text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
bupati bangkalan peraturan bupati bangkalanangkalan, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes per untuk menetapkan pembagian atas dana yang telah menjadi pendapatan puskesmas, maka perlustandar kompetensi pejabat struktur kesehatan: peraturan menteri kesehatan nomor menkes peri i! tentang petunjuk teknis jaminan persalinan jampersal)!i tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakatmemutuskan. pemanfaatan dana jamkesmas puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk membayar transport rujukan (untuk jampersal transport rujukan dari faskes tingkat pertama tingkat lanjutan menggunakan dana bok). dana jamkesmasakan didanai dari dana bantuan operasional kesehatan bok) biaya pelayanan kesehatan puskesmas mengacu pada perda nomor tahun tentang retribusi jasa umum khusus untuk pelayanan dalam jampersal menggunakan tarifna hasil pendapatan puskesmas tersebut disetorkan rekening kas umum daerah.untuk tahun anggaran pendapatan puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkandan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan untuk jamkesmas, jasa layanan dan operasional: untuk jampersal, jasa layanan dan operasional. jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pembagiannya diatur oleh kepala dinas kesehatan dengan memperhatikan kondisi kerja dan kompetensi masing masing. fasilitas kesehatan swasta termasuk dokter praktek, bidan praktek, klinik bersalin dan sebagainya (ada ijin sarana praktek swasta atau sertifikat bidan praktek swasta) dapat menggunakan dana jampersal setelah mengadakan mou dengan dinas kesehatan kabupaten bangkalan dana jampersal yang digunakan oleh fasilitas kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta tersebut ban nn " n bopaingngkalan easy amin gpp kau diundangkan bangkalan padatan jul ngn sekretaris daerah kabupaten bangkalan eeoerpun (emil naa sahsmful djamal sang berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor a e |
ap. tap bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunkembali pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan kabupaten bangkalan dengan peraturan bupati bangkali nee nankeputusan menteri keuangan kmk. tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, peraturan gubenur jawa timuangkalan bab! ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati bangkalan. kabupaten adalah kabupaten bangkalan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bangkalan. dinas pendapatan adalah dinas pendapatan kabupaten bangkalan. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan kabupaten bangkalan. biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, selanjutnya disebutnegara adalah pejabat yang diberi kuasa oleh menteri keuangaoperasional iii, yang selanjutnya disebut iii, adalah bank operasional yang melakukan pembagian pbb bpt dan upah pungut pbb serta membayar pengembalian pbbcamatan adalah kecamatan yang ada wilayah kabupaten bangkalan. desa kelurahan adalah desa kelurahan yang ada wilayah kabupaten bangkalan. bab pembagian biaya pemungutan pasai hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan negara yang di, dan 90x (sembilan puluh persen) untuk daerah. jurnalsen) untuk daerah provinsi, (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten, dan sembilan persen) untuk biaya pemungutan. pbb sebagaimana dimaksud dalam huruf dialokasikan per sektor dengan persentase sebagai berikut obyek pajak sektor pedesaan, (sepuluh persen) bagian direktorat jendral pajak dan (sembilan puluh persen) bagian daerah, oby, obyybb bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan dengan rincian sebagai berikut obyek pajak sektor pedesaan sebesar (delapaneri: obyek pajak sektor perkotaan sebesar (tujuhhutanan sebesar (tiga puluh persen) untuk kabupaten dan (tambangan sebesar (dua, pasai pbb bagian daerah diterima dari pemerintah pusat melalui transfer dari iii rekening kas umum daerah yang dilaksanakan oleh kuasa bendahara umum negara dengan menerbitkan surat kuasa umum. alokasi pbb bagian kabupaten sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab iii penggunaan biaya pemungutan pbb digunakan untuk insentif dan kompensasi bagi petugas pemungut tingkat desa kelurahan, petugas pemungut tingkat kecamatan: cc. petugas pemungut tingkat pemerintah kabupaten. pengajuan permintaan pembayaran pbb dan pembagiannya dilakukan oleh kepala dinas pendapatanbb yang disetor rekening kas umum daerah. bab ketentuan penutup pada saat undang undang ini mulai berlaku, peraturan bupati bangkalan tahun tentang penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor dan peraturan bupati bangkalan tahun tentang penggunaan biaya pemungutan dan pengalokasian insentif pelunasan pajak bumi dan bangun2. pupa non ken amin nenek diundangkan bangkalan padatanggal aug lan kan sekretaris daerah kabupaten bangkalan sadketertiban administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan guna adanya standarisasi biaya hidangan konsumsi lingkungan pemerintah kabupaten bangkalan, maka perlu menetapkan standarisasi biaya hidangan konsumsi tersebutnaa pengeluaran uang akibat adanya peraturan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangkalan. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, makaalas jf 2bupati bangkalan, (pa 2yr: fuad amin diundangkan bangkalan padatanggal sep sekresi kabupaten bangkalan senmeianai kanan jamal kegg berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor |
sat bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor, ahun tentang uraian tugas jabatan struktural pada dinas pendapatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkalan, menimbang, maka perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural pada dinas pendapatan tersebut,|. sni iii ini andinas pendapatan. uraian tugas jabatan struktural pada dinas pendapatan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku maka peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang uraian tugas jabatan struktural pada dinas pendapatan berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor d). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku biupatlbangkalan, ( ppt, lx) lgu a.a np4 r fuad amin diundangkan bangkalan padatanggal kain sekretaris daerah sorupaten bangkalan (sen yaa saif djamal nagita kerah kabupaten bangkalan tahun nomor |
bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun pai tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten bangkalan dengan rahmad tuhan yang maha esa bupati bangkalanabupaten bangkalan b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf perlu menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten bangkalan dengan peraturan bupati bangkal:komisi informasi nomor tahun tentang standar layanan informasi publikpinsi jawa timur memutuskan menetapkan ":. peraturan bupati.bangkalan tentang pedoman "pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten bangkalan. dengan peraturan ini, ditetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten bangkalan sebagaimana tersebut dalam lampiran. pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasai dijadikan sebagai acuan dan wajib dilaksanakan oleh ppid kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bangkalanipati bypatbangkalan buah' jamin latn kaa diundangkan bangkalan lela pada tanggal sekretaris daerah kabupaten bangkalan, saiful djamal berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor ag e tan ton |
a11 ras bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor. tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati bangkalan, menimbang bahwa dengan adanya perubahan kelas maupun status, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan, disisi lain rumah sakit juga dihadapkan pada perubahan paradigma, dimana rumah sakit bukan lagi sebagai lembaga sosial, akan tetapi juga menjadi lembaga sosio ekonomi yang berarti bahwa rumah sakit tetap mempunyai tanggung jawab sosial yang dalam pengelolaannya harus menerapkan prinsip prinsip efisiensi dan produktivitas: bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan persaingan dan teknologi segala aspek kehidupan, telah berdampak terhadap semakin kompleksnya rumah sakit dan potensial menimbulkan konflik dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga rumah sakit menjadi obyek hukum, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf serta sesuai dengmaka peraturan internal rumah sakit hospital belas) rumah sakit umum daerah syariah amami rato ebu. peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja rumah sakit umum daerah syariah amami rato ebu berita daerah tahun nomor e), peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah berita daerah tahun nomor e). memutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengandirekturupati adalah bupati kabupaten bangkalan. rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah syariah amami rato ebu kabupaten bangkalan. pemilik adalah pemerintah kabupaten bangkalan yang dalam hal ini diwakili oleh bupati. direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemilik untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit umum daerah syariah amami rato ebu kabupaten bangkalaturan internal rumah sakit (hospital belas) ini hanya memuat peraturan internal korporasi (corporate belas), sedangkan peraturan internal staf medis (medical staff belas) akan dibuat lebih lanjut dengan mengacu pada peraturan internal korporasi (corporate belas) ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab jati diri, motto, janji pelayanan dan slogan jati diri rumah sakit terdiri atas: nama rumah sakit umum daerah syariah amami rato ebu kabupaten bangkalan. alamat jalan pemuda gaffa nomor bangkalan. didirikan pada tahun dengan nama rumah sakit umum bangkalan kelas rumah sakit umum kelas non pendidikan, jenis kelas sesuai keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk vi tanggal juni motto rumah sakit adalah kesembuhan anda komitmen kami , yang mengandung arti bahwa berketetapan hati selalu memberikan pelayanan secara maksimal dan sepenuh hati demi kesembuhan. janji pelayanan rumah sakit adalah mendahulukan kepentingan pasien yang mengandung arti bahwa dalam memberikan pelayanan selalu mengkonfirmasikan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan dengan persetujuan pasien. slogan rumah sakit adalah bertasbih" dengan penjabaran sebagai berikut adalah bersih yang bernilai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebersihan lingkungan kerja, adalah ramah yang bernilai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi sikap dan budi pekerti dalam memberikan pelayanan: cc. adalah tanggap yang berarti sikap dan perilaku yang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan sesuai situasi dan kondisi: adalah siaga yang berarti sikap dan perilaku yang selalu siap dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya, bih adalah bekerja ikhlas yang berarti sikap dan perilaku yang tulus tanpa pamrih, memberikan pelayanan dengan tetap mengutamakan profesionalisme. bab iii persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial. tujuan didirikan rumah sakit adalahvisi dan misi visi rumah sakit adalah menjadi rumah sakit sentra rujukan pulau madura tahun misi rumah sakit terdiri dari meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan professional serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan, cc. meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen rumah sakit. bab fungsi dan kegiatan fungsi rumah sakit terdiri dargiatan rumah sakit disusun setiap tahun mengacu pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pemilik pemilik rumah sakit mempunyai kewenangan sebagai berikut: menetapkan tujuan rumah sakit: mengangkat dan memberhentikan direktur, cc. melakukan pengawasan rumah sakit, menetapkan peraturan internal rumah sakit. pasat dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemilik memberikan wewenang kepada inspektur kabupaten bangkalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii direktur direktur rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh pemilik. direktur sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu pemilik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sebagian bidang kesehatan. direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang undangan: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan lingkungan rumah sakit, pengelolaan ketatausahaan lingkungan rumah sakit, pelaksanaan administrasi rumah sakit, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemilik sesuai dengan tugas dan fungsinya. direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan mempunyai wewenang: perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan medis: cc. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis, penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan asuhan keperawatan: penyelenggaraan layanan rujukan: usulan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan: pengaturan personil, keuangan dan perlengkapan lingkup rumah sakit. dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam direktur dibantu oleh pejabat struktural lainnya dan pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii komite medik komite medik dibentuk oleh direktur rumah sakit. komite medik sebagaimana dimaksud padakomite medik dalam melaksanakan tugas kredensial: kesehatan fisik dan mental, perilaku: etika profesi. ccggeeeegege ?@ jama oma komite medik melaporkan hasil pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada secara tertulis dan atau lisan kepada pemilik melalui direkturada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur. bab ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur, keputusan direktur sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan mengacu pada peraturan bupati ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan yang bersifat teknis operasional yang ditetapkan oleh direktur( . pendatanggah nov 20ti kena bangkalan wad amin diundangkan di bangkalan pada tanggal. ore ngy: sekretaris daerah kabupaten bangkalan lai yi) aaa. na. saifulxdjamal unggul mena berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor |
el sony. rri bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahunbangkalan, menimbang bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, dan sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaannya sesuai dengmaka perlu mencabut dan menggantiian'telah.men am:bab ruang lingkup dengan peraturan bupati ini ditetapkansubsidi sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa uang, barang, atau jas, barang, atau jasa. bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa uang. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud, atau jasa. bab subsidiena perusahaan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud merupakan perusahaan lembaga yang menghasilkan produkketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi usaha kecil menengah ukm). belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada diberikan melalui bank pemberi kredit. mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam lampiran angka ii. realisasi belanja subsidi dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuharusgkalan. hibah kepada pemerintah daerah dan layananmasyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufbangkalbangkalgkalanhibahan supervihibah non fisik dan (tujuh) orang untuk hibahdan supervisi yang disampaikan kepada skpd penanggung jawab. kepala skpd terkait sebagaimana dimaksud pada menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud padpelaksanaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan skpd sebagai verifikator koordinator penanggung jawab kegiatan sebagaimana tercantum dalamtercantum dalamuntuk belanja hibah kepada pemerintah instansi vertikal dilaporkan oleh bupati kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan setiap akhir tahun anggaran. jika dalam penggunaan hibah oleh penerima hibah terdapat sisa, maka dikembalikan kas daerah. pengembalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat bulan setelah pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah. peantuan sosialbantuan sosial non fisik dan (tujuh) orang untuk bantuan sosialyang disampaikan kepada skpd penanggung jawab: kepala skpd terkait sebagaimana dimaksud pada menyampaikan hasil verifikasi sebagaimanusulan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk bantuan kepada individu perorangan atas kondisi sosial ekonomi yang sifatnya penting dan mendesaklam pelaksanaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan skpd sebagai verifikator koordinator penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud padadimaksud padauntuk pencairan belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam (satu) spp spm sp2d dari (dua puluh) orang atau (lima puluh) kelompok masyarakat penerima yang sumber dananya dianggarkan pada kode rekening belanja bantuan sosial. bupati dan wakil bupati dapat memberikan belanja bantuan sosial yang telah tersedia dalam apbd dengan cara tunai secara langsung dengan nilai besaran bupati setinggi tingginya sebesar rp. (lima juta rupiah), wakil bupati setinggi tingginya sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah). untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada kepada skpd bagian yang membidangi dapat mengajukan pencairan dana spp spm) sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan bupati. pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada dibuat oleh kepala skpd bagian yang membidangi dalam bentuk laporan rincian penggunaan dana kepada bupati dengan tembusan kepada ppidkecualikan bagiuntukrang (modal maupun non modal) yang diberikan sebagai bantuan sosial tidak diakui sebagai aset pemerintah daerah sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca skpd: babdaerah kepada pemerintah desa kelurahan kabupaten bangkalan. mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam lampiran angka ii. realisasi belanja bagi hasil dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. bab bantuan keuangan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasai:antuan keuangan disalurkan langsung kas daerah kas desa. mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam lampiran angka ii. penerima bantuan keuanganpenerima bantuan keuangananatau ketentuan lain yang dipersamakan dan diberlakukan. realisasi bantuan keuangan dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. bab vii belanja tidak terdugaaataumekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam lampiran angka penerima belanja tidak terdugaii,realisasi belanja tidak terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. barang modal maupun non modal yang digantikan tidak diakui sebagai aset pemerintah kabupaten bangkalan sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca skpd. bab viii monitoring dan evaluasi skpd terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada skpd penanggung jawab pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga membentuk tim monitoring dan evaluasi. hasilhibah, bantuan sosiallain lainbangkalan dimasing masing skpd bagian yang membidangi. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan bupati ini: pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial,, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga secara bertahap mulaiepkubangkalay fuad amin toy diundangkan bangkalan pada tanggal 220m, sekretaris daerah kabupaten bangkalan kan dedak saiful djamal berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor |
ng, bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang uraian uw. jabatan struktural pada bagian perlengkapan dan asset sekretariat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkalan, menimbang nee dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran laksanak ,maka perlu menetapkan uraian tugas jabatan struktural pada bagian perlengkapan dan assetperlengkapan dan asset sekretariat daerah uraian tugas jabatan struktural pada bagian perlengkapan dan asset, maka ketentuan yang mengatur uraian tugas jabatan struktural pada bagian perlengkapan dan assetkabupaten bangkalan tahun nomor d), nyatakan bupati bangkalan, sia aan jarjeuad amin diundangkan bangkalan padatanggal sekretaris daerah kabupaten bangkalan (ok. saiful djamal nxyxberifa daerah kabupaten bangkalan tahun nomor |
gag) bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang uraian tugas jabatan struktural pada bagian keuangan sekretariat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkalan, menimbang bahwa, maka perlu menetapkan uraian tugas jabatan struktural pada bagian keuangankeuangan sekretariat daerah uraian tugas jabatan struktural pada bagian keuangan maka ketentuan yang mengatur uraian tugas jabatan struktural bagian keuangantahun nomorer a, bupati bangkalan, jae) pn: 5r fuad amin dana diundangkan bangkalan pada tanggal pec tan sekretaris daerah kabupaten fu, non (sl. bangkalan pub seyprenyn epmmanik, operan mma no saiful djamal kera berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor |
kan tam bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan reklameperaturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah, maka perlu menetapkan tata cara penyelenggaraan reklame dengan peraturan bupatincana tata ruang wilayah bangkalan lembaran daerah kabupaten bangkalan tahun nomor e dda daerah adalah bupati rangkaian. dinas pendapatan adalah dinas pendapatan kabupaten bangkalan. kantor pelayanan perizinan terpadu adalah kantor pelayanan perizinan terpadu kp2t) kabupaten rangkai. ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau yang ditempatkan atau yang dilihat dibaca dan atau dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. reklame negation adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah ubah terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk terbuat dari papan, kayu, seng, tripiate, collibrite vii, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang jenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik yang bersinar, disinari,menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa, didorong ditarik oleh orang termasuk dalamnya reklame pada gerobak sombong,kendaraan baik bermotor atau tidak. reklame baliho adalah reklame yang di atau bahan lain yang sejenis. termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul umbibenda lain,n reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan atau nilai promosi. bab ketentuan perijinan bagian kesatu ijin reklame jenis ijin reklame reklame apung: reklame suara reklame film side dan reklame peragaan. bagian kedua tata cara permohonan ijin reklame setiap orang atau badan yang hendak memasang reklame harus mendapatkan ijin dari kepala daerah melalui kantor pelayanan perijinan terpadu. orang atau badan sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah melalui kantor pelayanan perijinan terpadu. persyaratan administrasi dokumen untuk pemohon ijin sebagaimana dimaksud pada memuat daftar isian data pemohon: foto copy akte pendirian perusahaan pt cv), gambar sketsa reklame, dan proposal (untuk ijin reklame permanen). persetujuan dan penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasai diberikan dalam jangka waktu empat belas hari kerja setelah permohonan diterima. permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditetapkan. penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi instansi teknis. bagian ketiga ketentuan pemasangan reklame ijin pemasangan reklame harus jelas dapat menunjukkan letak lokasi pemasangan dan masa berlakunya. dilarang menerbitkan ijin atau memasang reklame yang dapat mengganggu ketertiban umum. larangan sebagaimana dimaksud pada adalah pemasangan reklame yang dapat menggangu arus lalu lintas. pemasangan reklame yang dapat menutupi atau menghalangi rambu rambu lalu lintas, traffic light, warning lamp, dan ruas jalan tikungan tajam yang dapat membahayakan pengguna jalan raya. pemasangan reklame yang dapat mengganggu keindahan dan kerusakan lingkungan. pemasangan papan reklame yang melintang diatas jalan raya, ketinggian garis bawah papan minimal meter dari badan jalan. bab iii masa berlaku dan perpanjangan ijin ijin sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dalam bentuk ijin tetap dan ijin terbatas. jangka waktu penyelesaian ijin maksimal (sepuluh) hari terhitung setelah persyaratan terpenuhi. ijin tidak boleh dipindah tanganan kepada pihak lain. masa berlaku ijin (satu) tahun dan apabila sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama pemohon masih memerlukan dan harus diajukan selambat lambatnya (tujuh) hari sebelum dari masa berlakunya ijin. pasai penyelenggara reklame harus membongkar dan atau harus menurunkan reklame selambat lambatnya (tujuh) hari setelah masa berlakunya berakhir dan atau tidak diperpanjang. reklame yang tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (empat belas) hari harus diambil oleh penyelenggara reklame. apabila ketentuan pada tidak dilaksanakan oleh penyelenggara, maka reklame berserta kerangkanya menjadi hak milik pemerintah kabupaten bangkalangunaan pajak. tarif pajak sebagaimana dimaksud pada sebesar (dua puluh lima persen) dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada adalah nilai sewa reklame pasai penetapan nilai pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan rp. (seratus rupiah)nilai sewa reklame nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam pasai dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual obyek pajak reklame, nilai strategis penyelenggaraan reklame dikalikan dengan jangka waktu pemasangan. pasai komponen nilai jual objek pajak reklame terdiri dari luas bidang reklame: tinggi reklame. pasai luas bidang reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah ukuran reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval. tinggi reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dihitung antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah. pasai komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari lokasi, sudut pandang: ketinggian (seratus persen). lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kelas jalan adalah,sebagai berikut jalan kelas adalah jalan propinsi atau jalan daerah yang berada ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan serta tempat kawasan strategis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti kawasan taman, terminal, pasar dan pelabuhan jalan kelas il, adalah jalan propinsi atau jalan daerah diluar pengertian jalan kelas jalan kelas iii, adalah jalan desa. sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan berdasarkan mudah tidaknya.tinggian reklame sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf adalah dihitung antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah. kelompok kelas interval danseluruh komponen. rumus perhitungan nilai titik dengan harga tpersen). ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan atas dua digit dibelakang koma. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku maka keputusan bupati bangkalan nomor tahun tentang perubahan atas keputusan bupati bangkalan nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaaneeupafi bangkalan .c nan par, fuad amin ( w wwj diundangkan rangkaian pada tanggal 9er sekretaris daerah kabupaten bangkalan uya. saiful djamal berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor 8i e |
en aa) bupati bangkalan peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang teknis pemungutan retribusi pelayanan pendidikan a11 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkalan, menimbang a@. bahwa dalam rangka pendayagunaan balai latihan kerja agar dapat digunakan oleh badan pribadi selaku subyek retribusi dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis, diperlukan pengaturan:nomor tahun tentang retribusi jasa umum, maka perlu mengatur teknis pemungutan retribusi pelayanan pendidiic). memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang teknis pemungutan retribusi pelayanan pendidi, dinas adalah dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bangkalan, kepala dinas adalah kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bangkalan, balai latihan kerja, yang selanjutnya disebut blk, adalah balai latihan kerja kabupaten bangkretribusi pelayanan pendidikan adalah retribusi yang dipungutentuk badan lainnya, pihak ketiga adalah badan atau perorangan yang melakukan ikatan hukum dalam rangka pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, kejuruan adalah spesifikasi keahlian dan keterampilan yang diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan teknis, jam pelajaran adalah satuan waktu pelajaran yang ditetapkan selama menit. bab nilai: oby: dan pemerintah propinsi jawa timur:pendidikan dan pelatihan teknisdan prasarana pelatihan. penyelenggaraan pendidikan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga,dari total kontrak: total kontrak sebagaimana dimaksud pada telah mencantumkan biaya sebagaimana ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi kejuruan komputer, kejuruan otomotif, kejuruan las, kejuruan pertukangan, dan kejuruan menjahit. bab iii tata cara pelayanan penyelenggaraan pendidikan bagi pihak ketiga pihak ketiga mengajukan surat permohonan kerjasama kepada bupati untuk melakukan pendidikan dan pelatihan teknis: dalam hal permohonan pihak ketiga diterima, bupati mendisposisi kepada kepala dinas untuk melakukan ikatan dalam bentuk perjanjian kerjasama: dalam hal permohonan pihak ketiga ditolak, bupati mendisposisi kepada kepala dinas untuk mengirimkan surat balasan yang disertai dengan pertimbangan tentang penolakan surat permohonan. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani bersama antara kepala dinas dengan pimpinan pihak ketiga yang berkepentingan, sekurang kurangnya memuat tentang: batas waktu: biaya (termasuk besarnya retribusi tahapan pembayaran), cc. kejuruan yang dipilih. batas waktu sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut jam pelajaran: jam pelajaran: cc. jam pelajaran. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf masing masing kejuruan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini: pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama. hal hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. s ftin png bupahkbangkalan sia" kap mus yel rea ain diundangkan bangkalan mar han pada tanggal paya. sekretaris dae: kabupaten bangkalan (s7 png yan djamal, aang berita daerah kabupaten bangkalan tahun nomor e. |
dan pemerintah kabupaten sarolangun pan peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tentang izin usaha jasa kontruksi (ijuk) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangun, menimbang bahwa guna pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan pelaksanaan jasa kontruksi dalam kabupaten sarolangun, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian izin usaha jasa kontruksi bahwa pemberian izin usaha jasa kontruksi sebagaimana maksud huruf atas telah menjadi kewenangan penuh pemerintah kabupaten sarolangun, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan tersebut diatas perlu mencabut surat keputusan bupati sarolangun nomor tahun tentang suk dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sarolanguizin usaha jasa kontruksi penjelasan umum otonomi daerahdiberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan daerah itu sendiri. dalam melaksanakan roda pemerintahan tersebut diperlukan sumber sumber pendapatan daerah untuk membangun daerah secara berkala dan berkesinambungan. sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah dipandang perlu menetapkan izin usaha jasa kontruktruksi nasionalizin usaha jasa kontruksi (ijuk) kabupaten sarolangun babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini dimaksud dengan daerah adalah kabupaten sarolangun, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten sarolangun, bupati adalah bupati sarolangun:truksi yaitu skpd ptsp kabupaten sarolangun: badan usaha jasa kontruksi nasional selanjutnya disebut badan usaha adalah badan badan usaha yang bergerak dibidang kontruksi, baik pelayanan jasa perencana, layanan jasa pengawasan maupun layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi, baik perorangan maupun yang berbentuk badan hukum, jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencana pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi, pengawas dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,:registrasitruksi: surat ijin usaha jasa kontruksi adalah surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten sarolangun bagi perusahaan jasa kontruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan bidang usaha jasa kontruksi, yang selanjutnyadisingkat suk:truksi, retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin jasa kontruksi dari pemerintah daerah kepada orang dan badan hukum,bab tujuan tujuan pemberian penerbitan iju: bidang pekerjaan mekanikal: bidang pekerjaan elektrikal:, ijuk mempunyai masa berlakunya selama (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan dan wajib melakukan registrasi setiap tahunnya, ijuk, dan perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usaha. bab obyek dan subyek 1ijuk obyek ijuk adalah setiap kegiatan usaha layanan jasa konstruksi, subyek ijijuk pengajuan permohonan ijuk sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini disampaikan kepada bupati sarolangun melalui skpd ptsp kabupaten sarolangun, tata cara permohonan ij, formulir blank yang sudah diisi dan disertai persyaratannya diserahkan kepada bupati sarolangun melalui skpd ptsp kabupaten sarolangun. bab vii persyaratan setiap perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan ijuk harus melampirkregistrasi oleh asosiasi lembaga: foto copy nomor pokok wajib pajak npp), foto copy surat ijin gangguan atau surat ijin tempat usaha domisili perusahaan::rorangan atau badan usaha wajib melakukan registrasi setiap tahunnya dengan melampirkan foto copy ijuk dan menunjukkan ijuk asli, registrasi yang dilakukan tidak dipungut biaya. bab viii organisasi pengelola dan penyelenggara penerbitan ijuk pengelola dan penyelenggara penerbitan ijuk dilaksanakan oleh bupati sarolangun melalui skpd ptsp kabupaten sarolangun babjasa kontruksibupati sarolangun melalui bagian administrasi pembangunan setda kabupaten sarolangun, dinas dan perumahan rakyat kabupaten sarolangun,: tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan melalui keputusan bupatid yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas milyar retribusinya sebesar rp. dua juta rupiah), kualifikasi menengah red yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas rp. s d milyar retribusinya rp. satu juta rupiah), kualifikasi kecil( red dan red yaitu pelaksanaan pekerjaan dari rp. s d rp. retribusinya sebesar rp. tiga ratus rupiah):untuk jasa pelaksana konstruksi untuk penyedia jasa pembohongan red diatas milyar s d takterbatas retribusinya sebesar rp. dua juta lima ratus rupiah), untuk penyedia jasa pembohongan red diatas milyar s d milyar, retribusinya sebesar rp. satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah): untuk penyedia jasa pembohongan red diatas milyar s d milyar, retribusinya sebesar rp. satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyedia jasa pembohongan red s d milyar, retribusinya sebesar rp. lima ratus ribu rupiah), untuk penyedia jasa pembohongan red s d juta, retribusinya sebesar rp. tigduseratus lima puluh ribu rupiah),bab tata cara pembayaran retribusi pembayaran retribusi daerah dilakukan skpd ptsp sesuai waktu yang tentukan yang selanjutnya retribusi daerah tersebut disetor kas daerah selambat lambatnya jam, apabila suatu perusahaan memiliki lebih dari (satu) red maka retribusi dikenakan pada red yang tertinggi, pembayaran retribusi harus dilakukan dimuka secara tunai lunas, setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan, untuk perubahan red dikenakan biaya sesuai dengan red bartiga) kali, pembekuan ijuk selama (satu) tahun: pembekuan ijuk dalam jangka waktu satu) tahun tidak ada perubahan akan dilaksanakan pencabutan ijuk. bagi merekaarolangun atau instansi dinas lembaga unit kerja baik lingkungan pemerintah kabupaten sarolangun atau bukan,,:pemerintah kabupaten sarolangundibupati. dengan terbitnya peraturan daerah ini maka semua keputusan dan peraturanmarch bupati sarolangun yasan basri agus diundangkan sarolangun pada tanggal maret sekretaris daerah lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun nomor |
nomenklatur badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam, sudah tidak sesuai lagi dengan tupoksinya, karena perlindungan masyarakat masuk dalam tupoksi satuan polisi pamong praja, dan penanggulangan bencana serta penanggulangan bahaya kebakaran pbk) masuk dalam tupoksi pada badan penanggulangan bencana daerah, karena itu nomenklatur dan tupoksinya harus diubah, bahwa berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor per m.pan peraturan bersama mendagri dan kepala bkn nomor tahun dan nomor tahun perlu dibentuk jabatan fungsional pengawasan penyelenggara urusan pemerintahan daerah p2upd) pada inspektorat provinsi dan kabupaten kota, maka eselon dibawah inspektur pembantu inspektorat dihapus dan menjadi jabatan fungsionalusi banyuasin tahun nomor nomor tahun lembagadan berbunyi sebagai berikut bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi lembaga teknis daerah kabupaten musi banyuasin. lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ini, terdiri dari badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat, badan kepegawaian dan diklat daerah, badan lingkungan hidup, penelitian dan pengembanganpemerintahan desa, badan ketahanan pangan, badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi, kantor perwakilan kabupaten musi banyuasin palembang, rumah sakit umum daerah sedayu. lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, merupakan unsur pendukung tugas bupati yaitu melaksanakan penyusunan dengan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. ketentuan bab dan diubah, sehingga keseluruhan bab dan berbunyi sebagai berikut bab inspektorat bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsiusi banyuasin,, pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan inspektorat. struktur organisasi inspektorat kabupaten musi banyuasin, terdiri dari inspektur sekretariat,inspektorat sebagaimana dimaksud pada ini, seperti tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. ketentuan bab viii sampai dengan diubah, sehingga keseluruhan bab viii berbunyi sebagai berikut bab viiilaksana pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, badan kesatuan bangsa dan politiktugas pokok pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada peraturan daerah ini, badan kesatuan bangsa dan politik, mempunyai fungsinyapegawai negeri sipil dan swasta terkait serta unsur keamanan, pengamatan dan pengawasan serta pengendalian untuk pengarahan supremasi hukum dan hak asasi manusia ham), analisiskomunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang menyangkut bidang keamanan dan ketertiban serta yang bersangkutan dengan penyusunan pengerahan dan pembantuan terwujudnya kesatuan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tugas pokok sesuai dengan petunjuk bupati, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik, perencanaan dan pelaksanaan latihan, kursus, penataran kewaspadaan nasional, pembuatan program pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi, pengembangan kegiatan kelembagaan organisasi politik, partai politik, organisasi sosial sesuai dengan kebijakan, mendorong pembinaan partisipasi masyarakat guna terwujudnya usaha swadaya masyarakat dalam menunjang pembinaan, pelaksanaan penataran, pelatihan, kursus dan keterampilan kegiatan pendidikan politik dan implementasi kebijakan publik, mengkoordinasikan tugas tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada lembaga legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat, pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk bupati. bagian kedua struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik, terdiri dari kepala badan sekretariat sub bagian penyusunan program, sub bagian tata usaha dan kepegawaian sub bagian keuangan dan perlengkapan. bidang ideologi dan wawasan kebangsaan sub bidang bina ideologi, sub bidang wawasan kebangsaan. bidang kewaspadaan nasional, terdiri dari, dalam negeri, terdiri dari: sub bidang implementasi kebijakan publik, sub bidang kelembagaan partai politik, unit pelaksana teknis badan upt). kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik, sebagaimana yang dimaksud pada diubah menjadi sepertimus bupati musi banyuasin, h. pari azhari diundangkan sedayu pada tanggal agustus sekretaris daerah "kabupaten musi banyuasin, sopan majid |
salinan lembaran daerah kabupaten nunukan peraturan daerah kabupaten nunukan nomor tahun tentang keprotokolan diperanan dan kedudukan pemerintahan kabupaten nunukannunukannunukan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf pandang perlu membentuk peraturan daerah kabupaten nunukan tentang keprotokolan lingkungan pemerintah kabupaten nunkeprotokolan lingkungan pemerintah daernunukan. bupati adalah bupati nunukan. wakil bupati adalah wakil bupati nunukan. ketua dewan adalah ketua dprd kabupaten nunukan. wakil ketua dewan adalah wakil ketua dprd. anggota dewan adalah anggotnunukan. kecamatan adalah kecamatan yang berada wilayah kabupaten nunukan. camat adalah kepala pemerintahan kecamatan kabupaten nunukan. kelurahan desa adalah kelurahan desa kabupaten nunukan. lurah kepala desa adalah pemerintah kelurahan desa kabupaten nunukanatur dalam ketentuan peraturan perundang undanganatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.atur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota, dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang hadiri oleh pejabat pemerintah daerah, dan atau tokoh masyarakat, serta undangan lainnya, pejabat pemerintah, nasional maupun internasional, , tata etika, tata wicara, tata surat: tata pakaian, tata seni dan budaya, tata jamuan, tata informasi, dan tata lamba pejabat pemerintahan perwakilan negara asing daerah lain dan atau organisasi internasional daerah lain, nunukan atau luar ibu kota kabupaten nunukannunukan dan atau sekretariat dprd kabupaten nunukan. penyelenggaraan acara resmi daerah dilakukan oleh: sekretariat daerah, sekretariat dprd, satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah pusat provinsi daerah, atau organisasi lain dan atau masyarakat. agenda acara yangyang pelaksanaanya sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai agenda acara ketua dewan, pelaksanaanya diatur dengan peraturan dprddan dan upacara kabupaten nunukan dan upacara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nomor polisi pada kendaraan dinas lainnya diatur dengan peraturan bupati dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlakununukan, tanpa sesuatu kewajiban dari pemerintah daerah, serah terima sebagaimana dimaksud selambat lambatnya diselenggarakan satu minggu sejak bersangkutan berhenti dari jabatannya, penghormatan dan penghargaan sebagai pahlawan daerah, dan atau dan pemerintahan daerah.nunukan disertai pengibaran bendera kebangsaan merah putih dan rapat paripurna istimewa dprd yang penyelenggaraannya dapat dilakukan pemerintahan daerah dan masyarakat, serta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yangperaturperaturan dprd. upacara penandatanganan persetujuan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pemerintah daerahcara penandatanganan persetujuan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturperaturan dprdketentuan lebih lanjut mengenai pola penerimaan dan penyambutan tamu daerah, pelaksanaanya diatur dengan peratur dan tokoh masyarakatketentuan lebih lanjut mengenai tata pemakaman sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. upacara keagamaan, upacara hari hari besar keagamaan nasional atau daerah, dan atau upacara lain yang dilaksanakan kabupaten nunukannunukan, pelaksanaanya memperhatikan kewenangan pemerintah daerahjenis acara resmi dprd, diatur dengan peraturan dprd. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis acara resmi pemerintah daerah sesuai kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten nunukan, diatur dengan peraturalam negeri maupunnunukanyang pelaksanaanya diatur dengan peraturan dprd. ketentuan lebih lanjut mengenai acara kunjungan kerja dan atau perjalanan dinas yang dilakukan pejabat pemerintah daerah diatur dengan peraturnunukan ditentukan dengan urutan bupati, wakil bupati, mantan bupati mantan wakil bupati, ketua dprd: wakil ketua dprd kabupaten,nunukan, pemimpin partai politik kabupatenabupaten, asisten lingkungan sekretariat daerah kabupaten nunukatata tempat bupati yang berhalangan hadir pada acara kenegaraan dan acara resmi, dapat diwakili oleh wakil bupati dan tempatkan tempat yang disediakan. tata tempat ketua dewan yang berhalangan hadir pada acara kenegaraan dan acara resmi, dapat diwakili oleh wakil ketua dewan dan tempatkan tempat yang disediakan. tata tempat bupati, wakil bupati, ketua dewan dan wakil ketua dewan yangoleh wakil ketua dewan, dan tempatkan tempat yang disediakan untuk ketua dewan. ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan peraturan dprdnunukan, namun tidak dapat tempatkan pada tempat untuk bupati wakil bupati, akan te, namun tidak dapat tempatkan pada tempat untuk bupati wakil bupati, pejabat perangkat daerah kabupaten nunuka dandan, tidak dapat ditempatkan padapejabat perangkatketentuan lebih lanjut mengenai, diatur dengan peratur dan pelaksanaanya sesuai, bupati kepada ketua dewan, menggunakan kata kata saudara saudari,,,nunukan yang kami hormati dan atau bapak ibununukan yang kami hormati dan atau bapak ibu wakilnunukan yang kami hormati, dan atau anggota dewan kabupaten nunukan dan tujukan kepada bupatiketentuan lebih lanjut mengenai undangan surat pada acara resmi daerah diatur dengan peraturenggunaan pakaian daerah pakaian adat gunakan pada hari hari tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian daerah pakaian adat diatur dengan peraturnunukannunukan dan atau budaya indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan acara resmi yang disertai jamuan dan pelaksanaan sajian diatur dengan peraturan bupati dan pelaksanaanya sesuai peraturan yang berlaku.serta dilaksanakan sesuai norma norma keprotokolan yang pelaksanaanya atur dengan peraturan dprd yang. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi keprotokolan pimpinan legislatif daerah diatur dengan keputusan dprd. ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan pemerintahan daerah atur dengan peraturperaturan dprdnunukan.nunukan menjadi beban apbn dan atau beban apbd provinsi dan beban apbd kabupaten. pembiayaan setiap penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan dprd, dibebankan pada apbd melalui sekretariat dprdpbd melalui skpdnunukan merupakan tanggung jawab bupati dan dilakukan oleh sekretaris daerah serta pelaksanaanya dilakukan oleh skpdnunukanralihannunukpelaksana peraturan daerah ini ditetapkanaan nip. noref peraturan daerah kabupaten nunukan, kalimantan utara: nomor |
pan kang kaa j e kabupaten nunukuntuk memfasilitasindaftaran pemilih adalah kegiatan untuk mendata dan menginventarisir penduduk warga masyarakat desa yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak pilih dalamhak dipilih adalah hak yang dimiliki oleh warga masyarakat berdasarkan syarat syarat yang telah ditentukan untuk dapat dipilih dalam prosespilibab pemilihan kepala desa pilkades dilakukan secara serentak satu kali. apabila pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada tidak memungkinkan untuk dilakukan maka pilkades.hari pelaksanaan pilkades secara bergelombang ditetapkan dengan peraturan bupati. bab iii panitia pemilihan kepala desa bagian kesatu umum dalam pelaksanaan pilkades, dibentuk panitia pemilihan yang terdiri dari: panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan kecamatan, dan panitia pemilihan. bagian kedua panitia pemilihan kabupaten dalam pelaksanaan pilkadeskecamatan danrlengkapan pemilihan lainnya, menyampaikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan kecamatan, memberikan pedoman teknis pelaksanaan pilkades yang diperlukan, membuat jadwal pilkades, melaksanakan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan pilkades, mempersiapkan pelaksanaan pelantikan bagi kepala desa yang terpilih, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pilkades, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati tentang pembentukan panitia pemilihan kabupaten. bagian ketiga panitia pemilihan kecamatan dalam pelaksanaan pilkades,kecamatan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pilkades, memfasilitasi penyaluran surat suara kepada panitia pemilihan, melaksanakan koordinasi dengan unsur pejabat tni polri kecamatan menyangkut keamanan dan kelancaran pelaksanaan pilkades, menyelesaikan sengketa perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, menjamin pelaksanaan proses pilkades berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta menjamin pelaksanaannya secara demokrasi, dan membuat laporan tertulis kepada bupati tentang penyelenggaraan pilkades wilayahnya melalui panitia pemilihan kabupaten. bagian keempat panitia pemilihan dalam pelaksanaan pilkades, bpd membentuk panitia pemilihan. pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanis rapat bpd dan ditetapkan dengan. susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada adalahsesuaikan dengan jumlah penduduk potensial pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut: sampai dengan pemilih, jumlah anggota paling banyak orang, pemilih, jumlah anggota paling banyak orang, lebih dari pemilih, jumlah anggota paling banyak orang,pengawasan dan memberikan sanksi bagi calon kepala desa yang melakukan pelanggaran, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. bab pelaksanaan bagian kesatu umum pilkades,meninggal dunia pada kolom keterangan dalam daftar pemilih tetap. bagian ketiga pencalonan paragraf persyaratan calon setiap warga masyarakat mempunyai hak dipilih. persyaratan hak dipilihserta menjalankan agama yang diakui oleh serta tidak terganggu jiwa ingatannya, belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan. paragraf penjaringan bakal calon penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman, pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu selama (sembilan) harikepala desa dan ketentuan batas waktu pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran. hasil penjaringpada saat masa penjaringan mengajukan surat permohonan atau surat pernyataan bersedia menjadi bakal calon kepala desa kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut: foto kopi kartu tanda penduduk ktp) yang dilegalisir instansi yang berwenang, foto kopi kartu keluarga yang dilegalisir instansi yang berwenang, foto kopi akte kelahiran yang dilegalisir akte kenal lahir surat keterangan sejenis yang ditandatangani oleh pejabat berwenangsurat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, diatas kertas bermaterai surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, diatas kertas bermaterai surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan, foto kopi ijazah smp atau sederajat yang dilegalisir instansi yang berwenang, daftar riw hidup, j . surat keterangan domisili tetap selama (satu) tahun terakhir secara berturut turut yang dikeluarkan oleh kepala desa yang dibuktikan dengan ktp, surat keterangan catatan kepolisian, il. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit atau puskesmas: surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang, pas foto ukuran sebanyak (empat) lembardicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai buatan hukum tetap, surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat, diatas kertas bermaterai bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dan bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota bpd yang mencalonkan diri sebagaialam hal panitia pemilihancalon, maka maspertama atau sederajat, maka panitia pemilihan dengan persetujuandasaratau, maka panitia pemilihan dengan sepengetahuan bpd menyampaikan laporan kepada bupati. bupati berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. berdasarkan hasil penjaringan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa dengan berita acara rapat panitia pemilihan tentang hasil penjaringan bakal calon kepala desa. paragraf penyaringan, penetapan dan pengumuman calon penyaringan bakal calon kepala desa pelaksanaannya berdasarkan pada berita acara rapat panitia pemilihan tentang hasil penjaringan bakal calon kepala desa. penyaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu selambat lambatnya (lima belas) hari. panitia pemilihan melakukan penyaringan berupa penelitian terhadap persyaratan bakal calon. penelitian terhadapberita acara hasil penyaringan bakal calon dan penetapanan dihembuskan kepada bpd dan kepala desa penjabat kepala desapenundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ataukeputusan bupatikriterimpat terbuka baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatcalon kepala desa, panitia pemilihan selanjutnya melaksanakan rapat yang menghadirkan kepala desa penjabat kepala desa, bpd dan calon kepala desa untuk membahas: kesepakatan tentang bentuk dan tata cara kampanye, alokasi waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, penjelasan tentang tata cara pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih, kesepakatan calon tentang pelaksanaan pemilihan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, jumlah tps, lokasi, bentuk, dan tata letak tps disesuaikan dengan kondisi setempat dan kesepakatan, persetujuan calon kepala desa tentang foto masing masing calon pada surat suara, penunjukan saksi bagi masing masing calon kepala desa yang berhak dipilih dan disampaikan kepada panitia pemilihan, dan persiapan pembuatan tempat pemungutan suara termasuk perlengkapannya. perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa bilik suara, kotak suara, surat suara, alat color, papan tulis, salinan daftar pemilih tetap dan alat tulis serta perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan. setelah pelaksanaan rapat atau sampai dengan (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan pemilihan yang ditetapkan, panitia pemilihan melaksanakan pengumuman tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara serta pembagian pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pada tempat pemungutan suara apabila dilaksanakan lebih dari satu tempat, dan pemanggilan pemilih dengan surat panggilan pemungutan suara berdasarkan daftar pemilih tetap. calon kepala desa yang telah ditetapkan tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri,memperoleh suara terbanyak, maka dinyatakan batal dan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai kepala desa terpilih dan masih terdapat (dua) calon atau lebih, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan d, sehingga jumlah calon kepala desa yang berhak dipilih karangsari (dua) calon, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan. paragraf kampanye masing masing calon kepala desa yang yang telah ditetapkan menyampaikan secara tertulis program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa kepada bpd. guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui rencana program kerja, visi dan misi calon kepala desa, maka calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa. pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. masa tenang sebagaimana dimaksud pada adalahadalah penyampaian rencana program kerja, visi dan misi serta sosialisasi foto masing masingdiasg. debat publik debat terbuka antar calon, atauedan anggaran pemerintah dan atau pemerintah daerah, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan foto dan atau atribut calon lain selain dari fotoatau melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki danau dengan kendaraan dijalan rayaanak dibawah umur, dan atau aparatur sipil negararagraf kelengkapan tempat pemungutan suara jumlah tps disesuaikan dengan kondisi setempat sesuai kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamntuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara pada tempat pemungutan suarfoto calon kepala desa yang berhak dipilih dan ditandatangani ketua panitia pemilihan koordinator tps apabila lebih dari (satu) tps sebagai tanda surat suara yang sah, kotak suara beserta kunci dan segel yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan bilik suara atau tempat khusus yang ditentukan untuk pelaksanaan pemberian suara beserta alat color didalamnya. paragraf pemungutan suara pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan rapat pemungutan suara pilkades yang dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan, dimulai pukul waktu setempat. panitia pemilihan koordinator tps menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara tepat pada pukul with. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan atau saksi dapat menyepakatirapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh ketua panitia pemilihan koordinator tps dan dapat dihadiri oleh bpd, calon kepala desa, saksi calon dan warga masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. dalam hal jumlah tps lebih dari (satu) tps, maka rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh panitia pemilihan koordinator tps. dalam rapat pemungutan suara, panitia pemilihan koordinator tps melaksanakan penjelasan singkat tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suara, mengumumkan jumlah daftar pemilih tetap, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan memperlihatkannya kepada calon kepala desa atau saksi calon kepala desa danghitung dan mengumumkan jumlah surat suara yang diterima termasuk setiap jenis dokumen dan peralatan, dan pengecekan kelengkapan tempat pemungutan suara koordinator tps, dan sekurang kurangnya (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. bagian kelima tata carahadiri oleh kepala desa penjabat kepala desa, bpd dan panitia pemilihan. dalam hal pemungutan suara dilakukan lebih dari (satu) tps, maka kepala desa penjabat kepala desa menunjuk perangkat desa untuk mewakilinya tps lainnyadan apabila ditetapkan bahwa tempat pemungutan suara lebih dari satu tempat, maka masing masing calon mengajukan (satu) orang saksi untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. panitia pemilihan, anggota bpd, calon kepala desa dan saksi calon berhak menggunakan hak pilihnya. pemilih pada saat pemungutan suara membawa surat panggilan pemungutan suara untuk selanjutnya ditukar dengan surat suara. untuk membuktikan sahnya surat panggilan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan daftar pemilih tetap. apabila panitia pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat panggilan dengan pemilih, maka panitia pemilihan dapat meminta yang bersangkutan untuk menunjukan ktp atau kartu keluarga. bagi pemilih yang surat panggilannya nyata nyata hilang atau rusak tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan tercatat dalam daftar pemilih tetap dengan menunjukkan ktp atau kartu keluargpergantian surat suara setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak. penggunaan hak pilih dilakukan dengan cara mencoblos tanda foto calon kepala desa dalam bilik suara dengan alat color yang disediakan oleh panitia pemilihan. pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada (satu) orangemilih yang telah memberikan hak suaranya, diberikan tanda khusus oleh panitia pemilihan yaitu dengan mencelupkan jari kedalam tinta yang telah disediakan. pemilih tunanetra atau mempunyai halangan fisik pada saat memberikan suaranya tps dapat dibantu oleh petugas pemilih atau orang lain atas permintaan yang bersangkutanmilih yang tidak dapat mendatangi tps karena sakit dapat memberikan suara dengan memperhatikan kemampuan panitia pemilihan dengan tetap mengedepankan prinsip pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan cara panitia pemilihan datang ketempat yang bersangkutan. tempat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila berada diluar wilayah kecamatan desa yang bersangkutan. pada saat pemungutan suara dilaksanakan, semua pihak termasuk unsur panitia pemilihan, para calon kepala desa, saksi calon serta masyarakat berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai demokrasi pancasila. bagian keenam tata cara perhitungan suaraoordinator tpemilihan meminta kepada masing masing calon kepala desa yang berhak dipilih agar menugaskan (satu) orang menjadi saksi dalam perhitungan suarketua tps. panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk disaksikan oleh para saksi saksi yang ditugaskan oleh masing masing calon kepala desmencatatnya dipakai tulis yang tersedia sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih yang hadir. panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan koordinator tpssaksidapat hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, panitia pemilihan pada saat itu juga mengadakan pembetulan. keberatan yang diajukan oleh saksi terhadap proses penghitungan suara tidak dapat menghentikan proses penghitungan suara tempaturutan dari wilayah dusun dan sesuai daftar pemilih tetap. bagian ketujuh penetapan calon kepala desa terpilih dan pelantikan kepala desa paragraf penetapan calon kepala desa terpilih setelah perhitungan suara selesai panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara. berita acara jalannya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan koordinator tps, dan masing masing calon kepala desa yang berhak dipilih pada saat itu juga. apabila jumlah tps lebih dari (satu) maka berita acara perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada dituangkan kembali dalam berita acara rekapitulasi perhitungan suara yang ditandatangani ketua panitia pemilihan dan masing masing calon kepala desa pada saat selesai dilakukan rekapitulasi. tempat pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan, bpd dan calon kepala desa. ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon kepala desa terpilih memberikan kesempatan kepada ketua bpd untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemilihan kepala dessetelah selesai penetapan calon kepala desa terpilih yang dituangkan dalam berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara berita acara rekapitulasi perhitungan suara selanjutnya panitia pemilihan segerlaporan panitia pemilihandalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, camat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu (tiga puluh) hari. paragrafdan pengangkata setempat. pelantikan dilaksanakan desa yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan dan dilaksanakan dihadapan bpd, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat. sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah janji. susunan sumpah mengucapkan sumpah janji dan dilantik oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan. serah terima jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dari pejabat lama kepada pejabat yang baru dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan dihampiri memori serah terima jabatan. susunan memori serah terima jabatan sekurang kurangnya disusun sebagai berikut pendahuluan, monografi desa, pelaksanaan progam kerja tahun yang lalu, rencana program kerjadirencanakan tahun terakhir, hambatan yang dihadapi, daftar inventaris dan kekayaan desa, dan kesimpulan. masa jabatan kepala desa adalah (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk (dua) kali masa jabatan berikutnya.bagi anggota bpd yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa juga harus memiliki surat cuti dari camat atas nama bupati, dengan mengajukan permohonan cuti sebagai anggotaan ketigtidak berhak mendapatkan tunjangan daeraholeh masyarakat atau calon kepala desa kepada panitia pemilihan kecamatan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis yang minimal memuat:lebih lanjut oleh panitia pemilihan kecamatan dengan peraturan panitia pemilihan kecamatan. bagian kedua penyelesaian sengketa pengaduan yang bersifat sengketa sepanjang bersifat teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia pemilihan kecamatan. pengaduan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana perdata penyelesaiannya diteruskan kepada pihak yang berwenang. panitia pemilihan kecamatan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam melalui tahapan: mempertemukan pihak pihak yang bersengketa dalam bentuk musyawarah untukmilihan kecamatan dalam penyelesaian sengketa harus berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, dinyatakan sebagai terpidana, danusul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud padahuruf dilakukan oleh bupatidilakukan oleh bupati sejak penggabungan atau penghapusan desaenggabungan atau penghapusan desa ditetapkan. setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipilpadesa bersangkutan tidak terdapat sekretaris desa, maka tugas dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya yang lebih berpengalaman dan dituakan karena berhenti atau diberhentikanlebih dari (satu) tahun karena berhenti atau diberhentikan sebagaimanantang format yang terdiri dari: format daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam format daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam huruf format pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam huruf format surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf format surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf formathuruf format surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam huruf format berita acara rapat panitia pemilihan tentang hasil penjaringan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam il. formasebagaimana dimaksud dalam m.format surat panggilan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf format papan tulis penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf oo. format surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam huruf format berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam format berita acara tentang jalannya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dan format berita acara rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku, kepala desa yang belum berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan pengangkatannya, tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selesai. pilkades serentak yang masa jabatannya telah berakhir pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun pilkades serentak yang masa jabatannya berakhir padatahun dengan masa jabatan kepala desa sampai dengan tahun dan masa jabatannya dihitung atau dipersamakan dengan (satu) periode pilkades serentak yang masa jabatannya berakhir pada tahun dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun pilkades serentak seluruh wilayah kabupaten nunukan sebagaimana dimaksud pada dan diangkat penjabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil: peraturan daerah kabupaten nunukan nomor tahun tentang alokasi danakedudukan keuangan kepala desa dan perangkat, ttd basri diundangkan nunukan pada tanggal junm s.h nip. noref peraturan daerah kabupaten nunukan, kalimantan utara: |
na: ran pebahwa, bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang retribusi daerah, maka peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunokok pokok kepegawaianataan ruang tahun nomor tambahan nomorbangunan gedungrepublik indonesia tahun nomor tambahrepublik indonesia tahun nomor tambahan republik indonesia nomor peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunanjeneponto nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunan diubah, sebagai berikut ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi retribusi pemberian izin mendirikan bangunan adalah retribusi perizinan tertentu. ketentuan huruf diganti dengan ketentuan yang berbunyi: besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut koefisien guna bangunan .ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi (l) tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan seragam untuk setiap bangunan permanen, besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar rp. izin: diantara ketentuan dan ditambah ketentuan baru yang dijadikan ketentuan dan yang berbunyi jl) dalam melakukan perubahan bentuk bangunan meliputi penambahan dan pemeliharaan bangunan serta pembangunan gardu dan pagar, dikenakan biaya retribusi, biaya retribusi perubahan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud ditetapkan (dua koma lima persen) dari rencana anggaran biaya rab), (d0) rumah kayu rumah panggung dikenakan tarif retribusi izin mendirikan bangunan, tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut kayu kelas satu petak selasa ) sebesar rp. kayu kelas satu petak (selasa ) sebesar rp. kayu kelas iii satu petak (selasa )dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangun, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang pembohongan pembangunan dan atau pengadaan barang dan jasa, perlu diberikan surat izin pembohongan pembangunan sipp) kepada kontraktor rekanan yang melaksanakan pembohongan pembangunan dan atau pengadaan barang dan jasa dalam wilayah kabupaten sarolangun:dirasa perlu mencabut keputusan bupati nomor tahun tentang retribusi surat izin pembohongan pembangunan, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkanretribusi surat izin pembohongan pembangunan (sipp) kabupaten sarolangun bab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten sarolangun pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten sarolangun, bupati adalah bupati sarolangun, satuan kerja perangkat daerah pelayanan perizinan terpadu satu pintu atau disingkat skpd ptsp adalah skpd ptsp kabupaten sarolangun, pemborong adalah setiap orang atau badan hukum yang bergerak dibidang pengambilan borongan pembangunan baik konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang bersifat mencari keuntung, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpuldibidang retribusi daerah, bab tata cara perizinan setiap pemborong yang mendapat borongan pekerjaan barang dan jasa baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam kabupaten sarolangun harus memiliki surat izin pembohongan pembangunan yang disebut sipp, surat izin pembohongan pembangunan sipp) dikeluarkan untuk setiap paket pekerjaan pembohongan, tai untuk mendapatkan sipp, pembohongan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati sarolangun melalui skpd pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten sarolangun dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, persyaratan sebagaimana dimaksud atas adalah sebagai berikut mengambil dan mengisi formulir sipp pada skpd ptsp kabupaten sarolangun, foto copy akta pendirian badan hukum, foto copy surat izin tempat usaha situ): foto copy surat izin usaha jasa kontruksi suk), kecuali bidang pengadaan: foto copy sertifikasi badan usaha sbu), kecuali bidang pengadaan, foto copy ktp direktur yang masih berlaku, pas photo warna ukuran sebanyak (dua) lembar, fotokopi tdp, foto copy surat perintah kerja smk) pembohongan pekerjaan barang dan jasa yang dilegalisir oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. ada semua persyaratan yang dimaksud setelah lengkap dikembalikan pada skpd ptsp kabupaten sarolangun: untuk selanjutnya skpd ptsp dapat mengeluarkan surat izin pembohongan pembangunan sipp), surat izin pembohongan pembangunan atau disingkat sipp) merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana pembohongan pekerjaan barang atau jasa dalam kabupaten sarolangun, surat izin pembohongan sipp) berlaku untuk (satu) paket pekerjaan sesuai dengan. waktu pelaksanaan kontrak tersebut. bab iii retribusi retribusi surat izin pembohongan pembangunan sipp) dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin pembohongan pembangunan. retribusi surat izin pembohongan pembangunan sipp) digolongkan pada golongan retribusi perizinan lainnya. setiap badan usaha yang memperoleh pelayanan izin pembohongan pembangunan wajib membayar retribusi izin pembohongan pembangunan: besarnya tariff retribusi izin pembohongan pembangunan sebagaimana dimaksud dihitung sebesar (nol koma dua puluh lima per seratus dari nilai kontrak pada setiap paket pembohongan pekerjaan barang atau jasa. bab wilayah pemungutan dan tata cara pembayaran wilayah pemungutan adalah wilayah kabupaten sarolangun. retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka untuk (satu) kali masa retribusi, pembayaran retribusi daerah dilakukan skpd ptsp yang selanjutnya penerimaan retribusi daerah tersebut disetor kas daerah selambat lambatnya jam. bentuk dan format sipp sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan daerah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini bab, dengan terbitnya peraturan daerah ini maka semua keputusan dan peraturan daerahmaret bupati bangun basri agus diundangkan sarolangun pada tanggal mater sekretaris daerah ir.surat izin pembohongan pembangunatribusi daerah. bahwa retribusi surat izin pembohongan pembangunan adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta pelayanan terhadapmaret tentang surat izin pembohongan pembangunan surat izin pembohongan pembangunan (sipp) kepala kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu, menimbang bahwa dalam rangka terlaksananya tertib administrasi serta menjamin kualitas pekerjaan pembangunan dalam kabupaten sarolangun, maka perlu memberikan surat izin pembohongan pembangunan sipp), bahwa untuk memenuhi maksud huruf diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintuusaha peran dan masyarakat jasa konstruksi, peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang nan penyelenggaraan jasa konstruksi: peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang retribusi daerah: memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu: peraturan pemerintah republik indonesia: peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor . tahun . tentang retribusi surat izin pembohongan pembangunan sipp), memutuskan menetapkan memberi izin pembohongan pembangunan kepada pertama nama jabatan lingkup usaha onar alamat perusahaan pekerjaan nomor kontrak nilai kontrak kedua perusahaan sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu harus memiliki surat izin pembohongan pembangunan dan harus mematuhi semua ketentuan yang bersangkutan dengan ketertiban, keselamatan dan kebersihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. ketiga keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ditetapkan sarolangun pada tanggal kepala kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten sarolangun, nama nip. bupati sarolangun, agdoman pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukanpada hakekatnya merupakan kewajiban pemerintah daerah dan warga masyarakat dalam penanggulangannya baik secara preventif maupun represif, bahwa dalam rangka tercapainya tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara optimal perlu ditetapkan ketentuan ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemakaian alat pencegahan dandomakebakbadan kantor adalah dinas badan kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaran. kepala dinas badan kantor adalah kepala dinas badan kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaranalat pemadam api adalah alat bendat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadam kebakaran baik yang konvensional maupun yang modern. hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air.meter atau lantai. bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian meter atau lantai. bangunan industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan dan atau menghasilkan suatu barang. bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar, hotel, rumah sakit, mall, pergudangan, pendidikan, lembaga pemasyarakatan dan gedung kantor pemerintahperumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya. konstruksi tahan api adalahdan atau elemen, ikatan atau campuran bersifat mudah menyala atau terbakar, korosif dan lain lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasan dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan cepat menambatkan apipemetik sprinter) otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature mencapai suhu tertentu. sistem pemadam khusus adalah suatu system pemadam yang ditetapntuan sukarelawan kebakaran belajar) bantuan pemadam kebakaran bpk) adalah setiap orang atau anggota masyarakat wilayah kabupaten nunukan. bab tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu tujuan tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman umum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran wilayah kabupaten nunukan. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan kebakaran kabupaten nunukan yang atur dalam peraturan daerah ini mencakup hak dan kewajiban pemerintah daerah, warga masyarakat umum dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada tahap pra kebakaran, saat kebakaran dan pasca kebakaran sesuai ancaman tipologi potensi bahaya kebakaran. bab iii prinsip dan tipologi potensi bahaya kebakaran bagian kesatu prinsip prinsip penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan berdasarkan: mengedepankan penyelamatan jiwa dan harta benda, mengurangi resiko kebakaran, mengedepankan preventif, cepat, tanggap dan tepat, dan efektif, efisien dan akuntabel. bagian kedua tipologi potensi bahaya kebakaran tipologi potensi bahaya kebakaran yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam meliputi pemukiman perumahan penduduk, perkantoran, bangunan dan gedung publik, bangunan perdagangan pusat perbelanjaan, hotel losmen, bangunan dan gedung sekolah dan sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya, pabrik dan industri, kendaraan bermotor, lahan dan hutan, kerusuhan, aksi sosial dan demonstrasi: dan il. potensi bahaya kebakaran lainnya. kebakaran adalah kobaran api yang tidak terkendali merupakan ancaman terhadap keselamatan jiwa, kerugian hartmasyarakat. kejadian kebakaran dapat terjadi diakibatkan faktor bencana alam, bencana non alam, bencana aksi sosial dan faktor kelalaian. bab petugas pemadam kebakaran personil pemadam kebakaran terdiri dari satgas damkar satuan petugas pemadam kebakaran) merupakan personil aparat perangkat pemerintah daerah yang mempunyai keahlian dalam melakukan inspeksi, investigasi, pemadaman api, penyelamatan korban jiwa dan asset yang belajarnya dibiayai dari apbd dan sumber lain yang sah, salazar satuan sukarela kebakaran) merupakan petugas pemadam kebakaran dibawah struktur organisasi perusahaan negara badan usaha milik negara daerah perusahaan swasta yang mengelola unit usaha gedung publik, rumah sakit, pabrik industri, hutan, lahan pertambangan, yang belajarnya dibiayai dari perusahaan negara badan usaha milik negara derah perusahaan swasta, dan atau belajar bantuan sukarela kebakaran) merupakan tumbuh swadaya dari oleh dan untuk masyarakat dalam membantu pencegahan, pemadaman api dan melokalisir api awal kejadian kebakaran lingkungan pemukimannya sebelum satgas damkar tiba. satgas damkar merupakan jabatan keahlian profesi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam melaksanakan tugasnya. untuk menjamin jabatan keahlian profesi satgas damkar sebagaimana dimaksud pada dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemerintah kabupaten nunukan menyelenggarakan pengadaan, pembinaan pns ptt yang memenuhi persyaratan umum, khusus dan standar kualifikasi satgas damkar. standar kualifikasi satgas damkar sebagaimana dimaksud pada yang diselenggarakan pemerintah meliputi pemadam pemadam pemadam inspektur muda kebakaran, inspektur madya kebakaran, inspektur utama kebakaran, penyuluh muda kebakaran, penyuluh madya kebakaran, investigator muda kebakaran, j . investigator madya kebakaran, instruktur muda kebakaran, struktur madya kebakaran, operator mobil kebakaran, caraka mobil kebakaran, dan oo. operator komunikasi kebakaran. jenis jabatan standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. satgas damkar dibagi dalam regu dengan minimal orang dipimpin seorang komandan regu. satgas damkar dalam melaksanakan tanggap darurat, diwajibkan memakai alat pelindung diri. satgas damkar selain mendapat akses juga mendapatkan jaminan asuransi berisiko tinggi kecelakaan dan kematian dari pemerintah daerah. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan dianggarkan dalam apbd. satgas damkar dalam menjalankan tugasnya bersama dengan salazar, belajar, dikomando langsung oleh kepala damkar dan atau pejabat yang ditunjuk sebagai komandan lapangan. komandan lapangan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempedomani sop. bab sarana dan prasarana bentuk sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa pemadam kebakaran, mobil penyelamatan (rescue), mobil pendukung operasional, alat evakuasi korban kebakaran, alat pelindung petugas pemadam kebakaran, ketersediaan air, ketersediaan racun api, ketersediaan peralatan pembongkaran penghambat pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran hutan, lahan, alat pemadam kebakaran spesifikasi khusus, il. alat deteksi dini perlindungan bahaya kebakaran diluar lingkungan dan didalam gedung publik, perumahan, pusat perbelanjaan, angkutan kendaraan bermotor, hutan dan lahan, dan alat pemadam kebakaran diluar lingkungan dan didalam gedung publik, pusat perbelanjaan, angkutan kendaraan bermotor, hutan dan lahan. untuk menjamin kualitas, efektifitas dan akuntabilitas, pemerintah kabupaten daerah wajib menggunakan peralatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah memenuhi standar nasional indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang undangan. bab pencegahan bahaya kebakaran bagian kesatu lingkungan perumahan setiap warga masyarakat daerah kabupaten nunukandapat terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang dapatt atau sumur gali atau reservoilain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebutabupaten nunukanydra, reservoir ataupun sumur gali, dan tersedianya alat komunikasi umum? ukuran (dua) atau sederajat. setiap ruangan tertutup dengn luas (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang kurangnya sebuah pipa hidrat menurut jenis dan standard yang ditetapkan. pada setiap pelaksana proyek pembangunan dengan bahayaditempatkan dalandaya semprotan harus dapat menjangkau seluruh ruangan. luas ruangan bangunan industrysyeataumenggunakan syctor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan alarm otomatis dan system pemadam otomatis. setiap tempat ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan lainnya yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detector gas yang dihubungkan dengan syberlantaystem pemadam api tematikdalam hal sistem pemetik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncpladalamsesuai ketentuan yang berlaku. setiap bangunan tempat beribadahpasang minimum (satu) titik hidrat. bangunan umum dan perdangangan yang harus dilindungi dengan system alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api. jenis kimia dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh bupati. semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku setiap bangunan umum dan perdaganganturan parker terbuka pool kendeeraan harus dilindungi dengan hidrat kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada setiap instansi penjualan pengisian bahan bakar minyak, wajib menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlakuen setiap tempat.jinjing dan tangki penampung air dengan kapasitas minimum (tiga puluh) meter perkusiidrat. bangunan perumahan lainnya yang mempunyai (empat) lantai harus dipasang system alarm kebakaran otomatis. desa dan atau kelurahan wajib membina dan mengawasi daerah tanggung jawabnya terhadap sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakarandipergunakan pada bangunan yang dimaksud akan diatur lebih oleh bupativpemerintah daerah, dan setiap orang perorangan melalui bantuan relawan kebakaran belajar) dan atau melaui struktur organisasi perusahaan swasta, bumn bumi, instansi pemerintah daerah, instansi vertikal dan pihak swasta lainnya melalui organisasi satuan relawan kebakaran salazar) adalah merupakan partisipasi yang aktif. partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran dapatpemadam kebakaran kabupaten nunukan melalui panggilan darurat pos pemadam kebakaran setempat. prioritas penanganan pemadaman kebakaran adalah penyelamatan: jiwa manusia, harta benda, dan atau lingkungan kebakaran biasa adalah kebakaran bahan bahan padatan tidak termasuk jenis logam seperti kayu, kertas, karet, kain, dan bahan padatan lain yang mudah terbakar dan dikelompokkan dalam kebakaran kelas dan penanggulangannya dapat mempergunakan alat bahan pemadam pokok seperti air. kebakaran bahan cairan dan gas adalah kebakaran yang diakibatkan dari jenis cairan dan gas yang mudah terbakar seperti minyak tanah, bensin, solar, lemak, gas lpj lng dan sejenisnya dan dikelompokkan dalam kebakaran kelas dan penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam busa kimia form. kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan oleh peralatan listrik yang masih bertegangan seperti kebocoran pada kabel bertegangan, elektronik yang bertegangan, arus pendek listrik, generator listrik dan sejenisnya, dan dikelompokkan dalam kebakaran kelas dan penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam serbuk kimia. kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti zen, magnesium, serbuk alumunium, senyum, titanium disebut jenis kebakaran kelas penanggulangannya menggunakan alat pemadam khusus. petugas pemadam kebakaran berwenang mengambil air dari sumber air jenis apapun dan milik siapapun ditempat terdekat pada setiap kejadian kebakaran. petugas pemadam kebakaran berwenang bila dianggap perlu merusak sebagian atau seluruh bangunan yang terbakar atau yang berdekatan dengan yang terbakar guna menyelamatkan jiwa orang atau mencegah menjaganya api bangunan bangunan lain. sebelum petugas yang pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, pimpinan sementara pemadaman kebakaran adalah aparat keamanan dan lurah setempat yang berada ditempat kejadian. setelah petugas yang berwenang tiba diidaerah berbahaya kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadam tersebut. setelah kebakaran dapat ditanggulangi dipadamkan, pimpinan regu pemadam kebakaran menyerahkan penanganan selanjutnya kepada kepolisian setempat.yyang ada pada pemadam kebakaran kabupaten nunukan. bab viii pemeriksaan dan pengujian bagian kesatu pemeriksaan skpd yang berwenang dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melakukan inspeksi proteksi kebakaran secara berkala minimal (satu) kali setahun pada bangunan gedung, pabrik industri, kompleks perumahan, sekolah, rumah sakit, hotel losmen, lahan perkebunan, kawasan hutan, pertambangan dan atau depo pengumpul bahan bakar dan potensi bahaya kebakaran lainnya. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan biaya retribusi. setiap orang dan atau badan hukum selain mendapatkan pelayanan inspeksi secara berkala sebagaimana pada dapat juga meminta skpd yang berwenang dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap peralatan perlindungan bahaya kebakaran dengan ketentuan dapat dikenakan biaya retribusi yang besarnya sesuai dengan peraturan daerah kabupaten nunukan nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. pelayanan pemeriksaan inspeksi sebagaimana meliputiinstalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung, pengujian peralatan proteksi pasif dan aktif, pengujian peralatan penanggulangan kebakaran dan bencana lain, pemakaian mobil pompa, dan pemakaian mobil tangga dan motor pompa, pemakaian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diluar penggunaan untuk kejadian kebakaran antara lain penggunaan untuk acara kegiatan seremonial, atraksi, simulasi pelatihan keterampilan tenaga kebakaran. bagian kedua pengujian setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, memperjualbelikan dan atau mengimpor bahan komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran serta perlengkapan peralatan pemadam kebakaran lainnya wajib memperoleh menyertakan menunjukan sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari lembaga sertifikasi lembaga pengujian mutu yang terakreditasi dan diakui dalam bidang pemadam kebakaran dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran setempat. sertifikasi uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pihak lembaga sertifikasi lembaga pengujian mutu yang terakreditasi. rekomendasi penjualan pendistribusian bahan serta perlengkapan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pemerintah daerah melalui instansi yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran setempat, untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlakuskpd yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaranbab perijinan dan pembinaan bagian kesatu perijinrui setiap (tiga) tahun, sedangkan untuk bangunan industri, pada bangunan umum dan perdagangan setiap (lima) tahun sekalisetiap alat alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu setiap (satu) tahun sekali untuk perumahan dan setiap (enam) bulabupati atau pejabat yang ditunjuk. setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunbupati atau pejabat yang berlaku. ijin sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (tigan hidrat reservoir tendon (bak) air kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali seijin tanpa ijin rekomendasi dari pemadam kebakaran kabupaten nunukjin rekomendasi dari pemadam kebakaran kabupaten nunukc, kecuali etalase tookdan ataubab xiimendirikan bangunan, mencabut ijin yang telah dikeluarkan, dan atau menangguhkan atau menutup pelaksanaan pembangunan. bab xiii ketentuan pidana barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diancam dengan pidana kurungan selama lamanya (emanduam edan. nip. noref peraturan daerah kabupaten nunukan, kalimantan utara: nomor |
psn tok rank tenudaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukaeksplorasi air bawa tanah, pengeboran penerapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan mata airyelenggaraan reklame. beberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut: ketentuan angka dan angka diubah, angka dihapus, serthapusorang pribadi adalah orang perorangan sebagai suby boga catering. pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggarinarabesar pajak sama besarnya dengan jumlah pokoksehingga menjadi sebagai berikut setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayarpenjualannya tidak melebihi rp. perbulan. antara bab viii dan bab disisipkan (satu bab, yakni bab viii dan antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viiibs. s.h nip. noref peraturan daerah kabupaten nunukan, kalimantan utara: |
1g:badan amil zakat daerah kabupaten jeneponto dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jeneponto, menimbang bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang merupakan sumber dana yang potensial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang mampu, bahwa sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar pengelolaannya lebih berhasil guna serta pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan khususnya kabupaten jeneponto, perlu dibentuk badan amil zakat daerahamil zakdepartemen agama propinsi, kantor departemen agama kabupaten kotamadya dan balai pendidikan dan latihan pegawai teknis keagamaan departemen agamabadan amil zakat daerjeneponto, kepala daerah adalah bupati jeneponto, pejabat urusan agama islam departemen agama adalah orang yang menjabat urusan agama islam pada kantor departemen agama kabupaten jeneponto, badan amil zakat daerah adalah organisasi pengelola zakat ditingkat kabupaten dan kecamatan yang dibentuk oleh pemerintah daerat islam, unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil. bab pembentukan badan amil zakat daerah kabupaten jeneponto meliputi badan amil zakat tingkat kabupaten, dan badan amil zakat tingkat kecamatan badan amil zakat tingkat kabupaten jeneponto dibentuk dan ditetapkan oleh bupati jeneponto atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten jeneponto, badan amil zakat tingkat kecamatan dibentuk dan ditetapkan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan, badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada masing masing terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah, badan amil zakat tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibukota kabupaten, dan badan amil zakat tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibukota kecamatan. bab iii susunan organisasi (l) badan amil zakat daerah kabupaten jenepontodan seksi pengembangpejabat urusan agama islam departemen agama tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud angka karena jabatannya, adalah sekretaris badan amil zakat sesuai tingkatannya. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan. bab tugas dan wewenang (l) badan pelaksana amil zakat daerah tingkat kabupaten jenepontodaerah kabupaten jenepontoaerah kabupaten kotatingkat kecamatanadalah selama (tiga) tahun. ketua badan pelaksana badan amil zakat semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat dalam maupun luar. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya masing masing badan amil zakat semuasetiap pimpinan satuan organisasi lingkungan badan amil zakdan amil zakatkepala divisi bidang seksi urusan badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakatdan amil zakat. setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi badan amil zakatukuhan lembaga amil zakat pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah pemerintah sebagaimana dimaksud pada adalah: kabupaten oleh bupati atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten, kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahil, memiliki program kerja, memiliki pembukuan, melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalamlingkup kewenangan pengumpulan zakat pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada badan amil zakat nasional, propinsi, kabupaten kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank. lingkup kewenangan pengumpulan zakat termasuk harta selain zakat seperti: infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan aparat. bab vii persyaratamil, mualaf, riga, hari, sabilillah,: dan membuat pelaporan hasil penerimaan infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan aparat didayagunakan terutama untukusaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam viii pelaporan badan amil zakat dan lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya bab ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, lebih lanjut diatur dengan peraturan atau keputusinaunukan, menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pemerintah daerah berdasarterdapat peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutangiubah sebagai berikut: ketentuannunudiantara dan disisipkan (satu) yakni (3a) sehingga menjadi sebagai berikut3a) penetapan besarnya nop sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati dengan keputusan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besarnya nop bab, yakni bab via dan antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viantara bab xiii dan bab xiv disisipkan (satuiii ketentuan peralihan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang merupakan peralihan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk menagih, namun data objek dan subjek pajaknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk diadakan penagihan dapat hapuskan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotn kr: akg letnan, s.h nip. noref peraturan daerah kabupaten nunukan, kalimantan utara:njamin agar kegiatan pembangunan jangka menengah daerah tahun berjalan efektif, efisien, dan berdasarkan, selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten nunukan tahun maka perlu menytahun telah berakhir, sehingga untuk menjamin sinergitas pelaksanaan pembangunan pada masa ke rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten nunukan tahun perlu segera menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun bahwaembentuktimbangkan sumber data yang tersedia danutara yang selanjutnya disebut ipjpvisi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokokutara yang selanjutnya disebut rpmpenjabaran dari visi, misi,terhitung sejak tahun sampai dengan tahun dengan berpedoman pada ipjp provinsi kalimantan utara tahun dengan memperhatikan rpm nasional tahun rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten nunukan yang selanjutnya disebut ipjp adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten nunukan tahun berdasarkan, yang selanjutnya disebut rpm adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahunanmbangunan untuk jangka waktu (lima) tahun bagi perangkat daerah. rencana kerja skpd yang selanjutnya disingkat senja skpd adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu (satu) tahun bagaziz dan kedudukan rpm disusun berdasarkan azas: manfaat, berkeadilan: dan program prioritas bupati kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan memperhatikan ipjp kabupaten nunukan, dandaerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang berbatasan, sebagai pedoman dalam penyusunan renta skpd untuk kurun waktu (lima) tahun, penyusunan rkd setiap tahun untuk kurun waktu (lima) tahun: penyusunan senja skpd setiap tahun untuk kurun waktu (lima) tahun, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rpm. bab ruang lingkup rpm adalah dokumen rencana pembangunan (lima) tahun yangnunukan. bab sistematika rplsi strategis, bab penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, bab strategi dan arah kebijakan program. misi rpm adalah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadil, dan mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum. bab vii pelaksanaan rpm rpm menjadi pedoman untuk penyusunan renstra skpd, rkd, senja skpd dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangasenja skpd sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen perencanaan skpd untuk periode (satu) tahun. bab viii pengendalian dan evolusi bapped. pengendalian dan evolusi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berdasarkan masa jabatannya menyusun: draf rancangan awal rpm untuk periode berikutnya dengan mengacu pada awal kelanjutan dan sasaran pokok ipjp periode keempat, dan rancangan sin s.h nip. noref peraturan daerah kabupaten nunukan, kalimantan utara: |
ran pemerintah kabupaten jeneponto peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor: tahun tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa kelurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jeneponto, menimbang bahwa untuk mengatur peruntukan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa kelurahan wilayah kabupaten jeneponto berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah, dan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah, maka perlu membentukajak hotel dan restoran lembaran daerah tahun nomor peraturan daerah kabupaten jenepontperaturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang pajak hiburan lembaran daerah tahun nomor peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang pajak reklame lembaran daerah tahun nomor peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang pajak penerangan jalanmendirikan bangunan lembaran daerah taun nomor peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang retribusi izin tempat usaha lembaran daerah tahun nomor peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akte catatan sipilgangguajak parkir lembaran daerahadalah dewan perwakilan rakydesa yang berada dalam daerah kabupaten jeneponto, kelurahan adalah kelurahan yang berada dalam daerah kabupaten jenepontoyarbagi hasil pajak adalah hasil penerimaan pajak daerah kabupaten yang hasilnya sebahagian diserahkan diperuntukkan kepada desa kelurahan, bagi hasil retribusi adalah hasil penerimaan retribusi daerah kabupaten yang hasilnya sebahagian diserahkan diperuntukkan kepada desa kelurahan, il. pemerataan dan potensi desa kelurahan adalah pembagian yang bersesuaian dengan kemampuan desa kelurahan bersangkutan. bab bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada desa kelurahan jenis jenis pajak daerah kabupaten yang dapat dibagi hasil kepada desa kelurahan adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan ppj): pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c , pajak pemanfaatan air permukaan tanah apt) dan air bawah tanah abt), pajak parkir jl) obyek bagi hasil pajak adalah realisasi penerimaan pajakpemerataan dan potensi dari masing masing desa kelurahan, (l) prosentase peruntukan bagian desa kelurahan dari hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar (limabelas persen) dari potensi masing masing desa kelurahan,iii bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada desa kelurahan jenis jenis retribusi daerah kabupaten yang dapat dibagi hasil kepada desa kelurahan adalah: retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi izin mendirikan bangunan imb), retribusi izin gangguan ho), retribusi surat izin tempat usaha situ), (l) obyek bagi hasil retribusi adalah realisasi penerimaan retribusiketerlibatan desa kelurahan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam (l) prosentase peruntukan bagian desa kelurahan dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar (lima belas persen) dari potensi masing masing desa kelurahan:salinan aries rms walikota depok provinsi jawa baratdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota depok, menimbang bahwa dengan terbitdepok nomor tahun tentang pajak daerah, dinyatakan peraturan daerah kota depokdan angka dalam lampir. beberapa ketentuan yang terdapat jawa barat. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutkretariat daerah kota depok too, yya nnibnda danny,s.h.,m. hum nin87601271998032004 |
salinan tes iwa, penunukan menimbang bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasikepala skpd adalah kepalagendalian menara telekomunikasi adalah suatu proses untuk memastikan aktivitas menara telekomunikasi sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanaungutatas retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan lokasi, pengendalian dan pemanfaatan ruanglayanan pengendalian menara telekomunikasi. bab struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut: sbp tarif retribusi menara tahun indeks menara fpm sbp sebagaimana dimaksud pada adalah satuan biaya pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari komponen honorarium petugas pengawas, biaya transportasi, uang harian petugas pengawas, alat tulis kantor dan komponen lainnya dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi yang akan ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan standar pembiayaan dan harga pasar. fpb sebagaimana dimaksud pada adalah frekuensi pengawasan menara telekomunikasi pertahun. index menara sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan parameter sebagai berikut: dibawah meter nilai induknya meter nilai induknya diatas meter nilai indukpengendalian menara telekomunikasi yang terutang dipungut wilayah kabupaten nunumasa retribusi adalah (satu) tahuanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa denda administrasi. denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penerimaan daerah dan disetor kas daerah,s.h nip. noref peraturan daerah kabupaten nunukan, kalimantan utara: |
nd senepoop pemerintah kabupaten jeneponto peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor: tahun tentang tuntutan ganti kerugian daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jeneponto, menimbang bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian seseorang, perlu dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang bersangkutan berdasarkanjeneponto tentang tuntutan ganti kerugianrantasan tindak pidana korupsi lari tahun nomor tlnambahan lari nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah negartahun nomor tambahanenri nomor keputusan presiden nomor tahun tentang tatacara pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah: keputusan presiden nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor tahun dyang selanjutnya disebut dprd adalah dprdpegawai bukan bendahara adalah pegawai negeri dan pegawai kontrak,uang dan barang daerah,pegawai bukan bendahara atau pejabat lain,wan atau pejabat lain yang oleh akibat perbuatan melanggar hukum danmenderita kerugijeneponto, surat keterangan tanggung jawab mutlak skt)il yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah,oo. majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi adalah para pejabat officio yang ditetapkan untuk membantu bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah: bab pengenaan ganti kerugian setiap pegawabaik secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan daerah dalam bentuk uang dan barang, wajib mengganti kerugian tersebutbukan bendahara dalam lingkup pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, pejabat lain meliputi pejabat negara dan atau pihak ketiga, yang masing masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan atau pengguna uang dan barang daerah, bab informasi, pelaporan dan pemeriksaan informasi terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan pemeriksaan oleh atasan langsung: hasil verifikasi pejabat yang berwenang yang melaksanakan verifikasi pada bumi, media massa dan media elektronik, dan atau pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. setiap pimpinan kepala satuan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksud dalam: setiap pimpinan kepala satuan perangkat daerahdalamtif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, (l) fungsional untuk melakukan pemeriksaan penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud, aparat pengawas fungsional setelah melakukan pemeriksaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada bupati untuk tindak lanjuti: pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam berupa pemberitahuan peringatan dan penuntutan penyelesaian ganti kerugian daerah: dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalamsetiap pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerahatuan kerja perangkat daerah bersangkutan berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bagi pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerahsegera setelah kerugian daerah diketahui, kepada pegawai bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam yang secara nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan berupa surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) bahwa kerugian daerah tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menanggung kerugian daerah dimaksud,surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah sementara kepada yang bersangkutan, pegawasurat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud dalam apabila pegawai bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, bupati menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah kepada pegawai bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan. (l) pegawa, putusan pidana tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti kerugian daerah,,, apabila pegawa:, (l) apabila pegawadaerah secara bruto, apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud, pelaksanaan eksekusi pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ini dilakukan oleh majelis pertimbangan. bagian kedua tuntutan ganti rugi atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam, berdasarkan keputusan pembebanan tersebut, bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan,, (dl) permohonan banding kepada gubernur dapat diajukan oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lain selambat lambatnya (tiga puluh) hari,alam diterima oleh gubernur, segera bupati menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali. bagian ketiga pencatatan (l)tuntutan ganti kerugian setelah mendapat pertimbangan dari majelis pertimbangan, bagi pegawaengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan,ii penyelesaian kerugian barang daerah pegawa, penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud dalamalam dengan cara tunai atau angsuran selama (dua) tahun,dalami dasawar, bab penghapusan dalam hal pegawanan yang memperoleh hak ahli warisnya dengan terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, tanggung jawab pengampunan yang memperoleh hak ahli waris untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam menjadi hapus apabila dalam waktu (tiga) tahun, sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan: atau sejak pegawajakgawai bukan bendahara atau pejabat lain dan atau ahli waris pengampunan berdasarkan surat , berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam bupati mengadakan penelitian dengan menunjuk majelis pertimbangan, apabila pegawai bukan bendahara dan pejabat lain dinyatakan memang tidak mampu berdasarkan laporan tertulis majelis pertimbangan, maka bupati dengan persetujuan dprd menetapkan keputusan penghapusan ganti kerugian daerah baik sebahagian maupun untuk seluruhnya, jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam setinggi tingginya berjumlah rp. (satu juta rupiah), selain yang telah diatur dalam peraturan daerah ini, bupati dengan persetujuan dprd lebih lanjut dapat menetapkan peraturan tentang penghapusan tagihan daerah sebagian atau seluruhnya, dan atau penyelesaian masalah perdata meliputi utang piutang, tagihan pajak dan denda yang diupayakan penyelesaiannya luar proses pengadilan. bab penyetoran (l) penyetoran pengembalian secara tunai atau angsur atas kerugian daerah disetor langsung kas daerah dan bukti sebarannya disampaikan kepada aparat pengawas fungsional, majelis pertimbangan dan atau tim tindak lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya,negara diserahkan kepada daerah dan selanjutnya disetorkan kas daerah,pada rekening bumi bersangkutan, bab majelis pertimbangan tuntutan kerugian daerah bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah dibantu oleh majelis pertimbangan, majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati dan bertanggung jawab langsung kepada bupati:kepala badan pengawas daerah selaku wakil ketua (dua) merangkap anggota, kepala bagian keuangan, selaku sekretaris merangkap anggota, kepala bagian umum, selaku anggota, kepala bagian hukum, selaku anggota, kepala bagian pembangunan, selaku anggota,, tugas majelis pertimbangankali ada persoalan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap. sekretariat majelis pertimbangan ditetapkan berada pada bagian keuangan sekretariat daerah: pejabat kepala bagian keuangan sekretariabagian keuangan, bagian hukum, bagian umum dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati: pembebanan biaya pelaksanaan tugas majelis pertimbangan, dibebankan pada apbd kabupaten jeneponto. bab xii ketentuan lain lain (l)dan gubernur selaku wakil pemerintahalam diserahkan kembali kepada daerah, dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian penghapusan, bab xiii: hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan dan atau keputusan bupati, peraturan daerah ini hanya dapat dilakukan perubahan jika dikemudian hari terbukti bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggiminut peraturan daerah) ef) pemerintah kabupaten sarolangunarolanguarik pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,uumur peras usafungi pes dat(maut peraturankitab usia (nut peraturan oner rahnut. peraturan dama.tamu wit peraturan dara"htelah teliti kebenarannya tis dorwasin kabar. lulus tol. an t6l. mun nip. sud too cek indra toe diundangkan sarolangun pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten sarolangun, per lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun nomor minut peraturan dara) penjelasan atasbea perolehan hak atas tanah dan bangunt peraturan daerah:aut peraturan daerahmu.(mur peraturan daerahi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dasar pengenaan pajak, besaran tarif dan cara penghitungan tarifmaut peraturan daeraharolangun. tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar (lima persen). panen angin rina kanoman maut peraturan daerahsarolangun. bab saat pajak terutangminut peraturan daerah . 55an menit peran ran darkvii tata cara pembayaran dan penagihan sistem dan prosedur pengelolaan pemungutan bpt akan ditetapkkan berdasarkan ss(minor peraturan daerah jika ssmamawalikota bima, menimbang la.bagi seluruh masyarakat, maka ditetapkan program bantuan operasional kesehatan bok) pada dinas kesehatan kota bima: bahwno| uraian kegiatan standar biaya rp) keterangan hari per orang untuk gizi kan pmt bumi kek: hari per orang untuk gizi rp. kurang penggandaan rp. lembar materai: kena rp. eee jeisesattad jerasarpa walikota bima, (oesman lutfikepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kota bima. dana bantuan operasional kesehatan yang selanjutnya disebut bok adalah dana bantuan dariim pengelola dana bok adalah tim pengelola program bok kota bima yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan kota bima,, dan meningkatkan optimal mungkin mutu hidupruang lingkup ruang lingkup kegiatan bok puskesmaspuskesmas: puskesmas pembantu dan jaringannya. bab ill pendanaan bagian pertama pengalokasian dana bantuan operasional kesehatan rincian alokasi dana bok untuk puskesmas terdapat pada petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan dengan kriteria sebagai berikut jumlah penduduk wilayah kerja, luas wilayah kerja: kondisi sarana tranportasi: kondisi geografi, jumlah tenaga kesehatan masyarakat tersedia: dan dana kapital jaminan kesehatan nasional jkn) yang diperoleh puskesmas. bagian kedua penggunaan dana bantuan operasional kesehatan dana bok yang diterimaada puskesmas sebagaimana penyelenggaraan kegiatan program indonesia sehat dengan pendekatan keluargapaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan sekolah dan pelayanan luar gedung lainnya. ccpada program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, serta untuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan promosi dan preventif serta pemberdayaan masyarakat. penyelenggaraan fungsi manajemen puskesmas yang meliputi perencanaan, menggerakan pelaksanaan melalui lokakarya mini puskesmas, pengawasan pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya. penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan masyarakat, radiasi sertapemberian makanan bayi dan anak mba), kelas ibu, orientasi tumbuh kembang melalui stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang site), kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. operasional kegiatan outbreak respond atau kejadian luar biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional. alokasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan bok) tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bagian ketiga pemanfaatan dana bantuan operasional kesehat meliputi: belanja transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor:: belanja bahan pakai habis: belanja material pendukung kegiatan: belanja pencetakan dan penggandaan: belanja makan dan minum rapat: belanja kegiatan pertemuan: belanja honor tenaga kontrak: belanja pemeriksaan sampel: belanja jasa pengiriman sampel: dan belanja jasa iuran jaminan kesehatan nasional tenaga kontrak puskesmas. dana bok puskesmas sebagaimana dimaksud padanyvek warriors bima, ann lutfi diundangkan kota bima pada tanggal hurek sekertaris daealokasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan (bok) puskesmas dan jaringannya dalam wilayah dinas kesehatan kota bima standar biaya biaya transportasi kegiatan rp. petugas kader biaya paket atk manajemen dana rp. bok biaya konsultasi dinas rp. kesehatan kota bima biaya supervisi, pembinaan dari rp. puskesmas tingkat kelurahan biaya pelatihan, sosialisasi pertemuan peserta makan dan snack rp. makan saja rp. snack saja rp. atk rp. uang saku rp. atk dokumentasi rp. spanduk rp. pmt penyuluhan rp. pmt pemulihan untuk balita: hari per orang untuk gizi rp. buruk |
"isehubungan dengan surat sekretaris daerah kota kendari nomor tanggal januari tentang usulan usulan kegiatan dalamtu rumah jabatan rujak) juru pengairan jagabending ahotagn jam piatutegai ono abe ana ember santai kemas rar penjaga taman kota tso pengawal walikota dan wakil walikota peran hampa apsis, verifikator penghasil polisi kehutanan one paramedis peternakan tenagalistrk (iosfhtumakesesmapaar astro09 soo ban pemakan "3g pengawas pasar pengrajin perak per gram pengrajin tenun tukang masak tanu petugas dendam ing pipa petugas psikolog p2tp3a pembantu rujak pen men tenaga laundry tenaga transporter ob nan penyelenggara humas dan keprotokolan tenaga penagih pajak dan retribusi admin sima perencanaan pangan data layanan informasi dan edukasi apa housekeeping tang pengawasan dan pengendalian kebersihan fan tenaga ejaan imola| operator pusdalops front office petugas pesisir pantai nan ob staf administrasi walikota so.onn khusus untuk dinas lingkungan hidup dan kehutanan kota kendari diberi kewenangan melakukan pergantian tenaga honorer tidak tetap, pergantian tersebut tindak lanjuti melalui nota tugas dari kepala dinas lingkungan hidup kota kendari dan pada bulan sekali nota tugas tersebut akan ditetapkan melalui walikota.oono, uraian bae ket ketua nan ketua imam masjid pendeta biksu pandita pembantu imam masjid pembantu lamban pendeta pembantu biksu pembantu sera kader posyandu pemantau jentik guru mengaji pai ketua lpm kel kec petugas pembantu keluarga berencana z5. desa kbd) sub petugas pembantu keluarga berencana desa sub kbd) kader balita keluarga balita bkb) bani kader balita keluarga lansia bkl) kader balita keluarga remaja pkr) rohaniawan pendamping pasien kader tb hiv . imam masjid berprestasi, rp. tim teknis ketua ke ema uraian bana tegal kamal ketua sekretaris anggota (penyusunan perda voodoo penyusunan mer tim evaluasi produk hukum, yang ditetapkan dengan keputusan walikota kendari, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut: pengarah rp. penanggung jawab rp. ketua rp. sekretaris kp. anggota rp. tim ahli rp.. ketua rp. , kegiatan. wakil ketua rp. , kegiatan. sekretaris rp. , kegiatan. anggota rp. , kegiatan. sekretariat rp. , kegiatan. nilai kegiatan diatas rp. s d rp. pengarah rp. kegiatan.pertimbangan kerugian daerah tim penyelesaian kerugian daerah tpk) sekretariat majelis pertimbangan kerugian daerah sekretariat tpk diatur sebagai berikut: ketua wakil ketua sekretaris anggota honor per kegiatan hari bol aaaaaa tea waka pengarah jawab ketua sekretaris anggota kedua (s10 juta sfd juta |s20 sya juta s d juta diatas juta |jumlah panitia percepatan dihitung panitia mengurus peserta ssi honor per kegiatan 4hari 7harinya don pengarah jawab ketua sekretaris anggota ketua |s10 juta 2e0000 .00n| s d juta s d juta s d juta diatas juta jumlah panitia berkegiatan dihitung panitia mengurus peserta jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas hari, maka besaran honorarium disesuaikan dahonor perjam pns gol. ka, ofd se tingkat pns pns gok pns gol atau keahlian tenaga kualifikasi atau atau kualifikasi kualifikasi kentisua asli padan s3 kualifikasi sederajat diploma sederajat disamakan disesuaikan jangan lita hari satu jam mata pelajaran adalah menit didalam hal pembawa materi pemakaman instruktur berasal dari pemerintah kota kendari, tidak dapat diberikan honorarium pembuatan makalah, materi, bahan ajar per pokok bahasan, diatur sebagai berikut kai honor pembuatan per pokok bahasan pns pns anggaran tinloaa opd gol gol pib pns atau atau pns gol kkahiira tenaga negara kuali. kuatir, kuatir ahli sederajat juta disamakan disamakan dengan dengan s d20 juta sus peta ena s d juta s d juta diatas juta 2so 000o|pns se ka.opn pns anggaran tingkat pns gol. peta keahlian tenaga pjb kuali. atau alif khusus ahli kediaman amat s10 juta disamakan disamakan s d20 juta san kai (s21 sjd juta s d juta diatas juta il.: uraian satuan paya ket. rp. golongan atau golongan iii atau maks jam hari, golongan iif atau pan golongan dak gis (orang kegiatan, oo dan tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi fraksi dprd dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut (k2 sena sea asta e j atau golongan ill atau |.9g maks jam hari golonganlllatau | mas gg., biaya banding perkara rp. perkara dan biaya kasasi perkara rp. , perkara. dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota dprd diberikan biaya pelaksanaan sebesar rp. . . sssosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah kota kendari, kepada peserta (masyarakat) diberikan uang saku uang harian uang transport sebesar rp, hari,orang kegiatan seni budaya pendamping lomba rp. l00. rp. . lomba mata pelajaran panitia lomba rp. rp. lomba peserta lomba rp. rp. lomba penata rias rp. , orang kegiatan ll. penyanyi rp. , kegiatan pemandu acara rp. , orang kegiatan ori meriah dan saritilawah rp. . kegiatan koreografer penata gerak) rp. , kegiatan insentif anandonia luar rp. , orang kegiatan pelatih paskibraka rp. , orang kegiatan komandan paskibraka rp. , kegiatan pengapit paskibraka rp. orang dan pasukan wasit rp. , orang pertandingan hakim garis rp. , orang pertandingan pengawas lomba sekolah rp. , orang: sesuaikan perumahan pengelola pengarah rp. . bulan penanggungjawab rp. rp. , bulan ketua rp. , bulan satker rp. rp. , bulan pejabat pembuat komitmen rp. rp. ,. bulan sekretaris rp. rp. , bulan penguji spm satker rp. rp. , bulan bendahara satker rp. rp. , bulan pengantar spm rp. , bulan pojok tingkat kota rp. , bulan pojok tingkat kecamatan rp. , bulan pojok tingkat kelurahan rp. , bulan staf pengelola rp. , bulan tenaga fasilitator lapangan (masyarakat) rp. , bulan tenaga fasilitator lapangan rp. rp. bulan anggota tingkat opd rp. rp. bulan anggota tingkat kelurahan rp. rp. , bulan petugas monitoring rp. , bulan staf administrasi rp. , bulan asisten teknis rp. , bulan pengawas teknis rp. , bulan koordinator pendamping rp. , kegiatan pendamping rp. ,ykp. , siswa mata ujian pengawas ujian rp. , hari @d.lomba tim pembina pendamping panitia lomba rp, , orang lomba xx.:ana rama pram (am sensasi ag0n00o! racoow) koe tarombo mane) (ar so0: tim sasaran pem sae! rela mental honorbesaran honor perbulan uraian laa jane peng aan tim koordinasi| mada (aman,emorandum understanding mou)ff. panitia tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang barang inventarisasi danna besaran honor per kegiatan uraian wakil ketua ketua sekretaris anggota tim penghapusan barang barang inventarisasi barang milik pemerintah kota kendari |kendari maatriwulan anggota rp. , triwulan staf sekretariat rp. , triwulan jhmm. instruktur pelatih yang ditetapkan dengan keputusan walikota kendari dapat diberikan honorarium sebesar: instruktur senam rp. , bulan. pelatih beladiri rp. bulan. pelatih kersik rp. , bulan nnicc.oo. ketua koordinator ketua dewan hakim pada penyelenggaraan sto mto tingkat kota kendari, kegiatan seleksi pesparawi tingkat kota kendari untuk mengikutiketua tim seleksi rp. . orang jam sekretaris tim seleksi rp. , orang jam anggota tim seleksi rp. , orang jam, ,kp. penanggung jawab rp. ketua rp. wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. tt. '(aa aas rp. miliar s.d (biaya ang paling tinggi hore rp15 miliar.d (biaya rp. miliar sebelumnya) paling tinggi nasa metamilat retsu atas miliar s.d (biaya s.d rp. miliar sebelumnya) paling linggi bea ear mila) rpe molar atas miliar (biaya s.d rp. miliar sebelumnya) paling tinggi rp. miliar rp, miliar) rp. miliar diatas miliar biaya s.d rp. miliar sebelumnya) paling tinggi miliarbesaran uraian satuan besaran tim satuan tugas pengadaan tanah pelaksanaan pengadaan tanah ganti kerugian tanah s.d rp. miliar ketua merangkap anggota orang per rp.s.d kegiatan rp. wali akil sekretaris merangkap anggota orang per rp. s.d kegiatan rp. anggota orang per rp. s.d kena , . kegiatan rp. anti kerugian tanah diatas rp, miliarkegiatan rp. orang per rp. wakil sekretaris merangkap anggota kegiatan rp. orang per rp. anggota kegiatan rp. gang kerugian tanah atas rp. miliar ketua merangkap anggota orang per rp. kegiatan wakil ketua merangkap anggota orang per rp. kegiatan:anggota rp. untuk tim penilai assessor|reward pelaksanaan umrah kepada majelis taklim imam masjid pengurus masjid guru mengaji pembina pondok sebesar rp. , orang. zzkasus pendamping. aaa: ketua umum rp. , bulan ketua harian rp. , bulan sekretaris rp. , bulan anggota rp. , bulan bbb. forum data gender dan anak, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya: ketua rp. , bulan sekretaris rp. bulan anggota rp. , bulan cec: satker rp. , bulan ketua tim teknis rp. , bulan sekretaris tim teknis rp. , bulan anggota tim teknis rp. ,addcee, bulan ketua tim pengelola bok rp. , bulan dan jampersal sekretaris tim pengelola bok rp. , bulan sekretaris tim pengelola jampersal rp. , bulan s5. anggota tim pengelola bok rp. bulan pengelola tim pengelola bok rp. , bulan puskesmas anggota tim pengelola jampersal rp. , bulan tenaga bongkar muat pada gudang rp. , bulan farmasi tenaga pengelola aplikasi e logistik rp. , bulan fff ' ' rp. , hari maks. hari),:sekali jalan. hhh:kkk ung puskesmas yang dibiayai melalui dana bantuan operasional kesehatan bok) diberikan sebesar rp. , kegiatan orang disertai dengan surat penugasan dari kepala dinas kesehatan. dalam hal pelayanan rawat inap pasien puskesmas diberikan biaya makan sebagai berikut: biaya makan pasien rawat inap rp. , orang hari. biaya makan petugas jaga rawat inap rp. , otg shift malam. mmm:tk, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi. nnnppp. honor surveyor akreditasi puskesmas sebesar rp. , jam (selama jam per hari seorang) dan untuk pendamping akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) diberikan honorarium sebesar rp. , jam ggg, hari orang. biaya transport rp. , orang. biaya penginapan sebesar rp. hari orang. rrr,sssttt, hari ketua tim teknis rp. rp. , hari anggota tim teknis rp. , rp. , hari uuuatur sebagai berikut: a|) untuk kegiatan yang penilaiannya oleh komisi penilai amdal provinsi sulawesi tenggarakegiatan pengumuman media massa , kegiatan untuk kegiatan yang penilaiannya oleh komisi penilai amdal kota kendaripembina rp. , kegiatan ketua rp. , kegiatan sekretaris , kegiatan tim ahli , kegiatan anggota pns) rp. , kegiatan anggota non pns)tim teknis penanggung jawab rp. , kegiatan ketua rp. , kegiatan sekretaris , kegiatan anggota tenaga ahli rp. , kegiatan anggota non tenaga ahliuntuk kegiatan biaya pemeriksaan dokumen ukl upl dan dokumen pemantauan lingkungan hidup dpl) kota kendari, diberikan honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut: penanggung jawab rp. , kegiatan ketua rp. , kegiatan sekretaris rp. , kegiatan anggota rp. , kegiatan ditulis rapat rp. , kegiatan vvv, kegiatan ketua pokja rp. , kegiatan wakil ketua pokja rp. , kegiatan sekretaris pokja rp. , kegiatan ketua bidang rp. , kegiatan wakil ketua bidang rp. , kegiatan anggota rp. , kegiatan tim sekretariat rp. , kegiatan, kegiatan sekretaris rp. , kegiatan anggota rp. , kegiatan ketua sekretariat rp. , kegiatan anggota rp. , kegiatan xxx, kegiatan sekretaris kp. , kegiatan anggota rp. , kegiatan ketua sekretariat rp. , kegiatan anggota rp. , kegiatan yyy.ang semesteraaaa. komite etik penyelenggara pelayanan barang jasa unit kerjabbbcccc, opd sekretaris rp. , opd anggota rp. , opd ddddeeee, hari dokter, dokter gigi rp. , hari fffkali jaga tenaga kefarmasian rp. kali jaga tenaga kesehatan lainnya rp. kali jaga tenaga non kesehatan rp. kali jaga kasir rp. kali jaga tenaga laboratorium, radiologi rp. kali jaga ggg. bagi tenaga keperawatan, tenaga administrasi, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (non pns) pada program upaya kesehatan masyarakat yang dibiayai blue pada rsud kota kendari diberikan honorarium sebesar rp. , . hhhkp. sekretaris rp. anggota rp. lili,ji, . kkk. dalam rangka penyaluran spot pbb yang dilaksanakan oleh rw rt diberikan insentif sebesar rp. , tahun. mmmmnnn, kegiatan ketua rp. , bulan wakil ketua rp. , bulan sekretaris rp. , bulan anggota rp. , bulan sekretariat rp. , bulan biaya sidang ketua wakil ketua rp. , sidang sekretaris anggota rp. , sidangpppggg. biaya transport yang dibiayai melalui dana bantuan operasional keluarga berencana bomb) sebesar rp. , kegiatan orang, diberikan kepada: anggota pokja kampung keluarga berencana kb)ini loka karya kampung kb. menggerakan konsultasi informasi dan edukasi kie) bagi kader pembantu pembina keluarga berencana kbd) dan sub kbd se kota kendari. kader ketahanan keluargapelayanan keluarga sejahtera, dan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja) dalam rangka pertemuan pembinaan ketahanan keluarga. petugas distribusi alofon dan operator pengolahan data, petugas penyuluh keluarga berencana dan penyuluh lapangan keluarga berencana dalam rangka staff meeting. peserta dalam rangka penyuluhan program bagi anggota tribuna. kader pendeta dalam rangka pengolahan data keluarga berencana kb), anggota satuan kerja kampung tingkat kota kendari dalan rangka rapat evaluasi perkembangan kampung kb. rarr, kegiatan orang. dalam pelaksanaan pembinaan program kubik bagi masyarakat oleh kader kbd dan sub kbd) diberikan honorarium sebesar rp. , kegiatan dan untuk kader komunikasi, informasi dan edukasi sebesar rp. , triwulan, tttt. dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana bomb diberikan biaya biaya makan minum sebesar rp. , peserta. luu. dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan walikota kendari, dapat didampingi tenaga ahli yang masa pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sebesar rp. , bulan, vvv. dalam rangka pengelolaan dana bomb kepada tim manajemen diberikan honorarium sebagai berikut: kuasa pengguna anggaran rp. , bulan. pejabat pembuat komitmen rp. , bulan. bendahara pengeluaran rp. , bulan. staf pengelola rp. , bulan. narasumber rp. , kegiatan rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kota kendari yang dalam pelaksanaannya melibatkan penceramah nasional, maka dapat diberikan honorarium sebesar rp. , orang. xxxx, surat kuasa khusus. tim musisi atas penagihan tunggakan pajak dan retribusi rp. , orang bulan tim reaksi gerak cepat pengawasan pajak dan retribusi daerah koordinator rp. , kegiatan orang ketua rp. , kegiatan orang wakil ketua rp. , kegiatan orang sekretaris rp. , kegiatan orang anggota rp. kegiatan orang yyyy. dalam rangka menunjang kegiatan badan pengelola rumah khusus dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar: badan pengelola rumah khusus kepala pengelola rp. , bulan sekretaris rp. , bulan anggota rp. , bulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tenaga fasilitator rp. , bulan zzz. dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pensertifikatan tanah pemerintah kota kendari, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar: pengarah rp. ketua rp. wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. aaaaaa. dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar: ketua rp. wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. bbbbbb. dalam rangka pelayanan kegiatan pusat pelayanan keluarga sejahtera pks) kota kendari diberikan honorarium tenaga konselor sebesar rp. , jam pelayanan. ccccc. dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota kendari, maka dapat didampingi oleh tim untuk percepatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diberikan honorarium sebesar rp. , bulan. dddddd. dalam rangka kegiatan kebudayaan termasuk penyusunan rancangan induk grand desain rumah adat yang pelaksanaannya melibatkan tokoh adat pemuka adat selaku tim konsultasi, kepada tokoh adat pemuka adat diberikan honorarium , orang jam. cecep. untuk pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal selain apbd kota kendari sepanjang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat merujuk pada peraturan menteri terkait. ff. dalam masa tugas pimpinan dan anggota dprd kota kendari diberikan pakaian dinas dan atributnya, untuk hak keuangan dan administratif diatur melalui peraturan walikota tersendiri. ketentuan nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, resiko kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam dokumen pelaksanaan organisasi perangkat daerah dpa opd). besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut sekretaris daerah rp. bulan eselon rp. rp. , bulan asisten ii, iii rp. , bulan staf ahli rp. bulan eselon ill a rp. rp. , bulan eselon iii b rp. bulan eselon iv a rp. bulan eselon iv b rp. bulan jabatan fungsional diatur sebagai berikut: fungsional madya, auditorrp. rp. , bulan. fungsional muda, auditorrp. rp. , bulan. fungsional pertama, auditor pertama p2upd pertama, pengelola pengadaan barang jasa pertama, penguji tk. iv, penguji tk. iiirp. rp. bulan. auditor terampil rp. , bulan penyelia kepala utd rp. , bulan staf, diatur sebagai berikut gol rp. rp. , bulan gol ill rp. , rp. , bulan goals rp. rp. , bulan gol rp. , bulan bendahara pengeluaran rp. rp. , bulan. bendahara skpd bendahara penerimaan rp. rp. , bulan. bendahara barang rp. rp. , bulan. oo. bendahara penerima rp. rp. , bulan. dana transfer pp. pembantu bendahara rp. rp. , bulan. skpd pembantu bendahara rp. rp. , bulan. pengeluaran penerimaan bendahara penerimaan rp. , rp, , bulan. pembantu pengeluaran pembantu pembantu pemegang kas rp. rp. , bulan. pengurus barang daerah rp. , bulan. uu. pengurus barang opd rp. rp. , bulan, pengurus barang rp. rp. , bulan. pengurus barang pembantu rp. bulan ajudan walikota wakil rp. , bulan walikota aa. khusus bagi pejabat struktural dan staf yang bertugas sebagai tim teknis, admin dan operator aplikatim teknis rp. , buadmin sp4n rp. , bulan admin website rp. , bulan admin aplikasi rp. rp. , bulan admin sima keuangan, rp. , bulan sid, skpd dan gaji admin sima bmd rp. , bulan operator sima barang rp. , bulan dan sima pendapatan operator pengumpulan rp. ., lakon korsupga kpk ii.staf teknis pada pelaksanaan kegiatan konstruk, bulan pengawas staf teknis gol iii rp. rp. , bulan pengawas staf teknis gol rp. rp. , bulan khusus bagi staf pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerjagol rp. , bulan gokil rp. , bulan gol rp. , bulan kk. bagi pns yang bertugas pada ukpgabeban dan resiko kerja sebagai berikut kepala ukpga rp. , bulan admin sistem ppe rp. , bulan pokja rp. , bulan admin agency rp. , bulan admin ulp rp. , bulan verifikatar rp. , bulan help desk rp. , bulan trainer rp. , bulan staf pendukung ukpga rp. , bulan besaran tunjangan kelangkaan profesi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi ditetapkan sebagai berikut non struktural dokter spesialis rp. bulan dokter umum dan dokter gigi rp. ,golongan sebesar rp. . bulan golongan ill ill sebesar rp. . bulan cc.bagi dokter dan dokter gigi, , hari berdasarkan absensi atau daftar hadir. bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. hari berdasarkan absensi atau daftar hadir. asisten radiologi pada rsud kota kendari diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar rp. bulanyang melaksanakan tugas pada hari raya dan luar jam kerja pada rsud kota kendari diberikan insentif sebagai berikut: pns dan non pns tenaga medis rp. s d , kali jaga tenaga keperawatan rp. , kali jaga tenaga kefarmasian rp. , kali jaga tenaga kesehatan lainnya rp. , kali jaga tenaga non kesehatan rp. , kali jaga kasir rp. kali jaga tenaga laboratorium, radiologi rp. kali jaga untuk tenaga kebersihan pada rsud kota kendaribagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya idul fitri idul adha diberikan insentif rp, rp. hari, ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penganggaran belanja bahan bakar dilakukan dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan tugas sesuai target kinerja. penganggaran bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada untuk keperluan operasional dilakukan secara efisien dan efektif. penggunaan bahan bakar minyak bagi pejabat dan pns lingkup pemerintah kota sedapat mungkin dilakukan secara hemat dan efisien serta mempunyai azas manfaat dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, dengan besaran perbuatannya, diatur sebagai berikut jumlah perbulan no, uraian liter) ket. walikota maksimal wakil walikota maksimal ketua dprd maksimal wakil ketua dprd maksimal eselon eselon maksimal pejabat eselon ti, auditor maksimalpejabat eselon iv auditor maksimalauditor pertama p2upd pertama, maksimal pengelola pengadaan barang jasa pertama, penguji tk, iv, penguji tk.staf maksimal tenaga pengawas lapangan maksimal kebersihan genset rsud kota kendari maksimal genset pada pasar sentral kota maksimal kendari, pasar sentral wua wua, kantor walikota kendari genset badan pengelola pajak maksimal dan retribusi daerah operasional dalam rangka| maksimalaoo verifikasi lapangan bpt dan pengawasan penertiban reklame kendaraan ambulans maksimal kendaraan awal walikota dan maksimal wakil walikota genset rumah jabatan walikota maksimal dan wakil walikota bahan bakar mesin pemotong maksimal rumput setda kota kendari " )@ i3 kendaraan operasional bagian maksimal umum setda kota kendari ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya perjalanan dinas lokal sebagaimana dimaksud dalam merupakan uang harian, yang, besaran biaya perjalanan dinas dalam kota kendari, diatur sebagai berikut: satuan biaya uang harian kegiatan dalam kota kendari maksimal sebesar rp. . hari: perjalanan dinasdalam, cc. biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan sesuai keputusan walikota dan tenaga non pns secara harian dan sifatnya insidentil ditetapkan sebesar rp. hari orang yang dibuktikan dengan spt dan laporan hasil kegiatan:: perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan selama (empat) hari dikecualikan bagi anggota dprd dalam rangka reses dilakukan selama (enam) hari yang disertai dengan surat perintah tugas spt), kali operasi orang yang disertai dengan surat perintah tugas spt): dalam rangka menunjang kelancaran pelayanandpmptsp) kepada tim teknis yang ditetapkan melalui keputusan walikota kendari dari unsur dpmptsp dan opd teknis terkait, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan spt kepala dpmptsp: bagi pns yang berasal dari instansi vertikal instansi lainnya, inspektorat dan atau bukan lingkup pemerintah kota kendari yang membantu mendampingi kegiatan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah, dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan, serta dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah menunjang tugas tugas pengawasan inspektorat, tim pengawalan pembangunan strategis, tim saber pungli pada pemerintah kota kendari diberikan biaya uang harian sebesar rp. . hari sesuai dengan waktu penugasan yang tercantum dalam surat perintah tugas spt):: perjalanan dinas dalam daerah dapat dilaksanakan (empat) hari dikecualikan bagi dari instansi vertikal dan inspektorat pemerintah kota kendari yang membantu mendampingi kegiatan pada pemerintah kota kendari:dilaksanakan maksimal (lima belas) hari yang diatur sebagai berikut: penanggung jawab rp. , hari pembantu penanggung jawab rp. , hari pengendali teknis rp. , hari ketua tim rp. , hari anggota tim kp. , hari staf pendukung admin tim) rp. ,, foto walik kendari, diundangkan kendari dat dari mma para koordinasi gan daerah kota kendari inj instalasi unit kerja para pan aso bertele feb tan abu (pr: ara mura kabar mutu) sai hj. bahwa umar berita daerah kota kendari tahun nomor |h d1,ebagaimj: memutuskaneangka dan huruf angkaopd, yang ditetapkan dengan keputusan walikota, dan diatur sebagai berikut: no, uraian satuan biaya honor rp) tenaga administrasi www w w tenaga pengawas teknik tenaga teknis tertentu operator komputer er) operator sima skpd operator sima opd operator simpel sp2d operator rowspan admin opd aplikasi taika simpeg, lapor:span, ld, website, operator sistem informasi manajemen aset berbasis gis operator sistem informasi 2uvansikemngperadian operator pengelola pbb operator sip pbb administrator database. operator siak e ktp tingkat dinas operator siak e ktp tingkat kecamatan operator siak dinas duk dapil tenaga keperawatan yang bekerja ditempat berair tenaga operator sima barang dan operator sima pendar operator genset operator website operator traffic light operator layanan internet kecamatan dan mobil nan layanan penyuluh keliling, pembantu operator atas eta tenaga mekanik layanan internet dan mobil penyuluh kekisi operator kapal pengawas dokter ahli spesialis non pns dokter umum dan gigi non pns dokter hewan sopir kepala opd sopir truck bus damri pembantu sopir truck bus damri sopir bus translulo rus sekolah inspektur bus translulo bus sekolah manah operator alat berat pembantu operator alat berat sopir mobil sampah dan (seri motttsenazah tsb aro mon anon (sopir mobil tinja naa b00. sopir mobil ambulance puskesmas gudang teolog petugas mobil tinja roo.0oo sopir mobil penyiram taman |. sopir pemadam kebakaran sopir anggota motor sampah sopir mobil crane pju mobil uji berkala keliling |operator mesin mengeruk lumpur emban operator mesin mengeruk lumpur operator excavator amphibious sepur mobil pen. pelayanan keliling operator internet perpustakaan s00. pas eomirataa asi tenaga instalatur listrik tenaga akuntansi nan log tenaga teknis lampu jalan tenaga membabat rumput tenaga kebersihan terminal soo. tenaga penyapu jalan tenaga pembersih drainase ob tenaga buruh sampah anggota mobil sampah tenaga kebersihan obyek wisata oom g02 tenaga mekanik tenaga mekanik workshop) tenaga pembersih kali og penjaga ipjp as0.00n san petugas pemakaman petugas satpol pp nan pembantu pengawas tpa pena tam opd teng ageng tenan soe. penjaga piket pol petugas keamanan pasar dan terminal (how engbiafea tempat lo0none |perupa kemenyan pantai nama ob . petugas patroli pol satgas bangunan tata kota oom #soo00 tenaga pemilih sampah om: n0ou |
