghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi: identifikasi lokasi, sumber, jenis dan zat pencemarmediasi:restorasi dilakukan dengan cara paling sedikithuruf cukup jelas cukup jelas dana penjaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pemulihan lingkungan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam bentuk dana penjaminan bank.g wig adalah aturan yang dibuat oleh karma desa pakaian dan atau krama banjar pakaian yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tri hita karana sesuai dengan desa wawancara dan dharma agama desa pakaian dan atau banjar pakaiandampak penting terhadap lingkungan hiduplakukan kegiatan usahncana tata ruang wilayah provinsi,s dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau kepulauan dalan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan peraturan bupati dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi, penyusunan apple, penetapan status lingkungan hidup daerahpencemaran dan atau kerusakbab, , dan teknologi. paragraf kajian lingkungan hidup strategis gubernur meliputi rtrw beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka meneng : baku mutu air laut: baku mutu air tanah baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan,dan |
bupati blora provinsi jawa tengahalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah yang dilaksanakan melalui penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan hewantara dyang telah beberapa kali diubah dengan peraturan daerah kabupaten blora:sisipkan (satu) yakni (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:a)2a)umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah kabupaten blora memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurusretribusi pelayanan kesehatan yang telah dipungut dari masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pada unit kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan kesehatan hewan, selama ini tidak memuat tarif pelayanan kesehatan yang diselenggarakan bagi hewan. dalam perkembangan dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan terhadap layanan kesehatan hewan sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. guna meningkatkan pelayanan kesehatan hewan tersebut diperlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan kesehatan hewan. sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bloraalayanan aktif ternak besarterapi anthelmatika per tindakan hewan dewasa tindakan pemeriksaan per tindakan kepentingan ternak kecillayanan semi aktif terapi ternak besar dewaspenyakit sistem per tindakan lokomotif penyakit organ pengendara terapi ternak besar mudjasa jasa tarif ban sarana pelayanan retribusi keterangan rp ) rp.) rp.) penyakit sistem deny aauoagan terapi ternak kecil dewasa jasa jasa tarif ban sarana pelayanan retribusi keterangan rp ) rp.) rp.) soo pertukaran integumentum penyakit sistem per tindakan peredaran darah penyakit sistem reproduksi dan per tindakan primaria pemanen s.oo0 ertindaran. see for terapi ternak kecil muda jasa jasa tarif ban sarana pelayanan retribusi keterangan rp ) rp.) rp) fern jenis jasa jasa tarif sarana pelayanan retribusi pelayanan keterangan rp.) rp) rp) pencernaan penyakit sistem reproduksi dan per tindakan primaria nervus penyakit sistem penyakit organ pengendara tindakan medik operasi jenis jasa jasa tarif sarana pelayanan retribusi pelayanan keterangan rp.) rp) rp) operasi ternak operasi ternak besar tindakan pemeriksaan kepentingan jasa tarif jenis jasa sarana ipp, anan| retribusi ket pelayanan rp.) rp.) rp.) tindakan per pemeriksaan tindakan kepentingan pemeriksaan dan terapi penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan jasa jasa tarif keterangan jenis sarana |pelayanan| retribusi pelayanan rp) rp.) rp.) ternak kecil jasa jasa tarif keterangan jenis sarana (pelayanan| retribusi pelayanan rp.) rp ) rp ) penanganan kelahiran per tindakan dan props uteri terapi hewan kesayangan jenis jasa jasa tarif sarana pelayanan| retribusi pelayanan keterangan rp.) rp ) rp.) pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim luar daerah jenis jasa jasa tarif sarana (pelayanan| retribusi pelayanan keterangan rp.) rp.) rp ) unggas per tindakan komersial hewan kesayangan per tindakan unggas hias aduan hewan kesayangan per tindakan non unggas hewan eksotis satwa per tindakan liar keterangan: ternak besar adalah hewan ternak bertubuh besar yang diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. contoh hewan ternak besar adalah kuda, kerbau, sapi lembu. ternak kecil adalah hewan ternak bertubuh kecil yang diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulitnya. contoh hewan ternak kecil adalah babi, biri biri domba, kambing, dan kelinci. layanan pasif rawat jalan jenis jasa jasa tarif sarana pelayanan (retribusi pelayanan keterangan rp ) rp ) rp ) tarif retribusi belum termasuk ksi pemeriksaan arga vaksin medis tarif retribusi untuk setiap kali kunjungan pelayanan vaksinasi jasa jasa tarif jenis sarana pelayanan (retribusi keterangan pelayanan rp) rp.) rp ) tarif retribusi pemeriksaan belum termasuk medis harga vaksin rawat inap jasa jasa pelayanan tarif jenis sarana dokter retribusi ket hewan hewan rp.) rp.) rp ) anjing kelompok per hari besar anjing kelompok per hari kecil penitipan jasa jasa tarif jenis pelayanan hewan sarana dokter hewan retribusi keterangan rp. rp. rp ) rp.) rp ) anjing kelompok per hari besar anjing kelompok per hari kecil tindakan medis non operatif jasa jasa tarif jenis sarana pelayanan retribusi ket pelayanan rp.) rp.) rp.) (pengambilan per tindakan jahitan menutup luka infus pump pengambilan benda asing telinga, hidung per tindakan dan tenggorokan tanpa pembiusan umum ajo props ani ringan semasa soo omo| room gafewammasi 20soo| goo ano0 roman tindakan medis operatif sederhana kecil) jasa jasa tarif ana sarana pelayanan retribusi keterangan rp.) rp.) rp ) tarif berlaku untuk tindakan medis anjing operatif sederhana kelompok (kecil) berupa props besar ani, incisa fiksasi jani: luar dan dalam, anjing cystotomi, abses, kelompok bubble foot, kecil menjahit luka, statis ngluvies, dan kebiri tindakan medis operatif sedang jasa jasa tarif ana sarana pelayanan retribusi keterangan rp.) rp.) rp.) (kucing tarif berlaku untuk tindakan medis operatif anjing sedang berupa biopsi kelompok carcinoma, othematom, besar potong ekor, enteropion, ovariektomi, potong anji telinga, hernia anjing umbilicalis, kelenjar kelompok header, kecil panhisterektomi, costa uteri dan ekteropion tindakan medis operatif besar jasa jasa tarif ana sarana pelayanan retribusi keterangan rp ) rp ) rp.) tarif berlaku kucing untuk tindakan medis operatif anjing besar berupa kelompok fraktur, sectio besar caesarea, laparastomi dan anjing biopsi jaringan kelompok tumor berat: kecil khusus untuk tindakan sectio caesarea tarif retribusi ditambah kelinci jasa sarana sebesar setiap ekor anak hidup, persalinan normal jenis jasa jasa tarif hewan sarana pelayanan retribusi keterangan rp ) rp ) rp ) ditambah jasa anjing sarana sebesar kelompok rp besar setiap ekor ajasa jasa tarif jenis pelayanan sarana pelayanan retribusi rp.) rp.) rp.) pemeriksaan usg dan pembacaan pelayanan grooming jasa jasa tarif jenis hewan sarana pelayanan retribusi rp.) rp.) rp.anjing kelompok kecil bulu panjang pelayanan grooming kesehatan jasa jasa tarif jenis hewan sarana pelayanan retribusi rp) rp ) rp) anjing kelompok besar bulu pendek anjing kelompok besar bulu panjang anjing kelompok kecil anjing kelompok kecil bulu panjang dakara iso) good| 0m bupati blora, cap ttd. djoko nugroho |
egi tann walikota mojokerto provinsi jawa timur peraturan daerah kota mojokerto nomor tahun tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota mojokerto, menimbang bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat kota mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, bahwa keberadaan sampah telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan atau penanganan terhadap dampak negatif dari sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan agar memberikan rasa aman, bersih,kebersihan dan keindahandaermerupakan organisasi masyarakat yang bersifat nonprofit yang menyelenggarakanb asas dan tujuan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan: asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, cc. asas manfaat, asas keadilan:ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi: tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban, cc. perizinan, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan, bank sampah, sistem tanggap darurat, j . pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, il. pembiayaan, insentif dan disinsentif, kompensasi, peran serta masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ss.sesuai dengan peraturan perundang undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuhak dan kewajiban diatur dalamjenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memilki izin dari walikota antara lain: usaha pengangkutan sampah, usaha pengolahan sampah, dan usaha pemrosesan akhir sampah. izin sebagaimana dimaksud pada diwajibkan bagi pelaku usaha swasta yang bersifat mencari keuntungan dalam melalui sistem informasi pengelolaan sampah. bab va.kebijakan lokal tingkat kelurahan,pelaksanaan kegiatan melalui bank sampah, dan memfasilitasi pemasaran: pengomposan sampah basah, pelaksanaan daur ulang, dan atau cc.unadalam rangka pelaksanaan pembatasan timbunan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah diatur dalam peraturan walikota. bagian keduperaturan perundang undangrumah tps dan atau tps 3rpemerintah daerah memerlukan pengangkutan sampah lintas daerah, pemerintah daerah dapat mengusulkan penyediaan stasiun peralihan antara dan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakub.a.d.pengangkutan sampah dari tps dan atau tps tpa atau testsetiap pekerja yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada pelaku usaha swasta pengelola sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah diatur dalamkelembagaan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, dengan cara bekerjasama dengan perorangan dan atau badan usaha. pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan melalui: badan usaha milik daerah: badan layanan umum daerah, utd, swasta atau masyarakat. pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan diatur dalam peraturan walikota. bab bank sampah dalam rangka pelaksanaan kegiatan terhadap sampah daerkegiatan melalui bank sampah oleh pemerintah daerahelaksanaan kegiatan melalui bank sampah oleh masyarakatnk sampah dapat berbentuk: badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan, atau bentuk lainnya tidak berbadan hukum. ketentuan lebih lanjut terkait dengan bank sampah diatur dalam peraturan walikota. bab xii sistem tanggap darurat pemerintah daerah dapat membentuk sistem tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan situasikotakota. bab xiii pengembangan dan penerapan teknologbab xivmbidangi urusan kebersihan dan persamaansumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xvketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dalam peraturan walikota. bab xviikurang kurangnya meliputi: tata cara pengajuan usulan permohonan kompensasi, verifikasi permohonan kompensasi oleh tapi, pelaksanaan pemberian kompensasi, dan monitoring dan evaluasibab xx larangan setiap orang atau badan usaha dilarang: membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, mencampur sampah dengan limbah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracupemegang izin pengelolaan sampah dilarangkepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, dan atau melakukan pelanggaran yang serius terhadap lingkupengelola sampah dan masyarakat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: bantuan teknis: bimbingan teknis,inaan dan pengawasan diatur dalam peraturan walikota. bab xxi sanksi administratif walikota menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampahsesuai dengan mekanismexxsampahpelaku usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama (enam) bulan dan atau denda paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah)segala izin pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan berlaku sampai habis masa izinnya. setiap badan usaha dan atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, pertokoan, pusat perbelanjaanterhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. bab xxvi ketentuan lain lainsbab xxvii ketentuan penutup peraturan walikota sebagai tindak lanjutcik mei walikota mojokerto, nas sai naa para nga il sisi esai vira didasari diundangkan mojokerto pada tanggal mei sekretaris daerah kota mojokerto brad arlistyati, s.h., si. pembina utama nip. lembu daerah keelolaan sampah umum pemberian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah secara tegas diatur dalam uud amandemen yang menetapkan bahwa setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat. dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga negara indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. oleh karena itupenempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga negara, dalam hal ini negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan.ampah merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat dalam lingkungan. sumber, bentuk jenis dan komposisinya sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya, makin maju tingkat kebudayaan masyarakat makin kompleks pula sumber dan macam sampah yang ditemui. peningkatan timbunan sampah dan semakin tingginya komposisi anorganik sampah serta menurunnya efisiensi tpa menyebabkan perlunya suatu konsep untuk pengelolaan sampah lebih baik. besarnya potensi sampah yang bisa didaur ulang ditentukan oleh timbunan sampah, komposisi sampah dan karakteristik sampah. oleh karena itu,. secara umum pengelolaan persamaan kota mojokerto sudah berjalan dengan baik, terbukti dari perhargaan adipura yang berhasil diraih. namun demikian seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya pembangunan kota mojokerto, maka tempat pembuangan akhir sampah eksisting sudah kurang mampu lagi menampung sampah yang dihasilkyang dimaksud dengan mengurangi adalah kegiatan yang berupa kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan sampah yang dimaksud dengan menangani adalah adalah kegiatan yang berupa kegiatan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhiryang dimaksud denganlingkup perizinan yang diaturyang dimaksud dengan wilayahsampah bersifat swadaya dan dalam melakukan kegiatannya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. cukup jelas. cukup jelas. bentuk lainnya tidak berbadan hukum diantaranya adalah cv. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud bentuk insentif oleh pemerintah daerah antara lain: pemberian subsidi, pemberian fasilitasi, cc. pengurangan retribusi daerah, dan kemudahan perizinan. yang dimaksud bentuk disinsentif oleh pemerintah daerah diantaranya antara lain: penghentian subsidi, penghentian fasilitasi, dan cc. penghentian pengurangnggaran serius terhadap lingkungan diantaranya adalah terjadi pencemaran lingkungan yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakatcukup jelas. hurufpelaku usaha swasta pengelola sampahan huisetiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman agar derajat kesehatan masyarakat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah agar proses pengelolaan sampah dilakukan dengan teknik dan metode yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, perlu mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terkait sampah, bahwa dengan diberlaku serta dalam rangka menyelaraskan regulasi daerah dengan perkembangan, dinamika dan kebutuhan masyarakat, perlu melakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten blora penghasil sampah adalah setiapduce, reuse, dan recycle,etentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup pengelolaan sampah:diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pengelolaan sampah, pemerintah daerah bertanggung jawab: melakukan kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan, melakukan pengolahan sampah, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifikpendanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas pemilahan sampah organik, sampah anorganik, sampah rumah tangga meliputi alat angkut sampah, tps, tps 3r, test, dan apsis b3, memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan 3rdan memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa bidang pengelolaan sampah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam pengelolaan sampah daerah, setiap orang wajib: menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan sekitarnya, dan melakukan pengurangan dan penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang undajenis dan sifatnya, dan penyediaan dan pemeliharaan sarana persamaan lingkungannya. setiap pengelolapemilikpelaksanaan kewajiban dalam pengelolaan sampahsetiap produsen wajib:, mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk, cc. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan meminimalisasi sampah,menarik kembali dan menyediakan fasilitas penampungan yang memadai untuk penarikan kemasan plastik, logam, kaca dan sampah yang mengandung dari produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen, dandihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tata cara penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara pelabelan atau penandaan dan pengelolaan kemasbab vii dihapus. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik terdiri atas: pengurangan sampah, dan penanganan sampah. diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab ixa dan antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab ixa bank sampah pemerintah daerah dan atau masyarakat membentuk dan mendirikan bank sampah. bank sampah sebagaimana dimaksud pada dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bank sampah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui kegiatan meliputi: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan atau cc. penyerahan bank sampah. ketentuan lebih lanjut mengenai bank sampah dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. ketentuan penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi ketentuan dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanaukum benda kab. blora beanumum seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat blora, kehadiran sampah juga berkembang secara dinamis dan cukup pesat. hal ini kemudian menimbulkan potensi kerusakan pada lingkungan dan penyakit pada masyarakat apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik terhadapnya. samping itu, konsepsi untuk menjadikan sampah ini bermanfaat, juga masih harus tetap ditanamkan bagi seluruh masyarakat blora. kebijakan pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan kumpul angkut buang (end pipe) dengan mengandalkan keberadaan tpa, sudah mulai perlu diubaholeh semangat perubahan atas cara pandang masyarakat itu, maka pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah kabupaten blora nomor tahun tentang pengelolaan sampah perlu diubah dan disesuaikan. ii. demi angka cukup jelas. angkamengandungatau sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ataublora. huruf yang dimaksud dengan sampah rumah tangga yang berukuran besar adalah sampah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang volumenya besar dan perlu penanganan khusushuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan test adalah tempat dilaksanakannya kegitan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. yang dimaksud dengan tps 3ryang dimaksud dengan apsis b3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau sebelum diangkut pengumpul, manfaat, pengolah dan penimbunan akhir limbah yang berizin. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas angka cukup jelas. huruf pengurangan sampah sejak dari sumbernyagurangan sampah ini mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. huruf pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi dilaksanakan dengan pengolahan sampah yang menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakatcukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten blora nomor |
salinan bupati sinjai provinsi sulawesi selatan peraturan bupati sin jai nomor tahun tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan kabupaten sinjai bupati sinjasinjalaporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan kabupaten sinjaankabupaten sinjai. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati sinjai. wakil bupati adalah wakil bupati sinjai. inspektorat adalah inspektorat kabupaten sinjaiadalah pejabat lingkungan pemerintah kabupaten sinjai yang wajib mengisi dan menyampaikan lakon. bab penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara pejabat wajib lakon lingkungan kabupaten sinjai yang wajib menyampaikan lakon terdiri atas: bupati, wakil bupati, pejabat eselon dan yang samakan, pejabat eselon dan yang disamakan, pejabat iii dan yag disamakan, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pengadaan barang dan jasa (dengan nilai tertentu)abupaten sinjai. tanda terima penyampaian lakon disampaikan kepada: asli untuk wajib lakon, dan fotokopi untuk kepala biro kepegawaian selaku administrator lakon pemerintah kabupaten sinjai. wajib lakon lingkungan pemerintah kabupaten sinjaiatauterdiri atas: sekretaris daerah kabupaten sinjai, dan inspektur inspektorat kabupaten sinjai. administrator lakon yaitu kepala biro kepegawaian, dan user aplikasi lakon terdiri atas . danmenyampaikan dan mendistribusikelakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lakon dalam menyampaikan dan pengumuman lakon, dan melakuksinjai. administrator lakon:yaitusinjasi pengelolaansi"lebar sae pipa at. nat nasa ite mappasere berita daerah kabupaten sinjai,iubah, sehingga angka berbunyi sebagai berikut susunan organisasi upt balai pengendalian hama dan penyakit tanaman terdiri dari kepala upt, sub bagian tata usaha pelaksana pengamatan dan peramalan, peneliti, pengendalian hama dan penyakit tanaman organisme pengganggu tanaman opt kelompok jabatan fungsional. ketentuan . ketentuan judul bagian ketiga dan diubah, sehingga judul bagian ketiga dan berbunyi sebagai berikut bagian ketiga sub bagian tata usaha (dl) sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian tata usaha mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan kepegawaian serta keuangan, pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi, pelaksanaan penyusunan program kegiatan tentang upt balai pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pemeliharaan kantor upt balai pengendalian hama dan penyakit tanaman: pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset upt balai pengendalian hama dan penyakit tanaman: pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan keuangan dilingkupi upt, pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana lingkup upt balai pengendalian hama dan penyakit tanaman: pelaksanaan dan koordinasi dengan dinas terkait, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan upt balai pengendalian hama dan penyakit tanamanpengendalian hama dan penyakit tanaman.. bagian keempat pelaksana pengamatan dan peramalan, peneliti, pengendalian hama dan penyakit organisme pengganggu tanaman opt) dtugas merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan balai pengendalian hama dan penyakit tanaman. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (dlfungsi melaksanakan pemantauan perkembangan hama dan penyakit organisme pengganggu tanaman opt) mengumpulkan data dan informasi untuk peramalan hama dan penyakit tanaman organisme pengganggu tanaman opt). membuat laporan tertulis tentang kegiatan pengamatan dan peramalan hama dan penyakit tanaman organisme pengganggu tanaman opt) menjalin kerjasama dengan lembaga lembaga lain dalam rangka kegiatan pengamatan dan peralatan hama dan penyakit tanaman organisme pengganggu tanaman opt) mengusahakan, pembukuan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penelitian hama dan penyakit organisme pengganggu tanaman opt) melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana penelitian hama dan penyakit tanaman organisme pengganggu tanaman opt membuat laporan penggunaan sarana dan prasarana penelitian hama dan penyakit organisme pengganggu tanaman opt): menjalin kerjasama dengan lembaga lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pengamatan dan peramalan, penelitian, pengendalian hama dan penyakit tanaman organisme pengganggu tanaman opt melaksanakan pengendalian hama dan penyakit organisme pengganggu tanaman opt j . memberikan pembinaan pengendalian hama dan penyakit organisme pengganggu tanaman opt membuat laporan hasil pengendalian hama dan penyakit organisme pengganggu tanaman optdalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala upt balai pengendalian hama dan penyakit tanaman. ipk pertanian dan peternakan kabupaten tangerang diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut susunan organisasi upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura terdiri dari kepala.:ketentuan diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut (dl)upt anna nnnnnnnaan,ketentuan diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut(l)benih ., tahun nomor,, unit pelaksana teknis benih padi, palawija dan sayuran yang selanjutnya disebut upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura adalah. kepala upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura adalah kepalasub bagian tata usaha upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura adalah kepala sub bagian pada upttugas dan fungsi bagian pertama unit pelaksana teknis (dl) unit pelaksana teknis benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas bidang benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program teknis dalam bidang pengembangan perbenihan padi, palawija dan pembibitan hortikultura pelaksanaan kegiatan teknis balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikulturadan kerja sama dengan lembaga lembaga dan unit kerja lainnya dalam bidang pengembangan benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura pelaksanaan pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya upt benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas susunan organisasi upt benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura terdiri daris5) bagan struktur organisasi upt benih padi, palawija dan pembibitan hortikulturkepala upt kepala upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikulturapokok dan fungsi upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikulturabenih padi, palawija dan pembibitan hortikultura dan ketatausahaan meliputi kepegawaian,:., j .balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikulturatunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikultura kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikulturaj0)jl)j2)3)j4)bagian kedua pelaporan setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan upt a menyampaikan laporan kepada kepala dinas,j1)bagian keempat hal mewakili apabila seorang pimpinan organisasi lingkungan upt balai benih padi, palawija dan pembibitan hortikulturdrs. hermansyah,enih padi, palawija dan sayuran unit pelaksana teknis dinas benih padi, palawija dan sayuran kepala dinas pertanianpenghargaan tabungan biaya perjalanan umrahberprestasi serta kualitas keagamaan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten sinjai, maka dipandang perlu memberikan penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah bagi petani, nelayan kecil, pedagang ekonomi lemah, kepala dusun lingkungan, imam desa kelurahan, imam dusun lingkungan, guru mengaji, kader posyandu, dan kader pkk: permintaan ot. tentang pedoman penilaian petani berprestasi,psa taika mappasere beritekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten sinjai. dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait. badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait. bagian adalah bagian dalam lingkup sekretariat daerah kabupaten sinjai. kantor adalah kantor kementerian agama kabupaten sinjai. petani adalah perorangan warga negara indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha tani yang menjadi anggota pengurus kelompok tani. petani berprestasi adalah petani yang berkualitas, andal, produktif, berkemampuan manajerial, berperan dalam organisasi petani dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. nelayan kecil adalah perorangan warga negara indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha penangkapan ikan dan usaha lainnya dengan menggunakan alat tangkap sederhana yang menjadi anggota pengurus kelompok tani nelayan andalan. nelayan kecil berprestasi adalah nelayan yang berkualitas andal, produktif, berkemampuan manajerial, berperan dalam organisasi nelayan dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. pedagang ekonomi lemah adalah perorangan warga negara indonesia yang mengelola usaha ekonomi mikro, dengan ruang lingkup usaha kecil dengan kepemilikan modal dibawah rp. . . kepala dusun lingkungan adalah kepala pemerintahan dalam suatu wilayah dusun lingkungan. kepala dusun lingkungan berprestasi adalah kepala dusun lingkungan yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan. imam desa kelurahesa kelurahan. imam desa kelurahan berprestasi adalah imam desa kelurahan yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan. imam dusun lingkungusun lingkungan. imam dusun lingkungan berprestasi adalah imam dusun lingkungan yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan. guru mengaji adalah anggota masyarakat yang mengembang tugas dan tanggung jawab mengajarkan our'an kepada masyarakat. guru mengaji berprestasi adalah guru mengaji yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan. kader posyandu adalah anggota masyarakat yang telah dilatih sebagai kader dan aktif mengembangkan potensi diri melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak pada pos pelayanan terpadu posyandu). kader posyandu berprestasi adalah kader posyandu yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan. kader penggerak kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut penggerak pkk adalah anggota masyarakatkader pkk berprestasi adalah adalah kader pkkpenghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mempunyai prestasi tertentu. tabungan biaya perjalanan umrah adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk (sembilan) kategori dalam bentuk simpanan pada salah satu bank pemerintah. bab maksud dan tujuan maksud pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrahadalah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat atau anggota masyarakat yang telah menunjukkan peran serta dan partisipasi yang besar dalam mendorong pembangunan daerah. tujuan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah adalah untuk mendorong peningkatan kreatifitas, kualitas dan produktivitas kepada masyarakat atau anggota masyarakat kabupaten sinjai. bab iii kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan dan pemberian dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan terkait, dan difasilitasi oleh bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten sinjai. dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah, pemerintah daerah melalui satuan kerja seperangkat daerah yang menangani urusan terkait berkewajiban: menjamin terselenggaranya pemberian tabungan biaya perjalanan umrah secara baik dan benar, obyektif, transparan serta sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau anggota masyarakat tentang pemberian penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah, dan cc. mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian tabungan biaya perjalanan umrah kepada masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi yang mendapatkan penghargaan. kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan terkait wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah kepada masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi, dengan menyiapkan kriteria dan atau pedoman pemberian penghargaan sesuai dengan bidang urusan masing masing. bab bentuk, jenis dan jumlah tabungan biaya perjalanan umrahberikan untuk kategori: petani berprestasi, nelayan kecil berprestasi, pedagang ekonomi lemah berprestasi, kepala dusun lingkungan berprestasi imam desa kelurahan berprestasi, imam dusun lingkungan berprestasi, guru mengaji berprestasi, kader pkk berprestasi, dan kader posyandu berprestasi. masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan penilaian dan seleksi dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dan ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan syarat, ketentuan, pedoman serta kriteria yang ditentukan. besarnytetapkan sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah). bab syarat dan kriteria penerima serta prosedur penetapan dan penyaluran tabungan biaya perjalanan umrah bagi masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi syarat penerima tabungan biaya perjalanan umrah: penduduk kabupaten sinjai, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang esa, melakukan kegiatan atau usaha dalam wilayah pemerintahan kabupaten sinjai, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang, berkelakuan baik yang layak menjadi teladan bagi masyarakat atau anggota masyarakat lainnya, dan memiliki prestasi sesuai dengan kriteria dan pedoman pemberian penghargaan sesuai kategori masing masing. kriteria penerima penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah berdasarkan kategori: a.kriteria petani berprestasi: petani yang memiliki lahan dan menggarap sendiri, berusia lebih dari tahun dengan jumlah penghasilan perbulan lebih dari rp. . , telah melakukan usaha tani paling sedikit tahun dengan jenis komoditas yang diusahakan kurang dari komoditas, menemukan atau mengembangkan dan menerapkan teknologi usaha tani yang mampu meningkatkan produksi dan pendapatannya, terdaftar sebagai pengurus atau anggota aktif pada kelompok tani dan koperasi, aktif mengikuti forum penyuluhan pertanian pedesaan, aktif mengembangkan kemampuan diri tentang metode penyuluhan dan mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya, taat penghargaan sejenis lainnya. b.kriteria nelayan kecil berprestasi: bermata pencaharian utama melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari hari, memiliki kartu nelayan yang telah register dan dicetak, memiliki izin usaha kelautan perikanan, berprofesi utama sebagai nelayan kecil paling sedikit tahun, memiliki perahu kapal sendiri tanpa motor dengan ukuran paling rendah gross tonnage dan paling tinggi gross tonnage, jenis alat tangkap utama yang digunakan adalah pancing atau jaring dengan kecenderungan selektif pada jenis ikan tertentu, trip penangkapan ikan hari trip dengan biaya produksi antara rp. rp. , : jumlah produksi perbulan paling tinggi dengan pendapatan rata rata perbulan paling tinggi rp. . : dan melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, serta tidak menggunakan bom ikan. kriteria pedagang ekonomi lemah berprestasi, memiliki jumlah modal kurang dari rp. tidak diwajibkan memiliki sup, tapi bias diterbitkan sup nya atas permintaan sendiri, ruang lingkup usaha kecil dan terbatas, usaha dikelola sendiri atau bersama keluarga, pengelolaan usaha lebih banyak berdasarkan pengalaman dari pada keahlian manajemen usaha, produk usaha untuk golongan menengah bawah, taat keyang sejenis lainnya. d.kriteria kepala dusun lingkungan berprestasi: telah menjabat secara aktif sebagai kepala dusun lingkungan paling sedikit tahun tanpa pernah berhenti, berijazah minimal smp dan sederajat, mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai kewenangannya, memiliki kantor dusun lingkungan, mengetahui dan memahami adat istiadat dan budaya dalam wilayah desa kemarahannya, mampu mempertahankan dan menggerakkan semangat gotong royong masyarakat dalam wilayah kerjanya, secara aktif melakukan interaksi dan pembinaan kepada masyarakat dalam wilayah dusun lingkungannya, mampu bekerjasama dengan kepala desa lurah, sesama kepala dusun lingkungan, perangkat pemerintahan dibawahnya, serta lembaga masyarakat lainnya, dan menjadi panutan teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. kriteria imam desa kelurahmasjid yang lengkap dan aktif,imam dusun lingkungyang lengkap dan aktif:guru mengaji berprestasi: guru mengaji pada lembaga taman kanak kanak taman pendidikan our'an, dan atau kelompok pengajian masyarakat yang terdaftar pada kementerian agama dan bkpm kabupaten sinjai paling sedikit tahun, aktif mengajar pada lembaga taman kanak kanak taman pendidikan our'an, dan atau kelompok pengajian masyarakat paling sedikit tahun dan tidak pernah terhenti, memiliki jumlah santri paling sedikit orang dan telah pernah menamatkan santrinya, dan belum pernah menerima penghargaan hadiah umrah dan atau penghargaan sejenis lainnya. kriteria kader posyandu berprestasi: telah menjadi kader aktif paling sedikit tahun dan tidak pernah terputus yang dibuktikan dengan daftar hadir dan surat keputusan kepala desa kelurahan, cakupan kunjungan partisipasi masyarakat d s) 85y0 yang dibuktikan dengan buku sip dan skin, mempunyai pencatatan posyandu yang lengkap (sip, buku kunjungan rumah, buku penanganan gizi buruk, buku tamu), mampu melaksanakan langkah kegiatan posyandu, dan mampu melakukan penyuluhan dengan baik dan benar. kriteria kader pkk berprestasi: kader umum atau kader khusus: telah menjadi kader dan atau pengurus pkk aktif paling sedikit tahun dan tidak pernah terputus, mengetahui dan memahami program pokok pkk serta dapat menyampaikan mensosialisasikan kepada kader lainnya atau kepada masyarakat, serta mampu melaksanakannya, baik, jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai kader, dan bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih. bab prosedur penetapan penerima dan penyerahan penghargaan hadiah tabungan biaya perjalanan umrah pemerintah kabupaten sinjai melalui satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan terkait, menyeleksi, menilai dan menetapkan penerima penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah berdasarkan syarat, pedoman dan atau kriteria pemberian penghargaan sesuai kategori urusan masing masing. satuan kerja perangkat daerah yang menyeleksi, menilai dan menetapkan penerima penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah terdiri dari: dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan badan pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten sinjai untuk kategori petani berprestasi, dinas kelautan dan perikanan kabupaten sinjai untuk kategori nelayan kecil berprestasi, dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas koperasi dan ukm kabupaten sinjai untuk kategori pedagang ekonomi lemah berprestasi, kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten sinjai untuk kategori kepala dusun lingkungan berprestasi, bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sekretariat daerah kabupaten sinjai dan kantor kementerian agama kabupaten sinjai untuk kategori imam desa kelurahan berprestasi, imam dusun lingkungan berprestasi dan guru mengaji berprestasi, badan pemberdayaan masyarakat dan tim penggerak pkk kabupaten sinjai untuk kategori kader pkk berprestasi, dan dinas kesehatan, badan pemberdayaan masyarakat, dan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten sinjai untuk kategori kader posyandu berprestasi. kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kategori urusan masing masing sebagaimana dimaksud pada menetapkan dan mengajukan satu nama beserta data lengkap calon penerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian dan seleksi kepada bupati sinjai melalui bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sekretariat daerah kabupaten sinjai, untuk diproses dan ditetapkan dengan keputusan bupati. penyerahan penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah dilakukan oleh bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten sinjai kepada penerima setelah ditetapkan dengan keputusan bupati tentang daftar penerim. penghargaan dalam bentuk dana tabungan disalurkan rekening bank pemerintah atas nama penerima hadiah yang tercantum dalam keputusan bupati. bab vii pengawasan satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan terkait melakukan pengawasan atas penyelenggaraangung jawab dalam pengawasan internal. masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan pemberian penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah bagi masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi sesuai dengan peraturan dan perundang undanganpenghargaan tabungan umrah kepada masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi pada (sembilan) kategori sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sanksi sebagaimana dimaksud pada merupakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai ketentuan dan perundangan undangan. |
nam msn remas pmn bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor tahun tentang analisis standar belanja kabupaten blora dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora,loraata batnon pegawai deskripsi: pelatihan notersebut dilaksanakan tanpa08rp208. jumlah peserta jumlah hari pelatihan) tabel batasan alokasi objek belanja jsm (rantititosenansrsae done tam rumah gedung gudang parkir ,51y60 "sate jpomaremannoma soon angan |iitndekaymamunu motoe jasa ahli narasumber instruktur moderator aman rentang relevan: keterangan maksimal minimal jumlah peserta jumlah peserta hari asb seminar workshop lokakarya72. per per hari rumus perhitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp0, rp372. jumlah peserta jumlah hari) tabel batasan alokasi objek belanja kode rata batas belanja honorarium asn ,15y6 ,05y6 belanja honorarium non pns ,24y01 ,42y0 belanja barang pakai habis belanja cetak penggandaan belanja sewa perlengkapan dan ,22x1 peralatan kantor belanja sewa rumah gedung gudang parkir belanja makanan dan minuman y46 ,95y6monitoring evaluasi dan pelaporan lapangan deskripsi: monitoring evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan lapangorganisasi perangkat daerah. kegiatan ini akan memberikpersonil, frekuensi kegiatan0. per personil, per frekuensi hari kegiatan rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp0, rp150. personil frekuensi hari kegiatan) tabel batasan alokasi objek belanja asb kode rata batas belanja honorarium asn ,10y6 ,40y6 belanja barang pakai habis belanja cetak penggandaan ,68y0 belanja makanan dan minuman belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah keterangan: belanja ini belum termasuk belanja perjalanan dinas luar daerah. dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim tapi. rentang relevan: keterangan maksimal minimal jumlah personil frekuensi asb administrasi mengikuti pameran luar daerah deskripsi: administrasi mengikuti pameran luar daerah merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameranilai cost driver pada kegiatan ini melingkupi biaya dekorasi, lighting dan sewa istananya. pengendali belanja (cost driver): nilai sewa stand (x,8391x ,5594x ,4787x ,4159x ,3649x ,3222x ,2857x ,2538x nilai keseluruhan pagu belanja setelah dikurangi nilai sewa stand: "enzo jaa anmanowan cone der peralatan kantor onan (eeamantaanargan memar ona0 keterangan: belanja ini belum termasuk belanja perjalanan dinas dan bahan material bahan percontohan). dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan belanja perjalanan dinas dan bahan material bahan percontohan). maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim tapi. rentang optimal nilai sewa stanasb administrasi pengadaan konstruksi jalan deskripsi: administrasi pengadaan kontruksi jalan merupakan kegiatan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pengadaan jalannilai (x) pagu belanja (y) xs ,0420x ,0241x ,0138x ,0065baba rata atas belanja honorarium asn ,51y6 ,00y6 belanja barang pakai habis y0| ,54y6 belanja cetak penggandaan y01 ,94y6 belanja perjalanan dinas asb administrasi pengadaan bangunan gedung sederhana deskripsi: administrasi pengadaan bangunan gedungrp1 sampai dengan rp250.diatas rp2. rumus penghitungan belanja administrasi pengadaan konstruksi: nilai (x) pagu belanja (y) ,0114x ,0045x ,001una keran) atas belanja honorarium asn ,13y6 ,00y6 belanja barang pakai habis yo1 belanja cetak penggandaan belanja makanan dan minuman belanja perjalanan dinas yo| asb administrasi pengadaan bangunan gedung tidak sederhana deskripsi: administrasi pengadaan bangunan gedung tidaktidak5. nilai konstruksi untuk diatas rp5. rumus penghitungan belanja administrasi pengadaan konstruksi: nilai (x) pagu belanja (y) ,0205x ,0161x ,0117x ,0asb asistensi pendampingan kepada kelompok masyarakat deskripsi: asistensi pendampingan kepada kelompok lembaga masyarakat merupakan kegiatan organisasiserta bantuan teknis non teknis yang bertujuan untuk menumbuhkan kebudayaan nonpegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri. pengendali belanja (cost driver): jumlah kelompok lembalompok lembaga rumus perhitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp0 rp2. jumlah kelompok lembaga) tabel batasan alokasi objek belanja kode batas rekening keterangan rata rata atas belanja barang pakai habis ,33y6 belanja cetak penggandaan belanja makanan dan minuman belanja perjalanan dinas keterangan: belanja ini belum termasuk belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim tapi rentang relevan: keterangan maksimal minimal asb administrasi penyusunan rancangan peraturan daerah dengan naskah akademik deskripsi: penyusunan rancang dengan melibatkan pihak ketiga. pengendali belanja (cost driver): nilai kajian naskah akademikajian untuk sampai dengan rp20. nilai kajian untuk rp20. .001sampai dengan rp45. nilai kajian untuk rp45. .001sampai dengan rp60. nilai kajian untuk rp60. .001sampai dengan rp80. nilai kajian untuk rp80. .001sampai dengan rp100. nilai kajian untuk diatas rp100. rumus penghitungan belanja administrasi: nilai(x) pagu belanja (y) xs ,7473x xs ,8726x ,4964x ,2763x ,020belanja honorarium asn ,76y6 belanja honorarium non pns ,33y6 ,99y9 belanja barang pakai habis y0| ,11y6 belanja cetak penggandaan belanja makanan dan minumanskpd untuk melaksanakan suatu kegiatcc. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah bab iii komponen asb komponen asb terdiri dar: dan batas atas. bab jenis asb setiap kegiatan yang dianggarkan oleh perangkat daerah mengacu pada asb. jenis asb sebagaimana dimaksud pada meliputi asb sosialisasi tatap muka secara langsung, asb pelatihan pegawai tanpa fasilitas menginap, asb pelatihan non pegawai, asb seminar workshop lokakarya sarasehan, asb monitoring, evaluasi dan pelaporan, asb administrasi mengikuti pameran luar daerah, asb administrasi pengadaan konstruksi jalan, asb administrasi pengadaan gedung sederhana, asb administrasi pengadaan gedung tidak sederhana, asb asistensi pendampingan kepada kelompok masyarakat, dan asb administrasi penyusunan peraturan daerah dengan naskah akademikkepala perangkat daerah yang membidangi pengawasan. bab ketentuan lain lain kegiatan padaanalisis standar belanja kabupaten blora asb sosialisasi tatap muka secara langsungorang22rp222. jumlah peserta jumlah hari sosialisasi) tabel batasan alokasi objek belanja kode rata batas rekening keterangan rata atas belanja honorarium asn ,73y6 ,60y6 belanja honorarium non pns ,93y6 ,95y0 belanja barang pakai habis belanja jasa kantor ,67y6 belanja cetak penggandaan y60 belanja sewa rumah gedung gudang parkir kode rata batas rekening keterangan rata atapegawai tanpa fasilitas menginap deskripsi: pelatiha dalam daerah. kegiatan tersebut dilaksanak7, rp437. jumlah peserta jumlah hari pelatihan) tabel batasan alokasi objek belanja kode rata batas belanja honorarium asn ,57y01 ,16y0 belanja honorarium non pns ,00y6 belanja barang pakai habis belanja jasa kantor ,20y6 belanja cetak penggandaan belanja sewa rumah gedung gudang parkir ,88y0 belanja sewa sarana mobilitas belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor y01 belanja makanan dan minuman ,75y6 belanja perjalanan dinas |
peraturan bupati tangerang nomor tahun tentang penyelenggaraan perpustakaaina dan mengembangkan perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus perlu dikeluaripandang perlu untuk menetapkan peraturan bupati tangerang tentang penyelenggaraan perpustakaan kabupaten tangerangtugas pokok, fungsi dan tata kerja kantor perpustakaanpenyelenggaraan perpustakaantangerang satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat kabupaten tangerangsekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tangerang. kepala kantor perpustakaan daerah adalah kepala kantor perpustakaan daerah kabupaten tangerang. kecamatan adalah kecamatan kabupaten tangerang. kelurahan adalah kelurahan kabupaten tangerang. desa adalah desa kabupaten tangeraiptangeratujuan perpustakaandilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan, peran serta masyarakat, dan kepastian hukum. babmasyarakat, perpustakaan khusus. perpustakaan umum daerah sebagai dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan kelurahan. perpustakaan kabupaten diselenggarakan oleh kantor perpustakaan daerah kabupaten tangerang, perpustakaan kecamatan diselenggarakan dan dikelola oleh kecamatan, perpustakaan kelurahan diselenggarakan dan dikelola oleh kelurahan, untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam huruf bb, diselenggarakan oleh sekolah, yang terdiri atas perpustakaan taman kanak kanak tk) dan sederajat, perpustakaan sekolah dasar sd) dan sederajat,masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh masyarakat atau desa. perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan wilayah kabupaten tangerang diselenggarakan oleh kantor perpustakaan daerah kabupaten tangerangiii koleksi perpustakaan koleksi perpustakaan terdiri atas: koleksi umum, koleksi referensi, dan koleksi inti. baik dalam negeri maupun luar negerikepada kantor perpustakaan daerah kabupaten tangerang.kantor perpustakaan daerah. bab alihmedia koleksi pemerintah daerah lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunanya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman, memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi, memiliki denah tata ruang (layout) perpustakaan tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan. persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku serta meja perasa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. semua perlengkapan atas harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya, fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki, memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data atau ketik atau komputer, fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata rata perhari dan memenuhi standar, memiliki alat komunikasi minimal pesawat telepon, dan facsimile, mempunyai jaringan internet. sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat. pemerintah daerah dapat mengembangkan perpustakaan umum kabupaten dengan sarana dan prasarana berstandar internasional. bab vii tenaga kepustakaan tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan tenaga perpustakaan pada perpustakaan umum daerah berasal dari pegawai negeri sipil pns)sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang kepegawaib viii layanan perpustakaan penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan layanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pustaka, peminjaman bahan pustaka, layanan baca tempat, dan persyaratan menjadi anggota perpustakaanterpadu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan perpustakaan. bab taman bacaan masyarakatbm tempat dan atau fasilitas umum. penyelenggaraan tbm sebagaimana dimaksud pada harus didaftarkan kepada pemerintah daerah. tbm sebagaimana dimaksud pada difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. bab kebudayaan kegemaran membaca untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, kepala kantor perpustakaan daerah berkewajiban melakukan gerakan gemar membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat. pelaksanaan gerakan budaya getaran membaca sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan masyarakat. kepala kantor perpustakaan dalam melaksanakan gerakan gemar membaca bekerja sama dengan kepala dinas pendidikan. bab pengelolaan perpustakaan penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. pengelolaan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada program kerja yang disusun berdasarkan rencana program jangka menengah daerah rpm) dan rencana program jangka panjang daerah ipjp). program kerja sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab bupati yang secara operasional disusun oleh kepala kantor perpustakaan daerah pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pengelolaan perpustakaan umum daerah yang merupakan bagian dari sistem perpustakaan nasional. tugas dan kewajibanberkewajiban mengelola informasi perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang layanan informasi perpustakaan. informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkan dan atau diakses oleh masyarakat. bab kerjameningkatkan mutu layanan perpustakalaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab xiiyang diselenggarakan oleh pemerintahpada dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungmadrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat. pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada sesuai kemampuan keuangan daerah,dalam melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan. hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerahkesadaran atau prakarsa sendiri. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakahasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan arahan kabupatenkantor perpustakaan daerlia sas iman bupati blora propinsi jawa tengahuntuk memberikan menunjang kelancaran dalam penyaluran dana desa, perlu mengatur mengenai tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran dana desa kabupaten blora, bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa kabupaten blora sebagaimana diatur dalamudah tidak sesuai lagtahap tahun laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat tanggal januaribupati ini mulai berlaku,dengan aslinya kepala bagian umum setda kab. blora ali, sh. mh. nip.besaran dana desa untuk setiap desa kabupaten blora tahun anggaran jsm temmmaaman dean maa moms bupati blora, cap ttd. djoko nugroho peraturan menteri desa, pembangunan desablora tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dan penyaluran dana desailihan rai)sebagaimana telah ditetapkan dalam. bupati blora, cap ttd. djoko nugroho desa ditetapkan. penyaluran dana desa dilakukan pada tahun anggaran berjalan dalam (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: tahap dilakukan paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan juli sebesar (enam puluh persen), dan tahap ii, dilakukan paling cepat bulan agustus sebesar (empat puluh persen).yerapan dan capaian output dana desaapb desa tahun dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun,esabagian unit usaha yang dikelola oleh bum desa atau bum desa bersamadiubah sebagai berikut: ketentuan dan huruf diubahemberian makanan tambahan pada. balai rt rw, gedung pkk, dan gedung lainnya yang sejenis, bangunan pos keamanan keliling (poskamling)) rumah lahan gudang, dan infrastruktur lain yang bukan menjadi kewenangan desa. ketentuan diubah, dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:mencakup: usulan pemerintah desa pada rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) daerah yang dituangkan dalam dokumen berupa: berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) desa, berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) kecamatan, dan atau berita acara hasil pada musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) daerah,berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) desa sebagaimana dimaksud pada huruf harus dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa rkp desa) dan disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa rpm des). dihapus. dihapus. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdana bantuan keuangan secara tertulis kepada bupati melalui kepala perangkat daerah teknis terkait dengan melampirkanfotokopi proposalim pelaksana kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan perencanateknis terkaitknis terkait. berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah teknis terkaitketentuan huruf angka duntuk bantuan keuangan dengan besaran sampai dengan rp200. (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam (satu) tahap, dan untuk bantuan keuangperangkat daerah teknisteknis terkaiaan ras bupati blora provinsi jawa tengahbadan layanan umum daeratarif layanan kesehatan sebagaimana diatur dalamsudahwat jalan eksekutif jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp. rp. rp. administrasi rekam medis (pasien baru dan pasien lama) kartu kontrol (khusus untuk pasien baru. rp. rp) masuk sekolah kuliah melamar pekerjaan pencalonan kepala desa perangkat desa dan lain lainrp) rp) rp) messages awt telinga grenolome motor ono too) 1pa000 mmamamanran solo| soon 1ano00 hidung rp) rp) rp) jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) pasang angkat tampon anterior hidung aplikasi hidung insist abses hidung slsmatos mom ame fungsi sinus basilaris polipektomi tenggorokan jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) pengambilan benda asing tenggorokan laringoskop indie perawatan post fungsi dan insist abses peritoneal pasang ngt dengan guiding fees naso endoskopi naso faringoskopi laringoskopi derek biopsi nasofaring biopsi tensil oto endoskopi irigasi teling.) rp.) rp) topikal anestesi tindakan kecil rp) rp) rp) sleman otoko sooko ano00 taammens angan enentam soo kosovo| nso0 tindakan sedang rp) rp) rp) permukaan jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp)rp) rp) rp) (kagkadarntem assoc| sisa) aan00 lmesami soo oo) woo salam cow oo) moon tindakan endodontik rp) rp) rp) mes art. amalgam satu permukaan. afaimmn komposisi como anom moon emorbim tonton mo anon emerg draogo| area ramon rahang jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp3) saturasi saluran akar saturasi saluran akark hemiseksi bikuspidalis tindakan orthodontia jasa jasa tindakan sarana pelayanan jumlah rp. rp) rp) rp3) pemasangan alat ortho dekat rahangrp) rp) rp). jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp).) rp.) rp) icu nica picu ken anon agosto| yasa ruang bayi sehat dan penunggu pasien sebesar dari tarif rawat inap pada kelas keperawatan pasien yang ditunggu. keterangan:jumlah perawatan sarana pelayanan rp) rp. rp. vip vip kelas kelas iii mol son anom dokter spesialis jasa jasa kelas jumlah sarana pelayanan perawatan rp. man rp.) rp.) vip vip kelas kelas iii bohol soon anom keterangan: konsultasi secara call dikenakan sebesar dari tarif visite konsultasi) rp.) rp )asang lepas perawatan luka perawatan luka perawatan luka perawatan luka perawatan tali perawatan bayi perawatan skin pemberian makan pasang syringpump infus per kegiatan pump vagina touch kelas jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp.) rp ) jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp.) rp ) informasi konseling personal hygiene pasang lepas tampon vagina perawatan luka multiple perawatan luka gangren perawatan bayi baru lahir pemberian makan lewat ronde pasang sering pump infus pump vulva hygiene kelas teladan vip vipjenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp.) rp.) rp.)lenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp) rp) rp ) perawatan luka per kegiatan multiple perawatan luka per kegiatan gangren perawatan tali pusat per kegiatan perawatan bayi baru per kegiatan lahir perawatan skin per kegiatan traction pemberian makan per kegiatan lewat ronde pasang sering pump per kegiatan infus pump vulva hygiene per kegiatan vagina touch per kegiatan tarif tindakan medis dan perawat tarif pelayanan asuhan keperawatan ruang perawatan per paket per hari kelas perawat jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah sarana (pelayanan rp) sarana (pelayanan| rp) sarana (pelayanan rp) rp) rp ) rp) rp ) rp) rp ) sami gro sosok sen geser mom mom mom tarif tindakan medis ruang perawatan (per kegiatan) perawatan berat sedang ringan jasa jasa jasa jasa jasa jasa sarana pelayanan| jumlah sarana (pelayanan jumlah sarana pelayan jumlah rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp)ry) yang berlaku tarif tindakan medis sederhana adalah dari jasa pelayanan tindakan medis kategori ringan tarif tindakan medis operatif ringan jasa pelayanan kelas jasa perawatan sarana operator tpa jumlah rp.) rp ) rp.) rp ) vip vip kelas kelas iii r.bayi perawatan sarana jumlah rp.) rp ) rp.) rp ) jalan sosok| manga| sas0nn| 1a000| r00000 cucu issn| cameo) sasa r00000 sedang perawatan sarana jumlah rp.) rp.) rp.) rp.) (mam asam| atom@o| saloon| taxon| alias jason| santo sao0n| trans | cucu jason| santo sao0n| trans | berat perawatan sarana jumlah rp.) rp.) rp.) rp.) jasa pelayanan kelas jasa perawatan sarana operator est tram jumlah rp ) rp ) rp ) rp.) r.bayi jia (ncu khusus jasa pelayanan kelas jasa perawatan sarana operator est tram jumlah rp ) rp ) rp ) rp.) vip vip kelas kelas iii r.bayi lia (novbilatarif operasi yang berlaku sesuai dengan kamar yang akan ditempati pasien. kamar yang sudah ditempati pasien sebelum operasi tarif operatif cito emergency ditambah dari tarif operasi sesuai kelasnya.diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasidiagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi. virtual room adalah kamar perawatan sementara selama ruang rawat inap yang diinginkan pasien dalam kondisi penuh.rawat jalan eksekutif adalah pelayanan rawat jalan spesialis sub spesialis non reguler secara terpadu dengan sarana dan prasarana atas standar.maka tarif masing masingtambah dengan biaya sebagai berikut: sebesar dari tarif operator bila resusitasi dilakukan oleh dokter spesialis anak. sebesar 15y6 dari tarif operator bila resusitasi dilakukan oleh dokter umum. pelayanan anestesi adalah pelayanan dibawah tanggung jawab ipjp anestesi. ketentuan tarif pelayanan pasien isolasi berlaku sebagai berikut: tarif pelayanan pasien isolasi vip dihitung satu setengah kali tarif pelayanan pasien vip. tarif pelayanan pasien isolasi non vip dihitung sama dengan tarif pelayanan pasien kelas haemodialisa jenis jasa jasa jumlah pelayanan sarana pelayanan rp) rp.) rp ) haemodialispelayanan perawatan intensif icu picu nica jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp. rp. rp. konsultasi dokter umum gigi via telpon per kegiatan konsultasi dokter spesialis via telpon per kegiatan perhari visit dokter spesialis jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp. rp. rp. asuhan keperawatan tarif pelayanan perinatologi jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan keterangan rp. rp. rp. konsultasi dokter umum ker kegiatan gigi via telpon konsultasi dokter spesialis via telpon per kegiatan visit dokter umum per kegiatan visit dokter spesialis per kegiatan tarif tindakan persalinan persalinan tanpa penyulut (normal) ruang perawatan jasa jasa jasa jasa jasa jasa sarana (pelayanan sarana pelayanan sarana (pelayanan anta rp) rp) rp) rp) rp) rp) persalinan dengan penyulut (pervaginam) ana dokter spesialis dari parts uang perawatan jasa jasa jasa jumlah jasa jumlah fibrosa taman tmn asa) taksrp) rppelayanan bank darah mikrobiologi (pewarnaan) parasitology liquor transudat kesumat jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) permintaan cito ditambah (tigapuluh persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan tarif fisioterapi rehabilitasi medik rp) rp) rp) itemeatsimatatora tes goo a00 konsesi pstesag too pesan ooo iba kecerdasan seserkara 1solo|soo0 soo kecerahan tengah soo0o recon too ten batan dan tes naro batas kepribadian sederhana batas kepribadian tetap toco too kini depresi ras panen berapi ketvararrasangan s000 joseon ts0 berapi koran net terapi gbt ogmiiwe behavior terapi toon too protes pegawai petahana topo goo.oon soo jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan ta. rp) rp) saumasose aon aon too doa sono keterangan: tarif pemeriksaan fisioterapi dan) rp) rp) asuhan gizi (per hari) konsultasi gizi rawat jalan (per kegiatan) konsultasi gizi) rp) rp) konsultasi tumbuh kembang tarif radiologi jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) pemeriksaan tanpa kontras film |35x35, 30x 24x30, 18x24, gigi) pemeriksaan dengan kontras kecil omd, fistulografi, urethrografi, ortografi, cyalografi, pelvis dengan ronde) jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) pemeriksaan dengan kontras besar ivp dan cil) pemeriksaan dengan kontras khusus hsg) usg biasa usg dimensi tanpa kontras dengan kontras kecil)pencatatan rawat inap (per hari) pencatatan icu picu nica (per hari) tarif pemakaian alat kedokteran jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) pemakaian spirometer per kali pemakaian alat nebulizer per kali jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) pemakaian pasien monitor per haritindakan dan pelayanan alat kesehatan lain (per hari) sering pump dan infus pump kelas perawatan jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah sarana rp) pelayanan rp)| rp) sarana rp) pelayanan rp)| rp) defek amal ama tana asa ventilator, cap dan incubator jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah sarana pelayanan sarana (pelayanan sarana (pelayanan rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) pelayanan pengolahan limbah jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) padat (per kg) cair (per liter) jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) rp) rp) pemeriksaan forensik orang hidup (forensik (klinis) pemeriksaan luar pemeriksaan dalam (otopsi)dari rsud akumulasi jasa sarana dan bbm per orang dokter: 15x dari akumulaana dokter: 15x dari akumulasi mana dokter: 15x dari akumulasi der jasa sarana dan tarif penggunaan mobil jenasahakumulasi dengan jarak s d pertalian jasa sarana dan bbm dari rsud petugas lain dari akumulasi jasa sarana dan bbms d dengan harga petugas lain daridari dengan harga petugas lain) rppersen) dari keuntungan. ii. pelayanan asuhan kefarmasian jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp) rp) rp) pelayanan informasi obat visit rounding pasienaa. virtual room tarif kamar virtual room sesuai dengan tarif kamar rawat inap kelas iii. bb20y6 dua puluh persen) dari tarif yang seharusnya dibayarkan. ccddbupati blora, cap ttd. djoko nugroho cito adalah istilah yang digunakan untuk merujuk tindakan yang segera dilakukan karena dalam keadaan darurat yang bisa mengancam jiwa ambulans transportasi adalah ambulans yang diperuntukan untuk penderita yang tidak memerlukan perawatan khusus atau tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa. ambulans gawat darurat adalah ambulans yang dilengkapi dengan peralatan medik gawat darurat yang diperuntukan bagi penderita dengan kondisi gawat darurat baik yang sudah stabil maupun belum stabil sebelum penderita mencapai fasilitas kesehatan tujuan rujukan. bab pengenaan tarif blue rumah sakit mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang jasa kepada masyarakat. pengenaan tarif layananblue rumah sakit.pelayanan rawat inap, pelayanan tindakan medik, pelayanan tindakan dan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, pelayanan farmasi, dan pelayanan kesehatan lainnya. bab iii jenis tarifircumsisi dengan phymosis sirkumsisi dengan penyulut sono luka bakar meditasi luka bakar monitoring jantung monitoring respirasi monitoring ventilator perharirespirasi testsirkumsisi normalsusitasi intra uterifundus ophthalmoscopy heating situasi pasang oroparingeal tube pasang spark ringan reposisi mandibulajahitan luka s d jahitan pavement luka bakarmaag slangtindakan medis sederhana difteri ganti perban dengan tanpa buka jahitan inspekulo dan pemeriksaan dalam irigasi vaginaljari apendictomi(akut) apendistis, infiltrasiluka bakar atas y oirkumsisidebrimeninsist eksis jahit luka poliklinikua bismuttarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: tarif instalasi rawat inap, tarif tindakan persalinan, tarif tindakan perinatologi, tarif tindakan medik dan asuhan keperawatan, dan tarif layanan penunjang medik. tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kelas iii: kelas ii, kelas kelas vip dan kelas vip ketentuan mengenai standar fasilitas yang disediakan pada masing masing kelas ditetapkan dengan peraturan direktur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: tarif administrasi dan konsultasi dokter, tarif rawat jalan, cc. tarif instalasi gawat darurat, tarif intensive care unit, tarif kamar jenazah, tarif sewa alat: tarif penggunaan ambulans, dan tarif pendidikan dan pelatihan. bab perhitungan tarif pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanvarioktomi partial ovarioktomi bilateral reparasi sistem reparasi perineum reparasi tuba reaksi baji ovarium salfingektomi saling ovarium sectio caesarea reparasi sistemmiomectomiici bartholinitis operasi ringan amniotomistimhydrotubasi incisapunk kista ovarium sites pemutaran moma debut vi. jenis asuhan keperawatan (asked) asked tingkat asked tingkatasked tingkat iii asked tingkat asked tingkatkperawatan iwsd, artsuction berkalalumah sakitumah sakit. komponen tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. strukturtarif layanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarktarif layanan terutang besaran tarif layanan yangtata cara pembayaran tarif layanan tarif layananlayananlayanviii pemanfaatan tarif tarif layanan dimanfaatkan untuk pemenuhan: jasa pelayanan, jasa sarana, meliputi: biaya operasional, biaya pemeliharaan, investasi, pelayanan kesehatan bagi pasien korban bencana alam, bencana sosial, huru hara, dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemanfaatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan direk.) rp.) administrasi rekam medis untuk pasien baru dan lama kartu kontrol (khusus pasien kontrol) dokter umum gigi (sesuai kelas visit rawat inap) dokter spesialis gigi spesialis (sesuai kelas visit rawat inap) dokter sub spesialis oamateamsan tem soo| igd jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp.) rp.) rp.) administrasi rekam medis (pasien baru dan lama) kartu kontrol (khusus untuk pasien baru) |
tar kan bupati blora peraturan bupati blora nomor tahun tentang tata cara seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbangyektif, akuntabel dan profesional, perlu dilakukan seleksijabatan pimpinan tinggi pratama, mengingat. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata cara selekdan yang setara. panitia seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada bupati melalui badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan. hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah,sekretaris daerah. hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah, dipilih oleh badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan sebanyak (tiga) calon dari yang lulus seleksi, selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk dipilih calon yang ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama,laksanaan seleksiuji setda kab. blora kaisar ali, sh. mh. nip,politik dan hukumbadan perencanaan pembangunan daerah, kepala badan kepegawaian daerah, kepala badan lingkungan hidup, oo. kepala badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana, kepala badan penanaman modal pelayanan perijinan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi usaha menengah kecil dan mikro, kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah, kepala dinas pertanian perkebunan peternakan dan perikanan, kepala dinas kehutanan, kepala dinas perhubungan pariwisata kebudayaan komunikasi dan informatika: kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kepala dinas energi dan sumber daya mineral, kepala dinas pekerjaan umum, kepala dinas pendidikan pemuda dan olah raga, aa. kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan sosial, dan bb. kepala satuan polisi pamong praja. untuk dapat diangkat menjadi pejabat tinggi pratama sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: pns daerah: sekurang kurangnya memiliki pangkat pembina utama muda, pernahdua) tahun. sekretariat daerah, kualifikasi pendidikan minimal sarjana strata s1).kretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan pns daerah, sekurang kurangnya memiliki pangkat pembina tk. cc. pernah menduduki (dua) kali dalam jabatan administrator setara dengan eselon il.a yang berbeda, sekurang kurangnya (dua)tahun,arjana strata s1). telah mengikuti pendidikan dan pelatihsional. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil, paling banyak (sembilan) orang dan paling sedikit (lima) orang, dengan komposisi unsur internal dan dari unsur eksternal panitia seleksi mempunyai tugas: mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat tinggi pratama, melakukan pendaftaran calon pejabat tinggi pratama, melakukan seleksi administrasi calon pejabat tinggi pratama, mengumumkan daftar nama calon pejabatuntuk masing masing jabatan kepada bupati, dan selanjutnya diusulkan kepada gubernur untuk seleksi calon pejabat tinggi pratama sekretaris daerah, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pantaijumlah keanggotaan dalam sekretariat paling banyak sepuluh) personil dari unsur terkait,yaitupaling singkat (limabelas) hari kalender. pengumuman sebagaimana dimaksud pada memuat: nama jabatan, persyaratan jabatan, cc.rubah jadwal seleksi. berkas pendaftaran peserta caloftar riw hidup,dari tahap yaitu: seleksi administrasi: seleksi kompetensi, dan seleksi presentasi danta, peserta calonorang, makasebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi peserta calon pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah yang menduduki jabatan setara. tim penilai kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon pimpinan tinggi pratamimpinan tinggi pratama yang berhak mengikuti tahapan seleksi presentasi dan wawancara. seleksi presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan melakukan penilaian dar bagian ketig |
msnrka skpdol ommmassona atom jansen snfomomaransmea amman soon ee atasan men dan pendidikan bea makalah. dan menguji bidang pendidikan uraian kegiatan satuan harga rp.) pengawas supervisor menguji pesan tertulis menyusun bahan ajar khusus (bahasa asing) honorarium uang saku kegiatan belajar lomba honorarium uang saku peserta kegiatan yang dikirim luar daerah orang hari honorarium uang saku pendamping official pelatih kegiatan yang orang hari dikirim luar daerah honorarium pendukung kegiatan belajar lomba dalam daerah orang harikasasi kontra memori kasasi memori pk kontra memori orang naskah pelaksanaan sidang orang sidang pn ptun pt ma kip arbitrase perkara honorarium penyidikan dmol maeoama param tnssonnes mow honorarium petugas khitan massal mean mata pelatihan. bimbingan teknis dan sejenisnya kasus kepegawaian izin perceraian monoamararammaan uraian kegiatan satuan harga rp.) honorarium petugas pengadaan cons naa petugas verifikasi berkas pengadaan cons pengawas ujian seleksi cons mentor diklat pim per peserta diklat mentor diklat pim iii per peserta diklat mentor diklat pim per peserta diklat mentor diklat prajabatan fungsional per peserta diklat honorarium uang saku peserta non pns untuk kegiatan perangkat daerah dalam daerah honorarium uang saku peserta non pns kegiatan lebih dari jam orang hari honorarium uang saku peserta non pns kegiatan kurang dari jam orang hari honorarium uang saku peserta pns dan non pns untuk kegiatan pendidikan dan latihan workshop orang hari seminar sosialisasi dan sejenisnya yang menginap dalam daerah honorarium petugas ujian diklat honorarium petugas pemeriksaan tes penceramah agama dari dalam daerah penceramah agama dari luar daerah honorarium tim pengkaji bantuan sosial hibah bantuan keuangan orang proposal penanggung jawab yang disetujui yang disetujui yang disetujui anggota orang proposal yang disetujui pol meminjam atom(unenmni kerjasama daerah (teks) were produk hukum hukum hukum hukum meme oo. pembentukan peraturan daerah kerugian daerah (tpk) mma awam tamara penyelesaian kerugian daerah anta informasi kebakaran pemadam kebakaran meme implementasi e audit implementasi audit mol mmmassona atom jansen trvamzaatma pemgatneran maros kehumasan tim pengelola jdih pembuat naskah sambutan beri kesehatan karena kelangkaan profesi rumah sakit dan puskesmas kompetensi jabatan fungsional kesehatan ama maan beres kompetensi jabatan fungsional kesehatan ama sama saran uraian kegiatan satuan harga rp.) honorarium tim pengundangan produk hukum daerah pembina orang produk hukum pengarah orang produk hukum orang produk penanggung jawab ketua orang produk hukum sekretaris orang produk hukum orang produk honorarium tim penyusun laporan aksi ham kabupaten peduli ham pengarah orang sidang penanggung jawab orang sidang wakil ketua orang sidang anggota orang sidang honorarium koordinasi pemerintahan daerah penanggung jawab koordinasi pemerintahan daerah bupati orang bulan wakil penanggung jawab koordinasi pemerintahan daerah wakil bupati orang bulan koordinator pemerintahan daerah sekda) orang bulan prana keuangan daerah orang bulan staf ahli penanggungjawab koordinasi pemerintahan daerah staf ahli bupati) orang bulan kepala bagian orang bulan kepala subbagian orang bulan administrasi golongan dengan orang bulan pol mama atom(unenmni tugas khusus pembangunan daerah aset daerah iemmonrtamsanenap namun tonirammnosomant damian sono tontrammaa dormant damian toko mol ommmassonan atom jansen sea man pengawasan daerah monoaammmsararosenmol ommmassonan atom jansen |hononanros smear mma maros toko meses pengadaan barang jasa kontrak kerja pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah meebaaasath pengadaan secara elektronik (lpse) pop mama sara anon man bidang registrasi dan verifikasi bidang layanan pengguna bidang pelatihan dan sosialisasi: dprd pejabat pengadaan barang jasa untuk paket pekerjaan s d juta pemakaman juta) meatapomaan antemtaa tan domain daunan aturementa tante mol ommmassonan atom jansen pejabat pengadaan barang jasa untuk paket pekerjaan juta sampai dengan milyar bamarosmarmammataa lpemarmesataarasa tammemipemman masa a00 ang tamutamtaan musa eno mol maeoama param tnasonnes bee pejabat pengadaan barang jasa untuk paket pekerjaan milyar sampai dengan milyar paru atasan ibammmowaaaarmamana man fmmipemmman maa m0501 swe mas amat tuntas asupan se0s0n pejabat pengadaan barang jasa opd paket pekerjaan milyar sampai dengan milyar imaromaantwartatama temmarmetamarsan 'eowmenareemaman ewe woo pejabat pengadaan barang jasa untuk paket pekerjaan milyar sampai dengan milyar ibemaremaan amemmaa sbemaremaantmarmamma mol mama tom tawanan tema socks hpamatememamentasan smemipewmaman atas dosen rape eta tanaman santer bee pejabat pengadaan barang jasa untuk paket pekerjaan diatas milyar pemakaman mstar pee pamarememamsataan fosmemipemaman sampai dosen pop mama sara anon man anaeememenma anak eee), barang daerah pada pada perangkat daerah dengan anggaran yang dikelola sampai dengan milyar slpmaammsem element masam s0s01 temttutetamaseretaaa fomamansemaman asn dosen eloomamstenamepewaman asn mwtatmenyaceman anna (pengurus barang dan penyimpan barang) penggunaan barang uraian kegiatan satuan harga rp.) honorarium pengelola keuangan dan barang daerah pada perangkat daerah dengan anggaran yang dikelola milyar sampai dengan milyar pengguna anggaran orang bulan pejabat ketatausahaan keuangan ppk) orang bulan kuasa pengguna anggaran kpa) pejabat pembuat komitmen kom) kpa): pengurusan gaji orang bulan pembuat dokumen pengeluaran uang orang bulanpembuat dokumen penerimaan orang bulan pejabat penatausaha penggunaan barang orang bulan (pengurus barang dan penyimpan barang) pembantu pejabat penatausaha orang bulan penggunaan barang pejabat penatausaha penggunaan barang pada utd bidang kesehatpengguna anggaran orang bulan pop mama sara anon man ibmaammesew o| efpowmawpowtaran omarosan too sesamawpowan sanam mo0 (pengurus barang dan penyimpan barang) penggunaan barang barang daerah pada opd dengan anggaran yang dikelola milyar sampai dengan milyar lmamsmamcam mol membaca tamara tefemamarsengtaan eceran tove emottowmarsetara emamarsemman canon eocene mamutenamearociman canon bee barang daerah pada perangkat daerah dengan anggaran yang dikelola milyar sampai dengan milyar slbaammsm pesta emas persenskpdadan usaha milik negara badan usaha milik daerah terkait: harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan berdasarkan harga wajar,mol mmmassona atom jansen teman cart eno pemametntamrapowaman danar nan barang daerah pada perangkat daerah dengan anggaran yang dikelola milyar s d milyar lwt ejaan ananta tomo pemebenatanpemaan mol ommmassona atom jansen ten domarmaae eno teman atrata mo0 pemametntamrapowaman damar eman man dan daerah tama samar eno merek masa paman pajak daerahperaturan perundang undangan yang berlaku. honorarium panitia pembawa acara diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam kegiatamemenuhi ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh bupati wakil bupati sekretaris daerah, peserta paling sedikit (lima puluh) orang, danpol ommmamann serum damon alat tulis kantor scoop dinas dengan lambang buah naa ben kertas sensing buah amplop surat kop kabupaten buah nobar hina kei kertas asing buah pol ommmamanun serum nonton buku kartu garis buah naa ag0o buku surat setoran pajak ono tanah pamer asy soo0 kamagopuntertinta aoo0 keboan among pan etanol aaa ooo bol samin uni vote bon mko images pan (rfspro308) pkm unit pare meaning kit unit para masa unit kananbbon alat imokhis202) ame gambar derita nng good bno00 mosmaoine sedang good ooo ana ono etnis satin ketputbenbiasa pol maimtasmtan seruan merona isi pulpen premium buah atatanes asetat ang karbondoblejoto ooo0 nno karetgelang ono kemas (dobel folio) gram aan00 kemas (dobel folio) gram aoo0 kemas buram anon kemas doorslanfoio ono kemas doorslas toto bersama ooo aoo nono kemtasgambar puan ono kertas hvs tawar g0gram yang kertas hvs tawar toplam mono kertas hvs tawar gram ono kemas hvs bergaris folio nano keras hvs tol) logam keras hvs toko) team ooo keras hvs toko) sonam good aan ooo kertas hvs kop garuda gram aoo keras hvs kop garuda gram non0 kertas continuous spot bos dago kabupaten blora box kap continuous daftar penguji logo box mol mamtamumoa seruan memang keras continues spp log box baba las daftar gaji logo box ketan continue janda terima spm ag, s00000 kemas kraatjsampul yoo anna a0o aan lamban pam pena oat kemas anon lema aon kama ag0o aon oran ooo kuping goo paperkiin ooo benehapun cai tna ono menghapus pensijasap ang menghapus whtoboara ono anon decorator pemotong kemas besi aon pertorator pemotong kemas besar ooo naa aon ooo pena nan goo pia peter maka basah a00 pna peter dotmamika kosa nono pusngora bastkangparan ola noo0 pol ommmamanun serum nonton portabel bertali tebal buah pupenbiasa aon bengal oo0 puan premium ao.oo0 rentan pensilkesi on0 nos lautan pensilbesar ono refittonerlaser ooo0 dengan ono dana ono sneihooterpiastik spidolbesarhitam oo0 spidol besar permanen hitam aaa, spidol besarputin amas aoo sewotkea on0 stamp pad tatakan statbel ono states kes ono states besar gno00 stroma gambar dimas baik ono stroma bersampul kain batik gaon0 stopmaptorogaruda aoo stop folio stroma plastik ang aoo entahitamisiulang baron0 ios tntastempal gong tinta wamaisiulang anon0 iigonalaip ono dalam hal satuan biaya pegawai untuk honorarium tim panitia sekretariat kelompok kerjatertentu diamanatkan dalam peraturan perundang undangan, dan kegiatan yang dilaksanakan tim panitia sekretariat kelompok kerja peserta kegiatan tertentu: menggunakan standar biaya lain yang relevan, atau menggunakan satuan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar, yang ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapmo| mamasa aon maron mei materai dan benda pos alat listrik dan elektronika pol ommmamanun serum nonton sekering otomatis buah apottgni ebook aoo ton kontak oo0 tested yoo ana nno0 ono barang rumah tangga ono ami sepak oo0 baksampah 0oo0 aan00 good aman ono benang ono ono gapibesah novo kapok aoo o0g emberplastik ooo ember plastik besar hoon amberseng gaon0 gentong ono gayung ono gentong ben00 sol onmmtoasan serum mnrontann handuk potong hunger ana jam memenuhi onto aman anon kang aoo range ooo kapal a00 kano ngo kapurbana aon kapur bagus tel goo kapan game oon kara noo kara mark aoo koba aoo keranjangsampah goo gon rae goo goo goo obatnyamuk semprot ono opa pemakan yoo ngo ngo ngo aon aan goo pewangi kamar manah ooo pewangi mobi ooo mol mamtamumoa seruan memang pewangi pakaian buah pewangiraangan asinan aoo diasikgampah noo datang nga rempelgumbujumbo aon nam goo sabundetenenaream goo aon samdanjepk pasang aoo ago tamu below goo sam dapat anon aoo sikatonsi pakaian aon aon aon siar semir semata yoo ngo alah onto0 ono empat sabun anon goo yoo menata piala dan medali o00o0o. bata sedang novo00 uraian belanja satuan harga rp.) piala kecil buah medali emas buah medali perak buah medali perunggu buah barang kebutuhan peserta perlengkapan peserta (map. pulpen. blockquote. tanda peserta. dll) paket pakaian (kaus dan training) stel sepatu olah raga buah tas buah modul buah http dan map diklat paket topi buah atribut pns (lencana kopi. papan nama. ikat pinggang. tanda identitas paket pegawai) bantuan perlengkapan peserta diklat pim bantuan untuk perlengkapan peserta diklat limit orang paket bantuan untuk perlengkapan peserta diklat pim iii orang paket bantuan untuk perlengkapan peserta diklat pmid orang paket pengadaan air bersih pembelian air bersih dalam tangki ana (tidak termasuk ongkos angkut) kali isi ulang pengadaan air bersih untuk bantuan dalam tangki (termasuk ongkos kali isi ulang angkut) alat olah raga pakai habis bola basket buah bola sepak buah bola tenis buah pol ommmamanun serum nonton bola voli buah cbooo bombana maa mertentlapangan o0.oo0 nama ooo0 mana anon0 mertentomea gna00 bedpinapong gnn00 souvenir cindera mata karangan bunga tsowoni indera matajpiakat ooo karangan bunga mono0 pengadaan spanduk baliho spanduk termasuk biaya pasang omong spanduk termasuk biaya pasang nono batoftamertemasuk bisa manner (termasuk biaya pengadaan bibit ternak beranak sai cbooo0 bibiyanak keran oo0oo0 bibiyanak kambing ooo.ooo aiianakayan biiyanakiuk bibiyanakikan belanja bahan bibit tanaman ana batang ino batang o0g pohon buah buahan gamba. tang rambutan. durian. dan sebagainya) pol ommmamanun serum nonton sengon batang batang goo kayangan batang batang aman batang good anjung batang nno0 batang ono meninjau cbooo0 benih bawang merah gaon benihjahe ooo benihkelapa yoo benhemponempon pan (kunyit kencur temu. dan sejenisnya) dau ono tan panai terong tomat pepaya kangkung pes bayam ooo beninpagi anon ooo.oo0 benihjamang benih kacang iau kacang tanah pen bahan makanan pokok ooo aman guapash ooo gmameranfjawa ono gaya uraian belanja satuan harga rp.) daging ayam kampung daging ayam potong daging sapi dagingikan susu litermedia cetak naskah biaya kolom khusus media cetak naskahkali biaya publikasi iklan pada radio kali biaya pengisian berita media orang per massa bulan biaya pengisian pembuatan konten per tayangan videotron jasa pengawalan keamanan (anggota tni polri) jasa pengawalan dalam daerah (termasuk biaya operasional) orang hari jasa pengawalan dan keamanan untuk diluar kota (termasuk biaya orang hari operasional) uraian belanja satuan harga rp.) biaya penyelesaian permasalahan hukum konsultan hukum dengan reputasi per konsultasi kaban dengan reputasi per konsultasi gang saku saksi pengadilan luar per hari uang saku saksi pengadilan dalam per hari saksi ahli pada orang sidang jasa berbicara orang kali biaya dalam proses hukum pendaftaran surat kuasa per surat kuasa pendaftaran perkara perkara nasegelling alat bukti alat bukti belanja administrasi pengambilan keputusan pengadilan putusan sidang lapangan (plat name) per sidang putusan pengadilan hukuman pembayaran biaya perkara per putusan profesional fee advokat pengacara pet tingkat pertama pn, orang sidang dan adilan tingkat banding ptun, orang sidang pengadilan tingkat kasasi ma) orang sidang bem peninjauan orang sidang penyusunan naskah akademik biaya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah paket uraian belanja satuan harga rp.) biaya fasilitasi cap biaya fasilitasi cap provinsi paket biaya fasilitasi cap pada orang perguruanorang jam profesional dengan reputasi orang jam regional provinsi praktisi dengan reputasi orang jam internasional praktisi dengan reputasi nasional orang jam praktisi dengan reputasi orang jam regional provinsi tokoh masyarakat tingkat orang jam internasional tokoh masyarakat tingkat nasional orang jampol enmmomasn teruna anon empire regional provinsi jasa seniman barongan