verbal dikerjakan oleh inspektorat diterima penerimaan surat bagian hukum dinomori oleh bagian hukum diketik oleh inspektorat diperiksa oleh bagian hukum ditarik dikaji oleh bagian hukum diterima pengiriman surat inspektorat dikirim oleh inspektorat diedarkan oleh inspektoratyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan. kota bima, sekretaris daerah kota bima asisten administrasi umum setda kota bima inspektur daerahimdalam rangka mendukung pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf serta untuk penerapan nilai nilai pancasila dalam pendidikan karakter sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang penguatan pendidikan karakter, perlu diatur mengenaigiri, ciri ciri barang, wari.dan pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik: merefleksikandan utasainasai pembinaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dilakukan oleh walikota melalui kepala dinas. pembinaan sebagaimana giinaksud pada dilakukan dengan cara.pbdril walikota bima, lah muhammad lutfi diundangkan kota bima pada tanggal april sekretaris kota bima, mukhtar berita daerah kota bima tahun nomor bab seinbahnkanundalanigiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak ind dan sekolah menengah pertama sertagkb sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan. pakorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan kota bimpasai maksud penyelenggaraugupasengenal perilaku korupsi mengenal ciri ciri perilaku korupsi yang harus dihindari.nilai dan perilaku antikorupsi ciricciringemukakan sesuatu bertanggungjawab dan adil dalam sesuai dengan keadaan yang: dan menjadi haknya. orang lainantikorupsi ciri ciri memiliki kebanggaan berperilaku bangga terhadap perilaku antikorupsi. antikorupsi, dan anti terhadap perilaku korupsi. membudayakan perilaku menyebarluaskan gagasan dan antikorupsi lingkungan keinginan untuk menghindari keluarga dan masyarakat perilaku korupsi: menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi, dan cc. menjadi telagiinasai penerapangalai upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah komitmen antikorupsi pada setiap kegi, artikel, pemberitaan advertorial, sponsor maupun rubrik khusus pada media massa serta untuk menciptakan komunikasi yang baik antara pemerintah kota probolinggo dengan masyarakat, maka perlu penyertaan wartawan kota probolinggo dalam publibiaya pemberian jasa publikasi adalah sebagai kompensasi penulisan artikel, pemuatan berita pada media massa kepada wartawan kota probolinggo baike) tahun sebesar rp. per artikel berita. sedangkan untuk pemuatan advertorial, sponsor dan rubrik khusus pada media massa diberikan jasa publikasi sebagai kompensasi pemuatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan media massa masing masing. jasa publikasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada wartawan kota probolinggo untuk menyebarluaskan dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita artikel pada media masing masing atas kebijakan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka menciptakan komunikasi yang baik, mempublikasikan hasil setiap kegiatan jumpa pers walikota atau press release, kegiatan inspeksi mendadak dan kegiatan kegiatan lainnya yang menyertakan wartawan kota probolinggo sesuai dengan kemampuan anggaran pada dinas komunikasi dan informatika kota probolinggo.kota probolinggo tahun anggaran pos dinas komunikasi dan informati dari sekretariat daeragu anggaran definitif bantuan keuangan khusus pada pemerintah kota probolinggo sebesar rp. (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) danrujuk pada petunjuk teknis bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta bppdgs) tahun dinas pendidikngacu pada petunjuk teknis bantuan keuangan khusus bidang kesehatan tahun dinas kesehatberdasarkan laporan keuangan pemerintah kota probolinggo tahun anggaran non united) disajikan siapa bkk tahun anggaran sebesar rp. (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), bahwa berdasarkan berita acara rekonsiliasi tripartit saldo akun laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah provinsi jawa timur nomor tanggal maret dan untuk tindak lanjut penyetoran kas umum daerah akan dilaksanakan sebelum penyampaian pemerintah daerah un united terbit: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf segala akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemerintah kota probolinggo dan pemerintah provinsi jawa timur terkait dengan bantuan keuangan khusus tahun anggaran perlu dilakukan pengembalian kepada pemerintah provinsi jawa timur dengperaturan walikota ini ditetapkan, bahwa terdapat kelebihan penerimaan daerah atas siapa bantuan keuangan khusus provinsi jawa timur tahun senilai rp. (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah). i8idengan ini memerintahkan keuntuk melakukan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam dengan mengeluarkannya dari rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pengeluaran atas beban anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran demi dipatuhi dan dilaksanakannya peraturan walikota ini, segera setelah dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dengan ini memerintahkan kepada kepala badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku bendahara umum daerah agar melaksanakan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya tersebut kepada pemerintah provinsi jawa timur melalui rekening kas umum daerah provinsi jawa timur acamalan sh, hum nip. |
babnggaran kasyang sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam dpa skpd yang telah disahkan, perlu menyusun anggaran kas pemerintkaswalikota padangsidimpuan nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerahanggaran kasdangsididangsidimpuananggaran kas pemerintah kot, ttd. andar amin harahap diundangkan padangsidimpuan pada tanggal maretsai dengan aslinya ian hukum, sns marzuki a0terhadap (tiga) unit pelaksana teknis upt) yaitu pasar baru, pasar wonoasih dan pasar gotong royong menjadi (satu) unit pelaksana teknis daerah utd) pasar dengan menetapkyang berlaku pada saat diundangkannya pada tanggal agustus bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada(tiga) unit pelaksana teknis upt) yaitu pasar baru, pasar wonoasih dan pasar gotong royongbahwa, menangguhkan pelaksanaan peraturan walikota probolinggo nomor tahun tentangaaadengan menetapkyang berlaku pada saat diundangkannya pada tanggal agustus bahwa materi muatan peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf pada prinsipnya mengatur bahwa kelembagaan unit pelaksana teknis perparkiran tidak dapat dipertahankan keberadaannya namun tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh seksi manajemen lalu lintas dan pengendalian operasional pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada dinas perhubungan kota probolinggounit pelaksana teknis perparkiranunit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota probolinggobayawati, sh, hum nip. i8| |
tnpelayanan kesehatan bagidengan rahmat tuhan yang maha esa walikota probolinggo, menimbang bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan pelayanan tingkat lanjutan kepada pasien miskin tidak mampu yang belum dibiayai oleh badan penyelenggara jaminan sosial, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan dengan memberikan bantuan pelayanan kesehatan secara cuma cuma melalui rumah sakit umum daerah dr. mohammad saleh, bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf secara khusus belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan hal tersebut melahirkan kewenangan diskresi bagi kepala daerah selaku pejabat pemerintahan untuk mengatur dalam peraturan kepala daerah dengan mempedomani undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan beserta ketentuan pelaksanaanya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan pelayanan kesehatan secara cuma cuma adalah dibiayai dan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota probolinggomelalui rumah sakit umum daerah dr. mohammad saletanggal agustuerita daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri e), peraturan daerah kota probolinggo nomor tahun tentang retribusi jasa umum kota probolinggo lembaran daeraholeh pemerintah kota dan dprd, dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan pusat kesehatan masyarakat keliling kota probolinggo. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut rsud adalah rsud dr. mohamad saleh kota probolinggo. ncegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau layanan penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya. pasien miskin tidak mampu adalah masyarakat miskin tidak mampu kota probolinggo yang belum dibiayai oleh badan penyelenggara jaminan sosiota probolinggoadan layanan umum daerah. jaminan adalah sesuatu yang harus diserahkan oleh pasien yang belum dapat menunjukkan indentitas miskin tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan dan diperkenankan pulang berupa uang sebesar nilai tagihan kartu identitas berupa ktp dan kartu keluarga surat berharga. pelayanan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan rsuddikeluarkan oleh dinas sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan dan rsud dr. mohamad salehkelurahan dan telah disahkan oleh camat. kartu miskin bestari adalah identitas kartu miskin yang diterbitkan oleh unit layanan terpadu penanggulangan kemiskinan ult pk) berdasarkan dat(enam) bulan sekali. kartu miskin pendhalungan adalah identitas kartu miskin yang diterbitkan oleh unit ult pk bagi masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam basis data terpadu (pemohon baru)lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibawah direktorat jendral pemasyarakatan kementrian hukum dan hak asasi manusia yang berada wilayah kota probolinggo. pondok pesantren adalah pondok pesantren yang berada wilayah kota probolinggo. lembaga kesejahteraan sosial anak yang selanjutnya disingkat lisa adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang berada wilayah kota probolinggo. panti reda adalah panti reda yang berada wilayah kota probolinggo. maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi rsud dalam melaksanakan pemberian bantuan pelayanan kesehatan berupa pelayanan tingkat lanjutan bagi pasien miskin tidak mampu, yang belum dibiayai oleh bpjs. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini, adalah untuk melindungi dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan berupa pelayanan tingkat lanjutan kepada pasien miskin tidak mampu, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien miskin tidak mampu. sasaran penerima bantuan pelayanan kesehatan, adalah: pemegang spm: pemegang skt, cc. pemegang kartu miskin bestari, pemegang kartu miskin pendhalungan, pemegang kartu program keluarga harapan, pasien dari anak peserta penerima bantuan iuran yang belum terdaftar dalam bpjs, pasien yang berasal dari lembaga kesejahteraan sosial anak lisa): pasien yang berasal dari panti reda, pasien yang berasal dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pasien yang berasal dari pondok pesantren, gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, il. penderita penyakit khusus yang mengalami efek samping dan komplikasi, dan pasien dengan penyakit lainnya sepanjang penanganannya tidak diatur secara khusus, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. jenis pelayanan kesehatan yang diberikan untuk pasien miskin tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis dalam rangka pelayanan lanjutan rsud, yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan ambulance dalam daerah. prosedur untuk memperoleh bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin tidak mampu rsud, sebagai berikut pasien miskin tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan datang rsud dengan membawa persyaratan administrasi, berupa: identitas sebagai pasien miskin tidak mampu, yaitu: skt, spm, kartu miskin bestari, kartu miskin pendhalungan, kartu program keluarga harapan, surat keterangan lahir bagi anak pemegang kartu jaminan kesehatan yang baru dilahirkan, surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan untuk tahanan narapidana dari lembaga pemasyarakatan, surat keterangan dari dinas sosial untuk penderita dari lisa, panti reda, gelandangan, dan orang terlantar, surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren bagi santri miskin tidak mampu yang berasal dari pondok pesantren, kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah,kan pelayanan kesehatan, untuk pelayanan tingkat lanjutan rsud setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya diterbitkan surat jaminan pelayanan, bagi pasien miskin tidak mampu yang belum dapat menunjukkan indentitas sebagai pasien miskin tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka tetap mendapatkan pelayanan dan diberikan kesempatan untuk mengurus dan menyerahkan identitas dimaksud paling lambat (tiga) kali (dua puluh empat) jam, pasien yang belum dapat menunjukkan identitas sebagai pasien miskin tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka dan telah mendapatkan pelayanan diperkenankan pulang dengan syarat harus menyerahkan jaminan, apabila pasien tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasien miskin tidak mampu dalam jangka waktu (empat belas) hari setelah dilakukan penanganan, maka jaminan dalam bentuk uang menjadi hak sepenuhnya rsud dan dicatat sebagai pendapatan jasa layanan. pasien miskin tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan menempati ruang kelas apabila pasien menghendaki naik kelas maka identitas sebagai pasien miskin tidak mampu sebagaimana poin menjadi gugur, bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan atau keluarga pasien, dan berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk pelayanan tingkat lanjutan rsud diverifikasi oleh tim verifikasi. jenis pelayanan yang tidak diberikan untuk pasien miskin tidak mampu,dengan tujuan estetik, cc. pelayanan untuk mengatasi infertilitas dan pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan impotensi, pelayanan meratakan gigi (ortodoksi), protests gigi tiruan dan alat bantu lainnya, pengobatan komplementer, alternatif, akupuntur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal)bahan alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan general check up, alat dan obdan pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. pembiayaan bantuan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin tidak mampu untuk pelayanan tingkat lanjutan rsud bersumber dari apbd pada pos rsud. pengajuan pencairan dana untuk pembiayaan pelayanan tingkat lanjutan pada rsud dilakukan paling lama (dua) bulan sejak dilakukan penanganan, dengan dilengkapi bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien, dan rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis jenis pelayanan. pengajuan pencairan dana untuk pembiayaan pelayanan tingkat lanjutan bagi pasien miskin tidak mampu atas pelayanan yang telah diberikan oleh rsud mulai bulan oktober sampai dengan desember tahun berkenaan, dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja jasa pelayanan kesehatan pasien miskin tidak mampu pada tahun anggaran berikutnya. bilamana tidak terdapat cukup anggaran untuk membiayai pelayanan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada dan pengajuan pencairan pada tahun berkenaan dapat dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan anggaran bantuan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi pasien miskin tidak mampu rsud secara teknis dilaksanakan oleh rsud. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja bantuan pelayanan kesehatan berpedoman pada peraturan perundang undangan, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan walikota ini. pencairan dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi pasien miskin tidak mampu dilaksanakan dengan pengajuan spm bud yang dibebankan pada rincian obyek belanja jasa pelayanan, kegiatan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, program program upaya kesehatan masyarakat rsud. kebijakanyang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya peraturan walikota ini, diakui sah keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat secaraperaturan perundang undangan yang lebih tinggi yang mengatur secara khusus mengenai materi muatan dalam peraturan walikota ini, maka akan dilakukan penyesuaian materi muatan, titik nana hum nip. |
ira bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan :::::::::t peraturan bupati barito kuala nomor, yang selanjutnya disingkat dengan adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang. kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten barito kuala. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten barito kuala adalah perangkat ddan non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahmaksud dan tujuan maksud delegasikannya wewenang bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dpmptsp, sebagai upaya terwujudnya tertib administrasi pelayanan bidang perizinan dan non perizinan: terwujudnya pelayanan bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif dan transparan,dan non perizinan. tujuan delegasinya wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala dpmptsp adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang perizinan dan non perizinanbab iii pendelegasian wewenang bidang perizinan dan non perizinan bupati memberikan pendelegasian wewenang bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dpmptsp. kepala dpmptsp bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh wewenang bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada bab pelaksanaan wewenang bidang perizinan dan non perizinan bagian kesatu umum penyelenggaraan wewenang perizinan dan non kesehatan izin praktek perawat izin praktek perawat gigi izin praktek dokter umum spesialis gigi izin praktek bidan izin praktek terapis gigi dan mulut izin praktek nutrisionis izin praktek ahli teknologi laboratorium medik izin pengobatan tradisional izin praktek apoteker izin apotek izin praktek tenaga teknis kefarmasian izin toko obat toko kosmetik alat kesehatan pedagang eceran obat izin klinik izin praktek radiografi izin praktek fisioterapis izin praktek refraksionis optisien izin optikal izin laboratorium klinik izin mendirikan dan operasional rumah sakit izin produk olahan pangan rumah tangga izin industri kecil obat tradisional izin puskesmas izin unit transfusi darah pariwisata, izin usaha salon kecantikan pemuda dan izin usaha rekreasi dan hiburan umum olah raga izin usaha olah raga izin warnet dan game center izin hotel dan penginapan tanda daftar usaha pariwisata perhubungan izin trayek izin trayek kapal izin parkir izin angkutan sungai, danau dan pulau izin usaha angkutan orang taksi) izin pembangunan dan pengoperasian jalan khusus izin kaca gelap izin penggunaan perairan daratan koperasi, izin usaha pengelolaan pasar tradisional perindustrian izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern utm) perdagangan izin usaha toko modern untuk penanaman modal asing surat izin usaha perdagangan izin usaha industri izin usaha simpan pinjam izin operasional simpan ninja izin pembukaan kantor cabang koperasi izin usaha mikro kecil tanda daftar gudang tanda daftar industri nomor induk berusaha pendidikan izin pendirian paud izin pendirian tk. swasta izin pendirian swasta izin pendirian slip swasta izin operasional paud sosial izin pengumpulan sumbangan uang barang izin mengumpulkan dana sumbangan izin lembaga kesejahteraan sosial anak lisa) izin undian berhadiah barang dan uang) tenaga izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja kerjaan izin kursus izin mempekerjakan tenaga asing ita) lingkungan surat persetujuan pernyataan kesanggupan hidup. pengelolaan lingkungan hidup sppkplh) surat persetujuan kelayakan lingkungan hidup spl) pekerjaan izin reklame umum izin usaha jasa konstruksi ijuk) persetujuan bangunan gedung pbg) sertifikat laik fungsi slf pertanahan persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan tata ruang pakar) izin perubahan penggunaan tanah ppt) pertanian izin usaha perkebunan izin usaha peternakan izin pemotongan ternak ruminansia rumah potong ternak izin membawa ternak potong keluar wilayah izin pengelolaan ternak pemerintah izin pelayanan medis ternak izin usaha penangkaran bibit trump perikanan izin usaha pembudidayaan ikan air payau tambak) izin usaha pembudidayaan ikan air tawar kolam izin usaha pembudidayaan ikan keramba kjas), kepada pelaku usaha diberikan kemudi(l)r konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha, konsultasi aspek hukum perizinan beru saha, dan pendampingan teknis. pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud padab pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha dpmptsp menyampaikan laporan penyelenggaraan bidang perizinan dan non perizinan berusaha kepada bupati barito kuala melalui sekretariat daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatbupati barito kuala ini, maka peraturan bupati barito kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati barito kukualaarat barito kala, po, noormiliyani diundangkan marabahaya pada tanggal maretpas san plolaan sisa lebih perhitungan anggaran pada badan layanan umum daerah puskesmas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barito kualaelolaan sisa lebih perhitungan anggaran pada badan layanan daeraharito kuala nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat. memutuskan menetapkan peraturan bupati barito kuala tentang pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran pada badan layanan umum daerah puskesmas bab ketentuan umumrito kuala. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten barito kuala.n aset daerah. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran blue pada puskesmasbupatikesmas baik dari proses administrasi sampai proses laporannya.ola pengelolaan keuanganola pengelolaan keuanganbupati a.biaya operasional diutamakan yang menunjang pelayanan, b.pembayaran jasa pelayanan, c.pengeluaran investasi jangka pendek diutamakan yang menunjang pelayanan, d.menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, e.mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung:kapanggaran blue puskesmas sebagaimana dimaksud adalahbupatiabupaten barito kualabupati ini ditetapkan, pemanfaatan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebelum diundangkannya peraturan bupati ini, pemanfaatannya wajib berdasarkan pada.pada.tanggal januari bupatibarito kala, tel ppa hj. noormiliyantas. diundangkan marabahaya pada tanggal januari sekretaris daerah estate barito kuala,tribusi tarif pelayanan pada pusat kesehatan masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barito kuala, menimbang bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal jasa pelayanan kesehatan oleh pemerintah kabupaten barito kuala dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat yang meningkat sertarito kualatribusi tarifegaraahun tentang pedoman manajemen puskesmas, peraturan menteri kesehatanmumtribusi tarif pelayanan pada pusat kesehatan masyarakatkabupaten barito kuala selanjutnya disebut dengan dinas kesehatanbadan pengelolaan pajak dan retribusi daerah selanjutnya disebut bp2rd adalah perangkat daerah kabupaten barito kuala yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusiyanan blue puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatdasar adalah pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pendaftaran, pemeriksaan atau pelayanan oleh tenaga kesehatan pada tiap poli pelayanan, dan pemberian obat pada pasien apotek puskesmas, termasuk tindakan medis sederhantidak perlu tinggal untuk perawatan observasi selanjutsnyulut persalinan adalah kelainan kelainan yang terjadi selama proses persalinan, dalam hal ini adalah distopia bahu, lilitan tali pusat, asfiksia perinatal, fetal distress, sindrom aspirasi mekonium, retensi plasenta, dan infeksi post parfum. apabila terjadi penyulut persalinan tersebut dan dilakukan pertolongan persalinan maka selanjutnya bidan wajib melakukan rujukan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan rumah sakit. pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan yang diberikan oleh tenagadan atau pendampingan pelaksanaan penelitian. pelayanan kaji tirupelayanan parkir adalah kegiatan non medis berupa penyediaan tempat parkir kendaraan. tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh puskesmas dan jaringannya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan. jasa sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medik habis pakai dasar, peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badakomodasi adalah biaya penggunaan sarana prasarana rawat inap (tidak termasuk pemakaian barang medis habis pakai, tarif visite dokter dokter spesialis, asuhan keperawatan, makan diet, laundry pasien yang ditetapkan tersendiri). kapital adalah besaranpelayanan pra rujukan adalah pelayanan terhadap kasus yang akan dilakukan rujukan rumah sakit meliputi pendaftaran dan tindakan medispetugas kasir adalah petugas yang ditugaskan oleh kepala puskesmas sebagai penerima uang hasil pungutan dari wajib retribusi. bab nama, obyek dan subyek retribusi retribusi tarif layanan dipungut melalui dinas kesehatan dan puskesmas beserta jaringannya yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah. obyek retribusi layanan puskesmas adalah setiap layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, puskesmas dan jaringannya. dinas kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya memberikan jasa layanan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan laboratorium puskesmas, tindakan rawat darurat ugd), jasa pengujian pemeriksaan tempat tempat umum ttu) dan tempat pengolahan makanan tpm), pelayanan pemeriksaan kesehatan, pelayanan ambulans, pemeriksaan laboratorium, tindakan medik, penunjang medik, tindakan usg, tindakan ekg, obat obatan dan bahan alat kesehatan habis pakai. usaha usaha pencegahan dan lain lain bentuk pelayanan kepada umum subyek retribusi tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan puskesmas milik pemerintah daerah. bab iii tingkat dan prinsip retribusi tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pemakaian alat dan bahan, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan penunjang. prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada biaya bahan dan alat serta jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat berdasarkanpelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. bab pemungutan retribusi bagian kesatu wilayah pemungutan tarif pelayanan kesehatan dipungut puskesmas dan jaringannya pada wilayah kabupaten barito kuala. bagian kedua tata cara pemungutan pelaksanaan pembayaran retribusi tarif oleh wajib retribusi dilaksanakan kasir setelah mendapatkan pelayanan, dengan besaran sesuai tarif yang terlampir pada peraturan bupati ini. retribusi yang dibayarkan kasir berdasarkan pelayanan yang diberikan dan menjadi hak penerima manfaat pelayanan. kasir setiap hari menyerahkan uang hasil retribusi kepada bendahara penerimaan pembantu dengan membuat tanda terima uang retribusi bagian ketiga penyetoran pemungutan kas daerah bendahara penerimaan pembantu menerima laporan retribusi dari petugas kasir serta uang hasil retribusi dicatat dalam buku kas umum penerimaan pembantu untuk selanjutnya disetorkan kas daerah. bendahara penerimaan pembantu menyerahkan bukti setor bank bendahara penerimaan dinas untuk input melalui aplikasi. bendahara penerimaan dinas membuat surat pertanggungjawaban pendapatan dinas untuk dilaporkan bp2rd. pengecualian bagi puskesmas blue, retribusi tarif pelayanan yang diterimaoleh petugas kasirdicatat dalam buku besar dan buku kas umum penerimaan pembantu. bendahara penerimaan pembantu puskesmas menyetor hasil retribusi rekening puskesmas paling lambat (tujuh) hari kerja setelah retribusi tarif dipungut. bendahara penerimaan pembantu puskesmas melaporkan semua penerimaan puskesmas dinas per triwulan. bab pemanfaatan hasil retribusi pelayanan kesehatan pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada penggunaannya ditetapkan sebagai berikut puskesmas blue dapat langsung dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan puskesmas pemanfaatan dana blue puskesmas diatur melalui peraturan bupati tentang pemanfaatan dana puskesmas non blue sebesar (seluruh pendapatan dari retribusi pelayanan puskesmas) disetorkan kas daerah untuk digunakan pembiayaan pembinaan bidang kesehatan. bab vii pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala dinas kesehatan untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, berdasarkan permohonan wajib retribusi dalam hal terjadi suatu bencana pemberian stimulus kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi usaha pengentasan kemiskinan usaha peningkatan perekonomian masyarakat. pembebasan tarif layanan kesehatan dasar diberikan kepada: penduduk yang memiliki kartu identitas kabupaten barito kuala.abupaten barito kuala kecuali surat keterangan kesehatan. pelayanan dasar yang dimaksud pada adalah: pelayanan loket untuk kartu pasien baru konsultasi pelayanan kesehatan tanpa tindakan pengobatan pelayanan kesehatan tanpa tindakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil dan program pemerintah dibidang kesehatan. tindakan medis sederhana, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. besaran tarif dan tata cara besaran retribusi tarif atas layanan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. bab xiii ketentuan penutup peraturan bupati ini berlaku untuk unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten barito kuala puskesmas blue dan puskesmas non blue).barito kuala dan peraturan bupati barito kuala nomor tahun tentang retribusi tarif pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakatrito kuala. ditetapkan marah da.tanggal apn upah barito lan len kalo yan # hj. noormiliya pan diundangkan barito kuala pada tanggal januari lai x sekretaris daerah x kabupaten barito kuala, neh ipndaftar usulan retribusi tarif pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kabupaten barito kuala gep gmmaragaman gea kartu dentatus pia ane agh ana (awatjalandan rawatiap yaaa rawat jalan pelayanan kesehatan dasar medis sederhana rawat jalan dokter spesialis dasar rp so0oo)l pemeriksaan, konsultasi pengobatantanpatindakan ) | ) medis sederhana ang seng mai perawatan saluran akartunggal (peruntungan) rp tambalan glass monomer kecil (bergigi) rp tambalanglassionomerbesar (bergigi) tambalan komposit kecil (bergigi rp tambalan komposit besar (bergigi) bedah mulut: pencabutan dengan spuitgigisulung rp pencabutan dengancitojeet ' rp s09000) pencabutan dengan penyulut dengan tindakan diatas ditambah rp so000| periodonsia: pembersihan karang gigi sedikit (perkuatan) school pembersihan karanggigi banyak (perkuatan) rp pembersihanstain(perkuatan) (rp prostodonsia: . aa ix. lo. gigitiruansebagianlepsan ja. pengukuran ib. plat#1gigitiruan gigitiruan ke danseterusnya sooko| mahkotagigi (bergigi) rp a50000) ja. pengukuran lb. mahkota sementara a5000| reparasiprotsa rpo d0000) refining protes os0000| gigitiruan sebagian lepasanimmediate (bergigi) ) | oo ) s9000) la. pengukuran canaan anna ebenina eaa meannnnnngnnnnnnnnnnn fissuresialant tarnish yap os000oo| poliklinik kia kb imunisasi pelayanan keluarga berencana: oo sesar hina purn tindik room persalinan fisiologis normal songo|l tindakan penyulut(yangbersifaturgent) rp (pemeriksaanibu hamil ' medis sederhana | rantnkeetatanyadisonsi komplementer jarupresue o pelayanan 24jam terbatas ugd puskesmas hectingtuka13 heating lukalebihdari dihitungperjahtan rp hectingtuka dalam1 rpo heating luka dalamlebih dari3dihitungperjahtan ' o buka heating luka15 rpo pula heating luka6 rpo buka heating lukalebih10 gantivrban medis sederhana repair daun telinga tap operasi kecil( angkat lima) jrp s900o| angkat tumbal flavus) rpo jas angkat butir resusitasi bayi anak irp medis sederhana | punah tidak bisa bab sooko| mengobatilukatecet rp0 s0000f aa) t angkat benda asing (di hidung,mata, telinga, dan kulit susunan) rp s0, penanganankeracunan s00oo| ekstraksikuku s0ooo| pemakaian nabulizer tap s0000f viseumetrepetum trp sayap pemasangandanpencabutanl ' rp as0000) pemasanganimplant d00000| pencabutanlmplant r09000| tan pelayanan penunjang laboratorium |arah rutin hb, led, al,hjl) trp soo naa ll. |golongan darah aan jangka eritrosit hitung jenis leukosit soo| kidal .i mikrofilaria 3s00| trombosit 3s00| amatokit ttm . pa2 juri rutin feroteinurin reduksiurin 3s0oo| bas bilirubinurin naa jeetesside (putus bta(3kal) medis sederhana | hansen bta telur cacing soo| (kolesterol s00| gula darah sewaktu rpo soo) gula darah2jam s0o| trigliserida jas eco hepatitis medis sederhana pam medis sederhana jantibodyig m 8g 5poo| antigen sar cov19 a00000| a ' elektrokardiogram ekg) layanan ambulans yo. ambulans(tarifdasar)c1 okm s0000| ambulans 10km, perkilometer (tarif dasar #jumlah kilometer) layanan speedboat too kutipan itabunganen menamai insan menang sesama orang istat a sederajat( sharipraktik) eni ben nan |oi sederajat sharipraktik) piv s1 sederajat( sharipraktik) s0000| iselanjutnyaperhari r0000| profesi sharipraktik) iselanjutnyaperhari |s2 p pbs1 sederajat sharipraktk) rp iselanjutnyaperhari rpo mahasiswa asing 5hariharipraktik) iselanjutnyaperhari ipo (kajibandingperorang s0000| pelayanan pemeriksaan kesehatan surat keterangan kesehatan a5000| surat keterangan luar negeri pe keterangan asuransi school pemeriksaan, konselingdan imunisasi calon pengantin '| tes kebugaran seorang irp s0000| bej arema tea angkat benda asingtdihidung mata telinga, dankult susunan) (2ifpenangananteracunan gogo sirkumsisi pasfetrarsikuka soo |2a pemakaian naburzer da5 (viseumetrepertum soo pemasangandanpencabutant soo pemasanganimpiant ago pencabutan implant feelayananpenunjang laboratorium jpernpum adalh) ug jeolonganbarn dauroyas so, w uuo jamgkatrtose sop jiitungdenisteukost malaria jamiroftara xoftrombose jaa fematokrt protein urin reduksi krim asbtirubin jarfpotessiae lewlabaransewaka darfeuiabarah2jam joo baamgtiserida pest o ooepariis med sederhana jav medis sederhana jarlantigen sar coba5 goo radiodagnosuk dan elekremeik dagmosiktetromedk bewroraograntk) ( ultrasonografi usg) jambuknstartdasaria toko pool ambulans 10km,perkilomerer tarif dasar jumlah lotere (bunga sopo cek oo he pasananperacikanobattpuyer)perresep) | sesak snn tenun oran hbelanjunyapernari soo ( takutnya permai sego ws1 sederajat paprika hsetanjutnyaperhari logo roti shamprakag ebook jetanjunyapemar gogo (5s2 peosiysegerajar samprakag selanjutnya perhari mahasiswa asing marmarprakag (selanjutnya perhari gogo pelayanan pemeriksaan kesehatan jsuratketerangan kesehatan ee ( 2barat keterangan keluar eget ( a pemeriksaan, konseingdantmunisasicalon pengantin ites kebugaran seorang iro| emseavaman tart keterangan pemeriksaan pertama calon haji puskesmas pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan aestetik haji, pemeriksaan laboratorium) wanita usia subur danjasa vaksinasi meningitis parkir kendaraan roda dua bpom. parkir kendaraan roda empat can http gan pan fan barit ala ann pat) ranto kusta, lia a5: yi2 noormiliya |
bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan anatib administrasi sistem dan prosedur penata usahakan pajak daerah, kepentingan ketatausahaan pajak daerah khusus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara elektronik, bahwa untuk maksud sebagaimana huruf perlu dilakukan perubahan pada yangatas tanah dan bangunistem dan prosedur pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten barito kuala.beberapa ketentuan dalam, diubah sebagai berikut ketentuan yang sebelumnya hanya ada (tiga) diubah, sehingga bertambah (dua) lagi yang berbunyi sebagai berikutmbayarjatan tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. pejabat pembuat akta tanah notaris wajib melaporkan secara online melalui bpt atas akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. bpt sebagaimana dimaksud pada diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh plat. ketentuan yang sebelumnya hanya ada (tiga) diubah, sehingga sin bertambah (dua) lagi yang berbunyi sebagai berikutdisampaikan kepada kepala badan paling lambat jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah berinisial. pelanggaran dkan dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. pelanggaran oleh pejabat pembuat akta tanah notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang akan diberikan teguran (pertama), (kedua) dan (ketiga) masing masing dengan selang waktu (tujuh) hari, jika masih melanggar ketentuan tersebut akanbarito kuala,yak pria barito pan n7a ika mili ss. kl. diundangkan marabahaya pada tanggal januari premis daerah #kabupaten barito kuala nh. zulkifli jadi noor berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
op , rela bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan peraturan bupati bruto kuala nomor tahun tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat ulina dalam pengelolaan sumber daya alam desa bupati barito kuala, menimbang :han per!rp,an teknningi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa, balita pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu. ivinegara r:publ" indonesia alig hu.n nomor tarno0 o1 ' mbar'.. masyarakat dan desa dpmd) kabupaten barito kuala. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dpmd) kabupaten barito kuala. kecamatan adalah kecamatan kabupaten barito kuala. camat adalah camat kabupaten barito kuala. desa adalah desa kabupaten barito kuala. kepala desa adalah kepala desa kabupaten barito kuala. sumber daya alam adalah benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan mahkluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah, baik maupun noni, terbarukan maupun tidak terbarmasyarakat desn atau cara bare yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya disingkat iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan dibidang teknologi itu sendiri yang berdampak positif. usaha mikro kecil dan menengah'criteria sebagai usaha mikro. produk unggulan desa yang selanjutnya disingkat proses adalah produk desa yang mempunyai ciri keunikan dan tidak dimiliki desa lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. produk unggulan kawasan desa yang selanjutnya disingkauatu produk unggulan diwilayah antar desa yang dikelola melalui kerja sama antar desagkaji, penyelidikan, pelajaranrarwaning teknolog tepat guna (gelar ttg adalah ajang promosi dan atau uji terapanmberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan tekhnologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa,ptek dalam pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja baru, menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan atau penerapan ttgbab iii sasaran dan ruang lingkup masyarakat miskin, pengkuigguran, tutup sekolah,dan penyandang disabilitas: masyarakat yang mczniliki usaha mikro kecil dan menengah, pengelola posyantck desa dan posyantck anta desa, inventor ttg dan inovator sejenis lainnya,dan kelompok masyarakat lainnya. ruang lingkup pengaturan peraturan bupati ini meliputi ketentuan umum, issue clan tujuan, sasaran ian ruling lingkup: hak dan kewajiban, pengelolaan daya alam desa, kewenangan pengelolaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna desa, kegiatan pemberdayaan, kerjasama, pembentukan lembaga pelayanan teknologi tepat guna desa, rapat koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pelaporan, pendanaan,dan oo. ketentuan penutup pelaporan. bab hak dan kewajiban pa.sal mengelola sumber daya alam desa yang ramahlingkungan, memperoleh akses yang seimbang:dan cc. memperoleh perlakuan yang adil dal perigeloloandan atau pemanfaatannya. rasapa.sal dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajibanvaalam, irienaliggulangi dan menuliskan kerusakan sumber daya alamilingkungan, me : gitatkezi efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,dan menggunakan teknologi tepat guna dan inovasinya yang ramah lingkungan.thin sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan.an keberlanjutanukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah diarahkan ditetapkan oleh pemerintah daerah. pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan teknologi tepat guna untukdan meningkatkan nilai tambah produk. bab kewenangan pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah berwenangt yang lmasing masing kementerian lembaga instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. wewenang.g pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan.n criteriaserta ilmudan aksesibilitas. bab vii pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna desa pengembangan teknologi tepat guna pengembangan ttg dilakukan melalui kegiatan antara laindan inovasinya yang telah dimanfaatkan oleh masyserba bukan penyet ikan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, thin pernarnpuar, rkonimii) ring (nihil hrittg dilakukan analisis ttg eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam. pengkajian sebagaian m dimaksud dal huruf dilakukan lerliaciap hasil pexierusuran 1uvi.4s1 11mu dan irknoiogi serial sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil teinuaniinvensi serta pengembaraan produk unggulan. pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam huruf clima unit melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, identitas h!) pruyiuttnntaft ye4 ay, irt milli ttg dan atau sumber daya lokal. pelindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sail,:u durigzui diberi lkazurya 3ur lifikai flak kekayaan intelektual, hak paten sederhana dan atau sertifikat stvaldur inti ourtiiu terhmktu lemuanlinvt:mi akar (kali kementrian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota mernisilit"si menata akar rumput. pemasaran bagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui fasilitas jaringan pasar pemasaran dan akses modal permodalan. penerapan 'teknologi tepat guna penerapan ttg dilakukan melalui kegiataninovasi maupunviii kegiatan pemberdayaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui pengelolaan ttg, meliputi gelar ttg: proyek percontohan (pilot project): fasilitas proses inkubasi, komunikasi, informasi, publikasi ttg, edukasi ttg: dan pembentukan lembaga pos pelayanan ttg. gelar ttg sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain dilakukan melalui kegiatan pameran lokakarya ttg, temu investor inovator ttg dan atau investor, forum komunikasi posyantek, widyawisata teknologi, publikasi:iptek bagi inovator, umkm untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk barn seperti antara lain proses, crusades, dan produk lainnyaagar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk barndan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan peneraphliinovasi dalam pendayagunaan sumber daya alam. kegiatan usaha atau unit usaha yang selama ini dikelola oleh warteg atau posyantek dapat menjadi usaha atau unit usaha bum desa atau bum desa bersama. bab kerjasama pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ttg dapat dilakukan melaluikerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia industri, perbankan, ngo non government organizing) lembaga nirlaba dan csr corporate social responsibility), dan kerjasama lainnya yang tidak merugikan masyarakat dan posyantek posyantek desa. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkpembentukan lembaga pelayanan teknologi tepat gunadesa sebagaimana dimaksud dalam huruf desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. posyantek sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai fungsi koordinasi dan perkumpulan posyantek desa, dan pendampingan dan fasilitas pengelolaan posyantek desa. posyanteklakukan inovasi, perekayasaan ttg,arakat, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masygembangan dan penerapan ttg, dan menyusun laporan pengelolaan posyantek desa. kepengurusandesaoleh perwakilan pelaku pemenfaat ttg dan lembaga kemasyarakatan desa, pengurus posyantek dan posyantek desa tidak boleh berasal dari pengurus organisasi politik partai politik, jumlah dan susunan pengurus posyantek dan posyantek desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berjumlah (enam) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi kemitraan, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan, dan masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama (lim dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti periode berikutnya pada jabatan pengurus yang berbedcc.acc.yarat menjadi pengurus posyantek persyaratan menjadi pengurus posyantek sebagai berikutdes sebagai berikut perwakilan pelaku pemenfaat ttg dan lembaga kemasyarakatan desa, memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, berdomisili desa lokasi posyantek:milihan pengurus posyantek kepengurusan posyantek dipilih secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasa130 dan, dan pengurus posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti periode berikutnya dengan jabatan yang berbeda. jenis kegiatan posyantek kegiatan yang dapat dilakukan posyantek dan posyantekdes meliputi inventarisasi ttg, pelayanan informasi ttg, cc. pembinaan dan pendampingan ttg, pendidikan dan pelatihan ttg, peragaan ttg, pengembangan ttg, penerapan ttg, dan pengembangan usaha bidangposyantekdesmbinaan dan pendampingan ttg sebagaimana dimaksud dalam huruf cdi lakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melaui bidang ttg. pendidikan dan pelatihan ttg sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk peningkatan kapasitas pelaku dan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan, demonstrasi penggunaan ttg, dan atau media lainnyanerapan ttg sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upayagembangan usaha bidang ttg sebagaimana dimaksud dalam huruf, dilakukan melalui kegiatan inovasi atau rekayasaserta melakukan kegiatan pemasyarakatan ttg. sarana dan prasarana posyantek sarana dan prasarana yang dimiliki posyantek berupa sekretariat danang pelayanan, sekretariat posyantek mudah diakses masyarakat dan atau pengguna ttg, dan dalam hal belum memungkinkan posyantek antar desa untuk memiliki sekretariat tersendiri, sekretariat posyantek berada kantor kecamatan.rapat koordinasipeserta rapat koordinasi sebagaimana yang maksud pada meliputi perangkat daerah kabupaten terkait, perwakilan posyantek, perwakilan csr, dunia usaha, lembaga nirlaba,dan pihak terkait lainnymasing masing kecamatan, dan evaluasiyantekdes dan pihak terkait lainnya. bab xii pembinaan dan pengendalian bupatidelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah berdasarkan penunjukan tim koordinasi pengembangan dan penerapan ttg. pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi koor dinasti dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaandan fasilitasi dan bantuan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan dan pengendalianyang dilakukan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui:xiii pelaporan pengurus posyantek desakepala desa secara periodik minimal bulan sekali: kepala desa menyampaikan laporan sebagaimana kepada bupatimelalui perangkat daerah kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melalui camat, dan pengurus posyantekbupati melalui perangkat daerah kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa secara periodik minimal bulan sekali melalui camat. bab xiv pendanaan (")nggaran pendapatan dan belanja desa dana desa, sesuai dengan kewenangan masing masing. anggaran sebagaimana disebutkan pada huruf dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dana desa.diperoleh dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada antara lain: corporate social responsibility csr), lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga ekonomi lainnya. bab ketentuan penutup kegiatan dan format peraturan bupati pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber barito kuala pada tanggal januari bupati barito hj. noormiliyai diundangkan barito kuala pada tanggal januari sekretaris daerahtunjuk tennis pengembangan dan penerapan teknologi tepat cain!). dai,am pf,nof, ,aan sumbu,daya maw desa kabupaten .oooooooooooo. keputusan kepala desa (nama desa) nomor . tahun . (nomor tahun) tentang pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna desa (posyantekdes) kepala desa nenek.gembangan dan pemanfaat.embangan dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna ttgkesatu membentuk pos pelayanan teknologi tepat guna desa, disingkat posyantek desa) yang berkedudukan desa . kecamatan penekanan selatan kabupaten ketua dan anggota (dua) orang disesuaikan, seksi pelayanan, terdiri dari ketua dan anggota (dua) orang disesuaikan, seksi kemitraan, terdiri dari ketua dan anggota (dua) orang disesuaikanm, memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian 'ltg, menjembatani masyarakat sebagai pengguna ttg dengan sumber ttg, memotivasi pengembangan dan pemanfaatan ttg masyarakat, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan ttg, memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatgembangan dan pemanfaatkananananaanannaan pada tanggal (mengisi tgl bln tahun) impala desa mengisi nama kades ttd cap) tembusan disampaikan kepada yth dpmd kabupaten bola (sebagai laporan) camat look pengurus posyantek desa,mkepala desa mengisi nama kades ttd cap)acara musyawarah desa pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna desa (posyantekdes) dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa . kecamatan . tahun anggaran kabupaten bola, provinsi kalimantan selatan maka pada: hari dan tanggal . leo. jam keke itas d . wita tempat telah diselenggarakan pertemuan musyawarah desa pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna desa posyantekdes) yang dihadiri oleh wakil wakil dart masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar marlinsosialisasi pos pelayanan teknologi tepat guna desa posyantekdes). pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna desa posyantekdes). unsur pimpinan rapat dan narasumber pemimpin rapat kena eno ninnin nana sekretaris ditulis: enam lon. narasumber dartt pertemuanillfusyawarah, yaitu sosialisasi tentang pos pelayanan teknologi tepat guna desa posyantekdes) untuk pembangunan desa tahun terbentuk pos pelayanan teknologi tepat guna desa ke. yang dianggap mampu sebagai lembaga untuk pelayanan ttg desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis ttgmimpin rapat ditulis sekretaris mengetahui, kepala desa . j. mengetahui dan menyetujui, wakil dari peserta musyawarah alamat tanda tangan isi notulensi pembentukan posyantekdes terbentuk pengurus pos pelayanan teknologi tepat guna desa bentiteneiaetneeee adalah sebagai berikutnotulensi daftar nadir musyawarah pembentukan posyantekdes tanggal format laporan posyantek atau posyantek desa nama posyantek posyantek desa kecamatan kabupaten proven laporan periode . s d ninnin nana waktu has pelaksanaan kegiatan tempat sumber ket pelaksanaan kegiatan dana administrasi surat menyurat laporan keuangan organisasi rapat pengurus penguatan kapasitas pengurus (pelatihan, studi banding, lokakarya, magang, d11) kegiatan utama inventarisasi ttg sosialisasi posyantek atau posyantek desa penyuluhan ttg layanan konsultasi ttg pembuatan media cetaklleaflet, brosur ttg) penyebaran informasi elektronis (internet, intranet, fb, page fb, twitter,dll) puts us pelatihan(sebutkan jenis nama pelatihannya) pameran ttg demonstrasi penggunaan ttg pengembangan ttg rekayasa ttg, inovasi ttg keterangan: laporan disesuaikan dengan kegiatan yang pada periode laporan. kamanaanana naa ketua posyantek posyantek desa format laporan semester pembinaan kabupaten kabupaten provinsi laporan periode . s d kecaman waktu hasil pelaksanaan kegiatan tempat kegiatan sumber ket. pelaksanaan dana koordinasi dan fasilitasi foto penguatan kelembag) supervisi pengelolaan foto posyantek desa atau kegiatan posyantek antar desa dilampirkan dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) monitoring dan evaluasi foto pengelolaan posyantek kegiatan desa atau posyantek antar dilampirkan desa dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta dilampirkan hasil monitoring dan evaluasi ang dilaksanakan pemberian penghargaan foto atas prestasi pengelol, seperti lomba posyantek dan lainnya) penyelenggaraan foto pendidikan dan kegiatan pelatihanpengelolaan dilampirkan posyantek desa atau posyantek antar desa dirinci jenis pelatihan yang dilaksanakan) lainnya( dirinci bentuk foto kegiatan yang kegiatan dilaksanakan) dilampirkan rencana kerja semester foto berikutnya( rincian kegiatan rencana kerja dilampirkan dilampirkan) kepala dpmd kabupaten format laporan evaluasi perkembangan posyantek posyantek desa provinsi mama penerima number dana nagari post antara s,amat tahun bantu dana tahun para amid por pr rta 1mm terdiri peng ancien penerimaan pto's . apb dara lab. api mes lain tegak lain keterangan kategori posyentek atau posyantek desa: pasif posyantek telah terbentuk berdiri tetapi tidak ada aktifitas atau kegiatan. aktif: posyantek aktif yaitu memiliki pengurus, mempunyai program kerja secara bertuliskan pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat. tegak: posyantek tegak yaitu memiliki pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis,pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, dan menguasai alat teknologi tepat guna. mandiri: posyantek mandiri yaitu memiliki pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, menguasai alat teknologi tepat guna,mempunyai mini perpustakaan, mempunyai usaha, mempunyai sumber dana, sudah alih teknologi, sudah melatih masyarakat, dan melakukan kemitraan. kepala dpmd kabupaten bupati barito hj. noormili asrito kual,gelolaan administrasi klaim fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. memutuskan menetapkan peraturan bupati barito kuala tentang pemanfaatan danabupati adalah bupati barito kuala dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten barito kualauskesmasapatan blue puskesmas bersumber jasa layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atas imbalan jasa layanan yang diberikan oleh blue puskesmas. pendapatan blue puskesmas bersumber dari hibah adalah hibah baik terikat dan tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain pendapat blue puskesmas bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama blue puskesmaspendapatan blue puskesmas bersumber lain lain pendapatan yang sahberdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan dibayarkan berdasar klaim dariyang bersumber dari dana yang ada pada rekening blue puskesmas. bab sumber pendapatan blue puskesmas pendapatan blue puskesmas bersumber dari jasa layanan hibah hasil kerjasama dengan pihak lain apbd lain lain pendapatan blue yang sah pendapatan blue puskesmas sebagaimana dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran blue puskesmas sesuai rba kecuali yang berasal dari hibah terkait. pendapatan blue puskesmas dilaksanakan melalui rekening kas blue puskesmas kecuali untuk pendapatan bersumber dana apbd yang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. bab iii pemanfaatan dana pendapatan blue puskesmas bagian kesatu pendapatan jasa layanan pendapatan jasa layanan umum blue puskesmas dimanfaatkan untuk jasa medis biaya operasional pelayanan kesehatan jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (empat puluh keseratus) biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (enam puluh keseratus). bagian kedua pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama pemanfaatan dana pendapatan blue puskesmas hasil kerja sama blue puskesmas, dimanfaatkan untuk jasa medis sebesar (empat puluh keseratus), dan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar (enam puluh keseratus). bagian ketiga pendapatan dana apbd pendapatan dana bersumber dari apbd terdiri dari dana alokasi umum dana alokasi khusus non fisik bok puskesmas) dana kapital jkn dana non kapital jkn dana alokasi umum dan dana alokasi khusus non fisik bok puskesmas) dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan ri. dana kapital jkn blue puskesmas dimanfaatkan untuk jasa medis, dan biaya operasional pelayanan kesehatan. jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (tujuhujuhbiaya operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (duaigadana non kapital dari bpjs blue puskesmas terdiri dari pelayanan ambulans untuk rujukan, pelayanan kebidanan pelayanan rawat inap pelayanan lainnya sesuai peraturan bpjs kesehatan dana non kapital pelayanan ambulans untuk jasa sopir, dan jasa pendamping. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar (dua puluh keseratus) dana non kapital pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam huruf blue puskesmas dimanfaatkan untuk: jasa medis bidan sebesar 70x (tujuh, dan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30x (tiga. dana non kapital pelayanan rawat inaplayanan lainnya sesuai peraturan bpjs kesehatan. bagian keempat lain lain pendapatan blue yang sah pemanfaatan dana pendapatan blue puskesmas hasil lain lain pendapatan blue yang sah, dimanfaatkan untuk: jasa medis sebesar (empat puluh keseratus), dan biaya operasional pelayanan kesehatan (enam puluh keseratus). bab jasa medis alokasi dana pendapatan blue puskesmas untuk pembayaran jasa medis, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan danmedis sebagaimana dimaksud pada diatur pada peraturan bupati tentang remunerasi pada blue upt puskesmas bab biaya operasional pelayanan kesehatan (l)pembagian persentase untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada poin disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas bab pertanggungjawaban dan pengawasanpengaturan pemanfaatan dana pendapatan blue ditinjau kembali paling lama (dua) tahun sekali. bab viipuskesmas yang bersumber dari apbd dari dana alokasi umum dan dak non fisik bok puskesmas)iwilayah kerja dinas kesehatan kabupaten barito kualwep ati barito salah koki. normal nor diundangkan marabahaya pada tanggal januari aris daerah paten barito kuala, ngean):.kabupaten adalah kabupaten barito kuala. bupati adalah bupati barito kualaunsur staf pada urusan keuangan yang ditunjuk kepala desdoman penyusunan apb desa tahun anggaran meliputi sinkronisasi kegiatan desa berdasar arah kebijakan prioritas penggunaan dana transfer. hj. noormiliyani diundangkan marabahaya pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten barito kuala, ttd.n pemerintah kabupaten barito kuala.dirumuskan dalam surat keputusan bersama menteri dalam negeri, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, menteri keuangan dan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. surat keputusan bersama tersebut memanjatkan penggunaan dana desa untuk program padat karya tunai sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi pengangguran. kabupaten barito kuala menetapkan tema pembangunan daerah tahun yaitu terwujudnya barito kuala maju, mandiri, berdaya saing dengan membangun desa dan menata kota , dengan mengedepankan jati diri sebagai kabupaten penyangga ketahanan pangan. program dan kegiatan yang disusun bergeser dari pola intensifikasi menjadi aktifitas kolaborasi, dan wajib menjadi perlakuan pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan menuju pencapaian pencapaian visi dan misi bupati barito kuala terwujudnya barito kuala, satu kata satu rasa, membangun desa menata kota, menuju masyarakat sejahtera atau disingkat barito kuala bola) setara encana kerja pemerintah desa rkp desa)merupakan penjabaran dari rpm desa. ii. prinsip penyusunan dan fungsi apb desa prinsip penyusunan penyusunan apb desa tahun anggaran didasarkan prinsip sebagai berikut: sesuai dengan kebutuhan desa dan termasuk dalam kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokalfungsi apb desa fungsi dari penyusunan apb desa sebagai berikut fungsi otorisasi, yaitud,lain lain des yang sah, antara lain pendapatan bunga bank dianggarkan sejumlah penerimaan bank tahun sebelumnya yang belum tercatat pada penerimaan desa tahun sebelumnya. diluar kondisi tersebut, maka pada rekening pendapatan bunga bank agar tetap isi dengan nilai anggaran rp. tuntutan ganti kerugian tgr) pengantaran pendapatan yang bersumber dari tgr didasarkan pada hasil temuan audit atas kegiatan tahun anggaran sebelumnya dan surat keterangan tanggung jawab mutlak (skt) yang belum dikembalikan sampai dengan penyusunan apb desa tahun anggaran agar tetap dapat menatausahakan tgr maka pada akun pendapatan tgr dianggarkan dengan nilai rp. pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja pengantaran pendapatan didasarkan pada hasil temuan audit atas kegiatan tahun berjalan dan dikembalikan pada tahun berjalan. agar tetap dapat menatausahakan maka pada akun pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja dianggarkan dengan nilai rp. pendapatan transferbarito kualadana desa yang bersumber dari apbn untuk setiap desa kabupaten barito kuala tahun anggaran bagian dari hasil pajak daerah kabupaten kota dan retribusi daerah pbh)penganggaran berpedoman pada peraturan bupati peraturan bupati barito kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa kabupaten barito kuala tahun anggaran alokasi dana desa add). adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan kepada desa paling sedikit o0 (sepuluh persen)rito kuala tahun anggaran bantuan keuangan dari apbd provinsi dan apbd kabupaten. pbp dan pbk) adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada desa dan dapat dianggarkan desaarito kuala. pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan, apabildesa. lain lain pendapatan desa yang sah penganggaran atas penerimaan hibah dalam bentuk uang tunai dari pemerintah, masyarakat, perusahaan yang berlokasi desa, dan atau pihak ketiga lainnyjenis pendapatan dan kode rekening apb desa pendapatan) sebagai berikut kode kode dana (pendapatan pendapatan asi desa hasil usaha desa hasil astyang sah dipisahkan transfer dana desa bagi hasil ajakan retribusi alokasi dana desa bantuan keuangan provinsi bantuan keuangan kabupaten lain lain pendapatan disayang sah pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga ' ) | ' masyarakat perseorangan lain lain pendapatan disayang sah belanja desa belanja desa merupakandesaan. pendanaan kegiatan yang merupakan program daerah dalam apb desa hanya bersifat pengadministrasian dan operasionalnya, sedangkan pembiayaan programnya menjadi tanggung jawab daerah. komposisi belanja,:tunjangan bpd tunjangan unsur staf perangkat desa jaminan kesehatan dan atau ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa, penghasilan tambahan kepala desa, perangkat desa, dan unsur staf perangkat desa, operasional pemerintahan desa, operasional bpd, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. klasifikasi belanja desa klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang dan dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertuang dalam rkp desa. klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang dan kegiatan pembayarinsentif rt rw kegiatan pemutakhiran data dan penagihan pbb kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kegiatan penyusunan tata ruang desa kegiatan pendataan desa pemutakhiran data penduduk miskin desa kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa ol. kegiatan penyusunan dan penetapan apb desa kegiatan penyusunan laporan pemerintah desa kegiatan penyusunan dan sosialisasi produk hukum desa evaluasi tingkat perkembangan desa benar desa untuk lomba desa kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu kegiatan pemilihan badan permusyawaratan desa bpd) kegiatan penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa kegiatan pembangunan pemeliharaan saran prasina kantor desa kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani pembangunan dan pemeliharaan jembatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan titian pembangunan dan pemeliharaan gorong gorong pembangunan dan pemeliharaan drainase selokan pembangunan dan pemeliharaan talud penahan tanah siring pembangunan dan pemeliharaan dermaga tambatan perahu pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin pembangunan dan pemeliharaan terminal desa pengadaan penerangan lingkungan pemukiman pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana energi pengadaan, pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih skala desa pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana kesehatan pengadaan dan pemeliharaan sarana transportasi untuk ambulance desa pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana paud pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan pembangunan dan pemeliharaan balai pelatihan kegiatan belajar masyarakat pengadaan buku, peralatan belajar, dan wahana permainan paud pengadaan, pembangunan sarana prasarana seni dan budaya pengadaan, pembangunan sarana prasarana perpustakaan desa pembangunan, penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air pengadaan, pembangunan sarana prasarana usaha ekonomi desa pengadaan, pembangunan sarana prasarana pengolah hasil pertanian pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana pasar desa online shop pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata pengadaan, pembangunan sarana prasina teknologi tepat guna pengadaan, pembangunan sarana prasarana penanggulangan bencana pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi permukiman kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban kegiatan pembinaan organisasi perempuan pkk kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya kegiatan pembinaan lembaga adat kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama kegiatan pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa poskamling) peningkatan sarana dan prasarana sosial dan peribadatansejahtera) peringatan hari besar keagamaan kegiatan lito, hari jadi barito kuala, dan hari proklamasi kegiatan pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat kegiatan pembentukan lembaga kemasyarakatan kegiatan pembinaan kebangsaan kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa kegiatan peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa bpd) peningkatan kapasitas kelompok perempuan pkk kegiatan pemberdayaan kegiatan posyandu dan up2k kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa lkd) kegiatan bimbingan teknis pelaksana kegiatan desa pelatihan peningkatan kapasitas kader desa dalam pendampingan desa pelatihan peningkatan kapasitas pengelola bum desa pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil, perdagangan pelatihan pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa pembentukan dan peningkatan kapasitas paralegal desa penyelenggaraan kursus seni budaya kampanye dan promosi hidup sehat guna pencegahan penyakit kampanye pelatihan hak hak anak, pengasuhan dan perlindungan anak penyediaan pmt gizi balita dan anak sekolah perawatan kesehatan pendampingan ibu hamil, nifas dan menyusui penyedia pmt dan atau pengobatan untuk lansia fasilitasi keluarga berencana pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat bantuan insentif untuk guru paud dan taman belajar keagamaan bantuan pemberdayaan bidang olah raga pengelolaan sampah berskala rumah tangga kegiatan pengembangan energi terbarukan pengembangan produk unggulan desa dgn peningkatan produksi pertanian pengembangan produk unggulan desa melalui pengolahan hasil pertanian pengembangan produk unggulan desa melalui usaha jasa dan industri kecil kegiatan pendirian dan pengembangan bum desa pengembangan produk unggulan desa melalui pengembangan usaha bum des pengembangan usaha layanan jasa pada usaha bum desa pembentukan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat proses crusades) pengembangan, pemanfaatan ttg utk kemajuan ekonomi proses crusades) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha bum desa proses crusades) penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan atau balai rakyat pengelolaan informasi dan komunikasi desa kegiatan pendataan potensi dan inventarisasi aset desa penyusunan profil desa dan peta aset desa pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis digital pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan muses penyelenggaraan mdpl dan most pengawasan berbasis masyarakat pembentukan unit pengaduan dan pelaksanaan audit berbasis komunitas kegiatan pelestarian lingkungan hidup kegiatan penanggulangan bencana lain. jenis belanja jenis belanja desa terdiri atas jenis belanja belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa bpd), unsur staf perangkat desa desa. penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan berpedoman pada peraturan bupatipenganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka menambah aset tetap dan atau pembelian pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari (duabelas) bulan. kode rekening belanja apb desapenghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa penghasilan tambahan bendahara desa dan bendahara aset jaminan kesehatan bpjs) kepala desa dan perangkat desa jaminan ketenagakerjaan bpjs) kepala desa dan perangkat desurat kabar dan majalah belanja sosialisasi pelatihan bintik belanja sewa sarana mobilitas belanja publikasi baliho banner leaflet) belanja insentif guru paud dan taman belajar keagamaan belanja insentif untuk operasional rt rw belanja insentif kader kesehatan belanja perabot kantorbelanja modal penerangan jalan dan lingkungan belanja modal bangunan pos keamanan belanja modal alat peraga edukatif belanja modal peralatan kesehatan belanja modal perangkat lunak software belanja modal gorong gorong hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jenis belanja dalam penganggaran desa adalah sebagai berikut belanja barang jasa penganggaran belanja barang jasa pada apb desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikutstandar satuan biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam standar satuan harga ssh) kabupaten barito kualadan studi banding kepada kepala desa. penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan selain pemerintah desa dan bpd diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas pemerintah desa dan bpd. belanja jasa transaksi keuangan (admin bank, dll) agar dianggarkan dengan nilai rpdiprioritaskan penyelenggaraannya masing masing wilayah desa kecamatan kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknislaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya pelaksanaannya wajib swakelola oleh desa dan atau badan kerjasama antar desa. mekanisme pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme kerjasama antar desa dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan pada musyawarah antar desa dan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang mekanisme kerja sama desa bidang pemerintahan desa. penganggaran honorarium narasumber instruktur pelatih untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dikecualikan bagbelanja insentif berupa bantuan uang dianggarkan untuk operasionalari add. guru paud, guru taman belajar keagamaan, dan kader kesehatan masyarakat. penganggaran uang atau barangnghargaan atas suatu prestasi, atau menunjang pelaksanaan kegiatan. belanja modalelanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset antara lain belanja papan proyek dan prasasti honorarium tim pelaksana kegiatan tpk) tpk dibentuk dengan keputusan kepala desa atas usulan dari tim pelaksana anggaran. dalam melaksanakan kegiatan, tim dapat diberikan honorarium sebesar maksimal dari nilai kegiatan yang dilaksanakan. honorarium tersebut termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tpk seperti atk, transport, dan pelaporan. dalam rangka efektifitas dan efisiensi, tpk dapat dibentuk untuk melaksanakan lebih dari kegiatan. honorarium panitia penerima hasil pekerjaan php) php dibentuk dengan keputusan kepala desa untuk menilai memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan infrastruktur. penilaian pemeriksaan dilaksanakan minimal kali yaitu saat kegiatan mencapai dan dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada kepala desa untuk pengendalian dan evaluasi. penganggaran honorarium php adalah sebesar maksimalphp seperti atk, transport, dan pelaporan. dalam rangka efektifitas dan efisiensi, (satu) tim dapat ditetapkan sebagai php untuk lebih dari (satu) kegiatan. honorarium konsultan perencana tenaga ahli maksimal untuk penyusunan desain dan rab yaitu maksimal sebesarkabupatenkepala desa. ii. kegiatan pembangunan infrastruktur dengan konstruksi tidak sederhana adalah seperti pembuatan jembatan konstruksi beton, jembatan bentang minimal meter dan lebar (bukan titian) dengan konstruksi kayu, jembatan gantung, dan bangunan gedung kantor gudang. iiitim pelaksana anggaran tim pelaksana kegiat dan tidak dibenarkan adanya penganggaran untuk biaya desain dan rab. iv. penganggaran honorarium penyusunan desain dan rab tidak diperkenankan atas penunjukan atau penetapan konsultan tenaga ahli yang berasal darsegala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi renovasi) yangmeningkatkorang (satu) orang dari unsur pemerintah desa, (satu) orang dari unsur lkdrito kuala. pengerjaan belanja modal khususnya kegiatan infrastruktur desa dilakukanrito kuala tentang pengadaan barang dan jasambentukan dana cadangan pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa penyertaan modal desa hal hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran pembiayaan desa adalah sebagai berikut penerimaan pembiayaan penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran siapa) tahun sebelumnya penganggaran sia,garan nya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. penyertaan modal desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang inevstasikan dalam badan usaha yang berbasis desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakatumdes bersama. penganggaran penyertaan modal pemerintah desa pada badan usaha milik desa bum desa) dan atau bumdes wajib menyertakan peraturan desa tentang pendirian bumdes proposal dan analisa kelayakan usaha dari pelaksana operasional bumdes hasil uji kelayakan penyertaan modal desamodal atas aset tersebut dengan mempedomani dan peraturan bupati barito kuala nomor tahun iv. teknis penyusunan apb desa tahapan perencanaan survei dan pengukuran kegiatan yang dilakukan pada peninjauan lapangan antara lain meliputi mengamati kondisi lingkungan memilih tata letak konstruksi lapangan melihat tingkat kebutuhan pelayanan hasil tinjauan lapangan digunakan untuk memilih jenis konstruksi dengan prinsip sedapat mungkin konstruksinya sederhana sebanyak mungkin menggunakan material lokal dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat mudah dalam pengadaan mobilisasi material dan alat cocok dengan keadaan setempat setelah konstruksi dipilih, maka dilanjutkan dengan pengukuran dan survey menyangkut.. akses masuk untuk mengangkut material dan peralatan menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya. menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan alat,tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan dan seluruh pekerjaan. rujukan dalam menghitung kebutuhan bahan, tenaga dan alat ditetapkan menggunakan: indeks standarisasi nasional indonesia sni) indeks lain yang relevan (diantaranya trial lapangan dan analisa kabupaten). penggunaan rujukan indeks dipilih yang paling efisien. menghitung waktu pelaksanaan. menghitung jumlah tenaga kerja, durasi hari kerja, dan upah menghitung penerima manfaat. surveyy harga sebelum menghitung rab, tim pelaksana anggaran tim pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melakukan survei harga bahan dan peralatan (jenis, kualitas, ukuran, dan kapasitas) paling sedikit pada lokasi penyedia barang jasa serta survei calon tenaga kerja. hasil survei harga tersebut merupakan salah satu dasar untuk menghitung rab. prinsip dari pemilihan bahan, alat dan tenaga kerja informasi terkait bahan alat secara jelas dan lengkap seperti jenis bahan dan alat ukuran bahan kapasitas alat dan tahun pembuatan hasil survei dari masing masing desa bahas pada rapat antar desa kecamatan ongkos angkut lokasi kegiatan penyusunan rab rab adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. untuk menghitung rab dibutuhkan: hasil perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan. harga bahan, tenaga, dan alat (baik beli atau sewa), yang didapat dari hasil survei. biaya umum tiap kegiatan seperti untuk honor tpk, php, dan atau tenaga ahli. nilai rab didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan bahan, tenaga, dan alat dengan harga hasil survei, kemudian ditambah dengan biaya umum dan pajak. biaya pengadaan bahan yang dikumpulkan atau diadakan melalui kegiatan padat karya masyarakat desa, atau biaya langsir bahan lokasi kegiatan dari lokasi penumpukan dicantumkan pada kolom upah, bukan kolom bahan rab. sedangkan untuk pengadaan papan proyek, prasasti, dan test laboratorium (jika dibutuhkan) dapat dikelompokkan dalam kolom alat. perhitungan unsur pajak pada penyusunan harga satuan pada rab apb desa berpedoman pada ketentuan perundang undangan. jenisrp. tidak terpecah pecah manajemen, jasa tehnik, jasa konsultan dll pajak penghasilan ph) untuk sewa tanah tariff 10yo dan jasa konstruksi tari pajak pertambahan nilai ppn). pemungutan atas pembelian barang jasa kena pajak yang jumlahnya diatas rp. tidak merupakan pembelian yang terpecah pecahpada perda barito kuala nomor tahun dan perlu barito kuala nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan perlu barito kuala nomor tahun berikut adalah jenis pajak daerah yang terkait dengan desa dan pajak galian yang dikenakan pajak pusat urutan daerah makanandan minuman mineral bukan logamdan batuan pasaran krill: |oo00000 tanah: ono tanah serap laterit situ pilihan granit: loo kayu dalam tahap penyusunan rancangan apb desa sekretaris desa menyusuyang dilengkapi dengan lampiran ringkasan apb desa daftar penyertaan modal daftar dana cadangan daftar kegiatan yang belum dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama, kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa dan dilengkapi dengan lampiran ringkasan penjabaran apb desa dan penjabaran apb desa yang wajib memuat penjelasan sebagai berikut pendapatan mencakup jumlah pendapatan dan sumber pendapatan. belanja mencakup satuan volume, harga satuan, dan sumber pendanaan kegiatan pembiayaan mencakup sumber penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selamanya (tiga) hari, rancangan peraturan desa tentang apb desa yang telah dibahas dan disepakati bersama bpd dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa disampaikan kepala desa kepada bupati barito kuala c.g. badan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten barito kuala melalui camat untuk dilakukan evaluasi. tahapan asistensi evaluasi rancangan apb desa evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran dan atau rancangan peraturan desa tentang apb desa perubahan tahun anggaran dilaksanakan oleh bupati melalui badan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten barito kuala bersama satuan kerja perangkat desa terkait dengan membentuk tim asistensi apb des dan berpedoman pada surat direktur jenderal pemerintah desa kementerian dalam negeri nomor bpd tanggal juli tentang panduan evaluasi rancangan apb desa dan perubahan apb desa. evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa bertujuan untuk tercapainya keselarasan kebijakan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, tidak terjadinya tumpang tindih program desa dengan kabupaten.rkait rap desa aspek substansi anggaran dalam struktur apb desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dokumen yang harus terpenuhi dan dibawa desa saat asistensi evaluasi dokumen utama berupa rancangan peraturan desa tentang apb desa yang telah disepakati bersama bpd dengan lampiran print out apb desa dari aplikasi siskeudes meliputrencana anggaran biaya rab kegiatan per sumber dana) keputusan musyawarah bpd pembahasan dan penyelamatan rancangan peraturan desa tentang apb. laporan realisasi pertanggungjawaban apb desa tahun laporan kekayaan milik desa sampai dengan j . dokumen yang relevan seperti pemdes tentang pendirian bumdes, hasil uji kelayakan penyertaan modal bumdes, dan lain lain. data lpa dengan melampirkan print out rekening bank rekening kas desa)penyempurnaan dilaksanakan selamanya (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi keputusan tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa ditetapkan melalui surat keputusan bupati barito kuala tim asistensi apb desa. penetapan apb desa berdasarkan surat keputusan tersebut, kepala desa menetapmenjadi peraturan desa tentang apb desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa dan disampaikan kepada dpmd barito kuala selamanya (tujuh) hari kerja setelah ditetapkankelancaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, terdapat beberapa kegiatan yang sama untuk menjadi prioritas dalam penganggaran dan atau perlu kesamaan perlakuan dalam pembiayaannya. beberapa kegiatan tersebut harus tercantum dalam apb desa dengan perincian sebagai berikut sumber dana add (apbd) penghasilan tetap dan tunjangan meliputi penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan tambahan bagi pemerintah desa, tunjangan dan penghasilan tambahan bagi unsur staf desa dan tunjangan bpd jaminan kesehatan dan atau ketenagakerjaan bagi pemerintah desa. insentif rt rw dengan besaran rp. bulan penyusunan dokumen perencanaan desa rpm desa untuk desa pilkades serentak dokumen rkp desa penyusunan dokumen apb desa penyusunan laporan pemerintah desa evaluasi tingkat perkembangan desa dan benar desa kegiatan benar desa dalam rangka lomba desa evaluasi tipologi desa berdasar indeks desa membangun idm) pemutakhiran data penduduk miskin desa kegiatan pengisian perangkat desa kegiatan pembinaan organisasi perempuan pkk sejahtera) kegiatan phb keagamaan maksimal kegiatan rp. kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat sumber dana desa dd) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan bahan baku lokal dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun adalahiutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang yaitu prioritas penggunapenggunaan dana desa untuk kegiatan bidang pembangunan desa agar memperhatikan hal hal berikut ini kegiatan pembangunan desa dilaksanakan dengan sistem padat karya dengan menggunakan tenaga kerja setempat dan bahan baku lokal penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa khususnya kegiatan infrastrukturengan sasarandalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme padat karya, dalam menyusun rab dan desain teknis kegiatan pembangunan infrastruktur desa untuk memenuhi minimal hok dari keseluruhan alokasi kegiatan infrastruktur desa. mendata jumlah penduduk yang akan menjadi sasaran padat karya tunai yaituberdasarkan data penduduk sasaran padat karya tunai, lakukan perhitungan hok bidang kegiatan infrastruktur desa. dalam hal berdasar perhitungan hok tidak mencapai minimal untuk hok padat karya tunai, maka lakukan peninjauan kembali rkp desa tahun sampai terpenuhi ketentuan paling sedikit (tiga puluh persen) dari anggaran kegiatan infrastruktur desa wajib digunakan untuk membayar upah pekerja yang berasal dari warga desa setempat. pada kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang perlu dianggarkan oleh semua desa adalah sebagai berikut kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa memperhatikan surat dirjen bina pemerintahan desa nomor bpd perihal himbauan kepada pemda untuk penyiapan pemerintah desa yang memiliki kapasitas terkait pengelolaan keuangan terkait revisi permendagri tahun akan dilakukan pelatihan pedoman pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa sebesar per desa pelatihan manajemen pemerintahan desa pelatihan penyusunan dan pendayagunaan profil desa pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa kegiatan bimbingan teknis pelaksana kegiatan desa terutama untuk tim pelaksana anggaran pelaksana kegiatan dan php peningkatan kapasitas kelompok perempuan pkk bantuan transport peserta mengikuti kegiatan lp3pkk kab sesuai ssh) pelatihan peningkatan kapasitas kader pkk (tpk3 pkk) dengan mekanisme penyelenggaraan badan kerjasama antar desa sebesar. rp. per desa. kegiatan work shop pembinaan adm. ppk desa rp. penyediaan makanan sehat peningkatan gizi balita dan anak sekolah jumlah balita rp. s d jumlah kegiatan) posyandu lansia jumlah lansia rp. s d jumlah kegiatan) insentif kader kesehatan upah harian lepas kader posyandu balita org hari jumlah kegiatan) upah harian lepas kader bkb org hari jumlah kegiatan) upah harian lepas kader posyandu lansia org hari jumlah kegiatan) upah harian lepas kader bkl org hari jumlah kegiatan) bantuan insentif guru paud dan taman belajar keagamaan bantuan insentif guru paud rp. guru paud bulan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan tpa) maksimal rp. guru bulan sumber dana dbh pajak dan retribusi daerah pemutakhiran dan penagihan pbb yang disetorkan kas daerah. dan dapat juga digunakan untuk operasional lpml, kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pembangunan sarana prasarana kantor desa. diluar kegiatan tersebutpemilihan tersebut berpedoman pada prioritas penggunaan dana yang diatur dalam peraturan bupati ini. bupati barito kuala, ttd. hj. noormiliyani |
pr) nas bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan upati barito kuala, menimbang bahwa kabupaten barito kuala secara agraris sebagaabie penyelenggara pemerintah serta dinas ketahanan pangan dan perikanan, badan adalah badan pengelola keuangan dan aset daerah, pejabat adalah pegawai yang diberi jawab atas dana yang dipinjamkan oleh pemerintah kabupaten barito kuala, bpr adalah bank perkreditan rakyat, harga eceran tertinggi selanjutnya disingkat het, rencana kebutuhan pinjaman pupuk selanjutnya disingkat rpp). tahun anggaran bab iii ketentuan pinjaman pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan atau gapoktandesember tahun kas daerah. bab prosedur permintaan kelompok tani menyusun rencana kebutuhan pinjaman pupuk rpp) dengan difasilitasi oleh penyuluh pertanian lapangan. rencana kebutuhan pinjaman pupuk rpp) dihimpun oleh kelompok tani,divalidasi dan diverifikasi oleh dinas pertanian tanaman pangan holtikultura dan diserahkan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan untuk selanjutnya diserahkan koperasi dan pt. bpr bolarencana kebutuhan pinjaman pupuk rpp)kan bab prosedur penyaluran pinjaman dana koperasi dan pt. bpr bola mengajukan permohonan pencairan dana kepada pemerintah daerah dan pt. bpr bola. badan pengelolaan keuangan selaku bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah penyaluran dana rekening koperasi dan pt. bpr alalakdan pt. bpr bola melakukan perjanjian dengan kelompok tani gapoktan tentang besaran pinjaman pupuk bersubsidi koperasi dan pt. bpr batola(l) objek penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi adalah kelompok tani, melalui koperasi dan pt. bpr bolambeli penyaluran dana pinjaman tanpa bunga diserahkan kepada koperasi dan pt. bpr boladan pt. bpr bola yang menyalurkan kas daerah melalui pt. bank kalsel cabang marabahaya. bagi koperasi dan pt. bpr bolatorkan kas daerah paling lambat (dua) hari kerja setelah menerima setoran dari peminjam. bab viii penagihan pengembalian pinjaman penagihan pinjaman dilakukan oleh koperasi dan pt. bpr bolaberupa uang dengan jumlah pengembalian sebesar nilai pinjaman. penyetoran dari koperasi dan pt. bpr bola kas daerah paling lambat pada tanggal desember biaya operasional untuk koperasi dan pt. bpr bola disediakan oleh pemerintah daerah sebesar dari jumlah realisasi penyetoran pengembalian tanggal20 desember melalui apbd kabupaten barito kuala pada dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan jawab koperasi dan pt. bpr bolaerimadinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura beserta balai penyuluhan kecamatan melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektifitas penyalur dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tanidan bpr bola penyalur) kali dalam triwulan. bab ketentuan lain lain setiap koperasi dan pt. bpr boladan pt. bpr bolabatas waktu pengembalian yang semestinya. bab xii ketentuan penutup peraturan bupati ini berlaku ditetapkan marabahaya pada tanggal januari bupati barito kuala, tia man @eo0 lani as. diundangkan marabahaya pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten barito kuala, "yhszulkiple jadi noor berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
gis aaka perlu diatur pemberian penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negarmerintah daerah salman: negeyang selanjutnya disingkat bpprito kuala. pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat pegawai asn adalah terdiri danambahan penghasilperoleh oleh pegawai as, tujuan dan prinsip pemberian tpp asn maksud dilaksanakannya pemberian tpp asn adalah untuk memberikan penghasilan tambahan setiap bulan diluar gaji sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja. tujuan dilaksanakannya pemberian tpp asn adalah meningkatkan kesejahteraan asn. meningkatkan kinerja asn, dan cc. meningkatkan disiplin asn. prinsip prinsip pemberian tpp asn adalah kepastian hukum, pemberian tpp asn mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan. akuntabel, pemberian tpp asn dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. proporsionalitas, pemberian tpp asn mengutamakan keseimbangan antara hak clan kewajiban pegawai. efektif dan efisien,sc takkan. keadilan dan kesetaraan, pemberian tpp asn mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperolah kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai asn. kesejahteraan, pemberian tpp asn diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai asn. optimalisasi, pemberian tpp asn sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah. bab ruang lingkup pemberian tpp asn tpp asn diberikan kepada pns, ppp, dan cons lingkungan pemerintah kabupaten barito kuala. ketentuan pns,ppp, dan cons yang mendapat tpp adalah,ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural kepemimpinan fungsional teknis. asn yang meninggal dunia pada bulan berjalan tetap mendapat tpp bulan sebelumnya, dan diberikan juga tpp pada bulan berjalan dengan besaran tpp sesuai jabatan terakhirnya tanpa ada pengurangan. pns dan ppp yang mendapat cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan tidak dilakukan pemotongan tpp dari segi komponen produktivitas maupun disiplin kerja. asn yang sakit kurang dari (tiga) bulan tidak dilakukan pemotongan tpp dari komponen produktivitas maupun disiplin kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. pengecualian dari adalah tidak memiliki tugas jabatan pekerjaan tertentu. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. melaksanakan tugas belajar, sehingga meninggalkan tugas kedinasan sehari hari, berstatus titipan atau magang, menjalani masa persiapan pensiun:iperbantukan instansi luar pemerintah daerah dalam waktu tertentu dan tidak melaksanakan tugas pada satuan unit kerja asal. memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan perundang undangan. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar, mengalamidisiplin kerja dan dibayarkan secara flat selama (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya tpp tidak dibayarkan. dengan pemberian tpp asn, maka pns, ppp,dalam dan. menerima honorarium, kecuali diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. besaran pemberiasn komponen dan bobot tpp asn sebagaimana dimaksud pada terdiri dari disiplin kerja dengan bobot berasal dari komponen tpp berdasarkan beban kerja. produktivitas kerja dengan bobot berasal dari komponen tpp berdasarkan prestasi kerja. parameter besaran tpp asn sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kelas jabatan. indeks kapasitas fiskal daerah. indeks kejahatan konstruksi. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari opini laporan keuangan. nilai ppd kematangan penataan perangkat daerah. indeks inovasi daerah. prestasi kerja pemerintah daerah. rasio belanja perjalanan dinas. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah. pemberian tpp asn sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada beban kerja. prestasi kerja. cc. tempat bertugas. kondisi kerja. kelangkaan profesi, dan atau pertimbangan objektif lainnya. indikator dari beberapa kriteria sebagaimana dimaksud pada adalahjam perbulan, diberikan sebesari bidang keahliannya dan tinggi pimpinan diatasnya, diberikan sebesar dari besaran basic tpp. tpp berdasarkan tempat bertugas,iberikan sebesar 10y6 dan besaran basic tppyaitu berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya radiasi bahan radioaktif, keselamatan kerja, aparat pemeriksa dan penegak hukum, satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya, dan, diberikan sebesar dari basic tpp. tpp berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai asn yang memiliki keterampilan khusus, kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud, dan jabatan pimpinan tertinggi, diberikan sebesar minimal ciribelum diwadahi oleh kriteria diatas. bai3 disiplin kerja bagian kesatu penilaian kehadiran penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan pada persentase kehadiran pegawai dengan menggunakan perangkat aplikasi smart presensi. rekapitulasi disiplin kerja. aplikasi smart yang diakibatkan oleh kerusakan alat server, gangguan brfrieari, dan pemadaman listrik, maka kehadiran pegawai dicatat dan dihitung secara manual melalui aplikasi smart presensi sampai dengan perangkat aplikasicc. atas kerusakan perangkat, dinas komunikasi ian informatika berkewajiban menyelesaikan perbaikan kerusakan pada perangkat aplikasi dalam waktu segera. apabila terjadi gangguan perseorangan, maka kehadiran asn dapat dilakukan secara manual yang difasilitasi admin satuan kerja dengan mengajukan surat permohonan menggunakan absen manual disertai alasannya dan pernyataan siap mengembalikan apabila ada pemalsuan keterangan, ditujukan kepada kepala satuan unit kerja untuk mendapat persetuju :disiplin kerjacc., ppp,pp asn dari komponen disiplin kerja, sebagai berikut ko) jih hari jihan vin petik pot. pot. seteru kerja kerja dam berdetak menit perjam detik asmara o.01as148 o.sensus9 yokai dop sasak 0oase poorsrrai (om2aas weni sans #wine (open |oarssas tan (va0tai saloon oor1111 fosceceser yaman sosok ooooirso mitosis2 jo.osootas aaaa 3er monaco ooooioes ooossaon oss5202s| saman arms konsol ooooises o.ooster o.sesame| damai does senado ooooisio ooooosa0 sasaran too yasan 2ers bersolo o0oo1asi tocoseses ossasga2 perhitungan jumlah waktu ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, dan kecepatan pulang kerja sebagaimana huruf atas, diakumulasikan satu bulan dalam aplikasi smart presensi. setiap asn yang tidak mengikuti upacara, senam kesegaran jasmani, dan apel setiap hari kerja tanpa alasan yang sah dan tidak melampirkan dokumen pendukung dikenakan pengurangan tpp asn sebesar (dua persen) dan komponen disiplin kerja pada setiap ketidakhadiran, pegawai yang melaksanakan sistem shift tidak dikenakan pengurangan tppyang memberlakukan sistem shift dibuktikan dengan surat tugas, pns, ppp, dan coaplikasi smart presensi satu kali setiap hari lokasi kegiatan kerja dengan jumlah hari sesuai tercantum dalam surat tugas, diluar hari keberangkatan dan kepulangan. apabila tidak memungkinkan untuk melaporkan kehadiran perjalanan chinas atau kegiatan kerja lapangan melalui aplikasi smart presensi, maka bukti kehadiran hams dihampiri dengan surat tugas, dan pns, ppp, dan cons yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan surat tugas, maka tpp nya tidak dikurangi. pengisian kehadiran melalui smart presensi hams menunjukkan wajah pns bersangkutan yang sebenarnya. apabila tidak menunjukkan wajah pns bersangkutan yang sebenarnya, admin kasubbag umum dan kepegawaian skpd diwajibkan menghapus laporan kehadiran pns bersangkutan pada hari tersebut, dan jika penghapusan tidak dilaksanakan, maka tpp semua pns pada skpd tersebut akan ditahan sampai data laporan kehadiran diperbaiki bagian keempat pemberian izin pns, ppp, dan cons diberikan izin tidak masuk kerja setelah mendapat persetujuan dan atasan langsung. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada mengurangi jumlah cuti tahunan yang diambil pada tahun tersebut. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada juga mengurangi jumlah tpp dari komponen produktivitas kerja sesuai jumlah hari izin, sedangkan tpp dan komponen disiplin kerja tidak dikurangi. apabila izin lebih dari (dua belas) hari akan dikenakan pengurangan tpp dari komponen disiplin kerja dan produktivitas kerja sesuai perhitungan smart presensi dan kinerja. pemberian cuti pns diberikan maksimal hari dalam kurun waktu tahun, sisa cuti pada tahun sebelumnya akan diakumulasikan dengan cuti tahun berikutnya. bab produktivitas kerja penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan padaelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada capaian indikator kinerja individu yang tercantum dalam sasaran kinerja pegawai skp) dan input dalam e kinerja melalui aplikasi kinerja. penetapan sasaran dan target kinerja pada pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya. pengisian kinerja. setiap pns, ppp dan cons wajib menyampaikan minimal (satu) kegiatan setiap hari melalui aplikasi kinerja. hasil penyampaian kinerja melalui aplikasi kinerja akan menjadi bahan penghitungan komponen produktivitas kerja setiap bulan. apabila terjadi kerusakan perangkat elektronik laporan kinerja melalui aplikasi kinerja yang diakibatkan oleh kerusakan alat server, gangguan jaringan, dan pemadaman listrik, maka aa. capaian kinerja dicatat dan dihitung secara manual sampai dengan perangkat elektronik dapat dioperasionalkan pengesahan atas laporan capaian kinerja secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf atas dilakukan oleh pimpinan satuan unit kerja cckinerja, pimpinan satuan unit kerja membuat laporan tertulis badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam waktu 1x24jam:, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berkewajiban menyelesaikan perbaikan kerusakan pada perangkat elektronik pada pint tersebuttambahan pegawai asn yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh) luar jabatan definitif mendapatkan tambahan penghasilan dari tpp asn,it. atau plh. pada jabatan satu tingkat dibawahnya, mendapat tambahan penghasilan sebesar (dua puluh persen) dari tpp asn jabatan plt. atau plh. yang ditangkapnya. pejabat yang merangkap plt. atau plh. pada jabatan setingkat yang memiliki tpp asn lebih tinggi, mendapat tambahan penghasilan sebesar (dua puluh persen) dari tpp asn yang terendah pada jabatan definitif atau jabatan yang ditangkapnya. cc. pejabat satu tingkat dibawah pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang berhalangan tetap atau sementara, dan diberi tugas tambahan sebagai plt. atau plh. hanya mendapat tambahan penghasilan dari tpp asn pejabat yang ditangkapnya. pegawai asn menerima tambahan tpp asn sebagai pit. atau plh. apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat (satu) bulan kalender. tpp asn tambahan sebagai plt. atau plh. dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya, kecuali menjabat sebagai plt. atau plh. pada tanggal awal hari kerja bulan berkenaan, maka tpp pada bulan tersebut dibayarkan. pegawai asn yang merangkap sebagai pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh) hanya bisa menjabat (satu) jabatan pit. atau plh. apabila terdapat asn yang merangkap lebih dari (satu) jabatan sebagai pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh), maka kepada asn yang bersangkutan hanya diberikan tpp untuk (satu) jabatan pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh) ketentuan mengenai penunjukkan sebagai pelaksana tugas plt) dan pelaksana harian plh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pegawai yang menjabat pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh) pada suatu jabatan, kemudian dijadikan sebagai pejabat definisinya pada jabatan tersebut dalam kursi waktu satu bulan penuh, maka pegawai tersebut mendapat tpp jabatan definitive selama bulan. bab viii pembayaran tppkelas jabatan fungsional tersebut sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari cons menjadi pns. memperhatikan beban kerja dan tanggung jawab yang semakin tinggi dan berdasarkan kondisi kerja, maka kepada inspektorat diberikan tpp asn lebih tinggi dibandingkan dengan tpp asn pada skpd lain dan tidak lebih tinggi dari tpp sekretaris daerah. terhadap asn yang berprofesi sebagai dokter, dengan memperhatikan beban kerja dan resiko kerja yang tinggi, diberikan tpp lebih tinggi dibandingkan dengan tpp asn lain dan tpp daritenaga pendidik dan tenaga paramedis, dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah diberikan tpp asn lebih rendah dari perhitungan besaran tpp asn pada kelas jabatannya, dan tpppengelola keuangan dan asset yang tidak memiliki kelas jabatan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati terhadap asn yang melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran, dengan memperhatikan volume kerja, tanggungjawab dan besarnya dana yang dikelola diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini. terhadap asn yang ditugaskan dalam kelompok kerja pokja) pengadaan barang dan jasa, dengan memperhatikan resiko kerja dan kelangkaan profesi, diberikan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar rp. flat perbulan selama melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dibuktikan oleh dokumen laporan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh anggota pokja pengadaan barang dan jasa dan diketahui oleh kepala bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa. terhadap asn yang melaksanakan tugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi disesuaikan dengan realisasi capaian dan pertimbangan obyektif lainnya ketentuan yang berlaku. terhadap asn yang diberikan tugas sebagai kuasa hukum litigasi yang dibuktikan dengan surat kuasa dari instansi penggugat atau tergugat sampai ada keputusan tetap (inilah), sebesar rp. orang per gugatan kasus. pembayaran besaran tpp sebagaimana diatur pada (li), dan disesuaikan dan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. terhadap asn yang mengalami mutasi dan promosi jabatan, maka pembayaran tpp untuk bulan berjalan masih menggunakan jabatan sebelum mutasi dan promosi, sedangkan pembayaran tpp untuk jabatan harus dilaksanakannya pada bulan berikutnya. terhadap asn yang mengalami mutasi tapi nama jabatannya belum ada peta jabatan dan atau lampiran peraturan bupati ini, maka penghitungan besaran tpp memakai kelas jabatan yang sama dari nama jabatan yang lain peta jabatan satuan unit kerja yang baru dan atau lampiran peraturan bupati inigalami mutasi tapi belum adanya jabatan dan kelas jabatan yang sama peta jabatan dan atau lampiran keputusan bupati ini, maka penghitungan besaran tpp memakai kelas jabatan satu tingkat lebih rendah dari kelas jabatannya inggal dunia, maka kepada asn diberikan tpp pada bulan sebelumnya, ditambah tpp pada bulan berjalan sesuai dengan perhitungan tpp. apabila setelah terbitnya peraturan bupati ini belum ditetapkan kelas jabatan dan atau tidak tersedianya nomenklatur jabatan pada peta jabatan, maka tpp cons yang bersangkutan diberikan sebesar (seratus persen) dari nilai tpp asn kelas jabatan terendah sampai dengan tersedianya nomenklatur jabatan pada peta jabatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pembayaran tpp asn bulan desember dibayarkan pada tahun berkenaan. untuk pembayaran tpp asn bulan desember setiap sko wajib membuat surat pernyataan mutlak dan siap mengembalikan jika terdapat kelebihan pembayaransabanclclan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lhk asn) tahunan. j . menyerahkan barang milik daerah bagi pns yang mendapat mutasi dan promos'"'b,c,haplyengurangan untuk seluruh pejabat struktural sebesar setiap komponen capaian kinerja untuk masing masing keterlambatan penyampaian bahan, data dan dokumen pada hurufcnycicsaian tindaklanjut ganti rugisebagaimana dimaksud pada huruf dan diberikan sanksi pengurangan sebesar ,5y6n tanggal batas akhir penyerahan sampai dengan diserahkannya laporan lakon dan lokasiinspektorat dan ditandatangani oleh inspektur.f1pati. rekomendasi asn yang terlambat menyelesaikan tindaklanjut ganti ruasdari bulan berjalan, selama (dua) bulan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan tpp 50y6r xii evaluasi bupati melalui tim pelaksana tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara kabupaten barito kuala melakukan evaluasi setiap (tiga) bulan terhadap pelaksanaan peraturan bupati mi, terhitung sejak diundangkannya peraturan bupati ini. ketentuan peralihan bay dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati barito kuala tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten barito kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. bab kli"baormili as. diundangkan marabahaya nya kam: pada tanggal januari sekretaris daerah zulkifli jadi book berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
lia bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan peraturan bupati baritokuala nomor tahun tentangilingkungan pemerintahbelas pemberian atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan mbayaran tunjangan hari raya dan gaji dan tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, dan pejabat negara kabupaten dan anggota dprd dilingkungan pemerintah kabupaten barito kuala yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun, gaji dan tunjangan tiga belas bagi pegawai negeri sipil,!pejabat negara dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten barito kualabarito kuala, termasuk pns kabupaten barito kuala yang diperbantukan instansi pemerintah yang menerima penghasilan gajidari apbd kabupaten barito kuala. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang undangbarito kualundang und( apbd) berdasarkan spm. bab pemberian tunjangan hari raya pns dan pejabat negara dan anggota dprd pemerintah daerah kabupaten barito kuala diberikan tunjangan hari raya. pns, sebagaimana dimaksud pada termasuk pns yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi luar skpd pemerintah daerah kabupaten barito kuala yang pembayaran penghasilan atau gajinya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten barito kuala, penerima uang tunggu, calon pns. pegawai non pns (p3k)penerima uang tunggu meliputi gaji pokok,jabatan pejabat negara sebagaimanaselaku ketua, wakil ketua dan anggota dprd kabupaten barito kuala: tunjangan kinerjangawas dan tunjangankhusus guru,kecuali untuk undangan kinerja atau tambahan penghasilandpbupati(p3k)skpd kabupaten barito kualadiatur dalam peraturan perundang undangantunjangan hari raya kepada bukan kabupaten barito kualagaji ketiga belas pegawai negeri sipil, pejabat negara dan anggota dprd diberikan gaji ketiga belas. gaji ketiga belas sebagaimana yang seharusnya diterimpejabat negara dan anggota dprambahan penghasilan pns, penerima uang tunggu meliputi gaji pokok, dan tunjangan keluargacentivecentivesebesar penghasilan pada bulan juni. dalam hal pemberian penghasilanegawai negeri sipil,gaji ketiga belas sebesar penghasilan diterima pada bulan juni. bab pembayaran gaji ketiga belasbab pengendaliansekretaris daerah kabupaten barito kualadinas dinas(dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuiubah sebagai berikut ketentuan pada huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pada bidang penanaman modal diubah, menjadi seksi promosi penanaman modal. seksi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. ketentuan pada huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pada bidang perizinan umum diubah menjadi seksi perizinan umum. seksi perizinan penanaman modaleksi promosi penanaman modal, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasiromosi penanaman modal, yang meliputi program dan kegiatan kebijakan strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan promosiromosi penanaman modal. cc. melaksanakan secara merasionalisasi kegiatan promosiromosiromosiromosiromosiromosiromosiencanaan dan pengembangperencanaan dandan pengembangan penanaman modal, yang meliputi program pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan pengembanggembangan penanaman modal. melaksanakan secara merasionalisasi kegiatan pengembanganengembanggembanggembangngembangngembangngembangan penanaman modal. j umumumum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perizinan umumumum, yang meliputi program pelayanan perizinan dan non perizinan umum, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan perizinan umumumumumumumumumumumumumumumumpenanaman modal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perizinpenanaman modal, yang meliputi program pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan perizin penanaman modalpenanaman modalas. diundangkan marabahaya pada tanggal meik33total nomenklatur dan struktur organisasibupati barito kuala. mengingat undang undang nomor tahunsekretariat daerah adalah sekretariat daerah lingkup pemerintah kabupaten barito kuala. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah lingkup pemerintah kabupaten barito kuala. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja bagian pertama kedudukan sekretariat daerah merupakan unsur stafsekretariat daerah: staf ahli bupati, staf ahli bupati bidang pemerintahan staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan staf ahli bupati bidang kemasyarakatan asisten bidang subbagian administrasi kewilayahan subbagian kerjasama dan otonomi daerah bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari subbagian bina mental spiritual. subbagian kesejahteraan sosial. subbagian kesejahteraan masyarakat. bagian hukum, terdiri dari subbagian perundang undangan. subbagian bantuan hukum dan ham.mbinaan bumn dan blue. subbagian perekonomian. subbagian sumber daya alam. bagian administrasi pembangunan subbagian penyusunan program subbagian pengendalian program, evaluasi dan pelaporan bagian pengadaan barang dan jasa, terdiri dari subbagian pengadaan barang dan jasa. subbagian pengelolaan lpse. subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa asisten administrasi umum, terdiri dari bagian umum, terdiri dari subbagian tata usaha, kepegawaian dan keuangan subbagian rumah tangga dan perlengkapan. subbagian perencanaan dan pelaporan. bagian organisasi, terdiri dari subbagian kelembagaan dan analisis jabatan. bug subbagian pelayanan publik dan tata laksana. subbagian kinerja dan reformasi birokrasi. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, terdiri dari subbagian protokol subbagian komunikasi pimpinan subbagian dokumentasi pimpinan bagan susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana terlampir,aerah sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada angka mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan, mengoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dansatuan kerjatugas dan fungsinya. staf ahli bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angkmerintahan meliputi, pembinaan dan penegakan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kb, persandian, perpustakaan, kearsipan, pertanahan, sdm aparatur, pengawasan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, penanggulangan bencana, perizinan, serta kesatuan bangsa dan politik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang pemerintahrekonomian dan pembangunanmeliputidan permukiman, pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan ukm, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, keuangan dan aset, pendapatan, badan usaha daerah, serta pengadaan barang dan jasakemasyarakatkemasyarakatan meliputi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, hukum dan perundang undangan, kehumasan dan protokol, dan keagamaan, dan wakil bupatimenyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi dan evaluasi kegiatan bidangpemerintahan, hukum, dan:menyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi dan evaluasi kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan, dandan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah bidang perekonomian,menyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi dan evaluasi kegiat::emerintahanbinaan pelaksanaanbina mental sppenyusunpembinaan pelaksanaanbina mental spritualpada angk. untuknyusunan kebijakan daerah bidang perundang undangan, bantuan buku, ham, dokumentasi dan informasi peraturan perundang undangan, penyiapan bahan mengoordinasikanbinaan pelaksanaanrekonomian dan sumber daya alammbinaan bumi dan blue, perekonomian, dan sumber daya alam. subbagian kerjasama dan otonomi daerahyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd)dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lipid). pelaksanaan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal spm) organisasi perangkat daerah... melaksanakve.perumusan kebijakan bidang kerja sama dalam negeri. pelaksanaan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah daerah.pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri. subbagian bina mental spiritual,sebagaimanakebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasipenyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.. pelaksanaanrumusan kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.penyiapan bahan penyusunmbinaan pelaksanaanyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelapor penyiapan bahan penyusunmengoordinasikanpembinaan pelaksanaan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan, penyiapan bahanpembinaanumum sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantumengoordinasikan pelaksana penyiapan bahan pembinaanpenyiapan bahan pemantauan dan evaluasimempunyai tugas membantu asisten administrasi umummenyusun kebijakan daerah, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatanmengoordinasikanpembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi, kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerjareformasi birokrasi, kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja: penyiapan bahan pemantauan dan evaluasipada mempunyai tugasmengoordinasikan pelaksanaan protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi: penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi: pelaksanaan kegiatperlindungan masyarakat, dan memfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerahmbentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan atau kelurahan. penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain, dan atau pemindahan ibukota kecamatan, pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah. penetapan kode dan data kewilayahan. pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat. fasilitasipelaksanaankoordinasi kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan. fasilitasi dan koordinasi kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan. pelaksanaan koordin.. oo. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercaya5) subbagian kesejahteraan sosialoordinegiatan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata. pelaksanacc.perundang undangproduk hukum daerah. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah. penyediaan bahan penjelasan kepala daerah dalam proses penetapan peraturan daerah. penyediaan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah. pembinaan penyusunan produk hukum daerah, penyediaan bahan administrasi pengundangan dan autentikasi produk hukum daerah,dan pemantauan dievaluasi pelaksanaan produk hukum daerah. subbagian bantuan hukum dan hkegiat. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia ham). penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion).pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang bantuan hukum dan ham. subbagian dokumentasi dan informasi.. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum.subbagian pembinaan bumi dan blue. pembinaan pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah. penganalisaan perkembangan dan pencapaian kinerja badan usaha milik daerah dan dan badan layanan umum daerah,dan pelaksanaanlolaandata serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, umkm, perindustrian, dan perdagangan. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, umkm, perindustrian, dan perdagangan... pelaksanagelolaan data dan dan subbagian penyusunan progrdan persiapan rencana kegiatan program pembangunan daerah.. cc.. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah. penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah. fi., evaluasi dan pelaporan.. pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan. penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah.. pengolahan dan penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerahinventarisasi paket pengadaan barang jasa, melaksanakan riset dan analisis pasar barang jasa. pelaksanaan penyusunan strategi pengadaan barang jasa. bw.pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa. pelaksanajasa pemerintah dan pemantauan dan pengevaluasianlpse) sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi:pelaksanaan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik,cc. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi. pelaksana. pengelolaan informasi kontrak dan. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang jasa. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan ukpga. pelaksanaan analisis beban kerja ukpga. pelaksanaan pengelolaan personil ukpga. pelaksana. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang jasa pemerintah,dan pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. w wm abu sub bagian tata usaha, kepegawaian dan keuangngelolaan kearsipan. penyusunan dan. pelaksanaan tugas ketatausahaan keuangan lingkungan sekretariat daerah,melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban.. pelaksanaan sistem pengendalian intern.. pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor lingkup sekretariat daerah... kl.perencanaan dan pelaporiapan bahan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang perencanaan dan pelaporan. e#r j wstruktur organisasi dan tata kerja sook). penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi perangkat daerah. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah. penyusunan standar kompetensi jabatan skj). penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi perangkat daerahpelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik..yusunankebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. penyusunan bahan laporan kinerja instansi pemerintah klip) kabupaten. cc. penyusunan road map reformasibirokrasi. fasilitasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit),protokol sebagaimana dimaksud pada (l), mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah. penyiapan bahan koordinasi dan atau fasilitasi keprotokolan. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. memberikan informasipada pasai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi: mengkoordinasikan hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah. pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu.. penyiapan dan menggandakan bahan materi rapat. penyiapan dan penggandaan bahan materi kebijakan. penyusunadokumentasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. penyusunan notulensi rapat kepala daerah dan wakil kepala daerah,dan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. bab iii tata kerja dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sekretariat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, implikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup internal perangkat daerah maupun dalam hubungan dengan perangkat daerah dan instansi lain. dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekretariat daerah harus menyusun prosedur dan mekanisme (business process) setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan sekretariataerah bertanggungjawab memimpinaerahbabkabupaten barito kuala. bab pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan struktural pada sekretariat daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati nomor tahun yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerahgbahan pada tanggal juni iksurami barito kuala, hj. noormiliyan diundangkan marabahaya pada tanggal juni pj. sekret merah kabupaten barito kuala, abdul manaf berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor w mw w ||$ biasa p2hg kenal sek a86 bata| besa ba5 ega ibl dan jga a52 jasa (aga apa b85 gta ras ela sell |
siiubah sebagai berikut ketentuan pada diubah dan ditambah (satu) sub bidang, sehingga berbunyi sebagai berikut sub bidang pada bidang aset daerah diubah dan ditambah (satu) sub bidang menjadi sub bidang penggunaan barang milik daerah. sub bidang ketatausahaan barang milik daerah. sub bidang pemindahtanganan barang milik daerahub bidang penggunaan barang milik daerahnggunnggunkebutuhan, pengadaan, penggunaan, penilaian dan pemanfaatrencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penilaian dan pemanfaatan, melaksanakan secara merasionalisasi kegiatan perencanaan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penilaian dan pemanfaatan, mengendalikan tata operasional dan mekanisme perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penilaian dan pemanfaatan, ce. menyusurencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penilaian dan pemanfaatan, mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penilaian dan pemanfaatan yang meliputi seluruh faktor dan unsurnggunnggunanggun, ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sub bidang ketatausahaketatausahnilaian,maksakan secara merasionalisasi kegiatan ketatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian: mengendalikan tata operasional dan mekanismengevaluasi dan menilai secara periodic hasil operasi ketatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliketatausahketatausahaan barang milik daerah, menyusun laporan akuntabilitasketatausah. ketentuan pada ditambah (satu) sub bidang, sehingga berbunyi sebagai berikut sub bidang pemindahtanganmindahtanganmindahtanganlaksanaan penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, ganti rugi dan pengamanilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, ganti rugi dan pengamanan, memaksakan secara merasionalisasi kegiatan penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, gantirugi dan pengamanan, mengendalikan tata operasional dan mekanisme penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, gantirugi dan pengamanilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, ganti rugi dan pengamanan, mengevaluasi dan menilai secara periodic hasil operasional penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, ganti rugi dan pengamanmindahtanganmindahtanganmindahtangan: melaksanakan tugas lain yang diberikan olehi. normal diundangkan marabahaya dar pada tanggal juni far kabupaten barit kala, h(abdul manaf berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
ten end rms bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan w :ztttttvttztttt &,$& $&$:i$i $ x ! ji$&$f. peraturan bupati barito kuala nomor tahun tentang pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran pajak hotel dan pajak restoran dengan rahmat tuhan yang mahesa bupati barito kualamelalui sistem online atas setiap data transaksi pembayaran pajak hotel dan pajak restoran dalam jaringan system informasiito kuala tentang pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran pajak hotel dankiswww ii. memutuskan menetapkan pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran pajak hotel dan pajak restorankabupaten barito kual dan pajak resto dan pemilik resto dan pemilik restobupati barito kuala melalui kantor badan pengelolaan ajakan retribusi dan pajak restoranpengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga dapat terlaksananya sistem informasi pembayaran secara online. pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerahgelolaan pajak dan retribusi daerah. badan pengelolaan pajak dan retribusi antara lain pajak hotel, yaitu room, food and average laundry, valley, telephone, tan perjamuanpengelolaan pajak dan retribusigelolaan pajak dan retribusipengelolaan ajakan retribusi daerahpengelolaan pajak dan retribusian pajak dan retribusipengelolaan pajak dan retribusigelolaan pajak dan retribusian pajak dan retribusi melalui surat pemberitahuan pajak daerah speed), badan pengelolaan pajak dan retribusigelolaan pajak dan retribusi daerah. pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusimelalui surat pemberitahuan pajak daerah speed) yang disampaikan kepada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pemeriksaan pajak, badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknikgelolaan pajak dan retribusipengelolaan pajak dan retribusi daerah. badan pengelolaan pajak dan retribusigelolaan pajak dan retribusi daerah, menyampaikan informasi kepada badan pengelolaan pajak dan retribusiarito kualbarito kuala melimpahkan kewenangan kepada badan pengelolaan pajak dan retribusi maka kepala badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah atas nama bupati menerbitkan teguran tertulisditerbitkan paling lambat (tujuh) hari sejak teguran diterima oleh wajib pajak, teguran iiigelolaan pajak dan retribusin barito kualpencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati barito kualpengawasan pembayaran pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada wajib, pajakgelolaanrito kuala. ditetapkan barito kuala p 'pada.tanggal juri bulan barito|kuala, ta! snp noormili diundangkan marabahaya pada tanggal juni pj. sekretaris daerah kabupaten barito kuala, h,abdul manaf berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
aas bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan www # peraturan bupati barito kuala nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah peraturan bupati barito kuala tentang rencana kerja pembangunandaerah (rkd)e adalah perangkat daerahkabupaten badungandan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. sistematika rkd tahun sebagaimana dimaksud pada disusun sebagai berikut pendahuluan gambaran umum kondisi daerah iiikinerja penyelengaraan pemerintahan daerah vii penutup lampiran lampirkd tahun sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan untuk pedoman penyusunan kua dan pas dalam rangka penyusunan rancangan apbd tahun dan pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menyempurnakan rancangan senli pati art kala, mkri. noormiliyantas diundangkan marabahaya sargun pada tanggal juli seks merah haa, nbaritokuala non abdul manaf berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
antidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barito kuala, menimbang :a. bahwa dalam range pelaksanaan perubahan struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan menteng dalam gegen nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa, perlu diatur pelaksanaan secara teknis terkaitsebagai penjabaran daria menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, tugas dan fungsi (serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian unsur staf: sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten barito kualrito kual unsur staf perangkat desa yang selanjutnya disebut dengan staf desa adalah staf honorer yang diangkat kepala desakesepakatan bersama bpd. pakta integritas adalah pernyataan. kolusi, dan nepotisme. hari adalah hari kerja bab kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja bagian kesatu kedudukan kepala desa dapat mengangkat staf desa. staf desa sebagaimana dimaksud pada merupakan staf honorer desa dan berkedudukan sebagai unsur staf perangkat desa, staf desa(l) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, staf desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala urusan dan atau kepala seksi, staf desa diangkat oleh kepala desa dengan masa kerja badak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. bagian kedua tugas dan fungsi staf desa bertugas membantu perangkat desa dalam hal urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan: dan pelaksana tugas operasional. staf desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana huruf melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh kepala urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan atau urusan umum dan perencanaan sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya. staf desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana alat huruf melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh kepala seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan atau seksi kesejahteraan dan pelayanan sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya. bagian ketiga tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, kepala urusan dan atau kepala seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan staf desiii pengangkatan dan pemberhentian staf desa bagian kesatu pengangkatan staf desa paragraf persyaratan staf desa staf desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan. persyaratan pengangkatan staf: mempunyai integritas, pribadi yang kuat dan jujur,: dan, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. persyaratan khusus, bertempat tinggal wilayah desa setempat copy kartu tanda penduduk ktp| dan kartu keluarga kk) yang masih berlaku dan telah dilegalisir camat: il. surat keterangan catatan kepolisian sick) dari kepolisian, surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil bermeterai cukup, surat keterangan domisili tempat tinggal dari rt: surat keterangan domisili tempat tinggal dari kepala desa: pas photo berwarna terbaru ukuran sebanyak (dua) lembar, kelengkapan persyaratan administrasi dibuat sebanyak (dua) rangkap. paragraf mekanisme pengangkatan pengangkatan staf desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut kepala desa mengajukan minimal (orang) calon staf desa yang memenuhi persyaratan untuk dikonsultasikan kepada camat, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon stafstaf desa, dan dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan pengajuan kembali calon staf desa yang lainnya. bagian kedua pemberhentian staf desa pemberhentian stafstaf desa: camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian stafstaf desa dengan keputusan kepala desa. bab iii penghasilan, waktu kerja dan istirahat cuti bagian kesatu penghasilan staf desa staf desa mendapatkan tunjangan setiap bulan dihitung berdasarkan hari kerja dan atau hari masuk kerja dikali besaran tunjangan per hari masuk kerja. perhitungan besaran tunjangan perhari sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan bulan. pembayaran tunjangan dilakukan setiap bulan atas pelaksanaan tugas pada bulan sebelumnya. pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan selamanya pada tanggal bulan berikutnya. (l) selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada staf desa didaftarkan dalam kepesertaan pada bpjs ketenagakerjaan. i2| jenis program bpjs ketenagakerjaan yang diikutsertakan adalah jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. besaran biaya yang dibebankan pada apb desa adalah dikali besaran upah minimum kabupaten. (#) kepescrtaan pada program bpjs ketenagakerjaan yang dibebankan pada apbd esa berakhir dengan diberhentikannya staf desa baik dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan. biaya untuk pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada dan kepesertaan bpjs ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apb desa setiap tahun anggaran. sumber dana pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada alokasi dana desa add) untuk (dua) orang staf desa. pengangkatan staf desa melebihi dari (dua) orang dapat dilakukan desa atas beban apb desa yang bersumber dari pendapatan asli desa pad). bagian kedua waktu kerja dan istirahat staf desa (l) staf desa wajib bertempat tinggal desa setempat agar dapat bekerja secara purna waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan masyarakat. ketentuan waktu kerja perangkat desa minimal (tujuh) jam per hari untuk hari kerja (enam) hari per minggu atau minimal (delapan) jam per hari untuk hari kerja (lima) hari per minggu. waktu istirahat staf desa meliputi istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama tempat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja: b.istirahat mingguan (satu) hari untuk (enam) hari kerja dalam (satu) minggu dan atau (dua| hari untuk (lima) hari kerja dalam (satu) minggu. (#) pengaturan lebih lanjut mengenai waktu dan jumlah hari kerja staf desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa tentang pengangkatan staf desa. bagian ketiga ijin dan cuti staf desa staf desa dapat diberikan cuti atau jin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. cuti atau ijin sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh staf desatahunan, (dua belas hari kerja bagi staf desa yang telah bekerja selama (dua belas) berturut turut. staf desa perempuan berhak memperoleh cuti melahirkan. staf desa: dan s5) cut ibadah haji dan umroh. pengajuan cuti staf desa ditujukan secara tertulis kepada kepala desa. staf desa yang tidak melaksanakan tugas karena dalam masa yin dan atau cuti, tidak berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan jumlah hari jin dan atau cuti. bab peningkatan kapasitas staf desa staf desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala desa dapat(ll(ll bendahara desa dan atau bendahara aset yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan tahun dan pada tahun ditetapkan kembali dengan status sebagai staf desa, dalam hal bendahara desa dan atau bendahara aset mengundurkan diri dan atau tidak bersedia ditetapkan sebagai staf desa, kepala desa memberhentikan yang bersangkutan. pengisian kekosongan staf desa atas pemberhentian sebagaimana dimaksud pad, ditetapkan marabahaya pada tanggal september paket award kata, kel kana undangan marabahaya pada tanggal september in, papa ka, sekretarndaerah kabupaten barito kuala mei , es, sepritono beli daerah kabupaten barito kuala tahun nomor contoh surat permohonan lamaran ditulis tangan per aan pia) dengan tinta hitam kepada kecamatan lo. perihal permohonan menjadi bakal calon staf desa. tempat yang bertandatangan bawah ini nama ana aan nan inap aba ipa bni bae rek ear pekerjaan png tana tea ono api alamat teman anna lean mocmipacn jones sana kecamatan . . kabupaten barito kuala. dengan ini mengajukan permohonan kepada kepala desa untuk menjadi staf desa .i. kecamatan . j(i kabupaten barito kuala. sebagai bahan pertimbangan, dapat dikemukakan bahwa hal yang mendorong saya mencalonkan diri sebagai staf desa antara lain adalah keinginan untuk ikut ambil bagian dalam upaya memajukan dan membangun desa. serta dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan syarat syarat pencalonan yang diperlukan, sebagai berikut sarat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa atas kertas bermaterai: surat pernyataan sh, fotokopi ijazah formal dari angkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang:) lembar: demikian, surat permohonan untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya. hormat saya, surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa yang bertandatangan bawah ini, saya bakal calon staf desa soo kecamatan . kabupaten barito kuala nama banana anon tee ana tempat tgi. lahir nana rara pekerjaan naa ann pap papan agama islam alamat pameran sekam, nik sea besa agunan kecamatan . mc kabupaten barito kuala. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada tuhan yang maha esa: menjalankan syariat agama yang saya pelukini tidak benar. yang membuat pernyataan materai rptangan bawah ini nama ape agama islam alamat lor ooosssannsetan sana sana pms rbara nanas kec mat an. add kabupaten nenek dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya ak, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan apabila dikemudian hari pernyataan ini idak benar. yang membuat pernyataan, materai bp, i000, surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil yang bertandatangan bawah ini, saya bakal calan staf desa kecamatan . kabupaten barito kuala nama mak sea dar hakan eni agama islam kecamatan . kabupaten barito kuala. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya jika hasil penetapan saya terpilih menjadi stal desa akan berbuat baik, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas, dan saya akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab, dan siap membantu dan mendukung kepala desa dalam melaksanakan semua program pembangunan desa demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat desabudak benar. yang membuat pernyataan kamera rp, g000, daftar riw hidup keterangan perorangan nama lengkap nama panggilan tempat tanggal lahir is. |agama tan rt rumah kabupaten keterangan tinggi cm) badan berat badan kgi ec, rambut mah bentuk muka warna kulit ciri ciri khas riw pendidikan nama kepala tingkat nama jurusan nomor stub tempat sekolah direktur sekolah wajah tahun dekan promotor jae e f #$ i # pengalaman lembaga pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan besi nama dari tahun s d pesan nama pimpinan organisasi ganas tahun organisasi alone keterangan keluarga isteri suami tempat tanggal tanggal anak jenis tempat tanggal no, hama kelamin lahir lahir pekerjaan keterangan bapak dan ibu kandung nama tempat, ban lahir pekerjaan keterangan ll. bapak dan ibu mertua nama tempat, lapang lahir) pekerjaan keterangan saudara kandung peer tempat, na, nama kelamin tanggal lahir pekerjaan keterangan umur papua f nan men saudara kandung isteri suami kas masa kelamin lahir umursurat pernyataan bersedia bertempat tinggal desa setempat yang bertanda tangan bawah ini: pekerjaan aaa mea rnten agama islam jenis kelamin ana ina bea kaa eka pena rea alamat pakai dela are pro sai pes kecamatan. j. kabupaten so. bahwa saya bersedia bertempat tinggal desa setempat apabila nantinya saya terpilih sebagai staf desa desa .o wo. demikian, surat saya buat dengan sebenarnya. bana nora yang membuat pernyataan, materai oo, rukun tetangga . rukun warga . desa aib surat keterangan tempat tinggal yang bertanda tangan bawah ini, ketua rt. rw, peta sarana kecamatan. ob. kabupaten barito kuala, dengan ini menerangkan bahwa nama kanan apm lina ragi dea merahan kbk agama islam jenis kelamin mere akan seestaf desa. rukun tetangga . ketua, cup stempel pemerintah kabupaten barito kuala kecamatan coco. kepala desa kali ana surat keterangan tempat tinggal taroituoat den kaa yang bertanda tangan bawah ini, kepala desa . kecamatan kum kabupaten barito kuala, dengan ini menerangkan bahwa agama islam jenis kelamin aan aman alamat pena mas sonam peta anta snap irman aga senoesel etinperangkat desa. kepala desa loc cap simpel pengumuman pendaftaran calon staf desa nomor: see bibi bibit babi gibson dengan ini diumumkan pelaksanaan pendaftaran bakal calon staf desa ena kecamatan kec. ikan dilaksanakan pada: hari tanggal aevi pak kera kana near eren bae ken pad eah knn kanan bln yet tempat persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon staf desa, adalah sebagai berikut persyaratan umum al)pertama atau yang sederajat: berusia paling rendah (dua punah) tahun: mempunyai integritas, pribadi yang kuat dan jujur: 2g), dan. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi persyaratan khusus memahami kondisi desa: bl) mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat: bersedia bertempat tinggal diwilayah desa setempat selama menjabat kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaranr: dj) lembar contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon staf desa dapat diminta kantor dedaooooooooooo.o oo. keamanan demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat anna beban baya kasi pemerintahan dosa. 0m. pee nama lengkap check list persyaratan pendaftaran bakal calon staf desa nama bakal calon tempat, tanggal lahir aka ega cc. alamat tempat tinggal yaa keterangan nama persyaratan jumlah lengkap! tidak tidak lengkap sah surat permohonanflamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai: rangkap surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha rangkaptfotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan rangkapkopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang rangkap berwenang: daftar riw hidup, terungkap von surat pernyataan bersedia bertempat tinggal desa rangkap setempat diatas kertas bermaterai, surat keterangan tempat tinggal dari rt: |2rangkap surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa: |2rangkap foto copy kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga rangkap kk) yang masih berlaku dan telah dilegalisir camat, pas photo berwarna terbaru ukuran sebanyak rangkap (empat) lembar kasi pemerintahan desa. kelamaan ono enne nana amen mama mana mama lengkap kabupaten barito kuala keputusan kepala desa. nama desa) nomor .tahun . tentang pengangkatan dan pemberhentian staf desa seressarertasaan kepala desa. menimbang bahwa sehubungan dengan habisnya masa bakti staf desastaf desa: bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan bupati barito kuala nomor . tahun tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf desa dan surat rekomendasi camat. momo sc. angga. perihal md. maka perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan pemberhentian staf desa, ce.staf bee ana kikak1293k il.peraturan bupati barito kuala nomor. tahan tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian staf desa lembaran daerah nomor. tahun seri. nomor.): memperhatikan surat rekomendasi camat mom or. memutuskan menetapkan kesatu keputusan kepala desa.tentang pengangkatan dan pemberhentian staf desa. isi sesuai kebutuhan) desa kecamatan .kabupaten barito kuala. kedua memberhentikan dengan hormat saudara saudari eco sebagai fisi sesuai kebutuhan) desa eco. kecamatan . kabupaten barito kuala staf desa ketiga mengangkat saudara. sebagai .i. (isi sesuai kebutuhan) desa . kecamatan. kabupaten barito kuala. keempat masa tugas .ccc . isi sesuai kebutuhan| desa. kecamatan. kabupaten barito kuala keenam keputusan kepala desa ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan . pada tanggal kepala desamerintah daerah kabupaten way kanan telah mengundangahwa sehubu, profesionalisme dan kinerja inspektorat daerah kabupaten way kaneberapa ketentuan dalamberita daerah kabupaten way kanan tahun nomor diubah sebagai berikut: diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yakni 2a, angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: daerah adalah daerah kabupaten way kanan. peraturan. bragubernur adalah gubernur lampungay kanway kanan. inspektur adalah inspektur daerah kabupaten kabupaten way kanan. inspektur pembantu adalah inspektur pembantu pada inspektorat daerah kabupaten way kananway kanan. unit adalah unit kerja yang tergambar dalam struktur organisasi inspektorat daerah kabupaten way kanan. organisasi way inspektor:ketentuan (l)inspektorat pembantu dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi inspektorat daerah kabupaten way k. sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pelayanan administrasi umum, evaluasi pelaporan dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit lingkungan inspektorat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan inspektu, cc. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, sistem pengendalian intern pemerintah spip) dan laporan kinerja instansi pemerintah klip), penginventarisasian, penyusunan dan mengoordinasikan dalam rangka ketatausahaan penanganan pengaduan, pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga serta penyusunan peraturan perundang undangan, pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap aparatur sipil negara asn) lingkungan sekretariat, penyiapan dan pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat, dan pelaksanaan tugas, membawahi: subbagian perencanaan: subbagian . subbagian evaluasi dan pelaporan: dan subbagian administrasi umum dan keuangan. masing masing subbagian pada sekretariatmpunyai rincian tugas sebagai berikut:. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian evaluasi dan pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penginventarisasian:rincian tugas sebagai berikutberikan oleh atasan. judul. judul paragraf bagian ketiga bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf inspektorat pembantu dan inspektorat. i'i|iil iii www (oo .! penyusunan laporan hasil pengawasan: dan pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan. pembagian tugas dan fungsi dalam masing masing unit kerjdiantara dan disisipkan (satu) yakni oa, sehingga berbunyi sebagai berikut: inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud inspektorat pembantu mempunyai fungsi: perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan, mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan, cc. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan, pelaksanaan penegakan integritas lingkungan pemerintah daerah: pemantauan dan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, penyusunan . pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, d1. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, dan pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan.pimpin oleh seorangperan sebagai koordinator atas rumpun urusan dan atau penanggung jawab pelaksanaan pengawasan instansi satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten way kanan, penetapan wilayah kerjakelompok jabatan fungsional berada bawah dan bertanggungjawab kepada inspektur melalui inspektur pembantu dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh sekretaris. kelompok jabatan fungsional terdiri atas(s) pejabat fungsional auditor dan p2updmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk tim dengan komposisi sebagai berikut pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. pengangkatan kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati. ketentuan yang ada padaberlaku, makabanggai muzu berita daerah kabupaten way kanan tahun nomor sin s88uai dengan aslinya (g3 carian hukum, msn psa india sukarela ratusan, s.h. m.h. karna iv a) nip t9750926 ina) ro. . ann ica) ke) era lee sea sig men aman: spesies (and fan oo. |
oka) pee tan pak bat sy) bupati batang provinsi jawa tengah peraturan bupati batang nomor tahun tentang standar, mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengawasan kearsipkearsipan, perlukat nan peraturan pemerintah nomor tahunbidangan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk " pada perangkat daerahinternal atas pengelolaan arsip dinamis lingkungan pencipta arsipperangkat daerah dan desa. bab pengawasan kearsipan internal pengawasan kearsipan internal menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. ojo tara pra) naa tapa akp eee pemerintah daerah melalui lembaga kearsipanbab iii standar pengawasan kearsipan internal standar pengawasan kearsipan internal antara laindibidang kearsipan.negakan peraturan perundang undangan dibidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan aspek pengawasan atas penegakan peraturan perundang undangan dibidang kearsipan. aspek pengawasan penegakan peraturan perundang undangan dibidang kearsipan sebagaimana dimaksud padadibidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan. bab mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengawasan kearsipan internal bagian kesatu umum mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilakukan melalui tahapan: perencanaan program, pelaksanaan, dan pelaporan. bagian kedua eee perencanaan program kegiatan perencanaan program merupakan penyusunan program kerja pengawasan kearsipan tahunan kpk) sistematika dalam penyusunan program kerja pengawasan kearsipan tahunan kpk) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas, instrumen pengawasan penyelamatan arsip statis, mie cc.paragraf monitoring pemerintah daerah melalui lembaga kearsipan daerahempat tim pengawas kearsipan internal pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh tim pengawas. tim pengawas sebagaimana dimaksud pada beraporan hasil monitoring lhm). tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dengan keputusan bupati. bagian kelima nilai hasil pengawasan kearsipan internal nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan internaloka) pee tan pak mae: nilai (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh dengan kategori (kurang), nilai (lebih dari nol sampai dengan tiga puluh dengan kategori (sangat kurang): bagian keenampengawasan kearsipan menghasilkan (dua) jenis laporan yang terdiri atas: laporan audit kearsipan internal, dan laporan hasil monitoring. paragraf laporan audit kearsipan internal laporan audit kearsipan internal disusun oleh tim pengawas kearsipan internal bagi setiap obyek pengawasan. laporan audit kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada tiap objek pengawasan. selain menyusun laporan audit kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam tim pengawas kearsipan internal menyusun laporan audit kearsipan internal konsolidasi. laporan audit kearsipan internalporan audit kearsipan internal konsolidasi ditandatangani oleh! sekretaris daerah dan disampaikan oleh pimpinan lembaga kearsipan daerah kepada bupati. tembusan laporan audit kearsipan internal konsolidasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala arsip nasional republik indonesia anri) setiap tanggal agustus setiap tahun anggaran. sistematika laporan audit kearsipan internal terdiri atas: babi pendahuluan, terdiri atasaporan hasil monitoring disusun oleh tim pengawas kearsipan internal dan tim pengawas kearsipan berdasarkan risalah hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan. sistematika laporan hasil monitoringojo ia) bab fin |
berita daerah kabupaten way kanan tahun nomor ngadengan rahmat tuhan yang maha esa,. di. &. daerah kabupaten way kanan nomor peraturan. akakedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten way kanan. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten way kanan. bupati adalah bupati way kanan. dinas adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten way kanan. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaandan kebudayaan yang melaksanakan kegiatan.taman kanan kanakarakan program pendidikan bagi anak usiaarakan pendidikan umum dasar lanjutan dari sd, mi, atau bentuk lain yang. www naa yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara atau mwakil kepala adalah adalah guru yang diberi tugas tambahan pada satuan administrasi pangkalnya oleh kepala satuan pendidikengan peraturan bupati ini dibentuk upt satuan pendidikan dan pendidikan dasar pada dinas pendidikan. pendidikan dan kebudayaan kabupaten way kanan. upt satuan pendidikan dan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: upt negeri, upt negeri, dan upt smp negersmp negeri sebagaimana, tugas, dan fungsi bagian kesatu kedudukan upt satuan pendidikan dan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana teknis operasional dalam pengelolaan upt negeri, upt negeri, dan upt smp negeri. upt satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalamkepala. kepala sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi upt negeri terdiri atas: kepala, dan kelompok jabatan fungsional.negeri terdiri atas: kepala, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana,bagan. bagan susunan organisasi uptpt negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyelengarakan program pendidikan anak meliputi program layanandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt negeri menyelen agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. upt negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf: kelas (dua): kelas (tiga), kelas (empat): kelas (lima): dan kelas (enam). dalam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt negeri menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pendidikan:upt smp negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf: dan kelas (sembilan). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt smp negeri menyelenggarakan: dan pelaksanaan administrasi. bagian keempat uraian tugas paragraf kepala sekolah kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf mempunyai tugas: a.melaksanakan. melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, cc. supervisi kepada guru dan tenaga kependidikanbertanggung jawab kepada kepala dinas. paragraf wakil kepala sekolah wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf paling banyak mempunyai (tiga) orang yang membidangiwakil kepala sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepalaparagraf kelompok jabatan fungsional (l).: guru, dan pustakawan. paragraf kelompok jabatan pelaksana kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merupakan jabatan pelaksana yang melaksanakan administrasi pada upt satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya. bab koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan untuk membantu pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja nonstruktural. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: koordinator wilayah kecamatan blambangan umpu, koordinator wilayah kecamatan beradat, koordinator. koordinator wilayah kecamatan negeri agung, koordinator wilayah kecamatan banjir: koordinator wilayah kecamatan kasui: koordinator wilayah kecamatan way tuba, koordinator wilayah kecamatan baruga, koordinator wilayah kecamatan pakuan ratu, koordinator wilayah kecamatan bumi agung, koordinator wilayah kecamatan buay baruga, koordinator wilayah kecamatan gunung labuhan: koordinator wilayah kecamatan negeri agung, koordinator wilayah kecamatan negeri besar, koordinator wilayah kecamatan negara batin, dan koordinator wilayah kecamatan umpu semenjak(l) koordinator wilayah dimaksud dalammpunyai fungsi: a.pengumpulan. diekoordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan berkewajiban mengoordinasikannya dengan kepala dinas. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas, kepala, wakil kepala, kelompok jabatan fungsional, serta kelompokkelompok. onal dan kelompok kelompok jabatan fungsionalsecara berkala tepat pada waktunya. kepalamengirimkan tembusan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan koordinasi. bab kepegawaian kepala, wakil kepala, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuaipembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh kepala dinas. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.pengawasan. cawan yang menjadi kewenangannya, koordinasi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pendidikan, pemberian bimbingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan dan pendidikan dasar, dan monitoring dan evaluasi. hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada bupati. bab viii ketentuan peralihan pejabat yang ada pada upt satuan pendidikan tetap menduduki jabatanataan nama dan alamat satuan pendidikan se kabupaten way kanan berita daerah kabupaten way kanan tahun nomor ketentuan. ketentuan dalam huruf d aslinya kepala gian hukum, aris supriyanto s.h m.h: pembina a) nip. c3$ masih aks ani se: sar make team bani bai ka9 dia e3$ beo lan dee sps haa cagar bea saja sis sisi sl: al: snn bean: kip ea. ida jok lola bare ria mal pee pen tari rasi rai kasi lan tel bri (is er eta jer: ika dar len goe aa, sia feet asal ol pan sial gada sig luo kris aa, sila sia ela .x rai ani ko) (ca) tax fe) ann naa kor "$$ say rel lan) s0, . bb, toba rss era sea ica) ke) kn, tas jani an) sai aan (aki ser ep) era salt alis salsa egi elo elo sik et ter: nas peo "pa aan sela a., srk kks hak ian bego bak ta) sala (ej ken) en) (aj nas se, sae ala ala lala he) no) no) ie) ke) o|o elo sj3ja tam: (sja ray sri sib alm sis (sig isis nim ana als sis ep) lor an) "tr fav) pip (at 1s) yo) sae feri pena sis "ea iso ala legi tani ma: sole pala kej mala sia ssi mis sis baik sis isis sial bia bia mim sia ban |(o ye) in bea te) pera sis ne) leo) sis talas sal ios lsid isi sis sis pan isa jang sal sal: isis isis (aja sia (sis isis 0pole v|oe|o aa malu su: lalalalala selama isis sis sis lani sekai si pee ke) (aim bg, fts ah: sis sisi3 similis ala seo osis in) kp) kp) kp) kp) kp) ala aja lala lala pam wuwwakn saja sia sipp ppppppawhnpp pap kemarau |( cb) pan (bb "aris eksis ato (elo nat isis (sia tw loo loo also loo |ao w|wmw ris aja fla lala ina lolo lolo sio loo ke) eno) mpa ppp lalu les ata ola snn kop inn . ku) to, in sa. ala sal lea ppp s5a: sis fei |(s eni ala si. aa: fal pig sia sis laa is, ene . . te!) toy) key) en sis ea sis sig aia sig ala ing ko) pan ala nan ai ala wig sia sha sis ole aa aia aia tp) (ep no) pan kep) tai no) koo) ea no) ne) log len ni? las tani ham ca) fe) par fa) tee aja dig pte kar) pa, sis sila sis ab: aa) ny . ks) ir) sis aa ke!) aia |($ did pia "is eh aia ta) ep) ke) em: la har lb) (s1) tis aia key)) (ep) to) ep) ma, aja e|e el sis no) aia aia aia "ai (s1) lap) fo) bi d3 hee an aia al is sis ta kep) no) ke) e. aia 0p) tp) ne) tp) ha ne) le) ne) ne) no) te) pai aaa ss| js) ina sal laa) an sig naa sis ere sai aab ad: aa) sis res sisi si3 aia ap sia lea aia sana rame dua ai: aja bal bg: ie. an) ke, aia (0p| te! laa) kep pc lala lan san hah nan k10 r5 mag fans ke) gea aaa ep) ke) men tp) ea sis ts. sak |(g kena nee ala pan ind h2) tol ye) ka) sib ye) isis para den re ". aa lam ke) iga sls hera ptn ist ke) tea jan sisa #|a ks) fata) a.a klo) ko) nasi gil us. rai .gy ja) aia beat (2s ra ta) bir sp) pra perr aia bean ken ska sia ke) bos co) '&) " . (en) (ka tera (aa dari tab ian) sis sis sal iso iss sisa gigs isis isis maa lon los kan lan las los los ann las (ia dis sela ato lolos ala lea na ala sia sena san anakan saja kar kpn ente kis sisi hemat tas bis jaja sis sis iss bal ind isa isa kakak "mw ela &ja jalan solar jan fao aaa aaa sala ala lala sala sin ain min (og kie sisa lele loelolole eo) oo) loo loo loo loo loo loo loo "ee ing lin lag bi. ef: "nene ke: pare "h4 sis maa pe) la) n|m peta als fa) es) lan ta emis aia ea sia mane ren |($ jaan jne heh ar) fan) ke) (elu) er. sis sig (s1) sia sis sis fs) tana at: . sis to peng "ea (sis bete na, ago sib &|($ (gx aris sai tai jala tee fs) in, png iss pan (8g isis sg: ata dag (2s eh isi aia depe kos bis ar. basi aa: ale pai le) sis ala ele (ss aa haa ha: ah aia pele laa kh) ter haa: rak ena ke) (aa (aa sos sig ko) lag) lan kan sis bea sis sis cai celah elo ce: sb|. tar ere pan ap) ke) "le el) |i$ man an) aia es aia nach an) sop ana yg) ks) lap) bea ben |(g aia sis tp) ta: dai aia pra hala tee eta la) fla sel sis pap gg! fe: |($ |(& jaa ke!) sis aia en) kej kera) ke) sis lara ane age in ke) an. fr! bln ng: lap) ep) pos ta (dp) kep ne) aia (er tp) ne) te) sp) sis ssi lau pes ole ari ala bal sel sis sel. besi sis sis and isis sis #ss sis lea pp. kek pla |(s sasis ala (ss ia mama pesan ina boo in) sis foto) jan ken pena a.a der al rak "le aia ra dia . loo ia0 jee pa: bsa (ia . pon (2s log isis sessilis ala sar ips isis isis sal asas sei le) tar ta: 2eapaapaak sisisisisisisisig ge kuat sig isi|a lebih sisa dig ye: sisi similis isis pan mis elo bas sisi isis isi rer oto toto toto sia ala lala alabama lala kawa aja sisik ppp p3pp apn eni been ko) did ha) ssh ar sisi isis bisa bola dik iss ssi elo ber a09 er) kb) kp) (dj lv) kp) kp) lp) kb) kb) aio lea laa elu toununuanawwawwmnwaw nya loo (sr ikan wo) no) kie lelo lolo yo) ye) aa) did leo (co loo lco (co |oo jco |o0 co) co) (oo (lo (co alm sia baru mes lal .e sa. sis isa (gl sal ku) ke!) sis sig (se |e|s (sis kb) ea sia tis isis aa. sisi atap han dar label man isis (so tp) sinis pane ka) ola aia sis pan isis a35 tera tep mia (gia sis maa a.a krisis bas kas) tel) ato sis (na (aa sja sis ke) . kel) pee isi aia man pep ape aaa (sg (co lee man feng kep) ne) isis jaga wis anand: era: tar ha! es: |(g tia api (sg tas) av, abe aja bni har ica sig sis ae: mn: risa mola sis es. ?|s ben sis aha: sis se: ai: "is en aia nb: ke) sia ke) ko) (dp kt) kap) ep) mao jalar dua bas pet wis kt. ay) zis teri fb) iss) ep) gp) hay "ni pp) kp) mae jeon ing ken) k19) co) lap) ke!) ne) to) kb) fe) no) (en) gis sis ap) no) an, no) sis es) kap) bai (ee) 2is tp) ne) co) ke) (asap rena mere kalo lai rat sis dis (be bag isis tali las elm jan isis lan sis sisi isis fee pole jelek ea a bea pe: aas (oo (gs terj kai isi kal isis ara f3) aja naa les aja megan eat pengen (s3 sana aa. isis bal pam v|v sis isl islam paolo seisi isis sis isis jan (ti aja (ra lala #la sala sja nina sia ini aia ala cp) |(o |(& ala sia bani (s0 (og eio min nea sal sis san see been the (ss sis . sae an (kasih "(ss sis aia pp) sis pen ep) tenan aaa isis sa: pal en) aia mini si. b. ks) en) era bal aia ea tra la. sig han dp) fara pon oak sis hei ml, lela ear isis isis sisi siaga (sg ss? isa ses sis sisi were leg ei|s s|is (e|(s kir isisisis isis sis isis ssi sslololo (gs lam mom aja isis isis isis isis akik isg isis sia isigigig ais (oa jan ana |ao |ao |ao jan jan ole lele lele loloele merang pee kisi sip isis sis injil tana aag aa: sis lele isis lele ea: sasis sasis isi cak mela aaadjaagaagaa daa: sss app pppppppppp rgs3 ee: sis sis! isl sig sis isis iis (je map isis saja. sis lais ssi ora rlo ca) ole lolos mo aja (ta lala aja los sio iwlmlalalwilwmilwlmwilwlwmlwlala lala lotoelelo loe lele lotte lolos lola sila mio ola kilo loo loro lolo sis sis sis lala iso leo iso leo iso leo iso ica iso iso loo pes "sx ise ise sep isp tee tee tuo tel iis ssi. isis en: isis ibi nanas abang baru san |(g sisisisisisis tris isis ia tea en) ks) ka: dan sia p el, tan mera pab isis (gi berabad negara ganar na is! (ra isis isi laa) |(s hana (m. bak sia (bf nia s. (bb jahe ie. ng ris iis dl. hagaange (2g mina dont daan (naa kan hanja sis (ss sja sis isis para pop ke!) kb) aia tinggi ssi 3s pee |(e pra 3nd lia lis per lala sis kar mun sah (sg sala sai bee sal ata some had bbaaae aja alis tana aaa (ad sit ana |(s an "isis pia ap) co) ala kai ke) pak isis (in "is man senar ina bia gaga sele pen yag sis sis ssi isis se! ina) (ss (2g aia dar ena . ke) nam hana kena ne) kp) fo) ken) aer batak memadu pen denekaata isis see: lag ssi rasis aan: alah te! ala aia tes bia sek sis ar: ala ana ajal ni mba aaa aula aia see jeli ala ja: er lala aia kel) (b5) dp! sib (gg aaa io sia |(e tp) leo) tera . leo leo enam ke) es) ben a33 (az baca aku sis les emak &4p gaib gea, san ki: sel: inne s|s asn pp. aa: anis ema "s5 |(&|s rr ab len les sasis hai lai ala aer ka) kn) ka) 0ololelole a33 aaa ori ke1) efek ekr s3k ket bes isis gita gn, es (assisi lola kap) tep) ke) tp) kla ke) ke) ke) loo ne) ne) pan da! sisa. sale jae ira (sib aja aja c|g he: sisa papa aaa maan er lan tan j0) js) tip! (es) ne) aja sbs ing sis ala bis |(b isis isis isi aja aja uin sik land all nak sisi (ss aja ferrer ri sis enn ban sol akan ks) fan) (rak ind pa! iin bls sis sis lo . sis na pete tai la) ko) are tp) ras) aka lena sea dna ne) lap) ke, ke) him ke) (aj beta mba ya) ne) fo0) pen ee) ke) ko) sis sisi iki kela ke) ke) ss. (3s seisi ep) fan sja tv) rgs maja terra an) lala he) ks) ke) ke) kep era aja uee mkp ne) mlm (b) (b) ko) kp) ora pass kiu aja jae fee fuo (mo aris blair eri kak ke, kalem ana la, la, tp) tp) (an ke) ke) "a5 leo) (oo) leo) ke) leo) le) koo) ioi |(s ad ke) rab sis sal. ta. felt) lai pas ga ole ka) ke11) sis (ar kb) af) bis eh aja sis &| ep) ca) kp) ole el ka) ip, tai ne) ke) pia bag ne) ym fei ne) kej le) 'e) le) hai sig la. aan ke) ipa apa ne) ce. nya pig air slo siz sis lao isi bip "da aan ala aja (ac rgs isis lala polo tera be alis bis isis sis sislolo (am road isis isis isa polo ssg (ee ata laa ipo he3 imw llw jan ner iololoelololo daa ia, ola |3n (an ben bea plan (as) (as) kis iga aja lelelole isis di jam jala papa kp) kp) kp) kn) kp) a.a ush leo loe sik iso loo loo loo loo loo loo aamse8uai dengar aslinya ata kepala bagian hukum, raden adipati surya aris supriyadi oo, sh. me, pembina wv a) nip. gian hukum, dto aris supriyanto, s.h., m.h. raden adipati surya pembina niv a) nip. 2n001 bismp negeri kepala wakilala umum, dto raden adipati surya aris supriyanto, s.h., m.h. pembina ya) nip. |
aa, puasa ata tepi rela tas bupati batang peraturan bupati batang nomor tahun tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) kabupaten batang tahunmbiayaan pelayanan masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak dijamin non kuota jaminan kesehatan nasional jkn) penerima bantuan iuran pbi) menjadijaminan kesehatan daerah jamkesdameat aas salpee aas ateen an: tebakabupaten batangjamkesda provinsi adalah suatu tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi jawa tengah. meat alankesehatan pbidaerah kabupaten batang. selanjutnya apabila rumah sakit daerah kabupatenebumeat atkabupaten batangcc. meningkatnya akses, pemerataan dan jaminan mutu pelayanan kesehatan. bab iii penyelenggara jamkesdakab.bentuktim pelaksana jamkesda sebagaimana dimaksud pada rsud kabupaten batang dibentuk dengan keputusan direktur rsud kabupaten batang. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada rsud kabupaten batangane pee aka pelayanan jk9g.dan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi jawa tengahkabupaten batang berbentuk bantuan sosial dan dialokasikan dppkad rsud kabupaten batang bersumber dari jasa pelayanan. meat aas plndasarii lanjutan rumah sakit umum daerah kabupaten. batang. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program pee pap saladan atau alkoholbpjs kesehatan pbi dan(ppk)kabupaten batang. rumah sakit yang melakukan perjanjian kerja sama dengan dinas kesehatan,yaitu pee aas aan. rumah sakit umum pusat sup) dr. variasi semarang, rumah sakit umum pusat sup) soeharto surakarta, rumah sakit umum pusat sup) dr. ardhito yogyakarta, rumah sakit jiwa daerah rsud) dr. amino gondohutomo semarang, rumah sakit jiwa daerah rsud) dr. seroja magelang, rumah sakit umum daerah tugurejo semarang, balai kesehatan indera masyarakat semarang, rumah sakit umum daerah rsud) pelet prov jawa tengah jepara, rumah sakit umum daerah rsud) kraton pekalongan, rumah sakit umum daerah rsud) benda pekalongan, rumah sakit siti khofifah pekalongan, rumah sakit budi rahayu pekalongan: rumah sakit oim batang, rumah sakit bedah aro pekalongan, rumah sakit islam kendal, rumah sakit pku muhammadiyah temanggung, rumah sakit umum daerah wonosobo. bab viii ketentuan besaran biaya pelayanan biaya pelayanan kesehatan rsud kabupateniaya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten batang sebagai berikut sup dr. variasi semarang, ortopedi prof. dr. soeharto surakarta, sup dr. ardhito yogyakarta, rsud dr. amino gondohutomo semarang, rsud dr. seroja magelang, rsud tugurejo semarang, kim semarang, rsud kusta pelet prov jawa tengah jepara, besaran biaya pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut diatas adalah dari total biaya ditanggung oleh jamkesda provinsi jawa tengah dan dari total biaya ditanggung oleh jamkesda kabupaten batang. rumah sakit umum daerah rsud) kraton pekalongan.peedua juta rupiah). biaya cuci darah haemodialisa), apbd kabupaten batang menanggung seluruh biaya sesuai dengan tarif rsud kraton pekalongan. untuk kebutuhan albumin rsud kraton kabupaten pekalongan agar konfirmasi dahulu dengan dinas kesehatan kabupaten batang untuk diberikan persetujuan tambahanrsud benda pekalongan, siti khofifah pekalongan, budi rahayu pekalongan, bedah aro pekalongan, oim batang, islam kendal, pku muhammadiyah temanggung, rsud wonosobo sebagai berikutina dua juta rupiah)kesehataketentuan tarif transport rujukan antar rumah sakit dan pemulangan jenazah pasien jkn penerima bantuan iuran pbi) dan jamkesda sebagai berikut menggunakan mobil ambulans jenazah milik dinas kesehatan kabupaten batang atau puskesmas dengan ketentuan jarak km) rp. tujuh ribu lima ratus rupiah). digunakan untuk bbm pendamping sopir biaya sewa ambulans untuk jarak minimal sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan mobil ambulans jenazah milik rumah sakit yang bekerjasama dengan dinas kesehatan sesuai dengan tarif yang berlaku rumah sakit bersangkutan. bab persyaratan prosedur pelayanpee aas aan.kabupatenrawat jalanmeat aas sala rawat inap kesehatan kabupaten batang milik orang tuameat alankabupaten batang akan diatur dengan keputusan direktur, surat rujukan dari rsud kabupaten batang kepada rumah sakit luar wilayah (asli),umum daerah wonosobo,yang bersangkutan (asli), foto copy kartu jamkesda, foto copy kartu keluarga,meat aas saladari dokter,e pap sala: kesehatan kabupaten batang, surat perintah perjalanan dinas spp),, pengajuan pembayaran klaim pelayanan bulan november dan desember yang belum terbayarkhan bab xii monitoring evaluasi dan pelaporan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester. pelaporan pelaksanaan program jamkesda dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.pada dapat diklaim dinas kesehatan berdasarkan ketentuya: kadidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati way kanan, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan keputusan menteri keuangan nomor: kmk. tentang syarat syarat, tata cara pengangkatan pajak dan pemberhentian juru sita pajak, jurusnya pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk menangkan pajak daerah: bahwa untukmelaksanakan penyitaan dan pengendaraan, maka diperlukan pengaturan mengenai jurusnya pajurusnya.uangan nomor: kmk. tentang syarat syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian juru sitajuru sita pajakkabupaten way kanan bupati adalah bupati way kanan. badan adalah perangkat daerah yang mengurusi bidang pendapatan. kepala badan adalah kepala perangkat daerah yang mengurusi bidang pendapatkewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerahsyarat dan pengangkatan bupati mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kepada kepala badan.b.memiliki.: tulus pendidikan dan pelatihan penagihan pajak dan atau pemeriksaan pajak: jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.ber saybab iii pemberhentian jurusnya pajak daerah dapat diberhentikan karena: meninggal dunia: pensiun, karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya, ternyata lalai atautugas, kewajiban, kewenangan dan larangand.melaksanakan. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan: menjelaskan alasan penugasan penagihan kepada penanggung pajak:, membuat berita acara pemberitahuan surat paksa: membuat laporan perencanaan surat paksa, menyampaikan surat perintah untuk: menempel segel sita pada barang yang disita, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan: menempel salinan surat paksa pada papan pengumuman badan pendapatan daerah kabupaten way kanan, il., dan m.melakukan. melakukan kewajiban hukum lainnya dalam melakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana dan peraturan pelaksananydan membeli barang sitaan yang dilelangnea assesijai dengan aslinya bala bagan hukum, nanga kabtryka usman, s.h., m.h. kay befhbina iv' a) |
ir: men akan lan ye bupati batang provinsi jawa tengah: nek mena meh adar: men hanjair: been itmen hanjketatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangir: been satlag. .sa dengan bobot (sepuluh keseratus), angka kemiskinan desa dengan bobot (empat puluh keseratus), luas wilayah desa dengan bobot (dua puluh keseratus): dan d.tingkat kesulitan geografis desake (delapan), ke sembilan), dan kesampai dengan s5) tidak tersedia,. terdapat anomali data, dan atau data tidak memadai, perhitungan rincian dana desa menggunakan: data tahun sebelumnya, rata rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada, dan atau data hasil pembahasan dengan kementerian lembaga yang berwenang. ir: been data tidak tersedia, terdapat anomali data,pengalokasian rincian dana desa sebagaimana dimaksud dalamdaerah sebagaimana dimaksud dalamhuruf dihitung dengan menggunakan rumus: kab dst dst kab) kab) keterangan: kab alokasi afirmasi setiap daerah kabupaten ir: yakx dd) (2xdengan jumlah desa antara (nol) sampai dengan (seratus) desa, desa penerima alokasi kinerja (sebelas keseratus) dari jumlah desa, daerahkeseratus) dari jumlah desa, dan daerahkeseratus) dari jumlah desa. desa penerima alokasi kinerja setiap daerah) ir: men, dan fo30x (tiga puluh keseratus)lipa 1x: tar lag. besaran alokasi formula setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan menggunakan rumus: kab (( ,10x y1) y2) y3) y4):.. bab iii tata carair:keseratus) untuk jumlah penduduk, (empat puluh keseratus) untuk angka kemiskinan, (dua puluh keseratus) untuk luas wilayah, dan (tiga puluh ,20xbupati menetapkan besaran dana desa tahun sebesar (seratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk (dua ratus tiga puluh sembilan) desa. rincian sat in) "aah h0. bab tata cara dan persyaratan penyaluran dana desa bagian kesatu tata caran hanja.dan pembagiberstatus) dari dana desa tahap yang telah disalurkan, ir: men hanjappn)b)xs5)lag.ir: be.hanjas5)dir: been ita,peraturan desa tentang apb desa yang telah dievaluasi oleh camata desa dari kepala desa bermaterai cukup,irdanb)kwitansi bermaterai cukup, rencana dana pengeluaran dana desa tahap tahap dan tahap iii, dan fotokopi rekening kas desakepala dispermadeyang berstatus mandirijumlahir: men hanjair: gara ama hanjabagian kesatutair: apn paibeen keradaptasi kebiasaan baru desa. been ita,yang mencakup sektor strategis nasional yangir: been sat lag.berkelanjutan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan (delapan) tipologi desa sebagai berikut: desa tanpa kemiskinan dapeduli perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. penggunaan dana desa tahunlag. prioritasir: men hanjayangdan potensi sumber daya pembangunan desadb.pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasid.ir: esktronikadaptasi kebiasaan baru desa meliputi: desa aman pandemi covid agenda aksi desa aman pandemi covid diantaranya: ir: men hanjadengan)jasa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barangir: been ita,keseratus) aln hanja membersihkan tempat pelelangan ikan tpi) dan tempat penjualan ikan lainnya y)b.ir: men sean imj bagian kelima tahapan perencanaan penggunaan dana desa tahapan perencanaan pembangunan dana desa meliputi::,, dan dituangkan dalam berita acaraenyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa bagian kesatu penyusunan kepala desa setiap akhir tahun menyusun laporanir: been sat ht":bagian kedua penyampaian laporan kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati cg. kepala dispermades dengan tembusan kepada bakpao dan camat. laporan pelaksanaan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada dikoordinir oleh camat. pelaporandapat melakukan pelaporan penggunaan dana desa secara offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional. s5)cc. media elektronik: media cetak, media sosial: website desa, been lea selebaran (leaflet): pengeras suara ruang publik: dan media lainnya sesuai kondisi desa. bab pembinaanbupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: sisa dana desa rkd:di.melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bupati mendelegasikan kepada kepala dispermadesapi) untuk melakukan pemeriksaan. ir: been sat ht" bab xii sanksi penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran berikutnya, dapat dihentikansurat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana desa kepada menteri keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lambat tanggal juni tahun anggaran berjalan. been ita,bupati menerima tembusan surat pencabutan penghentian penyaluran dana desa dari direktorat jenderal perimbangan keuten imj bab xbatang tahun nomor sebagaimana telah diubahta lampiran mip lae nona ngel omi eassranoo| sesi22c00| sen220s00| ies.i11800 heh ato) ipasaaoool i60.i16. so64a7200| sort7. tol css2tool 3o2 te2s00| te2tool aman eiaoool ass20room| o051. sisi2moo| sis ti24oo| aeangmalang araoool h0ssisoool taxon.ooo| 020s00| bogosesool armor neamoool passa. sssiaicoo| sang coo| keong tamil mes00tool ra. ans.o00| 2es5a200| m4276s00 pan eitaoool enaesoof tan yahoo| 202s16. badiosool m6205 t00 laka botol essosooof r20. 2047sa200| m1.37es00 lae riaoool sossooool po8255. kan00 ama eco) erspoool b26. ham school cerapaooo) isn. s00 haa sawo toesosool tagore.ooo| me b15600 pan mood) s2sosoool sa0.0o0| hen ira tool ogamwooo, 85ma5 goals0o0| doaseoool banten.o00 man tama t rta keenam gempol resmi sa00o0| goes2000| a0tes2000| po0s2e. dia i ino aseoorooof s2nsa1000| card16m00| satdismoo| daan botol isoooeoool rs2sssooo| sin o21 si7097200 ta uan ama dalan nanas adaah semasa ton asa dana tam ade asn ana masa sea aman art meme naa ala bana nama mana taat maa mem iatantcoo masa ana sea asa naas pena aaa aan es: o w maa san eta insan hem asa ana hata e esa aan aer ta0n semen nee ene p sasa anna hama dahan ape ean p asinan esa ain here naa name perempatan golmaal egan into0 maa ake sana mean tenan pai nan masih asa sanga dinas ane easa pe nasa ian ana ito apa gene ana tattoo atasan balteata nas a ato belajar ane ama ana aaa ane enamel maa ena ati aria malah ana ena ta mn ear san ana asa tea inn inn kembaran sai aon aan sana tan ana jun kepang ana sasa ooo oma loan pasomasan apem osn korsel utama ata oma tara wonosari sesal son seo00 eno aan esa agus aon san erat angan sol aan ana essen pra ame tee maa aa ata haa asas ata asas anna asa sasa aan naas tnos cool sonora sea esa tera sop ama aon nana ass) apaan soni omosnaoool snnssaonn| son sssr person jarlceas 6a1.57a000| 1ite67.tool io tsazasooo| sox208. dis pasukan o 6ar.sta.tool o |o tsosniooo| 20s088.a00| "io candirjo siaamiooo| s25.7asa00| purba ca1. | o | bo47os000|l kn. ai a u u li ly sendang uu erisraooo| eennamoo gp3kosovo| banteng oa1572 toa.21s tool tas.s92000| 2083s6. sumurbangr . goa157a00o| t38. .c00| margono ear o540s.000l tasks.ooo| 29a791.c00| siang ear57a. t2ss77ooo| 2802s0800| .n00| pioowang geatsraooo| sr.s1tool swan eat. sra.ooo| ti2oga0ool p tsssos.ooo| s01448200| 5loong eat.sra.tool o9 02800o| tai202000| 2e6mos00| rensai baar |.objects7aoo| o0aseoool mit.oto.ooo| 2sama.ooo| bola oar.sra tool oo.issoool | tso.rroooo| jari pujut 6a1.57a.tool ioo masnoooo| person car.s7a.coo| see3cool o :|oo | too2r0o0o0| xia tanjungsari oo |o to29e7. dia kebumen .oo0l oo maiaatooo| jis harjowinangun barat .57a000| 4a018000l | o78:7as.ooo| 3s9 tegalombo 6arsraoool o o o o |o oo ) | 7s8s87.o00| .85a. di7karangan car.s7a.ooo| | mans2aoo0l jas satuan oo ca1.s7a.ooo| 7o.0as.o00l miicoooool |x0 harjowinangun timur .57a000l |o tae26000| rejosari timur | 6a1.s7a000l |o | ti72rekor| aau ivan uo sarai o ooosansravool tasetoool nsossoool 2esossoo0| seni an sra.tool o2. tewas.oo0| dale ossiioool eines.tool s21.1saa00| s271s440o| menekatesatsa mana men menang men mng beekpoo cocol osassoool is3poo| kant irsmocol g22seronok to01. sos.040a00| sosok0400| keo erersocol cis2sesosok es. 3e1 sai.6c3200| kenang i tarereocol css2saloon s6 s007a7200| pena i tarsrsocol isi984. a727p3coo| ar2ro3so0| 2a0 s9000 kebanggan i torereoool atasirooop s34s50s00| ss4sosok| ermaoool iamisooo kenanga h eaisraoool oorosroool akad i grsmoool tes7sool s0e012500| mangan loan draogo| w2stis tool l rose1.0o0| son.ara aoo| s0ns1a ara .to0 v1ii mama r greyson mesum 2ercadeoo| i ersreoool iso2school sebisapoo to.o1s.0oo| pena h aisreoool is2s030o0f a.rer.0oo| oo.sosok| s0066e.a0o| peta aisreoool os22c0ooo| esi lo1r. | 4on. s00| doa04 b00| den rsrsoool cosizooog ta2. 20287as00| do2sra400| i rsmoool toorasooog ta2 3n0. aaa eaisraoool cosasoool tindih000| 2eodersoo| ea arsraoool oop2tool t10506. 2eds08400| h gaisraoool ssorcoool kns eoo| sess13. ea air tool 2ss.snoop| dome7200| dea h earsraoool eossaoool to2258000| m0.d37.c00 han rsraoool aseacool ass.ooo| anak gisraoool sin coronel o0o| tour416. 4i6: aisraoool cosas7ooo oo: tanosiooo| 2oss24x00| 2oss24400| dean h aisraoool sos2ryool t22095. ena arsreoool oassooool beetles00| hee oei school | 2s81sa.ooo| .o00| #ino00s00l ditososool 202s1a.t00 ama aya.a. eh eeeraaa iu ren eobamurina stool bios emo ertassooo in20700000| paapaih ireoool iorsrtoool se54n0.0o0l se1778400| ba1778400| beri nan anna taisreocol iti500oo t1s2155000| #s2s5x000| ashsstooo| bean b biretaoool sitosol nesstoooo| 2en3s2ooo| mte7e000 dimas gigreoool siserooo .206m00| 1as can200 jaman gigacool arsisoool oss.ooo| 2e1sas.coo| 2e1sans0| has1 pemanah botol esioroool teo 20070n00| ms pena tattoo esossooo| see i5300o| to1ss10.00o| dos s24 000l bambang cool tank2room o me26s000| s003180o00| s0018000| st maan sma sas201tool i desa0t000| o2o0song00| 200s01.c00, nana. s0g eee ef?? b b moi sea solo| sareesaoo| site400| memanah ereraoool isis2tool ir6000| sin270400| si7270400| kemngengh regosol sosoroool eh menahan israoool saaroool m6s15. .n66.ooo| 13s63. kengmlansnate i reracool sasseaooo dag rsreooof c2soooool ton.issooo| 2e1e73200| onto.so0) eeoangn i sargroool toro2ooo| aga0a. cool tata iaisoool rsssroool s18s02800| sisi02s00| oas00 san eaoool eassiooo .00o| bag562000| daan ebismaoool wsosisoool purnomo araoool sssowoool too.i76. 2s0071200| m0. astavool teworroooo t75. sio2s6400| heat arersoool asias6tool tsb o00| dcast0e00| bisreoool easansooo| pssasuooof ismocol isesoooool opo s00. s20. :s00| bei nisraoool yiaroraoool go. senna ocaisratoool iseroaooo | b08.s66000| os20510a00| so0seed00| tel ton aan pra. bea eoanngn gempol sa0| leo| kesamaan eaoool ioossoooof ps2. go.a2g. eat akaoool isesosooof error ama i isaoool tesla.000l c0o| bata panama teman ooo ocatsraooo| tis072000| to14700. d17515600| di7o19sool feb ioesrreooo| 4255i0100| anta swasta0solo217. ) o o gemuk ear7a000| 25z0c0.tool oo s0scar.tool o gamawan ata a7sas logo konten sta. ) o78a100001 oo o | mi9084. aaa ( (( a ln i seems oo, t uap wenememtung en2a2oo0 b00: sembah sal720001. .0001ooo ti4057. kosong oo ssl572000169. | ooo ijo ger.4ca ooo| kairo barsraoool as.t00000| po esa6e3.ooo| simbangdesa oo. ls7aoo0loj | ooo to3. bai stool ba .o00l t26. er5750001 ieroagooo| . ss.s2a.ooo| semangat stoo0l |ooo |o kedungseog s720001 3i1 kenconorjo bal s7a s0l. | oo tar. bonovareng s72 77l000f ojo ras3as.oo0| liberal ts158 ). ooi mie.r32. kebumen sars7botol tsa. | autumn sarira0o0| t14202. 680b00| sanga oij.osarsracool dii botoeki sarsraooo| oo oo o)o | 15e002000| s01. 57i manis 56157a ooo| ss2. ssankeekamaa gnu teraliri oo seo00| uet taboo press.ooo| "okandemah at572 tr2. bacaan ls7a0001 ooi salawat draogo| toa. depok terus000| 2t0srono| ooo setangkai mesra000| r20.asa. 7ieemperag aresrasoool data wonokerso .7a3.000l |ujungnegoro ' | os7.i9ooo| atas7i.cool 3t7a87i. karanggeneng | asc01. juragan g6ar.57a.o0o0ol s33023000| botolambat |) those96.o00| si9.a7aa00| ' muka o rowobelang | .87a800| .87a800| cepokokuning 64t.57a.000l 6a.isa.00o0l | ) tos. pemekaran sol.686e.80o0| so1. kalisalak | asi630o.oo0ol keempat ' ' .57a.000l | or2.to1.oo0) sea.a0.40o0| kidang wetan .57a.000l tsasmaooo| kidang lor .000l t26. kalipucang wetan |) oleat.ooo| kalipucang kulon .57a.000l s99. oa07ar.oo0l 4i6. karanganyar | sosa7i.ooo| dinasti kulon |) | 9or. .000l dinasti wetan | iko iya (kec. karangasem tan pandansari | toa4a1.00o0| kaliwareng sat.6s1.o00| ) | .000l peramban g6a1. .000l sariglagah mesisoool pesarean 6at.57a.000l mas9e.ooo| 2es.ise4ool 28s. ise40o0| sidorejo 2e5.9se.o00l pepagan ato. masin 6at.5ta.oo0l | .5a9000| banjaran .000l e9e.ili.0o0l 27844a. 278aa4400| karangasem pss18. gapura gara.co0l | tor831000| kalibluk .57a.oo0l | sloss000| ata ora sep |) |) bon semen elsa.ooo| 1s7a6000l ci oma, "tai tirisonooo| tersocpoo iae531e ooo tss aau total bupati batang, ttd haji lampiran meaer ea ajo seluruh isilurah wonotunggal wonotunaaal goreng jateng |kas umum pem bank jateng cabang batang joe isopoda curug sorong wonotunggal won norton gagal jateng bpp teng |kas umum pem sorong bank jateng cabang batang kas umum pem lain grin sar |gringsing sari wonotunggal wonotunggal jateng bpd jateng (aa mggingsari (bank jateng cabang batang kedungmalang desa kedungmalang wonotunggal nggak teng bpd jateng umum ds.kedungmalang (bank jateng cabang batang os) sendang |sendang wonotunggal wonorunaaal jateng bpp jateng |kas umum pem sendang bank jateng cabang batang wonotunggal raya wonotunggal batang wonotuncaal jateng jateng ikan pem wonotunggal| bank jateng cabang batang tokoh kaa tokoh nomor wonortungaal jateng bp0 jateng (kas umum pem tokoh bank jateng cabang batang jos awards wates wonotunggal batang wonotuncaal karena bpd jateng |kas umum pem wates bank jateng cabang batang bravo |bravo wonotunggal wonotunggal jateng jateng |kas umum pem bravo bank jateng cabang batang religi |religi wonotunggal wonotuncaal jateng bpd jateng |kas umum pem religi bank jateng cabang batang gayam raya gayam sendang tgl wonotuncaal jateng jateng (kas pem sicayam bank jateng cabang batang 0x2 kredo |kredo wonotunggal wonotunggal jateng bpd jateng |kas umum pem kredo bank jateng cabang batang las ora satu watu wonotunggal wonotuncaal karena bpd jateng kas umum pem sinar bank jateng cabang batang one ringo desa ringo kec wonotunggal wonotunggal jateng bpd jateng |kas umum pem ringo bank jateng cabang batang las os! penangkap |ds penangkap wonotunggal wonortuncaal jateng karena ikan umum pem penangkap bank jateng cabang batang ore! bandar bandar batang jateng bpd jateng (kas umu pem bandar bank jateng cabang batang let, ban pal ranarekening imi inter ya u l g o ing l dibangun |ds dibangun bandar batang jateng bpd jateng |kas umum pem dibangun (bank jateng cabang batang |ors jean raya candi bandar bandar jateng bpd jateng |kas umum candi (bank jateng cabang batang lao kawih |jl raya kawih bandar bandar jateng bpd jateng |kas umum pem kawih |bank jateng cabang batang asa l20| kesalahan |ds kesalahan kec bandar bandar jateng bpd jateng (kas umum pem kesalahan (bank jateng cabang batang kas umum pem pucanggading |jl raya pucanggading bandar bandar jateng bpd jateng can gading bank jateng cabang batang . lan sidayu (jl raya sidayu bandar bandar jateng bpd jateng |kas umum pem sidayu bank jateng cabang batang las ozs smear raya simpan bandar bandar jateng bpd jateng (kas umum pem simpan |bank jateng cabang batang laa tambakrejo raya tambakrejo bandar bandar jateng bpd jateng (kas umum pem tambakrejo (bank jateng cabang batang las o25 tombol |ds tombol kec bandar bandar jateng bpd jateng |kas umum pem tombol bank jateng cabang batang o2e rose |jl raya toko bandar batang bandar jateng bpd jateng |kas umum pem toko (bank jateng cabang batang timbre |jl raya timbre rt1 rw5 bandar bandar jateng bpd jateng |kas umum pem timbre (bank jateng cabang batang ane wonosari |jl raya wonosari bandar jateng bpd jateng |kas umum pem wonosari bank jateng cabang batang wonomerto |ds wonomerto kec bandar bandar jateng bpd jateng (kas umum pem wonomerto bank jateng cabang batang mojokerto |ds mojokerto kec bandar bandar jateng bpd jateng |kas umum pem mojokerto |bank jateng cabang batang batiombo |jl raya batiombo bandar bandar jateng bpp paten kas umu pem mbo bank jateng cabang batang sasa isa wonosegoro (ds wonosegoro kec bandar bandar jateng bpd jateng |kas umum pem wonosegoro bank jateng cabang batang las oas gerbang |ds gerbang kec blade batang blade jateng bpd jateng (kas umum pem gerbang (bank jateng cabang batang kalitengah kalitengah kec blade jateng bpd jateng (kas umum pem kalitengah |bank jateng cabang batang kembanglangit |ds kembang langit kec blade blade jateng bpd jateng |kas umum kembang langit (bank jateng cabang batang gondang |ds gondang kec blade batang jateng bpd jateng (kas umum pem gondang |bank jateng cabang batang arjosraismo |ds vismo kec blade batang blade jateng bpd jateng (kas umum pem vismo bank jateng cabang batang kelereng (ds kelereng kec blade batang jateng bpd jateng (kas umum pem kelereng bank jateng cabang batang alat aja waw 2tra a eih.w . fonlaamu onamawo bswmeemoonwa woo |armolenarmohawmumuos tum |amen uwarmocamuanma jefooloaaa taman fermammmemao ama ama jawusmelusomurumwa (emo luumecmanm san afonnoeooo memanen (eewmonomone mua meo ame |mamseluswmmuws woweoo amor hawurnucamuatwa afoalommo mano bemmworeman ame woo ama luwak uamurasmumo jawa laarmeoamammo | fealuaaman manopo persumewmcmaenanaa woo fans smurfs taun (atom juncurmecmuama lonlamwom ramen (amwowmwo woo dansa warm armor utama amen powarccamonmma | ses afoalarmor mamamoo bermmamemeoaman ame jawa losmmuss seo (ame jamurmecmsmmo | afoalbaa grammar kemsowemoounaa ame fans layanan (amen famurmocmeam | bea laumucan saman jeewumeconacman amo ara fuwurmolusuwrmuns tum (emo jawannocawammo | ses jasa aomawoman meme jesmonuwemuncaano ama (umur (read kru amen umtanmecamammo afeajhan down josmomeaa wmw demo fase urortmsancraaw |among warocwarsmamno afeahownman semana awam bemo |amino hamorwwswoermon woo uwarooommnswrno jafoalems ommamaw incar mam meme jumumelamorwsowuw jam ewamocmnsnurus efanfroo semen baraooman maw bemo fanamohamorwusarawwn |mowmlhuwarnocmnsnuno lea hama dem haomoramamu bwa unammolkunerossameo anwar bawarmoowsmuma jafaafma omar bawa maw pre uoamoamorwmarm amor juwammorunsataras afanfomao selama homo mam bae fusi kaorwnsomnaw amor jawammorminsamnas afonlama dwwmmeran ornssma waw puma juna kerauoauuanaw awarosocmnauru jelselameno semena fewmonewan maw fame (aware kamorcorrmemo (amors hawarovorunataran raha waw lt. teler pemesan adonan fenomena dam terus femumno kamemesernwonan ren bamarncorenmatarm can taloajewam semai pesanan maa em |armsrmo karoresestosm mas |season amarncoremsatarm san jalan kode memakan besowaao ras lara camaro kamcesaeewocoe resor jumaraooramsatanm: san calon common semena jasamamo aerasi fenanwkemorvormanaro (em useemormnamarao ralonjumsoama meraronon benacavaam amors finance karomornawcava (resor hotawamormnamumwe jalan oom tewas enammarmwa waw dans famine karoruoararemo pawan etameorenaaums jalan umur semenjak james mas bms famine karornonawws der enarneoromaaumas telan poso semasa jasowammeram mas bana tanam karoenoavomaan asam lamaraoormnanums a75 telonlonmese smash jerman meme |arol javana orvorsowmoa dam: jantan omsunantawas talerkasawor team banurowa memo arol (amar keroruosarsomron segera lancurawcramawsuan talsnfeomso common kanoman same rae kanoman (en era seen pawcaraocwamanawaa mat: ewe scenes terserap asam are natvamna son kewamoerameranan pnfefosa pan (oven (mo baret asa materi sfnfamar dewa jemaat mos (over mama hamoamemaawe angin bewamoeeramsanan talonfma tomas tove cmn ear kameansur mawas antara ariana long topan piaraan are (rose hamereerasrasan maan jena lengan dosen basa emas are maa kerena mars aoenjamamsersmeasn talenta emas berat eoe tagore lamertamcong hancur ecaroooromerumao seforjumemssaran trnassam enmmmmar meme jaran ana erp ana lncamomamastraa pengamen semua pemanas ree |omemosraoharonsosnowes asn lamanya from peferhasser memanen jerman (some(rnaraohamotasanoroet mrarcormtataman polongan mme pemaracrese mao (era emarsolamcrtasrsa (sasorjamarascomncim tali mantan oem penamaan soo smua enarsofamctna snsurtar (asn jamtarescomencrian papan ommamse jenama reeeamo arsolamowasavana jasa lamearoncrmencntsas aa w r w . vw. ' '? . geomask memo pammwurman can tom tenure keenosomemawon (saman kerinsocrmtarm performa donor jenama demo are andrew hemcawo mms esa carencomumsawas tahan semmanaejamsaa emo awan |amara hanceworemsana pusanncmumsataran tajonlowoca tawon perasaan dome ame menara jansawossawaa" (em antammocmeenamarwe tajir koma mwamewar pewameear mese taman iwvavas honcewnsowosonsani sem ncameweanantaris tabiafeme tomewassejsana some jarak marga kemcanosmu joni jsamscmmsran galian kemas esa jvommama estate |anne mana hanovesesonmang aman pscansaaramawtmras tabsajasan sonam jemaat are (woman ancaworonsa doom pewanecwsimastamae taji keramat merana pewmowawesaame cone | are iwoaraokanorevansamosi osn stars dat taliban pass keragaman cara aras imo rae hamoreseresennts denom oramsocreamsatamao dam let, pama nomor tah nama desa alamat kecamatan propinsi nama bank nama pemilik rekening maan detail nama cabang bank kode pos area ul uuu u la wow l (ps tem limpung jateng jateng kantor tembok ung (bank jateng cape pasar limpung aza wonorejo ips wonorejo limpung jateng bpd jateng (kantor kades wonorejo bank jateng cape pasar limpung sidomulyo ips sidomulyo limpung jateng bpd jateng (kantor kades sidomulyo bank jateng cape pasar limpung iso kalisalak |ds kalisalak kec limpung limpung jateng bpd jateng (kantor kades kalisalak (bank jateng cape pasar limpung asn fasa limpung ung limpung jateng bpd jateng kantor kades limpung bank jateng cape pasar limpung use kepuh ips kebun limpung jateng jateng anto des kepuh apung bank jateng cape pasar limpung isa sempu sempu limpung jateng bpd jateng (kantor kades sempu bank jateng cape pasar limpung asa| aan babadan |ds babadan limpung jateng jateng |kan tro babadan bank jateng cape pasar limpung iss) primbon ips primbon limpung jateng bpd jateng (kantor kades primbon bank jateng cape pasar limpung amongrogo |ds amongrogo kec limpung limpung jateng bpd yat kantor kades amongrogo |bank jateng cape pasar limpung dosen |ds dosen limpung jateng jateng ika ctor kades dosen bank jateng cape pasar limpung si271 ase| wonosari wonosari limpung jateng jateng tor des sari (bank jateng cape pasar limpung asof a20 pandangan ips pandangan limpung jateng bpd jateng (kantor kades pandangan bank jateng cape pasar limpung lobang limpung batang limpung jateng bpd jateng (kantor kades lobang (bank jateng cape pasar limpung wonokerso wonokerso limpung jateng bpd jateng kantor kades wonokerso (bank jateng cape pasar limpung cri barat ids kemiri barat subah jateng bpd jateng (kantor kades kemiri barat bank jateng cape pasar limpung fus menjangan ips menjangan subah jateng bpd jateng ((kantor kades karangtengah bank jateng cape pasar limpung s2e2 kutipan kutipan subah batang subah jateng bpd jateng (kantor kades kutipan bank jateng cape pasar limpung kantor kades itenggulangharyo |ds tenggulangharjo subah jateng bpd jateng (enggulangharjo |bank jateng cape pasar limpung kemiri timur |ds kemiri timur jateng bpd jateng (kantor kades kemiri timur bank jateng cape pasar limpung komering masing subah jateng bpd jateng (kantor kades komering |bank jateng cape pasar limpung sang see nomor mmj eusul juuuuuo blok aao| an0| keterangan |ds keterangan subah jateng bpd jateng |kantor kades keterangan bank jateng cape pasar limpung sol mangunharjo |ds mangunharjo subah jateng bpd jateng |kantor kades mangunharjo bank jateng cape pasar limpung sea asasi juara lapar kec subah subah jateng bpd jateng kantor kades lapar |bank jateng cape pasar limpung ase| asa durenombo |ds duren obo subah jateng bpd jateng |kantor desa duren obo |bank jateng cape pasar limpung sne2 asah asa andinus jadinuso subah jateng bpd jateng kantor kades andinus subah bank jateng cape pasar limpung ane jatisari (ds jatisari subah jateng bpd jateng (kantor kades jatisari bank jateng cape pasar limpung issfass joonoara gondang kec subah subah jateng bpd jateng |kantor kades gondang bank jateng cape pasar limpung iso sengon sengon subah jateng bpd jateng |kantor kades sengon bank jateng cape pasar limpung subah subah subah jateng bpd jateng |kantor kades subah |bank jateng cape pasar limpung se) a58 kalimanggis |kalimanggis kec subah subah jateng bpd jateng (kantor kades kalimanggis bank jateng cape pasar limpung jrakahpayung |jrakahpayung rt5 rw1 tulis tulis jateng bpd jateng kas umum pem apakah |bank jateng cabang batang |(tulis batang tulis jateng bpd jateng (kas umum pem tulis |bpd cape pasar kota batang simbangdesa |simbangdesa tulis tulis jateng bpd jateng kas umum bpd cape pasar kota batang jolosekti |jolosekti tulis tulis jateng bpd yat |ikan umu pem jolosekti bank jateng cabang batang asa| sembako |jl, raya sembako bandar tulis tulis jateng bpd jateng |kas umum pem sembako (bank jateng cabang batang kedungsegog |kedungsegog tulis batang tulis jateng bpd jateng kas umum pem (bank jateng cabang batang kedungsegog aoo| manggis manggis tulis tulis jateng bpd jateng ikan umum pem manggis bank jateng cabang batang kas umum pem (wringingintung (wringingintung tulis tulis jateng bpd jateng bank jateng cabang batang wringingintung siberut |dsponowareng iwonodriyo ponowareng tulis jateng bpd jateng hem bank jateng cabang batang aye naa tapa agt: nomor pos mata nama desa alamat kecamatan propinsi nama bank nama pemilik rekening pamor detail nama cabang bank kode waw jaw iii simbangjati |simbangjati tulis tulus jateng bpd jateng kas umum pem bank jateng cabang batang aga kenconorejo |(kenconorejo tulis batang tulis jateng bpd jateng kas bawah |bank jateng cabang batang luwuk |cl tulis tulis jateng jateng ikan umum pem luwuk (bank jateng cabang batang kalijodo |kalijodo rt4 rw2 tulis batang tulis jateng bpd jateng (kas umum pem kalijodo bpd cape pasar kota batang kosong |kosong tulis tulis jateng bpd jateng ikan umum pem kosong bank jateng cabang batang rowobelang (desa rowobelang batang batang jateng arena ikan umum pem owo belang (bank jateng cabang batang kas umum pem lowrokokunina |cepokokuning batang. batang jateng bpd jateng pokokuning bank jateng cabang batang pemekaran ipasekaran batang batang jateng bpd jateng ikan umum pemda pemekaran (bank jateng cabang batang kalisalak |jl. tentara pelajar gang durian batang jateng bpd jateng (kas umum pem kalisalak bank jateng cabang batang kecewa |jl. raya kecewa batang batang jateng bpd jateng ikan umum pem kecewa bank jateng cabang batang kidang wetan 00733203a513000 kidang wetan batang batang jateng bpd jateng kas umum pem kidang bank jateng cabang batang asn| aa0| kidang lor kidang lor batang batang jateng bpd jateng |kas umum pem kidang lor (bank jateng cabang batang ikatipuc ang wetan mataram kalipucang batang jateng ppp jateng |kas umum pemda kalipucang (bank jateng cabang batang wetan batang went kas umum pemda 18a| ikat puc ang kulon ikalipucang kulon batang batang jateng bpd jateng ar, pucangkulon (bank jateng cabang batang karanganyar karanganyar batang batang jateng bpd jateng (kas umum pem karanganyar (bank jateng cabang batang aso| dinasti kulon |dinasti kulon batang batang jateng bpd jateng kas umum temps dinasti (bank jateng cabang batang dinasti wetan idenasri wetan kec. batang batang jateng bpd jateng kas umum pem dinasti |bank jateng cabang batang pandansari pandansari karangasem karangasem jateng bpd jateng ikasumumpempspanoansari bank jateng cabang batang kaliwareng ikaliwareng karangasem karangasem jateng spp jateng (kas umum pem kaliwareng (bank jateng cabang batang peramban peramban karangasem karangasem jateng bpd jateng (kas umum pem peramban bank jateng cabang batang sariglagah isariglagah karangasem btg karangasem karena bpd karena (kas umum pem sariglagah bank jateng cabang batang pesarean |pesarean karangasem karangasem jateng bpd jateng |kas umum pem pesarean bank jateng cabang batang inn ida nak b l w w cu. umi bata remain pron memes (wo (evan harmormtoresaan pessoanbemamomemanasse pajanjamas drew porter macan oma |are |muara hamotratseman dansa bsamoomrasse baba demensia mmsmasar memes jarak amar jarwwarataraan sasaran scanantman babi mena jumsawmvomsae semasa ame |oamaeetuswrmtrowan (asma antaranomnman tabid samar oam amamwmsaraswa semar area ros atusurattumawe (nomor antaranpmantas mat bala mas onowmvisa emo mama seminar are (more tmswratsemuson (osn jantarancwanmsan mat talntaso demam jemawamsaa vemusss (ane |antara atunnravasaoe aware atarawomsrassn salam serasa james cow aras oom tataran (os antaranoeenamursi sat sabar jasmesaa enam lawomessesata ena aras marne kereta wosnjumwnernssenanae kan pena m e u 553ju w ala w a tin b palsu mantan kemesomaw eos laras avatar javasratorcoren sejam crsmsnemasas pabanjemasaso dem jemeemsosan cemara amar jusaanratorovenean resume osamasamwome talenta masam pewamamewaa rosa are |moaroelanermorswara konsol pesareoorsmawmae palonjestnana dsamawowe oonoswencamaan memes jas lamar lametamsanase start jawa owsamastaras sae balangan memar mean serum area (enaraehaneransswuman sma emawnocosinsiamas antara roman jrammarsama seo some (rame lanotanaramms cam semasa talanamaman mesum pemda sera area (oaraehanenmosmawmas asma jumasmocomnsstanas daan ld. hen dad eka mr: bnr nomor mmer e were www wwe wan u a2 bayaran bayaran banyuputih banyuputih jateng bpd jateng (kantor kades bayaran |bank jateng cape pasar limpung timbang |ds.timbang banyuputih jateng bpd jateng |kantor kades timbang bank jateng cape pasar limpung bulu bulu banyuputih jateng bpd jateng |kantor kades bulu bank jateng cape pasar limpungcalonway kanc.meningkatkan. meningkatkan kualitas pelayanan kepada : cc. proporsionalitas: efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan: kesejahteraan:. f. pegawai yang berstatus diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, cc... indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah. komponen variabletpp setiap bulannya dinilai berdasarkan: produktivitas kerja, dan disiplin kerja. penilai pegawai. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan rumus (enam puluh persen produktivitas ditambah (empat puluh persen) disiplin kerja dikali besaran tppa.pelaksanaan.ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya. format laporan pelaksanaan tugas sebagaimana padadan. masa penilaian sebagaimana dimaksud pada adalah (satu) bulan. rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus jumlah jam kerja kehadiran pegawai dalam (satu) masa penilaian dibagi jumlah seluruh jam kerja dalam (satu) masa penilaian dikali . kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada daftar hadir elektronik (fingerprint) dan atau aplikasi siap kerja. opd unit kerja yang tidak menggunakan perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik dan atau aplikasi siap kerja sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan tambahan penghasilandan atau terjadi bencana alam, pandemicatatan atau penyesuaian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf dan digunakan paling lama (satu) bulan. s5)dengan memperhatikan ketentuan jam kerja dalam satu bulannya. kepala opd unit kerja wajib melakukan backup data kehadiran pegawai secara manual untuk keperluan kedinasanpenundabelum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, dan atau belumpembayaran tpp besaran tpp yang diterima pegawai setiap masa kinerja penilaian sebagaimana dimaksud dalam merupakan hasil dari perkalian dalam rumus sebagaimana dimaksud dalam s5).. setiap pembayaran tunjangan kinerja harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak npp). format. format rekapitulasi penghitungan tpp sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. tpp dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten way kananpembayaran tunjangan kinerja untuk bulan desember dibayarkan pada bulan berkenaan atau pada bulan berikutnya. bagi pegawai atau calon. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan bupati ini, dilakukan oleh inspektorat daerahkemampuan keuangan daerah. hasil monitoring dan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati setiap (enam) bulan dan atau sewaktu waktu, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besaran nilai tpp daerah selanjutnya. pemberian tpp untuk semester kedua akan diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud padapada tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. keputusan. keputusan timnilaian tpp setiap bulan dikecualikan bagi. pembayaran tpppembayaran tppmenjadi pegawai. pembayaran tpp bagi calon pegawai.han, ditambah (dua puluh persen) dari tpp pegawai dalam jabatan sebagai pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh) pada jabatan yang ditangkapnya, pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plhpada jabatan tpp pegawai yang tertinggi, dan tpp tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian. harian plh) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh). bab ketentuan peralihan besaran tpp bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan tahun anggaran dan ditugaskan sebagai koordinator atau subkoordinator disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan jabatan administrasi sebelum penyetaraan jabatan. pembayaran tpp bulan januari sampai dengan bulan maret menggunakan ketentuan perhitungan pembayaran tahunbwgian dasar tpp pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten way kanan tahun disalin sesuai dengan aslinya pada beri dia raden adipati suryajab (rp.) www teabasaaa perancang peraturan perundang damai mma cbooo (amar sdararai darah donovan perancang peraturan perundang undangan pertama dan pengadaan ama jabatan jab (rp.) men eng men ben inn maraton eoooooo, gak mean men jasa a ooc (ho bappeda, benda, dpmptsp, dan (jamu kepala bappeda, benda, dpmptsp, bee sekretaris bappeda, benda, kepala bidang bappeda, benda, lommanamomam gd jabatan jab (rp.) kasual, subid, kasi (pada bappeda, benda, dpmptsp, dan dukcapil) dan pelaksana pelaksana jan nas aan opd lain selain setda, inspektorat, bukan, bappeda, benda, dpmptsp, skate pememamdorbtan tss, kasual subid kasi kepala upt kepala upt kelas kepala tata usaha man aan pena mean bee) ben maa men) mena bea sepaham kelas tpp max kelas haa dokter madya dan dokter gigi aras perawat madya, bidan madya dan nan jarbamraisrauma ramarasran esa ara maa mpe kelas tpp max kelas nama jabatan jabatan jab (rp.) kepala seksi kecamatan nan sekretaris lurah, kasubbag kecamatan, kasi kelurahan bupati way kanan, disalin sesuai dengan aslinya sya kepala bagian um, raden adipati surya aris supriyanto, s.h., m.h. pembina nyi aformat laporan pelaksanaan tugas laporan kinerja pegawai lingkungan pemerintah kabupaten way kanan nama nip jabatan bulan tahun pun ou od teo soo rea man too blambangan umpu, mengetahui menyetujui, atasan langsung, pembuat laporan, snocococorovovosoco000a0 s0nconacucococcooocococo nip. nip. bupati way kanan, disalin se: dengan aslinya dto kepala hukum, raden adipati surya aris supriyanto, s.h., m.h. pembina wv a) nip. 2n001contoh daftar hadir manual daftar hadir harian unit kerja hari tanggal nama kedatangan kepulangan jabatan tanda tanda ket. nip pukul mangan pukul angan jay genderang mnc karena mena pimpinan unit kerja bupati way kanan, dto disalin sesan dengan aslinya kepala bagianukum, raden adipati surya aris supriyanto, s.h., m.h. pembina nv a) nip. s35 aset jeng oka na: boi dd. tt. sg: aa: 3zi ees ksb ss: sasak a39 sak io) 8g yes nan al: akan na) nan nan (ggs see sal ola |
sat sikelancaran pelaksanaan hibah, bantuan sosial dan. in) pata neh ka) manna imjkeuangan nomor pmk. tentang hibaha) manna imj)e imjla.antor kesatuan bangsa politik kabupaten batdena imj yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaaan la. tata cara penyaluran penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah. penentuan penaskah perjanjian hibah daerah: copy rekening bank calon penerima hibah, akuntansi penerimaan hibah bermaterai,lampiran ii, lampiran iii, lampiran iv, lampiran lampiran vi, lampiran viii, lampiran dan lampiranmis. in) pata lapengampan imjengan memperhatikan asas keadilan, kepaus.anggota kelompok masyarakatoni bersifat sementara dan tidak terus menerus,mis. in) pata lmis. in) pata ll)mis. in) la.calon penerima hibah bagiformat dokumen pencairan sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiranpengampea) inap(l), peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa penerima bantuan. bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud peruntukan dan penggunaanya diarahkan ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten batang pemberi bantuan. ea) am. inapdua penganggaran mekanisme penganggaran belanja bantuan keuangan yang direncanakan kepala desa menyampaikan usulan tertulis kepada bupati:skpd terkait melakukan cek lokasi dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan keuangan. hasil cek lokyang ditunproposal calon penerima bantuan keuangan, copy rekening bank calon penerima bantuan keuangan, pakta integritas bermaterai, berita acara pernyataan tanggungjawab:, ea) .1g aaa inap berita acara serahterima bermaterai, akuntansi penerimaan hibah bermaterai:pedom laporan pens5)ea) peka imj bab vii sanksi administrasi terhadap penerima hibahbatang. jika sampai dengan tanggal (sepuluh) januari tahun berikutnya, penerima belum menyetorkan kembali kas daerah kabupaten batangbatang untuk diea) ana imj.ea) aah in) mehkpn lampiran beproposal kegiatanesanaeaanan"yoyo rio sudiro lampiran ben peraturan bupati batang tap nomor tahun ino rotehaa persetujuan bupati link bupati batang aan area nomor kepada lampiran hal persetujuan yth. kepala .voodooeea bupati batang, tembusan disampaikan kepada yth. sekretaris daerah, kepala dppkad kab. batang selaku ppid. bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran iii akan peraturan bupati batang nana nomor tahun daakta integritas pakta integritas yang bertanda tangan dibawah ini nama nganesentana insan san samaran sana jabatan banana katana ana anne alamat kanannnnesan sean nan nana sasa sana |.maakanaaaaeaatanaan mengetahui, yang membuat, ka. skpd atau bagian bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran nan peraturan bupati batang dakeputusan bupati batang pena en uny bupati batang aaaaaaawaawuw keputusan bupati batang nomor . tahun . tentang penetapan alokasi dan penerima hibah bantuan sosial bantuan keuangan tahun anggaran . bupati batang socialhibah bantuan sosial bantuan keuangan tahun anggaran . mengingat undang undang nomor . tahun . tentang pembentukan daerah tingkat batang, undang undang nomor . tahun .. tahun . tentang keuangan negara, undang undang nomor . tahun . tentang perbendaharaan negara, undang undang nomor . tahun . tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, undang undang nomor . tahun . tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, undang undang nomor . tahun . tentang pemerintah daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor . tahun ., peraturan menteri dalam negeri nomor . tahun . tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor . tahun . tentang pado penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal: aa. peraturan pemerintah nomor . tahun .. tahun . tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan pemerintah nomor . tahun . tentang pengelolaan uang negara daerah, peraturan menteri dalam negertang nomor . tahun . tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah, peraturan daerah kabupaten batang nomor . tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ., peraturan bupati batang nomor . tahun .batang nomor . tahun . peraturan bupati batangc,entnnstanen rekor tema nanas catatan dasar hukum pada konsideran mengingat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati batang, perundang undangan. untuk hibah bantuan sosial berupa barang ttd jasa menyesuaikan. yoyo rio sudiro yen im) daftar penerima hibah bantuan sosial bantuan keuangan pada dinas badan bagian . nama dan alamat penerima jumlah besaran bantuan bantuan bupati batang bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran serta peraturan bupati batang pripkang nomor tahun contoh bentuk dan naskah tentang onto untuk dan format naskah pedoman pengelolaan belanja subsidi, hibah, perjanjian hibah daerahnaskah perjanjian hibah daerah antara dengan nomor bengkak. tentang hibah untuk kegiatan : :::::::z:: : :::: : : bwv . ew.:tunjuk teknis pendeta anggaran dan belanja daerah kabupaten batang tahun . lembaran dalankegiatan selesai. hate untuk pencairan dana belanja hibah tahap berikutnya harus menyampaikan ed,a) . demikian perjanjian ini dibuat rangkap (dua), bermeterai cukup yang masing manisenaananannkaaanaaan kepala skpd catatan untuk hibah barang jasa menyesuaikan. bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran aka peraturan bupati batang guang) batang pemerintah kabupaten batang pantai dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah ratkn . pada hari ini pra tanggal lee. ujian.aanaananana nana anna ka. dppkad penerima) nip .oorlog penneetenemanaran sesuai kebutuhan bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran vii aka peraturan bupati batang haa nomor tahun pap aabatang") nomor pen pada hari ini loc .tanggal.bulan.tahun dua ribu.bertempat lokasi skpd bagian), jl. ecuenganpanunenenn ena senanganpenneanan ka. skpd atau bagian penerima) nip cbooo momen senentenretan digunakan sesuai kebutuhan bupati batang, ttd yoyo rio sudiro ea) lampiran viii gbatang, pemerintah kabupaten batang nana kop skpd nae alamat .i. www . tanda terima penerimaan subsidi hibah bantuan sosial nomor penaannaananaannnnaaalampiran nan peraturan bupati batang ipa, nomor tahun inasurat pernyataan tanggung jawab surat pernyataan tanggung jawab yang bertanda tangan dibawah ini: nama mae naa jabatan manan anna aan alamat nana ana nana anakano.oo sebesar rp. dan dppkad kabupaten batang pada tanggal. batang,. mengetahui, kepala skpd atau bagian yang menyatakan, bupati batang, ttd yoyo rio sudiro' kpn lampiran telan peraturan bupati batang naa nomor tahun drpiretribusidacgsung menlan mod surplus ( defisit) bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran xii peraturan bupati batang papendapatan dana perimbangan dana bagi hasil dana agi hasil pajak dana bagi hasil bukan pajak saber dang ataujumlah pendapatan belanja oo. oo. belanja tidaklangsung up belanja pegawai belanja bunga belanja subsidi pe belanja hibah belanja bantuan sosial ' ) ) ) | belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga belanja modal men kn jumlah belanja| surplus (defisit) penerimaan pembiyaandaerah ) | penggunaan siapa ppu pencairan dana darah poo jumlah penerimaan tati, pengeluaran pembiyaandacrah pemerintah daerah pembayaranpokokutang pemberian pinjaman daerah il. jumlah pengeluaran| |. pembinaan netto| |. sisa lebih pembinaan anggaran siapa| bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran xii ben peraturan bupati batang dia nomor tahun haaggap game oa belanja barang dea) aaj dan bea sisa lebih pembiayaan tahun xxx xxx berkenaan siapa bupati batang, ttd yoyo rio sudiro lampiran xiv sen peraturan bupati batang pipuraian pemdadana perimbangan xxx dana transfer lain lain lain lain xxx pendapatan yang pendapatan yang sah sah xxx xxx jumlah jumlah pendapatan pendapatan belanja oo | . belanja 'o | belanja tidak xxx belanja operasi xxx langsung akan menambah belanja pegawai xxx belanja pegawai bunga xxx belanja barang subsidi xxx map belanja langsung ear belanja pegawai bantuan sosial dikalan ma. kar san "aa mpa bupati sleman daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati sleman nomor tahun tentang sanitasi total berbasis masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dibutuhkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara mandirikabupatenopt teantim fasilitator stem adalah tim yang ditunjuk untuk menyelenggarakan stem yang berada ditingkat kabupaten, kecamatan, dan destem. stop buang air besar sembarangan yang selanjutnya disingka pada waktu penting yaitu sebelum makan, sebelum mengeloladesa stop abs adalah desa yang (seratus persen) masyarakatnya telah buang air besar jamban sehat. desa stem adalah desa yang masyarakatnya telah menjalankan pilar stem yaitu masyarakatnya telah stop buang air besar sembarangan, berperilaku cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan rumah tangga dengan aman, mengelola sampah dan air limbah rumah tangga dengan aman. peningkatan kebutuhan sanitasiidalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta. daerah adalah kabupaten sleman. bupati adalah bupati sleman. pemerintah daerah adalah bupati bersama dprdupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan stem daerahilar stem masyarakat menyelenggarakan stem secara mandiri dengan berpedoman pada pilar stem. opt pilar stem sebagaimana dimaksud pada terdiri atas perilaku: pilar stop abs, pilar cuci tangan pakai sabun, pilar pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pilar pengamanan sampah rumah tangga, dan pilar pengamanan limbah cair rumah tangga. stem sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengintegrasikan (tiga) prinsip stem yaitu: menciptakan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi total, dan peningkatan penyediaan sanitasi total. menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan melalui kegiatan: meningkatkan dukungan pemerintah daerah, kecamatan dan desa dalam mencapai desa stem. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang, cc. dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta. peningkatan kebutuhan sanitasi total sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan melalui kegiatan: meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam perencanaan, mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk tidak melaksanakan sanitasi total melaluipeningkatan penyediaan sanitasi total sebagaimana dimaksud dalam hurufcc.masyarakat desa atau kecamatan yang telah menyelenggarakan (lima) pilar stem menyatakan telah terjadi perubahan perilaku. perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk pernyataan desa atau kecamatan oleh kepala desa atau camat sesuai kewenangannya. pernyataan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camat atau dinas kesehatan sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. bab iii capaian indikator stem capaian indikator pencapaian stem meliputi: minimal telah ada intervensi melalui penipuan salah satu dusun dalam desa tersebut. opt pena ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi stemstem, kecamatan stem adalah indikator bahwa masyarakat suatu wilayah desa atau kecamatan telah melaksanakan (lima) pilar stem. bab verifikasi dan deklarasi verifikasi dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila terdapat desa atau kecamatan yang menyatakan telah mencapai (lima) pilar stem. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim verifikasi stem tingkat desa dan tingkat kecamatan. tim verifikasi stem tingkat desa ditetapkan oleh camat dengan susunan tim sebagai berikut: ketua berasal dari petugas kesehatan lingkungan, pusat kesehatan masyarakat petugas kecamatan. anggota berasal dari petugas kesehatan desa petugas kecamatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan anggota masyarakat dari desa lain. tim verifikasi stem tingkat kecamatan ditetapkan oleh bupati dengan susunan tim sebagai berikut: opt ketua berasal dari petugas kesehatan lingkungan kabupaten. anggota berasal dari dinas pemberdayaan masyarakat desa, petugas kesehatan pusat kesehatan masyarakat, petugas kecamatan, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, fasilitator stem kabupaten. verifikasi sebagaimana dimaksud dalamerdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam menyatakan lolos verifikasi atau tidak pencapaian pilot stem. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam berita acara. berita acara disampaikan kepada kepala desa atau camat. setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam desa atau kecamatan yang telah lolos verifikasi melakukan deklarasi. deklarasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas keinginan masyarakat yang disaksikan oleh dinas kesehatan, camat, dan kepala desa. deklarasi sebagaimana dimaksud pada harus memuat komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status desa atau kecamatan stem desa stem atau kecamatan stem sebagaimana dimaksud pada dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan (lima) pilar stem. kepala dinas kesehatan dapat memberikan penghargaan. opt penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk piagam. penghargaan diberikan bagi desa dan kecamatan yang telah mendeklarasikan stem. setiap orang yang tidak melaksanakan pilar stem setelah dilakukan deklarasi dapatdilakukan oleh kepala desa, camat, atau dinas kesehatan sesuai kewenangannya. bab pembentukan tim fasilitator untuk melaksanakan penyelenggaraan stem dibentuk tim fasilitator stem. tim fasilitator stem sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tim fasilitator stem tingkat kecamatan antara lain terdiri dari: petugas kesehatan lingkungan pusat kesehatan masyarakat, petugas promosi kesehatan pusat kesehatan masyarakat, tim penggerak pemberdayaan kesehatan keluarga, kecamatan, bagian kesehatan masyarakat kecamatan, komando rayon militer, dan kepolisian sektor. tim fasilitator stem tingkat desa antara lain terdiri dari: bidan desa, pemerintah desa: pemberdayaan kesehatan keluarga desa, dan kader kesehatan. opt pena tim fasilitator stem sebagaimana dimaksud pada beranggotakan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tim fasilitator stem tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat. tim fasilitator stem tingkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bab peran, tugas, dan tanggungjawab pemerintah daerah berperan dan bertanggung jawab dalam stem sebagai berikuttim fasilitator stem tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: menyusun rencana kecamatan dalam mencapai kecamatan stem,cc. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi dari tim stem desa, memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala, opt pena melaporkan perkembangan kegiatan tim stem kecamatan kepada tim stem kabupaten, dan membuat kebijakan tingkat kecamatan terkait stem. tim fasilitator stem tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut: menyusun rencana desa dalam mencapai desa stem, membuat kebijakan tingkat desa terkait stem, melakukan penipuan perubahan perilaku, memonitor kerja kader pemicu stem dan memberikan bimbingan yang diperlukan, melaporkan perkembangan kegiatan tim stem desa kepada tim stem kecamatan. masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan memenuhi (lima) pilar stem sebagaimana dimaksud dalam bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar stop abs meliputi: membudayakan perilaku stop buang air besar secara berkelanjutan dengan cara yang aman dan sehabentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar cuci tangan pakai sabun meliputi: membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting, dan menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang lengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah. padang ken bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga meliputi: membudayakan perilaku pengelolayimpanan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat. bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar pengamanan sampah rumah tangga meliputipada tempatnya disekitbentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar pengamanan limbah cair rumah tanggayang tertutupbab vii pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan stem dinas kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan stem. pengolahan dan analisis data dan informasi, dan cc. pelaporan dan pemberian umpan balik. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. pelaporan stem tingkat desa dapat dilaporkan kepada petugas sanitation puskesmas dan disahkan oleh kepala desa. petugas sanitation puskesmas menyampaikan laporan stem sebagaimana dimaksud pada kepada kepala puskesmas. pelaporan stem dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi smart stem dan sms gateway. bab vii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan stem dilakukan secara swadaya bersumber dari masyarakat. pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan stedunia usaha dana tanggung jawab sosial perusahaanio) kat mang kpeningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan corona virus disease diperlukan regulasi untuk mengoptimalkan dan menegakkan penggunaan aplikasi peduli lindungi kabupaten sleman, bahwa sesuai denghuruf angka disebutkan untukdiubah, sehingga berbunyiyang selanjutnya disebut4a. aplikasi peduli lindungi adalah aplikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah republik indonesia untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran covidrupakanoptimalkan dan atau menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi pada pintu masuk dan pintu keluar, cc.orang yang diperbolehkan memasuki tempat kegiatan dan atau usaha paling tinggitempat usaha dan atau fasilitas umum, melakukan pencatatan dan perekaman identitas setiap orang yang beraktivitas tempat usaha dan atau kegiatan, j .il. memperoleh rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dari satuan gugus tugas penanganan covid kabupaten sleman atau satuan gugus tugas penanganan covid kapanewon sesuai kewenangannya sebelum mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal saat penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdapat kendala teknis, penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin, kecuali perseorangan yang karena kondisi kesehatannya tidak bisa divaksin. perseorangan yang karena kondisi kesehatannya sebagaimana dimaksud pada tidak bisa divaksin dibuktikan dengan keterangan tidak bisa divaksin oleh dokter dokter spesialis yang berwenang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang pribadiperingatan tertulis,utupan dan atau penghentian sementara operasional kegiatan dan atau usaha ttd. austini sri purnomo diundangkan sleman pada tanggal febran naa |
rl) bupati sleman daerah istimewa yogyakartaslemansleman. pengelolaan sertifikat elektronik lingkungan pemerintah daerah bertujuan: memastikan keutuhan, keaslian, dan anti penyangkalan dokumen elektronik lingkungan pemerintah daerah, memastikan keamanan informasi terhadap dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, cc.dan meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik lingkungan pemerintah daerahpenggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam, dokumen elektronik yang ditandatangani dengansertifikat elektronik paragraf umum pelaksana pengelolaan sertifikat elektronik meliputi: dinas komunikasi dan informatika, otoritas pendaftaran, dan perangkat daerah,. paragraf otoritas pendaftaran otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, kepala dinas komunikasi dan informatika menunjuk asn sebagai petugas otoritas pendaftaran. paragraf perangkat daerah komunikasi dan informatika. bagian kedua pemilik sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik meliputi:. asn pemerintah daerah yang memiliki ketegasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain bendahara, pengurus barang, dan pelaku pengadaan barang jasa. pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain ketua dewan perwakilan rakyat daerah dan lurah lingkungan pemerintah daerahcc. dengan sertifikat elektronik yang dimilikinya, cc.bagian kesatu permohonan sertifikat elektronikpenyelenggara sertifikat elektronik melalui otoritas pendaftaran. permohonan penerbitan sertifikat elektronikslemankab.go.id atau surat elektronik kedinasan lainnya yang memiliki ketegasan tertentu, dan kepala dinas komunikasi dan informatika bagi pihak lain sesuai ketentuan perundang undanganmasa berlaku sertifikat elektronik masa berlaku sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan penyelenggara sertifikat elektronik. masa berlaku sertifikat elektronik dapat diperpanjang dengan pembaruan. pembaruan sertifikat elektronik merupakan proses perpanjangan masa penggunaan dan atau perubahan data pemilik sertifikat elektronik. pembaruan sertifikat elektronik dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat elektronik berakhir. pembaruan sertifikat elektronik dilakukan dengan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat pencabutan sertifikat elektronik permohonan pencabutan sertifikat elektronik kepada otoritas pendaftaran dilakukan oleh: pemilik sertifikat elektronik, dan pemberi rekomendasi. permohonan pencabutan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila sertifikat elektronik yang dimiliki disalahgunakan oleh pihak lain. permohonan pencabutan sertifikat elektronik oleh pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalambagian kelima sertifikat elektronik tidak dapat diakses dalam hal sertifikat elektronik tidak dapat diakses, pemilik sertifikat elektronikpemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruflingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika. dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dinas komunikasi dan informatikaaga ren mil sleman contoh penggunaan tanda tangan elektronik dan catatan kaki dalam naskah dinas elektronik kepala dinas komunikasi dan informatika nama terang, si., kom. pembina utama muda, iv c nip dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oem. (list nama penyelenggara sertifikasi elektronik)format permohonan penerbitan sertifikasi elektronik kop naskah dinas sleman, . onarsleman sleman saya, yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnannnnnannnnnnnnnsesasaaaaaannnn jabatan ann ptn nnnppn panen ppp alamat nnnnanaakannnnannannaannnnanaakaaj. demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. bupati sleman, (ttd cap) austini sri purnomo |
sak poran, penghitungan dan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan daerah, perlu pedoman pengaturan tata cara pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang pajak mineral bukan logam dan batubahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan bupati sleman nomor tahun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajakporan, penghitungan dan pembayaranmemutuskan: menetapkan: peraturan bupati sleman tentang tata cara pelaporan, penghitungan dan pembayarmineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat mlb dan garam batu. pajak mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut pajak mlb, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mlb, baik dari sumber alam dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. wajib pajak mlb adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatankarcis mlb adalah tanda bukti pembayaran pajak mlb dengan spesifikasi tertentu yang diberikan kepada wajib pajak mlb pada saat dilakukan pemungutan pajak mlbwilayah daerah. izin usaha pertambangan eksplorasi mlb yang selanjutnya disebut iup eksplorasi mlbdalam bentuk surat keputusan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. surat keterangan pemegang iup adalah surat yang diberikan kepada wajib pajak mlb yang telah memegang surat keputusan iup eksplorasi mlbtata cara pelaporan penghitungan pajak setiap wajib pajak mlb wajib melaksanakan pelaporan penghitungan pajak mlb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan penghitungan melalui speed sebagaimana dimaksud dalam diberikan teguran secara tertulis oleh kepala bad. teguran secara tertulis sebagaimana tersebut pada disampaikan melalui surat dan atau surat elektronik. mare sea pelaporan penghitungan pajak mlb sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: tahap pengisian, dan tahap pengiriman data. wajib pajak mlb melakukan tahap pengisian dan tahap pengiriman data sebagaimana dimaksud pada melalui e speed dengan memberikan informasi secara lengkap dan jelas. e speed sebagaimana dimaksud pada diakses melalui laman pajak.slemankab.go.id. pengisian dan penyampaian speed sebagaimana dimaksud pada dengan disertai dengan mengunggah lampiran berupa dokumen rekapitulasi penjualan masa pajak yang bersangkutan. apabila sampai dengan masa pajak berakhir wajib pajak belum membayar nilai pajak terutang, maka data pelaporan penghitungan dalam speed otomatis dihapus oleh sistem. bab iii penghitungan pajak mlb paragraf dasar pengenaan pajak mlb dasar pengenaan pajak mlb adalah nilai jual hasil pengambilan mlb. nilai jual hasil pengambilan mlb sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan mlb dengan harga patokan penjualan mlb. harga patokan penjualan sebagaimana dimaksud pada merupakan harga patokan penjualan mlblb. mare paragraf tarif dan penghitungan besaran pajak mlb tarif pajak mlb ditetapkan sebesar (lima belas persen) dari nilai jual hasil pengambilan mlb. penghitungan besaran pajak mlbmantauan dan pemungutan pajak mlb paragraf pemantauan pajak mlb pemantauan pajak mlb dilaksanakan dalam rangka efektivitas pemungutan pajak mlb. pemantauan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh kepala bad. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala bad. petugas sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bad. pemantauan dilakukan terhadap kendaraan pengangkut mlb. kendaraan pengangkut mlb sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb. mare surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb sebagaimana dimaksud pada merupakan bukti bahwa wajib pajak pemegang iup eksplorasi mlb telah membayar pajak mlb paling sedikit (lima puluh persen) dari nilai yang tertera pada izin usaha pertambangan eksplorasi mlb. surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb sebagaimana dimaksud pada ditunjukkan kepada petugas bad yang ditunjuk pada saat pemantauan pajak mlb. paragraf pemungutan pajak mlb dalam hal pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pengemudi kendaraan pengangkut mlb tidak dapat menunjukkan surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb, maka dilakukan pemungutan pajak mlb. petugas memberikan tanda bukti pemungutan pajak mlb berupa karcis kepada pengemudi kendaraan pengangkut mlb sebagaimana dimaksud pada paragraf penerbitan surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb dan karcis dalam rangka efektivitas pemantauan dilakukan penerbitan surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb sebagaimana dimaksud dalam dan karcis sebagaimana dimaksud dalam oleh bad. surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb dan karcis sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk sekali jalan. spesifikasi surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: menggunakan jenis kertas hvs ukuran 10cm (sepuluh centimeter) 15cm (lima belas centimeter) yang telah perforasi, mare warna kertas digunakan: biru untuk pasir, kuning untuk batu kali, merah untuk batu kapal sungai (banyak) dan, putih untuk tanah urug, cc. memuat informasi meliputi: nomor dan tanggal surat, masa berlaku surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb, jenis komoditas tambang, nama perusahaan, ppd, dan nomor izin usaha, masa berlaku izin: dan cap stempel wajib pajak pemegang izin dan tanggal pengesahan. surat keterangan pemegang iup eksplorasi mlb ditandatangani oleh kepala bad dan diberi cap stempel basah. spesifikasi karcis sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: menggunakan jenis kertas hvs dengan ukuran ,5cm(delapan koma lima centimeter) 21cm (dua puluh satu centimeter) yang telah perforasi, warna kertas yang digunakan: biru untuk pasir, kuning untuk batu kali, merah untuk batu kapal sungai (banyak), dan putih untuk tanah urug, dan cc. memuat informasi meliputi: nomor seri, jenis tambang, dasar aturan pemungutan, dan besaran pajak yang harus dibayar. bab pembayaran wajib pajak melakukan pembayaran pajak mlb yang terutang dalam waktu paling lama (dua puluh) hari sejak masa pajak berakhir. mare sea pembayaran pajak mlb yang terutang sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada bank tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. pembayaran pajak mlb yang terutang pada bank sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: pembayaran langsung atau secara tunai pada bank dengan menunjukkan nomor bayar kepada petugas bank, atau pembayaran via transfer dengan mencantumkan nomor bayar pada keterangan bukti transfer. bab pembinaan dan pengawasan bad melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaporan, penghitungan, pemantauan dan pemungutan, dan pembayaran pajak mlb paling sedikit (tahun) sekali. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bad dapat bekerja sama dengan instansi ycabut dan dinyatakan tidak berlaku. marre |
nan bupati sleman daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati sleman nomor tahun tentang sistem informasi manajemen kearsipyelenggaraan kearsipan, lembaga kearsipan daerah membangun sistem informasi kearsipan daerah, bahwa dalam rangka mendukung perwujudan sleman smart regency pemerintah kabupaten sleman dibidang sistem kearsipan daerah perlu didukung dengan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang sistem informasi manajemen kearsipan daerah, tea tnkearsipsleman tentang sistem informasi manajemen kearsipan daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: sistem informasi manajemen kearsipan daerah yang selanjutnya disingkat simarslem berbangsa dan bernegarakabupaten sleman. administrator dinas perpustakaan dan kearsipan selanjutnya disebut administrator dpk adalah pengelola yang ditunjuk oleh kepala dinas perpustakaan dan kearsipan dan dapat mengakses simarkepala perangkat daerah. operator adalah orang yang ditunjuk kepala perangkat daerah dan dapat mengakses simar sesuai dengan kewenangan. pemindaian adalah proses konversi dokumen dari bentuk salinan cetak menjadi salinan digital dengan menggunakan mesin pemindaipk adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perpustakaan dan kearsipsleman. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan simar bagi pencipta arsip. simar bertujuan untuk: mendukung percepatan tata kelola kearsipan yang baku dengan memanfaatkan teknologi informasi, mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, cc. mewujudkan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar pencipta arsip melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi guna mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi. bab pengelolaan simar bagian kesatu umum seluruh pencipta arsip wajib melaksanakan simar. dpk mengoordinasikan pengelolaan simar meliputi sarana, aplikasi, sumber daya manusia dengan melibatkan pencipta arsip lingkungan pemerintah kabupaten sleman. pedoman dan mekanisme penggunaan simar diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas. bagian kedua sarana setiap pencipta arsip berkewajiban menyediakan sarana dalam pengelolaan simar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, meliputi: komputer, printer, cc. mesin pemindai (scanner), dan jaringan koneksi internet. bea ten taran bagian ketiga aplikasi simar tersedia dalam versi website dan mobile app. simar sebagaimana dimaksud pada dapat diakses melalui laman untuk versi website dan simar sleman untuk versi mobile app. pengembangan simar meliputi: pemeliharaan jaringan simar, pengembangan pengorganisasian simar dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan cc. pengembangan fitur aplikasi simar sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi. bagian keempat sumber daya manusia sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan simar terdiri dari administrator dpk, administrator pd: dan cc. operator. administrator dpk simar berkedudukan dpk, administrator dan operator berkedudukan perangkat daerah. administrator dpk, administrator dan operator ditunjuk oleh kepala perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. administrator dpk sebagaimana dimaksud dalam bertugas: menyusun kewenangan administrator pd, membuat akun pengguna sesuai struktur jabatan, dan bea ten taran administrator sebagaimana dimaksud dalam bertugas: membuat master data (kode dan indeks), melakukan otentikasi, dan cc. menentukan singkatan nomenklatur jabatan untuk ditampilkan ld. operator sebagaimana dimaksud dalam bertugas: entry surat masuk dan keluar, pemindaian surat, cc. mencetak ld, kartu kendali, dan sinkronisasi data bagi pejabat yang dimutasi dan atau bebas tugas (cuti pendidikan, pensiun, menjalani proses hukum dan sebagainya) dalam aplikasi simar. setiap pengguna dalam pemanfaatan aplikasi simar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii keabsahan naskah dinas yang didistribusikan melalui simar dan telah dilakukan otentikasi oleh administrator mempunyai kekuatan hukumdan telah dilakukan otentikasi sesuai aturan yang berlaku, ditandai dengan watermark berlambang daerah kabupaten sleman dan bertuliskan kabupaten sleman atau nama perangkat daerah atau tanda tangan elektronik. bab pembinaan dan pengendalian dpk bertanggungjawab atas pembinaan dan pengendalian simar yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. pengendalian simar dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh dpk. bab pelaporan kepala dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian simar secara berkala paling sedikit (satu) tahun sekali kepada bupati. bab pendanaan pendanaan pengembangan dan implementasi simarbea ten tn taran |
pemerintah kalurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penyelengaraan pemerintahan kalurahan perlu pengaturan yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerimaan arsip lingkungan pemerintahpedoman tata naskah dinas gotata naskah kalurahlurahkop surat dinas adalah bagian dari kepalabagian atas kertas. dera kop sampul naskah dinas adalah kopdilurah pemerintah kalurahan lembaga kalurahan laiena go)fon nyk ngayogyan.ttf adalah fon aksara jawa versi unicode dan disediakan juga versi ansi ascii. dena go)embaga kalurahan lainnya adalah lembaga kalurahan selain pemerintahbupati adalah bupati slemanpemberdayaan masyarakat dan kalurahan adalah perangkat daerah kabupaten sleman yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pemberdayaan kalurahan. bab tata naskah dinas pedoman tata naskah dinas pemerintah kalurahan disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam penyusunan tata naskah dinas. pedoman tata naskah dinas pemerintah kalurahan disusun dengan ruang lingkup: jenis dan format naskah dinas, pembuatan naskah dinas, cc. pengamanan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas. naskah dinas disusun dengan menggunakan bahasa indonesia. dena go) bab iii jenis dan format naskah dinas bagian kesatu jenis naskah dinas jenis naskah dinas lingkungan pemerintah kalurahan, terdiri atas: naskah dinas arahan, naskah dinas umum, dan cc. papan nama. naskah dinas arahan, terdiri atas: produk hukum, instruksi, surat edaran, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, dan surat perjanjian. naskah dinas umum, terdiri atasdena go) bagian kedua format naskah dinas paragraf kesatu umum format naskah dinas arahan selain produk hukum dan naskah dinas umum terdiri dardua kepala naskah dinas kepala naskah dinas dapat terdiri dari: kopnaskah dinas, tempat dan waktu penyusunan, cc. nomor, sifat, lampiran, hal, dan alamat tujuan, kop naskah dinas terdiri atas: kop naskah dinas jabatan lurah, kop naskah dinas pemerintah kalurahan, dan cc. kop naskah dinas lembaga kalurahan lainnya. bean kop naskah dinas memuat lambang daerah dicetak dengan warna hitamcc. namajabatan lurah nama pemerintah kalurahan lembaga kalurahan lainnya, namapenulisan aksara jawa menggunakan aksara jawa gagak ngayogyan fon nyk ngayogyan.ttf. nama tempat penyusunan berupa nama kalurahan sesuai lokasi naskah dinas diterbitkan. waktu penyusunan berupa tanggal, bulan, dan tahun naskah dinas diterbitkan. penomoran naskah dinas memuat kode klasifikasi dan nomor urut, dan biasa, dengan batas waktu paling lama (lima) hari kerja setelah naskah dinas diterima. beandap(dapat disingkat u.p. )ketiga batang tubuh naskah dinas batang tubuh dapat memuat:enter bean, dan atau tempat dan waktu penyusunan. paragraf keempat kaki naskah dinas kaki naskah dinas dapat memuat: tempat dan waktu penyusunan, penandatanganan, stempel, tembusan: dan catatan. ketentuan pencantuman tempat dan waktu penyusunan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam penandatanganan naskah dinas dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. penandatangperaturan perundang undangan. pendelegasian penandatanganan naskah dinas dilakukan secara tertulis melalui keputusan lurah. pendelegasian penandatanganan dapat berupa: atas nama (dapat disingkat a.n, atau bean untuk beliau (dapat disingkat u.bdalam hal penandatangan naskah dinas bukan pejabat definitif, digunakan: penjabat (disingkat pj. ) yang digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat sementara lurah, pelaksana tugas (disingkat plt. ) yang digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat sementara karena tidak adanya pejabat definitif, atau pelaksana harian (disingkat plh. ) yang digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara. sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. jenis para meliputi: para hierarki, dan para koordinasi. pembubuhan para hierarki sebagai berikut:dibawahnya, pembubuhan para secara berjenjang dimulai dari pejabat yang lebih rendah, dan ccbean letak pembubuhan para hierarki sebagai berikut: para pejabat yang berada satu tingkat bawah pejabat penandatangan naskah dinas, berada sebelah kanan nama jabatan penandatangan, danama jabatan penandatanganembubuhan para koordinasi diletakkan satu deret sebelah kiri letak tanda tangan. pembubuhan para koordinasi tetap diikuti dengan pembubuhan para hierarki. pembubuhan para bagi naskah dinas yang jumlah halamannya lebih dari satu lembar dilaksanakan dengan ketentuan: setiap lembar naskah dinas dipakai oleh pejabat yang membidangi materi, dan ditempatkan sebelah kanan bawah lembar naskah dinas. pembubuhan para pada lembar naskah dinas tempat penandatangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam penulisan nama pejabat dapat menggunakan gelar. gelar dapat berupa gelar akademik, gelar keagamaan, dan atau gelar adat. jenis stempel untuk naskah dinas terdiri atas: stempel jabatan lurah, stempel pemerintah kalurahan, dan cc. stempel lembaga kalurahan lainnya, stempel jabatan lurah dipergunakan oleh lurah. bean stempel pemerintah kalurahan dipergunakan pejabat selain dukuh atas nama lurah. stempel lembaga kalurahan lainnya dipergunakan oleh pimpinan lembaga kalurahan lainnya.: ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel (tiga koma delapan centimeter), cc.stempel memuat: nama pemerintah kabupaten sleman diletakkan pada lingkaran atas, nama kapanewon diletakkan pada lingkaran bawah, cc. nama jabatan lurah pemerintah kalurahan lembaga kalurahan lainnya diletakkan antara (dua) garis dalam lingkaran, dan pembatas tanda bintang diletakkan antara nama pemerintah kabupaten sleman dan nama kapanewon. master (template)ngadaan stempel dan atau duplikat stempel dilaksanakkalurahan tidak diperkenankan untuk mengadakan stempel dan atau duplikat stempel. bean stempel dibubuhkan pada bagian sebelah kiri dan menimpa sebagian tanda tangan pejabat. kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan lurah dan stempel pemerintah kalurahan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan tata usaha. kewenangan pemegang dan penyimpan stempel lembaga kalurahan lainnya dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan tata usaha lembaga kalurahan lainnya. jika diperlukan tembusan, maka diletakkan sebelah kiri bawah kaki naskah dinas. tembusan mencantumkan nama dan atau jabatan para pihak yang perlu mengetahui isi naskah dinas tersebut. jika diperlukan catatan, maka: maka diletakkan sebelah kiri bawah, dan atau apabila terdapat terdapat tembusan maka diletakkan bawah tembusan. tata cara penyusunanean bab pembuatan naskah dinas paragraf kesatu umum pembuatan naskah dinas meliputi: persyaratan pembuatan, kertas, amplop dan tinta, cc. jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung, batas ruang tepi, nomor halaman: lampiran, dan perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas. paragraf kedua persyaratan pembuatan pembuatan naskah dinas memperhatikan syarat sebagai berikut: ketelitian: kejelasan, logis dan singkat, dan pembakuan. syaratsyarat kejelasan memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas pencantuman maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas. syaratbean syaratparagraf ketiga kertas, sampul, dan tinta kertas yang digunakan dalam naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut: kertas hvs ukuran folio ukuran (dua ratus lima belas milimeter) (tiga ratus tiga puluh milimeter) dengan berat paling sedikit gsm (tujuh puluh gram per square), dan warna dan kualitas kertas naskah dinas berwarna putih dengan kualitas standar baik . untuksampul naskah dinas berbentuk persegi panjang. ukuran sampul naskah dinassampul naskah dinasbeankalurahan terdiri atas: sampul naskah dinas jabatan lurah, sampul naskah dinas pemerintah kalurahan, dan sampul naskah dinas lembaga kalurahan lainnya. pada sampul naskah dinas harus dicantumkan informasi yang terdiri darcontoh format sampul naskah dinasstempel berwarna ungu. paragraf keempat jenis dan ukuran huruf, jarak spasi, serta kata penyambung jenis dan ukuran huruf yang dipergunakan dalam naskah dinas yaitu fon arial dengan ukuran (sebelas) atau (dua belas). ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan layout dan estetika naskah dinas. bean spasi dalam pengetikan naskah dinas memperhatikan keserasian, estetika, dan banyaknya isi naskah dinas. spasi pengetikan yaitu (satu) spasi hingga (dua) spasi sesuai kebutuhan. jika naskah lebih dari satu halaman, maka digunakan kata penyambung yang berguna sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut halaman berikutnya. penggunaan kata penyambung dengan ketentuan sebagai berikut: berupa kata pertama yang tertulis pada halaman berikutnya,(.) , dalam halparagraf kelima,centimeter), dan cc.ean: dan cc.paragraf keenamketujuh lampiran dalam hal naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor halaman dengan angka arab. paragraf kedelapanbean kedudukannya berhak menentukan. ralat naskah dinasdilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut: sangatbeterbuka , padakode pada sampul naskah dinas sekaligus menyatakan tingkat keamanan dalam penyelenggaraan naskah dinas. hak akses pada naskah dinas terklasifikasi sangat rahasia , rahasia , dan terbatas diberikan kepada pimpinan tertinggiterbuka diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. naskah dinas terklasifikasi sangat rahasia dan rahasia dilengkapi dengan: sampul rangkap (dua), dan sebelah kiri atas sampul dan naskah dinas diberi tanda kode sr atau r dengan tinta warna merah. naskah dinas terklasifikasi terbatas dilengkapi dengan: sampul tidak rangkap, dan sebelah kiri atas sampul dan naskah dinas diberi tanda kode dengan tinta warna hitam. naskah dinas terklasifikasi terbuka tidak diberi tanda kode. bab pengendalian naskah dinas paragraf kesatu umum pengendalian naskah dinas meliputi tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas yang berlaku bagi naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar. bean tahapan pengendalian naskah dinas masuk terdiri dari: penerimaan, pencatatan, cc. pengarahan, dan penyampaian. tahapan pengendalian naskah dinas keluar terdiri dari: pencatatan, penggandaan, cc. pengiriman, dan penyimpanan. paragraf kedua naskah dinas masuk naskah dinas masuk merupakan semua naskah dinas yang diterima dari orang lembaga lain. penanganan naskah dinas masuk sebagai berikutcc, ccbeantaumasuk dapat berupa: buku ekspedisi, dan atau lembar tanda terima penyampaian. paragraf kedua naskah dinas keluar naskah dinas keluar merupakan semua naskah dinas yang dikirim orang lembaga lain. enter bean pengendalian naskah dinas keluarstempel, tanda tangan, alamat yang dituju, dan lampiran, jika ada. pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:, registrasiccbara penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia , rahasia , dan terbatas harus diawasi secara ketat. kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar terdiri dari: sarana pengendalian naskah dinas, dan tertinggal naskah dinas keluar. tertinggal naskah dinas keluar merupakan naskah dinas asli yang dipakai oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya dan disimpan oleh unit kerja yang membidangi urusan tata usaha. penyimpanan tertinggal naskah dinas keluar dengan cara dibebaskan dalam satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau subjek yang sama. bab vii papan nama jenis papan nama lingkungan pemerintah kalurahan terdiri atas: papan nama pemerintah kalurahan, dan papan nama lembaga kalurahan lainnya. papan nama berbentuk persegi panjang. ukuran papan nama lingkungan pemerintah kalurahan dengan ketentuan lebar (dua ratus centimeter) dan tinggi (seratus centimeter). papan nama dengan warna dasar putih dan warna tulisan hitam. bean papan nama pemerintah kalurahan berisi tulisan pemerintah kabupaten sleman, nama kapanewon dan nama pemerintah kalurahan dalam huruf latin, nama pemerintah kalurahanlembaga kalurahan lainnya berisi tulisan pemerintah kabupaten sleman, nama kapanewon dan nama lembaga kalurahan lainnya dalam huruf latin, nama lembaga kalurahan lainnyacontoh formatbinaan dan pengawasan pedoman tata naskah dinas pemerintah kalurahan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahalingkungan pemerintah desa, ttd cap harga niscaya berita daerah kabupaten sleman tahun nomortata cara penyusunan naskah dinas tata cara penulisan naskah dinas kop naskah dinas: kop naskah dinas memuat lambang daerahnama jabatan lurah nama pemerintah kalurahan lembaga kalurahan lainnya, nama nama jabatanbaris, dan ditulis dengan huruf kapital. penulisan aksara jawa menggunakan aksara jawa gagak ngayogyan fon nyk ngayogyan.ttf. alamat tidak disingkat dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. alamat ditulis secara berurutan terdiri dar (jika ada), dan baris ketiga: alamat laman dan surel (jika ada). ajekapanewon, ukuran huruf untuk tulisan nama jabatan lurah pemerintah kalurahan lembaga kalurahan lainnya, ukuran aksara jawa menyesuaikan kebutuhan layout dan estetika, dan ukuran huruf untuk tulisan alamat. bentuk dan isi kop naskah dinas, seperti contoh berikut: mara pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman tan lurah pribadi our ata jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, sleman telepon facsimile sleman laman: surel: mam pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi aga? aman 2m, haa "ny una pelat jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, sleman telepon facsimile sleman laman: surel: pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman yan badan permusyawaratan kalurahan pribadi say anakan may nun pa, singa jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, sleman telepon facsimile laman: surel: desatridadi@ gmail.com bean tempat dan waktu penyusunan naskah dinas: nama tempat adalah nama kalurahaberisi tentang kode klasifikasi dan nomor registercc. jika naskah dinas tidak disertai lampiran, maka kata lampiran tidak ditulis,maksimaldena go)carakanandatanganan: tempat untuk penandatanganan disediakan dengan kaidah rata kiri, namajabatan penandatangan ditulis lengkap, pada huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital, cc. tanda tangan pejabat, dibubuhkan dengan tinta hitam, dan nama pejabat, ditulis dengan huruf kapital dan dapat dilengkapi dengan gelar. stempel: pembubuhan stempel menimpa bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani, dan menggunakan tinta berwarna ungu, bentuk dan ukuran stempel adalah: (juta cc. stempel jabatan lurah, stempel pemerintah kalurahan,dan stempel lembaga kalurahan lainnya seperti contoh sebagai berikut: stempel jabatan lurah kabur luthihdy (es stempel pemerintah kalurahan kabur ver kalurahantrdad) ane stempel lembaga kalurahan lainnya kabur akn pagi mana pad amareselon lebih tinggi, apabila eselonnya sama didahulukan yang mempunyai keterkaitan lebih erat dengan materi, cc.bean::pelaksana harian plh.), pelaksana tugas plt.), dan penjabat pj.):lurah pribadi drs. nama terang, contoh penggunaan plt. plt. lurah pribadi ir. nama terang, contoh penggunaan pj. pj. lurah pribadi nama terang, s.ip., m.m. bean pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinasperlurah pribadi carik nama terang, s.ip., penggunaan untuk beliau (u.b.) untuk beliau (u.b.) dipergunakan jika pejabat yang diberi pendelegasian pertama (penggunaan bentuk atas nama fa.n.idena go)lurah pribadi carik u.b. jayabaya drs. nama terang, m.m. a.n. lurah pribadi carik u.b. kepala urusan pangripta ir. nama terang, m.t. pembubuhan para ketentuan umum: naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dulu dipakai oleh pejabat bawah pejabat penandatangan, baik definitif maupun plt. plh.,pembubuhan para dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi materi naskah dinas yang dibuat. para pejabat dibubuhkan pada tempat penandatanganan naskah dinas. naskah dinas yang jumlah halamannya lebih dari (satu) lembar, maka lembar pertama dan lembar selanjutnya dipakai dena go) oleh pejabat struktural terendah bawah pejabat yang menandatangani. pembubuhan para ditempatkan sebelah kanan bawah lembar naskah dinas. naskah dinas dibuat paling sedikit rangkap (dua). naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut, tidak memerlukan para. tata cara pembubuhan para hierarki: penandatanganan oleh lurah naskah dinas dipakai terlebih dahulu oleh carik dan kepala urusan jayabaya ulu ulu kamituwa. contoh: (a) lurah pribadi (b) drs. nama terang, keterangan: (a) letak para kepala urusan jayabaya ulu ulu kamituwa, dan (b) letak para carik. penandatanganan oleh carik naskah dinas dipakai terlebih dahulu oleh kepala urusan jayabaya ulu ulu kamituwa. contoh: a.n. lurah pribadi carik (a) nama terang, s.ip., keterangan: (a) letak para kepala urusan jayabaya ulu ulu kamituwa. penandatanganan oleh kepala urusan jayabaya ulu ulu kamituwa tidak dipakai. dena go)ara pejabat yang terkait dengan materi naskah dinas dari masing masing unit kerja, dibubuhkan sebelah kiri tengah letak tanda tangan, ccmisalnya, naskah dinas usulan perencanaan kegiatan dan anggaran kalurahan yang akan dikirim kabupaten (a) lurah pribadi (b) (xy, nama terang keterangan: (x.y,z) letak para kepala unit kerja terkait, misalnya jayabaya ulu ulu kamituwa. (a) letak para kepala urusan pangripta. (b) letak para carik.naskah dinas naskah dinas arahan instruksi lurah) nusa pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman tan lurah pribadi tail (ad pata, ata jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, sleman telepon facsimile sleman laman: surel: instruksi lurah pribadi nomor anna. tentang lurah pribadi, kanan. menginstruksikan: kepada nana untuk kesatu nnanaaanaaanan kana masa kanan anna aan can tea bean anakakakaanaa aan naa ana kanan asana nasa, gan keempat instruksi lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan pribadi pada tanggal agustus lurah pribadi drs. nama terang, s.h., si. aan surat edaran lurah) pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman tan lurah pribadi aga tea jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, sleman teman telepon facsimile laman: surel: pribadi, agustus kepada pribadi surat edaran nomor tahun tentang lurah pribadi drs. nama terang bean surat edaran (atas nama lurah) mam pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman yan pemerintah kalurahan pribadi tan rea pag nam daa jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile aislewan laman: surel: pribadi, agustus kepada yth. pribadi surat edaran nomor tahun tentang a.n. lurah pribadi carik drs. nama terang tembusan: panewu sleman. ketua badan permusyawaratan kalurahan pribadi. san bni bean surat perintah tugas lurah) mana pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman yan lurah pribadi ag) aga jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile sleman laman: surel: surat perintah tugasagustus lurah pribadi nama terang, s.h. rai bean mara pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman tan lurah pribadi yon aan maa daditugas nomor.voodoo#w www pertimbangan dasar oom berdasarkan hal tersebut, maka saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnannnaaanaannnnnannnnnnnnnnnannnn namakan jabatan ann panen ppp ppn nnn nan ann ann nnnneeneearp apakah anannnnn nnnnnnnnnnn memerintahkan kepada 2gp nan untuk: pribadi, agustus lurah pribadi nama terang, s.h. bea surat perintah tugas (atas nama lurah) pam pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi tan mmg agam, manda sen ah jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile a(sleman) laman: surel: surat perintah tugas nomor en. drnrnnnnnnnnnanda nun ann panen pap pipa nan eea papan eap ppp ppa nap pep aaa aaa app pannaaaa jabatan ann ende nan ppn neneeeenaenanapannnnn papan pan aaanaaaaaaannnnp nama pan pan ann ppp panen pen epp ppn apa eap ppn nan raa app aaa pipa epa ppp apaan jabatan ann ende nan ppn neneeeenaenanapannnnn papan pan aaanaaaaaaannnnp untuk: pribadi, agustus a.n. lurah pribadi carik nama terang, s.h. san bni bean surat perintah perjalanan dinas mara pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman tan lurah pribadi aga maa ataperjalanan dinas nomor .oon pejabat yang memberi perintah pankakaanaaka aan nama pegawai yang diperintahkan: . j.ooo jabatan makanan maksud perjalanan pankakaanaaka aan alat angkutan yang digunakan pankakaanaaka aan tempat berangkat anakan aan tempat tujuan nun ann lama perjalanan dinas akan tanggal berangkat nun ann tanggal harus kembali (tap upn pen nan nan nan nan pengikut balkan aan pembebanan anggaran instansi akan mata anggaran nun ann keterangan lain lain balkan aan dikeluarkan pribadi pada tanggal agustus lurah pribadi nama terang, s.t., m.m. rai bean bagian belakang surat perintah perjalanan dinas berangkat dari tempat kedudukan kalurahan pribadi, kapanewon sleman pada tanggal agustus panaanaanaanaaaaaaaankembali pribadilurah pribadi nama terang, s.t., m.mean surat perjanjian logo logo pihak pihak terkait terkait perjanjian oo. dengan nomor sena ooooiannnnn nomor sena ooooiannnnn tentang pada hari jumat, tanggal duapuluh delapan bulan agustus tahun dariku duapuluh, bertempat balai desa pribadi, kami yang bertanda tangan bawah ini: nnanannnnnnnnaaaan lanal yang untuk selanjutnya disebut pihak kesatu annnananaanannnnnnnn annakanan (tandatangan). nnkakaaaan (tanda tangan). bean naskah dinas umum surat biasa lurah) mana pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman tan lurah pribadi aaaaaa jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile sleman laman: surel: pribadi, agustus nomor nnakakaanananaaaan kepada sifat akakaanaatananaaa yth. nana. lampiran satu) berkas mean hal akakaanaatananaaa pribadi lurah pribadi nama terang, s.h. tembusan: panewu sleman. bean surat biasa (atas nama lurah) ana mam pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi tan mar sala jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, sleman, teman tel facsimile sleman surel pribadi, september nomor nnakakaanananaaaan kepada sifat nnakakaanananaaaan yp. mann lampiran satu) berkas kenanaaaaaaa nana hal nnakakaanananaaaan pribadi a.n. lurah pribadi carik nama terang, s.h. surat biasa (lembaga kalurahan lainnya) pemerintah kabupaten sleman yaa, kapanewon sleman badan permusyawaratan kalurahan fall, pribadi tana anga rey a9p masing sm) jalan parasnya nomor peran, pride sleman, ntslewan telepon facsimile laman: surel: pribadi, september nomor nnakakaanananaaaan kepada sifat pekan yth. lurah pribadi hal nnanannanannananaaa pribadi ketua badan permusyawaratan kalurahan pribadi nama terang, s.h. san bni bean surat undangan pam pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi ton bag nun, pang pny jun jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile aislewan lamar www pribadi.id, surel pribadi, september nomor kepada sifat segera yth. panewu sleman lampiran satu) lembar kabupaten sleman hal undangan rapat sleman lintas kalurahan pemerintah kalurahan pribadi kapanewon sleman dengan initempat nnanannaannaana nana acara pakan demikian, atas kehadiran bapak lbu saudara kami sampaikan terima kasih. a.n. lurah pribadi carik nama terang, s.h. catatan: mohon hadir tepat waktu. san bni bean surat panggilan ana mana pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi pang kua mal jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, att tel facsimile aislewan lamar id, surat pribadi, september nomor kepada sifat penting yth. lampiran tiga) lembar makanan kanan hal panggilan pribadi pemerintah kalurahan pribadi dengan ini meminta kedatangan saudara pada: hari, tanggal pukul kkal tempat nkakakaananaananananaaan keperluan kkal demikian untuk dilaksanakan. a.n. lurah pribadi carik nama terang, s.h. tembusan: inspektur kabupaten sleman. panewu sleman. nota dinas mana pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman yan pemerintah kalurahan pribadi aga ngan, desah eng ngan jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile sleman laman: surel: nota dinas kepada lurah pribadi dari carik pribadi tanggal september nomor naaaaaalnl lampiran loco hal pelaksanaan kegiatan .voodoo woo mna. carik pribadi nama terang, s.ip. bean memo mana pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman tan lurah pribadi 2g) aga jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile sleman laman: surel: memo dari lurah pribadi kepada? me. pribadi, september lurah pribadi drs. nama terang bea surat izin mana pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman aan lurah pribadi aga jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, tema tel facsimile sleman lamar: www pribadi.id, surel surat izinberikan iziseptember lurah pribadi nama terang, s.h. rai bea surat pengantar mam pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman yan pemerintah kalurahan pribadi aaa nun, jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile aislewan laman: surel: kepada surat pengantar nomor: lanka diterima tanggal. pribadi, september penerima a.n lurah pribadi carik u.b. kepala urusan tata laksana nama terang, sos. nama terang, s.h. surat pernyataan pam pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman ran lurah pribadi itl (aka maa sen jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman tel facsimile sleman lamar muwtridadi.id, surel surat pernyataan nomor: saya, yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnnnannnnannnnnaneemkannnaanaa jabatan nnnnnnnnaanannnnnnaakannnnnaaaaaa alamat nnnnannnnanannnnnnnnnaaaanaan menyatakan bahwa, .ooo#o##o# womenpribadi, september lurah pribadi nama terang, pd. surat keterangan pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman aan lurah pribadi yana tempe dar dadi ata telepon facsimile sleman telepon facsimile sleman laman: surel: surat keterangan nomor: saya, yang bertanda tangan bawah ini: nama prnnnntanenannnnnnnnaekkkannnnnnan jabatan pekknnnnanaanannnnnnnnakakaannnnnaaan dengan ini menerangkan bahwa: nama prnnnntanenannnnnnnnaekkkannnnnnan tempat, tanggal lahir? .ooooooo woo oo. jenis kelamin peranannnnlannnnnnnnnnnneeaaaa agama prnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneemnannnnnan pekerjaan peranannnnlannnnnnnnnnnneeaaaa alamat pernnnnnnnnnnnnnnannnnnnnsssssaan menerangkan bahwa yang bersangkutan .voodoo# woo wo# www www www. demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya. pribadi, september lurah pribadi nama terang, pd. tembusan: inspektur kabupaten sleman panewu sleman kabupaten sleman rekomendasi ara pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman tan lurah pribadi mata yaaa ana jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, eman telepon facsimile sleman laman: surel: pribadi, september nomor podanakanananaaan kepada sifat donnananananaaaan yth. lampiran lo. kanan aan hal onanaananaanaan kanan aan rekomendasi lurah pribadi nama terang, s.h. bean pengumuman pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi ba? amy ngan, ban kan bank jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, telepon facsimile sleman laman: surel: pengumuman nomor . tentang pribadi, september a.n. lurah pribadi carik nama terang, s.e., akt. tea ana nobulan pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman badan permusyawaratan kalurahan aa. pribadi anang nun, sad makan jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, arstewan telepon facsimile laman: surel: nobulan nama rapat plakat aan hari, tanggal plakat aan jam panganan aan nana aan tempat plakat aan acara doha penutup. pemimpin rapat: oo. ditulis panganan aan nana aan peserta rapat dekan nana ose hasil rapat dekan nana ose pribadi, september ditulis nama terang, s.e. rai ana daftar hadir ana mana pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi psa ba? amy ngan, bana aa, mada adik sen tan jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman tel facsimile aislewan gagal surel gas cam daftar hadir rapat hari pekan akan tanggal ocean jam pekan akan tempat pekan akan acara pekan akan tanda nama instansi tangan keterangan tea tea egg oo) dao aaa lo) tea ben aap nawa aan aan (aan jaa lo) poo lo) dea pen tea bea pribadi, september nama jabatan nama terang, s.e. bean pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi yan ba? amy pun, band man moda jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, telepon facsimile aislewan laman: surel: daftar hadir pegawai hari senin tanggal september nama jam datang tanda tangan keterangan yo. .| do. aan inn po. aro a20 .| tea tea po. as. ae. pp. yoo a00 yo. aan .| kepala urusan tata laksana nama terang, s.e., dev. sena pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman pemerintah kalurahan pribadi pga3 n3un maker danh (s7 maan lakon san, fakaimio braga2 telepon facsimile ewan lamar surel: w daftar hadir pegawai kalurahan pribadi bulan. tanggal nama keterangan aja|aja|sle| |a| iloilo lilit iol iireteitiree lil lilit lill lilit iol iireteitiree ll) lilit lili lilit iol iireteitiree lllllll tan ben lil lillahi nitrit nitrit tete illllell tank tka ttd dek dea ill lilit lilrlliree a0.| lilit dst| leh lil illtteiltetetitetiteettee pribadi, september kepala urusan tata laksana nama terang, s.e., dev. bean piagam mana pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman yan lurah pribadi tan kan jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile sleman laman: surel: nomor: oom nnennnnnnnnnnnanaannnnnn lurah pribadi dengan ini memberikan penghargaan kepada: nama nkkakakanakakaaa aan tempat tanggal lahir plakat aan jabatan plakat aan instansi naaanaan aan sebagai atas peran sertanya dalam pribadi, september lurah pribadi nama terang sertifikat mara pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman aan lurah pribadi maa haa mia sala berisi telepon facsimile sleman telepon facsimile sleman laman: surel: nomor?: . mnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnn lurah pribadi menyatakan bahwa: nama jabatan instansi telah mengikuti dengan baik . week yang diselenggarakan oleh . w.oooeenennnnnnnakaa dari tanggal nan .iii. bertempat .i.oon pribadi, september lurah pribadi nama terang surat kuasa pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman tan lurah pribadi (ak jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman tel facsimile sleman lamar muw.pribadi.id, surel surat kuasa nomor: . yang bertanda tangan bawah ini: nama nkkankakananaa aan jabatan lanananananana aan memberi kuasa kepada nama nan nun nun nun nett jabatan lanananananana aan demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dikeluarkan pribadi pada tanggal september penerima kuasa pemberi kuasa lurah pribadi nama terang nama terang san bni bean berita acara pam pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi mam, aca pang jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman tel facsimile aislewan lamar, id, sure: berita acara nomor ml. pada hari ini senin, tanggal duapuluh delapan bulan september tahun dariku duapuluh, bertempat balai desa pribadi dalam rangka .room. dilaksanakan . weeeeann oleh: il. .(nama). yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. .(nama)., yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. denanknnnnnnnnnnnneeeeeeaeaaaa memmana pemerintah kabupaten sleman dar kapanewon sleman yan pemerintah kalurahan pribadi rea nang nakal jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, teman telepon facsimile aislewan lamar wuw.pribadi id, surat laporan nomor: . il. pendahuluan umum maksud dan tujuan ruang lingkup dasar iil. kesimpulan dan saran iv. penutup pribadi, september a.n. lurah pribadi carik u.b. jayabaya nama terang, s.stp san bni bean telaahan staf ana mam pemerintah kabupaten sleman har kapanewon sleman yan on. pemerintah kalurahan pribadi wet kada telepon facsimile sleman telepon facsimile sleman laman: surel: telaahan staf kepada yth. lurah pribadi dari kepala urusan pangripta tanggal september nomor sifat penting lampiran satu) bundel hal rencana anggaran dan belanja kalurahan pokok persoalan il. pra anggapan ill. fakta iv. diskusi kesimpulan vi. saran tindak kepala urusan pangripta dra. nama terang bupati sleman, ttd cap sri purnomo bean lampiran iiisampul naskah dinas sampul naskah dinas lurah nama pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman tan lurah pribadi 2g) ata jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, eman telepon facsimile sleman laman: surel: desatridadi@ gmail.com nomor kabur luna man sampul naskah dinas pemerintah kalurahan ara pemerintah kabupaten sleman dar psa kapanewon sleman tan pemerintah kalurahan pribadi pang mia adl sen akan jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, eman telepon facsimile a(sleman) laman: surel: nomor kabur lennon aan bean sampul naskah dinas lembaga kalurahan lainnya pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman yan badan permusyawaratan kalurahan yan pribadi gan amanat may nn, mta jalan fa) ka, hewan telepon facsimile laman: surel: nomor kabur45papan nama papan nama pemerintah kalurahan pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman pemerintah kalurahan pribadi jalan parasnya nomor peran, pribadi, sleman, telepon facsimile laman: surel: papan nama lembaga kalurahan lainnya pemerintah kabupaten sleman kapanewon sleman badan permusyawaratan kalurahan pribadi konon (dimakan uny nda nak jalan parasnya nomor peran lor, pribadi, sleman, telepon facsimile laman: surel: bupati sleman, ttd cap sri purnomo |
dipa bupati sleman daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati sleman nomor tahun tentang penerimaan dan pengelolaan tamupelayanan terhadap tamu dinas yang berkunjung pemerintah kabupaten sleman, perlurotokoau dinas pemerintah daerah kabupaten sleman yang selanjutnya disebut tamu dinas adalah setiap orang, pejabat, pengurus dari lembaga, instansi, organisasi baik tingkat daerah, pusat, maupun dari luar negeri yang berkunjung pemerintah kabupaten sleman dalam rangka kunjungan kerja, studi banding dan observasi lapangan atau kunjungan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah kabupaten sleman. pejabat penerima tamu dinas yang selanjutnya disebut pejabat penerima tamu adalah pejabat dalam lingkungan pemerintah kabupaten sleman yang ditunjuk oleh bupati, wakil bupati atau sekretaris daerah untuk menerima kunjungan tamu dinas. pejabat pendamping penerima tamu dinas yang selanjutnya disebut pejabat pendamping penerima tamu adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya mendampingi pejabat penerima tamu pada saat penerimaan tamu dinas. pelayanan tamu dinas adalah kegiatan persiapan hingga pelaksanaan penerimaan tamu dinas. prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerimaan pelayanan atas proses yang harus dilalui tamuakanadalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sleman. bagian hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah kabupaten sleman yang selanjutnya disebut bagian humas dan protokol adalah bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang penerimaan tamu. bagian umum sekretariat daerah kabupaten sleman yang selanjutnya disebut bagian umum adalah bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang sarana dan prasarana. kecamatan adalah kecamatan kabupaten sleman. desa adalah desa kabupaten sleman. ruang lingkup tamu dinas yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi tamu dinas yang berasal dari: pemerintah pusat: dpr, dpd, lembaga pemerintah non pemerintah, luar negeri, dprd provinsi kabupaten kota lain, pemerintah daerah lain, kelompok masyarakat, dan swasta. bab waktu kunjungan waktu penerimaan tamu dinas dilaksanakan pada hari selasa dan kamis. apabila hari selasa dan kamis sebagaimana dimaksud pada bertepatan pada hari libur, maka penerimaan tamu dinas dilaksanakan satu hari berikutnya. waktu penerimaan tamu dinas sebagaimana dimaksud pada dimulai pada pukul wib sampai dengan selesai. ketentuan penerimaan tamu sebagaimana dimaksud pada dan dikecualikan untuk tamu dinas yang berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, dpr ri, dpd ri, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, dan pemerintah daerah lain. bab iii prosedur pelayanan sebelum melaksanakan kunjungan pemerintah daerah, tamu dinas harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tembusan bagian humas dan protokol. tamu dinas perangkat daerah, kecamatan, dan desa, mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan tembusan bagian humas dan protokol. tamu dinas harus menginap usaha akomodasi wilayah kabupaten sleman. permohonan sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit memuat waktu kunjungan, maksud dan tujuan kunjungan, jumlah dan unsur peserta, serta contact person (narahubung) tamu dinas yang dapat dihubungi. permohonan sebagaimana dimaksud pada dan diterima paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kunjungan. jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud sebagai disampaikan melalui surat balas atau saluran komunikasi lainnya sesuai dengan contact person (narahubung) yang diberikan oleh tamu dinas. dalam hal tamu dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan bupati atau perangkat daerah terkait dapat tidak menerima rencana kunjungan. bab personalia penerimaan tamu dinas personalia yang melaksanakan pelayanan tamu dinas meliputi: bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, atau pejabat yang ditunjuk memberikan sambutan penerimaan tamu dinas, pejabat perangkat daerah sebagai narasumber, pejabat bagian humas dan protokol, dan pejabat perangkat daerah lainnya. bagian humas dan protokol bertugas mengoordinasikan perangkat daerah sebagai narasumber dan bagian umum sebagai penyedia akomodasi. perangkat daerah sebagai narasumber bertugas menyiapkan materi jawaban atas pertanyaan dari tamu dinas. bagian humas dan protokol menyiapkan bahan sambutan bupati untuk penerimaan tamu dinas. tamu dinas diterima oleh pejabat penerima tamu dan pejabat pendamping penerima tamu yang dikoordinasikan oleh bagian humas dan protokol. tamu dinas dapat diterima oleh bupati wakil bupati, sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati. pejabat penerima tamu sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan tingkatan eselon pejabat yang memimpin tamu dinas. dalam hal pejabat penerima tamu yang sesuai dengan tingkatan eselon pejabat yang memimpin tamu dinas sebagaimana dimaksud pada berhalangan, tamu dinas dapat diterima oleh pejabat dengan tingkat eselon dibawahnya. sebelum atau setelah acara penerimaan tamu dinas, perangkat daerah tujuan kunjungan dinas wajib mengenalkan, mempromosikan dan mengarahkan tamu dinas untuk mengunjungi objek wisata yang ada kabupaten sleman. bab pelayanan tamu dinas setiap tamu dinas disediakan akomodasi makan dan minum. setiap tamu dinas dapat diberikan plakat pemerintah kabupaten sleman. pembuatan plakat dan cinderamata dianggarkan pada bagian humas dan protokol. dalam rangka optimalisasi pelayanan tamu, perangkat daerah yang menerima tamu dinas dapat berkoordinasi dengan bagian humas dan protokol. bab pelaporan bagian humas dan protokol melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengelolaan tamu dinas kepada bupati, melalui sekretaris daerah. perangkat daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penerimaan tamu dinas kepada sekretaris daerah dengan tembusan bagian humas dan protokol. laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali. bab vdengan dikoordinasikan oleh bagian humas dan protokol. bab viii pembiayaan pembiayaan penerimaan tamu dinasan beabean non pns angka kompensasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pendamping kue diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kompensasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pendamping kue, dan tenaga pendamping sosial desa: tenaga kesejahteraan sawitoamun pendamping kelompok bamatemmateuns tenaga pendamping ega mediubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan kegiatan pengembangan sumber daya manusia: nara1. konsumsi diberikan secara lumpur sebesar rp210. transport lokal diberikan secara lumpur sebesar rp400. tiket pulang pergi. bila diperlukan, biaya pcr test rapid test dan surat keterangan sehat dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diberikan cost. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. beean |