aaaa a00 dalang dan wavanglokal acara coor00 dalang ray png luar per acara kelompok dangdut band dalam per acara kelompok dangdut band luar per acara kelompok dangdut bang nasional. ara non o00 ketoprak dalam daerah ara voodoo ketoprak uan daerah ara ooo0 pena ara cbooo pena neraca pun pan acara cbooo0 bemanidaam daerah acara bonobo penyanyiitar daerah acara cbooo penyanyi nasional acara voodoo pena ara cbooo0 aan ara cbooo dana ara cbooo0 biaya sewa stan tempat pameran dan jasa event organizer panitia pelaksana kegiatan biaya sewa stanftempat pameran mematikan cbooo kan kon anser panitia per kegiatan cost (oktan oman oma besa pembuatan liputan shooting paket video dan editing sol oamtomasan serum mnrontann jasa langganan surat kabar tabloid majalah tanganan sarat kabah anon aanantaba taman aon manan malah taemin goo cetak foto goo ban yoo tan aoo aoo ago ebook belanja cetak oon naa yoo iuran akta catatan sipil lembar bank pinjam apa ketan inang detak arsip kata amors g maa anon otak core penerbitan a aon mma agg come kau pendanaan ang ana getah serikat peranan cetak soap serikat pimpinan getah tangan kemban pol ommmamanun serum nonton kamar buku blank dokumen lembar kantong kartu buku aan kupon ter terminal label buku pin aoo lamimating aoo benjtidan ono percetakan kendaraan bermotor anon remote aktnakta catatan sipil color sip tanggai kembali ang kemaspiotar ooo surat tagihan pajak daerah istri) sono bento tkb. perangkap aoo00 blank surat ketetapan bos kerana pan pertahun pajak box iseng) surat terima sementara box blank surat setoran bea peralihan tembak bangko spptpbb bango pbb tama himpunan ketetapan pajak set bangko smispbbp2 onto0 kertas continuous rangkap. ebook0 ebook0 kertas continuous lampiran sp2d ebook0 kertas continuous pengantar sp2d ebook0 pol maimtasmtan seruan merona kertas continuous daftar penguji box aman ska cbooo kemas continuous datar gai voodoo fotokopi fotokopi fan ang fotokopi folio bolakbalik potkopidowtotoio sewa rumah gedung gudang parkir soma gedung pertemuan emban cbooo0 sewaruangrapat pertemuan emban voodoo damn bertahun o00a00 sma kamarfoenginapan emban onto0 sewa sarana mobilitas kendaraan roda empat emban nomor0 bea kendaraan roda enam bus per hari sewa kendaraan roda enam bus per hari sewa perlengkapan dan peralatan kantor mma emban cbooo0 damn emban voodoo seragamkan emban voodoo0 soma generator emban cbooo smakomputer arahan goo00 sewa voting panggung bahar aoo0 sema maafkan bahan aoo semarang bahan goo sewa pakaian adat tradisional bahan anon sewapanagung emban cbooo0 uraian belanja satuan harga rp.) sewa proyektor per hari sewa sound system per hari sewa tenda per hari sewa tatak per hari sewa peralatan videotron per hari raiorang kali oleh pihak pelaksana kegiatan luar daerah makanan dan minuman harian air mineral galon air mineral (kemasan botol) dos air mineral (kemasan gelas) dos kacang hijau minuman lainnya gelas teh gelas makanan penambah daya tahan tubuh extra flooding orang hari tumpeng buahorang hari bupati dan keluarga pol ommmamann saram non naa bab pati wakil orang hari human pegawai orang kali biaya makanan dan minuman lainnya makan dan minum pasien morangfhan ono makan dan minum penyandang ann pan masalah kesejahteraan sosial orang hari (pks) aan panti orang hari makan dan minum pemandu anakan ono belanja pakaian mainan voodoo. oo.oo0 belanja pakaian dinas harian pdh) cbooo bakalan dinas macam (du ooo.oo0 koki .o00 bakaran olahraga .o00 bakat seragam .o00 bacaan sipiharan sh) cbooo0 bakalan sipil lengkap (ps ovo.oo0 bakalan sip resmi cbooo anna yeah raihan stel bakalan dinas petugas keamanan oo.o00 pekan kejalapangan oo.oo0 pemeliharaan peralatan pemeliharaan alatalat angkutan unit tahun pun pan una ann anitftahun emas00 anitjtahun ooo pol ommmamana saram dono ton pemeliharaan spit unit tahun anittahun nomor aan anitftahun ooo0 anitftahun ooo anitftahun onto0 anitftahun ooo0 ana manitftahun ono manitftahun goo00 aan manitftahun .o00 bnn manitftahun 0o.o00 anittahun oo0o0o. anitftahun cbooo anitftahun voodoo anitftahun ooo.ooo hadiah perlombaan olah raga atau lomba untuk perorangan anakan ooo.oo0 www anakan ooo.ooo anakan ovo.o0 namakan rocoooo namakan cbooo0 pan namakan konon0 pena nan pankelompok kan, oo0oo0 www kelompok kan. cbooo0 kelompok kan. oo0.oo0 uraian belanja satuan harga rp.)orang kali dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang kendaraan jabatan bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd km liter cost kendaraan dinas roda kapasitas lebih dari km liter cost kendaraan dinas roda kapasitas sampai dengan km liter cost kendaraan dinas roda kapasitas km liter cost kurang dari uraian belanja satuan harga rp.) kendaraan dinas roda dua km liter kuota bbm kendaraan dinas jabatan untuk operasional dalam daerah kendaraan jabatan bupati dan liter per harga pasar wakil bupati bulan sap kendaraan dinas pimpinan dprd liter per harga pasar bulan kendaraan dinas kepala perangkat liter per harga pasar daerah. asisten. dan staf bulan sap uang taksi perjalanan dinas luar daerah org kali cost uang representasi perjalanan dinas luarrepresentasi perjalanan dinas dalamharian perjalanan dinas dalam daerahpol ommmasasun serum kanoman tingkat org hari makro mainan goo mak afghan aoo mata afghan emak afghan ono mata jhon lenong meat jhon nano diluar kecamatan dengan jarak tan panai dari tempat kedudukan tempat tujuan atau lebih maka panai untuk bulan ketua dprd bahan mono0 untuk wakil bupati wakil org hari bem ata dprd org hari mak bahan anon mane bahan anon0 mmg bahan ago0 amat bahan bno00 emmakath jhon aao00 mata jhon arno0 mekar jhon onto0 untuk pengawasan dan tan pan pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah dekat mapan oo0 make jhon g0o00 maakt jhon aoo0 mmgatp jhon ono mekah jhon ooo emak afghan ooo0mol ommeoma tawon kelompok kerja kegiatan tingkat kabupaten lintas perangkat daerah instansi masyarakat (sk bupati) meme emmgperatamg demam sangzeraan famommemmeerasma uraian belanja satuan harga rp.) tingkat org hari untuk petugas pemadam kelakar an penanggulangan bencana distribusi air petugas kesehatan yang memaksa akan tugas bersifat darurat atau mendesak perjalanan pulang pergpulang pergi lebih darntuk kurir surat barang laporan, menyetor uang dan kegiatan sejenisnyaluar kecamatan dengan jarak dari tempat kedudukan tempat tujuan s d km. tingkat org hari tingkat org hari tingkat org hari tingkat org hari luar kecamatan dengan jarak dari tempat kedudukan tempat tujuan lebih duang harian perjalanan dinas luar daerah yang tidak menginap:bojonegoro, tuban, ngawi, magetantingkat org hari tingkat org hari perjalanan dinas luar daerah yang tidak menginap di: jawa tengah (di luar wilay(di luar wilayah bojonegoro, tuban, ngawi, magetan) diyyang tidak menginap jawa barat, banten, bali, dki jakarta, dan luar pulau jawauraian belanja satuan harga rp.)di:jawa timur bojonegoro, tuban, ngawi, magetan) mo| marina saram manca tingkat apan kama dprd tanaman ana untuk wakil bupati wakil org hari bem ata dprd org hari laman nona aman nana nana n malah nana aon ana nana aon aan aman aon maan dinas luar daerah menginap diy, jawa barat, banten, dan jawa timur (di luar bojonegoro, tuban, ngawi dan magetan) ooo dapat kena daan aman non untuk wakil bupati wakil org hari bea dprd org hari main aman nona aman aon mekar aman aon aman maman nana aon mang nana nan baar nana uang harian perjalanan dinas luar daerah menginap dki jakarta uv atv pan pan panai net inap untuk wakil bupati wakil org hari bea dprd org hari amp eta tama ama angga maa amin t0t000 aga amin solo haag amin otoko aga eno dinas luar daerah menginap luar pulau jawa maa pantat panenyanmnnenn benar beenryiyayan untuk wakil bupati wakil org hari bea dprd org hari amp aman toon tana ama eno aga aman test haag ama toto gag aman teo hana aina oro00 amin soon mol ommuamasua anom son mei biaya penginapan diy, jawa barat, banten uraian belanja satuan harga rp.) pengganti uang penginapan moda transportasi perjalanan dinasdinas luaruntuk bupati. wakil bupati. sekretaris daerah.:transportasi berangkat dan pulang. biaya transportasibelanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber yang sama. biaya akomodasi untuk narasumber instruktur tenaga ahli dibayarkan secara cost pada rekening belanja sewa kamar penginapanuang taksi perjalanan dinas luar daerah (sekali jalan) dapat diberikan apabila bisa menunjukkan bukti transaksi penggunaan taksi. bupati blora.tigupanitia pelaksana kegiatan moroaamtumremusonatamo ayunan awamadasan tapi) pol mamtorasan seram nano ton kendaraan roda empat mobil truk unit kendaraan roda empat mobi unit pameran a00 menara roda empat mobil unit unit kendaraan reda empat mebiluni! unt sooko0.oo0 kendaraan pemadam kebakaran aon mono00 kendaraan tangki minyak tanah n0g0no00 keniscayaan roda empat unit perpustakaan unit kendaraan roda empat untuk colon aan aogonoo0 kendaraan roda empat untuk kepala unit kendaraan soda enam bus besar kendaraan roda enam bus sedang o0gong00 pengadaan alat angkut tidak bermotor gerobak sampan nan oouop0 gerbakdoronguntuk jualan nan voodoo gerobak sorong iroha ooo saga voodoo becaksampah voodoo contoh perahu kaya o0no0o perahu kayuh perahu bebek nan roooooo peralatan bengkel nan ooo dongkrak hipnotis roooooo gema manual besar ooo gama mesin saw goo ooo gama mesin resirocating ono o00 mol emas saram maronmoa gergaji mesin scroll saw unit gamajimesinsikular bonobo peralatan pertanian baakparaboa voodoo maan n0g0no00 contoh dan nan o0gong00 nan go0ooo logat miring una nan gondok mon when cakar baja set nan c00ooo mana bude gondok menpan blade voodoo menpan blade voodoo pencacah hijauan pakan ternak unit apps penghancur bahan pupuk organik unit mesin perontok multiguna gondok mes perontok padi nan mes potong rambut dorong nan ono oo0 mes potong rumput gendong nan cbooo0 smiling nan d00ooo rwapotahor gondok restanaplantah ngo0o0o ragercakar baja ran cakar baja voodoo bakon ono0 separator nan oo0oo0penilik kertas unit gondok mmbarjpogiam voodoo pena akan nnn voodoo papan informasi diekwonik o0no0o pepannamakantor naa o0ooo pepanpengumuman naa roooooo papan tulisjuntoboara konon0 iga naa no0o0o bana naa pocono proyektor nan agonooo radotape record, aan cbooo pan aan contoh tabung pemadam kebakaran mang bendera naa voodoo mang benderapataka con ooo matakfenga contoh mangantena venitatinnfan benausefan oo0ooo nan no0oo0 nonton danau gong0n. mapping bor london peralatan komputer komputer mainframe some cbooo0 komputer notebook voodoo komputer voodoo mol emas saram maronmoa monitor display unit bowerguniy voodoo pamer besar plutonik cbooo0 co0o00 pamer ooo00 pamertasorer nan ono nan pen baker nan uesjatmbiwar nan ooo kembar ana ooo ana anon0 perangkat lunak software ban o0n. meleleh kamar besifmei g0n200 anon200 ankaya g0noo0 kamar pakaian mono00 amar perpustakaan gong0n. bakihtodan kara anon benderafambu umbul ago00 bug g0n200 mena wak bupati dan buah kursi keyapejabat nono0 karsikerastah aragon, mol emas saram maronmoa kursi lipat buah kumirapat ago0 anno ann agung0 memagari oon2o0 ipa wakil bupati dan buah mejakera pejabat aan meakenastar mejakomuter g0n200 menamakan agen200 mejarapah g0n200 mejaresepsiona anon.o00 melania otonom0 mejasiowalsekolah g0n200 mejatelepon g0n200 mejatunagu tamu aksesi meta bonobo raka london rakpemustakaan london onto0n congo0 mempartidar aon200 mea untuk tone meja anonim0 peralatan dapur mat penyimpan beras o0n200 bahu ng0no0o. benderjjusr nan london pol ommmamaman seram nnnontnn dispenser unit mentortoemanan ooo2o0 ana nan agonoon kompolnas nan london nan bonobo nan gondok mes pengermatangan noon memwavajowen london london bayang onion pemanggang roti an00 benarnya gondok piinefeelasmangkok cangkir apaan, sendokiaamunisan apaan, pompa london pompa ban sepeda pompa angin onion london ama non0 unggas noah0 mandonftembatan joao0 angan joao0 memparsampah onion menetas london akan teman oo0oo0 penghias rumah tangga barang pesan belah (keramik, kristal dag mol emas saram maronmoa cermin hias unit good gam ammad maa o0n200 kapitan permadani anon amingbed aon200 karangan kandangburang konon0 lampuhias nan aon200 alat studio adaptor nan nano daan nan nono0 aan ono hanya bag0n200 earphone nan anak kamera shooting oo0o00 kamera roket genggam o0noo0 kameratotoftustel ng0noo0 tmarfansen o0n200 bondepeaka, 0noo0 megaphone nan onto0n microphone nan london meranti processing nan antono0o aan nan gondok sound custom ang0n2o0 bia konon0 manna icon2o0 sotborotoman agen200 masing set alonso0 mol emas saram maronmoa lensa tele kamera unit adapter con apk konon0 g0n200 pena aon200 alat komunikasi neeson nan anon0 rar jin ulangan tato) nan otonom0 nan ngoko0 naa con rambu rambu lalu lintas lampu peringatan framing toy ngoko00 paku marka hoodeta) anno patoktikungan tastincatoy agung00 pagar pengamanjalan indukan ternak indukan sapi gong0n adukan kambing london agony0o aan bonobo barang kesenian seerangkatatat musik bang good0 dana perangkat g0n200 g0ooo0 wayang seperangkat nngonoo0 mo| ommasaaa serum maron mes alat persenjataan keamanan mom temanjamena voodoo tegangan hoon oooooa daan onion samatonjaana pohon noon mampu konon sematutapangan agama cocoon jaketptampung voodoo aa. toon oooooa pgn nan pnnnnpnnnnnn oooooa anon pohon alat ukur bantan bagan ana imbangan eco oon ann oon oon cocoon pan oooooa bupati blora. cap ttd. djoko nugroho uraian kegiatan satuan harga rp.) wakil ketua orang perda anggota orang perda pembantu tim anggaran pemerintah daerah tapi) anggota orang perda tim anggaran pemerintah daerah tapi) orang nota penanggung jawab orang nota wakil penanggung jawab kesepakatan wakil ketua kesepakatan kesepakatan orang nota staf teknis administrasi kesepakatan honorarium tim penyusun rancangan peraturan daerah pengarah orang perda penanggung jawab orang perda wakil ketua orang perda anggota orang perda anggota staf teknis administrasi) orang perda mol ommmassonan atom jansen peraturan daerah (perda) mama man peraturan bupati esensi dan harian lepas (serssmnssan saonanar sertakan membawa masam |
wan bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tahun tentang penyelenggaraan program sanitasi berbasis pesantren dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerang, menimbang bahwa pesantren merupakan salah satu model sistem pendidikan pertama dan tertua indonesia yang turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat kabupaten tangerang, bahwa untuk mendukung proses belajar mengajar pada pesantren wilayah pemerintah kabupaten tangerang yang telah turut serta dalam pembangunan moral dan akhlak bangsa agar mendapatkan sarana prasarana sanitasi yang lebih layak sehat melalui pendekatan swakelola pendampingan antara masyarakat dan pemerintah daerah, perlu untuk melaksanakan program sanitasi berbasis pesantren, bahwa dengan. bahwa desanitasi berbasis pesantrprogram sanitasi berbasis pesantreondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid murid belajar mengaji dan sebagainya. program sanitasi berbasis pesantren yang selanjutnya disebut dengan program sintren adalah program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang layak atau sehat dan terstandarisasi bagi pesantren yang saat ini tidak dan atau memiliki sarana prasarana sanitasi yang kurang layakatau lurah adalah kepala wilayah pada tingkat desa atau kelurahan. badan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten tangerang. dinas perumahan, permukiman dan pemakaman adalah dinas perumahan, permukiman dan pemakaman kabupaten tangerang. inspektorat adalah inspektorat kabupaten tangerang. bagian kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut bagian kesra adalah bagian pada sekretariat daerah kabupaten tangerang yang bertanggung jawab dalam program sintren. tim teknis program sintren yang selanjutnya disebut tim teknis adalah tim yang terdiri atas unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi program sintren. tim monitoring dan evaluasi program sintren yang selanjutnya disebut dengan tim monitoring dan evaluasi adalah tim yang terdiri atas unsur kejaksaan, kepolisian, kementrian agama, dan inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan proses pembangunan sanitasi berbasis pesantren. tim fasilitator. tim fasilitator program sintren yang selanjutnya disebut dengan tim fasilitator adalah tim yang terdiri dari unsur masyarakat sebagai pendamping pelaksana pembangunan, yang memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat yang keanggotaannya ditunjuk oleh tim teknis. kelompok pelaksana swakelola yang selanjutnya disebut kps adalah pelaksana pembangunan sanitasi berbasis pesantren yang terdiri dari unsur pesantren penerima manfaat yang disahkan melalui keputusan kepala kantor kementerian agama kabupaten tangerang. bantuan program sintren adalah bantuan dana atau bantuan lainnya dari pemerintah daerah yang diberikan kepada penerima manfaat untuk kegiatan pembangunan peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi yang dikelola oleh penerima manfaat dengan pendampingan tim fasilitator program sintren dengan standar capaian yang sudah ditetapkan tim teknis. penerima manfaat adalah pesantren yang berdomisili daerah yang saat ini memiliki sarana prasarana sanitasi yang kurang layak atau sehat berdasarkan hasil verifikasi tim teknis program sintren yang ditetapkan dengan keputusan bupati. kosong adalah tempat tinggal atau hunian santri selama mengikuti proses belajar pesantren. bab pelaksanaan program bagian kesatu prinsip dasar prinsip dasar pelaksanaan program sintren meliputi: berorientasi pada wawasan kebangsaan, partisipatif. partisipatif, cc. transparansi, dan akuntabilitas. berorientasi pada wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah agar yang sedang menjalani proses belajar mengajar pesantren dapat merasakan sentuhan pembangunan pemerintah daerah secara langsung, sehingga diharapkan mampu menumbuh kembangkan rasa nasionalisme. partisipatif sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keterlibatan penerima manfaat pada implementasi program demi pencapaian tujuan program sintrenwarga negara untuk memperoleh informasi tentang kebijakan program sintrenpertanggungjawaban dari individu lembaga yang dipercayakan untuk mengelola program sintren, sebagaimana telah atur dalam tugas pokok dan fungsinya. bagian kedua strategi operasional strategi operasional pelaksanaan program sintren yaitu: menguatkan peran pemerintah daerah, baik tingkat desa kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, mengembangkan pesantren yang dapat dipercaya dan akuntabel: meningkatkan pemberdayaan. cc. meningkatkan pemberdayaan para santri dan umat dalam memahami pentingnya pola hidup yang bersih dan sehat, serta menerapkan pola partisipatif dalam pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi pesantren. bagian ketiga kriteria penerima manfaat kriteria penerima manfaat pelaksanaan program sintren meliputi: pesantren yang memiliki hunian untuk tempat tinggal santri atau kosong yang berkedudukan daerah, sudah melaksanakan proses belajar mengajar, cc. bukan atau tidak berdiri pada lahan yang sedang dalam sengketa dan atau lahan yang dilarang pemerintah, dan pesantren yang belum maupun sudah berbadan hukum. bagian keempat persyaratan permohonan program sintren persyaratan permohonan program sintren meliputi: surat permohonan bantuan, surat pernyataan calon penerima manfaat belum pernah menerima bantuan sarana prasarana sanitasi dari pemerintah, surat pernyataan ketersediaan lahan siap pakai untuk lokasi pembangunan sarana prasarana sanitasi, surat pernyataan. surat pernyataan bahwa lahan yang dipergunakan tidak dalam sengketa dan atau tidak pada lahan yang dilarang pemerintah, melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk dari lurah kepala desa yang menjadi pemilik penanggung jawab penerima manfaat tersebut: melampirkan surat pernyataan kesiapan diri yang telah ditandatangani dengan bermeterai cukup, dan melampirkan keputusan pengesahan sebagai kps dari kepala kantor kementerian agama kabupaten tangerang. bagian kelima komponen program sintren komponen program sintren merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, yang meliputi: pengeboran air bawah tanah, pembangunan sarana tower penampungan air bersih, pemasangan instalasi mesin untuk air bersih, pemasangan instalasi pipa distribusi air bersih, pemasangan instalasi listrik, pembangunan sarana wudhu, mandi, cuci, dan kakus, dan pembangunan sarana instalasi pipa saluran air kotor dan septic tank, serta pembuatan sumur resapan untuk pembuangan air kotor. bagian keenam. mais bagian keenam pelaksana kegiatan pelaksana program sintren meliputi: tim teknis: tim monitoring dan evaluasi, tim fasilitator, kps, dan penerima manfaat. unsur keanggotaan pelaksana program sintren sebagaimana dimaksud pada meliputi: tim teknis, terdiri atas: badan perencanaan pembangunan daerah, dinas perumahan, permukiman, dan pemakaman: dan bagian kesra. tim monitoring dan evaluasi, terdiri atas: kejaksaan negeri kabupaten tangerang, kepolisian resort kota tangerang, kepolisian resort metro tangerang selatan, kepolisian resort metro tangerang kota, s5. kantor kementerian agama kabupaten tangerang, dan inspektorat kabupaten tangerang. tim fasilitator merupakan unsur masyarakat pada tingkat daerah, kps, merupakan pengurus pada pesantren penerima manfaat yang disahkan dengan keputusan kepala kantor kementerian agama kabupaten tangerang, dan penerima manfaat, yaitu pesantren yang berdomisili daerah. susunan keanggotaan. susunan keanggotaan tim teknis, tim monitoring dan evaluasi, tim fasilitator, dan penerima manfaat sebagaimana dimaksud huruf sampai dengan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. tugas tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melaksanakan program sintren tingkat kabupaten, melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap proposal calon penerima manfaat program sintren, cc. menyusun dan menyampaikan dokumen laporan verifikasi: mengusulkan calon yang berhak menjadi penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual untuk ditetapkan menjadi penerima manfaat melalui keputusan bupati, melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program sintren, menunjuk fasilitator untuk disampaikan kepada bupati dan ditetapkan menjadi tim fasilitator dengan keputusan bupati, memberikan bimbingan dan arahan kepada fasilitator tentang tata cara pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman pelaksanaan program sintren, melaksanakan bimbingan dan arahan terhadap fasilitator dalam pengajuan permintaan pembayaran pencairan program sintren, membuat standardisasi, gambar teknis, teknologi terapan, material bahan bangunan, alat, dan menerapkan standar biaya, membuat naskah. membuat naskah perjanjian pemanfaatan program sintren antara penerima manfaat dengan sekretaris daerah atas nama bupati, membuat dan menyampaikan laporan pengawasan, evaluasi kinerja tim fasilitator, dan penerima manfaat kepada bupati, dan il. melaksanakan koordinasi serta membuat dan menyampaikan laporan akhir berdasarkan laporan akhir tim fasilitator kepada bupati. tugas tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melakukan pengawasan dan monitoring proses pembangunan sanitasi berbasis pesantren, memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan program sintren, melakukan evaluasi pelaksanaan program sintren, menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan dan monitoring proses pembangunan sanitasi berbasis pesantren serta evaluasi pelaksanaan program sintren kepada bupati. tugas tim fasilitator program sintren sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memberikan pembekalan teknis pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan program sintren kepada penerima manfaat: memfasilitasi penyusunan. js memfasilitasi penyusunan proposal calon penerima manfaat program sintren, cc. memfasilitasi legalisasi dan bantuan administrasi untuk melengkapi berkas persyaratan permohonan program sintren, memfasilitasi penandatanganan surat pernyataan kesiapan diri, memfasilitasi penandatanganan nota perjanjian pemanfaatan program sintren dengan sekretaris daerah: memfasilitasi pendampingan untuk proses pencairan dana program sintren, melakukan supervisi pengelolaan keuangan dalam hal belanja material, alat, dan penyediaan tukang, melaksanakan supervisi, monitoring, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan, mengajukan penghentian pelaksanaan kegiatan kepada tim teknis dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan standar teknis yang telah ditentukan oleh tim teknis dengan pelaksanaan kegiatan lapangan, it. menyelesaikan permasalahan kendala wilayah kerjanya, memfasilitasi bantuan administrasi untuk pembuatan laporan akhir penerima manfaat, dan il. membuat serta menyampaikan laporan akhir berdasarkan laporan akhir penerima manfaat kepada bupati. tugas kps sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyusun dan merencanakan jadwal pelaksanaan pembangunan sanitasi berbasis pesantren, menyiapkan tenaga. menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi teknis bangunan bersama pimpinan pesantren, menyiapkan kebutuhan material sesuai spesifikasi sanitasi berbasis pesantren yang sudah ditetapkan oleh tim teknis, melaksanakan pembangunan sanitasi berbasis pesantren, dan menyusun, membuat, dan menyerahkan laporan kegiatan pembangunan progres fisik (nol keseratus), (lima puluh keseratus), dan (seratus keseratus) disertai bukti dokumentasi, nota belanja, dan akuntansi tanda terima pembayaran upah dan atau honorarium pelaksanaan program sintren kepada tim fasilitator. tugas penerima manfaat, meliputi: membentuk kps, mengajukan proposal permohonan penerima manfaat program sintren, cc. menyiapkan lahan rencana sesuai pembangunan sanitasi berbasis pesantren lingkungan pesantren, menyiapkan tenaga kerja bersama kps dalam pembangunan sanitasi berbasis pesantren, dan melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan sanitasi berbasis pesantren. bagian ketujuh tahapan pelaksanaan paragraf umum tahapan kegiatan program sintren meliputi: persiapan, sosialisasi. laku verifikasi: cc. sosialisasi, penandatanganan nota perjanjian pemanfaatan program sintren, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan fisik, pengawasan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. paragraf persiapan pesantren mengajukan proposal permohonan penerima manfaat program sintren kepada bupati melalui tim teknis. proposal penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada berisi kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam dan persyaratan calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen pendukung, yang meliputi: surat keterangan pesantren oleh kepala desa dan atau camat, surat pernyataan kesiapan, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pimpinan pesantren, berita acara pembentukan kps, struktur kps: fotokopi kartu. fotokopi kartu tanda penduduk seluruh anggota kps, fotokopi surat permohonan pengesahan kps kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten tangerang, pengesahan kps oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten tangerang, fotokopi buku tabungan bank jabar banten atas nama kps, fotokopi dokumen legalitas tanah, berupa: sertifikat hak milik, akta jual beli, akta hibah, akta wakaf, lirik, dan atau surat keterangan lahan tidak sengketa dari kepala desa setempat. selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada proposal dapat disertai dengan fotokopi dokumen legalitas lembaga dan atau izin operasional pesantren. proposal permohonan yang telah diterima dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam didata dan diinventarisir oleh tim teknis. paragraf verifikasi tim teknis dan tim fasilitator melakukan verifikasi proposal permohonan penerima manfaat. verifikasi. ain verifikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: verifikasi faktual: dan verifikasi administrasi. verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim teknis melalui survei lokasi untuk memastikan keberadaan pesantren dan ketersediaan lahan. verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim fasilitator untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung proposal permohonan penerima manfaat. tim teknis menyampaikan mengusulkan calon yang berhak menjadi penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan menjadi penerima manfaat kepada bupati melalui bagian kesra. nama penerima manfaat, alamat penerima manfaat, dan besaran hibah program sintren ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf sosialisasi tim teknis menyelenggarakan sosialisasi kepada: pesantren penerima manfaat, dan tim fasilitator. . sosialisasi kepada pesantren penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk memberikan penjelasan dan pembekalan mengenai teknis program sintren, yang meliputi: peraturan bupati serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan program sintren, prototipe bangunan dan rencana anggaran biaya sanitasi berbasis pesantren, cc. tahapan pelaksanaan program sintren, syarat dan ketentuan penerima manfaat, dan teknis pelaksanaan dan pelaporan. sosialisasi kepada tim fasilitator sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sebagai pelatihan pelaksanaan tugas tim fasilitator dalam membantu kelancaran administrasi pesantren selama penyelenggaraan program sintren. paragraf penandatanganan nota perjanjian pemanfaatan program sintren nota perjanjian pemanfaatan program sintren ditandatangani oleh penerima manfaat yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam dan bupati tangerang. bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan nota perjanjian pemanfaatan program sintren sebagaimana dimaksud pada kepada kepala bagian kesra. paragraf . paragraf pencairan dana tim fasilitator memfasilitasi penerima manfaat menyusun surat permintaan pengajuan pencairan dana bantuan hibah program sintren yang ditujukan kepada bupati melalui tim teknis. tim teknis mengajukan pencairan dana atas dasar usulan tim fasilitator berdasarkan permohonan penerima manfaat, dengan melampirkan: surat permintaan pencairan dana program sintren yang diajukan oleh kps kepada tim teknis melalui bagian kesra, rencana penggunaan dana yang diperlukan, daftar nama penerima manfaat dan jadwal pelaksanaan kegiatan program sintren, dan proposal penerima manfaat. penyaluran bantuan program sintren dari pemerintah daerah dilakukan secara langsung rekening penerima manfaat. pemanfaatan bantuan program sintren dilakukan dalam dua tahap sebesar (lima puluh keseratus) setiap tahannya, sesuai dengan rencana penggunaan dana. penarikan dan penggunaan dana program sintren yang berada pada rekening bank kps dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana penggunaan dana. penarikan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas rekomendasi tim teknis. . pencairan dana pembelian bahan bangunan dilakukan melalui transfer toko penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan tersebut dikirim dan diterima oleh penerima manfaat. pencairan dana biaya operasional kps dan pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima manfaat. biaya operasional kps sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan rencana anggaran biaya pembangunan sintren yang disusun oleh tim teknis. dana bantuan program sintren dipergunakan untuk pembelian bahan material, alat, dan pembayaran upah tukang pada pembangunan sarana prasarana sesuai ketentuan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mekanisme pengelolaan keuangan dan tata cara pencairan dana program sintren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pelaksanaan kegiatan fisik pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan sarana prasarana sanitasi berbasis pesantren dilaksanakan oleh kps dengan mengacu pada standardisasi yang telah ditetapkan oleh tim teknis. dalam. dalam hal kondisi tanah dan bangunan tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai standar yang telah ditetapkan, dapat dilakukan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan lapangan berdasarkan hasil permufakatan penerima manfaat dengan tim fasilitator dan verifikasi oleh tim teknis, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan perubahan bangunan yang ditandatangani bersama oleh penerima manfaat, tim fasilitator serta disetujui tim teknis. kps dan penerima manfaat wajib membuat surat pernyataan kesediaan pemanfaatan dan perawatan sanitasi berbasis pesantren yang dibangun dengan dana hibah program sintren yang telah ditandatangani dengan bermeterai cukup, setelah fisik sanitasi berbasis pesantren selesai dibangun. paragraf pengawasan monitoring dan evaluasi bupati melalui tim monitoring dan evaluasi melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program sintren. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan terhadap: setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian sasaran dan atau target kegiatan yang sedang dilaksanakan, progres atau gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan, dan kendala dan permasalahan yang dihadapi beserta tindak lanjutnya. paragraf . paragraf pelaporan tim teknis, tim monitoring dan evaluasi, tim fasilitator, dan kps, wajib membuat laporan akhir pelaksanaan program sintren sesuai tugas yang dimiliki. bab tangerang, zaki iskandar diundangkan tigaraksa pada tanggal septemtugas dan fungsi satuan polisi pamong praja kabupaten kapuas hulu sehubungan dengan telah dibentuknya badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kapuas hulutentuan dalam: unit pelaksana teknis uptketentu: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya. ketentuan bagian kelima dan diubah, sehingga bagian kelima dan berbunyi sebagai berikut:ketentuan dan huruf huruf huruf huruf huruf huruf diubah dan pada huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut::pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi seksi pada bidang perlindungan masyarakat secara periodik:ketentuan diubah, dan huruf dihapus dan ditambahkan (satu) huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: bidang perlindungan masyarakat terdiri dari: seksi perlindungan masyarakat, dihapus, dan seksi bina potensitentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu bidang perlindungan masyarakat dalam pelaksanaanlaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan masyarakat, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan perlindungan masyarakat: cc. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat,kebakaran,nyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan perlindungan masyarakat, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungandihapus. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi bina potensi masyarakat tugasuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina potensi masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjukcc.laksanaan penyuluhan bidang perlindungan masyarakat, pelaksanaan penyuluhan dan'pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi bina potensi: seksi peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu bidang peningkatan kapasitas personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat, cc. penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan masyarakat, pelaksanaan pelatihan bagi anggota perlindungan masyarakat, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peningkatan kapasitas personil: pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pada satuan polisi pamong praja. pan ortropan poin hulu ter an, aa per nasir unse diundangkan putussibau pada tanggal ostohem kabupaten kapuas hulu, san get moyes mad suri beritapala satuan kelompok sekretariat jabatan fungsional bel mei sap paku ber rek subbagian subbagian subbagian program keuangan umum dan aparatur bidang bidang perlindungan bidang penegakan masyarakat peningkatan kapasitas dan operasi personil seksi seksi seksi seksi bina potensi seksi peningkatan seksi penegakan dan pengendalian perlindungan masyarakat kapasitas personil peningkatan penyelidikan operasi masyarakat perlindungan kapasitas personil arak sat pol upt k5) pati atas hulu, kn, oia tata naa asir hvs |
pe) kak rsiterminalatau,dengan aslinya kepala bagian hum setda kab. blora ali, sh. mh. nip. lampiran peraturan bupati blora nomor tahun format surat ketetapan retribusi daerah dan karcisdoc tgl jatuh tempo kode rekening jenis retribusi daerah jumlah jumlah ketetapan pokok rebus daerah jumlah sanksi bunga nan kenaikan jumlah keseluruhan dengan huruf .kepala dinas . nip. ii. karcisbus cepat bus cepat rp. sekali masuk terminal rp. sekali masuk terminal kendaraan: kendaraan seri seri aam pemerintah kabupaten blora pen kas pemerintah kabupaten blora perda nomor tahun tentang sep retribusi terminal perda nomor tahun tentang retribusi terminal bus lambat bus lambatangkutan perdesaan angkutan perdesaanpemerintah paten blog fji8cuci mobil bus cuci mobil bus rp. sekali cuci rp. sekali cuci kendaraan: kendaraan seri seri pemerintah kabupaten blora pemerintah paten blog fssmandi cuci kakus mandi cuci kakus mandi rp. , sekali pakai mandi rp. , sekali pakai buang air besar rp. , sekali pakai buang air besar rp. , sekali pakai buang air kecil rp. sekali pakai buang air kecil rp. sekali pakai seri seri bupati blora, cap ttd. djoko nugroho lampiran peraturan bupati blora nomor tahun format surat setoran retribusi daerah eka lembaran d bendahara penerimaan "agy pemerintah kabupaten blora lembar bidan pendapatan dppkad lembar vii bank. penyetoran ini dilakukan pada tanggal surat setoran retribusi daerah setoran tahun nomor rekening nomor harap menerima uang sebesar rp. denganhurut u u u w w w w w w a dengan rincian sebagai berikut kooererenng umam minamvomee oma gp) mengetahui blora, uang tersebut diatas diterima kepala . bendahara penerimaan tgl. bendahara penerimaan pembantu bupati blora, cap ttdstd kop naskah dinas surat tagihan retribusi daerah) urut nama alamat po. wrd doc aonili nama retribusi kananananananana nana anak: p & & & &pocodan tanggal jumlah tanggal std jatuh tempo tunggakan dengan huruf fonnanannnnnnnanannnnanannanananaananaananaanananaanananaanaaaan nanok blora, kepada yth. pnennenennetanesansi diberitahukan dengan hormat dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara nomor penasatasesanatatanaaaasahnok blora, kepada yth. nnnnenennterenaenenaasn diberitahukan dengan hormat dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara nomor penasasanaanannnanananananwo. kepala dinas . wajib retribusi petugas pemeriksa nip. nip.yang membidangi terminmeliputi pemberian tanda pembayaran retribusi tpr) untuk bus dan angkutan perdesaan, mandi, cuci, kakus (mck): cc. cuci mobil bus, sewa toko warung kios, pendaftaran ulang teregistrasi terhadap jasa kontrak toko kios warung terminalsetiap wajib retribusi membayar retribusi yang terutang dengan menggunakan skr, untuk jenis pelayanan berupa sewa toko warung kios, pendaftaran ulang teregistrasi terhadap jasa kontrak toko warung kios, karcis, untuk jenis pelayanan penggunaan fasilitas berupa tanda pembayaran retribusi tpr) bus angkutan perdesaan, mandi, cuci, kakus (mck), cuci mobil bus, besaran retribusi tercantum dalam skr danskr danpada unit pelaksana teknis dinas terminal dan parkir blora: unit pelaksana teknis dinas terminal dan parkir cepu, dan unit pelaksana teknis dinas terminal dan parkir ngawenyang ditunjuk atau bendahara penerimaan pembantu. atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada petugas dan bendahara penerimaan pembantupetugasfoto kopi ktp, surat kuasa dari wajib retribusi apabila dikatakan, dan foto kopi skr,,cc. |
peraturan bupati tangerangngerang: menetapkan peraturan bupati tangerangsistem dan prosedur pengelolaan pajak daer, pada tanggal bupati tangerang ttd. h.geranggerageragerang::: kartu ppd (dpd 05a, dpd 05b): tanda terima dpd 01a,dpd 01b): daftar formulir pendaftaran( bk daftar induk (bk daftar per golongan bk bagan alur seksi pendaftaran dan wajib pajak nada aan persiapkan form form form pendaftaran r pendaftaran tanda tanda terima terima setelah ditangani dicatat tanda terima isi dan lengkapikartu daftar kartu wpp induk npp:pendataan wajib pajak aspartam form form pendataan kai (speed) tanda tanda dicatat terima terima setelah tanda speed form form pendataan pendataan ftar speed, (bk bagan alur seksi pendaftaran dan pendataan wajib pajak form pem r pendataan naitanitanant pb) tanda tanda terima terima dicatat setelah tanda daftar speed jaa form form pendataan pendataan speed) (speed):kembali kan kepada untuk melengkapi:pendataan wajib pajak kesucian arm nan pai per lhan pendataan speed) tanda tanda terima terima dicatat setelah tanda kam kai map daftar terima speed pendataan pendataan:( p3). prosedur berdasarkan kartu data dari seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penetapan membuat nota perhitungan pajak daerah:dapatan atas nama kepala didendalaporan, dan bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan:: daftar skpd skpd (dpd 10a, dpd b), surat tagihan pajak daerah std), (dpd 11a). bagan alur bidang akuntansi seksi penagihan kartu data perhitungan pajak terutang nota permit pajak daerah penerbitan skpd skpd reni skpd skpd skpd skpd skpd skpd tembusan terima terima skpd juga disampaikan kepada bidang daftar skpd lunas lebih tidak hari? tanda setelah pembuatan std stppatan atas nama kepala didenda, dan daftar surat ketetapan tersebut ditanda tangani oleh kepala bidang pendapatan:tangerang nomor tahun tentang pajak daerah:ioa): skpd (dpd skpd dpd 10d) skpdkbt (dpd 10e): std (dpd skpd (dpd dan daftar surat ketetapan bagan alur bidang akuntansi seksi penagihan kartu data perhitungan pajak hasil pemetik terutang saan dan ket lainnya nota permit bayar pajak pajak terutang berdasar daerah speed dicatat pada kartu data penerbitan skpd skpd, kpdkbt skpdijb skpd skpd spp skpd spp skpd spp n skpdkbt n skpdkbt n skpdkbt pata oleh pad ketskplb tlp skpd skpd skpd penetapan a.n tanda tanda kepala didenda pan terima tembusan juga diam pakan kepada bidang daftar lunas skpd skpd lebih skpdkbt skpdilb tidak hari? tanda setelah tar pembuatandidenda.:tangerang nomor: tahun tentang pajak daerah:):,:( dpd nota perhitungan pajak daerah dpd skpd, (dpd 10a), skpd (dpd 100c):bidang akuntansi seksi penagihan pan kartu data dari hasil . |penerbitan disampaikan skpd skpd kepada bidan skpd skpd skpd skicc: bendahara penerima bkp: bidang akuntansi dl': seksi akuntansi dan pelaporan: bidang pendapatan seksi penagihanperencanaan dan pengendalian pendapatan p3):cc. buku penerimaan dan penyetoran, lpj administratif, lpj fungsional. bagan alur taman bukti setoran bank be| ssd bukti setoran bukti setoran bukti setoran sts ssp penerimaan penerimaan penerimaan penerimaan dan dan dan dan penyetoran penyetoran penyetoran penyetoran lpj pad laporan disana laporan pakan dikenakan kepada biaran bkp: bidang akuntansi dan pelaporan:endahara penerimaan bkp, seksi akuntansi dan pelaporan:rencanaan dan pengendalian pendapatan p3):p buku penerimaan dan penyetoran: lpj administratif, lpj fungsional. bagan alur bidang seksi seksi penagihan bukti setoran bank ssd bukti setoran bukti setoran register penerimaan buku, buku, buku ts ss pd| penyetoran penyetoran penyetoran penyetoran lpj lpj admins fungsional pad gratis laporan pad laporan disain disampaikan kpd. pakan kepada: kepala dipindai ppid bidang bidangeksi penagihan, kepala bidang pendapatan kepala didenda, bidang akuntansi dan pelaporan. prosedur kepala bidang pendapatpatdan pelaporanbagan alur wajib pajak seksi penagihan kepala didenda bidang akuntansi dan pelaporan surat surat permohonan permohonan angsuran angsuran buku reg. permohonan angsuran surat permohonan angsuran pembuatan penolakan surat penolakan permohonan surat penolakan permohonan pembuatan spa surat perjanjian surat perjanjian angsuran spa) angsuran spa) surat perjanjian surat perjanjian angsuran spa) angsuran spa) pembuatan daftar spa daftar daftar spa c a surat perjanjian angsuran sp: kepala didenda, kepala bidang pendapatan seksi penetapan, dan seksi penagihan prosedur kepala bidang pendapatbidang akuntansi koneksi penagihan wajib pajak seksi penetapan kepala didenda seksipenetapan kereta pipinya pelaporan versi penagihan surat pero surat pero conan penuh conan penanda daan pembayaran pembayaran buku reg. penundaan surat pero conan penanda pembayaran pembuatan penolakanundaan: bidang akuntansi, skpd (dpd c): skpd dpd d), stpdkbt (dpd 10e), e.std (dpd skpd (dpd 1o|:bagan alur seksi verifikasi sesi verifikasidan pelaporan: seksi penetapan cc. kepala didenda, seksi penagihan bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan p3) prosedur seksi akuntansi: selanjutnya seksi akuntansi:pelaporan membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah. laporan dibuat (empat) rangkap:: seksi penagihan: bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan p3). arsip. petugas pada seksi akuntansi: 9g.:akuntansi pelaporan seksi penetapan kepala didenda seksi penagihan bidang buku jenis pajak buku wajib pajak telah dijumlah telah dijumlah kolom penetapan kolom penetapan penyebarannya) dan penyebarannya) daftar penetapan, daftar tunggakan penerimaan dan per tunggakan per laporan real jenis pajak) sasi penerimaan pendapatan pembuatan laporan laporan real laporan real sasi penerimaan sasi pendapatan penerimaan daerah pendapatan laporan real sasi penerimaan pendapatan daerah lap realisasi pen lap realisasi pen daftar tunggakan dimana pendapat dimana pendapat per daerah daerah daftar penetapan, daftar tunggakan daftar tunggakan penerimaan dan per per tunggakan per jenis pajak jak) daftar penetapan, daftar penetapan, penerimaan dan penerimaan dan tunggakan per jenis tunggakan per jenis pajak) pajak) buku wajib pajak telah dijumlah pada akhir periode) pembuatan daftar piutang pajak darah pembuatan daftar realisasi per desember) setoran masa daftar realisasi setoran masa daftar realisasi daftar realisasi setoran masa setoran masacc. seksi penetapan: kepala didenda: bupati: seksi akuntansi dan pelaporan, seksi penagihan,:::9cc.akuntansi penagihan pendataan pelaporan surat surat penelitian lap. hasil permohonan permohonan penelitian keberatan keberatan surat permohonan buku reg, srt permohonan surat keberatan permohonan keberatan pembuatan pertimbangan surat surat diterima atau diterima atau ditolak) surat surat keberatan permohonan penolakan penolakan keberatan keberatan ditandatangani oleh bupati cat keberatan dicatat titan ditangani keberatan oleh bupati buku reg,patan seksi penagihan: juru sita, badan urusan piutang dan lelang negara bulan): seksi akuntansi dan pelaporan:: buku register keberatan daftar surat teguran surat paksa buku kendali bagan alur seksi penagihan kepala didenda wajib pada seksi akuntansi pelaporan daftar tung akan per olah data pembuatan srt teguran pembuatan surat teguran surat surat teguran teguran teguran srt paksa surat teguran surat surat teguran teguran teguran kartuwajib pajak,seksi daftar surat teguran surat paksa pemilahan surat tannunnnnannnnnn nan) teguran yang blm dilunasi dalam hari pembuatan surat paksa surat paksa surat paksa il) daftar surat teguran srt paksa melalui juru sita pajak surat surat surat paksa (|| paksa paksa medalijuru sita pajak,: buku kendali daftar surat perintah melaksanakan penyitaan bagan alur daftar surat teguran surat paksa pemilahan surat paksa tanannananannananan) yang blm dilunasi dalam jam spm spm penyitaan penyitaan pembuatan spm spm penyitaan naan sita daftar spm penyitaan spm memaksa penyitaan naan sita spm penyitaan lap. pelaku. penyitaan kartu kendali kegiatan pengumuman dan pelaksanaan lelang pengertian sistem dan prosedur ':::alur seksi penagihan kepala didenda bulan kpk daftar spm penyitaan pembuatan spp lelang manarannnananaaig (lebih dari sejak surat penyitaan) permintaan pelaku. lelang surat permintaan pelaku. lelang ha surat surat daftar spp permintaan permintaan lelang pelaku. lelang ii pelaku. lelang j4 surat permintaan pelaku. lelah memeriksa waktu lelang yang disetujui permintaan kepala didenda penegasan penyiapan berkas wpijuru sita pajak::::kepala didenda juru sita pajak wajib pajak bulan kekal pen dimana surat surat sejenis pencabutan pencabutan penyitaan penyitaan pembuatan surat pencabutan penyitaan surat pelaksanaan pencabutan pencabutan penyitaan surat penyitaandaftar srt pencabutan penyiaran pencabutan pencabutan penyitaan monitoring pembayaran srt pencabut pembuatan srt pengurus:srt pencabut pengurus nan pengurus pengurus man lelang man lelang man lelang berdasar srt daftar srt pencabutan ini kartu pencabutan medali lawan: wajib pajak:::: seksi akuntansi dan pelaporan:: daftar apps (bk bagan alur penyetoran senunaunan pembuatan daftar apps e e apps apps penagihan seketika daftar sekaligus pen laporan apps pelaksanaan apps apps& esia ajakan diketahui oleh kepala didenda h.fungsi keberatan, kepala didenda: bidang pendapatan seksi pendaftaran dan pendataan::: stpdkbt (dpd 10e), std (dpd surat permohonan pembetulan dpd laporan hasil penelitian: surat keputusan penolakan pembetulan dpd i.seksi pendataan&ksi akuntansi surat surat permohonan permohonan penelitian bk. reg. permohonan atau pero pemeriksaan conan laporan hasil konfirmasi laporan hasil penelitian penelitian penolakan pen penolakan penolakan "asn tanda !t tangani oleh im, bk. reg. bupati penolak pam pembetulan pembetulan pembetulan pembetulan bk. reg.daftar skpd (bk bagan alur kepala bidang seksi wajib pajak seksi pendataan penetapanlagi juga untuk seksi kekpartattan skpdlbi, skpd skpd seksi pendataan bupati kepala didenda bud kuasa bud wajib pajak penetapan proses penerbitan skpd seed skpd skpd skpd skpd mkp proses penerbitan sp2d tembusan jugautk bank besi akuntansi pelaporan l ! sp2d sp2d |
gubernur kalimantan timur):(alinan sesuai dengan aslinya rah prov. kaltim sekretaris daerah sekretariat dara akanrelirass gubernur kalimantan timur salinanengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan timur, menimbang a.bahwa dan alat alat berat besar, tidak sesuai lagi dengan kondisi usaha industri angkutan penyeberangan yang mengalami peningkatan biaya operasional yang diakibatkan oleh faktor kenaikan upah minimum regional tahun sehingga perlu disesuaipenyeberangan angkutan penyeberangan lintas antar provininasangkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan kendaraan dalam (sembilan) golongan meliputi golongan1 sepeda golongan sepeda motor dibawah dan gerobak dorong golongan iii sepeda motor besar diatas sama denganpanjang sampai dengan meter dan sejenisnya termasuk double cabin golongan kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck tangki) golongan vii kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck,tonton tangki) golongan viiisampai dengan meter dan sejenisnya golongandengan jenis dan besaruntuk pengangkutan alat alat berat besar dengan berat diatas ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kepala dinas perhubungan provinsi kalimantan timur. kendaraan sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam terdiri dari kendaraan dan muatannya. tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam belum termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang. biaya tanggung jawab pengangkut dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala dinas perhubungan provinsi kalimantan timur mengawasi dan melaporkan pelaksanaan peraturan gubernur ini kepada gubernur kalimantan timur. dalam melaksanakan aktivitas usaha angkutan penyeberangan setiap perusahaan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan, yang ditujukan kepada gubernur kalimantan timur melalui kepala dinas perhubungan, dan alat alat berat bespr subroto, pembina utama muda nip. lampiran peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahunjenis dan besaranwwe jenis muatan satuan tarif aang ekonomi per dewasa orang anak per orang d|golongan per unit rp) golongan per unit rp| s|golongan per unit rp)vii kendaraan barang per unit kendaraan khusus bbm lpg per unit rp| ton golongan viii per unit rp| igolonganik ' per unitpy dr. awang faroe ishak dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan timur, menimbang bahwa sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal oktober pemerintah kabupaten kota provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi sulawesi tengah sebagai bentuk solidaritas dan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam dimaksud, yang dibebankan pada apbd dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing masingpenanganan masyarakat terdampak bencana alam provinsi sulawesi teng. bab iii sumber dana revisi sisa anggaran belanja tidak terduga semula sebesar rp10. sepuluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar tujuh milidupengeluaran mendesak yaitu merevisi belanja tidak terdugdasjaga kualitas dan kesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi corona virus disease covid perlu mengutamakan pelaksanaan kegiatan mendesak demi kelancaran pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dan penyelamatan ekonomi masyarakat,mpiran vi. rincian dana alokasi khusus dak) fisik menurut kabupaten kota tahun anggaran provinsi kalimantan timur dialokasikan anggaran sebesar (satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), bahwa berdasark, telah ditetapkan cadangan dana alokasi khusus untuk provinsi kalimantan timur dengan dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal agustus melalui aplikasi rowspan, jah mada inda kode pos kalimantan timur jalan klepon fax website bahwa berdasarkperaturan gubernurdalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengakesehatan provinsi kalimantan timur yang selanjutnya disebut dinas kesehatan adalah dinas kesehatan provinsi kalimantan timur. dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat provinsi kalimantan timur yang selanjutnya disingkat dinas pupr dan pera adalah dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat provinsi kalimantan timur. dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan timur yang selanjutnya disebut dinas kelautan dan perikanan adalah dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan timur.peraturan gubernur ini ditujukan untuk merealisasikan pengelutambahan alokasi anggaran untuk pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid pada dinas kesehatan provinsi kalimantan timur sebesar (empat milyar seratus sepuluh juta rupiah). tambahan alokasi4. (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). tambahan alokasi pada dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan timur sebesar rp1. satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuhaetaranrgerah prov. kaltim pj. sekretaris daerah (fate tears piro hukum, provinsi kalimantan timur, en, ttd ong sh. rohani ramadi, sh, ina utama muda muhammad sa'bani kiitietaa berita daerah provinsi kalimantan timur tahun nomor |
aang salinketentuan undang undang nomor tahun tentang kearsipan, perlu menyusuns. awang faroe ishak, mm, sebagai gubernur kalimantan timur dan sdr..r. bab pendahuluan latar belakang sebagaimana amanatserta informasi. mengingat pentingnya klasifikasi keamanan dan akses terhadap arsip dinamis, maka badan arsip daerah provinsi kalimantan timur menyusunpedoman bagi pencipta arsip, dalam mengelolaketentuan umum: tata cara pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis:serta keberadaan sarana bantuab ketentuan umum kebijakan pembuatpimpinan pencipta arsip.rarki kewenangannya dalam struktur organisasi:langkah langkah sebagai berikut:b. biro hukumperaturan perundang undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia ham), pembinaan dan pengawasan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum. salah satu arsip yang tercipta dari biro hukum adalah kebijakan kebijakan daerah seperti peraturan daerah perda) yang bersifat mengikat. arsip jenis ini sangat bernilai untuk perkembangan dan kemajuan sebuah daerah sehingga dapat dikategorikan sebagai arsip yang sangat penting. biro organisasikelembagaan, penatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. salah satu arsip yang tercipta biro organisasi adalah rumusan tata laksana instansi pemerintah provinsi. arsip ini menjadi acuan bagi tiap organisasi khususnya skpd pemerintah provinsi untuk menjalankan tufoksinya. sehingga terkategori arsip vital bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sesuai tugas pokok biro organisasi. analisis fungsi dari unit kerja dalam organisasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: tabel contoh analisis fungsi unit kerja dalam organisasi tercipta biro hukum 1l.perumusan, l.penyelenggara arsip dipetik perencanaan, ran tata tentang bangka pembinaan, usaha biro, peraturan rahasia koordinasi .pembinaan daerah dan kelompok pengendalian jabatan bidang fungsional, peraturan perundang undangan, biro organisasi .perumusan, perumusan, arsip tata dipertimba perencanaan, perencanaan, kelola ngan pembinaan, pembinaan, skpd rahasia koordinasi koordinasi dan pemprov dan pengendalian pengendalian bidang bidang pendayagunaan akuntabilitas aparatur, kinerja instansi pemerintah, .penyelenggara aan tata usaha biro:@.::internal publik penegak keamanan dan kebijakan kebijakan hukum eksternal akses aan magang desa ben nba dan maktabel pengamanan arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan tingkat asi prahara sarana sarana biasa tidak ada pengguna tidak back up pengguna tidak terbuka persyaratan yang berasal memeluk secara yang berasal memerlukan dan dari eksternal teratur dari eksternal prasarana prosedur dan internal prasarana untuk dan internal sarana khusus yang dan tujuan yang khusus mempunyai sarana pemulihan mempunyai hak akses khusus sistem hak akses dalam rangka menjamin autentisitas arsip terbatas ada dibatasi diperlukan back up autentikasi autentik persyaratan hanya untuk tempat secara pengguna kasi server dan penentu penyimpan teratur (nama prosedur kebijakan, nan yang untuk pengguna pas langkah dengan pengawasan aman tujuan sword atau langkah memberika internal dan pemulihan digital) keamanan cap eksternal sistem dengan "terbatas serta penegak dalam pengguna operating "pada fisik hukum rangka untuk log system arsip menjamin pada khusus atau autentisitas tingkat aplikasi arsip individual khusus file file firewall elektronik dan sistemrahasia ada dibatasi lokasi back up hanyastaf langkah persyaratan hanya untuk aman scara yang ditunjuk langkah dan penentu dengan teratur oleh keamanan prosedur kebijakan, akses untuk kementrian dengan rahasia pengawasan yang tujuan atau operating dengan internal dan terbatas pemulihan organisasi dan system memberika eksternal sistem tingkat khusus atau cap serta penegak dalam atasnya yang aplikasi rahasia" hukum rangka dapat khusus pada fisik menjamin mengakses arsip autentisitas arsip tersebut firewall arsip serta sistem tidak autentikasi sistem dan sembari file file pengguna prosedur ngan elektronik (nama prosedur meletakkan (termasuk pengguna pas deteksi arsip doku database) sword atau terhadap men yang harus digital) intrusi. bersifat dilindungi firewall rahasia terhadap pengguna adalah sistem penggunaan untuk log untuk internal pada melindungi atau oleh tingkat komputer pihak pihak individual atau jaringan eksternal dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita. sangat ada dibatasi disia back up autentikasi autentik rahasia persyaratan hanya untuk pan dalam scara pengguna kasi server dan penentu zona yang teratur (nama prosedur kebijakan, sangat untuk pengguna pas langkah dengan pengawasan aman, tujuan sword atau langkah memberi internal dan dengn pemulihan digital) keamanan kan cap eksternal penelusur sistem dengan "sangat serta penegak jejak dalam pengguna operating rahasia" hukum akses rangka untuk log system pada fisik menjamin pada khusus atau arsip genera autentisitas tingkat aplikasi pan arsip individual khusus kebijakan meja file file firewall harus elektronik dan sistem bersih"arsip konvensional arsip elektronik klasifikasi biasa tidak ada persyaratan| tidak ada prosedur terbuka prosedur khusus.kertas yang berbeda dari penerima pesan elektronik atau email. diberi kode rahasia menggunakan menggunakan amplop perangkat yang dobel dikhususkan bagi pesan elektronik atau amplop segel, stempel email rahasia. rahasia. menggunakan konfirmasi tanda persandian atau terima.menggunakan warna harus ada konfirmasi rahasia kertas yang berbeda. dari penerima pesan elektronik atau email. menggunakan amplop dobel tersegel. menggunakan perangkat yang audit jejak untuk| dikhususkan bagi setiap titik akses| pesan elektronik atau (misal: tandatangan). email rahasia. harus dikirim melalui menggunakan orang yang sudah| persandian atau diberi wewenang dan kriptografi tanggung jawab terhadap pengendalian harus ada pelacakan arsip dokumen akses informasi untuk rahasia.lasifikasi nomor kode jenis hak dasar unit klasifikasi arsip kecaman akses pertimbangan pengolah pengesahan tempat, tanggal.,a sarkarengan rahmat tuhan yang maha esa, gubernur kalimantan timur, menimbang bahwa dalam upaya memberikan pemahaman, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd, serta sesuaaian tugas dan fungsi organisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan timur berita daerah provinsi kalimantan timur tahun nomor s1),unit kerja adalah satuan kerja yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi fungsi organisasi pada sekretariat daerah provinsi kalimantan timurpengurus inti, bendahara yang dapat menetapkan kebijakan. kepengurusan ganda adalah nama personal individu yang tercantum terdapat dalam kepengurusan inti suatu badan, lembaga, organisasi kemasyarakatprovinstimur, sesuai ketentuan peraturan perundang undangwilayah pemerintah provinsi kabupaten kota kalimantan timur,:kalimantanpengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara) badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat boleh mengajukan (satu) proposal permohonan bantuan hibah dalam tahun anggaran. jika pengurus inti sebagaimana dimaksud pada dan mengajukan lebih dari (satu) proposal permohonan bantuan hibah dalam tahun anggaran yang sama, maka yang bersangkutan wajib memilih menetapkan (satu) proposal permohonan. bagian kedua pelaksanaan dan penataushdan unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah dan unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk tim evaluasi usulan hibah dalam rangka evaluasi usulan. perangkat daerah dan unit kerja terkait sebagaimana dimaksud adalah perangkat daerah dan unit kerja yang sesuai pemandangan penyelenggaraan urusan pemerintahan:rovinsi kalimantan timur: urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh badan lingkungan hidup provinsi kalimantan timur: urusan: urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh dinas sosial provinsi kalimantan timur:: urusan pariwisata, upacara adat istiadat, seni tari dan kesenian lainnya, dilaksanakan oleh dinas pariwisata provinsi kalimantan timur::, dan perlindungan masyarakat provinsi kalimantan timur: urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh biro pemerintahan umum:::: urusan kehutanan, dilaksanakan oleh dinas kehutanan provinsi kalimantan timur: uu. urusan perkebunan, dilaksanakan oleh dinas perkebunan provinsi kalimantan timur: urusan perhubungan, dilaksanakan oleh dinas perhubungan provinsi kalimantan timur: latar belakang, maksud dan tujuan: cc. susunan kepengurusan, dan rincian rencana kebutuhan biay: cc.untuk tujuan kegiatan pem.akta notaris mengenai pendirian organisasi kemasyarakatan atau dokumen lain yang dipersamakan: berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi kalimantan timur: memiliki sekretariat tetap:: surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari lurah kepala desa setempat atau sebutan lainnya: dan salinan fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris:badan,, serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat. usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam dihimpun oleh biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi kaltim selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk dilakukan evaluasi. biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi kalimantan timur inti yang mengajukan permohonan bantuan hibah dalam tahun anggaran yang samaan atau dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada dan cc.tembusan kepada ppid dansebagaimana dimaksud dalam dan pertimbangan tapi sebagaimanlam lampiran iii. tata cara penyaluran penyerahan hibah: dan tata cara pelaporan hibah pembuatan dan para nph dilakukan oleh perangkat daerah unit kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam s5) kepala perangkat daerah unit kerjdapat membentuk tim evaluasi verifikasi pencairan hibah dan bantuan sosial dalam rangka evaluasi permohonan pencairan. penyaluran penyerahan hibah dari pemerintah provinsi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan nph. (s5perangkat daerah unit kerjapenerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah kepada gubernur melalui kuasa pengguna anggaran hibah dan bantuan sosial bukan provinsi kalimantan timur, dengan tembusan kepada biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi kalimantan timur, dengan terdiri dari surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau kepala daerpimpinan instansi atau kepala daerah. materai (enam) lembar. hibah untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, terdiri dari surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh direksi atau sebutan lain bumn dan bumidan bumi. salinan fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama bumn dan bumi. menandatangani akuntansi dan dibubuhi cap bumn atau bumi serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain. materai (enam) lembar. hibah untuk badan dan lembaga, terdiri dari surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris badan atau lembaga. salinan fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama ketua dan sekretaris badan atau lembaga. menandatangani akuntansi dan dibubuhi cap badan atau lembaga serta dicantumkan nama lengkap ketua. materai (enam) lembar.tandapimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan. salinan fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama ketua pimpinan dan sekretaris organisasi penerima belanja hibah.atau jasa sesuai dpa pd dan berpedoman pada peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. perangkat daerahatau jasa dilakukan oleh kepala perangkat daerah unit kerja terkait kepada penerima hibah, setelah dikepala daerah. nph barang. pakta integritas. surat pernyataan tanggung jawab. s5. salinan fotokopi identitas ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerahatau bumi. hibah untuk badan atau lembag badan atau lembaga. hibah untuk organisasi kemasyarakatan, teridiri dari. nph. pakta integritas. surat pernyataan tanggung jawab. .salinan fotokopi ktpbiro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi kalimantan timur dan perangkat daerah unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendaspadadilaksanakan, penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan setiap (empat) bulan. penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir paling lambat (satu) tahun sejak diterimanya dana hibah. apabila penerima hibah tidak dapat menyelesaikan kegiatan dalam waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada maka sisa dana wajib disetorkan kas daergubernur ini. realisasintuan sosial bagian kesatu umum pemerintah provinsi(erlantaran, anak anak yatim piatu, orang lanjut usia jompo dan orang sakit, b., cc. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, d.k provinsi kalimantan timur, dan cc. surat keterangan domisili dari lurah kepalalaksanaan dan ketatausahaan individu, keluarga, dan atau masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat mengajukan permohonan tertulis bantuan sosialunit kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud perangkat daerah unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada adalah perangkat daerah unit kerja terkait yang sesuai pemandangan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi a.urusan pendidikan, dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan timur, b.urusan kesehatan, dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi kalimantan timur, urusmohon dan diketahui ditanda tangani serta dibubuhi cap rt rwlatar belakang, maksud dan tujuan, cc. susunan ke.akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan, b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi kalimantan timur, memiliki sekretariat tetap,, surat keterangan domisili lembagasebagaimana dimaksudiro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi kalimantan timur selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah unit kerja terkait lingkungan pemerintah provinsi kalimantan timur untuk dilakukan evaluasiimaksud dalam dan unit kerja yang menerbitkan rekomendasidalam lampirandan pertimbangan tapi sebagaimana dimaksudnggota kelompok masyarakat (individu, keluarga, masyarakat) yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang laigubernur menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang dengevaluasi oleh perangkat daerahpenerima bantuan sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada gubernur melalui kuasa pengguna anggaran hibah dan bantuan sosial, dengan tembusan biro kesejahteraan rakyat sekretariat provinsi kalimantan timur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi bantuan sosial untuk individu, terdiri dari, salinan fotokopi ktp atas nambantuan sosial untuk keluarga, terdiri dari, surat permohonan pencairan bantuan sosial. salinan fotokopi ktp atas nama kepala keluargdari .perangkat daerah terkait. bantuan sosial untuk masyarakat dan atau lembaga non pemerintah, terdiri dari l.surat permohonan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial. salinan fotokopi ktp atas nama ketua pimpinan pengurus lembaga organisasi penerima bantuan sosial. .salinan fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga organisasi.surat pernyataan tanggungjawabsesuai dpa pd dan berpedoman padaunit kerja kepada penerima bantuan sosial, yang meliputsalinan fotokopi ktp atas nama penerima bantuan sosial. surat pernyataan tanggungjawabsalinan fotokopi ktpurat pernyataan tanggungjawabkelompok masyarakat lembaga non pemerintahperangkat daerah unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasigi masyarakat lembaga non pemerintgi masyarakat lembaga non pemerintbagi masyarakat lembaga non pemerintbagi masyarakat lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial,bagi masyarakat lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial,gubernur ini. bab monitoring dan evaluasi, sanksi perangkat daerah unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi dapakalimantan timur. pemerintah provinsiprovinsi kalimantan timur. laporan hasil audit atas hibah dan bantuan sosial berupa uang yang dilakukan oleh inspektorat provinsi kalimantan timur disampaikan gubernur melalui ppid. laporan hasil audit atas hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh inspektorat provinsi kalimantan timur, disampaikan kepada gubernur melalui perangkat daerah unit kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi. bab sanksi (l) penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah provinsimonitoring dan evaluasi serta audit keuangan, hibah dan bantuan sosial tahun anggaran dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran bab vii ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan gubernur ini,hibah dan bantuan sosial format rekomendasi permohonan hibah kop opd masing masing samarinda,hibah tahunhibah tahun . dari pemerintah pusat pemerintah daerah lain, bumn bumi badan lembagahibahformat rekomendasi permohonan bantuan sosial kop opd masing masing samarindabantuan sosial tahun. bantuan sosial tahun . dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, bumn bumi, badan, lembaga, danbantuan sosialbantuan sosialbantuan sosial pemerintah provinsi kalimantan timur tahun. adapun mengenai penetapannya termasuk besar nominal bantuan sosialhibah yang diterima n0:| nama penerima alamat penerima jumlah rp). aan . too aanipr subroto, pembina utama muda nip,. den ho. men aanrrnaskah perjanjian hibah daerah format naskah perjanjian hibah daerah (nph)2x. anne0saf se00ni opd terkait) nomor . fc. . (no penerima hibah) pada hari ini, . tanggal .i., bulan jl. len bertempat di. yang bertanda tangan dibawah ini nngnanannnannananannan pertananenaaeeeenannnnnn anna kenknaananeneaama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama obatbenaanannnnenaeeeeaaae melalui apbd tahun anggaran . sesuai dengan surat keputusan gubernur kalimantan timur nomor .ccc.c . tanggal pnanananannanannaam tentang. . lon. nenek aan ana aan.saneannaaaaa ana ana aan aan ana akan anang sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama:oleh inspektorat provinsi kalimantan timurmenang korek tererseetkepada gubernur cg. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi kalimantan timur selaku ppid dengan tembusan kepala opd terkait yang menerbitkan rekomendasi dan inspektur provinsi kalimantan timur, atau kepada instansi induk kementerian negara lembaga, berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan setiap (empat) bulan dan laporan pertanggungjawaban akhir paling lambat (satu) tahun sejak diterimanya dana hibah, dan jika tidak dapat menyelesaikan kegiatan dalam (satu) tahun maka sisa dana wajib disetorkan kas daerah .iii., bulan io, tahun lan, bertempat ., yang bertanda tangan dibawah ini annaconennaan nana sanannaaan peenananaeaeaeapenatakanknknnann nasa melalui apbd tahun anggaran sesuai dengan surat keputusan gubernur kalimantan timur nomor .cccccc. tanggal kena aanaananaanaanananana tentang. lo. cbooo innadana anna aan akcerian keuangan republik indonesia,provinsi kalimantan timur pada bank kaltim nomor rekening dan menyampaikan bukti transfer,biro sosial sekretariat daerah provinsi kalimantan timur, kepala skpd yang terkait dan inspektur provinsi kalimantan timur:. bulan lio, tahun bertempat di., yang bertanda tangan dibawah ini andnnnananaaannananaan kenakknaanakankaaanaenaaaaaakanan tenan ana daan asn rupiah), dengan rincian sebagai berikut jenis barang jasa jumlah nilai rp) unit fast tookanananann nana nenek nana aan ena aan kan anna ana aan akanjawahibah format surat pernyataan tanggung jawab hibah berupa uang:senaranananatan aan akan kenakan ana anna nana senang akan naa nana anna pimpinan naka nana anakan aer tempat tanggal lahir? .cocok. wooooman naik ktp sim padanan anakan anakan alamat rumah dnkannantanan ena ana telp pekerjaan oananannetenenarannanannanan aan nana nan eau sana naa nanaananananan nama sekretaris) snevensantenansenannaaran naas pesan nan nana area naa nana kasa sasa anna tempat tanggal lahir: oom aan emtaaaaaaaaan ktp sim ann ann nan ptun pen nun end pen una nan nan menekan alamat rumah snnanennenenenenananenaasan nasa sana nasa seakan aan rana aak ana telp kkakananananan ena aaanaaaaan pekerjaan nanaoonenesesenenanreonnanesoneanennananauaus kanan ena sbersedia memprovinsi kalimantan timur tahun anggaran . sebesar rp. kananannnlananananan bersedia melaporkan pertanggung jawaban dana hibah kepada pemerintah provinsi kalimantan timur melalui badan pengelola keuangan dan aset daerah prov. kaltim selaku ppid tembusan kepala biro kesejahteraan rakyat setdaprov. kaltim, kepala opd terkait yang menerbitkan rekomendasi usulan proposal permohonan hibah kami dan kepala inspektorat wilayah provinsi kaltim pada tanggal januari tahun anggaran berikutnya atau sebagaimana yang diatur dalam naskah perjanjian hibah nph)format surat pernyataan tanggung jawab hibah atau bantuan sosial berupa barang atau jasadonkanananknnannnna nana ana ana lean nana pimpinan nntananat nana ana aan ana kanan ana tempat tanggal lahir? .ooooooooooooooommantnnnnnn nana ktp sim pan ane nan nan aan ann panen aaa rina alamat rumah makanan tenan anatara aan telp pekerjaan dananantananennaa aan nama sekretaris) pnnantananananan naa makanan anne ana ana sana tempat tanggal lahir oom ktp sim pngnnnann tenan tenan anna ana aan alamat rumah nnanananananananan ana enak anna enam ana anna telp anakan antar aan kalangan pekerjaan doanananananananan anna ena aaabarang atau jasa sanggup dan bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan hibah bansos berupa barang jasa yang diberikan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran . melalui opd. sesuai dengan proposal yang diajukan bersedia melaporkan pertanggung jawaban hibah bansos berupa barang jasa kepada pemerintah provinsi kalimantan timur melalui opd terkait yang menerbitkan rekomendasi usulan proposal permohonan hibah kami, tembusan badan pengelola keuangan dan aset daerah prov. kaltim selaku ppid dan kepala inspektorat wilayah provinsi kaltim pada tanggal januari tahun berikutnya. tidak mengalihkan belanja hibah bansoscun : $, h$xh$:$:$ $i: &i samarinda, desembervi dan bantuan sosial vwprovinsi kalimantan timur tahun anggaran . untuk.voodonaskah perjanjian hibah daerah salinan akta pendirian lembaga ormas bagi lembaga ormas yayasan bukti bukti transaksi "www format laporan penggunaan belanja bantuan sosialprovinsi kalimantan timur tahun anggaran . untuk.cbooo oobansosakta pendirian lembaga ormas bagi lembaga ormas yayasan bukti bukti transakspakta integritas hibah atau bantuan sosial mem kl.n.lil"),),hla format pakta integritas hibah atau bantuan sosial (khusus panti kop surat penerima bantuan pakta integritas yang bertandatangan bawah ini nama( ketua) ananananananananana ana aan ana ana aan tempat tanggal lahir .cbooo wo# mna ktp nnenenatanenannanan anna anna ananaanan alamat rumah, telp snnccooo wo# wnnnnnnnnnnnnnann telp snnanaanannannaaan aan anna nama sekretaris) naneannenanannnanaan anna anna nana tempat tanggal lahir oo www mna ktp nanaanenaaa aan aan alamat rumah, telp soo telp nagnananannannn nana annaprovinsi kalimantan timurprovinsi kalimantan timur tahun anggaran . berdasarkan surat keputusan gubernur kalimantan timur nomor ema. tanggal penanenaaanaanaaan sebesar rpeaananenanataaann (ee nenanananntnnnanenlennke malah,kami berjanji akan melaksanakannya dengan benar sesuai aturan yang berlaku dandemikian pakta integritas ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari pihak manapun, bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi dan dituntut serta menerima sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku danprovinsi kalimantan timur. kota . tgl bulan tahun ketua, sekretaris, materabawah ini nama ketua knananananananatan aan aan pimpinan doarananananan anna penanganan anna anakan nana ena ena anna nana tempat tanggal lahir bknkaannnannanaannann aan sean anakan anna ktp sim bnaatannaa ente aan nana aan aan alamat rumah hnannenanantanananaana ana aan aan anna nana telp pekerjaan donkanaanan nana nananananana naas aan apaan nama sekretaris) dakaakanantana senen ana aaaa tempat tanggal lahir dalan aan anna ktp sim kananannnannten ena aan kanan anna alamat rumah panaaatananntataa naas aan ana ana aan aan telp nnnnennanrnenarenan kanan kanan aan aan kemanan nana aan san nana ana ena pekerjaan anananananana nana naa anna anna masa anna sasota ., tgl bulan tahun yang membuat pernyataan ketua pimpinan, sekretaris, materai ann n moon non n an annan non nana nan nnnfil.nnncnantankan laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember. dalam rupiah see pena kusen perubahan sea kurang pendapatan pendapatan asli daerah jll. pendapatampajakdaerah") |. pendapatanretribusi daerah esa daerah yang sah rumah| belanda too belanja tidak langsung io.ketiga masyarakat barang jai mea yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat belanja barang untuk diserahkan kepada pihak hibah dan bantuan sosial kas dan bantuan sosial belanja modal rumah| surplus defisitma mena pen nada anggaran pemayaknssel amen tan gil ngg uraian arp setelah realisasi" si lebih uap sini (ne perubahan pertama kurang) pendapatan pendapatan asli daerah io. pajak daerah li. ala dipisahkan lain lain pendapatan asli daerahyang sah dana perimbangan w dana bagi hasil o owl dana bagi hasil pajak |o.l0oo sumber daya alam dana alokasi umum |. dana alokasi khusus too lain lain pendapatan daerahyang sah pendapatan hibah loo dana darurat il. dan pemerintah daerah lainnya khusus pemerintah daerah lainnya jumlah pendapatan| belanja too belanja tidak langsung belanja bunga belanjasubsidi belanja hibah lo.l belanja bantuan sosial belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan io. belanja tidak terduga loo jumlah belanja oo surplus p pembiayaan darah (penerimaan pembiayaan darah oo. penggunaan siapa pencairan dana cadangan male dan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman darah sis penerimaan kembali pemeran || pinjaman penerimaan piutang daerah jumlah penerimaan pengeluaran pembiayaan daerah o| poo pembentukan dana cadangan pemerintah daerah pembayaran pokok utang pemberian pinjaman daerah jumlah pengeluaran| o1 cbooo. ( pembiayaan neto| sisa lebih pembiayaan anggar| . rs. pendapatan pajakdaerah pendapatanpajakdaerah endapatanretribusidaerah xx ) pendapatanretribusi daerah daerah yang dipisahkan daerah yang dipisahkan h6 train ain dyangsah lain lain dyangsah 20x jumlah pendapatan asli daerah xxx jumlah pendapatan asli daerah xxx "g danaperimbangan | | danatranster iain lain pendapatanyangsah lain lain pendapatanyangsah jumlahpendapatan jumlahpendapatan xxx belanja baja |i2 belanja tidak langsung belanja operasi ' ') o) o o o o o| t21t belanja pegawai | | belanja pegawai o o | bunga belanja barang subsidi o)o mua bantuan sosial sosial subsidi |i8 belanja langsung hibah teslanjapegawai bantuan sosial ' o o o o|ja | jumlahbelanja surplus defisit surplus defisit pembiayaandaerah pembiayaandaerah | . penerimaan pembiayaan |. | | penerimaan pembiayaan (pengeluaran pembiayaan xxx | p| pengeluaran pembiayaan o | jig pembiayaanneto pembiayaanneto xxx berkenaan (siapa berkenaan (siapa jj wue pin salinan peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahun tentang pembebasan sanksi administrasidapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga pajak terutang, yang disebabkan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pungut bbb terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah virus covid maka dipandang perlu untuk memperpanjang kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan gubernur kalimantan timurkalimantan timur tentang pembebasan sanksi adminstrasibasan sanksi administrasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor. gta dalam peraturan gubernur inimbebasan sanksi administrasi bbb berupa denda dan bunga. pembebasan bbb sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan ketentuan pembebasan sanksi administrasi bbb diberikan terhadap semua wajib pungut bbb yang masa pajaknya terhitung sejak tanggal agustus sampai dengan september dan wajib pungut hanya dikenakan pokok bbb selama masa pembebasan sanksi administrasi bbb. pembebasan sanksi administrasi bbb sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan untuk semua wajib pungut bbasi aliran sesuai dengan aslinya pada tanggal juli sekretariat daerah prov. kaltim kepala biro hukum, pj. sekretaris daerah (pl kek kan provinsi kalimantan timur, ali ne.rohani akan ttd pembina utama muda mp. muhammad sa'bani seng berita daerah provinsi kalimantan timur tahun nomor |
aan an, anagita mah angan tag enam, urgensi pembentukan lembaga kearsipan daerah,np. nyasi: urgensi pembentukan lembaga kearsipan daerah::(uan:: record center untuk daerah, depo arsip statis untuk daerah:g9:: bimbingan teknis, dimaksud sebagai upaya untuk memberikan kemampuan teknis lapangan::ccwwwgov d,, record center untuk daerah, depo arsip statis untuk daerah,,, bimbingan teknis, dimaksud sebagai upaya untuk memberikan kemampuan teknis lapangan,,j w eitpo surat, pembina utama muda nip. |
baldibentukbelum memenuhi syarat sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji(gaji ketiga belas tahun diberikan kepada pns, dan calon pns. gaji ketiga belas sebagaimana pada tidak diberikan kepada pns yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negaragaji yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji dan cc.sebagaimana dimaksud dalam (l) ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinyakpd. pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui penyampaian surat perintah pembayaran spp) dan surat perintah membayar spm) skpd kepada bendahara umum daerah. bendahara umum daerah menerbitkan sp2d atas usulan skpd. atas dasar sp2d bendahara pengeluaran melakukan pemindahbukuan rekening penerima gaji ketiga belas daerah berita daerah provinsi kalimantan timur tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. abkbps biro hukum, can tan tag tata) inai h. rohani ramadi, sh., pembina utama muda nip |