menimbang mengingat ran walikota pagar alam provinsi sumatera selatan peraturan walikota pagar alam nomor tahun tentang analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan pemerintah kota pagar alam dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pagar alam, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara,nomor tahun tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja, danoktober hal persetujuan hasil evaluasi jabatan lingkungan pemerintah kota pagar alam, d: walikota adalah walikota pagar alamperangkat daerah adalah sekretariat, dinas, badan dan kecamatan lingkungan pemerintah kota pagar alam,tujuan bagian kesatu analisis jabatan dan analisis beban kerja analisis jabatan dan analisis beban kerja wajib dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dan atau unit kerja sebagai pedoman penyusuna, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (lima) tahun. bagian kedua evaluasi jabatan evaluasi jabatan disusun sebagai dasar menetapkan nilai (grade) dan kelas jabatan aparatur sipil negara asn), tujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud sebagai dasar pengelolaan jabatan dan pangkat, pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, pengembangan karier (pola karier, promosi, mutasi) dan penggajian tunjangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara asn). bab iii fungsi dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan bagian kesatu fungsi hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan berfungsi sebagai berikut perencanaan kebutuhan calon asn, rekrutmen calon asn: penetapan nama jabatan asn, pengendalian asn, pendidikan dan pelatihan asn, a0 pengembangan asn, dan kesejahteraan asn. fungsi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai kewenangan dan kebijakan pemerintah kota. bagian kedua penyusunan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang undangan, penyusunan sebagaimana dimaksud pada wajib berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah dan atau unit kerja. bab ruang lingkup dan penetapan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan pemerintah kota terdiri dari uraian jabatan struktural, uraian jabatan fungsional, dan uraian jabatan pelaksana. bagian kedua penetapan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja ditetapkan dengan keputusan walikota, has! evaluasi jabatan ditetapkan dengan keputusan walikota setelah divalidasi oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. bab informasi jabatan analisis jabatan dan analisis beban kerja diolah menjadi informasi jabatan yang meliputi uraian sebagai berikut nama jabatan, kode jabatan: unit kerja, ikhtisar jabatan: kualifikasi jabatan: yang diharapkan, dan kelas jabatan. bab fasilitasi dan pembiayaan bagian kesatu fasilitasi sekretaris daerah melalui unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisis jabatan memfasilitasi, mengkoordinasi dan monitoring penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. bagian kedua pembiayaan pembiayaan kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota pagar alam. bab vii penutup peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dto dt#t6yan walikota pagar alam, alpina maskuouni diundangkan pagar alam pada tanggal kvg 209x sekretaris daerah kota pagaralam, samsul bahri berlian berita daerah kota pagar alam tahun nomorperubahan pada beberapa, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa tersebut, bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf tersebut atas, perlu ditetapkan dengan keputusan wali kota, undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang darurat tahun lembaran negara republik indonesia tahun undang undang darurat tahun lembaran negara republik indonesia tahun61ketentuan ditambah (satu) huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:, dan cc. untuk penentuan harga sewa barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan ditentukan dengan salah satu cara, menggunakan penilai publik, dan atau menggunakan penilai pemerintah, dan atau kesepakatan para pihak dengan nilai wajar yang dituangkan dalam perjanjian kerjasamaantara dan disisipkan (tiga) dan (satu) paragraf yaitu dan paragraf sehingga berbunyi sebagai berikut:a.b.a.pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan atau tidak terdapat potensi keuntungan, b.perdagangan,paragrafa.cc. per hari sebesar (seratus enam puluh persen), per jam sebesar (seratus sembilan puluhadalah sekretaris daerah adalah kegiatwalikota ambon, menimbang la.: bahwa peraturan walikota ambon nomor tahun tentang unit pelaksana teknis dinas pada dinas pertanian dan kehutanan kota ambon, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan walikota yang baru: cc.anetapkan memutuskan:bab: walikota adalah walikota ambon: sekretaris kota adalah sekretaris kota ambon: dinas pertanian dan kehutanan adalah dinas pertanian dan kehutanan kota ambon, kepala dinas adalah kepala dinas pertanian dan kehutanan kota ambon: unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan selanjutnya disingkat utd balai penyuluhan adalah unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan pertanian dan kehutanan kota ambon, kepala unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan adalah kepala unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan pada dinas pertanian dan kehutanan kota ambon: kepala sub bagian tata usaha adalah kepada sub bagian tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan pada dinas pertanian dan kehutanpenyuluhan adalah petugas yang melaksanakan penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan dalam rangkalaksanakanwalikota ini dibentuk unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan pada dinas pertanian dan kehutanan, yang terdiri dari utd balai penyuluhan arrow meliputi kecamatan nusaniwe dan harimau: utd balai penyuluhan nana meliputi kecamatan teluk ambon bagal, teluk ambon dan leitimur selatan. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan eselonisasi unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan bagian pertama kedudukan unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas,dan kehutanbalai penyuluhan pada dinas pertanian dan kehutanelayanan penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ini, unit pelaksana teknis dinas balai penyuluhan pada dinas pertanian dan kehutanan kota ambon, mempunyai fungsi pelaksanaan teknis operasional dibidang penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan: menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian, kehutanan dan peternakan: menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pertanian terhadap kelestarian lingkungan hidup: meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, kehutanan dan peternakan, pertanian, kehutanan dan peternakan: pelaksanaan nilai nilai budaya pembangunan pertanian, kehutanan dan peternakan yang maju secara berkelanjutan: pelaksanaan urusan ketatausahaan utd balai penyuluhan: pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan kepala dinas pertanian dan kehutanan bidang penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan. bagian ketiga susunan organisasi pasai susunan organisasi utd balai penyuluhan terdiri dari kepala utd: kepala sub bagian tata usaha. bagan susunan organisasi utd balai penyuluhanlonisasi kepala utd balai penyuluhan adalah eselon iv,a kepala sub bagian tata usaha pada utd balai penyuluhan adalah eselon iv.b bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala utd badai penyuluhan, kepala sub bagian tata usaha pada utd balai penyuluhanutdbatas penyuluhan dan kepala sub bagian tata usaha pada utd balai penyuluhanbalai penyuluhan dan kepala sub bagian tata usaha pada utd balai penyuluhanbadai penyuluhanbalai penyuluhanfasal kepala utd balai penyuluhan dan kepala sub bagian tata usaha pada utd balai penyuluhanibalai penyuluhan pada dinas pertanian dan kehutanan kota ambon diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku kepangkatan dalam menduduki jabatan struktural kepala utd balai penyuluhan dengan pangkat terendah penata il c), sedangkan kepala sub bagian tata usaha pada utd badai penyuluhan dengan pangkat terendah penata muda tk. hljo).balai penyuluhan dan kepala sub bagian tata usaha pada utd balai penyuluhankepala utd balai penyuluhan dan kepala sub bagian tata usaha pada utd balai penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kota atas pelimpahan kewenangan walikota ambon. pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ini, didasarkan pada standar kompetensi jabatan. pengangkatan dan penempatan staf pelaksana pada utd balai penyuluhan diatur oleh kepala dinas bab pembiayaan pembiayaan kegiatan utd balai penyuluhan pada dinas pertanian dan kehutan.mepadatanggal, april mn) walikotaambon diundangkan ambon pada tanggal, baris kota ambon anthony gustav latuheru berita daerah kota ambon tahun nomor bek |
oi) lan bayan walikota mojokerto provinsi jawa timur peraturan walikota mojokerto nomor tahun tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota mojokerto walikota mojokerto, menimbang :a.maka kepala daerah membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkungan pemerintah daerah masing masing. yang ditetapkan oleh kepalaserta mendukung penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang undangan lingkungan pemerintah kota mojokerto,mojokerto tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum peraturan daerah kota mojokerto nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, peraturan walikota mojokerto nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli. memutuskan menetapkan: peraturan walikota mojokerto tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota mojokerto. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kota mojokerto.dan informdokumentasi danengelola jdih kota mojokerto adalah bagian hukum sekretariat daerah kota mojokerto, yang bertanggung jawab padatujuan, tugas dan fungsi jdih kota mojokertomojokertomojokerto sebagai wadah dalam melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kota mojokerto. jdih kota mojokerto berfungsi sebagai saranaoleh pemerintah kota mojokerto, pembangunan sistem informasi dan dokumentdan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sdm) pengelola jdih kota mojokerto. bab iii pengelolaan pengelolaan jdih dilaksanakan oleh tim jdih kota mojokerto yang dibentuk oleh bagian hukum sekretariat daerah kota mojokerto selaku pengelola jdih kota mojokerto. tim jdih kota mojokerto sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sekretariat jdih dan tim teknis jdih. pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas sekretariat jdih serta tim teknis jdih sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota mojokerto. sekretariat jdih kota mojokerto sekurang kurangnya terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota. tim teknis jdih kota mojokerto sekurang kurangnya terdiri dari penanggung jawab, ketua, anggota. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya memuat: peraturan daerah kota mojokerto, peraturan walikota mojokerto, keputusan walikota mojokerto, instruksi walikota mojokerto, peraturan bersama walikota mojokerto, peraturan dprd kota mojokertorogram pembentukan peraturan daerah (propemperda) artikel hukum: surat edaran walikota: u kerjasama antar daerah provinsi dan atau kabupaten kota, dan atau rancangan peraturan daerah. pengelola jdih kota mojokertoerahjdihmohon informasi dapat mengakses danota mojokerto alamat bab pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan jdih kota mojokerto. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jdih kota mojokerto. pembinaan walikota sebagaimana dimaksud dalam melalui: pemberian bimbingan pengelolaan jdih kota mojokerto, penyediaan sarana dan prasarana jdih kota mojokerto, dan pertemuan dan koordinasi pengelola jdih kota mojokertokota mojokertodan dokumentasi hukum melalui jdih. bab pendanaan pendanaan pengelolaan jdih kota mojokerto bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota mojokertdoman bantuan prasarana sarana dan utilitas umum psu) perumahan dan kawasan permukiman: keputusan menteri negara perumahan rakyat selaku ketua badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional nomor pts bkp4n tentang ketentuan lebih lanjut keputusan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum dan menteri negara perumahan rakyat nomor tahun pts pts tentang pedoman pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbangrencana tata ruang wilayrumah layak huni.lingkungan perumahan adalah kawasan perumaheluarga adalah orang orang dalam satu ikatan rumah tangga dan bersama sama menempati sebuah rumah. penduduk adalah setiap orang yang berada bertempat tinggal pada suatu lingkungan wilayah dan tercatat secara administratif. rumah layak huni adalah rumah yang layak sebagai tempat tinggal yang bangunannya ditata secara serasi teratur dan memberikan rasa nyaman, aman, sehat bagi penghuninya. penataan rumah layak huni adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terhadap rumah tempat tinggal bagi penduduk supaya dibangun dengan serasi teratur, nyaman dan sehat. persyaratan rumah sehat layak huni adalah ketentuan rumah tinggal yang dibangun, dengan menggunakan lahan maksimal are), tidak pada jalur ruang terbuka hijau rth) dan dibangun pada kawasan peruntukan permukiman, konstruksi bangunan dapat berlantai (satu) yang atapnya bercorak bangunan khas bali, yang dibangun (tigaperempat) dari luas lahan dengan jenis ruang bangunan yaitu, ruang tidur dengan sirkulasi udaranya yang sehat, ruang keluarga, ruang dapur, kamar mandi dengan pembuangan penampungan limbahnya, teras luar, dan terdapat ruang terbuka hijau (rth) diselingi dengan tembok pagar rumah dengan kelayakannya, lampu penerangan jalan, sedangkan penghuni yang menempati hanya (satu) kk. dalam membangun rumah tinggal layak huni yang telah memenuhi persyaratan tersebut wajib mendapat rekomendasi dari tim terpadu kota denpasar. dinas tata ruang dan perumahan adalah dinas tata ruang dan perumahan kota denpasar. bab wewenang (l) dalam penyelenggaraan lingkungan rumah layak huni, pemerintah kota denpasar berwenang: menetapkan kebijakan bangunan rumah layak huni: melaksanakan kebijakan bangunan rumah layak huni melalui swadaya penduduk sendiri dan mengarahkan penggunaan persyaratan rumah layak huni, supaya rumah tinggal yang terbangun menjadi nyaman, aman, sehat, serasi, dan teratur. wewenang pemerintah kota denpasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh dinas penataan ruang dan perumahan dengan dibantu instansi terkait lainnya serta institusi adat lingkungan kota denpasar. bab iii penataan penataan lingkungan rumah layak huni meliputi: perencanaan, pemanfaatan: dan pengendalian. bab perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bagian kesatu perencanaan pemerintah kota denpasar menetapkan perencanaan rumah layak huni atas swadaya penduduk. pemerintah kota denpasar dalam menetapkan perencanaan rumah layak huni berdasarkan pemetaan dan inventarisasi penduduk yang menetap wilayah kota denpasar, yang baru akan membangun dengan lahan hak milik menyewa yang luasnya kurang lebih are), dan atau yang sudah punya rumah tinggal tetapi dibangun ulang karena kumuh. bagian kedua pemanfaatan (l) penduduk yang tinggal menetap wilayah kota denpasar yang mempunyai luas lahan kurang lebih are) baik sebagai hak milik menyewa, wajib memanfaatkan lahannya secara efektif jika dibangun rumah tinggal dengan memenuhi persyaratan rumah layak huni. bangunan rumah tinggal penduduk sebagaimana dimaksud dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk rumah tinggal keluarga inti, dan jika tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk rumah tinggalnya maka hanya dapat disewakan untuk rumah tinggal keluarga inti dan atau diposkan untuk atau orang dalam satu kamar, dan wajib dilaporkan jam oleh pemilik kepada aparat desa dinas maupun prajurit desa pakaian setempat untuk didata dan mendapatkan pengawasan. bagian ketiga pengendalian bangunan rumah tinggal yang dimiliki penduduk supaya tidak kumuh, layak huni, dan tidak melanggar peruntukan tata ruang. pemerintah kota denpasar melalui dinas penataan ruang dan perumahan kota denpasar dengan dibantu instansi terkait lainnya serta institusi adat lingkungan kota denpasar melakukan pengendalian dengan membentuk tim terpadu yang bertugas memberikan rekomendasi serta melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan. pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab persyaratan lingkungan rumah layak huni persyaratan rumah layak huni dalam fisik antara lain: mempunyai lahan maksimal are): tidak pada jalur ruang terbuka hijau rth), dibangun pada kawasan peruntukan permukiman, konstruksi bangunan dapat berlantai (satu) dan atapnya bercorak bangunan khas bali: yang dibangun (tigaperempat) dari luas lahan, jenis ruang bangunan, ruang tidur, ruang keluarga, ruang dapur, kamar mandi, pembuangan penampung limbah, teras luar dan ada lampu penerangan jalan, menyediakan ruang terbuka hijau rth) yang diselingi dengan tembok pagar rumah dengan didepannya tersedia pelajaran, yang difungsikan untuk perundangan dengan menanam tanaman hias dan tanaman obat obatan yang bermanfaat bagi kesehatan keluarga, serta sebagai tempat bermain, menyediakan tempat sampah yang dipilah antara sampah organik dan anorganik, dan jumlah penghuni yang menempati maksimal (satu) persyaratan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada perlu didukung dengan, sebagai penduduk yang tinggal menetap wilayah kota denpasar dengan menunjukkan foto copy ktp keterangan domisili dari kepala keluarga, dan foto copy kartu keluarga kk), memiliki tanah sendiri dengan status hak milik dan atau hak sewa minimal tahun, dengan ketentuan menunjukkan foto copy sertifikat hak milik dan atau foto copy surat perjanjian sewa menyewa, membuat surat pernyataan untuk sanggup memenuhi mengikuti persyaratan lingkungan rumah layak huni, membuat gambar denah bangunan rumah yang akan dibangun yang hanya diperuntukan rumah tinggal, dan, mendapat rekomendasi dari tim terpadu kota denpasar setelah dinyatakan memenuhi kriteria persyaratan lingkungan rumah layak huni. persyaratan lingkungan rumah layak huni sebagaimana dimaksudkan pada dan berlaku bagi penduduk yang baru membangun dan atau bangunan rumah kumuh yang akan ditata ulang bangunannya. setiap orang penduduk yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilakukan penindakan penundaan membangun oleh walikota melalui tim terpadu kota denpasar wali kotamotif sub bagian administrasi pemerintahanpemerintahan umum administrasirumusan dan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta penyiapan bahan kode dan data kewilayahan, fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan penggabungan wilayah, pemetaan wilayah, penyusunan kebijakan kewenangan, pengelolaan dana kelurahan, pemantauan dan evaluasi, menghimpun bahan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan fasilitasi penerapketerangan pertanggungjawaban duil.. sub bagian kerja sama dan otonominformasi dan laporan, penyusunan standar pelayanan minimal, fasilitasi, koordinasi tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerja sama dan otonomi daerah pemerintahan. bagianalfungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat. sub bagian bina mental spirituarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta pelaksanaan administrasi bagian kesejahteraan rakyataraan urusan pemerintlaksanaan administrasi bagian kesejahteraan rakyat.menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelengaraan urusan pemerintahpemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata serta pelaksanaan administrasi bagian kesejahteraan rakyat. bagian hukumaturan perundang undangan, bantuan hukum dana.penyiapan bahlaksanaan tugas perangkatpelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang peraturanatan dengan tugasnya. bagian hukum, terdiri atasperaturan perundang undang, harmonisasi, sinkronisasi perumusan penyusunan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan, pengkajian produk hukum dan pengundangan produk hukum serta pelaksanaan administrasi bagian hukum. sub bagian bantu, pemajuan hak asasi manusia, evaluasi dan pelaporan hasil penanganan serta pelaksanaan administrasi bagian hukum. subdokumentasi dan informasi hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan inventarisasi, dokumentasi produk hukum daerah dan pengelolaan jaringan dokumentasi serta sosialisasi, penyuluhan produk hukum dan pelaksanaan administrasi, mengoordinasikan penyusunan kebijakb.administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. bagian perekonomian dan sumber daya alammbinaan bumi dan blue, koordinasi, pembinaan monitoring evaluasi dan petunjuk pelaksanaan bidang badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah serta pelaksanaan administrasirumusan kebijakkoordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatmfasilitasi dan pembinaan bidangrekonomipengembangan dan petunjuk pelaksanaan bidang pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm), perindustrian dan perdagangan dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan administrasi bagian perekonomian dan sumber daya alamatauyiapan bahan dan pelaksanadan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam. sub bagidan petunjuk pelaksaatau alam dan lingkungan hidup serta pelaksanaan administrasi bagian perekonomian dan sumber daya alam. bagian administrasi pembangunan,, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa. bagian administrasi pembangunan,pengadaan barang dan jasa terdiri atas sub bagian penyusunan program, sub bagian pengendalian, evaluasi dan pelaporan, sub bagian pengadaan barang dan jasayusunan progrrogram, koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan, petunjuk pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerahsebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas a.menyusun rencana kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan, b.menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan, evaluasi dan pelapordan melaksanakadgolah dan menyajikan data hasil evaluasi dan pelaporengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan petunjuk pelaksanaan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporanfungsilaksanaan administrasi bagian administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. bagian keempat asisten administrasi umum asisten administrasi umum yang selanjutnya disebut asisten iiiatasserta pelaksanaan administrasi asisten administrasi umumfungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian umum. sub dalam menyelenggarakan fungsi melaksanakan administrasi perkantoran, pengelolaan kearsipan, pemantauan dan evaluasi koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian, sekretariat daerah, surat menyurat, tata usaha pimpinan dan staf ahli serta pelaksanaan administrasi bagian umum. sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas a.al, pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban, mengoordinasikan, pelaksanaan, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dilingkungan sekretariat daerah serta pelaksanaan administrasirumah tangga dan perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyiapan, pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, mengoordinasikan, pelaksanaan dan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang rumah tangga dan perlengkapan lingkungan sekretariat daerah serta pelaksanaan administrasi bagian umum. bagiantok)menyiapkan bahan dandan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi. sub bagian kelembagaan dan analisis jabat, pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan,pada perangkat daerah serta pelaksanaan administrasi bagian organisasispp)fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi. sub bagian pelayanan publik dan tata laksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelengarakan fungsi penyiapan bahan pedoman tata naskah, sosialisasi dan fasilitasi standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, monitoring evaluasi dan inovasi pelayanan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang pelayanan publik dan tata laksana serta pelaksanaan administrasi bagian organisasifungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi. sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis, membuat laporan kinerja instansi pemerintah, road map, sakit, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang kinerja dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan administrasi bagian organisasi. bagian protokol dan komunikdan sub bagian komunikasi dadministrasi bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan. sub bagian protokotata protokoler, informasi jadwal acara, koordinasi dan fasilitasi keprotokolan serta pelaksanaan administrasilain yang diberikan oleh kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan sub bagian komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi penyiapan, menggandakan bahan rapat, bahan memberikan masukan informasi dan penjelasan kepada pimpinan daerah dan juru bicara pimpinan daerah, penghimpunan dan pengolahan informasi, koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang komunikasi pimpinan penyiapan bahan dokumentasi, penyusunan nobulan rapat dan fasilitasi peliputan media dan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang dokumentasi pimpinan serta pelaksanaan administrasi bagian protokol dan komunikasi pimpinan. bab staf ahli wali kota dibantu staf ahli yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada wali kota. pelaksanaan tugas sehari hari staf ahli secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. staf ahli,, mengenai masalah pemerintahan pada pemerintah daerah. staf ahli, terdiri atas: staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan kemasyarakatan, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, dan staf ahli bidang aparatur, pelayanan publik dan administrasi umum. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan kemasyarakatkesejahteraan rakyatperekonomian dan pembangunan. staf ahli bidang aparatur, pelayanan publik dan administrasi umumaparatur, pelayanan publik dan administrasi umumdalamperangkat daerah ataudiatur lebih lanjut sesuaikepala unit kerja pada sekretarimore dc esa. tan yss aa ? c jawa " a kan kep) ka! kep) ks! yu) kel gi: oo, rama dpi ep) tepi llsl man pang ll. pang lan im) no) kai kal (ni bel ha menindaklanjuti hasilnomor tahun tentangtahun tentang perubahan atas peraturan walikota batu nomor nomor tahun: halaman dari hlm. cepat bagian pengolahan deta dan informasi cepat sum bagian publikasi dan kerjasama fes pata bagian san bagan pool epa sub bagian pora sob bagan tata usta kepala darah (rerata sub bagian tara usaha kepala daerah pasar keramas pedesaan pemanjatan barang darah cepat sub bagian rumah tangga akan tau epaapagan sob bagan airintetasi umum dan keperawatan rapat bagian ainintstasi umum dan keperawatan halaman dari hlm. tt. sop bagan pertengkaran dan pengelolaan rumah tenaga rerata sum bagian penangkapan dan pengelolaan rumah tangga epa bagan rerata sub bagian perencanaan dan anggaran rapat sub bagian pelaporan dan variasi pata bagan . sop bagan salah dan perundang undangan rerata sum bagian salah dan perundang undangan sasa sab bagan logam dan laporan rerata sub bagian program dan pelaporan sub bagian umum dan keuangan halaman dari hlm. bagan umum aan ketangan apa p5. raman sab bagian logam dan pelaporan sab bagian katana raman sub bagian umum dan kepandaian amakeesan bitanafenditan dasar man sasi sarah daar halaman dari hlm. asi sesi saat meghan (ac |last ramadan prasarana resistensi sramadanfasaama |paangtendiditan nonformal rmstfenditan nonformal sasitmdiian ayantardan karan resin ssi pendidikan masyarakat dan kesan informal sesipendiitan anak usiabin resin sesi pendiam anak usai dini (sesitendititan katana rest sesipendiitan getas (rela tang tema ardi dan kemenakan masyarakat laka pendidikan masyarakat halaman dari hlm. kependidikan kena sta tenaga pedia epeniian sekai dasar pengelola peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga ata pertama kepala seksi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah omg pengelola peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga tan kami bang pemuda dan ola gak sasiteremdan orasi keberadaan (sesotmampramsi inst sasi raga posisi sati sama dan pertama eaa sasi oman emas halaman dari hlm. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepala dias angsa |aobganporandanfdaaan (desa sub bidan peramdanfdapoan . ketat bagan umum dan keperawatan kena bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rev seks pemberdayaan perempuan ketat saki pelindungan perempuan dan arak sneak penganan gender pengarusataman hak ane kepala seksi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan 2sssssnas (biang pemberdayaan masyarakat dan desa kesia bidang pemberdayaan masyarakat dan desa halaman dari hlm. seksi kerjasama desa kepala seksi kerjasama desa pengelola pemberdayaan masyarakat pengolah data ox. seksi pemberdayaan usaha ekonomi desa dan kelurahan kepala seksi pemberdayaan usaha ekonomi desa dan kelurahan pengelola pemberdayaan masyarakat pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga pengolah data x1. seksi pemberdayaan kelembagaan masyarakat kepala seksi pemberdayaan kelembagaan masyarakat pengelola pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelola kekayaan desa dan administrasi desa bidang keluarga berencana kepala bidang keluarga berencana xv.kepalapengelola layanan keluarga berencana bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia penyusun sarana program keluarga berencana seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga kepala seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga pengelola bina kesejahteraan keluarga pengelola pembinaan ketahanan keluarga xvii. seksi advokasi, data dan informasi kepala seksi advokasi, data dan informasi penyusun pencatatan dan pelaporviii. bidang pengendalian penduduk kepala bidang pengendalian penduduk xix. seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kepala seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penyusun bahan data kependudukan dan keluarga berencana pengolah data halaman dari hlm. masyarakat pedesaan perkotaan institusi masyarakat pedesaan perkotaan (ox sekat penyuluhan, komunikasi infomasi dan kasi kepada seksi penyatuan, komunikasi informasi dan lokasi kepala dinas serta samar sebagian ragamdontelapoan ( kesia sab bagan program dan pelaporan (kenal sup bagian keuangan ( kosta sub bagan umum dan kepegawaian kepada bidang pengembangan prodi plagiata kopi seto nyok dan baya tri pariiamta halaman dari hlm. (kena sai ana janda sarana pariwisata bidang promosikan pemasaran prita (kena bidang promosi dan pemasaran pariwisata sasomasdan ansitafasar ren sasimtomusidan raisa para (kena sasi promosikan kera sama sita pengembangan sumber dar nani prima pga sas bmbnandmptaian ran sasi bimbingan danfeitihan desa salinan sem boamaaat . . roansasisgmah dan erarbalatan halaman dari hlm. sanam 4pesasamtaaa mma mama sama sip bagan pegangan pangan rama sab bagan progam dan pancoran . ema sab bagan umum gan keperawatan rata dang peralatan gan layanan tomat ema sesantasaran tomat ata sesi pengaman commaskota batu, halaman dari hlm. kepada sekai medi otomasi (idangkomunikasi ikona bidang komunikasi 5g sisi tiruan komunikasi dan kelembagaan |kosa seto kemitraan komunikasi dan kelembagaan sat, sisi pemberdayaan komunikasi pabrik kena sisi pemberdayaan komunikasi publik aa sts prasarana dan sarana komunikasi kena ssi prasarana sarana komunikasi komunikasi komunikasi koran komunikasi halaman dari hlm. kepada seki pengembangan aviasi komunikasi dan komunikasi esa satpam peranan . rat serum dan braves gan peradangan kamaraninomasi eat sesi peranan dan kemaren noms tenaga kerja kepala dinas saba poramdanteasan raat sob poramdanftapsan pemain peran araerandan daan sapaan kemana halaman dari hlm. ( (remaja sub bagian umum dan keresasatan (rekta bidang penanaman nadal kapan seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modi kepada seksi promosi penanaman dal sisi pengembangan tim penanaman modal kepada seksi pengembangan penanaman modal dandang tekanan penahan kapata bitangretayanan peranan 5a. setsietyanan peranan tertentu kepala seks pelayanan pecinan tertentu sat seksi layanan pecinan kota (kepala seksi pelayanan peranan usaha halaman dari hlm. seks pelayanan non edan (kepala seksi pelayanan won pelikan ata pengaduan inersia sesi pengembangan kinerja kepala ski data sistem informasi (kepala seksi elyanandan pengaduan |kerja bidang hubungan industrial dan tenaga kena seto pembinaan syarat kerja (kenal seksi pembinaan syarat kerja seto penyebaran perselisihan hubungan industrial kopra seto penyiksaan peralihan hubungan industri sekai konjahtrsan jaminan sosial pengupahan kosa seksi kenjatteran jaminan sosial dan pengupahan halaman dari hlm. sex dang penempatan dan pelatihan tenaga kena pata bidang penempatan dan petanahan tenaga koja se. eko putihan dan produktivitas tenaga kera dapat sesi pilihan kerja dan produtiftas tenaga kerja kiamat sesi penempatan tenaga kerja d kepada sesi perhiasan kesempatan kerja (serasa semasa (sub bagan progam dan pelaporan kasta sub bagan logam dan pelaporan (kepala sub daan umumkan keuangan (pengolah data laporan dan pertanggungjawaban bendahara halaman dari hlm. (kepatapidang perpustakaan (kepala seksi layanan dan informasi perpustakaan umum daerah keras set pengolahan bahan pusaka d kepada sekai depot pelestarian perpustakaan (bidang keadaan kepada bidang kearsipan serai sis dan pengadaan arsip dapat sei isi dan pengelolaan arsip setia penyelamatan pasaman arsip kepada sei penyelamatan dan pentana arsip xi. seksi layanan kearsipan kepada setattayanan kearsipan xii. bidang pembinaan dan pengembangan kepada bidang pembinaan dan pengembangan | . kepala seksi pembinaan perpustakaan dan kearsipan cepat sei pengembangan perpustakaan kearsipan halaman dari hlm. kepada serat pengembangan sdw dan ketemtagran kepala dinas setara sub bagian programa pelaporan kepala sub bagian program dan pelaporan kepala sub bagian umumkan keuangan penata laporan keuangan |kepada bang pelayanan dan sumber daya kesehatan jikepata sok pelayanan kesehatan rumah tangga jabar kesehatan rumah tangga halaman dari hlm. |dapat setan sumber daya manusia kesehatan bidang kesehatan masyarakat |kepada bidang kepenatan masyarakat setia kesehatan keluarga dan git masyarakat ( kepada sekai kesehatan keluarga dan masyarakat 5a. |seta promosi dan pemberdayaan masyarakat ( tikepata sei promosi dan pemberdayaan masyarakat xi. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga ketat lingkungan kesehatan kej dan olah raga sam, |bidang pencegahan dan pengendapan penyakit tikepata bidang pencegahan dan pengertian penyakit (dapat sei sultans gan imunisasi kepada set pencegahan dan pengendapan penyakit menular kesehatan jiwa menular dan kesehatan jiwa matah (kepala sub bagian tata usaha halaman dari hlm. pemadninistasi rekam medis dan infomasi kepala dinas setara sambas (sub bagan regnum dam pelaporan (kepala sub bagian program dan pelaporan kepala sub bagian umum dan keuangan pengolah data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan kepala bidang sumber daya air kepala seksi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air) daya air irigasi ian dan irigasi halaman dari hlm. irigasi tekanan pengembangan pembangunan jaringan pengairan dan irigasi 1x. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan | pemelihara peralatan xi. seksi pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan batuan pembangunan dan emeitaraan drainase) perkotaan kmi. bidang tata rung kepala bidang tata ruang kepala seksi perencanaan tata ruangtahanan phalaman dari hlm. kepala seksi pemanfaatan ruang kepala seksi pengendalian dan penertiban ruang | lingkungan lingkungan umum lingkungan me lingkungan fee jalan lingkungan tee penerangan jalan lingkungan kepala dinas dam sekitar samaran halaman dari hlm. sab bagan rekaman pelaporan kepada sub bagian proramdan pelaporan kepada sub bagian umumkan keuangan cengkih data aviasi pengadaan data sten kenangan ipamukeberstan cepat bidang perumahan dan pemukiman (kepala set pecahan erat sei pemukiman pencegah bangunan gedung dan permukiman kepala sei pengawasan perumahan dan permukiman halaman dari hlm. bidang cipta karya kepala bidang cipta karya oo sekat pengembangan intastoktar permukaan ( kepada seri pengembangan intastrkcur permukaan sekat penataan bangunan lingkungan dan dina konatutat ran konstruksi emartanantaa desa sesi besinya fantasi gam adangtetamahan kes bidang peranakan kepala seksi pendayagunaan tanah, pengaturan dan penguasaan rev asi penilaian sengketa barat tresansasi pemakaman halaman dari hlm. sta stmtaas (sup akan progam dan paparan kapata bagan progam gan paparan cepat dag umum dan keuangan dengan ata spasi dan pengadaan data stem kenangan (erat dung langganan dan peralatan erat set perencanaan dan ina tete halaman dari hlm. kesia sati pengamatan lingkungan dan pengadaan (hemat sek peningkatan kapasitas lingkungan hidup aang lingkungan lingkungan seksi pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan javana lingkungan (5g. sekat pemottaraantingkngan cepat sei pemetiharaantingkngan konservasi at sekat pengunaan persamaan dan pengaman lintah aje maan aan (xii. bidang kebersihan dan pertamanan kepala bidang kebersihan dan pertamanan semata seta pelayanan kebersihan halaman dari hlm. selokan kendi etat penguatan persamaan akhir d semata seki peramalan |kepala dinas sekretaris ot. sub bagian perencanaandan keuangan kepala sub bagian perencanaan dan keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian lensa biang nyaman endapan penduduk halaman dari hlm. ros sasi mentastendudik rerata sea indah datang perdana dan pendataan penduduk (resin sidang layanan pencatatan sisi (sasikaltitandan matan ron sasi kattandan kematian aman basah kewarganegaraan bee kewarganegaraan pengangkatan nan pemanfaatan data ema dan pemanfaatan data sesi pengiklan formasi diinisiasi keenddutan (ata see pengalaman tomas administrasi penundaan sisitegsamadan hiasi layanan rasa sasiepaamadan tora pelayanan kepala dinas halaman dari hlm. semata otpengelola pemanfaatan barang milik daerah |kepala bidang lalu lintas |kesia setia manajemen dan rekayasa lalulintas jalan inersia setia pembinaan keselamatan kepala bidang angkutan |seratangaran orang tepat neasa orang (5x (setarangaman barang kepada serat angkutan barang halaman dari hlm. plang erparkran pengendapan operasi jian bidang perhatian dan pengendapan operasi at, (seat pengendapan dan operasi kapata sei pengenaan dan opera pentolan pengadmiiasi nora perhitungan pajak retribusi darah dat upi pengiklan kendaraan bermotor mia diamati dinas setara setan (sub bagan progam dan pelaporan (kepala sub bagan regnum dan pelaporan jepara sub bagan umumkan keuangan (mengolah datataporan kenangan halaman dari hlm. kepala bidang koperasi oo koperasi ter manusia koperasi isapan sekai pengawasan koperasi ihepaa sekai pemberdayaan usaha koperasi bidang usaha mikro industri kesiapan menengah kepala bidang usaha mikro industri kecilan menengah | 5e| seri pemberdayaan usaha mikro dikenal sekat pemberdayaan usaha mikro menengah |seri pemberdayaan industri kei menengah (dapat seat pemberdayaan indus kei dan menengah sekat pengembangan usaha mit, industri kei dan menengah jean menengah kmi. bidang perdagangan kepala bidang perdagangan jang eeraaniaa perdaganganbadan keuasar padujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan kota batu, halaman dari hlm. aan ekspor (fiesta sekai mere dan tertib naga kepala dinas iseteetaratuangan nerifikator keuangan kepala bidang hortikultura (kepala sekat prodi sitara halaman dari hlm. kepada sei perbenihan dan perlindungan horatura tikepata serat pengobatan dan pemasaran horiaitura ix. bidang tanaman pangan dan perkebunan kepala bidang tanaman pangan dan perkebunan serai proaurai tanaman pangan gan perebutan (kapal sekai produksi tanaman pangan dan perkebunan ema perkebunan kan kesenian, perlindungan tanaman pangan dan perkebunan at. seat pengolahan, pemasaran tanaman pangan dan perkebunan pee lantaran perkebunan xm. bidang prasarana, sarana dan pembiayaan kepala bidang prasarana, sarana dan pembiayaan d|kepada serat lahan ingatan konservasi kepala selai puput, pestisida, mat dan mesin peranan halaman dari hlm. d|kepada sekai pembiayaan dan investasi pata bidang memakan dan perikanan kepala sekai dina produksi dan pemasaran peternakan unggas sekai kesehatan hewan dan kesmavet kepala sekai kesehatan hewan dan kesmas (setia perikanan |kepala seksi perikanan xxi. bidang penyuluhan kepala bidang penyuluhan semi sekai kelembagaan dea sekai kelembagaan dan ketenagaan xiii. seksi ketenagaan kepala seksi ketenagaan ketenagaan kepala sekai metodedan informasi halaman dari hlm. kepala dinas sub bagian program dan pelaporan kepala sub bagian programa pelaporan kepala sub bagian umumkan keuangan (mengolah datataporan keuangan kepada biang pelayanan reratitasi dan perundungan soil |kereta serat pelayanan rehabttasi sosial anat dan lanjut uta advokasi ena sosial dan advokasi kena seat layanan renabttasi sos penyandang kecacatan pisang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial kepada tang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial sekai pemberdayaan fakir akn dan keluarga rentan kena stat pemberdayaan far matan dan kenanga rentan halaman dari hlm. aas sma partisipasi sosial masyarakat aan sma maa dan partisipasi sosial masyarakat sat. sekai bantuan dan jaminan soal semata seksi bantuan dan jaminan soal (|kepala dimana samara |suo bagianrogramdan pelaporan kepada sub batan program dan pelaporan kepada sab batan umum dan keuangan |(pengobatan datataporan keuangan (|kepada sidang ketersediaan distribusi pangan tepat set ketersediaan pangan kepada serai ditebus pangan halaman dari hlm. sketsa eta keamanan pangan (1x. bidang konsumsi keamanan pangan kepala bidang konsumsi keamanan pangan (sok konsumsi pangan (kemal etal konsumsi pangan etos penganokaragaman konsumsi pangan kenal set pengangkat rakaman konsumsi pangan sat sets keamanan pangan dikenal seat keamanan pangan sekolah kepala dinas (saksama atas (sub bagan pengaman pelaporan (kapita sub bagan program dan pelaporan (kapita sub bagan umumkan keuangan halaman dari hlm. jena data akas don engsiaan data paten keuangan kapata bidang pencegahan kebakaran ikat ssi pembinaan dan penyuluhan kebakaran (kans seto napak patokan kebakaran jepara sai ketapstagaan kebakaran rindang operasional kebakaran (kenal bidang operasional kejaran jseraiemadaman kebakaran (hemat pemadaman kebakaran (sekar kecamatan kebakaran (rerata sea penyelamatan kebakaran (setoitmostgas kebakaran (karat seoimvesugasi kebakaran dao peraga satuan halaman dari hlm. am. subbagian penamaan papan ( kota sub bagian program dan pelaporan kepala sub bagian umum dan keuangan penautan data aviasi dan pengelolaan data sistem kenangan (kepala bidang penegakan peraturan perundang undangan erat sta pembinaan, pengawasan dan pengalihan kenapa stat penyedia dan penyidikan kepala bidang ketentuan umum dan ketenteraman masyarakat e|setia persian pengendapan kenapa selat operasi dan pengendalian eta esa kemal stat segar sa. bidang perlindungan masyarakat dkepataidang perlindungan masyarakat halaman dari hlm. |etat pengarahan dan pengendapan lintas |kepada sekat pengesahan dan pengendapan lintas sau serat dinapotensitinmas kepada serat dina potensi diatas pengembangan daerah ono (kepada badan seedpembangunan apaan ana pembangunan janet utama pembangunan halaman dari hlm. viii. sub bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan penyusun program anggaran dan pelaporan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan sub bidang data dan pelaporan perencanaan pembangunan kepala sub bidang data dan pelaporan perencanaan pembangunan penyusun program anggaran dan pelaporan pengelola data bidang perencanaan pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintah kepala bidang perencanaan pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahenyusun program anggaran dan pelapomengubah lampiranyang mulai dilaksanakandaya alam, infrastruktur dan kewilayahan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan daya alam, infrastruktur dan kewilayahan iii sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan iii kepala bidang penelitian dan pengembangan 5eoe sun ping kajian informasi dan pemantauan teknologi |kepa sun bidang kajian informasi dan pemantauan teknologi sup sidang kanan sumber daya lam dan pembangunan (hemat bidang kanan sumber daya alam dan pembangunan seri sub bidang kanan pemerintahan dan kemasyarakatan kedai sub bidang kanan pemerintahan dan kemasyarakatan ikoniiabadan 0m. sekretariat sekretaris omhalaman dari hlm. |mantan data apikal dan pengelolaan data satem keuangan damai dapat dang badan formasi (penandmimistasi keperawatan kepada bidang pengangkatan dan pemindahan pasi pensemtanan kate pamaakaripan read san bidang kepangkatan dan pemberhentian (ang ita pembinaan dan kerana rev bidang dita pembinaan dan kesjahraan somtmapandatan dan selatan rona sab biang endian dan pita halaman dari hlm. penyusun teknis pelatihan fungsional bagi aparatur dan non amanat ombagtman analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia jensuamtadamam abarategaean pasaman setara dam (sub bagan progam dan pelaporan kepada sub bagan program dan pelaporan jepara sub bagan umum dan keperawatan kepada sub bagan keuangan halaman dari hlm. kepada bidang pendataan dan penetapan (kena biang pendataan dan dengan kena dang penetapan dan pengolahan data sub bidang pelayanan dan formasi (kena sui bidang pelayanan dan informasi bidang penagihan, pelaporan dan pengawasan |kepatabidangpenaian, pelaporan dan pengawasan |subbidang penahan penata bidang penagihan saut bidang paparan patas pendapatan (kena bidang pelaporan dan evaluasi pendapatan zam sub bidang engondatan dan pengawasan kenapa dang pengendalian dan pengawasan halaman dari hlm. (kepala bidang perbendaharaan (kepala sio bidang elnjatangsung kepala sub bidang belanja tidak langsung kepada sub bidang pengelolaan kas tepat bidang anggaran soe sun datang anggaran belanja tidak langsung dan pendapatan net meta ematacatan pendapatan belanja daerah 30x sub bidang anggaran belanja langsungdan pembiayaan (kepala sub bidang anggaran belanja langsung dan pembiayaan belanja daerah penyusunan anggaran ieaestew out penyusunan anggaran halaman dari hlm. belanja daerah seat (dang atamtansi tikenata bidang montana joan. sub bidang pelaporan belanja tepat sub bidang pelaporan belanja devata sub bidang laporan, pendapatan dan pembiayaan akuntansi pama lagaan kapan sistem akuntansi kepada bidang d kereta sub bidang perencanaan aset aan pena akan aset penyelesaian tuntutan ganti rugi kue. sub bidang ketatausahaan dan penghapusan aset kepada sub bidang ketatausahaan dan penghapusan aset halaman dari hlm. ikenatatettsama meta (penesbta keperawatan dim. seta pencegahan dan ketaptagaan (dapat sekat pencegahan dan kesiapsiagaan ( kapata sekai kedaruratandan tematik ( kepada serai romanisasi dan roronttat (kemalakamtor (sebagian usa halaman dari hlm. tema sab bagan tata rata (rempah bata laporan keuangan nota pemantauan barang daerah in, sekai hubungan antar lembaga kapal set hubungan antar tembaga tapa serat iterasi bangga kapata set pot dalam negeri seat sob bagan pogamdan paparan kebal sub badan pram dan paparan kebal sub badan umum dan ketangan halaman dari hlm. pen dataran kesana peausasitenemaran desa peta sasa pembangunan amnsaakacimamangan taman pesusasirembermam kayanya kagamtsan raat ii. kelurahan samaran ipenatataporan keuangan halaman dari hlm. 0m.seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pengelola pemberdayaan masyarakat pengelola pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat kepala seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga pengelola kesejahteraan sosialagustus nama jabatan pelaksana lingkungan pemerintah kota batu perangkat daerah reaapagan began padang undangan rea sab bagian perundang undangan analis peraturan perundang undangan dan rancangan peraturan pee onna sebab uan rea belian bantuan rukam remaja sab bagian dokumentasi dan formasi hukum sonam pemanah coat sio bagan penerbitan umum seb began goreng daerah reda basin otonomi daerah halaman dari hlm. renata bagian pemerintahan dosa dan kelurahan pengelola monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah san sob bagian kelembagaan dan andi abuan rev sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan p5. rea sio bagan kaaalasaran kepala sub bagian pengembangan kinerja dan sumber daya rakyat roa bagan sebagian ferkomoman dan kadasama rela sab bagian perekonomian dan kerjasama pesadninistasi logam dan kediaman soe fenusman logam sab begin peryusman progam halaman dari hlm. kepala sub bagian pengendalian, monitoring evaluasi dan rerata bagan sub bagan kesgahtorsan rakyat dam bina sosial ( rerata sub bagian kesejahteraan rakyat dan bina sosial sob bagan kemasyarakatan rerata sab bagian kemasyarakatan revela bagan keagamaan dan bina mental pembagian sob ban permemmaan dan feratawataan real sub bagan perencanaan dan ketatausahaan temurun progam anggaran dan laporan penjilat daa pasangan pengemudi sab bagan pengadaan pasangan jasa kenal sub bagian pengadaan berang dan jasa halaman dari hlm. (kereta sub bagian pembinaan dan pengembangan dae tiket bagan six sub bagan tata usaha dan kepegawaian setda iikepsia sub bagian tata usaha dan kepegawaian setda dim. sub bagan keuangan setda (kereta sub bagian keuangan setda inersia sub bagan prasarana sarana (o. (rengrioia pemanfaatan barang tik daerah jikepata bagan sub bagan peliputan, dokumentasi dan pelaporan ( inersia sub bagian peliputan, dokumentasi dan pelaporan sub bagian pengolahan data dan informasi halaman dari hlm.rakan. sekretariat dprd adalah sekretariat dewan perwakilan perwakilan daerah kota tarakan sekretaris dprd adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kota tarakandengan terdiri atas: bagian umum dan keuangan, bagian pengkajsebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu sekretaris dprd dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, program dan keuangan, penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan evaluasirtanggungjawaban keuangan, pelaksanaan evaluasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan evaluasi laporan keuangan, oo. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja sekretariat dprd, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dprd. bagian umum dan keuangan terdiri atas: sub bagian umum, dan sub bagian program dan keuangan. sub bagian umumadministrasi umum dan kepegawaian dprd. sub bagian umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsrumah tangga ddan prasarana gedung. sub bagian program dan keuanganperencanaan dan administrasi keuangan sekretariat dprd. sub bagian program dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi: menyusun bahan perencanaan, menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaranmintaan menyediakan uang panjar ganti uang tambah uangdua dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. bagian ketiga bagian pengkajian perundang undangan dan persidangan bagian pengkajian perundang undangan dan persidpengkajian perundang undangan dan persidangan dipimpin oleh kepala bagian. bagian pengkajian perundang undangan dan persidanghukum dan persidangan. bagian pengkajian perundang undangan dan persidangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam: pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan rancangnyelenggaraan hubungan masyarakat:. bagian pengkajian perundang undangan dan persidangan terdiri atas: sub bagian kajian perundang undangan, dan sub bagian persidangan, risalah dan publikasi. sub bagian kajian perundang undangandalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi dprd pada bidang kajian perundang undangan. sub bagian kajsub bagian persidangan, risalah dan publikasipenyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi dprd pada bidang persidangan, risalah dan publikasi dprd. sub bagian persidangan, risalah dan publikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi:penganggaran dan pengawasan. bagian fasilitasi pengant, dan mengoordinasiaturan daerah pertanggung , dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dprd. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan terdiri atas sub bagian kebijakan anggaran, dan sub bagian pengawasan penyelengaraan pemerintah. sub bagian kebijakan anggarankebijakan penganggaran. sub bagian kebijakan anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakanaturan daerahsub bagian pengawasan penyelengaraan pemerintahpengawasan penyelengaraan pemerintah. sub bagian pengawasan penyelengaraan pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakanerdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerjasekretariat dprdsekretaris dprd dan kepala unit kerja pada sekretariat dprdtarakan, airbagian bagian pengkajian bagian fasilitasi abi penganggaran dan sub bagian meta sub bagian kebijakan umum undangan anggaran sub bagian persidangan, pengawasan program dan risalah dan penyelengaraan keuangan publikasi pemerintah kelompok wali kota tarakan, air |
ing walikota batu provinsi jawa timur peraturan walipajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan berita acara serah terima piutang pbb dan aset sitaan nomor: ba wpj. kp. tanggal januari serta untuk percepatan penyelesaian piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kota batu, perlu memberihal dari hala:ajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut pbb p2 adalah hal dari halaman.memperingati hari ulang tahun kota batu: hal dari halaman. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor pbb p2: danoktober sampai dengan desadan keuangan daerahkota ini. hal dari halamanyaa&6i hal dari halaman. |
aia walikota batu provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahunan daerah, perlu menetapkan peraturan walikota batudari hlmapihalaman dari hlm. memutuskan: menetapkan peraturan walikotakebijakan pembinaan d kota batuemuan adalah suatu masalah yang dijumpai oleh aparatur pengawasan secara individu kelompok pada saat mengadakan pemeriksaan yang disajikan secara analitis menurut unsur unsurnya. rekomendasi adalah saran dari aparatur pengawasanperbaikan dan atau tindakan. bab tujuan, ruang lingkup, dan asas mensinergikan pengawasan dan meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintahan api). halaman dari hlm. kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh inspektorat. pelaksanaan kebijakan pembinaan dpelaksanaan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada asas sebagai berikut: asas legalitas, yaitu pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan suatu kewenangan menurut undang undang, asas pengawasan terbatas, yaitu pembinaan dan pengawasan yang dibatasi pada sasaran yang telah dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu diberikan, cc. asas motivasi, yaitu pembinaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan alasan yang dapat mendukung keputusan yang diambil berdasarkan pengawasan itu sendiri dan keputusan itu harus dimotivasi kepada masyarakat luas, asas tercapainya tujuan, yaitu pembinaan dan pengawasan ditujukan dalam rangka tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan, asas efisiensi, yaitu pembinaan dan pengawasan harus sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal hal lain diluar dugaan, asas tanggung jawab, yaitu pembinaan dan pengawasan dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan, asas pembinaan dan pengawasan terhadap masa depan, yaitu pembinaan dan pengawasan adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik waktu sekarang maupun masa yang akan datang, halaman dari hlm. asas langsung, yaitu pembinaan dan pengawasan adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, asas refleksi perencanaan, yaitu pembinaan dan pengawasan harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan, j . asas penyesuaian dengan organisasi, yaitu pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing masing, asas individual, yaitu pembinaan dan pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana, il. asas standar, yaitu pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan, asas pengawasan terhadap strategis, yaitu pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor faktor yang strategis, asas perkecualian, yaitu pembinaan dan pengawasan dilakukan secara efisien membutuhkan perhatian yang ditujukan terhadap faktor perkecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama, asas pengendalian fleksibel, yaitu pembinaan dan pengawasan harus dilakukan untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan, asas peninjauan kembali, yaitu pembinaan dan pengawasan harus selalu ditinjau agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan, asas tindakan, yaitu pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan apabila terdapat ukuran untuk mengoreksi penyimpangan rencana, organisasi, dan pelaksanaan. inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerahhalaman dari hlm. bab iii kebijakan pembinaan dan pengawasan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun diuraikan sebagai berikut: pendahuluan, terdiri dari: latar belakang, tujuan, ruang lingkup pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan pokok pokok kebijakan pengawasan, terdiri dari: kebijakan pengawasan, rencana aksi pengawasan, dan indikator kinerja. pelaporan, dan penutup. uraian kebijakan pembinaan dan pengawasan atashasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun disusun berdasarkan kode etik dan standar pengawasan, serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan hasil pengawasan yang meliputi kondisi temuan dan rekomendaslingkungan pemerintah kota batumengoordinasikan dan menindaklanjutihalaman dari hlmyang terkait dengan walikota, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai denganjawa timur. laporan sebagaimana dimaksud pada mencakupdikoordinasikan oleh gubernur jawa timur untuk disampaikan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaanhs imi mewanti rampok diundangkan batu pada tanggal oktober sekretaris daerah kota batupendahuluan latar belakang pembinaan ddan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanak. pemerintah kota batu dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pad, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan pada skpd bagian lingkungan pemerintah kota batu dan pada kelurahan desa wilayah kota batu. inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah api) kota batu harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi masukan kepada walikota ser atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam rangka melaksanakan amanathalaman dari hlm.danerta berpedomanwalikota sebagai penyelenggara pemerintah daerah memandang perlu untuk menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kota batu. tujuan penetapan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun bertujuan untuk: memberikan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pemerintah api) lain untuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis pelaksanaan pengawasan dengan memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasyang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah api) kota batu, mendorong efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kota batu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan rekomendasi perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas asas umum pemerintahan yang baik, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang undangan serta mewujudkan akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. halaman dari hlm. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan ruang lingkup pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun meliputi: pengawasan umumrencanaan pembangunan daerah, pelayanan publik daerah, kebijakan daerah, dan pengawasan lainnya. ii. pengawasan teknis urusan bidang pendidikan, urusan bidang kesehatan, cc.ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan bidang sosial, urusan bidang tenaga kerja, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, urusan bidang pangan, urusan bidang pertanahan, urusan bidang lingkungan hidup, il. urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, oo. urusan bidang perhubungan, urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan bidang penanaman modal, urusan bidang perpustakaan, urusan bidang kearsipan, urusan bidang pariwisata, urusan bidang pertanian, urusan bidang perdagangan, dan urusan bidang perindustrian. iii. pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah pengawasan keuangan dan kinerjahalaman dari hlm. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakatcc. penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan integrita. kegiatan revirevi rencana kebutuhan barang milik daerah. kegiatan evaluasi tp4d). halaman dari hlm. pengawasan terpadu atau kerja : pengawasan dana desa, pengawasan bidang kesehatan, pengawasan bidang pendidikan, pengawasan bidang perizinan. kegiatan pengawasan lainnyarka) satuan kerja perangkat daerah( skpd)(profit audit). pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah melalui inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: peningkatan kinerja pada satuan kerja perangkat daerah skpd) bagianrcepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada pemerintah kota batu dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyusunan rencana pengawasan, pelaksanaan, dan hasil pengawasan yang antara lain terdiri dari:dasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan guna menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang ulang. pejabat pengawas pemerintah kota batu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada ppt, dalam bentuk:dengan daerah untuk menilai: halaman dari hlm. ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, efisiensi dan kehebatan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan organisasi pada satuan kerja perangkat daerah skpd) bagian, dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program program walikota, d, dan nepotisme. hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi. ii. pokok pokok kebijakan pembinaan dan pengawasan kebijakan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk desa. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: pengawasan atas administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan, dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan melakuk, dan kemasyarakatan. rencana aksi pembinaan dan pengawasan koordinasi pembinaan dan pengawasan sinergi yang diharapkan dari pengawasan intern pemerintah dapat diwujudkan melalui proses koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara nasional dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri, untuk kabupaten kota dikoordinasikan oleh gubernur, dan untuk pemerintahan desa dikoordinasikan oleh bupati walikota. koordinasi dan keterpaduan yang serasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan membutuhkan komunikasi interaktif antar api tingkatan vertikal dan horisontal, agar tercipta sinergi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah yang harmonis. halaman dari hlm. dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terpadu, dapat dilakukan antara inspektorat dengan inspektorat provinsi jawa timur, inspektorat jenderal kementerian dan atau badan pengawasan keuangan, dan pembangunan bpk) provinsi jawa timur berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. mekanisme pembinaan dan pengawasan mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: inspektorat jenderal kementerian dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan kota batu secara bertahap wajib mengikutsertakan inspektorat provinsi jawa timur dan inspektorat kota batu melalui joint audit yang didahului dengan capacity building, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan risk basedmanagement, dengan mengidentifikasi risiko dan peluang terjadinya kondisi tertentu masa mendatang yang dapat mempengaruhi kinerja instansi dalam pencapaian tujuan, dalam rangka peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah kota batu dapat meningkatkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah pada inspektorat secara proporsional setiap tahun anggaran. alokasi anggaran tersebut dilakukan dalam rangka menunjang: anggaran biaya khusus bagi pengawasan, peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya, dan penanganan pengaduan instansi dan masyarakat. wakil walikotaskpd) bagian lingkungan pemerintah kota batu. kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) bagian lingkungan pemerintah kota batu wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasskpd) bagian terkait untuk disampaikan kepada walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. halaman dari hlm. kegiatan dan sasaran pembinaan d,praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah kota batu melalui organ pengawasannya menyusun program pengawasan tahun dengan komponen dan unsur sebagai berikut: komponen dan unsur sasaran pembinaan dan pengawasan tahun terdiri dari pembinaan dan pengawasan komponen dan unit pelaksana teknis lingkungan pemerintah kota batu yaitu badan, sekretariat dprd, dinas, kantor, bagian pada sekretariat daerah, kecamatan, kelurahan desa dan bumi, dengan unsur unsur pemeriksaan meliputi: tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan daerah, pembinaan aparatur dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang aset daerah, dan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah kota batu. implementasi pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap komponen dan unit pelaksana teknis tersebut diimplementasikan melalui: pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain: pemeriksaan regular, adalahyang menjadi kewenangan obyek pemeriksaan berdasarkan daftar materi pemeriksaan, meliputi pemeriksaan apbd. pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan secara utuh dan lengkap sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan, dengan menghimpun menemukan informasi atas: ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, efisiensi dan kehebatan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan organisasi skpd) bagian, dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. halaman dari hlm. pemeriksaan penanganan pengaduan,dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemeriksaan dilakukan atas pelimpahan kewenangan yang telah dilakukan oleh menteri kepada gubernur. dalam hal belum dilakukan pelimpahan, maka dilakukan pemeriksaan dengan mekanisme joint audit" (pengawasan terpadu dalam kegiatan dan programnya) dan peningkatan capacity building sesuai kesepakatan yang dilakukan antara inspektorat provinsi jawa timur inspektorat kota batu dengan inspektorat jenderal kementerian terkait. pemeriksaan khusus atau pemeriksaan serentak, pemeriksaanoperasional skpd bagian dan utd, pemeriksaan dalam rangka memenuhi permintaan instansi bumi lingkungan pemerintah kota batu, serta pemeriksaan bantuan hibah, bantuan social, maupun bantuan keuangan pemerintah kota batu. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas instansi pemerintah lingkungan pemerintah kota batu sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan pelaporbatu. monitoring evaluasi dilakukan atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,. revi laporan keuangansertaalah satu kewajiban inspektorat kabupaten kota selaku aparat pengawasan intern pemerintah api) pada pemerintah daerah adalah untuk melakukan revi atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka halaman dari hlm. meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada badan pemeriksa keuangan. revi laporan keuangan pada pemerintah kota batu dilaksanakan terhadap laporan keuangan skpd bagian lingkungan pemerintah kota batu serta laporan keuangan pemerintah daerah kota batu. evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, evaluasi pelayanan publik dilaksanakan terhadap kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh skpd bagian lingkungan pemerintah kota batu beserta upt sebagaimanakinerja unit pelayanan publik dan. pemeriksaan khusus terhadap kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan walikota, pemeriksaan ini merupakan wujud peran inspektorat dalam mengawal keberhasilan program walikota yang tertuang dalam rpm kota batu tahun pemeriksaan ini ditujukan pada skpd bagian penanggung jawab program serta menitikberatkan pada pemanfaatan dan pertanggungjawaban program program yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. revi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun dan perjanjian kinerjarevi terhadap laki dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sertalaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), revi ini dilakukdalam rangka memberikan keyakinan halaman dari hlm. penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. revi rencana kerja dan anggaran rka), revi ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan atas penyusunan rka skpd bagian dan rka ppid yang bagian, batas waktu penyampaian rka skpd bagian kepada ppid, dokumen kua, pas, kode rekening apbd, format rka skpd bagian dan rka ppid, asb, dan standar harga regional. revi rencana kerja pembangunan daerah rkd), revi ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan terhadap informasi dalam rkd sesuai dengan rpm, informasi dalam senja skpd sesuai dengan rkd, informasi dalam kua dan pas sesuai dengan rkd, informasi dalam rka skpd sesuai dengan pas dan senja skpd, dan. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan berdasarkan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan lembaga pengawasan internal inspektorat) serta lembaga pengawasan eksternal inspektorat provinsi jawa timur, bpk perwakilan provinsi jawa timur, dan bpk perwakilan provinsi jawa timur).ota. pemeriksaan hibah bantuan sosial, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan evaluasi spip lingkungan pemerintah kota babatu, halaman dari hlm.danbatu. obyek pemeriksaan obyek pemeriksaan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat meliputi: seluruh skpd bagian lingkungan pemerintah kota batu, bumi, apabila kepemilikan pengelolaannya masih dilakukan oleh pemerintah kota batu, kecamatan wilayah kota batu, kelurahan desa wilayah kota batu., pelaksanaan tugas pembantuan dari apbd kota batu pada kelurahan desa, dan pelaksanaan tugas pembantuan dengan sumber anggaran dari apbn dan atau apbd provinsi jawa timur berdasarkan pelimpahan joint audit. adapun rencana pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan ppt) kota batu tahun untuk setiap objekcapaian keluaran (output) dari kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun ini adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. halaman dari hlm. capaian hasilnya (outcome) adalah efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercermin dari terlaksananya tindakan korektif terhadap permasalahan tertentu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan guna mencegah meluasnya permasalahan yang terjadi tersebut lingkungan pemerintah kota batu. capaian manfaatnya (benefit) adalah terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota batu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. capaian dampak (impact) adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara memadai berdasarkan standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. iii. pelaporan laporan yang disusun berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun antara lain meliputi:hasil pemeriksaan bentuk bab terdiri atas beberapa bab yang dimaksudkanhalaman dari hlm. dekonsentrasi tugas pembantuan kebijakan pinjaman hibah luar negeri temuan dan rekomendasi bab iii penutup rekapitulasi laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh inspektur kepada walikota dengan tembusan disampaikan kepada gubernur jawa timur dan kepala perwakilan badan pemeriksa keuangan republik indonesia provinsi jawa timur. laporan hasil monitoring evaluasi laporan hasil monitoring evaluasmonitoring evaluasmonitoring evaluasi saran bab uraian hasil monitoring evaluasi data umum dasar tujuan ruang lingkup batasan hasil monitoring evaluasi kalimat penutupliputi:, dan kegiatan. bab meliputi: data umum dasar surat penugasan dari pejabat yang berwenang, dan halaman dari hlm. peraturan perundang undangan yang dipakai sebagai pedoman., dan peraturan perundang undangan. ruang lingkup sesuai dengan kebijakan daerah, program,laporan hasil monitoring evaluaslaporan hasil revi laporan hasil revpelaksanaan revirevbab analisis analisis bab iii saran dan rekomendasirupakan penjabaran dasar, latar belakang, dan tujuan dari pelaksanaan revi. bab terdiri dari analisis analisis yang dilakukan terhadap aspek aspek tertentu yang diperlukan dalam rangka memperoleh keyakinan terbatas. bab iii terdiri dari saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan berdasarkan revi yang telah dilakukan laporan hasil revhalaman dari hlm. laporan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan laporan pemantau dilakukan paling sedikit (dua) kali dalam setahun. laporan pemutakhirwalikota kepada gubernur jawa timur dengan tembusan yang disampaikan kepada menteri dalam negeri dilakukan paling sedikit (dua) kali dalam setahun. laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terdiri dari laporan bentuk surat dan lapordan memberikan masukan saran mengenai langkah langkah yang perlu diambil. laporan bentuk babbab iii penutup iv. penutup kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinyaoktober kode temuan hasil pengawasan roperemua "io temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan opd iautenati pada permshara 2eganftantan yang terjadi pada perusahaan milik negara daerah belanja dan atau pengadaan barang jasa fiktif) rekanan pengadaan barang jasa tidak nn aaa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume al, pemahaman harga mark up) oil penggunaan uang barang untuk kepentingan ela pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi spesifikasi barang jasa yang diterima tidak sesuai ida bannya tidak sesuaiatau melebihi ketentuan pengembalian pinjaman piutang atau dana pera kes kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak ji, ataupenetapan kompensasi kerugian penjualan pertukaran penghapusan aset l,. negara daerah tidak sesuai ketentuan dan pengenaan ganti kerugian negara belum tidak tai lela nira entitas belum tidak melaksanakan anggaran ketentuan pemberian diskon penjualan penentuan hpp (harga pokok pembelian) terlalu als dari yang seharusnya jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan,p kn, lady nikahlk, bukti fiktif halaman dari hlm. potensi kerugian negara daerah atau kerugian negara daerah yang terjadi pada perusahaan milik kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum uidikuasaipihaklain pembelian setang berstatus sengketa se, dan pemberian ni pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk mepet amtiapataeganftaa piutang pinjaman atau dana bergulir yang semenaitanc ragi kena penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran il, anang daan kekurangan penerimaan negara daerah atau aeapenggunaan langsung penerimaan negara daerah dana perimbangan yang telah ditetapkan belum pengenaan tarif pajak pnb lebih rendah dari ketentuan kerman pembayaran subsidi oleh pemerintah kamtnistasi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak nn pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau nak penetapan anggaran proses pengadaan barang jasa tidak sesuai inn asi ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) inn pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan pelaksanaan lelang secara performa ' | halaman dari hlm. penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan bidang pengelolaan perlengkapan nisa penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan bidang tertentu lainnya seperti na koreksi perhitungan subsidi kewajiban pelayanan anakan aman pembentukan cadangan piutang, perhitungan memumanaan monbasisdaksmmkeemuan penyetoran penerimaan negara daerah atau kas bendaharawan kas negara daerah naa pertanggungjawaban penyetoran uang persediaan maoitibamamenangatemtaan sisa kas bendahara pengeluaran akhir tahun sangar anmfttak aeeortetannewayamah pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung aman aan jasa kepemilikan aset tidak belum didukung bukti dea pen kamen pengalihan anggaran antar mak tdak sah ie penampakan pagu anggaran (indikasitindak pidana (indikasi tidak pidana korupsi sisi2 (indikasi induk pidana perbankan siti oa indikasi tindak pidana perpajakan s1, indikasi tindak pidana kepabeanan s1, indikasi undak pidana kehutanan si? indikasi tindak pidana pasar modal indikasi tindak pidana khususiainnya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan n.a pencatatan tidak belum dilakukan atau nn. proses penyusunan laporan tdak semua' ketentuan entitas terlambat menyampaikanlaporan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak nan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum nu. kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan angga aen laa perencanaan kegiatan tidak memadai halaman dari hlm. mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara daerah nae aulaksanaan belanja diluar mekanisme apbnyapbd penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya .i penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belumdilakukan berakibat peningkatan enaemerakam kelemahan pengelolaan fisikaset s70 kelemahan struktur pengendalianintern entitas tidak memiliki sop yang formal untuk suatu nd sop yang ada pada entitas tidak berjalan secara nn. entitas tidak memilki satuan pengawasinterm satuan pengawas intern yang ada tidak metana pas pemain open tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang nenek naa sn. pengadaan barang jasa melebihikebutuhan penetapan kualitas dan kuantitas barang jasa yang mn. pemborosan keuangan negara daerah perusahaan ma nan penggunaan kuantitas input untuk satu satuan out lil lemiittmnfinstmimmeesanawa penggunaan kualitas input untuk satu satuan nn pos (eetidaetestitan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran tidak eta pemanfaatan barang jasa dilakukan tidak ismmamesarayamawa barang yang dibeli belum tidak dapat ne. pemanfaatan barang jasa tidak berdampak nam pelaksanaan kegiatan terlambat terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan ni. halaman dari hlm. pelayanan kepada masyarakat tidak optimal fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak s9, ll,walikota batu, mewanti rampok halaman dari hlm. lampiran iii peraturan walikota batu nomor tahun tanggal oktober kode rekomendasi hasil pengawasan sub jenis ereromedasi penyetoran kas negara daerah, kas bumn d, dan pan pengembalian barang kepada negara, daerah, bumn d, dan dia ptun perbaikan fisik barang jasa dalam proses pembangunan ma.ae perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan,kmangmantamatepotamammsiymngtemeang pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan .cc.m pelaksanaan sosialisasi lainlain walikota batu, ala mewanti rampok halaman dari hlm. |
walikota batu provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahun tentang pedoman pengendalian gratifikasin dalam rangka mewujudkan pemerintah kota batu yang berwibawa, bersih, dan bermartabat serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu menetapkan peraturan walikota batu tentang pedoman pengendalian gratifisampaikan kepada kpk paling lama kepada kpk dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak laporan gratifikasi diterima. kpk menentuterhadap gratifikasi yang ditetapkan oleh kpk dikelola oleh pemerintah kota batu, upg menentukan pemanfaatannya untuk:gratifikasi, dan atau dikembalikan kepada penerimapenanggung jawab inspektur ketua sekretaris inspektorat administrator kepala sub bagian administrasi dan keuangan pada inspektorat, dan pengelola barang milik daerah pada inspektorat. halaman dari hlm. susunan keanggotaan upg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi, ketua upg atas nama walikota meminta (satu) orang pegawai pada skpd lingkungan pemerintah kota batubagian upthalaman dari hlm batu, melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi lingkungan pemerintah kota batu,halaman dari hlm. kepala skpd bagian upt bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi skpd bagianbatubatupaling kurang perlindungan hukumhalaman dari hlm. bantuan hukum sesuaikota batutimbahalaman dari hlmalaman dari hlm. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pengendalian gratifiksekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota batu. inspektur adalah inspektur kota batu. pejabat pegawai pemerintah kota batu yang selanjutnya disebut pejabat pegawai adalah walikota batu, wakil walikota batutdan kantor kecamatan lingkungan pemerintah kota baatuhalaman dari hltuatu. pemberi adalah para pihak baik perseorangan,halaman dari hlm'ual kurs beli maslegak batu. peraturan walikota ini bertujuan untuk: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat pegawai tentang gratifikasi: meningkatkan kebu batu: batu: terkait dengan tugas dalam proses penerimaan, audit, monitoring, dan evaluasi luar penerimaan yang sah, halaman dari hlm. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas luar penerimaan yang sah resmi dari pemerintah kota batu: dalam proses penerimaan promosi mutasi pegawai:halaman dari hlm.kehalhalaman dari hlm yang diterima dalam seminar pelatihan workshop konferensi atau kegiatan sejenis:pusat atau pemerintah daerhalaman dari hlmasing: jabatan pejabat pegawai, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi: uraian jenis gratifikasi yang diterima:halaman dari hlm.aro jambi,tahun tentang hasilkabupaten muaro jambipopenjabaran apbd menurut urusan pemerintah daerah, organisasi: lampiran rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahlaksanaan peraturan daerah ini di |
peraturan daerah kabupaten muaro janjuaro jambi bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten muarogub b.k. keu tentangjumlah rp. dana bagi hasil pajak dari provinsiix: |
peraturan daerah kota palangka raya nomor tahun tentang kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palangka raya, menimbang .a. bahwa, perkembangan pembangunan yang semakin pesat kota palangka raya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dar menetap sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk: bahwa, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama disebabkan oleh faktor mobilitas kependudukan diperlukan adanya pengendalian guna mencegah timbulnya berbagai persoalan persoalan sosial untuk dapat, menciptakan rasa aman dan tenteram serta terjaminnya daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan: bahwa, untuk kelancaran, ketertiban, perlu mengatur masalah administrasi kependudukan kota palangka raya: d. bahwa, khusus yang mengatur tentang kependudukan sudah tidak sesuai dengan peraturan daerah kota palangka raya. nomor tahun tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja badan kependudukan. catatan sipil dan keluarga berencana kota palangka raya: s8, bahwa, untuk maksud huruf dan diatas. perlu ditetapkan peraturanotamadya daerah tingkat palangka raya nomor tahun seri tanggai oktober peraturan daerah kota palangka raya nomor tahun tentang pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurbadan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencanakependuduk! walikota palangka raya sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota palangka raya badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana adalah badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana kota palangka raya kepala kecamatan adalah merupakan perangkat daerah yang selanjutnya disebut camat kepala kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang selanjutnya disebut lurah rukun tetangga rt) adalah perangkat organisasi yang terkecil padataan penduduk disuatu tempat tertentu dan terbataserah kota palangka rayaperaturan kepala daerah penduduk warga negara asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah kota palangka rayaota palangka rayapalangka raya penduduk sementara adalah calon penduduk dan atau orang asing yang berdiam sementara dalam kota palangka rayapalangka raya bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari (tiga puluh) han, perpindahan dan kedatangan mutasi adalah setiap perubahan data penduduk yang terjadi karena perpindahan, kedatangan, kelahiran, perkawinan, perceraian serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat'tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya akta catatan sipil adalah berupa akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan pengesahan anak yang dibuat olah badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana kota palangka raya kartu keluarga adalah kartu yang memuat data suatu keluarga yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya kartu keluarga sementara adalah kartu yang memuat data suatu keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri darida keluarga yang tinggal satu rumah kepala keluarga adalah laki laki yang bertempat tinggal dengan istri dart anak anaknya: janda'i sendiri danfatau bertempat tinggal bersama sama dengan orang yang bukan keluarganya: kepala asrama' surat keterangan pendaftaran penduduk sementara kpps) adalah surat pendaftaran penduduk sementarasurat keterangan pendaftaran penduduk tetap skt) adalah surat pendaftaran penduduk tetappekerjaan tetap adalah suatu aktif nomor induk kependudukan nik) adalah nomor induk kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota palangka raya buku induk penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk masing masing kelurahan bab pendaftaran dan pencatatan penduduk bagian pertama pendaftaran setiap penduduk. penduduk sementara uar perda'sing bau weo toendaltarkan diri kepada pemerintah daerah kewajiban sebagaimana d maksud pasai ini termasuk juga mengenai selir mutasi yang jadi, sebagai suku kelahiran: kb. darkawarar perceraian kematian pengakuan dan pengesahan anak pengangkatan anak perikanan nama anak, kan perubah sitara wita j1. perpindahan kedatangan penyelenggaraan pendaftaran pencatatan dan pendataan penduduk sebagaimana dimaksud dan ini dilaksanakan oleh kelurahan bagian kedua kelahiran setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada lurah dalam jangka waktu selambat lambatnya (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran untuk dicatat dalam buku induk penduduk, mutasi penduduk dan kartu keluarga pelaporan kelahirankhusus warga negara asing pelaporan dilaksanakan selambat lambatnya (tiga puluh hari kerja sejak tanggal kelahiran pelaporan kelahiran warga negara asing yangsetiap kelahiran penduduk yang terjadi luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada lurah selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja setelah kembali indonesia, untuk diterbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran pelaporan kelahirpersyaratan dan data, dukun yang menolong persalinan, surat keterangan kelahiran dari kelurahan: fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua, fotokopi akta perkawinan akta nikah orang tua dengan memperlihatkan aslinya, apabila dianggap perlu: bagi warga negara asing, melampirkan fotokopi dokumen orang tua dan memperlihatkan dokumen aslinya, berupa paspor, dokumen imigrasi dan surat keterangan lapor diri sold) dari kepolisian republik indonesia, dua orang saksi yang memenuhi persyaratan minimal berusia (tujuh belas) tahun dari usia yang dilaporkan, pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud atas untuk mendapatkan akta kelahiran bagian ketiga perkawinan setiap perkawinan yang sah wajib dicatat pada buku induk dan atau dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana kota palangka raya selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama yang berwenangtanggal dari pemuka agama: akta kelahiran yang bersangkutan, surat keterangan pengantar dari kelurahan: fotokopi kartu keluarga dengan memperlihatkan aslinya: fotokopi kartu tanda penduduk kedua mempelai dengan memperlihatkan aslinya: kutipan akta perceraian bagi yang pernah kawin:usia (dua puluh satu) tahun, izin dari pengadilan negeri bagi calon mempelai dibawah usia (dua puluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orang tua: izin dari pengadilan negeri apabila calon mempelai dibawah umur (sembilan belas) tahun bagi pria dan (enam belas) tahun bagi wanita: surat keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan: lin pengadilan negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri:badan' kantor kependudukan dan catatan sipil, dilengkapi hasil pengumuman yang menyatakan tidak aga sanggahan dari badan kantor kependudukan dan catatan sipil setempat: perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh pegawai pencatat pada badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana kota palangka raya: pas foto berdampingan ukuran sebanyak (enam) lembar, gg. dua orang saksi yang memenuhi persyaratan. bagi anggota tni polri harus ada surat izin dari komandan kepala! perwakilan negara' konsulat jenderal negara asing dan rekomendasi dari departemen luar negeri cg. dirjen protokol konsuler apabila negara asing tidak mempunyai perwakilan jakarta, penduduk yang melangsungkan perkawinan luar negeri wajib meyang bersangkutan kembali daerah khusus perkawinan bagi yang beragama islam, wajib dilaporkan oleh kepala kantor urusan agama setempat kepada badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana setiap bulan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dicatat dalam buku induk penduduk, buku mutasi pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama islam diterbitkan akta perkawinan bagian keempatkantorperceraian pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ini,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: kutipan akta perkawinan yang bersangkutan foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan memperlihatkan aslinya, pas foto ukuran sebanyak (empat) lembar:rceraian sebagaimana dimaksud dan pasa! ini diterbitkan akta perceraian. perceraian yang terjadi luar negeri wajib dilaporkan kepada kantor badan kependudukan, catatan sipit dan keluarga berencana setelah kembali kedaerah. khusus perceraian bagi yang beragama islam, wajib dilaporkan oleh pengadilan agama kepada kantor badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana setiap bulan. bagian kelima kematian setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada kelurahan selambat lambatnya (tujuh belas) hari sejak tanggal kematian untuk dicatat dalam buku induk penduduk, mutasi penduduk dan kartu keluarga. pencatatan kematibersalin. puskesmas atau visum dokter. surat keterangan kematian dari kelurahan.. akta kelahiran yang bersangkutan bagi warga negara asing,etiap kematian yang terjadi diluar negeri, oleh keluarganya atau kuasanya setelah kembali wajib dilaporkan kepada kelurahan: pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ini diterbitkan akta kematian bagian keenam pengakuan dan pengesahan anak setiap pengakuan dan pengesahan anak, wajib dilaporkan kepada kelurahan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan pencatatan pada buku register perkawinan orang tuanya pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud danakta perkawinan orang tua. kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan. mengisi formulir yang disediakan oleh kelurahan. foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan memperlihatkan aslinya. bagi warga nagara asing.kuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dan ini dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan. bagian ketujuh pengangkatan anak setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan pengadilan negeringangkatan anakmengisi formulir yang disediakan oleh kelurahan. keputusan ketetapan dari pengadilan negeri tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum: cc. akta kelahiran anak: foto copy kartu keluarga dan kartu tanda pendudukan orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya: foto copy akta kelahiran atau akta kenal lahir dan akta perkawinan akta nikah orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya.ngkatan anak sebagaimana dimaksud (f) dan ini dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan bagian kedelaprubahan nama akta catatan sipil yang telah dimilikiurat pengantar dari kelurahan. pencatatan perubahan nama se bagian kesembil!adanya penetapan: kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, surat pengantar dari kelurahan bagian kesepuluh perubahan data dan pembatalan akta pasat setiap terjadi perubahan data dan pembatalan akta catatan sipil!badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana untuk mendapatkan duplikat dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian: foto copy kutipan akta yang hilang (apabila ada): hai:untuk mendapatkan salinan kutipan akta, harus mengajukan permohonan kepada dan atau melalui kelurahan untuk disampaikan kepada kepala badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana dengan persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari kelurah,bagian kesebelas perpindahan dan bepergian setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib didaftarkan kepada kantor kelurahan dan kecamatan setempat serta badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana, perpindahan penduduk kota palangka raya antar dalam satu kelurahan, wajib melapor kepada setempat dengan membawa surat pengantar dari penguins asal dengan tembusan kepada setempat. antar kelurahan dalam satu kecamatan, wajib mendaftar kepada lurah setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari pengurusantar kecamatan dalam wilayah kota palangka raya,pengurus dan kelurahankeluar kota palangka raya, wajib mendaftar kepada lurah dan camat setempat serta badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari pengurus rt, kelurahan dan camat setempat asli kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk sementara pas poto 4cm sebanyak lembar untuk perpindahan antar kecamatan dalam kota palangka raya, antar kabupaten dalam provinsi kalimantan tengah dan keluar provinsi kalimantan tengah, surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud huruf dan pada ini, temuannya disampaikan kepada badan kependudukan, catatan sip dan keluarga berencana kota palangka raya: mm) khusus perpindahan penduduk warga negara asing disamping harus memenuhi syarat'ketentuan sebagaimana dimaksud harus terlebih dahulu melapor kepada badan kependudukan, catatan sipit dan keluarga berencana penduduk kota palangka raya yang akan bepergian keluar daerah dalam waktu minimum (satu) bulan atau lebih, wajib membawa surat keterangan bepergian dari kepala kelurahan dan diketahui oleh camat bagian keduabelas kedatangan (t) setiap pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah melalui dalam waktu jam dan dicatat pada buku jaga mutasi penduduk, setiap pendatangftamu yang telah terdaftar pada buku jaga mutasi penduduk dilaporkan kelurahan selambat lambatnya (empat belas) hari sejak yang bersangkutan melaporkan diri dan dicatat dalam buku induk pendudukyang berwenang daerah asalnya: surat keterangan berlinya, yang dilegalisir oleh pimpinan instansi kantor yang ada palangka raya (bagi yang sudah bekerja): menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah kepada keluarga tempat tinggalnya yang diketahui ketua setempat: disamping kewajiban sebagaimana dimaksud khusus bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan diharuskan menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya minimal sama dengan biaya angkutan dari daerah asal: besar uang jaminan sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah uang jaminan sebagaimana dimaksud diserahkan kepada petugas penerima pada kelurahan setempat saat pendaftaran dan harus diambil kembali selambat lambatnya enam) bulan setelah calon penduduk menjadi penduduk uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ini, menjadi milik walikota palangka raya uang jaminan sebagaimana dimaksud akan disimpan pada rekening pemerintah daerah pendatang baru warga negara indonesia yang telah memenuhi ketentuan dimaksud dan diberi kartu tanda penduduk sementara ktp) calon penduduk yang akan menjadi penduduk, selain harus menyerahkan kartu tanda penduduk sementara ktp) juga diwajibkan menyerahkan surat keterangan telah mempunyai berdomisili it2) pekerjaan sebagaimana dimaksud adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain berbadan usaha terorganisir dan atau usaha perorangan: legal dan beralamat tetap: terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal (enam) bulan: bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara kota palangka raya, dapat diberikan surat keteranganmenunjukkan ktp asli daerah asal yang masih berlaku: surat keterangan bepergian::pat diperpanjang untuk (satu) kali masa berlaku surat keterangan domisili tersebut perpanjangan surat keterangan domisili yang melebihi ketentuan ini, bagi warga negara asing sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada camat atau lurah setempat,dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat surat'dokumennya untuk bahan penelitian syarat syarat menjadi penduduk dan atau surat surat kependudukan lainnya, badan kependudukan, catatan sipit dan keluarga berencana dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari kantor imigrasi penduduk sementara warga negara asing yang telah memperoleh kartu izin tinggal terbatas kita) dari instansi yang berwenang wajib mendaftarkan diri kepada badan kependudukan, catatan sisi!, paspor: surat keterangan lapor diri solo dari kepolisian: penduduk sementara warga negara asing yang telah memperoleh kartu izin tinggal tetap kitap) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri . paspor. surat keterangan lapor diri dari kepolisian. surat keterangan pendaftaran penduduk tetap skt) sebagaimana dimaksud merupakan syarat permohonan kartu keluarga asing dan tanda penduduk asing yang berlaku untuk jangka waktu tiga) tahun pengawasan terhadap ketentuan dan ini dilakukan oleh kelurahan, kecamatan serta badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana bab ill kartu keluarga sementara warga negara indonesia wni) kartu keluarga warga nagara asing wna) kartu keluarga sementara warga negara asing wna) kartu keluarga ditanda tangani oleh kepala keluarga, ketua rt, lurah dan mardi bentuk, ukuran, warna kartu keluarga dan jumlah lengkapnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.bab kartu tanda penduduk setiap penduduk yang telah berusia tujuh belas tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki kartu tanda penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan bepergian. bentuk ukuran dan warna kartu tanda penduduk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. kartu tanda penduduk terdiri dari kartu tanda penduduk, kartu tanda penduduk sementara warga negara indonesia wni), kartu tanda penduduk warga negara asing wna), dan kartu tanda penduduk sementara warga negara asing. untuk tujuan tertentu, walikota menetapkan tanda khusus pada kartu tanda penduduk pra sejahtera ps) alasan ekonomi. dalam kartu tanda penduduk dicantumkan antara lain nomor kartu tanda penduduk: nama lengkap: jenis kelamin: golongan darah, tempat tangga! lahir: status perkawinan: og. agama, suku bangsa: pekerjaan: alamat, rt rw il. kelurahan: kecamatan, kota: oo. pasphoto pemegang: tanda tangan atau cap jempol pemegang tanggal dikeluarkan dan batas waktu berlaku. kartu tanda penduduk diberikan atas usul lurah dan ditanda tangani oleh camat atas nama walikota berdasarkan kartu keluarga t2)perpanjangan kartu tanda penduduk lama kartu keluarga mengisi formulir yang telah disediakan kelurahan surat pengantar pengurus diketahui mengisi formulir yang telah disediakan kelurahan perubahan penggantian surat tanda lapor hilang dari diketahuikartu tanda penduduk sementara ktp warga negara indonesia surat keterangan pindah dari daerah asal yang dilegalisir oleh ketua rt, lurah dan camat setempat. surat jaminan bertempat tinggal palangka raya. surat keputusan keterangan mutasi dari pimpinan instansi kantor daerah asal bagi yang sudah bekerja). menyetorkan uang jaminan, bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang kencan kerja. mengisi formulir yang telah disediakan badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana. kartu tanda penduduk warga negara asing katu izin tinggal tetap kitap dari dirjen imigrasi. surat keterangan pendaftaran penduduk tetap skt). surat keterangan lapor diri sold) dari kepolisian republik indonesiakatu zin tingga! terbatas kita dari dirjen imigrasi. surat keterangan pendaftaran penduduk sementara spf surat keterangan lapor diri sold) dari kepolisian republik indonesia, kartu keluarga asing sementara. mengisi formulir yang telah disediakan kelurahan. pembagian kartu tanda penduduk pra sejahtera karena alasan ekonomi. ditetapkan berdasarkan data dari pemerintah kota dengan tidak dipungut kartu tanda penduduk pra sejahtera bean jangka wak ciu tahun dan akan dilakukan evaluasi kembali setiap tabiin ali pada akhir masa berlaku. setiap penduduk hanya dapat memiliki (satu) kartu tanda penduduk,dengan keputusan kepada daerah, kartu tanda penduduk berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun. selambat lambatnya tempat be'as hari sebelum berakhir masa berlaku kartu tanda penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada kecamatan melalui lurah untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang baru.diketahui dan mengurus kartu tanda penduduk baru selambat lambatnya (empat belas) hari sejak kehilanganelurahan. baby pengecualian kewajiban pendaftaran penduduk dan pemilikan kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.sebagaimana yang dimaksud peraturan daerah ini tidak berlaku bagi pegawai negeri sip, anggota tni polri, karyawan bumn dan bumi yang dialih tugaskan. karyawan swasta pekerja formal yang dipindahkan. pelajar dan mahasiswa asal palangka raya yang kembali dari belajar sek palangka raya. penduduk pendatang yang mengikuti suami atau isteri yang berstatus sebagai penduduk palangka raya. anak anak yang berasal dari luar kota palangka raya yang diangkat dipelihara oleh penduduk palangka raya. pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar kota palangka raya. ketentuan sebagaimana dimaksud dan dibuktikan dengan dokumen dokumen yan berkaitan dengan itu.pada setempat dan dicatat dalam buku jaga mutasi penduduk: kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam buku jaga penduduk dan membuat surat keterangan pelaporan mengenai mutasi dimaksud: kelurahan wajib melaporkan kepada kecamatan serta badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana, bentuk, ukuran dan warna surat keterangan pelaporan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah: bab vilarcanakutan didaftar sebagai penduduk kota palangka rava. nomor induk kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk iain. nomor induk kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah keluar kota palangka raya tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. penduduk yang pindah luar kota palangka raya dan kembali menjadi penduduk kota palangka raya,ditetapkan dongan keputusan kepala daerahhbadan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana. proses pengelolaan kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. pasa! badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada walikota setiap bulan. t2)hak dan kewajiban setiap penduduk warga negara indonesia mempunyai hak untuk bertempat tinggal diseluruh wilayah republik indonesia termasuk kota palangka raya: sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan,: memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan: setiap penduduk warga negara indonesia maupun warga negara asing yang berada bertempat tinggal kota palangka raya: kb. wajib memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan: cc. wajib menerapkan prinsip dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung wajib menciptakan suasana yang tenang, aman dan damai: wajib menjunjung tinggi semangat hormat menghormati sesama warga, antara pemeluk agama kepercayaan, wajib menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan: 9g. wajib menjaga dan menghormati hak hak orang tain: wajib menjauhi sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama, hukum dan adat istiadat setempat: wajib mematuhi, mentaati semua ketentuan hukum, peraturan perundang undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat: memiliki akta pencatatan penduduk sesuai denga ketentuan yang berlaku: setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku: setiap penduduk yang berusia (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah pernah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk sesuai ketentuan yang berlaku: babi larangan setiap penduduk maupun penduduk sementara, penduduk pendatang dan tamu, dilarang membuat, menyimpan, memiliki, membawa. menggunakan dan menjual senjata api, bom dan bahan peledak atau bahan sejenis lainnya yang dapat membahayakan jiwa orang lain tanpa ijin dari pihak yang berwajib berdasarkbawa, menggunakan senjata tajam dan atau barang sejenis lainnya, ditempat umum, keramaian, tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, kecuali untuk keperluan acara ritual, berburu binatang, ikan, bertani, berkebun, dan kegiatan yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengiliki, menguasai dan mendapatkmaupun penduduk sementara, penduduk pendatang dan tamu dilarang melakukan hal hai dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, budaya dan adat istiadat setempat serta peraturan perundang undangan yang berlaku, kantor polisi pamong praja, camat razia ktp dan atau surat kependudukan lainnya dalam daerah kota palangka raya secara reguler dengan melibatkan instansi terkait. tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bab xxii sanksi fast pelanggaran terhadap ketentuan pasat dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan serta pengurangan masa berlaku kartu tanda penduduk. besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud adalah perbulan dari biaya retribusi standar yang telah ditetapkan. bagi penduduk yang pindah keluar kota palangka raya tanpa melapor, sekurang kurangnya dalam waktu (enam bulan pemerintah kota akan menghapus yang bersangkutan dari data induk yang ada badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana bagi calon penduduk yang sampai batas akhir masa berlaku kartu tanda penduduk sementara, tidak atau belum mempunyai pekerjaan tetap, akan dipulangkan kedaerah aslinya dengan menggunakan uang jaminan yang telah disetorkannya. bagi penduduk sementara warga negara indonesia yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud tidak akan diperpanjang ktp sementaranya dan tidak akan diberikan tanda bukti dir berupa apapun dari pemerintah kota palangka raya. atas dasar pertimbangan tertentu, pemerintah kota berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang daerah asalnya jika dipandang dapat ya, mengganggu ketertiban dan keamanan. atas keterlambatan pelayanan, pemerintah kota palangka raya dapat dituntut ganti gigi keterlambatan yang akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. babtidana il) setiap orang yang melanggar ketentuan diancam pidana kurungan selama lamanya (enam bulan atau denda sebanyak banyaknya rp. lima puluh juta rupiah tanpa mengurangi arti dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum adat setempat: tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran: bab xv pasatuntuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal penertiban kartu tanda penduduk, disediakan dan dikembangkan pilihan pelayanan dengan jangka waktu sebagai berikut tiga) jam (satu) hari 3tiga) hari pelayanan sebagaimana dimaksud ini diproses secara langsung kecamatan setelah semua persyaratan dipenuhi. mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ini akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. untuk pelayanan standar penerbitan kartu tanda penduduk diproses dengan jangka waktu paling lama (tujuh hari kerja, penerbitan akta diproses dengan jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya data dan berkas permohonan oleh badan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana dari kelurahan. mengenai biaya pengurusan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta, akan diatur tersendiri dengan peraturan daerah kota palangka raya tentang retribusi. bab xvi!, sepanjang mengatur masalah kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi hal hal yang merupakan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah"la padatanggal april walikota palangka raya, tuah tahoe diundangkan palangka raya padatanggal april sekretaris daerah kota palangka raya, hartono lembaran daerah kota palangka raya tahun nomor |
fo, peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang penataan pedagang kaki lima dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kabupaten maros menimbang bahwa keberadaan pedagang kaki lima kabupaten maros pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, bahwa di dan ketertiban serta menghormati hak hak pihak lain untuk mewujudkan kabupaten maros yang berkesan bahwa dalam pengaturan atau penataanataan pedagang kaki lima babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini,selanjutnya disebut bupati adalah bupati maros(d0),, bab lokasi (l) kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan daerah, lokasi pedagang kaki lima ditentukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ini dan kenyamanan, bab iii perizinan (l) setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ini dapat melibatkan organisasi organisasi pedagang kaki lima, setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki (satu) izin, izin berlaku untuk masa (satu) tahun, s5) bentuk surat izin dan kartu identitas pedagang kaki lima ditetapkan dengan keputusan bupati,peraturan daerah ini, adalah memiliki kartu tanda penduduk ktp kota kabupaten propinsi daerah sulawesi selatan atau kartu identitas penduduk musiman kiper kabupaten maros, membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha,mendapatkan persetujuan dari pemilik pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum, tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan bupati. bab kewajiban, hak dan larangan setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas,ketentuan yang berlaku, mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan, (l) setiap pedagang kaki lima dilarang memper,kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang ditempat tempat larangan parkir. berhenti sementara dan atau trotoar,keputusan bupati. bab fasilitas pembinaan jl) untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima, bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitasi pembinaan. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ini. bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi organisasi pedagang kaki lima, kegiatan usaha pedagang kaki limatersebut pada ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab vii pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini menjadi wewenang bupati atau pejabat yang tunjuk bab viii ketentuan pidana (l) pelanggaran terhadap ketentuandua juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ini adalah pelanggarbab sanksi administratif (l) selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam (l) peraturan daerah ini. terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan daerah ini. bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini:bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan izin dan atau dimaksud pada ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, apabila lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas: tiga puluh, tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah inidua belas bulan sejak berlaku, ttd h.anadjamuddin afifullah diundangkan maros pada tanggal, maret sekretaris kabupatendengan rahmat tuhan yang maha esa bupati marosipandang perlu menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten maros bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam peraturan daerah kab. maros,panjang daerah kabupaten maros tahun bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintadalah bupati maros:bab pelaksanaan ipjp daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah. bab iii ketentuan lain lain penyusunan rpm daerah berpedoman pada ipjp daerah serta memperhatikan rpm nasional dan rpm sulawesi selatan: rpm daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib disesuaikan dengan peraturan daerah ini bab ketentuan penutup setiap dua puluhrogram pembangunan propinsi sulawesi selatan perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros menimbang bahwa perusahaan daerah terminal dan jasa angkutan kabupaten maros yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor tahun 2001keberadaannya dinilai tidak efektif sebagai badan usaha milik daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf maka peraturan daerah tentang pembentukan perusahaan daerah terminal dan jasa angkutan kabupaten maros perlu dicabut dan ditetapkan dengan peraturanterminal dan jasa angkutan kabupaten maroslala peraturan daerah kabupaten maros nomor: tahun tentang pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati marosdewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maros memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten marospemerintah kabupaten maros, bupatisekretaris daerah adalah sekretaris pemerintah kabupaten maros selanjutnya disebut pengelola barang milik daerah kepala skpd adalah kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten maros, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut apbd adalah apbd kabupaten marosdalam peraturan daerah ini, meliputi perencanaan,kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penrang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam angka mengandung pengertian semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai daerahpun yangdaerah sebagaimana dimaksud dalamdaerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi barang yang diperoleh dari hibah sumbangan,dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah masalah bidang pengelolaan yang dilaksanakan olehkepastian hukum, yaitu pengelolaan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan transparansi, yaitu pengelolaan harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar efisiensi, yaitu pengelolaan akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat kepastian nilai, yaitu pengelolserta penyusunan neraca pemerintah daerah. pengelolaan sebagaimana dimaksud pad9g. penghapusan, pemindahtanganan, ketatausahaan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. bab pejabat pengelolaadan dinas unit yang menangansesuai batas kewenangannya mengajukan usul pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan dprd menyetujui usul pemanfaatan selain tanah dan atau bangunanla bupaticc. penyimpan barang daerahdaerahgawai yang ditugaskan oleh pengguna barang dimasing masing skpd adalah penyimpan barang dan pengurus barang penyimpan barang sebagaimana yang dimaksudgguna pengurus barang sebagaimana yang dimaksud ber pada tiap skpdbmenyampaikapengelola pengeloladan dinasbelanja daerah bab pengadaan pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip efisienterbuka dan bersaingdan atau alasan apapun dan akuntabel berarti,sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang jasa daerah yangilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksaanditetapkan oleh bupati. status penggunaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tara cara sebagai berikut pengguna barang melaporkan yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan pengelola barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan mengajukan usul penggunaannyaerupa tanah dan bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam hasil audit atas penggunakpd lainnya dimanfaatkan dalam rangka optimalisasiketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupatpada seluruh skpd. (b)dilaksanakan dengan bentuk penyewaan, besaran sewa, dan jangka waktudapatan daerahdilaksanakan antara pemerintah dan pemerintah daerah dan atau antar pemerintah daerah. barang milik daeraharaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatkan persetujuan bupati. jangka waktu pinjam pakai paling lama (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (b) yang dipinjamkan dan jangka waktu tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu perjanjiangelola barang dengan pihak yang diberikan pinjam pakai. penyerahan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati dan pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara. bagian kelima,barang milik daerah sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barangyangyang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam , selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari rp. lima milyar rupiah. lima milyar rupiah dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati. pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaannya dilaporkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah. bagian kedua penjualan penjualan dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual sebagai pelaksanaan ketentuan perundang undangan yang berlaku. penjualanenjualansebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut pemakai dapat mengajukan permohonan pembelian kepada bupati berdasarkan persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada. hasil penjualanjabat negara sebagaimana dimaksud adalah bupati dan wakil bupatisebagaimana dimaksud pada hurufn sudah ada kendaraan pengganti dan atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas bagi keperluan dinas dapat dijualgawai pemegang kendaraan yang mempunyai masa kerja (sepuluh) tahun atau yang akan memasuki pensiun atau lebih senior dan ketua danlimacc. tidak tersedia dana dalam apbd tukar menukar dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah cc. badan usaha milik negara atau badan hukum milik pemerintah lainnyabupati melalui pengelola:dan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, penetapan barang. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan bupatiekonomis, dan yuridis apabila memenuhi syarat sesuailaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barangdaerah dapat berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala skpd kepada bupaselain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengalamannya direncanakan untuk dihibahkan,sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran selain tanah dan atau bangunan yang mempunyai usia pemakaian tujuh tahun atau lebih. penetapan berupa tanah dan atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan keputuspersetujuan bupatilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut pemakai selain tanah dan atau bangunan dapat mengajukan permohonan hibah kepada bupati,untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya, hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d dan yang bernilai diatas rp. lima milyar rupiah ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprddan bupati, 9a.oleh pemerintah dalam rangka penugasan pemerintah, atauagar ditetapkan oleh bupatidaerah dapat berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh skpdselain tanah dan atau bangunan. penetapanrtaan modal pemerintahpersetujuan bupati9g.pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usahabinaan, pengawasan dan pengendalian bagian pertama pembinaan menteri dalam negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah bupati melakukan pengendalipemanfaatan dan pemindahtanganan dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan sesuai ketentu bab tuntutan ganti rugi setiap kerugian daerah akibat kelalaian penyalahgunaan pelanggaran hukum atas pengelolaan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuundang undangan. bab xivketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupatida ini, tetap dapat dilaksanakan. bab xvyang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku. tindak lanjut peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalamdengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten maros. ditetapkan maros pada tanggal bupati maros, h.a. nadjamuddin afifullah diundangkan maros pada tanggal sekretaris kabupaten maros, ir. baharuddin, pangkat pembina utama muda nip lembaran daerah kabupaten tahun nomor. peraturan bupati kabupaten maros nomor:bupati maros menimbang bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah kabupaten maros, maka perlu segera dilaksanakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pointlembaran daerah tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati. melaksanak, lembaran daerah tahun nomor menunjuk kepala dinas pengelola keuangan daerah kabupaten maros untuk melaksanakan peraturan daerah ini. hal hal yang bersifat tehnis sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini dikoordinasikan pada instansi unit kerja terkait dan selanjutnya dibentuk dalam peraturan bupatmenempatkannya dalam berita daerah kabupaten maros. ditetapkan maros pada tanggal, bupati maros ttd h.a. nadjamuddin afifullah diundangkan di: maros pada tanggal sekretaris daerah ttd ir. baharuddin, pangkat pembina tingkat nip beritambentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat pengurus kopi kabupaten maros dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros, menimbang bahwa dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, dinyatakanlingkungan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk sekretariat kopi kabupaten cc. bahwa untuk hal tersebut atas perlu dibentuk organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten maros, bahwa berdasarkan pertimbangan point dan atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. mengingat la.ub. bagian dokumentntukan organisasi dan tata kerja sekretariat pengurus kopisub. bagian dokumentasi hukum: lembaga teknis adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah: eselon adalah tingkat jabatan struktural, kopi adalah korps pegawai republik indonesia, sekretariat pengurus kopi adalah sekretariat pengurus kopi kabupaten maros, bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan daerah ini, dibentuk sekretariat pengurus kopi kabupaten maros, sekretariat pengurus kopi kabupatenpengurus kopi kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris. bab iii susunan organisasi sekretariat pengurus kopi kabupaten terdiri dari sekretaris kopi: kasual umum dan kerjasama: kasual olah raga, seni budaya, mental dan rohani, kasual usaha, bantuan sosial dan bantuan hukumpokok dan fungsi sekretariat, serta pembinaan terhadap seluruh aparatpembinaan kegiatan olah raga, seni, budaya mental dan rohani: penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan sosial dan bantuan hukum, sub. bagian dokumentasi hukum mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan teknis operasional dan administrasi dewankasual umum dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan tugaskasualegiatan olah raga, seni, budaya, serta pembinaan mental dan rohani. kasual usaha, bantuan sosial dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan menyusun program kegiatan usaha, menyusun program bantuan sosial dan menyusun program bantuan hukum advokasi)oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sekretaris pengurus kopi kabupaten adalah jabatan struktural eselon iii.b kepala sub. bagian dalam struktur sekretariat pengurus kopi kabupaten adalahan tepat waktu sesuai kebutuhan. sub. bagian dokumentasi hukum dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan sekretariat pengurus kopi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam satuan organisasi yang pangkatnya. bab vii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka keputusan atau peraturan daerah. bab viii penutup peraturan ini mulai berlaku sejakjuni bupati maros, ttd h.a. nadjamuddin afifullah diundangkan maros, pada tanggal, sekretaris daerah, ttd ir. h.baharuddin,mm pangkat pembina utama maaros nomor tahunumber pendapatan daerah yang penting,kabupaten maros lembaran daerah tahunros beserta maros. peraturan bupati adalah peraturan bupati maros. dinas pengelola keuangan daerah adalah dinas pengelola keuangan daerah kabupaten marosobjek pajak air tanah adalah pengambilan atasair tanah dengan nama pajak air tanah, dikenakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan ataskegiatan sosial yang tidak dikomersialkdlokasi. besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati, tarif pajakmarosajukan laporan mengenaiperaturan bupati. babbab vii tata cara pemungutan pajaklapormadaluwarsambetulan, dalam penerbitannyaataspajak, masa pajak, besarnya kelebihan pembayaran pajak dansanksikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. bab ketentuan pidana (l)iretribusi izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (l)januari bupati maros ttd hatta rahman diundangkan maros pada tanggalmuaro jambi, menimbang aa. bahwa dalam rangka menggali pendapatan asli daerah dalam kabupaten muaro jambi pajak pengambilan bahan galian golongajak pengambilan bahan galian golongpendapatan daerah adalah dinas adalah dinas pendapatan daerah kabupaten muaro jambi,, surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya di: bab nama, objek dan subjek pajak jl), feldspar, j . garam batu (halte), grafit: granit: gips, kalsit: oo. kaolin: leuit, g . magnetit, mika, ss. marmer: nitrat: obsidian, oker, pasir dan kerikil: pasir kuarsa, permit prostat, aa. talk: bb. tanah serap(fuller earth), cc. tanah liat: dd. tawas: ee. tras: ff. korosif, gg. zeolit, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengspoliaeksploitasisetempat, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari nilai jual. bab wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak (l) pajak yang terutang dipungut dalam kabupatedilakuepuluh sebulan,,,,: membetulkan skpd atau skpd atau skpdkbt yang dalam penerbitannya, diterbitkan skpd atau skpdkbt. bab xiv ketentuan pidana (l) wajib pajak yang karena keahliannyasebanyak (dua) kali pajak terutang. wajib pajak yang deengra, bahri saleh, sh. diundangkan mengerti pada tanggal maret penjelasan atas antara laiepengambildalam kabupaten yang bersangkutan. apabila nilai pasar dari hasil pengambilanmasyarakat kabupaten muaro jambi perlu membentuk rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi bahwa berdasarkan pertimbangan huruf diatas, dipandang perlu membentuk peraturan daerah kabupaten muaro jambi tentang pembentukan rumah sakit umupresiden tahun tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan rumah sakit, keputusan menteri dan kesejahteraan sosial nomor tahun tentang perubahan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk i11 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri kesehatan nomor 159b menkes per tentang rumah sakit keputusan menteri dalam negeri nomor menkes sk i tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan tingkat provinsi kabupaten serta rumah sakit: dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten muaro jambi, dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten muaro jambi, rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi, yang selanjutnya disebut rsud, kepala rumah sakit umum daerah adalah kepala rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten muaro jambirumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi (l). dengan peraturan daerah ini dibentuk rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi, yang selanjutnya disebut rsud. rumah sakit umum daerah adalah berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah setingkat kantor. rumah sakit umum daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala rsud yang secara struktural bertanggungjawab kepada bupati. bab iii susunan organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi (l) susunan organisasi rumah sakit umum muaro jambi terdiri dari kepala, kasubbag tata usaha, seksi keperawatan, seksi pelayanan medis, seksi penunjang medis, kelompok jabatan fungsional. bagian susunan organisasi rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. bab tugas pokok dan fungsi rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dalamtersebut peraturan daerah ini, rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi mempunyai fungsi sebagai berikut, bagian kedua kepala kepala mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasitiga kasubbag tata usaha kasubbagrumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas kasubbag tata usaha mempunyai fungsi, penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelola keuangan, pelaksanaan tugas tugas umum, pelaksanaan tugas tugas umum, pengelolaan perlengkapan pengelolaan urusan rumah tangga rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi, pengelolaan kearsipan, pengelolaan naskah dinas. bagian keempat seksi keperawatan seksi keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi. untuk melaksanakan tugas tersebut pada peraturan daerah ini, seksi keperawatan mempunyai fungsi perencanaan teknis bidang keperawatan, penyiapan pedoman standar keperawatan, bimbingan pelaksanaan, asuhan dan pelayanan keperawatan, pemberian petunjuk, bimbingan, etika dan mutu keperawatan, penyusunan bahan pembinaan teknis penyuluhan kesehatan. bagian kelima seksi pelayanan medis seksi pelayanan medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala rumah sakit umum daerah bidang pelayanan medis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini, bidang pelayanan medis mempunyai fungsi: perencanaan teknis dibidang pelayanan medik, penyelenggaraan asuhan pelayanan medik, penetapan standar pelayanan medik, penyiapan pedoman teknis dibidang medik. penyimpanan pedoman teknis dibidang pelayanan medis bagian keenam seksi penunjang medik dan non medik seksi penunjang medik dan non medik mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kepala rumah sakit umum daerah bidang penunjang medik dan non medik dalam rangka menunjang penegakan diagnosis dan terapi serta pelayanan tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini, bidang penunjang medik dan non medik mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan administrasi bidang pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan rujukan penunjang medik, pengembangan kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga, pendataan dan pelaporan, (l)umah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi, instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural,: instalasi sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini terdiri dari instalasi farmasi instalasi radiologi instalasi laboratorium instalasi gizi instalasi unit gawat darurat ugd) dan bedah instalasi rehabilitasi medis instalasi poliklinik kebidanan keluarga berencana kb) instalasi poliklinik anak instalasi poliklinik kesehatan ibu dan anak kia) j . instalasi poliklinik penyakit dalam instalasi poliklinik gigi dan mulut instalasi poliklinik umum instalasi rawat inap penyakit dalam instalasi rawat inap bedah oo. instalasi rawat inap anak instalasi rawat inap kebidanan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ipsos) instalasi kamar jenazah bagian kedelapan kelompok jabatan fungsional komite klinik dan staf medik fungsional (l) komite klinik adalah perwakilan kelompok dari jabatan fungsional bidang medis, penunjang medis dan keperawatan. komite klinik sebagaimana tersebut pada ini mempunyai tujuan membantu kepala rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi dalamnelitian pengembangan. dalam melaksanakan tugasnya komite klinik dapat dibantu oleh panitia panitia yang anggotanya terdiri atas staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio. panitia panitia tersebut dalam ini ditetapkan oleh kepala rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi merupakan kelompok kerja khusus didalam komite medik yang dibentuk untuk mengawasi masalah khusus, pembentukan komite klinik ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul kepala rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi. para medis fungsional dan tenaga non medis (l) para medis fungsional adalah para medis perawatan non perawatan yang bertugas pada instansi dalam jabatan fungsional. dalam menjalankan tugasnya paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada instansi. penempatan para medis perawatan dan perawatan dan para medis non perawatan dilakukan oleh kepala atas usulan kepala seksi yang terkait. tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien. dalam menjalankan tugasnya tenaga non medis yang bekerja didalam instansi bertanggung jawab kepada kepala instansi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada subbagian terkait. penempatan tenaga non medis dilakukan oleh kepala atas usulan kepala sub bagian atau kepala seksi terkait. bab tata kerja (l) dalam menjalankan tugas, rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi dengan segenap satuan unit organisasinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sebaik sebaiknya, baik dalam lingkungan masing masing maupun dengan instalasi lainya sesuai dengan tugasnya masing masing. dalam melaksanakan tugasnya rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan dinas kesehatan. rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi secara fungsional dan teknis dibina oleh dinas kesehatan. (l) setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi. setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (l) rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada bupati dan kepala dinas kesehatan sebagai tembusan. laporan dibuat berkala dan atau apabila sewaktu waktunya dimintarumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi adalah kepala eselon iii kepala sub bagian dan kepala eselon kepala rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari kalangan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku. kepala seksi, kepala sub bagian, kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usulan kepala rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambagan susunan organisasi 1lampiran peraturan daerah kabupaten muaro jambi rumah sakit umum daerah kepala kelompok jabatan fungsional lil seksi seksi seksi keperawatan pelayanan penunjang medis medispenjelasan umum bahwa sesuai dengan system kesehatan nasional dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan bidang kesehatan, maka pemerintah kabupaten muaro jambi berupaya mengimplementasikannya dalam bentuk pendirian rumah sakit umum daerah kabupaten muaro jambi, dimana pendiriannya tetap mengacu pada fungsi sosial dengan memperhatikan mutu dan aspek kemanusiaan. penetapan peraturan daerah ini agar dapat memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan bagi masyarakat kabupaten muaro jambi pada khususaan pemerintah kabupaten muaro jambiterminal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro jambi, menimbang bahwa terminal yang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, membongkar dan memuat bar, bahwa terminal sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang perlu ada pengaturan dalam pelaksanaannya agar berfungsi sebagaimana mestiny, terminal penumpang adalahatau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten muaro jambi, retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan ola, tempat kegiatan menaikkan dan menurunkan orang maupun barang, tempat kegiatan usia, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan, penyidik tindak pidana diterminal terminal terdiri dari terminal penumpang, terminal barang. terminal penumpang dikelompokkan sebagai berikut terminal tipe berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan, setiap angkutan antar kota antar propinsi akan) dan angkutan antar kota dalam propinsi akbp) serta angkutan kota dan angkutan angkutan pedesaan yang datang dan berangkat diwajibkan masuk dan menaikkan dan menurunkan penumpang terminal. bab iifasilitas di, penyediaan tempat kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang bagi kendaraan angkutan orang maupun barang, penyediaan tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan memanfaatkan fasilitas terminal. babbiaya pemeliharaan terhadap pemakaian fasilitas terminal, kebersihan dan pengawasan. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi atas jasa pelayanan terminal, dikenakan retribusi. besarnya retribusiangkutan pedesaan per mobil sebesar rp. lima ratus rupiah) per sekali masuk. terminal angkutan orang bus angkutan antar kota dalamangkutan antar kota antarterminal angkutan barang kendaraan yang bermuatan daya angkut s d rp. sekali masuk daya angkut s d sekali masuk daya angkut s d rp. sekali masuk daya angkut s d rp. sekali masuk daya angkut s d rp. sekali masuk selain retribusi sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini,mobil rp. sekali masuk sepeda motor rp. sekali masuk pemakaian ois terminal dikenakan retribusi sebesar rp. (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap hari. untuk usaha berjualan tidak dalam kios dikenakan retribusi sebesar rp. (lima ratus rupiah) setiap hari. sarana kebersihan umum mandi rp. sekali masuk buang air besar kecil rp. sekali masuk bab viii wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi terminal adalah kabupaten muaro jambdto sudirmanokok pokok pengelolaan keuangan daerahbupati adalah bupati kabupaten muaro jambibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang diata usahakan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksaan apbd: pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah: il. penyelesaian kerugian daerah, kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dpd, kedudukan keuangan kepala daerah wakil kepala daerah: oo. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah: bab iii asas umumatau selaku koordinator pengelola keuangan daerah: kepala satuan kerja pengelola keuangan selaku ppkeasebagai berikut penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan apbd: penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah: penyusuandandan kuasa pengguna anggaran.tnerapkkabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada.apbd perubahan apbd dan bertanggung jawabagian pelayanan umum. pengeluaryang mencakup:jenis pendapatan asli daerah yang syah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:i. pendapatan denda pajak: pendapatan hasil eksekusi atau pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari jasa pengasuransian barang milik daerah, dan oo. pendapatan angsuran dari cicilan barang milik daerahmencakup: hibah berdasar: dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten kota potongan, keuayang dibawah padayang penanganannya dalam bagian atau bidangpeningkaiwujudkan dalam bentuk peningkatan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup: pertanahan,raga: kesatuan bangsa dan persatuan dalam negeri: pemerintahan umum: uu. kepegawaian: pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik: xx. arsip, komunikasi dan informasi,: perindustrian, transmigrasi: belanja menurut fungsi digunakan untukj . perlindungan sosial, belanja menurut organisasi sebagaimanabelanja langsung:, cc. subsidi, hibah, belanja bagi hasil: bantuan keuangan: bantuan sosial, belanja tidak terduga,adalah belanja kompetenibupatisebagaimana dimaksud pada huruf huruf, huruf huruf huruf huruf dan huruf hanya dapat dianggarkan pada belanja satuan kerja pengelola keuangan daerahri kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja skpd berkenaan. peraturan lebih lanjut mengenai belanja daerah akan diatur dalam peraturan bupati. bagian kelimanya dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. pengguna anggaran yang diperkirakan surplus ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbdanggaran tahun lalu.cc. pembayaran pokok utang: dan pemberian pinjaman. pembiayaan neto adalahikeciltapandana apbd berdasarkan rkd dan rpm, pemerintahan daerah menyusun rancangan apbd. bagian pertama kebijakan umum apbdebijakan umum apbd. dalam menyusun kua sebagaimana dimaksud bupati dibantu tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerahmemuat target pencapaian kerja yang di. pembahasan sebagaimana dimaksuddu.selanjutnya disepakati menjadi ppa paling lambat akhir bulan juli, apbd, format rks skpd, standar analisa belanja dan standarkelompok sasaran kegiatan, standar analisaini hasil pembahasan rka skpd terdapat ketidak sesuaikan sebagaimana dimaksud pada kepadrogram, kegiatan, kelompok, jenis, pemerintah daerah, organisasiancangan, ringkasan apbd menurut urusan pemerintahmenaikdalam tidak disesuaikan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangundpertammemberitahuk,bupati.atu tahun ajar: capaian target kinerja programlru dan atau kriteria dpa skpd yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan apbd sebagaimana acuan bagi kepala skpd. rancangan surat edaran bupatia program skpd dengan kinerja skpd berkenaan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan: cc. beblanjadengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan:lanjapemulihan yang disebabkan olehnyakegiatan lainnya dalanapad. pembahasan oleh pad dilakukan untuk menelaah kesesuaian, yang direncanakan lainnya, serta capaianrah tentang perubahan apbd dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan apbd yang telah disusun oleh ppid yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan danarut daerah dan organisasi: ringkasan perubahan apbd menurut urusan pemerintah daerah,organisasi,pendapatan,rekapitulasi perubahan belanjapejabatditetapkan dengan peraturan daerah (satu) tahun terkaanggaran yang nyapada (satu)tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud(dpa skpd). dalam dpp skpd sebagaimana dimaksud terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau kegiatizetausahaan keuangan daerah untuk pelaksanaan apbd, bupati menetapkan pejabat diberi wewenang menandatangani spd: pejabat diberi wewenang menandatangani spm, pejabat diberi wewenang menandatangani spj, pejabat diberi wewenang menandatangani sp2d, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran:barang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanpejabat,tembahkan dengan spd. pengaturan lebih lanjut tentang sistem ketatausahaan pengeluaran daerah dianut prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengkhtisaran:dan catatan atas laporan keudaerah daerah skpdskpdan catatan atas laporan keuangan. laporan keuangan skpd sebagaimana dimaksud dalam dihampiri dengan surat pertany. laporan arus kas:bpk dan ikhtisar keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah. apabila samapertanggungjawaban pelaksanaan apbd. rancangan bupati sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran:dan penjabaran laporan realisasi anggaran. anggarortaatau memberitahukan kepada bpk paling lamtersebut. jika surat keteranganpengenaan ganti kerugian terhadap bendahara ditetapkan oleh bpk. apabila diganti kerugian daerah diatur dengan peraturan bupati. babnyaoleh bupatibiaya daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan oleh bagian keuangan pada sekretariat daerah, dan fungsi pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh bagian umum dan perlengkapan pada sekretariat daerah, fungsi pengelolaan investasi daerah dilaksanakan oleh bagian perekonomi pelaksana tugas, dtonah sebagai landasan pertanggungjawaban baik secdalamkepada aturan atau pedoman yang melandasi,kemampuan anggaran belanjakepada seluruh masyarakat. keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip daridan harus diberlakukan sama.olehasil sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kerja yang ingin dicapai. penetapan prioritassanandalambiayabertanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks danpatwantuk menyelesaikan prosesdan penerbitan spm (pengurusan pembayaran) berada dalam sutabe.eoleh badan pengawas keuangamerupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terenddalam rangkgolonglembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk dalam devisa, rupiaha lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya siapa). dana cadangan sebagaimana dimaksud dana cadangan berkenaan dalam daftarjbertujuan untuk mernyataan modal daerah pada bumi dan atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimilyang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisiprnyataan modal (investasi) pemerintah daerah. pembayaran bunga atas deposito dianggarkan dalam bentuk pendapatan asli daerah pada jenis jenis pendapatanemberian pinjaman yangbelanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintahdaerah dengan jumlah yang cukupyangaro jambi, menimbang :a.bea perolehan hak atas tanah dan bangun walikota palangka rayadengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palangka raya, menimbang la. bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk kenyamanan dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum, dipandang perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pungutan terhadap penyediaan fasilitas terminal penumpang bagi pengguna fasilitas terminal: bahwa,sarah dilakukan dengan memberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah: cc. bahwa, penyelenggaraan otonomi daerah,: bahwa, untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf danubahan atas edan dlasdaka kabar tai tantang data jarak star nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 404aorntrasarana lagearhubungan kota palangka ravmanfaatan fasilitas terminal penumpang.dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dewan perwakilan rakyat daerah kota palangka raya, walikota adalah walikota palangka raya. walau walikota adalah wakil walikota palangka raya: dinas adalah dinas perhubungan kota palangka raya: kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kota palangka raya: kas daerah adalah kas daerah kota palangka rayainas, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha milik perorangjatau barang,tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran dalam terminal! penumpang maupun yang menyediakan fasilitas angkutan penumpang umum, untuk menunggu dan siap untuk diberangkatkan, tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu dalam terdiri penumpang yang menyediakan fasilitas untuk penumpang. yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan, penumpang adalah orang pribadi (perorangan) maupun kelompok yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan umum, yang memanfaatkan fasilitas terminal maupun fasilitas lainnya, milik pemerintah, jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan untuk menyediakan fasilitas, atau kemanfaatan laisertmasa retribusi adalah jangka waktu tertentu,m. yang dengan buku: itu membuat o nama retribusi ini adalah retribusi pemanfaatan fasilitas terminal penumpang yang disediakan oleh pemerintah: obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas untuk penumpang yang menunggu keberangkatan terminal penumpang: subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan fasilitas terminal penumpang: bab iii golongan retribusi| retribusi pemanfaatan fasilitas terminal penumpang digolongkan sebagai retribusi jasa umur babdimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaran penyediaan fasilitas penumpang dengan ni, biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasional dan pemeliharaan: bab struktur dan besarnya tarif tank retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas penumpang yang dipergunakan, (2j besarnya tarif ditetapkan dengan pedoman penyediaan fasilitas umum yang disediakan oleh penyelenggara angkutan berdasar tarif pasar yang bariazku daerah: besarnya tarif retribusi untuk (satu) orang penumpang sebesar rp, s00. lima ratus rupiah)jasa penumpang yang diberikan, t2j wilayah operasional pengawasan dan pembinaan penyediaan fasilitas pelayanan umum bagi penumpang angkutan umum adalah kota palangka raya: retribusi pemanfaatan fasilitas terhina! penumpang adalah semua pungutan retribusi pada fasilitas terminal penumpang umum. bab vii tata cara pemungutan pemungutan retribusi tidak dapat dibayangkan, retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan dan skrdbt, pemungutan retnousi dilakukan pada terminal penumpang. bab sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi tidak. membayar maka yang bersangkutan dikenakan sanksi penundaan keberangkatan, babi tata cara pembayaran penyetoran bab ketentuan retribusi pemanfaatan fasilitas terminal penumpang retribusi pemanfaatan fasilitas terminal penumpang dikenakan kepada penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui terminal penumpang dan telah terdaftar dalam manifest, dengan membayar tarif angkutan yang telah ditetapkan: pembayaran retribusi adalah sebagai jasa pelayanan penyediaan fasilitas umum bagi penumpang, saat menunggu keberangkatan kendaraan, retribusi yang dibayar oleh penumpang berlaku untuk (satu) kali perjalanan dengan pelayanan angkutan yang keluar dari kota palangka raya: penumpang yang dikenakan retribusi adalah penumpang yang diwajibkan membeli tiket penumpang dengan menggunakan fasilitas terminal, bab xii pengawasan dan pembinaan teknis pengawasan dan pembinaan teknis dilakukan oleh dinas perhubungan kota palangka raya, meliputi pedoman teknis, prosedur dan tata cara pelaksanaan retribusi pelayanan pemanfaatan fasilitas terminal penumpang, maupun teknis pengembangan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang tidak mengganggu arus latu lintas utama: pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk fish kepala dinas perhubungan: pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari pada tempat tempat yang menyediakan jasa pelayanan fasilitas terminal, milik pemerintah dar tempat yang lelah ditetapkan, yang selanjutnya disetorkan kas daerah melalui bendaharawan penerima dinas perhubungan. bab xii ketentuan penyidikan iu yang berlaku,dan retribusi,isin berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi. melakukan penggeledahan untuk. mendapatkan bahan bukti pembukuan.wgan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. menghentikan penyidikan, melakukan tindakan yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana yang berlaku:pa) bulan, atau denda sebanyak banyaknya rp. dua puluh lima juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam diatas, adalah pelanggaran) bab ketentuan peralihan pascal pemerintah kota palangka raya menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaksanaan retribusi pemanfaatan fasilitas terminal penumpang umum: apabila perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia, maka kewenangan melaksanakan pungutan retribusi pemanfaatan fasilitas terminal penumpang adalah pemerintah kota palangka raya melalui dinas perhubungan kota palangka raya: bab xvi ketentuan penutup fasal dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kota palangka raya nomor tahun tentang retribusi jasa kendaraan angkutan penumpang darat dinyatakan dicabut jota palangka raya. disahkan palangka raya pada tanggal april walikota palangka raya, tuah tahoe diundangkan palangka raya pada tanggal april sekretaris daerah kota palangka raya, hartono lembaran daerah palangka raya |
salinankeputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman organisasi kecamatan, maka perlu menetapkan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatcamatpala kecamatan selanjutnya disebut camat adalah kepala kecamatan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, sekretaris kecamatan dan seksi adalah sekretaris kecamatan dan seksi pada organisasi kecamatcamatan kabupaten maros. bab pembentukan dan kedudukan (l) dengan peraturan daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja kecamatan, kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya, kecamatan dipimpin oleh seorang camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah: bab iii tugas pokok dan fungsi camatserta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan. (l) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud camat mempunyai fungsi koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan wilayah kerjanya, penyiapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta ketenteraman dan ketertiban umum,: pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan hubungan antar lembagacamatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab susunan organisasi (l) susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretariat, seksi pemerintahan: seksi ekonomi dan pembangunan, seksi sosial dan kesejahteraan rakyat, seksi ketenteraman dan ketertiban umum:camat: sekretariat kecamatan dipimpin oleh sekretaris kecamatan, bagan struktur organisasi kecamatcamatl) camat diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah selaku ketua tim baperjakat, sekretaris dengan sepengetahuan camatcamatcamatcamatcamat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. dalam melaksanakan tugasnya camathubungan kerja (d0i: hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarknadjamuddin afifullah diundangkan maros pada tanggal maretu, agusta,s.ip,m. pangkat pembina tk.i (iv b) nip |
bupati natuna provinsi kepulauan riau peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun 2ol7 tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun 2ai4 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati natuna, bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan barbara dalam undang undang nomor tahun ol4 tentang pemerintahan daerah termasuk dalam kewenangan pemerintah rksat dan pemerintah provinsi; bahwa peraturan daerah nomor tahun ol4 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan barbaraifubupaten natuna nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan mineral dan barbaraafi tentang pembentukan peraturan perundang undangan lembaran negara republik indonesia tahun wis nomor o36); dengan persetujuan bersama dewan perbaiki .n iry daerah dan bupati natuna memutuskan: kabupaten natuna menetap kan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun 2ol4 tentang pengelola,aan pertambangan mineral dan batubara. peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun ol4 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara lembaran daerah i(kabupaten natuna tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan daerah diundangkan. mulai berlaku sejakdiundangkan rantai pada tanggal op+obor sekretaris daerah iil bi'patent stat uil a,,\[at lembaran daerah kabupaten natunatahun 2oi7 nomor nomor register peraturan daerah kabupaten natuna, provinsi kepulauanriau: lqa natuna, |
ena bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang inovasi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruan, menimbangsehingga perlu adanya,an daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatanpinova:paling sedikit memuat: bentuk inovasi daerah, rancangan bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilaksanakan, tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba inovasi daerah, dan anggarpembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusbumi sebagaimana dimaksud dalam huruf danketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan inisiatif inovasi daerah diatur denganatausebagai bahan untuk melakukan pendataan terhadap inovasi daerah dantaat cara pelaksanaan uji coba inovasi daerah diatur dengan peraturan bupati. bab viimuat: cara melakukan inovasi daerah. dokumentasi bentuk inovasi daerah, dan hasil inovasi daerah yang akan dicapairapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah diatur dengan peraturan bupati.berikutnya. bab informasi inovasi daerah pemerintah dperjelas cukupjelas, cukupjelas, cukup jelas, dan yang dimaksud dengan dapat direplikasi adalahovasi daerah yang sederhana adalah inovasi daerah yang |
np) seakabupaten pasuruanasuruan da beberapa ketentuan dalamsekretariat daerah adalah sekretariuruerdfasilitasi adalah pembinaan secara tertulis perdadiantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut:ketentuan peraturan perundang undangan. perda sebagaimana dimaksud pada mengatur sebagai berikutnyalukksi administratif lai propemperda kepada bagian hukum paling lambat akhir bulan jun, atau kebutuhan.akhir bulan juldadiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut:pemperda dapat juga memuat penataan kecamatan, dan penataan desa. ketentuan huruf dihapusdihapusketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:hal lingkungan pemerintah daerah belum mempunyai perancang peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka pemerintah daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang undangan dari instansi pemerintah lain dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai perancang peraturan perundang undangan.iantara dan disisipkan satu yakni yangdiubah,sanakan sesuai dengan pedoman dalam ketentuterkait disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan. diantara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan (liantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat dan pembicaraan tingkat sebagaimana dimaksud dalam wajib dihadiri bupati. dalam hal bupati berhalangan hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada maka bupati menugaskan wakil bupati atau pejabat terkait yang ditunjuk untuk mewakili. apabila wakil bupati atau pejabat terkait yang ditunjuk untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada tidak dapat hadir atau berhalangan maka rapat paripurna ditunda dan dijadwalkan kembali. diantara bab dan bab vii disiapkan (satu) bab yakni bab via, yang berisi (dua) yakni dan 30b, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via fasilitasi rancangan peraturan daerah pemerintah daerah mengajukan rancangan perda gubernur untuk mendapatkan fasilitasi. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada bersifat wajib. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan fasilitasi yang tandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat sekretaris daerahhasil fasilitasi rancangan perda ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan perda sebelum ditetapkan. surat sebagaimana dimaksud pada ditindak ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:gajukan permohonan noref ketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: perda yang telah ditetapkanketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:penomoran perda sebagaimana dimaksud pada menggunakan nomor bulatabupaten pasuruan nomor tahun tentang pembentukan peraturan daerah dengan cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten pasuruan nomor |
(" .tig: cukup, dihapus.ibuktikan dengan surat keterangan telah menjalani pidana dari kementerian hukum dan ham berdasarkan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatdari penyalahgunaan narkotika, obat obatan terlarang lainnya dan, kecuali minimal (enam) bulan setelah selesai menjabat sebagai penjabat kepala desa yang dibuktikan dengan surat keterangan camat, oo. tulus ujian baca tulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten, dan lulus ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya yang dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten. ketentuan diubah dan huruf dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: penelitian dan klarifikasi berkas bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa. berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten melakukan ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya. dalam hal bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dan lebih dari (lima) orang, maka panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dapatihapus, dihapus. panitia pemilihan kepala desa tingkat desa menetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada camat paling lama (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. ketentuan diubah dan dihapus serta dan terakhir diubah menjadi dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam pelaksanaan pemilihan kepala desadan penghitungan suara. dalam hal jumlah tps lebih dari (satu),suara dan penghitungan suara masing masing tps. dihapus. saksi sebagaimana dimaksud pada dan adalah pemilih yang terdaftar desa setempat tingkat desa. saksi sebagaimana dimaksud pada dan tingkat desa. ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan atau penghitungan suara pemilihan kepala desa, tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan kepala desa. diantara bagian keempat dan bagian kelima disisipkan (satu) bagian yaitu bagian keempat sehingga bagian keempat berbunyi sebagai berikut: bagian keempat pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam antara dan disisipkan (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkades serentak dan pilkades antarwaktu dalam kondisi bencana non alam covid wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid sesuai dengan ketentusebagaimana dimaksud pada panitia pilkadesketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi khusus atau terjadinya kondisi bencana non alam atau wabah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketentuan huruf diubah, diantara dan disisipkan (satu) yaitu dan ditambahkan (satu) huruf setelah huruf yaitu hurufatau tamat pondok pesantren dan atau lembaga pendidikan madrasah diniyah tingkat ula yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau instansi atau(dua puluh) tahun sampai dengan (empat puluh dua) tahun:sebagai berikut:kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain terdiri:dan dapat membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup. dalam hal pns dan atau tni polridan atau tni polri. ketentuan huruf bl, gl, diubah dan diantara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf yaitu huruf b2mbentuk tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota, tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, blapabila dalam penjaringan terdapat bakal calon dengan nilai yang sama maka dilakukan ujian ulanglima belashuruf diatur dalam peraturan kepala desa. ketentuan huruf diubah, diantara huruf dan disisipkan (satu) huruf yaitu huruf il,kepala desa melakukan seleksi calon perangkat desa dengan membentuk tim seleksimempunyai tugasnerimasecara tertulis serta dapat membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya yang dilaksanakan oleh tim seleksi, memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dan menetapkan kelulusan peserta ujian, dan dalam hal terjadi kesamaan nilai ujian terbaik pertama dan kedua, maka tim seleksi melaksanakan ujian tambahan bagi peraih nilai yang sama. mengumumkan hasil ujian seleksi. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: persyaratan calon anggota bpd adalahpejabat yang berwenang, bertempat tinggal minimal (satu) tahun desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa yang diketahui oleh camatakta kelahiran surat kenal lahirketahui oleh camat, bersedia dicalonkan sebagaij . wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis, yang dibuktikan dengan berita acara pemilihan, tidak menjabat (tiga) kali masa jabatanil. berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan olehoo. dapat membaca kitap suci sesuai agama yang dianutnya. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan. selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dapat diberikan tunjangan yang bersumber darilebih lanjut tentangn tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnybayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebelum peraturan daerah ini berlaku, didasarkan pada peraturan bupati yang berkaitan dengan penetapan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuanatur dan ditetapkan dengan peraturan bupatiliga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetapketiga atas peraturan daerah tahun tentang pemerintahan desa penjelasan umumtas perubahan peraturan menteri dalam negeri tahun tentang pemilihan, pengangkatan, pemberhentian perangkat desa serta pemilihan, pengangkatan, pemberhentian bpd semakin memperjelas mengenai pentingnya proses tersebut diatas didalam melaksanakan dirubah dengan peraturan daerah tahun yang telah mengatur tentang ketiga hal tersebut, namun subtansi tetap harus ada penyesuaian agar tidak tumpang tindih didalam melaksanakan tugas dan porsi didalam pelaksanaan pemerintahan desa. hal ini menandakan penyesuaian peraturan daerah tentang pemerintahan desa yang mempunyai tingkat urgensi yang tinggi yang secara umum diperkuat oleh undang undang tahun tentang desa. penyesuaian tersebut akan memberikan kepastian hukum dapat membawa dampak yang positif terhadap pelaksanaan pemerintahan desstandar kelulusan adalah dari dengan substansi materi ujian yang sama pada saat ujian awalyang ditentukan adalah proses tahapan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdapat kesalahan administrasi dalam proses penjaringan perangkat desa yang dilakukan oleh tim seleksi atau pihak ketigasuruan nomor |
bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang desa wisata dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruangunan desdesa wisatakerja samaadan usaha milikdesa wisatdinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisataengelola desa wisata adalah kelompok masyarakat kelompok sadar wisata pokdarwis)perjalananaftar usaha pariwisata. bab maksud dan tujuanpengembangan desa wisata bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam, mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat: mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata indonesia, dan menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya. bab iii prinsip penyelenggaraan desa wisata desa wisata diselenggarakan dengan prinsip: memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, menguntungkan masyarakat setempat, terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat, melibatkan masyarakat setempat, dan menerapkan pengembangan produk wisata desa. bab pembangunan dan pengembangan desa wisata desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut: desa yang memiliki keunikan, keaslian adat pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas, dan ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata. sasaran pembangunan desa wisata adalahterjadinyapembangunan desa wisata meliputi: destinasi desa wisata, pemasaran desa wisata, dan kelembagaan desa wisata. pembangunan destinasipembangunan fasilitas desa wisata secara terpadu dan berkesinambungan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, dan penguatan unsur budaya dan adat istiadatngelola desa wisata dan bum des, dan mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan. bab organisasi pengelola desa wisata pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk kelompok sadar wisata pokdarwis)disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat. bagi desa wisata yang belum memiliki bumdes agar segera membentuk bumdes dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. pengaturan mengenai organisasi pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatipembangunan kepariwisataan daerah. bab vii usaha pariketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah memberikan perlindungan bagi pengelolaan desa wisata. perlindungan bagi pengelolaan desa wisatdestinasi desa wisata. usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada harus: melibatkan usaha kecil menengahkerusakan, memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat bagian kedua usaha unggulan pariwisata desa wisata jenis usaha unggulan desa wisata terdiri dari: usaha makan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, pementasan atau atraksi seni budaya, usaha kerajinan tangan, atau usaha transportasiiklan yang berisikan informasi kepariwisataan daeraholehpakaian, alat musik, ukiran, pembuatan miniatur, dan anyaman. usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan andongtif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab viii hak, kewajiban dan larangan bagian kesatu hak pemerintah daerah dan atau pemerintah desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandalam kelompok kelompok kerja, berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata wilayahnya. setiap wisatawan, pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan, dan cc.dibidang usaha pariwisata desa,wisata desberkewajiban: menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desesa wisata danyang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerahkabupatenmasyarakat dapat memiliki peran sertadan masyarakat lokal desa wisata wajib menjaga kearifan lokal dengan tetap menggali, mengembangkan dan melindungi tradisi budaya. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan desa wisata. pembinaan danapat didelegasikan kepada dinas. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam peraturan bupati. bab xii pendanaan pembiayaan desa wisata terdiri dari: biaya operasional dan promosi, pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata, dan cc. pembiayanggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, danilaporkan kepada bupati. bab xiii sanksi administrasi setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimanambekuan sementara kegiatan usahpenetapan desa wisata dan kelompok sadar wisata berpedoman padameningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa indonesiapondok wisata (home stay) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli. pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. kepariwisataanrananengembangan kepariwisataan daerah untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahentingnya pengaturan tentang desa wisata menjadi hal yang diperlukan dalam menjaga dan melestarikan kepariwisataan kabupaten pasuruan"aa tsistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan tingkat daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang efektif, efisien dan tepat fungsi, bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan, perlu di: ketentuan huruf angka angka angka angka angka angka dan angk dan kebudayaan, tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pendidikan dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kebudayaan, dinas kesehatan, tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dinas bina marga dan bina konstruksisumber daya air, cipta karya dan tata ruangwajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan wajib non pelayanan dasar pertanahwajib non pelayanan dasartipe menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasarwajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan urusan pemerintah pilihan energi dan sumber daya miner, tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan pariwisata, penelitian dan pengembangan daerah, tipependapatan daerah,nyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dengan paling banyak (tiga) bidang. ketentuan huruf huruf dtanggal desember upt pada dinas kesehatanatau unit organisasi bersifat khusus atau unit organisasi bersifat fungsionalseptember bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf diundangkan pasuruan pada tanggal, septnggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat pp apbd kabupaten pasuruan tahun anggaran semula rp. bertambah sebesar rp. sehingga menjadi rp3.pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanrptetaphibrp. jumlah belanja transfertetap jumlah pembentukan dana catata cara apbd yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, lampiran iii rincian pbagan san yan lag deng are bupati pesawaran provinsi lampungmataueliminasi malaria dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesawaranpesawaranpembangunan daerah, bahwa mengacu pada keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor: menkes sk iv tentang eliminasi malaria, dalam rangka mengurangi perkembangan, penyebaran, dan penularan penyakit malaria kabupaten pesawaran, perlu dilakukan eliminasi malaria, bahwa mengacu pada surat menteri dalam negeri nomor tahun yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati walikota tentang pedoman pelaksanaan program eliminasi malaritentang eliminasi malaeliminasi malariagubernur adalah gubernur lampungdinas adalah dinas kesehatan kabupaten pesawsawaranasus indigenous adalah kasus yang berasal dari penularan wilayah setempamenjadi wabahbab maksud dan tujuan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. eliminasi malaria bertujuan terwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahuneliminasi malaria, meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan yang bersih dan sehat setiap wilayah, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta dinas instansi terkait kesehatan. bupatimelalui gubernur dengan tembusan menteri kesehatan. bab pengorganisasian bupati membentuk kelompok kerja pokja) eliminasi malaria daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pertahanan eliminasi malaria eliminasi malaria dilakukan secara bertahap menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia. pelaksanaan eliminasi malaria dilakukan melalui (empat) tahapan, yaitu: tahap pemberantasan, tahap praeliminasi, tahap eliminasi, dan tahap pemeliharaandinas menyusun program mendesak (crashprogram) untuk kegiatan tahap eliminasi malaria danberkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah opd)tugas organisasi perangkat daerah oppaya eliminasi upaya eliminasi yang dapat dilakukan antara lain: membuat talud sepanjang pinggir pantai yang berada dekat dengan pemukiman penduduk.memasukan materi muatan local tentang penyakit malaria pada kurikulum sekolah,, upaya eliminasi yang disebutkan pada sampai diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab vii sasaran sasaran eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap, yaitu: tahun kecamatan tegineneng, negeri katon, dan gedong tataan tahun kecamatan kedondong, way khilau, way lima, dan way ratai tahun kecamatan padang cermin, teluk pandan, marga punduh dan punduh peudada bab viii kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah dalam upaya eliminasi malaria adalah sebagai berikutdiperseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam usaha pencegahan penularan malaria wilayahnya masing masing wilayahnya masing masing, memberdayakan masyarakat, mekanisme pemberian jaminan kepada masyarakat untuk mengelola tambak yang ditinggalkan pemiliknya diatur dalam peraturan bupati. bab peran serta masyarakat dan swasta masyarakatberkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila jarak (lima ratus) meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal. bagi masyarakat yang menolak diperiksa darah jarinya, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa lurah. swasta berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam eliminasi malaria dan pencegahan lingkungan unit pelayanan kesehatan sesuai dengan standar who dan kementerian kesehatan. unit pelayanan kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpandinas kesehatan. masyarakat akademis bertanggung sesuai standar. masyarakat akademis bertanggung jawab secara aktif dalam eliminasi malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis seperti yang diatur dalam peraturan daerah ini. bab sanksi administratif sanksi administrative diberikan kepada: pemilik tambak berizin yang membiarkan tampaknya tidak dibudidayakan kosong, diberi sanksi berupa mulai dari teguran hingga pencabutan izin, pemilik tambak yang tidak berizin, diberi sanksi berupa penutupan dan pembongkaran tambak, penjatuhan sanksi dengan tetap memperhatikan kepentingan investasi. bab xii pembiayaan pelaksanaan program eliminasi daerah dibiayai melaludaerah kabupaten pesawaran nomor tahun tentang eliminasi malaria pertahanan kegiatan upaya eliminasi malaria tahapan,,tara dengan kabupaten kota, surveilans sudah berjalan dengan baik termasuk active case detection acd) cc. re. cc. red.eliminasi malaria. tahap pemberantasan: penemuan dan tata laksana penderita,,ansepidemiologi dan penanggulangan wabah,skd),dan pengobatan penderita. )menyeliminasi80yo penduduk lokasi fokus malaria dengan api s oo. melakukan penyemprotan rumah dengan cakupan 90y0 rumah penduduk lokasi potensial atau sedang terjadi klb dan lokasi fokus malaria dengan api mo)semua unit pelayanan: status penularan malaria diwilayah tersebut, dan, re,dilokasi fokus baru dan fokus lama yang masih aktif.ans epidemiologi dan penanggulangan wabah, ))pusat, provinsi dan kabupaten kotaturan daerah atau peraturan perundang ), recaps, induce. pokok pokok kegiatan yang harus dilakukan adalah:di)di)dieliminasi malaria umum keberhasilan pembangunan kabupaten pesawaran sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia sdm) yang berkualitas, dimana pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu unsur penentu. untuk mendapatkan sumber daya manusia sdm) yang berkualitas, masyarakat harus bebas dari berbagai penyakit, termasuk penyakit malaria. pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan republik indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang upaya eliminasi malaria antara lain keputusan menteri kesehatan republik indonesia menkes sk iv tentang eliminasi malaria. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk upaya yang lebih terpadu dan dalam upaya akselerasi eliminasi malaria kabupaten pesawaran diterbikanlahrela bupati pesawaran provinsi lampung peraturan daerah kabupaten pesawaran nomor tahun tentang sumbangan pihak ketiga dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesawaran, menimbang bahwa untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan serta kemajuan masyarakat perlu diatasnya sumbangan pihak ketiga sebagai pendapatan yang tidak mengikat dan berguna untuk pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam,sumbaorganisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah kabupaten pesawaran, pihak ketiga adalah setiap orang, organisasi, badan,commanding, perseroan lainnya, bumn, bumi, dengan nama dan dalampihak ketiga kepada daerah secara sukarela yangb prinsip pengelolaan dan bentuk sumbangandaerah, hasil sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah, bagian kedua bentuk sumbangan pihak ketiga pemerintah kabupaten pesawaran dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga, sumbangan sebagaimana dimaksud dalamdaerahbab tata cara penyetoran dan pengelolaan bagian kesatu umum bupati menunjuk organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga, hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam diterima oleh organisasi perangkat daerah atas nama bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi milik daerah, bagian kedua tata cara penyetoran sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang dan atau yang disamakan dengan uangnggaran pendapatan dan belanja daerah,,, bendahara penerima, bagian ketiga tata cara penyetoran sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalamsebagai kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, bab pengadministrasianuang barang kekayaan daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajibmenyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang undanganyangadministrasian sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang diatur lebih lanjut dalam.b bulan, sasa. ica rp. pejabat eselon ia bulan .i.ieeeeaaan. rp. pejabat eselon il.b bulan own. rip: pejabat eselon iv.a bulat mein nniakenntnen. rp. staf pns bulan. rp. non pegawai negeri sipil thl) bulan .iii.j. rp. pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah dikurangi pajak penghasilan sesuai peraturan perundang undangan. pembayaran tunjangan khususapabila tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang jelas dalam (satu) hari jam kerja efektif. dikurangi sebesar yo, apabila tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang jelas dalam setengah hari jam kerja efektif. apabila tidak hadir selama (lima) hari berturut turut tanpa keterangan dan alasan yang jelas dalam (tiga) bulan tidak diberikan lagi tunjangan khusus. eu. pengurangan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam disetor kembali kas daerah pemerintah kabupaten pidie jaya.bupati pidie jaya maa pausjalani berita daerah kabupaten pidie jaya tahun nomorsebagai ana telah diubah dengan peraturan pem perintah nomor ahun pengalokasian bagian dari hasilbagian dari hasil retribusi daerah kepadaretribusi daerah kepada gam pong adalah dana yang bersua ber dari retribusibiayaretribusi daerah pem perintah kabupaten pidie kepada pem perintah gampong ahun anggaran sebesar (sepuluh keseratus) dari total realisasi penerima aan retribusi daerah ahun anggaran yang diperkirakan sebesar enam milyar tujuh ratu lim puluh lima enam ratu pat puluh pat ribu delapan ratu rupiah). pengalokasian sebagai ana dim maksud pada ditetapkan sebesar sebesar enam ratu tujuh puluh lim lima ratu enam puluh pat ribu pat ratu delapan puluhffo rincian bagian dari hasil retribusidan alokasi formula. alokasi dasar setiap gampong sebagai ana dim maksud dalam dihitung sebesar (sembilan sepo. rasio jum lah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong kabupaten. rasio jum lah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gam pong kabupaten. kab alokasi form ula kabupaten. penetapan rincian alokasi bagian dari hasil retribusi daerah setiap gampong kabupaten pidie t jum adil akhir lampiran peraturan bupati nomor ahun tanggal februari______ jum adil akhirkecamatan gampong retribusi daerahgeulumpansuke paya lintang puli xiv sakti aluetanoh raya value lambing gkeudeetangsegampong cot usi dayah usi paloh lhok usienagoelanja bantuan keuangan alokasi dana desa bertambah sejumlah kepada beberapa gampong dalam kabupaten pidif*gai berikut:iun delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh duadua ratus dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan dikurangitujuh ratus enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sebagai dasar perhitungan alokasi dana gampong yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. pengalokasian alokasi dana gampong yang menjadi kewajiban pemerintah daerah ditetapkan sebesar (sebelas koma sembilan puluh sembilan per seratus)merupakan alokasi untuk kebutuhan dasar masing masing gampong. jumlah total alokasi dana gampong adalah jumlah alokasi dana gampong yang menjadi kewajiban pemerintah daerah,ditambahseratus delapan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat:. (la) untuk memenuhi kebutuhan penghasilan perangkat gampong dalam kecamatan peukan baro dan kecamatan indrajaya, perlu penambahan alokasi dana sebesar. (lb) penambahan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada (la) dibebankan pada alokasi dana gampong yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibagikan kepada gampong gampong dalam kecamatan peukan baro dan kecamatan indrajaya dalam kecamatan tersebut. besaran alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud pada (la) dan (lb) sebagaimananovember rabi ul awal diundangkan sigla pada tanggal november rabi ul awal bupati pidie,^ f). sekretaris daerah kabupaten pidie, lampiran peraturan bupati nomor tahun tanggal note ber rabi'ul awalbatee dayah___________ [31udeielala lhok lubu babah jurong krueng lala muara tiga cot tgk lampung mesjid kepala suka jaya dayah krueng gle cut hasen segoe ujung pie blang raya batee ingin jaya apapun_______ (d_______suke paya lintang puli xiv sakti value tanoh v__________________ ___________ ___________kecamatan gampong alokasi dana gampong keterangan ___dceb total |
s2) bupati pringsewu peraturan bupati pringsewu . nomor: tahun tentang tarif angkutan penumpang umum dalam daerah kabupaten pringsewu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pringsewu, menimbang bahwa dengan adanya penurunan harga bahan bakar minyak mulai tanggal januari yang berakibat berkurangnya biaya operasional angkutan dipandang perlu menata kembali tarif angkutan penumpang umum dalam daerah kabupaten pringsewu dengan tetap memperhatikandalam daerah kabupaten pringsewuihak angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota kelas ekonomi, peraturan menteri perhubungan nomor kp. tahun tentang tarif dasarkeputusan menteri dalam negeri nomor tahun opa tentang pengakuan kewenangan kabupaten dan loe kotakeputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang kebijakan tarif angkutan penumpang dan barang,ol),sebagaimana telah beberapa kali terakhirangkutan penumpang umum dalam wilayah kabupaten pringsewu. besaran tarif angkutan penumpang umum (mobil, bus dan mobil penumpang umum) dalam wilayah kabupaten pringsewulampiran peraturan bupati pringsewu nomor :b pts d. tanggal:tics! s5. pringsewu bandung baru kalirejo cream t16.pringsewu ambarawa rp. pringsewu bandung baru rp. pringsewu pardasuka rp. pringsewu kalirejo rp. bupati pringsewu, jadi lampiran peraturan bupati pringsewu nomor :b pts d. tanggal: januariypringsewu bandung baru kalirejo creaml): pringsewu ambarawa rp. pringsewu bandung baru rp. pringsewu pardasuka rp. pringsewu kalirejo rp. para koordinasi bupati pringsewu, wak bupati besa asisten adi sina api ltd kabar .memang tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sudah termasuk iuran wajib dan jaminan dan tambahan ekstra cover jasa raharja. dengan ditetapkan peraturan bupati ini maka peraturan bupati nomor tahun tentang tarif angkutan penumpang umum dalam daerah kabupaten pringsewu berita daerah kabupaten pringsewu eny tan 6usai diundangkan pringsewu pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten pringsewu, berita daerah kabupaten pringsewu tahun nomor |
anang yen a07 sen gea ka, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rsud pringsewu perlu didukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga kerja) yang memadknamedewan pengawas badan layanan umum daerahselain kewajiban sebagaimana dimaksud pada direktur rsud, sebagaimana dimaksud pada (l) dan diatur dengan keputusan direktur rsud. waktu kerja, istirahat dan cuti pegawai non pns diatur oleh direktur rsud sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. batas usia pensiun pegawai non pns adalah (lima puluh enam) tahun. batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan langsung pelayanan medis kepada pasien.b vii |. sumber pembiayaan, gaji dan tunjangan bagian kesatu sumber pembiayaan gaji pegawai non pns rsud bersumber dari operasional rsud pringsewu. insentif pegawai non pns rsudsud. bonus bersumber dari keuntungan rsud dan atau biaya operasional rsud yang dianggarkan khusus. tunjangan yang bersumber dari biaya operasional rsud diatur sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua gaji seluruh pegawai rsudppk blue sesuai dengpimpinan blue, pejabat keuangan dan pejabat teknisnomor pmk. bab vii! pengawasan dan pengendalian kepala satker pembina teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:elalui kepala bkd pringsewu. kepala satker, dinas sosial tenaga kerja . dan transmigrasi kabupaten pringsewu. pegawai non pns dilarang melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan kana peraturan perundang undangan yang berlaku,penyelesaian perselisihan antara pegawai non pns dengan rsud diselesaikan sesuai prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku. rsud wajib menyampaikan laporan kepegawaian pegawai non pns kepada kepala satker pembina teknis secara reguler setiap triwulan, semester, dan tahunan. kepala satker pembina teknis wajib menyampaikan laporan kepegawaian pegawai non pns rsud kepada bupati melalui bkd pringsewu secara reguler setiap triwulan semester dan setiap tahun. bab sanksi rsud. jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis terdiri dari: surat peringatan (kesatu), nam surat peringatan (kedua), surat peringatan iii (ketiga), pembebasan tugas sementara, pemutusan hubungan kerja. pemberian sanksi. sanksi diatur dengan peraturan direktur rsud. apabila rsudkepala satker pembina teknis. kepala satker pembina teknis yang tidak menyampaikan laporan kepegawaian pegawai non pns rsud sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi teguran tertulis oleh bkd. sesuai dengan kondisi keadaan, kebutuhan dan peraturan perundang undangan rsudan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh rsud sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan bupati ini berlaku terhadap rsud secara bertahap dan penuringsewu pada tanggal1p bupati pringsewu, jadi diundangkan pringsewu pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pringsewu, . berita daerah pringsewu, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pringsewu, bupati adalah kepala daerah kabupaten pringsewu, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah pringsewu, badan kepegawaian dan diklat daerah yang selanjutnya disingkat bkd adalah badan kepegawaian dan diklat daerah:pimpinan blue adalah direktur rumah sakit umum daerah pringsewu kabupaten pringsewu, direktur adalah direktur rsud pringsewu yang merupakan pimpinan rsud pringsewu,:. seleksi:perundang undangan yang berlaku, skpd pembina teknis adalah skpd yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi skpd yang menerapkan cc ppk blue: perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin yang dalam kegiatan usahanya menyediakan tenaga kerja:pringsewu: tugas pekerjaan dengan kompleksitas tertentu adalah tugas pekerjaan yang memiliki tingkat kerumitan kepemilikan yang memerlukan penanganan dan tindakan yang cepat, apabila tidak segera ditangani akan mengganggu pelayanan rsud pringsewu, gaji ataubersumber dari biaya operasional rsud pringsewbersama:pringsewbab kedudukan dan status paragraf kedudukan pegawai non pns berkedudukan sebagai pegawai rsud pringsewu tempat yang bersangkutan bekerja. paragraf status status pegawai non pn. dalam hal terdapat tugas pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, direktur rsud dapat langsung mengangkat rarpenandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri yang terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kepala satker pembina teknis yang sudah dikoordinasikan dengan bkd pemerintah kabupaten pringsewu. selain pegawai tetap, pegawai kontrak dan pegawai harian lepas sebagaimana dimaksud dalam untuk rsud yang melaksanakan pelayanan kesehatan dapat mempekerjakan pekerja paruh waktu. pegawai paruh waktu sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari pns dengan ketentuan pns yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas utama dan tidak melanggar jam kerja pada unit kerja pns yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bab iii formasi, penerimaan dan seleksi paragraf formasi rsud wajib menyusun formasi kebutuhan tenagakan uraian dan peta jabatan. penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kepala satker pembina teknis dan badan kepegawaian daerah kabupaten pringsewu. paragraf penerimaan rsud pringsewdan dilaporkan kepada kepala satker pembina teknis dan bkd pringsewursud. paragraf seleksi seleksi pegawai non pns dilaksanakan oleh rsud dan dilaporkan kepada kepala satker pembina teknis dan bkd .n pringsewu. aniterdiri dari administrasi: b.tes kompetensi, tes kesehatan: d.tes psikolog (jika memungkinkan). selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada rsud dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan. bab masa percobaan, penugasan dan pembinaan (l)wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama (tiga) bulan dengan sebutan pegawai percobaan. pegawai percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada dinilai berperilaku dan bekerja dengan baikliminilai berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai pegawai tetap. dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada dapat diakhiri hubungan kerjanya dengan rsud tanpa kompensasi apapun. terhadap pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja baik atas kemauan pegawai yang bersangkutan, maupun atas keputusan rsud dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf penugasan pegawai non pns ditugaskan oleh direktur rsud untuk melaksanakan tugas tertentu pada rsud. penugasan sebagaimana dimaksud pada harus masa kerja. paragrafrsudcc. pemberian penghargaan dan sanksi. bab ynaitetapkan dengan keputusan direktur rsud, dilaporkan kepada kepala satker pembina teknis dan bkd pringsewu. pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam (l) diberhentikan dengan cara sebagai berikut dengan hormat apabila:tewas atau meninggal dunia, bea sakit berkepanjangan lebih dari (dua belas) bulan terus menerus sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, dalam masa percobaan, dengan tidak hormat apabila memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, mabuk, madat memakai obat bius atau narkoba, berjudi didalam dan atau diluar lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila didalam luar lingkungan kerja,lingkunganidalam dan atau luar lingkungan kerja: membujuk pimpinan, teman kerja dan atau orang la, mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan blue, menerima suap,, .tidak masuk kerjadua kali secara tertulis, melanggar larangan yang atur dalam peraturan bupati ini, tidak masuk kerja selama (lima belas) hari tidak berturut turut dalam (satu) bulan tanpa alasan yang sah, menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas rsud untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik dalam maupun diluar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, mempunyai usaha dan atau bekerja tempat lain tanpa izin dari pimpinan skpd yang bersangkutan, .dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, cc. pembebasan tugas sementara apabila:: pegawai non pns yang kenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka maka rsud25y6 dari upah, untuk (dua) orang tanggungan 35y6 dari upah, untuk (tiga) orang tanggungan dari upah, untuk (empat) orang tanggungan atau lebih dari upah,penghasilan seperti semula, pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan oleh direktur rsudsesuai ketentuan perundang undangan dan peraturan rsud dan atau perjanjian kerja yang disepakati. masa kerja pegawai non pns diatur lebih lanjut oleh rsud pringsewu tetapi tidak diperkenankan memasukan masa kerja diluar rsud dalam masa kerja non pns. bab hak dan kewajiban pegawai non pns berhak menerima remunerasi insentif dari rsud sebagai imbalan jasa. selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam berhak memperoleh kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensinya serta kebutuhan rsud, cuti. ll. bentuk dan besar remunerasi insentifemunerasi insentif pegawai non pns diberikan oleh rsud. (s) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan direktur rsud. setiap pegawai non pns wajib melaksanakan tugas pada seluruh unit kerja satuan kerja rsudd, d.mematuhi dan menjalankan peraturan dan atau tata tertib rsud. |
han bupati pringsewu peraturan bupati pringsewdengan adanya pergeseran anggaran pada dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, dinas kesehatan, rsud, badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, sekretariat dewan, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, kantor perpustakaan dan arsip daerahdan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaral|| sebagaimana telah diubah beberapa kali|)lu.. tahun tentang:tsec201p nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati pringsewu nomor tahun beritaar,surplus (defisit) setelah perubahan rp. !pj. sekretaris daerah kabupaten pringsewu, . ayi berita daerah kabupaten pringsewu tahun nomor |
salinan san ssy bupati pringsewu provinsi lampung peraturan bupati pringsewpringsewu, menimbang bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan kabupaten pringsewu dapat tercapai, maka perlu disusun rencana strategis perangkat daerah renstra pd) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan: bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan bupati nomor tahun tentang rencana pembangunanpringsewperangkat daerah adalah unsur pembantu bupati pringsewu dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewpringsewu untuk periode (dua puluh) tahun. rencana pembangunan daerahkabupaten pringsewu sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk periode (empatselanjutnya disingkat senja adalah dokumen perencanaan daerah kabupaten pringsew11l.d umum:s.h.,m.h penata tingkat iii.d nip. lampiran peraturan bupati pringsewubadan satuan polisi pamong praja) pmassosa (en oenomum semu duk union rence pengendalian penduduk dan keluarga berencana soipias ketahanan pangan dinas pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman pedoman raa badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya pesan ian satuan kerja perangkat daerah kecamatan sukoharjo kecamatan adiluwih kecamatan pagelaran utara kecamatan ambarawa kecamatan pardasuka badan kesatuan bangsa dan politik bupati pringsewu, dto jad)cj tahun tentang biaya penyelenggara pendidikan (bpp) pendidikan (bpp); membantu biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;bkabupaten lampung barat. kabupaten lampung barat. bab pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan jenjang tk sd smp sma smk negeri wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bpp kepada bupati melalui dinas pendidikan. kepalawajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bpp kepada bupati melalui dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah pekan). laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dan; dipinjamkan kepada pihak lain;; rehabilitasi klasifikasi sedang dan berat;kvw dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung barat, menimbang bahwa setiap barang milik daerah memiliki batasan dalam penggunaannya secara fisik, usia dan waktu, spesifikasi serta selisih kurang nilai yang disebabkan penyusutan, bahwa sesuai dengan alasan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang daerah, dipandang perlu ada adanya penghapusan barang dari daftar barang milik daerah yang salah satunya dengan cara penjualebutkan bahwa penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan dengan melalui pelelangan, salah satunya pelelangan terbatas, bahwa agar pelaksanaan pelelangan terbatas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diatur tata cara pelaksanaakabupaten lampung baratgawai negeri sipil adalahlebih senior adalah pegawai yang memiliki masa kerja dan tingkat kepangkatan yang lebih dari pegawai negeri sipil lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan perundang udangan dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah daerahdinas operasional yang dibuktikan dengan surat keputusan atau berita acara. masa kerja pegawai negeri sipil adalah masa kerja pegawaipanitia pelelangan terbatas adalah panitia pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional milik pemerintah daerah. bab peserta pelelangan terbatas yang dapat mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional adalah pegawai negeri sipil pns) yang telah mempunyai masa kerja (sepuluh) tahun. ketua dan wakil ketua dprd, yang telah mempunyai masa bhakti (lima) tahun. masa kerja pnspegawai negeri sipil. masa bhakti ketua dan wakil ketua dprdanggota dprd. bab iii jenis kendaraan pelelangan terbatas jenis kendaraan operasional yang dapat dilakukan pelelangan terbatas adalah jenis kendaraan sedan, jeep, station wagon, mini bus, pick up, dan jenis kendaraan beroda dua (dua). dipertimbangkan juga untuk mencantumkan kendaraan kendaraan dinas operasional khusus lapangan. bab pelaksanaan. dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pejabat pegawai yang akan memasuki masa pensiun, pemegang kendaraan dinas operasional, pejabat pegawai yang lebih senior. tatacara pelaksanaan pelelangan terbatas kendaraan operasional milik pemerintah daerah kabupaten lampung barat dilaksanakan apabila telah dianggarkan pengganti dan atau biaya operasional perawatan dan pemeliharaan lebih besar dari pada mengoperasikan kendaraan dinas tersebutyang dituangkan dalam berita acara. harga jual kendaraan dinas operasional adalah persentase hasil uji kendaraan bermotor dikalikan harga umum pasaran yang berlaku atau nilai jual kendaraan bermotor nkb) dari kantor samgat setempat. hasil penjualan kendaraan dinas operasionalteknis bantuan dana penyelenggaraan pendidikanperaturan bupati lampung barat nomor tahun tentang bantuan dana penyelenggaraan pendidikan. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk teknis bantuan dana penyelenggaraanalokasi besarnya dpp untuk satuan pendidikanrp. tersisa pertahun untuk sma swasta, negeri swasta. rp. tersisa pertahun untuk smk swasta rp. tersisa pertahun untuk smp m negeri swasta. rp. tersisa pertahun untuk sd mi negeri swasta rp. tersisa pertahun untuk tk negeri swasta dalam menentukan alokasi dpp untuk setiap satuan pendidikan tim koordinasi merumuspada siswa saat itu dikalikan indeks per siswa berlaku untuk satu semester. bab iii ketentuan penggunaan dpp bagi satuan pendidikan sma dan smk negeri swastadaya d..kan dengan melampirkan kelengkapan administrasi. kepala dinas pendidikan. ppid mencairkan dpp melalui. pencairan dpp melalui rekening sekolah yang akanpencairan dpp untuk sma swasta, smk swasta, negeri swasta dilakukan dalam satu tahap pada semester (satu), untuk sma swasta, negeri swasta sebesar rp. siswa dan untuk smk swastasemesterdalam penyelenggaraan pendidikan;personalia dalam penyelenggaraan pendidikan; pencairan dpp untuk tk ra negeri swasta, sd mi negeri swasta dan smp m negeri swasta, dilakukan dalam dua tahap semester dan semester ii) secara proposional dengan mekanisme sebagaimana dimaksud untuk membiayai biaya operasi non personalia dan biaya operasi personalia dalam penyelenggaraan pendidikan: petikan keputusan bupati tentang sekolah penerima dpp tahap kesatu. naskah perjanjian hibah daerah kontrak antara pejabat pengelola keuangan daerah dengan kepala satuan pendidikan form surat pernyataan tanggung jawab mutlak fakta integritas. daftar rencana penggunaan drp) anggaran (form anggaran pendapatan dan belanja sekolah abs):)loat11kanisme pencairan dpp bupati lampung mukhlis basri form lampiran peraturan bupati lampung barat nomor 'i'o tahun tanggal ___________2013 nomor kontrak ii. pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas telah diadakan perjanjian hibah (kontrak) antara nama drs. adi utama.melalui. . . dengan rekening nomor:.atasnya. kewajiban pihak kedua formdrs. adi utama surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas form(antuan dana penyelenggaraan pendidikan kabupaten lampung barat tahun anggaran form daftar rencana penggunaan (drp) berdasarkan surat keputusan bupati lampung barat nomor: . tangga! tentang sekolah penerima dana bantuan penyelenggaraan pendidikan: nama sekolahdpp semester. (.) tahun anggaran sebagai berikut: kegiatan jumlah kegiatan belajar mengajar: rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. jumlah rp. pengembangan laboratorium pembelajaran: rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. jumlah rp. pengembangan sumber daya manusia: rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. jumlah rp. kegiatan ekstrakurikuler: rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. jumlah rp. form, rp. jumlah rp. sarana prasarana: rp. rp. rp. rp. rp. jumlah rp kegiatan kebutuhan volum total dana sumber dana keterangan nit jum lah boss kom ite sum ber total komite sekolah, kepala sekolah bendahara farm pemerintah kabupaten lampung barat lampiran l ll lll skpd tahun aran_____________________ :__________ 2013____________________________________ 7____________ surat bukti pengeluaran sudah. terima dari uang sejumlah rp. keterangan barang barang term antuan dana penyelenggaraan pendidikan kepada. berguna buat pekerjaan keperluan belanja hibah kepada pemda lainnya (lembaga lembaga pemerintah) kode rekening yang berhak menerima pembayaran, materai rp, nama kepala sekolah pengeluaran pembelian dilakukan berdasarkan:ip. nama dan alamat pengirim bupati lampung barat, mukhlis basri |
bupati lampung barat provinsi lampung salinan menimbang mengingbupati lampung barat,;; bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dan tata, kerja dilingkungan pemerintah kabupaten lampung barat mak,mg^.u ngan bcm i.;. j<.ir >negara cpu i . republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran nemu: nomor tahun tentang organisasi dan tata..l pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten lampung barat bupati adalah bupati lampung baratadalah kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten lampung barat. kepala dinas uka pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja adalah kepala dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja kabupaten lampung baratlau bencana sosial bertempat, tinggal. bantuan bencana alam dan atau bencana, sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan pemerintah dariua susi.u seperti kebakaran, banjir dan erosi, tana.litit.aba! dai; ustadvang yunnana musibah (kurban) benar alam dan atau bencana sosial. bencana alam dan atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada (!) tidak termasuk bencana karena peristiwa, free mayor atau bencana, jam dan atau bencana sosial dalam skala, besar. penerima bantuan bencana alam dan aiu bencana sosialbencana alam dan 'atau bencana sosial sebagaimana:. dalam dihitung berdasarkan nilai kerugian materi dan atau cacat titik yang dialami. korban cacat, fisik nomor jenis kecacatan jumlah plant.uan ____ cacat fisik permanen rp. korban harta benda nomor unik kerugian jurnal bantuan rp. s d rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp rp. s d rp. rp. rp. s d rp. . rp rp. besaran bantuan bencana alam dan atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada termasuk didalamnya biaya materai secukupnya. bab persyaratan penerima bantuan bencana alam dan atau bencana sosial sebagaimana harus memiliki; dan surat. keterangan tertimpa bencana dari perajin lurah .kependudukan pencatatan sipil sosial dan tenaga kepa. berkas harus diterima dinas kependudukan, pencatatan sipil,bencana alam dan atau bencana, sosial dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kpkalangan ppk) dinas pikap kabupaten lampung barat, berdasarkan permohonan yang diajukan penerima bantuan melalui dinas kependudukan pencatatan sipil sosial dan tenaga kerja kabupaten lampung barat. bab tugas dan tanggungjawab camat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;n lurah: melakukan peninjauan langsung (survey) lokasi kejadian bencana silam (f&ift <atau bencana sosial; melaporkan nasi ptn::vs^an langsung (survey lokasi kejadian bencana alam dan,kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerjakependudukan, pencatatan sipil, sosial, dan tenaga. kerja memiliki lugas dan tanggungjawab sebagai berikut;;; menerima rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan atau bencana sosial dari dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah pekan) kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kabupaten lampung barat. dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja;kependudukan, pencatatan sipil,kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja;kependudukan, pencatatan sipil,. daerah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut; setelah menerima laporan dari camat melakukan peninjauan langsung (survey) lokasi bencana sosial; dan menerima tembusan laporan penyaluran dana, bantuan bencana alam dan atau bencana, sosial dari dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja yang ditujukan kepada. bupati melalaui sekretaris daerah. bab vii pembiayaan dana bantuan bencana, alam dan ata.li anggaran berjalan. dana sebagaimana dimaksud pada, pengangkatannya pada dirias pendapatan, pengelola. keuangan dan asset daerahr guna meringankan beban penderitaan masyarakat, bahwa untuk terbitnya pengelolaan bantuan sebagaimana tersebut atas dan, bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja lingkungan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan ketigandyang selanjutnya disebut dinas pekan adalah kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerahtau bencana sosial bertempat tinggal. bantuan bencana alam dan atau bencana sosial yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerahyang tertimpa musibah (korban) bencana alam dan atau bencana sosial. bencana alam dan atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk bencana karena peristiwa force major atau bencana alam dan atau bencana sosial dalam skala besar. penerima bantuansebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan nilai kerugian materi dan atau cacat fisik yang dialami dan perhitungan besarnya kerugian tersebut didasarkan dari perhitungan yang ditetapkan oleh badan penanggulangan bencana daerah dan dinas sosial dan tenaga kerja. besaran dana sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: korban cacat fisik cacat fisik permanen rp. korban harta benda rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. | . rp. rp. besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada termasuk didalamnya biaya materai yang diperlukan. bab persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam harus melengkapi persyaratan sebagai berikutsosial dan tenaga kerja. berkas harus diterima dinasdilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd),, berdasarkan permohonan yang diajukan penerima bantuan melalui dinas sosial dan tenaga kerja. bab tugas dan tanggungjawab camat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut,jsosial dan tenaga kerja memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut,kan, menerima rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan atau bencana sosial dari dinas pekan kepada bupati melalui sekretaris daerah:. dinas pekan memiliki tugas dan tanggungjawabsosial dan tenaga kerja, daerah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut, bersama dinas sosial dan tenaga kerjaerima tembusan laporan penyaluran dana bantuan bencana alam dan atau bencana sosial dari dinas sosial dan tenaga kerja yang ditujukan kepada bupati melalapada tahun anggaran berjalan. dana sebagaimana dimaksud pada pengangkatannya pada dinas pekanag. mi , lain lain pendapatan daerah yang sah ________________________ jumlah pendapatan. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai. p414, belanja bunga . . belanja subsidi. belanja hibah . . belanja bantuan sosial. . belanja bagi hasil . . belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga. .rp240, jumlah belanja langsung. jumlah belanja. surplus (defisit)faiafuran ul^. seribu pada tanggal diundangkan. g&rj alla orang pflpneligetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini fienjiarfi p&k afiipatahnyife dalam berita daerah kabupaten lampung barat. ditetapkan liwa^ pada tanggal (j^ bupati lampung barat, ditetapkan liwa pada tanggal f sekretaris daerah kabupaten lampung barat, y*\ npril ringkasan pergeseran apbd halaman: jumlah bertambah nomor urut rp) berkurang) sebelum setelah pemasaran: nomor urut uraian jun alah bertambah berukuran sebelum arrow aran setelah pergeseran rp)vhalaman: nomor urut uraian jun rich bertambah berair ran sebelum porn aft aran setelah pergeseran rpapril pemerintah kabupaten lampung barat penjabaran pergeseran apbd tahun anggaran urusan pemerintahan pendidikan organisasi . din pendidikan nomor urutas jang representasi tunjangan keluarga tunjangan jabatan tunjangan fungsional tunjangan umum halaman: dinas kelautan dan belanja makanan dan minuman rapat makan path teknis penangkapan ikan org1 hrx path snack plain snack penangkapan ikan org2kix2hrx2klplth belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah akomodasi narasumber dari luar daerah 2org hrx bantuan transport peserta pelatihan teknis penangkapan ikan30tgx2hrx2kl path perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah bantuan transport narasumber plain teknis penangkapan ikan dari luar daerah 2org2kali(jacket jumlah belanja u~ . surplus ( defisit) bupati lampung barat, |
salinanuntuk menyelenggarakan tugas pada bagian pemerintahan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan pemerintahan umum, pertanahan serta otonomi dan pengembangan daerah, perumusan kebijakan bidang pembinaan pemerintahan umum, pertanahan serta otonomi dan pengembangan daerah, cc.bagian pemerintahan mempunyai rincrintahan umum, pertanahan serta otonomi dan pengembangan daerah, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bidang pemerintahan umum, pertanahan serta otonomi dan pengembangan daerah, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) tahunan dan akhir masa jabatan bupati, menyusun pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) bupati, memfasilitasi usulan pembentukan daerah otonomi baru. memfasilitasi penetapan, pelaksanaan, pelaporan kerjasama daerah dengan daerah lain dan atau pihak ketigerintahan umum sub bagian pemerintahan umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan pembinaan bidang pemerintahan umum. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian pemerintahan umum mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, penyiapan konsep kebijakan dan penyusunan data bidang pemerintahan umum, cc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan umum, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan umum. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pemerintahan ummerintahumummerintahan umum, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemerintahan umum, menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian penataan daermenyusun, mengindentifikasi dan mengevaluasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten), j .il. memfasilitasi penyelenggaraan upacara pengibaran bendera dan upacara hari hari besar, melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan, desa kelurahan kabupatenoo. memfasilitasi pembentukan asosiasi daerah dan atau kerjasamerintahtanahan sub bagian pertanahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan dan informasi pembinaan bidang pertanahan. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian pertanahan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang pertanahan, penyiapan konsep kebijakan dan penyusunan data bidang pertanahan, cc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pertanahan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanahan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pertanahtanahanrtanahanyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan bidang pertanahan, membuat konsep rekomendasi izin lokasi, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan menyerahkan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah, menyusun, mencatat, mengusulkan, dan menangani pelaksanaan penetapan tanah ul, j . melakukan inventarisasi dan identifikasi penetapan bidang tanah kosong yang dapat dipergunakan untuk tanaman pangan semusim, memfasilitasi kerjasama antar pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah, il. membuat rekomendasi pemanfaatan aset atau barang milik pemerintah daertantonomi dan pengembangan daerah sub bagian otonomi dan pengembangan daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan pembinaan dan informasi terkait pelaksanaan otonomi dan pengembangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian otonomi dan pengembangan daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang sub bagian otonomi dan pengembangan daerah, penyiapan konsep kebijakan dan penyusunan data bidang sub bagian otonomi dan pengembangan daerah, cc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sub bagiansub bagian otonomi dan pengembangan daerah. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian otonomi dan pengembangan daerotonomi dan pengembtonomi dan pengembangan daerahotonomi dan pengembangan daerah, menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan otonomi dan pengembangan daerah, melaksanakan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan otonomi dan pengembangan daerah skala kabupaten,n pengembangan daerah, menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) kabupaten dan laporan akhir masa jabatan kepala daerah serta pengolahan database ppd skala kabupaten, melakukan penataan daerah sertadan mengkoordinasikankoordinasi dan memfasilitasi penerapan standar pelayanan minimal spm) skala kabupaten, melaksanakan koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten, melaksanakan fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati, menyiapkan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) lingkup sekretariat daerah dan akhir masa jabatan kepala daerah, oo. memfasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah bidang pemerintahan umum, menyiapkan bahan, mempelajari, mengkaji dan fasilitasi kerja sama daerah nota kesepahaman mou) antara pemerintah kabupaten lampung barat dengan pihak ketigaotonomi dan pengembkum dan organisasi bagian hukum dan organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan pembinaan bidang hukum, organisasi dan perpustakaan. untuk menyelenggarakan tugas pada bagian hukum dan organisasi mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang hukum, organisasi dan perpustakaan, perumusan kebijakan bidang pembinaan hukum, organisasi dan perpustakaan, cc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang hukum, organisasi dan perpustakaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang hukum, organisasi dan perpustakaan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian hukum dan organisasi mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian hukum, organisasi dan perpustakkum, organisasi dan perpustakorganisasi dan perpustakaan, melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan bidang hukum, organisasi dan perpustakaan, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) lingkup sekretariat daerah kabupaten lampung barat, penetapan kinerja dan pelayanan publik satuan kerja perangkat daerah kabupaten lampung barat: menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang hukum, organisasi dan perpustakaan, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah(kadarkum):, memberikan petunjuk kepada para bawahan lingkungan bagian hukum dan organisasi dan perundang undangbagian hukum ddokumentasi hukum sub bagian perundang undangan dan dokumentasi hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah serta menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya serta melaksanakan penyelenggaraan dokumentasi hukum. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian perundang undangan dan dokumentasi hukumdokumentasi hukumdokumentasi hukum, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perundang undangan dan dokumentasi hukum. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian perundang undangan dan dokumentasi hukdokumentasi hukdokumentdokumentasi hukum,nelaah, meneliti dan mengkaji produk produk hukum serta mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan, melaksanakan publikasi produk hukum dan dokumentasi hukum, mengelola administrasi dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah, melaksanakan jaringan dokumentasi dan informasi jdi) hukum, melaksanakan sosialisasi terhadap produk hukum daerah yang telah diterbitkan kepadundang undangan dan dokumentuntuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian bantuan hukum dan ham mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia, penyiapan draf kebijakan bidang pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia: pelaksanaan konsultatif dalam rangka merasionalisasi pelaksanaan program penyuluhan dan pembinaan kesadarandan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian bantuan hukum dan ham mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis sub bagian bantuan hukum dan hhukum dan ha, mengkkoordinasikan dan melaksanakan pembelaan hukum terhadap pemerintah daerah, melaksanakan pelayanan bantuan hukum baik dalam maupun luar pengadilan kepada,: mengkaji dan menelaah tentang masalah hukum terhadap pimpinan, mengkaji dan menelaah perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, melaksanakan penyuluhan hukum dan lomba keluarga sadar hukum kadarkum), il. melaksanakan pendampingan terhadap aparatur pemerintah yang menghadapi permasalahrganisasi sub bagian organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan serta penataan bidang organisasi meliputi kelembagaan, tata laksana dan analisa jabatan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada sub bagian organisasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang organisasi, penyiapan draft kebijakan bidang organisasi, cc. mengkoordinasikan kegiatan dibidang organisasi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang organisasi. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian organisorganisrganismenghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang organisasi, menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembentukan, pembubaran dan penggabungannya sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan karakteristik daerah, menghimpun dan menyusun tugas, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah, menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi tata laksana pemerintahan dan tata laksana umum yang meliputi standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, standarisasi sarana dan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), penetapan kinerja dan pelayanan publik seluruh kabupaten lampung barat, melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja dan perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil pns), menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang organisasipustakaan sub bagian perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan dibidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada sub bagian perpustakaan mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah, penyiapan draft kebijakan bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah, mengkoordinasikan kegiatan dibidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perpustakaan kearsipan dan dokumentasi daerah. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagipustakaan, kearsipan dan dokumentasustakaan, kearsipan dan dokumentpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai denganpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerahekonomian bagiadministrasi perekonomian. untuk menyelenggarakan tugas pada bagian perekonomian mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang administrasi perekonomian, perumusan kebijakan bidang administrasi perekonomian, cc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang administrasi perekonomian, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang administrasi perekonomian. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian perekonomian mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian perekonomrekonomrekonomian, melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, melaksanakan administrasi program pemerintah dan kegiatan ekonomi,kabupaten adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lampung barat. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten lampung barat. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten lampung barat. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat sekretariat dprd kabupaten. asisten adalah asisten sekretaris daerah kabupaten lampung barat. staf ahli adalah staf ahli bupati lampbarat. bagian adalah bagiansub bagian adalah sub bagian subekretariat daerah bagian pertama susunan organisasi organisasi sekretariat daerah terdiri dari sekretaris daerah, asisten, bagian dan sub bagian. susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sekretaris perekonomian sub bagian pengembangpengembangan perekonomian. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian pengembangan perekonomian mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan perekonomian, penyiapan draf kebijakan bidang pengembangan perekonomian, cc. mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengembangan perekonomian, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan perekonomian. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pengembangan perekonomngembangan perekonomrekonomperekonomian, menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pemantauan perkembangan harga bahan pokok serta distribusi dan ketersediaannya, melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi programpeningkatan produksi, menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pembinaan usaha usaha perekonomian daerah, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan perekonomian, il.mbangdibidang promosi dan bumi. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian promosi dan bumi mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang promosi dan bumi, penyiapan draf kebijakan bidang promosi dan bumi, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang promosi dan bumi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang promosi dan bumi. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian promosi dan bumi mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta. untuk menyelenggarakan tugas pokok pada bagian administrasibidang administrasi pembangunan, dan pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan bidang program pembangunan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian administrasi pembangunan mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian administrasi pem kabupaten lampung barat, melaksanakan pengkajian kegiatan pembangunan pada sekretariat daerah kabupaten lampung barat kabupaten lampung barsub bagian bina program mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan bidang bina program pembangunan. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian bina program mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang bina program pembangunan, penyiapan draf kebijakan bidang bina program pembangunan, cc. mengkoordinasikan kegiatan dibidang bina program pembangunan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bina program pembangunan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian bina programbingramna program pembangunan, menghimpun serta mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang bina program pembangunan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang bina program pembangunan daerah lingkungan sekretariat daerah: mengkoordinasikan penyusunan program tahunan seluruh bagian sekretariat j .earbina progr pelaksanaan kegiatan pengendalian administrasi pembangunan. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian pengendalian mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang pengendalian administrasi pembangunan, penyiapan draf kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang pengendalian administrasi pembangunan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalingendalghimpun serta mengolah data dan informasingendalian administrasi pembangunanpengendalian administrasi pembangunan, menyiapkan bahan dalam rangka menyusun terhadap pelaksanaan program pembangunlaporan sub bagian pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaporan administrasi pembangunan. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian pelaporan mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang pelaporan administrasi pembangunan, mengkoordinasikan kegiatan dibidang pelaporan administrasi pembangunan, cc. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatlaporlapor kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. untuk menyelenggarakan tugas dan kemasyarakatan, perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. untuk: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagisejahteraan rakyat dan kemasyarakrakyat dan kemasyarakatkesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, melaksanakan koordinasi pembinaan dan jenis bidang usaha kesehatan sekolah lomba sekolah sehat, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarak, pendidikan dan kesehatan sub bagian agama, pendidikan dan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian agama, pendidikan dan kesehatan mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan, penyiapan draft kebijakan bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan, cc. mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian agama, pendidikan dan kesehatagama, pendidikan dan kesehatgama, pendidikan dangama, pendidikan dan kesehatkeagamaan, pendidikan dan kesehatan, menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan, menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis dalam meningkatkan mutu dan kualitas pengumpulan data kegiatan keagamaan, pendidikan dan kesehatan, menyiapkan bahan fasilitasi, bantuan dan penghargaan bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan jenis bidang usaha kesehatan sekolah lomba sekolah sehgama, pendidikan dan keseh dan menyiapkan bahan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas pada tersebut atas, sub bagian kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat. untuksejahteraan masyarakatmasyarakat, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan masyarakat, menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dinas instansi penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha usaha. untuk menyelenggarakan tugas pada bagian umum mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan: cc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha umum dan perlengkapan kesekretariatan yang meliputi tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan keuangan, perencanaan, pengadaan dan distribusi serta pencatatan dan pembuku, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha umum dan perlengkapan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang tata usaha umum dan perlengkapanrencanaan, pengadaan serta pencatatan dan pembukuan aset, melaksanakan urusan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah lingkungan sekretariathak asasi manusiabagian kedua tugas, fungsi dan rincian tugas paragraf sekretaris daerahkoordinasikan perangkat daerah. sekretaris daerah kabupatesemua urusan yang berhubungan dengan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, j ., melaksanakan ketatausahaan keuangankebutuhan tata usaha umum dan urusan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang tata usaha umum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, penyiapan draft kebijakan bidang tata usaha umum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha umum dan kepegawaiumum dan kepegawaidan pendistribusian surat lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan alat tulis kantor lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan adminstrasi kepegawaianp sekretariat daerah, melaksanakan urusan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaibahan rumah dinas, dan pelayanan pimpinan kantor lingkungan sekretariat daerah. untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, sub bagian rumah tangga mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidangmengkoordinasikan kegiatan dibidang rumah tanggrumah tangga. untukpengaturan dan pemeliharaan lingkungan kerja dan rumah dinas, melaksanakan pemeliharaan rumah dinas, kendaraan dinas, dan mesin kantor lainnya yang salah satunya mengurus perpanjangan registrasi kendaraan dinas lingkungan sekretariat daerahpendataan dan inventarisasi aset dilingkungan sekretariat daerah, melaksanakan perawatan dan pemeliharaan gedung dan kantor lingkungan sekretariat daerah dan perwakilan lampung barat bandar lampu, dan verifikasi serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan lingkungan sekretariat daerah, untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian keuangan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang,uangiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja lingkungan sekretariat daerahharian atas penerimaan lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah skpd) sekretariat daerah, il.sub bagian perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebutuhan angkutan, perawatan pemeliharaan kendaraan dinas, akomodasi ruangan kerja dan pemeliharaan kebersihan kantor lingkungan sekretariat daerah. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian perlengkapan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang perlengkapan lingkungan sekretariat daerah, perumusan kebijakan administrasi perlengkapan lingkungan sekretariat daerah, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang perlengkapan lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang, menyiapkan bahan dalam rangkaprotokol bagian humas dan protokol mempunyai tugas melaksanakan, dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan kebijakan bidang kehumasan protokol meliputi pemberitaan, sandi telekomunikasi daerah dan keprotokolan. untuk menyelenggarakan tugas pada bagian humas dan protokol mempunyai fungsi:pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang humas laksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian humas dan protokol mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian humas dan protokoprotokosanakdaerah, melaksanakan penerangan dan pemberitaan, kegiatan sandi dan telekomunikasi daerah, serta urusan keprotokolan, j .eritaan sub bagian pemberitaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kehumasan dan melaksananyelenggarakan tugas tersebut diatas, sub bagian pemberitaan mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang kehumasan dan pemberitaan, penyiapan draft kebijakan bidang kehumasan dan pemberitaan, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang kehumasan dan pemberitaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kehumasan dan pemberitaan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pemberitmberitai, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kehumasan dan pemberitaan, menyusun dan menyiapkan naskah sambutan pidato pimpinan daerahnyiapkan bahan bahan dalam rangka pembuatan film dokumenter, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan kehumasan dan pemberitaan dan menyiapkan bahanberitandi dan telekomunikasi daerah sub bagian sandi dan telekomunikasi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan dan pengiriman berita sandi dan telekomunikasi daerah, memelihara alat serta pengamanan terhadap sandi dan telekomunikasi daerah. untuk menyelenggarakan tugas tersebut atas, sub bagian sandi dan telekomunikasi daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang sandi dan telekomunikasi daerah: penyiapan draft kebijakan bidang sandi dan telekomunikasi daerah, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang sandi dan telekomunikasi daerah: dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sandi dan telekomunikasi daerah. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian sandi dan telekomunikasi daerahsandi dan telekomunikasi daerahndi dan telekomunikndi dan telekomunikasi daerah, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bidang sandi dan telekomunikasi daerah: melaksanakan urusmeliharaan dan perbaikan perangkat telekomunikasi serta menyiapkan jenis kepada pemerintah daerah, menyediakan dan mengatur jaringan telekomunikasi kabel lingkungan sekretariat pemerintah daerah, melaksanakan dan mengendalikan jaringan telekomunikasi radio pada jajaran pemerintah daerah, mengembangkan jaringan telekomunikasi radio pada jajaran pemerintah daerah dengan menyesuaikan perkembangan teknologi komunikasi radio, melaksanakan tugas tugas bantuan komunikasi baskom) bekerja sama dengan instansi dan organisasi terkait, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan sandi dan telekomunikasi daerah dan menyiapkan bahan pemecahan masalsandi dan telekomunikas. untuk menyelenggarakan tugas pada tersebut diatas,bidang keprotokolan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keprotokolan. untuk melaksanrotokoltokol, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan keprotokoli permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan keprotokolsekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bagian pertama susunan organisasi organisasi sekretariat dprd terdiri dari sekretaris dprd, bagian dan sub bagian..bagian keduanyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan dprd, penyelenggaraan rapat rapat dan rumah tangga dprd, cc.n pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup sekretariat dprd. untuk melaksanbagian persidangan dan perundang undangan serta bagian humas dan dokumentasi, merumuskan rencana kerja sekretariat dprd, memfasilitasi rapat atau persidangan anggota dprd, menyelenggarakan pengelolaan keuangan,: mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd:hubungan kerja antara pemerintah daerah dan dprd, il. sebagaimana dimaksud padaegawai negeri sipil lingkup pemerintah derah kabupatmenilai prestasi kerja pegawai negeri sipil lingkup sekretariat dprmerencanakan dan mengadakan kebutuhan barang dprd, sekretariat dprd dan rumah dinas serta melaksanakan urusan rumah tangga. untuk menyelenggarakan tugas pada bagian umum mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum, pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga, cc. pelaksanaan pengaturan penggunaan perlengkapan sekretariat dprd: dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang administrasi umumumum, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bagian umum dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bagian umum, melaksanakan kegiatan ketatausaha serta melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian umum kepegawaian mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum serta melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipprd, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha umum dan kepegawaiannghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha umum dan kepegawaian, mengumpulkan bahan pembinaan dan jenis pengembangan secara umum dilingkungan sekretariat dprd,:j . menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi ketatausahaan sekretariat dprd, menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian, il.rumah tangga sub bagian perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan pengelolaan, perencanaan dan menyiapkan bah, dan pemeliharaan kebersihan kantor. untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, sub bagian perlengkapan dan rumah tangga mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pengaturan penggunaan perlengkapan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, pelaksanaan analisa perencanaanperlengkapan dan rumah tangga. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian perlengkapan d dan dan rumah tangga, lengkapan duangan bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, mengurusnyelenggarakan tugasprd, pelaksanaan perumusan penyusunan anggaran sekretariat dprd, cc. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat dprd, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keuangan sekretariat dprd. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian keuangan mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagianusun program kerja tahunan sekretariat dprd dan dprdpengelola keuangan dan menyiapkan bahan penyusunan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis bidang keuangan, mengelola administrasi keuangan sekretariat dprd dan dprd, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan, memberi petunjuk dan bimbingan kepada baw kerja,dan melaksanakan administrasi perencanaan dan anggaran sekretariat dprd dan dprd. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian perencanaan dan anggaran mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi pengelolaan anggaran sekretariat dprd dan dprd, perumusan kebijakan administrasi perencanaan dan anggaran sekretariat dprd dan dprd, cc. pelaksanaan pengelolaan administrasi anggaran sekretariat dprd dan dprd: dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang administrasi perencanaan dan anggaperencanaan dan anggaencanaan d dencanaan dan anggaran, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan anggaran sekretariat dprd dan dprd, melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan anggaran sekretariat dprd dan dprd, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan dan anggaran lingkup sekretariat dprd dan dprd, melaksanakan pengadministrasian, penggandaan, pendokumentasian dan pelaporan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan perencanaan dan anggarperencanaan dencanaan ddan verifikasi laporan sub bagian keuangan dan verifikasi laporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi keuangan dan verifikasi laporan lingkungan sekretariat dprd dan dprd. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian keuangan dan verifikasi laporan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi keuangan dan verifikasi laporan sekretariat dprd dan dprd, perumusan kebijakan administrasi keuangan dan verifikasi laporan, pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi laporan sekretariat dprd dan dprd, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang administrasi keuangan dan verifikasi lapokeuangan dan verifikasi lapokeuangan dan ver dan verifikasi dan verifikasi laporan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi laporan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana administrasi keuangan dan verifikasi pelaporan sekretariat dprd dan dprd, melaksanakan pengadministrasian, penggandaan, pendokumentasian, dan pelaporan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran pengeluaran keuangkeuangan dan verifikasi lapodan verifikasi an undangan yang berhubungan dengan dprd. untuk menyelenggarakan tugas pada bagian persidangan dan perundang undangan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja bidang persidangan dan perundang undangan, penyusunan bahan rapat persidangan dan perundang undangan, pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis lingkup persidangan dan perundang undangan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang persidangan dan perundang undangan. untuk melaksankelancaran persidangan (rapat) baik rapat rapat biasa maupun rapat paripurnamberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan tugas masing masing, memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan bagian persidangan dan risalah agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai optimalisasi pelaksanaansidangan dnyelenggarakan tugas pada sub bagian persidangan dan risalah mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan persidangan dan risalah dprd: pelaksanaan pengaturan pencatatan dan jadwal serta kegiatan persidangan dan risalah dprd monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang persidangan dan risalah. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian persidangan dan risalsidangansidanganrisalah, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang persidangan dan risalah, menyusun dan menyiapkan agenda persidangan dan risalah, 'menyiapkan bahan bahan rapat dan nobulan, yang diperlukan untuk persidangan rapat dprd,nyiapkan dan memenuhi kebutuhan kebutuhan lainnya guna menunjang kelancaran penyelenggaraan persidangan rapat dprd, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian persidangan dan risidangan dan risalperpustakaan sub bagian perundang undangan dan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perundang undangan dan perpustakaan sekretariat dprd. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian perundang undangan dan perpustakaanpengelolaan perpustakaanpengelolaan perpustakaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perundang undangan dan pengelolaan perpustakaan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian perundang undangan dperpustakperpustakperpustakaan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perundang undangan dan pengelolaan perpustakaan, menyiapkan bahan dan mengkaji penyusunan produk hukum dilingkungan dprd, penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dilingkungan sekretariat dprd: menyiapkan bahan bahan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan staf ahli dprd, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian perundang undangan dan perpustakaundang undangan ddokumentasi bagian humas dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dokumentasi, humas dan protokol sekretariat dprd. untuk menyelenggarakan tugas pada bagian humas dan dokumentasi mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang humas dan dokumentasi, pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dalam bidang humas dan dokumentasi yang meliputi lingkup dokumentasi, humas dan protokol, cc. penyiapan bahan penyusunan draf kebijakan bidang humas dan dokumentasi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian humas dan dokumentasi. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepalaagiandokumentasi, menyusun program kerja tahunanumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta petunjuk teknis bidang humas dan dokumentasi, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan humas dan dokumentasi, mengkoordinasikan kegiatan humas dan dokumentasi anggota dprd: paragrafpemerintahan, hukum, organisasi, perpustakaan,: mengkoordinasikan penyusunan kebijakan: administrasi pemerintahan, meliputi bidang pengawasan, tugas pembantuan, pemerintahan pekon kelurahan kecamatan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, keagrariaan, kerjasama dan perbatasan wilayah, administrasi hukum dan organisasi, meliputi bidang hukum dan hak asasi manusia, perundang undangan, kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan, perpustakaan, dan administrasi kemasyarakatan, meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik serta pemberdayaan masyarakat, pemantauanmerintahan mempunyai rincian tugas: memimpin pelaksanaan tugas asisten pemerintahan yang meliputi bidang administrasi pemerintahan, hukum, organisasi dan perpustakaan, serta kemasyarakatan, merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi pemerintahan, hukum, organisasi dan perpustakaan, serta kemasyarakatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja asisten pemerintahan meliputi penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan, hukum, organisasi dan perpustakaan, serta kemasyarakmerintah kecamatan dan kelurahan, penyelenggaraan kewenangan daerah, penyelenggaraan kerjasama, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pengadaan tanah serta penyelenggaraan fasilitasi administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan yang menyangkut tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melaksanakan pengaturan keprotokolan setiap kegiatan persidangan dan rapat rapat lainnya, j . menyusun jadwal kegiatan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang humas dan protokol, il.nyiapkan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dokumentasi dilingkungan sekretariat dprd. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian dokumentasi mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang dokumentasi pada sekretariat dprd, pelaksanaan mengkoordinasikan bidang dokumentasi pada sekretariat dprd, pelaksanaan pengelolaan administrasi bidang dokumentasi pada sekretariat dprd, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang dokumentasi pada sekretariat dprd. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian dokumentokumen pada dprd, mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan dokumentasi dprd, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kebutuhan sub bagian dokumendokumenprotokol sub bagian humas dan protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan. untuk menyelenggarakan tugas pada sub bagian humas dan protokol mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana bidang humas dan protokol sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, mengkoordinasikan kegiatan bidang humas dan protokol sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, pelaksanaan administrasi pembinaan humas dan protokolhumas dan protokol sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian humas dan protokol mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis sub bagianmas daniapkan bahan dalam pelaksanaan urusan kegiatan penerangan dan pemberitaan, memberikan pelayanan informasi kepada pimpinan dan anggota dprd sesuai dengan keperluan, melaksanakan tugas tugas kehumasan, penerimaan tamu dan keprotokolan untuk pimpinan dan anggota dprd, menyiapkan bahan bahan makalah dan sambutan pimpinan dprd, menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan, anggota dan sekretariat dprd, menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan bidang humas dan dokumentasi, menyusun konsep naskah dinas atau kebijakan bidang humas dan dokumentasi, mengatur persiapan pertemuan resepsi upacara dan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler serta mengatur akomodasi pengamanan dan acara perjalanan tamu dprd:pertama susunan organisasiian kedua tugas, fungsi dan rincian tugas paragraf staf ahli bidang pemerintahan staf ahli bidang pemerintahan,pemerintahan, hukum dan politik. untuk menyelenggarakan tugas pada staf ahli bidang pemerintahan, mempunyai fungsi: pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik,mempunyai rincian tugas: melaksanakan pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang pemerintahan,ekonomi dan pembangunan. untuk menyelenggarakan tugas pada staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi: pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang perekonomian dan pembangunan,. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan mempunyai rincian tugas: melaksanakan pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang perekonomian dan pembangunanadministrasi umum. untuk menyelenggarakan tugas pada staf ahli bidang administrasi umum mempunyai fungsi: pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang administrasi umum,administrasi umum. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang administrasi umum mempunyai rincian tugas: melaksanakan pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang administrasi umummenyelenggarakan kegiatan penyiapan rumusan kebijakan pimpinan menyelenggarakan penyusunan telaahan staf, analisa staf dan prakiraan staf dalam bidang administrasi umumsumber daya alam dan lingkungan hidup staf ahli bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupsumber daya alam dan lingkungan hidup. untuk menyelenggarakan tugas pada staf ahli bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai fungsi: pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai rincian tugas: melaksanakan pengumpulan bahan bahan dan data strategis bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupsekretariat daerah kabupaten, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dan staf ahli bupati, diundangkan liwa pada tanggal aprisistensi penyusunan produk hukum daerah, penyelenggaraan bantuan hukum kepada perangkat daerah, penyelenggaraan penyelesaian sengketa hukum, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan produk hukum serta mengkoordinasikan dokumentasi hukumnataan organisasi perangkat daerah dan penataan penatalaksanaan serta pelaksanaan analisis jabpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah, memberikan saran dan pertimbangan untuk jabatan camat dan lurah: j ., hukum, organisasi dan perpustakaan serta kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, il. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, mmerintahan, oo.ngkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perekonomian, pembangunan danpada asisten bidang perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi: mengkoordinasikan penyusunan kebijakan: administrasi pembangunan, meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan komunikasi informatika, pekerjaan umum, kebersihan dan pertamanan, pariwisata dan kebudayaan serta pemuda dan olah raga, administrasi sumber daya alam, meliputi bidang pertanian, ketahanan pangan, penyuluh pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan perikanan, administrasi perekonomian, meliputi bidang koperasi, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan pasar, badan usaha daerah serta ekonomi, promosi dan investasi, dan adminstrasi kesejahteraan rakyat, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agamarumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dingkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja lingkup asisten bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan, sumber daya alam, perekonomimbangunan yang meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring dan pelaporan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang perekonomian yang meliputi pengembangan perekonomian, promosi dan bumi, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakatrekonomian dan pembangunan,j rekonomian dan pembangunan, il.bidangnya. untuk menyelenggarakan tugas pada asisten bidang adminstrasi umum mempunyai fungsi: mengkoordinasikan penyusunan kebijakan yang meliputi bidang, kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan asset, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, sandi, urusan umum serta perizinan,administrasi umum mempunyai rincian tugas: memimpin pelaksanaan tugas bidang administrasi umum yang meliputi bidangdan program kerja asisten administrasi umum meliputi penyelenggaraan kegiatan bidang,dministrasi umum yang meliputi tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan keuangan sekretariat:lengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi serta pencatatan dan pembukuhumas dan keprotokolan yang meliputi pemberitaan, sandi serta keprotokollayanan perizinanadministrasi umum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku:pengembangan karier, il.administrasi umum, m.merintahan bagian pemerintahpemerintahan umum, pertanahan serta otonomi dan pengembangan daerahkerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung barat, menimbang bahwa dalam rangka menjamay"atpejabat pengelola informasi dan dokumentasi. mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupatenpublik nomor tahun tentang standar layanan informasi publik, peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor tahun tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenas dewan dan staf ahli bupatikecamatan dan kelurahanpid wajib memastikan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam:mencantumkan dalam lampiran iii: pekerjaan, nomor telepon email, informasi yang dibutuhkan,bentuk surat penolakan permohonan infobentuk buku register kebertanggaprovinsi lampung.:r diundangkan liwa pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten lampung barat, firman berita daerah kabupaten lampung barat tahun nomor lampiran peraturan bupati kabupaten lampung barat nomor tanggal formulir permohonan informasi publik pemerintah kabupaten lampung barat "ai jl. raden intan way mengaku telp. faks. email: mna liwa formulir permohonan informasi pendaftaran (diisi petugas)": . nama nun nun alamat nun nip pekerjaan nomor telepon e mail ona rincian informasi yang dibutuhkan ana pan pin (tambahkan kertas bila perlu) pnp nun pen tujuan penggunaan informasi cara memperoleh informasi" melihatiliwa, leakatau informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undangundang,lkabupaten lampung barat nomor tanggal bentuk register permohonan informasi publik www register permohonan informasi publik status informasi informasi yang jenis permohonan hari tanggal dikuasai biaya informasi tujuan alasan tgl nama alamat kontak pekerjaan yang penggunaan daa keputusan penolakan diminta informasistatus informasi diisi dengan tanda (v) bentuk informasi yang dikuasai diisi dengan tanda (v) jenis permohonan diisi dengan tanda (v) keputusan diisi dengan keputusan sesuai pemberitahuan tertulis alasan penolakan diisi dengan alasan penolakan hari tanggal diisi denganlain yang berlaku: hari dan tanggal pemberian infomasi kepada pemohon informasi. lampiran iii peraturan bupati kabupaten lampung barat nomor bentuk pemberitahuan tertulis tanggal pantat pemerintah kabupaten lampung barat jl. raden intan way mengaku telp. faks. email: pemberitahuan tertulis nomor nan nnn nnnnnananann berdasarkan permohonan informasi pada tanggal . bulan . tahun . dengan nomor . ,dengan ini kami menyampaikan kepada nama pemohon informasi nnnnannnanannannnnananaaaa nana naa naanaaan alamat pemohon informasi nnnnannnanannannnnananaaaa nana naa naanaaan telp. e mail pemohon informasi app ann aaaaaa aaa pemberitahuan sebagai berikut informasi dapat diberikan penguasaan informasi publik kami badan publik lain: yaitu .ooooooo bentuk fisik yang tersedia softcopy (termasuk rekaman) hardcore salinan tertulis penjelasan penghinaan pengaburan informasi yang dimohon informasi tidak dapat diberikan. kenaanananan) meme (tanggal bulan tahun) kepala dinas selaku ppid nama dan tanda tangan lampiran peraturan bupati kabupaten lampung barat nomor tanggal bentuk surat penolakan permohonan informasi paten pemerintah kabupaten lampung barat jl. raden intan way mengaku telp. faks. email: tin liwa surat penolakan permohonan informasi nomor lana. rnnnnananananan nik pemohon informasi annannennnnnnnnaaaaaaananamamam naa nama pemohon informasi annannennnnnnnnaaaaaaananamamam naa alamat pemohon informasi annannennnnnnnnaaaaaaananamamam naa pekerjaan annannannnnnnnnnnnnnn nana ananannannaaaamaaanaanaaaaan telp. e mail pemohon informasi aaa aaa aaa informasi yang dibutuhkan annannennnnnnnnaaaaaaananamamam naa ppid memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan pengecualian didasarkan pada huruf. kip . huruf. uu. berdasar regulasiini. bananananay team (tanggal bulan tahun) kepala dinas selaku ppid nama dan tanda tangan memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata kerja pejabat pengelola informasiasional apbn dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerahluar negeri. bupati adalah bupati kabupaten lampung barat. sekretariat daerah adalah sekretaris daerah kabupaten lampung baran kabupaten lampungbab lampiran peraturan bupati kabupaten lampung barat nomor tanggal bentuk formulir keberatan atas permohonan informasi pernyataan keberatan atas permohonan informasi informasi pemohon keberatan nomor register (diisi petugas) nnnnnnannnnnnnnnannnnnnnannnn aman nomor permohonan annannannnnnnnnnnnnnn nana ananannannaaaamaaanaanaaaaan informasi yang dibutuhkan annannennnnnnnnaaaaaaananamamam naa tujuan penggunaan informasi penanntannanan anna aman naa anna identitas pemohon nama nannnnnnnnnnannnnannnnanenananakaakaaan alamat annannannnnnnnnnnnnnn nana ananannannaaaamaaanaanaaaaan telp. e mail akaknatanannnanannnaann dosen ana identitas kuasa pemohon nama prntanennannnnanlnn anna alamat kerena snnananannannnn mann anna anakan telp. e mail kanan anna tanaman doranannlanann anna naa alasan pengajuan permohoninformasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan kasus posisi (tambah kertas bila perlu) hari tanggal tanggapan atas keberatan akan diberikan .( diisi petugas) demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapan saudara, saya sampaikan terimakasih. liwa, rename (tanggal bulan tahun) mengetahui, pemohon keberatan petugas penerima keberatan nama dan tanda tangan nama dan tanda tangan lampiran peraturan bupati kabupaten lampung barat nomor bentuk register keberatan tanggal register keberatan informasi tujuan masa pengajuan keberatan hari tanggal tgl nama alamat pekerjaan pendaftaran yang penggunaan kip) keputusan pemberian tanggapan nama babak hasi informasi diminta informasi tugagua atas keberatan ill elliependaftaran permohonan informasi diisi dengan nomor pendaftaran pemohon informasi. dalam hal keberatan karena alasan informasi yang diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diialasan pengajuan keberatan diisi dengan tanda sesuai dengan alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam undang undang undang undang nomor tahun nomor tahun keputusan atasan ppid diisi dengan keputusan yang diambil olalampiran vii peraturan bupati kabupaten lampung barat format daftar isian publik nomor: format daftar isian publi tanggal format daftar informasi publik nama penjabat nama unit satker yang menguasaistandar operasional prosedur penyusunan dan pengumuman daftar informasi publik tgl. efektif kabupaten lampung barat nama sop penyusunan dan pengumuman daftar: pencatatan dan pendataan ban disimpan sebagai data elektronik dan manual seluruh pejabat dan administrator kelengkapan waktu output staf skpd atau pembantu website ppid staf urusan atau website dokumentasi pemerintah skpd daerah mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan buku panduan setiap saat, tetapi isian lampiran tupoksi masing masing skpd baik yang produksi sendiri, pembentukan dan dikembangkan, maupun yang dikirim pihak lain, yang berupa operasional ppi ditarget mana yang telah diverifi arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan pemerintah informasi yang kasi arsip vital yang dikuasai. informasi yang dilakukan meliputi jenis harus selesaikan kebenarannya dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat provinsi dan oleh kepala terlebih dahulu skpd yan pembuatan, dan bentuk informasi yang tersedia (misalnya kabupaten kota yang dalam bentuk hardcore atau softcopy), dsb. format pengisian bersangkutan dalam pengumpulan informasi masing masing skpd baca lampiran buku panduan pembentukan dan operasional ppi pemerintah provinsi dan kabupaten kota lampiran mengklasifi kasihan seluruh informasi yang telah buku panduan satu minggu sekali isian lampiran9 klasifikasi informasi terdiri atas informasi yang wajib dikumpulkan dan mengidentifi kalinya berdasarkan sifat pembentukan yang telah disediakan dan diumumkan informasi yaitu (lihat buku panduan pembentukan dan diverifikasi klasik secara berkala, misalnya operasional ppid pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan operasional kalinya oleh anggaran dan kinerja serta lampiran selain itu juga mengklaim kasihan informasi yang ppid pemerintah kepala skpd laporan kegiatan, informasi dikecualikan dengan kategori informasi sebagaimana yang telah yang yang wajib diumumkan secara ditetapkan melalui tahun dan provinsi dan bersangkutan serta merta misalnya informasi secara ketat, terbatas, dan tidak mutlak. informasi yang kabupaten yang menyangkut hajat hidup dikecualikan ini harus ditetapkan melalui uji konsekuensi dan uji orang banyak seperti kepentingan publik (diatur dalam sop tersendiri) kota lampiran pengumuman hasil lelang pengumuman penerimaan cons, dll, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat, misalnya informasi jam pelayanan kesehatan, informasi tarif perizinan, kebijakan yang dikeluarkan, perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain, dll. mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus buku khusus dan satu minggu sekali dokumen staf kearsipan dokumentasi (softcopy) dan tempat penyimpanan dokumen untuk hard copy informasi mempunyai buku khusus dengan tata cara seperti pengarsip dokumen dan dipisahkan komputer hardcore dokumentasi dan semua sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta dan berkala. khusus yang publik dokumentasi data juga tercatat informasi yang dikecualikan paling tidak hanya daftarnya saja memuat dalam bentuk softcopy yang perlu dibuat. dokumentasi informasi menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan ppid dan ppid setelah daftar surat keputusan surat keputusan memerintahkan untuk mengumumkan dip kepada masyarakat daftar informasi didokumentasikan oleh setiap pembantu informasi publik publik yang skpd dan ppid ppid pembantu melakukan selesai ditandatangani oleh rapat bersama dikerjakan, jika ada gubernur bupati walikota tambahan untuk menetapkan baru dibuat baru daftar informasi untuk ditetapkan publik meng up load dip website khusus ppid atau website website dan sarana segera setelah dip adanya konten pemerintah daerah maupun melalui sarana pengumuman pengumuman ditetapkan daftar informasi lainnya. publik website lainnya yang oleh ppid atau ppid atau ppid pembantu dimiliki oleh website pemerintah pemerintah daerah daerah dan terpanjangnya dip papan pengamanan setiap skpd tanda tangan ppid kabupaten lampung barat standar operasional prosedur pelayanan permohonan informasi publik tgl. efektif kabupaten lampung barat nama sop standar operasional prosedur pelayanan permohonandisimpan sebagai data elektronik dan manual kegiatan keterangan bagian ppid atau penguasa kelengkapan waktu output registrasi ppid pembantu informasi ppid atau dokumen pemohon ppid (skpd) pembantu pemohon dapat menyampaikan permohonan formulir permohonan setiap saat formulir informasi yang dibutuhkan melalui datang informasi yang permohonan langsung dan mengisi formulir permohonan tersedia meja informasi informasi dengan melengkapi forocopyidentitas diri ktp sim paspor), pelayanan ppid yang telah melalui website dengan mengisi formulir yang telah di download dan atau ditampilkan website dan diisi lengkap menyertakan scan identitas diri (ktp sim paspor) kemudian dikirim alamat dapat didownload, dan dihampiri email ppid yang tertera website, mengirim fax formulir permohonan fotokopi atau scan identitas fotokopi informasi diri dari pemohon informasi scan identitas yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri ktp sim paspor) diri nomor fax ppid (yang telah dicantumkan website maupun brosur poster ppid melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. jika buku register dan khusus setiap hari pada daftar permohonan dokumen informasi yang dalam bentuk softcopy tentang jam kerja informasi diminta telah termasuk dalam dip dan dimiliki registrasi permohonan informasi staf register yang telah oleh meja informasi, maka langsung diberikan ppid atau ppid tersusun kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan pembantu dalam buku informasi dokumentasi. jika informasi dokumentasi yang diminta belum register dan termasuk dalam dip, maka berkas permohonan disampaikan kepada ppid file khusus registrasi atau ppid pembantu ppid meminta kepada penguasa informasi dokumen (skpd) untuk daftar informasi setiap hari, informasi pencarian data informasi dokumen memberikan informasi dokumen (yang sudah termasuk publik yang telah ditetapkan, baik maksimal dokumen yang diminta oleh pemohon harus dalam dip) kepada ppid untuk diberikan yang disimpan skpd yang (sepuluh) hari yang terbuka dilayani oleh ppid atau ppid kepada pemohon informasi. penguasa informasi dokumen memberikan bersangkutan, sejak permohonan untuk publik pembantu walaupun mungkin informasi maupun yang informasi permintaan informasi tersebut dokumen yang dimaksud kepada ppid atau disimpan skpd lain lingkup teregistrasi terletak skpd lain, dalam hal ini ppid pembantu. pemerintah daerah koordinasi data informasi dokumen sangat penting dilakukan oleh ppid dan ppid pembantu memberikan informasi dokumen yang diminta oleh pemohon yang informasi maksimal informasi menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dokumen. dokumen yang diberikan publik yang diminta oleh pemohon perpanjangan diminta oleh pemenuhan pemohon permohonan informasi selama (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi tanda tangan ppid kabupaten lampung barat standar operasional prosedur uji konsekuensi disahkan oleh kabupaten lampung barat nama sop uji konsekuensi dasar hukum kualifikasi pelaksana peraturan menteri dalam negeri . tahun .iban disimpan sebagai data elektronik dan manual klasifikasi: struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerjadijalankan dalam lingkup skpd, terdiri atas nama program dan kegiatan penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan atau alamat kantorinformasi tentang penerimaan calon pegawai, informasi tentang penerimaan calon peserta didik. cc. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup skpd berupa nagar,dan daftar aset dan inventaris.kegiatan pelaksanaan baku mutu keterangan tim penguasa pemohon kelengkapan waktu output pertimbangan informasi dokumen pelayanan skpd) informasitim infromasi dokumen informasi yang telah pertimbangan pelayanan informasi. dari pemohon diisi lengkap dan dihampiri fotokopi scan identitas diri memberikan pertimbangan atas informasi perundangundangan setiap hari kerja surat keputusan tim dokumen yang dimaksud yangbersifat rahasia yang dibutuhkan pertimbangan berdasarkan uu, kepatutan dan kepentingan umum kip dan pergi pelayanan informasi menyampaikan kepada ppid atas status informasi setiap hari, informasi dokumen dari informasi dokumen yang diminta pemohon, apakah dokumen yang telah maksimal penguasa termasuk rahasia atau terbuka. jika dinyatakan terbuka (sepuluh) informasi dokumen infromasi dokumen yang dimaksud adalah terbuka, untuk publik harisejak skpd) maka ppid memerintahkan kepada penguasa permohonan informasi dokumen (skpd) untuk menyerahkan informasi informasi dokumen yang dimaksud. jika status teregistrasi. memberikan informasi yang diminta oleh informasi maksimal diberikan informasi publik yang pemohon dengan menandatangani tanda bukti dokumen yang perpanjangan diminta oleh pemohon penerimaan atau memberikan surat penolakan diminta oleh pemenuhan atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen pemohon atau surat permohonan dinyatakan rahasia. penolakan jika informasi selama informasi dokumen (tujuh) hari sejak tersebut pemberitahuan dikategorikan tertulis diberikan rahasia dan tidak dapat diperpanjang lagi tanda tangan ppid kabupaten lampung barat lampiran standar operasional prosedur pengajuan keberatan informasi publik kabupaten lampung barat nama sop pengajuan keberatan informasi publik dasar hukum kualifikasi pelaksana peraturan menteri dalam negeri . tahunpen disimpan sebagai data elektronik dan manual kegiatan keterangan bagian registrasi atasan ppid ppid atau ppid kelengkapan waktu output pemohon ppid atau ppid sekretaris pembantu pembantu daerah pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak formulir pengajuan setiap saat hari kerja formulir pengajuan keberatan melayaninya permohonan yang informasi yang dibutuhkan melalui keberatan informasi pelayanan datang langsung dan mengisi formulir permohonanpengajuan publik yang tersedia meja informasi publik yang telah diisi keberatan informasi publik dengan melengkapi forocopy identitas diri pelayanan ppid lengkap dan dihampiri (ktp sim paspor), melalui website dengan mengisi formulir yang atau ditampilkan website dan fotokopi scan identitas diri telah di download dan menyertakan scan identitas diri dapat di download, fotokopi ktp sim paspor) kemudian dikirim alamat email ppid yang atau scan identitas diri tertera website, mengirim fax formulir permohonan informasi dari pemohon yang yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri mengajukankeberatan ktp sim paspor) nomor fax ppid (yang telah dicantumkan website maupun brosur poster ppid melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan buku register dan khusus setiap hari kerja daftar pengajuan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atas dalam bentuk keberatan pelayanan ppid sekretaris daerah) softcopy tentang registrasi informasi yang telah pengajuan keberatan pelayanan tersusun dalam buku informasi register dan khusus registrasi memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan berkas pengajuan setiap hari pada jam kerja daftar surat yang memerintahkan ppid dan ppid pembantu untuk menjawab keberatan pelayanan informasi harus diberikan permintaan yang telah diisi lengkap kepada ppid dan ppid pembantu memerintahkan kepada ppid dan ppid pembantu untuk memenuhi berkas pengajuan setiap hari kerja surat perintah tertulis kepada permintaan informasi dari pemohon keberatan pelayanan informasi ppid dan ppid pembantu untuk yang telah diisi memenuhi permintaan pemohon lengkap, daftar informasi publik yang mengajukan yang telah diumumkan keberatan pelayanan informasi publik memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan dokumen informasi setiap hari, maksimal informasi publik yang diminta ppid jika informasi yang dimaksud telah masuk daftar informasi yang dimaksud oleh pemohon atau harus ditanggapi (tiga oleh pemohon atau surat publik. atasan ppid rekomendasi surat penolakan dari puluh) hari sejak dicatatnya penolakan kepada pemohon akan menjawab pengajuan keberatan kepada ppid atau ppid pembantu karena pengajuan keberatan tersebut pemohon. jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk informasi yang diminta merupakan dalam register dalam daftar informasi publik yang telah diumumkan (karena informasi yang dikecualikan keberatan informasi belum tersediaatau termasuk informasi yang dikecualikan), makadiberikan surat penolakan kepada pemohon. tanda tangan ppid kabupaten lampung barat lampiran viii peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor tanggal alur kerja ppid alur kerja ppid secara umum dalam proses pelayanan informasi publik dapat dilihat pada gambar berikut: gambar alur kerja ppid pemerintah kabupaten lampung barat alur kerja ppid pemerintah kabupaten lampung barat pemohon sekretariat bidang bidang bidang ppid komisi klasifikasi layanan penyelenggara pembantu informasi informasi sengketa pemohon dan ppid pemohon informasi yang pembantu diminta memberikan mengecek status tanda bukti informasi yang diminta inform asi dikedua ikan menyiapkan materi jawaban informasi menyusun yang jawaban dibutuhkan tidak menyelesaikan sengketa informasi tidak komisi ng, informasi tentang tata coleh badan publik, rencana strategis dan rencana kerja badan publik, data perbendaharaan atau inventaris jagenda kerja pimpinan satuan kerj, daftar sertabagian yang menangani urusan kehumasan. ppid lingkungan badan publikpublik yang dibutuhkan, formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dinyatakan pada lampiranentuk register permohonaini. |
berita daerah kabupaten bantul bagian organisasi setda kab. bantul, pakaian dinas, aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten bantultradisional gagak ngayogyakarta hadiningrat sebagai pakaian dinas aparatur pemerintah pada hari tertentuperkembangan keadaanjam krida olah ragawakil kepala daerahbrantul. aparatur pemerintah adalah aparatur sipil negara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), dokter praktek tidak tetap, bidan praktek tidak tetap, dan guru tidak tetap yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten bantul, karyawan badan usaha milik daerah, lurah desa, dan pamong desaparatur pemerintah daerahparatur pemerintahbedakandan, dan sepatu fantovel warna hitam. pdh batik dan atau lurik, pdh wanita berjilbab dan hamil menyesuaikankancing (lima) buah, dan psh wanita berjilbab dan,dandandan hamil menyesuaikan. pdh batik dan atau lurik,.rok warna putih (lima belas) bawah lutut dan atau celana panjang: sepatu fantovel warna hitam, dan pdu camat dan lurah desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. bagian kedua pemakaian pakaian dinas paragraf hari kerja dan pakaian dinas aparatur pemerintah memakai pakaian dinas harian pdh) warna khaki pada hari senin dan hari selasa. pakaian dinas sebagaimana dimaksud padapakaian dinas bagi aparatur pemerintah wanita yang berjilbab agar menyesuaikan. aparatur pemerintah memakai pakaian dinas harian pdh) batik dan atau lurik pada hari kamis. aparatur pemerintah memakai pakaian dinas pdh) batik dan atau lurik pada hari jumat setelah melaksanakan olah raga senam kesegaran jasmani. aparatur pemerintah memakai pakaian dinas harian pdh) batik dan atau lurik pada hari sabtu. pakaian dinas aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilengkapi dengan atribut, kartu tanda mengenal card) sesuai peraturan perundang undangan. bagi unit kerjapimpinan unit kerja masing masing. pakaian dinas bagi aparatur pemerintahragraf pakaian harian khusus aparatur pemerintah memakai pakaian harian khusus warna biru tua (biru dongker) dengan model pdh pada hari rabudan khusus laki laki wajib memakai kaos kaki warna hitam gelap. pakaian harian khusus bagi aparatur pemerintah wanita yang berjilbab agar menyesuaikan. paragraf pdh batik dan atau tenun ikat model pdh dan pakaian dinas harian pdh) batik dan atau lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika lingkungan kerja serta budaya daerahtidak diperkenankan memakai baju atasan baik pria wanita yang ketat dan atau transparan. paragraf pakaian kopi aparatur pemerintah terbuat dari bahan logam warna kuning emas yang ditempatkan dada sebelah kiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandan rok dengan panjang (lima belas) bawah lututkerudung warnamenyesuaikan dengan peraturan bupati ini serta pengalamannya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kemampuan masing masing desa. paragraf pakaian upacara pada setiap pelaksanaan upacara aparatur pemerintah memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan upacara. paragraf pakaian hari krida olah raga aparatur pemerintahparatur pemerintah harusaparatur pemerintahaparatur pemerintahparatur pemerintah kain jarak yang bermotif parang rusak besar, atau barong, memakai biru engkol, dan atau cc. untuk aparatur pemerintah wanita baju kebaya yang berkuthubaruuntuk aparatur pemerintah wanita menggunakan baju kebaya polosparatur pemerintahpenggunaan logo brand bantul pakaian dinas dilengkapi dengan pin logo brand bantul yang dipakai dada sebelah kiri. bab iii ketentuan penutup model pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur:b. asisten pemerintahan kepala bagian guna aoi santoso.syaa sob ne. ala senna tolu aa, ara haa take tea . bae peras keterangan: lidah bahu. nama pemerintah kab. bantul kancing baju. lambang kab. bantul saku baju tanda pengenal ikat pinggang sambungan baju saku depan lengan panjang. arah saku belakang pdh wanita. n indra .f t keterangan: kancing baju. tanda pengenal. arah rebah. saku baju depan. nama pemerintah kab. bantul celana panjang. lambang kab. bantul pdh wanita berjilbab. eee semen (e maan keterangan: kancing baju. lambang kab. bantul kerudung. tanda pengenal. arah rebah. saku baju depan. nama pemerintah kab. bantul. celana panjang. pdh wanita hamil depan belakang depan belakang (am keterangan: kancing baju. lambang kab. bantul. flu depan. tanda pengenal. arah rebah. flu belakang. nama pemerintah kab. bantul. celana panjang pakaian sipil harian (psh). psh pria keterangan: arah berdiri. kancing baju saku baju depan. saku bawah dengan tutup. tanda pengenal. psh wanita dae aa sad bi, aan sia yan pemanasan eka huge ama arun keterangan: arah berdiri. kancing. tanda pengenal saku bawah dengan tutup. psh wanita berjilbab. memutar ksp pad ui, #e. ega: bean: ann hiu a17 keterangan: arah berdiri. kancing tanda pengenal saku bawah dengan tutup. psh wanita hamil. so. keterangan: arah berdiri. tanda pengenal. kancing. pakaian sipil resmi (psr). psr pria pns lee pra asma pena asn pn. mpn pen uya pena kang tan san snn nan ann lina ppt mna aaa sera pan mana pen ann panen napa sera nan nnn pena ena sen man pan nae snn kan pia psn psn yen bean aga mana tar bnn add nan ana nan nun sana pen ka. ben aan pang ana ana nang pen esa panen nan snn kan pen nan bentet pan pat pesat pan pena pen pen pan menara senna yan ana papa para ban pan naa pan bnn pen pon gun ben nan ann nam pena ana pan ann pena pen pan men panas asi aan pen pan bnn ran pns psn bnn nan sana bnn ban naa ata pan pen kan nan ana ana ann nia pena mm. ben pen pns msn pen san ana panen sen preman bisa jpnn esa (af mumumang man men ban uno sunan nen mpn ann men anna sanon nan pen ana npl sin aah sana pen ben snn ann anita pen ene san tan salat snn pan ann snn ann yk. ben akn pan nan ban aan map nan ann kanan men nun spa nya par mana pens mag png ran eng kesan ann pen men ang ban ann amen get nan ter pan rea ena pem ana nag pan nan lean aman aaa aan maan aan mpn mena pan naa men pena snn ann senin panen nan taman sen men nan pan anna png pen ann pen pan uni and pen aan kena ang bra papan maan tay pte tua mana pan pen pma nan) nana kena nan antena kena nanny nan pena sans senter nan uea nata snn nana inn nun ann maan tenun tanpa ana mpn onn eng nina nan min san ann kena can menara sun snn enna pan ann nanya kena min nan psn psk nan nan see inn inn snn ina aaa mana ann ana anang erat men pena nina mang sen anna pon pens kena aaa nan ana ran, kini snn una san pen nun kena mana pen pen ann ben nan pns ann nan men snn tan pen nan ann rena ns, kn) pen psn nan ben sen ann nan pan kanan ni, fee nan nan men kena inn panen kso snn kaa maa man ns, bnn panen ane see nat mania bean pen yan span kena nan kan bnn arg snn bana kesan pen sen pan rasa inn dan persen mana nan mann pny pen inn nan feses pkn pan menenun sen men ses nan bin an, peserta kan pen sin sai kan pnp se. ksp mep tea bnp eay ana sar rena keterangan: arah berdiri. saku bawah dengan tutup. saku baju depan. kancing. tanda pengenal. psr wanita (ep mna dah aaa bas tpg elemen tel tag "b3 are, teng sar pena keterangan: arah rebah. kancing tanda pengenal. saku bawah dengan tutup. psr wanita berjilbab. tpa lan pada abi mey pan keterangan: arah rebah. saku bawah dengan tutup. tanda pengenal. kancing. psr wanita hamil. (ag pan pop naa lo) keterangan: arah rebah. tanda pengenal kancing. pakaian sipil lengkap (psl) psl pria depan belakang maa anna t.a ap aa joe pan pena perang pan keterangan:k fasa po. inang mma penamaan mean keterangan: kemeja warna putih. saku atas jas. dasi hitam polos saku bawah jas dengan tutup. lengan panjang. kancing. psl wanita berjilbab. pama t.a xg) san lg. nan keterangan: kemeja warna putih. saku atas jas. dasi hitam pos saku bawah jas dengan tutup. lengan panjang. kancing. psl wanita hamil. han keterangan: kemeja warna putih. lengan panjang dasi hitam polos kancing. pakaian dinas lapangan. pdl "pia aan egg m keterangan: lidah bahu. nama pemerintah kab. bantul saku baju lambang kab. bantul kancing baju. tanda pengenal ikat pinggang. sambungan baju saku depan saku belakang arah baju pdl wanita tana peta keterangan: lidah bahu nama pemerintah kab. bantul saku baju. lambang daerah kab. bantul kancing baju. tanda pengenal arah rebah. pakaian dinas harian camat dan lurah desa. pdh pria camat dan lurah desa. pen keterangan: tanda pangkat. saku depan. tanda pengenal. kancing baju. arah baju. sambungan bahu. tanda jabatan. nama pemerintah kab. bantul. lengan panjang. ikat pinggang. lambang daerah kab. bantul. saku belakang. pdh wanita camat dan lurah desa. ta. mk: keterangan: tanda pangkat. arah baju. tanda pengenal. tandajabatan. nama pemerintah kab. bantul. saku depan. kancing baju. lambang daerah kab. bantul. celana panjang. pdh camat dan lurah desa wanita berjilbab.kerudung. saku depan. arah rebah. celana panjang. pdh camat dan lurah desa wanita hamil. depan belakang y23 wanipakaian dinas upacara camat dan lurah desa. pdu pria camat dan lurah desa. sa pi, kel (asn itn ika keterangan lambang daerah camat) garuda warna perak lurah desa) topi warna hitam kancing kuning emas camat) tanda pangkat upacara kancing garuda perak lurah desa) dasi hitam polos saku bawah tertutup papan nama celana panjang putih saku atas tertutup il. sepatu hitam belahan jahitan tanda jabatan kemeja putih belahan jas belakang. jas warna putih tandajasa pdu wanita camat dan lurah desa. keterangan lambang daerah camat) garuda warna perak lurah desa) topi warna hitam saku depan tertutup tanda pangkat upacara flu satu tempel tanda jasa dasi hitam polos rok dibawah lutut papan nama sepatu hitam saku atas tertutup tanda jabatan il. kemeja putih jas warna putih kancing kuning emas camat) kancing garuda perak lurah desa) contoh pin logo brand bantul the harmony nature and culturessi'rafeta, nafsu tara ag blangkon motif kuatir tar motif kuatir sah menggambarkan orang pan yang tidak mau berdiam diri dan selalu berusaha keras dalam kehidupannya ai blangkon motif blambangan motif blambangan berasal dari kata lambang yang berarti h. kolam atau tempat yang penuh dengan air. air sendiri merupakan salah satu dari sumber kehidupan oa: blangkon motif batik aan pai ana ana ying tee ao. mea o., oi, ca. can teeong arah merek ulin, his tampak dari belakang motif tengah y san si kain batik iron dipakai tampak depan aa "c, lan nna ne.yang sempurna yakni kebahagiaan lahir batin. motif sidoasih aan kain batik sido asih, sido berarti gro jadi, asih berarti sayang, ragam aaa asia: hias ini mempunyai makna agar apn hidup berumah tangga selalu bala pak) pipa dinamai kia penuh kasih sayang. war apa yan kan nan alia tta tan nata gan pwa nya inn kua mata. yna save motif runtuh makna filosofi . runtuh artinya menuntun, ag diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin. ata menahan ind motif kawung makna filosofi biasa dipakai raja pemimpin sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. ppp tna motif tambal let makna filosofi ada dial kepercayaan bila orang sakit sal eu, menggunakan kain ini mana tem sebagai selimut, sakitnya ser cepat sembuh, karena tambal tag artinya menambah semangat aga baru peran ifa. ena ci ec: motif sidoluhur batik motif sido luhur taa cd) rea memiliki filosofi keluhuran. bagi orang jawa, hidup kenang memang untuk mencari keluhuran materi dan non ak s.h materi. maknanya adalah jln agar hidupnya kelak dapat nge mencapai hidup yang penuh engan nilai keluhuran menit motif ciptoning ta! . diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu pm da. memberi petunjuk jalan yang "in benar san sip bp si" win yak: tak si" motif ceplok kesatriaan r1, nan, batas. dipakai golongan menengah jan kebawah, agar terlihat gagah. kei ny. un: aa. sik nan nan motif titik cakar (ak ann arp nan pen kia aan titik cakar secara harafiah taat raya raya hanya, dalah titik titik yan jpn jan ujan acara yang cap sana apapun membentuk motif cakar. cakar pan gam aer atma ola adalah alat utama pencari lia aan ja, uap ntt . uyi makan dari unggas motif ini 3x) menggambarkan harapan dari pembuat dan pemakainya untuk muri tan aj! din aja diberi kelancaran dalam namun ann, mencari nafkah agar tercapai beb aon ole tamara darat kehidupan yang tenang dan makmur. nam tum motif kesatriaan pra berasal dari ksatria yaitu aaa dan tik yang hidupnya lingkungan nn: ip. kesatriaan atau medan tno oll perang. kesatriaan disimbolkan bas dengan motif tanggal "ye "ni, wi) berbentuk geometris. manggala aki adalah lingkaran, lingkaran ting suci (holy circle). manusia ooo uli day lia sah mao harus menjalani perangnya dan on, mk. g0, berusaha memenangkannya. har organ dah" kain batik motif kesatriaan tepat dipakai pada waktu mei tai manusia menjalankan peran sesuai dengan fungsinya. jaa sae motif sekar jagad pan nya sekar adalah bunga, sedangkan ul: lan jagad adalah semesta yaitu ann pep kumpulan makhluk berupa hee tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk makhluk lain yang . nian kena bergerak alam semesta. makna yaa ban motif sekar jagad yaitu agar aaa hatinya gembira semarak, aoi e aa ina eme (at ia" ni" ai? motif purbonegara ag kain batik motif purbanegara kb, jan dipakai oleh raja pada saat menjalankan fungsi sebagai vig mu. sat fungsionaris kerajaan. ny: gs nah motif grogol grogol, bermakna berkumpul dita hen klan sean . can bersatu. memakai batik jenis ini tan kk diharapkan berkumpulnya segala ppg sa. sesuatu yang baik baik, seperti rizky, ag keturunan, serta kebahagiaan hidup. aa: yung nn. ata motif gringsing bukan yaa warna gringsing adalah hitam dan tana wae) putih. makna warna hitam se melambangkan kekekalan. sedangkan ken warna putih lambang kehidupan. ka, keduanya bermakna sama dengan kong bango tulak. motif ini dipakai sebagai pra beru a,r penolak malapetaka "spl metal kena hal pe! van fata lawas motif semen gunung yes es), eng pan semen gunung yang merupakan ayan simbol dari bangunan. terdapat gara gambar gapura, gunung dan lar (motif garuda atau visualisasi sayap). makan pesan aas panas sapa! san lin, nik motif gembiraloka ha nenas lensa maman lean gembira berarti senang sedangkan loka berarti tempat. motif ini berbentuk ang segi empat dengan motif utama satwa han dan latar belakang gringsing dalam kotak parang. gembira loka han menggambarkan (tiga puluh dua) jenis satwa yang memberikan kesansar sa sed lontong stage) cine kembang untuk pejabat struktural tni tni emang ttl ini nia titian. lan aas sas maan aoa a29 mana, silakan. tani rpr ya. bit nan cap etik mart seat, aaa timang dari logam berwarna keemasan (besar) dan serep (kecil) hama, (era ), ann bap aan dag daa asp sah kap5) f1)nan a7: re: kaa seamara seba (ep san onger s ea tasmenitfee iron putri tart ii. kera gagas tki win per kemah asin tag seed warna putih tampak lip ing diluar yan heh rah tok jenis jenis sintang (kain jarak)maa asesoris sisir ceplok penuh renteng apa jabatan tiensantangkapan pan kebaya kartini gi kai kai (ia pat snnhuk fan sana ( santoso.s. sos, m.h nip19gili31 |
berita daerah kabupaten bantul dinas perhubungan kabupaten bantul. perubahan,ketiga, peraturan bupati bantul, zona penempatan, menara telekomunikasidinas perhubungan adalahempat ratus meterempat ratus metertulmonopoli adalah menara telekomunikasi yang berupa tiang pancang tunggal atau memiliki (satu) kaki dengan menggunakan profil pipa dan didirikan atas tanah. ketentuan diubahtelekomunikasi wajib memperhatikan zona tata ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang daerahpaling sedikit (dua) kali tinggi rekahan menara yang tertinggi. rencana lokasi menara cellngunan menara telekomunikasi bersama pada cell plan baru paling sedikit telekomunikastelekomunikasi bersama, maka penyelenggara telekomunikasi wajib bergabung kepada menara telekomunikasi surat persetujuan kelayakan konstruksi yang disahkan oleh dinas pekerjaan umum kabupaten bantul, dan mengajukan perubahan izin mendirikan bangunan imb). menara telekomunikasi yang akan didirikan zona zona tertentu wilayah kecamatan banguntapan, kecamatan kasihan dan kecamatan seon harus dibangun menggunakan model monopoli. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut menara kamuflase yang memanfaatkan dan menggantikan infrastruktur lampu penerangan jalan umum laju) dan sarana pemerintah yang lain harus memperhatikan kekuatan struktur bangunan sarana prasarana, dengan ketentuan mengajukan surat persetujuan penempatan menara telekomunikasi dinas perhubungan untuk pemanfaatan laju atau lembaga lain yang menangani untuk sarana prasarana pemerintah lainnya. ketentuan lampiran dan lampiran!la bagianempatan zona menara telekomunikasi nomor| kecamatan longitude latitude status |8motor bambanglipuro existing |87too3 bambanglipuro existing |biog ambanglipuro .934a86 existing |etos bambanglipuro existing s|metoo banguntapan existing |bmtoog banguntapan existing |bmt1g banguntapan existing bmt16 banguntapan existing |87t022 bantu 1n03asa35| existing togo |imogiri existing an|emosi jets existing |8mto42 jets existing loa |6o aajemoaa due 1noa8a720| |existing 4s|batas jetis existing asjemoas jus 1roa9ee52| |existing an|setia7 sets existing |batas jetis existing asjemoas |rakitan |existing racemosa |kasihan toga1850| |existing se| bytes6 kasihan existing blico kasihan existing bios3 kasihan .80627a existing racemosa writer | ar029700| |existing s|emosi |mreoec 1r0228896| |existing bios pajangan existing oo|emosi (pajangan at0281786| |existing bios tikungan existing bmt82 |tikungan .840a68 existing | sa|misa tikungan a10475117| .8366a6 existing sejemose |tikungan at0as9392 |existing so|bisa tikungan existing ojemoso sphere |existing |blog2 pleret existing | 9a|semoga pleret |existing 9e|8muo96 pandora .95s022|existing | |8mug |sarden (existing | 9o|emo99 |sarden |existing |em113 |sen |existing 2as|8mi15 |sen |existing | a17 |eman7 |sen (existing | |8m123 |sen existing | 22a|8mu1a |sen existing | |8mu129 (sandakan (existing | |8m130 (sandaran |existing | |8mi131 sambangipuro |new |8m135 banguntapan 7838a6a|new |8m137 |pantai |new ans|ema7s |sarden (new |8mu176 |sarden new |8m180 |sen |new kasihan existing btl188 btl189 btl190 salinan sesuai dengan aslinya bupati bantul, a.n. sekretaris daerah kabupaten bantu u.b. asisten pemerintah ttd kepala bagian up: sri surya width gun koni santoso.s. sos, m.h nip. |
bupati bantulb.yang terutang lebih dari rp. (lima ratus juta rupiah). ccpenata tingkat (iii d) nip. lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tanggal juni bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan yang diajukan secara perorangan lampiran hal keberatan atas spot pbb kepada yth. kepala dppkad p2 skpd pbb kabupaten bantul jl. rw. monginsidi bantule lampiran kepada yth. kepala dppkad hal keberatan atas spot kabupaten bantul pbb jl. rw. monginsidi p2 skpd pbb bantul diberitahukan dengan hormat bahwa spot pbb atau surat keterangan dari lurah desa setempat demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangkan lurah desa bupati bantul, ttd sri surya width lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tanggal juni bentuk dan isian keputusan bupati tentang keberatan keputusan bupatisemula |. menjadi oo)cap ttd sri surya width keterangan coret yang tidak perlu bentuk dan isian keputusan kepala dinas tentang keberatan|. menjadi keempat lampiran iii peraturan bupati bantul nomor tahun tanggal juni beok. bupati bantul, menimbang w"kabupaten bantul, sistem, jaminan kesehatan,daerahorang yang belum memiliki jaminan kesehatan berhakempunyai masa berlakubi, dan peserta cob, dengan syarat didaftarkan menjadi peserta jamkesda dengan melampirkan fotokopi aktapenduduk miskin dan rawan miskin, penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk ktp el) dan atau kartu keluarga kk),(enam) bulan oleh dinas sosial kabupaten bantul bab iiimeliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama ppk rawat jalan dan rawat inap puskesmas, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan ppk dan iii) rawat jalan dan rawat inap rumah sakit. pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama ppkadministrasi pelayanan, pelayanan sesuai dengan indikasi medis, pemeriksaan, pengobatan, gawat darurat (emergency) dan konsultasi medis, pelayanan rehabilitasi medis, tindakan medis non spesialis, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yankestradkom), dan pelayanan kesehatan ibu dan anak kia) dan keluarga berencana kb). pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan ppk dan ppk iii) sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada rumah sakit ppk dan ppk iii) yang bekerjasama, meliputi administrasi pelayanan, pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap kelas iii, cc. pelayanan gawat darurat (emergency), pemeriksaan,pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan rawat inap non intensif dan rawat inap intensif, pelayanan ambulans untuk rujukan pasien dari fasilitas kesehatan yang satu fasilitas kesehatan lainnya dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien, pelayanan forensik (visum atrapertum dan visum psikiatrik), il. pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yankestradkom), pelayanan kesehatan ibu dan anak kia) dan keluarga berencana kb), dan pemasaran jenazah termasuk dalam pembiayaan ina cbg:s.pelayanan ambulans, pelayanan darah, cc. pelayanan terapi krio untuk kasus pemeriksaan iva positif, pelayanan gawat darurat luar faskes ppk) yang tidak bekerjasama, pelayanan alat bantu kesehatan luar paket ina cbg's, pelayanan hemodialisa klinik utama, dan pelayanan continuous ambulatory perinatal dialisis caps). jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin jamkesda meliputi tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan yang dilakukan ppk yang tidak bekerjajaminan kesehatan lain, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika, pelayanan kesehatpengobatan komplementer, alternative dan tradisional (kecuali program pemerintah dan bakti sosial, il. biaya pelayanan lainnya yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan pelayanan yang diberikan, general check dan atau eur kesehatan, dan klaim perorangan (kecuali kasus gawat darurat pada ppk yang tidak bekerjasama). tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh faskes tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang melebihi standar diatur tersendiri peserta jamkesda yang akan mengajupk secara berjenjang dan persyaratan lain sesuaidalam petunjuk teknis pelaksanaan sistem jaminan kesehatan daerahdaerah istimewa yogyakarta, dan masyarakat. upt jamkesda menyampaikan usulan anggaran jaminan kesehatan bagi peserta pbi dan cobdan cob kepada bappeda kabupaten bantul berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. babsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembayaran klaim rumah sakit dan ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme pembayaran biaya pelayanan dari pemerintah diy diatur dalam perjanjian kerja sama. apabila terdapat peserta jamkesda yang biaya klaimnya melebihi sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab besaran manfaat besaran manfaat jaminan kesehatan oleh upt. jamkesda paling banyak rp. (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan untuk peserta pbi dibayar keseluruhan oleh upt. jamkesda, dan untuk peserta cob dibayar secara sharing dengan pemerintah daerah istimewa yogyakarta. apabila besaran manfaat melebihi rp. (sepuluh juta rupiah) maka peserta jamkesda diminta jaminan kesehatan dengan rekomendasi bupati kepada gubernur daerah istimewa yogyakarta. bab vii mekanisme pencairan klaimyetorkan dana hasil klaim jamkesda kas daerah dalam waktu paling lama 1x24perundang undangan,dan h.klaim dari puskesmasmekanisme pencairan belanja jamkesda pada ppktransfer kepada ppk yang mengajukan klaim, dan, klaim dari ppkbab vii ketentuan penutup kepesertaan mandiri jamkesda akan diatur lebih lanjut oleh bupati. kepala bagian i gunakan budi santoso.s. sos, m.h nip. |
berita daerah kabupaten bantul bagian administrasi pembangunan setda kabupaten bantul. pedoman,pelaksanaan,pengadaan,barang,jasadengannomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit layanan pengadaan kabupaten bantulkelompok kerja ulp selanjutnya disebut pokja ulp adalah kelompok kerja ulp yang ditunjuk oleh kepala ulp untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa. pejabat pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk oleh pa kpa kepala ulp untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. pejabatencana umum pengadaan yang selanjutnya disingkat rup adalah informasi rencana pengadaan barang jasa. admin rup adalah personal yang ditunjuk oleh pa kpa untuk mengumumkan rencana umumfitur sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh lopp yang dapat diakses melalui website lpse. bantulkab.go.ianggaran yang diperlukan. dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja ulpokja ulpstem informasi manajemen terdiri dari sim info lelang dan simdalbangda yang selanjutnya disebut dengan sim adalah fitur sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengumumkan dan melaporkan pengadaan barang jasa. peraturan bupati ini disusun sebagai pedoman pengadaan barang jasa lingkungan skpd unit kerja pemerintah kabupaten bantul, peraturan bupati ini bertujuan untuk: mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap peraturan pengadaan barang jasa, dan mewujudkan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. bab perencanaan umum pengadaan barang jasa bagian kesatu paragrafparagraf identifikasi kebutuhan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan berdasar:d), atau usulan dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan. hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rka skpd sebagai bahan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) untuk pembahasan dan penetapan dprd. format penyusunan daftar pertanyaan identifikasi kebutuhan barangnetapan rencana penganggaran, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa. honorarium pejabat pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan antara lain untuk: ppk, pokja ulp pejabat pengadaan barang jasa, tim pengadaan, panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, dan tim pendukungbiaya uji coba biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, namun pengalamannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, harus disediakan pada tahun anggaran berjalan. penyusunan dan penetapan rencana penganggarkebijakan umum penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemakaman pekerjaan,pemakaman pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan kewajiban dan larangan sesuai ketentuan yang berlaku. pelaksanaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan tugas pokok dan fungsi skpd dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui: swakelola: atau penyedia barang jasa. pengorganisasian pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pa kpa ppk, pokja ulp pejabat pengadaan tim pengadaan, pejabat panitia penerima hasil pekerjaan, dan tim pendukung. pokja ulp pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud huruf digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa. tim pengadaan sebagaimana dimaksud huruf digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui swakelola oleh skpd sebagai penanggung jawab anggaran maupun instansi pemerintah lain. tim pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibentuk sepanjang diperlukan, antara lain pelaksana teknis kegiatan, tim perencana, tim supervisi perencana, panitia pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, direksi lapangan, pengawas lapangan, tim swakelola tim uji coba, tim juri tim ahli, dan admin rup. pelaksana teknis kegiatan sebagaimana huruf (a) sepanjang diperlukan dalam rangka membantu tugas ppk, dengan prosedur ppk meminta kepada untuk menugaskan pelaksana teknis kegiatan. pengorganisasian pengadaan barang jakerangka acuan kerja menyusun kerangka acuan kerja kak) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan. kerangka acuan kerja kak) sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajakformat kerangka acuan kerja kak)umuman rencana umum pengadaan pa kpa mengumumkan rup secara terbuka kepada masyarakat luas setelah penetapan apbd, sebelum proses pengadaan barang jasa oleh pokja ulp. pa kpa mengumumkan ruprup dilakukan pada website kabupaten bantul dan ataua kpa sebagaimana dimaksud pada danrup sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh admin rup melalui website inaproc. ipp.go.id. admin rup ditunjuk dengan surat penunjukan admin oleh pa kpa dalam pelaksanaan pengumuman rup sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan bagian administrasi pembangunan. bagian ketiga pemantauan dan evaluasi perencanaan pengadaan barang jasa pemantauan dan evaluasi perencanaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh pa kpa dalam rangka mendapatkan umpan balik penyusunan rencana pengadaan barang jasa. ruang lingkup pemantauan dan evaluasi perencanaan pengadaan barang jasa mencakup: pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan rup, dan pemantauan dan evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan pengadaan barang jasa. pemantauan dan evaluasi perencanaan pengadaan barang jasa mengunakan format daftar simak. format daftar simaorganisasi pengadaan barang jasa bagian kesatu pa kpa. pengusulan kpa dikoordinasikan oleh kepala dppkad. dalam hal tidak ada personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa, pa kpa dapat bertindak sebagai ppk sesuai peraturan perundang undangan. pa kpa menetapkan pejabat pengadaan, panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, tim pengadaan dan tim pendukung yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. pa kpa menetapkan pejabat pengadaan dengan mengoptimalkan pegawai dari skpd sendiri sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedua pejabat pembuat komitmen ppk) ppkharga perkiraan sendiri hps) sebagaimana pada huruf angka wajib ditetapkan, kecuali untuk kontes sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian. bagian ketiga pokja ulp dan pejabat pengadaan barang jasa pokja ulp ditetapkan oleh kepala ulp, berasal dari anggota ulp yang ditetapkan bupati. pokja ulp pejabat pengadaan barang jasa memilikntulkab.go.id,laporkan secara tertulis proses pemilihan penyedia barang jasa kepada kepala ulp. khusus untukbarang jasaokja ulp pejabat pengadaan barang jasa dilarang duduk sebagai ppk, pejabat penanda tangan surat perintah membayar ppm), bendahara, dan api aparat inspektorat, kecualmpat tim perencana tim perencana mempunyai tugaslima tim supervisi perencanaan tim supervisi perencanaan mempunyai tugasmenjadi narasumber dalam rapat penjelasan pekerjaan (apabila diperlukan), dan memberikan arahan agar pekerjaan perencansupervisi perencanaan kepada pa kpa. bagian keenam petugas tim pengawas lapangan petugas tim pengawas lapangan mempunyai tugaspengajuan perubahan pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara, meliputidanita acara pemeriksaan penyerahan hasil pekerjaan, danlapangan kepada ppk dan pejabat yang mengangkatnya. bagian ketujuh panitia pejabat peneliti pelaksanaan kontrak panitia pejabat peneliti pelaksanaan kontrak mempunyai tugas dan kewenangan antara lain bersama ppk meneliti persyaratan umum kontrak dan persyaratan khusus kontrak pada saat kontrak akan ditandatangani dengan penyedia jasa,sanakan pengukuran, pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap kegiatan atau mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal, cc. menyusun addendum kontrak apabila dalam pemeriksaan bersama terdapat hal yang mengakibatkan perubahan isi kontrak, dan meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaanpenelitian pelaksanaan kontrak kepada ppk. bagian kedelapanpelaksanaan pengadaan barang jasa bagian kesatu lpse lpse dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik kabupaten bantul melalui sse yang dikembangkan oleh lopp. lpse menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan pa kpa ppk ulp pejabat pengadaan barang jasa serta lopp. lpse memfasilitasi ulp dalam pemilihan penyedia barang jasa secara elektronik. lpse melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sse. pengguna sse harus memenuhi persyaratan sebagai berikut penyedia barang jasa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi sse maupun offline lpse, dandalam pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa dari membuat paket dan pendaftaran sampai dengan kontrak harus mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang jasa serta aplikasiserta isi sanggahan dan jawaban. ketentuan mengenai lpse diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bagian kedua swakelola pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. prosedur swakelola meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, cc. pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan 'pertanggungjawaban pekerjaan. pekerjaan melalui swakelola antara lain dapat dilakukan oleh: skpd penanggung jawab anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh skpd penanggung jawab anggaran, mempergunakan pegawai sendiri, pegawai kementrian lembaga skpd instansi lainnya dan atau dapat menggunakan tenaga ahli dengan ketentuan jumlah tenaga ahli perorangan tidak boleh melebihi (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai kementrian lembaga skpd instansi lainnya yang terlibat dalam kegiatan swakelola. instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dengan ketentuan sebagai berikut direncanakan,yang bukan penanggung jawab anggaran, kelompok masyarakat pelaksana swakelolatugas dan tanggung jawab para pihak penyelenggara swakelola adalah pa kpa penanggung jawab anggaran mempunyai tugas antara lain mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan skpd, menetapkan rencana penggambaran melalui swakelola, mengangkat panitia pejabat pengadaan yang dibutuhkan, dan mengajukan penawaran kerjasama kepada instansi pemerintah lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, atau penetapan kelompok masyarakat. ppk pada skpd penanggung jawab anggaran mempunyai tugas antara lain melaksanakan kebijakan pa kpa dalam pelaksanaan swakelola, membentuk dan mengangkat tim swakelola, mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur instansi pemerintah lain, mengadakan kontrak pelaksanaan dengan pelaksana swakelola pada instansi lain: dan mengadakan kontrak pelaksanaan dengan penanggung jawab kelompok masyarakat. instansi pemerintah lain pelaksana swakelola mempunyai tugas antara lain bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati, mengangkat tim pelaksana, dan mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai tim perencana dan tim pengawas. kelompok masyarakat mempunyai tugas antara lain: bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati, mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak, dan membentuk dan mengangkat tim pengadaan untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dibutuhkan. tim swakelola dapat terdiri dari tim perencana, ber, tim pelaksana, dan tim pengawas,laksanaan pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan dalam swakelola antara lain memenuhi ketentuan sebagai berikut pengawasan pekerjaan swakelola dilaksanakan untuk mengawasi pekerjaan mulai persiapan sampai dengan akhir pekerjaan yang meliputi pengawasan administrasi, teknis, maupun keuangan, evaluasi dilaksanakan secara berkala dan apabila ditemukan penyimpangan, ppk harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola, cc. pelaporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola dilaporkan oleh tim pelaksana atau kelompok masyarakat kepada ppk, setelah pelaksana pekerjaan selesaiian ketigalainnya dengan nilaikonstruksi dengan nilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah). akuntansi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat identitas dan tandatangan ppk, penyedia barang jasa, dan pejabat panitia penerima hasil pekerjaan, materi obyek transaksi (spesifikasi teknis dan atau gambar), nilai harga transaksi, hak dan kewajiban ppk dan penyedia barang jasa, batas waktu kerjasama (waktu garansi masa pemeliharaan), keadaan kahar, penyelesaian sengketa. surat perintah kerja spk) sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk pengadaan barang jasa lainnya konstruksi beralinan surat perjanjian, spesifikasi teknis, dan daftar kuantitas harga atau dokumen kontrak disampaikan kepada bupati melalui kepala ulp. bagian keempat pengadaan langsung pengadaan langsung dilaksanakan melalui pembelian pembayaran langsung atau menggunakan surat perintah kerja spk).dinegoisasi paling sedikit, dan pejabat pengadaan melaksanakan negosiasi harga barang jasa yang harganya tidak pasti dan dapat negosiasi. pejabat pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung. dokumen tanda bukti proses pengadaan langsung yang menggunakan bukti akuntansi antara lain surat pesanan (apabila diperlukan), berita acara negosiasi harga barang jasa (apabila diperlukan), berita acara hasil pengadaan langsung, akuntansi, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan, berita acara penyerahan pekerjaan, dan laporan pelaksanaan pekerjaan. pengadaan yang menggunakan surat perintah kerja spk) yang disertai permintaan penawaran, klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyediasebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri dokumen pendukung yang diperlukan, penyedia yang diundang menyampaikan penawaran secara langsung untuk selanjutnya dibuka dan dievaluasi oleh pejabat pengadaanserta. bagian kelima pembelian pembayaran langsungarga perkiraan sendiri hps) (apabila diperlukan), dandapat dihampiri surat pesanan sp) atau surat perintah mulai kerja smk). bab laporan pengadaan barang jasa bagian kesatu laporan proses pemilihan penyedia barang jasa laporan proses pemilihan penyedia barang jasa dibuat oleh pokja ulp dan pejabat pengadaan barang jasa setelah pengadaan barang jasa selesai. format laporan sebagaimana dimaksud pada dan tersebut dalam lampiran va,paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnyanyelesaian pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada dibuat setelah penyerahan hasil pekerjaan. format lapormenyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pa kpa besertaerita acara penyerahan pekerjaan hasil pengadaan barang jaslaporan kegiatan non apbd skpd yang mengelola kegiatan non apbd dari apbn, apbd provkan laporan pelaksanaan kegiatan non apbd sebagaimana dimaksud pada dan melaporkan kepada bupati. panitia pejabat pengadaan kegiatan non apbd wajib membuat laporan kepada pa kpa dan bupati melalui kepala bappeda,mekanisme pelaporan mekanisme pelaporan dilaksanakan secara manual dan melalui fitur sistem informasi manajemen sim). mekanisme pelaporan pelaksanaan pekerjaan paket pekerjaan dilaksanakan secara manual. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan melalui fitur sistem informasi manajemen sim) dengan alamat http: pelaporan sebagaimana dimaksud dalam melalui fitur sistem informasi manajemen sim) dengan alamat http: bab pemeriksaan dan serah terima pekerjaan pa kpa memerintahkan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan setelah menerima pengajuan tertulis permintaan penyerahan pekerjaan dari penyedia yang diajukan melalui ppksesuai dengan ketentuan spk kontrak dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pada pengadaan barang dan jasa lainnya jasa konsultansi tersebut dalam lampiran ixapada pengadaan jasa konstruksi tersebut dalam lampiran ixb dan lampiran ixcsebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada ppk. ppk setelah meneliti dan memeriksa hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang jasa sesuai dengan spk kontrak, selanjutnya menerima penyerahan pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan. berita acara serah terima hasil pekerjaan barang jasa lainnya jasa konsultansiserah terima hasil pekerjaan jasa konstruksidan berita acara serah terima hasil pekerjaandan atau waktu garansi pada pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bab vii. pelayanan dan pembinaan bidangmelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa, dandengan peraturan bupati tersendiri. bab viiimengikat, hasil kerjasama dengan pbersangkutan setelah mendapatkan persetujuan bupati.inventarisasi inventarisasi dan pengelolaan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan undangan. inventarisasi dansepsis bagian haku ana gunawan budi santoso.s. sos, m.h nip.format daftar pertanyaan identifikasi kebutuhan baranganannnnnnan anna namakan jenis kebutuhan barang pertanyaan jawaban keterangan identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan senja k l d i masing masing barang sesuai jumlah barang yang diperlukan ketaaanaenae.bh unit . dengan macam jenis barang, fungsi, spesifikasi,dsb kapan barang harus didatangkan sudah tekanan aan ada dilokasi tekanan aan apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran indonesia dengan jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan apakah barang tersebut merupakan produksi dalam negeri atau barang import apakah ada bagian komponen barang yang harus impor dan berapa persen tingkat komponen dalam (o)bagian komponen barang yang harus negeri tkn) didatangkan dari luar negeri. apakah cukup tersedia jumlah produsen barang dan atau jumlah penyedia barang yang dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan barang dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi unit kerja besaran organisasi yang dinilai dari banana orang jumlah pegawai dalam unit organisasi beban tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi nun nun nun unud eni organisasi unit kerja nun nun nun unud eni persyaratan lain yang diperlukan: apabila diperlukan cara penggunaan pemasangan pengoperasian pelatihan untuk pengoperasian pemeliharaan barang ii. identifikasi terhadap barang yang tersedia yang telah dimiliki namajjenis barang yang sesuai dengan sesuai menurut: jenis, nama enix tekanan kanan spesifikasi barang, ukuran tekanan kanan kapasitas, dll sesuai jenis barang yang jumlah barang yang tersedia ketaaanaenae.bh unit . dibutuhkan layak untuk kondisi kelayakan barang difungsikan digunakan dimana akan status penggunaan pemanfaatan barang idle atau masih makanan difungsikan digunakan riw pengadaan parang: kapan barang diadakan diserahterimakan siapa yang mengadakan satker pusat skpd .pekerjaan konstruksi k l d i k l d i peranananannannnnnnnnkaannn namajjenis kegiatan pannnnnananananannnnnannnnnnnaaaan sub kegiatan pekerjaan paragaanannnnnnnnnanannaannaa jenis kebutuhan pekerjaan konstruksi pertanyaan jawaban keterangan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi berdasarkan kegiatan dalam senja k l d i namajjenis pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk ekanenenaee hari b ula ni. melaksanakan pekerjaan konstruksi? makanan apakah pekerjaan konstruksi tersebut memerlukan barang material yang menggunakan komponen import dari luar negeri dalam hal menggunakan komponen dari luar negeri import, berapa persen se) bagian komponen tersebut terhadap keseluruhan. dalam hal pekerjaan konstruksi tersebut akan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak apakah pekerjaan konstruksi tersebut memerlukan waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari (satu) tahun anggaran apakah pekerjaan konstruksi tersebut termasuk dalam program jangka menengah (lima) tahun rpm) k l d i. apakah sudah ada ijin tertulis persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan kontrak tahun jamak, sesuai ketentuan perpres tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah. dalam hal pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan memerlukan desain konstruksi apakah desain konstruksi yang diperlukan sudah tersedia, sesuai aan kebutuhan? nun nun nun net apabila sudah tersedia, kapan desain tekanan aan konstruksi tersebut dibuat, tekanan aan apakah desain konstruksi yang tersedia perlu direvisi, agar dapat difungsikan dimanfaatkan secara optimal nun nun nun unud eni berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk bulan hari revisi pembuatan menyelesaikan mengerjakan desain baru konstruksi tersebut? perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk tekanan aan pengadaan desain konstruksi tersebut tekanan aan apakah biaya yang diperlukan untuk pengadaan desain konstruksi sudah tersedia dialokasikan dengan cukup dalam hal pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan, memerlukan pembebasan tanah berapa luas lahan tanah yang diperlukan untuk menunjang tekanan h,. pelaksanaan pekerjaan konstruksi apakah pembebasan lahan tanah sudah dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran dimana nun nun nun unud eni pekerjaan konstruksi dilaksanakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pembebasan jahan tanah berikut penyelesaian .bulanan pembayaran ganti rugi dan penyelesaian administrasi untuk pelepasan hak atas tanah ii. identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi berdasarkan ketersediaan yang telah diadakan namajjenis pekerjaan konstruksi yang sesuai sama dengan telah diadakan yang dibutuhkan status fungsi sudah difungsikan digunakan siapa yang menggunakan pengelola hasil pekerjaan konstruksi kapan pekerjaan konstruksi diadakan diserahterimakan sumber dana untuk pengadaan pekerjaan konstruksijasa konsultansinknananan nana jenis kebutuhan jasa konsultansi pertanyaan jawaban keterangan identifikasi kebutuhan jasa konsultansi berdasarkan kegiatan dalam senja k l d i. macam jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan aan dalam senja k l d i nun nun nun unud eni fungsi dan manfaat dari jasa konsultansi . joon tersebut, sehingga dibutuhkan tekanan aan siapa yang membutuhkan akan menggunakan jasa konsultansi tersebut kapan jasa konsultansi tersebut harus tekanan aan diadakan dilaksanakan tekanan aan berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengadaan jasa konsultansi keatas ulan hari,. berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan |. untuk pengadaan jasa konsultansi tekanan aan dalam hal jasa konsultansi yang dibutuhkan adalah jasa konsultansi konstruksi (jasa penyusunan desain,studi kajian atau jasa pengawasan supervisi) jasa konsultansi konstruksi untuk penyusunan desain konstruksi apakah desain konstruksi yang nun nun nun unud eni dimaksud untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan nun nun nun unud eni dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama. berapa lama waktu yang diperlukan tekanan aan untuk menyelesaikan penyusunan tekanan aan desain konstruksi tekanan aan apakah desain konstruksi tersebut tergolong pekerjaan yang tekanan aan sederhana standar dan tidak berisiko aan dalam hal jasa konsultansi yang dibutuhkan adalah jasa pengawasan konstruksi supervisi: nun nun nun unud eni berapa lama waktu untuk nun nun nun unud eni menyelesaikan pekerjaan konstruksi, aan sehingga waktu penugasan tenaga nun nun nun unud eni ahli yang dibutuhkan harus dapat nun nun nun unud eni disesuaikan: nun nun nun unud eni kapan pelaksanaan pekerjaan nun nun nun unud eni konstruksi harus dimulai. berapa jumlah tenaga ahli yang diperlukan dan berapa lama waktu penugasan dari masing masing tenaga kenakan. orang bulan ahli yang dibutuhkan dalam hal diperlukan asisten tenaga ahli berapa jumlah asisten tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai bidang kalian dan pengalaman masing masing dalam hal jasa konsultansi yang dibutuhkan adalah jasa konsultansi non konstruksi: berapa jumlah tenaga ahli serta kesaakaeeae. orang bulan lama waktu untuk penugasan dari masing masing tenaga ahli sesuai bidang keahlian yang diperlukan. catatan: daftar pertanyaan tersebut dapat ditambah dikembangkan sesuai kebutuhan lampiran contoh format daftar pertanyaan identifikasi kebutuhan jasa lainnya k l d k l d i peranananannnnnnnnnnnnknannnan namajjenis kegiatan ann pen epa eepppnnppeeppap ppa sub kegiatan pekerjaan paragaanannnnnnnnnanannaannaa jenis kebutuhan jasa lainnya pertanyaan jawaban keterangan identifikasi kebutuhan jasa lainnya berdasarkan kegiatan dalam senja k l d i macam jenis jasa konsultansi (jasa lainnya)yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam senja k l d i apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut, dibutuhkan kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan dilaksanakan siapa yang menggunakan mengelola jasa lainnya tersebut berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan jasa lainnya tersebut makanan apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan dalam hal jasa lainnya untuk menunjang kegiatan yang bersifat tersebut bersifat rutin pada rutin setiap tahun anggaran dan diindikasikan tidak ada peningkatan target dan sasaran yang ditetapkan, maka kebutuhan waktu untuk pelaksanaan dan atau tenaga yang diperlukan serta keperluan pendukung lainnya, dapat dianggap sama dengan kebutuhan pada tahun anggaran sebelumnya. berapa tenaga yang diperlukan untuk apabila diperlukan pengadaan jasa lainnya tersebut seberapa besar beban tugas yang harus dilaksanakan terkait dengan pengadaan jasa lainnya catatan: kenaanananannnnnaknn nana daftar pertanyaan tersebut dapat ditambahcontoh format pengorganisasian pengadaan pengorganisasian pengadaan swakelola ne|| gsamsitogaan tussspokokdan kewenangan karangan pengadaan swakelola. opa hah nn oper ooh |impelaksanaswakelola panitia pejabat penerima hasil pekerjaan pengorganisasian pengadaan melalui penyedia barang jasa ommsasikagaan tusasporokdan kewenangan keterangan pengadaan melalui penyedia barang jasa opa nn |utp pejabatpengadaan ih) panitia pejabat penerima hasil pekerjaaniii format kerangka acuan kerja pengadaan barangara ng.oooooocoennlanan nanailidil aan satker skpd . ji.oo. sumber dana dan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang perkiraan biaya anananananananannanana nana aanbarang pelaksanaan yang dimaksud harus sudah ada dilokasi diserahterimakan) pekerjaan bere hari bulan, terhitung sejak.ooo tenaga ahli.(apabila diperlukan) spesifikasi teknis spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputilampiran: iii format kerangka acuan kerja pengadaan pekerjaan konstruksij.colleka maksud dan tujuan maksud maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi. tujuan tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi. target sasaran target sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.fiksi.w.oooooceekn total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi rp. efek). ruanglingkup, lokasi ruang lingkup batasan lingkup pengadaan pekerjaan pekerjaan, fasilitasi konstruksi.cooooooonnknnnnnnnnnlkaaanlnl naa penunjang lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. jaa fasilitas penunjang yang disediakan oleh pa kpa ppk.were sstr uks .poho,iii format kerangka acuan kerja pengadaan pekerjaan jasa konsultansiooa maksud dan tujuan maksud maksud pengadaan jasa konsultansi. tujuan tujuan pengadaan jasa konsultansi. target sasaran target sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa konsultansiodeenknknknn total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan jasa konsultansi rp. nana). ruang lingkup, lokasi aa. ruang lingkup batasan lingkup pengadaan jasa konsultansi pekerjaan, fasilitasi kanknanaaan nana penunjang lokasi pekerjaan pengadaan jasa konsultansi . jj. data dan fasilitas yang dapat disediakan oleh pa kpa ppk . produk yang hasil produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi dihasilkan heeanapelaksanaan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan jasa konsultansikemajuan laporan yang harus dipenuhi dalam pengadalampiran: iii format kerangka acuan kerja pengadaan pekerjaan jasa lainny. maksud dan tujuan maksud maksud pengadaan jasa lainnya. tujuan tujuan pengadaan jasa lainnya. target sasaran target sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa lainnyalainnylainnya .oooooooeenkaknnk total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya rp. nk) ruanglingkup, lokasi aa. ruang lingkup batasan lingkup pengadaan jasa lainnya . pekerjaan, fasilitasi ann nun nan nan annual penunjang lokasi pekerjaan pengadaan jasa lainnya . j.ou. data dan fasilitas yang dapat disediakan oleh pa kpa ppk .dan atau yang harus dihasilkan disediakan sendiri oleh penyediadii. waktu pelaksanaan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan jasa lainnya.: waktu penugasan sesuai ketentuan:: laporan mingguan, laporan bulanan, laporan bulanan lampiran: iii format kerangka acuan kerja pengadaan pekerjaan swakelol. iiswakelola .oo.oooococo woo aan maksud dan tujuan maksud maksud pengadaan pekerjaan swakelola. tujuan tujuan pengadaan pekerjaan swakelola. target sasaran target sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola .o.o.ooococoo woo woo mawakelola barang jaso.oknanln total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan pekerjaan swakelola rp. ola). ruanglingkup, lokasi aa. ruang lingkup batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola pekerjaan, fasilitasi kannknaaan naa ana penunjang lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan .swakelola. pelaksanaanyang dan atau tenaga ahli diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola perorangan (apabila diperlukan) bahan material dan bahan material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanak womacontoh format contoh format daftar simak pemantauan dan evaluasi perencanaan pengadaan daftar simak pemantauan dan evaluasi penyusunan rencana pengadaan barang jasa pemerintah kegiatan ketentuan prosedur sesuai ketentuan keterangan (ya' tidak) tahap penyusunan rencana umum pengadaan: tan melalui identifikasi terhadap kebutuhan berdasarkan kegiatan dalam senja penetapan kebutuhan b j k l d i. k l d i, penelaahan terhadap ketersediaan barang jasa, berdasarkan data informasi dari bmn bmd dan atau riw pengadaan penetapan paket pekerjaan kebijakan umum tentang pemakaman pekerjaan penetapan cara pengadaan kebijakan umum tentang cara pengadaan penetapan pengorganisasian kebijakan umum tentang pengadaan pengorganisasian pengadaan japan heluntni itn menganga penganggaran ketentuan prosedur penyusunan kak penyusunan kak untuk pekerjaan ketentuan prosedur penyusunan rab penyusunan rab untuk pekerjaan penetapan dok. rencana umum sebagai bahan penetapan pengadaan oleh pa kpa rka k l d i setelah rka k l d i pengumuman rencana umum nag pengadaan oleh pa kpa disetujui, peng melalui website k l d i il. tahap persiapan pelaksanaan pengadaan penetapan pelaksana swakelola ketentuan prosedur oleh pa kpa penyusunan dokumen swakelola ketentuan prosedur oleh ppk penetapan pemilihan sistem pengadaan, meliputi metode pemilihan: ketentuan prosedur oleh metode penyampaian dok. ulp pejabat pengadaan penawaran: metode evaluasi penawaran penyusunan dan penetapan ketentuan prosedur oleh dokumen pengadaan ulp pejabat pengadaan penetapan spesifikasi teknis ketentuan prosedur oleh ppk pop penetapan rincian hps ketentuan prosedur oleh ppk penetapan rancangan kontrak ketentuan prosedur oleh ppk pop pengumuman lelang seleksi ketentuan prosedur oleh ulp pejabat pengadaan catatan daftar simak ini dapat (skpd . . kabupaten bantul tahun anggaran wnr.o. nomor look pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., bertempat kantor . kabupaten bantul, kami yang bertanda tangan dibawah ini nama beranananannnnnnnnanannnann jabatan beranananinnnnnnnnannneea( skpd). kabupaten bantul, yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama mankakannnananananaaaaaea nan jabatan nnnnanananannnnnnnnnnn nana selaku pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran berdasarkan keputusan bupati bantul nomor . tahun ., tentang pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pada . skpd) . kabupaten bantul tahun anggaran . yang selanjutnya disebut pihak kedua. pihak kesatu dan pihak kedua dengan ini mengadakan serah terima hasil pengadaan barang jasa pada . skpd . kabupaten bantul tahun anggaran .dengan ketentuan sebagai berikut pihak kesatu menyerahkan hasil pengadaan barang jasa kepada pihak kedua. hasil pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud padamenyatakan telah menerima hasil pengadaan barang jasa dari pihak kesatu,akan mengelola hasil pengadaan barang jasa sesuai peraturan yang berlaku. pihak kesatu tetap mempunyai kewajiban menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa. demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap (lima), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. yang menerima yang menyerahkan pihak kedua pihak kesatu kepala loco. pejabat pembuat komitmen tembusan disampaikan kepada yth. bupati bantul melalui kepala dead kabupaten bantul. kepala bagian administrasi pembangunan setda kab. bantul. bupati bantul, ttd sri surya width sus na) t.a ka) gas isa) gta loyal markas lean kej te) ing kasi ie) is) sisi. ts(i3| si . cin| ke) kep) kun ke) ka) kun ke) lampiran peraturan bupati bantul nomor :. .tahun tanggal . januari . tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten bantul laporan proses pemilihan penyedia barang jasa kegiatan . pada . (skpd) . tahun anggaran . (kegiatan gan nama kegiatan jumlah anggaran rp. jumlah anggaran keseluruhan kegiatan) lt. pekerjaan paket pekerjaan nama pekerjaan part sumber dana i3. volume lokasi pekerjaan |. sekretaris . anggota: dokumen pengadaan pengumuman tanggal penjelasan pembukaan penawaran penetapan pemenang nan pagu anggaran rp. jumlah rupiah hps rp. nilai pemenang lelang rp. jumlah peserta mendaftar rekanan yang ikut penjelasan nan menawar metode pengadaan .(metode pengadaan yang digunakan) sistem evaluasi .(sistem evaluasi yang digunakan oo) penyedia br js nama rekanan pemenang pt cv pbi. aduan ada'tidak ada sanggahan aduan awal ada tidak ada banding ada'tidak ada bantul, panitia pejabat pengadaan catatan nip. san dibuat per masing bupati bantul, ttd sri surya width lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tanggal januari tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten bantul laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang jasa paket pekerjaan oom mma kegiatan meminum pada . (skpd). ta. . nomor . lamp ana. hal pranata kepada yth kepala skpd .ooooooo jana selaku pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran kabupaten bantul. saya yang bertanda tangan dibawah ini nama beranananinnnnnnnananaaee jabatan bnnnnannanananannnnnnnnnnnkaamaaannannn skpd) . kabupaten bantul. dengan ini melaporkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa yang menjadi tanggungjawab saya telah saya laksanakan dengan baik dan telah saya selesaikan adapun pengadaan barang jasa yang telah saya selesaikan sebagaimana terlampir dan saat ini sedang dalam masa pemeliharaan garansi dari penyedia barang jasa. demikian laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang jasa, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. bantul, . yang melaporkan pejabat pembuat komitmen tembusan dikirim kepada yth bupati bantul melalui kepala bagian administrasi pembangunan. inspektur kabupaten bantul. bupati bantul, ttd sri surya width (as) zk ca. poh vo2p (o) kar) na) (ep) du: (as) ken) c09 lampiran v( skpd .kabupaten bantul tahun anggaran . nama harga jumlah barang jumlah satuan harga lokasi umah keterangan kekayaan rp.) rp) pp. a4a dst yang menerima yang menyerahkan pihak kedua pihak kesatu kepala oo. pejabat pembuat komitmen keterangan pengisian kolom kolom diisi diisi nama barang yang diserahkan termasuk merk jenis dan nomor serinya jika ada kolom diisi jumlah barang kolom diisi harga satuan kolom diisi perkalian antara kolom dan kolom kolom diisi lokasi barang kekayaan yang diserahkan kolom diisi jumlah perolehan nama barang kekayaan harga barang jasa biaya pendukung biaya administrasi) kolom diisi keterangan yang dapat diinformasi kami yang bertanda tangan bawah ini nama jane jabatan ketua panitia penerima hasil pekerjaan nama jae jabatan sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan nama salem jabatan anggota panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan keputusan kepala . skpd) . selaku pa kpa . nomor . tahun keeammemeaselaku panitia pejabat penerima hasil pekerjaan dengan teliti telah memeriksa barang jasa sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan oleh pt cv pb). berdasarkan spk kontrak nomor :. tanggal . bulan . tahun., berupa nama barang volume keterangan setelah diperiksa ternyata barang yang dikirim dalam kondisi terdapat baik sesuai spk kontrak adenium kontrak atau kurang tidak baik barang yang terdapat baik kami beri tanda yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada pejabat pemuat komitmen, sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda untuk diganti. demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya penyedia barang jasa panitia pejabat penerima hasil pekerjaan pt ov pb.o.in nomor ketua nama taanakannan sekretaris nama nnananannan kenaanaanana saat anggota: nama bernnaanai pimpinan mengetahui menyetujui pejabat pembuat komitmen nama a.n nannannaann nip nnnnnnanaaah bupati bantul, ttd sri surya width lampiran ixbagakmkkenennnlnnanneeeakamannnnannnnnnan alamat makkkknlnnnlnneaneaaaanananan jabatan pimpinan pb cv pt. nama panitia pejabat penerima hasil pekerjaan alamat mankannlnnnnnnaaeaakanannnanann alternatif (masih terdapat kekurangan) penyedia barang jasa belum menyelesaikan sebagian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran berita acara pemeriksaan penyerahan pertama ini, sehingga penyedia barang jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrakpekerjaan sesuai kontrak sehingga panitia pejabat penerima hasil pekerjaan dapat menerima penyerahan pertampertama hasil pekerjaan. demikian berita acara pemeriksaan penyerahan pertamt mna ketua nama tarakan sekretaris nama snnananaan kaanaananannnnaaaanan anggota nama bernnnnanan pimpiiii nanaknnnann nama a.n nannannaann nip. sanak. nip. anekaprkannnnnnnnnnnnnnnnnnnnleaaaannnn alamat mrkananannnnnnnnnnnnnleeaeeaanann jabatan pimpinan pb cv pt. nama panitia pejabat penerima hasil pekerjaan alamat mrkananannnnnnnnnnnnnnnnnkaka: alternatif (masih terdapat kekurangan) penyedia barang jasa belum menyelesaikan kewajiban masa pemeliharaan sebagaimana lampiran berita acara pemeriksaan penyerahan kedua ini, sehingga penyedia barang jasa harus melaksanakan perbaikan pekerjaan sesuai kontrak ketentuan yang berlakukewajiban pada masa pemeliharaan sesuai dengan kontrak sehingga panitia pejabat penerima hasil pekerjaan dapat menerima penyerahan kedukedua hasil pekerjaan. demikian berita acara pemeriksaan penyerahan kedu tnnnnnnnnannnnanan ketua nama sekretaris nama snnannanan pimpinan anggota nama bernnnnaaoi nanannnaann nama a.n nannannaann npl ndak nip nnnnnnnanaakahserah terima, bertempat di. kami yang bertanda tangan bawah ini nama nanannnaannaannaaaneanaaaaanaaaaaaan jabatan pimpinan direktur pt cw pb.voodoo # mma. alamat banana nana untuk selanjutnya disebut pihak kesatu nama nanannnaannaannaaaneanaaaaaaanaaaaan jabatan pejabat pembuat komitmen berdasarkan keputusan kepala . skpd). selaku pa kpa nomor . tahun ., tentang penetapan pejabat pembuat komitmen, pekerjaan paket pekerjaan . kegiatan kena pada . skpd) . kabupaten bantul, tahun anggaran . untuk selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini pihak kesatu dan pihak kedua mengadakan serah terima hasil pekerjaandua menyatakan bahwa pihak kesatu telah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam surat perintah kerja kontrak dengan baik. pihak kesatu menyerahkan hasil pekerjaan barang kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima penyerahan hasil pekerjaan barang dimaksudmenyerahkan garansi barang dimaksud, selama .bulan tahun. demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya pihak kedua pihak kesatu penyedia barang jasa pejabat pembuat komitmen pt cov pb. inna nano kenanasannnn (nama). penanaman (nama). nip. nnnnnnnnnnnnnna jabatan mengetahui menyetujui kepala skpd . selaku pa kpa penanaman (nama)agak kegiatan. nk. tanggal :. (sebutkan nama kegiatan) pekerjaan :. lokasi pan berdasarkan berita acara pemeriksaan penyerahan pertama hasil pekerjaan nomor . tanggal . sesuai spk kontrak adenium kontrak nomor . tanggal. .i. joo. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini nama perannnnnnnannnnnnnnnnannnannnannaaanaan alamat nnnnnnnnnnannnnnannnannnannnannnnannnannnannnannaanaa jabatan pimpinan direktur pt cv pb. selanjutnya disebut pihak kesatu. nama nnnannnnnnannnnnnannnannnannnannannnannaa alamat mrannnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnannnnnan jabatan pejabat pembuat komitmen berdasarkan keputusan kepala . skpd).hasil pekerjaan untuk kali pertamasatu menyerahkan kepada pihak kedua, pekerjaan nan panen nnen nan napnpennnaennnn app nnannnnnnnn lokasi mrannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannna nan yang telah selesai dilaksanakan oleh pihak kesatu. pihak kedua menerima penyerahan hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan persyaratan dalam surat perintah kerja kontrakdan menyerahkan jaminan pemeliharaan selama .hari bulankegiatan. tanggal :. (sebutkan nama kegiatan) pekerjaan :. lokasi panam berdasarkan berita acara pemeriksaan penyerahan kedua hasil pekerjaan nomor lo. tanggal . sesuai spk kontrak adenium kontrak nomor . tanggal. .iii. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini nama nan nan ann aaa nan nan ana aaa aaa aaa rare akan alamat nnnnnnnnnannnannannnannnana nan jabatan pimpinan direktur pt cv pb. . selanjutnya disebut pihak kesatu. nama nnnannnnnnannnnnnannnannnannnannannnannaa alamat mnnnnnnnnannnn anna jabatan pejabat pembuat komitmen berdasarkan keputusan kepala . skpd) pekerjaan untuk yang kali kedua sebagai berikut pihak kesatu menyerahkan kepada pihak kedua, pekerjaan nan nan nan nenek ann nnn npannnaannnn pnnannnnannnn lokasi mrannnnnnnnnannnnnnannnnnnnnana nan yang telah menyelesaikan kewajiban pada masa pemeliharaan sesuai kontrak. pihak kedua menyatakan telah menerima penyerahan kedua hasil pekerjaan tersebut dari pihak kesatu, pihak kesatu berhak menerima retensi jaminan pemeliharaan dari pihak kedua sesuai dengan kontrak |
bamasyarakata.penduduk kabupaten bantul yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, b.membentuk kelompok dengan jumlah angggota paling sedikit (lima) orang, dana.bmt yang berkedudukan kabupaten bantul, b.telah berbadan hukum, belum pernah mendapatkan pinjaman dana dari pemerintah daerah, dan d.a.penduduk kabupaten bantul yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, b.bertempat tinggal tetap, c.telah dewasa, yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain, d.sehat jasmani dan rohani, dan e.sanggup menyediakan kandang, pakan dan mengelola ternak dengan baik. bab mekanisme penyalurandapat mendapatkan dana bergulir. dalam melaksanakan verifikasi calon penerima kepala skpd pengelola membentuk tim verifikasi dana bergulir. tim verifikasi sesuai dengan dana bergulir yang dikelola. dana bergulir dianggarkan dalam apbd pada dpa ppid atas usul skpd pengelola. kepala skpd pengelola mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada ppid sesuai kebutuhan. bendahara pengeluaran ppid mencairkan dana bergulir kepadab tata cara pengembalian dana bergulir jangka waktu pengembalian dana bergulir umkm adalah (dua belas) bulan. jasa dana bergulir umkmumkmrajin pasar seni gagasan adalahengrajin pasar seni gagasik adalah (dua puluh empat) bulan. jasa dana bergulir piiuatan modal usaha perikanan adalahpenguatan modal usaha perikanka adalah (dua belas) bulan. jasa dana bergulir pekapekaadalah (dua belas) bulan. jasa dana bergulir alih profesi penambang pasirkupu adalah (dua belas) bulan dengan tenggang waktu (satu) bulan. jasa dana bergulir kupukupulembaga bmt adalah (dua puluh empat) bulan. jasa dana bergulir lembaga bmtlembaga bmtrevolving ternak adalahrevolving menjadi petani peternak adalahmenjadi petani peda bantul gg. skpd pengelola pada bpd provinsi diy cabang bantulenerimaan pengembalian dana bergulir pada tahun anggaran yang bersangkutyang telah ditetapkan oleh bupati(paten) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang:uraian tugas pelaksana pelayanan administrasi terpadu kecamatan pate(paten)aten pelaksana paten terdiri atas camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi pelayanan,e: surat direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan nomor,mhpendapatan hibah setelah perubahan dana darurat semula ox) bertambah (berkurang) jumlah dana darurat setelah perubahan dana bagi hasil pajak semula berkurang hmw.ox) setelah perubahan bagi hasil sumbangan pihak iii provinsi semula berkurang jumlah bagi hasil sumbangan pihakom) bertambah (berkurang|ooo jumlah pinjaman daerah setelah perubahan penerimaan kembali pemberian pinjaman semula go, bertambah (berkurang) do, jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman go, setelah perubahan penerimaan piutang daerah semula bertambah (berkurang|||lembaran daerah kabupaten sambas tahun nomor kepala bagian hukum dan peru undangan, variants pembina iv a| nip. noref peraturan daerah kabupaten sambas, provinsi kalimantan baratdaerah pada pt. bank lampu dengan rahmat tuhan bupati posisi menimbang bahwa dalam ujung pertumbuhan dan perkembang perekonomian daerah, maka perlu memperkuat permodalan pt. bank pembantu daerah lampung dengan memanfaatkangkekayaan daerah sebagai modal yang disertai pt. bank pembangunan daerah ung, undang undang tentang perbendaharaan negara, pen aan modal pemerintah daerah ditetapkan untukkabupaten pesisir barat tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank pembangunan daerahepublik indonesia undang undang nomo tentang perseroan terbatas lomba gara republik indonesia tahun tambahan lembaran negara esia nomor undang undang ahun tentang pembantu aturan perundang undangan lembaran lik indonesia tahun nomor lembaran negara republik indonesia undang und nomor tahun tentang bentuk kabupaten pesisir barat provinsi baran negara republik indonesia nomor ng undang nomor tahun tentang tah199' provinsi dan pemerintahan daerah ota lembaran negara republik sia nomor tambahan lembar ra republik indonesia nomor peraturan negeri nomor tahun tent pengelolaan keuangan daerah bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan aturan menteri nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan menteri, dal negeri nomor tahun berutang man pengelolaan keuangan daerah beri negara republik indonesia tahun nomor aturan daerah tingkat lampung nomor tentang pembentukan bank bangunan daerah lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkatdaerah tingkat lampung nomor tahun seri d):daerah pada pt. bank lampung. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini sud dengan daerah adalah kabupaten peri pemerintah daerah adalah beserta perangkat daerah sebagai unsur per anggaran pemerintahan kabupaten pesisir bupati adalah isi barat. dewan perak daerah yang selanjutnya disebut dpr perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir, barat. kekayaan area dalah sumber daya ekonomi yang dikuasai senjata miliki oleh pemerintah sebagai akibat dari iwa lalu dan dari mana manfaat ekonomi ial masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, apat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jas masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budayaana segar (fresh money) adalah penambahan modal kepada banmaksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktivitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan pt. bank pembangunan daerah lampung. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi sertapt. bank pembangunan daerah lampung dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip transparan, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran. bab iii bentuk penyertaan modal penyertaan modal dae ada bank pembangunan daerah lampung dipaksa penempatan modal pada pt. bank pem daerah lampung. penyertaan daerah sebagaimana dimaksud pada dapat n atau barang milik daerah yang dapat dinilai ng. sumber sertaan modal daerah sumber'dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah sertaan modal bersumber dari dana apbd. besaran penyertaan modal daerah kepada pt. bank pembangunan daerah lampung sebesar rp3. (tiga miliar rupiah) yang disetorkan secara bertahap dalam jangka waktu (lima) tahun. untuk pertama kali penyertaan modal daerah kepada pt. bank pembangunan daerah lampung sebesar (lima ratus juta rupiah). penyertaan modal daerah untuk tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab proses penyertaan modal dalam rangka penyertaan modal daerah pada pt. bank pembangunan daerah lampung bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab bukti penyertaan modal penyertaan modal diterbitkan sertifikat penyertaan modal oleh pt. bank pembangunan daerah lampung. bab vii hasil usaha bagian laba dari pelaksana aan modal daerah pada pt. bank lampung menjadi perintah daerah disetorkan melalui kas daerah dimasukkan dalam apbd sebagai pendapatan der laba hak pemerintah aerahysebagaimana dimaksud pada menjadi dapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya. wii tasi koordinasi sal lit koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah kanakan oleh satuan kerja perangkat daerah bidang usaha usaha penyertaan modal. dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana term pada dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakurup sir barat tahun nomor nomor register daerah kabupaten pesisir barat provinsi lamp. nomor: psb salinan sesuai kepala bagian hukum dan organisasi, jalin setda rel mawardi nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor tahun tentang penyertaan modal daerah pada pt. bank lampungungkap. sesuai dengan undang undang nomor tahun tent tahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan daerah pada badan usaha milik pemerintah dan atau swa penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada bad usah daerah yang dalam pelaksanaannya sesuai tertentu ran perundang undangan yang berlaku. ii. demi cukup jelas cukupbadung provinsi baliadung nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan laporan arus kas, laporan operasional laporan perubahan ekuitas.ba rp. surplus . oo. rp. pembiayaan penerimaan .oa rp. pengeluaran .o rp. surplus anggaran setelah perubahan rp. surplusrealisasi rp. selisih kurang,menuhi ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bahwdimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturanbupatiperlu diganti, bahwa dengan gantinysebagaimana dimaksud huruf kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil daerah, akan semakin kuat dan dapat mengakomodasi tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi dalam memenuhi dinamika dan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, bahwa dengan semakin terakomodasinya tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi sebagaimana dimaksud huruf diharapkan akan mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bahwa pembentukan landasan hukum untuk memperkuat kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah wewenang pemerintahan daeruduslingkungan pemerintah daerahatasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh instalasinya dan atau secara struktural membawahi pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentubenaran suatu peristiwa secara independen, obyektif, dan professional berdasar ketentuan perundang undangan. kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut ktp pejabat ppn adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas. tindakan yudisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui proses pengadilan. tindakan preventkode etik profesi pejabatejabatkedudukan, tugas, dan wewenang pejabat ppn berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui masing masing kepala perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh sekretariat ppn. pejabat ppn mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pejabat ppn berkoordinasi dengan penyidik kepolisian selaku koordinator dan pengawas. pejabat ppnbab iii hak dan kewajiban pejabatkoordinator dan pengawas ppn dalam pelaksanaan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang undangan. pejabat ppn mempunyai kewajiban: melakukan penyidikan atas temuan pejabat ppn, laporan dan pengaduan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran produk hukum sesuai kewenangan, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinator dan pengawas ppn, cc. membuat berita acara setiap tindakan yang telah dilakukan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik, mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi bawah koordinasi sekretariat ppn. bab pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian bagian kesatu pengangkatan pejabat ppn diangkat oleh menteri atas usul bupati. pns yang dapat diangkat menjadi pejabat ppn harus memenuhi syarat sebagai berikut masa kerja pnsdibidang penyidikan. bupati mengusulkan pns yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh kepolisian republik indonesia bekerjasama dengan instansi terkait. pns yang telah diangkat menjadi pejabat ppn diberikan ktp pejabat ppn. ktp pejabat ppn sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh menteri dan sebagai wujud keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. bagian kedua pelantikan sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat ppn yang berlaku, dan mutasi kerja pejabat ppn antar perangkat daerah keluar daerah, bupati melaporkan perubahan tersebut kepada menteri. bagian keempat pemberhentian pejabat ppn diberhentikan dari jabatannya karena diberhentikan sebagai pns atas permintaan sendiri secara tertulis, cc. pelanggaran disiplin berat kepegawaian, pelanggaran kode etik ppn, tidak lagi bertugas bidang teknis operasional penegakan hukum: tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabatbeserta alasannya. bab pelaksanaan operasional pejabat ppn dalam melaksanakan tugas operasional berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ruang lingkup tugas penyidikan oleh pejabat ppn meliputi: pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, cc. pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum:alam pelaksanaannya tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan pejabat ppn lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan. pejabat ppn dan penyidik kepolisian memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan. pejabat ppn melaksanakan operasionalnya dalam bentuk tindakan musisi dan tindakan preventif non musisi. tindakan musisi dan tindakan preventif non musisi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkaitpemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian. bab pelaksanaan tugas dan kode etik pejabat ppn bagian kesatu pelaksanaan tugas pelaksanaan tugasgian kedua kode etik pejabat ppn kode etik pejabat ppnviikehormatan kode etik ppn terdiri dari unsur perangkat daerah pejabat ppn yang bersangkutan, perangkat daerah yang membidangi pengawasan, cc. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan perangkat daerah unit kerja yang membidangi hukum. bupati menunjuk ketua dan sekretaris dari salah satu unsur keanggotaan tim sebagaimana dimaksud padakepala satuan polisi pamong praja sebagai pelaksana tugas harian. sekretariat ppn sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pakaian dan atribut pejabat ppn dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam dan dilengkapi pakaian dan atribut. ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut pejabat ppn berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembinaan bupati melakukan pembinaan terhadap pejabat ppn. pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tim pembina pejabat ppn yang ditetapkan oleh bupati. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada tim pembina pejabat ppn dapat bekerjasama dengan polridan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja serta data pejabat ppn. ketentuan lebih lanjut mengenai tim pembina pejabat ppn sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab sanksi pejabat ppn yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik,selimeregsuai dengan aslinya pda hukum, ng) roti,s tk.l meet lad h3219 o01 penjelasan atasumum kabupaten kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil jawa tengah tetapi mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. dengan kondisi tersebut, kabupaten kudus yang memiliki tingkat kompleksitas kehidupan yang cukup tinggi. guna memberikan pengaturan kepada masyarakat dan memberikan dasar hukum bagi aparat daerah dalam pelaksanaan tugas, pemerintah daerah telah mengundangkan peraturan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. agar peraturan peraturan daerah tersebut dapat dijalankan secara efektifkeberadaan ppn lingkungan pemerintah kabupaten kudus selama ini telah diatudengan diubahnyaperlu adanya penyesuaian substansi dan muatan materiabupaten kudus. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, perlu didengan berpedoman paddan peraturan menteri hukum dan hak asasigan pena:kearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati semarang, menimbang bahwa arsip merupakan dokumen monumental, identitas dan jati diri daerah sebagai bahan kabupaten semarangyang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab bidangmeliputi:fl.d, bumi, lembaga pendidikan, pemerintah desa, perusahaan,dalam dilaksanakan oleh lkdd:, dan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip lingkupengangkatan tenaga pengelola arsip dari pegawai negeri sipil d, bumi, lembaga pendidikan, pemerintah desakabupatenraturan perundang undangan yang berlaku, cc. jenis arsip, jumlah arsip,ddalam:bupati semarang nomor tahun tentang pedoman pengurusan suratnataan berkasarsip inaktif lingkungan pemerintah kabupaten semarang berita daerah kabupaten semarang tahun nomor dan peraturan bupati semarang nomor tahun tentang pedoman perawatan arsipsemarang melaluimarmarangyang membidangi teknologi informasi dan komunikasi cukup jelas. l3)it salinan yarembang, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka perlu disusun peraturan daerah kabupaten rembang tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga dapat meningkatkan produktivitas peternakan kabupaten rembangdaerahzin usaha peternakan adalah izdan syaratketentuan peraturan perundang undang:dan mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak danrencana tata ruang wilayah daerahsebagaimana dimaksud dalam meliputi: ternak ruminansia besar, ternak ruminansia kecil, dan ternakdengan ketentuan perundang undangan. kawasan peternakan rakyat diarahkan dalam bentuk sub kluster peternakternak sumber daya genetik ternak dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian oleh pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat. pemanfaatan sumber daya genetik ternamerintah daerah mengelola sumber daya genetik ternak dengan membina wilayah sumber bibit yang telah ditetapkan menteri untuk mengoptimalkan potensibab peternakan bagian kesatu benih dan bibit ternak paragraf penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak dan kemampuan ekonomi rakyat. pemerintah daerah berkewajibanetiap orang yang mengedarkan benih atau bibit yang beredar tidak memiliki surat keterangan layak benih dan atau bibit sebagaimana dimaksudakan mendapatparagraf pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak pemasukan benih dan atau bibit dari luar daerah dan atau luar negerisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang peternakan dan kesehatan hewan. pengeluaran benih dan atau bibit dari daerah luar daerah dan atau luar negerian atau luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang peternakan dan kesehatan hewan. paragraf bibit ternak ruminansiasetiap orang yang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud pada. setiap orang yang menyembelih ternak ruminansia besar betina produktiflarangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam halseleksi dan singkil sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua budidaya ternak paragraf pelaksanaan dan pola usaha budidaya ternakaragraf kemitraan usaha budidaya ternak,aragraf pembinaan pemerintah daerahtiga pakan paragraf pengelolaan dan produksi pakan pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan pakan dan produksi pakanwajib berlabelb.aragraf pengadaan bahan pakan dan pembudidayaan hijauan pakan pengadaan bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam hurufparagraf pengawasan produksi dan peredaran pakanempat alat dan mesin peternakan paragraf umum alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsialat dan mesin peternakan pengadaan alat dan mesin peternakan harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat standart nasional indonesiadengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengadaan alat dan mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf peredaran alat dan mesin peternakan peredaran alat dan mesin peternakan wajib memenuhi standar nasional indonesia sesuai denganlima pemberdayaan peternak., penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, pemetaperguruan tinggikegiatanatau perangkat daerahdepopulasiperangkat daerah berwenangdan atau perangkat daerah berketentuan peraturan perundang undangandandalam sampai denggendalian dan penanggulangan zoonosjuga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang p tempat budidaya, produksi pangan asal hewan, cc. produksi produk hewan goncangan, rph, pengumpulan dan penjualan, dann perangkat daerah berwenangperaturan perundang undangan. rph sebagaimana dimaksud pada wajib dan apabila ternak tersebut adalah ternak betina maka harus dilengkapi surat keterangan status reproduksi skor): upacara keagamaan peribadatan, upacara adat, dan cc. pemotongan daruratb.korban bencana alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.an atau dokter hewan yang membawahi swalayan wajib setiap pelaku usaha peternakan dan atau penyelenggara pusat perbelanjaan yang tidak memenuhi kewajibanwajibpidana dengan paling banyak (sepuluh miliar rupiah)wajibetiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggardaerah diawasi dan diuji kualitas oleh perangkat daerah berwenang.dan perlakuan dan pengayoman hewan. kesejahteraan hewan harus diterapkan terhadap semuasana. setiap transportasi, kandang transportasi harusbawah pengawasan dokter hewan yang memiliki izin layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hewan setiap orang dilarang untuksingkat satuperangkat daerah berwenang a.perangkat daerah berwenangperangkat daerah berwenangviiviii perizproses melalui online single submission sesuai dengan peraturan perundang undangan. setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajibankoordinasi, kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kerja sesuai ketentuan perundang undangan. kerja xb....organisme dan bahan kimia pada produk hewan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mutu dan keragamanc.. cukup jelas.elit"tidak mengganggu ketertiban umum"e cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelasadaluwarsa, kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna, dan atau e sintetik. yang dimaksud dengan antibiotik , antara lain: chloramphenicol dan tetracycline. cukup jelas.berpotensi sebagainncukup jelas.tampingdilhuruf pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong cukup jelas. cukup jelas. orang yang menangani hewan dalam ketentuan ini misalnya:sikologis, laboratories, dan atau epidemiologis.dinar akan aslinya span nsbihakano @bina tingkat yp # |
aaa bupati sambas provinsi kalimantan barat peraturan daerah kabupaten sambas nomor tahun tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang aa. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat danusaha mikro perlu diberdayakan dan dikembangkan secara adil, bersinergi, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan guna mewujudkan masyarakat kabupaten sambas yang sejahtera, adil dan makmurpada pemerintah kabupaten kota untuk memberdayakan dankoperasi dan usaha kecil dan menengah nomor: per m.kuku viii tentang pedoman teknis perkuatan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah kawasan industri: peraturan menteri negara badan usaha milik negaramenteri negara koperasi dan usaha kecil menengah nomor: per m.kuku tentang pedoman pemberdayaan business development services provider bds p) untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkmmberdayaan, pengembangan dan perkabupaten sambas, kecil,pusatab naa banan. kekayaan intelektualruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: asas dan prinsip, maksud dan tujuan, kriteria: pemberdayaan, pengembangan usaha, perlindungan usaha, iklim usaha, anggaran, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif. bab iii asas dan prinsip pemberdayaan, pengembang, pengembangan dan perlindungan usaha mikro berdasarkan pada prinsip: efektif dan efisien, terpadu, adil, transparan, akuntabel, kemandirian, ama dra kompetitif: sadar lingkungan, dan pengembangan potensi lokal. bab maksud dan tujuan maksud pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro yaitu, pengembangan dan perlindungan usaha mikro meliputi:lindungi usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri:sesuai dengan aturan perundang undangan. bab pemberdayaan, sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerahumbuhan usaha baru: dan koordinasi. bagian kedua penumbuhan usaha baru penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal. fasilitasi penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh opd yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat. bagian ketiga koordinasi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh bupati. koordinasi sebagaimana dimaksud pada meliputi koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga bukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan usaha mikrobidang pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. koordinasi sebagaimana dimaksud pada mencakup koordinasi antara opd yang memiliki tugas dan fungsi bidang kemasyarakatan dan usaha mikro, dan evaluasi. bab vii pengembangan usaha bagian kesatu umum pengembangan usaha bagi usaha mikro diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat, pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, cc. sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. senen untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat membentuk pusat layanan usaha terpadu. fungsi dari pusat layanan usaha terpadu yaitu sebagai pusat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi yang terintegrasi. jenis layanan usaha terpadu terdiri dari: konsultasi bisnis: pendampingan atau monitoring bisnis: fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, dan promosi: pelatihan bisnis, jaringan kerja, dan pustaka wirausaha. pengembangan sebagaimana dimaksud pada juga dilakukan secara aktif oleh dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi jenis pelayanan usaha pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf satu pengembangan produksiesa kelurahan satu produk unggulan,oleh pemerintah daerah, fasilitasi uji kualitas bagi produk usaha mikro. paragraf dua pemasaran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara: pembentukan sentra usaha mikrontuk pengembangan usaha mikroinfrastruktur publik sebagai daya dukung kegiatan pemasaran produksi usaha mikro dengan menyediakan tempat promosi tempat usaha paling sedikitparagraf tig:: dan memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.nsi. paragraf empat pengembangan desain dan teknologi, lembaga penelitian baik dalam maupun luar daerah, dan sekolah menengah kejuruan daerah, fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk usaha mikro kreatif, serta usaha mikro yang berbasis potensi dan kearifan lokal. meningkatkan kemampuan bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, memberikan penghargaan kepada usaha mikro daerah yang mengembangkan teknologi, inovasi, dan melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong usaha mikro daerah untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual. bagian kedua pelaksanaan pengembangan pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: usaha besar, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang bersangkutan. pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalambimbingan teknis dan manajerial, melakukan konsultasi dan pendampingan, dan atau memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk dan kemasan usaha masyarakat:mengembangkan inovasi dan peluang pasar:laksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. bab viii perlindungan usaha perlindungan usaha dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai bagian dari pemberdayaan dan pengembangsesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan pengembangan usaha kepada pelaku usaha mikro. layanan bantuan dan pendampingan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam rangka perlindungan dan kemudahan berusaha. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan bantuan dan pendampingan pengembangan usaha diatur dalam peraturan bupat. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada mencakupmen delon ona nanang karena mta danusaha mikro, daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan, memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh usaha mikro daerah:ketentuan peraturan perundang undangan, dan membantusecara online bisnis usaha mikro daerahpemerintah daerah memfasilitasi kemitraan usaha antara usaha mikro dengan usaha kecil dan usaha menengah, kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. menas5) kemitraan antara usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan. usaha mikro, kecil, dan menengah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara. fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria antara lain: produk yang dihasilkan yaitu benar buatan sendiri: memiliki ijin usaha, dan cc. produk yang dihasilkan berkualitas. kemitraan dilaksanakan dengan pola: inti plasma, subkontrak, cc. waralaba: perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk bentuk kemitraan lain. pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam huruf usaha kecil dan menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikrokecil dan menengahkecil dan menengahatau penyediaan lokasi usaha dari usaha mikro oleh usaha kecil dan menengah yang dilakukan secara terbuka. pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha kecil dankecildalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui kegiatan dari usaha mikro oleh usaha kecil, usaha menengah d: dan atau cc. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi. pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro mitra usahanya:gian keenam perizinan usahaberusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, dan membebaskan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan berusaha diatur dalamdalam subsektor perdagangan retail: mewajibkan dunia usaha yang meliputi usaha jasa pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, toko modern dan infrastruktur publik lainnya untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit (tiga puluh persen) dari tempat usaha yang dibangun bagi usaha mikro yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang undangan. mengoordinasikan dengan dunia usaha dalam rangkdan dan menengah dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, melindungi usaha mikro yang bersifat strategis, mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro. melalui pengadaan secara langsung, dan memprioritaskan pelaku usaha mikrodaerahusaha mikro daerah, memberikan penghargaan untuk usaha mikro daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk usaha mikro daerah, dan membantu kepemilikan kekayaan intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain usaha mikro daerah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan luar negeri (ekspor)opd yang melaksanakan tugas bidang usaha mikro, inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaanketentuan peraturan perundang undangan. bab anggaran pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai dalam rangka perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan usaha mikro. anggaran sebagaimana dimaksud pada bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara dan daerah, dunia usaha, alokasi dana desa atau dana desa, dan partisipasi masyarakat dan atau badan usaha. bupati mengoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan atau program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha milik daerah atau swasta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan usaha mikro. bab partisipasi masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. bab xii pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro. dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menunjuk opd yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan opd yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengembangan usaha mikro. pembinaan yang dilakukan opd sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terarah, daerah, dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah dikenakan sanksi administrasi. pelaku usaha mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau dan dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalami pemerintah daerah: atau pencabutan izin usaha dan atau fasilitasi pemerintahan sesuai dengan aslinya kbp ala bagian hukum ( gang demand marjunujs.h lebih4 utama muda c) nip. noref peraturan daerah kabupaten sambas, provinsi kalimantan barat aan ada penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sambas nomor tahun tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah umum dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah pusat pemerintah daer. keikutsertaan pemerintah pusat pemerintah daernut sistem otonomi seluas luasnya, mana kewenangan yang diserahkan pada pemerintah kabupaten kota sebagaimana diatur dalam huruf yaitu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah . usaha mikro, usaha kecil, dan usaha, usaha kecil, dan usaha menengahkuatbesar dan badan usaha milik negara badan usaha milik daerahpusat,usaha kecil, dan usaha menengah. jumlah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahsaha mikro, kecil dan menengah masih kalah dengan usaha besar. kondisi demikian juga terdapat kabupaten sambas. sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian kabupaten sambas diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah. dalam rangka meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten sambas, maka pemerintah daerah mempunyai mena sakskecil, dan menengah, agar mampu mewujudkan peranannya secara optimal. sumber daya manusiapemberdayaan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk melindungi dan memberdayakkecil, dan menengahdan pengembahuruf yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalahupaya untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ekonomi lokal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lan pemanen cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denga pusat layanan usaha terpadu adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hurufyang dimaksud dengan kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud kawasan adalah daerah tempat yang memiliki fungsi tertentu atau berdasarkan pengelompokan kegiatan fungsional tertentu. seperti kawasan pariwisata khusus untuk kegiatan dengan fungsi pariwisata, kawasan perhotelan untuk kegiatan khusus perhotelan, home stay, villa, kawasan perdagangan untuk kegiatan fungsi khusus perdagangan, kawasan toko modern khusus untuk kegiatan dengan fungsi toko modern seperti indomaret, alfamart, alfamidi yang ditentukan pemerintah daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan. lembaga keuangan bukan bank lbb) adalah badan usahaari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. lbb bertujuan: memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah untuk membangun usaha dengan tujuan agar mereka tidak terbelit utang dengan para rentenir: mengumpulkan dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan, memperlancar pembangunan industri maupun ekonomi lewat pasar modal, dan memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi rendah. namun kredit sini ada yang bersifat menjamin surat berharga dan ada juga yangberjejaring rantai pasok adalah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi dan sumber sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelangganmenyediakan ruang tempat usaha paling banyak (tiga puluh persen), perhitungannya berdasarkan areal usaha bukan dihitung dari luasan lahan yang tersedia, misalnya luas lahan kurang lebih (satu) hektar dan kawasan yang terbangun m?, sedang kegiatan atau areal usaha m?, maka perhitungannya dikalikan sehingga tempat yang disediakan paling banyak sebesar m?cukup jelasyang dimaksud dengan program kemitraan dan bina lingkungan adalah salah satu bentuk dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro kredit pada pengusaha mikro dan kecil yang potenapabertambah jumlah lpa setelah perubahan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah semula bertambah ( berkurang) jumlah penerimaan kembali pemberimula berkurang) jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo semula bertambah berkurang) jumlah pembayaran cicilanpbdoktober bupati brebes, ttd idea riyanto diundangkan brebes mengetahui pada tanggal oktober salinan fotokopi sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kabupaten brebes tanggal oktober kepala bagian hukum ttd setda kabupaten brebes ir. djoko gunawan, m.t ttd pembina utama madya nip. moh syamsul haris, sh.mh lembaran daerah kab.brebes nip. nomor tahun noref peraturan daerah kabupaten brebestambah sejumlah rp65) jumlah pendapatan transfernun setelah perubahmula berkurang jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan pendapatan transfer antar daerah semulapendapatan hibah nunbelanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja operasi semula bertambah jumlah belanja operasi nun setelah perubahan belanja modal semula bertambah jumlah belanja modal nun setelah perubahan belanja tidak terduga semula berkurang) jumlah belanja tidak terduga nan, setelah perubahan belanja transfer semula bertambah) jumlah belanja transfer nan,) jumlah belanja bunga nanan,mula bertambah jumlah belanja modal tanah nan,semula berkurang) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan belanja transfer sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis belanja belanja bagi hasil semula bertambah jumlah belanja bagi hasil nun, setelah perubahan belanja bantuan keuangan semula bertambah jumlah belanja bantuan keuangan ia. setelah perubahan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: penerimaan |
lan,rseroan terbatas gresik migas merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten gresik sebagai salah satu upaya untuk mendorong perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui usaha pengelolaan minyak dan gas bumi, bahwa perseroan terbatas gresik migas yang didirikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten gresik nomor tahun tentang perseroan terbatas gresik migas perlu dilakukan penyesuaian menjadi perusahaan perseroan daerah perseroan) sesuai dengan ketentuan hurufkekayaan daerah yang dipisahkanperseroan terbatas dan atau anggaran dasarsah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan atau paling sedikit dihadiri olehdisetujui paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. bab nama dan tempat kedudukan berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dari bumi perseroan terbatas gresik migas menjadi perusahaan perseroan daerah gresik migas atau yang disebut gresik migas perseroan). gresik migas perseroan) sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dan berkantor pusat gresik, provinsi jawa timur. gresik migas perseroan)bab iii maksud dan tujuan maksud pembentukan gresik migas perseroan) untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. tujuan dibentuk gresik migas perseroan) untuk berusaha dalam bidang tambang minyak dan gas bumi dalam rangka. bab kegiatan usaha kegiatan usaha gresik migas perseroan) bergerak bidang minyak dan gas bumi hulu dan hilir. bab jangka waktu berdiri jangka waktu berdirinya gresik migas perseroan) adalah tidak terbatas. bab modal bagian kesatu sumber modal sumber modal gresik migasuntuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undang, dan kemampuan keuangan daerahmodal dasar modal gresik migas perseroan) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan terbagi atas saham. modal dasar gresik migas perseroan) terdiri dari modal uang dan aset dengan total besaran rp32. (tiga puluh dua miliar rupiah). gresik migas perseroan) memiliki modal disetor dengan jumlah sebesar rp8. (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas: modal disetor sebesar rp2. (dua miliar, modal disetor berupa aset tanah dan bangunan senilai rp1. (satu miliar delapan ratus juta, modal disetor dari deviden sebesar rp4. (empat miliar seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan akta notaris nomor tanggal juli tentang keputusan rapat umum pemegang saham, dan modal disetor dari pengalihan saham kiri karya dharma sebesar rp150. (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan akta notaris nomor tanggal januari tentang keputusan rapat umum pemegang sahamkan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerahvii saham bagian kesatu saham modal gresik migas perseroan) terdiri atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. bagian kedua dividen dividen gresik migas perseroan) yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh rups. bab viii organ gresik migas perseroan) bagian kesatu umum pengurusan gresik migas perseroan) dilakukan oleh organ yang terdiri atas: rups, dewandewan komisaris, dan direksi disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua rups bupati mewakili daerah selaku pemegang saham gresik migasatas, dan direksi, penghasilan dewangresik migas perseroan), dan jaminan aset berjumlah lebih dari (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan terbatas gresik migasbupati tidak bertanggungjawab atas kerugian gresik migas perseroan) apabila dapat dibuktikan: tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh gresik migagresik migas perseroan) secara melawan hukum. rups gresik migas perseroan) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur perseroan terbatas. bagian ketiga dewan komisaris dewan komisaris terdiri atas maksimal (lima) orang meliputi (satu) orang komisaris utama dan (empattertentu dan dapat diangkat kembali. wewenang, kewajiban, tata cara, dan persyaratan pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan komisaris ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.tata cara pencalonperaturan perundang undangan yang berlaku. dewan komisarispemerintah daerah, dan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. penghasilan anggota dewan komisaris ditetapkan oleh rups sesuai dengan ketentuan perundang undangan. penghasilan anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas dan atau anthem atau insentif kinerja. bagian keempat direksi direksi terdiri atas maksimal (lima) orang meliputi (satu) orang direktur utama dan (empat) orang direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seseorang anggota direksi sebagai direktur utama. tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuwajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan, dan perhitungan tahunan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan. direksipegawaiangresik migas perseroan)komisaris. bagian kedua komite audit, dan komite lainnya gresik migas perseroan) dapat membentuk komite audit dan komite laibab penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran gresik migas perseroan) dapat melakukan penggabungan dan peleburan terhadap bumi lainnya. gresik migas perseroan) dapat melakukan pengambilalihan bumi lain dan atau badan usaha lainnya. penggabungan, peleburan, dan pengambilalubaran gresik migas perseroan) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. pengesahan pembubaran gresik migas perseroan) ditetapkan dengan peraturangresik migas perseroan), dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan kepentingan gresik migas perseroan), pihak ketiga, dan karyawan gresik migas perseroan). penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran gresik migasbab xii pembentukan anak perusahaan gresik migas perseroan) dapat membentuk anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam membentuk anak perusahaan, gresik migas perseroan) dapat bermitra dengan: pemerintah daerah,jumlah minimal kepemilikan saham disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha anak perusahaan, laporan keuangan gresik migas (perseroan) dalam (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat, bergerakgresik migas (gresik migas perseroan) anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan rups. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam sampai denganumum dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan langkah langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran pemerintah daerah dalam hal mengelola potensi yang ada kabupaten gresik melalui keberadaan bumi. hadirnya gresik migas perseroan) yang menghasilkan gas bumi untuk dimanfaatkan dalam hal industri komersial, pembangkit listrik, dan rumah tangga memiliki kedudukan yang strategis dalam sektor ekonomi. sisi lain merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten gresik bahwa arah pembangunan kabupaten gresik bertujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai potensi yang dimiliki oleh kabupaten gresik. peningkatan pendapatan bumi dapat dicapai dengan pelaksanaan kinerja secara professional atas prinsip kemandirian sebagai sebuah perusahaan baik berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah, juga dalam pelaksanaan tugas selalu berdasar pada produk hukum yang salah satunya berupa peraturan daerah. oleh karena itu menjadi diperlukan, untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pendirian bumi kabupaten gresik yang representatifperangkat daerah yangalam hal ini pejabat yang melakukan fungsi pembinaan terhadap bumi yang laksanakan oleh sekretaris daerah dan bagian yang terkait dengan bumsalinan provinsi sulawesi tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tengah, menimbangdan jalan sulawesi tengah, bahwa berdasarkan ketentuan dalati sulawesi tenggara dengan mengubah undang undang nomor prp. tahun tentang pembentukan datimanfaatan bagian bagian jalan provinsigguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintaspemanfaatan jalan adalah pendayagunaan hasil bagian jalan selain peruntukannya. penggunaan jalan adalah pendayagunaan bagian jalan sesuai dengan peruntukutilitasdrainase adalah saluran pembuang yang terletak sejajar atau melintang jalan. bab bagian jalan bagian kesatu umum jalan provinsiprovinsi sebagaimana dimaksud pada meliputi segala bagian jalan terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. status jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua. bagian kedua ruang manfaat jalan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman jalan. ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pad jalan, timbunan dan galian, gorong gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan. badan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilengkapi dengan ruang bebas dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan. ruang bebas sebagaimana dimaksud pada dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, sebagai berikut lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan, tinggi jalan kolektor paling rendah (lima) meter, dan kedalamtertentu yang ditetapk. bagian ketiga ruang milik jalan ruang milik jalan terdiri atas ruang manfaat jalan,dan kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau sebagai lansekap jalan. ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada paling sedikitapabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan untuk kepentingan pengguna jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangdan jalan kolektor sekunder (lima) meter. ketentuan lebih lanjut mengenai bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. bab iii pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan bagian kesatu pemanfaatan bagian jalan paragraf umum pemanfaatan bagian jalan meliputi:, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain. pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendaratidak menghalangi pandangan pengguna jalan terhadap monumen atau bangunan kebudayaan dan bersejarah, dan tidak mengganggu estetika lingkungan. paragraf pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan pada tempat tertentu luar ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. . bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pada jaringan jalan dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan ketentuan: yang berada atas sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan, yang berada atas tanah harus diletakkan paling rendah (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi, yang beradaatauutilitas sebagaimana dimaksud pada pada jaringan jalan luar kawasan perkotaan,luar konstruksi jembatan dannempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam dan direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. rencana kerja, jadwal kerja, spesifikasi teknis material yang digunakan dan cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada wajib disetujui oleh pemerintah daerah. paragraf pemanfaatan bagian jalan untuk iklan dan media informasi pemanfaatan bagian jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang undangan. iklan. iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada hanya ditempatkan pada ruang milik jalan yang ditetapkan oleh gubernur. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas. penempatan iklan dan media informasi dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum, konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak diperbolehkann dengan ketentuan ditempatkan luar ruang manfaat jalan dengan jarak paling sedikit (satu) meter dari tepi paling luar ruang manfaat jalan. dalam hal tidak terdapat ruang luar ruang milik jalan, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat ditempatkan ruang pengawasan jalan. iklan dan media informasi. paragraf pemanfaatan bagian jalan untuk bangun bangunan pemanfaatan bagian jalan untuk bangun bangunentuk bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas. pemanfaatan . pemanfaatan bagian jalan untuk bangun bangunan dilakukan dengan, konstruksi bangun bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan dan atau konstruksi dan bangunan pelengkap jalan lainnya, bangun bangunan, dmilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan pengguna jalan, estetika lingkungan serta kepentingan umum. paragraf pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan gedung dalam ruang milik jalan pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan gedung dalam ruang milik jalangunan gedung . bangunan gedung dalam ruang milik jalansebagaimana dimaksud pada tidak diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai komersil. bangunan gedung yang melintas atas, dibawah atau permukaan tanah ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada wajibangunan gedungbangunan gedungatas ruang manfaat jalanbawah ruang manfaat jalanbangunan gedung yang berada permukaan tanah tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan, dan atau konstruksi bangunan gedungdalam hal konstruksi bangunan dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam perencanaan bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam danpaling sedikitngunan beton, peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya, peraturan mengenai bahan bangunan, dan peraturan mengenai mekanikal dan elektrikal. paragraf . paragraf pemanfaatan bagian jalan untuk tanaman pohon pemanfaatan bagian jalan untuk tanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan ketentuan penanaman pohon pada sistem jaringan jalan luar kota ditanam luar ruang manfaat jalan, dan atau bagian pohon pada sistem jaringan jalan dalam kota dapat berada batas bagian luar ruang manfaat jalan, batas bagian dalam median atau jalur pemisah. penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup. paragraf pemanfaatan bagian jalan untuk prasarana moda transportasi lain pemanfaatan bagian jalan pada ruang milik jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan, kenyamanan pengguna jalan, estetika lingkungan, dan kepentingan umum. pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan untuk prasarana moda transportasi lain dilakunyelenggara jalan. bagian kedua penggunaan bagian jalan penggunaan bagian jalan dilakukan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan penggunaan yang direncanakan. selain penggunaan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat berupa penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatancc. peninggian . cc.izin, rekomendasi, dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan bagian kesatu izin pemanfaatan bagian jalan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh izin dari gubernur melaluiiajukan secara tertulis oleh pemohon kepalaapat diajukan oleh:jalan yang dimohon, dan surat pernyataan kesediaan mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam meliputi: lokasi, rencana. rencana teknis, gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan, dan jadwal waktu pelaksanaan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan pemanfaatan bagian jalan yang terdapat dalam peraturan daerah iniizin yang diajukanperizinanizi. b.membuat metode pelaksanaan rinci, yang meliputi metode: mobilisasi dan penyimpanan bahan jaringan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan selama pelaksanaan jaringan utilitas agar kelancaran lalu lintas tidak terganggu. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank, serta polis asuransi kerugian pihak ketiga, dan surat perjanjian pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan utilitasdisimpan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinaizin pemanfaatan bagian jalanangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan ditetapkan sebagai berikut: untuk bangunan iklan dan media informasi paling lama (lima) tahun, untuk bangun bangunan ditetapkan paling lama (sepuluh) tahun, dan untuk bangunan gedung ruang milik jalan ditetapkan paling lama (lima belas) tahun. jangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perpanjangan izin. prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam setelah jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan perizinan, maka: iklan dan media informasi, bangun bangunan atau bangunan gedung dibongkar, dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atauengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin. bagian keduwajib memperoleh dispensdispensasi sebagaimana dimaksud pada diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu. dispensasi sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh pemohondispensasi yang diajukan. jika hasildispensdispensdispensasidispens sesuai standar. membuat metode pelaksanaan rinci, yang meliputi metode. setelah diterima dan disetujui seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalamsurat perintahperangkat daerah ngawasan terhadapsetelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud padkepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan menerbitkan dispensasi setelah ada. semua akibat dan atau perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatanbagian ketiga rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan dalam pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota setelah mendapat rekomendrekomendasi dari kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan kepada pemerintah daerah kabupaten kotarmohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh pemerintah daerah kabupaten kota. permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputirekomendasi yang diajukan. jika hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada memenuhi persyaratan, maka permohonan rekomendrekomendhasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan memberikan rekomendasipaling sedikit memuanketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, teknis persyaratan dan tata cara pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. bab v. bab pembinaan dan pengawasan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalberkoordinasi dengan instansi terkait. dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan,pat melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, membentuk wadah atau forum jalan daerah, melakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemangku kebijakan, instansi, lembaga dan badan terkait, pengguna jalan dan masyarakat umum, dan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait. wadah atau forum jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas unsurdibidang perizinan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan, satuan polisi pamong praja, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, akademisi, masyarakat transportasi jalan, dan kepolisian daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan wadah atau forum jalan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan gubernur. dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dilakukan: pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. pengawasan . pengawasan pemanfaatan dan penggunaan jainstansi terkaiumum. seiring dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah indonesia, tanggung jawab administrasi dalam pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan regional beralih pemerintah daerah. jaringan jalan mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam pembangunan untuk itu harus dikelola dengan baik agar dapat berfung. jalan sebagai salah oleh karenanya penyelenggaraan perlu dilaksankan sedemikian rupa sehingga dapat melindungi keselamatan para pengguna jalan. dengan berkembangnya sistem transportasi maka pengadaan fasilitas penunjang dan pelengkap serta kualitas jalan menjadi sangat penting, sehingga keberadaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya harus memiliki ukuran dan standar baik secara kualitas dan kuantitas yang aman, lancar, nyaman serta terjamitruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. penyusunan kerangka konsep penyelenggaraan infrastruktur jalan harus memandang berbagai aspek terkait yaitu mulai dari kondisi sosial masyarakatnya, penyediaan infrastruktur hingga dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan infrastruktur tersebut. pengaturan mengenai pemanfaatan dan pengguna, yang didalamnya juga mengakomodir kearifan lokal dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan terjangkau menuju sistem transportasi nasional secara intermedia dan terpadu serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat lurencana pembangunan jangka menengah daertelapakrpm tahun merupakan rencana (lima) tahun yang menggambarkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerahdan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. rpm tahun disusun dengan memperhatikan rpm nasional, rpm provinsi jawa tengah dan ipjp kabupaten semarang. rpm tahun menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rkd, dalam menyusun renstra pd, pemerintahan desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, dan penyusunan dokumen perencanaan sektoral. bab iii sistematika, isi dan uraian pmid disusun dengan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan, bab, dankabupaten semarang tahun, atau perubahan lingkungan strategis daerah yang berpengaruh terhadap target akhir rpmprogram tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir pembangunan rpm, maka penetapan perubahan capaian programekretaris #rah kabupaten semarang, nn, ne listing aryan nip.196904tbupati dan wakil bupati untuk waktu (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada ipjp dan memperhatikan rpm dan rpm provinsi jawa tengahgah daerah kabupaten semarang tahunngkungan strategis daerah adalah situasi internal (kondisi geografis daerah, kekayaan alam dan keadaan kondisi penduduk) dan eksternal (kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya) yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasarbab pendahuluan latar belakang rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut rpm,dokumen rpm menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun. bupati dan wakil bupati semarang masa jabatan dilantik pada tanggal februaripenjabaran visi misi kepala daerah terpilih setelah disesuaikan dengan ipjp, rpm dan rpm provinsi jawa tengah. selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rkd, dan bagi perangkat daerahsesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah kabupaten semarang berkewajiban menyusun rpm yang penetapannya paling lama (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. proses penyusunan rpm pada dasarnya terbagi dalam enam) tahap yaitupenetapan rpm. proses proses tersebut memadukan pendekatan teknokrat, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up. pendekatan teknokrat diterapkan melalui penggunaan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui konsultasi publik dan focus group discussion fgd). pendekatan politis dilaksanakan dengantop down dan bottom merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. persiapan penyusunan rpm rancangan awal rpm perumusan strategi, penelaahan arah kebijakan ipjp pengolahan data pas rancangan hasi kepala tee gen rpm daerah lainnya penelaahan rpm visi dan misi rpm provinsi serta tujuan dan sasaran lap analisis isu isu gambaran umum kondisi daerah perumusan gambaran keuangan evaluasi pas ranperda rpm penetapan rpm sumber peraturan dalam negeri tahun diolah gambar tahapan penyusunan rpm kabupaten semarang tahun penyusunan rpm secara teknisemarang tahun memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan rkd tahun hingga tahun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. dokumen rpm juga akan menjadi acuan bagi dprd dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. dasar hukum penyusunan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rpm kabupaten semarang0iistem pemerintah berbasis elektron(lembaran negarinstruksi presiden nomor tahun tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasionalhubungan antar dokumen dokumen rpm kabupaten semarang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yang menggambarkan hubungan selaras dengan dokumen tingkat nasional dan provinsi jawa tengah. spasial spasial tahun tahun tahun dijabarkan pedoman mapan rtr pulau pedoman pedoman magang, diacu asi ss: 353i rtr ksn pedoman p pedoman dijabarkan pedoman rtrw prov domain diacu rtr ksp pedoman, dijabarkan pedoman rtrw kab kota pedoman acu rtr ksk pedoman rdr gambar keterkaitan rpm dengan dokumen perencanaan lainnya penjelasan keterkaitan antara rpm kabupaten semarang dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut: rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun penyusunan rpm kabupaten semarang mempedomani dokumen rpm tahun terutama terkait dengan visi dan misi pembangunan nasional, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut: visi rpm kabupaten semarang tahun visi rpm bersatu, berdaulat, terwujudnya indonesia maju yang berkepribadian, sejahtera dan mandiri (berdikari) berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan semangat gotong royong berlandaskanpeningkatan kualitas manusia meningkatkan kualitas sumber indonesia:struktur ekonomi yang produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan mandiri, dan berdaya saing, teknologi: peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang pembangunan yang merata dan berbasis pada potensi unggulan berkeadilan, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata intanpari) serta mencapai lingkungan yang sektor lain yang berwawasan berkelanjutan, lingkungan. meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), kemajuan budaya yang demokratis dan bertanggungjawab, mencerminkan kepribadian didukung oleh aparatur yang bangsa, kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan penegakan sistem hukum yang nepotisme kkn bebas korupsi, bermartabat dan meningkatkan kualitas, kuantitas terpercaya, dan pemerataan sarana dan prasarana yang seimbang guna perlindungan bagi segenap bangsa menunjang pengembangan dan memberikan rasa aman pada wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah gambar keterkaitan antara rpm kabupaten semarang tahun dengan rpm tahunsemarang mempedomani dokumen rpm provinsi jawa tengah tahun terutama terkait visi dan misi seperti terlihat gambar berikut: visi rpm kabupaten semarang tahun bersatu, berdaulat, visi rpm jawa tengah berkepribadian, sejahtera dan menuju jawa tengah sejahtera dan mandiri (berdikari) dengan semangat gotong royong berdikari, tetap boten korupsi, berdasarkan pancasila dalam bingkai negara satuan republik indonesia yang boten napus ber bhinneka tunggal ika misi rpm meningkatkan kualitas sumber daya misi rpm jatengmembangun masyarakat jawa teknologi: tengah yang religious, toleran, peningkatan kemandirian dan gugup untuk menjaga nkri, perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian, dan pariwisata (intanpari) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. mempercepat reformasi birokrasi meningkatkan kepemerintahan yang serta memperluas sasaran baik (good governance), demokratis pemerintah kabupaten kota meningkatkan kualitas, kuantitas dan memperkuat kapasitas ekonomi pemerataan sarana dan prasarana yang rakyat dan memperluas lapangan seimbang guna menunjang kerja untuk mengurangi pengembangan wilayah, penyediaan kemiskinan dan pengangguran, play angin dasar dan pertumbuhan gang ekonomi daerah meningkatkan kepastian hukum, penegakan ham, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta ant: menjadikan masyarakat jawa edan hana gas semua bidang tengah, lebih sehat, lebih pintar, meni isi lebih berbudaya, dan mencintai meningkatkan pengelolaan sumber ya, daya alam dan lingkungan hidup lingkungan.rpm provinsi jawa tengah tahun rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten semarang tahun penyusunan rpm kabupaten semarang berpedoman pada rencana jangka panjang daerah ipjp) kabupaten semarang tahun khususnya pada tahapan tahun visi ipjp kabupaten semarang tahun visi rpm kabupaten semarang tahun bersatu, berdaulat, kabupaten semarang yang adil. berkepribadian, sejahtera dan mandiri dan sejahtera mandiri (berdikari) dengan semangatmisi ipjp misi rpm meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kabupaten semarang yang meningkatkan kualitas sumber daya beriman dan bertakwa kepada tuhan masyarakat kabupaten semarang yang yang maha esa, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada tuhan menguasai pengetahuan dan yang maha esa, berbudaya serta teknologi, menguasai ilmu pengetahuan dan peningkatan kemandirian teknologi: perekonomian daerah yang berbasis peningkatan kemandirian pada potensi unggulan yaitu industri, perekonomian daerah yang berbasis pertanian, dan pariwisata intanpari) pada potensi unggulan yaitu industri, serta sektor lain yang berwawasan pertanian, dan pariwisata (intanpari) lingkungan. serta sektor lain yang berwawasan meningkatkan kepemerintahan yang lingkungan. baik (good governance), demokratis meningkatkan kepemerintahan yang dan bertanggungjawab, didukung oleh baik (good governance), demokratis aparatur kompeten dan dan bertanggungjawab, didukung oleh profesional, bebas dari praktik korupsi, aparatur yang kompeten dan kolusi dan nepotisme (kkn profesional, bebas dari praktik korupsi, meningkatkan kualitas, kuantitas dan kolusi dan nepotisme kkn pemerataan sarana dan prasarana yang meningkatkan kualitas, kuantitas dan seimbang guna menunjang pemerataan sarana dan prasarana yang pengembangan wilayah, penyediaan seimbang guna menunjang pelayanan dasar dan pertumbuhan pengembangan wilayah, penyediaan ekonomi daerah pelayanan dasar dan pertumbuhan meningkatkan kepastian hukum, ekonomi daerah penegakan ham, mewujudkan meningkatkan kepastian hukum, kesetaraan dan keadilan gender serta penegakan ham, mewujudkan perlindungan anak semua bidang kesetaraan dan keadilan gender serta pembangunan perlindungan anak semua bidang meningkatkan pengelolaan sumber pembangunan daya alam dan lingkungan hidup meningkatkan pengelolaan sumber dengan tetap menjaga kelestariannya daya alam dan lingkungan hidupipjp kabupaten semarang tahun rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten semarang penyusunan rpm kabupaten semarang memperhatikan dokumen rtrw kabupaten semarang, rpm memperhatikan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. rpm berisi program pembangunan, sedangkan rtrw mengarahkan lokasi pelaksanaan program pembangunan tersebut. penataan ruang wilayah kabupaten semarang bertujuan mewujudkan ruang wilayahdokumen perencanaan lainnya penyusunan rpm kabupaten semarang memperhatikan dokumen perencanaan lainnyakemiskinan daerah rkd), dan lain sebagainya. rpm juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan lainnya yang penyusunannya dilakukan setelah rpm ditetapkan. rencana strategis renstra) perangkat daerah rpm kabupaten semarang tahun menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana strategis renstra) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. rencana kerja pemerintah daerah rkd) rpm kabupaten semarang setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan rkd kabupaten semarang tahun hingga tahun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. maksud dan tujuan rpm kabupaten semarang tahunrpm kabupaten semarang tahun disusun dengan tujuan sebagai berikut memberikan gambaran kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan renstra dan rkd dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerahrpm kabupaten semarang tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut.gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. bab misi, tujuan dan sasaran, berisi visi, penjelasan unsur visi, misi, tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah. bab strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, berisi tentang strategi, arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan pengembangan wilayahan daerah, berisi tentang indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah. bab penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. bab gambaran umum kondisi daerah kondisi umum daerah aspek geografi dan demografi aspek geografi letak secara geografis kabupaten semarang terletak pada bujur timur dan lintang selatan. keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas hektar ha), terdiri dari kecamatan yang mencakup sebanyak desa dan kelurahan. posisi kabupaten semarang termasuk dalam wilayah administrasi provinsi jawa tengah yrr, mena pet mam sumber: rtrw kabupaten semarang gambar peta batas administrasi kabupaten semarang wilayah kabupaten semarangpada kawasan sekitar outlet inlet atau sekitar jalur jalan tol seperti pada. dalam sistem pengembangan wilayah provinsi jawa tengah, kota ungaran ditetapkan sebagai bagian dan simpul utama dari wilayah pengembangan kedungsepur yang meliputi kabupaten kendal, kabupaten demak, ungaran kabupaten semarang), kota semarang, kota salatiga, dan purwodadi kabupaten grobogan) sebagai pusat kegiatan nasional pkn) jawa tengah. kawasan kawasan wilayah kedungsepur juga memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti kawasan masjid demak dan kawasan candi gedongsongo. kota ungaran sebagai ibukota kabupaten semarang berperan besar sebagai hinterland (daerah penyangga) bagi kota semarang sebagai ibukota provinsi jawa tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri, antara lain karena letak kabupaten semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut (t25 km) dan pelabuhan udara (t23 km). topografi kawasan kabupaten semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang membentang dari arah relatif timur barat, dikenal sebagai pegunungan serayu utara, terhampar dari sebelah barat gunung slamet, pemalang, purbalingga, wonosobo, temanggung hingga ungaran. rangkaian pegunungan ini memiliki ketinggian lebih dari meter atas permukaan laut. puncak puncak pegunungan tersebut merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya masih aktif. deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial bagi ketersediaan air bawah tanah. pada bagian timur dari pegunungan serayu utara, yaitu sebelah timur dari gunung ungaran terdapat deretan pegunungan kendeng meliputi sebagian wilayah kecamatan tuntang dan kecamatan bringin. diantara kedua pegunungan atas terdapat daerah lembah yang meliputi rawa pening dan sekitarnya, berfungsi sebagai daerah pelepasan air tanah dan mempunyai potensi air tanah yang cukup besar. wilayahdisekitarke0, kecamatan getaran. geologi berdasarkan peta geologi lembar magelang dan semarang dan peta geologi lembar salatiga, batuan yang terdapat kabupaten semarang dapat dibedakan menjadi (tiga) kelompok, yaitu: batuan sedimen, terdiri dari persaingan antara batu lanau, batu lempung, batu pasir, dan napal dengan sisipan batu gamping yang penyebarannya terdapat bagian utara sebelah timur, breksi gunung api dan tuf bagian tengah, dan persaingan antara batu pasir, breksi, tuf dan batu lempung bagian ujung barat. batuan gunung api, terdiri dari lava, breksi gunung api, lahar, dan tuf yang merupakan produk dari gunung ungaran sebelah utara serta gunung merbabu dan gunung telomoyo sebelah selatan. selain itu terdapat pula batuan intrusi (terobosan) seperti gunung pergi, gunung sewaktu, gunung kendalisodo dan gunung gugur. aluvial, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan berakal yang penyebarannya terdapat dalam alur alur sungai serta dataran sekitar rawa pening. hidrologi kondisi hidrologi kabupaten semarang tercermin dari sifat fisik batuannya yang berpengaruh terhadap besaran kesayangan (porositas) dan kelulusan (permeabilitas), serta terkait dengan sistem aliran air tanah yang terjadi. kondisi hidrogeologi kabupaten semarang dibedakan menjadi (dua) jenis, yaitu: air permukaan, yaitu adalah air yang berada atas muka tanah, seperti air sungai, danau, waduk dan air yang menggenang lainnya. beberapa sungai besar antara lain: sungai tuntang, sungai garang, sungai enjoy, sungai global dan sungai versi. selain sungai terdapat waduk yang cukup luas, yaitu rawa pening yang menjadi muara bagi beberapa sungai yang berhulu gunung ungaran, gunung telomoyo dan gunung merbabu serta limpasan beberapa mata air seperti mata air muncul. air limpasan dari rawa ini adalah sungai tuntang yang merupakan sumber air permukaan yang paling besar dan mengalir sepanjang tahun. air sungai tuntang telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air plta) belok dan timo kecamatan tuntang. air tanah, yaitu adalah air yang terdapat bawah muka tanah. adapun tanah atau batuan yang mengandung air tanah disebut akuifer. berdasarkan jenis batuan yang ada, produktivitas akuifer yang terdapat kabupaten semarang dibedakan menjadi (empat) jenis, yaitu: daerah air tanah berproduktivitas tinggi daerah ini tersebar dua tempat, yaitu sekitar ungaran dan sekitar rawa pening. pada air tanah bebas dangkal sekitar rawa pening, kedalaman muka air tanah berkisar antara bawah muka tanah setempat, sedangkan sekitar ungaran kedalaman muka air tanah sampai debit sumur dangkal daerah sekitar rawa pening diperkirakan kurang dari liter detik, sedangkan daerah lainnya kurang dari liter detik. kualitas air tanah umumnya cukup baik, kecuali sebagian dataran alluvial sekitar rawa pening yang terkadang agak keruh dan bau. untuk air tanah dalam, akuifernya berupa batuan gunung api yang merupakan produk gunung ungaran muda, yaitu breksi vulkanik dan lava. kedalaman akuifer sekitar meter sampai lebih dari meter dengan debit mencapai lebih dari liter detik. sumur bor yang airnya mengalir sendiri dengan debit liter detik terdapat daerah langensari kaidah) dan telah dimanfaatkan sebagai sumber air bersih kota semarang. daerah air tanah berproduktivitas sedang penyebarannya meliputi daerah bawah kaki gunung api seperti sukowono, kandungan, berkas, ungaran timur, serep, pringapus, jambu, getaran, suruh dan tengaran. air tanah dangkal terdapat pada kedalaman antara meter dan meter dengan debit kurang dari liter detik. sedangkan debit air tanah dalam mencapai liter detik dan kualitasnya baik untuk air minum. daerah air tanah berproduktivitas rendah penyebarannya meliputi daerah ungaran timur laut sampai layangan, bringin putih, wonorejo, jatirunggo, baden, bringin dan daerah sekitar susukan. kedalaman muka air tanah meter dengan debit kurang dari liter detik. daerah air tanah langka penyebarannya meliputi daerah gunung ungaran, gunung merbabu, gunung telomoyo, gunung budak, gunung pantang, gunung kendalisodo, gunung pergi, gunung payung, dan seluruh daerah bagian timur wilayah kabupaten semarang mulai dari kaligawe sebelah timur ungaran sampai dadapayam dan susukan. klimatologi suhu udara rata rata kabupaten semarangdpl hingga mdpl. pada tahun rata rata curah hujan mencapai dan hari hujan sebanyak hari. kecamatan tercurah hujan tertinggi adalah kecamatan pabean mm) dan yang terendah adalah kecamatan pringapus mm). penggunaan lahan wilayah kabupaten semarang seluas terdiri dari lahan pertanian sawah y6), lahan pertanian bukan sawahtabel luas penggunaan lahan kabupaten semarang tahun jenis penggunaan tahun tahun tahun tahun tahun bukan sawah sumber: bps kabupaten semarang, itb oo w m stp sms pertanian sawah ssi pertanian bukan sawah bukan pertanian sumber: bps kabupaten semarang, gambar persentase luas penggunaan lahan kabupaten semarang tahun kawasan rawan bencanabanjir ' ) o| tanah longsor ' ) e| ' gempa bumi kekeringan lainnyacuaca sangat berpengaruh terhadap kejadian bencana alam kabupaten semarang. pada tahun terjadi bencana non alam yaitu pandemi covid corona virus disease yang berdampak terhadap tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, baik dalam skala global maupun skala lokal kabupaten semarang. aspek demografi jumlah penduduk kabupaten semarang kurun waktu tahunyo). as) mo1eas| (noz2022) ro2aa21 bes jumlah penduduk ssi laju pertumbuhan penduduk sumber: dinasbagi pelaksanaan pembangunan. perkembangan penduduk kabupaten semarang tahun secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: tabel penduduk kabupaten semarang tahun oo. penduduk berdasarkan jenis kelamin: iwa km?) fo) sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten semarang, diolah kepadatan penduduk kabupaten semarang tahun tercatat sebesar jiwa km2, meningkat dibandingkan tahun yang tercatat sebesar jiwa km2.kabupaten semarang menurut kecamatan tahun luas jumlah penduduk kecamatan wilayah laki prem jumlah sesi bea (km?) laki puan tuntang jambu sukowono barat 1mur jumlah6o) lebih banyak daripada penduduk perempuan gran soe kegg ono mulay6), penduduk usia belum produktif tahun) sebanyak orangtersebut mengindikasikan bahwa kabupaten semarang memasuki tahapan bonus demografiadanya kondisi bonus demografilapanganusaha laki laki perempuan jumlah penduduk belum tidak bekerja penduduk bekerja '' ) | 'y6), industri sebanyak orang ,29y0) dan bidang pertanian sebanyak orangno| tingkat pendidikan |no| tingkat pendidikan diploma i ii akademi diploma iii s. muda diploma iv sarjana sarjanaotensi pengembangan wilayah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten semarang secara garis besar diarahkan untuk memaksimalkan karakteristik kabupaten semarang sebagai penyangga kota semarang yang merupakan ibukota provinsi jawa tengah dengan memanfaatkan potensi kawasan sebagai struktur ruang wilayah kabupaten semarang peta rencana kota semarang struktur ruang kabupaten semarang koni rencana tata ruang wilayah era tahun pf. legenda ie. area ungaran barat nga enda pki berusia berkas yan rawan ppk pusat pelayanan kawasan) can nay sean ptk a33 atik terminal tipe yang dipromosikan menjadi tipe anang na, opened kai sengtngaen, der ambo papan fang onnet banner lembu arena pai gcs, wgs npl sistem koordinat proyeksi utm, wgs zone bir. pabean. kab. boyolali bara kab. temanggung banyu roa eeeratawaaea more nas lan sala inset prov. jawa tengah aal ann jul depan tengaran naa, hei kab. magelang susukan kabupaten semarang persen kab. boyolali ana mati, sumber: rtrw kabupaten semarang gambar peta rencana struktur ruang kabupaten semarang berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang dan wilayah rtrw) kabupaten semarang telah diatur bahwa arahan pembentukan struktur ruang kabupaten semarang diwujudkan melalui kebijakan sebagai berikut arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan, meliputi: pusat kegiatan nasional pkn kedungsepur (perkotaan pusat kegiatan lokal pkl ungaran), pkl perkotaan ambarawa, pusat kegiatan lokal promosi meliputi perkotaan tengaran dan suruh, pusat pelayanan kawasan, , dan secara lebih lanjut dalam peraturan daerah perda) kabupaten semarang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten semarang tahun juga telah diatur bahwa untuk memaksimalkan potensi pemanfaatan ruang kabupaten semarang, maka ditetapkan sistem kewilayahan kabupaten semarang yang dilakukan dengan cara membagi wilayah kabupaten semarang kedalam (tiga) satuan wilayah pengembangan swp) sebagai gabungan dari beberapa kecamatan dengan kondisi fisik, sosial dan budaya yang sama serta berada dalam satu pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang sama, yaitu meliputi: swp merupakan. swp merupakan, dengan fungsi pusat swp adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum. swp merupakan kawasan yang berada daerah selatan kabupaten semarang,pola ruang wilayah kabupaten semarang peta rencana pola ruang kota secara kabupaten semarang rencana tata ruang wilayah tu. kab. demak kabupaten semarang ana jar ea legenda nuno kosan sana kab. grobogan anto panas lega aroma berkas ain mana. penemu saga aan sean, haa kanan dem naa ll. ana kpa an benar pan sen ato kab. boyolali pm: kab. temanggung banyubirt. met prov, jana tengah peta: psps pan karan, tana lam ag! maa kab. magelang suka |sumber menhub menhub ka. tea bupati semarang sumber: rtrw kabupaten semarang gambar peta rencana pola ruang kabupaten semarang kabupaten semarang memiliki potensi unggulan terutama dibidang industri, pertaniuntuk memaksimalkan potensi tersebut, dalam perda rtrw kabupaten semarang tahun telah ditetapkan rencana pola ruang kabupaten semarang yang secara garis besar terdiri dari pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan budidaya dengan arah pengembangan pada masing masing kawasan dirinci sebagaimana pada tabel berikut tabel arah pengembangan ruang kawasan lindung dan budidaya kabupaten semarang pola ruang pola ruang kawasan lindung kawasan hutan seluas kurang lebih tersebar kawasan gunung lindung ungaran dan gunung telomoyo kawasan yang kawasan yang kecamatan getaran, banyubiru, memberikan memberikan jambu, sukowono, kandungan, perlindungan perlindungan terhadap berkas dan ungaran barat terhadap kawasan bawahannya kawasan adalah kawasan bawahannya resapan air daerah dengan luas kurang lebih kawasan kawasan sempadan sekurang kurangnya meter dari perlindungan sungai tepi kiri kanan tanggul pada setempat sungai bertanggal kawasan perkotaan, sekurang kurangnyakurangmeter sampai denganlebihyang berada luar kawasan perkotaan. pola ruang keterangan lokasi kawasan sekitar waduk kawasan perlindungan setempat atau danau sekitar waduk atau danauditetapkan pada daerah sekitar rawa pening seluas kurang lebih hektar. kawasan sekitar mata kawasan sekurang kurangnya air dengan jari jari meter sekitar mata air pada mata air yang tersebar seluruh kecamatan kawasan rth kawasan rth berupa ruang terbuka perkotaan hijau kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih ha. kawasan suaka kawasan suaka alam cagar alam sebutan kecamatan alam, ungaran barat dan kecamatan pelestarian berkas seluas kurang lebih dan alam dan cagar cagar alam sepasang kecamatan budaya banyubiru seluas kurang lebih ha. kawasan pelestarian kawasan taman nasional gunung alam merbabu kecamatan getaran seluas kurang lebih ha. meliputi lingkungan makam kuno desa nyatnyono bangunan non kecamatan ungaran barat. gedungpola ruang keterangan lokasi suruh. situs senjata kecamatan tengaransitus balai panjang kecamatan suruh. situs muncul kecamatan banyubiru. lingkungan benteng william kecamatan bangunan gedung ambarawa. dan halamannya benteng william kecamatan ungaran baratrumah batu putih kyai pandanmurti desa candigaron pola ruang keterangan lokasidengan lbohcamaatam mehuli bencana alam bencana alam meliputi: kawasan rawan kawasan sekitar rawa pening banjirersebar seluruh kecamatan tanah longsor seluas kurang lebihdata geng ate meta lindung geologi geologi meliputi kawasan rawan kawasan kerucut gunung ungaran bencana alam dan gunung merbabu letusan gunung berapi kawasan cekungan air tanah ungaran, perlindungan cekungan air tanah sidomulyo, terhadap air tanah cekungan air tanah awakening: cekungan air tanah salatiga, cekungan air tanah karanganyar boyolali, cekungan air tanah semarang demak, dan cekungan air tanah magelang temanggung. kawasan kawasan peruntukan peruntukan hutan produksi terbagi hutan produksi menjadi hutan dan hutan produksi tetap dan pola ruang keterangan lokasi nan terbatas hutan produksi kecamatan berkas, kecamatan tetap seluas kurang ungaran barat, kecamatan ungaran lebih timur, kecamatan pringapus, kecamatan bringin, dan kecamatan banyak hutan produksi kecamatan sukowono, kecamatan terbatas seluas kandungan, kecamatan berkas, kurang lebih kecamatan ungaran barat, kecamatan ungaran timur, kecamatan pringapus, dan kecamatan banyubiru kawasan peruntukan tersebar seluruh kecamatan hutan rakyat kabupaten semarang, dengan luas keseluruhan kurang lebih kawasan kawasan pertanian tersebar seluruh kecamatan peruntukan tanaman pangan kabupaten semarang, dengan luas pertanian keseluruhan kurang lebih kawasan tersebar seluruh kecamatan, holtikultura dengan luas keseluruhan kurang lebih kawasan tersebar seluruh kecamatan, perkebunan dengan luas keseluruhan kurang lebih kawasan kawasan peternakan meliputi peternakan peternakan skala besar dan peternakan skala kecil. kawasan peternakan skala besarkawasan peruntukan kawasan peruntukan budidaya peruntukan perikanan meliputi perikanan kolam dapat dilakukan perikanan kawasan peruntukan seluruh kecamatan sesuai ketentuan untuk penangkapan yang berlaku. dan budidaya kawasan peruntukan perikanan perikanan darat yang tangkap berbasis budidaya pada dikembangkan perairan waduk dan sungai kolam, sungai dan diarahkan perairan rawa pening waduk, serta dan sungai kecamatan tuntang, pengembangan kecamatan ambarawa, kecamatan kawasan perikanan banyubiru, dan kecamatan baden. terpadu megapolitan. kawasan megapolitankawasan kawasan bakalrejo dan peruntukan peruntukan karangsalam kecamatan pertambangan pertambangan susukan, mineral bukan kawasan gunung pergi logam dan batuan kecamatan berkas dan kecamatan ungaran timur, kawasan kandangan dan pulosari kecamatan baden, pola ruang keterangan lokasi kawasan delik kecamatan tuntang, kawasan sekitar sungai gading kecamatan suruh,c. kawasan kawasan gunung ungaran dan peruntukan gunung telomoyo pertambangan panas bumi kawasan kecamatan bringin dan banyak peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi kawasan kawasan kecamatan ungaran barat, peruntukan peruntukan kecamatan ungaran timur, industri industriindustri kecamatan pringapus, kecamatan kawasan baden, kecamatan tengaran, peruntukan kecamatan susukan dan kecamatan industri yang kaliwunguseluruh kecamatan terpadu dengan peruntukan kawasan permukiman dengan syarat industri kecil melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan kawasan kawasan peruntukan peruntukan pariwisata diarahkan pariwisata wpp meliputi|e wana wisata penggalan, . barat, ungaran air terjun semarang: pola ruang keterangan lokasi timur, berkas, cagar alam puncak suroboyo, pringapus dan gunung kalong: baden dengan makam dan masjid nyatnyono, pusat le benteng william ungaran, pengembangan di| makam ibu sriti mundi: kota ungaran makam jendral gatot subroto, engan potensi daya tarik wisata taman atas kota, samping urus lawe, makam gedhe ungaran, candi gempol, air panas iwak, agrowisata asinan, gunung kendalisodo,, kampung kopi bayaran, kampung seni serep, desa wisata serep dan keji, rth ungaran timur, makam mount carmen: dan petirtaan deretan. wpp meliputi|e candi gedongsongo: kecamatan wisata geologi sumber panas kandungan, bumi gedongsongo: sukowono, dan mata air masam banyukuning, ambu dengan taman safari sukowono: pusa perang putih, pengembangan di|, pendakian gunung ungaran: kawasan budidaya bunga kandungan, kandungan dengan pemancingan jembatan, potensi day tarik gua dan air terjun panglebur wisata samping bongso, air terjun tujuh bidadari, sumber api abadi losari, puncak wana kasihan, gua gunung watu dan kampung batik gawang, kopi eva restoran, kopi bayaran beton, agrowisata bongkol, agrowisata umbul sidomukti, dan desa wisata genting. wpp meliputi monumen palagan, kecamatan makam dr. cipta ambarawa, mangunkusumo, banyubiru, tuntang benteng william ambarawa, dan getaran museum kereta api ambarawa: dengan pusat gua maria kerap: pengembangan taman wisata rawa pening kawasan topeng bukit cinta: dan ambarawa situs brawijaya, dengan potensi daya tarik wisata pemandian muncul, samping bukit candi dukuh, taman rekreasi langen tirto muncul, agrowisata logo, taman rekreasi rawa permai, pasar kriya lipat, kerajinan perahu asinan, pola ruang keterangan lokasi air terjun pager gedog: pemandian topeng, wana wisata umbul songo, air terjun kalipancur nagasaren, puncak gunung gajah, pendakian gunung merbabu, topeng redtop, curug kembar bolodhewo wirogomo, gua maria mustika banyu urip tuntang, taman rekreasi kelinci kaliber:, cagar alam sepasang, wisata kereta api tuntang beton gua rong logo tuntang, dan desa wisata graph. wpp meliputi|e mata air enjoy, kecamatan candi kloro: tengaran, susukan, sumber api abadi bot: suruh, pabean, makam ageng nukilan: dan bringin, banyak umbul perancah udanwuh dan kaliwungu kaliwungu. dengan pusat pengembangan kawasan tengaran dengan potensi daya tarik wisata samping kawasan kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi peruntukan permukiman meliputi permukiman perdesaan yang tersebar permukiman kawasan permukiman seluruh kecamatan, dikembangkan perdesaan dan dengan berbasis perkebunan, kawasan permukiman agrowisata, pertanian tanaman perkotaan pangan, perikanan darat dan peternakan disertai pengolahan hasil atau agroindustri dengan luas kurang permukiman perkotaan meliputi kawasan kawasan dengan cakupan administrasi desa kelurahan dengan sumber: rtrw kabupaten semarang (diolah)alami kabupaten semarang mencapai ,67o tahun capaian ini jauh menurun apabila dibandingkan capaian tahun yang sebesar y6. adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang pada tahun mengakibatkan capaiannya yang semula dalam durasi tahun secara rata rata berada atas provinsi jawa tengah dan nasional, menjadi turun berada bawah capaian pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah dan nasional tahun tahun tahun tahun tahun tahun @ nasional jawa tengah d kabupaten semarang sumber: bps kabupaten semarang, gambar pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang tahun jika dibandingkan dengan kabupaten kota sekitar, pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang mengalami kontraksi paling dalam. perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang dengan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten kota sekitar disajikan sebagaimana tabel berikut: tabel perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang dengan kabupaten kota sekitar tahun pertumbuhan ekonomi rata rata kabupaten boyolali kabupaten kendal kabupaten grobogan kabupaten magelang kabupaten semarang kabupaten temanggung sumber: bps provinsi jawa tengah, melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa secara rata rata pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang pada tahun masih bawah kabupaten dan kota lain sekitarnya. dari kabupaten dan kota, capaian rata rata pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang tahun hanya lebih baik dari kabupaten temanggung dan tertinggal dari kabupaten kota sekitarnya. secara khusus pada tabel juga terlihat bahwa pada tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang mengalami kontraksi yang paling dalam diantara kabupaten dan kota. hal ini mengindikasikan bahwa kelesuan ekonomi yang terjadi selama tahunadanya kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam kabupaten semarang sangat dimungkinkan akibat dampak pandemi covid yang terjadi sepanjang tahun secara nyata mempengaruhi kinerja seluruh sendi sendi perekonomian kabupaten semarang. hal ini terlihat dari pertumbuhan produk domestik regional bruto pdrb) kabupaten semarang yang ditinjau berdasarkan (tujuh belas) kategori lapangan usaha. berdasarkan tinjauan pdrb atas dasar harga konstan adik), hanya terdapat (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan positif, sedangkan selebihnya sebanyak (dua belas) kategori lapangan usaha mengalami kontraksi. sementara apabila ditinjau dari pdrb atas dasar harga berlaku adb)erkembangan nilai pdrb adb kabupaten semarang tahun adik dan adb yang ditinjau berdasarkan (tujuh belas) kategori lapangan usaha dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut: tabel nilai dan pertumbuhan pdrb atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha kabupaten semarang tahunumber: bps kabupaten semarang, tabel nilai dan pertumbuhan pdrb atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kabupaten semarang tahun |. |.|.,t,u pdrb sumber: bps kabupaten semarang, struktur perekonomian menurut lapangan usaha kabupaten semarang sampai dengan tahun didominasi oleh industri pengolahan, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan,atas dasar harga berlakurs, t,u drb sumber: bps kabupaten semarang, tabel distribusi pdrb atas dasar harga konstans,t,u pdrb sumber: bps kabupaten semarang,pada tahun menjadi rp45. pada tahun sedangkan pdrb per kapita kabupaten semarang adik mengalami kontraksi sebesar atau turun dari rp33. pada tahun menjadi rp32. padadrb perkapita kabupaten semarang tahun sumber: bps kabupaten semarang, angka sementara,tni @ nasional f jawa tengah ir kab. semarang sumber: bps kabupaten semarang, gambar laju inflasi kabupaten semarang tahun pada grafik diatas dapat diketahui bahwa laju inflasi kabupaten semarang selama durasi tahun cukup terkendali, yaitu rata rata berada kisaran rerata nilai inflasi kabupaten semarang tersebut masih diatas rerata inflasi provinsi jawa tengah yang mencapai apabila dibandingkan dengan capaian nasional, rerata inflasi kabupaten semarang pada tahun lebih rendah daripada rerata inflasi nasional yang mencapai pada tahun terjadi perubahan tahun dasar penghitungan inflasi, karena kabupaten semarang tidak menjadi lokus survey biaya hidup sbh) kota kabupaten oleh badan pusat statistik bps). oleh sebab itu, mulai tahun penghitungan inflasi tidak dilakukan untuk seluruh kota kabupaten. wilayah provinsi jawa tengah hanya terdapat (enam) kabupaten kota jawa tengahinflasi keenam kabupaten kota ini menjadi rujukan tingkat inflasi bagi kabupaten kota sekitarnya. oleh sebab itu, inflasi kabupaten semarang pada tahun mengacu pada inflasi kota semarang yaitu sebesar adapun inflasi (enam) kabupaten kota lokus sbh jawa tengah terpantau masih terkendali karena masih bawah o, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut tabel inflasi enam kabupaten kota dan provinsi jawa tengah tahun kota inflasi kota tegal sumber: bps provinsi jawa tengah,tabel pemerataan pendapatan versi bank dunia kabupaten semarang tahun dna. data tahun berdasarkan pengeluaran dentahun persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk berpendapatan rendah secara rata rata mencapai atau60 atau bertambah jiwa. # nasional # jawa tengah ii, t y e f ee p p s mm" al w be mov o a koi ann kab kota mmm jawa tengah #mmberdasarkan grafik dan diatas dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin kabupaten semarang relatif lebih rendah daripada persentase penduduk miskin nasional dan provinsi jawa tengah. namun demikian apabila dibandingkan dengan kabupaten kota sekitar, padamelalui grafik juga dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin kabupaten semarang pada tahun terjadi peningkatan. peningkatan tersebut disebabkan karena kelesuan ekonomi akibat pandemi covid yang telah memukul perekonomian dunia dan berimbas hingga skala lokal kabupaten semarangsejumlah indikator berupa indeks kedalaman kemiskinan p1), indeks keparahan kemiskinan p2) dan garis kemiskinan gka. . indeks kedalamadapunwilayah. secara khusus indonesia, untuk mengukur garisalam konteks ini penduduk miskin dimaknai sebagai penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. atau dengan kata lain,berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan garis kemiskinan kabupaten semarang selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang konsisten meningkat dari tahun tahun. garis kemiskinan kabupaten semarang yang menunjukkan konsistensi pola meningkat dari tahun tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan program program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan kabupaten semarang secara umum dapat dinilai cukup efektif karena secara konsisten mampu berdampak positif mengangkat daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan posisi garis kemiskinan kabupaten semarang dari tahun tahunrumah tangga dan individu kabupaten semarang per kecamatan berdasarkan pemutakhiran dtk tahun rumah penduduk jumlah persentase kecamatan tangga miskin penduduk penduduk miskin miskin ,92y6 pabean banyubiru jambu jumlah sumber: kementerian sosial, data sampai dengan oktober berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah kecamatan suruh, yaitu sebanyak jiwa. meskipun demikian apabila ditinjau dari proporsi kemiskinan, kecamatan dengan persentase penduduk miskin tertinggi justru berada pada kecamatan pabean yang mencapai sebesar y0, disusul kemudian secara berturut turut adalah kecamatan bringin y60, kecamatan banyak o, kecamatan suruh dan kecamatan getaran kondisi yang demikian secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masih terjadi ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten semarang, khususnya kecamatan pada wilayah kabupaten semarang sisi sebelah timur dan sisi sebelah selat nasional jawa tengah it kab. semarang tahun tahun tahun tahun tahuntahun berada bawah tpt provinsi jawa tengah dan nasional. meskipun demikian selama kurun waktu tersebut, tpt kabupaten semarang cenderung mengalami peningkatan dari tahun tahumasih belum memiliki spesifikasi keahlian kompetensi yang dibutuhkan oleh industri kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi covid yang melanda dunia, sehingga menghambat aktivitas perekonomian global, termasuk pula wilayah kabupaten semarang. dampak pandemi covid berakibat menurunkan produktivitas sektor industri kabupaten semarang yang sebagian besar berorientasi pasar ekspor. adanya pembatasan kerumunan pekerja pada sektor industri dan kelesuan pasar tujuan ekspor yang berkurang daya belinya berdampak pada maraknya pemutusan hubungan kerja dan perumahan pegawai kabupaten semarang. kondisi yang demikian menjadikan tpt kabupaten semarang pada tahun meningkat sangat signifikan yaitu naik sebesar dibandingkan tahun sebelumnya. tabel tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten semarang tahun uraiafokus kesejahteraan sosial,serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (ppp rupiah). ipm kabupaten semarang pada durasi tahun mengalami peningkatan dari menjadihpw'' # nasional prov. jateng urtahunpertumbuhanadapun daya saing ipm kabupaten semarang tingkat provinsi jawa tengah relatif stabil. kondisi ini tercermin dari capaian peringkat ipm kabupaten semarang yang dari tahun tahun stabil berada peringkat ke dari kabupaten dan kota se provinsi jawa tengah. apabila diperbandingkan dengan kabupaten kota lain wilayah eks karesidenan semarang, capaian ipm kabupaten semarang selama kurun waktu tahun juga sudah cukup baik. hal ini tercermin dari rerata ipm kabupaten semarang tahun yang mencapai capaian tersebut lebih tinggi dari rerata ipm provinsi jawa tengah yang mencapai dan (tiga) kabupaten lainnya wilayah eks karesidenan semarang, yaitu kabupaten grobogan sebesar kabupaten demak sebesar dan kabupaten kendal sebesar sementara apabila diperbandingkan dengan capaian ipm kota semarang dan kota salatiga, capaian rerata ipm kabupaten semarang tahun masih dibawah capaian rerata kedua kota tersebut. gambaran perbandingan rerata capaian ipm kabupaten semarang pada tahun dengan kabupaten dan kota lain wilayah eks karesidenan semarang dan provinsi jawa tengah diilustrasikan pada grafik berikut kab. grobogan kab. demak kab. kendal kab. semarang kota semarang kota salatiga prov. jateng kab. grobogan kab. demak kab. kendal kab. semarang kota semarang kota salatiga prov. jateng sumber: bps kabupaten semarang, (diolah) gambar capaian rerata indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten semarang, provinsi jawa tengah dan kabupaten kota wilayah eks karesidenan semarang tahun pertumbuhan ipm kabupaten semarang pada durasi tahun berdasarkan komposit pembentuknya diuraikan sebagaimana pada tabel berikut tabel capaian indeks pembangunan manusia ipm) metode baru kabupaten semarang tahun aan komposit ipm uraian perum soma pengeluaran perkapita (disesuaikan) eagatiat dai dai ertumbuhanipm sumber: bps kabupaten semarang, diolah penjelasan atas masing masing komposit pembentuk ipm kabupaten semarang pada durasi tahun adalah sebagai berikutper tahun, artinya secara rata rata anak yang dilahirkan kabupaten semarang dapat bertahan hidup hingga usia tahun. capaian ahh kabupaten semarang selama durasi tahun berada atas provinsi jawa tengah dan nasional sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut hiv e nasional # prov. jateng wkecenderungan peningkatan ahh kabupaten semarang dari tahun tahunkabupaten semarang yang mencapai selama tahun bermakna bahwa anak usia tahun kabupaten semarang yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama tahun atau mencapai jenjang diploma capaian hls kabupaten semarang selama durasi tahun berada atas provinsi jawa tengah, namun masih sedikit dibawah capaian nasional sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut see nasional fe prov. jatengkabupaten semarang yang selama tahun dapat diartikan bahwa rata rata penduduk usia tahun atas kabupaten semarang bersekolah hingga jateng pendidikan setara dengan kelas viii. capaian rls kabupaten semarang selama durasi tahun berada atas provinsi jawa tengah, namun masih dibawah capaian nasional sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut ysg o nasional fk prov. jateng wudisesuaikan) pengeluaran penduduk bisa menjadi gambaran tingkat kemapanan seseorang. uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskindengan pertumbuhan sekitar per tahun. capaian pengeluaran per kapita kabupaten semarang dalam kurun waktu tahun masih diatas capaian nasional dan provinsi jawa tengah sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut ng age.meskipun secara umum pengeluaran per kapita kabupaten semarang sudah relatif baik jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi jawa tengah, namun pada tahun capaian pengeluaran per kapita kabupaten semarang sedikit mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pandemi covid pada tahun pengeluaran per kapita mengalami kontraksi sebesar persen. hal ini mengonfirmasisumber: dinas tenaga kerja kabupaten semarang, gambar rasio penduduk yang bekerja kabupaten semarang tahun rasio penduduk yang bekerja kabupaten semarang dalam kurun waktu tahun cenderung mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan banyaknya pertumbuhan industri kabupaten semarang baik karena investasi baru maupun adanya relokasi perusahaan dari daerah lain yang dapat menyerap tenaga kerja. namun demikian, rasio penduduk yang bekerja kabupaten semarang pada tahun mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu turun sebanyak yo0 dibandingkan tahun hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. fokus seni budaya, pemuda dan olahraga kabupaten semarang memiliki berbagai kekayaan seni dan budaya, yang menjadi potensi wisata budaya kabupaten semarang. demikian pula dengan kondisi bonus demografi yang tengah dialami oleh kabupaten semarang menjadi potensi yang cukup prospektif untuk pembangunan kepemudaan dan olahraga. kebudayaan kabupaten semarang mempunyai potensi yang cukup besar dibidang kebudayaan. hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang berkembang kabupaten semarang seperti upacara adat merti desa, benda cagar budaya dan kesenian tradisional. keragaman seni dan budaya tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dimasa yang akan datang. selain sebagai upaya pelestarian, juga agar bisa menjadi daya tarik wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik. animo masyarakat kabupaten semarang untuk mengembangkan kesenian daerah sangat baik. kondisi ini tercermin dari capaian jumlah |