. ae aang salinan peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahun tag tentang perubahan, kepala bappeda menyusun rancangan akhir rkd berdasarkan hasil musrenbang dan rkd menjadi pedoman penyusunan rapid, serta rkd ditetapkan dengan peraturan kepala daerahancangan akhir rencana kerja pembangunan daerah rkd) ditetapkan menjadi rencana kerja pembangunan daerah rkd) dengan peraturan gubernur: bahwaperlu menyesuaikanalokasi umum daerah provinsi dan kabupatedan hm. mukmin faisal, hp, sh,rkd) provinsi kalimantan timurketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut perubahan rkd sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kalimantan timur tahun prioritas pembangunan tahunan nasional dalam rancangan rencana kerja pemerintah tahun rkd provinsi kalimantan timur tahun sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari babi.. penutup perubahan rkd provinsi kalimantan timur tahun merupakan dokumen lanjutan dari rkd tahun yang disusun akibat perubahan asumsi asumsi dari perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sook)r subroto, pembina utama muda nip. rencana kerja pembangunan daerah msi provinsi kalimantan timur tahun lampirbabi pendahuluan pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan timur sudah memasuki middle period dimana pelaksanaan rkd telah selesai dilaksanakan dan rkd mulai diimplementasikan dalam pembangunan daerah. berbagai hasil pembangunan yang merupakan target pembangunan jangka menengah telah dirasakan oleh masyarakat mula. oleh karena itu, untuk meneruskan estafet pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun perlu dirumuskan kembali rencana kerja pemerintah daerah rkd) untuk pelaksanaan tahun sebagai salah satu langkah menujupencapaian pembangunan jangka menengah tahun rumusan rkd ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah mengingat dalam penyusunannya akan memasukkan berbagai kebijakan baru maupun hasil revisi dari dokumen pemerintahan pemerintah baik pusat maupun provinsi. dengan terpilihnya presiden baru yakni ir. joko widodo dan wakil presiden jusuf kalla memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kalimantan timur yang telah disusun dan ditetapkan pada periode sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. rpm provinsi kalimantan timur memiliki periode pelaksanaan tahun hingga sehingga dengan adanya ir. joko widodo sebagai presiden baru (kebijakan pembangunan nasional baru melalui nawacita) maka pola dan rumusan pembangunan jangka menengah daerah mengalami perubahan maupun penanaman. perubahan berbagai kebijakan tersebut otomatis akan menyebabkan beberapa penyesuaian baik sasaran pembangunan, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan nasional melalui rencana kerja pembangunan daerah msi provinsi kalimantan timur tahun kebijakan kebijakan baru. oleh karena itu, pada penyusunan rkd ini akan mengintegrasikan berbagai dokumen revisi pembangunan daerah terutama revisi rpm provinsi kalimantan timur dan dokumen pembangunan nasional baru sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah. utamanya dalam pengintegrasian dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi dan agenda prioritas nawa cita bawah kepemimpinan presiden republik indonesia. hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (utamanya kebijakan daerah) sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran dari kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah. berdasarkanpembangunan daerah pada tahun ini memiliki prioritas dalam perwujudan perekonomian yang berkualitas dan optimal. hal ini terlihat pada rpm provinsi kalimantan timur yang memiliki fokus tema pembangunan tahun yakni, pemantapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas . tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun yang mengindikasikan sebuah harapan untuk meningkatkan nilai tambah produksi unggulan daerah agar memiliki daya saing dan daya beli. prioritas pembangunan pada tahun sudah mengimplementasikan dimensi pembangunan sektor unggulan pada strategi pembangunan nasional dan juga secara langsung sinkron dengan agenda prioritas mama rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun nasional yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik . latar belakang rencana kerja pemerintah daerah rkd) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat undang undang tahun dalam rkd juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar dapat lebih baik dan optimal pelaksanaannya. rkd pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) untuk setiap tahapan tahunannya. dengan demikian, penyusunan rkd harus berpedoman kepada rpm dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. dalam pelaksanaan rkd perlu memperhatikan berlandaskan pada kearifan lokal: mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah: menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional: mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan. rencana kerja pemerintah daerah rkd)arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam rpm provinsi kalimantan timur tahun sebagai penjabaran dari pelaksanaan rpm tahun keempat, maka rkd tahun akan menjadi pedoman penyusunan rancangan apbd tahun termasuk penyusunan kebijakan umum apbd mama rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun jawaban kpj) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. dalam penyusunan rkd perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah maupun rencana tahunan nasional. oleh karena itu, penyusunan rkd dilakukan melalui (enam) tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan rkd: penyusunan rancangan awal rkd provinsi kalimantan timur:: perumusan rancangan akhir: dan penetapan rkd provinsi kalimantan timur. keenam tahapan tersebut atas digambarkan pada bagan sederhana seperti gambar aan gambar bagan alir tahapan penyusunan rkd tahun provinsi kalimantan timur penyusunan penyusunan rancangan rkd musrenban penetapan awal rkd provinsi rkd provinsi perumusan rancangan akhir rkd provinsi provinsi pengolahan data awal rkd evaluasi dan informasi provinsi musrenbang rkp rancangan rkd penyelarasan analisis gambaran provinsi penyajian umum, kondisi rancangan akhir sosial, ekonomi, rkd keuangan daerah, sinkronisasi serta evaluasi evaluasi musrenbang kinerja tahun lalu awal rkp rkd penyelarasan penyajian rancangan perumusan rkd permasalahan rancangan akhir pembangunan integrasi senja rkd provinsi daerah provinsi skpd mama rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun sesuai dengan tahapan tersebut, rkd provinsi kalimantan timur tahun telah ditetapkan yaitu dengan peraturan gubernur nomor tahun pada tanggal mei tahun dan dengan ketetapan permendagri nomor tahun tentang pedoman penyusunan, pengendali dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah tahun demikian jugadan adanya penyesuaian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerahtren ekonomi global menurun, berdampak pada kapasitas fiskal daerah rasionalisasi pendapatan daerah tahun sesuai dengan penyesuaian dinas pendapatan daerah provinsi kalimantan timur nomor perda v x tanggal oktober tentang rasionalisasi pendapatan tahun dasar hukum penyusunan rencana kerja pembangunan daerah rkd) tahun provinsi kalimantan timur mengacu pada peraturan perundang undangan sebagai berikut: undang undang penyusunan rkd provinsi kalimantan timur tahun memiliki landasan hukum yang dalam bentuk undang undangrencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timu. peraturan pemerintah, peraturan presidenadalah sebagai berikutmama rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timu, sertinstruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang tindak lanjut tentang perangkathubungan antar dokumen sebagaimana dikemukakan sebelumnya, rencana kerja pemerintah daerah memiliki hubungan keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama rpm, renstra skpd, senja skpd, dan rapid. hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada gambar1. mama rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun gambar hubungan antar dokumen rencana pembangunan daerah sistem perencanaan tahap penganggaran pembangunan daerah daerah tahun tahun tahun kua pas! renstra senja skpd skpd rka skpd dpa skpd dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa: dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional: serta melalui tahap pengangkatannya.i. pendahuluan:mama rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun bab ii. evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaran pemerintah: memuat gambaran umum kondisi daerah. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah: memuatsatu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah). babi. prioritas dan sasaran pembangunan daerah: mengemukakan pernyataserta:bab vi. penutup:maksud dan tujuan maksud dari penyesuaian penyusunan rkd tahun provinsi kalimantan timuruntuk mewujudkancapaian visi dan misi kepala daerah provinsi kalimantan timur. mama rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun tujuan yang ingin dicapai dari penyesuaian penyusunan dokumen rkd provinsi kalimantan timur tahun yaitu: pembentukan perangkat daerah,,perubahan restrukturisasi program kegiatan pada tahun melakukan perbaikan indikator kinerja yang lebih smart dan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan pencapaian kinerja serta alokasi pendanaan terkait pada tahun dan proyeksi tahun menyelarasrja pemerintah daerah provinsi kalimantan timur tahun dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat provinsi kalimantan timur, menjadi pedoman penyusunan kebijakan umum apbd (kua), prioritas dan plafon anggaran sementara pas),dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) tahun anggaran merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerahrasionalisasi rpm provinsi kalimantan timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun keempat (tahun menyesuaikan program kegiatan beserta alokasi pendanaan dengan memperhatikan peralihan kewenangan sebagaimana yang diatur undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerab evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi kalimantan timur merupakan salah satu pintu gerbang utama wilayah negara kesatuan republik indonesia bagian timur yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam melimpah. keanekaragaman sumber daya alam terutama mineral tersebut menjadikan kontribusi provinsi kalimantan timur terhadap perkembangan perekonomian nasional diperhitungkan hingga saat ini. selain itu, wilayahnya yang luas dan berkembang menjadikan provinsi kalimantan timur memiliki kesempatan dalam menggali potensi menuju daya saing daerah maupun nasional. meskipun begitu, pengelolaan yang terstruktur dan bijaksana terutama dalam penggalian potensi sumber daya alam tak terbaharui menjadi fokus utama dalam menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan isu strategis internasional dalam menghadapi global warming. gambaran umum kondisi daerah aspek geografi dan demografi negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah karena letak geografisnya wilayah tropis. begitu pula provinsi kalimantan timur, provinsi yang terletak perbatasan wilayah tengah dan timur indonesia ini memiliki beranekaragam sumber daya yang tumbuh dalam bentangan alam yang luas. selain itu, wilayahnya yang berbatasan darat dengan negara malaysia menjadi ciri khas tersendiri bagi provinsi kalimantan timur dalam mengelola administrasi kewilayahan maupun pendudukannya. sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, provinsi kalimantan timur memiliki nilai lebih dari segi geografis dibandingkan dengan provinsi lain termasuk perhatian dari pemerintah pusat. selain itu, letak geografisstrategis sebagai pendukung perekonomian wilayah. hal tersebut dikarenakan laki berperan dalamperlancar transportasi kapal kapal dagang (baik dalam maupun luar negeri) yang melintasi wilayah kepulauan indonesia. provinsi kalimantan timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki daratan cukup luas negara indonesia. luas wilayah yang mencapai yang terdiri dari daratan seluas dan perairan darat seluas ha, menjadikan provinsi kalimantan timur lebih memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalamnya. sedangkan dari segi administrasi pemerintahan, provinsi kalimantan timur terbagi menjadi (tujuh) kabupaten yaitu berau, kutai kartanegara, kutai timur, kutai barat, paser, penajam paser utara, dan mahakam ulu serta memiliki (tiga) wilayah administrasi kota yaitu balikpapan, bontang, dan samarinda. adapun pembagian wilayah administratif pemerintahan mahakam ulu kutai kartanegara penajam paser utara balikpapan bontang sumber: data pembangunan kalimantan timur tahun,dari sisi klimatologi, provinsi kalimantan timur dilakukan pengukuran iklim melalui tiga stasiun bandara yakni wilayah samarinda, balikpapan, dan tanjung rede. berikut statistik klimatologi yang terangkum dalam tabel bawah ini. tabel statistik klimatologi provinsi kalimantan timur tahun isumudratg maximum maksimum 3sp0 saat penyinaran matahari w0)| sumber: bmkg wilayah kaltimy0), kawasan budidaya hutan seluas dan kawasan budidaya non hutan seluas y0). jika dilihat dari peruntukan kawasanpermukiman, pariwisata, industri, pertanian pangan holtikultura, sumber: perda tahun tentang rencana rtrw provinsi kaltim tahun penduduk kalimantan timur terus mengalami kenaikan dari tahun tahun. penambahan penduduk ini terjadi karena dua faktor yakni pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. secara statistik, banyak cara dalam menentukan jumlah penduduk suatu wilayah baik melalui estimasi survei, registrasi penduduk, proyeksi penduduk. dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan ini, jumlah penduduk didekati dengan menggunakan proyeksi penduduk yang dilakukan penyesuaian kembali melalui back casting susunan oleh badan pusat statistik provinsi kalimantan timur. pada penghitungan jumlah penduduk didapatkan jumlah penduduk provinsi kalimantan timur sebanyak jiwa dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang hampir mencapai juta jiwa pada tahun mencapai jiwajumlah penduduk provinsi kalimantan timur tahun tis,gaa sumber: badan pusat statistik kalimantan timur persebaran penduduk provinsi kalimantan timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan baik jumlah penduduk maupun kepadatan penduduk antar kabupaten kota. ketimpangan sangat terlihat pada wilayah kota yang secara total hanya memiliki luas wilayah persen namun dihuni oleh persen penduduk, sedangkan persen penduduk mendiami persen luas wilayah provinsi kalimantan timur yang notabene merupakan wilayah administrasi kabupaten. gambar distribusi penduduk menurut kabupaten kota yo) provinsi kalimantan timur tahun paser bontang mahakam ulu kutai barat samarinda usai kartanegara balikpapan kutai timur ppu beraupenduduk provinsi kalimantan timur paling banyak berdomisili kota samarinda yaitu sebesar persen karena kota samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan provinsi kalimantan timur, diikuti kabupaten kutai kartanegara dengan persentase penduduk sebesar persen dan kota balikpapan sebesar persenutai barat y0) dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kabupaten mahakam hulu yang bahkan tidak mencapai persen pada indikator kependudukan yang lain, penduduk provinsi kalimantan timur didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki laki dimana sex ratio mencapai dimana mengindikasikan bahwa dalam setiap penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat jiwa penduduk berjenis kelamin laki laki. fenomena ini terjadi seluruh kabupaten kota provinsi kalimantan timur. tabel sex ratio, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur tahun penajam paser utara samarinda ' e bontang e mahakam ulu sumber badan pusat statistik kalimantan timur kepadatan penduduk provinsi kalimantan timur tahun sebesar jiwa km? yang mengindikasikan bahwa luas wilayah provinsi kalimantan timur tidak sebanding dengan penduduk yang tinggal dalamnya. analisis singkat dari kepadatan penduduk tersebut yakni setiap jiwa penduduk menempati km? wilayah anvinsi kalimantan timur. distribusi penduduk yang tidak merata semakin memperkeruh perkembangan daerah utamanya kabupaten yang memiliki daerah pelosok karena kurang memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengolah daerah tersebut. jika dilihat dari piramida penduduk bawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk usia muda memiliki jumlah yang cukup besar dalam pembangunan provinsi kalimantan timur periode ini dan akan menjadi potensi yang menunjang bagi pembangunan jika diberdayakan dengan optimal. begitu pula dengan masyarakat usia produktif yang mendominasi jumlah penduduk sehingga potensi mereka jika dimaksimalkan akan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah. gambar piramida penduduk provinsi kalimantan timur tahun pin (en pa . 1eas89g lo tn" p1 "aan perempuan laki laki sumber: badan pusat statistik kalimantan timur provinsi kalimantan timur selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun tahun hingga mencapai angka juta rupiah atau hampirmencapai triliun rupiah pada tahun sedangkan tahun sampai mencapai trilliun rupiah. nilai pdrb tahun terakhir ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebesar trilliun rupiah dimana kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun berikutnya yakni dengan nilai pdrb mencapai trilliun rupiah. gambarina jaran sumber: bps prov. kalimantan timur gambar distribusi pdrb atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha provinsi kalimantan timur tahun y6) pertanian lainnya kesehatan pena administrasi istri maan akomodasi perdagangan . keuangan estate dan infokiktidan asuransi komunikasi transportasi konstruksintukan nilai pdrb atas harga berlaku provinsi kalimantan timur pada tahun masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian meskipun mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi persen terhadap pdrb total. sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yakni mencapai persen jika dibandingkan dengan tahun untuk kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu komoditas yang akan dijadikan sektor unggulan oleh pemerintah provinsi, pada tahun ini mencapailaju pertumbuhan ekonomi yo) provinsi kalimantan timur tahun sumber: bps prov. kalimantan timur besarnya pdrb kalimantan timur dapat menggambarkan positifnya kondisi perekonomian kalimantan timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara mikro. meskipun nilai pdrb selalu meningkat dari tahun tahun, akan tetapi provinsi kalimantan timur terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. pertumbuhan ekonomi pada tahun mencapai persen dan menurun sedikit pada tahun berikutnya persen. namun pada dua tahun terakhir yakni tahun dan pertumbuhan ekonomi melambat dengan drastis dimana pada tahun hanya mencapai persen dlambat kembali pada tahun berikutnya menjadi sebesar persen. sama halnya pada tahun mengalami penurunan menjadi persen. tabel laju pertumbuhan ekonomi menurut kategori lapangan usaha provinsi kalimantan timur tahuminum jasa keuangan dan asuransi administrasi pemerintahan, jasa pendidikan jasa kesehatan dan kegiatan sosial r,s,t,u jasa lainnya sumber bps prov. kalimantan timur dari tabel terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur mengalami penurunan yang signifikan. hal ini dipicu dengan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan dan konstruksi. meskipun sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif namun kondisi tersebut belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. hal ini disebabkan sektor pertambangan memiliki andil yang cukup besar pada struktur perekonomian provinsi kalimantan timur. rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan laju inflasi terjadinya gejolak harga akan menyebabkan stabilitas ekonomi masyarakat terganggu dan rentan menjadi masalah sosial ekonomi terutama kemiskinan. oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan pengendalian harga harga kebutuhan pokok untuk meredam terjadinya gejolak harga tersebut. untuk mengetahui seberapa tinggi fluktuasi harga pasar yang terjadi suatu wilayah, pemerintah daerah dapat menggunakan angka laju inflasi sebagai potret real terjadinya fluktuasi harga yang terjadi tengah masyarakat dalam periode bulanan hingga tahunan. provinsi kalimantan timur melakukan penghitungan inflasi dibangun dari kota ihk yakni kota balikpapan, kota samarinda dan kota tarakan. selama tahun inflasi kalimantan timur mengalami penurunan menjadi stabil yang berarti stabilitas harga terjaga dengan baik. hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian kalimantan timur tidak bergejolak seperti tahun tahun sebelumnya. namun pada tahun terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan hingga mencapai pada inflasi tahunannya meskipun pada tahun selanjutnya menurun kembali hingga mencapai angka persen pada tahun dan menurun kembali pada tahun menjadi sebesar persen. gambar nilai inflasi year year provinsi kalimantan timur tahun termasuk kota tarakan) sumber: bps provinsi kalimantan timur kondisi laju inflasi yang semakin menurun ini perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mengetahui penyebabnya apakah karena kelesuan perekonomian sehingga daya beli masyarakat menurun atau karena semakin meningkatnya pemerataan dan arus rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan komoditas barang kebutuhan pokok. analisa lanjutan ini menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dari permasalahan perekonomian global yang melanda pada hampir seluruh wilayah nasional bahkan dunia internasional. tabel laju inflasi menurut kota inflasi kalimantan timur dan perbandingan dengan inflasi nasional, sumber: bps provinsi kalimantan timur fokus kesejahteraan sosial fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunananak sertselain itu juga terdapat variabel angka kemiskinan yang merupakan suatu gambaran dasar kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. indeks pembangunan manusia ipm)gambar indeks pembangunan manusia provinsi kalimantan timur tahun sumber: bps prov. kalimantan timur indeks pembangunan manusia dihitung untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara wilayah dalam bidang pembangunan manusia dengan melakukan analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. ipm sendiri dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakuperta daya beli per kapita (standar hidup layak ekonomi). dalam kurun waktu enam tahun terakhir, indeks pembangunan manusia provinsi kalimantan timur selalu mengalami kenaikan. pada tahun ipm provinsi kalimantan timur sudah termasuk kategori tinggi yang mencapai dan sudah atas rata rata nasional bahkan peringkat se indonesia. tahun tahun berikutnya, ipm terus mengalami kenaikan hingga terakhir tahun angka ipm provinsi kalimantan timur mencapai dan penduduk peringkat level nasional. peningkatan angka ipm yangsisten tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan masing masing komponen penyusunnya yang akan mendeskripsikan bagian berikutnya. tabel indeks pembangunan manusia menurut kabupaten kota tahun ppu mahakam ulu poo balikpapan bontang sumber: bps prov. kalimantan timur angka lama sekolah dan rata rata lama sekolah, serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier. beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial adalah indikator bidang pendidikan. faktor pendidikan merupakan kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia khususnya kalimantan timur. terkait dengan ipm, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolangka harapan lama sekolah tahun) provinsi kalimantan timur tahun sumber: bps prov. kalimantan timur terlihat dengan jelas bahwa progress bidang pendidikan provinsi kalimantan timur mengalami peningkatan dari tahun tahun. trend yang meningkat tiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus bidang pendidikan. hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga output dari pendidikan bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. baik pada angka harapan lama sekolah maupun rata rata lama sekolah, provinsi kalimantan timur mengalami kenaikan dimana pada tahun penduduk provinsi kalimantan timur memiliki harapan mengenyam pendidikan hingga tahun atau dapat mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi semester ketiga. sedangkan rata rata lama sekolah penduduk provinsi kalimantan timur usia tahun atas adalah selama tahun atau sudah mencapai pendidikan jenjang sma tahun pertamta rata lama sekolah provinsi kalimantan timur tahun tahun) sumber: kalimantan timur dalam angka, tabel angka harapanrata rataangka harapan hidup salah satu komponen penting pembentuk ipm dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah angka harapan hidup yang merupakan indikator bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir akan mencapai usia harapan hidup tertentu. angka harapan hidup provinsi kalimantan timur setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun angka harapan hidup kalimantan timur sebesar tahun dan pada tahun meningkat hingga mencapai angka tahun yang berarti bayi baru lahir pada tahun akan memiliki peluang hidup hingga usia tahun. gambar angka harapan hidup tahun) provinsi kalimantan timur, sumber:harapan hidup kab kota tahun) prov. kaltim tahun kutai kartanegara ppu mahakam ulu balikpapan bontang sumber: bps prov. kalimantan timur angka kemiskinan jumlah penduduk miskin provinsi kalimantan timur cukup fluktuatif dari tahun tahun dimana pada tahun terakhir yakni jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi jiwa. fluktuatifnya jumlah penduduk miskin selain disebabkan karena peningkatan garis kemiskinan sebagai batasan kategori miskin, juga karena banyaknya penduduk yang pengeluaran per kapitanya mendekati garis kemiskinan sehingga beberapa kondisi dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin. kondisi tersebut terutama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti inflasi, kenaikan harga bbm, hingga kebijakan kebijakan mikro seperti program perlindungan sosial. gambar jumlah penduduk miskin provinsi kalimantan timur tahunika dilihat dari angka kemiskinan, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya hingga pada tahun mencapai titik terendah kemiskinan provinsi kalimantan timur yakni sebesar persen. namun pada tahun (kondisi maret) terjadi kenaikan angka kemiskinan hingga mencapai angka persen dan kembali menurun pada tahun yakni sebesar persen. gambar angka kemiskinan provinsi kalimantan timur tahun yo) sumber: bps prov. kalimantan timur jika dilihat angka kemiskinan berdasarkan kabupaten kota provinsi kalimantan timur, secara absolut kemiskinan paling banyak berada kabupaten kutai kartanegara yang mencapai ribu jiwa dan diikuti oleh kota samarinda yang mencapai ribu jiwa. sedangkan yang paling sedikit memiliki penduduk miskin adalah kota bontang yang hanya sebanyak ribu penduduk miskin yang tinggal dan diikuti oleh kabupaten berau dengan jumlah ribu penduduk miskin. namun jika dilihat berdasarkan persentase angka kemiskinannya yang dibandingkan dengan total penduduk, maka angka kemiskinan paling besar adalah kabupaten kutai timur o) dan kabupaten pasetingkat kemiskinan kabupaten kota y0) provinsi kalimantan timur tahun kutai kartanegara penajam pasir utara balikpapan bontang sumber: bps prov. kalimantan timur aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pendidikan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis angka partisipasi sekolah aps).setiap jenjang usia sekolah terus mengalami trendpartisipasi pendidikan provinsi kalimantan timur tahun usia sekolah jenjang pendidikan slip sta jenjang pendidikan slip sta sumber: bps prov. kalimantan timur rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. pada jenjang sd mi meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun yang berarti terdapat sebanyak gedung sekolah sd mi yang tersedia untuk penduduk usia sekolah tahun. sedangkan pada jenjang smp m meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun yang berarti terdapat sebanyak gedung sekolah smp m yang tersedia untuk penduduk usia sekolah tahusio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar prov. kaltim tahun j deorrrr saat tea i d smp sumber: dinas pendidikan prov. kalimantan timur rasio murid guru dan murid sekolah rasio murid guru inisekolah dasar sd) sekolah menengah pertama smp) sekolah menengah atas smaekolah menengah kejuruan smk sumber: dinas pendidikan prov. kalimantan timur angka putus sekolah secara umum angka putus sekolah semua usia pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. penurunan angka putus sekolah paling signifikan adalah angka putus sekolah pada penduduk usia sekolah tahun (usia sma) dimana pada tahun mencapai persen dan menurun tajam menjadi persen pada tahun sedangkan secara umum, angka putus sekolah paling sedikit berada pada jenjang usia sekolah tahun) yang hanya sebesar persen saja pada tahun gambar angka putus sekolah provinsi kalimantan timur, . sumber: bps prov. kalimantan timur kesehatan jumlah tenaga medis dan paramedis selama (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan cukup signifikan bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. peningkatan jumlah dokter, tenaga medis maupun paramedis akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan berobat maupun konsultasi kesehatan. secara umum, hal ini terlihat dari rasio antara dokter dan penduduk yang semakin lama semakin menurun dimana pada tahun rasio menurun hingga mencapai penduduk per dokternya.ingkatan indikator kesehatan tidak hanya terjadi dalam hal peningkatan tenaga medis dan paramedis saja, masyarakat yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih juga meningkat dalam lima tahun terakhir. pada tahun persentase penduduk yang mendapat pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar persen meskipun pada tahun sebelumnya sempat mencapai persen. jika melihat peningkatan mutu dan pelayanan bidang kesehatan secara keseluruhan, tidak salah jika indikator kesehatan masyarakat seperti angka usia harapan hidup meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun dari segi kesehatan masyarakat, keluhan kesehatan penduduk provinsi kalimantan timur mengalami penurunan hingga mencapai persen pada tahun tabel aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan provinsi kalimantan timur tahun dokter spesialis dokter gigi proporsi penduduk yang terinfeksi hiv lanjut yang memiliki akses pada obat obatan anti revival. rasio penduduk dokter rasio bidan o78 angka morbiditas kelahiran ditolong tenaga sendiri penduduk dengan keluhan n a kesehatan jumlah kematian bayi (berusia a67 kurang tahun) angka kematian balita nja angka kematian ibu usia harapan hidup sumber data dan informasi pembangunan kalimantan timur (dan bps diolah)fokus layanan urusan pilihan jumlah investor berskala nasional dan internasional mdn pma) kenaikan jumlah investorgembangkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian. perkembangan jumlah investor mdn pma provinsi kalimantan timur dapat dilihat dalam tabel berikut: tabel jumlah investor mdn pma provinsi kalimantan timur tahun sumber: bpmptsp prov. kalimantan timur jumlah nilai investasi berskala nasional dan internasional mdn pma) hasil analisis nilai mdn pma provinsi kalimantan timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut tabel. jumlah investasi mdn dan pma provinsi kalimantan timur tahunsumber: bpmptsp prov. kalimantan timur rasio daya serap tenaga kerja rasio daya serap akan melihat bagaimana investasi yang ditanamkan kalimantan timur menyerap tenaga kerja (penduduk provinsi kalimantan timur maupun migran). selanjutnya rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi baik mdn maupun pma kalimantan timur dapat dilihat pada tabel berikut: tabel rasio daya serap tenaga kerja provinsi kalimantan timur tahun jumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja pada perusahaan mdn jumlah proyek seluruh mdn rasio aya serap tenaga kerja jumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja pada perusahaan pma rasio daya serap tenaga kerja sumber: bpmptsp prov. kalimantan timur rencana kerja perkapita. rata rata pengeluaran per kapita meningkat selama empat tahun terakhir hingga pada tahun mencapai angka rp. , .y6) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan bergesernya fokus konsumsi penduduk dari konsumsi makanan konsumsi non makanan,pengeluaran konsumsi sudah mulai memasuki barang sekunder dan tersier. gambar rata rata pengeluaran konsumsi per kapita bulan rp) provinsi kalimantan timur tahun sumber: bps prov. kalimantan timurrovinsi kalimantan timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir bergerak fluktuatif dan sulit diprediksi. jika dilihat berdasarkan nilai tukar per sub sekitarnya, terdapat kenaikan pada ntp sektor tanamrkebunan rakyat. sedangkan terjadi penurunan pada subsektor hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan perikanan. nilai tukar petani subsektor tertinggi adalah pada tanaman perkebunan rakyat dimana mencapai mengalami kenaikan persen dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan subsektor hortikultura mengalami penurunan ntp yang sangat signifikan dibandingkan subsektor lainnya yakni sebesar persen. tabel nilai tukar petani ntp) provinsi kalimantan timur tahun indeks yang diterima petani indeks yang dibayar petani nilai tukar petani ntp) sumber: bps prov. kalimantan timur tabel nilai tukar petani ntp) provinsi kalimantan timur menurut sub sektor, tahun ntp gabungan tanaman perkebunan rakyat sumber: bps prov. kalimantan timur pengeluaran konsumsi non pangan persentase konsumsidapat dilihat pada tabelkonsumsi rumah tangga non makanan provinsi kalimantan timur tahunkonsumsi non makanan y6) sumber: bps prov. kalimantan timur fokus fasilitas wilayah infrastruktur luas wilayah produktif permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa rencana tata ruang wilayah provinsi rtrw) kalimantan timur, rtrw kabupaten kota, dan peraturan zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan.:kutai barat mahakam uluajam paser utara paser balikpapan bontang samarinda ' ' ) | sumber: bps prov. kalimantan timurjaringan irigasi, serta perumahan. penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok penduduk kalimantan timur seperti listrik dan air bersih masih belum maksimal dalam pencapaian pembangunannya. hal ini terutama dilihat dari sisi pemerataan fasilitas air bersih dan listrik dimana daerah daerah tertentu belum merasakan fasilitas infrastruktur dasar tersebut. meskipun begitu, dari waktu waktu pemerintah terus mengupayakan pengembangan fasilitas air bersih dan listrik dimana terlihat kapasitas produksi efektif yang terus meningkat dari tahun tahun hingga mencapai liter detik pada tahun tabel jumlah perusahaan air minum dan kapasitas produksinya provinsi kalimantan timur tahun unit kapasitas produksi potensial (t dtk) kapasitas produksi efektif it dtk) sumber bps prov. kalimantan timur dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air baku, peningkatan produktivitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, pemerintah sedang membangun prasaranumber daya air meliputi pembangunan bendungan pasangkayu dan muara wain dengan kapasitas mencapai juta (output it dt) serta pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang meter. sedangkan pada fasilitas listrik, pengembangan bidang kelistrikan provinsi kalimantan timur cukup fluktuatif tiap tahunnya namun memiliki tren meningkat secara umum. hal ini terlihat pada peningkatan produksi tenaga listrik yang mencapai pada tahun meskipun sebagian besar pelanggan listrik provinsi kalimantan timur adalah rumahtangga pelanggan rumahtangga), namun secara distribusi persebarannya masih memusat pada wilayah perkotaan sedangkan untuk daerah pelosok terpencil belum merasakan akses listrik yang memadai. gambar produksi tenaga listrik wh) provinsi kalimantan timur tahun sumber: dinas pertambangan dan energi prov.2) bawah rasio nasional yaitu km km2 hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti, pembangunanjalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung,berdasarkan data dinas untuk panjang jalan baik kabupaten, provinsi, maupun nasional dapat terlihat pada tabel berikut tabel panjang jalan menurut status dan jenis permukaan provinsi kalimantan timur tahun sumber: dinas pekerjaan umum prov. kalimantan timurnya untuk berusaha wilayah tersebut. iklim investasi yang positif dibangun dari kondisinya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsosial budaya. hal ini dikarenakan keamanan berinvestasi akan menjamin keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berbondong bondong menanamkan modal danmenunjukkan bagaimana situasi keamanan suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. angka kriminalitas kalimantan timur cukup fluktuatif dimana pada tahun angka kriminalitas mencapai yang berarti terjadi tindak kriminalitas pada setiap penduduk, sedangkan pada tahun terakhir yakni angka kriminalitas menurun hingga yang berarti terdapat kasus kriminalitas pada setiap penduduk. tabel angka kriminalitas provinsi kalimantan timur tahun kasus narkoba kasus pembunuhan kejahatan seksual kasus penganiayaan kasus pencurian kasus penipuan kasus pemalsuan uang jumlah tindak kriminal selama tahun yang dilaporkan jumlah penduduk angka kriminalitas sumber: bps prov. kalimantan timur jumlahpada tahun terjadi demonstrasi sebanyak kali dimana terjadi kenaikan jika dibanding tahunumnya yang berjumlah kali. secara rinci, jumlah demonstrasi dapat disajikan sebagai berikut tabel jumlah demonstrasi provinsi provinsi kalimantan timur tahun itidangponic o o | sumber: bps prov. kalimantan timurkualitas pendidikan pendudukberikut persentase penduduk provinsi kalimantan timur usia tahun atas berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.gambar persentase penduduk tahun atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan provinsi kalimantan timur, tahun idak lum au. pan tidak belum tamat sd, sma smk ma, smp m ts, sumber: bps prov. kalimantan timur dari gambar atas terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar persen saja. hal ini cukup mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. efek dari rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi minimnya penguasaan serta pengembangselain itu, sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang sta dan dimana hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yangtingkat ketergantungan rasio ketergantungan) selain dari kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktifsemakin menurun sehingga bisiindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun tahun. gambar rasio ketergantungan provinsi kalimantan timur tahun ass sumber: bps prov. kalimantan timur berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran permendagri nomor tahun maka secara keseluruhan indikator pembangunan provinsi kalimantan timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut. tabel aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan provinsi kalimantan timurduduk pertumbuhan ekonomi laju inflasi seo 9e5 pendapatanper kapita juta rap indeks gini pemerataan pendapatan versi world bank rendah nja sedang nja | 20x tinggi indeks ketimpangan n a kemakmuretan page |o9o miskin denda kasus cos ssa6 4aso yang diselesaikan pendidikan sekolah gea bahan ratu sar see sas sekolah jap kks ' apksmp m j|paksa smk ma ' | song |pmid mi 9a37 smp m ' 7eto asma smk ma' ) e kesehatan angka harapan hidup tahun blade dasar damar pama pan melahirkan per kelahiran hidup angka kematian bayi per round ola siaga dos dosa 3so buruk persentase penduduk immommetaan aan jos dosa terbuka unit per them penduduk unit per pemain deo penduduk |jumlah klub olahraga unit jumlah gedung olahraga unit ' ' pendidikn negeri oo swasta oom a54 | sd negeri swasta oom low rasio ketersediaan sekolah penduduk usia n a n a efakiatmsakan pam pam 15tahun i t6 18tahun 7ite song | smp negeri smp swasta 1a851 i ms a56 | sma negeri sma swasta ' oo a11 | sm smp negeri smp swasta i sma negeri sma swasta | ma |o1s kook o ox spy oo o| ore i smp i sma smk ma | i semi oo i s mp i sma smk ma o o | oo guru yang memenuhi ejamaemngah das dosa dan sen kesehatan |eltadanlumbongoreer orang 2ase rasio penduduk jera. oma das pan pama puskesmas #pustu jembatan nose |oaa2 ago pora satuan balitga ses kelahiranyang ditolong aliran tenaga kesehatan terlatih persentase penduduk dengan keluhan kesehatan sam cakupan puskesmas pekerjaan umum al) panjang jalan provinsi kondisi mantap irigasi dalam kondisi una bergambar ses lingkungan pemukiman kumuh) n a perumahan persentase rumahtangga dengan sumber air n a bersih persentase rumah tangga dengan air n a minum layak persentase rumahtangga n a dengan sanitasi layak sepi sen cnn kesan ica luaslahanpemukiman perhubungan jumlah kendaraan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan bea run bea ang jumlah penumpang angkutan udara yang orang datingpenumpang angkutan udara yang orang berangkat lingkungan hidup persentase penduduk n a beraksen air minum sungai penegakan hukum lingkungan terangkut per hari kependudukan dan catatan sipil kepemilikan ktp orang kepemilikan akta orang kelahiran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jumlah perempuan yang menempati jabatan lembaga pemerintah orang n a n a pns pemprov kaltim) tingkat partisipasi angkatan kerja n a perempuan banyaknya anak terlantar anak tahun) keluarga berencana dan keluarga sejahtera persentase akseptor banyaknya peserta baru persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera (aa sosial banyaknyapanti asuhan unit ' | banyaknya anak yang anak asuh panti asuhan banyaknyapantiwredha unit banyaknya penghuni orang panti reda ketenagakerjaan angkatan kerja persentase penduduk koperasi usaha kecil dan menengah jumlah koperasi |umkm berdasarkan skala usaha unit nada dasa pas pars pawan realisasi proyek mdn. juta jabatan7ao pi2sesuai pos iso aoteaievesrtn 0sao 2soon area patas jumlaheventbudaya event (emahtanpabaata logat pose sejarah dan purbakala jumlahmuseum unt oo jumlahtamanbudaya unit pesan |open tradisional jumlahkarangtaruna unit perang apaan maa c1ee utama ema dosa pase pas pama pemberdayaan unit masyarakat) yang aktif jumlah dan ormas unit publikasi kabupaten kota dalam ada ada ada ada pejantan pam pam publikasi pdrb seja eoe oara frmemmundaean doa pom pada pom pemerintah daerah hmeamatantp |saga |osen oma menggunakan jumlah perpustakaan unit kepegawaian, dan persandian jumah pns orang opini bpk wrp wpp wrp fiammitamamar logo|o:o com layanan masyarakat pertanian produksipadi ' ton produktivitas padi atau bahan utama lokal pes dos par pam pama rencana kerja kembtribusi sektor pertanian terhadap pdrb kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap pdrb kontribusi subsektor perkebunan terhadap pdrb kehutanan . kontribusi subsektor kehutanan terhadap pdrb panam daya mineral kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pdrb pariwisata . danemera orang us0sa1a asasi2 ussosoe |2asas| mancanegara kontribusi subsektor pariwisata terhadap pdrb setianya perikanan produksi perikanan ton kontribusi subsektor perikanan terhadap pdrb perdagangan . kontribusi subsektor perdagangan terhadap pdrb nilaiekspor nilailmpor 0sous daku perarantaniar| goes scoop 2rasusgz tnasasas |unsoaso0 perindustrian . kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pdrb kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap pdrban persandian fknoumsihertanta | re hutan secara raa6a7a |masa konsumsi per kapita jemaat adonan soo same pasi (ena konsumsi makanan per rp bulan kapita jeram sopan sasa anon patra pawan konsumsi non makanan rp bulan per kapita pdr perkapita juta pslasamenmemtr dima does dosa kapita jumlah koperasi unit s916 nilaitukarpetani jumlah kendaraan kap poo bos rtrw luaswilayahproduktif nya (|luaswilayahlndustri |luaswilayahperkotaan ninja kepegawaian, dan persandian pinjaman pot poo fog perbankan (imatponmataan |obat (hotel penginapan) gen anna doa sao restoran persentase rumahtangga sereal bersih sara pemanpormoperana diproduksi jumlahpelangganlistrik titik n a kepegawaian, dan persandian dana inap sessnasaa anorpaana fararosetan narsamas|fokus sumber daya manusieks pembangunan indeks pemberdayaan indeks pembangunan rasio ketergantungan sumber: gabungan dari berbagai sumber (diolah) evaluasi kinerja tahun lalupembangunan daerah. oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevanmbuatan program dan kegiatevaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya untuk menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (outcome). indikator kinerja yang dimaksud merupakan suatu variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kalimantan timur tahun indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak. pada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi rpm tahun kedua yakni tahun secara umummeskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah. evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program dan kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan selanjutnya. berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan timur tahun kinerja rkd provinsi kalimantan timur tahunprogram program dalam rkd provinsi kalimantan timur tahun dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. berdasarkan matriks evaluasi hasil rkd provinsi kalimantan timur tahun diperoleh data pelaksanaan rkd sebagai berikut tabel. program, pagu dan realisasi anggaran tahun puan sumber: evaluasi hasil rkd provinsi kalimantan timur tahun pagu program dan realisasi tersebut atas, adalah untuk belanja langsung. secara lebih rinci, hasil pelaksanaan rkd provinsi kalimantan timur tahun yang dikelompokkan berdasarkan skpd, sebagaimana pada table berikut. rencana kerja pembangunan daerah evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian kinerja provisi kali tan tah mila provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan tabel hasil pelaksanaan rkd provinsi kalimantan timur tahun dinas pendidikan s669| oot |rsud. wahab syahrini samarinda rsud. kanujoso djatiwibowo balikpapan rsud tarakan o1g2| khusus daerah atma husada mahakam |penanaman modal daerah |panas pemuda dan olah raga badan kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong praja badan penanggulangan bencana daerah biro humas dan protokol biro pemerintahan umum rencana kerja pembangunan daerah evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian kinerja nsi kali tan tii tah o1l7 mila provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahankopi sekretariat dprd o5, badan penelitian dan pengembangan daerah kantor penghubung badan pendidikan dan pelatihan badan kepegawaian daerah s196didinas pertanian tanaman pangan 9go7| dinas perkebunan dinas pertambangan dan energi 9asa|kd pada setiap skpd, kolom adalah persentase realisasi anggaran pada setiap skpd (realisasi pagu, kolom adalah predikat untuk pencapaian kinerja sesuai dengan rata rata capaian kinerja pada kololom adalah predikat untuk pencapaian anggaran sesuai dengan rata rata realisasi anggaran pada bait tinggi tinggi ,99y6) sedang ,99y4) rendah y6) sangat rendah berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut: total realisasi anggaran rkd yang dilaksanakan oleh skpd adalah rp. atau (total pagu anggaran sebagaimana diuraikan pada bab laporan ini). realisasi anggaran terendah adalah dinas kesehatan yaitu sedangkan yang tertinggi adalah rsud. kanujoso djatiwibowo balikpapan yaitu y0. rata rata capaian kinerja kegiatan skpd berkisar antara ,69y9 pada dinas pendidikan sampai dengan pada satuan polisi pamong praja. rendahnya rata rata capaian kinerja pada dinas pendidikan adalah karena banyak realisasi kinerja yang tidak dimuat dalam laporan hasil evaluasi senja skpd dinas pendidikan yang disampaikan kepada bappeda. rata rata capaian kinerja anggaran yang paling rendah adalah dinas kesehatan yaitu yo, sedangkan yang tertinggi adalah biro perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama yaitu tingkat capaian rata rata kinerja maupun anggaran sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan setiap kegiatan dalam setiap program. oleh karena itu, suatu skpd yang tinggi daya serap anggarannya, belum tentu memperoleh capaian rata rata kinerja anggaran yang tinggi bila pelaksanaan seluruh kegiatan tidak konsisten. predikat kinerja masing masing skpd, baik untuk capaian kinerja maupun anggaran tergambar pada kolom dan kolom predikat kinerja ini diberikan berdasarkan capaian kinerja pada kolom dan kolom rincian capaian kinerja masing masing skpd sesuai predikat kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut pada tabel @ provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan tabel predikat kinerja skpd berdasarkan hasil pelaksanaan program rkd provinsi kalimantan timur tahun dinas kesehatan rsud. wahab syahrini rsud. kanujoso djatiwibowo rsud tarakan rsud atma husada mahakam badan pengelolaan kept dinas perhubungan badan lingkungan hidup badan dan disnakertrans disperindagkop badan perijinan dan pmd dinas pemuda dan olah raga badan kesbangpol satuan polisi pamong praja satuan polisi pamong praja badan pbd biro hukum biro pemerintahan umum biro pembangunan daerah biro pemerintahan umum biro ppw sangat tinggi biro sosial badan ppm biro pembangunan daerah biro ppw dinas pertanian tanaman pangan dinas kehutanan biro perlengkapan dinas kelautan dan perikanan sekretariat kopi inspektorat badan diklat badan ketahanan pangan badan pmid badan arsip daerah dinas kominfo sekretariat kpid badan perpustakaan daerah dinas pertanian tanaman pangan dinas peternakan dinas kehutanan dinas pertambangan dan energi dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kelautan dan perikanan dinas pekerjaan umum dinas pendidikan bappeda rsud. wahab syahrini biro umum rsud. kanujoso djatiwibowo biro organisasi rsud tarakan tinggi biro perekonomian rsud atma husada mahakam sekretariat dprd dinas pekerjaan umum badan litbang bappeda kantor penghubung badan pengelolaan kept badan kepegawaian daerah dinas perhubungan @ provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan dinas pendapatan daerah badan lingkungan hidup dinas perkebunan badan dan dinas sosial disnakertrans disperindagkop badan perijinan dan pmd badan kesbangpol badan pbd biro hukum biro organisasi biro sosial biro perekonomian biro perlengkapan sekretariat kopi sekretariat dprd badan litbang inspektorat kantor penghubung badan diklat badan kepegawaian daerah badan ketahanan pangan badan arsip daerah dinas kominfo sekretariat kpid badan perpustakaan daerah dinas perkebunan dinas peternakan dinas pertambangan dan energi dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kesehatan dinas sosial dinas pemuda dan olah raga sedang biro humas dan protokol biro umum biro keuangan biro keuangan dinas pendapatan daerah rendah sumber: evaluasi hasil rkd provinsi kalimantan timur tahun berdasarkan tabel diperoleh gambaran: terdapat skpd atau yang memperoleh predikat kinerja sangat tinggi untuk capaian kinerja dan skpd atau ,38y6 untuk realisasi anggaran. terdapat skpd atau ,15y6 yang memperoleh predikat kinerja tinggi untuk capaian kinerja dan skpd atau ,08y6 untuk realisasi anggaran. rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan terdapat skpd atau ,77y yang memperoleh predikat kinerja sedang untuk capaian kinerja dan skpd atau ,62y6 untuk realisasi anggaran. dinas pendidikan memperoleh predikat kinerja rendah untuk capaian kinerja dan biro humas dan protokol memperoleh predikat kinerja rendah untuk realisasi anggaran. terdapat (delapan) skpd atau ,38y6 yang memperoleh predikat kinerja sangat tinggi untuk capaian kinerja maupun anggaran, yaitu: satuan polisi pamong praja biro pemerintahan umum biro pembangunan daerah biro ppw badan ppm dinas pertanian tanaman pangan dinas kehutanan dinas kelautan dan perikanan hasil pengendalian dan evaluasi ini menjadi bahan masukan dalam perbaikan kinerja skpd pada masa yang akan datang. pelaksanaan rpm provinsi kalimantan timur s d tahun rkd merupakan penjabaran rpm, oleh karena itu pengendalian dan evaluasi rkd bertujuan untuk memastikan bahwa rkd dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target pembangunan yang ditetapkan dalam rpm. tahun merupakan tahun kedua pelaksanaan rpm provinsi kalimantan timur tahun berdasarkan rkd tahun tabel hasil pelaksanaan rpm provinsi kalimantan timur s d. wahab syahrini samarinda rsud. kanujoso djatiwibowo balikpapan rsud tarakan khusus daerah atma husada mahakam agg|badan perijinan dal daerah dinas pemuda dan olah raga badan kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong praja adan penanggulangan bencana daerah biro hubungan masyarakat dan protokol biro pemerintahan umumsekret sekretariat dpr tan tah o17 mila provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan badan penelitian dan pengembangan daerah kantor penghubung 7og8| badan pendidikan dan pelatihan badan kepegawaian daerah saa3|papangan dinas perkebunan days| dinas pertambangan dan energipm pada setiap skpd s d tahun (akumulasi pelaksanaan rkd tahun dan tahun kolom adalah persentase realisasi anggaran pada setiap skpd (realisasi pagu kolom adalah selisih realisasi anggaran rkd terhadap rpm (apabila terdapat kegiatan yang tidak ada dalam renstra namun ada dalam rkd dan atau apbd):diperoleh gambaran sebagai berikut: realisasi anggaran rpm sampai dengan tahun (tahun kedua pelaksanaan rpm) adalah sejumlah rp. atau terdapat sejumlah rp. atau realisasi kegiatan senja skpd yang tidak terdapat dalam renstra skpd, yaitu (sepuluh) kegiatan pada skpd. terdapat skpd yang memperoleh rata rata capaian kinerja kegiatan diatas yaitu: dinas kesehatan: dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi: biro umum: biro hukum: biro pemerintahan umum: biro perekonomian: biro perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama biro perlengkapan sekretariat kopi sekretariat dprd kantor penghubung badan kepegawaian daerah badan arsip daerah dinas kelautan dan perikanan beberapa skpd yang memperoleh rata rata capaian kinerja ini adalah karena target kegiatan dalam renstra dalam bentuk persentase. namun demikian terdapat pula pencapaian target yang sudah tinggi dari yang termuat dalam renstra, seperti pada dinas kelautan dan perikanan. terdapat skpd yang memperoleh rata rata capaian anggaran kegiatan diatas yaitu: rsud wahab syahrini biro pembangunan daerah dinas kebudayaan dan pariwisata rencana kerja perang nan daerah evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian kinerja mila provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan tabel memberi gambaran terhadap pelaksanaan rpm dengan melihat kondisi pelaksanaan renstra setiap skpd. hal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target dan anggaran rpm. capaian kinerja dan realisasi target kinerja rpm provinsi kalimantan timur s d tahun dalam peraturan daerah nomor tahun tentang rpm provinsi kalimantan timur tahun terdapat program pembangunan yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur. berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan rkd provinsi kalimantan timur tahun dan laporan yang disampaikan skpd, diperoleh gambaran realisasi kinerja kegiatan pada masing masing program dan capaian target atas sasaran rpm s d tahun sebagai berikut tabel target dan capaian kinerja program prioritas rpm provinsi kalimantan timur tahun program dinas (pendidikan non angka melek huruf pendidikan formal program dinas pendidikan anak apk paud pendidikan usia dini paud) angka partisipasi murni sd mi sdb angka partisipasi program wajib kasar sd mi sdb belajar pendidikan angka partisipasi dinas dasar sembilan murni pendidikan tahun smp m ts small angka partisipasi kasar smp m ts small angka partisipasi program murni (pendidikan sma ma smk mak dinas menengah angka partisipasi pendidikan kasar sma ma smk mak program angka partisipasi dinas peningkatan kasar apk) pendidikan pendidikan dan perguruan tinggngembangan sumber daya manusia program peningkatan mutu pendidik dan kualifikasi guru dinas (minimal s1 d4) pendidikan tenaga kependidikan program rasio angka minat pengembangan baca badan budaya baca dan perpustakaan perpustakaan pembinaan (buku tahun) perpustakaan program peningkatan proporsi anak yang perlindungan dan kembali bersekolah bpk pemenuhan hak anak program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana angka kesakitan dinas puskesmas pushes morbiditas) kesehatan mas pembantu dan jaringannya dinas program kesehatan, pengadaan, atma (peningkatan sarana ain husada, rsud dan prasarana aws, rsud rs rsj rsp rsm kanujoso, rsud tarakan program promosi dinas kesehatan dan angka kesakit(pening yang ditolong tenaga pelayanan kesehatan terlatih kesehatan kesehatan prevalensi hiv aids dinas kesehatan proporsi penduduk dinas yang terinfeksi hiv kesehatan, lanjut yang memiliki rsud aws, program akses pada obat rsud pencegahan dan obatan anti kanujoso, penanggulangan retroviral rsud tarakan penyakit menular angka kejadian dinas malaria per penduduk kesehatan dinas rsud aws kanujoso, rsud tarakan prevalensi tuberklos dinas tb) per kesehatan penduduk persentase dinas keberhasilan kesehatan pengobatan proporsi kasus dinas yang terdeteksi, rsud diobati dan sembuh rsud dalam program kanujoso, dots tarakan dinas kesehatan, angka kematian rsud aws, bayi per rsud kanujoso, program rsud tarakan standarisasi angka kematian dinas kesehatan dinas kesehatan, angka kematian ibu rsud aws, per rsud kanujoso, rsud tarakan persentase program pelayanan pelayanan dinas kesehatan kesehatan bagi kesehatan penduduk miskin masyarakat miskin y0) program perlindungan dan pengembangan besaran ump ump ump disnakertrans khl khl lembaga ketenagakerjaan program prosentase peningkatan pembinaan perusahaan yang disnakertrans menerapkanperatur pengawasan ketenagakerjaan ketenagakerjaan program peningkatan peran (serta dan ipg bpk kesetaraan gender dalam pembangunangka putus sekolah program sd mi sdb penanggulangan angka putus sekolah dinas kemiskinan bidang smp m ts small pendidikan pendidikan angka putus sekolah sma smk ma program proporsi penduduk penanggulangan miskin yang dinas bagi memiliki akses kemiskinan bidang kesehatan kesehatan pelayanan kesehatan y0) program penanggulangan kemiskinan bidang indeks kedalaman kesejahteraan kemiskinan rasio dinas sosial sosial utk kesenjangan mengukur indeks kemiskinan) kedalaman kemiskinan proporsi penduduk program beras dengan asupan |untuk keluarga kalori dibawah biro ekonomi miskin raskin) tingkat konsumsi minimum program masyarakat miskin penanggulangan pedesaan yang kemiskinan bidang berdaya dan bpm pd pemberdayaan melakukan usaha masyarakat ekonomi (jiwa) program persentase keluarga penanggulangan miskin dan pks kemiskinan bidang |lainnya yang dinas sosial kesejahteraan memiliki usaha sosial ekonomi produktif program persentase penanggulangan perempuan miskin kemiskinan bidang p"empat bpp kb yang memiliki usaha pemberdayaan ekonomi produktif perempuan program jumlah penduduk (penanggulangan miskin yang bisnakertrans kemiskinan bidang (terserap ketenagakerjaan duniakerja jumlah desa miskin program sekitar kawasan penanggulangan hutan yang memiliki dinas kemiskinan bidang usaha ekonomi kehutanan kehutanan produktif hasil hutan non kayursentase petani miskin yang program difasilitasi untuk penanggulangan usaha pertanian dinas kemiskinan bidang templat kawasan pertanian pertanian tanaman usaha pangan agribisnisterpadu templat) usulan jumlah yang dinas nggu ang dilatih budidaya kemiskinan bidang peternakan peternakan peternakan program persentase daya penanggulangan tahan dan badan kemiskinan bidang menurunkan angka penanggulangan penanggulangan kematian akibat bencana bencana bencana alam program persentase penanggulangan miskin yang kemiskinan bidang memiliki sarana dan dinas cipta sarana dan pra sarana dasar karya) prasarana dasar rumah sederhana permukiman sehat program peningkatan tenaga jumlah tenaga terampil bidang terampil bidang jasa jasa kontruksi kontruksi yang disnakertrans (tukang kayu, batu, (terserap oleh pasar las, keramik, kerja (orang) lumbung, dst) program tingkat lulusan peningkatan pelatihan yan (kualitas dan disnakertrans terserap pasar produktivitas kerja tenaga kerja program pengembangan jumlah usaha kecil danmenengah (unit disperindagkop pendukungbagi usaha) usaha mikro, kecil dan menengah program pengembangan kewirausahaan dan |jumlahwirausaha keunggulan baru wub) disperindagkop kompetitif, usaha kecil menengah program peningkatan jumlah koperasi kualitas disperindagkop unggulan (koperasi) kelembagaan koperasningkatan upaya persentase pemuda penumbuhan (usia thn) dinas pemuda kewirausahaan dan pengangguran yang dan olahraga kecakapan hidup berwirausaha pemuda program persentase pengembangan pengangguran disnakertrans kewirausahaan menjadi kompetitif wirausahawan baru program persentase pencari peningkatan kerja yang disnakertrans kesempatan kerja ditempatkan program aan proporsi anak putus day sekolahan dinas sosial remaja putus berusaha sendiri sekolah program persentase pengendalian dan evaluasi hasil pencapaian pelaksanaan bappeda pelaksanaan pembangunan pembangunan daerah daerah program peningkatan rasio pasar per efisiensi penduduk disperindagkop perdagangan dalam negeri program penguatan jumlah koordinasi tim |(kelompokkomoditi biro ekonomi pengendali inflasi yang dapat dijaga daerah pid) kestabilan harganya program peningkatan iklim realisasi investasi ppm investasi dan (triliun) realisasi investasi program peningkatan nilai persetujuan ppm promosi dan investasi triliun) kerjasama investasi program kemudahan rata rata hari pelayanan dan proses perijinan ppm percepatan proses investasi (hari) perijinan program jumlah industri inti pengolahan khas disperindagkop sentra sentra daerah industri potensial program penataan volume usaha struktur industri kawasan industri disperindagkop hulu hilir trilirluasan luas kebun sawit dinas program peningkatan jumlah ikm yang disperindagkop kemampuan berorientasi ekspor teknologi industri program peningkatan jumlah usaha dinas pemasaran hasil pengolahan hasil peternakan produksi (unit) peternakan program pengembangan jumlah produk dinas (produk produk turunan perkebunan perkebunan perkebunan (produk) unggulan daerah program peningkatan jumlah ukm yang kerjasama mendapatkan disperindagkop perdagangan transaksi bisnis internasional program nilai ekspor produk peningkatandan olahan non migas disperindagko pengembangan dan non batubara ekspor juta us$) program jumlah kunjungan pengembangan wisatawan perawan dinas kebudayaan kawasan industri dan sekitarnya ann pan dan pariwisata pariwisata perawan (orang) program pengembangan jumlah wisatawan dinas kebudayaan destinasi (juta orang) ann dan pariwisata pariwisata program perluasan luas areal komoditas komoditas unggulan dinas perkebunan non perkebunan perkebunan sawit komoditas) ha) program pengembangan jumlah kawasan dinas kawasan dan usaha peternakan peternakan peternakan program optimalisasi nilai ekspor dinas pengelolaan dan perikanan (juta perikanan dan pemasaran usd) kelautan produksi perikanan program kontribusi industri disperindagko peningkatan dan olahan non migas dinas pengembangan pertanian, terhadap pdrb industri olahan non triliun) dinas migas perkebunadi gkg) (ton) pertanian produksi pertanian program peningkatan produktivitas penerapan unggulan dinas teknologi pertanian padi pertanian pertanian berkebun (ton ha) nan program pemberdayaan jumlah penyuluh penyuluh pertanian bpp pertanian berkebun berkualitas nan lapangan program pengembangan jumlah ppl |sdm kelautandan perikanan bpp perikanan berkualitas berkualitas program pengembangan dan jumlah balai penguatan penyuluh pertanian bpp kelembagaan bpp) penyuluh program pengembangan jumlah kawasan disnakertrans wilayah transmigrasi transmigrasi program pengembangan dan (pengelolaan luas lahan pertanian| dinas jaringan irigasi, yang terlayani (ha) rawa dan jaringan pengairan lainnya se. jajan peningkatan bpp pangan daerah ketahanan pangan program peningkatan jumlah produksi dinas produksi hasil daging (ton) peternakan peternakan program pengembangan kawasan budidaya produksi perikanan panas kelautan budidaya (ton) dan perikanan laut, air payau, dan air tawar program tangkap (ton) dan perikanan perikanan tangkap program pengembangan jumlah kawasan dinas kawasan produksi pertanian pertanian pertaniningkatan nilai tukar petani dinas kesejahteraan ntp) pertanian petani program bauran energi distamben toplam pln dan diversifikasi energi baru terbarukan swasta program peningkatan |penerapan jumlah instalasi panas biogas (unit) peternakan teknologi peternakan program dinas peningkatan rasio elektrifikasi pertambangan infrastruktur yo) dan energi ketenagalistrikan program persentase desa dinas pengembangan tail, fo) pertambangan beristri yo) listrik pedesaan dan energi penyediaan jalan program dengan kapasitas pembangunan jalan dinas dan jembatan daya mampu diatas ton y6) program rehabilitasi tingkat kemantapan dinas pemeliharaan jalan (jalan dan jembatan program peningkatan daya ketersediaan saing investasi infrastruktur jalan dinas sektor jalan dan yo) jembatan program |pembangunanjalan ketersediaan jalan dinas tol tol yo) program kuantitas komoditas peningkatan daya (ton) saing investasi dinas sektortransportasi kuantitas perhubungan darat, laut, udara penumpang (orang) dan asap program jumlah kecamatan pembukaan yang belum tersukses iketerisolasian sarana dan dinas wilayah sektor jalan prasarana dan jembatan transportasi program jumlah kecamatan pembukaan yang belum tersukses keterisolasian sarana dan dinas |wilayah sektor prasarana perhubungan transportasi darat, |transportasi darat, sungai, danau dan sungai, danau dan penyeberangan penyebrangjumlah kecamatan pembukaan yang belum tersukses dinas |keterisolasian sarana dan perhubungan wilayah sektor prasarana transportasi udara |transportasi udara ibukota kecamatan program sarana ang terlayani dan prasarana yang diskominfo telekomunikasi jaringan telekomunikasi program penyediaan dan kapasitas air baku pengelolaan air (lt detik) dinas baku program pengembangan (kinerja pengelolaan kapan layanan dinas ann air minum air minum dan air limbah. pen peralatan daya persentase pening benyediaanairbaku dinas saing sektor kawasan industri sumberdaya air program kuas genangan dinas pengendalian banjir banjir program pengembangan pengelolaan dan jumlah daerah |konservasisungai, aliran sungai kritis dinas danau dan (das) sumberdaya air lainnya program penguatan menurunnya tingkat kelembagaan ptsp korupsi biro organisasi (pengembangan ikan sebab inspektorat zona integritas zona integritas menuju wbk bbm program pencegahan dan menurunnya kasus inspektorat pemberantasan kkn kkn program opini laporan pengelolaan keuangan wtp wtp biro keuangan keuangan daerah pemerintah provinsi program prosentase pembinaan dan kab kota pengawasan biro keuangan memperoleh opini penyelenggaraan wtp pemerintah daerah program indeks kepuasan (peningkatan biro organisasi masyarakat ikm) pelayanan publikrtamanya erabinaan dan pembinaan pns serta peningkatan bkd pengembangan aparatur kualitas aparatur aplikasi terintegrasi tingkat pengembangan ketersediaan data |data statistik dan |informasi bappeda spasial perencanaan pembangunan (pening akuntabilitas kinerja |bb biro organisasi kualitas manajemen pemerintah provinsi berbasis kinerja predikat kinerja penyelenggaraan biro pemerintahan tinggi tinggi pemerintahan peningkatan kinerja daerah kab kota yang pemerintahan daerah memperoleh status sangat tinggi st) inspektorat untuk kinerja penyelenggaraan program pendidikan politik indeks demokrasi kesbangpol masyarakat program |(pengelolaandan elah kph (unit) dinas pengembangan kehutanan kph program pan rehabilitasi hutan luas rehabilitasi dinas hutan dan lahan (ha) kehutanan dan lahan program skor penyelenggaraan penyelenggaraan dinas penataan ruang tata ruang program luas penanaman dinas rehabilitasi hutan mangrove (ha) kehutanan mangrove program pelestarian jumlah hcv dinas |kawasan kawasan dikawasan hutan kehutanan bernilai ekosistem tinggi program area yang dinas direhabilitasi dari pertambangan reklamasi lahan lahan terganggu dan energi pasca tambang sangmbinasaan jumlah emisi yang dinas perkebunan ramah diturunkan co2e) perkebunan lingkungan program penilaian kinerja perusahaan jumlah perusahaan blh dalam pengelolaan |yang dinilai lingkungan hidup program pengendalian pencemarandan indeks kualitas blh lingkungan hidup perusakan lingkungan hidup program pengemban jumlah ngan kinerja kabupaten kota blh pengelolaan yang mendapat persamaan adipura program peningkatan peran jumlah sekolah yan serta masyarakat blh mendapat adiwiyata dalam pengelolaan program pld (orang) peningkatan edukasi dan komunikasi publik ppn (orang) blh tentang pengelolaan program pengembangan (kapasitas perda perlu blh pengelolaan lingkungan hidup program kab kota yang pengarusutamaan mengarusutamakan perubahan iklim perubahan iklim dan green ekonomi bappeda dalam perencanaan dalam perencanaan pembangunan pembangunan daerah (kabupaten kota) program blh, dinas intensif kehutanan, perancangan mesias dinas atmosfir dan (ton us$) perkebunan perubahan iklim distamben ketersediaan dan pelaporandata level inventarisasi emisi emisi yang terukur blh gas rumah kaca sertadapat verifikasi (kali pep tahatas, terlihat bahwa seluruh skpd sangat konsisten melaksanakan rkd untuk mewujudkan pencapaian target target pembangunan yang ditetapkan dalam rpm. realisasi kinerja yang belum dapat dimuat adalah karena skpd yang bersangkutan belum memperoleh angka terbaru atas outcome sebagaimana yang tercantum. faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan rkd provinsi kalimantan timur tahun faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh skpd sesuai dengan yang disampaikan adalah sebagai berikut rsud. wahab sjahranie ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas dengan sertifikat pengakuan telah memenuhi klasifikasi berdasarkan peraturan menteri kesehatan menkes per i11 tentang klasifikasi rs. rumah sakit telah mendapat sertifikat dengan pengakuan bahwa telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus tingkat madya berlaku desember s.d. desember pada tanggal januari oleh komisaris akreditasi rs. sebagai rujukan nasional berdasarkan kemenkes nomor: hk. menkes yang menjadi rujukan lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari (empat) provinsi. sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan kemenkes nomor hk. menkes yaitu sebagai rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dari kabupaten kota sesuai ketentuan yang berlaku. telah bersertifikat berstandar internasional yaitu iso oleh cert. mendapat penghargaan tahun yaitu penghargaan skpd terbaik tahun dalam rangka hut provinsi kaltim. terbaik pengelolaan barang milik negara. terbaik pengelolaan kepegawaian. skpd terbaik inovatif tahun mendapat predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun oleh ombudsman ri. penambahan sarana fasilitas pelayanan kesehatan yaitu gedung radioterapi dan gedung bertingkat tiga untuk laboratorium klinik dan bank darahgadaan peralatan medis yaitu alat radioterapi, alat catalan jantung, alat paco untuk alat bedah mata, alat laparascopy untuk bedah, operating mikroskop alat bedah syaraf, peralatan css laundry, alat boiler system untuk uap panas air panas. sebagai rumah sakit kelas dan pusat rujukan sehingga mendapat dana bantuan peralatan dari dana pusat (apbn) dengan berlakunya sistem rujukan yang mulai berjalan baik sehingga rsud.aw. sjahranie lebih fokus kepada pelayanan yang bersifat subspesialis dengan ini penambahan tenaga dokter medis yaitu dokter radioterapi, dokter bedah plastik. keberhasilan dalam pelaksanaan bedah jantung yang pertama kalimantan dan berjalan sukses karna berkat dukungan dari pendanaan pemerintah provinsi dan kerja keras tim rsud.aws dalam pelaksanaan tersebut. rumah sakit dalam proses menuju akreditasi bertaraf jsi yang targetkan maju dilaksanakannya pelatihan sdm dan fasilitas pemenuhan sesuai aturan jsi dan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi serta dukungan seluruh karyawan rsud.aws. koordinasi skpd yang baik dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal. sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan penyerapan program dan kegiatan masing masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. bertambahnya pagu anggaran baik yang bersumber dari dana apbn dekonsentrasi) maupun melalui dana apbd dana aspirasi) dan anggaran belanja tambahan abt). sudah adanya pedoman dokumen standar pelayanan sop. kualitas sdm yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima. jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan schedule dan tepat waktu serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulannya, baik pada pelaksanaan rapat rapat dprd provinsi kalimantan timur maupun penyelesaian perda serta kegiatan kedewaan lainnya termasuk kegiatan pendukungdianya dukungan sarana dan prasarana kantor yang baik dan memadai. koordinasi yang baik antara instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. dukungan dari pemerintah provinsi terhadap sektor industri, perdagangan, koperasi dan umkm terutama terhadap program yang berbasis koperasi dan umkm kegiatan sesuai dengan renstra dan senja skpd percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat adanya standar pelayanan minimal spm) terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program kegiatan tersebut adanya jaminan bahan baku yang sah adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kegiatan redd merupakan program nasional kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan program prioritas adanya regulasi yang mengamanatkan untuk melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan terbitnya peredaran hasil hutan. faktor penghambat pelaksanaan rkd provinsi kalimantan timur tahun adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja skpd antara lain sebagai berikut: kebijakan yang sering berubah ubah khususnya dari segi penganggaran tenaga sdm terutama tenaga medis rsud a.w. sjahranie untuk tenaga spesialis dan subspesialis sudah memenuhi tetapi dalam jumlah sdm yang perlu penambahan. rumah sakit mendapat anggaran dari dana apbd yang terbatas sehingga masih membutuhkan alokasi anggaran dari dana blue walaupun lebih fleksibel dan efisien tetapi ada prosedur dan aturan yang dipakai dengan perubahan organisasi menjadi rumah sakit kelas dan sebagai rumah sakit pusat rujukan, sudah terakreditasi, dan jaminan mutu iso dibutuhkan dana anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. diperlukan pembangunan gedung denga fasilitas lengkap untuk perawatan pasien kelas iii. terhambatnya pengesahan anggaran skpbasan tanah tidak dapat dilaksanakan dengan cepat masalah sosial lainnya bertambahnya pagu anggaran diluar apbd murni berdampak kepada sulitnya mengukur indikator kinerja yang ingin dicapai. ketidakmampuan dan profesionalisme sdm masih terbatas terutama dalam menjalankan tupoksinya. mekanisme perencanaan diawali dari bottom bukan top down. terbatasnya jumlah sdm aparatur, dan yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian bidang humas dan protokol. adanya struktur dengan beban kerja yang tidak seimbang terhadap tugas dan fungsi yang ditetapkan. belum maksimalnya pengelolaan administrasi dan ketatausahaan, terkait penataan arsip dokumen kerja, barang inventaris, pelaporan kinerja secara berkala. belum optimal dan memakainya sarana prasarana yang dibutuhkan. belum optimalnya standar pelayanan pengaturan jadwal kegiatan pemda. belum bertanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja. kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pendukung sebagai akibat efesiensi dan defisit anggaran. seringnya terjadi perubahan jadwal kegiatan yang disusun yang disebabkan oleh volume dan jadwal kegiatan yang terlalu padat sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kegiatan. keluaran kegiatan yang pelaksanaannya oleh pihak ke dan realisasi keuangannya dilaksanakan pada triwulan iii dan iv, berpengaruh pada penyerapan realisasi keuangan pada triwulan dan ii. terbatasnya waktu pembahasan dan penyusunan perda sehingga berpengaruh terdapat capaian perda yang ditetapkan. terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya seperti kegiatan pengawasan. sulitnya mengkalkulasi aktifitas kedewaan yang kondisinya selalu berbeda setiap tahunnylemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewaan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan. kuantitas dan kualitas sdm aparatur peneliti masih kurang dan kesadarannya belum sesuai dengan kebutuhan daerah. anggaran tidak tersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. lemahnya koordinasi dan konsistensi masing masing pengelola anggaran. adanya perubahan kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan nomor tahun tentang pemerintahan daerah. kurangnya dunia usaha terhadap program pemerintah dalam rangka dunia usaha kaltim baik sektor industri, perdagangan, maupun koperasi dan umkm adanya sistem lelang dan ulp yang masih belum sesuai dengan biaya yang tersedia, adanya perubahan kajian dari (satu) kajian menjadi (tiga) kajian yang telah diselaraskan dengan senja dan dokumen pelaksanaan, adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan. terpisahnya kaltim kaltara yang mengakibatkan turunnya pendapatan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya moratorium perizinan untuk pembangunan usaha perkebunan serta alokasi dana pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia anggaran terlalu kecil belum optimalnya personil yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kurangnya rasio antara luas ruangan dengan personil terbatasnya akses internet untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi industri yang tidak aktif masyarakat yang lambat menerima inovasi peningkatan ekonomi industri adanya musim kemarau yang menghambat kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pelaksanaan redd yang dilaksanakan oleh dpi tidak menepati jadwal yang telah disepakati sehingga realisasi mundur dari jadwal pelaksanadanya iuphhk yang masih berlaku izinnya tetapi tidak ada kegiatan operasional dilapangan terdapat kegiatan fisik maupun non fisik yang belum memproses pencairan dana akan tetapi realisasi fisiknya sudah melebihi realisasi keuangan program kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan adanya revisi kegiatan tindak lanjut berdasarkan uraian atas factor pendorong dan factor penghambat pencapaian kinerja, skpd menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut: meningkatkan komunikasi dan integrasi program lingkungan bappeda serta monitoring yang terus menerus peran aktif seluruh kpa dan ppt didalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan peran aktif kepala badan selaku didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan peran aktif sub bagian perencanaan program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan kebijakan lainnya. perlunya tenaga sdm yang berkompeten didalam perencanaan. peningkatan kualitas sdm aparatur serta jumlah staf yang berkompeten. peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan. perlunya melakukan review terhadap renstra skpd dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprd. meningkatkan komunikasi dan integrasi program dan kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan. mengoptimalkan tenaga fungsional peneliti yang ada dengan bekerjasama dengan tenaga ahli peneliti dari luar perguruan tinggi dan kementerian yang ada pusat. mempercepat pelaksanaan program kegiatan meminta kepastian jadwal oleh dpi sebagai pelaksana kegiatan redd kegiatan rhl baru bisa dilaksanakan setelah memasuki musim hujaikut capaian kinerja sasaran pembangunan provinsi kalimantan timur tahun tabel capaian kinerja sasaran pembangunan kalimantan timur tahun men ann bnn meningkatnya ipm meningkatnya aangkamelek angka melek huruf meningkatnya rata rata angka rata rata lama lama sekolah sekolah meningkatnya angka angka harapan harapan hidup hidup meningkatnya pendapatan pendapatan per per kapita kapita kemiskinan pengangguran pengangguran tingkat inflasi meningkatnya daya beli paritas daya beli masyarakat (purchasing power parity) menurunnya indeks gini indeks gini y69 pertumbuhan ekonomi (tanpa kaltara) meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas pertumbuhan ekonomi ang berkualitas (tanpa kaltara) yang pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara (tanpa kaltara) meningkatnya kontribusi kontribusi sektor sektor pertanian dalam arti pertanian dalam arti luas luas (tanpa kaltara) tercapainya swasembada rasio pemenuhan beras beras meningkatnya pengembangan dan bauran energi baru pemanfaatan energi terbarukan terbarukan meningkatnya kepuasan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelayanan infrastruktur infrastruktur dasar dasawujudnya pemerintahan indeks persepsi bersih bebas kkn korupsi opini bpk ,00y6 terwujudnya peningkatan indeks kepuasan kualitas pelayanan publik masyarakat akuntabilitas kinerja pemerintahan meningkatnya kapasitas dan naga daerah akuntabilitas kinerja kinerja pemerintahan tinggi tinggi tinggi daerah meningkatnya indeks indeks kualitas kualitas lingkungan lingkungan menurunnya tingkat emisi densitas emisi gas rumah kaca sumber: evaluasi rkd tahun permasalahan pembangunan daerah berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi rencana pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan timur untuk tahun kedua yakni tahun secara umum dapat diasumsikan memiliki pencapaian yang cukup memuaskan pada berbagai sektor maupun bidang pembangunan daerah. perencanaan pembangunan yang telah direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini memberikan dampak pada peningkatan berbagai bidang fisik maupun non fisik utamanya dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkualitas. keberhasilan pembangunan ini terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. data data yang terlihat menunjukkan trend peningkatan berbagai target pembangunan melalui indikator sasaran maupun indicator kinerja program prioritas pembangunan daerah. oleh karena itu, keberhasilan ini akan menjadi modal dasar dan positif bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk menyempurnakan pembangunan jangka menengah provinsi kalangan timur. setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas setiap daerah. halbut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun meminimalisasi dampak negative dari permasalahan pembangunan meskipun dalam replikanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. berikut factor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta upaya upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. tabel faktor penghambat dan upaya upaya untuk mencapai target pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan timur meningkatnya indeks rendahnya kualitas dan pemerataan peningkatan pelayanan ipm pembangunan pendidikan daerah perbatasan dan pendidikan kesehatan secara baik manusia terpencil terutama dalam rangka memberikan rendahnya kualitas dan pemerataan beasiswa, bossa dan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat secara gratis ketimpangan pendapatan masyarakat kepada masyarakat untuk yang tinggi memperoleh pendidikan yang layak masih rendahnya sarana dan prasarana meningkatkan kondisi mungkin layanan publik terhadap anak (enabling condition) yang mampu berkebutuhan khusus, anak penyandang mendorong kesempurnaan capaian disabilitas dan anak yang bermasalah ipm hukum meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan atau para pihak lainnya, terutama para pengusaha pemegang izin pemanfaatan sda lapangan meningkatnya angka melek masih adanya daerah perbatasan dan derajat dan mutu pendidikan angkamelek huruf terpencil yang belum dapat mengakses terukur dengan melihat angka huruf pelayanan pendidikan secara merata melek huruf persentase penduduk melek huruf sudah menuntaskan program wajib belajar membaik, namun masih ada tahun kesenjangan antar wilayah (akibat infrastruktur pendidikan perlu faktor internal dan eksternal) dilengkapi, terutama daerah yang belum bertanya sarana dan prasarana jauh dari pusat pemerintahan pendidikan (belum ada sekolah mendorong partisipasi kelompok berasrama didaerah pedalaman, pendampingan masyarakat dan perbatasan dan terpencil) pelaku usaha dengan tanggung jawab sosial csr) a.l. mengubah mindset petaniingkatnya angka rata rata fluktuasi rasio guru dan murid yang penambahan dan pendistribusian rataratalama lama sekolah belum mendukung bagi kelancaran dan guru bantu serta aplikasi terhadap sekolah proses belajar mengajar yang program sarjana mendidik berkualitas wilayah terluar, terdepan, dan disparitas infrastruktur pendidikan, tertinggal) terutama gedung dan peralatan koordinasi program dan capaian pendidikan antar kabupaten kota kinerja kabupaten kota, termasuk persoalan putus sekolah dan atau masih meminimalkan ketimpangan adanya kurangnya minat menempuh pendidikan antar wilayah pendidikan jenjang yang lebih tinggi, pemberian beasiswa dan jaminan bukan hanya dikarenakan faktor pendidikan untuk siswa miskin dan finansial, tetapi juga pola pikir mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu pelaksanaan kajian dan pengembangan strategi efektif untuk menjawab akar masalah dari putus sekolah. meningkatnya angka harapan belum optimalnya program jamkesmas meningkatkan kualitas kesehatan angka harapan hidup (jaminan kesehatan masyarakat) dan mutu pelayanan kesehatan hidup kualitas pelayanan kesehatan yang (termasuk pengobatan gratis) bagi belum efektif efisien terhadap pasien masyarakat kurang mampu belum bertanya fasilitas pelayanan peningkatan jumlah dan durasi kesehatan daerah pedalaman, pelayanan (tidak terkecuali tenaga perbatasan dan terpencil medisnya), khususnya wilayah distribusi tenaga medis belum merata terpencil, meskipun telah tersedia belum maksimalnya kerjasama dengan puskesmas jam berbagai pihak lain untuk mendukung daerah peningkatan kualitas kesehatan melakukan berbagai terobosan masyarakat. pelayanan kesehatan (a.l. pusat kesehatan keliling terapung puskesmas pembantu pusat) penyebarluasan atau penyuluhan pola hidup sehat kalangan masyarakat serta penggalian potensi obat obatan berbasis material lokal. meningkatnya pendapatan per mutu kualitas sumberdaya manusia kualitas sdm kaltim yang pendapatan per! kapita yang masih rendah memenuhi syarat dalam mengisi kapita ump masih belum dilaksanakan peluang kerja dan produktif sepenuhnya oleh pemilik tempat kerja peningkatan kuantitas, kualitas dan kontribusi sumber penghasilan riil dari nilai tambah produk pertanian sektor dominan pertanian kalangan sebagai sumber utama pendapatan masyarakat belum signifikan masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil strategi peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggiurunnya tingkat laju penurunan angka kemiskinan pembangunan infrastruktur untuk tingkat kemiskinan cenderung melambat mendorong akses terhadap layanan kemiskinan masih ada angka kemiskinan yang tinggi publik yang lebih baik kabupaten kota sinergi program pengentasan peningkatan pemutusan hubungan kerja kemiskinan dengan pengembangan sektor sda dan terbatasnya sumber sektor ekonomi unggulan kaltim pencaharian. hilirisasi sektor primer dan pencarian sumber ekonomi alternatif menurunnya tingkat belum optimalnya perluasan perluasan kesempatan kerja tingkat pengangguran kesempatan kerja masyarakat terutama masyarakat pengangguran yang memiliki pendidikan keterampilan memperluas lapangan usaha rendah peningkatan daya saing manusia belum optimalnya pelatihan bagi menjadi modal dasar penciptaan masyarakat dalam mengembangkan kesempatan kerja berbasis sdm kemampuan wirausaha berkualitas. masih tingginya mindset bahwa bekerja itu adalah menjadi pegawai karyawan buruh masyarakat berpendidikan menengah atas masih memiliki idealisme harus bekerja bidang tertentu dengan gaji tertentu belum maksimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja. meningkatnya inflasi naiknya harga barang pada hari besar pengembangan langkahlangkah daya beli dan akhir tahun untuk kestabilan harga masyarakat tingginya harga bbm dan tdl dan memperbaiki sektor tata niaga dan berkurangnya subsidi pemasaran produk umkm minimnya intervensi pemda terhadap gejolak pasar lemahnya rantai distribusi komoditi strategis. menurunnya indeks gini belum optimalnya pengembangan usaha pengembangan ekonomi kerakyatan indeks gini pada sektor produktif pengembangan ekonomi strategis rendahnya kualitas sdm pada berbasis potensi lokal dan kearifan masyarakat ekonomi lemah lokal meningkatnya pertumbuhan belum optimalnya hubungan percepatan transformasi ekonomi pertumbuhan ekonomi non pemerintah daerah terhadap iklim lebih mengarahkan struktur ekonomi yang migas non investasi yang kondusif ekonomi berbasis sda terbarukan berkualitas batubara struktur ekonomi masih didominasi pembangunan ekonomi kaltim yang sektor pertambangan dan sektor saling terkait antara hulu dan hilir pengolahan industry migas dengan komoditas unggulannya pusat pertumbuhan ekonomi yang pengembangan perekonomian terpusat pada kabupaten kota yang rakyat dan atau sektor yang memiliki keunggulan sda dan didukung oleh pelaku ekonomi yang infrastruktur yang relatif baik lebih luas (pertanian) meningkatnya kontribusi masih rendahnya produk sektor pengembangan agribisnis kontribusi sektor pertanian pertanian dengan sentra bisnis sektor pertanian kurang maksimalnya kontribusi sektor pengembangan agroindustri pertanian dalam arti luas pertanian terhadap perekonomian dalam arti luascapainya rasio pengembangan dan pemberdayaan peningkatan produksi dan swasembada pemenuhan pertanian belum optimal produktivitas pertanian yang beras beras kebijakan terkait kesejahteraan petani berdaya saing dan penerapan belum efektif teknologi ketersediaan infrastruktur pertanian perbaikan tata niaga dalam masih rendah mendukung pergerakan ekonomi luas tanam dan luas panen yang belum mempertahankan dan bilamana optimal mungkin memperluas areal tanam masih kurangnya ketersediaan sarana atau lahan pertanian masyarakat. produksi pertanian. meningkatnya bauran energy pemenuhan energi masih bergantung pemenuhan dan pemberdayaan pengembangan baru dan pada energi fosil energy yang ramah lingkungan dan terbarukan belum berkembangnya energi mendorong pengembangan sumber pemanfaatan bersumber non fosil energi alternatif, sampai energi kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan sampah organik terbarukan energi alternatif pengganti bbm menjadi bio massa masih rendahnya rasio elektrifikasi dan desa beristri daya mampu pembangkit listrik pln masih kurang meningkatnya indeks belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kuantitas kepuasan kepuasan jalan meliputi pengaturan, pembinaan infrastruktur dasar masyarakat layanan dan pengawasan jalan pemerataan dan pengembangan terhadap infrastruktur belum optimalnya konektivitas jaringan wilayah dengan prototype kawasan pelayanan dasar transportasi pusat pusat pelayanan berkembang sekitarnya infrastruktur wilayah (intra regional) dan antar pusat dasar pelayanan (inter regional) daya dukung dan kapasitas prasarana untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa kualitas dan kuantitas infrastruktur perlu ditingkatkan sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur terwujudnya indeks persepsi kurangnya transparansi dan akuntabilitas meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan korupsi kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan bersih dan manajemen pengelolaan asset daerah pengendalian dan pengelolaan asset bebas kkn opini bpk belum efektif dan efisien daerah minimnya perencanaan terhadap memprioritaskan area perubahan pengelolaan keuangan seluruh aspek pemerintahan kesalahan mindset menghabiskan percepatan pencapaian target anggaran bukannya mengoptimalkan penyelenggaran tata kelola anggaran pemerintahan yang baik. terwujudnya indeks pelayanan publik beberapa skpd perlu meningkatkan pelayanan peningkatan kepuasan belum maksimal publik kualitas masyarakat masih kurangnya kesadaran aparatur perlu menjadi aparatur yang pelayanan sebagai pelayan masyarakat berkualitas dengan tetap bekerja publik masih ada anggota masyarakat yang dalam koridor peraturan belum paham tentang persamaan hak perundangan yang berlaku warga dalam memperoleh pelayanan. meningkat nya predikat indikator kinerja utama skpd belum perlu revisi renstra skpd kapasitas dan akuntabilitas berorientasi hasil perlu menerapkan reward dan akuntabilitas kinerja laporan kinerja belum sepenuhnya punishment bagi yang provinsi kalimantan timur tahun penyelenggaraan pemerintahan kinerja digunakan untuk penilaian kinerja mencapai belum mencapai target meningkatnya indeks kualitas data pendukung terkait dengan kualitas menghimpun katadata pada indeks kualitas lingkungan udara, air dan tutupan lahan belum titiktitik utama yang lingkungan lengkap tersedia terserak pada