salinan k8) bupati kendal provinsi jawa tengahberita daerah kabupaten kendal tahun.kendaldefisitjdih.kendalkab.go.idberjalan sub total sisa lebih kurang perhitungan anggaran lpa kpendapatan beban surplus defisit) dari operasi surplus defisit) dari kegiatan non operasional surplus defisit) sebelum pos luar biasa surplus defisit)bersih dari aktivitas operasi arus kas bersih dari aktivitas investasi jdih.kendalkab.go.iddih.kendalkab.go.idagustus kepala'bagian hukum setda kabupaten kendal, sekretaris daerah hi kabupaten kendal, cap ttd nur fad, s.h., m.h. pembina moh. thnomor jdih.kendalkab.go.id |
bupati wonosobo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten wonosobowonosobo, menimbang: bahwa fasilitasi pengembangan pondok pesantren bertujuan untuk membentuk santri yang memahami dan mengamalkan nilai nilai ajaran agam: bahwa kabupaten wonosobo merupakan daerah dengan penduduk mayoritas beragama islam yang memiliki cukup banyak pondok pesantren sehingga untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren kabupaten wonosobo, diperlukan fasilitasi pondok pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pesantren, pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggarprovinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka fasilitasi pengembangan pondok pesantren. yang dimaksud dengan perangkat daerah terkaikewenangan daerah berdasarkan tugas dan fungsi. yang dimaksud sinergi adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi pengembangan pondok pesantren. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud kerja sama adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam rangka fasilitasi pengembangan pondok pesantren dengan prinsip saling menguntungwonosobo yang membidangi kesejahteraan rakyatondok pesantren adalah bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pondok pesantren. sarana adalah tempat dan atau fasilitas pondokfasilitasi fungsi pondok pesantren pemerintah daerah memfasilitasi pondok pesantren dalam melaksanakan fungsi: pendidikan, dakwah: dan cc. pemberdayaan masyarakat. pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren melalui apbd sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. fasilitasi pengembangan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam hurufondok pesantren,ondokpekerjaan umumndidikanndidikan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. fasilitasi pengembangan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk: kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. fasilitasi pengembangan pondokkomunikasi dan informatikadakwahfungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. fasilitasi pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hurufondoktenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasimberdayaan masyarakatmberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab iii koordinasi dan komunikasi pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka fasilitasi pengembangan pondok pesantren. pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan kalangan pondok pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam fasilitasi pengembangan pondok. bab sinergi dan kerja sama bagian kesatu sinergi pemerintah daerah melaksanakan sinergi dalam rangka fasilitasi pengembangan pondok pesantren dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. bentuk sinergi sebagaimana dimaksud pada berupa: sinergi program dalam rangka fasilitasi pengembangan pondok pesantren, pelaksanaan fasilitasi pengembangan pondok pesantren, cc. pendanaan dalam rangka fasilitasi pengembangan pondok pesantren, dan pelatihan bagi sumber daya manusia pondok pesantren. pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. bagian kedua kerja sama pemerintah daerah memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh pondokfasilitasi pengembangan pondok pesantren. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit kerja dan perangkat daerah terkait serta berkoordinasi dengan kantor kementerian agama. tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab pembiayaan sumber pembiayaan fasilitasi pengembangan pondokberpartisipasi dalam pengembangan pondok pesantren. partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan atau organisasi masyarakatondok pesantren, memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pondok pesantren, mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pondokdisekitar lingkungan pondok pesantren, pemberian masukan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pondok pesantren, memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pondok pesantren, dan memberikan informasi kepada pondok pesantrenlingtwsesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretariat kabupaten wonosobo ata fest mandor cobaan "|! bun pan gl s.h. abufasilitasi pengembangan pondok pesantren umum pondokondok pesantren. hadirnya lembaga pondokondokondokondok pesantren sebagai model lembaga pendidikan islam tertua indonesia khususnya kabupaten wonosobo yang merupakan salah satu pelopor pendidikan pondokondokndidikan pondok pesantren diselenggarakan dengan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan watak dan kepribadian berdasarkan kekhasan, tradisi, ragam dan karakter pondok pesantren. disamping itu pendidikan pondok pesantren juga diselenggarakan untuk mengamalkan dan mengembangkan nilai islam ramalan lil'alamiisisi lain pendidikan pondok pesantren diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas santri peserta didik dalam proses pembelajaran dndidikan. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pesantren, khususnya dan telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pondok pesantren dalam bentuk, antara lain, fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan keuangan pendanaan. pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan perundang undangan berkewajiban membantu pendanaan untuk fasilitasi pondok pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. perkembangan pondok pesantren sesuai kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kabupaten wonosobo saat ini memerlukan dukungan regulasi tingkat daerah. melalui peraturan daerah kabupaten wonosobo tentang fasilitasi pondok pesantren diharapkan penyelenggaraan pondok pesantren melalui fungsi atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten wonosobo. il. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
lan bupati kubu raya provinsi kalimantan baratngan rahmat tuhan yang maha esa bupati kubu raya, menimbang bahwa salah satu strategi pemasaran dilakukan untuk membuat ciri khas yang besar dan kuat baik dalam skala regional maupun secara global, maka perlu dibuat city branding dan tourism branding yang berguna untuk memasarkan segala aktifitas terutama potensi wisata dan budayity branding dan tourism branding kabupaten kubu rcity branding dan tourism brandingity branding adalah identitas dari kota yang berguna untuk memasarkan segala aktifitas dari kota tersebut. tourism branding adalah identitas pariwisata yang merupakan salah satu upaya strategi pemasaran pariwisata. city banding dan tourism branding dimaksudkan untuk membuat identitas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran daerah dan lebih dikenal masyarakat luas. bab desain dan filosofi branding desain dan filosofi city branding dan tourism brandsetiap orang, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, sekolah lembaga pendidikan, usaha mikro kecil menengah yang berlokasi daerah harus menggunakan atau memasukkan city branding dan tourism branding dalam setiap tampilan media cetak maupun media elektronik yang dibuat. tampilan media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam pembuatan: bahan atau materi presentasi, bahan atau media promosi, dan packaging produter bupati kubu wan pada tanggal. aft sekretaris danar kabupaten kubu raya yusra nizam berita daerah kabupaten kubu raya tahun. r.! lampiransain dan filosofi city branding dan tourism branding city branding ak, kubu indonesia branding menanjak terdiri dari dua bagian sebagai berikut: gambar huruf terinspirasi motif gelombang muara, motif khas daerah, bentuk seperti benteng pada kedua sisi huruf menandakan posisi kabupaten kubu raya bunga kanselir cancel merupakan varietas mangrove endemic yang terdapat daerah yang merepresentasikan kabupaten kubu raya yang memiliki hutan mangrove terlengkap asia tenggara dan menjadi daya tarik wisata daerah. tulisan tulisan menanjak merupakan sebuah gerakan salam yang masif sebagai simbol icon sekaligus menjadi narasi efektif yang mengajak semua komponen (pemerintah dan rakyat luas) untuk terus bergerak lebih kreatif dinamis, progresif menunjukkan kualitas semua bidang dan lini kehidupan |
ts: peraturan bupati musi rawas nomor tahun tentang ketentuan tenaga kerja sukarela terdaftargawai negeri sipil daerah dilingkungan pemerintah kabupaten musi rawas selaku aparatur pemerintah daerah jumlahnya masih belum mencukupi terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan teknis lainnya, maka perlu mengangkat tenaga kerja sukarela terdaftar, bahwa dalam rangka penataan terhadap tenaga kerja sukarela terdaftar lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas, yang keberadaannya memerlukan penetapan dan pembinaan lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi tenaga kerja sukarela yang bersangkut!enaga kerja sukarela terdaftar yang selanjutnya disingkat test. peraturan disiplin test adalah peraturan yang mengatur hak, kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh test: pelanggaran disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada test baik yang dilakukan dalam maupun luar jam kerja: hukuman disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan test karena melanggar peraturan disiplin testtest,:: izin biasa adalah izin tidak masuk kerja dengan alasan yang jelas yang diberikan secara tertulis: jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. izin khusus adalah izin tidak masuk kerja dengan alasan khusus dalam rangka memenuhi kewajiban dalam menunaikan ibadah, pelaksanaan ritual perkawinan dan lain lain sejenisnya, izin tugas khusus adalah izin tidak masuk kerja, yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugas tugas sosial, seni dan budaya, keolahragaan, keagamaan dan sejenisnya, upah adalah hak yang diterima test dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaimana imbalan dalam setiap bulannya yang diberikan pemerintah kabupaten musi rawas, uang jasa adalah uang yang diberikan kepada test setelah menyelesaikan tugas yang merupakan bentuk penghargaan karena pengabdiannya. bab jenis, hak, kedudukan, kewajiban dan larangan bagian kesatu jenis kepegawaian jenis test terdiri dari tenaga teknis, tenaga guru, tenaga kesehatan: tenaga penyuluh: dan tenaga administrasi lainnya. bagian kedua hak setiap test berhak atas upah kerja. upah kerja sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. besarnya upah kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan tersendiri dengan keputusan bupati musi rawas. bagian ketiga kedudukan test pemerintah kabupaten adalah tenaga honorer pegawai yang diangkat dan diseleksi oleh pemerintah kabupaten. test berkedudukan sebagai pegawai yang membantu melaksanakan tugas tugas tertentu pada unit organisasi satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten untuk jangka waktu tertentu. jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. bagian keempat kewajiban pasai setiap test mempunyai kewajiban setia dan taat: mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, cc. menjunjung tinggi kehormatan dan atau martabat negara dan pemerintah: menyimpan rahasia negara atau.langsung yang menyangkut cermat dan semangat untuk kepentingan negara: mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku lingkungan pemerintah kabupatendengan sebaik baiknya: bagian kelima larangan pasai setiap tesdaerah secara tidak sah: menyalahgunakan barang barang, uang atau surat surat berharga milik negara daerah: melakukan kegiatan bersama dengan atasantest yang bersangkutan: jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan temp. faks. memasuki tempat tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat test, kecuali untuk kepentingan jabatnggota partai politik. bab ill kebutuhan pegawai bagian kesatu penetapan pegawai untuk memenuhi kekurangan pegawai dalam rangka merasionalisasi masing masing unit organisasi satuan kerja yang membutuhkan test agar mengoptimalisasi test yang telah ada dan dilakukan selektif mungkin serta mengacu kepada kompetensi yang dibutuhkan serta mempertimbangkan pada syarat syarat administrasi pengadaan pegawai. kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada bupati melalui kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten untuk mendapat penetapan persetujuan. evaluasi terhadap kebutuhan test dilakukan satu kali dalam (satu) tahun oleh kepala bpp. pengadaan test dilakukan untuk mengisi kebutuhan pegawai melalui penetapan pegawai harian honorer yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pengadaan test dilakukan melalui usul satuan kerja dengan mencantumkan: jumlah dan jenis pekerja yang dibutuhkan: pendidikan dan keahlian (kompetensi) yang diperlukan: syarat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar: daftar nama pegawai harian honorer yang telah bertugas sebelum desember pengadaan test dilakukan secara selektif oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati musi rawas. jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. calon test yang dinyatakan memenuhi syarat, diangkat oleh bupati dan ditugaskan pada unit organisasi sesuai dengan kebutuhan. pengangkatan test sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kepala satuan organisasi yang mengusulkan serta surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. bab pembinaan bagian kesatu disiplin terhadap test diberikan pembinaan disiplin yang bersifat preventif yaitu penyuluhan peraturan test, pembinaan mental spiritual, sidak pada waktu waktu tertentu. terhadap test yang diduga melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksuddalam ternyata terbukti melakukan pelanggaran, dikarenakan sanksi ringan, berupa peringatan tertulis: sanksi sedang, berupa pemberhentian sementara untuk jangka waktu paling lama bulan, cc. sanksi berat berupa pemberhentian dari test. bagian kedua kesejahteraan setiap test diberikan kesejahteraan yang bersifat materiil dan non materiil. kesejahteraan materiil sebagaimana dimaksud berupa tunjangan kecelakaan apabila mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas: uang duka terhadap pegawai tidak tetap yang meninggal dunia dalam masa bakti diberikan kepada ahli waris sebesar kali upah: jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. uang duka tewas dalam masa bakti sebagai pegawai tidak tetap diberikan kepada ahli waris sebesar kali upah: pakaian dinas. kesejahteraan non materiil sebagaimana dimaksud pada berupa penghargaan sebagaimana sebagai test teladan: olahraga kesejahteraan jasmani. tewas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah. bagian ketiga pengembangan kemampuan setiap test diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan: dan perpindahan unit kerja. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan atau dinas instansi lingkungan pemerintah kabupaten. perpindahan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diatur oleh kepala bpp sedangkan bidang tugas dalam lingkup unit kerja tempat bertugas diatur oleh pimpinan satuan organisasi. bab pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu pengangkatan pegawai tidak tetap pengangkatan test ditetapkan oleh bupati sesuai dengan usul dari masing masing unit organisasi satuan kerja. bagian kedua pemberhentian dengan hormat terhadap test yang diberhentikan dengan hormat, karena: masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi: jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. mengajukan permohonan pengunduran diri, telah mencapai usia tahun: tewas atau meninggal dunia, dan tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya. bagian kedua pemberhentian tidak dengan hormat test diberhentikan tidak dengan hormat karena tidak masuk kerja selama (lima) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara tertulis minimal (dua) kali oleh pimpinan unit::: dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. terhadap test yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana tidak berhak atas uang jasa: tatacara pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bagian ketiga pembebasan tugas sementara test, mulai saat penahanan dikenakan pembebasan tugas sementara: test yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada diberikan upah sebesar (lima puluh persen) setiap bulan: test yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ternyata tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula dengan menambah kekurangan upah yang tidak diberikan kepadanya selama masa penahanan sementara: pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. fakg lainya sekretariat daerah kabupaten musi rawas kerala bagian hukum as, secretary apa darren nawawi,s.h.m.h. pembina p,t9591027 pan jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. |
ler tan da: li.sa esa, bupati kubu raya, menimbang bahwa dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah kabupaten kubu ra dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, pemutakhiran dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasialjaringan informasi geospasial nasional yang selanjutnya disingkayang merupakan bagian dari jaringan informasi geospasial nasionalkompilasi dan supervisimaksud ditetapkannya peraturan bupati ini untuk menyelenggarakan daerah. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini untuk mewujudkan penyelenggaraan daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta berkelanjutan. bab penyelenggara bupati menetapkan simpul jid sebagai penyelenggara daerah. penyelenggaraan daerah dilaksanakan oleh simpul jaringan melalui sarana jid berbasis elektronik dan penyebarluasan beserta metadatanya, melakukan pengelolaan dan penyebarluasan danig. struktur simpul jid meliputi: ketua, unit produksi, unit klirinpengelolaan data dan informasi tata ruang. unit produksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pejabat pada setiap skpd pembangunanpengelolaan dan pelayanan informasi publik. dalam melaksanakan tugas, ketua jid dibantu oleh sekretariat jid. pembentukan sekretariat ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii pengelolaan dan penyebarluasan bagian kesatu jenis informasi terdiri atas: idg, dan igt. selain sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam: yang dipublikasikan, dan yang bersifat rahasia. informasibagian kedua pengelolaan setiap skpd wajib mengelola dan yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel. pengelolaan dantiga penyebarluasan penyebarluasan dan dilakukan secara internal dan eksternal. penyebarluasan danbisnis, akademisraster, atau untuk bisnisn dalam format vekdaerah atau tanpa jaringan internet. penyebarluasan dan daerah melalui ppid atau ppid pembantu. ppid atau ppid pembantu melaporkan hasil penggunaan dan simpul jid. biaya pengadaan dan pengiriman dibebankan kepada pemohmare bupati kubu raya, diundangkan sungai race udk rawan pada tanggal. maret sekretaris def paten kubu raya usr nizam berita daerah tahun. nomor |
bupati muara eni8ludpola tata kelola rumah sakit umum daerah dr. mohamad rain yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah: peraturan menteri kesehatan nomor .b menkes per tentang rumah sakitperan kok tenaga teman tai nan ben atkeputusan menteri kesehatan ri. nomor: menkes sk xi tahun tentang penetapan kelas rumah sakit umum daerah muara enim menjadi kelas keputusan menteri kesehatan ri. nomor menkes sknjabaran tugas pokok dan fungsi inspektoratd): memutuskan menetapkan peraturan bupati:kabupatenab prinsip pola tata kelola tata kelola rumah sakit menganut prinsip prinsip, antara lain: transparansi: akuntabilitas,, jenis rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah kelas beralamat jalan sultan mahmud baharuddin muara enidirumah sakit dengan sebaik baiknya yang diabdikan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. visi rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah dr. mohamad rain yang mandiri dengan pelayanan prima. misi rumah sakit adalah menciptakan manajemen yang handal dan profesional: mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga. cc. mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, berorientasi pelanggan dan berwawasan lingkungan, tujuan strategis meningkatkan kualitas kebijakan dan program mengarah pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dan berkelanjutan meningkatkan kompetensi dan perilaku tenaga kesehatan:gembangkan jenis pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan terkini, peningkatan kecepatan, ketepatan, dan keramahan serta melakukan kerjasama pelayanan kesehatan pada pihak ketiga: meningkatkan pendapatan untuk mencapai kemandirian pembiayaanmemberikan pelayanan secara profesional sesuai standar mutu dan hak azani', membangun prinsip kebersamaan dalam menjalankan pelayanan cc. menjaga nama baik dan rahasia rumah sakit dalam segala tindakdidibidang pelayanan kesehatan, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bidang pelayanan kesehatan: cc. pembinaan dan pelaksana tugas bidang pelayanan kesehatan, pengelola urusan ketatausahaan, pelaksana tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai uraian tugas dan fungsi,:cc.jawab, tugas, fungsi, kewajiban, dan kewenangan dewan pengawas dewan pengawas bertanggungjawab kepada bupati!a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. dewan pengawas berwenang: memeriksa buku buku, surat surat, dan dokumen dokumen:yaitu triwulan, semester dan tahunan sertamembawahi kegiatan rumah sakit, pejabat yang membidangi perencanaan, pejabat yang membidangi pengawasan, pejabat lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah: dan tenaga ahli dibidangmaksnegaraadalah direktur, pejabat keuangan, adalah kepala bagian tata usaha: pejabat teknis, adalah kepala bidang pelayanan medis: kepala bidang keperawatan, kepala bidang pengendalian mutu pelayanan. masing masing kepala bagian dan kepala bidang membawakan: kepala bagian tata usaha sebagaimana huruf membawakan sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum. kepala bidang pelayanan medik sebagaimana huruf membawakan seksi pelayanan medik dan seksi penunjang medik. kepala bidang keperawatan sebagaimana huruf membawakan seksi rawat jalan dan ugd, dan seksi rawat inap. kepala bidang pengendalian mutu pelayanan sebagaimana huruf membawakan seksi kajian mutu pelayanan, dan seksi pengembangan sumber daya manusirsyaratan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola rumah sakit akan diatur lebih lanjut oleh bupati. paragraf tugas dan kewajiban, fungsi, kewenangan pejabat pengelola. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan rumah sakit. cc. mewakili rumah sakit dalam dan luar pengadilan.. memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan. menyiapkan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit. 9g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala. aan mea peta sai tag arena menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan rumah sakit. melakukan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsian kabupaten di, 9g. pelayanan rujukan,gugat profesional: menetapkan kebijakan operasional rumah sakit: cc. menetapkan peraturan,rumah sakit sakit sesuai ketentuan peraturan perundanganagian dan kepala bidang kepada bupati: mengangkat dan memberhentikan kepala instalasll. tugas dari kepala bagian dan kepala bidangcc.kepala bagian tata usaha adalahcc.9g.: menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan administrasi rumah tangga rumah sakit,agian tata usaharencanaanakuntansi dan verifikasi:ngelolaan pendapkepegawairumah tangga: pelaksanaan tugas lain yang diberikan direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. tugas dan kewajiban kepala bidang pelayanan medik adalahk, penunjang medik dan non medik sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran, cc. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang pelayanan medis, penunjang medis dan non mediklayanan medikcc.keperawatan adalah menyusun rencana keperawatan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensifkeperawatan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensif, sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran: cc. memonitor pelaksanaan kegiatan keperawatan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensif. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang keperawatan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensifkeperawatperawrawat jalan, rawat inap, rawat intensif dan rawat darurat, kilas hai innpengendalian mutu pelayanan adalah menyusun rencana pengendalian mutu dan pengembangan sumber daya manusiangkajian mutu pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran: cc. memonitor pelaksanaan kegiatan pengkajian mutu dan pengembangan sumber daya manusia: 'mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang pengendalian mutu pelayananngendalian mutu pelayanan adalahndalian mutu pelayanajian mutu pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia: cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinyamaka dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non strukturalseksi dan atau sub bagian terkait. masing masing kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya membawakan kepala ruangan atau kepala undalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala instalasi dibantu oleh kepala ruangan atau kepala unit. kepala ruangan atau kepala unit mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala instalasi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan ruangan atau unitmeningkatkhngaturan pola tata kelola staf medis rumah sakit akan diatur lebih lanjut oleh bupati. ln)kk akan diatur lebih lanjut oleh bupati dan kebidan. komite keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur setelah mendapat pertimbangkepala bidang keperawatan dan instalasi terkait. bagian kesembilan prosedurmekanisme kerja mekanisme kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara unit dengan unit lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, teknis operasional dan lain sebagainya pada rumah sakit. mekanisme kerja sebagaimana terbagi atas: mekanisme kerja internal, dan mekanisme kerja eksternal. mekanisme kerja internal sebagaimana huruf adalah pengaturan hubungan kerja yang menyangkut unit unit kerja dalam suatu organisasi. mekanisme kerja eksternal sebagaimana huruf adalah pengaturan hubungan kerja dengan unit organisasi lain yang merupakan kerjasama lintas program ataupun lintas sektor. penyusunan mekanisme kerja internal meliputi: mendaftar tugas tugas yang cenderung tumpang tindih atau benar benar memerlukan pengaturan kerjasama, menetapkan unit kerja yang menjadi pelaksana utama dari masing masing tugas, menetapkan peran unit unit terkait dalam pelaksanaan tugas tersebut: menetapkan kegiatan kegiatan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan masing masing tugas dan sesuai dengan masing masing unit. penyusunan mekanisme kerja eksternal meliputi: hubungan teknis fungsional, yaitu hubungan kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang antara dua atau lebih organisasi yang mempunyai fungsi yang sama, hubungan koordinatif, yaitu hubungan dalam rangka penyatuan upaya dan daya dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan bersama yang terdiri dari integrasi, sinkronisasi dan motivasi. mekanisme kerja internal meliputi: penyusunan rencana bisnis dan anggaran rba): penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan, penyusunan kebutuhan logistik: pengadaan kebutuhan logistik: pelaksanaan pendidikan dan pelatihan: penyusunan kebutuhan fasilitas pelayanan dan penunjang medik, pengadaan kebutuhan fasilitas pelayanan medik dan penunjang medik, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dan penyusunan laporan. paragraf uraian kegiatan mekanisme kerja internal uraian kegiatan penyusunan rencana bisnis dan anggaran rba): pelaksanaan penyusunan rba rumah sakit dikoordinir oleh kepala bagian tata usaha, kepala sub bagian perencanaan meminta usulan rba rumah sakit kepada para kepala bidang atas nama kepala bagian tata usaha,rba kepada direktur melalui kepala bagian dan kepala bidang terkait, kepala bagian dan kepala bidang melalui kepala sub bagian kepala seksi terkait menerima dan mengolah data dari instalasi: kepala bagian bidang terkait menyusun dan menyampaikan usulan rba unit kepada kepala sub bagian perencanaan. kepala sub bagian perencanaan menerima dan mengolah data usulan rba unit dari kepala bagian dan kepala bidang. kepala sub bagian perencanaan menyusun rancangan usulan rba rumah sakit. kepala bagian dan kepala bidang memberi pertimbangan saran rencana usulan rba rumah sakit dalam pembahasan dengan unit terkait: kepala sub bagian perencanaan menyempurnakan rancangan rbarba rumah sakit kepada direktur: direktur menetapkan usulan rba rumah sakit, kepala sub bagian perencanaan menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan daerah ppid), ppid menyetujui rba rumah sakit, kepala sub bagian perencanaan menyusun rencana dan laporan pelaksanaan rba rumah sakit. uraian kegiatan penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan: pelaksanaan penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan dikoordinir oleh kepala bagian tata usaha, melalui kepala sub bagian umum meminta usulan kebutuhan tenaga kepada para kepala bagian dan kepala bidang atas nama kepala bagian tata usaha, cc.kebutuhan tenaga kepada kepala sub bagian seksi terkait, kepala sub bagian seksi menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan tenaga kepada kepala sub bagian umum. kepala sub bagian umum menerima dan mengolah data usulan kebutuhan tenaga. kepala sub bagian umum menyusun rancangan kebutuhan tenaga rumah sakit. kepala bagian dan kepala bidang memberi pertimbangan saran atas rancangan kebutuhan tenaga dalam pembahasan dengan unit terkait, kepala sub bagian umum menyempurnakan rancangan kebutuhan tangga kesehatankebutuhan tenaga rumah sakit kepada direktur. direktur menetapkan usulan kebutuhan tenaga rumah sakit, kepala sub bagian umum menyampaikan dan memantau usulan bupati melalui badan kepegawaian daerah bkd): bupati melalui sekretaris daerah menyetujui usulan dan menyediakan tenaga kesehatan rumah sakit, kepala sub bagian umum menerima dan penempatan tenaga rumah. uraian kegiatan penyusunan kebutuhan logistik: pelaksanaan penyusunan kebutuhan logistik dikoordinir oleh kepala bagian tata usaha: melalui kepala sub bagian umum melalui kepala instalasi logistik meminta usulan kebutuhan logistik kepada para kepala bagian dan kepala bidang atas nama kepala bagian: kepala instalasi menyiapkan dan menyampaikan data usulan kebutuhan logistik kepada kepala sub bagian seksi terkait: kepala sub bagian seksi menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan logistik kepada kepala instalasi logistik. kepala instalasi logistik menerima dan mengolah data usulan kebutuhan logistik. kepala instalasi logistik menyusun rancangan kebutuhan logistik rumah sakit. ga. kepala bagian dan kepala bidang memberi pertimbangan saran rancangan kebutuhan logistik dalam pembahasan dengan unit terkait: kepala instalasi logistik menyempurnakan rancangan kebutuhan logistik rumah sakit: kepala instalasi logistik menyampaikan usulan kebutuhan logistik rumah sakit kepada kepala bagian tata usaha melalui kepala sub bagian umum. direktur menetapkan usulan kebutuhan logistik rumah sakit: kepala sub bagian umum menyampaikan kebutuhan logistik kepada kepala sub bagian perencanaan rumah sakit, kepala sub bagian perencanaan mengusulkan dalam anggaran rumah sakit. uraian kegiatan pengadaan kebutuhan logistik: pelaksanaan pengadaan kebutuhan logistik dikoordinir oleh kepala bagian tata usaha: kepala sub bagian umum melalui kepala instalasi logistik membentuk tim pengadaan kebutuhan logistik: kepala instalasi logistik mengusulkan tim pengadaan logistik direktur melalui kepala bagian tata usaha. tim pengadaan terdiri dari unit unit logistik sebagai koordinator, dan anggota dari unit farmasi, radiologi, laboratorium, sub bagian umum, gizi, sanitasi, dan prs, serta tenaga ahli pengadaan. direktur menetapkan tim pengadaan kebutuhan logistik rumah sakit, kepala instalasi logistik menyusun kebutuhan logistik rumah sakit sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan. kepala instalasi logistik bersama tim pengadaan mempersiaplaksananyerahkan hasil pengadaan kepada direktur sebagai pengguna, direktur sebagai pengguna barang menyerahkan kepada bendaharawan material rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang undangan bendaharawan material bekerjasama dengan instalasi logistik menyimpan, membukukan dan mengalokasikan bahan logistik sesuai dengan unit yang membutuhkan, kepala instalasi unit pengguna bahan logistik mengajukan permintaan kebutuhan kepada kepala instalasi logistik guna pemanfaatan instalasi atau unit kerjanya. kepala instalasi unit pengguna bahan logistik melaporkan penggunaan bahan logistik kepada kepala instalasi logistik setiap bulan. kepala instalasi logistik melaporkan penggunaan bahan logistik kepada direktur melalui kepala bagian tata usaha, direktur melaporkan penggunaan bahan logistik kepada bupati setiap tiga bulan sekali. uraian kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan: pelaksanaan pendidikan dan pelatihan rumah sakit dikoordinir oleh kepala bidang pengendalian mutu pelayanan, kepala seksi pengembangan sdm meminta usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepada para kepala bagian bidang atas nama kepala bidang pengendalian mutu pelayanan. kepala instalasi menyiapkan dan menyampaikan data usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepada kepala sub bagian seksi terkait. kepala seksi sub bagian menerima dan mengolah data. (te kepala bagian dan kepala bidang menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepada kepala bidang pengendalian mutu pelayanan. kepala seksi pengembangan sdm menerima dan mengolah data usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. kepala seksi pengembangan sdm menyusun rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan rumah sakit. kepala bagian dan kepala bidang memberi pertimbangan saran rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam pembahasan dengan unit terkait. kepala seksi pengembangan sdm menyempurnakan rancangan kebutuhan tangga kesehatan rumah sakit. kepala bidang pengendalian mutu pelayanan memverifikasi, mematangkan pertimbangan dan menyampaikan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan rumah sakit kepada direktur. direktur menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan rumah sakit kepala seksi pengembangan sdm mengusulkan kepala sub bagian perencanaan guna diusulkan dalam rba. bupati melalui sekretaris kabupaten menyetujui usulan dan menyediakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan rumah sakit. kepala seksi pengembangan sdm menerima dan mengatur pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan rumah sakit. uraian kegiatan pengadaan fasilitas pelayanan dan penunjang medik: pelaksanaan pengadaan kebutuhan fasilitas medik dikoordinir oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt): ppt dibentuk dan ditetapkan oleh direktur: ppt membentuk panitia atau tim pengadaan, panitia tim pengadaan ditetapkan oleh direktur. panitia tim pengadaan terdiri dari orang orang yang memiliki keahlian bidang pengadaan, ppt dan panitia tim pengadaan menyusun fasilitas rumah sakit yang akan lelang sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan. panitia tim pengadaan mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, panitia tim pengadaan menyerahkan pemenang lelang kepada ppt untuk ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan, ppt membuat kontrak terhadap pelaksanaan pengadaan, pelaksana pengadaan kontraktor menyerahkan hasil pengadaan kepada ppt untuk dilakukan pemeriksaan oleh panitia penerima barang: kontraktor mengajukan pembayaran kepada ppt: barang pengadaan dilakukan penyimpanan digadang rumah sakit oleh bendaharawan material untuk dikelola sesuai aturan yang berlaku:: kepala seksi penunjang medik mengajukan permohonan permintaan barang kepada direktur guna pemanfaatan pelayanan, direktur memerintahkan bendaharawan material untuk mendistribusikan barang sesuai kebutuhan yang dibuat oleh kepala seksi penunjang medik. bendaharawan material melaporkan kepada direktur setiap bulan tentang posisi barang yang simpan gudang. direktur melaporkan jumlah dan pemanfaatan barang kepada bupati setiap tiga bulan sekali. uraian kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit: kepala sub bagian umum melalui kepala instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit meminta usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kepada para kepala bagian bidang atas nama kepala bagian tata usaha. kepala instalasi menyiapkan dan menyampaikan data usulan pemeliharaan sarana kepada kepala bagian bidang terkait. cc. kepala instalasi sarana rumah sakit menerima usulan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. bau kepala instalasi pemeliharaan sarana menyusun rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. kepala sub bagian keuangan menyiapkan dana guna pelaksanaan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: kepala bagian tata usaha memberi pertimbangan saran rancangan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pembahasan dengan unit terkait. kepala instalasi pemeliharaan sarana menyempurnakan rancangan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit. kepala bagian tata usaha memverifikasi, mematangkan pertimbangan dan menyampaikan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit kepada direktur. direktur menetapkan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. kepala instalasi pemeliharaan sarana melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit. bhp uraian kegiatan penyusunan laporan: pelaksanaan penyusunan laporan dikoordinir oleh kepala bagian tata usaha. kepala sub bagian perencanaan meminta laporan kegiatan unit kerja lingkungan kepada para kepala bagian bidang atas nama direktur. cc. kepala instalasi menyiapkan dan menyampaikan data laporan kepada kepala bagian bidang terkait. para kepala bagian bidang menyusun dan menyampaikan laporan unit kepada kepala bagian tata usaha. kepala sub bagian perencanaan menerima dan mengolah data laporan unit. kepala sub bagian perencanaan menyusun rancangan laporan medik rumah sakit. 9g. kepala bagian tata usaha memberi pertimbangan saran rancangan laporan dalam pembahasan dengan unit terkait. kepala sub bagian perencanaan menyempurnakan rancangan laporan rumah sakit. kepala bagian tata usaha memverifikasi, mematangkan pertimbangan dan menyampaikan rancangan laporan rumah sakit kepada direktur. direktur menetapkan laporan rumah sakit. kepala bagian tata usaha menyampaikan laporan rumah sakit bupati. bupati menyetujui dan menerima laporan rumah sakit. paragraf uraian kegiatan mekanisme kerja eksternal mekanisme kerja eksternal fungsional rumah sakit antara lain adalah: hubungan hierarkis dengan bupati melalui sekretaris daerah: hubungan koordinasi dengan bupati dalam hal pembinaan rumah sakit, cc. hubungan koordinasi dengan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal pengelolaan keuangan rumah sakit, hubungan koordinasi dengan inspektorat kabupaten dalam hal pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan rumah sakit: hubungan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten, laboratorium kabupaten, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat lsm) dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengembangan. hubungan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan badan kepegawaian kabupaten, balai pelatihan kesehatan provinsi dalam hal pelaksanaan pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan: 9g. hubungan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dalam hal pembinaan teknis, hubungan koordinasi dengan puskesmas, rumah sakit swasta dan rumah sakit disekitar wilayah kerja dalam hal kerjasama pelayanan,can kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. pasai pegawai rumah sakit terdiri dari pegawai negeri sipil pns) dan non pegawai negeri sipil. pengelolaan pegawai rumah sakit yang berasal dari pns dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non pns akan diatur lebih lanjut oleh bupati. bagian keduaakan diatur lebih lanjut oleh bupatirlu dit: terukur: dapat dicapai: tmt filketentuan tentang standar pelayanan minimal akan diatur lebih lanjut oleh bupati bagian keempatserta jasa. pengelolaan pendapatan, biaya dan pengeluaran rumah sakit akan diatur lebih lanjut oleh bupatilha nata aaa pan unsebelum ditetapkannya peraturan bupati sebagaimana maka masih tetap berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan kabupaten kabupaten muara enian teknis: pembina keuangan: unsur perguruan tinggi,belas pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit rumah sakit wajib menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan dan limbah rumah sakit antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pengeloladan limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud pada untuk dan limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam, penelitian dan pengembangan bidang penyehatan lingkungan rumah sakit. tata laksana pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit antara lain:: pemantauan pengelolaan linen:an, pengelolaan air limbah: dan i. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan. babyektif terhadap obyek yang diaudit pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakitola tata kelolaarga enim pada tanggal sunan pit. bupati muara mutakhir sai solar diundangkan muara enim pada tanggal jual. sekret daerah kabupaten muara enim. das aer lan abdul wahab bahari berita daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri |
ig per nana peraturan bupati musi raw, menimbang bahwasi rawas dalam pemilihan umum legislatif tahun diberikan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten musi rawas: bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun bantuan keuangan yang bersumber dari apbd kabupaten diberikan kepada partai politik kabupaten yang mendapatkan kursi dprd kabupatepemberianmp. faks.musi rawaskabupaten musi rawas selanjutnya disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten musi rawashasil pemilujalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faksk tingkat kabupaten yang mendapat kursi dprd kabupatenk adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatifjalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. pasaiisinya kepada bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan rekening kas umum partai politik dayang dilegalisir ketua atau sekretaris komisi pemilihan umum kabupatean anggaran sebelumnya: danpergian hukum setda kabupaten musi rawas,jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks kabupaten. keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten musi rawas, komisi pemilunaan bantuan partai politikjalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan temp. faks. kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila. pasai: berlangganan dengan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip,inspektorat kabupatelegislatif tahun dalam tahun anggaran dan sejak diresmikannya keanggotaan dprd kabupaten hasil pemilu legislatif tahun sampai dengan sisa waktu tahun anggaran jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. pasaidesember bupati musi rawas, diaket iay hukum ya) tandang a peelnanyawi,s.h.m.h. yag membina nip. jalan yos sudarso nomor lubuklinggau sumatera selatan telp. faks. lis isijisisifisi tno tom dope too aoi ka. i kto) dan sah 2s olololele 'celololololo sisi isc| ssissssesssssss, kal iisididiclicicicsicisicisj sisieisisisiesisisisis '. iss) slojolojelelsejolsolel alel md. ono doi car sepakat) eg| s0| |e$ isisisisisisisisisisisisl isl ssssscsssasss sisisisisisisisisisisisi (sol sisoselesiseseisissisi isi slolcisc isisicisisicic alalelalalsislolelsisis (ss (ss olio sisisisissisisisisisis sessesesasss "nn sisisisisisisisisisisis sal sellklelejoljelsjejelel isi (sc sisisisididid ssissisisissajaisia ama dod ai be hse: aa. sis is8| lel isl sisi ssisizs| saka sisisigisisisisi s!i$ sla. a05 size ix sis ssisisimis| sisi six soils)c sig ssi de) missile sici| sisi|s| sisisisisisisisisi sis asas ssi resssgsssa3gi3 ssi sig a0. jaja ehseswonassza oon soe faecc una sc! sisirisisis si8 sisi siisisigsisisisisisisis| s8! sialasjalejelsis slot jojo tigigjs|sigigisisjalyinie| pegal ississisi sgsgss sisi| sisisieisieisisisici:sisi isl re. iss sisi sisi sgisisisis isl siklase|sisisisisisisis (sr feng olololotolofolokokokoko aakarakakaka an, kat bai kari lori kari kar3 lari kari kopi lani ceri kord kun! nfajojaufol lotto loo lela ala sssgsssssses ope oli jojojad esai pen join pen lengan | #w na" bag sala sim sisi.isis isicisielzisisisisisia| isis jojo jola la. tama aje era alotalojajalaojoajoalaloic!ia ehsesmeroaszne lampiran it: peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal desember berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai pada hari ini .i jj. tanggal lio. bulan .i. (tahun tenatttiieeensi rawas nomor . tahun tanggal .ieee|didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kabupaten musi rawas pada pemilihan umum legislatif tahun sebanyak . suara sah rp. .iiiooococoooo lea. demikian berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai lowmusi rawas nnnnnennnnnnnnnatenannnnnna nana ketua manannnnann tanamkan) nnnnnnnnanannnananaaanannanann panama sekret ais (l.ioooooen kanan anna naman nncennanannanannannnnananaaana nana anggota loco nana mann) nnnnnnnannnanannnannanannnnnananan ana anggota (omenanannenananennanannan nan) bd. snnannnnnnnnnanetenannnnnanan ana anggota konannennnnnnnnnnnnnnnnnnnannannnnnn na) gb. nnngnnnnnavannnnnnnaannnnnananaanaannnanan angg leone nasa) nnnnadannannnnnnenannannnna ang ota comaneananannannnan anna) bupati musi rawas, dto ridwan mukti lampiran peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politikoleh inspektorat kabupaten pada tanggal anaaaaararannan bukan . tahun .oe. (terlampir) sebagai berikut dont pengeluaran pendidikan port o operasional serretait administrasi umum ( . keperluan ayu (to. rapat tomat sekretariat cc. ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional! sekretariat langganan daya dan jasa i esasapesgangre suatmenyuat mengetahui ketua umum ketua bendahara umum bendahara dpc pati nanah bupati musi rawas, ridwan muka! |
sp) mainan bupatiilicc., )mawardi yahyadto mawardi yahya diundangkan indralaya pada tanggal, januari sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, narrow berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor |
pipadengtelah lihat:tanjung jabung timurtanjung jabung timur dinas pendidikan yang selanjutnya disebut disdik adalah dis pengganti komite yang selanjutnya disebut bos pengganti komite adalah, bahwa standar biaya operasional sekolah yang bersumber dari dana bos dan bos buku adalah standar biaya operasional non personalia'. guru tidak tetap, guru pamong, guru tidak tetap murni, tata usaha tu) tidak tetap, penjaga.un) keputusan kepala sekolah dan adalah yang berhak untuk menerima bantuan yang bersumber dari dana dana bantuan operasional sekolah bos) pengganti komite. bab pedoman bantuan operasional sekolah (bos)es)ata usaha tu) tidak tetap, pesuruh, penjaga sekolahentana maret m1 (@c 8bupati tanjung june tmu mami drg, feri marconi, nip. nip. zumi zola zulkifli diundangkan di : muara sabak pada tanggal mareto112010200001200nnnnnenn sen nnn mana canaan lah tea undang kabupatenfanyang jarang timur an), hmj9 sugandi, sh.mh. nipa958 lampiran!oslososossatpam. bos pengganti komite tahun anggaran berjumlah rp. bossekolah bukan dari rekening kas daerah melalui rekening dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur rekening sekolah. mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran bantuan operasional sekolah bos) pengganti komitemelalui rekening dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timurosantuan operasional sekolah bos)sekolah (bos) pengganti komite tahun anggaran kegiatan bantuan operasional sekolah bos) pengganti komite tahun anggaran diarahkan hanya untuk pembayaran honor yang terdiri dari smp regulerccsetiap sekolah penerima bos)yang dilaporkan dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan operasional sekolahlata usaha tu), penjaga, pesuruh dan satpamiis pengganti komite yang mengarah pengelolaan bantuan operasional sekolah bos)telah diteliti bupati tanjung jabung timur zumi zola zulkifli mimikri, drs. feri marconi, nip. nip. telah ditelitkegenabannya kabupaten ag, ahmad sugandi, sh.mh. np. lampiran peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal maret tentang alokasi bantuan operasional sekolah (bos) pengganti komite kabupaten tanjung jabung timur tahun anggaran nama sekolah guru jumlah dana an: sun non klan inn doa sana anin mani benny sasa mpn tanjab timur rp. lereng tanah timur smpn tanjab timur isme tanjab timur sayap1 tanjab timur jsmpsatap4 tanah tmu |. loo semen3 tania timur tail smpn tanjab timur haha neng smpn tanjab timur bli tanjab timur .| smpn tanjab timur ism pratap2 tanjab timur | rp smp balap tanjab timur ina aremasemmar |smpn tanjab timur hero rp smpn tanjab timur pesaamsaaa mpn tanjab timur smpn tanjab timur nan |sme tanjab timur tol imp sayap8 tanjab timur lara lo. lo. ism terbuka3 bendahara |. dos do. po. po4o pom memmarass smpn tanjab timur smpn tanjab timur isme3o tanjab timur smp sayap tanjab timur mrecamtasau too poor nol smpn tanjab timur ismpsatap7 tanjab timur lo lo 0p07 ore se000000| man man ann smpn tanjab timur mai men dan man men (smpn' tanjab timur petugas tenaga sit nama sekolah guru jumlah dana penguasa satpam penurun pesawat pelet pon png peommntaa, keb. naan menjaga! daa san semen ann rama ane emak tak: sing dns ben uan srg dea janbgenke naa tool isen tanjab timur smpn tanjab timur rp smp sayap tanjab timur smpn tanjab timur smpn tanjab timur smpn tanjab timur smpn tanjab timur ism tanjab timur rp ismn tanjab timur rp smp sayap tanjab timur ism sayap tanjab timu rp oma telah diteliti mami dis feri mark bupati tanjung jabung timur telah teliti naru kabar aan zumi zola zulkifli "ii ahmad sugandi, sh,mmbedah data rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kubu raya, menimbang bahwa dalam rangka mendapatkan gambaran indeks kebahagiaan masyarakat, diperlukan upaya pengumpulan data yang akurat guna mengetahui permasalahan dasar rumah tangga, bahwa untuk pengumpulan data yang akurat diperlukan suatu kegiatan pendataan tingkat rumah dah databedah databu randataan adalah kegiatan mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan. indeks kebahagiaan atau yang dikenal juga dengan index happiness adalah masyarakatumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu mengacu pada konsep konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain lainanggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal suatu rumah tangga, baik yang berada rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. responden adalah instansi pemerintah, lembagaunsur bedah data rumah tangga adalah unsur yang menjadi indikator pengukuran bedah data rumah tangga. tujuan bedah data rumah tangga adalah untuk mendapatkan informasi tentang indeks kebahagiaan rumah tangga. ruang lingkup bedah data rumah tangga meliputi: kesehatan: kesehatan merupakan upaya penanggulangan, responden, pendidikan: pendidikan merupakan kondisi pendidikan tertinggi, kepemilikan keterampilan dan upaya mendapatkan meningkatkan pengetahuan responden, pekerjaan dan pendapatan: pekerjaan dan pendapatan merupakan hal yang terkait lapangan usaha bidang pekerjaan, status kedudukan dalam pekerjaan, rata rata penghasilan responden, dan pendapatan rumah tangga responden, keharmonisan keluarga: keharmonisan keluarga merupakan keberatan hubungan antara anggota keluarga baik yang tinggal bersama dalam satu rumah maupun yang tinggal luar rumah responden, ketersediaan waktu luang: ketersediaan waktu luang merupakan waktu untuk kegiatan santai untuk mengetahui keseimbangan waktu untuk bekerja melaksanakan kegiatan utama terhadap waktu luang (work life balance) responden, kehidupan sosial dan perlindungan sosial: kehidupan sosial merupakan tingkat kebahagiaan hidup terkait kehidupan sosial responden lingkungan sekitar tempat tinggal responden, sedangkan perlindungan sosial merupakan kepuasan yang dirasakan oleh responden terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan, kondisi rumah dan fasilitas: kondisi rumah dan fasilitas merupakan tingkat kebahagiaan hidup responden terkait kondisi rumah dan ketersediaan fasilitas rumah responden dilihat dari penguasaan bangunan tempat tinggal, kualitas bangunan (atap, lantai dan dinding), sumber penerangan, bahan bakar memasak, status fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, dan fasilitas lainnya, kondisi lingkungan: kondisi lingkungan merupakan keadaan lingkungan dilihat dari kondisi air dan udara dalam (satu) bulan terakhir, serta kejadian bencana alam yang terjadi selama (satu) tahun terakhir, dan keamanan lingkungan: keamanan lingkungan merupakan kebahagiaan dilihat dari sisi kejadian tindak kejahatan yang dialami oleh responden, tindak kejahatan yang terjadi lingkungan, dan perkelahian massal yang terjadi lingkungan. bab penyelenggaraan bedah data rumah tangga penyelenggaraan bedah data rumah tangga dilaksanakan pada rumah tangga yang ada daerah. penyelenggaraan bedah data rumah tangga dilakukan untuk menghasilkan data base sebagai dasar untuk merumuskan rencana perbaikan pelayanan kepada masyarakat. bedah data rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. bedah data rumah tangga menggunakan indikator dan metodologi pendataan sesuai kebutuhan. pelaksanaan bedah data rumah tangga dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: menyusun instrumen bedah data rumah tangga, menentukan besaran dan teknik penarikan sampel, menentukan responden, melaksanakan workshop tim pencacah, melaksanakan bedah data rumah tangga, mengolah hasil bedah data rumah tangga, dan menyajikan dan melaporkan hasil bedah data rumah tangga. bedah data rumah tangga dilaksanakan oleh bappeda. bedah data rumah tangga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tim pelaksana, tim pengolah data dan tim pencacah. tim pencacah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari relawan daerah sesuai lokasi pendataan. tim pelaksana, tim pengolah data dan tim pencacah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan bedah data rumah tangga ditetapkan oleh kepala bappeda. bab iii pembiayaan biaya penyelenggaraan kegiatan bedah data rumah tangga dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan bappeda sebagai penyelenggara kegiatan melaporkan pelaksanaan bedah data rumah tangga kepada bupati melalui sekretaris daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada berupa dokumen laporan yang terpublikasi. kepala bappeda melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bedah data rumah tanggabupati kubu raya, sig mia sekretaris daerkikabupaten kubu raya mirip ultra usr za! berita bupati lon kubu raya |
peraturan bupati muara en'm nomor tahun tentang tarif air minum perusahaan daerah air minum (dam) lematang enim bupati muara enim menimbang bahwa pengaturan mengenai pedoman dan tata cara penetapan tarif air minum telah diatur padkabupaten muara enim atur dengan peraturan bupati muara enim nomor tahun tentang tarif air minum perusahaan daerah air minum lematang enim, namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan operasional untuk memproduksi air minum maka terhadap tarif air minum pada perusahaan daerah air minum lematang enim perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan pemulihan biaya, keterjangkauan,subsidi, efisiensi, transparansi dan asas ekonomi perusahaan yang sehat. bahwa perubahan terhadap tarif air minum dimaksud, telah dibahas dan disetujui oleh badan pengawas perusahaan daerah air minum lematang enim dan telah mendapat persetujuan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten muara enim nomor dprd tanggal mei bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan diatas, terhadap perubahan tarif air minum perusahaan daerah air minum lematang enim,jalan jenderal yani muara eni . telepon aib ngeh mp: siwa mati website http:iawaian pada perusahaan daerah air minum:, lembaran daerah kabupaten muara enim tahun nomor sebagaimana telah , dan kepegawaian perusahaan daerah air minum lematang enim, lembaran daerah kabupaten muara enim tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tarif air minum perusahaan daerah air minum (dam) lematang eniselanjutnya singkat dam lematang enim adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang bergerak bidang pelayanan air minum. air minum adalah air minum produksi dam lematang enim. direksi adalah direksi dam lematang enim. tni badan pengawas adalah badan pengawas dam lematang enim. pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari dam lematang eni(m3)lematang enim yang selanjutnya disebut tarif adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m?: dan f1. perlindungan air baku. pasai. span ipa namanya pala aaa taplematang enim harus memenuhi prinsip pemulihan biaya. pemulihan biaya secara penuh (fuli:jan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan:angka panjang. pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam pusat bertujuan untuk perlindungan air baku. bab ili blok konsumsi dan kelompok pelanggan hd) blok konsumsi pelanggan air minum dam lematang enim meliputi: bek boook ii, dan iii sebagaimana dimaksud pada huruf dan merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian atas standar kebutuhan pokok. pelanggan dam lematang enim diklasifikasikan dalam (lima) kelompok yaitu kelompok kelompok il: kelompok ii: d3. kelompok dan kelompok khusus. kelompok sebagaimana dimaksud pada hurufpelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum. kelompok lil sebagaimana dimaksud pada huruf pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dan mensubsidi kelompok kelompok dan kelompok khusus rumah selain rss dan rumah mewah. kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf pelanggan yang membayar tarif penuh dan mensubsidi kelompok dan kelompok untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum. kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada hur khusus menampung jenis jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan. dam lematang eni. nona mil bab perhitungan dan proyeksi biaya usaha dan biaya dasar pasai'lematang eni, cc.:: dan upah minimum provinsi ump). bab pendapatan dan tarif pendapatan dam lematang enim terdiri dari pendapatan penjualan air, pendapatan non air,:hb. pendapatan sewa instalasi: pendapatan pemeriksaan air laboratorium: penyambungan kembali: pendapatan denda,tan mini unlematang enilematang enikai. dam lematang enim: cc.lematang enim dengan pelanggan. dam lematang eniam lematang enim sebagaimana dimaksud tercantum dalam,lbh. dam lematang enim selaku badan usaha dan penyelenggara, dan cc. pemerintah daerah selaku pemilik dam lematang enilematang enim sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menjamin kepentingan dam lematang enim sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh corporate plelematang enim dalam memperoleh hasil atas pengelolaan dam lematang eniatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati dengan persetujuan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten muara enim. usulan tarif sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh direksi dam lematang enisosialisasikan dengan pelanggan melalui berbagai media komunikasi. usulan penetapan tarifdiajukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten biara enim untuk mendapatkan persetujuan. direksi melakukan sosialisasiun. tncorporate plan). untuk kesinambungan pelayanan dam lematang eniasai dalam ha! bupatilematang enicorporate plan) serta rencana kerja dan anggaran dam lematang enim dengan melibatkan para pemangku kepentingan stakeholders). pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan corporate plan) dam lematang enim sebagaimana dimaksud pada diatur oleh menteri dalam negeri. bab vii tarif air minum pasaidirasa kan atas tingkat biaya sebagai berikut tarif rendah rp. m3 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah setiap meter kubik), tarif dasar rp. m3 (empat ribu lima ratus tujuh rupiah setiap meter kubik): tarif penuh rp. m3 (enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah setiap meter kubik perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara dam lematang enim dengan pelanggan khusus yang dimaksud. atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksudii. dengan tarif rendah: dengan tarif rendah: dengan tarif rendah, hb. kelompok il. inn mena dengan tarif rendah, dengan tarif dasar, atas dengan tarif penuh: kelompok iii. dengan tarif dasar: dengan tarif penuh, 21m3 keatas dengan tarif penuh, kelompok iv. dengan tarif penuh: dengan tarif penuh, atas dengan tarif penuh, kelompok khusus. ditetapkan sesuai kesepakatan.: tarif air minum dam lematang enim adalah sebagai ina tercantum dalam lampiran peraturan ini dilaksanakan dalam (tiga) tahapan setiap triwulan sejak tanggal ditetapkan. tarif air minum dan transparansi. tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud adalah tarif pelayanan air bersih melalui mobi! tangki dan terminal air ditetapkan sebagai berikut pelayanan melalui mobil tangki ditetapkan rp. (seratus ribu rupiah) per mobil tangki atau (empat) meter kubik dan rp. tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tangki kapasitas (tiga) meter kubik dengan jarak maksimum (lima belas) kilometer pulang pergi: pengiriman air melebihi jarak tersebut km) pulang pergi diperhitungkan setiap kilometer dikenakan tambahan biaya sebesar (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap (satu) kilo meter pulang pergi per mobil tangki, tarif harga air pelayanan melalui mobil tangki tersebut, komponen biaya bbm, biaya tenaga sopir, biaya suku cadang dan biaya penyusutan mobil tangki: tarif air minum unit ikk dan. pelanggan air minum unit ikk dan unit pedesaan m.:pergunakan pembatas aliran (resistor) dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air ditetapkan (delapan belas) meter kubik sesuai tarif air kelompok dengan jenis pelanggan rumah sangat sederhana dani tidak dikenakan beban biaya pemeliharaan meter air. pi. setiap air minum yang menggunakan meter air dikenakan pemakaian minimum. pemakaman minimum sebagaimana adalah baris pemakaian terendah yang diperhitungkan dalam tarif air, batas minimum tersebut ditetapkan sebagai berikut: kelompok ii, dan ili untuk pelanggan selain rss dan rumah mewah ditetapkan minimum sepuluh) meter kubik. kelompok iii dan terkecuali rumah selain rss dan rumah mewah ditetapkan minimum (dua puluh) meter kubik. kelompok unit ikk dan pedesaan yang menggunakan meter air ditetapkan minimum sepuluh) meter kubik. bab viii sanksi sanksi pembayaran i atau tempat tempat lain yang tujuh direksi. pembayaran dimaksud pada dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal setiap bulan.: terlambat s d hari dari batas akhir pembayaran atau tanggal s d bulan bersangkutan didenda rp. (tiga ribu lima ratus rupiah terlambat hari s d akhir bulan dari batas akhir pembayaran atau tanggal s d dari bulan bersangkutan didenda rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah terlambat pembayaran sampai pada bulan berikutnya pada bulan kedua dari batas akhir pembayaran atau pembayaran dari tanggal s d akhir bulan kedua denda rp. omp (lima belas ribu rupiah cd. terlambat pembayaran diatas ketentuan huruf denda rp. (lima belas ribu rupiah). tidak membayar rekening air minum tiga) bulan berturut turut akan dilakukan pemutusan sambungan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. bagi para pelanggan pemakai air melakukan pengambil: air sebelum meter, merusak meter air dan merusak segel pengaman meteran atau karena kelalaiannya sehingga meter a!r hilang: kelompok! denda rp. seratus ribu rupiah) kelompok denda rp. (dua seratus ribu rupiah voa kelompok denda rp. tiga ratus ribu rupiah kelompok denda rp. (lima ratus ribu rupiah juga tagihan rekening air mulai saat pengambilan air sebelum meteran dan jika lama waktunya pengambilan tersebut tidak dapat diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama lima) bulan dengan pemakaian (lima puluh meter kubik per bulan. bagi para pelanggan pemakai jasa air minum yang merusak meter air dengan sengaja, menyebabkan meter air rusak samping membayar denda tersebut pada dan atas dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku. bagi para pelanggan pemakai jasa air minum yang arc kelalaiannya menyebabkan meter air hilang dikenakan biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku. bab ketentuan lain lain dam lematang enim mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meteran. beban tetap sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan komponen biaya yang dikeluarkan setiap bulan dan umur teknis meteran. beban tetap dan biaya sebagaimana dimaksud dan sebagai berikut biaya pemeliharaan meteran: biaya pemeliharaan meteran dihitung sesuai dengan harga meteran yang berlaku saat ini dibagi dengan umur teknis meteran air yaitu selama (empat) tahun atau selama (empat puluh delapan) bulan maka biaya pemeliharaan meteran sebagai berikut meter air ukuran inchi rp. (lima ribu rupiah per bulan. meter air ukuran inchi rp. (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah). meter air ukuran inchi rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah). meter air ukuran inchi rp. (lima belas ribu rupiah) biaya administrasi rekening: biaya administrasi rekening terdiri darimendapatkan rata rata biaya administrasi per sambungan, berdasarkan hasil pergi.angan tersebut maka setiap pelanggan dam lematang enim dikenakan biaya administrasi rekening sebesar rp. (dua ribu lima rupiah) perbulan. pasa! setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan, terdiri dari biaya pendaftaran: biaya perencanaan, biaya plat dam: biaya pipa dinas, biaya pipa persil: dana pipa dinas dana pipa persil: dan uang tanggungan langgam:ru, biaya perencanaan sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) untuk setiap langganan baru. biaya plat dam sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) untuk setiap langganan baru,le, pipa, stop kran, meter aidan accessories serta upah kerja dari pipa tersier sampai meter air, biaya pipa persil ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan berupa pipa, kran air dan aksesoris pipa serta upah kerja setelah meter air (pipa dinas) atau material pipa dan aksesoris setelah meteran sampai sekamar mandi konsumen, dana pipa dinas kelompok sebesar dari rab instalasi pipa dinas kelompok sebesar dari rab instalasi pipa dinas kelompok iii sebesar dari rab instalasi pipa dinas kelompok sebesar dari rab instalasi pipa dinas dana pipa persil kelompok sebesar dari rab instalasi pipa persil kelompok sebesar dari rab instalasi pipa persil kelompok iil sebesar dari rab instalasi pipa persil kelompok sebesar dari rab instalasi pipa persil biaya tanggungan atau jaminan pelanggan ditetapkan sebesar (tiga) kaagi pelanggan dam lematang eniebiaya yang dimaksud pada ditetapkan sebagai beri ut balik nama sebesar rp dua puluh lima ribu rupiah). biaya mutasi sebesar rp. seratus ribu rupiah ditambah dengan bahan upah kerja sesuai dengan rencana keperluan bahan dan upah kerja rab) berdasarkan hasil name pengukuran lapangan. biaya penyambungan kembali sebesar rp. seratus dua puluh lima ribu rupiah untuk dapat disambung kembali pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tanggapannyaiebihlanjut oleh direksi dam lematang enim. peraturan bupati ini mulai berlaku efektif pada bul28 juni sura muara diundangkan muara enim mutakhir sai solar pada tanggal juni sekretaris daerah kabwsnten muara enim yg ai "ai abdul wahab baharentang tarif air minum perusahaan daerah air minum lematang enim tanggal juni tarif triwulan tarif tri wulan pertama kedua dan seterusnya harga air rp) kelompok pelanggan m3| 20m3 20m3 rp) rp) rp) rp) kelompok hidran umum kamar mandi wc umum tempatibadah kelompok rumah sangat sederhana rss) panti asuhan yayasan sosial sekolah negeri mah sakit pemerintah instansi pemerintah abri tk. kecamatan dan kelurahan kelompok nae rumah selain rss dan rumah mewah niaga kecil industri rumah tangga instansi pemerintah dan abri tingkat kabupaten . kelompok iv. rumah mewah industri dan niaga besar instansi pemerintah dan abri tingkat propinsi. kedutaan konsulat asing kelompok khusus. rp. per mobil tangki kapasitas liter dan rp. personil tangki kapasitas pelayanan umum mobil tangki liter untuk jarak pulang pergi, setiap kelebihan jarak dikenakan tambahan biaya rp. per mobiltangki. enim mutakhir sai solar iki |
ih kkn dak kemungkinan aortalkan, jin belum berjalan www peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahundengan rahmat tuhan yang esa bupati tanjung jabung timur menimbang bahwa untuk pengelola air minum yang terorganisir, maka dipandang perlu untuk membentuk badan layanan umum daerah sistem penyediaan air minum blue spam) sebagai pengelola air minum: bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf diatas dan untuk kelancaran tugas serta fungsi dari badan layanan umum daerah sistem penyediaan air minum blue spam) kabupaten tanjung jabung timur maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati tanjung jabung timur tentang pembentukan badan layanan umum daerah sistem penyediaan air minum blue spam) telah dibeli! omni kado, tttttttnama amankan anak naa aaaa aaa aaa kanjung jabung timur,bnn kepala badan layanan umum daerah sistem penyediaan air minum blue spam) adalah kepala badan layanan umum daerah sistem penyediaan air minum kabupaten tanjung jabung timur yang berada bawah bupati tanjung jabung timur. bab pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dengan peraturan bupati ini dibentuk badan layanan umum daerah sistem penyediaan air minum kabupaten tanjung jabung timur yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut blue spam. blue spam merupakan unit pelaksana teknis dibawah dinas pekerjaan umum kabupaten tanjung jabung timur yang berada dibawah bupatitugas pokok dari blue spam adalah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan menganut pola pengelolaan keuangan blue spam,pokok sebagaimana dimaksud pada diatas blue spam mempunyai fungsi: menyusun rencana strategi bisnis, melakukan kegiatan produksi dan sekaligus melakukan distribusi air minum: menyusun rencana bisnis dan anggaran rba) tahunan: mengelola keuangan blue spam,, mengelola administrasi, kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan: melaksanakan kegiatan teknik sistem fisik): menyelenggarakan pemeriksaan intern blue spam. bab iii struktur organisasi susunan organisasi badan layanan umum daerah spam kabupaten tanjung jabung timur terdiri dari kepala dinas pekerjaan umum kabupaten tanjung jabung timur. pimpinan blue spam. para kepala urusan: para kepala sub urusan. bagan susunan organisasi badan layanan umum daerah spam kabupaten tanjung timurtugas, kewajiban, dan tanggung jawab tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepala bluepam: menyusun renstra bisnis blue spam: menyiapkan rba, mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan, dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan: menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan blue jawabkan kinerja operasional serta keuangan blue spam, menjelaskan prosedur dan tata cara mendapatkan air minum. dalam melaksanakan tugas tugasnya sebagaimana dimaksud pada para kepala urusan bertanggung jawab kepada kepala blue spam. para kepala urusan terdiri dari kepala urusan administrasi dan keuangan: kepala urusan teknik. sena tugas dan tanggung jawab masing masing kepala urusan: kepala urusan administrasi dan keuangan: mengkoordinasikan penyusunan rba, menyiapkan rba blue spamkepala urusan teknik: menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan sistem penyediaan air minum,,, melakukan pengelolaan administrasi (personalia, tarif, jasa pelayanan) blue spam, melakukan pengelolaan persediaan dan peralatan blue spam. menyusun rencana program pelatihan, penyuluhan dan penelitian. kepala urusan terdiri dari sub sub urusan sub urusan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi,,, membaca meter meter pelanggan setiap bulan: menerbitkan rekening atas pemakaian air tiap bulan,, menata usahakan keberadaan semua pegawai, menata usahakan pengadaan kebutuhan blue spam, menata usahakan pengurangan, yang terdiri dari sub sub urusan sub urusan perencanaan mempunyai tugas pokok membuat perencanaan penyambungan baru, mengawasi pelaksanaan kegiatan: membuat built , instalasi produksi, melakukan perawatan atas semua instalasi produksi dan perawatan. unit blue spam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari blue spam yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada blue spam. pembentukan cabang blue spam dibentuk berdasarkan kebutuhan. bab pengangkatan dalam jabatan sebutan pemimpin kepala, pejabat keuanganspam: pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola bluee spam, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah: pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai blue spam yang berasal dari non pns, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah: pejabat dibawah kepala bagian dan stafnya diangkat dan diberhentikan oleh kepala blue spam. bab tata kerja pemimpin kepala blue, bertanggung jawab kepada bupati tanjung jabung timur melalui kepala dinas pekerjaan umum kabupaten tanjung jabung timur, pejabat keuangan dan pejabat teknis operasional blue spam, bertanggung jawab kepada pemimpin blue spam. kebutuhan praktek bisnis yang sehat, merupakan kepentingan blue, dalam melaksanakan tugasnya kepala blue spam, bidang keuangan dan bidang teknis operasional blue spam pembiayaan pembiayaan blue spam, untuk tarif air minum blue spam kabupaten tanjung jabung timur mengacu keneh sa2 (ja, pmah.darmin berita daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor telah diteliti sesuai data menara aah an.b pit. kepala dina8pekerjaan umum kena sekret. tua ujung jabung timur dana asisten ahmad sugandi, h.sv se.mh mama lis nip. benaditan temu tinju) nip. iltp. o02 lan aabnnn aaaa lampiran peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal struktur organisasi badan layanan umum daerah sistem penyediaan air minum (blue spam) kabupaten tanjung jabung timur bupati kepala dinas hngnnnnnnn pltu kepala bidang cipta karya dinas pimpinan blue spam kepala kepala urusan keuangan urusan teknik administrasi sub urusan sub urusan sub urusan sub urusan sub urusan sub urusan keuangan pelayanan umum dan perencanaan distribusi produksi langganan personalia teknik penyambungan perawatan kepala ikk kepala ikk kepala ikk kepala ikk sadu dendang kuala jambi bendahara ilir rantau rasa nipah panjang muara sabak timur muara sabak barat kepala ikk kepala ikk bendahara ulu sebagai lah teliti kekgkerya stan bag hukum dans op, suhani tanjung jabung timur, ahmad sugandi, nip. |
isa meta bupati muara enim peraturan bupati muara enim nomor tahunannepublik indonesia nomor menkes sk xi1 tahun tentang penetapan rumah sakit umum daerah muara enim menjadi kelas keputusan menteri keuangan ri.keputusan menteri kesehatan ri. nomor: menkes suivi2006daerah kabupaten muara enim nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah,:,sud dr. mohamad rain: departemen kesehatan adalah departemen kesehatan r.iadalah dewan pengawas pada rsud dr. mohamad rain, sistem remunerasi adalah sistemgiatan promosi, preventif, kuratiferimaan fungsional!gawai rumah sakit adalah pegawai rumah sakit umum daerah dr. mohamad rain yang berstatus pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil: gaji adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang berstatus pegawai negeri sipil pns), yang pemberiannya sudah diatur menurut peraturan penggajian pegawai negeri sipil: honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang berstatus bukan pegawai negeri sipil non pns) termasuk tenaga ahli yang ditunjuk sebagai konsultan, yang pemberiannya diatur lebih lanjut oleh bupati: tunjangan tetap adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit dengan status pegawai negeri sipil yang besarannya sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tambahan penghasilan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang besarannya diatur oleh bupati. insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan, insentif terbagi dua yaitu insentif langsung dan insentif tidak langsung. pos remunerasi adalah pos penerima: dan penata gizi. tarif rumah sakit adalah tarif yang diberlakukan rumah sakit umum daerah dr. mohamad rain sesuai dengan ketentuan yang berlaku:revenue center adalah unit kerja rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa, seperti unit manajemen, keamanan, kebersihan, pemeliharaan gedung, rekam medis dan gizi:, bab sistem remunerasi ruang lingkup remunerasi adalah gaji, honorarium, tunjangan tetap, tambahan penghasilan, insentif, bonus atas prestasi dan atau pesangon: penerima remunerasi adalah pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai rumah sakit: remunerasi bagi pegawai rumah sakit sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: pegawai negeri sipil, diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku: non pegawai negeri sipil, diberikan honorarium, tambahan penghasilan dan insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku: bab iii sumber dana remunerasi dana remunerasi bersumber: anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd): pendapatan langsung rumah sakit, dan lain lain pendapatan yang sah, anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penerimaan yang berasal dari pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan rumah sakit: pendapatan langsung rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf: lain lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada hurufrabat ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang jasa oleh rumah sakit: dan hasil investasi. tarif sebagaimana dimaksud pada terdiri dari komponen jasa sarana akomodasi dan komponen jasa pelayanan jasa operator jasa lainnya: jasa sarana sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk menunjang operasional dan pemeliharaan rumah sakit sesuai rencana bisnis dan anggaran rumah sakitpengenaan tarif untuk peserta asuransi kesehatan akses) menggunakan tarif kerjasama dengan pt. akses, pengenaan tarif peserta jaminan pelayanan kesehatan masyarakat jamkesmas), dan jaminan sosial kesehatan sumatera selatan semesta jamsoskes) menggunakan tarif sesuai dengan program jaminan kesehatan masyarakat departemen: pengenaan tarif untuk pasien umum, peserta jaminan sosial tenaga kerja jamsostek), dan peserta kerjasama dengan pihak ketiga menggunakan tarif rumah sakit: bab proporsi pembagian jasa pelayanan promosi pembagian jasa pelayanandan sebagai berikut: jasa konsultasi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis poliklinik rawat jalan dan gawat darurat adalah (tiga puluh persen), jasa keperawatan (sepuluh persen): jasa tindakan medik operatif poliklinik, gawat darurat, kamar bersalin, dan rawat inap operator adalah (dua puluh tujuh persen), jasa pendamping penanggungjawab 7y4 (tujuh persen): jasa tindakan medik operatif kamar operasi ok) dengan anestesi umum lumbal adalah jasa operator yo(dua puluh tujuh persen), jasa anestesi (tiga puluh persen) dari operator, jasa perawat (sembilan persen), jasa tindakan medik operatif kamar operasi ok) dengan anestesi lokal adalah jasa operator (dua puluh tujuh persen), jasa perawat (tujuh persen): jasa dokter spesialis pendamping operasi besarnya sesuai dengan jasa visite, kecuali ada tindakan, maka tindakan tersebut sesuai dengan jasa tindakan yang berlaku, jasa visite pelayanan rawat inap, maka jasa dokter spesialis yc(dua puluh satu persen), jasa perawat (tiga belas persen). jika yang melakukan visite adalah dokter umum maka pembagiannya adalahvisite pelayanan rawat inap intensif icu iccu), jasa dokter spesialis (lima belas persen), jasa dokter umum penanggungjawab 9y6 (sembilan persen), jasa perawat 10x (sepuluh persen). jika yang melakukan visite adalah dokter umum maka pembagiannya adalah 80xpemeriksaan ecg untuk jasa dokter yxs(dua puluh empat persen), jasa tenaga teknisi (sepuluh persen), jasa pemeriksaan usg adalah jasa dokter s(dua puluh tujuh persen), jasa tenaga teknisi (tujuh persen), jasa pelayanan rutin dokter radiologi (sembilan persen) dan jasa penata radiologi (dua puluh satu persen), dan jika dokter radiologi tidak melakukan pelayanan, maka jasanya 5y4 (lima persen) diberikan kepada dokter yang merujuk dan (empat persen) masuk pos remunerasi: jasa pelayanan pada instalasi radiologi apabila ada tindakan yang dilakukan oleh dokter radiologi misalnya bno ivp, uretogram, histogram dan lain lain, maka jasa dokter 20o(dua puluh persen) dan jasa penata (sepuluh persen): jasa pelayanan laboratorium klinik jasa dokter spesialis patologi klinik (tujuh koma lima persen), jasa analis dan pegawai lainnya (dua puluh dua persen), jasa dokter penanggungjawab laboratorium (nol koma lima persen): jasa pelayanan laboratorium patologi anatomi jasa dokter spesialis patologi anatomi adalah (dua puluh dua persen), dan jasa analis dan pegawai lainnya (delapan persen), jasa tindakan fisioterapi speech terapi, okupasi terapi instalasi rehabilitasi medik jasa dokter spesialis rehab medik (tujuh persen), dan jasa penata x(dua puluh tujuh persen), proporsi pembagian jasa untuk pos remunerasisebesar y6(sepuluh persen) dari penerimaan: proporsi pembagian jasa untuk pos remunerasi yang menggunakan tarif rumah sakit sebagaimana dimaksud pada sebesar (sepuluh persen) dari jasa layanan: proporsi pembagian jasa dari penerimaan instalasi farmasi sebesar (dua puluh persen) untuk petugas instalasi farmasi, (lima belas persen) untuk dokter pemberi resep, untuk perawat unit pemberi resep 59c(lima persen), dan pos remunerasi (tiga puluh lima persen): proporsi pembagian jasa dari penerimaan unit pendidikan dan pelatihan, sewa gedung pertemuan dan sewa asrama diberikan kepada jasa pengelola sebesar 20x (dua puluh persen) dan pos remunerasi (tiga puluh lima persen), bab insentif dana insentif berasal dari penerimaan langsung rumah sakit, insentif sebagaimana dimaksud terdiri dari: insentif langsung, dan insentif tidak langsung, insentif langsung sebagaimana dimaksud pada huruf adalah jasa yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan, insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas remunerasi direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis serta staf non revenue centeryaitu rumah sakit umum daerah kelas cc.rumah sakit ditetapkan paling banyak sebesar (sembilan puluh persen) dari remunerasi direktur: remunerasi staf non revenue center ditetapkan paling banyak sebesar (tujuh persen) dari penerimaan rumah sakitinsentif direktur:, dan honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar (lima belas persen) dari insentif direktur, besaran remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis, staf non revenue center dan honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dan didasarkan atas kemampuan keuangan rumah sakit: besaran remunerasi dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati: remunerasi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian: pengalaman masa kerja (basic index), ketrampilan, ilmu pengetahuanvii tata cara pembayaran pemberian insentif langsung dapat diberikan apabila status rekam medis pasien telah terisi sesuai ketentuan: jasa pelayanan diberikan kepada petugas yang melakukan pelayanan atau tindakan, jasa dari petugas yang tidak melakukan pelayanan atau tindakan dimasukan dalam pos remunerasi rumah sakit. pembayaran(tujuh belas) setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai, pegawai yang terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba, mencuri, membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar, dan berkelahi insentif langsung maupun insentif tidak langsung tidak dibayarkan, im. bab viii ketentuan lain lain sistem remunerauara enim. ditetapkan muara enim pada tanggal jul pit. muara enim muda kir sai solar diundangkan enim pada tanggal juli kabupaten muara enim. abdul wahab bahari lembaran daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri lampiran: peraturan bupati muara enim nomor tahun tanggal dulutata cara perhitungan remunerasi perhitungan remunerasi direktur perhitungan remunerasi direktur menggunakan rumus nba nbi) gda, dimana: gaji dasar maksimal gaji pokok pns tertinggi. nas nilai bobot aset 40x fpa gd) nbi nilai bobot income (pendapatan) fpi gd) pas faktor penyesuaian aset sama dengan skala fpa dari total aset. fpi faktor penyesuaian income sama dengan skala fpi dari total income. gaji diterima direktur gaji pokok pns tertinggi adalah gaji pokok pns tertinggi rumah sakit. tabel skala besaran faktor penyesuaian aset fpa) dan faktor penyesuaian income atau pendapatan fpi) adalah: total aset miliar) fpa total pendapatan miliar) sid sebuah s d 100s d200 wnrnnn sobat "ag s200sid ao0 beo mmg sid s d s d mba 0z. s d s d s d s d teu dea sid sid aan nba sen ana jintan pee tin. b8. perhitungan remunerasi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit. perhitungan remunerasi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit dilakukan dengan cara indexing, yaitu suatu cara untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya. indexing yang dimaksud adalah: basic index adalah index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi pns yang standarnya diadopsi dari masa kerja pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap (satu) tahun masa kerja sama dengan (satu) nilai index, competence index adalah untuk memberikan penghargaantingkat pendidikan nilai ltp ma sma smk nge weh div ten dr drg ners apt psi dr. spesialis dr. sub spesialis konsultan:nilai sebagai berikut: hari pelatihan nilai sid hari s d hari s d hari 31s d120hari s d hari masa laku sertifikat disesuaikan dengan kompetensi sertifikat tersebut, dan apabila tidak ada masa berlaku sertifikat, maka ketentuannya adalah: usia sertifikat dikurangi sid tahun s d tahun sid tahun diatas 10tahun risk index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut: grade keterangan nilaiten prosedur kerja sop). kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kejiwaan senna pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja sop). kemungkinan terjadi resop). |.1im kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi dan infeksius walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja sop). emergency index adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disetarakan, dengan ketentuan sebagai berikut: hara keterangan nilai kelompok pegawai bagian administrasi. kelompok pegawai administrasi yang melaksanakan ship malam: gizi, laundry, radiologi non ship, farmasi, rawat jalan, css, laboratorium non shift tni kelompok pegawai rawat inap, radiologi shift, laboratorium shift, dan ambulance. kelompok pegawai bedah central, icu,iccu,nica, igd. hana setan ian position index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: grade keterangan nilai kelompok yang tidak memiliki jabatan. kelompok kepala ruangan unit, koordinator penanggung jawab unit, ketua panitia pengadaan. tia kelompok kepala instalasi, kepala smf, ketua sub komite, |ketua sub komite keperawatan, penanggung jawab teknis kegiatan, bendaharawan. kel sein kelompok kepala seksi, sub bagian, ketua komite medis, ketua komite keperawatan, ketua spi. (s6) performance index adalah mengukur hasil pencapaian kerja dari pegawai. penilaian index kinerja didasarkan atas penilaian pejabat rumah sakit terhadap pencapaian target atau standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu. nilai atau bobot masing masing index adalah: index basic index competence index risk index emergency index position index perhitungan besaran score individu sebagai berikut: score adalah nilai individu yang merupakan penggalian dari index terhadap bobot: total score individu adalah penjumlahan dari score basic, competence, risk, emergency, position dan performance index: total score individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi total score rumah sakit: perhitungan besaran remunerasi individu merupakan perhitungan dari total score individu dibagi dengan total score seluruh pegawai dikalikan dengan jumlah dana pos remunerasi setiap bulannya, pit. muara enim mutakhir sai solar |
kia nae yua, para bupati muara enim peraturan bupati muara enim nomor tahun! muara enim menimbang a@ bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan rumah sakit umur daerah dr. mohamad rain yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk but) secara penuh, keuangan pada rsud tersebut perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk badan layanan umum daerah blue), bahwa berdasarkan permendagri nomor tahun tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue), sistem akuntansi dan pelaporan untuk badan layanan umum daerah blue) ditetapkan dengan peraturan bupati muara enim berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf seru diterundang bibersilepon: fax email: muaraenim @muaraenimkab.co.:: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten muara enim: bupati adalah bupati muara enim, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten muara enim, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah pekan) adalah dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset,rumah sakitnumah sakitalam peraturan ini disingkat dengannrumah sakitneraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan rumah sakit yaitu asset, hn kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap dbab standar akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit rumah sakit menerapkan standar akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi!ab ill sistem akuntansi rumah sakit bagian kesatu umumperiode akuntansi rumah sakit meliputi masa (satu) tahun terhitung, mulai januari sampai dengan desember. sistem akuntansi rumah sakitagian kedua sistem akuntansi keuangan sistem akuntansi keuangan rumah sakitrumah sakitrumah sakit menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan sak standar akuntansi keuangan. sistem akuntansi keuanganrumah sakitumah sakit dengan laporan keuangan pemerintah daerah, rumah sakit mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan sap. rumah sakitrumah sakitrumah sakitrumah sakit, dan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik rumah sakit namun berada dalam pengelolaan rumah sakit. dalam pelaksanaan sistem akuntansi daerah aset tetap, rumah sakit dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik negara daerah yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. bagian keempat sistem akuntansi biaya sistem akuntansi biaya rumah sakitcc.rumah sakit: pengambilan keputusan oleh pimpinan rumah sakit, dan perhitungan tarif layanan rumah sakit. babneraca, cc.rumah sakitrumah sakit rumah sakitsetiap triwulan. tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan mentan yang berlaku. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahratan hai nat kan bab laporan keuangan rumah sakit untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan rumah sakitumah sakit dengan laporan keuangan pemerintah daerah, rumah sakit. tata cara konsolidasi laporan keuangan rumah sakit dengan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab review dan audit laporan keuangan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan review oleh satuan pemeriksaan internal. dalam hal belum terdapat satuan pemeriksaan internal, review dilakukan oleh inspektorat kabupaten muara enimdiaudit oleh auditor eksternal, disampaikan langsung dinas pekan. bab vii ketentuan perubahan pengelolaan keuangan dan akuntanyggal bupati muara enim pil gwuzarin sai solar diundangkan muara enim pada tanggal ahli sekretaris rah kabupaten muara enim. abdul wahab bahari berita daerah kabupaten muara enim tahun nomor serdasar rawan era tik sekretaris ten kubu raya imam berita daerah kubu raya tahunnama urban wilayah kerja pemeriksaan irbanwili desa kecamatan sungai kakap kuala mandor terentangbadan perencanaan pembangunan daerah badan kepegawaian dan pengembangan sdmmunikasi dan informatika kecamatan sungai kakap kecamatan terentang kecamatan kuala mandor upt puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan sungai kakap puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan terentang puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan kuala mandor sekretariat kpu irbanwil desa kecamatan sungai raya batu amparbadan pengelolaan keuangan dan asetkecamatan sungai raya kecamatan batu ampar c.u puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan sungai raya puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan batu ampar bumi dam tirta raya irbanwil iii desa kecamatan sungai bawang teluk pakaikoperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian termasuk utd metrologi dinas kearsipan dan perpustakaan inspektorat daerah dinas perkebunan badan penanggulangan bencana daerah kecamatan sungai bawang kecamatan teluk pakai c.upt puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan sungai bawang puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan teluk pakai irbanwil desa kecamatan rasa jaya kubu skpd kabupaten sekretariat dprd dinas ketahanan pangan dan pertanian termasuk upt balai penyuluhan, upt laboratorium kesehatan hewan dan peternakatenaga kerja dan transmigrasi kecamatan kubu kecamatan rasa jaya upt puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan smp kecamatan kubu puskesmas, koordinator wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan dan $mp kecamatan rasa jaya pati kubu aed uda mahendrawan sekretaris der kubu raya yusra anita berita daerah kabupaten kubu raya tahun. . nomor. |
bupati muara enimaka terhadapperluasmp. fax. muaraenimkab.go.idetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten muara enim tahun lembaran daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri a).kan ale anon apa aaa apa inn gap top medan asangelola barang adalah sekretarisuara enim selaku pengguna anggaran pengguna barelanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada lembaga perusahaanmerintah daerah lainnya adalah pemerintah. provinsi kabupaten kota selain pemerintah kabupaten muara enim, atau.instansi pemerintah adalah instansi vertikal pemerintah yang berada daerahketahanan masyarakat desa yang selanjutnya dapat disingkat lkd adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat bidang pembangunan. rukun warga yang selanjutnya dapatbelanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bagian pertamatertentu yang menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menguasai hajat hidup orang banyak atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harganya terjangkau olehpengkajian secara mendalam dan diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlakugian kedua, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: organisasi non pemerintah: lembaga ketahanan masyarakat kelurahan bkmk): lembaga ketahanan masyarakat desa lkd). belanja hibah diberikan secara selektif, akuntabel, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan asas keadilan serta ditetapkan dengan keputusan bupati. hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh skpd sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. pemberian hibah dalam bentuk barang modalpengalamannya direncanakan untuk dihibahkan:sekretaris daerah, atau d.berupa selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengalamannya direncanakan untuk dihibahkan. pemberian hibah berupa barang modal, sebelum diserahterimakan dengan penerima hibah terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset daerah terhadap barang yang akan dihibahkan. pemberian hibah dalam bentuk jasa dianggarkan oleh skpd pada kelompok belanja langsung dan dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan kedalam berita acara serah terima barangan apa pen eran aan arena kebersifat bantuan yang tidak mengikat tidak secara terus menerus dan besarannya sangat bergantung dengan kondisi keuangan daerah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daeraalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan tmd, pengamanan daerah dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh kpud dan organisasi semi pemerintah seperti pmi, koni, pramuka, kopi, dan pkkdan bukti bukti pengeluaran lainnya yang sah dan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah dan ketentuan yang berlaku. hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti ormas dan lsmdengan naskah perjanjian hibah daerah dan peraturan bupatiharus sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah yang telah disepakati. bagian ketig, transparan, akuntabel, tepat sasaran, berdasarkan asas keadilantidak boleh melebihi batas dana penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan keputusan presiden nomor tahun serta ditetapkan oleh bupatibukti tanda terima uang dan rincian peruntukannya. ara pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa, pengalamannya dipertanggungjawabkan oleh skpd berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. pemberian bantuan sosialbagian keempatn atau, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan' ditetapkan oleh pemerintah daerah. bantuan keuangan disalurkan langsung kas pemerintah daerah lainnya dan atau kas desa dan pengangkatpemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada dapat bag laneiii tata cara pengajuan permohonan dan proses pelaksanaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan surat permohonan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatanganidiajukan kepada bupati, melalui kepala skpd sesuai tugas dan fungsinya yaitu bidang kesejahteraan rakyat melalui kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten muara enim: bidang lingkungan hidup melalui kepala badan lingkungan hidup kabupaten muara enim: bidang kesehatan melalui kepala dinas kesehatan kabupaten muara enim, bidang pendidikan melalui kepala dinas pendidikan kabupaten muara enim, bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan melalui kepala dinas sosial kabupaten muara enim: bidang kepemudaan, keolahragaan, kesenian, kebudayaan dan pariwisata melalui kepala dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten muara enim: bidang perikanan, kelautan, peternakan, pertanian dan kehutanan melalui kepala badan penyuluhan perikanan, peternakan, pertanian, dan kehutanan kabupaten muara enim: bidang ketenagakerjaan melalui kepala dinas tenaga kerja kabupaten muara enim: bidang pemerintahan melalui kepala bagian pemerintahan umum sekretariat daerah kabupaten muara enim, bidang perumahan melalui kepala dinas cipta karya dan tata ruang, bidang jembatan dan jalan melalui kepala dinas bina marga dan pengairan: bidang pemerintahan desa dan kelurahan melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa:abupaten muara enim nomor dan tahun bab pertanggungjawaban kepala skpd sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan, b.membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada bupati untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah disampaikan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada bupati. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut menggunakan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh bupati dan atau naskah perjanjian hibah daerah: b.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada bupati melalui kepala skpd sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana. bana edan saba unair penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangansubsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan. laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap (tiga), yaitu asli disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, tembusan disampaikan kepada kepala skpd sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam arsip penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. bab penganggaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, diusulkan oleh skpd sebagaimana dimaksud untuk dianggarkan pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan pada kelompok belanja tidak langsung. belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk barang dan jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh skpd berkenaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan pada kelompok belanja langsung. bab pencairan permintaan pembayaran dan pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dihampiri proposal kegiatan yang dihampiri rincian peruntukan dana, keputusan bupati tentang penetapan pemberian dana belanja subsidi hibah belanja sosial bantuberita daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri e), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tc mutakhir sai solar diundangkan muara enim pada tanggal nuri 20olo mn, sekretaris merah kabur men enim abdul wa#arab bahari berita daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri catat ann sana pranata pan pap alan saat haul pena vio seakan tiki |
tanjung jabung timur, menimbang bahwa dengan ditetapkpres tahun tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan prosedur pengadaan barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan penyesuaian atas perubahan peraturan (u)iubah sebagai berikut: diantara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan (1b), sehingga berbunyi sebagai berikutan barang skpd. (la) pengadaan yang bernilai kurang dari diperiksa oleh pejabat panitia penerima hasil pekerjaan skpd. (lb) pemeriksaan pengadaan yang bernilai atau lebih diperiksa oleh panitia pemeriksaan barang jasa kabupaten. susunan panitia pemeriksaan barang skpd dibentuk dengan keputusan pengguna anggaran dan pengguna barang. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. lampiran bab angka dihapus dan ditambah angka sehingga berbunyi sebagai berikut umum pengadaan barang milik daerah, dilaksanakan oleh panitia pejabat pengadaan sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan tujuan: tertib administrasi pengadaan barang milik daerah. tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. pendayagunaan barang milik daerah secara maksimal sesuai tujuan pengadaan barang milik daerah. untuk tercapainya tertib pelaksanaan ketatausahaan barang milik daerah. pengadaan barang dapat dipenuhi dengan cara (l) penyedia barang dan jasa. membuat sendiri swakelola). penerimaan (hibah atau bantuan sumbangan atau kewajiban pihak ketiga). tukar menukar, dan s5) guna susun. administrasi pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia pejabat pengadaan, mencakup seluruh kegiatan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan daftar kebutuhan barang daerah. pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia pejabat pengadaan batasan dan cakupan kegiatan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala skpd berwenang untuk menetapkan panitia pejabat pengadaan pada masing masing skpd sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (contoh surat keputusan pengangkatan panitia pejabat pengadaan sebagaimana terlampir pada lampiran peraturan ini. pelaksanaan teknis administrasi pengadaan barang milik daerah disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pengadaan setiap bulan paling lambat setiap tanggal kepada pengelola melalui pembantu pengelola dengan menggunakan formulir pada lampiran tata )sebagai berikut: tiang hal hal nd bean ban na aaaaaa venue naadihapus sertifikat hak atas tanah: permohonan untuk mendapatkan hak pakai atau hak pengelolaan diajukan oleh pengelola barang c.g pembantu pengelola barang kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, yang berasal dari sumbangan, hibah, bantuan dan atau tanah yang berasal karena suatu perjanjian. setelah sertifikat hak atas tanah tersebut diterima dari pejabat yang berwenang, selesailah proses pensertifikatan tanahnya baik dari sumbangan, hibah, bantuan maupun tanah berasal dari akibat suatu perjanjian dan atau suatu pelaksanaan perijinan tertentungadaan tanah dan atau berita acara penerimaan hibah, sumbangan, bantuan serta penerimaan dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan suatu perjanjian, berkas tertinggaldan sertifikat atas tanahnya, daftar hasil pengadaan barang milik daerah,, semester maupun bulanan dengan sumber dana apbd. daftar hasil pengadaan barang milik daerah meliputi aset tetap, aset lainnya, barang pakai habis dan atau barang persediaan. yang dimaksud dengan pengadaan disini yaitu pengadaan atas beban anggaran pendapatan belanja daerah, sedangkan pengadaan atas beban anggaran luar apbd juga dapat digunakan formulir ini, namun dalam keterangan disebut dengan jelas sumber dananya dan berita acaranya dibuat secara terpisah antara beban apbd kabupaten tanjung jabung timur dengan sumber dana lainnya. pedoman penyerahan kegiatan pembuatan daftar hasil pengadaan barang, dasar,yaitu, dan disebutkan bahwpenyerahan kegiatan yang selama ini dilakukan melalui berita acara penyerahan barang perlu dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan ditetapkannya peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada point dan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah permendagri nomor tahun dilakukan bulanan, semester dan tahunan. penggolongan barang milik daerah dibagi kedalam aset tetap dan aset lainnya, aset tetap dibagi kedalam golongan yaitu: tanah. peralatan dan mesin terdiri daristudio dan komunikasi: dan alat alat kedokteran, gedung dan bangunan bangunan gedung, dan bangunan monumen. jalan, irigasi dan jaringan jalan dan jembatan: bangunan air irigasi: instalasi: dan jaringan. s5) aset tetap lainnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian kebudayaan: dan hewan, ternak dan tumbuhan. kontruksi dalam pekerjaan disamping ada aset tetap ada aset lainnya,diri dari aset tak berwujud yang meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta copyright): paten dan hak lainnya serta hasil kajian menggunakan formulir kemitraan dengan pihak ketiga penyerahan kegiatannya setiap akhir tahun dilampirkan dalam berita acara penyerahan kegiatan dengan menggunakan formulir yang sesuai. aset lain lain yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan aan snp pbb. . psi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga. daftar hasil pengadaan kegiatan barang milik daerah daftar hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana penggolongan tersebut diatas dalam masa satu tahun anggaran agar dicatat kedalam masing masing formulir kib kib kib kib kib kib dan tatacara penyerahannya akan dijelaskan pada angka dibawah ini: laporan pengadaan dilaksanakan bulanan, semester, dan tahunan yang disertai dengan surat pengantar: setiap pengguna barang kepala skpd untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya untuk menyampaikan menyerahkan daftar hasil pengadaan barang tersebut pada point dengan berita acara kepada bupati, melalui pembantu pengelola barang milik daerah, disamping laporan diatas pada point berita acara penyerahan kegiatan menggunakan formulir kib kib kib kib kib kib beserta lampiran: laporan hasil pengadaan barang menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran data dalam berita acara penyerahan kegiatan sebagai dasar untuk pembuatan daftar aset daerah dalam satu tahun anggaran dan akan digunakan untuk lampiran perhitungan apbd, sedangkan laporan daftar pengadaan setiap bulan akan digunakan sebagai bahan evaluasi. berita acara penyerahan kegiatan ditandatangani sekaligus untuk semua barang yang diadakan dalam satu tahun anggaran oleh pengguna anggaran barang dan pembantu pengelola barang milik daerah yang bertindak mewakili pengelola atas nama pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. berdasarkan berita acara tersebut pembantu pengelola barang milik daerah melalui pengelola sekretaris daerah mengajukan kepada bupati untuk penetapan status penggunaan barang milik daerah khusus untuk golongan tanah, bangunan dan kendaraan, sedangkan untuk barang selain tanah, bangunan dan kendaraan status penggunaannya langsung ditetapkan melalui berita acara penyerahan kegiatan (contoh berita acara terlampir). cara pembuatan berita acara beserta lampiran daftar hasil pengadaan barang tersebut adalah sebagai berikut pembantu pengelola barang milik daerah kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah membuat pedoman penyerahan kegiatan beserta contoh berita acara penyerahan beserta formulir laporannya, berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak kesatu pengguna anggaran barang dan pihak kedua pembantu pengelola barang kepala dead. pimpinan pelaksana teknis kegiatan ppt) pada setiap satuan kerja perangkat daerah skpd) menyerahkan hasil pengadaan barang baik konstruksi maupun non konstruksi kepada kasual umum dinas badan kepala tata usaha kantor sekretaris kecamatan yang dibantu oleh penyimpan barang bendahara barang pengurus barang, khusus untuk sekretariat daerah setiap ppt menyerahkan kegiatan kepada penyimpan barang bendahara barang pengurus barang yang berada dibawah kepala bagian umum dan dapat dibantu oleh pengurus barang yang ditunjuk pada masing masing asisten, formulir lampiran berita acara yang berasal dari ppt masing masing ditandatangani oleh ppt dan diketahui oleh pengguna anggaran barang. penyimpan barang bendahara barang membuat berita acara sebagaimana contoh dengan melampaui kib kib kib kib kib kib (sesuai dengan barang yang perlu diserahkan): kib kib kib kib kib kib sebagaimana dimaksud dilampirkan formulir yang ditandatangani ppt dan pengguna anggaran barang beserta dokumen lainnya yang sah, kib kib kib kib kib kib ditanda tangani oleh sekretaris sekretaris kecamatan kasual tata usaha pada skpd serta kepala bagian umum pada sekretariat daerah diketahui oleh pengguna anggaran barang. formulir pengadaan tanah menggunakan kib pengadaan tanah untuk bangunan diisi pada formulir tanah, satu bidang tanah satu buah formulir disertai dengan foto copy surat bukti kepemilikan dan gambar peta kondisi tanah, sedangkan surat kepemilikan asli diserahkan terpisah pada waktu yang bersamaan. formulir rekapitulasi tanah memakai formulir lampiran kib sedangkan formulir per bidang menggunakan formulir pada lampiran 25a. pengadaan tanah untuk jalan diisi dan rekapitulasi pada kib (formulir lampiran sama dengan rekapitulasi yang dimaksud pada angka diatas, untuk memperjelas bahwa tanah tersebut digunakan untuk jalan maka tanah yang digunakan untuk jalan tersebut dihampiri dengan formulir ruas jalan menggunakan formulir pada lampiran 28aa) dilengkapi dengan gambar peta tanah, yang digunakan untuk jalan (sama dengan gambar peta jalan), sedangkan surat kepemilikan fo) asli diserahkan secara terpisah pada waktu yang bersamaan. kelebihan tanah dari hasil pengadaan tanah untuk jalan diserahkan tersendiri seperti penyerahan yang digariskan dalam angka a.(l) diatas dan terlebih dahulu tanah tersebut secara fisik dipasang plang tanah bahwa tanah ini milik pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. formulir pengadaan peralatan dan mesin menggunakan kib terdiri dari kib s.d kib kib digunakan untuk rekapitulasi alat alat berat menggunakan formulir pada lampiran 26a sedangkan rincian satuan barang yang ditandatangani ppt dan pengguna barang menggunakan formulir sebagaimana lampiran kib untuk rekapitulasi alat alat angkutan menggunakan formulir pada lampiran 26b sedangkan rincian satuan barang yang ditandatangani ppt dan pengguna barang menggunakan formulir lampiran sebagai lampiran, kib untuk rekapitulasi alat alat bengkel dan alat ukur menggunakan formulir pada lampiran 26c sedangkan rinciannya yang ditandatangani ppt dan pengguna barang menggunakan formulir sebagaimana lampiran 26cc, kib untuk rekapitulasi alat alat pertanian peternakan menggunakan formulir pada lampiran 26d sedangkan rinciannya yang ditandatangani oleh ppt dan penggunan barang menggunakan formulir sebagaimana lampiran dd, kib untuk rekapitulasi alat alat kantor dan rumah tangga menggunakan formulir pada lampiran 26e, sedangkan rinciannya yang ditandatangani oleh ppt menggunakan formulir sebagaimana lampiran 26ee: kib untuk rekapitulasi alat alat studio dan komunikasi menggunakan formulir pada lampiran 26f, sedangkan rinciannya yang ditandatangani oleh ppt dan pengguna barang menggunakan formulir sebagaimana lampiran ff, kib untuk rekapitulasi alat alat kedokteran menggunakan formulir pada lampiran 26g, sedangkan rincian yang ditandatangani oleh ppt dan pengguna barang sebagaimana formulir pada lampiran gg, kib untuk rekapitulasi alat alat laboratorium menggunakan formulir pada lampiran 26h, sedangkan rinciannya yang ditandatangani oleh ppt dan pengguna barang sebagaimana lampiran hh, kib untuk rekapitulasi alat alat keamanan menggunakan formulir pada lampiran 26i, sedangkan rinciannya yang ditandatangani oleh ppt dan pengguna barang sebagaimana lampiran 26ii: formulir gedung dan bangunan menggunakan kib bangunan gedungmonumen dan pengguna barangbukan gedung (contoh bangunan untuk penempatan panggung reklame)), sedangkan rinciannya menggunakan formulir sebagaimana pada lampiran cc. jalan, irigasi dan jaringan menggunakan formulir kib bangunan air irigbb dan lampiran 28bb. instalcc. jaringandd: aset tetap lainnya, menggunakan kib buku dan perpustakaan, rekapitulasinya menggunakan formulir pada lampiran sedangkan rinciannya yang berasal dari ppt menggunakan formulir 29a: barang bercorak kesenian kebudayab: hewan ternak dan tumbuhc, pencatatan dalam neraca untuk hewan ternak dan tumbuhan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (dicatat pada talk). konstruksi dalam pengerjaan, menggunakan kib formulir pada lampiran pencatatan dan penyerahan kegiatan untuk aset lainnya menggunakan formulir lampiran yang terdiri atas aset tidak berwujud: kerjasama dengan pihak (tiga): dan cc. aset tetap lainnya, berita acara sebagaimana dimaksud dibuat dalam (tiga) rangkap (asli) satu rangkap untuk pembantu pengelola barang dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan satu rangkap untuk pengguna anggaran barang terkait. apabila berita acara beserta laporannya telah diyakini lengkap kah dan nilai harga kebolehannya telah sesuai dengan spj surat pertanggungjawaban), ditandatangani oleh pengguna anggaran barang dan pembantu pengelola barang kepala dead. setiap barang yang dicantumkan harganya sesuai dengan harga satuan, apabila dalam pengadaan barang tersebut ada biaya untuk administrasi, honor atau biaya lainnya agar dipisah pendapatannya dalam kolom baru tersendiri kolom keterangan, penyerahan hasil belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang habis pakai dan belanja bahan material (kartu persediaan barang) dengan menggunakan formulir barang persediaan pada lampiran dan formulir laporan bulanan semester tahunan menggunakan formulir lampiran semua harga barang harus sesuai dengan spj surat pertanggungjawaban), barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari alat tulis kantor, belanja dokumen tender, alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering), perangko materai dan benda pos lainnya, peralatan bahan kebersihan dan lainnya yang sejenis, belanja bahan material sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari belanja bahan baku bangunan, belanja bibit tanaman, bibit ternak, obat obatan, bahan kimia: yang dimaksud barang persediaan adalah barang yang diperoleh disediakan dengan maksud mendukung kegiatan operasional pemerintahanwaktu bulan dari tanggal pelaporan, harga dicatat sebesar harga perolehan: apabila belanja barang habis pakai atau barang lainnya terdapat barang yang menjadi persediaan pada tahun berjalan agar dicatat ulir barang persediaan sampai dengan tanggal telah teliti kebenaran ya laporan semester) tahun berjalan, desember tahun ber (laporan tahunan) sebagaimana formulir pada lampiran isian formulir tersebut dilampirkan kedalam laporan penyerahan kegiatan dan berita acara penyerahan kegiatan. daftar hasil pengadaan tersebut disusun dihimpun menjadi buku hasil pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun anggaran pada skpd sedangkan pembantu pengelola barang akan rekapitulasi menjadi jumlah aset barang milik daerah pada tahun yang bersangkutan. contoh format berita acara sebagaimana terlampir pada lampiran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berpedoman deng)el pada tanggal april sekretaris dead kasi bupati tanjung jabung timur, zumi zola zulkifli diundangkan muara sabak padatangg |
po, aer ala10t, iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, turua.di:rp300.rp499. (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan formulasya, diundangkan kun mahi rawan pada tanggal. merek sekretaris bupatenxubu raya serra daerah kah kubu raya tahun. . nomor oa l.a sisjelsjisisisisis| isisisis isis similis #lelsislalajalsis| (slsislalsizisielaislalalsisisislalsisisia lele|s islahalsisfs isisislalalais islalslalslelslalalalelals sle3|slslalalejs| (slelsialalsalslalale islelals isa usia mad sjajajsl jajlafolalalalal lansia olhafjat stellata isj3 (ls and atra |ssia |s|s| isisisisisisisisisis sis|sisisisisisisis slalelsisjelalalal (elsislalalalalalalal sela lala lslalalalsis mejalalslelalai sl2l jelalalalalalalalalal jalslalalalelaleais |isis|s|s isi| isisisisisisislalsig gislelelelolalola pn. s|sis|sisisisisisi| isisisisisisisisisis sjs|sisisisisia oslalalslalelstalal jelejalalalelelalals s|slslelals lala jad wala fefalelalala lal jala leela lal: isle|alla lala isi isl jelajafsisisi:ls lela si5 isisisiala s|s|sisisisisisisi| isisisisisisisisisis s|sisisisisisisis bagan ioalalalalal talaga talalala lalai s|sjslelslslelsis pass lelafalelnlaaf lelalelalalelalalala is(slelelalalals pamiajaapa#ajar) ejejalafa aaaa sislalslslalala tai |isisisisisisisjsjs| ais isjsisisjafsjalajs tafafsjalalalajalala s|awal ejajajalsisl jelsisislsleleisisisi islslalalalalsisisig "lalsixisi iaisisisisisisisisisi sisisisisis sisi313 s|s|sisi| isisisig sisisisisisisisisisisis s|skeletal isisislalsisisis isislalslalsisieis peadalalalalf alalalal talalalalalalalealal#ala lela lalat ali sisisisisjsisisisj isisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis isisislelahsisis| (sisisislsisisislalaislalsisislalaisala sisjsjsgsiss|s| islalahsisisizislalsialslalsisisisisisisis sisjalsisis isle isis jalalaleisleleleslals(e islas als alas sisisisisisisisisi isisisisisisisisisis s|sisisisisisisis sii (lal felalalefaalal alalefela talafajala |sisisjelela|s|s 2lalelalefalslelal lalalelalalelalals isl jala lala selama prp biar ala s|z:lalsisisisisia laa nala saha: sisisisis|disisipi| isisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis dalslalalslslelsis| (slelelalalsislelela lala islelsislalslalsis islslslalalelalal (slsislsisfalelelalalels isislalalals (sisa isjajals isjalsjal (slsislalslelelaleisislalalsislelelslals|s isisisisisi isisisisisisisisisisisisisis iisisisis isletatalalalalalal lalalalafelalalalala hahaha tala islalalara islaisisielslals| (slslsisislelalalslalaisla isis isisisla lala olalelel# (ala awal jelas laa aan adat s|s|s|s|sisisisisi isisisisisisisisisisisisisisis isisisisisis (efalslejalslalsisl felslelala lala islelalelalala alas alel mslzlelslelsislals lelalsisisislalalsislslalsisisla (sisa disigishis sisi| slalalalalalsis|seals(slajale las selama oi. iai dig lal alah jeda awal gala umum thn (gg dia lalai ii, bal lha ana dadi isl. jalal salah ala haa (en tahanan aaa alih fanaa alah aladasalalalal alalatalahalalalalala sihir efe tote teis issue jelstetatalalalalshatatstalats tai tls ehh zisisls|sisisisis sig|sisisisisisis adi kind ui! fast! adi bnr sjalsisjalslalsia |sisi|l isi8is i8isi2isi (sisi elsisisix isis s|s islalaralalsis islalalslelala eksis| |similis sistars tealalalaia sis|is|sjs| sisi s|sis|s sjs| sisi sisi|sis sjalsiz skala s|g ipa isisisisisisis lalelalals|alla 8i sisi| (sisi ta: tea! ti: s|s|sjalsislalata #lalelalal della ebemehe seals isalsisisis si isl isis sasis disisi #|sis s|z s|als islalalalata sisisisis| |sisi isi8|s|s sigfig slalsialal selama sislalslalaleisis s|s| |3jal sisi is|sisi$is| sisi sisi|gis is s|als|slalslalsia s|s|8j3is| i8isis sis|si8 |3isis s|s|als| l sisi3s lalai. tam majene| blelalilal ali his isis isiejajssop ama oma era tang san pendapatan pendapatan asli daerah pad) (noo omi kameranya penerimaan umum belanja pegawai 884m415. selisih ud. ndra diundangkan pada sekretaris kubu raya nizam berita daerah pss raya tahun. . |