skpd dipertimbangkan mampu yang berbeda untuk provinsi dan merepresentasikan kualitas kabupaten kota lingkungan hidup daerah partisipasi parapihak luar instansi mendorong partisipasi parapihak, pemerintah masih belum tinggi untuk khususnya pengusaha dan penyerahan data masyarakat, untuk terlibat aktif semangat daerah untuk memajukan dalam pemantauan lingkungan perekonomian, seringkali meninggalkan memperketat ketersediaan dan aspek pemantauan dampak lingkungan implementasi kajian lingkungan sebagai pengembangnya, hidup strategis lhs) dan dokumen amdal sebagai syarat mutlak keamanan lingkungan akibat pembangunan menurunnya tingkat emisi belum tersedianya parameter untuk perlu komitmen kabupaten kota tingkat emisi gas rumah kaca menghitung intensitas emisi untuk mengumpulkan data gas rumah kabupaten kota menyediakan pelatihan untuk kaca lemahnya peran serta perangkat daerah menghitung intensitas emisi terkait pengumpulan data membentuk pokja setiap kabupaten kota mengembangkan jaringan kerja tingkat nasional dan global. rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah rencana kerja pemerintah daerah tahun merupakan sebuah perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan timur tahun perencanaan tahunan ini merupakan periode keempat dari pelaksanaan rpm tahun yang memiliki tema pembangunan, pemantapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas . sebagai tahapan keempat dari perencanaan pembangunan lima tahunan, rkd tahun merupakan salah satu langkah akhir menuju pencapaian pembangunan tahun nanti. oleh karena itu, segala persiapan dan finalisasi implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah harus direalisasikan. tema pembangunan daerah tahun memiliki fokus terhadap perkembangan perekonomian daerah dimana kualitas struktur ekonomi diperhatikan secara seksama. hal ini tentu memiliki pengaruh terhadap berbagai kebijakan perekonomian daerah utamanya dalam mengembangkan perekonomian secara makro dan mikro. selain itu, keuangan daerah yang merupakan modal dasar pembangunan juga memiliki peran penting sehingga perlu rumusan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset negara untuk pencapaian tujuan pembangunan daerahprovinsi kalimantan timuryang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan tahunan periode ini maupun depanjektivitas stake holdersebagai salah satu daerah otonomi negara kesatuan republik indonesia, provinsi kalimantan timur memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah. kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. selanjutnya, implikasi implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutanhal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan provinsi kalimantan timur dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuksuatu daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan produk unggulan masing masing. sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, untuk saat ini mudah bagi pemerintah provinsi kalimantan timur dalam memenuhi fiscal need. meskipun begitu, perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar pendapatan asli daerah berasal dari sumber rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah daya alam yang tak terbaharui sehingga suatu saat nanti jika terjadi penurunan produksi sumber daya alam tersebut maka akan mengguncangkan sistem perekonomian provinsi kalimantan timur secara menyeluruh dan massive. oleh sebab itu, pemerintah provinsi kalimantan timur harus mulai merealisasikan perencanaan dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sebagai penjamin kehidupan generasi mendatang:: dankegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhgiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruhrencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerahakdalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. meskipun begitu, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunandalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makromerupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. analisis ekonomi dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah. analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi provinsi kalimantan timur sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumusk utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya. kondisi ekonomi daerah tahun dan kebijakan perkiraan tahun.rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah sektor pertanian, kehutanan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian: sektor industri pengolahan: sektor pengadaan listrik,gas: sektor pengadaan air: sektor konstruksi: sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor, sektortransportasi dan pergudangan: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor informasi dan komunikasi: sektor jasa keuangan: sektor real estate: sektor jasa perusahaan: sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib: sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial: sektorjasa lainnya. produk domestik regional bruto pdrb) pdrb merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi daerah. oleh karena itu, pdrb provinsi kalimantan timur akan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian dalam menata pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimilikirencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah gambar produk domestik regional bruto pdrb) adh berlaku provinsi kalimantan timur, tahun s01 sumber: badan pusat statistik provinsi kalimantan timur, tahun dasar tanpa kaltara) pdrb provinsi kalimantan timur cenderung mengalami kenaikan dari tahun tahun hingga mencapai angka juta rupiah atau hampir mencapai triliun rupiah pada tahun dan mencapai trilliun rupiah pada tahun kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun dimana nilai pdrb mencapai triliun rupiah. namun, besaran peningkatan nilai pdrb tersebut cenderung semakin kecil dari tahun tahun hingga terjadi penurunan pada tahun dimana nilai pdrb menjadi trilliun rupiah. hal ini mengindikasikan bahwa sepanjang kurun waktu tahun terakhir perekonomian kalimantan timur mengalami perlambatan pada perekonomian kalimantan timur, dan akhirnya mengalami penurunan pada tahun struktur ekonomi daerahperanan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus menerus menurun selama tiga tahun terakhir sebaliknya untuk industri pengolahan justru meningkat. pertanian merupakan salah satu sektor yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur, pada tahun memiliki kontribusebesarstruktur ekonomi provinsi kalimantan timur( y6) tahun tahun dasar pertanian lainnya kesehatan ita pendidikan administrasi listrik perusahaan air angan dan akomodasi perdagangan real estate informal udah komunikasi transportasi konstruksi sumber bps provinsi kalimantan timur (data tanpa kaltara) laju pertumbuhan ekonomi daerah. indikator tersebut digunakan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah secara valid. oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik dari waktu waktu, maupun membantu dalam mengidentifikasi sektor lapangan usaha yang potensial yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dari perubahan antar waktu nilai produk domestik regional bruto pdrb) atas dasar harga konstan. nilai pdrb atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan tahun dasar terbaru yakni tahun laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu perubahroduksi barang dan jasa secara riil tanpa terpengaruh oleh perubahan harga pada periode analisis. secara umum, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terjadi perlambatan ekonomi. hal ini ditunjukkan oleh besaran pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun sejak tahun dibandingkan tahun nilai pertumbuhan ekonomi tahun lebih kecil, yaitu sebesar persen, sedangkan tahun sebesar persen. perlambatan terus terjadi hingga pada tahun perekonomian provinsi kalimantan timur mengalami pertumbuhan negatif sebesar persen. gambar grafik pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur tahun @e lpe ff lpe tanpa migas xd lpe tanpa migas dan batubara sumber bps provinsi kalimantan timur (data tanpa kaltara) jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melakukan pemisahan sektor sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian kalimantan timur, maka dapat diperoleh gambaran mengenai penyebab utama terjadinya perlambatan perekonomian kalimantan timur. gambar menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh adanya penurunan produksi sektor pertambangan dan penggalian, terutama komoditas migas dan batubara. terlihat bahwa tanpa sektor migas, perekonomian kalimantan timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun yaitu sebesar persen pada tahun lebih lanjut, tanpa sektor migas rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah dan batubara, pertumbuhan ekonomi kalimantan timurmencapai persen pada tahun uraian diatas menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan. hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam pengembangan ekonomi potensial melalui pemberdayaan potensi sumber daya terbarukan. tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun pada tahun perekonomian kalimantan timur diperkirakan belum mengalami perbaikan yang signifikan. hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kaltim pada triwulan yang berkontraksi sebesar ,6y9 (yoy). prospek perekonomian kaltim hingga akhir tahun diperkirakan masih cukup berat mengingat masih terdapat beberapa resiko utama yang dihadapi seperti risiko berlanjutnya perlambatan ekonomi tiongkok dan risiko berlanjutnya penurunan harga komoditas, termasuk harga minyak. selain kedua risiko tersebut, kerentanan disektor keuangan global diperkirakan perlu diwaspadai khususnya terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga amerika serikat. berdasarkan kondisi tersebut atas, pertumbuhan ekonomi kaltim pada tahun diperkirakan pada kisaran s.d (ctc), sementara inflasi tetap diarahkan pada target inflasi nasional yaitu pada kisaran (yoy). dengan melihat perkembangan ekonomi makro provinsi kalimantan timur yang ditunjukkan oleh perkembangan indikator pdrb provinsi kalimantan timur selama beberapa periode serta dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral. dinamika perekonomian global secara signifikan memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional dan juga perekonomian lokal kalimantan timur. eratnya keterkaitan ekonomi lokal kalimantan timur dengan perekonomian globallimantan timur. sebagian besar komoditas hasil sektor pertambangan, terutama batubara, diekspor untuk memenuhi permintaan negara lairencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah dalam melihat posisi dan potensi perekonomian kalimantan timur masae2015 yakni semakin terbukanya kesempatan bagi indonesia dan khususnya provinsi kalimantan timur untuk dapat bersaing dalam memperebutkan pasar ekspor global. berdasarkan analisis terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun perkembangan harga komoditas serta asesmen terhadap resiko pertumbuhan ekonomi depan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi kaltim pada tahun berkisar antara sampai dengan ,1y61(ctc) dengan tingkat inflasi berada pada kisaran ,50y6t144 (yoy). tabel. pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi kalimantan timur sumber gabungan dari beberapa sumber (data diolah) rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah besaran laju pertumbuhan kalimantan timur pada tahun menurut tahun dasar kembali mengalamipenurunan yakni dari persen tahun menjadi persen. perlambatan ekonomi didorong oleh menurunnya kinerja sektor dominan dalam perekonomian provinsi kalimantan timur yakni sektor pertambangan. selain akibat menurunnya produksi beberapa barang tambang, hal tersebut juga merupakan dampak dari perlambatan ekonomi tiongkok yang menyebabkan permintaan batubara dari provinsi kalimantan timur juga mengalami penurunan. pertambangan migas juga mengalami penurunan lifting pada empat tahun terakhir, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri pengolahan migas provinsi kalimantan timur. tahun sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif. namun demikian, secara total pertumbuhan ekonomi kalimantan timur pada tahun masih positif. hal ini didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas serta perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor kontruksi. sementara itu dari sisi permintaan, laju perekonomian provinsi kalimantan timur didorong oleh kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi. pada tahun perekonomian kalimantan timur mengalami pertumbuhan negatif persen. penurunan kinerja ekonomi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian hingga persen. selain itu, pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan negatif masing masing sebesar persen dan persen. penurunan kinerja pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan merupakan imbas dari penurunan produksi sektor pertambangan dan penggalian, karena kedua sektor tersebut sangat erat terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian. sedangkan sektor sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan positif, namun kinerja positif tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan. nilai pdrb dan pertumbuhan ekonomi menurut kategori lapangan usaha selama beberapa periode terakhir, kondisi perekonomian global baik regional provinsi kalimantan timur, nasional, maupun internasional mengalami ketidakstabilan rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah yang disebabkan oleh berbagai aspek. hingga akhir tahun kondisi perekonomian utamanya nasional, masih tidak bisa diperkirakan kemana arahnya mengingat pergantian kursi pemerintahan maupun beberapa sistem penumpangnya memberikan dampak yang berbeda pada setiap kebijakan yang diambil. kebijakan yang cukup besar dampaknya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) pada triwulan empat tahun yang memberikan dampak awal terguncangnya aktivitas ekonomi mikro hingga disusul melemahnya nilai tukar rupiah. pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional pun mengalami perlambatan yang menyebabkan lagunya perekonomian nasional dan disusul oleh beberapa wilayah. selain dampak perekonomian nasional, perekonomian global juga memberikan efek yang signifikan dalam pergerakan perekonomian indonesia. kondisi internasional yang tidak kalah signifikan dampaknya adalah situasi perdagangan internasional yang belum stabil (seiring dengan pelemahan harga harga komoditas sumber energi baik migas maupun batubara)menyebabkan ekonomi global internasional mengalami masa sulit berkepanjangan. kondisi ketidakstabilan ekonomi tersebut telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian provinsi kalimantan timur. hal ini terlihat dari besaran pdrb berlaku pada triwulan tahun nilai pdrb provinsi kalimantan timur tercatat sebesar triliun rupiah, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai pdrb berlaku pada periode yang sama tahun sebesar triliun rupiah. besaran pdrb tanpa migas, sebesar triliun rupiah, juga lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran pdrb tanpa migas periode yang sama pada tahun sebelumnya, sebesar triliun rupiah. sebaliknya, gambaran yang berbeda terlihat pada besaran nilai pdrb tanpa migas dan batubara, yaitu sebesar triliun rupiah, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan triwulan tahun sebesar triliun rupiah. kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan kinerja ekonomi global, memberikan dampak perlambatan yang lebih besar terhadap sektor migas dan batubara dibandingkan sektor lainnya. jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi daerah, pada tahun sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan kue ekonomi'terbesar yakni sebesarriliun atau persen dari total nilai pdrb (dengan sumbangan subsektor pertambangan tanpa migas (batubara) sebanyak triliun). selanjutnya, andil perekonomian tertinggi diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai tambah bruto ntb) sebesar triliun y0) kemudian sektor konstruksi sebesar triliun serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar triliun y0). sedangkan sektor sektor lainnya memiliki nilai pdrb dibawah triliun. data dari indikator perekonomian ini memberikan sebuah gambaran bahwa perekonomian makro provinsi kalimantan timur masih didominasi oleh perekonomian berbasis sumber daya tak terbarukan dimana pada kajian pengembangan perekonomian daerah kalimantan timur menyebutkan bahwa dalam jangka waktu produksi minyak mentah hanya berkisar tahun, produksi gas bumi selama tahun, dan produksi batubara selama tahun (dengan asumsi produksi setiap tahun stabil). oleh karena itu, tantangan pengambil kebijakan perekonomian depan adalah membuat suatu rumusan mendalam mengenai perekonomian provinsi kalimantan timur agar pada generasi mendatang memiliki daya saing ekonomi yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai ekosistem lingkungan hidup secara madani. tabel statistik pdrb menurut kategori lapangan usaha provinsi kalimantan timur tahun pertanian, kehutanan, dan perikanan pertambangan dan penggalian pengolahan pengadaan listrik, gas konstruksi perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepedotor loo canaan nona pergudangan penyediaan akomodasi dan penyediadrb tanpa migas pdrb tanpa migas dan batubara sumber: badan pusat statistik provinsi kalimantan timur, tahun dasar tanpa kaltara) dahak: atas dasar harga konstan adb: atas dasar harga berlaku pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur sampai dengan tahun merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir. turunnya pertumbuhan ekonomi sangat disebabkan oleh tiga sektor paling berpengaruh dalam pembentukan pdrb provinsi kalimantan timur yakni sektor pertambangan dan penggalian, jasa perusahaaan konstruksi. laju pertumbuhan ekonomi sebesar persen ini terjadi karena penurunan pdrb pada sektor pertambangan dan penggalian, dimana sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar persen. tingginya pengaruh sektor pertambangan dan penggalian dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sektor tersebut memiliki andil terbesar dalam struktur ekonomi yakni sebanyak persen sehingga rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah sedikit saja penurunannya akan memberikan dampak yang cukup signifikan. selain itu, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar persen dan sektor jasa perusahaan sebesar persen. penurunan pertumbuhan ekonomi kaltim pada tahun lebih disebabkan karena melemahnya kinerja sektor ekonomi utama yaitu pertambangan. turunnya permintaan batubara dari negara mitra dagang utama dan rendahnya harga komoditas international berdampak pada kinerja sektor ini. sektor sektor lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi positif dimana sektor pengadaan listrik, dan gas tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar persen, diikuti jasa kesehatan persen), sektor jasa pendidikan persen), dan sektor lainnya dengan pertumbuhan dibawah persen. ii. nilai pdrb dari sisi permintaan provinsi kalimantan timur merupakan wilayah yang perekonomiannya mengandalkan kinerja komoditas ekspor barang terutama ekspor sektor primer seperti batubara, minyak bumi, maupun gas alam. namun barang barang ekspor tersebut memiliki kelemahan yakni merupakan bagian dari sumber daya alam yang tak terbaharui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi kembali. dengan kondisi struktur ekonomi tersebut, maka kalimantan timur harus memiliki kebijakan kebijakan yang strategis untuk dapat melakukan restrukturisasi perekonomian wilayah dari dominasi sektor yang berbasis sumber daya tak terbaharui menjadi ekonomi yang berbasis sektor yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi kaltim pada tahun terjadi akibat lambatnya kinerja ekspor luar negeri yang didominasi oleh hasil sumber daya alam yang berasal dari sektor pertambangan yang tujuan ekspor beberapa negara maju dan negara dengan pendapatan menengah. beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi negara negara tersebut adalah akibat pelemahan harga dan permintaan komoditas dunia, terutama minyak, melemahnya pertumbuhan ekonomi tiongkok dan melemahnya konsumsi domestik. adanya ketidakstabilan situasi ekonomi global pasar internasional memberikan beberapa efek negatif terhadap situanegara indonesia. meskipun demikian, perekonomian provinsi kalimantan timur masih memiliki catatan positif yakni mengalami surplus pada komponen net ekspor antar daerah sebanyak triliun. nilai net ekspor tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai triliun. komoditas ekspor utama provinsi kalimantan timur diantaranya adalah batubara, gas alam, minyak mentah, minyak kelapa sawit cpo, dan pupuk. sedangkan yang merupakan impor masuk antara lain minyak mentah, mesin, peralatan dan barang konsumsi, serta barang modal. tabel pdrb menurut penggunaan provinsi kalimantan timur tahun rp. juta)tanpa kaltara) pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari rp. triliun pada tahun menjadi rp. triliun pada tahun demikian juga pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku, terjadi peningkatan rp. triliun pada tahun menjadi rp. triliun pada tahun besaran nilai investasi yang tunjukkan oleh nilai pembentukan modal tetap bruto pmb) provinsi kalimantan timur hingga akhir tahun 2015lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. dimana pada tahun nilai pmb sebesar rp. triliun, sedangkan pada tahun sebesar rp. triliurdasarkan penggunaan, terlihat bahwa kinerja perdagangan internasional kalimantan timur menurun. besaran nilai ekspor luar negeri turun dari rp. triliun pada tahun menjadi sebesar rp. triliun. demikian juga besaran nilai impor luar negeri dari sebesar rp. triliun pada tahun menjadi sebesar rp. triliun pada tahun penurunan kinerja perdagangan tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan luar negeri atas komoditas ekspor utama kalimantan timur, seperti batubara dan minyak, akibat terdapat perlambatan ekonomi tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar indonesia. tabel laju pertumbuhan pdrb menurut penggunaan provinsi kalimantan timur tahun y9hingga akhir tahun terdapat penguatan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing dollar) masih terus terjadi. salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan rupiah adalah adanya kebijakan dalam memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor dhe) perbankan indonesia. sisi lain, penguatan rupiah juga berpotensi mengakibatkan penurunan daya saing komoditas ekspor indonesia, dengan kata lain, komoditas ekspor indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan komoditas yang sama dari negara lain. hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan permintaan atas komoditas ekspor indonesia. selain itu, terdapat sentiment negatif china akibat rencana kebijakan menurunkan nilai mata rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah uang yuan. kebijakan devaluasi tersebut dapat menciptakan tekanan terhadap pasar keuangan indonesia, yang akan berdampak terhadap nilai mata uang rupiah. pengaruh dinamika perekonomian global, terutama tiongkok sebagai partner dagang utama indonesia, sangat berdampak terhadap perekonomian kalimantan timur. secara umum, terdapat penurunan permintaan dari tiongkok terutama komoditi tambang, kelapa sawit dan hasil perkebunan. sebagai perekonomian yang didominasi oleh aktivitas pada sektor tambang, maka perlambatan ekonomi tiongkok mengakibatkan penurunan aktivitas sektor pertambangan wilayah kalimantan timur. kondisi tersebut menyebabkan situasi perdagangan khususnya produk unggulan sektor primer provinsi kalimantan timur pada tahun mengalami ketidakstabilan. hal ini dapat dilihat dari perubahan nilai ekspor dan impor kalimantan timur antar waktu. tercatat ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar persen, sedangkan impor mengalami pertumbuhan positif sebesar persen. oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi ekspor dari produk primer, yang relatif rentan terhadap perubahan harga global, menjadi produk barang jadi konsumsi yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar. il. inflasi inflasi merupakan gambaran perubahan harga suatu wilayah yang dilihat dari sisi konsumennya. inflasi dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menggambarkan perekonomian secara mikro suatu wilayah dengan memperhatikan perubahan harga konsumen dari waktu waktu. berdasarkan hasil pemantauan selama bulan januari desember provinsi kalimantan timur mengalami inflasi sebesar persen (tahun kalender inflasi kumulatif selama tahun ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun yaitu sebesar persen. jika dilihat secara rinci, kota pembentuk inflasi provinsi kalimantan timur yakni kota samarinda, kota balikpapan, dan kota tarakan, masing masing mengalami inflasi sebesar persen, persen, dan persegambar grafik inflasi bulanan kalimantan timur dan nasional bulan januari desember o:9g dai s1 tan jan feb mar apr mei jun jul august sep okt nov des inflasi kaltim m inflasi nasional sumber: badan pusat statistik provinsi kalimantan timur, pola pergerakan inflasi provinsi kalimantan timur selama tahun memiliki trend yang hampir sama dengan inflasi level nasional. dalam kurun waktu bulan selama tahun pada bulan januari, februari, september dan oktober mengalami deflasi masing masing sebesar persen, persen, persen, persen sedangkan bulan lainnya mengalami inflasi dengan capaian tertinggi pada bulan desember sebesar persen. ekstrimnya inflasi pada bulan bulan terakhir tahun ini dipicu karena kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) yang mempengaruhi hampir semua harga kebutuhan pokok masyarakat secara nasional. selama tahun seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan nilai inflasi paling besar berada pada kelompok bahan makanan yang mencapai persen dan diikuti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kesehatan y4). sedangkan inflasi terendah berada pada kelompok transportasi komunikasi yang mengalami deflasi mencapai persen selama periode tahueks harga konsumen dan laju inflasi kalimantan timur tahun menurut kelompok pengeluaran wmm 1oa2 a20 makanan jadi, minuman, sandang o09 pendidikan, rekreasi, komunikasi sumber: badan pusat statistik provinsi kalimantan timur, iv. kemiskinan selama periode (kondisi bulan maret), telah terjadi kenaikan angka kemiskinan baik secara absolut maupun persentase, dimana pada tahun jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak jiwa kemudian meningkat menjadi jiwa pada tahun demikian pula angka kemiskinan yang meningkat menjadi persen pada tahun dimana tahun sebelumnya tingkat kemiskinan hanya sebesar persen. namun pada tahun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi dengan tingkat kemiskinan mencapai persen. jika dilihat dari klasifikasi wilayah administrasinya, jumlah penduduk miskin baik daerah perkotaan maupun daerah pedesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. selama periode maret maret penduduk miskin daerah perkotaan meningkat sebanyak ribu orang sedangkan daerah perdesaan juga meningkat sebanyak ribu orang. selain itu, jumlah penduduk miskin daerah perdesaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. hal ini juga terlihat pada persentase penduduk miskin yang berada daerah perdesaan pada bulan maret sebesar persen sedangkan daerah perkotaan sebesar persen. sedangkan rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah pada tahun jumlah penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan menjadi jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai persen. tabel jumlah dan persentase penduduk miskin kalimantan timur menurut daerah, maret maret daan soe dosa mao ono cave mater2ors| cara2 aga ago o2a sumber: badan pusat statistik provinsi kalimantan timur, garis kemiskinan maret maret garis kemiskinan merupakan suatu batasan pengeluaran per kapita penduduk dimana jika berada bawah batasan tersebut maka penduduk dianggap memasuki kuadran miskin (tergolong penduduk miskin), begitu juga sebaliknya. oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan pada wilayah tersebut. garis kemiskinan provinsi kalimantan timur pada maret mencapai rp. dengan jumlah penduduk miskin mencapai jiwa. hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak penduduk provinsi kalimantan timur memiliki pengeluaran tidak lebih dari rp. dalam waktu sebulan. garis kemiskinan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun bulan yang sama dan peningkatannya mencapai persen. peningkatan garis kemiskinan yang cukup tinggi ini berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kemiskinan provinsi kalimantan timur. jika memperhatikan komponen garis kemiskinan, maka garis kemiskinan makanan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, maupun kesehatan)jika dilihat dari administrasi wilayah, garis kemiskinan daerah perkotaan lebih besar dibandingkan daerah perdesaan dengan garis kemiskinan pada bulan maret daerah perkotaan sebesar sedangkan daerah perdesaan sebesar , . hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup daerah perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perdesaan. tabel garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin menurut klasifikasi wilayah, maret maret perkotaan maret maret maret perdesaan maret maret maret kota# desa maret maret maret sumber: badan pusat statistik provinsi kalimantan timur, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan analisis kemiskinan memiliki berbagai kajian variabel berdasarkan survei sosial ekonomi nasional. selain jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, analisis terkait kemiskinan suatu wilayah harus memperhatikan tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut. indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan rata rata pengeluaran masyarakat miskin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan disparitas pengeluaran antar masyarakat miskin. kebijakan pemerintah daerah harus mampu merepresentasikan penurunan kemiskinan dengan meminimalisir kedalaman dan keparahan kemiskinan agar permasalahan kemiskinan tidak terus mengakarada periode maret tahun hingga maret tahun indeks kedalaman kemiskinan p1) dan indeks keparahan kemiskinan p2) menunjukkan penurunan. indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari pada keadaan maret menjadi pada keadaaan maret demikian juga indeks keparahan kemiskinan meningkat dari menjadi pada periode yang sama. jika dibandingkan antar wilayah,pada daerah perkotaan. hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan wilayah perdesaan relatif lebih memprihatinkan dibandingkan wilayah perkotaan. pada bulan maret nilai indeks kedalaman kemiskinan p1) untuk perkotaan hanya sebesar sementara daerah perdesaan mencapai ini berarti bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin pengeluaran penduduk miskin wilayah perdesaan lebih kecil dibandingkan rata rata pengeluaran penduduk miskin wilayah perkotaan. selain itu, nilai indeks keparahan kemiskinan p2) untuk perkotaan hanya sementara daerah perdesaan mencapai hal ini berarti bahwa kesenjangan antar penduduk miskin perdesaan lebih memprihatinkan jika dibandingkan denganmaret maret indeks kedalaman kemiskinan p1) maret maret maret indeks keparahan kemiskinan p2) maret maret maret sumber: badan pusat statistik provinsi kalimantan timuikator kinerja daerah provinsi kalimantan timur tahun jumlah jiwa penduduk penduduk proyeksi pertumbuhan ekonomi fo) th. dasar laju inflasi gabungan kaltara pendapatan per kapita th. dasar juta persentase penduduk miskin kondisi maret rata rata pengeluaran bulan konsumsi per kapita rata rata pengeluaran konsumsi rp bulan makanan per kapita rata rata pengeluaran konsumsi non rp bulan makanan per kapita pdrb per tahun kapita juta dasar th. dasar milliar jumlah nilai investasi mdn pma) ribu us$ sumber gabungan dari beberapa sumber data diolah) pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi pada tahun akan berdampak terhadap perekonomian nasional dan juga daerah. hal ini disebabkan perekonomian kalimantan timur sangat dipengaruhi oleh adanyatren penurunan harga dan permintaan komoditas global sektor mineral dan tambang berlangsung sepanjang rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah akibatnya, akan sulit bagi perekonomian kalimantan timur untuk melakukan ekspansi usaha pada sektor tersebut. oleh karena itu, kemungkinan akan terjadi perlambatan atau pertumbuhan negatif pada perekonomian kalimantan timur karena dominasi signifikan sektor tersebut dalam perekonomian secara total. selain itu, turunnya level permintaan tiongkok masih menjadi isu terdepan dalam bisnis batubara, khususnya untuk regional asia. sebagai importir dan konsumen batubara terbesar didunia, permintaan tiongkok memainkan peranan penting dalam pembentukan harga batubara. perlambatan ekonomi yang terjadi tiongkok menjadi penyebab utama masih akan bertahannya produksi batubara kalimantan timur. pemerintah tiongkok bahkan memberlakukan kebijakan pemotongan angka produksi sebesar juta ton dan impor sejumlah juta ton dalam menyikapi rendahnya harga level domestik. selain kebijakan tesebut efektif per oktober pemerintah tiongkok juga mulai memberlakukan pajak impor bagi batubara untuk memproduksi penambangan lokal. sama dengan tiongkok, sentiment negatif juga masih terjadi pada pasar batubara kalimantan timur dengan tujuan korea selatan. dalam menyikapi penerapan pajak impor yang baru yaitu us$ ton untuk kalori kurang dari dan us$ untuk yang lebih dari kalori tersebut, importir korea mulai mengalihkan review atas pajak tersebut, khususnya untuk batubara dengan kalori yang banyak dikonsumsi yakni nar. importir mengusulkan agar khusus untuk kalori tersebut pajaknya ditambah menjadi us$ ton namun tampaknya review ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. perkembangan ekspor batubara kalimantan timur masih dapat terbantu dengan peningkatan batubara india meskipun relatif masih terbatas. dari sisi migas berdasarkan hasil liaison diindikasikan bahwa sampai dengan awal penurunan lifting diperkirakan masih akan terus terjadi. penurunan ini merupakan dampak belum adanya kepastian perpanjangan salah satu blok migas. sentimen positif yang menjadi pendukung pendukung sedikit bertahannya kontraksi sektor pertambangan migas terutama karana mulai memproduksinya beberapa proyek dengan total produksi sekitar mmscm. dari sisi fiskal penurunan harga minyak dan batubara pasar internasional juga berpotensi menurunkan dana bagi hasil dhb) yang diterima oleh pemerintah provinsi rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah kalimantan timur khususnya dbh sumber daya alam. penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi faktor yang menghambat pemerintah dalam mempercepat infrastruktur kalimantan timur. penurunan yang diperkirakan terjadi sektor pertambangan dapat ditahan atau paling tidak diminimalisir dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan melalui upayaperbaikan pada sektor sektor diluar sektor berbasis sda. indikator pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara menunjukkan angka positif persen) tahun hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang peningkatan kinerja ekonomi melalui percepatan kinerja pada sektor berbasis non sda. oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor berbasis non sda dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kalimantan timur secara keseluruhan. peningkatan kinerja sektor pertanian dilakukan dengan adanya program penguatan ketahanan pangan, pembangunan proyek infrastruktur strategis, dan berkembangnya industri pengolahan nonmigas. perekonomian kalimantan timur juga akan didorong oleh sektor pengadaan listrik yang diperkirakan terus meningkat dalam dua tahun depan seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana usaha dan bisnis pln yang akan mendirikan berbagai pembangkit listrik, dari sisi fiskal meskipun dana transfer pusat mengalami penurunan, namun pendapatan asli daerah justru semakin meningkat proporsinya. dari sisi harga pergerakan inflasi kalimantan timur diperkirakan masih mendapatkan tekanan baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun dari faktor non fundamental seperti gangguan cuaca yang menyebabkan gangguan pada stok pangan dan distribusi mengingat kalimantan timur masih bergantung dari daerah lain. resiko inflasi yang disebabkan oleh pangan masih cukup tinggi mengingat prognosis produksi pertanian kalimantan timur masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kalimantan timur. ketergantungan dari daerah lain masih menjadi andalan tengan resiko cuaca ekstrim dan naik turunnya gelombang laut untuk mendukung kelancaran distribusi. optimalisasi utilitas pelabuhan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi yang merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi. selain bahan makanan, konsumsidurable goods masyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan akhir tahun rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah sesuai dengan pola historis dimana konsumsi barang tahan lama cenderung meningkat akhir tahun. program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan, serta meningkatnya awareness pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya inflasi akan menjaga stabilitas inflasi kalimantan timur.setiap satuan kerja perangkat daerah skpd) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. realisasi dari penggunaaniro keuangan sekda prov. kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada satuan kerja perangkat daerah skpd), yaitu pejabat pengguna anggaran masing masing skpd. dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun tahun sebelumnya, maka disusunlah laporan keuangan oleh biro keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikaskpd dan dikoordinir oleh biro keuangan. rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerahkpd sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh biro keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi laporan keuangan provinsi kalimantan timur. sedangkan laporan arus kas disusun secara sentralistik oleh biro keuangan. dalam hal pelaporan dan pengawasan laporan keuangan provinsi kalimantan timur, pada tahun dapat dikatakan telah berhasil meskipun harus terus ditingkatkan karena hasil opini audit bpk terhadap laporan keuangan daerah provinsi kalimantan timur berupa wajar tanpa pengecualian . namun pada tahun opini bpk tersebut menurun kategorinya menjadi wajar dengan pengecualian yang mengindikasikan terjadinya penurunan performa pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah provinsi kalimantan timur. penurunan hasil opini bpk terhadap laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian penting mengingat fokus utama reformasi birokrasi salah satunya adalah tertib administrasi yang mengindikasikan meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah. pendapatan daerah gambaran mengenai perkembangan pendapatan daerah provinsi kalimantan timur selama kurunrata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai persen karena realisasi pendapatan daerah tahun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode periode sebelumnya. penurunan ini dipicu oleh penurunan hampir seluruh unsur unsur pendapatan daerah kecuali dak dan lain lain pendapatan yang sah terutama pada dana penyesuaian. sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak terutama dari sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar kalimantan timur. rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah realisasi pendapatan asli daerah pad) menurun signifikan dengan rata rata pertumbuhan sebesar pesan. secara umum selama kurun waktu empat tahun terakhir, semua unsur pad yang menunjukkan peningkatanyakni pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain lain pad yang sah. namun pada tahun semua unsur pembentuk pad tersebut mengalami penurunan trilyun rupiah. peningkatan unsur pad selama lima tahun terakhir ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pad yang telah dilakukan. hal ini terjadi khususnya pada pajak daerah yang merupakan unsur dominan yang mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap pad sekaligus menjadi indikasi tumbuhnya perekonomian daerah. kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah provinsi kalimantan timur mulai tahun hingga tahun berada pada kisaran s d persen. hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang. penurunandana bagi hasil pajak dan bukan pajak menggambarkan menurunnya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pendapatan dari eksplorasi eksploitasi sda yang dibagihasilkan kepada daerah. sedangkan pada tahun provinsi kalimantan timur diprediksikan tidak mendapatkan alokasi dau disebabkan oleh adanya pelaksanaan formula dau secara murni oleh pemerintah pusat. secara menyeluruh provinsi kalimantan timur dianggap mempunyai kapasitas fiskal yang cenderung lebih besar dari kebutuhan misalnya. dengan demikian provinsi kalimantan timur dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan pendanaan dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sda). secara totalitas realisasi anggaran dengan lain lain pendapatan daerah yang sah rata rata pertumbuhannya sebesar persen. demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat sampai dengan tahun dan turun tajam pada tahun sebesar persen. mm. kinerja keuangan daerah provinsi kalimantan timur pendapatan daerah pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan |pana perimbangan dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana insentif daerah | aan pendapatan hibah sumber data diolah belanja daerah analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. analisis inproporsi realisasi penggunaan belanja daerahdapat dilihat pada tabel sebagai berikugunaan anggaran belanja daerah eka tidak belanja pegawai belanja hibah belanja bantuanpena barang belanja modal sumber data diolah secara umum,peningkatan meskipun padasecara umum, rata rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sama dengan realisasi belanja langsung yang mencapai persen selama lima tahun terakhir. namun yang perlu digarisbawahi adalah belanja bantuan sosial yang mengalami penurunan besaran belanja dari tahun tahun (bahkan rata rata pertumbuhaencapai persen). analisis terhadaptabel proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sumber data diolahnurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar persen hingga persen pada tahun terakhirinformasidimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.(data tahun merupakan target belanja) dapat dijelaskanini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat.adalah sebesar persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat. tabel realisasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama rp. juta) lal la. langsungbagi hasil kepada provinsi prov.up aten kota dan pemerintah desa belanja langsung belanja honorarium pns khusus guru dan tenaga medis belanja beasiswa tugas belajar pns belanja jasa kantor belanja air belanja listrik y69 belanja surat kabar majalah belanja kawat faksimili y69 internet belanja sewa belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor pengeluaran pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang.dan penerimaan piutang daerah. berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaradefisit riil anggaran pendapatan belanja daerah pengeluaran pembiayaan daerah defisit riil realisasi) dari data tabel lpakewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sumber data diolah siapa adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam apbd tahun anggaran berjalan berkenaan.siapa merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. jumlah siapa tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa tahun terjadi penurunan dengan rata rata sebesar persen. hal ini dapat menunjukan bahwa telah terjadi peningkatproyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode pembangunan tahunsalah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (tax effort). daya pajak merupakan perbandingan pad terhadap kapasitas pad. kapasitas pad sama dengan potensi pad yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai pdrb. rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah.dibidang keuangan negara.,terdiri dariad. sedangkan dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. sedangkan bagi hasil bukan pajak terdiri dari sumber daya alam sda), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusustarget pendapatan tahun dan rencana tahun pendapatan pendapatan asli daerah pajak daerah ii. retribusi daerah dipisahkan dana perimbangan bagi hasil pajak ii. bagi hasil bukan pajak iii. dana perimbangan lainnya dana alokasi umum dana alokasi khusus lain lain pendapatan daerah pendapatan hibah ii. dana penyesuaian otonomi khusus sumber data diolah proyeksi belanja wajib dan mengikat belanjans serta gaji dan tunjanganbelanja wajib dan mengikat adalah belanja yang harus dipenuhi sebagai kewajiban daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. rencana belanja wajib dan mengikat sebesar rp. sedangkan proyeksi tahun menjadi rp. dilihat dari tabelroyeksi belanja wajib dan mengikat tahun belanja tidak langsung belanja pegawai hibah dan bansos wajib bantuan keuangan spesifik belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa belanja langsung belanja myc bandara samarinda baru jembatan mahakam jalan pendekat mahakam spam malay pembangunan sistem air baku seberat matoa rsud. aws. samarinda rsud. kanujoso djatiwobowo utd. lab kes dinas kesehatan rsud. atmahusada mahakam sumber data diolah proyeksi kapasitas riil keuangan,regional maupun lokal serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi guncangan perekonomian yang cukup berefek pada skala internasional. secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikrencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerahusk),:,,dari jumlah pendapatan daerah sebesar rp. , diperkirakan dibelanjakan sebesar rp. , untuk belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. belanja periodiksewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun seperti tabel berikut tabel proyeksi kapasitas riil keuangan tahusumber: data diolah proyeksi belanja rencana belanja tahun diarahkan kepada komponen komponen penyediaan anggaran yang merupakan kewajiban kewajiban daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah. adapun rencana belanja daerah provinsi kalimantan timur tahun sebesar rp. yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar rp. dan belanja langsung rp. selanjutnya dapat dilihat tabel tabel struktur belanja tahun dan rencana tahun belanja tidak langsung belanja pegawai belanja subsidi nahibah belanja sosial bagi hasil kepada prov kab kota bantuan keuangan kepada prov kab kota belanja tak terduga belanja langsung belanja pegawai belanja barang &jasa belanja modal sumber: data diolah arah kebijakan keuangan daerah arah kebijakanekstensifikasi meliputi: pembaharuan ketentuan hukum yuridis formal) menjamin kepastian hukum.. meningkatkan pelayanan. menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah tahun terdapat beberapa kegiatan intensifikasi yang dilakukan antara lain: bidang pajak daerah. pajak kendaraan bermotor pkb) dengan kebijakan, membangun layanan publik berbasis melalui system online se kalimantan timur khususnya pembayaran pkb pada kantor bersama samgat. rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah menambah kantor samgat pembantu unit pelayanan pada daerah daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama didaerah pesisir dan daerah perbatasan. pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan bawahtahun tentang pajak daerah. membangun counter counter pelayanan pada mall pusat perbelanjaan balikpapan, samarinda, dan bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan ban kalimantan timur) sampai tingkat pedesaan. menyediakan speed boat delivery order yang ditempatkan pelabuhan kpop, mangkupalas, harapan baru, dan sungai lais, dan menjangkau wajib pajak daerah terpencil, serta sulit dilalui roda juga disediakan sepeda motor delivery order. didenda sudah berkerja sama dengan universitas mulawarman untuk menempatkan mobil samgat kampus. meningkatkan mutu layanan berstandar iso seluruh penerimaanbea balik nama kendaraan bermotor bank) dengan kebijakan:pajak daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan leasing. rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerahuat kebijakan pemberian insentif pengurangan bank bagi wajib pajak yang bernomor polisi luar daerah kalimantan timur untuk memutuskan nomor polisi kalimantan timur dalam bentuk peraturan gubernur. pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor jenis dump truck yang tidak menggunakan jalan umum. membangun layanan publik berbasis melalui sistem online se kalimantan timur khususnya pembayaran pkb pada rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerahkhusus untuk pajak air bawah tanah pada tahun kewenangan pemungutan dilakukan oleh kabupaten kota. bidang retribusi daerah, dengan kebijakan:arah kebijakan belanja daerahdiarahkan pada hal halrencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah belanja bagi hasil pada kabupaten kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan dau yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku. belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program program penguatan pembangunan perdesaan p4), operasional perangkat desa dan bpd, rt, rw, dan lpmlprioritas pembangunan tahun mendukung program kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional. adapun rencana dan proyeksi struktur belanja daerah provinsi kalimantan timur tahun dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rencana struktur belanja daerah tahun isplus best got2o2720p| sumber data diolah rencana kerja pembangunan daerah rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah belanja rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi kalimantan timur tahun akan meliputi: meningkatkan wajib belajar tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat kesehatan nomor tahun yaitu persen anggaran kesehatan yang terdiri dari (sepertiga) untuk upaya kuratif dan (dua per tiga) untuk upaya preventif, percepatan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan penyediaan insfrastruktur dasar bagi masyarakat miskin: peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dangan peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan efesiensi distribusi barang, peningkatan investasi sektor umkm, memperbaiki tata niaga dan pemekaran produk umkm danpengarusutamaan gender serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga, percepatan transformasi ekonomi dengan pengembangan pusat pusat pertumbuhan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan investasi daerah degan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, peningkatan ekspor produk olahan dan pengembangan zonasi kawasan agroindustri hilirisasi sumber daya mineral, gas, dan batubara: pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dan peningkatan rasio elektrifikasi: pengembangan agrobisnisdengan meningkatkan ekspor produk olahan unggulan, konektivitas insfrastruktur dasar menuju serta agribisnis, penyediaan sdm pendukung yang berkualitas dan penerapan inovasi teknologi agribisnis: peningkatan produksi pangan dengan peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan insfrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian: rey provinsi kalimantan timur tahun keuangan daerah peningkatan kualitas infrastruktur dasardengan peningkatan kualitas dan kapasitas insfrastruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi kawasan malay, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan dan peningkatan konektivitas antar kawasan industry dan pusat pertumbuhan: reformasi birokrasi dan layanan public dengan standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus dan peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup penurunan emisi gas rumah kaca, pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan lahan lahan terdegradasi, perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatan kualitas udara dan lingkungan hidup perkotaan, serta penegakan hukum lingkunganapan anggaran defisit dalam rkd tahun sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur dalam apbd. adapun defisit anggaran diperkirakan sebesar rp. milyar, seperti pada tabel selanjutnya akan dipenuhi melalui sumber penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran lpa) sebesar rp. milyar. penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun anggarerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun dan rencana penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (siapa) pencairan dana cadangan dipisahkan penerimaan pinjaman daerah w penerimaan kembali pemberian pinjaman nan e. penerimaan piutang daerah wsumber: data diolah depannya, untuk lebih, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih kaji untuk dikembangkan kalimantan timur adalah pelaksanaan program kerjasama pemerintah swasta kps) atau public private partnership ppp) serta pelaksanaan corporate social responsibility csr). peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema public private partnership ppp) atau selanjutnya disebut sebagai kerjasama pemerintah dan swasta kps) dan skema corporate social responsibility csr) perlu terus mendapadukungan dari semua pihak terkait. melihat karakteristik ekonomi kalimantan timur sebagai salah satu daerah yang memiliki sda melimpah, serta dengan keberadaan jumlah perusahaan internasional maupun nasional yang cukup banyak, maka potensi dana csr merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan pemanfaatannya.bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun provinsi kalimantan timur merupakan wilayah administrasi negara indonesia yang memiliki karakteristik khas pulau kalimantan yakni potensi sumber daya alam yang melimpah. potensi ini akan menjadi modal dasar untuk mengembangkan setiap gerak langkah pembangunan daerah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat secara merata. hal inilah yang menjadi kunci dari prioritas dan sasaran pembangunan provinsi kalimantan timur sehingga layak untuk dirumuskan perencanaan pembangunan secara seksama. kondisi riil pembangunan provinsi kalimantan timur pada era sekarang memiliki berbagai tantangan dan kendala serta faktor penghambat yang memberikan efek negative dalam pencapaian tujuan pembangunan. kurang optimalnya implementasi dan realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan masih tedapat kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan depan. pembangunan provinsi kalimantan timur jangka menengah tahun hampir memasuki klimaks periodik dimana pelaksanaan pembangunan telah berada pada tahun dan perumusan perencanaan pembangunan tahun telah disusun. sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. oleh karena itu, dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan p bangunan baik nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan provinsi kalimantan timur sendirnting adanya penjabaran secara umum namun relevan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional era presiden ir. joko widodo untuk menyusun berbagai kebijakan dalam rkd hal ini akan mencerminkan sebuah integrasi baru antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan provinsi kalimantan timur dan dokumen perencanaan jangka menengah nasional melalui hirarki revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun oleh karena itu, dalam rkd tahun ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan revisi perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi untuk mengakomodir perubahan kebijakan level nasional utamanya rencana pembangunan jangka menengah nasional. dalam bab ini akan membahas prioritas pembangunan yang merupakan kebijakan berupa program dan kegiatan unggulan satuan kerja perangkat daerah skpd) dengan skala prioritas paling tinggi (output outcome) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. kemudian akan dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal maka langkah selanjutnya. tujuan dan sasaran pembangunandimana trisakti prioritas utama) menguatkan sistem pertahanan negara prioritas utama) membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat prioritas utama) mewujudkan profesionalitas intelijen negara prioritas utama) membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik prioritas utama) mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi prioritas utama) memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah prioritas utama) iv perubahan rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun memberdayakan desa prioritas utama) melindungi dan memajukan hak hak masyarakat adat prioritas utama) pemberdayaan perempuan dalam politik dan pembangunan prioritas utama) mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan prioritas utama) berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prioritas utama) berdikari dalam bidang ekonomi mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia prioritas utama) membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan prioritas utama) dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional prioritas utama) penguasaan sumber daya alam prioritas utama) membangun pemberdayaan buruh prioritas utama) membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional prioritas utama) penguatan investasi sumber domestic prioritas utama) membangun penguatan kapasitas fiskal negara prioritas utama) penguatan infrastuktur prioritas utama) pembangunan ekonomi maritim prioritas utama) melakukan penguatan sektor kehutanan prioritas utama) membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan prioritas utama) membangun perimbangan pembangunan kawasan prioritas utama) membangun karakter dan potensi pariwisata prioritas utama) mengembangkan kapasitas perdagangan nasional prioritas utama) pengembangan industri manufaktur prioritas utama) berkepribadian dalam bidang kebudayaan mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa prioritas utama) mempertegas ke bhinneka an indonesia dan memperkuat restorasi sosial prioritas utama) membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga prioritas utama)tigauntukbeberapa agenda prioritas sebagai landasan berkehidupanpada masa pemerintahan nasional periode visi: terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian poni berlandaskan gotong royong .eimbangan,,nunju:: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor sektor strategis ekonomi domestik:. sebagai sebuah agenda prioritas nasional, nawa cita akanperintah yang diusung oleh presiden ir. joko widodo pada setiap perumusan kebijakannya akanencanaan pembangunan tahun akaprovinsi kalimantan timur, masih menggunakan kebijpenanaman arah kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan timur tahun dapat dilihat pada tabeltahustrategi membangun tata kelola pemerintahan yang reformasi birokrasi dan tata bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya kelolbhinekaan dan memperkuat strategi restorasi sosial indonesia peningkatan kualitas melakukan revolusi karakter bangsa penyelenggaraan pendidikan strategi peningkatan kualitas pelayanan meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesehatan masyarakat indonesia strategi percepatan pengentasan kemiskinan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya . ing pasar internasional sehingga bangsa strategi ind dan bangkit peningkatan dan perluasan indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa kesempatan kerja bangsa asia laitrategi pengembangan ekonomi kerakyatan strategi pengembangan agribisnis strategi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan dance aan transformasi menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi strategi domestik peningkatan produksi pangan strategi pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup membangun indonesia dari pinggiran dengan strategi memperkuat daerah daerah dan desa dalam peningkatan kualitas kerangka negara kesatuan infrastruktur dasar penanaman arah kebijakan (prioritas dan sasaran) untuk tahun ini akan memberikan suatu sinkronisasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus akan memberi percepatan pencapaian target jika dilaksanakan secara utuh dan optimal. penanaman arah kebijakan ini juga harus diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memegang penyesuaian kebijakan nasional. oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. sesuai dengan tema rkp tahun (rpm memacu pembangunan ins, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun sesuai dengan rpm antara lain: pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar persen. pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar persen. pencapaian target pengangguran sebesar persen. laju inflassebagai bagian dari wilayah kalimantan, provinsi kalimantan timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah kalimantan. oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan kalimantan timur dalam kancah pembangunan nasional. selain itu, pengembangan wilayah kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan provinsi kalimantan timur. tema pengembangan wilayah kalimantan berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah pulau kalimantan, maka tema besar pembangunan wilayah kalimantan adalah: iv perubahan rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun, serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan::serta menjadikan kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. cc,((buffer) urbanisasi kota dan kawasan perkotaan,desa desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri,: pinsi dan untuk kabupaten kota: meningkatnya proporsi belanja modal dalam apbd propinsi sebesar dan untuk kabupaten kota sebesar pada tahun serta sumber pembiayaan lainnya dalam apbd:terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran wilayah kalimantan (deng,imur), sertawilayah pulau kalimantan. dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita cita negara kesatuan republik indonesia, serta sebagai realisasi bentuk pencapaian visi dan misi pembangunan, maka disusunlah target prioritas pembangunan provinsi kalimantan timur oleh pemerintah pusat pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun dapat dilihat pada tabel tabel target prioritas pembangunan nasional tahun raja rajo tmgatengnsaur dan target provinsi kalimantan timur yang telah direvisi pada tahun ini. dapat dilihat pada tabel tabel sasaran target nasional dan target provinsi kalimantan timur jremambuhanttonom set imingartenganggudan sasaran pembangunan provinsi kalimantan timur pemerintah provinsi kalimantan timurprovinsi kalimantan timur dalam dokumen rpm tahun prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan kebijakan yang mempengaruhi baik dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan provinsi kalimantan timur yang lain). oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen rpm provinsi kalimantan timur menjadi penting. hal ini mengingat kerangka kerja yang disusun dalam rpm merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan gubernur kalimantan timur, yaituvisipada pengembangan agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan. misi:wujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan rpm dapat optimal mungkin mencapai target target kinerja pembangunan khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan pemerintah provinsi kalimantan timur yang secara langsung terkait dalam pencapaian target rpm melalui rencana program dan kegiatan. sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas. terkait hal tersebut, dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan rkd provinsi kalimantan timur tahun oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk rkd provinsi kalimantan timur tahun sebagai berikut: rencana kerja pemerintah daerah tahun merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari rpm provinsi kalimantan timur tahun dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program program pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target target pembangunan nasional dan provinsi. merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah. dalam perumusan dokumen rkd akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen rpm utamanya dalamdalarangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan. rkd provinsi kalimantan timur tahun merupakan penjabaran tahun empat dari rpm provinsi kalimantan timur tahun terkait hal tersebut, dengan memedomani dokumen rpm maka tujuan dan sasaran pada dokumen rkd harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen rpm yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran sasaran pada tahun tujuan dan sasaran rkd provinsi kalimantan timur tahun adalah sebagai berikut tujuan meningkatkan kualitas sdm kaltim kualitas sumber daya manusia mempunyai peranan kunci dalam menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. dalam meningkatkan kualitas sdm melalui pendidikan, provinsi kalimantan timur diharapkan mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, dengan salah satunya memberikan beasiswa dan bossa kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. dengan hal ini, kita diharapkan mampumampu bersaing secara nasional bahkan internasional. peningkatan sdm sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat provinsi kalimantan timur. dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatandengan hal ini maka pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. dengan demikian, program pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal dan optimal mungkin agar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan menikmati hasil pembangunan daerah dapat terwujud. a16 rata bra penanganan bara an pada tingkat meningkatnya angka melek huruf menjadi persen: meningkatnya rata rata lama sekolah menjadi tahun, meningkatnya angka harapan hidup menjadi tahun, dan meningkatnya pendapatan perkapita menjadi rp. juta. tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat kesejahteraan wmasyarakatmerupakan menjadi komponen penting dalam pencapaian pembangunan daerah. keberhasilan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat terlihat dengan sejahtera dan tidaknya masyarakat. salah satu indikasi kesejahteraan adalah kesehatan, mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktivitas sehinggadengan hal ini, provinsi kalimantan timur. sehingga pelayanan kesehatan provinsi kalimantan timur dapat dilaksanakan dengan merata pada seluruh lapisan masyarakat. selain aspek kesehatan,kesejahteraan hidup masyarakat. hal ini dilakukan dengan terutama dalam aspek sosial masyarakat. untuk meningkatkan pemberdaya kemandirian masyarakatengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat provinsi kalimantan timur yang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri: meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli rp. dengan tingkat inflasi sebesar dan menurunnya indeks gini pada skala tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah provinsi kalimantan timur saat ini dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas luasnya. hal ini dilakukan dengan melalui pemberdayaan pertanian dalam arti luas provinsi kalimantan timur. ekonomi hijau dimaknai dengan pembangunan pada sector ekonomi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. pembangunan perekonomian yang dimaksud adalah pembangunan yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan sertahal ini dilakukan dengan tujuan agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan akan tetapi kelestarian alam dan ekosistem alam dapat terjaga. guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau: persen laju pertumbuhan ekonomi migas), persen laju pertumbuhan ekonomi non migas), d laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara), meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar persen, tercapainya swasembada pangan (rasio pemenuhan beras) sebesar persen, meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebesar persen, tujuan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat provinsi kalimantan timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. melihat pentingnya insfrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. pembangunan infrastruktur dasar seringpembangunan infrastrukturmasyarakat kalimantan timur. oleh karena itu dalam perencanaan depan,dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalamdalam mewujudkan good governance diperlukan peran masyarakat. hal ini dikarenakiv perubahan rencana kerja pembangunan daerah provinsi timangan timur tahun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun pemerintahan daerah. dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal tindakan yang terindikasi negative dapat dicegah atau diatasi, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala (sangat baik): meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala bt) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tinggi : tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup lingkungan hidup merupakan suatudiharapkan akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan lingkungannya. sehingga berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral menjadi pendukung penuh dalam usaha sector kehutanan, sector perkebunan, sektor pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah.sebagai berikut: meningkatnya indeks kualitas lingkungan pada skala dan tingkat emisi gas rumah kaca dari ton oz $juta pdrb (tahun menjadi ton oz juta pdrb (tahun tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rpm provinsi kalimantan timuroleh karena itu, pada perumusan rencana kerja pemerintah daerah tahun ini juga memiliki sasaran yang harus dicapai pada tahun berkenaan. berikut tujuan dan sasaran pembangunan provinsi kalimantan timur pada tahun dapat dilihat pada tabel tabel hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan provinsi kalimantan timur tahun2017 visi: mewujudkan kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi) nan misi mewujudkan kualitas sumber daya manusia kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi meningkatkan meningkatnya kualitas sdm indeks kaltim pembangunan manusia meningkatnya angka melek huruf angka melek huruf meningkatnya rata angka rata rata lama ratalamasekolah sekolah (tahun) meningkatnya angka harapan angka harapan hidup (tahun) hidup meningkatnya pendapatan mana perkapita rupa misi ii: mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan kesejahteraan tingkat kemiskinan dan pemerataan menurunnya tingkat pendapatan tingkat dana masyarakat pengangguran gangguan y6) tingkat inflasi meningkatnya daya paritas data beli ppp beli masyarakat menurujaran dang soal satuan) pena nan mbak ekonomi dengan fo) meningkatnya migas han pertumbuhan ekonomi tanpa migas ekonomi yang berkualitas pertumbuhan ekonomi non migas meningkatkan dan non batubara pertumbuhan meningkatnya kontribusi sektor ekonomi hijau kontribusi sektor pertanian dalam arti pertanian dalam luas arti luas tercapainya swasembada rasio pemenuhan beras pangan meningkatnya bauran energi baru pemanfaatan terbarukan energi terbarukan misi iii: mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata mae meningkatnya menyediakan kepuasan infrastruktur masyarakat indeks kepuasan dasar yang terhadap layanan infrastruktur berkualitas pelayanan dasar infrastruktur dasar misi iv:korupsi yang bersih dan bebas kkn opini bpk wtp wtp wtp terwujudnya peningkatan indeks kepuasan (sangat mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat (baik) (baik) baik) tata kelola publik pemerintahan predikat yang baik bx) br) bx) meningkatnya kapasitas dan predikat kinerja penyelenggaraan akuntabilitas png sangat kinerja pemerintah daerah tinggi tinggi tinggsi mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim meningkatnya meningkatkan indeks kualitas indeks kualitas kualitas lingkungan kung lingkungan menurunnya intensitas emisi (ton hidup tingkat emisi gas co2 pdrb juta) rumah kaca sumber gabungan dari beberapa sumber (diolah) optimisme pelaksanaan pembangunan provinsi kalimantan timur akan memberikan efek positif pada pelaksanaan hierarki pembangunan daerah tingkat (kabupaten kota).akan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan kabupaten kota. hal ini dikarenakandengan mengacu padapembangunan daerah. dapat dilihat pada tabel tabel target peningkatan indikator utama pembangunan kabupaten kota se provinsi kalimantan timur tahun mamata lag lum balikpapan ppu o kutaipembangunan kaltim pada tahun fokuskan kepada daerah kabupaten kota yang memiliki indikator makro (tiga) terbawah, fokus kewilayahan terhadap kabupaten kota yang masih memiliki indikator yang masih rendah diharapkan kabupaten kota tersebut nantinya tidak semakin tertinggal banding kabupaten kota lainnya se kalimantan timur. pemerataan pembangunan dan peran serta provinsi akan semakin nyata rasakan oleh kabupaten kota. prioritas dan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi kalimantan timur tahun merupakan pelaksanaan dari rpm yang memiliki skala prioritas pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat (rpm nasional yang dijabarkan kembali dalam rkp). proses ini akan meningkatkan keselarasan dan integrasi dalam dokumen rkd provinsi kalimantan timur tahun sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. pada intinya, dokumen rkd merupakan tahapan langkah pelaksanaan dokumen rencana jangka menengah daerah. dengan memedomani pada rpm provinsi kalimantan timur tahun maka rkd provinsi kalimantan timur tahun dapat dilihat pada gambar gambar fokus atau tema pembangunan provinsi kalimantan timur, rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun pemantapan meningkatkan industri hilir penguatan ekonomi nilai tambah untuk masyarakat menuju penyiar ekonomi produk mewujudkan kesejahteraan yang indus pai east unggulan daerah struktur adil dan merata dan tap ekonomi memoutanmeanoe nan penguatan daya produk unggulan konektivitas intra berkualitas (e . berbasis sda pengembangan dan antar hei terbarukan energi baru dan aya didukung terbarukan . pron penguatan manajemen (eniengsn aparaturari gambar atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada rkd) tahun adalah pemantapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas sebagai bagian dari tahapan untuk mencapai visi dan misi rpm provinsi kalimantan timur selanjutnya, agar dokumen rkd tahun sinkron dan selaras dengan rpm serta rkd tahun tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan rkd tahun perlu memperhatikan: identifikasi target target pembangunan rpm yang belum tercapai, identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan tahun identifikasi target target pembangunan rkd tahun yang belum tercapai: identifikasi isu strategis dan kebijakan nasional rkp tahun dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. prioritas pembangunan pada rkd provinsi kalimantan timur tahun tetap mengacu pada prioritas pembangunan rpm provinsi kalimantan timur tahun prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun dapat dilihat pada tabel tabel prioritas dan sasaran pembangunan provinsi kalimantan timur tahun nawacita prioritas prioritas pembangunan prioritas sasaran rkd pembangunan nasional) provinsi kalimantan timur tahun2017 menghadirkan kembali standarisasi rencana dan negara untuk melindungi prosedur tiga prioritas segenap bangsa dan fokus memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara membuat pemerintah selalu peningkatan kapasitas hadir dengan membangun strategi dan manajemen aparatur tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi dan yang bersih, efektif, tata kelola pemerintahan demokratis, dan terpercaya memperkuat kehadiran percepatan pencapaian negara dalam melakukan target target reformasi sistem dan penyelenggaraan tata penegakan hukum yang kelola pemerintahan bebas korupsi, bermartabat, yang baik dan terperca) provinsi kalimantan timur tahun mempertegas kebhinekaan peningkatan kesempatan strategi dan memperkuat restorasi belajar anak peningkatan kualitas sosial indonesia penyelenggaraan melakukan revolusi karakter pendidikan bangsa strategi peningkatan mutu peningkatan kualitas bidang kesehatan pelayanan kesehatan meningkatkan kualitas pemberdayaan usaha hidup manusia dan ekonomi masyarakat strategi masyarakat indonesia miskin percepatan pengentasan penyediaan infrastruktur kemiskinan dasar bagi masyarakat miskin meningkatkan produktivitas peningkatan daya saing stop naga kerja dan tong seal peningkatan dan perluasan peng gan bangsa indonesia bisa maju kesempatan kerja kesempatan kerja dan bangkit bersama bangsa bangsa asia lainnya menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi strategi barang peningkatan investasi pengembangan ekonomi kerakyatan sektor umkm menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah mewujudkan kemandirian penguatan mata rantai ekonomi dengan kawasan kawasan strategi manga menggerakkan sektor pengembangan agribisnis agribisnis sektor strategis ekonomi gan penerapan inovasi domestik teknologi agribisnis pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah peningkatan investasi daerah dengan strategi menciptakan iklim investasi yang berdaya percepatan transformasi ekonomi saing global peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas integrasi prosesnawacita prioritas prioritas pembangunan prioritas& sasaran rkd pembangunan nasional) provinsi kalimantan timur tahun2017 huu hin produk olahan ekowisata peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan dan teknologi pertanian strategi penyediaan tenaga kerja peningkatan produksi petani melalui program pangan transmigrasi infrastruktur pertanian produktivitas pertanian produk pangan peningkatan bauran strategi energi baru dan pemenuhan kebutuhan terbarukan energi ramah lingkungan elektrifikasi terdegradasi meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan peningkatan kualitas lingkungan lingkungan hidup penurunan emisi gas rumah kaca pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah membangun indonesia dari kapasitas infrastruktur pinggiran dengan strategi transportasi memperkuat daerah daerah peningkatan kualitas peningkatan kualitas dan dan desa dalam kerangka infrastruktur dasar kapasitas infrastruktur negara kesatuan dan transportasi kawasan malay, kawasan iv perubahan rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahu prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun inn nan tindusiniiinnyadan pusat pertumbuhan peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan sumber gabungan dari beberapa sumber (diolah) peningkatan kinerja pembangunan lintas bidang sektor maupun lintas wilayah secara kompleks dan menyeluruh memiliki tujuan dalam perwujudan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. sebagai wilayah yang memiliki cukup banyak daerah sulit tertinggal, aksesibilitas intra dan antar wilayah merupakan harga mati bagi pengembangan perekonomian daerah secara adil dan merata. oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam meningkatkan distribusi orang, barang, maupun jasa. selain itu, pembangunan daerah yang optimal, efektif, dan efisien dapat dilakukan dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. terlebih lagi provinsi kalimantan timur yang memiliki wilayah luas dengan keanekaragaman tipologi wilayah. hal inilah yang menjadikan tantangan sekaligus permasalahan pokok pembangunan yang harus diantisipasi dan diselesaikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata. dalam rangka melaksanakan strategi strategi atas serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, maka akan diupayakan pelaksanaan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek aspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan renewal secara berkelanjutan dan berkesinambungan. dari keempat aspek tersebut, aspek rethinking merupakan aspek dominan dalam pencapaian reformasi birokrasi karena terkait dengan paradigma aparatur pemerintahan selama inspek rethinking sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan perumusan perencanaan pembangunan mengingat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam menyusunnya. optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi segala kebijakan pemerintah daerah. oleh karena itu, sudah sewajarnya perhatian pemerintah akan dokumen perencanaan kerja tahunan lebih ditingkatkan melalui reformasi birokrasi. dalam tahapan rpm tahun rkd tahun merupakan fase pertengahan yang memiliki keterkaitan antara awal dan akhir dari pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi kalimantan timur. meskipun begitu, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode rpm karena jangka waktunya yang sudah mendekati dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.mantapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas yang selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam program prioritas pembangunan. dapat dilihat pada tabletabel program pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun strategi program pendidikan dinas peningkatan non formal angka melek huruf pendidikan dan kualitas kebudayaan penyerang dinas garapan prog ysi pendidikan apk paud pendidikan dan pendidikan nak usia dini paud) kebudayaan angka partisipasi murni sd mi sdb. angka partisipasi kasar sd mi sdb program wajib belajar angka partisipasi dinas pendidikan dasar gua arsip pendidikan dan sembilan tahun murni kebudayaan smp m ts small angka partisipasi kasar smp m ts small angka partisipasi murni dinas program pendidikan sma ma smk mak pendidikan dan menengah angka partisipasi kebudayaan kasar sma ma smk mak program peningkatan angka partisipasi dinas pengembangan sumber kasar apk) pendidikan dan pengembang perguruan tinggi kebudayaan daya manusia program peningkatan dinas mutu pendidik dan gini s d) pendidikan dan tenaga kependidikan kebudayaan program dinas pengembangan budaya rasio angka minat perpustakaan baca dan pembinaan baca perpustakaan tak buku tah dan kearsipan perpustakaan (buku un) daerah dinas kependudukan, program peningkatan proporsi anak yan pemberdayaan perlindungan dan kem bali aei: perempuan dan pemenuhan hak anak perlindungan anak strategi program pengadaan peningkatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana angka kesakitan dinas layanan puskesmas puskesmas morbiditas) kesehatan kesehatan pembantu dan jaringainas kesehatan, program pengadaan, atma peningkatan sarana angka kesakitan husada,rsud dan prasarana morbiditas) aws. rsud rs rsj rsp rsm kanujoso, rsud tarakan program promosi dinas kesehatan dpeningkatan pelayanan yang ditolong tenaga kesehatan kesehatan kesehatan terlatih(y6 dinas prevalensi hiv aids kesehatan proporsi penduduk dinas yang terinfeksi hiv kesehatan, lanjut yang memiliki rsud aws, rsud akses pada obat kanujoso, rsud obatan anti retroviral tarakan angka kejadian dinas malaria per kesehatan penduduk dinas program pencegahan tingkat kematian kesehatan, rsud aws, rsud dan penanggulangan akibat malaria kanuioso. rsud penyakit menular j050, tarakan prevalensi tuberkulosis tb) per atan penduduk persentase dinas keberhasilan dinas yang terdeteksi, kesehatan, lokasi dan sembuh rsud aws, rsud dalam program dots kanujoso, rsud progr tarakan dinas kesehatan, angka kematian bayi rsud aws, rsud kanujoso, rsud tarakan programstandarisasi angka kematian dinas pelayanan kesehatan balita per kesehatan dinas kesehatan, angka selatan ibu rsud aws, rsud per tu. kanujoso, rsud tartase pelayanan program pelayanan kesehatan bagi dinas kesehatan penduduk masyarakat miskin kesehatan miskin of, strategi program perlindungan percepatan dan pengembangan ump ump dinas tenaga transformasi lembaga besaran ump khl khl kerja dan transmigrasi ekonomi ketenagakerjaan program peningkatan prosentase petahana dinas tenaga pengawasan peraturan kerja dan transmigrasi ketenagakerjaan ketenagakerjaan dinas program peningkatan kependudukan, peran serta dan pemberdayaan kesetaraan gender ipg perempuan dan dalam pembangunan perlindungan anak strategi percepatan angka putus sekolah pengentasan program sd mi sdb dinas kemiskinan penanggulangan pendidikan dan pendidikan smp m ts small angka putus sekolah program proporsi penduduk penanggulangan miskin yang memiliki dinas kemiskinan bidang akses pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan program penanggulangan indeks kedalaman kemiskinan bidang kemiskinan rasio dinas sosial kesejahteraan sosial kesenjangan utk mengukur indeks kemiskinan) kedalaman kemiskinan proporsi penduduk program beras untuk dengan asupan kalori keluarga miskin dibawah tingkat biro ekonomi (raskin) konsumsi minimuasyarakat miskin pedesaan yang berdaya &melakukan usaha ekonomi program melalui agrobisnis dinas penanggulangan ttg, penguatan pemberdayaan kemiskinan bidang kelembagaan .ggg masyarakat pemberdayaan masyarakat dan masyarakat pemerintahan desa, pemerintah usaha ekonomi desa masyarakat dan program ppm pedesaan (jiwa) persentase keluarga program miskin dan pks penanggulangan lainnya yang memiliki pinassosia kemiskinan bidang usaha ekonomi kesejahteraan sosial produktif dinas 'egutangan persentase pemberdayaan kemiskinan bidang perempuan miskin masyarakat pemberdayaan yang memiliki usaha dan ekonomi produktif pemerintah perempuan desa ngan jumlah penduduk dinas tenaga kemieearan edan miskin yangterserap kerja dan bea dunia kerja transmigrasi jumlah desa miskin program sekitar kawasan penanggulangan utan ang memiliki dinas kemiskinan bidang usaha ekonom kehutanan kehutanan produktif hasil hutan non kayu program penanggulangan templat kawasan dinas pan gan, kemiskinan bidang usaha agribisnis pangan dan pertanian tanaman terpadu holtikultura program dinas jumlah yang penanggulangan peternakan kemiskinan bidang dilatih budidaya kesehatan peternakan peternakan hewan program persentase daya penanggulangan tahan dan angka badan kemiskinan bidang kematian kabar penanggulangan penanggulangan bencana bencana rencana alam y6rsentase miskin penanggulangan yang memiliki sarana dinas pu, kemiskinan bidang dan pra sarana dasar penetapan sarana dan prasarana rumah sederhana ruang dan pera dasar permukiman sehat strategi program peningkatan jumlah tenaga peningkatan tenaga lag terampil bidang jasa dinas tenaga kontruksi yang kerja dan perluasan kayu, batu, las, ik, plugin terserap oleh pasar transmigrasi kera kerja (orang) program peningkatan tingkat lulusan dinas tenaga kualitas dan pelatihan yang kerja dan produktivitas tenaga terserap pasar transmigrasi kerja kerja program pengembangan sistem jumlah usaha kecil pendukungbagi usaha danmenengah (unit dip erindagkop mikro, kecil dan usaha) menengah program pengembangan kewirausahaan dan bun dip pen daiko keunggulan kompetitif, usaha kecil menengah program peningkatan kualitas kelembagaan jumlah koperasi disperindagkop koperasi unggulan (koperasi) dan ukm han persentase pemuda kewirausahaan dan (usia thn) dinas pemuda kecakapan hidup pengangguran yang dan olahraga semua berwirausaha program persentase pora tiban pengangguran dinas tenaga han menjadi kerjakan wirausahawan baru transmigrasi kompetitif program peningkatan persentase pencari dinas tenaga kes kerja yang kerja dan ditempatkan transmigrasi program proporsi anak putus pemberdayaan remaja sekolah yang dinas sosial putus sekolah berusaha sendiri strategi persentase pengen program pengendalian pencapaian tangan dan evaluasi hasil pelaksanaan bappeda ekonomi pelaksanaan pembangunan daerah kerakyatan pembangunan daerahingkatan efisiensi perdagangan rasio pasar per disperindagkop penduduk dan ukm dalam negeri program penguatan jumlah kelompok koordinasi tim komoditi yang dapat pengendali inflasi dijaga kestabilan biro ekonomi daerah pid harganya program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dinas ppm (triliun) realisasi investasi program peningkatan promosi dan kerjasama nilai persetujuan dinas ppm investasi triliun) investasi program kemudahan rata rata hari proses dera perijinan investasi dinas ppm percepatan proses perigi (hari) perijinan program ara pengembangan sentra jumlah industri ing disperindagkop sentra industri peng dan ukm daerah potensial program penataan volume usaha struktur industri hulu kawasan industri disperindagkop yaa dan ukm hilir triliun program perluasan luas kebun sawit dinas kebun sawit juta perkebunan program peningkatan kemampuan teknologi jumlah ikm yang ikm disperindagkop berorientasi ekspor dan ukm industri program peningkatan jumlah usaha dinas perternakan pemasaran hasil pengolahan hasil produksi peternakan (unit) dan kesehatan hewan program pengembangan jumlah produk dinas produk produk turunan perkebunan perkebunan perkebunan unggulan (produk) daerah program peningkatan kerjasama jumlah ukm yang disperindagkop mendapatkan perdagangan naa dan ukm transaksi bisnis internasional program peningkatan nilai ekspor produk juta disperindagkop dan pengembangan olahan non migas dan us$ dan ukm ekspor non batubara program jumlah kunjungan pengembangan wisatawan perawan kawasan industri dan sekitarnya dispar pariwisata perawan orang program pengembangan sis awan dispar destinasi pariwisnoritas programpetoritas indikator kinerja cekatan| target pembangunan haa outcome) nach strategi program perluasan luas areal komoditas dinas bana. komoditas perkebunan unggulan perkebunan angan perkebunan ita non sawit komoditas) ha) agribisnis program dinas pengembangan jumlah kawasan perternakan kawasan dan usaha peternakan dan kesehatan peternakan hewan program optimalisasi dinas pengelasan gab spy perikanan dan kelautan perikanan program peningkatan kontribusi industri eki nda gop tan pengembangan oatantonmitas team tangan troli holtikultura, migas triliun) disbud strategi dinas pangan, peningkatan program peningkatan ceng padi tantangan produksi pertanian holtikultura pangan program penerapan #produktivitas dinas pangan, teknologi kadar padi tanpa dan pertanian perkebunan ton holtikultura program pemberdayaan jumlah penyuluh dinas pangan, penyuluh bertanam kualitas tanpa dan pertanian perkebunan holtikultura program pengembangan sdm dinas pangan, kelautan dan jumlah ppi perikanan tantangan perikanan berkualitas holtikultura pen nata jumlah bpp tanpa dan holtikultura kelembagaan penyuluh program dinas tenaga pengembangan jumlah kawasan berjalan wilayah transmigrasi ras transmigrasi program pengembangan dan dinas pu. pnsloanjaringan stan peranan goo sag7. secara ana ruang dan pera jaringan pengairan lainnya dinas pangan, |eoagameriataan keeseianpanan ang asg9 wan ban holtikultura dinas program peningkatan jumlah produksi perternakan produksi hasil daging (ton) dan kesehatan hewgembangan dam dinas kawasan budidaya bea (engan perikanan dan laut, air payau, dan air kelautan tawar program pan dinas pengembangan ban cponanan perikanan dan perikanan tangkap siap kelautan program pengembangan dinas pangan, kawasan produksi jumlah kawasan tantangan pertanian holtikultura program peningkatan nilai tukar petani dinas pangan, kesejahteraan petani ntp) (peserta) holtikultura strategi program diversifikasi prosentase bauran dinas energi pemenuhan energi energi baru dan sumber kebutuhan terbarukan y6) daya mineral energi ramah pln dan swasta lingkungan dinas kam irma jumlah instalasi perternakan peternakan biogas (unit) dan kesehatan hewan program peningkatan dinas energi infrastruktur elektrifikasi dan sumber ketenagalistrikan daya mineral program persentase desa dinas energi pengembangan listrik beristri (x6 dan sumber pedesaan daya mineral strategi penyediaan jalan dinas peningkatan program pembangunan dengan kapasitas penat aan kualitas jalan dan jembatan daya mampu diatas ruang dan pera infrastruktur ton dasar program rehabilitasi dinas pu. pemeliharaan jalan dan hehe pemantapan penataan jembatan ruang dan pera program peningkatan ketersediaan dinas pu. sobor aan dan infrastruktur jalan 9e.se penataan ruang dan pera dinas pu. program pembangunan ketersediaan jalan tol jalan tol penataan ruang dan pera program peningkatan kuantitas komoditas daya saing investasi (ton) dinas sektor transportasi bon dan akn dan darat,laut,daratan kuantitas penumpang orang org perhubungan asap (orangmbukaan jumlah kecamatan ket baba wilayah yang belum tersukses dinas pu. sektor jalan dan sarana dan prasarana penataan transportasi ruang dan pera jembatan (kecamatan) jumlah kecamatan program pembukaan yang belum tersukses keterisolasian wilayah sarana dan prasarana dinas sektor transportasi transportasi darat, perhubungan darat, sungai, danau sungai, danau dan dan penyebrangan penyebrangan (kecamatan) program pembukaan jumlah kecamatan yang belum tersukses keterisolasian wilayah sarana dan prasarana dinas sektor transportasi perhubungan udara transportasi udara (kecamatan) ibukota kecamatan program sarana dan ang terlayani prasarana yang teras diskominfo naa jaringan telekomuni telekomunikasi kasi program penyediaan dinas pu. dan pengelolaanair air baku penataan baku ruang dan pera program pan dinas pu. pengembangan kinerja cakupan layanan air penataan pengelolaan air min ruang dan pera dan air limbah. program peningkatan persentase dinas pu. daya saing sektor penyediaan air baku penataan sumberdaya air kawasan industri ruang dan pera pengendalian luas genangan banjir dinas pu. beneran peng ha) kenangan ban) penataan ruang dan pera program pengembangan pengelolaan dan jumlah daerah aliran dinas pu. konservasi sungai sungai kritis das) penataan ruang dan pera danau dan sumberdaya air lainnya strategi program penguatan menurunnya tingkat biro organisasi reformasi kelembagaan ptsp korupsi birokrasi dan program jumlah skpd yang tata kelola ditetapkan sebagai pemerintahan pengembangan zona zona integritas inspektorat menuju wbk bbm program pencegahan dan pemberantasan menurunnya kasus inspektorat kkn kkp . outcome) |. opini laporan badan program pengelolaan pengelola keuangan daerah keuangan pemerintah wtp wtp keuangan dan aset daerah program pembinaan badan dan pengawasan prosentase mab kota box pengelola penyelenggaraan keuangan dan pemerintah daerah aset daerah badan program peningkatan indeks kepuasan pengelola pelayanan publik masyarakat (ikm) keuangan dan aset daerah program pembinaan pertamanya dan pengembangan pembinaan pns serta 97x bkd atur peningkatan kualitas agar aparatur program integrasi jumlah aplikasi yang diskominfo aplikasi terintegrasi tingkat ketersediaan pengembangan data data informasi statistik dan spasial perencanaan bappeda pembangunan program peningkatan predikat akuntabilitas kualitas manajemen kinerja pemerintah biro organisasi nanga peri berbasis kinerja provinsi biro predikat kinerja sangat pemerintahan, penyelenggaraan tinggi tina perbatasan pemerintahan daerah pan otonomi peningkatan kinerja daerah pemerintahan daerah kab kota yang memperoleh status sangat tinggi st) inspektorat untuk kinerja penyelenggaraan program pendidikan teks demokrasi kesbangpol politik masyarakat strategi pro lol gram pengelolaan peningkatan dan pengembangan jumlah kph (unit dinas kualitas koes ang (unit) kehutanan lingkungan hidup program rehabilitasi luas rehabilitasi dinas hutan dan lahan hutan dan lahan ha) kehutanan program skor penyelenggaraan dinas pu. penyelenggaraan penataan penataan ruang ruang ruang dan pera program rehabilitasi luas penanaman dinas hutan mangrove mangrove ha) kehutanlestarian kawasan kawasan jumlah hcv tan dinas bernilai ekosistem kehutanan tinggi (kawasan hcv) program rehabilitasi area yang dinas energi reklamasi lahan pasca direhabilitasi dari dan sumber tambang lahan terganggu daya mineral program pembinasaan pan perkebunan ramah jumlah emisi yang isu diturunkan co2e lingkungan program penilaian dinas kinerja perusahaan jumlah perusahaan lingkungan dalam pengelolaan yang dinilai hidup lingkungan hidup program pengendalian pencemaran dan indeks kualitas dinas lingkungan pengrusakan lingkungan hidup hidup lingkungan hidup prog iban kinerja jumlah kabupaten dinas kota yang mendapat lingkungan pengelolaan adipura hidup persamaan program peningkatan jumlah sekolah yang dinas peran serta masyarakat mendapat adiwiyata lingkungan dalam pengelolaan (sekolah) hidup program peningkatan ppn apps dinas edukasidan pld dan ppn pld pld lingkungan komunikasi publik (orang) hidup tentang pengelolaan pengembangan dinas kembang perda perlu lingkungan kapasitas pengelolaan hidup lingkungan hidup program kab kota yang pengarusutamaan mengarusutamakan perubahan iklim dan perubahan iklim dalam bappeda green ekonomi dalam perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah kabupaten kota dis ling. hidup, program perlindungan dishub, disbud, atmosfir dan ug) dis. versi& perubahan iklim sumber daya mineral, ketersediaan dan pelaporan data level inventarisasi emisi emisi yang terukur dinas as| emisi gas yang terukur lingkungan rumah kaca serta dapat hidup verifikasi kali pep tahun sumber evaluasi hasil rkd dan rpm (diolah) iv bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam tiap pelaksanaan pembangunan provinsi kalimantan timur memiliki fokus tema pembangunan yang berbeda. hal ini dilakukan untuk pada pelaksanaannya yang dilakukan pada tiap tahun mampu mencapai target yang telah ditetapkan. sehingga dengan hal ini diharapkan pembangunan mampu dilaksanakan dengan optimal dan maksimal. pada hakikatnya pada tiap fokus pembangunan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni pencapaian visi gubernur terpilih selaku kepala daerah. pada pelaksanaan pembangunan periode tahun ini, tema yang diusung adalah pemantapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas . meskipun fokus pembangunan periode ini adalah peningkatan kegiatan industri hilir dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi yang lebih berkualitas. namun berbagai aspek prioritas lain tetap merupakan unsur penentu pencapaian tujuan pembangunan provinsi kalimantan timur. dalam menindaklanjuti langkah langkah tersebut maka perencanaanmerupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, dengan pemenuhan standar pelayanan minimum spm), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi kalimantan timur. dengan adanya program dan kegiatan maka jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan outcome yang positif, maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran. selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perubahan rkd harus merujuk pada program dan prioritas dalam dokumen rpm provinsi kalimantan timur tahun sehingga alur kedua dokumen perencanaan tersebut mampu selaras dan tidak saling rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun tumpang tindih. sesuai dengan peruntukannya, perencanaan pada dokumen perubahan rkd dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing masing bidang atau sektor dalam skpd provinsi maupun kabupaten kota. dengan melihat beberapa hal penting diatas maka yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah pendanaan pembangunan provinsi kalimantan timurakan dijadikan sebagai acuan bagi skpd dalam penyusunan rencana strategis skpd, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta penunjang lainnya, yang dibagi menjadi urusan (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan dan kawasan pemukiman ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sosial sembilan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengrencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun perhubungan komunikasi dan informatika koperasi, usaha kecil dan menengah penanaman modal daerah kebudayaan kepemudaan dan olahraga statistik persandian kebudayaan perpustakaan kearsipan (delapan) urusan pilihan(lima) penunjang urusan pemerintah perencanaan keuangan kepegawaian pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan program dan kegiatan prioritas perubahan rkd tahun adapun program dan kegiatan prioritas pembangunan rkd tahun sebagai berikut rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dinas pendidikan dan kebudayaan program pendidikan non formal program pendidikan anak usia dini paud)dan pengembangan sumber daya masyarakat program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan badan perpustakaan daerah program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak ii. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dinas kesehatan program pengadaan dan peningkatan saranas rsj rsp rsmiii. percepatan pengentasan kemiskinan dinas pendidikan dan kebudayaan program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan dinas kesehatan program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan dinas sosial program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial biro perekonomian program beras untuk keluarga miskin raskin) dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan masyarakat dinas kependudukan pemberdayaan perempuan perlindungan anak program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan perempuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi program penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan dinas kehutanan program penanggulangan kemiskinan bidang kehutanan dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura program penanggulangan kemiskinan bidang pertanian tanaman pangan dinas peternakan dan kesehatan hewan program penanggulangan kemiskinan bidang peternakan dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat program penanggulangan kemiskinan bidang sarana dan prasarana dasar permukiman badan penanggulangan bencana daerah program penanggulangan kemiskinan bidang penanggulangan bencana iv. peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dinas perindakop dan ukm program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, lumbung, dst) program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja program peningkatan kesempatan kerja dinas sosial program pemberdayaan remaja putus sekolah dinaspengembangan ekonomi kerakyatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan program peningkatan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dinas kependudukan, pemberdayaan perempuan perlindungan anak program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan bappeda program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dinas perindakop dan ukm program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri biro perekonomian program penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi daerah pid) vi. percepatan transformasi ekonomi dinas penanaman modal dan ptspkemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan dinas perindakop dan ukm program pengembangan sentra industri potensial program penataan struktur industri hulu hilir program peningkatan kemampuan teknologi industri program peningkatan kerjasama perdagangan internasional rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun program peningkatan dan pengembangan ekspor dinas perkebunan program perluasan kebun sawit program pengembangan produk produk perkebunan unggulan daerah dinas peternakan dan kesehatan hewan program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dinas pariwisata pengembangan kawasan industri pariwisata perawan program pengembangan destinasi pariwisata vii. pengembangan agrobisnis dinas perkebunan program perluasan komoditas perkebunan non sawit dinas peternakan dan kesehatan hewan program pengembangan kawasan dan usaha peternakan dinas kelautan dan perikanan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dinas perindakop dan ukm program peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas viii. peningkatan produksi pangan dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura program peningkatan produksi pertanian perkebunan program penerapan teknologi pertanian perkebunan program pengembangan kawasan produksi pertanian program peningkatan kesejahteraan petani program pemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan program pengembangan sdm kelautan dan perikanan berkualitas program pengembangan dan penguatan kelembagaan penyuluhan program peningkatan ketahanan pangan (pertanian perkebunan) dinas tenaga kerja dan transmigrasi program pengembangan wilayah transmigrasi rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun dinas kelautan ddinas peternakan dan kesehatan hewan program peningkatan produksi hasil peternakix. pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dinas energi dan sumber daya mineral program diversifikasi energi program peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan program pengembangan listrik pedesaan pln swasta program diversifikasi energi dinas peternakan dan kesehatan hewan program peningkatan penerapan teknologi ketenagalistrikan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyatdaya saing investasi sektor jalan dan jembatan program pembangunan jalan tol program pembukaan keterisolising wilayah sektor jalan dan jembatan program penyediaan dan pengalihan air baku program pengembangan kinerja pengelolaan air minum air limbah program peningkatan daya saing sektor sumber daya air program pengendalian banjir rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya dinas perhubungan program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan asap program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara dinas komunikasi dan informatika program sarana dan prasarana telekomunikasi xi. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan inspektorat program pengembangan zona integritas program pencegahan dan pemberantasan kkn program peningkatan kinerja pemerintah daerah biro hukum program penguatan kelembagaan ptsp program peningkatan pelayanan publik program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah program pengelolaan keuangan daerah program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah badan kepegawaian daerah program pembinaan dan pengembangan aparatur dinas komunikasi dan informatika program integrasi aplikasi badan kesatuan bangsa dan politik program pendidikan politik masyarakat biro pemerintahan, perbatasan dan otonomi daerah program peningkatan kinerja pemerintah daerah rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun xii. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dinas kehutanan pengelolaan dan pengembangan kph program rehabilitasi hutan dan lahan rehabilitasi hutan mangrove pelestarian kawasan kawasan bernilai ekosistem tinggi dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat program penyelenggaraan penataan ruang dinas energi dan sumber daya mineral program rehabilitasi reklamasi lahan pasca tambang dinas perkebunan program pembinaan perkebunan ramah lingkungan dinas lingkungan hidup program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup program pengembangan kinerja pengelolaan persamaan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup program peningkatan edukasi dan komunikasi publik tentang pengelolaan lingkungan hidup program pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim investasi emisi gasrumah kaca bappeda program pengaruh pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti rancangan kerja dan pendanaan menurut urusan pemerintah daerah provinsi kalimantan timur key provinsi kalimantan timur tahun tahun pada tahun anggaran direncanakan belanja tidak langsung sebesar rp. dan belanja langsung sebesar rp. , . rencanakerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun bab penutup perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang tindak lanjut tentang perangkat daerahsebagai dokumen perencanaan turunan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun perubahan rkd tahun mengemban amanat pembangunan provinsi kalimantan timur sesuai tema, pemantapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas . hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perekonomian utamanya dalam mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor sektor dominan. hal ini sejalan dengan rumusan visi provinsi kalimantan timur pada tahun nanti dimana pada periode merupakan fase peningkatan nilai tambah dengan strategi yang digunakan dan dikembangkan yakni: peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pembatasan alih fungsi lahan dan pembatasan ekspor sektor primer (batubara dan migas): persiapan pengembangan energi baru dan terbarukan ebt), dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industry migas, batubara dan pertanian, serta sektor jasa dan perdagangan. pada perumusan perubahan rkd tahun ini juga memperhatikan kebijakan nasional presiden dan wakil presiden terpilih yakni presiden ir. joko widodo dan wakil presiden jusuf kalla. kebijakan berupa agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan rencanakerja pembangunan daerah nawa cita telah diimplementasikan dalam rumusan rkd tahun sebagai bagian dari integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional. perubahan rkd tahun merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang secara otentik dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah selama tahun seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib mempedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam perubahan rkd tahun utamanya program dan kegiatan untuk skpd dinas instansiterkait agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah. kaidah pelaksanaan dalam pelaksanaan perubahberikut beberapa kaidah pelaksanaan perubahan rkd yang perlu untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan maupun subyek pelaksana pembangunan lainnya. seluruh skpd dinasdiperubahan rkd tahun merupakan langkah awal dalamprovinsi kalimantan timur). kencanakerja pembangunan daerah perang rsi provinsi kalimantan timursk...skpd dinasskpd dinas instansi, dan hasil evaluasi tahun ini akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah padatan rencanakerja pembangunan daerah penutup sp) produksi kalimantan timur tahun perubahan rencana kerja pemerintah daerahir pembina utama muda nip. |
run salinan peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahunnomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan dan dalam upaya mengenalkan dan melestarikan lingkungan kehidupan dan budaya kalimantan timur kepada peserta didik sekolah menengah dan sekolah luar biasa diperlukan proses pembelajaran pada setiapenteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang muatan lokal kurikulum. satuan pendidikan adalah sma smk slbsekolah menengah dan khusus meliputi sekolah menengah atas sma), sekolah luar biasa slb) dan sekolah menengah kejuruan smk)ata pelajaran pendidikan lingkungan dan ragam seni budaya kalimantan timur yang selanjutnya disingkat plrsbkt adalah materi pelajaran yang memuat pendidikan lingkungan dan ragam seni budaya kalimantan timur. bab tujuan dan prinsip tujuan umum pembelajaran muatan lokal adalah: mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial dan budaya serta semangat kedaerahan, dan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi diri maupun lingkungannya. tujuan khusus pembelajaran muatan lokal adalah: mengenal dan memahami seni budaya dan sejarah provinsi kalimantan timur, dan mengenal dan memahami perkembangan lingkungan, budaya, norma dan tradisi kehidupan provinsi kalimantan timur yang dinamis. pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilanbentuk muatan lokal muatan lokal sma smk slb dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri yang dinamakan plrsbkt, mencakup: pendidikan anti narkoba, pendidikan bela negara, cc. pendidikan lalu lintas, pendidikan anti korupsi, ragam seni budaya kalimantan timur, sains dan teknologi, lingkungan hidup kalimantan timur, dan wisata kalimantan timur. beban belajar muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dilaksanakan paling banyak dua) jam pelajaran dalam satu) minggu. muatan lokal yang dikembangkan dalam bentuk kajian terintegrasi pada mata pelajaran pada jenjang sma smk slb terintegrasi pada mata pelajaran: seni budaya, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, prakarsa dan kewirausahaan, atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. bab pelaksanaan muatan lokal kompetensi dasar, lingkup materi, silabus dan bahan ajar muatan lokal pada mata pelajaran tersendiri maupun yang terintegrasi disusun dan dikembangkan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur menurut jenjang pendidikan dan tingkatan kelas. kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi dilaksanakan oleh gurupembelajaran muatan lokal plrsbkt pada jenjang sma smk slb dapat dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang ada dengan mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi mata pelajaran muatan lokal. penetapan muatan lokal didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan. dalam hal memberikan layanan pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam satuan pendidikan dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran. pembelajaran muatan lokal dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab penilaian muatan lokal penilaian hasil belajar muatan lokal yang mengukur pencapaian kompetensi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar. hasil penilaian pembelajaran muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dimuat pada laporan hasil belajar. hasil penilaian pembelajaran muatan lokal terintegrasi dimuat dalam rapor padaujian sekolah mata pelajaran muatan lokal diatur dengan ketentuan tersendiri. bab monitoring dan evaluasi dinas membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan muatan lokal satuan pendidikan. dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan muatan lokal, dinas membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. evaluasi pelaksanaan muatan lokal dilaksanakan paling sedikit (satu) kali setiap semestegerakan nasional sadar tertib arsippenyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi, diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan provinsi kalimantan timur, bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan, perlu membentuk suatu gerakan sadar tertib arsip provinsi kalimantan timur, bahwa untuk menindaklanjuti peraturan kepala arsip nasional nomor tahun tentang gerakan nasional sadar tertib arsip, diperlukan kebijakan kearsipan provinsi kalimantan timur yang mengatur mengenai gerakan nasional sadar tertibnasional sadar tertib arsippembinaan kearsip: peraturan gubernur tentang gerakan nasional sadar tertib arsipsadar tertib arsip yang selanjutnya disingkat gesta adalah upaya untuk peningkatan kesadaran penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta penda,(hanya muncul kali dalam batang tubuh)(hanya muncul kali dalam batang tubuh)kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan kearsipan. gesta merupakan acuan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan program tertib arsip. gesta bertujuan untuk mendorong penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tertib: penyusun dan melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan, pembentukan unit kearsipan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif: pengelolaan sumber daya manusia kearsipan secara optimal, pengelolaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, pelaksanaan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu, dan penyediaan dan penggunaan dana kearsipan secara efektif dan efisien. strategi utama gesta meliputi menjadikan tertib arsip sebagai program prioritas pada penyelenggara pemerintahan daerah sebagai arus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan pada penyelenggara pemerintahan daerah, dan cc. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan pada penyelenggara pemerintahan daerah yang mendukung perilaku sadar tertib arsip. bab sasaran gesta sasaran gesta meliputi, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan, pada penyelenggara pemerintahan daerah. bagian kesatu tertib kebijakan tertib kebijakan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kewajiban penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis oleh penyelenggara pemerintahan daerah. penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada meliputi: tata naskah dinas, klasifikasi arsip: sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip: dan jra. selain kebijakan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah harus menetapkan program arsip vital berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. kebijakan pengeloldalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam lembaga kearsipan daerah melaksanakan program bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi percepatan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis pada penyelenggara pemerintahan daerah. bagian kedua tertib organisasi kearsipan tertib organisasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa ketersediaan unit kearsipan perangkat daerah record centre) dan unit pengolah pencipta arsip central file pada penyelenggara pemerintahan daerah. unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada wajib dibentuk pada setiap penyelenggara pemerintahan daerah. unit pengolah pencipta arsip central file) sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dibentuk pada setiap unit kerja setingkat eselon iii pada setiap perangkat daerah. pembentukan unit pengolah pencipta arsip central file) sebagaimana dimaksud pada memperhatikan faktor lokasi unit kerja, beban kerja dan percepatan pelayanan publik. unit kearsipan pada perangkat daerah dibentuk secara berjenjang yang terdiri atas unit kearsipan berada pada sekretariat lembaga kearsipan daerah yaitu dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi kalimantan timur, dan unit kearsipan berada pada struktur organisasi sekretariat tiap perangkat daerah dengan sebutan record centre. bagian ketiga tertib sumber daya manusia tertib sumber daya manusia kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa ketersediaan arsiparis pada setiap eselon iii paling sedikit (satu) orang. dalam hal belum terdapat arsiparis, kegiatan kearsipan pada pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh pengelola arsip sampai dengan tersedianya arsiparis. pengalokasian jumlah arsiparis sebagaimana dimaksud pada berdasarkan analisis beban kerja pada setiap unit kerja. dalam rangka optimalisasi gesta, penyelenggara pemerintahan daerah mengangkat arsiparis sesuai dengan analisis beban kerja. dalam rangka peningkatan kualitas arsiparis, penyelenggara pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan bimbingan teknis tertib arsip. bimbingan teknis tertib arsip sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bagian keempat tertib prasarana dan sarana tertib prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan langkah efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan volume arsip dan kegunaannya. tertib prasarana dan sarana meliputi penyediaan ruangan, peralatan dan gedung. penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip aktif terdiri atas ruangan untuk arsip aktif central file) terdapat setiap unit kerja eselon iii sesuai dengan beban volume arsip yang dikelola, dan filing cabinet, folder, guide, map gantung, out indicator, buku peminjaman arsip, computer dan aplikasi pengelolaan arsip aktif. penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip inaktif terdiri atas a.penyediaan gedung arsip inaktif record center) untuk setiap penyelenggara pemerintahan daerah: dan b.rak arsip roll o'pack, boks arsip, folder, out indicator, buku peminjaman arsip, computer dan aplikasi pengelolaan arsip inaktif. bagian keempat tertib pengelolaan arsip tertib pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pembuatan daftar arsip dinamis, pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga, cc. pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur, dan menjadi simpul jaringan informasi kearsipan nasional. paragraf pembuatan daftar arsip dinamis pembuatan daftar arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan (dua) kategori yang terdiri atas arsip umum dan arsip terjaga. daftar arsip umum terdiri atas daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif. daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud pada disusun oleh unit kerja pada setiap perangkat daerah. daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada disusun oleh unit kearsipan pada setiap perangkat daerahunit pengolah, nomor berkas,jumlah: dan keterangan. unit pengolah pencipta arsip menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan perangkat daerah paling lama (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. daftar arsip inaktif paling sedikit memuat pencipta arsip, unit pengolah: cc. nomor arsip, kode klasifikasi: uraian informasi arsip, kurun waktu: sg. jumlah: dan keterangan. paragraf pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga pelaporan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga kepada kepala lembaga kearsipan daerah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah paling lama (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan. pimpinan penyelenggara pemerintahan daerahparagraf pelaksanaan penyusutan arsip sesuai prosedur pelaksanaan penyusutan arsip meliputi kegiatan pemindahan arsip inaktif: pemusnahan arsip, dan cc. penyerahan arsip statis. pelaksanaan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah secara berkala berdasarkan jra). pemindahan arsip inaktif pada penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas arsip inaktif yang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah pencipta arsip unit kearsipan perangkat daerah lingkungan perangkat daerah, dan arsip inaktif yang memiliki retensi paling sedikit (sepuluh) tahun dilakukan dari unit kearsipan perangkat daerah lembaga kearsipan daerah. penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan pemusnahan arsipsesuai dengan prosedur pemusnahan arsip yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara pemerintahan daerah wajib melaksanakan penyerahan arsip statisdengan jra. ketentuan mengenai penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf menjadi simpul jaringan informasi kearsipan nasional lembaga kearsipan daerah dan lembaga kearsipan kabupaten kota, wajib menjadi simpul jaringan informasi kearsipan nasional. persyaratan, tanggung jawab, tugas, dan tata cara menjadi simpul jaringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima tertib pendanaan tertib pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi program pengalokasian anggaran dalam menunjang perwujudan dan tertib pengelolaan arsip berdasarkan prioritas tahunan pada penyelenggara pemerintahan daerah. bab iii tahapan dan pelaksanaan gesta dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. tahapan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh gugus tugas gesta. dalam pelaksanaan gesta, gugus tugas menyusun program dan rencana aksi gesta. program dan rencana aksi gegugus tugas gesta bagian kesatu pembentukan, kedudukan, dan tugas dalam rangka pelaksanaan gesta dibentuk gugus tugas. gugus tugas sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada gubernurmempunyai tugas antara lain mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja gesta pada penyelenggara pemerintahan daerah, mengkoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan gesta, mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan gesta, mengkoordinasikan penyelenggaraan konsultasi dan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan gesta, dan melaksanakan supervisi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan gesta. bagian kedua susunan keanggotaan susunan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas ketua dijabat oleh gubernur: wakil ketua dijabat oleh sekretaris daerah: cc. anggota dijabat oleh: kepala lembaga kearsipan daerah: pejabat struktural bidang kearsipan, arsiparis, dan pejabat yang ditunjuk oleh ketua. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf diangkat dan diberhentikan oleh ketua. bagian ketiga supervisi dan pelaporan gugus tugas melakukan supervisi dan pelaporan pelaksanaan gesta secara berkala. paragraf supervisi gugus tugas melaksanakan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pada perangkat daerah. supervisi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (tiga) bulan sekali. gugus tugas memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah berdasarkan hasil supervisi. paragraf pelaporan gubernur melaporkan pelaksanaan gesta kepada ketua gugus tugas tim nasionalstjabat pada penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak mendukung penyelenggaraan gesta dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada tidak melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi gugus tugas dalam (tiga) bulan dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama (satu) tahugerakan nasional sadar tertib arsip program dan rencana aksi gerakan nasional sadar tertib arsip persiapan analisis pemetaan permasalahan pada perangkat lkd provinsi daerah penyampaian kebijakan gesta kaltim. nan commitment agreement perangkat daerah nan pembentukan agent change archives team agent pada perangkat daerah penyiapan prasarana dan sarana pendukung gesta tim daerah kaltim pelaksanaan workshop, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi per lkd provinsi cekatan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis. program perwujudan tertib sdm kearsipan tim daerah passing arsiparis. rekrutmen arsiparis. bimbingan teknis bagi arsiparis. monitoring dan evaluasi festival dan penghargaan gesta kaltim samarinda, oktoperubahan mekanisme pelaksanaan pencairan biaya operasional sekolah bossa) sebagaimana telah diatur dengperlu mengubahan diubah, dan ditambahkan (dua) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikutpenyampaian ras paling lambat tanggal juli. pemerintahbossassa,10y6ketentuan ditambahkan (tiga) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut (l)untuk pelaksanaan bossa pada satuan pendidikan sma smk slb negeri menyampaikan ras sma smk slb dana bossa sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas mulai tahun anggaran jenis belanja barang, jasa dan modal dana bossa didasarkan atas ras sma smk slb swasta, negeri dan swasta serta rka sma smk slb negeri jumlah dana bossa mulai tahun anggaran penyampaian ras untuk tahun anggaran paling lambat tanggal novo, subroto, pembina utama muda nip. |
p5.dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan timur, menimbang bahwaebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahun yangudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan, bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu menetapkan peraturan gubernur kalimantan timah mada samarinda kode pos kalimantan timur telepon fax website (bossa) pada sekolah menengah, sekolah luar biasa (slb) dan madrasah aliyah (ma)lolaan operasional sekolah satu tahun kedepan pada satuan pendidikdilingkungan dinas dan dilingkungan kementerian agama wilayah provinsi kalimantan timur. satuan kerja perangkat daerah provinsi kalimantan timurbossa adalah pemberian uang dari pemerintah daerah kepada satuandan dapat diberikan secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan endahara pengeluaran pembantu dinas adalah bendahara yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang tugasnya secara spesifik mengelola dana bossa yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab penerima bossa penerima bossa terdiri atas sma smk dan slb negeri dibawah skpd dinas, sma smk dan slb swasta yang memiliki nomor pokok sekolah nasional npsn), danas, memiliki rekening giro bank pemerintah atas nama sekolah: dan cc. mengunakan dana bossa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii alokasi anggaran daerah mengalokasikan anggaran dana bossa dalam apbd pada satuan pendidikan lingkungan dinas dan kementerian agama. daerah dapat menerima bantuan keuangan dari kabupaten kota untuk alokasi tambahan bossa. pemberian dana bossa untuk sma smk slb negeri dialokasikan melalui belanja langsung berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari dapodiksma smk slb swasta, dialokasikan melalui belanja hibah berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari data pokok pendidikan dapodik)negeri dan swasta, dialokasikan melalui belanja hibah berdasarkan data jumlah siswa dari kementerian agama yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan oktober tahun sebelumnya. pemberian dana bossa sebagaimana dimaksud pada dan tidak diperlukan permohonan dari penerima hibaherdasarkan alokasi dana bossa sebagaimana dimaksud dalam dan kepala satuan pendidikan menyusun rasalokasi ras dana bossa sebagaimana dimaksud pada kepala satuan pendidikan negeri menyusun rka sekolahantuan operasional sekolah daerah, program pendidikan sekolah menengah kejuruan, kegiatan pemberian bantuan operasional sekolah daerah, dan program pendidikan luar biasa, kegiatan pemberian bantuan operasional sekolah daerah yang diuraikan dalam jenis belanja belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal,ekolah dan rka skpd sebagaimana dimaksud pada dan dipergunakan sebagai dasar pengajuan anggaran belanja dana bossa untuk selanjutnya ditetapkan dalam perda apbd tahun anggaran berkenaan. bab. untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana bossa, kepala dinas mengusulkan kepala sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran kpa) dan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan pendidikan kepada gubernur melalui pejabat pengelola keuangan daerah ppid) untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala sekolah selaku kuasa pengguna anggaran kpa) bossa mengelola dana bossa sma smk dan slb negeri. kepala bukan menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), pejabat ketatausahaan keuangan ppk) serta bossa mengelola dana bossa sma smk slb swasta, negeri dan swasta. dana bossa sma smk slb negeri diproses oleh kpa dengan mekanisme pengajuan up gu ls pada bukan. dana bossa sma smk slb swasta, negeri dan swasta penyaluran dana bossa sebagaimana dilakukan setiap triwulan sebesar dari alokasi satu tahun. berdasarkan dpa skpd sebagaimana dimaksud dalam bendahara pengeluaran pembantu satuan pendidikan mengajukan permintaan pencairan dana bossa kepada bukan melalui mekanisme uang persediaan ganti uang langsung up gu ls)(nph) dan keputusan gubernur tentang penetapan penerimaan bossa. format nphdalam rangka pengelolaan dana bossa satuan pendidikan negeri membuka rekening giro pada bank pemerintah atas nama satuan pendidikan melalui dinas diusulkan untuk ditetapkan oleh gubernur. bendahara pengeluaran pembantudalam hal pengelolaan dana bossa pada rekening bossa sma smk slb negeri terdapat bunga dan atau jasa giro, bunga dan atau jasa giro tersebut disetor langsung rekening kas umum daerah rsud). sisa dana bossa satuan pendidikan negeri yang menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan siapa) setor kas daerah. dalam haldinas dan temuannya kepada bukan, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnyacchonorarium pengelola keuangan sepanjang anggaran memungkinkan untuk dibayarkanas dan unbiaya pendaftaran, transportasi, konsumsi kegiatan lomba lomba yang diselenggarakan oleh utd jawaban bendahara pengeluaran pembantu dinasrdasarkan buku kas umum dan buku pembantu yang telah mendapat pengesahan, bendahara pengeluaran pembantu dinas bendahara sekolahsekolahdinas dan temuannya kepada bukanlaporan realisasi belanja dana bossaperaturan gubernur ini. penyampaian laporan realisasi belanja dana bossa sebagaimana dimaksud pada dihampiri surat pernyataan tanggungjawab kepala sma smk slb negeri dan kepala sma smk slb swasta, negeri dan swasta sebagaimana format stub padadan bukti surat pertanggungjawaban spj)atau sekolah, penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, penerapan proses hukum, dan atauari penetapan peraturan ini dibebankan pada apbd provinsi kalimantan timur. bab ketentuan lain lain dengan ditetapkannya peraturan gubernur ini, maka,(ma)uraian rekening ama rp) tangan tn) tea dea men mengetahui, menyetujui, pnnnnannanannannanang komite sekolah kepala sekolah., bendahara dana bossa,. lrnananannananan nenek makanan naa nana nan ana aan aan nana jabatan kepala., selaku penanggungjawab bossa provinsi kalimantan timur alamat pil annennnnaanaanannanaanan nana aan aan anna nana nana jabatan kepala sma smk slb swasta negeri dan sta.c., selaku penanggungjawab tim manajemen bossa sma smk slb swasta negeri dan swa sta. joomla alamat nanananaananananannanananan anna anna tanamc .iiiiieeeeeeeee,, pemberi hibah berkewajiban menyalurkan bossa kepada sma smk slb swasta negeri dan, sma smk slb swasta negeri dan swasta berkewajiban menyampaikan surat pernyataan tanggungjawab kepada skpd pendidikan provinsi, sma smk slb swasta negeri dan swasta berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan bossa, sma smk slb swasta negeri danpenyaluran bossa dilakukan secara triwulan, penyaluran bossa dilakukan dengan mentransfer dari rekening kas umum daerah provinsi rekening kas masing masing sma smk slb swasta negeri dan swasta. lain lain data jumlah siswa pada sma smk slb swasta, jumlah bossa pada sma smk slb swasta dimaksud berdasarkan dapodikdasmen dan jumlah siswa pada ngeri dan swasta berdasarkan data kementerian agama,,rp. enam ribu rupiah) cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. setiap sma smk slb swasta negeri danlaporan realisasi belanja dana bossa kopsekolah laporan realisasi belanja dana bossa semester: . tahun . saldo awal rp. penerimaan triwulan rp. triwulan rp. triwulan iii rp. triwulan rp. jumlah rp. pengeluaran belanja pegawai jasa) rp. belanja barang rp. belanja modal rp. jumlah rp. saldo akhir pesanannnnan tenan tatanama bukti bukti realisasi pengeluaranenyetujui yang membuat laporan kepala sekolah, bendahara bossa,avwwwmentan tanpa anna kode organisasi kenaannnnannanannanaananaaman nomor tanggal dpa skpd .oooooooo woo kegiatan panaaanaannananaanaanantanaaaaan saya yang bertanda tangan dibawah ini.anaananaatatnnan triwulan rp. aannananananananannnan triwulan iii rp. sanacnnntnnntnanannanaaaan triwulan rp. snanenenanananannnnn jumlah rp. pengeluaran dana bossa jenis belanja pegawai jasa) dana bossa rp. .oco.oooooooo jenis belanja barang dana bossa rp. sananannanananannananann jenis belanja modal dana bossa rp. snnnanananananannanaann jumlah rp. sisa dana bossa (a b) rp. tttitwmwm terdiri atas: pennannanaananaananan sisa kas tunai rp. snnanakanannanatannnaa sisa bank rp. sananananarananananann. nip niy. keterangan: tata cara pengisian format surat pernyataan tanggung awalkan'sore subroto, pembina utama muda nip. |
wu: annrencana pembangunan jangka menengah rpm) provinsi kalimantan timur tahun pembangunan sistem penyediaan air minum malay kabupaten kutai timur merupakan salah satu program prioritas dan strategis dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur provinsi kalimantan timur, bahwa sesuai dengan nota kesepakatan bersama antara gubernur kalimantan timur dan dewan perwakilan rakyat daerah kalimantan timur nomor: bpp bangsa dan nomor hk x tentang kesepakatan kegiatan pembangunan jembatan mahakam iv, pembangunan jalan pendekat jembatan mahakam sisi samarinda kota, pembangunan jalan pendekat jembatan mahakam sisi samarinda seberang, pembangunan sistem penyediaan air minum spam) malay kabupaten kutai timur, dan pembangunan jaringan pipa transmisi air baku seberat kabupaten kutai timur dalam bentuk kegiatan tahun jamak tanggal oktober serta sesuai keputusan dprddipandang perlu mengaturperaturan daerah provinsi kalimantan timur nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerahimur, pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi kalimantantimur, gubernur adalah gubernur kalimantan timur: kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum provinsi kalimantan timuratau lebih dari (dua belas) bulan atas beban anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak, anggaran pendapatan dan belanja daerah disebut apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan timur, yang disusun gubernur bersama sama dprd dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerahkontrak pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara kuasa pengguna anggaran dengan penyedia barang jasa, bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan tahun jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kesepakatan pemerintah provinsi kalimantan timur dengan dprd. tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tertib hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii prinsip dasar pengadaan pekerjaan konstruksi prinsip dasar pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada kegiatan tahun jamak dilaksanakan dengan metode pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. prinsip dasar pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi pada kegiatan tahun jamak dilaksanakan dengan seleksi umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum spam) malay kabupaten kutai timur tahun anggaran meliputi pembangunan instalasi pengolahan air, pemasangan pipa distribusi, dan pengawasan pembangunan instalasi pengolahan air dan pemasangan pipa distribusi. bab penganggaran jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan gubernur berakhir. pembiayaan kegiatan tahun jamak dibebankan pada apbd provinsi kalimantan timursistem penyediaan air minum spam) malay kabupaten kutai timur dari tahun sampai dengan tahun sebesar rp. seratus delapan puluh tiga milyar rupiah). bab tata cara pembayaransampai dengan tahun bab vii penanggung jawab penanggung jawab kegiatan tahun jamak adalah kepala dinas sebagai pengguna anggaran dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran. bab viii ketentuan lain lain penanggung jawab kegiatan tahun jamak dalam melaksanakan kegiatan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perselisihan sengketa hukum agar diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri samarindd, tan salinan peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahun tentangyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rba blue, pelaksanaan anggaran, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum daerah, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang piutang jangka pendek, tata cara kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan investasi blue,badan layanan umum daerah: memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerahiadan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggarsistem pengawassiadalam proses penyusunan dan penetapan apburat perintah pengesahan, pendapatan dan belanja yang selanjutnya disingkat sp3b adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pengesahan atas pendapatan dan belanja anggaran blue. penerapan ppk blue pada skpd utd dilaksanakan berdasarkan asas: peningkatan pelayanan masyarakat, pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan, cc.esiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, tidak mengutamakan keuntungan, pendapatan dan belanja yang dikonsolidasikan pada apbd,ruang lingkup yang diatur dalam peraturan gubernur ini meliputi penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rba, pelaksanaan anggaran dan ketatausahaan keuangan, cc. utang dan piutang, tata cara kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan investasi, dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran. bab penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rba bagian kesatu penyusunan proses penganggaran blue dilakukan sebagai berikut berdasarkan surat edaran gubernur tentang pedoman penyusunan rka skpd, kua dan pas, blue menyusun rba dan ringkasan rba: pemimpin blue.. bluelue menyusun rba tahunan dengan mengacu kepada: rencana strategis atau rencana strategis bisnis, dan pagu indikatif blue. pada tahap perencanaan, rbadalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan apbd. rbmencakup seluruh belanja blue untuk memperolehaset tetapdalam hal blue belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada blue menyusun rba menggunakan standard biaya yang ditetapkan oleh gubernur. rba meliputi: rencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, ikhtisarencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan sebagaimana dimaksud huruf memuat antara lain kondisi kinerja, asumsi makro dan mikro serta target kinerja. ikhtisar pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan ikhtisar(l) huruf yang ditetapkan dengan keputusan gubernurrba digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran blue, belanja dan pembiayaan dalam rba yang disesuaikan dengan format apbd. blue mencantumkan pendapatan dan belanjelanj, meliputi belanja yang bersumber dari apbd, pendapatan blue dan saldo awal kas blue. belanja yang bersumberan tentang keuangan daerah. belanja yang bersumber dari pendapatan blue dan saldodua jenis belanja. djenis belanja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas belanja operasi, dan belanja modal. bagian kedua pengajuan rba yang telah diketahui oleh dewan pengawas diajukan kepada ppid merupakan bagian rka sebagai bahan penyusunan rancangan apbd. dalam hal blue yang belum ada dewan pengawas, rba ditandatangani oleh pimpinan blue dan diketahui oleh kepala skpd pembina. bagian ketiga penetapan anggaran blue merupakan bagian dari apbd,yang tercantum dalamapbd dan dpa. rba definitif ditandatangani oleh pemimpin blue dan diketahui oleh dewan pengawas. dalam hal blue yang belum ada dewan pengawas rba definitif ditandatangani oleh pimpinan blue dan diketahui oleh kepala skpd pembina. bagian keempat perubahan rba paragraf perubahan rba sebelum apbd perubahan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, bluearagraf perubahan rba sesudah apbd perubahanyang tidak melebihi ambang batas dapat dilakukan dengan revisi rba definitif dan. apbd dan dpa yang melebihi ambang batas dapat dilakukan dengan revisi rba definitif dan disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnyadan pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam bentuk revisi rba definitif. bab iii pelaksanaan anggaran dan ketatausahaan keuangan bagian kesatu umum dpa paling sedikit mencakupsesuai dengan kewenangannya mengesahkan dpaerpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlakubelanja pegawai, belanja modal dan belanja barangan atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pendapatan dan belanja paragraf pendapatan pendapatan blue bersumber dari: jasalayanan, hibah:: komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibatdari penjualan dan atau pengadaan barang dan atauelanja bluenerimaan dan pengeluaran pembiayaan pembiayaan blue. bagian keempat ketatausahaan ketatausahaan keuangan blue tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan ketatausahaan keuangan daerah. untuk keperluan pengendalian pengelolaan keuangan dan barang blue dipergunakan ketatausahaan menurut sistem akuntansi. dalam hal ketatausahaan pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah rsud) dilakukan mekanisme sebagai berikut pimpinan blue mengajukan sp3b untuk disampaikan kepada ppid setiap triwulan dan paling lambat akhir bulan berikutnya dengan melampirkan rekening koran, rincian belanja sesuai dengan rba definitif: buku kas umum, dan surat pernyataan tanggungjawab. berdasarkan sp3b sebagaimana dimaksud ppid melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja. ppid selaku bud memberikan wewenang kepada kuasa bud untuk mengesahkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b). bagian kelima laporan dan pertanggungjawaban keuangmenerapkan kebijakan akuntanskuntansi blue harus dicatat dan dokumen pendukungnyagikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, memposting buku besar dan buku pembantu: cc. mengikhtisarkan saldo buku besar dalam neraca saldo, dan menyusun laporan keubat (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, dilakukan oleh pemeriksa eksternal pemerintlpa blue dalam rangka peningkatan layanan blue. penggunaan lpa blue mengacu pada rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran blue. penggunaan lpa blue mengikuti mekanisme apbd. penggunaan lpa blue dilaporkan dalam laporan keuangan blue. lpa blue diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan blue dan realisasi belanja blue yang bersumber dari pendapatan blue selama (satu) periode anggaran. lpa blue dihitung secara akumulatif pada setiap akhir periode pelaporan. hasil perhitungan lpa blue dituangkan dalam laporan keuangan blue untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. lpa blue dapat dipergunakan oleh blue yang bersangkutan. penggunaan lpa sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. dalam hal lpa blue tidak dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya, blue menggunakan lpa pada tahun tertentu sesuai rencana strategi bisnis dan rba blue. lpa blue digunakan dalam rangka melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan, menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal realisasi pendapatan diproyeksikkepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, dan memenuhi kebutuhan pengeluaran blue pada saat tertentu dalam hal realisasi pendapatan blue tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran blue. penggunaan lpa blue dituangkan dalam rba dan rka blue sebagai bahan penyusunan apbd atau perubahan apbd. rka blueatau perubahan apbd. penggunaan lpa dituangkan dalam alokasi belanja pada dpa blue, meliputi belanja operasi, dan belanja modal penggunaan lpa blue dilakukan dengan memindahbukukan dana lpa dari rekening penerimaan blue rekening pengeluaran blue. penggunaan lpa blue sebagaimana dimaksud pada huruf dikembalikan rekening penerimaan blue paling lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. lpa blue dilaporkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah. lpa bluedaerah. penggunaan lpa blue merupakan obyek pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh ppid dan kepala skpd teknis terkait. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lpa dengan perencanaan, dan dampak penggunaan lpa terhadap peningkatan layanan blue. bab utang dan piutang bagian kesatu utang blue dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. utang sebagaimana dimaksud pada berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang. utang dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, cc. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan dan masyarakat. utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalamjangka pendek sebagaimana dimaksud pada merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan. utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh pemimpin blue dan pemberi utang. utang jangka pendeksetujuan atas pinjaman utang jangka pendek dalam bentuk uang barang jasa sebagaimana dimaksud diberikan oleh: pemimpin blue untuk pinjaman utang yang bernilai sampai dengan rp. (dua puluh lima miliar rupiah), dan pemimpin blue atas persetujuan dewan pengawas untuk pinjaman utang yang bernilai diatas rp. (dua puluh lima miliyar rupiah). utang jangka pendek untuk jangka waktu pembayaran maksimal (satu) tahun ditetapkan oleh pimpinan blue dan diketahui pembina skpd untuk blue yang tidak memiliki dewan pengawas. utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam merupakan utang yang memberikan manfaat lebih dari (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang tersebut lebih dari (satu) tahun anggaran. utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada hanya untuk pengeluaran belanja modal. pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokokutangyang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pemimpin blue skpd utd. mekanisme pengajuinjaman jangka panjang sebagai mana dimaksud terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan gubernur.skpd utd wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. pimpinan blue skpd utskpd utdupiutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. blue skpd utskpd utskpd utskpd utddenganprosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut piutang blue yang akan dihapuskan masuk dalam kategori piutang macet sesuai dengan kebijakan akuntansi. piutang blue yang akan dihapuskan hanya dapat diusulkan setelah adanya laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh ppk blue. laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada harus menggambarkan keadaan debitur blue yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. pimpinatim penghapusan piutang daerah yang dibentuk dengan surat keputusan gubernur terdiri dari unsur skpd yang mengusulkan, bukan, benda, dan inspektorat. berdasarkan hasil verifikasi tim penghapusan piutang daerah sampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi surat keputusan penghapusan bersyarat sesuai jenjang kewenangannya. penghapusan piutang secara bersyarat ditetapkan oleh pimpinan blue untuk nilai sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah), pimpinan blue dengan persetujuan dewan pengawas untuk nilai diatas rp. (dua ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah), ditetapkan oleh gubernur untuk nilai diatas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (lima miliyar rupiah), dan ditetapkan oleh gubernur dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk nilai lebih dari rp. (lima miliyar rupiah).kurs bank indonesia yang berlaku pada (tiga) hari sebelum surat pengajuan usul penghapusan oleh ppid. penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berdasarkan pelimpahan kewenangan gubernur kepada pimpinan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan gubernur. prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut piutang blue yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika: setelah lewat waktu (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat, dan mengusulkan proses penagihan pula oleh ppk blue. hasil verifikasi dari pula diajukan gubernur oleh ppk blue melalui ppid untuk selanjutnya ditetapkan penghapusannya secara mutlak. penghapusan secara mutlak, ditetapkan oleh gubernur untuk nilai sampai dengan rp. (lima milyar rupiah), dan gubernur dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk nilai lebih dari rp. (lima milyar rupiah). dalam hal piutang blue dalam satuan mata uang asing nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kursb tata cara kerjasama dengan pihak lainvii pengeloladoman teknis penilaian usulg gubernur kalimantan timur salinlakukan penyesuaian137memutuskanperangkat daerah yang selanjutnya disingkat pd, adalah perangkat daerah provinsi kalimantan timuran mma damai ana agam banana bananatujuan penetapan perubahan rpm adalah untukperubahan indeks pembangunan manusia pada tingkat indeks gini pada skala tingkat inflasi sebesar persen, tingkat pengangguran sebesar persen, tingkat kemiskinansebesar persen, pertumbuhan ekonomi sebesar ,5t persen,gubernur melalui bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan rpm. bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan perubahperubahan rpm sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyesuaian rpm provinsi kalimantan timurpendahuluan latar belakang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi kalimantan timur tahun telah dilaksanakan dalam periode tahunan yaitu dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) pada tahun serta tahun (ditetapkan dalam rkd tahun untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah. banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan provinsi kalimantan timur menyurut. sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. gejolak ekonomi internasional dalam (dua) tahun terakhir berimbas pada kondisi makro ekonomi nasional dan ekonomi regional berjalan begitu cepat. oleh karenanya,wajah provinsi kalimantan timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten, khususnya pada sisa periode kebijakan pembangunan tahun salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri masa depan adalah dengan sungguh sungguh memahami kondisi provinsi kalimantan timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan masa datang. langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh provinsi kalimantan timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat provinsi kalimantan timur masa yang akan datang. pemahaman yang demikian disaring melalui pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan provinsi kalimantan timur, termasuk pelibatan pemerintah pusat. dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi provinsi kalimantan timur tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensifvinsi kalimantan timur. rencana pembangunan tersebut www vw"ru acetic sagu dokumen ini. merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanatprovinsi kalimantan timur harus menyusun rpm provinsi kalimantan timur dengan berpedoman kepadatimur. sejak ditetapkan pada tanggal juni rpm provinsi kalimantan timur telah dilaksanakan melalui rkd tahun dan rkd tahun yang secara periodik dievaluasi pelaksanaannya oleh gubernur melalui bappeda. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sampai dengan tahun maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah. alasan utama yang melandasi dilakukannya perubahan adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam rpm provinsi kalimantan timur dengan kebijakan pembangunan nasional rpm terbitnya peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan timur tahun kinerja ekonomi global yang cenderung menurun dan berdampak kepada kapasitas fiskal dan pembiayaan target pembangunan. selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa target kinerja banyak tidak tercapai yang antara !ain disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan yang direncanakan. alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya perubahan adalah karena terbitnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana antara lain dipertegas dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah.rjadi perubahan yang mendasar (): dan atau merugikan kepentingan nasional (pelaksanaan pembangunan selama ini bertentangan dengan kebijakan nasional sehingga merugikan kepentingan nasional). o w vr error ertktfh , man perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun lang secara ringkas, perubahan rpm provinsi kalimantan timur dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada tabel berikut. tabel rincian perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun bab perda revisi rpm tahun provinsi kalimantan timur tahun penanaman latar belakang dan penyebutan alasan revisi bab melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk bab memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun bab iii memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun dan memperbaharui permasalahan pembangunan daerah menganalisis memasukkan rpm bab menyelaraskan dengan rtrw provinsi kalimantan timur tahun memperbaharui isu strategis bab memperbaharui sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran rpm bab penanaman arah kebijakan tahun dan bab vii penanaman program pembangunan daerah tahun dan memperbaharui program, indikator, target dan pagu tahun dan bab viii menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah penanggungjawab bidang urusan program perangkat daerah bab memperbaharui indikator kinerja daerah babi memperbaharui kaidah pelaksanaanvisi dasar provinsi kalimantan timur kini dan masa yang akan mww datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, dan konsisten pada sisa periode kebijakan pembangunan tahun dan perbaikan perbaikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memmengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun dimana masih tersisa dua periode rkd didalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode rkd dan sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan provinsi kalimantan timur pada akhir periode pembangunan jangka menengah. dasar hukum penyusunan dasar hukum penyusunan rpm provinsi kalimantan timur tahun adalah sebagai berikut ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor vii mpr tentang visi dan misi indonesia masa depan:rrsn sasyarakat spm): peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembinaan pengawasan, penyelenggaraan pemerintah: peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, peraturan presiden republik indonesia tahun tentang rencana tata ruang pulau kalimantan: uuu ujung www w e e et? png: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pembangunan wilayah terpaduserta peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan timur tahun hubungan antar dokumen rpm merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. selain itu, rpm merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka panjang (ipjp), tetapi juga akan menjadi rujukanrpm bukan hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus diselaraskan dengan kemampuan sumberdaya daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. rpm provinsi kalimantan timur merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsikabupaten kota. diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut. w ww perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun san gambar hubungan antara rpm dengan dokumen perencanaan lainnya sistem taw ala rain rkp perencanaan pembangunan aman kare nasional bara bem sistem perencanaan belilisin prov beta prov. tirerksrannn prov. insan pembangunan para daerah provinsi tana jera mata kalimantan timur pet ala sal ran nee sistem perencanaan k k pmk pkk rkd pembangunan . ann daerah renstra pd senja st) kabupaten kota maja selain berlandaskan dokumen rpm dan ipjp provinsi kalimantan timur tahun rpm provinsi kalimantan timur tahun juga harus mengacu pada dokumen rtrw nasional dan rtrw provinsi. hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga rpm menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. hubungan antara rpm dan ipjp provinsi kalimantan timur rpm provinsi kalimantan timur tahun merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok ipjp provinsi kalimantan timur tahap ketiga. rpm provinsi kalimantan timur tahun merupakan kelanjutan dari rpm yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh gubernur. secara substantif, isi rpm provinsi kalimantan timur tahun merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi provinsi kalimantan timur pada tahun sebagaimana yang tertuang dalam ipjp provinsi kalimantan timur. berbagai evaluasi rpm periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan rpm provinsi kalimantan timur tahun hubungan antara rpm dan renstra provinsi kalimantan timur renstra merupakan bagian dari rpm yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya rpm merupakan gradasi dari renstra perangkat daerah. sasaran rpm termasuk program prioritas akan dicapai melalui renstra perangkat daerah selama lima par tahun. implementasi dari rpm provinsi kalimantan timur dituangkan didalam renstra masing masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran rpm, sedangkan kepala perangkat daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran renstra perangkat daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. sini, keberhasilan kepala perangkat daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam renstra perangkat daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik gubernur yang telah dijabarkan dalam rpm. hubungan antara rpm dan rencana kerja pemerintah daerah rkd) rpm dilaksanakan dari tahun tahun melalui rkd. sasaran tahunprogram pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas gubernur dalam mencapai visi dan misi rpm harus percetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu rkd rkd tahap berikutnya. perangkat daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam senja perangkat daerah. dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara rpm, rkd, dan senja perangkat daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang rkd provinsi untuk tujuan penanaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah. hubungan antara rpm dan rtrw provinsi kalimantan timur implementasi rpm didasarkan pada rtrw kalimantan timur, baik dari aspek kebijakan maupun merasionalisasi dan keselamatannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan provinsi kalimantan timur. dengan kata lain, pendekatanstrategi dan kebijakan pengembangan wilayah kalimantan timur dalam rpm merupakan bagian tidak terpisahkan dari rtrw. hubungan antara rpm dan rpm rpm juga harus memedomani rpm sekurang kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran rpm harus memerhatikan isu isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. dalam hal periode rpm yang segera berakhir saat w jjw w e kan perubahan rpm provinsi kalimantan pintar talun saga penyusunan rpm maka arah kebijakan pada rvhpn periode berikutnya menjadi sumber acuan. sistematika penulisan sistematika penulisan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun tidak jauh berbeda dengan rumusan rpm provinsi kalimantan timur tahun pada perda kalimantan timur nomor tahun namun konten konten dari sistematika penulisan perubahan rpm disempurnakan dengan penjabaran sebagai berikut: bab pendahuluan menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumenperubahan dokumen rpm provinsi kalimantan timur. perubahan menekankan pada penjelasan alasan formil dan materiil mengapa perubahan rpm ini dilakukan. bab gambaran umum kondisi daerah menjelaskan gambaran umum tentang kondisi provinsi kalimantan timur sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan rpm inirubahan menekankan pada analisis kinerja pembangunan sampai dengan tahun dan sesuai ketersediaan data. bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun depan. perubahan akan menekankan pada analisis realisasi kinerja keuangan daerah sampai dengan tahun dan prediksinya sampai dengan tahun alokasi pendanaan pembangunan dalam tiga tahun terakhir dan kapasitas riil sisa waktu dua tahun sampai akhir periode rpm menjadi sandaran penting untuk menentukan (kembali) fokus atau prioritas pembangunan tahun bab analisis isu 1isu strategis k33 perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahum menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional). perubahan menekankan pada analisis permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh provinsi kalimantan timur dewasa ini dengan memerhatikan isu dan kebijakan pembangunan nasional maupun pembangunan global internasional. bab visi, misi, tujuan, dan sasaran menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi gubernur dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. perubahan menekankan pada penanaman dan penentuan target sasaran pembangunan yang lebih realistis dapat dicapai sesuai kondisi riil capaian pembangunan dan kemampuan pendanaan keuangan daerah. bab strategi dan arah kebijakan menjelaskan pencapaian sasaran berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama periode pelaksanaan pembangunan. masing masing strategi dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran rpm baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan. perubahan rpm lebih menekankan pada arah kebijakan untuk sisa periode kebijakan sebagai dasar penentuan kebijakan pada rkd tahun dan bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah menjelaskan berbagai arah kebijakan dan kebijakan umum dalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi dalam mencapai sasaran. perubahan menekankan pada penanaman arah kebijakan dan program pembangunan untuk tahun dan yang nantinya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam rkd tahun berkenaan. bab viii indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi kalimantan timur serta pagu anggaran setiap tahunnya. untuk tahun anggaran dan penanggungjawab bidang urusan program perangkat daerah disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah terbaru. bab penetapan indikator kinerja daerah err' . . berisikan indikator kinerja impact dan outcome terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah pada realisasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah. perubahan dilakukan dengan memperbaiki indikator dan realisasi kinerja sampai dengan tahun dan atau dan prediksinya sampai dengan tahun bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana rpm provinsi kalimantan timur tahun perubahan rpm, menekankan pada kaidah pelaksanaan agar kebijakan pembangunan untuk periode tahun dapat benar benar dipedomani sampai dengan penyusunan dan pelaksanaan apbd tahun berkenaan sehingga sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam rpm dapat benar benar tercapai. maksud dan tujuan penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kalimantan timur tahun ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam rpm provinsi kalimantan timur tahurpmimur secara berkesinambungan. selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun adalah: perbaikan sistematika dan substansi rpm provinsi kalimantan timur, sebagai pedoman dalam penyusunanrapidtahunprovinsi kalimantan timur, sertaww ww nan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan rpm ini. e ep ln provinsi kalimantan timur merupakan salah satu pintu gerbang utama kawasan timur karena letaknya yang cukup strategis perbatasan kawasan tengah dan kawasan timur indonesia. provinsi yang beribukota kota samarinda ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam sebagai salah satu modal utama pembangunan. keanekaragaman sumber daya alam yang terkenal hingga saat ini adalah sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi, serta hasil hutan yang masih memiliki peran dalam sektor perkayuan nusantara. ratusan sungai yang tersebar se anthro provinsi kalimantan timur juga menjadi daya tarik tersendiri karena sungai sungai inilah salah satu penghubung utama antarwilayah provinsi kalimantan timur. transportasi sungai ini merupakan salah satu pintu aksesibilitas berbagai wilayah terpencil dari dulu: samping penerbangan penerbangan perintis sebagaian wilayah kalimantan timur yang sekarang sudah makin banyak dibuka. hal inilah yang memberikan sumbangsih cukup signifikan dalam pembangunan daerah terpencil dan terperosok sebagai bagian dari pemerataan kesejahteraan sosial. provinsi kalimantan timur juga dikenal dengan sejarah dan kebudayaannya hingga mancanegara. sejarah provinsi kalimantan timur dimulai pada abad ke masehi pulau kalimantan telah berdiri kerajaan kutai kutai martapura) yang terletak muara kaman. wilayah kerajaan kutai martapura mencakup wilayah yang cukup luas, yaitu hampir menguasai seluruh wilayah provinsi kalimantan timur bahkan hingga sebagian wilayah kalimantan pada masa kejayaannya. kerajaan yang bercorak hindu ini memiliki raja pertama bernama raja kudungga dan keturunannya. raja terbesar dari kerajaan kutai adalah raja mulawarman yang merupakan anak dari raja aswawarman dan cucu raja kudungga. kerajaan kutai pada masa pemerintahan raja mulawarman mengalami puncak masa kejayaannya yang terlihat pada kehidupan masyarakatnya sejahtera dan diadakannya upacara kurban dengan emas yang sangat banyak. namun pada masa pemerintahan maharaja drama setia (raja ke kerajaan kutai mengalami keruntuhan. memasuki abad sesuai traktat januari sultan sulaiman dari banjar menyerahkan provinsi kalimantan timur, kalimatan tengah, sebagian kalimantan barat dan sebagian kalimantan selatan (termasuk banjarmasin) kepada hindia belanda. pada tanggal mei sultan adam al wasit billah dari banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah provinsi kalimantan timur, kalimantan tengah, sebagian kalimantan barat dan sebagian kalimantan selatan kepada pemerintahan kolonial hindia belanda. pada tahun belanda mulai menempatkan asisten residen samarinda untuk wilayah borneo ever er'!':.m: timur (sekarang provinsi kalimantan timur dan bagian timur kalimantan selatan) bernama von detail. provinsi kalimantan timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. provinsi kalimantan timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun dengan gubernurnya yang pertama adalah apt pranoto. sebelumnya, provinsi kalimantan timur merupakan salah satu karesidenan dari provinsi kalimantan selatan. sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu provinsi kalimantan timur, kalimantan selatan dan kalimantan barat. sejarah berlanjut hingga pada tanggal oktober berdasarkan undang undang nomor tahun provinsi kalimantan timur mekar menjadi dua provinsi yakni provinsi kalimantan timur dan provinsi kalimantan utara. dengan demikian, uraian tentang gambaran umum kondisi daerah dalam bab ini secara umum telah terpisahkan data antara kabupaten kota yang provinsi kalimantan timur dan kalimantan utara. analisis tentang gambaran umum kondisi provinsi kalimantan timur terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, yang tersaji sebagai berikut: aspek geografi dan demografi aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk memahami kondisi atau gambaran umum daerah provinsi kalimantan timur. penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah provinsi kalimantan timur baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi,adapun, aspek demografi dalam pembangunan daerah akansubyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama. karakteristik lokasi dan wilayah karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis provinsi kalimantan timur. karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik darhingga penggunaan lahan seluruh wilayah provinsi kalimantan timur. stt. e'ee' :, men bal aan ini kata ata perubahan rpm provisi kalimantan timur talium luas dan batas wilayah administrasi provinsi kalimantan timur mempunyai luas wilayah dan daratan sekitar yang terdiri dari daratan seluas dan perairan darat seluas ha. sebagai provinsi terluas ketiga, provinsi kalimantan timur memiliki luas wilayah mencapai persen dari luas wilayah indonesia. dari segi administrasi pemerintahan, provinsi kalimantan timur terbagi menjadi (tujuh) kabupaten berau, kutai kartanegara, kutai timur, kutai barat, paser, penajam paser utara, dan mahakam ulu) dan (tiga) kota balikpapan, bontang dan samarinda), tahun jumlah desa luas wilayah jumlah kabupaten kota dan ha) kecamatan kelurahan kutai kartanegara penajam paser utara doa kalimantan timur pa7seo2| sumber: badan pusat statistik dan bappeda provinsi kalimantan timur, kabupaten terluas provinsi kalimantan timur adalah kabupaten kutai timur dengan luas sebesar atau persen dari total luas wilayah provinsi kalimantan timur, sedangkan kabupaten dengan luas terkecil adalah kabupaten penajam paser utara yang hanya memiliki luas sebesar atau persen dari total luas wilayah provinsi kalimantan timur. sedangkan untuk luas wilayah perkotaan, total luas wilayah kota provinsi kalimantan timur hanya memiliki proporsi wilayah sebesar persen saja. e ee :e ::e .: ,::: , dee perubahan rpm provinsi kalimantan timing yatim:: sebelah selatan berbatasan dengan provinsi kalimantan selatan: dan sebelah timur berbatasan dengan selat makasar dan laut sulawesi. letak dan kondisi geografis secara geografis,geo strategis provinsi kalimantan timur merupakan satu dari provinsi indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan antar negara, yaitu dengan negara malaysia. selain itu, posisiperekonomian sangat strategis. laki berperan dalam memperlancar transportasi kapal kapal dagang yang melintasi wilayah kepulauan indonesia. manfaat dari tersedianya jalur laut tersebut bagi indonesia sangat besar, yaitu dapat meningkatkan hubungan dagang baik dengan negara negara afrika, asia, dan pasifik. bagi provinsi kalimantan timur, posisi laki sangat bernilai strategis baik ditinjau aspek ekonomi maupun politis karena akan membuka peluang berkembangnya pelabuhan besar dan berstandar internasional yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional. wilayah provinsi kalimantan timur berada pulau besar kalimantan yang sangat luas dengan berbagai keanekaragaman karakteristik wilayah seperti kawasan perkotaan, perbatasan, pedalaman, terpencil, pegunungan, pesisir, dan kepulauan. batas antar negara dengan malaysia pun dapat ditempuh via lintas darat meskipun akses yang harus dilalui memiliki medan yang cukup sulit. cc. topografi berdasarkan kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi provinsi kalimantan timur didominasi oleh lahan lahan dengan kelerengan atas persen dan ketinggian kurang dari meter dpl. kondisi demikian akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. mmmm)tt# mma ag, ati perubahan rpm proving kalimantan timur tahun gambar karakteristik topografi wilayah berdasarkan tingkat keterangan lahan provinsi kalimantan timur nan (nan tenan bem ara sumber: kolimonton timur dalam angka, lahan datar provinsi kalimantan timur pada umumnya hanya terdapat daerah pantai dan daerah aliran sungai sungai besar yang luasnya sekitar persen dari total wilayah. sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai luasnya mencapai persen. sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan dengan luasnya mencapai sekitar persen dari luas wilayah provinsi kalimantan timur. pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan persen. sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi. 3ua$ ee t naa kena pan agar perubahan pjd provinsi kalimantan timur tahun lani gambar karakteristik topografi wilayah berdasarkan ketinggian tempat (mdpl) provinsi kalimantan timur se, .000m 100m eni sumber: kalimantan timur dalam angka, berdasarkan ketinggian tempat atas permukaan laut, persen lahan provinsi kalimantan timur mempunyai ketinggian bawah mdpl. sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara dan 500mdpl mencapai persen. selebihnya terletak pada ketinggian atas mdpl sekitar persen. berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, diketahui bahwa wilayah provinsi kalimantan timur sekitar persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian atas mdpl. wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah buahan. geologi kalimantan merupakan daerah yang memiliki tektonik yang kompleks. adanya interaksi konvergen atau polisi antara lempeng utama, yakni lempeng indo australia, lempeng pasifik dan lempeng asia yang membentuk daerah timur kalimantan. evolusi tektonik dari asia tenggara dan sebagian kalimantan yang aktif menjadi bahan perbincangan antara ahli ahli ilmu kebumian. pada zaman kapur bawah, bagian dari continental passive margin daerah barat daya kalimantan, yang terbentuk sebagai bagian dari lempeng asia tenggara yang dikenal sebagai paparan sunda. pada zaman tersier, terjadi peristiwa interaksi konvergen yang menghasilkan beberapa formasi akresi, pada daerah kalimantan. ti: eeeeee ee',: mama: sayang selama zaman dosen, daerah sulawesi berada bagian timur kontinen dataran sunda. pada pertengahan dosen, terjadi interaksi konvergen ataupun polisi antara lempeng utama, yaitu lempeng india dan lempeng asia yang mempengaruhi makin terbukanya busur belakang samudra, laut sulawesi dan selat malaka. cekungan kutai merupakan salah satu cekungan yang dihasilkan oleh perkembangan regangan cekungan yang besar pada daerah kalimantan. pada pra tersier, pulau kalimantan ini merupakan salah satu pusat pengendapan, yang kemudian pada awal tersier terpisah menjadi cekungan sebagai berikut: cekungan barito yang terletak kalimantan selatan, cekungan kutai yang terletak kalimantan timur, cekungan tarakan yang terletak timur laut kalimantan, cekungan sabah yang terletak utara kalimantan, cekungan sarawak yang terletak barat laut kalimantan, cekungan melawan dan ketungau yang terletak kalimantan tengah. kalimantan timur, terdapat (tiga) pola sesar utama. antaranya sesar mangkalihat, sesar sangkulirang, dan megashear adang. serta terdapat pula antiklinorium samarinda. potensi mineral yang terdapat kalimantan timur ialah batubara, minyak dan gas bumi, emas, galena, dan lain lain. hidrologi jumlah sungai yang terdapat provinsi kalimantan timur sebanyak sungai besar dan kecil antaranya adalah sungai mahakam yang memiliki panjang dengan luas daerah pengaliran sungai dps) km?. tedapat juga sungai kelas dengan panjang km. sedang jumlah danau yang ada sebanyak (delapan belas) buah, dengan (tiga) danau terbesar adalah danau melintang seluas ha, danau semarang seluas dan danau jepang seluas ha. selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai pembangkitan listrik tenaga air plta) seperti sungai kelas, sungai teen, dan sungai medang. sesuai dengan permen a prt m tentang pembagian wilayah sungai, sungai sungai provinsi kalimantan timur (termasuk kaltara) dikelompokkan dalam (enam) satuan wilayah sungai sws), yaitu sws mahakam strategis nasional) yang terdiri dari sungai sungai besar antara lain sungai mahakam, samboja, menikah, dan semi: sws berau kelas lintas kabupaten) yang terdiri dari sungai sungai besar antara lain sungai kuning, bakau, berau, panggung, dan sungai pantai: sws karangan( lintas kabupaten) yang terdiri dari sungai sungai besar antara lain sungai karangan, sangat, bengal,dan santan. klimatologi seperti iklim wilayah indonesia pada umumnya, provinsi kalimantan timur beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. musim kemarau biasanya terjadi pada bulan mei sampai dengan bulan oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan november sampai dengan bulan april. keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pancaroba pada bulan bulan tertentu. selain itu, karena letaknya daerah khatulistiwa maka iklim provinsi tt )? f33. . ccr pan ammin pena aman aa. perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun kalimantan timur juga dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat november april) dan angin muson timur mei oktober). namun dalam tahun tahun terakhir ini, keadaan musim provinsi kalimantan timur kadang tidak menentu. pada bulan bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. suhu udara pada suatu tempat daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. secara umum, provinsi kalimantan timur beriklim tropik dengan rata rata suhu udara pada tahun sebesar (minimum) yang tercatat stasiun meteorologi samarinda dan memiliki rata rata suhu udara maksimum sebesar yang juga tercatat stasiun meteorologi samarinda. parameter kondisi iklim lainnya provinsi kalimantan timur adalah kelembaban udara yang rata rata mencapai persen samarinda dan tanjung rede, serta persen balikpapan. selain itu, rata rata tekanan udara tertinggi berada samarinda yang mencapai mbs dengan kecepatan angin sebesar knot pada setiap stasiun pengamatan. sedangkan rata rata curah hujan terendah berada tanjung rede sebesar dan tertinggi kota balikpapan sebesar mm. tabel rata rata suhu udara, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan penyinaran matahari melalui stasiun provinsi kalimantan timur tahun urai stasiun pengamatan alan samarinda balikpapan tanjung rede go. suhu udara minimum maksimum kelembaban udara tekanan udara mbs) curah hujan (mm) penyinaran matahari sumber: bmkg samarinda, r :, mena perubahan read pro yng kalimantan timur tahun penggunaan lahanyaknikawasan budidaya hutan seluas dan kawasan budidaya non hutan seluas jika dilihat dari peruntukan kawasan,, tahun hutan pemukiman lainnya akan pertanian pangan dan pariwisata hortikultura baai sumber: perda tahun tentang rencana rtrw provinsi kaltim tahun potensi pengembangan wilayah berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, provinsi kalimantan timur diidentifikasi memiliki wilayah yang ber dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah, penataan ruang nasional telah mengatur pembentukan kawasan untuk meningkatkan ekonomi pada pusat pertumbuhan yaitu dengan kawasan andalan. kawasan andalan merupakan bagian dari e' . . # dgn perubahan rpm provinsi kalimantan imir tahun lia kawasan budidayaandalan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi kalimantan timur antara lain: kawasan andalan tanjung rede dan sekitarnya. kawasan andalan sangkulirang senjata muara walau assamana). kawasan andalan bontang samarinda tenggarong balikpapan penajam dan sekitarnya bonsamtebajam) dan sekitarnya. kawasan andalan laut bontang tarakan dan sekitarnya. dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonominamun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan. secara berkelanjutan, pada rencana tata ruang wilayah provinsi telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitudan pelabuhan malay kabupaten kutai timur: kawasan agropolitan regional kabupaten kutai timur: dan kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) kabupaten kutai timur. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat kabupaten kutai barat. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dalam wilayah provinsi meliputi: koridor sungai mahakam hingga hulu, museum mulawarman, museum kayu tenggarong, dan bukit bangkai kabupaten kutai kartanegara: dan desa budaya gampang kota samarindadelta mahakam: kawasan danau semarang, danau jepang, danau melintang, danau siaran, dan sekitarnya, cc. kawasan teluk balikpapan sepak penajam balikpapan), dan kawasan pesisir dan laut kepulauan perawan. u egm ta) perubahan round provinsi kalimantan timur talun wilayah rawan bencana berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik, gempa vulkanik dan sebagainya. tabel jumlah kejadian bencana per kabupaten kota provinsi kalimantan timur tahun kabupaten tanah angin kota kebakaran banjir konflik tenggelam longsor topan ira samarinda sumber: badan penanggulangan bencana daerah provinsi kalimantan timur, kejadian bencana yang paling berpotensi provinsi kalimantan timur adalah kebakaran dan disusul dengan banjir. secara lebih terperinci, daerah yang berpotensi rawan bencana meliputi: gempa bumi daerah rawan gempa bumi provinsi kalimantan timur terdapat kabupaten paser. banjir daerah rawan banjir terdapat hampir seluruh kabupaten kota provinsi kalimantan timur, terutama daerah perkotaan dan pemukiman. sementara daerah banjir .mm f fre frrmmxs xaw j) e ii manan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun lari dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi adalah kabupaten paser, kutai kartanegara, dan kota samarinda. tanah longsor daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat daerah perkotaan seperti kota samarinda dan kota balikpapan. kebakaran hutan dan lahan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat kabupaten paser, kabupaten penajam pasir utara, kota balikpapan, kota samarinda, kabupaten kutai kartanegara, kabupaten kutai timur dan kabupaten berau. secara umum kebakaran hutan dan lahan kalimantan timur tergolong tinggi. pada tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak kali. dimana jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak ialah kabupaten penajam paser utara yakni sebanyak kali. tsunami meski tidak pernah mengalami tsunami, namun provinsi kalimantan timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami. daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai provinsi kalimantan timur. sementara daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi terdapat kota balikpapan, kabupaten paser dan kabupaten kutai timur. demografi demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen komponen perubahannya. kondisi demografi provinsi kalimantan timur sangat kompleks mengingat wilayah geografis yang begitu luas namun jumlah penduduk yang bisa dibilang belum tinggi. selain itu distribusi penduduk yang menyebar tidak merata menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat kebijakan kependudukan agar pembangunan dirasakan setiap lapisan masyarakat. jumlah penduduk penduduk provinsi kalimantan timur dari tahun tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. hal ini terlihat pada saat sensus penduduk tahun dimana jumlah penduduk provinsi kalimantan timur sejumlah jiwa dan jumlah tersebut meningkat pesat tahun kemudian menjadi jiwa pada tahun terakhir, berdasarkan penghitungan proyeksi penduduk didapatkan jumlah penduduk provinsi kalimantan timur tahun meningkat kembali menjadi jiwa. mm r jure rer er'r r f a r33 nan ngk angga perubahan rpm provinsi kalimantan timun tahun gambar jumlah penduduk provinsi kalimantan timur tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, angka proyeksi, tabel jumlah penduduk menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur tahun kabupaten kota paser kutai barat mahakam ulu" kutai kartanegara kutai timur ppu balikpapan samarinda bontang sumber: bps provinsi kalimantan timur, angka proyek, www nam pata perubahan rpm provinsi kalimantan timun tahun pertumbuhan penduduk pada periode tahun hingga rata rata pertumbuhan penduduk (rata rata per tahun) provinsi kalimantan timur sebesar persen sedangkan pada tahun pertumbuhan penduduk hanya sebesar persen. selama kurun waktu tahun s.d. kabupaten kota yang paling cepat mengalami pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun tersebut adalah kabupaten kutai timur dengan pertumbuhan penduduk per tahun sebesar persen, sedangkan kabupaten kota yang pertumbuhannya paling lambat adalah mahakam ulu yakni sebesar persen. gambar laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur tahun rui tai sumber: bps provinsi kalimantan timur, kutai barat mahakam ulu sama halnya dengan pola pertumbuhan penduduk antar sensus penduduk tahunan), pertumbuhan penduduk tahunan pada tahun terakhir yakni tahun juga memiliki pola yang serupa dimana kabupaten kutai timur memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi dan kabupaten mahakam ulu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terendah x). www gambar laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur, tahun jil i psi sumber: bps provinsi kalimantan timur, distribusi penduduk ketimpangan distribusi jumlah penduduk dengan luas wilayah provinsi kalimantan timur terjadi antara wilayah kota dan kabupaten. kota yang berada provinsi kalimantan timur sejumlah kota dan luas wilayahnya pun hanya sebesar persen dari total wilayah daratan, namun distribusi penduduk sebanyak persen berada kota dan sisanya persen tinggal kabupaten. distribusi penduduk yang tidak merata inilah salah satu faktor penghambat terbesar dalam membangun provinsi kalimantan timur secara menyeluruh setiap lapisan masyarakat. penduduk provinsi kalimantan paling banyak berdomisili kota samarinda yaitu sebesar persen. hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat kota samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan provinsi kalimantan timurabupaten kutai barat dan paling sedikit jumlah penduduknya adalah kabupaten mahakam hulu yang bahkan tidak mencapai persen x). m )soeria .,.r e#a ina perubahan read provinsi kalimantan timur tahuan gambar distribusi penduduk menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur, tahun penajam paser utara berau era samarinda kutai timur nagan bontang kutai kartanegara mahakam ulu paser kutai barat sumber: bps provinsi kalimantan timur, kepadatan penduduk dan sex ratio salah satu aspek demografi yang perlu diketahui sebagai dasar pelaksanaan pembangunan adalah sex ratio dimana dengan indikator ini akan diketahui perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki laki dan perempuan. seperti yang kita ketahui, meskipun emansipasi wanita telah digalakkan namun tidak dapat dipungkiri bahwa produktivitas penduduk laki laki lebih tinggi jika dibanding dengan produktivitas penduduk perempuan, oleh karena itu, perbandingan jumlah penduduk yang wajar akan memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap pergerakan pembangunan daerah. provinsi kalimantan timur, jumlah penduduk laki laki jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dimana angka sex ratio mencapai yang berarti diantara penduduk perempuan terdapat penduduk laki laki. . em) ee))@ , ,a perubahan rpm provinsi kalimantan tama tahun tabel luas wilayah, sex ratio, dan kepadatan penduduk provinsi kalimantan timur, tahun luas wilayah penduduk kab kota daratan sex ratio kepadatan km2) laki laki perempuan total penduduk tua raja rar paser kutai kartanegara kutai timur berau penajam samarinda sintang sumber: bps provinsi kalimantan timur, secara umum, kepadatan penduduk provinsi kalimantan timur sebesar jiwa km?. hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah provinsi kalimantan timur yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggal dalamnya. selain itu, persebaran penduduk provinsi kalimantan timur yang tidak merata menyebabkan terjadinya perbedaan kepadatan penduduk antar daerah yang mencolok, terutama antar daerah kabupaten dengan kota. wilayah kabupaten dengan luas persen dari wilayah provinsi kalimantan timur dihuni oleh sekitar persen dari total penduduk provinsi kalimantan timur. sedangkan selebihnya, yaitu sekitar persen menetap daerah kota dengan luas hanya persen dari luas wilayah total provinsi kalimantan timur. akibatnya, kepadatan penduduk daerah kabupaten hanya berkisar jiwa km? sedangkan kepadatan penduduk kota samarinda sebanyak jiwa km?, kota balikpapan jiwa km?, dan kota bontang jiwa km?, tt: tjlmlklwlk v) eee : '! piramida penduduk provinsi kalimantan timur piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program program kependudukan selama ini (utamanya keluarga berencana). provinsi kalimantan timur, terlihat bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dimana pada usia muda paling sedikit jumlah penduduknya kemudian semakin bertambah usia semakin sedikit penduduknya hingga berumur atas. piramida penduduk ini selain mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan penduduk non produktif, semakin tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur tua juga mengasumsikan cukup tingginya derajat kesehatan masyarakat provinsi kalimantan timur. gambar piramida penduduk provinsi kalimantan timur, tahun sain perempuan laki laki sumber: bps provinsi kalimantan timur, aspek kesejahteraan masyarakat aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan provinsi kalimantan timur yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. pada aspek ini akan terlihat sebuah potret kehidupan masyarakat provinsi kalimantan timur serta analisis dan kajian singkat terkait ver : mem reafokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasi! pembangunan provinsi kalimantan timur utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) provinsi kalimantan timur. pada, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer sekunder dan tersier. oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. indikator indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah provinsi kalimantan timur antara lainhingga angka kemiskinan. indikator indikator ini nantinya akanroduk domestik regional bruto pdrb) merupakan suatu indicprovinsi kalimantan timur yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. pdrb provinsi kalimantan timur akan menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alampada penghitungan periode ini, metode penghitungan pdrb mengalami perubahan baik terkait tahun dasar maupun metodologi penghitungan. rincian sektor lapangan usaha pada pdrb meningkat menjadi kategori dimana sebelumnyaproduk domestik regional bruto provinsi kalimantan timur selalu mengalami peningkatan setiap periodenya meskipun semakin lama terlihat peningkatannya semakin t ee :., (as perubahan rpm proving katmanjan timur tatum anik gambar reboisasi dan rehabilitasi lahan ha) provinsi kalimantan timur, tahun o oco sumber: dinas kehutanan provinsi kaltim tahun untuk tetap menjaga stabilitas kualitas lingkungan hidup provinsi kalimantan timur, pemerintah daerah melaksanakan program reboisasi dan rehabilitasi lahan kehutanan dimana pada tahun telah dilakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan seluas ha. luas hutan yang direhabilitasi ini menurun jika dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya dimana pada tahun lalu seluas yang direhabilitasi. kontribusi sektor kehutanan terhadap pdrb diperhitungkan dari jumlah distribusi persentase total pdrb dari subsektor kehutanan. kontribusi subsektor kehutanan terhadap pdrb dari tahun tahun cenderung berfluktuasi namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. cuauauawawawwkmvmlv kayu eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?) perubahan rpr4d provinsi kalimantan timur tatum lan sea gambar kontribusi subsektor kehutanan terhadap pdrb provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, dalam enam tahun terakhir, kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun yang mencapai persen sedangkan pada tahun mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar persen. pada tahun kembali terjadi kenaikan kontribusi subsektor kehutanan menjadi persen yang ditindaklanjuti dengan kenaikan kembali pada tahun menjadi sebesar persen. energi dan sumber daya mineral kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan pdrb provinsi kalimantan timur mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun kontribusi menurun hingga mencapai persen. nilai pdrb pada pertambangan batubara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun produksi batubara meningkat sedangkan produksi migas memang cenderung menurun. kelesuan ini kemungkinan dikarenakan gejolak perekonomian yang mengguncang global internasional sehingga berdampak pada nilai ekspor produk pertambangan dan penggalian. sedangkan nilai pdrb pada minyak dan gas menurun karena produksi pertambangan migas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. "te e, : :r rea perubahan read proton kalimantan timur tahun gambar kontribusi sektor pertambangan dan penggalian provinsi kalimantan timur, tahun ano0 mana mama menara mama amp mean hat pan a m sumber: bps provinsi kalimantan timur, gambar produksi pertambangan batubara ton) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: data pembangunan kalimantan timur r 'u yuk bnn nan mena ena engan ten lan tki pot pun mat tki penanam pabean pen ppt perubahan rpm round kalimantan timur tahun kan tabel produksi pertambangan unggulan provinsi kalimantan timur, tahun gas bumi tahun batubara amoniak urea minyak bumi rib ibu ton) ton) ton) ribu barrel) mutu) 0uf lao lao sumber: dinas pertambangan dan energi provinsi kalimantan timur, pariwisata provinsi kalimantan timur memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. hal ini terlihat perkembangan obyek wisata tiap tahunnya yang terus meningkat dari tahun tahun. gambar jumlah obyek wisata provinsi kalimantan timur, tahun sumber: data pembangunan kalimantan timur e )e) ) eee h t te a perubahan rpm proud kalimantan timur tahun sonar pada tahun obyek wisata provinsi kalimantan timur mencapai obyek wisata padahal enam tahun sebelumnya yakni tahun hanya memiliki obyek wisata saja. tentu saja hal ini berdampak pada kenaikan wisatawan (nusantara dan mancanegara) yang meningkat dalam enam tahun terakhir hingga pada tahun mencapai wisatawan dengan rincian wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri. tabel jumlah wisatawan provinsi kalimantan timur, tahun taman wonanegaa nusa toman lou oa. sumber: data pembangunan kalimantan timur kelautan dan perikanan jumlah rumahtangga dan produksi pada subsektor perikanan dan kelautan provinsi kalimantan timur didominasi oleh perikanan laut dan perairan umum. namun pada jumlah nilai produksinya, subsektor perikanan yang tinggi nilai produksinya adalah perikanan laut triliun rupiah) dan tambak trilyun rupiah). gambar jumlah rumahtangga perikanan menurut subsektor provinsi kalimantan timur, tahun png nek ant psi tag eeeeee' e'hrer ! perubahan phd proving kalimantan imut filum sumber: data pembangunan kalimantan timur tabel jumlah rumahtangga, produksi, dan nilai produksi subsektor perikanan provinsi kalimantan timur, tahun rumah produksi nilai produksi tangga ton) juta rupiah) lau budidaya pantai laut sumber: data pembangunan kalimantan timur perdagangan provinsi kalimantan timur mengalami surplus ekspor impor setiap tahunnya meskipun pada kurun waktu empat tahun terakhir mengalami penurunan hingga mencapai milyar uss. penurunan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menanggulangi gejolak perekonomian daerah yang akan datang. sehingga perlu adanya antisipasi untuk meningkatkan ketahanan perekonomian utamanya dalam meningkatkan daya saing ekonomi luar daerah. nilai ekspor yang menurun dari tahun tahun merupakan permasalahan yang cukup penting untuk dikaji faktor penyebabnya. kemungkinan terbesar penurunan ekspor adalah terkait ekspor bahan pertambangan dan penggalian yang menurun daya belinya maupun berkurangnya produktivitasnya. transformasi ekonomi perlu menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan dalam merevitalisasi struktur perekonomian daerah agar menyelamatkan gejolak ekonomi negatif pada masa sekarang dan mendatang. a41. bert tertua ef, perubahan apink provinsi kalnnausn timur tahun gambar surplus ekspor impor juta us$) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, tabel nilai ekspor, nilai impor, dan surplus juta uss) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur perindustrian kontribusi sektor industri pengolahan menjadi sorotan bagi pelaku ekonomi mengingat pada sektor ini telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi pertumbuhan ekonomi negative pada kurun waktu hal ini menjadikan kewaspadaan bagi pelaku ekonomi maupun pemerintah daerah agar memberikan insentif ema mera nan . perubahan pmid provinsi kalimantan timur faham terhadap berbagai industri baik kecil, menengah, maupun besar untuk terus mempercepat laju perekonomian daerah. meskipun begitu, industri pengolahan yang paling berpengaruh adalah industri pengolahan batubara dan pengilangan migas. tingginya kontribusi sektor tersebut menjadikan penurunan produktivitas sektor pertambangan dan penggalian berdampak tinggi pada pertumbuhan perekonomian maupun kontribusi perekonomian dari sektor industri pengolahan. oleh karena itu, dukungan terhadap transformasi perekonomian terus digalakkan untuk mengantisipasi terjadinya fluktuatif perekonomian yang merugikan seluruh pihak. gambar kontribusi sektor industri pengolahan provinsi kalimantan timur, tahun logo mena engan lan amal ana lor aman sumber: kalimantan timur dalam angka, gambar jumlah perusahaan besar dan sedang provinsi kalimantan timur, tahun tu) ana bee perubahan and brownii kalimantan ting tahun sumber: data pembangunan kalimantan timur perusahaan besar dan sedang provinsi kalimantan timur terus mengalami peningkatan yang signifikan. hal ini mengindikasikan ketertarikan investor dalam menanamkan modalnya masih cukup tinggi. pada tahun sebanyak perusahaan besar dan sedang menjalankan perusahaannya provinsi kalimantan selatan dengan jumlah pekerja sebanyak orang dan nilai tambah (biaya faktor produksi) sebesar trilyun rupiah. tabel banyaknya perusahaan dan tenaga kerja perusahaan industri besar dan sedang provinsi kalimantan timur, tahun tahun jumlah jumlah tenaga nilai tambah perusahaan kerja (dlm juta rupiah) |. sumber: kalimantan timurada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah infrastrukturper:area w wrr j1 inn aaa anti pa pem perubahan rp rd posisi kalimantan timur tahun kira gambar pengeluaran rata rata per kapita sebulan rp) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, gambar persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita sebulan provinsi kalimantan timur, tahun non makanan makanan sumber: bps provinsi kalimantan timur, asa memanen perubahan award provinsi kalimantan umum tatum saya,985e) lebih tinggi jika dibandingkan konsumsi makanan hal inifokus konsumsi penduduk lebih tinggi konsumsi non makanan dibandingkan dengan konsumsi makanan. tabel konsumsi rumah tangga non makanan provinsi kalimantan timur, tahun gej tawa tam tan pama law jalasumber: badan pusat statistik prov. kaltim nilai tukar petani nilai tukar petani ntp) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan daya beli petani wilayah pedesaan. selain itu, pertaniannya. semakin tinggi ntp nya maka semakin kuat kemampuan daya beli petani. pada periode tahun ntp provinsi kalimantan timur selalu berada bawah nilai yang berarti bahwa petani mengalami defisit penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya. tabel nilai tukar petani ntp) provinsi kalimantan timur tahun smk aren nama ata set ika pembeli cma ane pesan saran (ka indeks yang diterima petani it) indeks yang dibayar petani ib) nilai tukar petani ntp) sumber: bps provinsi kalimantan timur, rrr fr'r eeeeee error, : eater perubahan read provinsi kalimantan timer tahum jika dilihat nilai tukar petani berdasarkan subsektornya, maka ntp tertinggi adalah ntp pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mencapai pada tahun naik jika dibandingkan tahun kemarin sedangkan ntp terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai dimana angka ini menurun dari tahun sebelumnya tabel nilai tukar petani ntp) provinsi kalimantan timur menurut subsektor, tahun ) nou) tra jar), maka a01 akeribahan hoo nan epa opi tan sea nam aan snn ntp gabungan |o.co9a sae 26e5 sa2a tanaman perkebunan rakyat toko2 sumber: bps provinsi kalimantan timur, fokus fasilitas wilayah infrastruktur kemajuanhingga fasilitas perumahan. perhubungan lalu lintas angkutan udara baik kedatangan maupun keberangkatan provinsi kalimantan timur berkembang cukup pesat. pada tahun jumlah penumpang kedatangan kalimantan timur sebanyak orang dan keberangkatan sebanyak orang, sedangkan pada tahun penumpang kedatangan mencapai orang dan keberangkatan mencapai orang. ,ere eeeeee f')')'#f? meme ocean perubahan rpj3d ronin hatimartan timur tahun tabel lalu lintas angkutan udara provinsi kalimantan timur, tahun tahun lol . sumber: data pembangunan kalimantan timur sebaliknya, lalu lintas angkutan laut mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana penumpang yang tiba pada tahun mencapai orang dan penumpang berangkat mencapai orang. sedangkan pada tahun penumpang angkutan laut yang tiba hanya sejumlah orang dan penumpang berangkat menurun hingga orang. tabel banyaknya kapal dan penumpang angkutan laut provinsi kalimantan timur, tahun tahun oo. lag low sumber: data pembangunan. perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahum melambat hingga akhirnya secara umum menurun pada tahun terakhir. nilai pdrb provinsi kalimantan timur mengalami penurunan pada tahun dengan besaran trilyun rupiah, padahal pada tahun hingga terus mengalami kenaikan hingga puncaknya hampir mencapai trilyun rupiah. dominasi pdrb provinsi kalimantan timur adalah sektor yang terkait dengan batubara dan migas sehingga jika dominasi sektor yang merupakan sumber daya tak terbaharui tersebut dihilangkan maka pdrb provinsi kalimantan timur hanya mencapai trilyun rupiah. namun, meskipun pada tahun perekonomian kaltim tumbuh negatif, dimana pdrb kalimantan timur dengan migas menurun drastis, akan tetapi nilai pdrb non migas dan batubara tetap meningkat dari tahun tahun sebelumnya. gambar produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku provinsi kalimantan timur, tahun juta rupiah) .ce9. sel nagita oma paman maa mama maa mama e a migas see non migas e@ma nan migas dan batubara sumber: bps provinsi kalimantan timur, tnt t,o xwx.jawa egg e e gc eee eeeeee rr er,#,# an, maan ima perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun dana tabel produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku juta rupiah) menurut lapangan usaha provinsi kalimantan timur, tahun kategori lapangan usaha doo law |pertanian, kehutanan, dan perikanan (pertambangan dan penggalian industri pengolahan pengadaan listrik dan gas air, lo! kk) ah, limbah pengadaan air, pence'organ sampan, hampa dan daur ulang perd besar dan reparasi dagangan desa pran, reparasi mobil dan sepeda motor (transportasi dan pergudangan (penyediaan akomodasi dan makan minum informasi dan komunikasi biasa keuangan dan asuransi administrasi tahan, pernah tin "asi eferin anan, pertahanan can jaminan sosial wajib opo biasa pendidikan biasa kesehatan dan kegiatan sosial rs,t,u nilai pdrb sumber: bps provinsi kalimantan timur, struktur ekonomi wilayah nilai pdrb provinsi kalimantan timur pada beberapa periode terakhir sangat dipengaruhi oleh kontribusi pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang terkait batubara dan migas. tingginya dominasi sumber daya alam tak terbaharui terhadap pembentukan perekonomian provinsi kalimantan timur ini akan menimbulkan gejolak perekonomian pada kemudian hari jika tidak ada pengelolaan perekonomian pembangunan secara berkelanjutan. ww ata pen perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun gambar struktur perekonomian provinsi kalimantan timur, tahun sc) pertambangan dan penggalian haa bun ana lainnya "ga tea industri msn pengolah han sir baba perdagangan besar dan eceran, konstruksi reparasi mobil pertanian, dan sepeda kehutanan, dan motor perikanan sumber: bps provinsi kalimantan timur, dominasi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan perekonomian daerah mencapai persen. meskipun begitu, dominasi struktur ekonomi kategori pertambangan dan penggalian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun tahun dimana selain terlihat dari kontribusi sektor juga terlihat dari laju pertumbuhan doktoralnya yang mengalami perlambatan bahkan pertumbuhan negatif pada tahun kategori berikutnya yang dominan terhadap perekonomian provinsi kalimantan timur adalah kategori industri pengolahan yang mencapai persen. dominasi sektor ini juga ada keterkaitannya dengan industri pengolahan batubara dan migas yang cukup tinggi. selain itu, kontruksi dan pertanian juga memiliki andil dalam pembentukan perekonomian yang tinggi. cukup tingginya andil kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki harapan yang positif pada perkembangan pembangunan perekonomian berkelanjutan karena selain merupakan sumber daya alam tak terbaharui, juga pada sektor ini akan memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat dari perekonomian hulu hingga hilir. terlihat pada tabel bawah ini, bahwa sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian yakni pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian daerah. hal ini dikarenakan produksi pertambangan dan penggalian tt eeeeeeeeeeeeeee3eg53'::r ena naya perubahan kpd provinsi kalimantan nina tahun sen wilayah kalimantan timur mengalami penurunan dan memberikan efek yang cukup tinggi terhadap nilai pdrb daerah. sisi lain, beberapa sektor utamanya pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kontribusi sehingga memberikan beberapa harapan untuk pembangunan perekonomian wilayah agar tidak tergantung kepada sumber daya alam tak terbaharui. tabel struktur perekonomian provinsi kalimantan timur, tahun menanam tamu ta)"eng. o8a| informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi asas tas oma dam jisatanaahan administrasi pemerintahan, pertahanan dan rat jaminan sosial wajib jasa pendidikan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sumber: bps provinsi kalimantan timur, laju pertumbuhan ekonomi salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun tahun. pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan '.r r er: eeeeff#$ perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun lai masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan ditetapkan) dalam jangka panjang., sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial. gambar laju pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur, tahun mma mengena man ana angan trans manager meme pam anan anu vowel n515, lpe meses (pe tanpa migas e lpe tanpa migas dan batubara sumber: bps provinsi kalimantan timur,pdrb masih tergolong tinggi.perlambatan ini sebagian besar dikarenakan terjadinya pertumbuhan negatif kategori pertambangan dan cer err error'r pepe ame perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun sana, penggalian karena pada sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam struktur perekonomian daerah. hal ini terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi jika dikeluarkan sektor yang terkait batubara dan misalnya mencapai persen. sementara pada tahun ekonomi kaltim tumbuh negatif sebesar persen. hal ini akibat sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki peran sebesar persen laju pertumbuhannya jauh bawah pertumbuhan tahun yakni menjadi negatif ,83persen. danx). tabel laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha provinsi kalimantan timur, tahun kategori lapangan usaha lgu lala (remintommantetan sajatu jasa lainnya laju pertumbuhan ekonomi sumber: bps provinsi kalimantan timur, aaa keran ani hore final perubahan rpm provinsi kalimantan tim tahun kiai pdrb per kapita pdrb merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pdrb terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan pdrb per kapita yaitu gambaran rata rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidak tidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. peningkatan nilai pdrb secara umum akan meningkatkan nilai pdrb per kapita jika jumlah penduduk tidak meningkat secara massive. begitu juga yang terjadi kalimantan timur, pdrb per kapita provinsi kalimantan timur dari tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun mencapai juta rupiah. dalam lima tahun terakhir, perkembangan pdrb per kapita cukup signifikan dimana pada tahun sebesar juta rupiah. namun akibat menurunnya pdrb kalimantan timur tahun maka pdrb per kapita kalimantan timur juga turun, menjadi sebesar juta rupiah. gambar pdrb per kapita provinsi kalimantan timur, tahun juta rupiah) tahun dasar mma lan hen nee. lan ana mana sumber: bps provinsi kalimantan timur, laju inflasi provinsi kalimantan timurinflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi). dalam e#e#eeee e'e ee'e ee' : pia perubahan and promosi kalimantan pilar tahunlaju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian provinsi kalimantan timur dapat dilihat pada gambar bawah ini. gambar laju inflasi provinsi kalimantan timur, tahun x&) sumber: bps provinsi kalimantan timur, laju inflasi provinsi kalimantan timur cukup fluktuatif dari tahun tahun dimana paling tinggi berada pada tahun dan paling rendah berada pada tahun yakni sebesar persen. laju inflasi ini mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir dimana hingga tahun per kondisi kalender januari september, inflasi hanya mencapai persen. selain itu jika dilihat secara agregat, laju inflasi kalender provinsi kalimantan timur sama dengan inflasi nasional yaitu persen. rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah yakni terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa, kelangkaan beberapa komoditas baik karena aksi spekulan menimbun barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut, hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional. pembentukan laju inflasi provinsi kalimantan timur dibentuk oleh dua kota indeks harga konsumen ihk) yakni kota samarinda dan kota balikpapan. angka yang dihasilkan tee nana perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun lin masih bergabung dengan provinsi kalimantan utara, berikut inflasi setiap kota ihk wilayah kalimantan timur dan kalimantan utara. tabel laju inflasi menurut kota ihk provinsi kalimantan timur, tahun iman |sempurna| aan tan an timur lal sumber: bps provinsi kalimantan timur, indeks gini pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah suatu wilayindeks gini provinsi kalimantan timur masih berkisar pada angka pada tahun dimana angka ini meningkat dari indeks gini pada tahun sebelumnya yang mencapai penurunan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pemerataan pendapatan (kesejahteraan masyarakat) mengalami penurunan, namun meski demikian perihal ini masih perlu adanya perhatian khusus stakeholders pemerintah provinsi dalam menangani masalah ini. jika dilihat berdasarkan kabupaten kota tahun maka pemerataan kesejahteraan paling baik adalah kabupaten kutai barat (termasuk mahakam ulu) dengan indeks gini sebesar sedangkan ketimpangan kesejahteraan paling tinggi berada kota bontang yang mencapai indeks gini sebesar referee'' e''e'eee':.:eeeeeeeeeeeeee'e:e eeee'')ee eee ,? ?? .e jae perisakan round provinsi kalonanfan timur talun gambar indeks gini provinsi kalimantan timur, tahun maa enam nan sumber: bps provinsi kalimantan timur, gambar indeks gini menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur, tahun ,255s| bea sumber: bps provinsi kalimantan timur, data tahun belum ada dari bps) estate perubahan apd protein kalimantan timur rahim pemerataan pendapatan lebih dalam lagi terkait pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan juga dapat dilihat melalui distribusi pembagian pendapatan seperti tabel bawah ini. pada tahun distribusi pendapatan dengan cakupan pendapatan persen tertinggi telah dinikmati oleh persen penduduk. sedangkan pendapatan sedang (40x pendapatan sedang) dinikmati oleh penduduk sebanyak persen dan pendapatan persen rendah dinikmati hampir persen penduduk provinsi kalimantan timur. peningkatan persentase penduduk yang memiliki pendapatan persen rendah ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk lebih meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritasnya. tabel distribusi pembagian pendapatan provinsi kalimantan timur, tahun distribusi pembagian pendapatan tinggi 4a68 | sumber: bps provinsi kalimantan timur,. kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang suatu wilayah. oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk wilayah tersebutcg : rr're perubahan dprd provinsi kalangan timur tahun wrnnnaa gambar tingkat kemiskinan x6) provinsi kalimantan timur, tahun lan tpl laten mal le. ant mu. . sumber: bps provinsi kalimantan timur, gambar jumlah penduduk miskin jiwa) provinsi kalimantan timur, tahun pama sumber: bps provinsi kalimantan timur, www x aaa lain halnya jika dilihat secara absolut, jumlah penduduk miskin provinsi kalimantan timur memiliki trend yang fluktuatif dalam perkembangannya. pada tahun jumlah penduduk miskin provinsi kalimantan timur mencapai jiwa, artinya secara absolut jumlah penduduk miskin juga turun jika dibanding pada tahun sebelumnya jiwa penduduk miskin). penurunan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini merupakan capaian positif pemerintah daerah, meskipun begitu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi sebagai pengayom masyarakat agar selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan setiap realisasinya berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat. angka kriminalitas yang tertangani kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari hari. masih cukup tingginya kejadian kriminalitas provinsi kalimantan timur haruslah memberi suatu pemicu bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah provinsi untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan antisipasi berbagai kasus kriminalitas yang sering terjadi. selain itu, perlu juga dilakukan upaya khusus dalam penanganan kasus kriminalitas dimana pada tahun masih cukup banyak kasus kejahatan yang belum ditangani secara optimal. kasus kriminalitas yang paling minim penanganan kasusnya adalah pencurian dimana pencurian kantor hanya persen kejadian yang tertangani, kemudian kasus pencurian dengan pemberkatan hanya sebesar persen kejadian yang tertangani, dan pencurian dengan kekerasan hanya sebesar persen kasus yang tertangani. masih minimnya persentase kejadian yang tertangani ini menjadi sebuah tantangan khusus bagi aparat penegak hukum untuk lebih fokus dalam menuntaskan berbagai kasus kriminalitas untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. tabel dominasi kasus kriminalitas provinsi kalimantan timur, tahun kejadian tertangani tertangani loro. oo lau (rengemarangest mas pencumandengan pemberkatan mixer| iremerosan ane pemeran pend tertangani lgu tao lao oa. kejahatan terhadap kekayaan ala sumber: data pembangunan kalimantan timur fokus kesejahteraan masyarakatmanusiaindeks pembangunan manusiapada periode ini, ipm dihitung dengan menggunakan metodologi baruindeks pembangunan manusia provinsi kalimantan timur memiliki peringkat yang cukup tinggi dalam cakupan nasional dimana menduduki ranking ketiga nasional dalam capaiannya. pada tahun angka ipm mencapai dimana pada tahun sebelumnya ow e c c w ww bea sala) mencapai peningkatan ipm setiap tahunnya mengindikasikan optimalnya pembangunan sumber daya manusia wilayah kalimantan timur melalui pemerataan berbagai fasilitas dan pelayanan yang menunjang peningkatan daya saing manusia. gambar indeks pembangunan manusia provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, jika dilihat berdasarkan kabupaten kota, ipm tertinggi adalah kota bontang yang mencapai dan diikuti oleh kota samarinda dengan ipm mencapai selanjutnya ipm tertinggi ketiga berada kota balikpapan, sehingga wilayah dengan ipm tinggi diduduki oleh wilayah perkotaan. sedangkan wilayah kabupaten, memiliki kesenjangan ipm yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana ipm tertinggi kabupaten adalah kabupaten berau dengan ipm sebesar dan terendah adalah kabupaten mahakam ulu dengan ipm sebesar tabel indeks pembangunan manusia dan komponen penyusunnya menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur, tahun jatah kutai kartanegara mahakam ulu r er), a perubahan round provinsi kalimantan iin tahun pengeluaran per lafjajar balikpapan (samarinda sumber: bps provinsi kalimantan timur,angka melek huruf angka melek huruf provinsi kalimantan timur pada tahun mencapai persen. hal ini mengindikasikan semakin optimal dan efisiensinya program pemerintah dalam pemberantasan buta huruf provinsi kalimantan timur. sebagai pondasi utama dalam pendidikan, melek huruf harus selalu dilancarkan program dan kegiatannya untuk mengimplementasikan potensi minimal sumber daya manusia dalam mengenyam dunia pendidikan. gambar angka melek huruf provinsi kalimantan timur, tahun " t'ro sumber: bps provinsi kalimantan timur, sem :#z8: :zs #e. beapenduduk provinsi kalimantan timur rata rata telah bersekolah hingga jenjang pendidikan sekolah menengah atas sma) awal kelas semester rata rata lama sekolah tahun) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, harapan lama sekolah harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan indeks pembangunan manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan bidang pendidikan. harapan lama sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. w rrr eeeeeeeee er mann perubahan round provinsi kalimantan timur talun gambar harapan usia lama sekolah tahun) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, provinsi kalimantan timur, harapan lama sekolah cukup tinggi mencapai tahun pada tahun hal ini sangat baik karena akanangka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni angka partisipasi kasar apk) mengindikasikan jumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umurnya. provinsi kalimantan timur, apk untuk jenjang sekolah dasar lebih dari persen yang mengindikasikan cukup tingginya penduduk yang mengenyam pendidikan bahkan pada usia diluar tahun. namun yang perlu menjadi perhatian adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, maka apk akan semakin menurun yang mengindikasikan menurunnya atensi penduduk dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. tabel angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan provinsi kalimantan timur, tahun o(x (| .a, ,. . . ,',,fff,f,,f,ff ff: keseontsnn perubahan rpm provinsi kalimantan timun tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, angka partisipasi murni apm) adalah indikator pendidikan yang mengindikasikan jumlah penduduk suatu wilayah yang mengenyam jenjang tertentu sesuai dengan batasan usia sekolahnya. setiap jenjang pendidikan, terjadi kenaikan apm yang mengindikasikan meningkatnya penduduk pada usia sekolah untuk mengenyam jenjang pendidikan sesuai tingkatan usia sekolahnya. namun, seperti pada apk, semakin meningkat jenjang pendidikan maka semakin menurun apm. hal ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya dinas pendidikan dalam merumuskan program prioritas pembangunan bidang pendidikan agar lebih berdaya saing dan optimal. tabel angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan provinsi kalimantan timur, tahun samara dam ama j|a tai sumber: bps provinsi kalimantan timur,indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup yang merupakan salah satu indicator penyusun indeks pembangunan manusia. angkaangkaasa perubahan pjs provinsi kalimantan ting tahun gambar angka harapan hidup tahun) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur ketenagakerjaan pada fokus kesejahteraan masyarakat bidang ketenagakerjaan akan menyoroti perihal penduduk yang bekerja. penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. gambar rasio penduduk yang bekerja tingkat kesempatan kerja) provinsi kalimantan timur, tahun f::,:,:,:,:,:?' sangannak perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun lan aga erat sumber: bps provinsi kalimantan timur, data diolah) secara konseptual, seharusnya penduduk yang bekerja suatu wilayah akan tercakup cukup banyak. begitu pula dengan penduduk bekerja provinsi kalimantan timur, terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja tingkat kesempatan kerja) setiap tahunnya dimana pada tahun persentase penduduk yang bekerja mencapai persen dari jumlah angkatan kerja. fokus seni budaya dan olahraga kebudayaan sanggar seni dan budaya. kalimantan timur mencakup grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis gambar dan sanggar seni teater. capaian beberapa tahun lalu kaitannya pengembangan kebudayaan cukup rendah yang disebabkan sanggar sanggar kesenian kabupaten kota masih tidak aktif, selain itu sanggar sanggar kesenian yang tidak terdaftar walaupun keberadaannya tetap eksis sampai sekarang, serta adanya pembaharuan data organisasi seni daerah yang belum optimal. namun semakin hari, program seni budaya mulai diperhatikan dan mendapat porsi lebih dalam pelaksanaan pembangunan yang terlihat dari peningkatan jumlah grup kesenian daerah meskipun gedung kesenian daerah mengalami penurunan. eeeeee:ee e:e r.ef'?' pan perubahan round provinsi kalimantan kimia tahun san) gambar jumlah grup kesenian provinsi kalimantan timur, tahun soo ma am. nan u u memahami sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi kalimantan timur gambar jumlah gedung kesenian unit) provinsi kalimantan timur, tahun 2s sil a00 ummah . . . sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi kalimantan timur berikut perkembangan beberapa data kesenian dan kebudayaan provinsi kalimantan timur: 'rr :ff,f,,,: .::ef?h # pesawat anti domain perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun tabel data seni budaya daerah provinsi kalimantan timur tahun indikator kinerja ), lala laut jumlah sanggar seni dan seni e7el budaya yang terbina jumlah benda cagar budaya digali ng dan dilestarikan jumlah masyarakat yang mengenal seni budaya daerah jumlah terbitnya seni budaya daerah jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pelatihan sarjana penggerak pembangunan perdesaan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi sumber: renstra disparbud dan dispora provinsi kalimantan timur, pemuda dan olahraga bidang pemuda dan olahraga, tingkat capaian olahraga daerah cukup menggembirakan dimana pada tahun telah memiliki berbagai jenis olahraga unggulan yang mencapai cabang olahraga dengan total atlet sebanyak atlet. dalam meningkatkan prestasi olahraga tersebut, dibentuklah lembaga olahraga sebanyak unit dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak unit. tabel statistik cabang olahraga unggulan provinsi kalimantan timur, tahun cabang jumlah lembaga jenis olahraga sarana prasarana olahraga unggulan lela sean some sumber: didata pepaya eer eer e e ef):),m: perubahan rpm pro rani kalimantan iin tahu aspek pelayanan umum pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan. berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini. fokus layanan urusan wajib urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar provinsi kalimantan timur memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hingga aksesibilitas wilayah. berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah provinsi hingga saat ini. pendidikan angka partisipasi sekolahaps yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat. keberhasilan peningkatan angka partisipasi pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. dukungan pemerintah secara langsung dapat dilihat dari pemberian bantuan operasional sekolah daerah, pemberian beasiswa kepada pelajar, hingga peningkatan insentif tenaga pengajar. sedangkan dukungan secara tidak langsung dapat dilihat pada peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan seperti perbaikan jalan menuju akses pendidikan, peningkatan jangkauan listrik desa desa terpencil, dan sebagainya. tabel angka partisipasi sekolah provinsi kalimantan timur, tahun | .y lao lao tau sumber: kalimantan timur dalam angka eeeeeeeeeeee ere eee tere er:r pra penolak perubahan pjd provinsi kalimantan timur tahum kan rasio guru murid dan murid sekolah rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat suatu wilayah. khusus provinsi kalimantan timur, pemenuhan jumlah guru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat dan terbilang lebih dari cukup. namun permasalahan mendasar pada pendidikan provinsi kalimantan timur adalah terkait kualitas dan distribusi persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat. tabel rasio murid guru dan murid sekolah provinsi kalimantan timur, tahun tingkat jumlah jumlah rasio rasio pendidikan sekolah murid murid guru murid sekolah ta) sekolah dasar sd) negeri sekolah menengah pertama smp) sekolah menengah atas sma) sekolah menengah kejuruan smk) sumber: data pembangunan kalimantan timur perguruan tinggidan akademi baik negeri maupun swasta sebagai bagian dari r aa aan : eeee er '!' , nang nga tamu perubahan and pro umi kalimantan timur tahun wae sarana pendidikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih baik. pada tahun jumlah mahasiswa yang terdaftar berbagai akademi dan perguruan tinggi provinsi kalimantan timur mencapai mahasiswa. tabel indikator perguruan tinggi provinsi kalimantan timur, tahun kategori jumlah jumlah jumlah pt akademi fakultas jurusan mahasiswa perguruan tinggi akademi jumlah sumber: data pembangunan kalimantan timur angka putus sekolah gambar angka putus sekolah ( ) provinsi kalimantan timur, tahun en maa i0 horor 1gras sumber: bps provinsi kalimantan timur, tahun ele ama mee em ana . perubahan read provinsi kalimantan timur tahun angka putus sekolah provinsi kalimantan timur semakin lama semakin menurun meskipun pada jenjang pendidikan menengah atas sma) masih cukup tinggi. pada tahun angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar berhasil mencapai nol persen, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama smp) mencapai persen, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (sma) mencapai persen. angka kelulusan pada tahun angka kelulusan setiap jenjang pendidikan baik sd, smp, hingga sma sederajat mencapai persen. hal ini mengindikasikan program peningkatan kelulusan siswa telah berhasil dan harus dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten agar depannya prestasi ini dapat dipertahankan. tabel angka kelulusan menurut jenjang pendidikan provinsi kalimantan timur, tahun jenjang pendidikan tahun smu m smu m ajaran sup mis smp smu ma smu ma smk ipa ips (ipa) (ips) bahasa) agama) aya se82 s9, sumber: data pembangunan kalimantan timur, tahundepannya baik secara langsung maupun tidak langsungningkatan berbagai pelayanan kesehatan terus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. meskipun begitu, perlu adanya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan m3.,.# ff e er rez mana perubahan rpj3d provinsi kalimantan timur tahu: tabel fasilitas dan pelayanan kesehatan provinsi kalimantan timur, tahun tao persentase persalinan senbaser bersaing dengan tenaga medis sumber: data pembangunan kalimantan timur cc. pekerjaan umum dalam bidang pekerjaan umum, aksesibilitas wilayah terkait perhubungan darat masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup penting untuk diselesaikan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur. jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah terperosok masih belum optimal pengalamannya bahkan kondisi jalan masih banyak yang belum layak. meskipun sepanjang panjang jalan berupa aspal, akan tetapi masih terdapat jalan tanah yang cukup panjang yakni mencapai km. oleh karena itu, perlu adanya porsi lebih terkait pengadaan jalan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar infrastruktur perhubungan dapat terealisasi dengan baik. e':e teeeefeee lanang aan area pan metreninpemanne maa perubahan rpm provinsi kalimantan timur alun tabel panjang jalan menurut jenis permukaan jalan km) provinsi kalimantan timur, tahun (a) jalan negara jalan provinsi jalan kabupaten total sumber: dinas provinsi kalimantan timur jika dilihat kondisi jalan yang ada provinsi kalimantan timur, masih terdapat cukup panjang jalan yang kondisinya rusak bahkan rusak berat sedangkan jalan pada kondisi baik mencapai persen panjang jalan secara keseluruhan. gambar persentase panjang jalan berdasarkan kondisinya provinsi kalimantan timur, tahun rusak berat rusak haa png sedang baik sumber: dinas provinsi kalimantan timur, tahun tabel panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan km) provinsi kalimantan timur, tahun vao tla@a lol jalan negara s26,s98 jalan kabupaten ''' ee,:. g,?e a meeeesn perubahan round proynni katomanfan timur talun gagal total sumber: dinas provinsi kaltim, tahun irigasi salah satu program pemerintah provinsi adalah ingin mewujudkan swasembada pangan provinsi kalimantan timur. oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pertanian seperti kondisi irigasi. kondisi irigasi dalam kondisi baik provinsi kalimantan timur memiliki kecenderungan menurun sehingga perlu adanya restrukturisasi irigasi kembali oleh pemerintah daerah. gambar panjang irigasi dalam kondisi baik provinsi kalimantan timur, tahun sumber: dinas provinsi kalimantan timur, tempat ibadah penduduk provinsi kalimantan timur memiliki keanekaragaman agama yang dianut. oleh karena itu, tempat peribadatan masyarakat juga cukup beragam. penduduk provinsi kalimantan timur mayoritas memeluk agama muslim sehingga sebagian besar tempat ibadah adalah masjid langgar musholla yang secara total mencapai unit. selain itu, terdapat pula gereja katolik unit), gereja protestan unit), pura unit), vihara unit), dan kelenteng unit). gambar jumlah tempat peribadatan menurut jenisnya unit) provinsi kalimantan timur, tahun :ef eer perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahum sumber: didata kaltim, perumahan salah satu infrastruktur yang menunjukkan kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat adalah perumahan yang layak untuk dihuni. oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara konsisten melakukan pengawasan dan monitoring dalam hal pengadaan perumahan oleh masyarakat. selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pendidikan maupun pengetahuan terhadap masyarakat terkait perumahan yang layak huni baik dari segi kesehatan, sanitasi, dan sebagainya provinsi kalimantan timur, perumahan layak huni sudah meningkat dari tahun tahun hingga pada tahun mencapai unit. tabel perumahan layak huni provinsi kalimantan timur, tahun (w' laju jumlah rumah layak huni cakupan ketersediaan rumah layak huni cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau x6) cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum sumber: dinas pu,w m afeeee err er8 perubahan kind provinsi kalimantan timun tahungambar indikator perumahan provinsi kalimantan timur, tahun rumahtangga rumahtangga rumahtangga rumahtangga dengan sumber dengan air dengan sanitasi dengan air bersih minum layak layak" penerangan listrik sumber: bps provinsi kalimantan timur, tahun data tahun perencanaan pembangunan tersedianya dokumen perencanaan seperti ipjp, rpm dan rkd yang telah ditetapkan dengan perda merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan kalimantan timur, dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi kalimantan timur dokumen nomor perda ketersediaan ipjp tahun perda tahun rpm tahun perda tahun peraturan gubernur rkd tahun kalimantan timur ada tahun sumber: bappeda, tttttitiiz3i e:,. er: eeeeee'ha perubahan rpm proxima kalimantan timun tahun perhubungan jumlah orang yang menggunakan fasilitas angkutan umum provinsi kalimantan timur mengalami penurunan tiap tahunnya meski angkutan umum jumlahnya tetap. penurunan disebabkan beralihnya pengguna kendaraan umum kendaraan pribadi. gambar jumlah pengguna angkutan umum provinsi kalimantan timur, tahun besi sumber: dinas perhubungan provinsi kalimantan timur perkembangan jumlah kendaraan bermotor provinsi kalimantan timur cukup pesat dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya dan mencapai unit kendaraan bermotor pada tahun meskipun jumlah kendaraan bermotor naik, namun jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dari tahun tahun. hal ini mengindikasikan semakin berkualitasnya pengendara kendaraan bermotor provinsi kalimantan timur. gambar jumlah kendaraan bermotor unit) provinsi kalimantan timur, tahun teng sumber: data pembangunan kalimantan timur, : e uuuamgs eng sektor perhubungan udara merupakan transportasi unggulan dibandingkan transportasi lainnya. adanya kemudahan akses transportasi udara mempengaruhi investasi ekonomi melalui peningkatan mobilisasi orang, barang dan jasa serta dukungan pengembangan pariwisata. saat ini, transportasi melalui udara sangat memegang peranan penting dalam sektor perhubungan. banyaknya investasi berbagai sektor menjadi daya tarik provinsi kalimantan timur misalnya sektor perminyakan, batubara dan lainnya, memerlukan dukungan layanan transportasi udara yang tinggi antar daerah asal dan tujuan terutama untuk tujuan jakarta sebagai pusat sebagian besar perusahaan investor. dengan demikian, fungsi transportasi udara untuk kegiatan penunjang pembangunan sangat vital. dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui angkutan udara, maka provinsi kalimantan timur telah dilengkapi infrastruktur maupun sarana prasarana pelabuhan udara sebanyak unit. berikut pelabuhan udara yang berada kawasan provinsi kalimantan timur: sultan aji muhammad sulaiman sepinggan) pelindung kalimatan long bawah data dawai long apung kelak bontang badak tanjung bara tanjung santan menikah lingkungan hidup pembangunan yang berwawasan lingkungan adalahtanpa disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi kalimantan selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. frr fee . i kena pan perubahan read provinsi kalimat'an timur tahun kari tabel aspek pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup provinsi kalimantan timur, tahun tn0an dame 201a lele persentase penduduk nia beraksen air minum penegakan hukum lingkungan indeks kulit mere mug 7a07 lingkungan hidup eoi) emisi gas buang co2 eg) juta juta juta juta juta indeks kualitas air sungai ika) indeks kualitas udara indeks tutupan hutan penanganan sampah sampah terangkut per hari pembentukkan bpbd luas lahan hutan kota sumber: badan lingkungan hidup pemerintah provinsi kalimantan timur kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipil provinsi kalimantan timur memiliki peranan penting dalam menjalankan administrasi kependudukan daerah. berikut indikator kependudukan dan catatan sipil yang perlu diperhatikan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. eef bem aaa tabel indikator kependudukan dan catatan sipil provinsi kalimantan timur tahun ala lara penerapan ktp nasional berbasis sudah sudah sudah sudah sudah ketersediaan database ada ada ada ada ada ada kependudukan ikepemiikankte iasogst (tas7es0 1aa011e eta (asma fast rata sa01 from kelahiran jaman |onn| s0) aas| nam aa) aan pernikahan sumber: biro pemerintahan umum setda provinsi kalimantan timur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan pembangunan periode saat ini, perlu adanya fokus pemerintah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. hal ini dikarenakan isu kesetaraan gender menjadi perhatian dunia internasional dimana pengalaman emansipasi wanita akan memberikan suatu akselerasi positif bagi pembangunan daerah. sedangkan perlindungan terhadap anak menjadi penting mengingat masih cukup tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan minimnya hak yang diberikan kepada anak anak sesuai dengan batasan usianya. perempuan lembaga pemerintahan dewan persentase jumlah anggota legislatif perempuan provinsi kalimantan timur baik dprd kabupaten kota maupun dprd tingkat provinsi kalimantan timur masih cukup rendah dimana total hanya sebesar persen. e.ee'#t :, e perubahan round provinsi kalimantan tini yatim tabel jumlah anggota legislatif menurut jenis kelamin dan wilayah provinsi kalimantan timur, tahun kabupaten kota perempuan perempuan dalam dewan ta) lal jajeser lay nan pemanen dprd kalimantan timur total kalimantan timur loans sumber: komisi pemilihan umum provinsi kalimantan timur tahun tea perubahan and pro rini kalimantan timur tahun nagara gambar persentase pns lingkungan pemprov kalimantan timur menurut jenis kelamin, tahun perempuan laki aki sumber: data pembangunan kalimantan timur selain dari segi keterlibatan perempuan dalam legislatif, keaktifan perempuan dalam pemerintahan juga menjadi poin positif bagi pemberdayaan perempuan. sebanyak persen pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi kalimantan timur merupakan pegawai negeri sipil perempuan dengan berbagai jabatan dan golongannya. partisipasi angkatan kerja perempuan jika dilihat pada partisipasi angkatan kerjanya, angkatan kerja perempuan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki laki sehingga secara otomatis jumlah pekerja perempuan juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan pekerja laki laki. tabel partisipasi angkatan kerja provinsi kalimantan timur, tahun kegiatan lala ja, sg.o28| a0.g80| sumber: kalimantan timur dalam angka www. perubahan read provinsi kalimantan timur tahun indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender secara umum, pemberdayaan gender dapat dilihat melalui dua indeks yang terkait masalah gender yakni indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender. indeks pemberdayaan gender provinsi kalimantan timur cukup fluktuatif dimana pada tahun terakhir terjadi penurunan yang sangat signifikan dari pada tahun menjadi pada tahun berikutnya. sedangkan pada indeks pembangunan gender, terjadi kecenderungan yang meningkat dari tahun tahun hingga pada indeks meningkat menjadi gambar indeks pemberdayaan gender provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, te". map ian png perubahan abjad provinsi kalimantan timur talun maa gambar indeks pembangunan gender provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, akseptor keluarga berencana akseptor keluarga berencana yang aktif cukup fluktuatif setiap tahunnya dimana persentase terhadap pasangan usia subur juga fluktuatif. pada tahun persentase akseptor aktif terhadap pasangan usia subur mencapai persen padahal pada tahun sebelumnya hanya mencapai persen. keluarga berencana kb) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. program nasional ini sudah dilaksanakan sejak orde baru namun hingga sekarang masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti pentingnya keluarga berencana. :err eeeeee)eeeeff) . . perubahan rpm provinsi kalimantan timur fault aan gambar persentase akseptor aktif terhadap pus provinsi kalimantan timur, tahun kool sm sumber: data pembangunan kalimantan timur akseptor keluarga berencana yang aktif menggunakan alat kontrasepsi yang beragam dari pil kb, suntik, hingga metode operasi terhadap pria maupun wanita. sebagian besar akseptor keluarga berencana menggunakan alat kontrasepsi suntik yang mencapai persen penggunanya dan diikuti oleh pil sebanyak persen. sedangkan paling sedikit akseptor keluarga berencana yang aktif menggunakan kondom dan metode operasi pria wanita e a outer ee::ee:, # menag pan ani peradaban rpm provinsi kalimantan timur tahun tni gambar persentase akseptor aktif menurut pemakaian jenis alat kontrasepsi provinsi kalimantan timur, tahun iud pil kondom pico, kenya ga, iman ubin anna name tart (ia mere keenam aire mei nan implan suntik ,74k sumber: bukan keluarga pra sejahtera dan sejahtera keluarga sejahtera merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah kepada masyarakatnya. namun, provinsi kalimantan timur masih terdapat keluarga yang pra sejahtera dan sejahtera x4). gambar persentase jumlah keluarga menurut golongan kesejahteraannya provinsi kalimantan timur, tahun sejahtera ill pra sejahtera sejahtera sejahtera lana sena ana ben tere asp sejahtera sumber: bukan xz.). ee eeee err a:, kesan sosial aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. berikut beberapa indikator terkait aspek sosial sebagai hasil dari pembangunan daerah pada periode sebelumnya. tabel indikator sosial provinsi kalimantan timur tahun aan nara flava jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan meta, seo .s00 pelatihan keterampilan, uep melalui kue huni yang mendapat bantuan sosial bantuan sosial jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan pelayanan dan alel jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial jumlah wanita korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial tmn nan mo) can) anon) nas) one |aan bantuan sosial mendapatkan bantuan sosial melalui pemukiman jis bamyakmapantiwerha afoapoal 'isjjjumahpenghumtpantiwerana 2e7| h7) sumber: dinas sosial provinsi kalimantan timur .a.0ure aan perubahan rpm provinsi kalimantan timur jalu keterangan: program kegiatan anak balita terlantar ada sejak tahun gambar jumlah anak terlantar provinsi kalimantan timur, tahun max long maw a mma mata: aer govowovewe on. sumber: dinas sosialprovinsi kalimantan timur, jumlah angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah orang menjadi orang. meskipun begitu, secara persentase yakni tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan menjadi persen dari sebelumnya sebesar persen. dan bisa disebabkan penumpangnya yakni jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. "e ee perubahan rpj3d proving kalimantan timur tahun gambar tingkat partisipasi angkatan kerja provinsi kalimantan timur, tahun2010 man nan mna yet menu una man ewe vww umam, sumber: bps provinsi kalimantan timurkomunikasi 15x, keuangan, real konstruksi kanan estate, dan jasa perusahaan listrik dan alr ona bean 070k industri pengolahan jasa jasa pertambangan dan penggalian pertanian sumber: bps provinsi kalimantan timur apa men nya perubahan apbd provinsi kalimantan dima tahi naaoran dan diikuti oleh penduduk yang bekerja pada secgambar tingkat pengangguran terbuka provinsi kalimantan timur, tahun mera menngnsmapan max sumber: bps provinsi kalimantan timur, koperasi usaha kecil dan menengah salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. perkembangan koperasi provinsi kalimantan timur menunjukkan trend yang positif dimana kecenderungan jumlah koperasi yang meningkat dari tahun tahun. pada tahun eeeeee'' perubahan refid provinsi kalimantan timur tahun urai jumlah koperasi menurun dari unit dimana tahun sebelumnya berjumlah unit. gambar jumlah koperasi provinsi kalimantan timur, tahun sumber: disperindagkop prov kaltim jika dilihat berdasarkan jenis operasinya, maka sebagian besar koperasi provinsi kalimantan timur adalah koperasi serba usaha yang mencapai unit koperasi yang tersebar seluruh wilayah. koperasi yang cukup banyak dan aktif selanjutnya adalah koperasi pegawai negeri yang berjumlah unit dan koperasi simpan pinjam yang berjumlah unit. koperasi yang memberdayakan masyarakat desa yakni koperasi unit desa hanya berjumlah unit. meskipun begitu, terdapat koperasi pertanian unit) dan koperasi perkebunan unit) yang memberdayakan masyarakat pedesaan terutama yang bergerak pada sektor pertanian maupun perkebunan. re), eeeeee #'rf":w :::e:.# dana perubahan pmid provinsi katmanfan timur talun gambar jumlah koperasi menurut jenisnya provinsi kalimantan timur, tahun te) pai sumber: disperondagkop provinsi kaltim, tahun penanaman modal provinsi kalimantan timur merupakan salah satu provinsi yang diminati oleh kalangan investor baik dalam maupun luar negeri. hal ini terlihat dari cukup tingginya penanaman modal yang ditanamkan wilayah kalimantan timur berbagai sektor. daya tarik yang cukup membuat investor tertarik utamanya pada eksploitasi sumber daya alam dimana provinsi kalimantan timur memiliki keanekaragaman potensi sumber daya yang beragam. pada tahun sebanyak investor baik dalam negeri maupun asing telah menanamkan modalnya provinsi kalimantan timur. oleh karena itu, dalam perijinan penanaman modal harus diperhatikan kaitannya dengan produktivitas serta timbal balik dari pergerakan usaha tersebut agar memiliki keberlanjutan kemudian hari. hal ini terkait dengan dampak lingkungan hidup bagi generasi mendatang agar tetap memiliki kehidupan yang sejahtera, nyaman, dan asri. anak5w4yy eeeeee ea. perubahan read provinsi kalimantan timur faham gambar jumlah investor penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri provinsi kalimantan timur, tahun aman "panam an mana pak sen lam ala admin bee keren muna kmeememn rah mal habennnn tanaman .mn man ahh sumber: bpmptsp provinsi kalimantan timuayanan pemerintah daerah dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, masyarakat tidak akan pernah terlepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan telah dilaksanakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat provinsi kalimantan timur dimana angka indeks yang meningkat dari tahun tahun. pada tahun indeks kepuasan masyarakat provinsi kalimantan timur mencapai yang meningkat dari tahun tahun sebelumnya. kenaikan ini bukan tanpa alasan mengingat berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas. untuk selanjutnya, perlu dirumuskan kembali terkait pemerataan pelayanan masyarakat agar setiap wilayah kalimantan timur dapat merasakan hasil dari capaian pembangunan berbagai bidang. error eee pasangan perubahan rpm proving kalimantan dim talun san gambar indeks kepuasan masyarakat provinsi kalimantan timur, tahun sumber: didata kalimantan timur pengelolaan keuangan daerah dan integritas kinerja daerahmencapai opini wajar tanpa pengecualian wtp) pada tahun sempat terjadinya penurunan status opini bpssedangkan dalam hal integritas kinerja, provinsi kalimantan timur jugakebersihan, ketertiban, dan keindahan) dalam menciptakan suasana asri dan harmonis kehidupan masyarakat, implementasi kebersihan, ketertiban, dan keindahan) lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan. oleh karena itu, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini pemerintah provinsi kalimantan timur meningkatkan aparatur pamong praja sebagai satuan pengamanan dan penegakan lingkungan masyarakat. pada tahun jumlah pamong praja provinsi kalimantan timur mencapai orang, padahal pada lima tahun yang lalu jumlah satuan polisi pamong praja sangat terbatas. haa aa. err eee: perubahan pmid proving kalimantan timur tahum gambar jumlah polisi pamong praja provinsi kalimantan timur, tahun ia) sumber: satpol provinsi kalimantan timur, gambar rasio pamong praja per penduduk provinsi kalimantan timur, tahun sumber: satpol provinsi kalimantan timur, rc: :e:,: eff mendesain perubahan rpm provinsi kalimantan tim tahun ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan desa mandiri pangan pada tahun yang meliputi desa, dan meningkat pada tahun menjadi desa. pembangunan lumbung pangan desa dan pengisian lumbung juga telah dilaksanakan sejak tahun yang mencapai unit dan menjadi unit pada tahun dengan alokasi anggaran dari apbn (dak, dan demon dan apbd provinsi, apbd kab kota). untuk pemberdayaan dan intervensi daerah rawan, serta untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat dpm) dan lembaga usaha ekonomi pedesaan lup) pada kelompok usaha gapoktan kabupaten kota pada tahun dan tahun menjadi kelompok serta dalam tahun tidak mengalami perubahan. pada tahun meningkat menjadi kelompok. keberadaan lembaga ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi provinsi kalimantan timur. capaian urusan ketahanan pangan diukur dengan indikator ketersediaan regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, dan skor pola pangan harapan. pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau daya beli masyarakat. kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanan sosial. ketersediaan pangan utama ketersediaan pangan merupakan rasio rata rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (kg) dibagi dengan tingkat konsumsi. ketersediaan pangan utama pada tahun sebesar dan pada tahun menurun menjadi sebesar saja. mt eeeeeeeeefeeefef ?eeeeee9 tea perubahan rdy provinsi kahyangan timur tahun gambar ketersediaan pangan utama provinsi kalimantan timur tahun kg) "ag sumber: dinas pertanian tanaman pangan provinsi kalimantan timur, tahun pemberdayaan masyarakat dan desa desa sebagai wilayah administrasi terkecil memiliki peran yang sangat vital dalam pemberdayaan masyarakat yang tinggal dalamnya. oleh karena itu, perlu adanya berbagai pembinaan dalam meningkatkan kualitas setiap elemen desa untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi pelaksanaan pembangunan suatu wilayah. berikut capaian pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi kalimantan timur. tabel aspek pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi kalimantan timur tahun indikator tahun tahun (a) jumlah kel tani, kei bela dan kel kelompok ani, kelompok yan kelompok lembaga lembaga mikro kecil yang memanfaatkan teknologi tepat guna jumlah lembaga perekonomian perdesaan yang aktif lembaga lembaga jumlah lembaga kemas kata yang telah dibina ana a64 kemasyara yang ini 1559lembaga lembaga dilatih jumlah seluruh hasil tingkat jumlah desa kelurahan yang berhasil meraih peringkat desa kelurahan desa kelurahan perlombaan persentase bantuan ppm mp yang tepat sasaran sumber: renstra bmpd, p ae''er tff e.fe.z gi any perubahan apink provinsi kalimantan timur tahun #aaa statistik publikasi statistik resmi yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik merupakan sumber data dan informasi yang valid dan relevan sebagai bahan rumusan perencanaan pembangunan daerah. selama ini, setiap tahun bps provinsi kalimantan timur terus merilis berbagai publikasi terkait data pembangunan daerah terutama publikasi utama yakni kalimantan timur dalam angka dan pdrb menurut lapangan usaha maupun pdrb menurut penggunaan provinsi kalimantan timur. tabel publikasi statistik pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun induk tahun indikator raja taoljaolmj| pdrb provinsi kalimantan timur ada ada ada sumber: bps provinsi kalimantan timur, kearsipan pengelolaan arsip baku provinsi kalimantan timur mengalami peningkatan dari tahun tahun hingga mencapai persen pada tahun gambar pengelolaan arsip secara baku provinsi kalimantan timur, tahun sumber: badan arsip daerah provinsi kaltim, m |z5 . perubahan kpd provisi hatimanran tim tahi ani komunikasi dan informatika pada era teknologi informasi ini, komunikasi dan informatika menjadi hal yang umum dalam keseharian masyarakat utamanya wilayah perkotaan. namun dari segi pemecatannya, masih terdapat beberapa wilayah provinsi kalimantan timur yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar setiap masyarakat provinsi kalimantan timur melek komunikasi dan informatika agar memiliki pengetahuan dan mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupannya. berikut indikator komunikasi dan informatika provinsi kalimantan timur. tabel indikator komunikasi dan informatika provinsi kalimantan timur, tahun sebagian besar data tidak diisi diskominfo) game ama dam dima dome talaga jafar, gamamtmasan sel sal nona timsaparamtasan dasar dawan aman osn flexi (some dam djaja jom sumber: kalimantan timur dalam angka, perpustakaan sebagai salah satu sarana prasarana penunjang pendidikan, pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas pendukung untuk menyukseskan program prioritas bidang pendidikan salah satunya dengan memberikan fasilitas perpustakaan yang berkualitas. perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi yang berisi kumpulan buku dan koleksinya baik yang tercetak maupun tersimpan secara digital.juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan dan rekreasi yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. dilihat dari indikatornya, perkembangan tugas pokok dan fungsi perpustakaan dalam memberikan pelayanan mengalami peningkatan meskipun terdapat beberapa kelemahan yang harus diantisipasi. berikut indikator perpustakaan daerah provinsi kalimantan timur. ex,. h|iasa a.uya.ra3a3aiapajlangt erm . . perubahan rpj3d pro kalimantan din tata ana tabel indikator perpustakaan provinsi kalimantan timur, tahun tahun indikator alalaela jumlah pengunjung perpustakaan jumlah anggota perpustakaan jumlah peminjam buku jumlah buku yang dipinjam jumlah buku yang tersedia jumlah perpustakaan kaltim sumber: badan perpustakaan provinsi kalimantan timur fokus layanan urusan pilihan layanan urusan pilihan merupakanada provinsi kalimantan timur. berikut 75adik layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.hingga saat ini belum dapat dicapai. produksi padi provinsi kalimantan timur dilakukan baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). berdasarkan dukungan teknologi hingga saat ini, agro ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang. sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat provinsi, dan masih bawah target produksi yang ditetapkan. produksi padi pada tahun mengalami kenaikan luas panen maupun total produksi padi. pada tahun total produksi padi mencapai ton dengan luas panen akan tetapi produktivitasnya mengalami penurunan menjadi ton ha. trah| .z. :,: : : : : : # . 1i perubahan rpm provinsi kalimantan limit tahun tabel luas panen, produksi, dan produktivitas padi provinsi kalimantan timur, tahun produktivitas tahun luas panen ha) produksi (ton) vita ton ha) sumber: dinas pertanian grav kaltim, berdasarkan data produksi lima tahun terakhir diketahui bahwa, tingkat produksi padi daerah ini masih cukup berfluktuasi. kenyataan demikian menunjukkan bahwa pengelolaan produksi padi daerah ini belum dikendalikan sepenuhnya oleh suatu sistem produksi yang terukur. secara umum terdeteksi bahwa, faktor pembatas yang dominan adalah kondisi cuaca dan motivasi petani serta kualitas lahan dan sumber daya manusia berkualitas (teknologi modern). pengaruh faktor cuaca, karena petani hanya mungkin menanam padi dengan baik bilamana curah hujan tersedia cukup. motivasi petani naik dan turun dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama harga beras dan ketersediaan lapangan kerja alternatif. sedangkan peran pemerintah dalam pengelolaan produksi adalah sebagai fasilitator dan dinamisator dari stakeholder yang ada. a m , : : : perubahan rpm profil katomanian ing tahun dana gambar rasio produksi padi per satuan penduduk kg) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: data pembangunan kalimantan timur (diolah) jika berdasarkan data produksi padi, jumlah penduduk, dan asumsi kebutuhan atau konsumsi beras per kapita sebesar kg tahun, status swasembada pangan (beras) provinsi kalimantan timur untuk lima tahun terakhir sudah tercapai. meski begitu, trend memperlihatkan bahwa produksi beras provinsi kalimantan timur mengalami penurunan meskipun datanya fluktuatif. tabel luas panen, produksi, dan produktivitas palawija provinsi kalimantan timur, tahun luas panen produksi produktivitas komoditas ha) (ton) ton ha) jagung ubi jalar sumber: kalimantan timur dalam angka, prospek peningkatan produksi padi daerah ini sesungguhnya sangat baik dan sejak tahun didukung oleh program peningkatan ketahanan pangan. bilamana program ini dilaksanakan secara konsisten dengan dukungan sumber daya secara maksimal, maka upaya e) )')' :,:':) : : #c: ?) hr men penamaan ca, aanenasa perubahan round provinsi kalimantan timur tahun kan untuk mewujudkan swasembada beras daerah ini akan dapat terwujud. palawija sebagai sumber bahan pangan alternatif belum berkembang secara memadai, luas tanahnya cukup fluktuatif dan belum ada komoditas palawija yang luas panennya mencapai dari luas panen tanaman padi. produksi palawija masih terbatas dan ubi kayu yang produksinya paling banyak belum mencapai dari produksi padi. meskipun, berdasarkan kriteria kebutuhan konsumsi per kapita untuk jagung, kedelai dan ubi kayu telah mencapai swasembada. tetapi berdasarkan kriteria menyediakannya, komoditi palawija masih mengalami kekurangan kecuali untuk ubi kayu. sektor pertanian dalam struktur perekonomian masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. hal itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena sektor ini mampu menampung banyak tenaga kerja dan lebih ramah lingkungan dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi sektor unggulan provinsi kalimantan timur. gambar kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan terhadap pdrb provinsi kalimantan timur, tahun naa maa maa maura, sumber: bps provinsi kalimantan timur, pada subsektor pertanian tanaman pangan yang merupakan fokus dari swasembada pertanian dimana pada tahun hanya memiliki kontribusi pdrb sebesar persen. sedangkan pada kategori pertanian secara luas, kontribusi terbesar berada pada subsektor perkebunan yang mencapai persen dan diikuti oleh subsektor perikanan persen dan kehutanan persen. em, eee ef e e:, ft:))# e,:, ee : : : : ,.:a perubahan read provisi kalimantan kimia tahun perlunya ada peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam lima tahun kedepan yang dibangun dari subsektor subsektor penyusun sektor pertanian seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. hortikultura beberapa komoditas hortikultura provinsi kalimantan timur menjadi unggulan meskipun belum terlalu tinggi intensitasnya dalam ekspor luar daerah. berikut produktivitas komoditas sayur sayuran unggulan provinsi kalimantan timur. tabel luas panen, produksi, dan produktivitas sayur sayuran unggulan provinsi kalimantan timur, tahun luas panen produksi produktivitas tahun ha) ton) ton ha) lo. lay terong kacang panjang kangkung sumber: data pembangunan kalimantan timur gambar produksi buah buahan unggulan ton) provinsi kalimantan timur, tahun pisang nanas rambutan pepaya durian sumber: data pembangunan kalimantan timur e r ouexnaasa anang . perubahan round provisi kalimantan tinta tahun lain halnya dengan sayur sayuran, produksi buah buahan kalimantan timur lebih tinggi utamanya pisang yang mencapai ton pada tahun berikut produksi komoditas buah buahan unggulan provinsi kalimantan timur pada tahunhektar pada tahun berikut produktivitas komoditas perkebunan provinsi kalimantan timur. tabel luas panen, produksi, dan produktivitas perkebunan provinsi kalimantan timur, tahun luas tanam produksi produktivitas tahun ha) ton) ton ha) (a) kelapa sawit sumber: data pembangunan kalimantan timur peternakan provinsi kalimantan timur sedang menggalakkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu usaha untuk swasembada daging. pada tahun produksi daging terbanyak adalah daging sapi yang mencapai ton dan diikuti oleh produksi daging babi yang mencapai ton. sedangkan pada daging unggas, produksi daging unggas paling banyak adalah ayam ras pedaging yang produksinya mencapai ton. selain itu, untuk produksi telur sebagian besar merupakan produksi telur ayam ras yang mencapai ton. ee : :ee.'z?ee:) ee,g)t aan perubahan rpm prodi kalimantan timur tahum lena tabel populasi dan produksi daging ternak provinsi kalimantan timur, tahun jenis teman populasi ekor) produksi daging ton) lol o&o oao babi sumber: dinas peternakan provinsi kaltim, tabel populasi dan produksi daging unggas provinsi kalimantan timur, tahun jenis unggas populasi unggas produksi daging (ekor) ton) |. log ayam kampung ayam ras pedaging ayam ras petelur itik sumber: dinas peternakan provinsi kaltim, gambar produksi telur ton) provinsi kalimantan timur, tahun ayam ras ayam kampung itik sumber: dinas peternakan prov kaltim, ere ana naa hui perubahan rpm pro yani kalimantan limit tahun pra kehutanan provinsi kalimantan timur dahulu terkenal dengan hasil hutannya yang melimpah hingga ekspor dunia internasional. namun semakin lama, produksi kehutanan semakin menurun dan bahkan dampak degradasi lingkungan hidup sudah mulai terasa wilayah kalimantan timur. oleh karena itu, pemerintah daerah harus menata ulang peruntukan wilayah hutan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus tetap menjaga kelestariannya demi keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. sebagian besar wilayah hutan provinsi kalimantan telah ditetapkan sebagai hutan produksi dengan rincian hutan produksi tetap atau ha) dan hutan produksi terbatas atau ha). sedangkan wilayah hutan lindung hanya ditetapkan sebanyak persen atau ha. gambar luas hutan menurut tata guna hutan ha) provinsi kalimantan timur, tahun hutan produksi hutan produksi tetap terbatas hutan suaka hutan produksi alam dan wisata konversi hutan lindung sumber: data pembangunan kalimantan timur cc: )? #reme er nai cemaran ain kang perubahan rpm provisi kalimantan timur tahun kanporos utara, menghubungkan kawasan samarinda sangat muara walau berau kalimantan utara.?) bawah rasio nasional yaitu km km? hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti berikut ini.: pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung:penataan ruang penataan ruang provinsi kalimantan timur sebagian besar masih berupa kawasan hutan hingga mencapai persen dari total luas wilayah. sedangkan wilayah pertanian yang notabene masih merupakan kawasan hijau menempati luas areal hingga mencapai persen. mengingat luas wilayah kalimantan timur yang sangat luas, maka pemukiman penduduk hanya menempati seluas persen saja. tr #ee eee ere mer perubahan rpm pro uni kalimantan timer tahun gambar luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan provinsi kalimantan timur hutan pemukiman lainnya pertanian pangan dan pariwisata industri hortikultura sumber: perda tahun tentang rencana rtrw provinsi kaltim tahun perbankan dan lembaga keuangan lainnya salah satu indikator tingginya pergerakan perekonomian suatu daerah adalah jumlah unit bank yang dibangun wilayah tersebut sebagai motor perekonomian daerah. provinsi kalimantan timur, jumlah bank meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai unit pada tahun gambar jumlah bank unit) provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bank indonesia wilayah kaltim 'o e::eee , ,, , :#f:'# o . & perubahan prod provinsi kalimantan timur tahun sebagian besar unit bank yang ada kalimantan timur adalah bank pemerintah yang mencapai persen unit) dan bank swasta yang juga cukup tinggi yakni mencapai persen unit). sedangkan bank pemerintah daerah wilayah kalimantan timur mencapai persen unit). gambar persentase unit bank menurut status kantor bank provinsi kalimantan timur, tahun bank pembangunan daerah bank swasta nana bank asing pemerintah sumber: bank indonesia wilayah kaltim, perhotelan salah satu penunjang pergerakan perekonomian provinsi kalimantan timur pada berbagai bidang adalah adanya pelayanan akomodasi berupa hotel. peningkatan jumlah hotel provinsi kalimantan timur menunjukkan tingginya pergerakan perekonomian karena kedatangan penduduk dari wilayah lain. pada tahun sebanyak hotel bintang dan hotel non bintang beroperasi kalimantan timur dengan jumlah kamar yang cukup banyak hingga mencapai kamar pada hotel berbintang dan kamar untuk hotel non bintang. :,eee:: :: f:te eer e s perubahan rpm brownii kalimantan img tatum banua tabel banyaknya hotel dan kamar hotel bintang dan non bintang) provinsi kalimantan timur, tahun racun hotel kamar sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata prov kaltim, jika dilihat dari tingkat hunian hotel berbintang, maka pada tahun sebesar persen, capaian ini turun jika dibandingkan tingkat hunian hotel pada tahun sebesar persen. tingkat hunian hotel tertinggi berada pada hotel bintang dua dengan tingkat hunian sebesar persen dan tingkat hunian terendah berada pada hotel bintang dengan tingkat hunian sebesar persen. gambar tingkat hunian kamar hotel berbintang provinsi kalimantan timur, tahun kt: pee pai pan para haa bad elf, srg ika bintang bintang bintang bintang bintang sumber: data pembangunan kalimantan timur kontribusi salah satu sektor penunjang pergerakan perekonomian daerah yakni penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan setiap tahunnya. pada tahun kontribusi sektor ini mencapai persen dari total pdrb. petra perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun kan gambar kontribusi pdrb penyediaan akomodasi dan makan minum provinsi kalimantan timur, tahun sumber: bps provinsi kalimantan timur, lingkungan hidup aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. pada tahun persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar persen dan peningkatan persentase terjadi setiap tahunnya hingga pada tahun mencapai persen rumah tangga provinsi kalimantan timur yang memiliki akses sumber air bersih. anuerangkat daerahdampak dan hasil dari sasaran dan program pembangundua) tahun masa lalu yaitu tahun dan dan penetapan apbd yang sekarang sedang berjalan dan proyeksi apbd dalam rkd realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan untuk memperkaya analisis. data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah khususnya pada tahun dalam kaitan hal itu, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya wilayahnya. ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu: besarnya kemampuan keuangan daerah: yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat, dimana pendapatan asli daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. dengan melihat perkembangan dinamika perekonomian internasional, nasional dan daerah provinsi kalimantan timur menuntut pemerintah pusat dan daerah harus bertindak cepat dalam menyikapi dan menindaklanjuti perekonomian yang cenderung menurun. salah satu yang mempengaruhi pembangunan daerah yaitu adalah kondisi keuangan daerah. dengan itu maka perlu adanya perubahan dan atau perubahan pengelolaan keuangan daerah baik anggaran maupun kebijakan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. melihat kondisi keuangan daerah sekarang ini perlu adanya strategi dan kebijakan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. untuk memperoleh pendapatan yang melebihi target dan meminimalisasi belanja untuk mempertahankan kapasitas riil. sehingga dengan eeeeee were in perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun demikian diharapkan pengelolaan keuangan provinsi kalimantan timur mampu merangkul segala kebutuhan pendanaan dalam pembangunan daerah dalam menyikapi gejolak ekonomi yang terjadi. kinerja keuangan masa lalu salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah apbd. tujuan dari derajat desentralisasi fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. perkembangan derajat fiskal provinsi kalimantan timur periode tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel derajat desentralisasi fiskal tahun juta rupiah) sik nada ato sar kai ele kal daerah sama| s3a0540. sumber: laporan realisasi apbd provinsi kalimantan timur (diolah) dari tabel atas, rata rata derajat desentralisasi fiskal daerah provinsi kalimantan timur selama periode tahun sebesar persen yang menunjukkan peran kontribusi pendapatan asli daerah dalam pendanaan keuangan daerah dikategorikan sedang . namun demikian, undang undang tahun tentang pajak dan retribusi daerah memberi harapan bagi pemerintah daerah khususnya provinsi kalimantan timur untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerah dalam era desentralisasi fiskal. r . @. ##? perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun kinerja pelaksanaan apbd sebagaimana diketahui, sumber pendapatdapat dilihat pada tabel dan tabel bawah. m eme@@ #@e perubahan pmid provinsi kalimantan timur latin kau fera nis nin main ala mas ala nol min folk tin ken) lanie kok ali alolainiluml islan penang urusan 'lola|m nala alu ina a|a nato) sio alan o|lm satgas sal ae) (sz par alm alm ala singkong alstom bar pala sad log lola 'alelalolsia kent ololala fe? din alma mim m|s| mim selagi lalu ten) alm bila m|o ska sia sal sis long dim . peter nan ola allo ola toa) alm misi akar lain| o|s ssgsldsiag isis saksi isla arta lala cim task sun|s ta) sii aan iunlols|&w nila s|lolaisimia sena biola mia inicia gergaasit inlay| (elle aaa von sale vla isioalolsim terus engga kas) ix, ala siak alan olah inlolmlololois nim|o|& tp) air slalom ala eks annae| jul skala| jajal eng tg) t|o (te) o|m ygesssa sal (sja asi man sat ban mag hua pan u|ls sana s0| similis imurje isu sid g|x vogel vla si vla dos clock8 sisi8 | | |r|s kakak a|six cia si$ sial.|o lte) cai titan bio kla evolusi map c|e|s sis voc aa, nil sally isis prp . 2late is$ elit|i ggs bapa sass isis ssi ol: naa saga dang hg) ala nimjsarimn apn ala anj asian eru aaa $ analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah pendapatan daerah provinsi kalimantan timur selama kurun pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata rata pertumbuhan sebesar minus persen. hampir semua unsur unsur pendapatan daerah mengalami penurunan, yaitu: pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. sedangkan lain lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan dari tahun sebesar juta rupiah menjadi juta rupiah pada tahun realisasi pendapatan asli daerah pad) mengalami penurunan dengan rata rata pertumbuhan sebesar minus persen. semua unsur pad menunjukan trend menurun (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah) kecuali lain lain pad yang sah. menurunnya pajak dan retribusi daerah disebabkan oleh transisi ekonomi kalimantan timur yang beralih pengembangan pertanian dan turunannya. unsur pad yang mengalami trend positif yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pad yang sah, dengan rata rata pertumbuhan masing masing persen dan persen. realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami penurunan dengan rata rata pertumbuhan sebesar minus persen. kenaikan dana bagi hasil pajak dan atau bukan pajak menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan meningkatnya pendapatan dari eksplorasi eksploitasi sda yang dibagihasilkan kepada daerah. secara total realisasi, lain lain pendapatan daerah yang sah memiliki rata rata pertumbuhan sebesar persen. unsur hibah dari kelompok masyarakat cenderung menurun dengan rata rata pertumbuhan sebesar persen.www www www perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun tea ses sasa lala isi isis sim (is pole pia! goals (je lola lola mile aan iis teis tia lao jam ag) lain isim amp ing six les bak inis lan air lola tar |sla nla lom lela iain atas ken anang ola ist tp) iss seals ken tea lala jasa sen cina leo ole lalu fa) cena iis (oa loss sela tim jae ella sail idol clara pra sis ini air mis lon deni mlm nn ana dki air leo imi alas: imgw tai mao tissa alone lain cin ian lala wangsa lain alm isim lala kei big imgw (iss iis ole lalu lim sin jojo jae te! anis vla ici sila sia |(w inis selo sic ina nee) eng video saing laa dod. pras 3aas aan il) ap tekad cc. ser) (8s ian 0lox tu) anta kalo pal lu) olx slot 31z aga c| maa m| gal3ild pena sale dana (lo ela sisa ml |i c|w erin |il2 ana sloelel a silv ana ois is v| elo color kas) pes villain (aa scala glr(saja|o aur lalslalelsla8g las slo|s|level isis elo cazieri s$furpralr frac sal sales|s(s cia isi3|s|sis ole ash wlulolojlucolsgyselulwululujuls picks mimlalnloaalaxoloalololo aib iis kek sia |s|s bung sislgeis ls'jenis put sedangkanfluktuasi pada tahun sampai denganrata rata pertumbuhanmelihat tabel diatas realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung mengalami kenaikan dan penurunan hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pemerintah daerah dalam pembangunan cenderung fluktuatif dari tahun tahun. oleh karena ituneraca daerah neraca provinsi kalimantan timur pada periode tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik. hal tersebut terlihat pada aset tetap yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total aset. pertumbuhan aset tetap provinsi kalimantan timur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebesar persen. sisi lain kewajiban dan dimana pertumbuhan rata rata kewajiban sebesar persen dan ekuitas dana sebesar minus persen. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: w w w www w e ae aan ani cr) perubahan rpm provinsi kalimantan tinta latin lgi nata mani mala ss. isis sisi sis| ragu ole(s|a| isle sla| im| lolos lalajila sat seleksi 'siti lux sia miri sel level3le| le| iin pia pang anno lokal lola jual isi prriselolnlolm| islalulal lal lol ots lelomimit inn usil ielololm| inlalos|l lal lala massal ilalang lolalolol lol r al lalat jlarslalerr ifa bas lolalalol bag hut katana da: beat ear donat lolos nlolsim| lol lal lana mala ke) ke) olo|lms isa) mlw pin siamo| mio ancol mmi are skills| sisi iis isl sara wild similis| ole sasis raja njojaljo|l hal ialalol|l bening, han ad djarrissl calon kes situ|g$t iio ke) desa loilalul lalulooa| ig| lo|gt ml. alalak aia imi imlaolmn| jo| mil #lalmimlal iolsimlol lol (ala own( eol galainsla| lag sai lola maju isle|la je|l oles islalslu| sea annual sei sanelalalelel labelnya| isl stenlalolsjaim slaimio ko) utulsjen ole sginsin|l (ml sini isis sel sis sis sid sim ton la) mona tp) png ket seen makan mani. tab san basa) aim isim| si. deeds olahan d rena bika agate dara s lolalolo|l o|lg|g inl |oo naga aimlaolum lala m|o orbiter asal kan olis jala sio sae biola sial mills| lal (alw stok mimilolo ito) ola tp) ginjal isis san aju| semar than nn pes: hai imlolola| solois lol ses tp) isis iio relai solo| isinlelmi lal ol. ielalolal istana iis| inl ta) sesali lujalw lelaluisl jul asal jajolma les idul ke) slasasel. laila lelaki isi depan wika pebutailelala ba) lia les) ui, malala selama lal sim sent jean jos imn jjajdlol inul iisimlu loelsisla| lal oad omnia dim& ikan sin jon nimlajo| jis ina (nian sean ian lena hingga seks btn tett ana nan sisi kal o|m els (&|s jas cim| usgeatilai las) slices #|c shan lum bela cix atailefg m|is|o cik |kw sl sls i39 nala sala simile(si sis seal sala sibisiei3| sie (se sis cuci ios slo c sebulalmlaelslolo sis sumsel slalom tanggal sisi ixjoajejla saga a|sir ann ena kara sll lala salma judo read aaa diantara anta eratangl alla a's more rft6tt ffe lea perkalian rpm provinsi kalimantan timur tali mana sah isis dea w|g blog aja s|olah bin ja. kur ops isl. ren gai a00 aan ang inlolmi: anta |is iim w|.: la @&imam em: lolxnle. mmol nail.: s| | kap jlulalol |. al. gan mirip son stiklal.| ml, ban locodol ali elsa s|. meme, ape indah d0 gak tee sia eng sial gai mol egl jet ter sa| (xx ideal! peni bit dim ml. tee sia sll aya 8s: loelsimjsel si: aan "ti lem pen lol jos "en los in|.| eksis mer din an) (sg. polo rel lomba ito) asia al. atas dana ala ni. bni lean jas baar alalalsl sisilia sal bisa als ko. |im| kes) al. naa amil wil olw tani cola tm: si: dig, siwa. a.a al: mill.| kep! pai mimi so. sand duka abi zuu tai aa: pad tag cib. an 4d: sic slc|lt sid |z|z 9in edit sae) pass ais sla (sis beda sis si sid slw3 tni mess 2le disisi sasis3 else 2sisi5 basi clo glo lalu siwulwu w| njs s'w aeniklule sis divisi sisi ola a53 kaa usil tentu fat a14 eee mea pap ca, perubahan rpm provinsi kalimantan tin tahun pang ses nis c2s| lol ta) sel sis el. ne) mix $ j rei dad phone una jikakes idola lansia (gel belanja kai t|a lal setel meski ses lain rasul julia bai "geral karel toksin xn| san alam haul imam mil lomba es:el lalwnlo tan) j3| sai j(olin sta sn. t|nk ala ala yaaa kerok lala tan ka) lom kari (ts) a.a jalal olm fea) its) sel lala da: jajaran aan (an) fee) bagi war los leloalol sela laloelml| sal junta| ade inn lal apa molo ola tas powo sd! ala i(x kenyang alan tag golmaal imola ten) pads melaju malala (is sri lis ind sal helm n|l gaet (il ilo angela lalu na) k ) bright ul|ols |um ale sangat mimi t#|u |(& jan nan olm| ks) kes) tej ts) variasi bea aan basa gan ku) sab gs! kn) esa small siam etil kana (asi ha) kaga awal (sx aix (alis beng stan ra) cic| vision fasi les isis sis sei sic |sisi six sms 2lolos sis sio ses gislalalo s|s ol1 pel ulo olu a10 wis sig fan salma adala sea 'minim r"e ee555 h ? iw man ing kara perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun ana untuk menganalisis neraca provinsi kalimantan timur periode tahun akan digunakan analisis rasio sebagaimana tabel berikut: tabel analisis rasio keuangan provinsi kalimantan timur tahun m2013: naa ban esa rasio lancar current ratio) rasio quick quick quick ratio) rasio total hutan o,01s| 0oral terhadap total aset rasio hutang terhadap modal rata rata umur piutang rata rata umur persediaan perputaran total aktiva (total assets turn over) sumber: catatan atas laporan keuangan apbd prov. kalimantan timur (diolah) dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perputaran total aktiva (total assets turn over) dari tahun sampai dengan tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya dari persen tahun menjadi persen tahunsecara umum, keuangan provinsi kalimantan timur sangat likuid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi. namun jika dicermati, terlihat aktiva lancar selama empat tahun berturut turut mengalami kenaikan dan penurunan sedangkan rasio lancar menunjukkan tren juga mengalami hal yang sama. r rarr error3trr h perubahan pmid provinsi kalirtartan timur tahun mam tabel rasio lancar provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) os| dad des belu kelas jan pra ara roe kewajiban jangka pendek rasio lancar aktiva (lancar: kewajiban jangka pendek) sumber: catatan atas laporan keuangan apbd prov. kalimantan timur (diolah) quick ratio ovice ratio merupakan rasio lancar dengan mengurangi tingkat persediaan dari current asset nya yang terlihat dari rasionya pada tahun hingga tahun mengalami penurunan yang signifikan dari tahun tahun sebelumnya. tabel quick ratio provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) uraian sina ago10 :: aka pat mainan pap ena sam sriti batan tan kpr dean ema dea kewajiban jangka pendek s70. quick ratio aktiva lancar persediaan): kewajiban jangka pendek)) sumber: catatan atos laporan keuangan apbd prov. kalimantan timur (diolah)ampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang yangtio leverage adalah: rasio total hutang terhadap total asset rasio ini pada tahun mulai mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun dan rasio total hutang tahun naik menjadi persen dari tahun sebelumnya persen. kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih cukup jauh bawah nilai total aset yang terlihat pada tabel dibawah ini. ken perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun tabel rasio total hutang terhadap total aset provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) total hutang s570. .6a4. rasio total hutang terhadap total aset total hutang: total aset) sumber: catatan atas laporan keuangan apbd prov. kalimantan timur (diolah) rasio hutang terhadap modal rasio total hutang terhadap modal yang tertera atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh bawah nilai modal yang dimiliki pemerintah provinsi kalimantan timur, nilai total ekuitas yang merupakan nilai ekuitas dana lancar ditambah dengan nilai ekuitas dana investasi ternyata jauh lebih besar dari total hutang. tabel rasio total hutang terhadap modal provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) ses penata peron sai kempo13 pera seukuran ets sy2o1tee se2013 se201a seru (ot hutang s70. ekuitas dana lancarcatatan atas laporan keuangan apbd prov. kalimantan timur (diolah) rasio aktivitasyang digunakan antara lain: rata rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas). terlihat dari hasil perhitungan pada tahun hingga tahun bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutang adalah hari dimana angka ini jauh lebih baik dibanding dengan tahun tahun sebelumnya. berikut perhitungan lengkapnya: www www perubahan pmid provinsi kalimantan timur tahun tabel rata rata umur piutang provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) hubs uraian di? "|s. (saldo awal piutang (saldo akhir piutang rata rata piutang pendapatan daerah ((saldoawal piutang#| saldo akhir piutang): (pendapatan daerah perputaran piutang |pendapatan daerah rata rata piutang pendapatan daerah) rata rata umur piutang perputaran piutang) sumber: catatan atas laporan keuangan apbd grav. kalimantan timur (diolah)hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata rata umur persediaan tahun sebesar hari dimana angka ini sama dengan tahun tahun sebelumnya. tabel rata rata umur persediaan provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) saldo awal persediaan saldo akhir persediaan rata rata nilai: rata rata nilai persediaan) a.s nan ai, edan perubahan pmid provinsi kalimantan timur tahun hino: psp uraian pet err2o13 201a o.: rata rata persediaan perputaran persediaan) sumber: catatan atas laporan keuangan apbd prov. kalimantan timur (diolah) perputaran total aktiva (total assets turn over), rasio ini mengalami kenaikan pada tahun tetapi mengalami penurunan pada tahun sebesar dari angka yang cenderung kecil menggambarkan bahwa peningkatan aset tetap yang dimiliki pemerintah provinsi kalimantan timur tidak mendorong meningkatnya pad. perhitungan lengkap perputaran total aktiva dapat dilihat pada tabel berikut. tabel perputaran total aktiva provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) nos(# uraian: teks pan aan laka mai una skb sada resik pendapatan asli daerah aset tetap perputaran total aktiva pad: aset tetap) sumber: catatan atas laporan keuangan apbd prov. kalimantan timur (dialah) opini badan pemeriksa keuangan bpk) opini bpk atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah pemerintah provinsi kalimantan timur tiga tahun terakhir sebagai berikut: tabel opini bpk atas laporan keuangan pemerintah provinsi kalimantan timur nol tahun: opa pin wajar dengan pengecualian wajar dengan pengecualian wajar tanpa pengecualian wajar tanpa pengecualian wajar tanpa pengecualian wajar tanpa pengecualian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan. belanja dalam rangka woo w # perubahan rpm provinsi kalintartan timur talun analisis sebagai berikut: analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, sertaaan ani yag: na: perubahan pmid provinsi kalimantan timur talun mutia lulu imlek sisa lela gejala clo dll3 lal sek aim lala hari gap eri lola lokal seal s|3i lela imlalsis mis ialsjol alm peti s#|s lelsiwu 2li isi sisi( (8is isle eeradlot saga lada erg dena m|la lola lain o|isla isi skala lem imin wio jae lola dis bes bra ala at) cla lir lead jala o|s lalu lai elemen aah imi isle olo lalu ara molo aim love laila iso ima (dio ten) oiw info pera ain ka) kan) jala (la alis ole leo imam else imi& sjolaloejo oot sir lala sela sis ssi kala (si tegas jala is: (ti lepas ain jek sis lists lem leo alexa kalori air vla lola ton mila inis (bh color ale ad! sja inja nia lil jet jha elegans kas) "aa adi akan i ls peni isis psi kasi sis bag ati pas eng esa ngn aga ulu tel ssi2 ssi2| isis sea kas) cia simi | kasi ala tel sinis alis lol s|al isis cla sei isi disisi six iis disisipi cie ala ale si2| iisirlo2g2le slo|lgisisisisis (s|s siklon sasis ajax s|sisi8 aoi "lalat zloloxr elk i(gla|o slsloleleoe wow blog ii5| ajaikit lis ella ai. ale ricisefere arc ilicis|s 2ls sea 3lslolels sis|9s|e|eli spa pen similis sis sls ulolvulols sako slelwulw|e|.|s sl2|c dana olmimloloacoloaalalalalalafsla sla s eta pen ala lala la bei itu w w eee perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun tabel proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) mebel apafbelania intl teni ah, uni pe tea tia rena nan pan mag san pemsiagah ana versi sni amat gameid pengeluaran) aoa ana siang i330765| aman sumber: laporan realisasi apbd provinsi kalimantan timur (dialah)fluktuatif dan penurunan dari tahun sampai tahun cukup signifikan yaitu sebesar persen hingga persenuu pan perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun rim plural alata eksis isis i.is ssi isi sisi mad sis slolsli sisisdlalwl|o pra solo ya) bit lalu sia ulmlola ol lelo les isl|o elolalri slime ssialsisisis smlnsjojul olo nnjolelsujo sialsidl sisistlalalelalsis ' e) esloelalal alu lalu no) sulalolesl alm ulsislalolu shes mirai| olaladlalmlo xe|sesljlolol sia slaolanjam| sisaigsi iimisisisi crt oul m|a kt. e|l tim sis alonso alun all ale nisa) dim o|lo alm julolmi din sim isa mia imlulml| ala ola nim|w s| .kolosal ala oln.joi| ke) kk swt alon (an) ola tea tim| alm iaialelr( sai ola ielaluls|a|lalu 3sjeoelslal aim milslalulula im|a sia sl31o etik misa s uje simbol ala #.yi klossi o|sg sl siri small sim aslaljla pra o| sslailsi| alla malala bis uje pa) tai kis) ja ) siap fat kej nata dj, saja lang list eli leg pan vla sis bantu (au a|lc kej pad 31l an pn. y|s s|ss ul3 pam xal|u sis call seisi tan ul2 olc eol (lele isis z|s sletsisisis|" si2 isis sisi sel bilas ix& el32|s 3i8lesi8g igi pen classis sis ilo kena) kas v|d ke) sic xiz |& #selalu alla selai sl: kasi palapa clav |. slalsisis calc wc|cicit also slaeloulsiaixic mas lipi cleo sisalalolol iisisimsixlualsolsi5 iklim elaigsio|s oo) harta cic gl. alam seal seals sasis disisi2 cicciriglsis s|as close positivis tilsjejaolajalcj2 el |els e|lajoejejelulululu|u|s| e|e|e alulaelajsglsolu|olujlulolmjololalujelul|u setda olk mala alkali aolalajadan penurunan yang tidak terlalu signifikan. hal ini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat dari tahun hingga tahun dan mengalami penurunan ditahunpada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat pada tahun sebesar persendefisit riil anggaran provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) uraian r2013 m201a dial o15, aa|la rata rata realisasi: pembiayaan daerah bab sambal oan mama tai sumber: laporan realisasi apbd provinsi kalimantan timur (diolah) 3ii luwu e@@@@# mere uti perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun lensa dari data tabel ditahun (dalam juta rupiah) selo petajprovinsi kalimantan timur (diolah) lpa adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam apbd tahun anggaran berjalan berkenaan. siapa merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. jumlah lpa tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan dengan rata rata penurunan sebesar persen yang berarti telah terjadi penurunkerangka pendanaan pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan. proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran siapa), dan proyeksi belanja wajib dan mengikat. uju u7 o otu u w www www www www kerana perubahan rpm provinsi kalimantan timur talunprovinsi kalimantan timur: dan kebijakan dibidang keuangan negara. dengan melihat realisasi pada tahun sebelumnya maka proyeksi pendapatan daerah tahun provinsi kalimantan timur dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut. nan fin perubahan rpm poin. yorinsi kalimantan timur tahun sale apollo slelsiaa sisi' isi aje itl (ma air mas (ks sisa asal olesan ala lolololm| malam| sis hal sik sisa sis emas sin alw|o|a sis sial gas elelsiselulg| lolos |lalat lol sein ss3 iss ini toga swiss anis ibi celassisis kiss ass ajal apsis lele alex kasa kaga ber lal ola lelelelais! sial jalal isi islalainin| alel ols#giorni#t| wisislolmniula| sisi olsglaln sin area ket edi keji setu sie lolos| | . e.llololalal desain simi8 ssisinisloalml mini| sssialajelal| (mw aim sasa lol lala para har www same @polisi salin islalain| sal: lalang| olelelolainie| @e| sim rias sl. sig3 uww|c| cislesala(n| has ati sales oia agt singa haa alia elelsig ubi ci ei3is 5lai6 blang s|c |s|e|z kerja gis @|ci sasis pan dea pot sis tigris lugas jal iso signs| (similis (sis sia lalclolo usi isi s|s|s (z3 saat isi ag. sieissis sosial jelsisiz (sig agislals ssi sift sina klo sis canis sle| swiss jasa sesar (elo s233 era. si5isaolsoalol s|e| cols c(s3 pak ses etal jalalala sala lek peter perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun rp) dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah tidak lepas dari pemahaman realisasi pendapatan daerah pada periode sebelumnya dan juga harus diselaraskan dengan isu strategis terkait pada periode lima tahun depan. proyeksi pemerintah provinsi kalimantan timur terhadap pendapatan daerah dalam kurun waktu dua tahun depan cukup berhati hati dan jauh dari kesan muluk muluk , mengingat pendapatan daerah provinsi kalimantan timur cukup signifikan penurunannya jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. secara umum, kekhawatiran tersebut ditujukan pada pendapatan dari dana perimbangan terutama terkait dengan bagi hasil bukan pajak pada sektor migas dan batubara, sebagaimana dapat dijelaskan bawah ini. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai pajak daerah cenderung fluktuatif jika dilihat dari rata rata pertumbuhan realisasi pajak pada tahun sampai tahun yaitu sebesar persen. selain itu, pajak daerah merupakan kontributor tertinggi dalam pembentukan pendapatan asli. proyeksi pajak daerah dalam tiga tahun depan tidak menunjukkan perubahan yang berarti meskipun mengalami penurunan (tapi tidak signifikan) pada periode hal ini dikarenakan terjadinya cancel out pajak daerah dari hasil kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan faktor pendorong dan penarik proyeksi pajak daerah. faktor pendorong (penambah) proyeksi pajak daerah: adanya kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang berefek pada kenaikan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan secara tidak langsung kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor: melakukan penertiban dan penataan pungutan terhadap wajib pajak seperti menggunakan sistem jemput bola (penempatan mobil! samgat kampus, penyediaan speed boat untuk wajib pajak daerah terpencil, hingga sarana samgat jelajah), secara periodik melakukan sosialisasi, razia lapangan, penagihan, pendataan, hingga rekonsiliasi terhadap seluruh wajib pajak terkait berbagai hak dan kewajibannya: dan mulai tahun pajak rokok akan menjadi sumber pendapatan daerah. faktor penarik (pengurang) proyeksi pajak daerah: berkurangnya potensi pajak daerah yang berasal dari provinsi kalimantan utara: dan pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor serta pembebasan sanksi administrasi dan pokok bea balik nama kendaraan kedua dan seterusnya perlu tahuroyeksi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain lain pendapatan asli daerah yang sah, mengalami penurunan signifikan pada u juu vw w w mera sana periode yang dipengaruhi oleh adanya pemekaran provinsi kalimantan utara sehingga potensi retribusi daerah berkurang namun proyeksi pada mengalami kenaikan secara konsisten yang disebabkan oleh: peningkatan pelayanan kesehatan khususnya sarana prasarana yang dimiliki instansi terkait kesehatan: penerapan retribusi penggantian biaya cetak peta oleh distamben provinsi kalimantan timur yang dimulai pada tahun peningkatan sarana tersier kebutuhan masyarakat seperti tempat rekreasi. olahraga. maupun penginapan hotel: peningkatan kuantitas produksi usaha daerah dari berbagai sektor, peningkatan pengguna kendaraan bermotor yang akan mendongkrak retribusi parkir: peningkatan hasil penyertaan modal pada perusahaan daerah dan pihak ketiga, kenaikan suku bunga yang ditetapkan bank indonesia secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pendapatan daerah: dan peningkatan sumbangan pihak ketiga. urgensi sektor migas dan batubara terhadap dana perimbangan dana perimbangan yang merupakan kontributor terbesar pendapatan daerah pada tahun mengalami penurunan pada tahun dan berimbas pada proyeksi dana perimbangan periode penurunan dana perimbangan pada tahun cenderung fluktuatif, dana perimbangan tahun yang mencapai trilyun dan proyeksi secara umum terus menurun hingga tahun dana perimbangan diproyeksikan hanya sebesar trilyun. terdapat beberapa indikator pemicu penurunan proyeksi dana perimbangan yakni sebagai berikut. pada dana perimbangan dari hasil bagi pajak, pemicu penurunan dana perimbangan diakibatkan pada penurunan penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan pbb). penurunan bagi hasi! pbb terjadi karena penerimaan sektor pbb (pedesaan dan perkotaan) telah diserahkan pemerintah kabupaten kota. sehingga penerimaan sektor pbb pemerintah provinsi hanya berasal dari pbb perhutanan, perkebunan, dan pertambangan). selain itu, dengan diterbitkannya surat edaran gubernur hk tertanggal januari (terkait moratorium perijinan pembukaan lahan pertambangan dan kehutanan) akan menyebabkan pbb mengalami penurunan. pada dana perimbangan dari hasil bukan pajak, pemicu terbesar penurunan dana perimbangan berasal dari bagi hasil sektor migas dan batubara. penurunan bagi hasil pertambangan terjadi karena: adanya pembatasan jumlah produksi batubara oleh pemerintah pusat harga batubara dari tahun tahun cenderung menurun karena adanya ekonomi global yang dibarengi penurunan permintaan batubara www ## pera perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun penurunan produksi batubara karena merupakan sumber daya alam tak terbarukan sedangkan penurunan bagi hasil sektor migas terjadi karena: belum ditemukannya cadangan baru untuk eksplorasi migas (wilayah mil) terjadinya penurunan produksi migas secara alamiah sekitar persen per tahun proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran lpa) berdasarkan perhitungan pada tabel maka dapat diproyeksikan besaran lpa tahun setiap tahunnya selalu mengalami selisih positif. jika dilihat pada tabel bawah ini maka provinsi kalimantan timur mempunyai lpa sebesar juta rupiah tahun dan pada tahun ditargetkan provinsi kalimantan timur mempunyai lpa sebesar dengan terjadinya gejolak perekonomian nasional pada tahun yang secara tidak langsung berdampak pada perekonomian provinsi kalimantan timur maka ditargetkan tidak ada lpa pada tahun dan jj www ee f'"'"'"# kanan perubahan pmid provinsi kalimantan timur talun berarti dil sela daa sai kanan maka n:) n kur (sr sg. kebal dal selo sa) |(aln| dala $7a) kata pras han ta) ias tali $$? hei sisi tas) s2ri lag eksis jie s8. c9 se. st stai as) alih dalil las ms? digi nla| "mu! been intel aise a.: jas sal sula a|m|.| lets) liga al. bye ona: eos kera k3) sara par sat beta las) lee) sig sia r|y tesla sic loh sae isa) geli ol ario c . six tts a|c sis sg. fei aina! vols tana) asa kas) @al tiga| $$: aan ss. ge| tank ara mai aa, tai, row: perubahan rpm provinsi kalimantan timur tatum sas: fans san ti trs dak joel isn (s8 ssl sia pepe a.s tar selo oil oil ka) sele lat ill |ml alas lal aksial alel sila isl sisi. isl ol! lsl eln| visual (ol ltolisil mil oka |lal cal. ngak sisi soleil saksi kari |a|l isl slay lol it| sis) (am sela silau otaokil en) ta) jet (se lan ana gigi (sz ajah ora lag sss 232c |(c2 esa (ci? seal sg. han bao jan) an) en) haj sis ral isis size fool pakis: |( stm sm bat eu| hu. kel sc2 z|sco oka ja2ax mao laxus tra) cal bee mes bobo ama perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahi selo s10 "lo fto) ri: lil lol intel gl0:| is| lokal sia |le| bat jong tg. lal disisi fis| isl al. s2) ala aa. palolo lai imam sl) inisial tol. al) en! kian lalai sala lalu|a @l: eloejum and kane lola sel sis| bal. klu) ale @., ala|a belu lia mis t)o par la. lil hao lw) ka) semata lea) si: bls kal ala sis asli izx c| ban maa 'w& vwnlslsju sala (gs |s| del lol isis is.i2 s i sisi pori (ola triple slalsie mel ixy 5io cf52 calais tel ibi sal (oya sisa isecisisis sila isl (sis22sisi luz8|osu|s|(s z g sx sangat assa sjlagiati n|o pan mun tari perubahan rpm provinsi kalimantan timur tatum dirut kedai sela tas sa.) bela feat (an) ko. kan ba) real ba. kn) tara bela sl. tan) ai! teu ill (es) das le) 205i) a.a "r01. fee) pin si. ng: soul 1g pia lipa maa hits ke) fan mer sesi |(z hal sela far bari sula selo |. x (tas &| sis elo ($$ ss|sis| |ba nag bt) ilocos2| ss|ss| ssj sid let|l elo wmslole fall sis salsa se'lama alir beku olas kan sig (5s eol (atau dapa hell lagajajo| gel1 bar bai mei can par ipa perubahan rp md provinsi kalimantan timur talun iba: "lg it: lo hai mala ( a sis eri mel shah sis bel lan ala psi na: tea) fl: sal: .|t sin bol pol. sl. mri opa cas) mun bana ke) enak tut jas) te) aa) (b,|sx biz sal (3c| ari isl le2| sal (2x sll tel elk lala (es pond mi. bni sel ula mi. perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun wan kapasitas riil keuangan daerah kapasitas riil keuangan daerah provinsi kalimantan timur yang digunakan untuk mendanai program kegiatan pembangunan untuk prioritas il, dan iii tersaji pada tabel tabel realisasi dan target kapasitas riil keuangan provinsi kalimantan timur tahun juta rupiah) naa ratan pin mam dam kait ban meh. dak ton genk kena pma entah let lon pic pendapatan pencarian dana cadangan o o to too sisa 8oo.00o0o| voodoo| | belanja wajib mengikat kg3 ."' kapasitas riil: '| sumber: laporan realisasi apbd provinsi kalimantan timur (diolah) kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan berbagai program kegiatan sesuai urutan prioritas berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan calon kepala daerah. prioritas program kegiatan dipisahkan menjadi prioritas prioritas il, dan prioritas iii dimana setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas atasnya terpenuhicalon kepala daerah sebagaimana dijanjikan pada kampanye pemilukada. selain itu, alokasi anggaran juga harus disesuaikan dengan amanat kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti bidang pendidikan mendapat alokasi dana persen dari belanja daerahserta memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi sehingga memberikan dampak luas pada masyarakat sesuai dengan capaian visi dan misi daerah. samping itu, prioritas juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. selanjutnya untuk menyederhanakan perhitungan, pendanaan prioritas akan dihitung sesuai pagu total program pembangunan daerah atau program prioritas untuk mencapai sasaran rpm sebagaimana diuraikan bab vii. mulut err erat egypt) mendnnananei perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun prioritas program prioritas merupakan program prioritas ditingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis pada tiap bidang urusan. prioritas ber. program kegiatan unggulan ini harus disesuaikan dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi terkaitprioritas iii prioritas. tabel realisasi dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah provinsi kalimantan timur tahun (jutaan rupiah) lalat target kana see sea (amen asn esa rencana alokasiprortasidant belanja langsung seluruh .3sa. bidang urusan jumlah prioritas sisa belanja langsung untuk prioritas il il.a) pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama jumlahprioritaslll( i im) surplus anggaran riil atau berimbang i i in iv) w # . perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun tabel komposisi belanja langsung dan tidak langsung provinsi kalimantan timur tahun (jutaan rupiah) nol. uraian lsp ika ,::|. total penerimaan belanja langsung (!la ilb) belanja langsungseluruh bidang .s99| urusan (prioritas ii) mengikat belanja tidak langsung (alla #ill) tidak langsung prioritas nan imp, |pelana tidak langsung wajib dan mengikat serta prioritas utama # '#@s nan dana analisis isu isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang dan panjangprovinsi kalimantan timur lima tahun mendatang. permasalahan pembangunan permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. suatu kebijakan pembangunan dimaknai sebagai prioritas pembangunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. prioritas pembangunan harus dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam rkd selama lima tahun. berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi lima permasalahan utama pembangunan provinsi kalimantan timur yaitu: rendahnya daya saing sdm provinsi kalimantan timur, semakin lambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, belum bertanya pelayanan infrastruktur dasar, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. kelima permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah provinsi kalimantan timur yang ditandai dengan belum bertanya kesejahteraan masyarakat. es" iv perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun gambar permasalahan utama pembangunan provinsi kalimantan timur semakin lambatnya laju pertumbuhan perekonomian daerah belum rendahnya bertanya daya saing sdm pelayanan kalimantan inf timur belum sehatnya jean infrastruktur pertumbuhan dasar ekonomi dan tidak bertanya tingkat kesejahteraan masyarakat kalimantan timur png belum belum terciptanya terwujudnya play kualitas tata kelola lingkungan pemerintahan hidup yang baik yang baik dan sehat rendahnya daya saing sdm provinsi kalimantan timur daya saing sumber daya manusia sdm) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat provinsi kalimantan timur berperan berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. rendahnya daya saing sdm provinsi kalimantan timur berkorelasi dengan kualitas sdm. indikasi atas kualitas sdm antara lain diukur dengan sejauh mana sdm provinsi kalimantan timur dapat bersaing dengan sdm wilayah lain, sekurang kurangnya negeri sendiri. selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal sdm masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap potensi sumber daya alam yang dihasilkan. rendahnya kualitas sdm provinsi kalimantan timur berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan serta akses dan mutu pelayanan kesehatan masih perlu tingkatkan. permasalahan rendahnya akses dan u u uuu iii uwo www t eri iv makna kara perubahan pmid provinsi kalimantan timur talun mutu pendidikan dapat dilihat dari angka rata rata lama sekolah provinsi kalimantan timur yang hanya mencapai tahun pada tahun dari target dan meningkat menjadi tahun pada tahun dari target selain itu, terlihat pada angka partisipasi sekolah yang belum persen untuk usia pendidikan dasar terlebih lagi pada usia pendidikan menengah atas yang hanya mencapai persen. permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing sdm provinsi kalimantan timur adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat penting mengingat kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. angka harapan hidup provinsi kalimantan timur cenderung naik perlahan dimana pada tahun sebesar tahun dan meningkat sebesar tahun menjadi tahun pada tahun serta pada tahun capaian angka harapan hidup mengalami sedikit kenaikan kembali menjadi selama tahun. selain itu, masih belum optimalnya pemerataan pelayanan kesehatan menjadi kendala tersendiri bagi pembangunan bidang kesehatan. hal ini terlihat pada kelahiran bayi yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih hanya kisaran persen pada tahun kemudian angka kematian ibu melahirkan yang meningkat menjadi per kelahiran hidup dan angka kematian bayi yang mencapai per kelahiran hidup perlu menjadi pekerjaan rumah bagi stakeholder terkait untuk menuntaskan permasalahan yang sangat vital dalam pembangunan ini. tabel perbandingan komponen ipm regional kalimantan, tahun angka harapan harapan rata rata lama hidup lama sekolah sekolah kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan kalimantan timur kalimantan utara sumber badan pusat statistik, jika dilihat perbandingan se regional pulau kalimantan, capaian daya saing sumber daya manusia provinsi kalimantan timur menduduki peringkat pertama baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. terlebih lagi dari segi pendidikan yakni rata rata lama sekolah, hanya provinsi kalimantan timur yang sudah mewujudkan rata rata lama sekolah hingga menyelesaikan wajib belajar sembilan) tahun. jika diperbandingkan dengan level ago ata nasional, terlihat selisih yang signifikan baik pada komponen angka harapan hidup, rata rata lama sekolah, maupun harapan lama sekolah, dimana capaian provinsi kalimantan timur jauh lebih tinggi dibandingkan rata rata nasional. meskipun begitu, hal ini tetap diangkat menjadi suatu permasalahan mengingat sumber daya manusia merupakan subyek pembangunan utama sehingga kualitasnya harus diperhatikan dengan mendayagunakan setiap potensi yang ada. agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber akar masalah pada masing masing masalah pokok. rumusan permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya daya saing sdm provinsi kalimantan timur dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rumusan permasalahan: rendahnya daya saing sdm provinsi kalimantan timur rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan daerah perbatasan dan terpencil. rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. indeks pembangunan manusia yang ketimpangan pendapatan masyarakat masih perlu ditingkatkan yang tinggi. masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas, dan anak yang bermasalah hukum. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan (kurangnya pembiayaan sekolah). sebagian guru belum berkualitas dengan distribusi yang tidak proporsional setiap wilayah masyarakat masih menganggap pendidikan mahal. rendahnya akses dan mutu pendidikan masih terdapat sekolah yang mengadakan pungutan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau setiap strata masyarakat. belum bertanya sarana dan prasarana pendidikan adanya anak anak usia sekolah yang membantu orang tua untuk mencari w eeeeee free 'e eee. iv mis perubahan pmid provinsi kalimantan timur talun .| nafkah belum bertanya program jamkesmas seluruh masyarakat terutama penduduk ekonomi lemah belum maksimalnya kerjasama dengan pihak lain (swasta) yang mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat kualitas pelayanan kesehatan yang akses dan mutu pelayanan kesehatan belum efektif efisien tdp pasien masih perlu ditingkatkan belum bertanya fasilitas pelayanan kesehatan daerah pedalaman, perbatasan, dan terpencil belum bertanya fasilitas pelayanan kesehatan daerah pedalaman, perbatasan, dan terpencil rendahnya akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan daerah terpencil! semakin lambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. lain pihak, pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat. secara umum, laju pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur dalam beberapa dekade mengalami penurunan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. gambar laju pertumbuhan ekonomi kalimantan timur dalam tiga dekade terakhir ipe: period s.d1n ehost, hkg tan metro sena jaka diana han beni sean pena mam kan tan nan lle iz1, era on) run ikat pena dana da. kta a70 ae! tak sumber: kalimantan timur dalam angka, www www ewe fe . iv perubahan rpm provinsi kalimantan tin tahun sebagaimana ditunjukkan oleh gambar atas. penurunan tingkat pertumbuhan dari persen pada periode booming kayu yang merupakan industri yang padat karya ( about intensive) menjadi persen pada era migas yang padat modal (capital intensive) mengakibatkan pengangguran meningkat hingga diatas persen. selanjutnya, penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat pergeseran basis ekonomi dari migas batu bara berimbas pada meningkatnya pengangguran hingga pada tahun angka pengangguran berada pada titik tertinggi dalam sejarah ekonomi provinsi kalimantan timur yakni sebesar persenselama periode lima tahun terakhir, kinerja perekonomian provinsi kalimantan timur terus mengalami banyak tekanan. terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar persen pada tahun angka ini sangat jauh jika dibandingkan antara regional kalimantan maupun level nasional. pertumbuhan negatif ini disinyalir karena menurunnya kontribusi sektor sektor yang memiliki dominasi perekonomian maupun sisi strategis dalam pembentukan perekonomian makro daerah utamanya sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. gambar laju pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur tahun kana ama maan maa mata ammvempe penamaan kemana lang menjangan emenevoma r01", t lpe dm lpe tanpa migas lpe tanpa migas dan batubara sumber: kalimantan timur dalam angka, e' .,fg,ge eeeeee iv ara perubahan rpm provinsi kalimantan timur talunsementara pada tahun pertumbuhan ekonomi kaltim tumbuh negatif persen. hal ini akibat sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki peran sebesar persen terhadap pdrb menurun laju pertumbuhannya bawah pertumbuhan tahun yakni menjadi negatif persen.laju pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah pulau kalimantan mengalami penurunan kecuali provinsi kalimantan tengah. selain itu, diantara lima provinsi pulau kalimantan, provinsi kalimantan timur merupakan satu satunya provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi negatif sehingga secara otomatis juga menduduki peringkat terakhir dalam laju pertumbuhan ekonomi. tabel laju pertumbuhan ekonomi regional kalimantan dan nasional, tahun kalimantan barat kalimantan selatan kalimantan utara omdonesa |asas ame terkait hal tersebut, perlambatan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah terutama sektor sektor yang memiliki andil besar (pertambangan dan penggalian) dalam pembentukan pdrb provinsi kalimantan timur sehingga gejolak perekonomian wilayah dapat diantisipasi.www iv perubahan rpm provinsi kalimantan timur talunnilai pdrb masih tergolong tinggi.nikah ipdn keuangan, real konstruksi estate, dan jasa sen nenek perusahaan listrik dan alr pee minum pa. bean. industri pengolahan jasa jasa pertambangan dan penggalian pertanian sumber: data pembangunan kaltim, tahunaurant dan diikuti oleh penduduk yang bekerja pada sekoov www man kesan kan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun gambar tingkat pengangguran terbuka provinsi kalimantan timur, tahun san lan layan mma sama ama aka man lan mal meminta sumber: bps provinsi kalimantan timur, gambar perbandingan tingkat pengangguran terbuka regional pulau kalimantan dan nasional, tahun (kondisi agustus) aga tekat pengangguran provinsi kalimantan timur merupakan tingkat pengangguran tertinggi regional pulau kalimantan dimana pada kondisi agustus tingkat pengangguran mencapai persen. sedangkan keempat provinsi lain memiliki www iv gahdamani tingkat pengangguran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pengangguran provinsi kalimantan timur maupun level nasional yang mencapai persen. kualitas sumber daya manusia (utamanya kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor sektor utama perekonomian provinsi kalimantan timur. kualitas tenaga kerja yang tinggi merupakan kebutuhan dasar pembangunan pemerintah provinsi kalimantan timur dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. tenaga kerja yang mempunyai skill, handal, dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya dengan maksimal akan menjadikan daya saing tenaga kerja lebih powerful. efek dari kondisi tersebut meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal dan secara otomatis akan meningkatkan daya saing sdm provinsi kalimantan timur. salah satu permasalahan pokok provinsi kalimantan timur yaitu penurunan tingkat kemiskinan yang bergerak fluktuatif namun cenderung menurun. hal ini sejalan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sehingga tingkat kemiskinan daerah mengalami pergerakan yang kurang baiksecara umum, selama periode persentase penduduk miskin menurun namun jika dilihat angka absolutnya maka dari hingga terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin meski tidak signifikan hingga akhirnya menurun kembali menjadi jiwa pada tahun selanjutnya pada tahun jumlah penduduk miskin provinsi kalimantan timur meningkat tajam hingga mencapai jiwa dan pada tahun penduduk miskin menurun kembali menjadi sebanyak jiwa. peningkatan pada tahun tahun tertentu baik tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi sebagai pengayom masyarakat agar memprioritaskan kembali pengentasan kemiskinan dan berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat. oleh karena itu, tantangan pemerintah provinsi kalimantan timur saat ini harus dapat menghadapi dan menyiasati tingginya tingkat kemiskinan terutama perdesaan. hal ini dikarenakan meski terjadi penurunan tingkat kemiskinan namun berjalan relatif lambat, sehingga menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya daerah perdesaan terutama wilayah pedalaman. iv eat perubahan pmid provinsi kalimantan timur talun gambar jumlah penduduk miskin jiwa) provinsi kalimantan timur, tahun nan mang nan man maan oem amami lemon . sumber: bps provinsi kalimantan timur, gambar perbandingan tingkat kemiskinan regional kalimantan dan nasional tahun kondisi maretginya kesenjangan pendapatan sangat memengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat provinsi kalimantan timur. ketimpangan pendapatan provinsi kalimantan timur secara keseluruhan masih berada dalam batas wajar yaitu sebesar tahun dan terjadi penurunan pada tahun menjadi penurunan angka ini mengindikasikan semakin bertanya kesenjangan pemerataan pendapatan masyarakat uu w iv bahan rpm provinsi kalimantan timur taun meskipun masih fluktuatif. oleh karena itu, ketidakstabilan pemerataan pendapatan masyarakat provinsi kalimantan timur dari tahun tahun perlu diperhatikan dan diawasi lebih lanjut mengingat tingginya sektor sektor padat modal yang berperan dalam pembentukan pdrb. gambar indeks gini provinsi kalimantan timur, tahun mama mana lalapan sumber: bps provinsi kalimantan timur, jika dilihat dari perbandingan regional kalimantan, pemerataan kesejahteraan provinsi kalimantan timur lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain kecuali kalimantan utara. selain itu, angka indeks gini seluruh regional kalimantan berada bawah angka nasional yang mencapai tabel perbandingan indeks gini regional kalimantan dan nasional, tahun ben tamananuaa indonesia doa dom pn rr rf me: karun perubahan bid provinsi kalimantan timur talun gambar indeks gini menurut kabupaten kota provinsi kalimantan timur, tahun ken 1g. oo0o sis pad pend pad pes sumber: bps provinsi kalimantan timur, permasalahan turunan yang juga mengindikasikan semakin lambatnya laju pertumbuhan perekonomian daerah adalah standar hidup layak yang masih perlu ditingkatkan, dengan indikator paritas daya beli masyarakat kalimantan timur. paritas daya beli masyarakat pada tahun sebesar ribu perkapita tahun meningkat pada tahun sebesar ribu perkapita tahun dan tahun sebesar ribu perkapita tahun. hal ini juga dipicu dengan masih minimnya upah minimum untuk tenaga kerja pada level provinsi yang kemudian akan diturunkan menjadi upah minimum regional kabupaten kota. jika dilihat perbandingan regional kalimantan, upah minimum provinsi kalimantan timur dari tahun tahun menduduki peringkat kedua dimana pada tahun mencapai rp. , . tingginya upah minimum ini salah satunya disebabkan karena cukup tingginya kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi persyaratan hidup layak. tabel upah minimum provinsi regional kalimantan, tahun kalimantan barat rp. kalimantan tengah rp. kalimantan selatan rp. rp. kalimantan utara bet rea sumber: kementerian ketenagakerjaan dan transmigrasi, uuu3uvv u www tt iv rumusan permasalahan yang berhubungan dengan semakin lambatnya laju pertumbuhan perekonomian daerah dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rumusan permasalahan: semakin lambatnya laju pertumbuhan perekonomian daerah ta) belum berkembangnya ekonomi perdesaan. infrastruktur pendukung perekonomian, pendidikan, kesehatan masih rendah pelaksanaan kebijakan penanggulangan penurunan tingkat kemiskinan kemiskinan tidak terintegrasi dan tidak tepat yang berjalan lambat sasaran sulit mengendalikan migrasi penduduk adanya kultur yang menyebabkan masyarakat terperangkap dalam kemiskinan belum optimalnya pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas tingginya phk akibat krisis ekonomi global masih rendahnya semangat enterpreneur menurunnya ketersediaan belum semuanya latar belakang pendidikan lapangan pekerjaan dengan kesempatan kerja. banyaknya imigran yang tidak punya keterampilan rendahnya keterampilan lulusan pendidikan pencari kerja daerah mutu kualitas sumber daya manusia yang masih standar hidup layak yang rendah pembangunan sistem distribusi logistik belum efisien. rendahnya daya beli ketergantungan suplai bahan makanan pokok masyarakat dan tingginya dari luar angka inflasi belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat (pangan, sandang, dan papan) struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan industri pengolahan migas. pertumbuhan ekonomi yang hilirisasi peningkatan nilai tambah produk terus menurun dan kurang unggulan daerah berjalan lambat . berkualitas (tidak daya saing investasi competitive advance daerah berkelanjutan) masih rendah kepastian lahan, regulasi, pelayanan perijinan investasi dan infrastruktur terutama energi dan jalan) belanja pemerintah belum mengarah e m''. . . iv mei. sepenuhnya pada upaya percepatan transformasi ekonomi kondisi ekonomi negara negara utama tujuan ekspor kaltim melemah belum terpenuhinya infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis provinsi ksp) masih rendahnya tingkat efisiensi dan distribusi barang dan jasa pusat kegiatan nasional pkn) belum maksimalnya penggalian potensi sektor pertanian provinsi kalimantan timur (rendahnya produk sektor pertanian). kebijakan pemerintah terkait sektor penggalian kurang maksimalnya dan pertambangan menyebabkan rusaknya lahan kontribusi sektor pertanian potensi pertanian. terhadap perekonomian kurangnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat terutama petani dalam pengembangan potensi pertanian. rendahnya kualitas dan kuantitas sdm sektor pertanian infrastruktur pertanian belum memadai pengembangan dan pemberdayaan sektor pertanian yang dilaksanakan belum optimal. kebijakan terkait kesejahteraan petani belum belum terpenuhinya efektif dan efesien (terkait harga, pupuk, dll). kebutuhan pangan ketersediaan infrastruktur pertanian yang rendah. luas tanam dan luas panen yang belum optimal. masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan penunjang pertanian). daya mampu pembangkit listrik pln dan ipp belum optimalnya masih kurang dimana sebagian besar umur teknis pengembangan energi baru (life time) pld sudah tua, terbarukan dalam pemenuhan masih rendahnya komitmen swasta dalam energi terutama energi yang mengembangkan ebt (investasi): ramah lingkungan mekanisme harga listrik (tariff) belum adanya insentif yang memadai bagi investor dalam mengembangkan ebt, biaya investasi sektor ebt masih sangat tinggi: rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sarana ebt. ovj iv daan belum bertanya pelayanan infrastruktur dasar pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kuncidibutuhkan(jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan) secara merata. dari sisi transportasi, kita lihat bersama bahwa pada tahun panjang jalan secara umum mencapai sehingga rasio panjang jalan terhadap luas wilayah provinsi kalimantan timur adalah km km?. nilai ini masih berada bawah rasio nasional, yakni berkisar angka km km4. jika dilihat lagi dari kondisi jalan, hanya sebesar persen panjang jalan dalam kondisi baik, bahkan terdapat persen panjang jalan masih dalam kondisi rusak berat. gambar proporsi jalan menurut kondisinya provinsi kalimantan timur, tahun rusak berat rusak lo. sedang baik sumber: dota pembangunan kaltim, tahun w @ pada tahun masih terdapat kecamatan yang belum terhubung dengan prasarana jalan diantaranya saat ini masuk dalam wilayah provinsi kalimantan utara) dan pada tahun jumlah kecamatan yang belum terhubung dengan akses jalan sebanyak kecamatan khusus provinsi kalimantan timur). selain itu, akses jalan wilayah perbatasan dan pedalaman belum terkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah sehingga sulit untuk dilalui. gambar indikator perumahan provinsi kalimantan timur, tahun to) rumahtangga rumahtangga rumahtangga rumahtangga dengan sumbersari dengan air minum dengan sanitasi dengan penerangan bersih layak layak" listrik sumber: bps provinsi kalimantan timur, tahunsalah satu daya dukung pembangunan utamanya dalam mewujudkan daya saing kesehatan masyarakat adalah pemenuhan air bersih untuk masyarakat sebagai bagian dari pencegahan dan antisipasi penyebaran penyakit. hal ini harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah selain masalah kelistrikan mengingat cukup strategisnya peran air bersih dalam kehidupan masyarakat bahkan sudah menjadi barang kebutuhan primer dan wajib didapatkan oleh setiap penduduk suatu wilayah. provinsi kalimantan timur sendiri, pemenuhan kebutuhan air minum bersih untuk masyarakat mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun telah mencapai persen rumahtangga yang dapat menikmati air minum bersih dalam kehidupan sehari harinya. meskipun begitu, perwujudan seluruh masyarakat akan akses air minum bersih terus uij u 7uu u vw w iv ken pagatan rpm prontus kalimantan timur tahun ani ann diupayakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penggunaan sumber daya bumi untuk sebesar besar kemakmuran rakyat indonesia. gambar persentase rumahtangga dengan sumber air minum bersih provinsi kalimantan timur, tahun mana poin lan menanam naa laut may smpn beam ken bee uan sumber: data pembangunan kaltim, tahun rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum bertanya pelayanan infrastruktur dasar dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rumusan permasalahan: belum bertanya pelayanan infrastruktur dasar belum terpenuhinya kualitas prasarana jalan penghubung antar pusat pelayanan perkotaan. rendahnya pelayanan masih terdapat ibukota kecamatan yang belum infrastruktur dasar (jalan berhubungan dengan prasarana transportasi dan jembatan air bersih, masih kurangnya kapasitas air baku dan air minum sumber daya air (irigasi), yang mengakibatkan cakupan air minum masih transportasi, rumah layak rendah huni dan telekomunikasi) semakin meningkatnya daerah rawan banjir dan daya rusak air belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sekurang kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,j1111u1u1u7uu uououo juw www w ww w ww wvw iv xen perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun kelola pemerintahan yang baik lingkungan pemerintahan provinsi kalimantan timurmasing masing permasalahan ditunjukkan oleh rendahnya indeks kepuasan masyarakat, rendahnya indeks persepsi korupsi, dan predikat akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. pada tahun hasil survei menyebutkan bahwa indeks kepuasan masyarakat meningkat hingga mencapai angka ini masih perlu ditingkatkan sebagai indikasi perbaikan kinerja dan pelayanan birokrasi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan timur. terkait pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh pemerintah provinsi, terlihat bahwa indeks persepsi korupsi provinsi kalimantan timur pada tahun masih diangkat dan pada tahun meningkat menjadi peningkatan ini cukup mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik kkn lingkungan pemerintah provinsi kalimantan timur. untuk menindaklanjuti perihal tersebut, pemerintah provinsi telah mencanangkan zona integritas kawasan bebas korupsi wbk) sebagaimana arahan dari presiden ri. namun jika dilihat dari data indonesian corruption watch, terdapat penindakan kasus korupsi provinsi kalimantan timur seperti yang terlihat pada tabel berikut. tabel penindakan kasus korupsi regional kalimantan, tahun kalimantan baat | sumber: icw adapun untuk predikat akuntabilitas kinerja mengalami kenaikan pada tahun menjadi dengan nilai dimana kinerja pemerintahan termasuk dalam status tinggi. selain itu terkait pengawasan keuangan daerah, opini bpk terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah wajar tanpa pengecualian wtp). rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik" dapat dilihat pada tabel berikut. 3juve w iv kets ari perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun tabel rumusan permasalahan: belum terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik masalah akar masalah kurang adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur. rendahnya respons pemerintah terhadap pengaduan masyarakat pemerintah yang bersih keuangan daerah belum sepenuhnya dikelola berbasis dan bebas kkn yang perlu kinerja ditingkatkan manajemen pengelolaan aset daerah belum terkelola dengan efektif, efisien, dan maksimal. manajemen pendapatan daerah belum dikelola secara efektif dan efisien manajemen belanja daerah belum efektif dan efisien masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan rendahnya kualitas eny sebagai pelayan masyarakat. pelayanan publik belum terintegrasinya system berbasis penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang kapasitas dan naa baik, bersih, adil, dan mampu menyuarakan aspirasi akuntabilitas kinerja masyarakat. pemerintah provinsi pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah kalimantan timur yang maupun belum dikendalikan dengan baik. perlu ditingkatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik. belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah pengkategorian limbah dan emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun depan. lahan kritis provinsi kalimantan timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. bahkan pada tahun luas lahan kritis provinsi kalimantan timur mencapai hektar dengan laju kerusakan lahan ha tahun. pertumbuhan lahan kritis provinsi kalimantan timur disebabkan oleh penebangan hutan dan penambangan batubara yang menjalankan kegiatan tanpa memerhatikan kaidah kelestarian lingkungan. v www ere"'e e' .# iv mem ana belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan indeks kualitas lingkungan provinsi kalimantan timur yang masih rendah yakni sebesar pada tahun dan bergerak fluktuatif pada tahun menjadi persen dan meningkat kembali pada tahun menjadi persen. namun dari sisi lain, terjadi peningkatan intensitas emisi pada tahun hingga sebesar ton juta usd. rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rumusan permasalahan: belum terciptanya kualitas hidup yang baik dan sehat masalah akar masalah tata kelola perizinan pada sektor usaha berbasis lahan belum optimal. masih rendahnya indeks rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kualitas lingkungan lingkungan hidup. ketaatan perusahaan dalam memenuhi baku mutu lingkungan masih rendah. masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman pembangunan ekonomi provinsi kalimantan timur belum sepenuhnya merujuk pada peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. iklim investasi belum terkondisi dan bersinergi dengan pembangunan sektor ekonomi yang rendah emisi. isu perubahan iklim belum diarusutamakan pada intensitas emisi gas rumah kaca masih tinggi dokumen perencanaan pembangunan daerah. isu perubahan iklim belum diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan kabupaten kota. minimnya kebijakan pemerintah tentang pembangunan daerah dengan memerhatikan lingkungan hidup khususnya emisi gas rumah kaca. mekanisme mrv yang belum berjalan dengan baik. isu strategis pernyataanrbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. isu isu strategis merupakan isu isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih 533i www iv naa paggbahan rpm provinsi kalimantan timur tahun uni aga besar dan lebih pasti. namun jika isu isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. suatu isu strategis dirumuskedepan. isu internasional isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan negaranya masing masing. isu strategis internasional! sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi. isu strategis tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi provinsi kalimantan timur antara lain: pencapaian tujuan pembangunan milenium millenium development goals gs), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, antisipasi perubahan iklim global (global! warning climate change), serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tik) yang semakin pesat. sustainable development goals sdg's) indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni millenium development goals gs). komitmen bangsa indonesia untuk mencapai tujuan mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. millenium development goals gs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. target pencapaian tersebut diharapkan tercapai pada tahun sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global. tahun telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian sudah mencapai puncaknya. capaian bangsa indonesia pada target cukup beragam dimana terdapat indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun berakhir, sedangkan indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun selain itu, terdapat indikator yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional. program yang berakhir pada tahun ini, diteruskan dengan sustainable development goals gs) yang disahkan sidang umum pbb akhir september new york, usa. tidak terpisah dari dan merupakan penyempurnaan dari gs. bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu iv ber dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. tahun merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia post gs).rumusan sdgtersebut adalah sebagai berikut: menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada:: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk segala usia:: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan: memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua: memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan: mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan: membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara negara: membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan,pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan: melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggunaan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hi,ingkatan: serta www w iv ana bara sanaprovinsi kalimantan timurnasional maupun daerah. ancaman krisis ekonomi global pada awal tahun bank indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. namun sampai dengan pertengahan tahun tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. bahkan, fenomena brexit atau keluarnya inggris dari uni eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu isu terorisme global, rasis amerika dan gejala global pada . umumnya, termasuk perang timur tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya. ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi kawasan asia pasifik. china sebagai salah satu tujuan ekspor indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan jepang. beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada indonesia maupun provinsi kalimantan timur yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi!cv menit kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tik)nya nanti, diharapkan indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat mampu berdaya saing internasional. isu atau kebijakan nasional telaahan rvhpn tahun isu isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan provinsi kalimantan timur pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. dokumen perencanaan tingkat nasional!. mengingat periodisasi rpm provinsi kalimantan timur melebihi batas rpm yang saat ini masih berlaku, maka arah kebijakan rpm provinsi kalimantan timur menyelaraskan dengan periode rpm iii yang mengacu pada rvhpn tahap ketiga iv page ganda rpm provinsi kalimantan timur tahun gambar fokus kebijakan setiap tahapan dalam rvhpn rpm perekonomian rpm dengan struktur pembangunan yang kokoh dan rpm keunggulan keunggulan pembangunan kompetitif, sdm, rpm "o4 sdm, iptek, dan dan iptv penataan kembali daya saing nkri pembangunan daya pembangunan kualitas penguasaan iptek saing industri nasional sdm untuk meningkatkan untuk melahirkan untuk meningkatkan produktivitas inovasi nilai tambah sda arah kebijakan untuk rpm tahap !ii ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah sda, pembangunan kualitas sdm untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan iptek untuk melahirkan inovasi. sebagaimana dijelaskan dalam undang undang nomor tahun tentang rvhpn, arah kebijakan untuk periode rpm iii yang relevan untuk pengembangan daerah dijelaskan sebagai berikut: berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan rpm tahap iii, rpm tahapkualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan: meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat: meningkatnya kesetaraan gender: meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak: tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang: serta mantannya budaya dan karakter bangsa. pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang: meningkatnya kesadaran, sikap mental, "ym vvvvvrvrv v iv dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup, serta semakin mantannya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang seluruh wilayah indonesia. daya saing perekonomian indonesia, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan:: makin seharusnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi:mulai memanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat,, serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. wilayah perdesaanrdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunanbagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten kota tanpa permukiman kumuh. berdasarkan telaahan rvhpn tahap iii maka pembangunan provinsi kalimantan timur harus selaras dengan arahan rvhpn tahap iii dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti: meningkatk:cc.: serta iv padao chemical, dan industri turunannya. berdasarkan masterplan tahap awal pembangunan kirihvi perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahvi perubahan rp)md provinsi kalimantan timur talunuju''''''t$ vi, pelabuhan kampung baru, sebuah pelabuhan yang melayani penumpang kapal feri sulawesi:ujuuuju vi32.www vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur takut!kennethvi!(ojo nama pen taksi ame balikpapan samarinda bontang pusat transportasi udara internasional balikpapan pusat transportasi laut internasional pusat pendidikan tinggi pusat pengolahan migas pusat pengolahan batubara pusat pemerintahan kabupaten pusat koleksi dan distribusi barang regional pusat pengembangan perkebunan sawit tenggarong pengembangan industri kreatif pusat olahraga skala nasional pusat budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura pusat pemerintahan provinsi samarinda men pusat pemerintahan kota eer r ert vi manan no| nama pkn lokasi fungsi jasa regional pusat pelayanan jasa pariwisata pusat pendidikan tinggi pusat pelayanan kesehatan pusat olahraga skala nasional dan internasional pusat transportasi laut regional dan internasional regional pusat industri strategis nasional pusat pengolahan migas pusat pemerintahan kota pusat koleksi dan distribusi barang regional tabel .4b rincian pusat kegiatan wilayah pkw) no| nampak tunai tana paser kab. paser) pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit pusat pemerintahan kabupaten pusat pemerintahan kabupaten ena war kab. kutai pengolahan hasil hutan kota sangat kab. kutai pusat pengolahan hasil tambang batubara pusat industri tanjung rede kab. berau) pusat pengolahan hasil tambang batubara ujung ovo uo vw ff' fh #s vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur tatum po. pusat pemerintahan kabupaten tabel .4c rincian pusat kegiatan wilayah promosi wp) nama fungsi pusat pemerintahan kabupaten penajam kab. penajam kamel asmara longipemulong kali kab. paser) pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa desa sekitarnyali 3j unjuk w vi pejmmara nga kartanegara) samarinda pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa desa sekitarnya pusat yang mendukung kegiatan pkn muara jawa kabupaten kutai samarinda dan pkn balikpapan kartanegara) pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan kota bangun kabupaten kutai tenggarongopa kutai kartanegara) tenggarong kartanegara) tenggarong penanaman kartanegara) tenggarong bea namabahas kabupaten kutai pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan timur) desa desa sekitarnya sangkulirang kabupaten kutai sangatdesa desa sekitarnya vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun no| nagari fungsipusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa desa sekitarnya. v1 pp babi provinsi kalimantan timur dikenal sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam. sumber daya alam tersebut merupakan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya. namun, pengolahan potensi sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan agar pemenuhan kesejahteraan masyarakat pada saat ini tidak mengorbankan pembangunan generasi masa mendatang brundtland commission, untuk menindaklanjuti hal tersebut, visi dan misi pembangunan provinsi kalimantan timur harus diterjemahkan dalam paradigma pembangunan yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. visi visi rpm harus menemukan relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. visi pembangunan menjadi pentingyang dihadapi oleh provinsi kalimantan timur.dimensi dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca. keseimbangan lima dimensi ini akan menjadikan pembangunan provinsi kalimantan timur sebagai jawaban bagi berbagai tantangan pembangunan masa mendatang. pen perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun gambar lima dimensi pembangunan ekonomi hijau ". rumah kaca ketahanan sosial, pertumbuhan ekonomi ekonomi yang kungkungan ekonomi berkelanjutan hijau pertumbuhan ekosistem yang yang odi dan produktif dan merata terjaga sebagai penyedia jasa 'lingkungan sumber: global green growth institute, sebagaimana dijelaskan pada gambar atas, dimensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menyoroti pentingnya keluaran ekonomi berkelanjutan produk domestik regional bruto berkelanjutan). ekonomi yang berkelanjutan sedemikian rupa akan menghasilkan pembangunan dan kemakmuran sosial yang dampaknya lebih luas. dimensi ekosistem penyedia jasa yang berfungsi dan produktif menyoroti pertumbuhan yang menopang modal alam, terutama cadangan alam yang memasok aliran jasa ekosistem yang penting secara berkelanjutan. cadangan ini seperti penyediaan air bersih, tanah yang subur, dan fungsi hutan yang terjaga. daya dukung tersebut memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia yang kerap diabaikan dalam kebijakan publik karena tidak dianggap sebagai pemakaian dalam produksi ekonomi. pertumbuhan ekonomi hijau berusaha mengatasi kegagalan pasar ini. dimensi selanjutnya adalah pertumbuhan yang inklusif dan merata yang menekankan pada pertumbuhan untuk kepentingan rakyat, baik yang berada perkotaan maupun pedesaan serta yang kaya maupun terpinggirkan. dimensi ini merupakan tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi hijau, dan sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan, sehingga daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak mendapat manfaat dari intervensi pertumbuhan ekonomi hijau. www ww w e e . mena gara perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun koba dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan menyoroti pertumbuhan yang membangun ketahanan ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan dan berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menahan guncangan eksternal (misalnya beradaptasi dengan dampak fisik dari perubahan iklim, diversifikasi sektor ekonomi, ketahanan pangan, mata uang dan stabilitas perdagangan). dimensi penurunan emisi gas rumah kaca menekankan pada pentingnya pertumbuhan rendah karbon untuk berkontribusi terhadap upaya global dan nasional untuk mitigasi perubahan iklim dan meminimalkan dampak negatif masa depan terhadap masyarakat lokal dan internasional. negara negara dengan intensitas emisi grk yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk penurunan emisi berbiaya hemat dan memiliki keperluan yang lebih mendesak untuk mendapatkan bantuan. berdasarkan pada pandangan atas dan sebagaimana visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis provinsi kalimantan timur maka untuk memajukan provinsi kalimantan timur lima tahun depan ditetapkan visi rpm provinsi ka!mantan timur sebagai berikut: mewujudkan kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan sen ana senar pen berbasis agroindustri dan energi ramah. lingkungan . : t|dengan penopang utama pada pengembangan agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan sebagaimana digambarkan berikut ini: gambar hubungan antar elemen visi mm, kaltim sejahtera merata (en berkeadilan pal aan (enermban sala berserat raman! agroindustri lingkungan w w w w w w w w www penjelasan dari masing masing elemen visi atas adalah sebagai berikut: kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya alexander, pembangunan juga dapat dipandang sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya portes, ini berarti bahwa pembangunan provinsi kalimantan timurkesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tataimur untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). elemen visi kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan memandang lebih jauh dibanding aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri. melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kesejahterayang kesemuanya diketahui saling memengaruhi. hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pembangunan daerah dengan pondasi ekonomi perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup. pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara utuh dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. pembangunan sosial juga lebih diarahkan kepada peningkatan keadilan bagi seluruh masyarakat. jadi, pembangunan sosial provinsi kalimantan timur dipandang sebagai proses pembangunan yang terencana dan selaras dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata dan berkeadilan. elemen visi kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. sedangkan berdasarkan data riil, kualitas sumber daya manusia provinsi kalimantan timur terus mengalami peningkatan mean ee) dimana indeks pembangunan manusia ipm) pada tahun sebesar meningkat menjadi pada tahun agroindustri dan energi ramah lingkungan agroindustri dan energi ramah lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. fokus ini merupakan kebijakan yang diyakini dapat mewujudkan visi provinsi kalimantan timur sejahtera yang merata dan berkeadilan. jika komitmen ini sinkronisasi, maka pembangunan lima tahun provinsi kalimantan timur akan difokuskan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan. sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun hingga saat ini, ekonomi provinsi kalimantan timur bergantung pada sumber daya tak terbarukan setelah selama kurang lebih tahun sektor kehutanan menjadi tulang punggung ekonomi wilayah provinsi kalimantan timur. pergeseran basis sektor ekonomi terjadi pada tahun 'an dimana sektor pertambangan mulai menjadi basis ekonomi wilayah menggantikan sektor kehutanan. transformasi ini terjadi selain karena dimulainya eksploitasi tambang migas dan batubara secara masif, juga disebabkan karena semakin menipisnya potensi sumber daya hutan produksi akibat pemanfaatan yang tidak memerhatikan aspek keberlanjutan. pada periode dimana sektor pertambangan migas, industri pengilangan minyak bumi dan gas alam cair, serta pertambangan batubara mulai mengambil alih dominasi ekonomi wilayah provinsi kalimantan timur. hal ini menyebabkan pada tahun kontribusi sektor pertambangan batubara terhadap pdrb meningkat tajam. karena basis sektor ekonomi adalah sumber daya alam tak terbarukan maka seiring berjalannya waktu tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun tahun sektor tersebut relatif menurun. meskipun begitu, pada periode sektor tambang migas dan batubara masih menjadi andalan dalam pembentukan pdrb meskipun kontribusi pertambangan minyak dan gas bumi mulai menurun. pergeseran tersebut secara otomatis juga diikuti dengan penurunan sektor industri pengolahan berbasis migas. selanjutnya, pada tahun terjadi penurunan yang cukup signifikan baik pada nilai pdrb sektor pertambangan dan penggalian maupun struktur ekonomi sektor tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi sektoral pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan bahkan mencapai titik persen pada tahun kesalahan pengelolaan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan bukan saja menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan fluktuatif tetapi juga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar penduduk. perang perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun elemen visi provinsi kalimantan timur yang kedua yaitu agroindustri dan energi ramah lingkungan memiliki makna komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam tak terbarukan menjadelemen visi ini merupakan tujuan sekaligus cara yang diyakini dapat mewujudkan elemen utama visi provinsi kalimantan timur pertama yaitu sejahtera yang merata dan berkeadilan sebagai bagian dari implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. suatu kredo dimana pembangunan provinsi kalimantan timur dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masa kini tanpa mengorbankan kehidupan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. kerangka tindak ini menekankan pada prinsip keadilan dalam memanfaatkan hasil hasil pembangunan antara generasi sekarang dan yang akan datang sebagai falsafah dari pembangunan berkelanjutan. pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai usaha untuk mencapai keseimbangan antara tiga jenis keberlanjutan yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam gambar bawah ini. gambar model pembangunan berkesinambungan pita oak mae mano seng negara: mama pernah? adaa tout sae u. degan hii nat pen ukg kas taka aah error ment bana cone laga batak emang kama sumber: brundtland commission,visi atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut: obb ban sat tabs mata laa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan sem maa sen pesan catalan keji inakungen yana baik dan sehat "era berpetspektif, bpa san. asa dak gea penjelasan masing masing dari misi atas keberhasilan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. melihat pengalaman negara negara yang telah maju termasuk kawasan asia memperlihatkankalimantan timur harus mampu memanfaatkan kemajuan kemajuan dari perkembangan teknologi. untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia kalimantan timurprovinsi kalimantan timur baik pendidikan formal sekolah maupun pendidikan informal .limantpda mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi misi kedua ini ditetapkan berdasarkan analisis terhadap. dalam hal penciptaan nilai tambah bruto ntb), perekonomian provinsi kalimantan timur didominasi oleh sektor primer dan sekunder. peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian provinsi kalimantan timur masih mengandalkan produk barang mentah (raw material) dan belum pada barang olahan (processed product). dalam uraian sektor yang lebih rinci dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian provinsi kalimantan timur. ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. dampak langsung dari ketimpangan antarwilayah adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. dari sisi ekonomi, kesenjangan pembangunan antar kabupaten kota provinsi kalimantan timur tampaknya relatif tinggi. hal ini terlihat pada angka pdrb per kapita penajam paser utara pada tahun adalah yang terendah, yaitu juta per tahun sedangkan pdrb per kapita tertinggi bontang mencapai juta per tahun. pembangunan yang dilakukan suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio gini dengan analisis semakin mendekati angka nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya. rasio gini provinsi kalimantan timur dalam kurun waktu berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan menurun. hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin merata sehingga terlihat keberhasilan pelaksanaan program program pro rakyat dan perhatian besar pemerintah provinsi terhadap pembangunan. dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas komoditas unggulan sebagai basis perekonomian provinsi kalimantan timur pada masa mendatang. transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah j " ee ? men sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan untuk menjamin pembangunan keberlanjutan. hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya. pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional masyarakat modern, dari sistem ekonomi subsistem ekonomi pasar: dan dari masyarakat yang tergantung masyarakat yang mandiri. peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif melainkan pada paradigma fondasi. artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat, serta peran koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat. dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari cadangan migas, batubara, dan biomassa yang dimiliki provinsi kalimantan timur serta penetapan tema pembangunan koridor iii kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional dalam mp3ei. hal ini selaras dengan rencana pembangunan provinsi kalimantan timur dalam upayanya melakukan transformasi ekonomi. provinsi kalimantan timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada transformasi dari sektor primer struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. berkaitan dengan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, saat ini pemerintah provinsi kalimantan timur terus mendorong untuk pembangunan industri pengolahan hasil tambang provinsi kalimantan timur. masa mendatang, provinsi kalimantan timur akan mengupayakan agar bahan galian mineral yang diproduksi provinsi kalimantan timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun energi dalam bentuk gas, liquid atau sebagai bahan baku industri petrokimia yang bernilai tambah tinggi. mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. berdasarkan g!obat competitiveness index tahun dari tiga hal utama yang menjadi problem daya saing provinsi kalimantan timur, salah satunya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai daerahuntuk provinsi kalimantan timur, faktor dominan yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah pada dasarnya disebabkan oleh: perbedaan kandungan sumber daya alam sebagaimana diketahui bahwa kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing masing kabupaten kota sangat berbeda. hal ini akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. daerah yang mempunyai kandungan cukup tinggi dapat memproduksi barang barang tertentu dengan dengan biaya relatif lebih murah dibanding dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonominya. perbedaan kondisi demografis kondisi demografis yang dimaksud disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan, dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat. hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada daerah bersangkutan. daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pada daerah bersangkutan, demikian juga sebaliknya. kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. apabila mobilitas w w w " # e. perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun ne: shui tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi pada suatu daerah tidak dapat dijual kepada daerah yang membutuhkan. demikian halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja pada suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. alokasi dana pembangunan antar wilayah tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. daerah yang dapat alokasi investasi lebih besar dari pemerintah,berdasarkan hal tersebut atas, maka rpm provinsi kalimantan timur tahun salah satunya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata seluruh wilayah provinsi kalimantan timur. misi ini diarahkan untuk pemeniwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas atas ton pada jalan provinsi dan lainnya dalam rangka menghubungkan sentra sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. untuk meningkatkan kemantapan jalan juga dilakukan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. dalam rangka meningkatkan daya saing provinsi kalimantan timur akan dibangun jalan tol dan penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan provinsi kalimantan timur. sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi ibukota kecamatan. sebagai upaya pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, dan penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu: tidak ada korupsi: uu3uvw e## fe,:mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim transformasi ekonomi berbasis renewable resources renewable resources harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi. sebagai upaya untuk mendukung ekonomi biru melalui ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan. kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya balancing terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi berkelanjutan . fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi w vw w w j maag tan lng perubahan pmid provinsi kalimantan timur tahan kara fang pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah provinsi kalimantan timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan masa perubahan iklim yang tidak menentu ini. keterhubungan antar misi dapat dilihat dalam gambar berikut ini: gambar hubungan antar elemen visi dan misi agroindustridan sejahtera yang energi ramah pr) meratakan '! lingkungan berkeadilan bee apm pen terus (list yang. daya range, kualitas ekonomi lot eden una e xn nn n m non n nona pena ketan dan sen ppn maen naga |ee wae tata pemerintahan: kualitas lingkungan eyang merata: yong baik :. kafe sehat: sman eka ngga dari gambar tampak jelas bahwa begitu banyak permasalahan dan tantangan pembangunan yang terdapat provinsi kalimantan timur. oleh karena itu, peran misi pembangunan yang dirumuskan dengan baik dapat memberi keyakinan bahwa visi rpm dapat dicapai dengan peningkatan sdm yang berkualitas dan daya saing ekonomi sebagai prasyarat penting tercapainya visi rpm. untuk itu, sangat penting peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang merata segenap wilayah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. tujuan dan sasaran jww wdatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh provinsi kalimantan timur' yang saling terhubungberdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan atas maka arahan tujuan pembangunan provinsi kalimantan timur selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut. frac lgi akun napak dad menyediakan inttasruktr dasar yong bertuan: kana mean yen meningkatkan kualitas lingkungan hidup kian berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah atas dan keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan indikator makro pembangunan provinsi kalimantan timur sebagai berikut: ww ee e perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun aja tabel capaian indikator makro pembangunan tahun dan target provinsi kalimantan timur indikator tip target ber eng esa napi aga indeks gini indeks kualitas lingkungtujuan meningkatkan kualitas sdm kaltim pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. dalam pencapaian pendidikan, provinsi kalimantan timur telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bossa kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. meskipun demikian, kita harus tetapberkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional. keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka melek huruf. angka melek huruf provinsi kalimantan timur cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara. keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar tahun. untuk menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar tahun. program ini harus terus dilanjutkan dan dituntaskan agar anak anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan dan lebih berdaya saing. untuk itu, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas perlu dilengkapi semua daerah terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. w w pemerintah telah mengembangkan puskesmas jam selama kurun waktu berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. oleh karena itu, kita harus melanjutkan program pelayanan kesehatan tahun tahun mendatang agar usia harapan hidup masyarakat provinsi kalimantan timur dapat meningkat dari tahun pada menjadi tahun pad, dengan capaian indikator indeks pembangunan manusia sebesar meningkatnya harapan lama sekolah, dengan capaian indikator angka harapan lama sekolah sebesar tahun, meningkatnya rata rata lama sekolah, dengan capaian indikator rata rata lama sekolah menjadi tahun, dan meningkatnya angka harapan hidup, dengan capaian angka harapan hidup sebesar tahun. tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. mutu kesehatan masyarakat yang baik tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktivitas sehingga akanprovinsi kalimantan timur juga sehingga dapat mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan provinsi kalimantan timur. selain aspek kesehatan, kurikulum pendidikan berbasisdaya saing tenaga kerja.mma: sasa peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat provinsi kalimantan timur dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), meningkatnya standar hidup layak, dengan capaian paritas daya beli sebesar ribu per kapita tahun: meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat tingkat inflasi sebesar persen dengan indeks tendensi konsumen sebesar dan menurunnya indeks gini, dengan capaian indeks gini sebesar tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang sebenarnya melalui pengurangan emisi grk, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, memberikan peningkatan pdb dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi. peningkatan ekonomi yang berkelanjutan kalimantan timur dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas luasnya melalui pemberdayaan pertanian provinsi kalimantan timur. ekonomi yang berkelanjutan dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan dan! dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan persen lpe migas), persen (lpe non migas), dan persen (lpe non migas dan non batubara): meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dengan capaian indikator kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar persen dan didukung pula uww u dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas sebesar persen, tercapainya swasembada pangan, dengan capaian indikator rasio pemenuhan beras sebesar persen: dan meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan, dengan capaian indikator bauran energi baru terbarukan sebesar persen. tujuan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitaskeberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. infrastruktur lainnya,sektor produksi.: terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala (sangat baik), dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tinggi . tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ur u e ee: ee' mememelangi kualitas lingkungan hidup sebagaiakan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan lingkungannya. tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral provinsi kalimantan timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah,meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan, dengan capaian indikator kinerja: meningkatnya indeks kualitas lingkungan pada skala dan menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dengan indikator intensitas emisi sebesar ton co2 us juta pdrbdibawah ini. m vw bea faring janur pera mana ara tea akun bana gea amal d13 laga a53 bea" md! tani par apa aia man tej selo denah lai? bada bea kan kenya pata pap han (elus bean sena seo hah, kia gabah dan tes peer tidak jan iii jen key steel sang tea sang tan karna bada (el ang seal kak aang, ana heat apa baba an: ras pel peka gas fury fasa mer "ae men kat hal solum batu asi "lol het esa aga sana kera s2. nee tks ken sea kena cml35 latar hai han teo ksp pena seat) manna eta kem fin ban dal naga media |2g s|m mag seru bila esa haku nn: tana ata hot saga bean 8cje a8) telak adat aan san seal "lo tam v3) fat, ad. gesa hai leela mega sat dal tes ane haa eat tt ole kena erizal sati kera cop nil tas bad pagu ana saja jang psa bot masa .|z sta pad aon iki eta a|& medan jeda pra s|a pes ss5|x bapa sini lega. sal: kan is: ola papa bagi sesleeni had tes ke) ls) sega pan dea zl|o es: se. s|z pas (st asi hasan sis gan essay ker "sila sig sale key ane telaga pentas te. #&|e elu hana pan os|x benar. liga nias peta! erp seo pes (fp gls jet kan ton tun han oni a92 hay der kas. fan pari ale ban ke) cal. iss man uya laka bul mae sis sss daan pal kel bae bil ank png ing fu) "alas sak (ia? diluar |s "$ ss: saksi list es| pai ata kai s|' bang. haa pns aan cos sic ban rai fara lan fan dat ata tie sbn abe unl pena klaim pan. pen sajikan kalimatan timur talun lahan pjd privind kalimantan sinar perah. ina perang magi bee cam naa: see sisi nabi tulah haa han pera maa ata men nono men "an ana hen ae, ka) lana kong jebat een sato pen bea hat, kena ena leg sage gua ! sagu bana fan ea sak cola sik asean nala kar ah, ito) sang asean pre pen (ana epgntaa ran bei haa kent pee naa bas pan jaka, naa baal ts) ss: aan can kar kph ta: kaki haa hri pp) hal ito) barel li) ss. en) v9, dai cc. al bisa iss sar nail s2? c8ssc pit owl la) i2e p3besi sta bang sik oleh nal5 jig ss. $?323233a3 jani uli pen fan kal ai: os, les: kei ist leg isi ix) lag kari ls: |. rud hee . &. aam saka sc. "5s, kas 1s: was re bah nana. ? . hao perubahan rpm provinsi kalimantan dima tali kei sin aa, ana ar: ment meja kanan perri sea unik kso "3s its masal tai jika, aan gak kana pet ebay aga beng sena bah clan mang sate ket denga are et, nga mal brk soon kel ema komen naa gan tag sen bra ane papa maa era sial mma arga besi mela kera ses pegang bala elu bean, hn! penelitan sales ola iga apa meja bean pan pat pena era penata eat dedi big asia kelak kaa moh gas mdpl don sea lan haa rat mil s|s| ssli bei shi sll alla its raga lea jelas sela eks malah aan b3, kes pen era g| ann meng ra. kena eng balai elis ala slash kan ino kah eri s.|x it) abal sala kar mal sig sera dae eka pi: sar aga ratu mei kada jaran jeong bala lie lan hari tak lol alel ti, hell ella fans emil peka bni panai italia man ber sulit ing se: olah fat ina kas) kerja gi alus pai kaki mk: ami @smiling ol. slim:l. pki jim ula eni sialkwola agorglirja lan leela ulos ole sara ses rela ima r | satelit class us$ osu lors:lo ses sts sekat 535i #s25) sis ss|o sagadersisis3so asi pera gan mao. sil apl ihosia "c:la ong ol: s:lso.| disita ann bro ant :@|g kex sar: "elu serum laa bla nal bun eli gls: s:| alas blmiisil eos sao tan sss @lesslssi|l |uc solo lema belati kata oli: petra sig ol: elsa ( u slice |la asha (ga seisi .|w la. seal lea oasis kelas sis milo 's. esz|i23c asin, signs sulsel e.o i sis| laa pem lia il. pele ke) seisi sean p uu u u7u7u7u7uuuuuvuuvuvuvuv v www e ef . sae rem ani perubahan rpm prestasi kalimantan timur tahun lima misi, enam tujuan, dan sembilan belas sasaran indikator kinerja pembangunan merupakan hasil dari revisi kebijakan pembangunan sebagai bagian kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan timur hingga akhir periode pembangunan jangka menengah. secara teknokrat, gambaran nyata dari cita cita pembangunan atas akan dicapai dengan bertahap, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan pendanaan apbd provinsi kalimantan timur bersama kabupaten kota bawahnya. sasaran pembangunan kabupaten kotapada perumusan revisi perencanaan pembangunan jangka menengah ini, tentu saja akan berimbas pada rumusan target indikator strategis pembangunan kabupaten kota. dengan mengacu pada revisibidang ekonomi adalah sebagai berikut. target peningkatan ipm kabupaten kota target peningkatan ipm kabupaten kota pada sisa periode pelaksanaan pembangunan disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut: trend kenaikan nilai indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel capaian dan target peningkatan ipm kabupaten kota se provinsi kalimantan timur ngk el kabupaten kota awal den (aa men abe (eren asa ser kota samarinda kota balikpapan kota bontang kabupaten berau kabupaten paser kabupaten ppu kabupaten kutai barat juju aki perubahan rpm provinsi kalimantan humor tahun tae) unp tenan mana ten bat baba pan ken kata kabupaten kutai timur kabupaten kutai kartanegara mahakam ulu sumber bappeda kabupaten kota se kalimantan timur, target pertumbuhan ekonomi kabupaten kota target pertumbuhan ekonomi kabupaten kota selama sisa periode pelaksanaan pembangunan mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut: isu gejolak perekonomian global internasional: kebijakan perekonomian pada era pemerintahan presiden ir. joko widodo, dan kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten kota tahun utamanya pada sektor pertambangan dan penggalian. tabel target pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) kabupaten kota se provinsi kalimantan timur tahun (kondisi awal) (&) nan pir berani kadar kabupaten paser ang timur kabupaten kutai kartanegara sumber bappeda kabupaten kota se kalimantan timur, w mean perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun target pengurangan pengangguran kabupaten kota tahun target pengurangan pengangguran kabupaten kota disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut: target pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur tahun distribusi tenaga kerja menurut kabupaten kota tidak berubah: dan pertumbuhan angkatan kerja baru menurut kabupaten kota tahun tabel target pengangguran kabupaten kota se provinsi kalimantan timur tahun (kondisi awal) bab sel: isi der ganti3 pul kondisi, kara capa ant hii target mera see niy. kota samarinda kota balikpapan kota bontang kabupaten berau kabupaten paser kabupaten ppu 6s9o| kabupaten kutai 6ga| barat timur kabupaten kutai 9o2|target pengurangan kemiskinan kabupaten kota tahun target pengurangan kemiskinan kabupaten kota selama sisa periode pelaksanaan pembangunan disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut: target pengurangan kemiskinan provinsi kalimantan timur tahun distribusi penduduk miskin menurut kabupaten kota sesuai dengan dinamika, dan pangan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahu bean kinerja pengurangan kemiskinan kabupaten kota tahun tabel target kemiskinan kabupaten kota se provinsi kalimantan timur tahun (kondisi awal) ane kah paten kota awal "en aa: kutai barat timur kabupaten kutaiiiiuuvwwowow mere au) sesi bab strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran rpm provinsi kalimantan timur secaraimur antara lain: mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan:www www e#@ fe vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur takutnawacita)lu adanya pertandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerahnan ing prioritas pembangunan nasional) ee. tereformasi birokrasi dan tata kelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercayinner mempertegas kebhinne aan peningkatan kualitas penyelenggaraan memperkuat restorasi sosial indonesia pendidikan melakukan revolusi karakter bangsa meningkatkan kualitas hidup manusia dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat indonesia percepatan pengentasan kemiskinan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional sehingga bangsa peningkatan dan perluasan kesempatan indonesia bisa maju dan bangkit bersama kerja bangsa bangsa asia lainnya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik pengembangan agribisnis peningkatan skala produksi pertanian) iji uuj w w w w w w www www www vi memang rara aa, adal perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun cara lps bapa prioritas pembangunan provinsi kalla range aawatita paritas pembangunan nasional sa: pena ana sma tana tan abbas rea percepatan transformasi ekonomi peningkatan produksi pangan pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan peningkatan kualitas lingkungan hidup membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar kerangka negara kesatuan dengan berdasarkan kertas kerja yang telah dirumuskan, strategi pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan timur tahun dapat dilihat pada tabel tabel strategi pembangunan jangka menengah dana geli sada strategi prioritas pembangunan m1 meningkatnya ipm meningkatnya harapan lama sekolah peningkatan akses dan mutu pelayanan meningkatnya rata rata lama sekolah meningkatnya angka harapan hidup peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menurunnya tingkat kemiskinan percepatan pengentasan kemiskinan menurunnya tingkat pengangguran peningkatan dan perluasan kesempatan kerja meningkatnya standar hidup layak meningkatnya daya beli masyarakat pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menurunnya indeks gini meningkatnya pertumbuhan ekonomi ning tanya pertumbuhan ekonomi yang percepatan transformasi ekonomi berkualitas meningkatnya kontribusi sektor pertanian pengembangan agribisnis peningkatan skala dalam arti luas produksi pertanian) tercapainya swasembada beras peningkatan produksi pangan meningkatnya pengembangan dan pengembangan energi baru terbarukan pemanfaatan energi terbarukan menang meningkatnya puasa masyarakat s10 peningkatan kualitas infrastruktur dasar terhadap pelayanan infrastruktur dasar terwujudnya pemerintahan bersih bebas kkn nek pena nye peningkatan kualitas pelayanan s11 reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerian kinerja w ee vi see dapat jan) #emssnmamemaanan berdasarkan tabel diuntuk mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. untuk itu, strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan atas dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun depan. dengan demikian, kedua belas prioritas pembangunan dalam rpm provinsi kalimantan timur meliputi: peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: percepatan pengentasan kemiskinan: peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat: percepatan transformasi ekonomi: pengembangan agribisnis peningkatan skala produksi pertanian): peningkatan produksi pangan, pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar: reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. penjelasan masing masing prioritas pembangunan sebagai berikut: strategi peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikanharapan lama sekolah dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. kesadaran akan pentingnya pendidikan uuj ujijuv wwe vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun berimbas pada peningkatan rata rata lama sekolah masyarakat sehingga kualitas sdm secara otomatis akan membaik. dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah akan mendorong peningkatan ipm provinsi kalimantan timur. gambar peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan permasalahan: isu strategis: indeks pembangunan pencapaian sdg's manusia perlu pemekaran kalimantan ditingkatkan utara rendahnya akses dan mutu pendidikan ay, sasaran meningkatnya ipm meningkatnya 3g, harapan lama sekolah wi: meningkatnya tata rata lama sekolah strategi: der raina peningkatan akses dan, mutu pelayanan st.pendidikan menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas membutuhkan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. rendahnya aksesdalam pembuktian kualitasnya, output pendidikan belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian dari lembaga yang independen sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan konsisten. terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah provinsi kalimantan timurstrategi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kesehatan indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. pembangunan bidang kesehatan juga harus dipandang u vi inai perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun pasargambar peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan permasalahan: akses dan mutu isu strategis: pelayanan kesehatan pencapaian sdg's perlu ditingkatkan sasaran! nun meningkatnya, angka harapan oleh hidup brp strategi: s6. beta peningkatan ." akses dan mutu: pelayanan #s kesehatan:.::)imurembangunan dibidang ini secara mendasar. strategi percepatan pengentasan kemiskinsanakan secara terpadu. pemerintah provinsi kalimantan timur perlu melakukan beberapa upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan cara mengefektifkan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. dengan adanya mengefektifkan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan provinsi kalimantan timur. selain itu, ketepatan sasaran penerima www eee vi ja, perubahan pmid provinsi kalimantan timur tahun bantuan dan perlindungan sosial perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat. gambar percepatan pengentasan kemiskinan permasalahan: penurunan tingkat isu strategis: kemiskinan yang pencapaian sdg's berjalan lambat ganti sasaran:. menurunnya sha tingkat: 'kemiskinan:. sail strategi: llereba ketua percepatan pengentasan: kemiskinan. upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan terus menjaga perekonomiannya agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan. hal ini menjadi perlu, mengingat upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan memiliki dampak panjang dalam kestabilan perekonomian masyarakat. selain itu, dengan melakukan strategi pemberdayaan, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi sdm maupun sda masing masing wilayahnya. faktor mendasar yang memengaruhi kemiskinan antar lain sdm, sda, dan penyelenggaraan pemerintahan. ketiga dimensi tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain karena kemiskinan merupakan ketidakseimbangan potensi ekonomi masyarakat sebagai pelaku ekonomi sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki andil secara efektif dalam proses pembangunan atau bahkan tidak menikmati hasil hasil pembangunan (pembangunan belum merata). percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap karena kompleksitas permasalahan yang melingkupinya. perencanaan dan strategi yang u w w w vi dapur perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun lai matang dalam pengentasan kemiskinan menjadi tolok ukur pemerintah provinsi kalimantan timur dalam menerapkan program program yang tepat sasaran. jika hal tersebut diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang proporsional, maka bukan tidak mungkin percepatan pengentasan kemiskinan terlaksana semaksimal dan optimal mungkin. strategi peningkatan dan perluasan kesempatan kerja strategi dalam meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat provinsi kalimantan timur. kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. gambar peningkatan dan perluasan kesempatan kerja permasalahan: isu strategis: tingginya tingkat pencapaian sdg's pengangguran arr sasaran:: tingkat sik. pengangguran strategi peningkatan dan perluasan kesempatan keran dengan hal ini, diperlukan campur tangan dan upaya pemerintah daerah provinsi kalimantan timur dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien. perlu diketahui bahwa kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. selain kondisi daerah yang hnr p)pyp py ) ) ) ) ) ) )) p ),),) )".: : :)###r er ) ) ) #:) f v1 mere kas aan perubahan rpm provinsi kalimatan timur tahun maa memadai, sdm daerah juga memengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. peningkatan daya saing manusia provinsi kalimantan timur dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis sdm yang berkualitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan impact dari peningkatan sdm dan infrastruktur. strategi pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi masyarakat sektor sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. pengembangan sda harus dalam kendalimasyarakgambar pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat permasalahan: isu strategis: belum bertanya pendapatan masyarakat transformasi struktur rata rata pengeluaran konsumsi perekonomian sebagai per kapita masih rendah bagian dari capaian visi rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya inflasi para sasaran: meningkatnya kehidupan sosial ham ekonomi masyarakat secara: merata dan berkualitas hn, rakitan opere baya. meningkatnya daya beli: masyarakat . von meningkatnya pemerataan gis kesejahteraan masyarakat": her, pengendalian inflasi dan: pemberdayaan ekonomi masyarakat upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untukvi jeanrekonomian daerah provinsi kalimantan timur dapat terkendali dan konsisten dengan mengupayakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada kestabilan harga bahan baku sehingga menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah provinsi kalimantan timur. dengan adanya kestabilan harga, diharapkan akan menambah investasi pada sektor umkm serta memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk umkm sehingga berdampak pada terkenalnya tingkat inflasi pada perekonomian daerah. pada hakekatnya pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menumbuhkan meningkatkan kegiatan perekonomian pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. melalui peran pemerintah daerah, diharapkan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian rakyat kecil dapat terangkat dan otomatis meningkatkan taraf hidupnya. pembangunan pada sektor ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu saja, tetapi juga pada wilayah pelosok (terpencil pedalaman) sehingga pemerataan pembangunan antar daerah dapat terwujud. dengan langkah langkah tersebut diharapkan perekonomian provinsi kalimantan timur dapat dengan mantap mampu menyejahterakan seluruh masyarakat provinsi kalimantan timur secara adil dan merata. strategi percepatan transformasi ekonomi transformasi ekonomi dilakukan dengan memperbaiki struktur ekonomi yang awalnya berbasis sda tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis sda terbarukan. hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi provinsi kalimantan timur masa mendatang. selanjutnya, pembangunan ekonomi wilayah provinsi kalimantan timur depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian provinsi kalimantan timur masa mendatang. transformasi ekonomi ini bertujuan untuk menuju keseimbangan yang merupakan salah. hal ini akan menyebabkan perekonomian masyarakat (pendapatan per kapita) meningkat dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan kalangan buruh. dalam rangka meningkatkan perekonomian provinsi kalimantan timur secara keseluruhan dan berkelanjutan, diperlukan beberapa upaya prioritas seperti pemanfaatan sda tak terbarukan secara optimum dengan memperhatikan keberlanjutannya. dengan upaya upaya tersebut diharapkan transformasi ekonomi yang merupakan tantangan strategi dalam meningkatkan nc. vi pas tai perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahu perekonomian mampu menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang berkualitas sehingga pendapatan per kapita penduduk provinsi kalimantan timur dapat meningkat secara merata. gambar percepatan transformasi ekonomi isu strategis: mainstreaming ekonomi hijau dalam permasalahan: perencanaan pembangunan koordinasi yang lemah antara provinsi pertumbuhan ekonomi yang dan kab kota dalam pengendalian ijin berjalan lambat eksploitasi transformasi struktur perekonomian bagian dari capaian visi tan . sasaran:. . meningkatnya ekonomi,yang .' berkualitas aan pr, pesek strategi: percepatan transformasi ekonomi le. panen t. perencanaan yang matang pada percepatan transformasi ekonomi perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah provinsi kalimantan timur terus berupaya melakukan perbaikan dengan memperhatikan faktor faktor pendukung proses transformasi ekonomi seperti kualitas dan kuantitas sdm, sda, serta sistem manajemen yang handal. berdasarkan kondisi kondisi tersebut, peluang transformasi ekonomi wilayah provinsi kalimantan timur menuju struktur ekonomi yang berkelanjutan dapat terealisasi dengan syarat konsistensi dari perencanaan hingga evaluasi tetap dijaga. strategi pengembangan agribisnis pengembangan agribisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai industri berbasis sumber daya. agribisnis berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja (khususnya pada provinsi kalimantan timur) yang mempunyai potensi dalam mengkolaborasikan sentra pertanian dengan sentra bisnis. selanjutnya, pengembangan agribisnis akan sangat strategis jika dilakukan juju t vi gay, perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun saa secara terpadu dan berkelanjutan. pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (backward and forward lineages), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek. gambar pengembangan agribisnis permasalahan: isu strategis: kurang maksimalnya kontribusi sektor pentingnya pengembangan agro pertanian terhadap industri masa depan perekonomian lada sasaran: saus meningkatnya. ss. kontribusi sektor." pertanian dalam. (es arti luas apa stop tama pengembangan agribisnis peningkatan skala, produksi pertanian) .,.: agribisnis sangat erat kaitannya dengan revitalisasi sektor pertanian sehingga strategi pengembangan agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui penyediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. kemudian hal itu dilanjutkan dengan upaya menghubungkan infrastruktur dasar menuju sentra agribisnis melalui pemenuhan infrastruktur industri dalam mengolah hasil hasil pertanian. agribisnis dapat terlaksana dengan tepat dan cepat melalui upaya percepatan penyiapan industri industri pengolah hasil pertanian. selanjutnya, proses ini dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola industri dan mata rantainya dari hulu hilir. penyempurnaan pada pengembangan agribisnis ini adalah dengan peningkatan produktivitas agar produk lebih dapat berkembang dan pemasaran hasil hasil industri demi menunjang proses keuangan yang berpengaruh pada proses operasional produksi. terkait dengan hal ini, dalam menunjang pergerakan agribisnis diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. keterpaduan dan berkelanjutan kinerja akan uuid www vi memang menempatkan ukm dan umkm yang tergabung dalam sentra sentra industri menjadi variabel penting. kondisi lahan provinsi kalimantan timur yang cukup luas menjadi salah satu pendukung utama dalam pengembangan agribisnis. fokus agribisnis provinsi kalimantan timur adalah memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat yang memiliki multiplier effects tinggi dengan keterlibatan berbagai komponen masyarakat. dengan fokus seperti atas, maka pengembangan agroindustri akan menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah sekaligus memperluas lapangan pekerjaan yang berkualitas. strategi peningkatan skala produksi pertaniansedangkan produksi merupakan sebuah proses pengolahan dari bahan baku mentah menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. dengan ini produksi pertanian merupakan salah satu langkah strategik dalam mendongkrak produktivitas dalam bidang pertanian. keberhasilan usaha peningkatan produksi pertanian memang dipengaruhi oleh banyak faktor. namun dari banyak faktor tersebut, ada beberapa faktor yang sangat tergantung pada upaya yang dilakukan oleh sumber daya manusia, diantaranya penyiapan lahan, penerapan tata cara budidaya yang benar, cara panen yang tepat dan pengolahan pasca panen yang bagus. hal hal tersebut tentu memiliki konten teknologi yang berpengaruh secara langsung dan harus mendorong peningkatan produktivitas pertanian. dengan peningkatan skala produksi pertanian diharapkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian ataupun pdrb dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan bagi para petani dan pekebun. strategi peningkatan produksi pangan ancaman ketahanan pangan menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi kalimantan timur karena perkembangan sektor pertanian provinsi kalimantan timur cukup memprihatinkan yang terpapar sebagai isu terbaru dalam simposium international the 5th head research councils asia asiahorc3) bali. oleh karena itu, sebelum terjadi krisis pangan pada provinsi kalimantan timur, pemerintah daerah harus melakukan tindak pencegahan terlebih dahulu. www vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun n13 gambar peningkatan produksi pangan permasalahan: isu strategis: belum ata budaya peningkatan pemenuhan ketahanan pangan berlanjut kebutuhan pangan yang berkelanjutan aan bar sasaran: alan sei tercapainya." swasembada keep manga milea gta, pangan i1op strategi: . peningkatan produksi pangan mada salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yakni melalui peningkatan produksi pangan yang dapat dilakukan dengan pengembangan kegiatan agribisnis melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian berdaya saing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang mendukung dalam menciptakan produk produk pangan. selain itu, perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi pada produk pangan dan peningkatan kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan dapat menjadi pendukung dalam memperkuat cadangan pangan. dengan berbagai penguasaan tersebut, peningkatan produksi pangan untuk provinsi kalimantan timur dapat terpenuhi dan optimis masyarakat provinsi kalimantan timur akan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. strategi pengembangan energi baru terbarukan energi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan. pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari penerangan, transportasi, proses produksi, dan berbagai hal lainnya memerlukan ketersediaan energi. ketergantungan masyarakat modern pada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan lain sebagainya menjadi permasalahan dan perbincangan utama seluruh negara. u3j w w ttr55 5m vi men perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun kaiimur. infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan daerah. gambar peningkatan kualitas infrastruktur dasar permasalahan: rendahnya indeks isu strategis: kepuasan layanan pencapaian mp3ei infrastruktur dasar ton aan daan sasaran: 1x2) meningkatnya) tipis kepuasan, (masyarakat terhadap ioi pelayanan infrastruktur dasar, strategi: peningkatan lam kualitas infrastruktur. dasar. it. upaya pembangunan infrastruktur dasarelain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar mempunyai tujuan berupa pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya. seperti kita ketahui, infrastruktur dasar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga sudah seyogianya pemerintah provinsi kalimantan timur bertanggung jawab membangun infrastruktur dasar yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut. strategi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan good governance. upaya pemerintah provinsi kalimantan timur dalam w ww w w vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun gambar pengembangan energi baru terbarukan permasalahan: isu strategis: belum optimalnya mainstreaming ekonomi pengembangan energi hijau dalam perencanaan baru terbarukan dalam pembangunan pemenuhan energi terutama energi ramah kelangkaan bbm dan daya lingkungan listrik sasaran: meningkatnya pengembangan. dan pemanfaatan. (energi terbarukan lai strategis". pengembangan energi baru 'i. terbarukan. . sisi lain, cadangan minyak bumi dan gas alam provinsi kalimantan timur diperkirakan akan habis dalam waktu tahun mendatang. ketersediaan cadangan minyak bumi yang semakin menipis disertai peningkatan kebutuhan energi mendorong manusia melakukan pengembangan sumber energi alternatif. sumber energi alternatif salah satunya dari alam yang dapat berupa tenaga air, uap air, angin, matahari, panas bumi, pasang surut air laut, gelombang laut, nuklir, sampai pemanfaatan sampah organik menjadi biomassa. kawasan provinsi kalimantan timur mempunyai sumber daya alam melimpah dan beraneka ragam. dengan pemanfaatan sda sebagai energi yang ramah lingkungan sudah setidaknya menjadi prioritas utama dalam pengembangan sumber energi alternatif. ketersediaan sinar matahari dan angin sebagai alternatif penghasil energi merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. dengan berbagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan energi terbarukan inilah yang akan menopang aktivitas manusia masa depan dengan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. strategi peningkatan kualitas infrastruktur dasar infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan,ev sr vi kira perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalahkinerja birokrasiimurpenambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan yang sesuai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal. gambar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan permasalahan: pemerintahan yang bersih dan isu strategis: bebas kkn perlu ditingkatkan rendahnya kualitas pelayanan komitmen atas publik pemberantasan dan kapasitas dan akuntabilitas pencegahan korupsi kinerja pemprov kaltim perlu ditingkatkan sasaran nan terwujudnya pemerintah yi.yang bersih dan bebas kkn pai terwujudnya peningkatan yu kualitas pelayanan publik.gg meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pang akar hah trategitu. nan star ina reformasi, birokrasi, dan. tata kelola." '. ! pemerintahan: : bnn pt, reformasi birokrasi, pada prinsipnya meliputikinerja dan perbaikan kualitas pelayanan. hingga saat ini, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar terbentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi kalimantan timur. vi selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektifstrategi peningkatan kualitas lingkungan hidup isu isu mengenai lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat semua negara dunia. menanggapi hal tersebut, pemerintah provinsi kalimantan timur berupaya penuh dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan mengedepankan kelestarian alam. sedangkan maksud dari pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya berencana secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup. upaya yang harus dilakukan pemerintah provinsi kalimantan timur dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. dengan upaya upaya tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas dan terjadinya komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia. www r t eee'"z # vi mere ati had ea) perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun gambar peningkatan kualitas lingkungan hidup permasalahan: masih rendahnya isu strategis: indeks kualitas perubahan iklim lingkungan akibat emisi gas emisi gas rumah kaca rumah kaca harus diturunkan sasaran: meningkatnya tahu indeks kualitas. lingkungan. menurunnya tingkat emisi gas ( rumah kaca strategi: peminatan kualitas lingkungan hidup arah kebijakan lima tahunan arah kebijakan adalah penjabaran strategi dalam mencapai sasaran rpm serta jawaban atas permasalahan dan isu isu strategis pembangunan. dengan demikian,capai tujuan. untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumusberangkat dari pemahaman tersebut maka kebijakan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi gubernur kalimantan timur dipetakan dalam lima kerangka besar untuk masing masing tahapan rkd, sebagai berikut: ooc vi aan perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun gambar fokus tema pembangunan provinsi kalimantan timur pada perencanaan pembangunan tahunan, tahun pemantapan penguatan ekonomi meningkatkan nila industri hilir masyarakat menuju tambah ekonomi produk unggul untuk kesejahteraan yang penyiapan na mewujudkan adil dan merata industrialisasi peran can struktur ekonomi produk unggulan pemantapan yang berkualitas au. penguatan daya daerah dan konektivitas intra rkd saing daerah pengembangan dan antar wilayah tea berbasis sda energi pergi baru dan rkd serba akan terbarukan naa didukung peka nek kan penguatan rkd manajemen aparatur rkd rkdberikut. w w w w w vi mere peta perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun hai owl t$l| (as) (ab) d|x vu|a2| xl bete) kao kl) p inai z|$ iss (ls jesse s|g ala sisi soal siasat| c8. kb) lot ssesexjes| (z2 sal (2s. cesis ee| (s8 sg9,a . ts) kis) sn. x|x (s5 sis| indium sss 9o| sista cat asa atr ees vlag 8loa lalu. soe oo. mala e|a ela ela|lav ni2 ja1s) elu tri fatal oo. c1iz manis cun cio| cin sis|olc h5) ele| |a six ggs xia s|2z kai c|g sib .x maa elc olx tea) olx ts) pur ad (rr pari tao hari hat sasis ia) (alone s|z (gl z|s| kan lete ka) bas) tra kata) six sel sisi c| | ls s|c|c (da far alm c|isis pan sisi bow ( n) sss sici u(siz dll k7) : rrrrreww w www w v vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur titik dani rita las) ks) pra! cic cit jal8 tas) tra c|s ols xis2 ku) n9| ks) dls le) kas) ci|i c s3isc|a0 as) t| ale a34 sjemwog a|s ca|o k3: sisi$ (ec is5830 aus jai sis e3| par mix gowa size$gulat s3c il) sis cic cie cc s(cast3,$ sl2 c2| cic e|a wis rm 0n|x slx i|x|c ama mlm oct ewe wat ciesaoso kwe eksis kak on kma volvo oxl|lu|uc olo gale xi2060mace il) k4) ( a) ea) susi axt xc| ww|an yo) a09 kg) tas dad fs) par! il) . fan) tua ky) jar pang ja) a09 an) nag! wmv :: t vi mean kart perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun las) sis zig i|s$ ke) ii$ l|s |z tu) tas) sls nlx kas) glx sis bag lalu z!|g |. s|is| sisa ses3s sz| w|. dos isis ssl2 tas) s|g| (e| spasial swiss sle| s3$ s s| |s| (sisi ssl (assets (sls| (as (s3 gis|sisi2|c tar lel x|xla g|x sisi ss53) six cic ehir catur a|lola so. |s lala gia sja aja fja| asli lola ala ajal is| pak net kar nita (s 8s. |(s ss. ban cl w|a old hand kas tag kas fo) t| ike ke: in eksis im) s|g a25 si (@gslalx (gl |asia|s sasis sss $si pee kas is29aek as2 sasi x s tari evan |3s3ciw2 sya s2cw i2z |um a.a a.a vi pano haa. pakan rpm provinsi kalimantan timur tahun (s2| sais cie sic si sic palu sasis, slo sis ua2s (eksis sasis ojo ola cis isla sis sos 5les| sin sie s3: |as sxg stview iesriwe( s 5s c283 ecs sos assoc vlag tung im) ag) e|a lg) iu) ke) is) ka) kea) vi pin mna arah kebijakan pengembang dalam penataan ruang, wilayah provinsidalam perubahan perencanaan pembangunan daerah, panduan dalam penetapan kawasan strategis provinsi kalimantan timur sudah dapat berpijak pada dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan timur tahun dimana kluster provinsi: kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dalam wilayah provinsi,: danvw w w w w wv we earth vi mei maa ki, ani perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun ura gambar kawasan strategis provinsi kalimantan timur gta pan may peta ss dna ted masha masa tai rat may mean mb: bin bpi bit nae sen ana poo stp ann nek sea ank nan aan intan nita damn malaysia nan rara ina pan men, wes jon sara pen uan lama maya aha kas dan ryan para san tan nan aap (pi naa kan nana, ali see nai san oa, sean mana ama ont fee gal era ane ber meter lang snap uap nas sapa tee era hamparan mta psn tak bgt nen man tel ata sen snn spi segi pass tata ngk esn (poni mam tea eh, sai kat ina me, mana tah gta pas tn: bona tibet naa tea were one aan pena yai len mna bae kar angan ta las ntt memabrohukum, masa kn: tenan rei men man akan none hua tai ktt kaka ren laa tema catatan dam uan tap ton inai pon lada aah san prank ana daftar kawasan strategis provinsi kalimantan timur dog ag, per tee tag baa men warta karorgai bturtungdi koa taipan ||.) kerena eka kana anna. kerajaan dusun perdagangan gan koto samaran ser ben awalan industri petrokimia berbasis migas dan kondensat 00k pan lup tia snp ah) bia kota bontang marengkayu kabupaten kuta kartanegara lam berbagi sen pen aek era pag nak edi kawanan industri oheochernical malay kabupaten kursi timur pan era era panen kawasan industri pertanian kabupaten paser sman bt: depe lean binaan musi betunterai kabupaten kuta kenanagara ang eng aja san set kabupaten hutan barat alba kau ann ema kawasan loduatri pertanian kabupaten mahakam hulu ? maa star tea funk eta sae kemasan agropolitan regional kabupaten kutai timur keb lem gag fan sak kau adan naa hat museum mulawarman kabupaten kutu kartanegara mean aon kepabeanan mana prana tag bag kern yektnita data budaya empang kota pamannya sea kabupaten ani panam dong bni aan pata aman dengan peran pasar papan lana kan m35 der ati bea museum keraguan gunung telur dan sambeliung kabupaten below. pama, lab ijab kawasan tiga) danau danau semarang. jampang. melintang arak kabar sos lbh pole bip fifa anvaaripepan sepak penajam belkpepenj daa nia kis bebas abbas seh kawasan dota mahakam: japan tea tea adi sni sar les kawasan pesan dan low kepulauan perawan dan sekitarnya. pan el: kal saat sen ena pata kawasan ekosistem kursi sangkulirang mungksihat nai pie atik aka ian? kejaran posisi lant dan kepulauan bafobekegan ani meng ata adan long agar pera pen pad, med ata tol dataran sumber: rtrw provinsi kalimantan timur, kawasan industri manufaktur karangan buluminung kota balikpapan dan kabupaten penajam paser utara" e ee' e eee ee vi merge ka: perubahan rpm provinsi kalimantan timur talunprovinsiperdagangan dan jasaprovingeochemical malay kabupaten kutai timur o j u7u7u7 oo ww v1h owww vi benih perubahan rpm provinsi kalimantan timur taluu juu i uijijv uo7 tw v vv vi games) perubahan pmid provinsi kalimantan timur taliumu1u7u7 u iuj u w www wwebio vi ten arn beat: pelabuhan kampung baru, sebuah pelabuhan yang melayani penumpang kapal feri sulawesi: cc.cc.vi keras,,vivkennethj vi34 mer fanlno| nama pkn lokasi fungsi kawasan perkotaan balikpapan samarinda bontang balikpapan pusat koleksi dan distribusi barang dan pengolahan hasil sawit tenggarong pusat budidaya pertanian tanaman pangan samarinda vi engan rent no| nama pkn lokasi fungsi jasa regional pusat pendidikan tinggi internasional pusat transportasi laut regional dan internasional regional bontang regional tabel .4b rincian pusat kegiatan wilayah pkw) pengolahan hasil sawit sendawa (ob. kuta tanjung rede kab. berau) joe vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur tali pusat pemerintahan kabupaten tabel .4c rincian pusat kegiatan wilayah promosi wp) mojo namaptwp tung pusat pemerintahan kabupaten penajam kab. penajam ketong kikab. ptong kali kab. paser) pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa desa sekitarnya segi!o . 73juru uuv rr. vi dare perkiraan rpm provinsi kalimantan timur tahun pelamar pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa desa sekitarnya pusat yang mendukung kegiatan pkn kartanegara) pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan pusat yang mendukung kegiatan pknkutai kartanegara) tenggarong kartanegara) tenggarong loa kulu kabupaten kutai pusat yang mendukung kegiatan pkn kartanegara) tenggarongwalau kabupaten kutai pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan timur) desa desa sekitarnyawww woo w www vi perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun mara desa desa sekitarnyataka dan pusat pertumbuhanojo uuu7171711 u u uvu w u www er e vi bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah program prioritas gubernur ditetapkan sesuai dengan janji gubernur dan wakil gubernurlima tahun. adapun janji kampanye gubernur kalimantan timur tahun yaitu: penciptaan lapangan kerja baru: pendampingan dan bantuan permodalan bagi wirausahawan baru: penyediaan kartu sehat bagi seluruh masyarakat miskin: penyediaan beasiswa bagi orang: program kredit tanpa agunan bagi usaha kecil: penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah: penyediaan air bersih dan listrik seluruh desa kalimantan timur: penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan: jalan provinsi dan nasional kualitas kelas penerapan program kaltim hijau: pemanfaatan lahan terdegradasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat non sawit: swasembada pangan, dan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. janji gubernur dan wakil gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunanmenjadi saranaterkait. program perangkat daerah masing masing prioritas pembangunan selanjutnyaprovinsi kalimantan timur. untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan. rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi dalam rencana program program prioritas pembangunan. arah kebijakandalam menyusun program dan kegiatan pada rencana strategis renstra) perangkat daerah. dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyelesaian kebijakan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah provinsi kalimantan timur. dengan demikian perlu adanya penanaman terhadap arah kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arahimur untuk periode merujuk pernyataan diatas, arah kebijakan dan program prioritas merupakan ujung ujung dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah. mengingat rpm kalimantan timur tahun telah dilaksanakan pada tahun dan melalui rkd maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. tindaklanjut hal tersebut maka dalam rpm provinsi kalimantan timur inimempunyai program pembangunan daerah yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur yang didalamnya telah mengakomodir komitmen gubernur. program program pembangunan provinsi kalimantan timur untuk periode 2018namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi renstra perangkat daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. kenalan aa, meta peka le25 bea tara ada senna sri pen hana . beban sae ejaan kan isa5 nia ang mn: d0 xd sasa ima bea sena ka, sa. ta: .g3css laun dan out ha, vpn naa haag. oak juj kan na sea aka naa ka, leg) dana oma ke) oo. pan a13 2x3 eno rar pada han row m|u si3 lesosios3| laju s2situs25 renang syg yng pain a32 coc pa) penari hi) ming pada pad dana tan) eng bay kebun kei tana: pan ng: haa vbk doo may sar 2a2 saga ysz0m oa manuk akan sai tanu. one hata bla ga sgz253 sg asian a38 pss 32m jan sai 5x3 : x3 wax sl too a53 tee uax sis5sle5 kpu s#| ang kar sol kamp kai kas ka") ha" tau) pa, hua ?gr3$ kaga betah beban ian vw ted r83 sing sate png ber nate kps smg 5x3 pac san uan to se ms) yak aan ayu tah ne3 pra men japsznyisaponnys san saga saka5a| snn men mn las| das3 s35235350 soya joy ana ts. aga par angel ke) kal san ltd db kang aa: sat ann jak a25 ooy 3dx s9 tt ana ungu 0c83 emba big gia dea sabu, pas) dag bal ng ozp iga v0. kui be. ter knp po2 a33 fana brs323903057p0i saga olah oka aed 3rji aussi ool con otot aan aldo ore du sala kena tn x@x pan al. ruko kw) aw) s2s$ tra fan ket pad zx 6s? pal sepak ane ag: em. tek ieee tkd kan gg joox po: sifat das pas tpa a33 "ng seni cci x53 ep angin: "nn sen sg3 a92) sees3r tam ke) tom kel a55 55s0o0oo en ooo on. tn: sid tgk jasa . s3| 5550p ta, bus| sib0| arus xe.o8 doa ta) ou) be: be: dm . casi| 0c1 0c3 0c3 pee ons gina benar x a3 hana sri tadi bnn dna goa gas bai vc kaka erna sg: peran do, tsi gen: nana is! av0 keran pbs see sbu sng jas lap $33ada ono anda 3x38 ku) ls sau dh ka) tn vob0o x00010 aruvvu #ess3npa| r30 pr3 hobi 3j3a3bola| a32 3x2 oil a$ apa a39 odo pr. mak tak uu les) sonu tel ja0353 bg. pera sat hee sand ka) kur! see han kan pin 3386r8e nana doc set nga ton kji kuo kas) lag) jan nan: laka pan ban tan oo, aoa tag x5m3 sean bad peran hap eng 4x0 kkdarke koe uum mmupouuw ii508i dapo kena los hoa 2fo2sg sesageer ser haa ben xico wa. (ea lil ka ) ix) sah tai eeh ke) la) kel fu) bae nga sai a93 par. boa an) bea lagi onne ega isak sup kos kel yg e.& laku lho #@ eoo eha haa sia sore susi berisi| vex33 ape pat naa pan dg. sc nan km) kan! punk voor3gyoxobejyaar cat ski kie amp konon ga, asi .raga lois skor keren lain ss? sea doel lan sd. de. alv ta. & : sis 8s. oa kxm d9 ily z no0p tega c .oa pot sta 2r38 an) k3) kari sera s0c nag ani daan tha tn: tana par ben ong haru per nia . bon owocxvvdwxvvdpx a00| xxv kok ego alv goa dao, min oi5 pul doywjiooo bawal saw ss men sse3p g32,$ sa3 num (js ac. bean nan fi) kana: seb ras baya ban gssengangssac ser: xx35 tag emas a05 cc , ,ev0 tej ex |(o spalaurc sbs 5835p sex duga ole km) kw) 4x0 ols as) ba) kai kei a22 lag kan ili baja th. pes ta) hima esai zeni v5. gr3 saja kes udi egi lag data tra bep lan ken nee pa! nga cxr3g oo. sang 23t pes ngaco2a idols jawa 0m joo lt0o3 kan pin ha: ong bor par ingin osn logo 5san 9oo2p3 snn men men ane macan rsj esa ims ioi ymogaylamcir xar 93r 33k ky0538 rusa mm stop bean aga a03. . ka) na: ta, in: part era tiada 335c ppi anda tut abi @0t330 pen na) pp. ky yaa. la! ia) ban (aj tau pan 50x anu nan bila daan es) jan soma sea aan xxx man nan lai nan jal i: peran matan) pas anna han hond dekan sapa pearl nol ja ) taxroco dax auu aau pin kang efek bko mpn ses $3sx22280n3a289 0x55 ono aio ban| mojo 20mo5v yna 8x3 2s533 x3ns sas begin suc pun paha sau bei hua bengis bani kan viw vol cx.wuo lama engga s3no mona ala aan ppt bola not. hi) bni plant toa5 pas says kan! tr! aga maa lal ka) pal ks) unita kita papa|5z kind seo edan ss.cox|oos5 aka aka bei por, ta, bina a25 ban aka s0 zzu kas saat fts) sen bana a35 aa satya xvx x|o te) a33 o|s,3ma sa, kalu cc. plc353 adan per fe! sll y teri sos sos ko| mn. ng, m0 o0| ),o lip, 0x3 2052x3323 nga ndc o5o lan 3s. oat x0xre lag tol $$ 03v03n xu a43 too2 s0. cd an ne: heal ko: ks) lagi sak sea #xm ca@ wana pai 5d0m 3x isi gtu kak tebu ten) sek panen bani srs vigucovovaw sib loker geng tas te) bpd sui. c3: city kos end sg, kah c tra iyah aan rana! nasa bag tua) kaisar gsesaasarl lao s05 el3im cam sesal i9aa menag zx s3 vdo par os ss bea 3d 2gb pra ken pan tai gag 35s bad yaa s$: ganga tega age baba his mep isa pan kw, ja) kar im) eni in) yan kep ber has au) cak a00 vx0572 snn ip? noxd00dv cor va. a0105 lsi cucu azas kkx9 din oa) ty o'm a53 sule 30k dua tai nan lt. lahar say vulva0v0 4xwv|l kan aaa powo| 01l s10 ida karapas3d2ak kena cela .5a peni 2x32 pen oak xx. naa bila" eu, fe. pen gce|) 25z anak| s9. a2. nat xec35 es? pen lam tea kan bai dapat: asx52 nan p3: a35 sk: sena pe! han pet tin aga sdn band bala kas kep dat pet tai pa: yana ks) wan oc3 .@& aa. haa o0c5 sus aan 5x. bae ban kas d0 tag band kan bla and (gvu moon hap. pir ix, ssl toni d0po3, sk". ke) eng mal sol 2d. kasi sas wap tan on& 280m kan sab ll. kets cc. ea) res uas suci3 23x s5se eca33 r930 a0i 22x owc oo asd0 bos3touolryjemisa ora ris sio kenalan a55 jak csi bara bad kal la) jul laa ku) ker) te) les pan tag stats leg rea hata ba. aer bn oom |a0 0nn ena vw hit x53 "aah xx sg. ss. xc& da0 con gene std rabi tin krn kana hen eni engosprosasgasl angsa surga3 i099 ilir kali9 sono sic lon dot 53m sasis $edi0 co a wm, sati lap gg. rae pas fa) t$ tah naa fee nn. ix5 sma ijo bag. oya| las atma teka. tag a2 ocu down nek pad sos mean, sea ui) lagi hai ali bana s3$ o30o 9g. dana 2x1. a33 tea apn pas as) mean bgn pak (ea kta) ke) batan sii da0 5s. era das peng tea as) jai krama 2ales nia pagi bug "ta mat 2st mere giat nx kai kita j1) kan pre tea sen page ouu ineisoi s03 satoe o0is vers eri yaa| os9 sag nasa (is iso s5255 . tao voc nt) duo in) bes hua bar gor pe: eta tag tuh (s2) tia tang ph. mea tea ada sabda aan .d2 mada for den hai aka i8| ren ba) sea 8m bosan tan a00 meera ta tpi pss pen sei senja tea band . lox00vv0oxo0 6x00 uvlvux0 oki mao oonakava apn mojo eko aja ajo ibu fm) 50m oi5 kuna . lag kaa pik ima uji ols ajax dao per sx3s560 igo bea rre (ii hn. bag . ang ia") nara jan co.x ann a23 pai bad ss tra bilas naga una band ba) mam ke) fan hana, ke) ke) pra) bus) kam ketan sang bea dn0 a00 pena men ama bae ta0 ngt ont3 net laga eng mpn fake seo ber n$& pan a.s c3k kane ter ve. su. sup pen in: pan dia 0atu nan aka nan usg pan kena drs ani bw. sae ten pig eri men aan: set .axv ata komik geli na: tel ovc cc a53 kuna perang soc ax beam ker gua) opa nn: pena asi ia) ran yss raat sir ke) ole ole kej lauk ala ala asa dia por j3 mil, para 33m0c3x33200x3 mau pan ptn sen jag c3 bar nik pang wii mae sena pada ton dea g2| ses sha: pa" ana ka) kes) (es) fta hua) axx 7x. angan kagak ips kata msn oow kaa ikea eba ana ta0 49k cena sa s5" loan a3. naa mang es) snes s35885 ani: ce$ buas beta gps nata? pita) peniti ba) pas sin kam mpa snp kencang kena rtm ka) pan tas lip sip a.a coc ing x3g. isi ana par pan lae ban! hai tun tra bad ban: toy tsx .xd akn los 393m jan. gd, s2t era dp s3 has pal sata od5a tri weh tik ns$ taj rep ia") ii, tpl. kasi asu maan aji omong tag tour da0 pas sj) pang naga era kar bra alv 390x332 l385 tot et. skm its sei lima read i o ds, sus naa dar, sena kaa nda 2x25 2x3 bes tan . peta oit nan pers men "gi nas seo isa 3asia dia ss2332525352535 sau sig tdi par a98 $ot41 kr) era es. nada pen te) ann. kan pat pn, ind pel as) pen gta eng tata nga bin ke. sean bea ran ken 3a0 been lana 352x030 dag too sa: naga rana ega oo kencur gad sisi bep pai bin makna? ks! bag fusi ane skin, sea png ty aer bag pangan . peng skp tar agak isr teri la: pad ban wan kang mean baba tan pena cmn tot loo dalit ona tn: "un jio0(l3s33 sss de. tea jaya, fla mag do|' sonu beats 2330x3| a.a pun peran k69 uang ani 52c do0n533 984x010 sesko7| 8x2 tag nw) (na ss" t z| (s3 s20| bana din (s1) (8s ia") bnn ssi bea oms kan sux beng sent bete hara tang a ) cela cg? naa "ng ku) hanya ia, 300i tae tan jas aan sek arak nun (has sam bag peran clav000v0| x00 tag) tka 3s0op0on on3 koo kal p2m03 2x30 sea aoomwoea| met unnes tau pada pada ken sts eror as| r50 ks) a50 d330o is355| sda isak s583 tu? s8 pad aa nach rei tr) kdi kel te) soap beda a20 hana "ta nia a00 sidak akan uaa boa pang pr oam mv kei jan pap, uv 3m opo yana 42j same ss. lada pagi sl. tan 3d ras o00 sutan un. hengkang lai tad per bea dilan (an) pat per tana .m ani dum pipa siaran ban x3 ban rata cai. xjo5 aa, mag iaa siasat a3a sira set le. tio ine ssa fasik papa kap bana cocok data bni tai v9 peka pan nak hai bag ke) yaa pun kas dan tu) kan kan pen tags8 35x. 70x 00x e100 orz r95 dap3 wow su5s5s naa voc nag 35n20 tc) gs: kak aan re. ey000n and 3s: imn a32 sg a00 png tps 23k segala2g sak ist bes essai ss|axs s3z a23 hat le) jug and . s5. ai naa asas| (s3 er se. |aua |( $ ke) sc ta) kei ke) ta) fr) kas) ina ps5 ket doakan, sma bb: fm) rx 2z$ bata bas into kai papan: tua soda soni ino lia laki sl0 tcw35 jin temp43n tah ngan pat! ke) va3 osx00100 dod an kon solo pi52 kva axo koma sam saban ful scr j30namec# gap nga adi ber bias dah xw tanpa owv dod p1) ukur (e:) sos dur tag 2x. 3m35 pa) te: ts00025 papa kie ut ti) lu) r3, 35t ta203 tu) ana dua isl iro lip aka sao isp 2si 07x m3230 ss0863c50 ja| ago mos f2i0$o3 o| bir ong bata a03 kar kes kes lari kot) 0o0| v2xm0 ng, sen guna sponalecoara lean itam aula ber cool xtc c03 tiy a00 toba suda ks) ha") fbs oi3n 12k dla mn, ba) tes s33 pr) kan) "w kes) as) bas fans ka) eng bau mean pen seek saba ber aja oman sn? ian dea sela san bata hanan sz: ken gea pada mena 520x033 prowyanu grass3 33k ras paga sa02 msi bx0 uu sg2g3 ne oey bank sang bae a83 dea ka. as. ken 2oa hap tv kan .ou0s sls eng png big re, sangat si: ls) tun z2 pa! tan tia al tox bu) end tau s53c v3ca. ada xx dd ss kan cc tama sia loh ban kung sc. cgs0 odu se3 ka) ka) a50, ss. se. a25 xx3 9x3 35x luwu ken oto sao a05 xx. lagi mu hiu iw ks) g563| 3s isx or) sasa pol lol sp lem sss so| oo. (ol l90 soo ado alga sasa bak se|zz sega ajo sis iko ke) vol soal|vuo b7) tun ts) a22 (g| sel jas e8| pan le|n ($$ ta) (ss itr) pmr lee|r nnn bin .z a83 cum 38m a95 rn) "us han han 53x ox 3n0ns| o021l6ay s0005 5x0 pan hit bs. ray eng jus) tee) vwvcxsuvv atv pada yoo aa pra rss man bai a09 sri ton oav v0 pad v833 sal yn53ag tg3 xta ta) la) ka) rudd rh. sloss seo 1g degli| ss. psi pi3t topan tni x.ma nara f282 s33 ts cxu to. oncom mm s83 lab xsx.um pena anna cvo r x u a4? pad k1) tg, iu ) lagi ax00sox0ocuvkx vuc p1n03 denis alo kang x2as24 ks ss ks) yov| m0185 egg aa) end pen c a lag ka") e. nnt ea. gse tan na) com tm s8 bai dd. ce. s$ s5a sela zz| 3s! kas) smp o0u589 op. ' . ga, yui 3x9 stop a7z matan sar our tag af00 0x05 z5$ au, oo. kau cn) sas tas sta s5. pad s39 pan sa. pay ke) pang gg! oom v0m han os ya reg asan 03v oem tan xs3 tv) ban free t2a02 a32. ea) naa hata d2. ps? xx no0a mm) png ja") ae) eta 73m r33 saw kun gi cs? a53 pia yoe s3. ke) oo." and m0353 fu) stage txa sx533 f2 3s. .x c|3g vo|c sar3 ovu 7youtu uxu u| i0o0oa| 30m wong emon zona bau sasa 30an tan na) v|'igu .50a3| a35 kera ese| sx 2x3 no3 53m st. pai atas .x . yah pad bad kp: lan fe) fej sony la nc vak33m ks3iio d2 a32 vcd s0rov 33m adan gu. cx. x43 fta dea bus ne! ix) day pn, se8e85 dos m3 a328 si23 gg cs doo .s(sxu 22z vlelesrc sat si5 sis sala sel ssa| ta8 c35 sang| s$| ii sd sy a49 ze| oul penari ann diy sis pra) yah raat evo band ipo p0e5 0c3 3c2. axm 3x3 emd sts. a58 s5 has c. b3t5 hai xd dolan o|o xx. plan ras was rain 3n3 co|as |(x o|x o.| o.| z:2o ss2n| ci? orr|(t s35| go aic a|c ii8 sl3 s|. sis kal la) pan lai kes) pan ke) eli: as) sum d5 5x2 d0. lu3 x8c r.d tan k7) hadi x0d0 (vo thumb lcc 3000n loo5x3 a00 fu) nga ica como "9s r25 ank sia las sa. pj. tai mag ka) otd s#t kan pyu dob ooh anj aha sy5333 tsi lk, domov| 2x0 pun 3x3 a0sm3| 4x3 3s. od$a sa" a23 border boer|zv c|s gel is.) sio z8) ela pal sal par ire) lari end had kel sd ha) in) band in) tpp (gg s8322& eos esc dos k1) m0335 32c& sai) acc g05 asi s9. panai maag ken petang. moo mm won ona axa 3x3 salon on axo1 turn koko g3. ya5 xx sisa par x0oo|xv ipa ola5 0mam| kas) ban! ola a33 hx3 pee ra, lanei ip) sulsloisisis sos loljojo #disini3isis small i| eni vpu sisi nan kan pen man 2d. sis s|g lalu las 31z sego sia ke) l . kan) tva albula tai ele|c lele ala ole bad leo pan bila 321c3, tut cj) &s luo nun desa. lvd bos bei p , x35 tag .dd$a aga bea vw fs) ps) lus ss$3a uu. hap soo 0m0 lyn per lah li| tkp |g5 p38| egatetas33e9l se3 pass pan tog| 5pei s3a3| suu o0o70x3 dun 3x83 (s2 cc. ata hua ega) saw .c dl ads| sec 3gs|3s 3232z3 z20| io2 nx peran cc. nb) ivo mda gg |s f#si|i c3# du fan a22 oo. tan ea) oo hu) zxr so2n gp, zoo ktb xx v0 soa ada ya, s2. (2g j3a2 pan ari kas tkn ieu vc mao dit gas gayo, jstor fa") lg. 50x ika casa va. ica 32wvj t203 30x3 sa. ly . lem s52c tt kal own pa. co. stories s8" tag den $g3ate3 can vw ban lin hren "av vlot00lemon0sx0w 00iuu des time0e app had s alb dp siswa d3a rob 03x3| ke) trd (ra len hita ta xz5 i33| co5 sapu ata vw cc lw) "ad band ee) gau oxw on cs3a ia trs l, tot . yan vox a35 a90 lux han! kana bai ar! bb 3m pi ) pan ng: a00 lan a00 proving dpo aai p3cara|a ban .wm dag peluru dan tik pad za ja. m# ss3 sesixkppp| 30x ka) sa3u gui idx k20g|sg x (ga kas 23lor tra s$als cc pes os p c5a la) tum 00x no21cs kan. a23 er$a d0. a90 peka dead 5xv as, a35 ro lana pal cu "3s. x 3os son nan: pad bad ken bang be meta min ) urvvvixo soni dna maw bag x scu kawal pula en9g segoe0al wo. fa @ga3| s58 s3i3828 bagai ser saul a00 feeling cc own pergi v0. r32 and i59 ta2 s50cnu "m3 x c ce? kaa ten av! kasi renang spon oon| jas api2pas2| ts. veda hai .g9 a . od0|l5 a4a has ox3d3uu3 sale s55335| jol00u5 d5l5 olz jax8?|c |3s: mag toy) pra soo lsn luv kai ad28 x930585 k ) ka) bag ke) m3 ) coc o0o ta cc tt. tej in) land naa man b0") a.o cc. nian bag penetapan indikator kinerja daerahsuatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah,jangka menengah daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasifdalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rpm. dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehinggww www ee: eeee eee peppeppj3utama program pembangunan daerah provinsi kalimantan timur pada tahun merupakan capaian pembangunan dan tahun berisikan data capaian indikator merupakan target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. penetapan indicator kinerja daerah dalam dokumen revisi rpm diuraikan dalam tabel sebagai berikut. men perubahan wajib round kalimantan tum tahun pal long da. ann ten here ola papan sala alasan asa tea balita sesi angel pep (re ole role were le, siliqua lolalaje ini s. mis dag alla lelasiaigis sll pns psa pen jemaat pee kaka kan perang san dna bnn irr nan peta. ipo pan sea endang bni ms |olalsisisisssan 4st sama pasa dadar lung n: le) la. pahat rn. seal kenangan mass) kasi badan tt . bet 3g lara alan pes lea han laga eastasia xi) ingatan lao pan, la) molar jala haa sae sel loo hd. issigea sial sila kos kek ken nanga benua mena pena ken) been ben kes engan tea asa pase tee poles des posnya kerang amal deal men sites telah su) bip leek solo ielelxis sola, brk ara pra kera ita tua sako pan senna ats dandssss po. gas sep) basal man meter dak iss ian sengtnge daro pre dal tea naa ana idea ika gie pee ss. k31 passes naa: elelilanla liar: madan pee menit panti pena dea pen mpr sek abe ban (e2| slips k n ari lon:lo.hi kol pen bisul iss jana dear sera celana sela|l2 ol. eli:| (sg si l eksis.si&a lalu fame dak hoa: masak hera usu isis| si: sk: o|&. colt ole sol owl mall cos kaisar misses ban eri daa sat kiki? nisa bes basa asas las peg earlelule bajaj. 1x nan tap page rin perubahan rapid provinsi kalimantan tum jalu ara terasa tai satin henti dansa dang kas sama aan petikan ao: s# ah. telah saga dini reset tali kanan hap soe song mentor pera tali ks) ber penny pede akan ani taste ore sena atas ol: kai besi dona nas pan ps. ola iban ugm bam lin mel: ta) atu ishlalalalei lal mba btn dan, ken rena tami sean donna pap maan retak 2g, tele hae ani res pan pt. aateeka des ser poin jas eng so. manga peas pai sila tgl. ela nic pelan ie) pasa han ran kang bisa tes tar bs) ke) sol kas seni hun six tas seal sala: lho ojo . i o als sic ee, weni sala ia. vi sic ku: pama sales &la sage 1es sis sila lalai. six asi:is calo ne! o|a nlu ag solo solar laga sl) la s5is sic re) pics|t salsa ses isis sii isasmsis kak ssl2ie, (ssessolas sinema hae sean da sv|& mio olx kn) c|e|x ap: oo. cd. apa sah tai ame) te. jsm (ata) s|sisa s sis oslo telat pl. ssl ola sjo sir|alga xjo 1m teka lai ita selamalisl lala islalal memata3 sae iii) sada allalala ma: 1x perubahan round pro him kalimantan umur tahun 201n bana pesan pelan angsa patin penata besa) kala kenangan main png sale oa. int ramon, lea laa uses lada james jon seag cas pesanan edar debenparie algae perekam pan des aan lsm devonian mar slim panai kpd pes pas sd, gea yen kek ajo sekelas) esa alasan bea paman ear pan soal abal legales sealsaala maa: babi sanga poder wet anoaiag perda perda eeoncarge saka jojo, pandan sat a00 pee raka klg alone kel sislalri sisir teks ola sha. ass ala beer bee kebun bana tana ane seng pes pas. (ag dena belle access pane mea meta pass. rol lea ssi sta pen emo aan utn ss| sa| nan jer nek pesertanya santan set, dana pama, aa! dosa been ejaan kan pen natal la) aga" ikan fran pesan media bean s3! pesat lara kn) ha) kal ie. sis: is. sel se| s.s igo sesi see sis ban onn pena mta kencan ken den kata cia sss |sisa sela isis (s5 maa bet ser ssi salt says s3 says si3 g3s a|s gis fsesisese lil ole (3x3 eay isgixis sia sel sis yla file elo tania . nlx | pik ulas med bau s2saeisesasasasa3ss (jg 5i3s3g si2t sar ita ita casa mja|cumkauaisd tinjarja sat xja aja aja (delapan sean bernas sar alel je, to) an: lesalta gelas ssi slalalalaljalala bana mean desa png snn penyadapan ulee tni met ita fee" ben man nan mat man mann nba hama, siatngegaa ann none bisa saat ix perubahan rapid pro kalimantan dame dalton bus mna nan lol s2) 2s isis "ear pat amil ini ini lul d3. ka) |i3| sesil iai kar mi") meat ank bis) sim over isis 2l file kas) an) kan |.u sa|c kas) gia uvk mol |.g ilx ko) gir y|s |c alc semi ale sols ko| escu z|c| sicsisola2sg|i3is3ie isisissic| si22$8g3 (sisi disisi sis sis i isis|si| pssi ssl elo sasis sies 2lc (slslesis| si sig sisi sis sis2 sia( 5is ilicis ale six asasi2 sis alas 8is sis isi sisi slo ole |excisa teliti situs ular class sosis eigloplu ele|al slu| sos sale pelukis sesi ssisisis ala alas ela sja ole|( lsliola isi mel ajal lol lal also | ini iml sal a.a ata santet. ur ix jan lifespan li, perubahan katib prokum kalukamnan amr tahun smg sl| sais islan s|. |( peni 39c te) ala run si cloc s!i3 lol cls| c valas cis a|s| sea fa) cv" cc olga elo syo isyalsxol u.v tar cla| ulin clc ol. smu local sici 3d sis s.emas0x slab c|z m!| ei6 medis bo clo lic|ul, acid sl|a 3isis oclc 1s8 3lolo gsc e sisi level sos sla sis similis sicdils| wae elib selsisissis|s| sss sis spelt olselxel $s932) luas| jas sis soul julu| ala laila xz jvo www www ix pia men ata perubahan pjd pro hobi katinaktan tuntut tahun maa oat pets geri bro bar mas na, data sun pap dhan man zan kzl (x5 .sisa (pb ami poles has ipo nias peran men pee rectal else sia bis si. slot. masi. plus.| las s5s |s| sa. les cela rel okular9. ss. is sfl2s ( s2 sas ec goals cela anal (25s sj: cell cwlulje isa nni2i0 (sz sici s2. kalsel (e2 sic sg85 mean pas sisi. (3ses asas s5 f clear: s|x sisi e gels333 esa tee olalsaslal lel alla.oo)| alas) srk oiojoii ovwd vw uwo ix uas perubahan rpm pro yuni halangan tenar lagu pt) a. bek b5. to) kag| kena soda malu $ legis| is.s|s (s2is| sele ken sis sisi log c|s|sie. isi sic bag mti sisixloez.la| iss gs slalcesisi kas) zina isislsisslals2 pel (ap ia) gai |(s isisisissias ss) sal sisi2isi ssica$ (gs s s| sisi sisi?r sale sela (zis) isis asia blunt ssi tiga|sisi es,|jaz also 21x |lelsinjes|size,| sosis23 tes sosial: ss38| eg9 wal po! (si sisi0 i83s sisi2 isis s5 93ys jelas osis s3s s $5s$ olm. lag selama "lala sola six3 ffaa5 seal lalat logo lala: ojlalals:s akan : ix perubahan pmid browni aainnantan oma tahun aja kas) pangan menang mana png eglise sa| jan laa se: sak lga naa bagi snn sal pera a13, seal kas banua ser jas ana bio setan lalat heo ol) aa g|lmi: sana ser spa sl: gan ter dng mais at! au. tsi ina rar eur jer jas #lel'c non pada lag. sigi kas, bian kam ber hate panai dah men naa pat menag sis saga sisi eksis lelskjasl bel elsa: sen isis sol jelas selasa ks) elo ,|s solusi. sig psl s|je s0 pera tam pete) nil le) rio bsa esicisis #lelo legis ars see sis is'isis jasa. s.s si lho ha. mati 28e|a stella les isi sets sis se3 sas| isalalo sala lajolere jaga s1, . ko. nak paha &|x pan sial sis sis soo n elw says solo ela. (ss ssi assisi$f ss|o ses ol. so| lesjalx3 lace slalom ssa sala sae pen "la alah kasat kelas jas ia. id, lea pan isis isis sal ra: ala az: alatas (ar mrr r were er perubahan pjd proumui hahmantan nut bahan dada) aman imokedal elit sera tata and aan pan. ann akan dee peka nep tales ran mea eros pers ola. aum lag naa nga kanan iathksas damai pan ban 0d sea ta! tetapi pda bani kemasan kkt as. sol drs pemalas naa bat kr. ang tua bagai sol lag pas fe) peta nba 2nd besi ita han dada tepat dang main eta, pen mon low sya gobel kaa get loka etal oo a5) heni haa see bera hata pen ke) langi bar2p0 ter seo haha aja mag tenoselunas feel nc bisa prota en) ant set 0lc naa dang pete date balas sis hanya me) neraka dna s w |(d alx sama seleb) being ke) sja tenda pera kena penata see oles las set pose estilo maa bebas suara ter phi rae usgs iss isis elvis isis mena 5l g sila: mann amat nai jno inn . s.s53 (sls3 sis gli 2l|z kaos) sal laws sell on0ela aco osiris: el s.l susilo semi oon yja pia meri oa|c pra cie aja gja ssi jesasoasisesa ao| sis2la sja sis e13 cic boa ssi delle: sis bello tit ss: |3la si esi2is tlesietie dallas: ol sela|o moral vi|iv omg o0| asla lal ala ore ller rua.laeta al3 betapa pang neon tgn jari, fs asal alm lain pun ig) 3leo:iro lol lalu kar: asda ska iai aia bukaan ale asal aas woo rarr ix perubahan round round kalimantan lumut taun mus aapaorr nata sal aga ate sesat meta beta era berada lis cah was delapan ines tana para bra ate, fasa ende seng pas flag epa sia mis bean bahan bis) seja0e haa anne matan dtg. kalo sepele sal nga kitten una ate alami: sala: nag naga #la tebakan aan an tag lal sala, pemain resaangt tea langsa denies ket berseri maine ua. pore were yo) seng donga, las (ra aja) age san dae pan men: ang mic pl, cs. ml. png elo o. sh.le(sel 'w|'o lele (em lel lala i2al les ol slow. ii walu sial ole. sls oo| apsis.sis.c (sisessm (#issssls.jal2 o|lis sia sisa| s|sia tag sisi ees ngs 2lui salto pssi osama lis seslolon| pss sisi storm tis|disisi28| e|e ae, sos s5ss232203&s3|213s segala tell lokal catalan sua:hilal alm lalat gala sis jalal al ali: alabama,. awal sat dom u7u7 u u u www ix hye) perubahan dji front hahutantah tout tahun u15 iga pagar (eah pagi ok. e3i angan kis) larang ta. tas pan pte) mao tgk pd. bea ta. kan merek s|ol al alm basa aje als acakan baki pas ali 2sls bag "ng sia signs ane kai tea mg aga tuj maen mila sis sis ka! sells sel kes (lo isu ola oo: ha, v|. ss: | z cs| sis seal s3|2sisi silla 2lzs similis el c|el e|(sis lolgisis ele! )z islami sici ssloejut is|elg sala slalcsis|$ ciaisisisisi2isles io|sisjalels sisi k:") sud alun gt) sci lalaisisi disisi siisisisisisialsisal| 3i issue sloss| s|lists s.e a ss|disisi3| sisi selai sis ss:s|s| ala s|3i3i3 slslclala2la isizlala jaka gja (3g ena pena bean alam|g anji sull san ragi disisi|sg olololalmsi isl ala malala pln lala an. tia kec ix perubahan round pribadi aadntantan ting tahun rasa peg haa para ati fara kenya ala sena a33 .& "nu sign dea ban! here har sin bed ks na. ka bak fall i ha: sos ker) hang ala san ng. muara pata ki" ban sis com: | . u|jax ja. an bapa kt) cast esia sig. sk ana) cici hindia bei da. dig san pki sks. ala isis 7j jv ojw wvw w w w ee 1x perubahan rpm provinsi kalimantan timur talun bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan rpm ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi. tak lain agar rpm benar benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja baik oleh perangkat daerah, kabupaten kota, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi bappeda.gubernur baru dan tersedianya dokumen rpm sebagai hasil penjabaran visi dan misi gubernur sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunanyaitu pada tahun menyusun dokumen: draft rancangan awal rpm untuk periode penyusunan draft rancangan awal rpm dilakukan secara teknokrat mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok ipjp periode keempat yang selanjutnyapenekanan dokumen teknokrat dimaksud adalah pada analisis capaian kinerja rpm lalu (minimal empat tahun pertama realisasi kinerja pembangunan), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran rpm. draft rancangan awal rpm ini menjadi bahan penyusunan rancangan awal rpm setelah gubernur terpilih dilantik. er: perubahan rpm provinsi kalimantan timur tahun rkd tahun penyusunan rkd tahun mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok ipjp periode keempat dan atau draft rancangan awal rpm untuk periode jika telah tersedia. diharapkan, pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. rkd tahun tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam rpm tahun selanjutnya rkd dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun apbd kaidah pelaksanaan peraturan daerah tentang rpm provinsi kalimantan timur tahun ditetapkan paling lama (enam) bulan setelah gubernur dilantik pada tanggal desember sebagai rujukan utama penyelenggaraan pembangunan provinsi kalimantan timur. suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam rpm diindikasikan oleh sejauh mana berbagai outcome dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (impact) rpm. untuk itu, bappeda sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggungjawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran sasaran rpm yang diamanatkan dalam dokumen ini dengan mekanisme dan kerangka fikir sebagai berikut: sasaran pembangunan dalam jangka lima tahun dicapai melalui kinerja birokrasi, masyarakat, dan swasta secara simultan: dalam koordinasi antartingkatan pemerintahan, sasaran pembangunan pemerintah provinsi dicapai melalui: dukungan dari pemerintah pusat dan kerjasama pemerintah daerah provinsi lain sekitarnya: pendekatan untuk merealisasikan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, pencapaian impact dan outcome renstra perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota: pencapaian impact dan outcome rpm kabupaten kota. koordinasi pencapaian pembangunan provinsi dan kabupaten kota, dicapai melalui: integrasi arsitektur kinerja sasaran rpm dan rkd provinsi kalimantan timur: integrasi arsitektur kinerja sasaran rpm provinsi kalimantan timur dan rpm kabupaten kota: integrasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah: dan koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan. err eur queue eeee perubahan road proves kalimantan timur tatum timur tahun dengan kerangka fikir atas, rpm kalimantan timur tahun diselenggarakan dengan kaidah kaidah sebagai berikut: rpm provinsi kalimantan timur tahun merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis renstra perangkat daerah). perangkat daerah yaitu renstra perangkat daerah tahun renstra perangkat daerah tersebut selanjutnya harus dilaksanakan atau menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja senja) perangkat daerah setiap tahun: rpm provinsi kalimantan timur tahun tahun merupakan pedoman dalam menyusun rkd tahun dengan ketentuan pokok: rkd merupakan instrumen yang strategis dalam mengoperasionalkan rpm dari tahun tahun: sasaran (tahunan), prioritas pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan pada bab dan rpm ini harus dipedomani sebagai prioritas dan sasaran pembangunan rkd dalam bab untuk tahun atau periode berkenaan: dan indikasi program prioritas seluruh bidang urusan sebagaimana dijabarkan pada bab viii perubahan rpm ini harus dipedomani sebagai rencana program dan kegiatan prioritas dalam bab rkd sesuai tahun atau periode berkenaan. gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang rpm provinsi kalimantan timur tahun kepada masyarakat: masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan: rpm provinsi kalimantan timur: bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rpm.u hukum, ttd k dr. awang faroe ishak roof, pembina utama muda nip. iii: gi3$i$i eeeeepprf"hj35,,dana hibah dari kabupaten kota kalimantan timur untuk memberikan tambahan jasa tenaga pendidikansebagaimana telah diatur dalam peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahun perlu mengubah peraturan gubernur dantambahkan (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikuthwa |
salinan peraturan gubernur kalimantan timur nomor tahun tentang transaksi!i non tunai dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan timurdalam lampiran aksi nomor dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai seluruh kementerian lembagatransaksi non tunairansaksi non tunai. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan: daerah adalah provinsi kalimantan timur. transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang darisetiap penerimaan daerah menggunakan transaksi non tunai. penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, paling tinggi sebesar rp. lima juta rupiah) dapat dilakukan pembayaran tunai. setiap pengeluaran daerah dilakukan dengan transaksi non tunai. pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sebesar rp. (satu juta rupiah) dapat dilakukan melalui transaksi tunai. pengeluaran daerah yang dikecualikan dari dan terdiri dari: belanja penunjang operasional kepala daerah dan pimpinan dprd belanja perjalanan dinas belanja bantuan sosial kepada perorangan, belanja bahan bakar minyak, pembayaran honorarium kegiatan, dan pembayaran pajak tahunan yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi. penerapan transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini dilakukan evaluasi paling lama (dua) tahudengkesepakatan bersama antara gubernur dan dprd memuat alokasi anggaran untuk kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan mahakam dari tahun sampai dengan tahun bahwa ternyata sampai dengan akhir tahun penganggaran belum tersedia sesuai kesepakatan tersebut, sehingga berakibat terhambatnya penyelesaian proyek yang direncanakan selesai pada akhir desember bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta sesuai denganberapa ketentuan dalamlaksanaan kegiatan pembangunan jembatan mahakam tahun anggaran berupa konstruksi jembatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutjembatan mahakam provinsi kalimantan timur dari tahun sampai dengan tahun sebesar rp. seratus sembilan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutanggarahukum, subroto, pembina utama muda nip. |
rekening bank sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sebuah rekening rsud sleman yang dibuka oleh pemimpin blue atas nama rsud sleman pada bank umum pemerintah yang ditunjuk bupati. penerimaan rsud sleman pada setiap hari disetor seluruhnya rekening rsud sleman dan dilaporkan kepada pejabat keuangan rsud sleman. bagian kelima pengelolaan piutang dan utang rsud slemsleman. rsud sleman melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. rsud sleman sleman sleman. penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: pemimpin blue untuk jumlah sampai dengan rp1. (satu miliar rupiah). bupati untuk jumlah rp1. (satu miliar rupiah) sampai dengan rp5. (lima miliar rupiah). cc. bupati dengan persetujuan dprd untuk jumlah lebih dari rp5. (lima miliar rupiah). rsud slemanrsud slemanslemanrsud sleman. pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab rsud slemanenam investasi rsud slemansleman investasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan rsud slemansleman dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam atas persetujuan bupati. rsud slemanrsud sleman. dalam hal rsud slemtujuh kerjasama rsud slemanslemancc. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi rsud sleman. kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikatan antara rsud slemslemanslemansleman dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban rsud slemangian kedelapslemrsud: dan lain lain pendapatan rsud sleman yang sah. pengadaan barang dan atau jasa rsud slemanrsud slemsleman. pengadaan barang dan atau jasa rsud slembarang dan atau jasa dengan nilai lebih dari rp500. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp1. (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana, cc. pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai lebih dari rp1. (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum. mekanisme pengadaan barang dan atau jasa rsud slemanleman sepanjang disetujui pemberi hibah. pengadaan barang dan atau jasa rsud sleman, atau unit layanan pengadaan barang dan atau jasa rsud sleman yang dibentuk oleh pemimpin blue. bagian kesembilan pengelolaan barang barang hasil pengadaan rsud sleman dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan. barang hasil pengadaan rsud slemansleman berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan. rsud sleman tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan bupatidari penghapusan sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan rsud sleman. penghapusan aset tetapleman wajib mendapat persetujuan bupati melalui sekretaris daerah. tanah dan bangunan rsud sleman disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. bagian kesepuluh surplus anggaran surplus anggaran rsud sleman merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya rsud sleman pada satu tahun anggaran. surplus anggaran rsud slemansleman. bagian kesebelas penyelesaian kerugian setiap kerugian daerah pada rsud slemtatausahaan keuangan rsud sleman, dan ekuitas dana. ketatausahaan keuangan rsud slemlemanrsud slemanrsud slemslemanslemansleman sleman slemsleman menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada ppid, paling sedikit (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. setiap semester dan tahunan rsud sleman wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan rsud slemanbab remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai rsud sleman dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. remunerasi rsud slemantarif layanan rsud slem sleman. tarif layanan rsud sleman diusulkan oleh pemimpin blue kepada bupati melalui sekretaris daerah. tarif layanan rsud sleman standar pelayanan minimal bupati menetapkan standar pelayanan minimal rsud slemanrsud sleman. standar pelayanan minimal diusulkan oleh pemimpin blue kepada bupati. bab viii pejabat pengelola dan pegawai bagian kesatu pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai rsud sleman diutamakan berasal dari pegawai negeri sipil dan dapat berasal dari non pns. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai rsud sleman disesuaikan peraturan perundang undangan. pejabat pengelola dan pegawai rsud sleman yang berasal dari non pns merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat profesional sesuai kebutuhan dan kemampuan rsud sleman. pejabat pengelola dan pegawai rsud sleman yang berasal dari non pns dipekerjakan berdasarkan kontrak. pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai rsud sleman yang berasal dari non pns sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: rsud sleman mengusulkan pengadaan pegawai non pns berdasarkan formasi pegawai dan analisis kebutuhan pegawai non pns kepada bupati melalui badan kepegawaian daerah: usulan pengadaan pegawai non pns paling lama (enam) bulan sebelum tahun anggaran baru, |
kan png ber fo) jaa ban nunbesaran tarif yang berlaku saat ini sudah tidak memadai lagi sehingga perlu menetapkan perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat perlu menetapkan peraturan bupati tentang tarif pelayanan kesehatan padatarifbosan seaslempelayanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktebosan pelayanan ugd puskesmas adalahsisa makanan, peralatan makan dan minum, makanan, minuman, serta limbahosan anaperhitunghjasa sarana, jasa pelayanan, obat, bahan medis habis pakai dan bahan non medis habis pakaiaan bener jaminan kesehatan daerah adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sleman. jaminan kesehatan sosial adalah jaminan kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakartasesuai pada tolok ukurpelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelayanan klinik: rawatjalan: poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, cc) poliklinik kia kb imunisasi, konsultasi. pelayanan jam terbatas ugd puskesmas pelayanan penunjang: laboratorium: hematologi, urin, feses, kimia klinik, serologi imunologi, bakteriologi. aan bener radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, layanan ambulans. rawat inap: umum, kebidanan dan kandungan. pelayanan kesehatan masyarakat: homepage kunjungan rumah, pemeriksaan sampel. cc. praktik pendidikan kesehatan: praktik klinik, praktik non klinik, pelayanan studi banding, pelayanan penelitijasa sarana, jasa pelayanan, obat, bahan medis habis pakai, dan bahan non medis habis pakai. struktur tarif untuk setiap jenis pelayananmberikan subsidi bagi penduduk kabupaten sleman, peserta jaminan kesehatan daerah, dan peserta jaminan kesehatan sosial dalam membayar tarif pelayanan kesehatan puskesmas pada jam kerja kecuali kunjungan pelayanan (dua puluh empat) jam terbatas ugd. curang sanauskesmas dapat memberikan pelayanan klinik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka luar jam kerja dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi. puskesmas dapat memberikan pelayanan klinik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka pada jam kerja atau luar jam kerja atas permintaan pihak lainhomepage kunjungan rumah pasien sebagaimana dimaksud dalam huruf angka pada jam kerja atau luar jam kerja atas permintaan pasien sesuai indikasi medis dari dokterpemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf angka pada jam kerja atau luar jam kerja atas permintaan masyarakat dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi. bab iii pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan bagian kesatu bentuk pengurangan dan pembebasan kepala dinas dapat memberikan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan. curang sana pengurangan tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan berdasarkan permohonan dan sesuai dengan tolok ukur pemberian pengurangan. pembebasan tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan atau tanpa permohonan dan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasbagian kedua dasar pemberian pengurangan dan pembebasanbagian ketiga besaran pemberian pengurangan dan pembebasan pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan tarif pelayanan kesehatan. bosan besaran pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut: kemampuan orang yang tarif pelayanan kesehatan membayar mengalami kesulitan sampai dengan ekonomi yang rp1. (satu dibuktikan dengan juta rupiah) pengurangan skt (surat sebesar (sepuluh keterangan tidak persen) mampu) dari tarif pelayanan kesehatan pemerintah desa lebih dari rp1. setempat yang (satu juta rupiah) sampai diketahui camat. dengan rp2. (dua juta rupiah) pengurangan 20y6 (dua puluh persen) lebih dari rp2. (dua juta rupiah) pengurangan (dua puluh lima persen) pembebasan tarif pelayanan kesehatan diberikan kepada pemohon dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut: kemampuan membayar keluarga miskin atau orang yang mengalami kesulitan ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu skt) yang diketahui pemerintah desa dan diketahui camat. kondisi bencana kegiatan pelayanan kesehatan yang bagian keempat persyaratan pengurangan dan pembebasan curang sea. bab prosedur pemberian pengurangan dan pembebasdengan dihampiri persyaratan administrasi. kepala dinasbelas) hari kerja sejak tanggal disetujuinya permohonan. aan ana pinrang araurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dianggap diteririfrif pelayanan kesehatan pada puskesmas tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas mma dewan sara aa. pelayananklinik pengantin wanita dengan komplikasi (mis: ulkus dekubitus) dengan komplikasi sya rasa perdarahan gigi dan mulut hamil, nifas, bayi, balita) kembang balita assessment assessment gula psatrasi pterygium ekstrasi hordeolum chalazion oo. ekstrasi granulosa gan luka ganti verbal jahit luka jahitan jahit luka jahitan jahit luka jahitan perawatan luka bakar perawatan luka bakar yopemasangan transfusi set aa. rectal touches rt) bb. perawatan gigitan binatang cc. lepasjahitan dd. lepas jahitan ee. oksigenasi jam pertama ff. oksigenasi perjam selanjutnya gg. pemberian anti tetanus serum ats) hh. pemberian anti bisa ular abu) pelayanan penunjang laboratorium hematologi darah lengkap hb, al,ae, diesel, led) hemoglobin hb) angka leukosit al) angka eritrosit ae) angka trombosit at) hematokrit hmt) diesel hitung jenius leukosit) laju endap darah led) retikulosit j)) limfosit plasma biru lpb) malaria sana uin feses kimia klinik |o0000000000 tema puasa, jam post radial) serologi imunologi bakteriologi gula elektrokardiogram ekg) rehabilitasi medik infra red ir) micro wave diathermi mwd) short wave diathermi swd) traksi manual electro stimulasi es) ultra sound diathermi usd) ice massage massage lokal hidroterapi exercise pasien anak exercise pasien dewasa senam hamil nifas layanan ambulans pertama (pp) tiap selanjutnya rawat inap umum administrasi rawat inap perawatan pasien umum anak perawatan pasien umum dewasa kebidanan dan kandungan administrasi rawat inap perawatan pasien kebidanan (persalinan) perawatan pasien pertolongan persalinan normal pertolongan persalinan dengan penyulut pertolongan bayi baru lahir normal pertolongan bayi baru lahir dengan kelainan perawatan bayi normal perawatan bayi dengan kelainan jahit perineum derajat jahit perineum derajat (ruptur sub totals) jahit perineum derajat (ruptur totals) evakuasi manual plasenta evakuasi manual sisa plasenta evakuasi digital pada abortus saat kuretasemanual pelayanan kesehatan masyarakat makan minum makanan, bahan makanan, alat makan minum: jpblayawan pembuka nag ovo bupati sleman, sri purnomo |
pan kanan era unajaminan pemeliharaan kesehatanadjaminan pemeliharaanupt jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan. aan bab iii kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi upt jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakatkegiatan teknis dinas kesehatan bidang pelayanmpunyai fungsi: penyusunan rencana kerja upt jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, perumusan kebijakan teknis pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, cc. pelaksanaan pengelolaan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, pelaksanaan administrasi keuangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, pengelolaan sistem informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, pelaksanaan ketatausahaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja upt jaminan pemeliharaanaan seacurang sanaan,singa png lampiran ikan peraturan bupati sleman nomor tahun setiabagan susunan organisasi upt jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakatcap ttd) sri purnomo |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.