"taa. bahwa penyebaran corona virus disease covid telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, sehingga pemerintah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan juga sebagai kejadian luar biasa, bahwa dalam kondisi kedaruratan dan kejadian luar biasa serta dalam rangka mencegah penyebaran covid dilakukan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara, bahwa dengan diterapkannya penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dapat berpengaruh pada perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pegawai negeri sipil dalam pemberian tambahan penghasilan saat kondisi darurat dan kejadian luar biasa,dunn, waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah setiap bulannya sampai dengan berakhirnya penetapan klb dan atau status keadaan darurat bencana. penetapan kondisi klb dan atau status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pns yang mengambil cuti tahunan, pembayaran tpp diatur sebagai berikut: pns yang melaksanakan cuti tahunan sampai dengan (dua belas) hari secara terus menerus, tpp dibayarkan sebesar (seratus persen) pada bulan berkenaan, pns yang melaksanakan cuti tahunan lebih dari (dua belas) hari sampai dengan (satu) bulan secara terus menerus, tpp dibayarkan sebesar 85x (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan, dan pns yang melaksanakan cuti tahunan lebih dari (satu) bulan secara terus menerus, tpp dibayarkan sebesar (tujuh puluh persen) pada bulan berkenaan. berikut: pns melaksanakan cuti sakit sampai dengan (lima belas) hari, tpp dibayarkan sebesar (seratus persen) pada bulan berkenaan, pns yang melaksanakan cuti sakit lebih dari (lima belas) hari sampai dengan (satu) bulan, tpp dibayarkan sebesar (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan, dan pns yang melaksanakan cuti sakit lebih dari (satu) bulan, tpp dibayarkan sebesar 70x (tujuh puluh persen)bagi pns yang menduduki jabatan struktural, tpp dibayarkan sebesar: (delapan puluh lima persen) pada bulan pertama, (tujuh puluh persen) pada bulan kedua, dan y46 (lima puluh persen) pada bulan ketiga. bagi pns yang tidak menduduki jabatan struktural, tpp dibayarkan sebesar (seratus persen) setiap bulannya. pns yang melaksanakan cuti alasan penting, pembayaran tpp diatur sebagai berikut: pns yang melaksanakan cuti alasan penting kurang dari (tujuh) hari, tpp dibayarkan sebesar (seratus persen) pada bulan berkenaan, pns yang melaksanakan cuti alasan penting selama (tujuh) hari sampai dengan (lima belas) hari, tpp dibayarkan sebesar (tujuh puluh lima persen) pada bulan berkenaan, dan pns yang(lima puluh persen) pada bulepara kubu raya, diundangkan sungai muda ahead pada tanggai. sekretaris paten kubu raya yusra nizam berita daerah bantuan rumah tidak layak huni dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati kubu raya, menimbang aa. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat kebutuhan kabupaten kubu raya sebagai akibat pertambahan penduduk, perlu dilakukan penataan rumah secara teknis dan sistematis,susun petunjuk teknis dalam pelaksanaan bantuanbantuan rumah tidak layak hunpembangunan baru yang selanjutnya disingkat adalah kegiatan pembangunan baru bangunan yang rusak pada daerah tertentu yang disebabkan faktor manusia dan alam. peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat adalah kegiatan peningkatan kualitaskeciptakaryahunian yang layak dihuni. pemohon adalah warga yang mengajukan permohonan untuk bantuan rumah tidak layak huni. peningkatan kualitas rumah swadaya yang selanjutnya disingkat persmbangunan baru rumah swadaya yang selanjutnya disingkat pers adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni atas tanah matedah rumerima bantuan adalah warga yang berhak menerima bantuan rumah tidak layak hunumah tidakpengguna anggaran untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi dinas dalam memberikan pelayanan bantuan bagi mbr. peraturan bupati ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan rth dilaksanakan dengan tertib,, jenis kegiatan dan besaran bantuan, penerima bantuan, penyelenggaraan bantuan, dan pengawasan dan pengendalian. bab bentuk bantuan bantuan rth berbentuk uang yang diberikan kepada penerima bantuan rth. bantuan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk belanja bahan bangunan dan upah kerja. bab iii jenis kegiatan dan besaran bantuan jenis kegiatan bantuan rth terdiri atas: pers: atau pers. kegiatan pers sebagaimana dimaksud pada huruf untuk memperbaiki rthberikan dengan persyaratan: untuk pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total, atau untuk pembangunan rumah baru atas kavling tanah matang. bantubesaran nilai bantuan rth untuk pers sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari: untuk bantuan material sebesar rp. (lima belas juta rupiah), dan untuk upah tukang sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah). bab penerima bantuan penerima bantuan rth merupakan mbr yang memenuhi persyaratan: warga yang berdomisili daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan aldan anggota kpb bertempat tinggal desa yang sama. kpb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala desa. bab penyelenggaraan bantuan bagian kesatu umum penyelenggaraan bantuan rth meliputi tahapan: pengusulan lokasi, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima bantuan, pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan, dan pelaporan. bagian kedua pengusulan lokasi kepala desa mengajukan usulan lokasi bantuan rth yang ditujukan kepada bupati melalui kepala dinas. usulan lokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada meliputi nama desa yang dilengkapi dengan data: jumlah rth, dan jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya. usulan lokasi bantuan rth sebagaimana dimaksud pada dilakukan verifikasi oleh dinas yang dibantu oleh tfl. bagian ketiga penetapan lokasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penetapan lokasi bantuan rth. lokasi bantuan rth sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keempat penyiapan masyarakat penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi bantuanbantuanbantuan rth, kesepakatan calon penerima bantuan rth, dan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. kesepakatan calon penerima bantuan rth sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui rembuk warga untuk: menentukan calon penerima bantuan rth, membentuk kpb dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan bantuan rth, dan menentukan toko penyedia bahan bangunanbantuesa atau lebih maksimal pendampingan mbr. bagian kelima penetapan calon penerima bantuan ppk melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan rth. hasil pemeriksaan terhadap proposal calon penerima bantuan rth ditetapkan oleh ppk sebagai penerima bantuan dan disahkan oleh pa. bagian keenam pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan pencairan dan penyaluran bantuan rth dilakukan dalam (satu) tahap melalui bank pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pencairan bantuan rth dilakukan oleh penerima bantuan dengan cara pemindah bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan50y6 (bantuanapat menetapkan pemanfaatan bantubantulaporan (l) penerima bantuan rth didampingi tfl dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan rth kepada ppk. tfl menyampaikan laporan kepada ppk melalui koordinator fasilitator dan tembusan kepada kepala desa. laporan tfl sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan oleh koordinator fasilitator kepada ppk dan tembusan kepada kepala desa. ppk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan rth kepada pa. menyampaikan laporan kegiatan bantuan rth kepada bupatirth. pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi bantuan rth, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima bantuan rth, pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan rth, dan pelaporan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh ppk melibatkan kepala desrth. bantuan rth yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh ppk. pembatalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila penerima bantuan rth tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. pembatalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh ppk sebelum bantuan rth disalurkan. penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila penerima bantuan rth menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan bantuan rth. (s5) penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kpb setelah dana bantuan rth disalurkan dengan cara menyetorkan dana kas negara. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku: proposal permohonan bantuan rth yang telah diterima oleh dinas dilakukan penyesuaian oleh ppk berdasarkan peraturan bupati ini, dan lokasi bantuan rth yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya peraturan bupatiubu ditetapkan sungai raya pada tanggal mar bupati kubu ray. diundangkan sungai ray pada tanggal. koper sekretaris der paten kubu raya yusra anita berita daerah kabur ten kubu raya tahun. nak |
bupati melawi peraturan bupati melawsehubungan dengan perkembangan terkait peraturan tentang persyaratan khusus pemberian ijin belajar, maka perlu dilakukan pergantianlawi tentang pergantian atasga negara republik indonesia tahun lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang kedaiatmerintahelawi nomor tahun rentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja badan pengembangan sumber daya manusia mempehatan sat dasi kum kereta har belajar pegawai negeri sipil. ket edaran nomor tahun kena aoi13 tugas belajar dan izin belajar. kemenag disiplin pegawai tea gia negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pp. memutuskan akan peraturan bupati melawi tentang ketentuan pemberian izin belajar bagi pegawai negeri sip. dilingkungan pemerintah kabupaten melawi. babi ketentuan umum dalam peraturan ini vang dimaksud dengan bupati adalah bupati melawi. pejabat pembina kepegawaian kabupaten adalah bulan kabupaten melawi sebagai unit pelaksana atau pengelola izin belajar lingkungan pemerintah kabupaten melawi pimpinan unit kerja adalah pimpinan unit organisasi satuan kera lingkungan pemerintah kabupaten melawi atasan langsung adalah pejabat vang secara langsung membawahi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten melawielawi. sasaran kinerja pegawai negeri sipil yang singkatnya dapat disebut skp adalah daftar penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai gegen sp yang diberikan setiap tahun oleh pimpinan unit kerja atas dasar penuaan dalam tahun. izin belajar adalah izin yang diberikan kepada pegawai sid akan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi dengan tetap melaksanakan tugas sehari hari sebagai pegawai kera negeri sipil pada suatu lembaga pendidikan formal diluar jam bat belajar adalah perguruan tinggi pendidikan tempat yin netral lembaga itas perguruan ting ban asta yang memiliki akre negeri susan pkb) dan atau sanggar pt) serta pusat kegiatan kegiatan belajar skb) diakui! kementrian pend kebudayaan republik indon maupun secara adalah jam kerja yang berlaku secara eng. jam kena pane tuan yang berlaku. kal khusus dengan ketan sama tunjukkan tingkat seseorang pns kat adalah kedudukan wajan gan gag pan susunan peta lag pan berdasarkan jabatannya dalam rangkaian pen nan dasar penggajian. bana digunakan sebaga! kti tertulis yang menunjukan seseorang telah nan ijazah adalah tanda dil formal cai menempuh tingkat daa aan berhasil lulus bab ii. gp bab "tengan green daratan ketentuan untuk benda izi mean tidak berstatus diganti batan ema! diusulkan dan atau derek jabat omendasikan oleh pimpinan unit organisasi pns yang bersangkutan: cc. setiap unsur penilaian sasaran kinerja pegawai skp) sekurang kurangnya baik dalam (satu) tahun terakhir:pendidikan yang akan diikuti terkait dengan tugas pokok dan dibutuhkan unit kerja yang bersangkutan: lulus seleksi atau tes jenjang pendidikan sekolah atau dari lembaga pendidikan tempat ijin belajar dilaksanakan: tairakreditasi pemerintah: memiliki masa kerja paling kurang (satu) tahun sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil pns), memiliki masa kerja paling singkat (dua) tahun dalam pangkat terakhir (khusus bagi pegawai negeri sipil yang kenaikan pangkatnya melalui penyesuaian ijazah)gawai negeri sipiliiidapatkan surat rekomendasi dari badan kepegawaian dan pengembangan lema daya manusia kabupaten melawi bpsdm) dan selanjutnya kerap mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan surat izin 'ar dengan melampirkan ter keputusan pengangkatan sebagai pns, yang helai dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan, fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir, yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan, fotokopi. oleh par pengangkatan dalam jabatan, yang dilegalisir ad. surat rekomendasi dari bagi pns dilingkungan era deli maa perwakilan rakyat, dinas badan kama sekretariat pemilihan umum riliifeniibal izi lan maa zin belajar dibuat oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. bagi pns lingkungan rumah sakit umum daerah, rekomendasi izin belajar dibuat oleh kepala rumah sakit umum daerah dan kepala dinas kesehatan kabupaten melawi. bagi pns lingkungan pusat kesehatan masyarakat, rekomendasi izin belajar dibuat oleh kepala pusat kesehatan masyarakat dan kepala dinas kesehatan kabupaten melawi. bagi pns lingkungan cabang dinas pendidikan, rekomendasi izin belajar dibuat oleh kepala cabang dinas pendidikan dan kepala dinas pendidikan kabupaten melawi. bagi pns lingkungan upt, rekomendasi dibuat oleh kepala upt dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. bagi guru dan pegawai tata usaha sekolah, rekomendasi izin belajar dibuat oleh kepala sekolah, kepala upt dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten melawi. bagi pns lingkungan kantor camat, rekomendasi izin belajar dibuat oleh camat. bagi pns lingkungan kantor lurah dan camat, rekomendasi izin belajar dibuat oleh lurah dan camat. fotokopi sasaran kinerja pegawai negeri sipil skp) dalam (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan, surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung sendiri biaya pendidikan dari pns yang bersangkutan,yang bersangkutan: i.j surat pernyataan bermaterai bahwa semua data dan pan atan yang diajukan untuk memperoleh ijin belajar adalah benar dan tidak damian atau belajar maa pendidikan tempat pns yang bersangkutan menempuh pendidikan, onan sebagaimana unit kerja yang mean . setelah diteliti oleh pengantar usulan dari pimpinan unit dengan surat melalui badan kepegawaian dan perak pada bulan melawi bpsdm). gan sumber data manusia dag sumber daya manusia menelan ajar yang bersaing laporannya. hutan beserta pan usulan permohonan beserta laporannya memenuhi versi daratan maka badan kepegawaian dan pengembangan sumber dara manusia menyampaikan pertimbangan dengan melampirkan konsep surat izin belajar kepada bupati melawi untuk mendapatkan persetujuan atau ditandatangani. bab pemberian atau penolakan izin belajar bagian kesatu. (d).yin belajar diberikan dengan jangka waktu atau masa berlaku sebagai berikut pendidikan paket (setara smp) selama tahun: pendidikan paket (setara sma) selama tahun: program diploma satu d1) selama tahun: program diploma dua d2) selama tahun: program diploma uga d3) selama tahun, program sarjana s1) diploma empat d4! selama tahun: program magister s2) selama tahun: program doktor s3) selama tahun: program profesi selama tahun: program spesialis selama tahun: program spesialis selama tahun. apabila jangka waktu win belajar sebagaimana dimaksud pada alat tersebut telah habis, dapat diberikan perpanjangan uin belajar. perpanjangan izin belajar diajukan kepada bupati melalui kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan disertai penjelasan alasan perpanjangan ian belajar. pemberian izin belajar adalah wewenang pejabat pembina kepegawaian kabupaten melawi bagan wah. manna penolakan terhadap permohonan izin belajar adalah wewenang wafat pembina kepegawaian kabupaten melawi. rab ii bab kewajiban sp. pns yang memperoleh izin belajar berkelahi jiran men pelaksanaan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya. utamakan yang gempa bhs, apabila dipesan una meukunalanpendidikan tempat pnsisampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian kabupaten melawi. pimpinan unit melawi. melawi. pns yang mendapatkan izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan melawi melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. laporan sebagaimana dimaksud ini sekurang kurangnya dilengkapi dengan fotokopi surat izin belajar, fotokopi ijazah, salinan sah daftar nilai transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan tugas akhir. bab pencabutan izin belajar apabila pemberian izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari se. pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud nya wa). #pencabutan izin belajar sebagaimana asal pembina kepegawaian kabupaten melawi adalah kewenangan pejabat dengan berlakunya peraturan ini, maka tahun tan peraturan bupati melawi nomor gagal agustus tentang pegawai pemberian izin belajar bagi negeri sipil dilingkungan pemerintah kab dan bata paten melawi cabut dinyatakan tidak berlaku lagi. bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten melawi yang telah memperoleh ijin belajar sebelum peraturan ini diterbitkan tetap diakui, mart bupati melawi, panji dad diundangkan nanga pinoh pada tanggal, ado marak sekretariat daerah kabupaten melawi, ritus mulyono tahun nomor . berita daerah paten melas |
bupati madiun provinsi jawa timur salinan peraturan bupati madiun nomor tahunimana telah mengubah tahapan penyaluran dana desa dari semula (dua) tahap menjadi (tiga) tahap, maka perlu mengubahberbeda hari menetapk. beberapa ketentuan dalamyang diundangkan dalam berita daerah kabupaten madiun tahun nomoreritasanakan melalui transfer secara bertahap melalui bank yang ditunjuk, yaitu tahap iii, paling cepat bulan juli sebesar (empatana desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah desa memenuhi persyaratan yang ditentukan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyaluran dana desariengan rata rata capaian output menunjukkan paling sedikit. muhtarom diundangkan madiun pada tanggal januari sekretaris daerah,widodo, sh, pembina tingkat nip. |
cdengan nberapa ketentuan perlu disempurnakan1)canned cam scanner ejaan secanned cam scannerkabupaten tanah bumbumemiliki rekening bank daerahkepengurusan yang jelas: surat keterangan terdaftar skt) dari kesbangpol, memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat, memiliki sekretariat tetap daerah: scanned cam scanner memiliki gedung tempat yang berfungsi sebagai kantor: dan memiliki rekening bank daerah atas nama lembaga organisasi instansi kelompok orang sesuai dengan ketentu pebruari bupati tanah bumbu, sudan noor diundangkan batulicin pada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten tanah bumbu, yanetapan desa wisatperaturan daerah nomor tahun tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahundiantaranya meliputi pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata, bahwa dalam pembentukan desa wisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga perlu adanya suatu pedoman dalam penetdesa netapan desa wisata kabupaten wakatobi. hkmsetdawktb terdapat bum desa bum desa bersama terdapat lembaga badan pengelola pariwisata yang dibentuk secara resmi terdapat lembaga badan pengelola desa wisata yang bekerja efektif terdapat sistem mitigasi bencana berbasis lokal terdapat lembaga perkreditan desa yang berkembang sehat dan dinamis terdapat koperasi desa yang bekerja secara efektif terdapat kelompok (warga) pengelola sampah pemilih sampah yang telah berdiri minimal (enam) bulan terakhir memiliki kerja sama dengan industri pariwisata dan lembaga lainnya jumlah aoi sumber daya manusia (sdm) terdapat warga masyarakat usia produktif yang cukup besar dan bermukim desa y6) terdapat warga yang merupakan alumni sekolah pariwisata minimal sekolah menengah kejuruan smk) terdapat warga masyaraksektor pariwisata lainnya hkmsetdawktb terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktivitas yang berkelanjutan pkk, arisan, kesenian) terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit usaha yang dibentuk oleh desa (misalnya koperasi, kelompok bank sampah, pasar desa, dan bum des) terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi ukiran, pembuat alat upacara, pakaian, kuliner tradisional, dan pengrajin lainnya. ama sikap dan tata kehidupan masyarakat warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan masih ada sistem gotong royong yang berlangsung secara berkelanjutan terdapat sistem resolusi konflik |internal (lingkungan, antar lingkungan) terdapat sistem resolusi konflik eksternal (antar desa) respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin adat masih kuat terdapat sejumlah warga yang bergelut disektor usaha mikro, kecil dan menengah hkmsetdawktb aksesibilitas (keterjangkauan dan moda transportasi) jalan pelabuhan penghubung |ke wilayah luar dalam kondisi baik jarak pusat kota kabupaten kecamatan cukup dekat memiliki moda transportasi lokal yang unik tersedia akses obyek wisata yang mudah dan nyaman kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian) terdapat jalan desa yang masih alami dan rapih maa catatan skor penilaian dipilih menjadi tiga dan skor artinya kriteria tidak terpenuhi, skor artinya terpenuhi, namun intensitas dan kualitasnya rendah, skor maksimal adalah untuk kriteria dengan kualitas sedang, skor maksimal diberikan untuk kriteria yang tergolong unggul dan diatas rata rata, skor maksimal diberikan kepada kriteria yang spesifik dan istimewa. desa yang layak ditetapkan sebagai desa wisata dengan memenuhi syarat sebagai berikut jumlah skor total paling rendah yot1 jumlah skor maksimum keseluruhan), jumlah skor pada tiap tema minimal mencapai jumlah skor maksimum pada masing masing tema, minimal memiliki tema dengan pencapaian diatas jumlah skor maksimal pada setiap tema. hkmsetdawktb cc. kriteria sikap dan tata kehidupan masyarakat dapat diukur melalui survei persepsi terhadap sejumlah sampel independen interview terhadap beberapa orang perwakilan warga. arah koordinasi bupati wakatobi, #vit satuan kerja| sabap pes, rereconowmien rito, arai kodak. petaka pat ang: uci bomseluruhlam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan rohani, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta. hkmsetdawktb wisata buatan adalah objek yang dibuat secara sengaja atau buatan manusia. bab tujuan dan sasaran tujuan peraturan bupati ini adalah menjamin kepastian hukum dalam menjalankmenyatukan pemahaman tentang kriteria dan menjadi pedoman bagi seluruh desa untuk ditetapkan sebagai desa wisata. sasaran peraturan bupati ini adalah seluruh desa yang memenuhi kriteria yang ada kabupaten wakatobi. bab iii tata cara penetapan desa wisata desa mengajukan surat permohonan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai desa wisata. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan format dan data pendukung potensi desa sebagai dasar penilaian desa wisataajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam maka dilakukan verifikasi oleh tim yang terdiri dari unsur sekretariat daerah kabupaten wakatobi, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten wakatobi, dinas pariwisata kabupaten wakatobi dantim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. hkmsetdawktb bab penetapan desa yang telah memenuhi kriteria sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan menjadi desa wisat. ara lai kasi ditetapkan wangi wangi na! nit satuan kerja marapi| pada tanggal a sistars daerah bupati topi dena mon maka porrwisaro jurutama asas diundangkan wangi wangi pada tanggal pj.netapan desa wisata kabupaten wakatobi format kriteria penetapan desa wisata teria nilai skor skor yang kri maksimum diperoleh |atraksi alam (bio hi) terdapat lanskap alam atau geografis yang unik dan indah (perbukitan, perkebunan, lembah, air terjun, bukit pasir, hutan, danau, pantai, dan lanskap alam lainnya) terdapat fenomena yang unik (goa kelelawar, hutan burung, dan fenomena yang unik lainnya) terdapat flora tumbuhan yang endemik dan unik terdapat fauna satwa yang endemik dan unik terdapat obyek wisata bahari (diving, snorkeling, lokasi pemancingan (fishing ground), dan wisata bahari lainnya) ada kemudahan mengamati satwa liar terdapat matahari permandian terdapat lokasi, pohon |dan atau batu yang digunakan untuk tujuan ritual warga memanfaatkan tanaman pemeliharaan sebagai bahan untuk ritual terdapat kebuntanamanebat ketersediaan informasi yang akurat tentang keanekaragaman (flora dan fauna) terdapat peluang untuk lintas |alam (trekking, cycling, dan lintas alam lainnya) suhu dan kelembaban udara yang nyaman hkmsetdawktb limbah industri kecil terkelola dengan baik atraksi alam lingkungan dan fisik) lingkungan fisik relatif masih alami memiliki perkebunan perikanan yang masih dominan laju alih fungsi lahan i'kebun area penangkapan ikan relatif terkontrol memiliki sistem pengolahan kebun secara organik perikanan berkelanjutan badan sungai kali laut pesisir terjaga dari polusi terdapat warga masyarakat yang memanfaatkan badan sungai kali laut pesisir untuk kegiatan produktif ramah lingkungan terdapat lapangan bola atau ruang terbuka terdapat peta desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal memiliki pengaturan ruang desa tertulis (zonasi) yang telah diterapkan kepada warga terdapat pola pemukiman yang masih tradisional terdapat tanah adat berupa lahan atau hutan desa hkmsetdawktb resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, dan tsunami) bee aan atraksi budaya (khususnya kesenian, kuliner, sistem pengobatan tradisional, situs, masjid, dan atraksi budaya lainnya) terdapat tata cara upacara adat dan upacara keagamaan yang unik dan khas terdapat permainan tradisional fara yang masih hidup terdapat olahraga tradisional yang masih hidup terdapat bentuk kesenian tarian yang masih hidup, misalnya tari larang, tari saja mane, dan kesenian tarian yang masih hidup lainnya. terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan terlibat terdapat nyanyian rakyat (seni suara tradisional) yang masih hidup ada tokoh seniman yang masih aktif berkreatifitas maestro seni baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal tetapi kebodohannya menjadi bagian dari sejarah yang karyanya tetap dikenang berkembang masyarakat terdapat warga yang berprofesi sebagai usaha (ahli pengobatan) hkmsetdawktb terdapat kuliner khas desa (dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal (chef lokal) minimal (lima) orang atau satu kelompok terdapat artefak (benda) sejarah berupa situs purbakala masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya penyeimbangan antara merawat seni dan mengkomersialkan seni ada aturan tegas dalam memelihara keaslian kesenian sakral terdapat masjid dengan (ornamen arsitektur tradisional yang khas lingkungan sekitar masjid tertata dengan asri, hijau dan lapang terdapat kelompok petani nelayan yang masih menggunakan peralatan pertanian perikanan tradisional terdapat event budaya yang| dilaksanakan secara kontinyu periodik baik yang dilaksanakan sendiri maupun bersama desa terdekat dalam wilayah kecamatan yang sama masih terpeliharanya nilai kearifan lokal yang mengatur tentang perlindungan sosial, budaya, dan lingkungan hkmsetdawktb jamemsermsasmeasus terdapat rumah penduduk yang biasa dipakai sebagai homestay terdapat bangunan baruga ruang pertemuan yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata terdapat toilet yang layak area baruga ruang pertemuan terdapat lahan parkir yang |cukup luas (minimal untuk (lima) mobil) terdapat jalan desa yang aman dan memadai terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri terdapat pasar tradisional pusat jajanan tradisional yang bersih dan nyaman terdapat visi pemerintah desa berhubungan dengan pariwisata yang dituangkan dalam rpm des terdapat peraturan desa yang mendukung pengembangan pariwisata desa terdapat alokasi anggaran melalui apb des untuk pengembangan pariwisata desa terdapat struktur dan (perangkat desa yang bekerja efektif terdapat tugas dan fungsi perangkat desa yang tertulis ineaaptemtmaaa hkmsetdawktb |
bupati ogan komering ilir peraturan bupati ogan komering ilir tahun 2otg tentang manumumpenyalurandanatunjangan kepe.]ahteraanaparaturkelembagaankelurat\jangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahanmengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahurufadiatas,perlu.iaturdanditetapkandengan peraturan bupati ogan komering ller; undang* undang nomor2 tahun9 s9tentang pembentukan daerah tingkat dan kotapraja sumatera selatan (tembakan negara republik indonesia tahun nomor tambatrall lembaran negara republik lndonesia nomor l1; undang undang nomor tahun2o55i.,lembaran negara republik indonesia talun 2oo4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aa00); undang undang. . undang undang nomor23 tahun2ol4tentang pemerintah!",, daerah lembaran negara republik indonesia tahun al4 nomor tambahan,nd ang nomor tahun tentang perut ahan kedua atas und ang jnd.ang nomor tahun a74 tentang pemerintahan der lembaran negara re,publik indonesia tahun 2otinersia tahun oos nomor l4o, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a5381; peraturan pemerintah nomor tahun tentang kelurahan lembaran negara republik indonesia tahun 20o nomor tambah,an lembaran negara republik indonesia nomor a58upat"n kota lembaran negara republik indonesia tahun 2oo7 nomor tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor a737\; peraturan pemerintah nomor tahun 2al8 tentang kecamatan lembaran negara republik indonesia tahun 2a1"' sebagaimana telah diubah", komering ilir lembaran daerah kabupaten ogan komering ilir tahun2 ol6 nomor2); memutuskan: peraturan bupati tentang pedoman umum penyaluran dana tunjangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan kabupaten ogan komering ilir menetapkan: bab ' pemerintah kabupaten adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur p"tty"l"tenggara pemerintahan daerah' bupati ad,alah bupati ogan komering ller' bukan adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten ogan komering ilir ya"g merupakan perangkat _11"t"n kabupaten ogan komering ilir agli pelaksana lisan pemerintahan dibidang m manajemen keu lengan dan asset daerah'ller. kelurahan adalah kelurahan dalam kabupaten ogan komering ilir yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kedu*u.*yui"t.t sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra p. "first"h desa kelurahan dalam memberdayakan mas harakat. bendahara kelurahan adalah perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan' membayarkan dan temp"tt"ttg ttg jawabkan keuangan kelurahan' sp2d adalah surat perintah pencairan dana undangan kesejahte tawar aparatur kelembagaan kelurahan kabupaten ogan komering iii aaa t\jangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan ydg dianggarkan "1rri anggaran pendapatan dan belanja daerahdanditetapkanmelalui keputusan bupati. bab tunjangan kepe.jahteraan tunjangan kesejahteraan. aparatur kelembagaan kelurahan merupakan tunjangan t<ese3afrteraan yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) setiap tahun t\jangan kesejahte real aparatur kelembagaan kelurahan adalah tunjangan kesejahteraan ,rrt kelembagaan yang dibentuk oleh kelurahan sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam p"* u""g nan yang tel1h dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja da merah bb) dan ditetapkan melalui keputusan pati. bab iii. . bab iii penetapan dana t\jangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan kabupaten ogan komering iil ji".rgg"rk pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten sesuai dengan kemampuan' besaran ?undangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan kabupaten". ogr, fiomerirrg tiri diatur lebih lanjut d'engan keputusan bupati' bab pelaksanaan penyaluran dana tunjangan kes^iahteraan bagian kesatu t\.r.juan, persyaratan pengajuan dan penyaluran tujuan pemberian t\jangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan adalah: untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan; sebagai stimulan bagi aparatur kelembagaan kelurahan dalam melaksanakan tugas dimas harakat; sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur kelembagaan kelurahan. tunjangan kesejahteraan, aparatur kelembagaan seluruh an diberikan kepada aparatur x"i"* urg*"r, kelurahan kabupaten ogan komering ilir yang masih menjabat dln masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan' penghitungan pembayaran (satu) bulan tunjangan, dihitung dari penerbitan ",rr"t keputusan pengangkatan dengan ketentuan aparatur kelembagaan kelurahan telah melaksanakan tugashinimal (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan' bagian kedua mekanisme pen saluran penyaluran dana tunjangan kesejahteraan kelembagaan kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut: kelurahan mengajukan rencana penggunaan dana rpd) tayangan kesejahter"* *far.t kelembagaan kelurahan per triwulan sesuai dengan ketentuan format terlama pir; berdasarkan rpd per triwulan yang disampaikan oleh kelurahan tersebut' kecamatan mengajar"n penerbitan p2d kepada bupati; tunjangan. . t\jangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan periode sesuai ketentuan; kecamatan memberikan rekomendasi kepada bank sumsel babel untuk menyalurkan dana t*r,g",rrr dari kas daerah rekening kelurahan berdasarkan sp2d yang diterbitkan; lurah dan bendahara kelurahanaparatur kelembagaan kelurahan) sesuai ketentuan sebanyak (empat) rangkap (format terlampir) yang terdiri atas rangkap ke untuk bank sumsel babel; rangkap ke untuk bukan (dilengkapi dengan bukti transfer pemindahbukuan) sebagai tembusan; rangkap ke untuk kecamatan (dilengkapi dengan fotokopi salinan buktitransfer pemidahbukuan)sebagaitembusan; rangkap ke sebagai arsip kelurahan dan digunakan sebagai pemeriksaan lebihlanjut(dilengkapidenganfotocopy salinanbukti tran ser pemidahbukuan) setiap pengajuan pentransferanlpemindahbukuan dana tunjangan kesejahte raat aparatur x"f"*u"g"* kelurahan rekening penerima' kelurahanjawabataskebenarandankesalahandalam pentransferrri;;;ind,ahbukuan adalah tanggung jawab penuh lurah dan bendahara kelurahan. lurah dan bendahara kelurahan membuat laporan penyaluran. dana tunjangan kesejahte raa, ep"t"i" kelembagaan kelurahan dari rekening kelurahan rekening penerima (laporan pit gg""an dana), untuk bahan pemeriksaan lebih lanjut' bagian ketiga t\gas dan kewajiban kelurahan dalam hal irri lurah dan bendahara penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut: kelurahan bertanggung jawab kesejahteraan rekening mengajukan pentransferan pemindahbukuan dana t\jangan par"air kelembagaan kelurahan dari rekening kelurahan penerima sesuai ketentuan; menyia pan bukti transfer yang terima berkas transfer dari bank fungsional; telah divalidasi pihak bank atau tanda sumsel babel sebagai bahan pemeriksaan melaporkan. . melaporkan kegiatan penyaluran dana tunjangan kesejahtetaatl aparatur kelembagaan kelurahan "d; rlt"rring tceturatran rekening penerima (laporan penggunaan dana), format terlampir; apabilatedadipenlr slahgunaan _penyimpangan dana t\jangan kesejahteraan aparatur fetemfaga.tt gt,i''han yang menyebabkan kerugian s"o menjadi rbggl'rrt jawab lurah sepenuhnya; pihak kecamatan dalam hal ini camat, sekretaris camat dan kasi pemerintahan *"*parryi tugas dan kewajiban sebagai berikut: membinadanmemfasilitasike?anda::anprosespencajranfpentransferandan pl" v"*papan pertanggung.jawaban dari kelurahan; meneliti dan register a"rt penerima dana t\jangan kesejahteraan selembar*.r, lrr.h.r, sebelum disampaikan kepada pihak bank. bab pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dana pihak kelurahan menyampaikan laporan penggunaan dana tunjangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan kepada bupati melalui camat' kecamatan menyampaikan laporan penyaluran dana t\jangan kesejahte rain. aparatur x"f"*u"i""" kelurahan kepada bupati melalui badan pengelolaan keuangan dan ,{set daerah kabupaten ogan komering ilir' bab pembinaan dan pengawasan pemberian tunjangan bimbingan kesejahteraan pena juan kelembagaan peran peran pemindahbukuan kelurahan serta pela orang ya' pengawasan atas penyaluran dana t\jangan kesejahteraan kelembagaan kelurahan dilaksanakan secara r.rrj"io"ai inspektorat kabupaten sesuai d^engan peraturan perundang undangan yang berlaku' pembinaan meliputi bab vii sanksi apabila ada kesalahan transfer dana tunjangan maka lurah dan bendahara kelurahan bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana tersebut kas daerah. apabila lurah dan bendahara kelurahan tidak menyetorkan dana dimaksud kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya' bab viii. . bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka peraturan bupati og"" komering nomor tahun tentang pedoman umum penyaluran dana tunjangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan dan pembina adatpedoman umum penyaluran dana t\jangan kesejahteraan ap"r*irt lagaan kelurahan kabupaten ogan komering ilir ing;rp"ti ini dengan p"rr"*p"imannya dalam berita daerah kabupaten ogan komering ller. ditetapkan agung pada tanggal 4antara 2ory bupati ogan komering gru rff diundangkan pada tanggal [sex aris daerah '*\ ten ogan komering ilir, berita daerah kabupaten ogan komering kayuan yng standart ol2 husin bagian pemeiattahary data htnjanga4 perlu tunjangan" tahun nomor |
bupati simeulue provinsi aceh peraturan bupati simeulue nomor tahun tentang pedoman pengelolaan badan usaha milikmaka dilakukan pendirian badan usaha milik desa bum desa)lu menetapkan pedommemutuskan. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedomlam kabupaten simeuluesuatu desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiang, lembaga masyarakatnee. musyawarah rencana pembangunan desa yang selanjutnya disingkat musrenbandes merupakanasional dan swadaya masyarakat desa yang tidak mengikat. gau,badandesa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada badan usaha milik desamaksud, tujuan, sasaran, strategi dan asas maksud dilakukan pendirian bum desa adalah upaya mendorong menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. en, tujuan. tujuan pendirian bum desa adalah meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengembangkan potensi perekonomian wilayah desa usaha mikro untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa, d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desakan atau dengan pihak ketigb.an kebutuhan masyarakat. strategi pendirian bum desa dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan perekonomian produktif: meningkatkan sumber daya manusia bagi pengelola dan pelaku ekonomi produktif, menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan secara sistematis, cepat,tepat, mudah, transparan dan akuntabel. s5) asas pendiri, akuntabilitas, partisipatifbab iii pendirian badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah desa dapat mendirikan bum desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. pendirian bum desa sebagaimana dimaksud pada l) ditetapkan dengan qanun desa tentang pendirian bum desa, berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:apat berbentuk usaha bersama dan dapat membentuk unit usaha berupaangkah langkah pendirian bum desa sebagai berikut pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa tentang pendirian bum desa, kepala desa bersama sama dengan bpd berdasarkan hasil musyawarah desa menetapkan bentuk usaha, jenis usaha berdasarkan data potensi desa, pendirian bum desa ditetapkan dengan qanun desa, qanun desa sebagaimana dimaksud pada huruf sebelum ditetapkan dan diundangkan wajib difasilitasi oleh bupati melalui camat. bab. bab organisasi dan kepengurusan, tugas dan kewajiban serta hak pengurus bagian kesatu organisasi dan kepengurusan organisasi bum desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa kepengurusan bum desa terdiri dari: penasehat, pelaksana operasional, dan dewan pengawas, penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat secara officio oleh kepala desa. dalam hal bum desa yang merupakan gabungan beberapa desa penasehat dijabat oleh seluruh kepala desa yang bergabung: pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: direktur atau nama lainnya, manager keuangan atau nama lainnya, dan manager administrasi atau nama lainnya, dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana operasional dapat menunjuk manager unit usaha danjumlah manager unit usaha sebagaimana dimaksud pada s5) sesuai dengan kapasitas bidang dan jenis usaha. persyaratan menjadi pelaksana operasional bum desa dengan bukti ktp atau surat keterangan dari kepala desa,, pendidikan. pendidikan minimal sta sederajat: umur minimal tahun dan maksimal tahun: bukan pns, tni polri aktif, pengurus bpd, aparatur desa dan pendamping profesional, mempunyai pengalaman bidang pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. pelaksana operasional dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, telah selesai masa baktinya: d.langgar aturan adat istiadat desa, terbukti melakukan penyelewengan dana, dan tersangkut tindakan pidana. masa bakti pelaksana operasional bum desa paling lama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) periode berikutnya. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus bum desa lebih lanjut diatur dalam ad art bum desa. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: ketua merangkap anggota, yang berasal dari unsur badan permusyawaratan desa, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota dewan pengawas berasal dari tokoh masyarakat desa, diantaranya (satu) orang wajib keterwakilan perempuan. dalam hal bum desa yang merupakan gabungan beberapa desa, dewan pengawas dijabat oleh unsur badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat desa yang bergabung dengan tetap memposisikan keterwakilan perempuan, masing masing desa menempatkan (tiga) orang sebagai dewan pengawas dengan komposisi jabatan yang sama. masa bakti pengawas diatur dalam ad art bum desa. . pelaksana operasional dan dewan pengawas bum desa sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf terdiri dari unsur masyarakat desa yang dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desayawarah desa dilakukan setelah terlebih dahulu diseleksi oleh pemerintah desa. manager unit usaha dan karyawan ditunjuk oleh pelaksana operasional dengan pertimbangan penasehat dan dewan pengawas sesuai dengandiketahui oleh kepala desa selaku penasihat. s5) tugas dan wewenang pengurus bum desa diatur lebih lanjut dalam ad art bum desa. bagian kedua tugas, kewajiban dan hak pengurus bum desa pengurus bum desa mempunyai tugas dan kewajiban. tugas dan kewajiban penasehat, pelaksana operasional dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut penasehatdesa. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dan penyelesaiannya dalam pengelolaan bum desa. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan bum desa,nurunnya kinerja bum desa. pelaksana operasional, mempunyai tugas dan kewajibanmbuat analisa kelayakan usaha bum desa dari tiap tiap unit usaha dan diajukan kepada penasehat sebagai bahan evaluasiesa dan atau antar desa. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa. membuat laporan keuangan dan progres kegiatan bulanan, tahunan atau sewaktu waktu diperlukan. menyampa(satu) tahun. menyampaikan pertanggungjawaban akhir tahun dan perencanaan awal tahun melalui forum musyawarah desa paling telat tanggal desember setiap tahunnya. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintahan desa. dewan pengawas mempunyai tugas dan kewajiban: merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan bum desa.. memeriksa aktivitas pengelolaan administrasi dan manajemen bum desa. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan, evaluasi kepada penasehat. melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan atas persetujuan penasehat.urus. pengurus bum desa berhak untuk mendapatkan tunjangan dari keuntungan bagi hasil usaha. tunjangan dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam ad art bum desa. bab tempat dan kedudukan kantor bum desa berkedudukan wilayah desa yang letaknya representatif dan strategis. unit usaha bum desa berkedudukan wilayah desa dan atau dapat luar wilayah desa. dalam hal beberapa desa yang melakukan kerjasama dalam pembentukan bum desa bersama maka kantor bum desa ditempatkan pada salah satu desa yang letaknya representatif dan strategis. bab modal dan penyertaan modal badan usaha milik desa bagian kesatu modal bum desa modal bum desa bersumber dari pemerintah desa berupa penyertaan modal yang bersumber dari apb desa, bantuan dari kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat: tabungan masyarakat: asset produktif desa yang diserahkan kepada bum desa, pinjaman dari pihak ketiga, bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip bisnis, pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masayarakat. prinsip prinsip bisnis sebagaimana dimaksud pada merupakan keuntungan bagi pengurus bum desa dan masyarakat. tabungan. tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah simpanan masyarakat yang dapat dikembangkan sebagai modal dengan perhitungan jasa, pajak dan administrasi sesuai dengan aturan perbankan. asset produktif desa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan asset bergerak dan asset tidak bergerak tercatat dalam data aset desa dan sepenuhnya dikelola bum desa. pinjaman dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf harus mendapat persetujuan dari penasehat dan dibahas bersama pengawas ditetapkan dalam peraturan kepala desa. bantuan dari kabupaten, provinsi dan pusat serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sebelum diserahkan kepada bum desa terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan wajib diketahui penasehat serta dilaporkan kepada bpd selaku pengawas. bagian kedua penyertaan modal desa pelaksana operasional bum desa mengusulkan penyertaan modal kepada pemerintah desa setelah terlebih dahulu mendapat kesepakatan dari penasehat dan pengawas bum desa dan wajib menyusun rencana usaha dan analisa kelayakan usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak pihak terkait. rencana usaha dan analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada minimal memuat: ringkasan laporan rencana usaha dan analisa kelayakan usaha, strategi usaha, analisa potensi desa, analisa pasar, analisa pesaing, rencana anggaran biaya, analisa resiko dan analisa lingkungan: rencana usaha dan analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada dibahas dalam musyawarah desa untuk mempertimbangkan penyertaan modal desa dan ditetapkan dalam qanun desa tentang penyertaan modal desa. qanun desa tentang penyertaan modal desa terlebih dahulu harus diverifikasi oleh camat dan difasilitasi oleh bupati. bab. bab vii operasional pengurus badan usaha milik desa pengurus bum desa dapat mengadvokasi biaya operasional yang bersumber dari: dana penyertaan modal, pendapatan hasil usaha. pengalokasian biaya operasional yang bersumber dari dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dipergunakan untuk biaya operasional pengurus bum desa dengan besaran disesuaikan kebutuhan berdasarkan persetujuan penasehat dan dewan pengawas dalam rapat dewan pengurus dan diharapkan dapat tertutupi dan atau berganti dari sisa hasil usaha dengan keputusan kepala desa. pengalokasian biaya operasional yang bersumber dari pendapatan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam ad art dan sop unit usaha. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada dapat berupa insentif, biaya sewa kantor, belanja atk, biaya transportasi, dan biaya listrik dan air. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pelaksana operasional dengan penasehat dan dewan pengawas secara proposional ditetapkan dengan keputusan kepala desa. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan insentif sebagaimana dimaksud pada s5) untuk penasehat dan dewan pengawas hanya dapat dialokasikan dari sumber pendapatan hasil usaha setelah dihitung secara proporsional. bab viii jenis dan pengembangan usaha bum desa dapat menjalankan bisnis social (socialnit. unit usahaqanu rental:, perkakas pesta, peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan: gedung pertemuan, pasar desa, rumah toko, rumah tinggal, fasilitas dan sarana olah raga: tanah milik bum desa: dan barang sewaan lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang undangan(bordering) yang meliputi: jasa pelayanan pembayaran listrik dan telekomunikasi: jasa pelayanan event organizer, cc. gerai untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat: dan jasa pelayanan lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang undangan. : pabrik asap cair, bahan bangunan, sembako, atk: mobile, souvenir, konveksi dan boutique, hasil pertanian, perikanan dan perkebunan, hasil tambang, alat alat pertanian, perikanan dan perkebunan: il. pembuatan dan pengelolaan bahan bangunan konstruksi, ternak, bibit ternak, oo. pakan ternak: sarana produksi pertanian, dan kegiatan bisnis produktif lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang undangan. bum desa dapat menjalankan bisnis peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pembibitan. bisnis peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada berupa usaha bum desa yang dikelola oleh pengurus bum desa dalam satu lahan yang tidak dipisah pisahkan sebagai berikut peternakan adalah pengembangan dan atau penggemukan dalam satu kandang areal dan atau satu hamparan pengembalian: pertanian adalah jenis padi padian, jagung atau palawija dan jenis sayuran dalam satu hamparan sawah dan atau lahan pertanian: perkebunan. perkebunan adalah tanaman keras dalam satu hamparan lahan yang tidak terpisah pisahkan minimal ha): perikanan adalah jenis ikan air tawar dalam satu kolam dan ikan air asin dengan menggunakan keramba atau sejenisnya, pembibitan adalah semua jenis peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan. lahan sebagaimana dimaksud pada merupakan lahan milik bum desa atau asset desa yang dikelola oleh bum desa dan atau sewa lahan khusus untuk bisnis peternakan, pertanian, perikanan dan pembibitan, bum desa dapat menjalankan bisnis peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pembibitan dalam bentuk plasma melalui kelompok masyarakat desa bukan personality. bum desa tidak diperkenankan menjalankan unit usaha simpan pinjam kecuali yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini, @unit usaha simpan pinjam yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini masih tetap dapat melaksanakan kegiatan dalam simpan pinjam kepada masyarakat desa dan atau pelayanan jasa keuangan lainnysaha bersama sebagaimana dimaksud pada dapat menjalankan kegiatannytinasilainnya yang sah. . bum desa dapat menjalankan usaha industri skala rumah tangga (home industry). jenis usaha industri skala rumah tangga (home industry) sebagaimana dimaksudkan pada dapat berupa industri batu bata: industri pertukangan, industri pengolahan sampah, industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil laut, (industri kerajinan tangan, dan kegiatan industri skala rumah tangga lainnya yang sah. usaha bum desa harus sesuai dengan potensi desa, kemampuan keuangan bum desa dan kemampuan sumber daya manusia yang adad art dan peraturan perundang undangan. bab sistem pengadaan barang dan jasa pasai pengadaan barang jasa untuk kegiatan bum desa berpedoman kepada peraturan bupati simeulue tentang tata cara pengadaan barang jasa desa dengan beberapa penyesuaian. dalam hal pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada dilarang melakukan pengadaan barang bekas dan harus dengan spesifikasi yang jelas. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada adalah: panitia pengadaan barang dan jasa ditunjuk melalui musyawarah pengurus bum desa bersama pemerintah desa dan mendapat persetujuan bpd serta beberapa orang keterwakilan masyarakat dan perempuan berdasarkan keputusan kepala desa, panitia. panitia pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berasal dari unsur pengurus bum desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat yang dinilai mampu dan berintegritas, panitia pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kebutuhan, minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. biaya operasional panitia pengadaan barang dan jasa dapat dialokasikan maksimal sebesar (tiga keseratus) dari nilai pagu belanja barang jasa yang akan diadakan. bab anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan standard operasional prosedur anggaran dasarbeberapa hal lain yang dianggap perlu. anggaran rumah tanggamemuat hal hal pokok sebagai berikut nama dan kedudukan, azas dan tujuanpengurus, sumber permodalan sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuntungan atau bagi hasil usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban. langkah penyusunan ad arb.membentuk tim perumus dengan melibatkan kelompok miskin kurang mampu dan perempuan, . tim ke.desa tentang ad art bum desa. ad art yang disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat ditetapkan apabila bertentangan dengan undang undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. dan sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. sop sebagaimana dimaksud pada mengatur tata cara kerja bagi manager masing masing unit usaha bum desa yang memuat latar belakang tujuan cc. tugas dan tanggungjawab, jenis unit usaha, jam kerja, sistem kerja pengelolaan, sanksi, perhitungan laba rugi, sistem pembagian hasil, sistem pengadministrasian dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan: penutup langkah penyusunan sop sesuai dengan penyusunan ad art sebagaimana dimaksud pada sop ditetapkan dengan peraturan kepala desa tentang sop sesuai unit usaha. sop sebagaimana dimaksud pada tidak boleh bertentangan dengan ad art. bab. bab tahun buku bagi hasil usaha tahun buku dan tahun anggaran bum desa menggunakan sistem kalender dimulai dari tanggal januari dan berakhir sampai desemberl(satu) tahun buku bum desa dibagi danpersentasekeuntungan hasil usaha pada kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama beberapa desa dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal. bab xii kepailitan badan usaha milik tersebut. tata cara penyelesaian ganti rugi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. b xiii kerjasama badan usaha milik desa antar desa bum desa dapat melakukan kerja sama antar (dua) bum desa atau lebih. kerjasama antar dua bum desa atau lebih,dalam hal kerja sama dua bum desa atau lebih antar kabupaten harus mendapat persetujuan kepala desa masing masing: dan penyelesaian perselisihan naskah perjanjian kerjasama antar dua bum desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing masing bum desa. .t kegiatan kerjasama antar duarjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola usaha, bum desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintah desa, dalam hal kerja sama memerlukan jaminan ab.bupati melalui camat selambat lambatnya (empat belas) hari sejak ditetapkan. bab pengelolaan administrasi dan barang dalam pengelolaan bum desa, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan, sekurang kurangnya terdiri dari: buku kas umum, neraca saldo, laporan. laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti transaksi yang benar dan sah. untuk usaha unit simpan pinjam yang telah berjalan, harus menyiapkan laporan: buku kas umum, laporan perkembangan pinjaman. kelengkapan administrasi pada unit usaha lainnya disesuaikan dengan jenis usaha masing masing dengan bimbingan tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa atau petugas yang ditunjuk. bab xvi pertanggungjawaban (l)pembinaan, pendampingan dan pengawasan bupati melalui kepala satuan kerja perangkat kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. camat melakukan pembinaan terkait pengembangan potensi desa, pengelolaan usaha dan verifikasi penyertaan modal desa. pendamping bum desa ditingkat kabupaten terdiri dari tenaga ahli yang ditugaskan oleh pemerintah dan atau bertugas yang ditunjuk. tenaga ahli yang ditugaskan oleh pemerintah yang dimaksud dalam adalah tenaga ahli pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. pendamping bum desa ditingkat kecamatan dan desa terdiri dari pendamping desa pemberdayaan, pendamping desa infrastruktur dan pendamping lokal desa dan atau petugas yang ditunjuk. pendampingan bum desa dilakukan oleh pendamping profesional desa dan atau petugas yang ditunjuk, berupa pendampingan pendirian, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pengembangan dan pengelolaan usaha. badan permusyawaratan desa dan masyarakat setempat wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan bum desaengelolaan bum desa. setiap pengaduan tentang pengelolaan bum desa desa wajib ditindaklanjuti oleh inspektorat. bab xviiimufakat dengan difasilitasi oleh pemerintahan desa. para pihak yang berselisih dapat meminta upaya penyelesaian perselisihan kepada camat. apabila. apabila putusan dari camat belum dapat diterima oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka dapat menempuh melalui jalur hukum. bab xix pembubaran pembubaran bum desa ditetapkan dengan qanudinyatakan pailit berdasarkan musyawarah desa, dan pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang undangan, bab sanksi pelanggaran terhadap dapat dikenai sanksi berupa: sanksi administrasi, dan sanksi pidana. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: a.teguran tertulis, dan b.pemberhentian. pelaksaxxi forum badan usaha milik desa untuk meningkatkan hubungan antar pengurus bum desa dapat membentuk forum bum desa. forum bum desa dibentuk ditingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. forum bum desa bertujuan untuk:.:: ketua umumiuran anggota, corporate social responsibility csr): hibah yang tidak mengikat, dan d.bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. bab xxii ketentuan peralihan bum desa yang telah ada sebelum peraturan bupati ini. bab xxgelolaan badan usaha milik desa berita daerah kabupaten simeulubupati simeulue, ai: reli hasim diundangkan sinabung pada tanggal januari awal sekretaris daerah snow, berita daerah kabupaten simeulue tahun nomor iibelanja dalam objek belanja jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara merubah perubahan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) sebagai dasar(kabupaten lombok utara tahun anggaran lembaranbeberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut ketentuan sehingga pasal berbunyi sebagai berikut pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari semula rp. bertambah rp. berkurang) jumlah pendapathibah semula rp. bertambah rp. berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. belanja bantuan sosial semula rp. bertambah rp. berkurang)berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. belanja bantuan keuangan kepada provinsi kab kota, pemerintah desa dan partai politik semula rp. bertambah rp. berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. belanja tak terduga semula rp. bertambah rp. berkurang)barang dan jasa semula rp. bertambah rp. berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. belanja modal semula rp. bertambah rp. berkurang)berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. pengeluaran pembiayaan semula rp. bertambah rp. berkurang)berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. pencairan dana cadangan semula rp. bertambah rp. berkurang)rp. berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. penerimaan kembali dana bergulir semula rp. bertambah rp. berkurang)berkurang)rp. berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. pembayaran pokok hutang semula rp. bertambah rp. berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. pemberian pinjaman daerah semula rp. bertambah rp. berkurang) jumlah dana setelah perubahan rp. ringkasmengenai rincian penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dirinci dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi rinciges.a.abupaten grobogningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten grobogan, makajumlah poin pekerjaan pns tertinggi sebagaimana dimaksud pada dan dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja pns. setiap pns menyusun penghitungan tpp melalui buku kerja pegawai. penghitungan tppbuku kerja pegawai dan penghitungan tpp bagi kepala skpd, dihitung dan disahkan oleh masing masing kepala skpd. buku kerja pegawapnsns dapat dilakukan oleh pejabat lain yang sejajar dengan atasan langsung yang ditunjuk oleh kepala skpd atau pimpinan atasan langsung. dalam hal pada suatu skpd memiliki rentang kendali bawahan langsung yang cukup banyak, penilaian pelaksanaan pekerjaan pns dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala skpd. bagian keempat pengurangan tpp bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin dan atau menjalani cuti pns yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan pengurangan tpp sebagai berikut hukuman disiplin ringan sebesar (dua puluh persen) selama (satu) bulan bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan, sebesar (tiga puluh persen) selama (dua) bulan bagi pns yang bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, hukuman disiplin sedang sebesar (empat puluh persen) selama (enam) bulan bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, sebesar (lima puluh persen) selama (delapan) bulan bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, dan sebesar 60x (enam puluh persen) selama (sepuluhsebesar (enam puluh persen) selama (dua belas bagi pns bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, dan .sebesar (seratus persen) bagpengurangan tpp sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. tpp bagi pns yang melaksanakan cuti dibayarkan dengan persentase sebagai berikut pns yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar (seratus persen): pns yang mengambil cuti besar dibayarkan 70x (tujuh puluh persen) setiap bulan: pns yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan (tujuh puluh persen) setiap bulan, pns yang mengambil cuti bersalin dibayarkan sebagai berikut l.pns.pns yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut bulan pertama sebesar (enam sukai persen): bulan kedua sebesar 30x (tiga puluh persen): dan bulan ketiga sebesar 20x (dua puluh persen). pns yang mengambil cuti sakit dibayarkan sebagai berikut sakit selama (tiga) hari sampai dengan (empat belas) hari sebesar 100yx (seratus persen), sakit selama (lima belas) hari sampai dengan (satu) bulan sebesar (tujuh puluh lima persen): sakit selama lebih dari (satu) bulan sampai dengan (tiga) bulan sebesar (lima puluh persen), sakit selama lebih dari (tiga) bulan sampai dengan (enam) bulan sebesar (tiga puluh persen), sakit selama lebih dari (enam) bulan sampai dengan (delapan belas) bulan sebesar (dua puluh persen), dan sakit selama lebih dari (delapan belas) bulan sebesar feeredutik persen). bab iii pelaksanaan pemberian tpp pemberian tpp diberikan mulai bulan atasi dengan diberikannya tpp, maka pemberian honorarium kepada pns lingkungan pemerintah daerah dibatasi. honorarium yang masih dapat diberikan kepada pns lingkungan pemerintah daerah meliputi forum koordinasi pimpinan daerah: tim anggaran pemerintah daerah: tim penyusunan peraturan daerah: tim penyusunan peraturan dprd: tim penyusunan peraturan bupati, tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tim penilai kinerja badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan: tim revi dan evaluasi inspektorat: panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi: panitia seleksi penerimaan cons ppp tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah tim evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah: tim penyusun laporan keterangan pertanggungjawaban lkp)) bupati grobogan, tim penilai, tim pembina ppk blue dan dewan pengawas ppk blue, oo. tim penyelesaian kerugian barang milik daerah, tim pengelola investasi, ga. dewan pengupahan dan lembaga kerjasama tripartit: tim sapu bersih pungutan liar, tim koordinasi pengawalan, pengamanan, pemerintahan dan pembangunan daerah, tim penegakan peraturan daerah peraturan bupati serta ketenteraman dan ketertiban umum: uu, tim koordinasi penataan ruang daerah: tim penanganan perkara hukum, tim komisi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida, tim penanganan konflik sosial, tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, tim pengelolaan lakon dan lokasi, aa. tim mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah, bb, tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik, cc. tim pengembangan planning e budgeting dd. tim pengelola tambahan penghasilan pns: ee. forum lalu lintas dan angkutan jalan: tim penyelarasan rancangan peraturan daerah kabupaten grobogan, gg. tim penyelarasan rancangan peraturan bupati grobogan, hh. bendahara pengeluaran skpd, bendahara ppid, pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang pengguna, ii. tim kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah, ji tim pembahasan dokumen pengadaan dan kaji ulang spesifikasi teknis pengadaan barang jasa: kk. tim fasilitasi penataan dan pengelolaan pasar daerah: forum terpadu penanggulangan bencana: mm. tim evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah: nn. honor tim pengadaan, ppk, php, pembuatan rab dan gambar, pengawas lapangan dan tim teknis pengadaan barang jasa, pp. tim penghapusan barang milik daerah, gg. tim kajian tukar menukar tanah kas desa: rr. tim verifikasi pelepasan tanah kas desa, dan ss. tim pelaksana kegiatan bersifat kebijakan nasional dan insidental, seperti desk pilkada, pileg, pilpres, pilkades, dll susunan keanggotaan dan personel forum, tim atau pengelola barangesaran honorarium bagi forum, tim atau pengelola barang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan bupati. pelaksanaan pemberian tpp dikoordinasikan oleh badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah: dinas komunikasi dari informatika: dan bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur pada sekretariat daerah. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab terhadap database aparatur sipil negara, pengaturan pembinaan pegawai presensi. badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan dan pengembangan aplikasi penghitungan tpp serta pencairan tpp. dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab terhadap penyediaan jaringan guna pengimplementasian aplikasi penghitungan tpp. bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung bawah terhadap pengaturan kelas jabatan, analisis jabatan, standar pekerjaan dan kinerja organisasi. bab monitoring, evaluasi dan pembinaan pegawaitata cara pembayaran pembayaran tpp dilaksanakan berdasarkan alokasi dana yang tersedia pada daftar pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung pada skpd yang bertugas sebagai pengelola keuangan daerah. pejabat pengelola keuangan daerah mencetak rekapitulasi penerimaan tpp dan menyerahkan kepada seluruh skpd. rekapitulasi penerimaan tpp .yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kepala skpd, diserahkan pejabat pengelola keuangan daerah untuk pencairan dana. pejabat pengelola keuangan daerah membuat spp dan spm tpp setiap skpd. (s) kepala skpd bertanggung jawab atas perhitungan tpp lingkungan kerjanya. pembayaran tpp dilaksanakan paling cepat tanggal pada bulan berikutnya. percepatan pembayaran tpp dilaksanakan untuk pembayaran tpp pada bulan desember setiap tahunnya. prosentase kehadiran pns pada bulan desember dihitung sampai dengan tanggal desember prosentase kehadiran pns sebagaimana tersebut pada dijadikan dasar untuk penghitungan tpp statis pada bulan desember. capaian poin pekerjaan pnsnsmbayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pns setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pembayaran tpp dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung rekening pns. segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan na, bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab ketentuan peralihan penghitungan tpp pada bulan januari mengacu pada penghitungan berdasarkuyawa bupati grobogan, tari sumardi diundangkan purwodadi maa pada tanggal feowui tentu . sekretaris daerah (ba paten. robot mohamad suhartono beritadaerah. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten grobogabagi pns yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan kelas jabatan, kehadiran dan capaianpegawai negeri sipil statis yang selanjutnya disebut tpp statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dinamis yang selanjutnya disebut tpp dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan capaian pelaksanaan pekerjaan. penilai adalah atasan langsung pns yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pnbabu jenis tambahan penghasilan pns bagian kesatu umum setiap pns berhak mendapatkan tpp, kecuali pns yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku melebihi dari tpp seperti guru dan pengawas: pns yang bekerja pada skpd unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah: pns yang diperbantukan, dititipkan atau dipekerjakan luar lingkungan pemerintah daerah selain pns yang ditugaskan sebagai sekretaris desa:: pns yang melaksanakan tugas belajar, pns yang mengambil bebas tugas bt), dan atau pns yang diberhentikan sementara. tpp sebagaimana dimaksud terdiri atas: tpp statis: dan tpp dinamis. tpp sebagaimana dimaksud pada dihitung dan diberikan setiap bulan. bagi skpd unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang penghitungan jasa pelayanan masih bawah tpp, dapat memilih tpp dengan mengajukan permohonan kepada bupati untuk mendapatkan tpp. bagi guru dan pengawas yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi serta pns yang ditugaskan sebagai sekretaris desa memperoleh tpp yang bersifat statis. tpp dihitung berdasarkan jabatan yang diberikan kepada pns sesuai dengan keputusan bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan tertentu. dalam hal pns ditunjuk sebagai pelaksana tugas, yang bersangkutan dapat memilih nilai dan kelas jabatan yang paling tinggi untuk menghitung besaran tpp. pns yang dilantik dan diambil sumpah jabatan dalam jabatan tertentu sebelum tanggal (enam belas), yang bersangkutan berhak mendapatkan tpp sesuai dengan jabatan yang baru pada bulan berkenaan. dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah tanggal (lima belas), kepada pns yang bersangkutan diberikan tpp pada bulan berkenaan sesuai jabatan sebelumnya. (s5) dalam hal pns meninggal dunia, kepada yang bersangkutan tetap diberikan tpp sampai dengan tanggal terakhir memasukkan data sistem dan diceritakan pada ahli warisnya. pembayaran tpp bagi pns yang mengalami mutasi keluar masuk daerah, didasarkan pada surat keterangan penghentian pembayaran dan surat pernyataan menjalankan tugas. kekurangan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dikarenakan perubahan jabatan atau keterlambatan pengajuan pencairan, tidak dapat dibayarkan. bagian kedua tpp statis tpp statis sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi setiap jabatan lingkungan pemerintah daerah meliputi tpp statis bagi jabatan struktural yang ditetapkan berdasarkan eselon jenjang jabatan, tpp statis bagi jabatan fungsional tertentu, ditetapkan berdasarkan golongan ruang yang disetarakan dengan jabatan struktural: tpp statis bagi koordinator wilayah kecamatan dan jabatan pelaksana, dan tpp statis bagi pns yang ditugaskan sebagai sekretaris desa dalam hal koordinator wilayah kecamatan dijabat oleh pejabat fungsional tertentu, yang bersangkutan wajib memilih salah satu tpp statis yang diterima. besartatis sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan tingkat kehadiran sesuai dengan hari dan jam kerja lingkungan pemerintah daerah. tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan menggunakan alat presensi elektronik, kecuali bagi pns yang ditugaskan sebagai sekretaris desa. setiap pns wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan alat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada sebanyak (dua) kali pada waktu kedatangan kerja dan waktu pulang kerja. dalam hal alat presensi rusak tidak berfungsi dibuat presensi manual dengan persetujuan kepala skpd untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas komunikasi dan informatika untuk dilakukan input data. skpd yang mengalami kerusakan alat presensi elektronik wajib melaporkan pada hari tersebut kepada dinas komunikasi dan informatika untuk dilakukan perbaikan. bagi pns yang ditugaskan sebagai sekretaris desa, tingkat kehadiran dihitung berdasarkan pada presensi manual yang diketahui oleh kepala desa dan diverifikasi kebenarannya oleh camat pns yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan tpp statis. pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi tidak masuk kerja: terlambat masuk kerja: pulang sebelum waktunya, tidak berada tempat tugas, dan atau hanya melakukan rekam kehadiran sebanyak (satu) kali dalam (satu) hari. setiap pns dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada dalam hal yang bersangkutan dapat membuktikan dengan alat bukti yang memadai, berupa surat tugas perintah, disposisi atasan dan atau laporan hasil pelaksanaan tugas dalam hal alasan pelanggaran karena dinas luar: surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti izin sakit dalam hal alasan pelanggaran karena sakit: atau surat pernyataan pns yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala skpd atau sekretaris daerah bagi pejabat pimpinan tinggi pratama serta dikuatkan dengan kesaksian paling sedikit (dua) orang rekan kerja, dalam hal alasan pelanggaran berupa melakukan rekam kehadiran hanya (satu) kali dalam (satu) hari. alat bukti sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat pada setiap akhir bulan berkenaan. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada setiap pns dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja apabila terlambat datang paling lama (tiga puluh) menit namun melakukan penggantian jam kerja pada hari yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut terlambat sampai dengan (sepuluh) menit wajib mengganti jam kerja selama (tiga puluh) menit, terlambat lebih dari (sepuluh) menit sampai dengan (dua puluh) menit wajib mengganti jam kerja selama (empat puluh lima) menit, dan terlambat lebih dari (dua puluh) menit sampai dengan (tiga puluh) menit wajib mengganti jam kerja selama (enam puluh) menit. toleransi keterlambatan dengan penggantian jam kerja sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak (lima) kali dalam (satu) bulan. besaran sanksi administratif berupa pengurang1ril, apabila pada akhir bulan, pns yang melakukan rekam kehadiran sebanyak (satu) kali tidak dapat menyerahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf jam kerja pns yang bersangkutan pada hari berkenaan hanya dihitung selama (satu) jam. besaran sanksi administratif berupa pengurangan tpp statis bagi pns yang terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dihitung berdasarkan akumulasi waktu terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktunya. bagian ketiga tpp dinamis besaran tpp dinamis merupakan hasil dari nilai jabatan dikalikan dengan nilai faktor penyeimbang kelas jabatan dikalikan dengan jumlah poin pekerjaan dikalikan dengan indeks harga poin pekerjaan yang perhitungannya dilakukan dengan rumus sebagai berikut: jabatan seimbang lingkungan pemerintah daerahmendapat penilaian persetujuan dari atasan langsung pnsdaerah. setiap pnsdaerah. tugas tugas tambahan dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan ketentuan paling tinggi sebesar (empat puluh persen) dari jumlah poin standar pekerjaan pegawai dalam hnilai faktor penyeimbang kelas jabatan dan index harga poin pekerjanilai faktor penyeimbang kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi prestasi pns oleh tim setiap triwulan atau sewaktu waktu bila diperlukan. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dalam hal berdasarkan penghitungan dan atau evaluasi prestasi pns sebagaimana dimaksud pada diperlukan perubahan besaran nilai faktor penyeimbang kelas jabatan, maka perubahannya ditetapkan dengan keputusan bupati. standar jumlah poin pekerjaan setiap pns sebesar poin tahun atau poin bulan. jumlah poin pekerjaan paling tinggi yang dapat dikumpulkan setiap pns adalah sebesar poin tahun atau poin bulan. |
jdih.pemalangkab.go.id sn, sks. desa sorong bahari sebagai desa persiapansudah tidak sesuai, bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas batas wilayah desa kasur kecamatan belik, telah diperoleh kesepakatan antar desa kasur kecamatan belik dengan batas dan luas wilayah administrasi desa tetanggebutkan bahwa bupati walikota menetapkan rancangan peraturan bupati walikota menjadi peraturan bupati walikota tentang petakasur kecamatan belik kabupaten pemalang, jdiemalangalang tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang peta batas desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang. jdi.batas desa adalah pembatasyang didapatkan dari hasil perpotongan andan atau universal transfer mercato utm)jin. pemalangkab.go.idbab tujuan penegasan peta batas desa kasur kecamatan belikbatas desa kasur, cakupan wilayah desa kasur dan peta batas desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang. bab batas desa desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang memiliki batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatas dengan desa randudongkal kecamatan randudongkal, desa banjaranyar kecamatan randudongkal, sebelah selatan berbatas dengan: desa simpul kecamatan belik, desa mendalam kecamatan belik, sebelah barat berbatas dengan: desa kalisaleh kecamatan belik, desa persiapan sorong bahari kecamatan belik, desa bulanan kecamatan belik: jin pemalangkab.go.id sebelah timur berbatas dengan desa karangmoncol kecamatan randudongkal. titik batas desa desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang dengan desa randudongkal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut: dimulai dari pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat menyusuri kali comal sampai pada jembatan kali comal pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat menyusuri kali comal samp. titik batas batas desa kasur kecamatan belik dengan desa banjaranyar kecamatan randudongkal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut: dimulpai pada pertemuan kali comal dengan kali saleh pada. titik batas desa kasur kecamatan belik dengan desa simpul kecamatan belik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut: jdi. pemalangkab.go.id dimulai dari kearah timur menyusuri kali paku sampai pada jembatan kali paku dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah timur menyusuri kali paku sampai pada. titik batas desa kasur kecamatan belik dengan desa mendalamtimur laut menyusuri kali rajasa sampai pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah timur menyusuri kali rajasa sampai pada dengan titik koordinat utm yang merupakan pertemuan kali rajasa dengan kali sorong, selanjutnya kearah timur menyusuri kali sorong sampai pada. titik batas desa kasur kecamatan belik dengan desa kalisaleh kecamatan belik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sebagai berikut: jdih.pemalangkab.go.id dimulai dari pertemuan kali comal dengan kali saleh dengan kearah barat sampai pada jembatan kali saleh pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat menyusuri kali saleh sampai pada pertemuan kali saleh dengan kali sidodadi pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat menyusuri kali sidodadi sampai pada jembatan sidodadi pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat melintasi lahan dilanjutkan menyusuri kali saleh sampai pada pertigaan kali saleh pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat melintasi hutan kawasan perhutani sampai pada dengan titik koordinat utm merupakan perempatan batas desa kasur, desa kalisaleh kecamatan belik dan desa moga, desa wangkelang kecamatan moga. titik batas desa kasur kecamatan belik dengan desa persiapan sorong baharipersiapan sorong bahari kecamatan belik .2011a yang berada jembatan kali saleh menyusuri jalan kerah tenggara sampai pada .2011a yang berada jalan depan smp belik, selanjutnya dari .2011a menyusuri jalan kearah timur sampai pada .2011a yang berada jalan menuju smk nu, selanjutnya dari .2011a kearah tenggara melintasi pematang sawah sampai pada .2011a yang berada jalan randudongkal belik, jin. pemalangkab.go.id selanjutnya dari .2011a kearah timur menyusuri jalan randudongkal belik sampai pada .2011a yang berada jalan randu dangkal belik yayasan siddigiah, selanjutnya dari .2011a kearah selatan melintasi pematang sawah sampai pada .2011a yang berada kali sorong, selanjutnya dari .2011a kearah timur menyusuri kali sorong sampai pada .2011a selanjutnya dari .2011a kearah selatan melintasi kebun dan sawah sampai pada .2011a kearah barat daya menyusuri saluran air sampai pada pada pertigaan batas desa kasur, desa bulanan, desa persiapan sorong bahari .2011a titik batas desa kasur kecamatan belik dengan desa bulananutara melintasi pematang sawah dilanjutkan menyusuri saluran air pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah utara menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan dan pematang sawah pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah sampai dengan jalan raya randudongkal belik pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat laut menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri batas lahan hutan dan persawahan dilanjutkan kearah selatan menyusuri kali sawangan pada dengan titik koordinat utm jdih.pemalangkab.go.id selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri ilir bukit gunung tukang pada dengan titik koordinat utm selanjutnya kearah barat menyusuri ilir bukit gunung tukang sampai pada pertigaan batas desa kasur, desa bulanan kecamatan belik dan desa moga kecamatan moga pada dengan titik koordinat utm titik batas desa kasur kecamatan belik dengan desa karangmoncol kecamatan randudongkal sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: dimulai dari: selanjutnya kearah b. titik batas desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang ditandai dengan pemasangan pilar batas. tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab cakupan desa desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang terdiri dari (dua) cakupan dusun yaitu: jin. pemalangkab.go.id dusun kasur krajan, dan dusun separuh. bab luas wilayah dengan dilakukannya penegasan batas desa, desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang memiliki luas wilayah ha. luas wilayah desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan batas hasil melintasi secara kartometrbatas desa kasur kecamatan belik kabupaten pemalang ini dilakukan atas citra yang sudah tegak. daftar titik kartometrik batas desa dan peta batas desa kasur kecamatan belikmber pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan atau anggaran pendapatan dan belanja desa. selain pendanaan sebagaimana dimaksud padasumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. jdih.pemalangkab.go.id bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlakunyai subianto, sh, si.i pembina tingkat. nip.amatan belik koordinat nama titik mera ran .2011a "1s '5g,690o" ,85a"bt .2011a nan "ts "bt "1s "bt ,58a" ,9a6"bt .2011a bt7 .2011a "ts "bt .2011a "1s "bt .2011a "ls "bt .2011a "bt .2011a .2011a pe'sedia"is "bt jin.pemalangkab.go.id ai sen maman its stan pen tan bina hobi cld sea ker pena app pai spa end maen ta sha. ane pnb ann era pon sigi pf" teka main tan ubin nai ki nan tania had teratas sea pia ana maan pan mitra ema ega bo) tea uji aan ya bai una hana nan ban banana itu lag kuku (ama klm hana mapan kia lina uang saki, mha ip. dp, ane ad men pon adnan banana tea ke: sea ke, bana aa" eka 1d, marak teman tai wen tag ter tea di, bni (rl ban peng aka naa ana? pia dang tia ten pet dani benar mung maa ana "ag sea ng, ana geo ema) pan ban tai p.| dit, nan fa: 1g, ane lana aa, pra per it) nan ing aah aha una thai week kak dik sha? ag pra ip. ka. serena yale aa ain pra ana "5gi merana kas ban leng0 peressedenaseret eim (ep| kesssgrysgsrrenas pena at: ssel osg bespetitassssssas oil uling ses ber beszsssekpsanat rpp isu ae) bas pih bapggestetai sis eee #: ledapotosn ssi pena see iss pgn mia nia iis men set celornsnsisis alik leal logia kab pes ses pekanakuk v0. izg hanan ena bnn lee rapi 1s) kps kengagaaakasamasa cak sesi zz2 jk: kes istananya sanga ba: poi bpbenengasenn gag laga so pk33 sense geli, (ani panonensisag aga zina ::| .e sa pita pcd 3g fergasasisesigsgnas kep) beli eps haa big ss3 tah aea naas besesseresseteskg siaga arteri itik |
na, lan bupati wakatobi peraturan bupati wakatobi nomor tahun tentang tan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi kabupaten wakatobi bupati wakatobi, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaanaka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pekerjaan umum pertambangan dan energi kabupaten wakatobi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana akedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi, pertambangan dan energi kabupaten wakatobi yang selanjutnya disingkat dinas dan peramban. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi kabupaten wakatobikerjaan umum, pertambangan dan energi kabupaten wakatobi. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional lingkungan dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi kabupaten wakatobitambangan dan energtd dan kelompok jabatan fungsional:dinas terdiri atas kepala dinas: sekretariat terdiri dari subbagian umum dan kepegawaian: subbagian keuangan dan perlengkapan: subbagian program: bidang bina marga terdiri dari seksi bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan: seksi peralatan dan perbekalan.bidang pertambangan dan energi terdiri dari seksi pertambangan: seksi energi: bidang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf masing masing dipimpinyanguntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat mempunyai:: cc. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset dinas: mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan programdari subbagian umum dan kepegawaian: subbagian keuangan dan perlengkapan: dan cc. subbagian programbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis sertabagian program dinas. bagian ketiga bidang bina marga bidang bina marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan dan pengawasan peralatan dan perbekalan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang bina marga mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga: mengkoordinasikan dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan: mengkoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan atas pemanfaatan penggunaan jalan dan jembatan: pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi bidang bina marga: penyediaan, pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan suku cadang peralatan dan perbekalan: pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga:dari seksi bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, seksi peralatan dan perbekbangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. seksi peralatan dan perbekalandan pemeliharaan suku cadang peralatan dan perbekalan. bagian keempat bidang cipta karya bidang cipta karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang perencanaan, pembangunan, pengawasan penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang cipta karya mempunyai fungsi: pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya: mengkoordinasikan dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih: cc. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan bidang cipta karya: pengawasan dan pengendalian perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih: pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi bidang cipta karya: tn: pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya: hongauraao: seksi cipta karya mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk lon teknis, melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik gedung milik pemerintah dan non pemerintah. seksi perumahan, penyehatan, lingkungan dan air bersih mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengendalian dan pengawasan penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase, abrasi pantai dan aliran sungai, penataan lingkungan permukiman serta pengelolaan sarana dan prasarana air bersih. bagian kelima bidang pertambangan dan energi bidang pertambangan dan energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pemetaan kawasan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan pertambangan dan energi.laksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi: mengkoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kawasan, konservasi dan reklamasi lingkungan serta pengendalian dan pengawasan pertambangan dan ata energi, pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan bidang pertambangan dan his energi, hara pelaksanaan pembinaan jasa bidang pertambangan dan energi: pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas, kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut: pengusahaan pertambangan umum, air bawah tanah, ketenagalistrikan dan energi, pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang pertambangan dan energbangan dan energi terdiri dari seksi pertambangan: seksi energmempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, mengumpulkan data sampel hasil survey, menyusun program, mengendalikan dan mengawasi pengusahaan pertambangan umum, sumber daya mineral dan energi non migas serta bahan galian golongan seksi energi mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan penyediaan sumber daya energi, penelitian dan pengelolaan sumber daya mineral air bawah tanah. bagian keenam unit pelaksana teknis dinas lingkungan dinas dapat dibentuk utd. utd mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang dinas. utdnas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. dan kepala seksi lingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja lingkungan dinas maupun antar satuan kerja perangkat daerahbagian dan kepala seksi lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas dindinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentusegala ketentura cardinali pada tanggal j5 e unita sat #raj para jas isten lam orum muat wakatobi, kudis pu, pertambangan rikabag oegtinisugi ata kaku daku bnn ing juga diundangkan wangi wangi pada tanggal sekretaris daerah wakatobi, jardin lamo berita daerah kabupaten wakatobi tahun nomor |
wes sat bupati wakatobi peraturan bupati wakatobi nomor tahun bupati wakatobi, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan jo. peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi, maka dipandang perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayarannitro professional free nitropdf.com professionaltata cara penagih22m pdf nitro professional nitropdf.com professional memutuskanwakatobi. retribusi izin usaha jasa konsultasi konstruksi dan pelaksanaan konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada perusahaan jasa konsultasi dan jasa pelaksanaan konstruksbud) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan menyetor kas daerah serta mempertanggungjawabkan secara administrasi pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan apbd pada skpdretribusi yang terutang. skr dapat berupa regu, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah setelah diperporasi oleh dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asettr pdf nitro professional nitropdf.com professional bab petugas pemungut retribusi daerah pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerima pembantu atau kolektor. dalam hal pemungutan retribusi dalam satu skpd tersebar beberapa tempat maka pemungutan retribusi dilakukan olehkolektor sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi atas nama bupati. bab iii tata cara pembayaran retribusi daerah(regu karcis lembaran asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah. bab tempat pembayaran retribusi daerah pembayaran retribusi. atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas,tata cara penyetoran retribusi daerah penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah dari kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi, bendahara penerimaan dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energipekerjaan umum, pertambangan dan energi lembar pertama diberikan kepada bendahara penerimaan dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi: tr pdf nitro professional nitropdf.com professional lembar kedua diberikan kepada ppid: lembar ketigapekerjaan umum, pertambangan dan energibab tata cara penagihan retribusi daerah pekerjaan umum, pertambangan dan energi: bunga per bulan, sanksi administrasi lainnya. bab vii kadaluarsa penagihan retribusi daerah hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah lewat (tiga) tahun sejak terulangnya retribusi, kecuali bila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. kadaluarsa penagihan menjadi terganggu bila diterbitkan surat teguran (kadaluarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran), ada pengakuan utang dari wajib retribusi secara langsung apabila wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan utang retribusi, sedangkan tidak langsung apabila wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, mengajukan permohonan atau keberatan (kadaluarsa dihitung sejak tanggal pengakuan). bab viii tata cara permohonan retribusi daerah permohonan pembetulan skr std diajukan oleh wajib retribusi kepada kepala daerah melalui kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energinitro professional nitropdf.com professionaltkeberatan keberatan atas skr std dapat diajukan oleh wajib retribusi kepada bupati melalui kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi yang berwenang selambat lambatnya (tiga) bulan sejak skr stbayar dalam haldinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi untuk perhitungan pengembalian kelebihan bayarbayarbayar dari wajib retribusi. pengembalian kelebihan bayar dilakukan dengan menerbitkan spmharus membayar bunga sebesar perbulan yang diperhitungkan sejak jatuh tempo pembayaran (lewat hari) sampai pembayaran dilakukan. pdf' nitro professional nitropdf.com professionaljardin lamo berita daerah kabupaten wakatobi tahun nomor nitro professional nitropdf.com professional |
ka) salinan eka tunggu!soreang (oto iskandar natsoreang oto iskandar nasoreang (oto iskandar natrumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rsud soreang oto iskandar natsoreang oto iskandar natrumusan kebijakan teknis rsuddokumen perencanaan rsud, menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja rsud yangkebijakan umum rsurumusan rencana kebutuhan pembangunan bagian tata usaha, bidang pelayanan kemudian, bidang pelayanan keperawatan, bidang keuangan, menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup rsudbagian tata usaha, bidang pelayanan kemudian, bidang pelayanan keperawatan, bidangkemudian, bidang pelayanan keperawatan, dan bidang keuangantata usahapenyelenggaraan rencana kerjapengelolaan tata usaha, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpengelolaan tata usah. paragraf subbagian umum logistik subbagian umum logistik dipimpin oleh seorang kepala subbagian. kepala subbagian umumyanan administrasi umum dan logistik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian umum logistik menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional subbagian umum logistik, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian umumlogistik. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala subbagian umum logistik mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja subbagian umum logistrogram, kehumasan dan pemasaran subbagian program, kehumasan dan pemasaran dipimpin oleh seorang kepala subbagian. kepala subbagian program, kehumasan dan pemasserta pelayanan kehumasan dan pemasaran rsud. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian program, kehumasan dan pemasaran menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional subbagian program, kehumasan dan pemasaran, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian program, kehumasan dan pemas, kehumasan dan pemasar, kehumasan dan pemasaran mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja subbagian program, kehumasan dan pemasarprogram, kehumasan, kehumasan dan pemaskemudian paragraf kepala bidang pelayanan kemudian bidang pelayanan kemudian dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang pelayanan kemudmudian. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pelayanan kemudimudian yang meliputi meliputi seksi pelayanan dan pengembangan mutu, seksi penunjang medik dan rik, penyelenggaraan rencana kerja bidang pelayanan kemudian yang meliputi seksi pelayanan dan pengembangan mutu, seksi penunjang medik dan rmudimudimudian, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pelayanan kemudian, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kemudmudmudimudihmudian dapat melimpahkan subkegiatan pada seksi. paragraf seksi pelayanan dan pengembangan mutu seksi pelayanan dan pengembangan mutu dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pelayanan dan pengembangan mutuutu. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan dan pengembangan mutu menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan dan pengembangan mutu, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan dan pengembangan mutupengembangan mutu. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi pelayanan dan pengembangan mutu mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan dan pengembangan mutudan pengembangan mudan pengembangan mutk dan rik seksi penunjang medik dan rik dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penunjang medik dan r dan rik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penunjang medik dan rikk dan rik, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi penunjang medik dan rk dan rikk dan rik mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi penunjang medik dan rk dan rk dan rlayanan keperawatan paragraf kepala bidang pelayanan keperawatan bidang pelayanan keperawatan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang pelayanan keperawperawatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pelayanan keperawatpenyelenggaraan rencana kerjaperawperawatan, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pelayanan keperawatan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayananperawperawgelolaan pelayanan promosi kesehatanperawatan dapat melimpahkan subkegiatan pada seksi. paragraf seksi perawatan rawat inap seksi perawatan rawat inap dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi perawatan rawat inapinap. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perawatan rawat inapinap, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi perawatan rawat inainapinap mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi perawatan rawat inapinainaawatan rawat jalan dan khusus seksi perawatan rawat jalan dan khusus dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi perawatan rawat jalan djalan dan khusus. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perawatan rawat jalan dan khususjalan dan khusus: penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi perawatan rawat jalan dan khusujalan dan khususjalan dan khusus mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi perawatan rawat jalan djalan djalan d. kepala bidanguangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang keuangan menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang keuangan yang meliputi seksi pendapatan, seksi pengeluaran dan akuntansi, penyelenggaraan rencana kerja bidang keuangan yang meliputi seksi pendapatan, seksi pengeluaran dan akuntanuangan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidangkeuangan, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidangidang keuangan, membawakan: seksi pendapatan, dan seksi pengeluaran dan akuntansi. dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang keuangan dapat melimpahkan subkegiatan pada seksieksi pendapatan menyelenggarakan fungsi:pendapatan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi dan akuntansi seksi pengeluaran dan akuntansi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengeluaran duaran dan akuntansi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengeluaran dan akuntansi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pengeluaran dan akuntansi, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengeluaran dan dan akuntansi. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi pengeluaran dan akuntansi mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pengeluaran d d dsoreang diatur dan ditetapkan oleh direktur. bagian kesebelas instalasi penetapan dan pembentukan tipe, jenis, nama, bentuk dan besaran instalasi pada rsud soreang diatur dan ditetapkan oleh direktur. bagian kedukemudian, bidang pelayanan keperawatan, bidangkepala bagian tata usah) tia salinan eka tncicalengka (raden dewi sartikraden dewi sartiketapan kelas rumah sakit umum daerah cicalengka milik pemerintah daerah kabupaten bandung provinsi jawa barat:(raden dewi sartikcicalengka raden dewi sartikcicalengka raden dewi sartiknetapan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rumah sakitperumusan dan penetapan rencana kerjakebijakan umum rsudetapkan kebijakan teknis, menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup rsuddan program peningkatan kapasitas sdm kesehatan. direktur, membawakan:. bagian kedua bagian tata usaha paragraftatausahaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala pengeloladan perlengkapan, subbagian kepegawaian dan pengembangan sdm, subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit, penyelenggaraan rencana kerja bidang pengelolaan tata usaha, meliputi subbagian umum dan perlengkapan,, subbagian kepegawaian dan pengembangan sdm, subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit, penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan penatalaksabidang pengelolaan tata usaha, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidangrogram peningkatan kapasitas sumber daya manusirogram pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan sert masyarakat dan lintas sector tingkat daerah kabupaten peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat kepalacc. subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit dan jabatan fungsional. kepala subbagian umum dan perlengkbagian umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusperlengkapan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja subbagian umum dan perlengkaphumasan dan informasi rumah sakit subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit. dipimpin oleh seorang kepala subbagian. kepala subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit.kehumasan dan informasi rsud. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit. menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian kehumasan dan informasi rumah sakithumasan dan informasi rumah sakit. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala subbagian kehumasan dan informasi rumah sakit. mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja subbagian kehumasan dan informasi rumah sakithumasan dan informasihumasan dan informasi rumah smedis paragraf kepala bidang pelayanan medis bidang pelayanan medis dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang pelayanamedis.elenggaraan perumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggaraan rencana kerjamedismedisfasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatanmedis dapat melimpahkan subkegiatan pada seksi. paragraf seksi pelayanan medis, mutu dan akreditasi seksi pelayanan medis, mutu dan akreditasi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pelayanan medis, mutumedis, mutu dan akreditasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan medis, mutu dan akreditasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan medis, mutu dan akreditasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan medis, mutu dan akredi, mutupelayanan medis, mutu dan akreditasi mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan medis, mutu dan akreditamedis, mutu dan akredmedis, mutus seksi penunjang medis dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seknunjang medis. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seks mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja sekperawatan dan penunjang non medis paragraf kepalaseorang kepala bidang. kepala bidang keperawatan dan penunjang noperawatan dan penunjang non medis. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang keperawatan dan penunjang non medisan penunjang nokeperawatan dan penunjang non medis, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang keperawatan dan penunjang non medis, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang keperawatan dan penunjang noperawatan dan penunjang nodan penunjang norawatan dan penunjang nodan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah. kepala bidang keperawatan dan penunjang non medis, membawakan: seksi pelayanan keperawatan, dan seksi penunjang non medis. dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang keperawatan dan penunjang non medis dapat melimpahkan subkegiatan pada seksi. paragraf seksi pelayanan keperawatan seksi pelayanan keperawatan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepalaperawatan. dalam melaksanakan tugas pokokperawatan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan keperawpelayanan keperawatan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan keperawperawnon medis seksi penunjang non medis dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penunjang non non medis. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penunjang nonnon medis, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi penunjang nonnon medis mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi penunjang nonnonondan keuangan paragraf kepala bidang perencanaan dan keuangan bidang perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang perencanaan derencanaan dan pengelolaan keuangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perencanaan dan keuangd: penyelenggaraan rencana kerja perencanadan keuanperencanaan dan keuangan, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang perencanaan dan keuangan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan ddidang perencanadan keuangan dapat melimpahkan subkegiatan pada seksi. kepala seksi perencanaan,eksi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sek, evaluasi dan pelaporan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi perencanaan, evaluasi dan pelapoencanaan,, akuntansi dan mobilisasi dana seksi pengeluaran, akuntansi dan mobilisasi dana dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengeluaran, akuntansi deluaran, akuntansi dan mobilisasi dana. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengeluaran, akuntansi deksi pengeluaran, akuntansi dan mobilisasi dana, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengeluaran, akuntansi d, akuntansi deksi pengeluaran, akuntansi dan mobilisasi dana mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pengeluaran, akuntansi d, akuntansi d, akuntansi dcicalengka raden dewi sartika) diatur dan ditetapkan oleh direktur. bagian kedelapan instalasi penetapan dan pembentukan tipe, jenis, nama, bentuk dan besaran instalasi pada rsud cicalengka raden dewi sartika) diatur dan ditetapkan oleh direktur. bagian kesembilan kelompoktata usaha mewakili direktur apabila direktur berhalangan dalam menjalankan tugasnybentukan rukun tetangga dan rukun wargrukun tetangga dan rukun warga merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa kelurahan, bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa kelurahantetapkan dengan peraturan daerah. kecamatan adalah bagianlurah adalah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. seorang lurah berada bawah dan bertanggung jawab kepadayang selanjutnya disebupd dan ditetapkan dengan peraturan desa. musyawarah desa yang selanjutnya disebut musesdes, swadaya masyarakat desa, dan atau apb ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan serta meningkatkan pelayanan masyarakatbentuk melalui musyawarah pengurus wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa. penduduk adalah warga negara indonesia t danketua yang diberi wewenang oleh dan atas nama dan rw. kop.wilayah desa adalah suatu wilayah yang kondisi tempat tinggal penduduknya berjauhan yang dibatasi oleh faktor alam berupa lahan pertanian perkebunan dan hutan. bab tugas dan fungsi dan bagian kesatu tugas dan dan ber kelurahhuruf dan melalui musyawarah mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa kelurlainnya, memfasilitas, menggali potensi swadayat, dan membantu sosialisasimfasilitasi hubungan antar penduduk wilayah kerja rw, membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan wilayah kerja rw: mengoordinasikan antar penduduk wilayah kerja rwmbantu kepala desarw. bab iii tata cara pembentukan, pemekaran dan bagian kesatu umum dan dibentuk atas prakarsa pemerintah desa kelurahan dan masyarakat. syarat pembentukan dan sebagaimana dimaksud pada meliputitetap yang dipilih setiap (lima) tahun sekali, memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan tidak berafiliasi kepada partai politik. dalam hal dan atau tidak mempunyai kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada (dua) huruf pengaturannya diatur oleh peraturan desa keputusan lurah. bagian kedua pembentukan, pemekaran dan penghapusan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan: lingkungan dapat dibentuk dengan terdiri dari paling sedikit (seratus lima puluh) kepala keluarga untuk wilayah desa dan paling banyak (dua ratus) kepala keluargasebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikecualikan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah desa, setiap pembentukan ditentukan luas dan batas wilayah kerjanya oleh pemerintah desa kelurahantugas, dengan dilengkapi daftar hadir dan nobulan, hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf dibahas melalui. disetiap komplek, asrama, perumahan atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk rt, perumahan atau tempat pemukiman berada, pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf dalam hal terjadi perluasan wilayah dan penambahan jumlah penduduk rt, dapat diadakan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas rt, pemekaran, penghapusan dan perubahan batas sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat d, penghapusan, dan perubahan batas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil musyawarah yang dihadiri dan ditanda tangani oleh (dua pertiga) jumlah kepala keluarga wilayah kerja rt,ditetapkanpenyampaian laporan peraturan desa keputusan lurah dan hasil musyawarah sebagaimana dimaksudtiga pembentukan, pemekaran dan penghapusan pembentukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dapat dibentuk paling sedikit terdiri dari delapan) untuk wilayah desa dan (sepuluh)untuk wilayah kerja desa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikecualikan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah desa yang pengaturannya diatur melalui peraturan desa, setiap pembentukan ditentukan luas danjabat serta dihampiri daftar hadir dan nobulan rapat. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf dibahas dalam,w: pembentukan sebagaimana dimaksud huruf disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan desa atau tempat pemukiman berada, dalam hal bertambahnya luas wilayah dan jumlah penduduk, dapat dilakukan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas rw, pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan deng dan perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil musyawarah yang dihadiri dan ditanda tangani oleh seluruh ketua dan (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga wilayah kerja rw:pengaturannya diaturan hasil muses musyawarah kelurahanmenyampaikan laporan beserta lampiran sebagaimana dimaksud padaempat persyaratan kepengurusan dan untuk dapat menjadi pengurus dan ataukelurahanpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat pertama sederajat, baik, jujur, adilrangkat desa, pengurus badan usaha milik desa, bpd dan jenis lkd lainnya, dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus atau rw, dan atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus atau yang usianya melebihi persyaratan batas usia (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada kepala deskepala desa lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebu) persenseluruh ketua dan tokoh masyarakat perwakilan dari (dua pertiga) setiap wilayah kerja rt. tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada sebanyak (tiga) orangdan pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan rt, rw, bpd, badan usaha milik desa dan lkd lainnya. bagian keenamrwatau pejabat yang ditunjuk untuk pemilihan pengurus rtterdiri atas: ketua, sekretaris:t, tahap pemilihan ketua rttt, bersumber dari dana masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat kepala keluarga, pendataan kepala keluarga sebagai pemilih setiap wilayah rtt, dan penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan ketua rt. penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data pemilih setiap rtt, cc. penentuan tempat dan penamaannya yang akan digunakan pemilihan ketuattt, dan menetapkan ketua terpilih setiap wilayah kerja rttt,t,tgian ketujuhmerintah desa kelurahandesa kelurahan atau pejabat yang ditunjuk untuk pemilihan ketua rww. panitia pemilihan ketua terdiri atas: ketua, sekretaris,w, tahap pemilihan ketua rwwsetiap wilayah rww, dan penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan ketua rw. penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data pemilih setiap rww, cc. penentuan tempat dan penamaannya yang akan digunakan pemilihan ketua rwwwrw.w, dan menetapkan ketua terpilih setiap wilayah kerja rwww:w:b masa bakti pengurus dan memegang jabatan selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh kepala desa lurahdan yang berakhir masa baktinya menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru. dalam hal pengurus atau pengurus habis masa baktinya ketua atau ketua wajib memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian dan penggantian pengurus serta melaporkan kepada kepala desa lurah paling lambat (dua) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan atau rw. bab pemberhentian pengurus atau pengurus atau pengurussebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau norma kehidupan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus dan sebagaimana pada (satu) diatur dalam peraturan desa bab jenis musyawarah dan jenis musyawarah dan sebagai berikut, musyawarah bulanan, musyawarah semester, cc. musyawarah tahunan, musyawarah insidental, dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk: memilih pengurus, menentukan program kerja, dan membasuh dan atau menangani permasalahan dilingkungan kerja dan atau rw. setiap keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara dihampiri daftar hadir dan nobulan. bab vii sumber pembiayaan sumber dana dan dapat diperoleh dari: turun atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat, swadaya dan gotong royong warga, dan bantuan anggaran dari pemerintahan desa kelurahan bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat. ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan, penggunaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada (satu) diatur dalam peraturan desa keputusan lurah. bab viii administrasi dan kelengkapan dan dalam melaksanakan tata kerja meliputi: buku induk penduduk tetap, buku penduduk sementara penduduk non permanen dalam daerahnon permanen dalam luar daerah dalam luar provinsi jawa barat, buku perkembangan penduduk, buku kas dan rw: buku surat masuk dan keluar, buku tamu, buku notulensi rapat kelengkapan rt rw meliputi: stempel rt rw, papan nama ketua rt ketua rw, kop surat rt rw, dan tata naskah surat. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan umum terhadap ketua dan atau ketua dilakukant. pembinaan keuangan ketuaketentuan lain lain pengurus dan atau pengurus dapat berhimpun dalam wadah sarana komunikasi forum atau forum yang diatur dalam peraturan desa. dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan atau bekerja sama dengan lkd lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, pengurus dan pengurus yang sudah terbentuk tetap menjalankan tugasnya sampai dengan.tdasekretaris daerah dapat melimpah:tata pemerintadministrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomilingkup administrasi kewilayahanlingkup otonomi daerahsejahteraan rakymental spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakatbina mental spirituallingkuplingkup kesejahteraan masyarakatanalis kebijakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana d:analis hukumhukum pada bagian hukum analis hukum adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, lingkup: produk hukum pengaturan, bantuan hukum, dan dokumentasi, informasi dan produk hukum penetapanlaksanakan tugas: lingkup produk hukum pengaturan,lingkup bantuan hukumlingkup dokumentasi, informasi dan produk hukum penetappembinaan penyusunan produk hukum penetapan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum penetapnalis hukum sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana:rja samkerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja samfasilitasi kerja sama dalam negerilingkup fasilitasi kerja sama luar negerilingkup evaluasi kerja samalayanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi bagian. analis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana, dan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian bumiperekonomilingkup pengendalian dan distribusi perekonomianlingkup perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecilanalis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksananalis kebijakan,administrasi pembanguusunan program, pengendalian program: dan evaluasi danyusunpengendalievaluasi dan pelaporanpengelola pengadaan barang jasangelola pengadaan barang jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa pengelola pengadaan barang jaslolaan pengadaan barang dan jasa. pengelola pengadaan barang jaspengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan. pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam sebagai ppt dan atau subkoordinatorpengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana. paragraf analis kebijakan pada bagian pengadaan barang dan jagelolaan layanan pengadaan secara elektroniklingkup pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasaanalis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksanasumber daya alalingkup sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hiduplingkup sumber daya alam energi dan airanalis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana: dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah. kepala bagian, membawakan: analis kebijakantata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan,tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaianlingkup perlengkapanttda. lingkup rumah tangga: melaksanakan urusan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah serta setdaanalis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksanaorganislingkup pelayanan publik dan tata laksanaanalis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksankepala bawahprotokol dan komunikasi pimpmunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpiomunikasi pimpinanlingkup dokumentasi pimpinanperencana, analis keuangan pusat dan daeraherencanaansetdlaksanakan tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan setdatdaerencanaan dan keuangkeuangan setdalaksanakan tugas:dilingkungan setda, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran lingkungan setda, dan melaksanakan system pengendalian interanalis kebijakan pada bagian perencanaan dan keuamenyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah( ip) setda, menyusun bahan evaluasi rencana kerja setdatda. analis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksanatdtdapemadam kebakaran dan penyelamatan, badan kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah, dan kecamatan, dan bagian kesejahteraan rakyat mengoordinasi pelaksanaan tugasmuda dan olah raga, dan dinas kebudayaan dan pariwisata.nas perdagangan dan perindustrian, dinas perhubungan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah, bagian administrasi pembangunan mengoordinasi pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dan dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dan bagian sumber daya alam mengoordinasi pelaksanaan dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, dan dinas ketahanan pangan dan perikanannas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, dan dinas perpustakaan dan arsip, dan bagian perencanaan dan keuangan mengoordinasi pelaksanaan tugasbab tata kerja bagian kesatu umum hal hal yang menjadi tugas pokok setda merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. setdatdattdatwan adalah setwprd setwantwtwtwasekretaris dprd melaksanakan program: program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprdjabatan fungsional. dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam sekretaris dprd dapat melimpahkan program kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga,yelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggaraan rencana kerjaumumsubbagian dan jabatan fungsionallayanan administrasi dprd, penyelenggaraan administrasi keanggotan dprd, fasilitasi fraksi dprd, fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dprd, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dprd. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd, peningkatan kapasitas dprd, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja dprd. bagian umum, membawakan: subbagian tata usaha dan kepegawaian, analis kebijakan, pranata hubungan dan kepegawaian, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian tata usaha dan kepegawaisetusun rencana dan program kerja subbagian subbagian tata usaha dan kepegawaian, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis setwan dan daerah: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasionallengkapanlengkapan dan rumah tangga, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perlengkapan dan rumah tangga. analis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana. paragraf pranata humas pada bagian umumhubungan masyarakat dan protokolhubungan masyarakat dan protokol, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja hubungan masyarakat dan protokol. pranata humas sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana. bagian ketiga bagian program dan keuangan paragraf kepalverifikasi, akuntansi dan pelapor: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggaraan rencana kerjagram dan keuangan, perencanaan dan penganggaran, verifikasi, dan akuntansi dan pelaporanrogramgramlayanan keuangan dan kesejahteraan dprd, penyelenggaraan administrasi keuangan dprd, penyediaan pakaian dinas dan atribut dprd, dan pelaksanaan medical check dprd. kepala bagian program dan keuangan, membawakan: perencana,ganggarganggaran, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perencanaan dan penganggaran, dansetwanrogram dverifikasi: dan akuntansi dan pelaporverifikasi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional verifikasi, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja verifikasi. lingkup akuntansi dan pelaporan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional akuntansi dan pelaporan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja akuntansi dan pelapojian perundang undangan, persidangan dan risalah, dan kerjasama daerahperumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggaraan rencana kerjaersidangan dan perundang undsidangan dan perundang undentukan peraturan daerah dan peraturan dprd, penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan perda, dan penyusunan tata tertib dprd. fasilitasi tugas, dan fasilitasi tugas pimpinan dprd. pembahasan kerja sama daerah, fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah, dan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi. kepala bagian persidangan dan perundang undangan, membawakan: perancang peraturan perundang undangan, bersalah legislatif, pranata humas:ancang peraturan perundang undangan pada bagian persidangan dan perundang undangan perancang peraturan perundang undajian perundang undangan. perancang peraturan perundang undncang peraturan perundang undangan sesuai dengan ketentuan. perancang peraturan perundang undangajian perundang undangan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kajian perundang undangan. perancang peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana. paragraf bersalah legislatif pada bagian persidangan dan perundang undangan bersalah legislatifsidangan dan risalah. bersalah legislatifbersalah legislatif sesuai dengan ketentuan. bersalah legislatifsidangan dan risalah, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja persidangan dan risalah. bersalah legislatif sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana. paragraf pranata humas pada bagian persidangan dan perundang undangkerjasama, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kerjasama. pranata humas sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana. bagian kelimafasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, dan aspirasi. dalam melaksanakan tugas pokokpenyelenggaraan rencana kerjaahasan kebijakan anggaran, pembahasan kua dan pas, pembahasan perubahan kua dan perubahan pas, pembahasan apbd, pembahasan apbd perubahan, pembahasan laporan semester, dan pembahasan pertanggungjawaban apbd. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan pemerintahan bidang, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok pokok pikiran dprd, dan pelaksanaan reses. pelaksanaan dan pengawasan kode etik dprd, penyusunan kode etik dprd, dan pengawasan kode etik dprd. kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, membawakan: analis keuangan pusat dan daerahfasilitasi penganggaran dan pengawaspenganggaran, dan fasilitasi pengawaspenganggaran: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi penganggaran, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja fasilitasi penganggaran. lingkup fasilitasi pengawasan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi pengawasan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja fasilitasi pengawasapranata humas pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasspirasispirasi, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja aspirasi. pranata humaskegiatan setwetwan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.iap pimpinan satuan organisasi lingkungan setwwtwtwwinspektor kabupaten bandunginspektur inspektorat daerah daerah dipimpin oleh seorang inspektur. inspektur sebagaimana dimaksud padainspekturdaerah daerah. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan inspekturinspektorat daerahdaeraherahdaerah pemerintah pada inspektorat daerah daerahinspektorat daerahgspektur melaksanakan program: program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. inspektur, membawakandalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam inspektur dapat melimpahkan program pada sekretariat, inspektur pembantu wilayah dan inspektur pembantu khususrumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pelayanan administrasi umum dan keuangan serta, evaluasi dan pelapor daerah bagian perencanaan, pelayanan administrasi umum dan keuangan sertasub tugas sebagai berikut: menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan rencana kerja inspektorat daerahdaerahserta'g . mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja lingkungan inspektorat daerah daerahngawasan, penyelenggaraan pengawasan internal,desyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, penanganan penyelesaian kerugian negara daerah, dan pengawasan dengan tujuan tertentu. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, dan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan. pendampingan dan asistensi, pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi: koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas. sekretaris, membawakan: perencana, sebagian administrasi umum dan keuangrencanaan, program kerja, pengelolaan administrasi inspektorat daerah, penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja inspektorat daerah, cc. pelaksanaan penyusunan rencana strategis inspektorat daerah,daerah, pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan data pelaksanaan tugas, pengumpulan, rekapitulasi dan kompilasi usulan program dan kegiatan untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan,j .. kepala subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok merencanakan,, administrasi kepegawaian lainnya dan melaksanakan ketatausahaan keuangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian administrasi umum dan keuang, penatalaksanaan dan ketatausaha dengan jabatan fungsional, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi inspektorat daerah, pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan teknis administrasi keuangan inspektorat daerah, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan inspektorat daerah, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian administrasi umuadministrasi umum dan keuangan, menyelenggarakan sub tugasadministrasi umum dan keuangan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian administrasi umum dan keuanganinspektorat daerah daerahaa. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, bb.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang keuangan, cc. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuagkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf, ff. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing masing, gg. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas, hh.menyela kegiatan staf lingkungan subbagian administrasi umum dan keu.kkdministrasi umusekretarialisis dan evaluasianalisis, evaluasi dan pelaporan, mengkoordinasikan dalam penyusunan analisis, evaluasi dan pelaporan, cc. mengkoordinasikan pelayanan administrasi analisis, evaluasi dan pelaporan, penyusunan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja lingkup subbagian analisis dan evaluasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja inspektorat daerah, pengkajian bahan dan petunjuk teknis pedoman tentang pendataan, pengolahan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan: dan penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan pelaporan ikhtisar hasil pengawasan. mw) analis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mengkoordinasikan pelaksana. bagian ketiga inspektur pembantu wilayah s d inspektur pembantu wilayah dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah. inspektur pembantu wilayahdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan inspektur pembantu wilayahwilayahstaf dan pejabat fungsional pembantu wilayahpelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada inspektur pembantu khususpelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahankhusus. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan inspektur pembantu khususpelaksanaan pengawasan, operasionalnya diselenggarakan oleh sekretariat, inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing masingm4) setiap pimpinan unit organisasi lingkungan inspektor, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada jabatan fungsional dan pelaksanpemandangan tugasnya. bab kepegawaian inspinspektorinspektornomor tahun tentang pedoman tugas, fungsi dan tata kerjaogan ilir provinsi sumatera selatan peraturan bupati ogan ilir nomor: tahun tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan ilir, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu menyelenggarakan pendidikan anti, bahwa dengan pendidikan antikorupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya pemerintah kabupaten ogan ilir dalam pencegahan tindak pidana korupsikorupsikabupaten ogan ilirkabupaten ogan ilir, danogan ilibelanja daerah kabupaten ogan ilir. widyaiswara adalah pegawai negeri sipilasn lingkungan pemerintah kabupaten ogan ilir. organisasi perangkat daerah adalah opd kabupaten ogan ilir. unit kerja pada opd adalah unit kerja atau subordinat perangkat daerah. bab ruang lingkup dan sasaran ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan antikorupsi meliputi: pendidikan antikorupsi, dan aksi antikorupsicc.orangtua dan komite sekolah, asn, pegawai bumi, dan masyarakat. bab iiimeliputi::, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan::snkepegawaian pengembangan sumber daya manusia kabupaten ogan ilir. program pelatihan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada jenisumiundangan. bab aksi antikorupsi bagi asn aksi antikorupsi bagi asn dilaksanakan melalui: kampanye antikorupsi, seminar dan lokakarya, cc. pembangunan zona integritasroadshow setiap opdkabupaten ogan ilir, dan cc.pembentukan kader antikorupsi setiap opd unit kerja pada perangkat daerah, dan pembentukan tim program pengendalian gratifikasi setiap opdbupati ogan ilir. bagian ketiga aksi antikorupsi bagi pegawai bumiopdfakta integritas bagi penerima bantuan dan atau hibah:kabupaten ogan ilir, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiadaerah kabupaten ogan ilir bersama opddaerah kabupaten ogan ilir:uni bupati ogan ilir, ilyas panji alam diundangkan indralaya pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten ogan ilir herman berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor dto. herman berita daerah kabupaten ogan ilir tahu |
bupati ogan komering ilir peraturan bupati ogan komering ilir nomor tahun.abi ketentuan umum dalam peraturan bupati ogan komering ili. #:desa add terbagi menjadi bagian yaitu add penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan bpd, add stimulan untuk dana kemasyarakatan, dan add operasional dan pembangunan desa. add penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd meliputi sebagai berikut penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat bpd. add stimulan untuk dana kemasyarakatan, meliputi sebagai berikut insentif lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disingkat lpm desa, insentif lembaga adat, insentif rukun tetangga rukun warga yang selanjutnya disingkat rt rw, insentif hansip, insentif karang taruna, insentif tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat tp pkk. rincian add operasional dan pembangunan desa untuk.asas merata adalah besaran alokasi dana desa dibagi sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal add):, asas adil. b.asas adil adalah besaran alokasi dana desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu, seperti jumlah penduduk sebesar y6, angka kemiskinan sebesar yo, luas wilayah sebesar dan indeks kesulitan geografis sebesar yo, selanjutnya disebut alokasi dana desa proposional add). prosentase pengalokasian secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada atas dibagi menjadi add sebesar 90y6 (sembilan puluh per seratus) dan add sebesar (sepuluh per seratus). penetapan rincian add operasional dan pembangunan desa, penetapan rincianalokasi dana desa ketentuan lebih lanjut mengenaiakan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati ogan komering ilir. (l) penyaluran add operasional dan pembangunandd operasional dan pembangunan desa dilakukan secara bertahap: tahap sebesar 50y6 (lima puluh per seratus), dan tahap sebesar 50y6 (lima puluh per seratus). badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) selaku bendahara umum daerah melakukan transfer alokasi dana desa add) tahap sebesar 50y6 (lima puluh per seratus) rekening kas desa pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan. kemudian kepala desa dapat melakukan penarikan alokasi dana desa add) tahap dengan menyampaikan persyaratan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dpmd) kabupaten ogan komering ilir. penyaluran add . penyaluran add operasional dan pembangunan tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan keuangan rfk) add operasional dan pembangunan desa yang sudah diteliti oleh tim fasilitasi dan verifikasi tingkat kecampenggunaan alokasi dana desa alokasi dana desa digunakan untuk belanja add penghasilan tetap kepala desa penjabat kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan bpd yaitu sebagai berikut penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa kepala desa penjabat kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap yang anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa). besaran penghasilan tetap kepala desa penjabat kepala desa dan perangkat desa ditetapkan melalui keputusan bupati. perangkat desa yang berstatus sebagai pelaksana harian plh), pelaksana tugas plt), menerima penghasilan tetap sebesar (lima puluh keseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan perangkat desa definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas. tunjangan bpd bpd diberikan tunjangan yang anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa). bpd menerima penghasilan tunjangan sesuai keputusan bupati. jumlah anggota bpd disetiap desa ditentukan oleh jumlah penduduk dan luas wilayah desa. (l) add stimulan untuk dana kemasyarakatan yaitu sebagai berikut insentif lembaga adat anggota lembaga adat diberikan insentif yang anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa). jumlah lembaga .du. bagi lembaga adat dalam desaanggota lembaga adat tetapkan melalui keputusan kepala desa dan register dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. besaran insentif anggota lembaga adat ditetapkan melalui keputusan bupati. insentif lpm anggota lpm diberikan insentif yang anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa).anggota lpm ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa dan dihembuskan register dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten ogan komering ilir. insentif rt rw rt rw diberikan insentif yang anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa). syarat pembentukan rt rw minimal kk, minimal rt: apabila kurang dari maka tidak bisa dibentuk rw: dusun minimal rw, apabila tidak ada maka dapatpembentukan rt rwhansip . naa insentif hansip anggota hansiphansip lintas ditetapkan sebanyak orang setiap desa. anggota hansip lintaskarang taruna pengurus karang taruna yang diangkattp pkkanggota tp pkk ditetapkan berdasarkananggota tp pkk diberikan insentif. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan add penghasilan tetap tunjangan perangkat desa dan insentif lembaga desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati ogan komering ilir. add operasional dan pembangunan desa. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya operasional perkantoran, diantaranya alat tulis kantor, benda pos, perjalanan dinas, pemeliharaan motor dinas, honor pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ppid), honor tim pengelola kegiatan pengadaan barang jasa yang selanjutnya tpk), honor operator . honor operator siskeudes, biaya foto copy, biaya cetak foto kegiatan, dan biaya operasional kantor lainnya. bidang pelaksanaan pembangunan desa, diantaranya membiayai pembuatan perbaikan sarana publik dalam skala kecil seperti sarana pemerintah desa, sarana perhubungan (seperti jalan dan jembatan), sarana pemasaran (seperti pasar desa), sarana pendidikan (seperti paud dan tk tpa), sarana kesehatan, dan sarana sosial lainnya, bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya kegiatan rapat desa, kegiatan penunjang program pokok pkkketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan add penghasilan tetap kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan bpd akan diatur dalam peraturan bupati ogan komering ilir. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan add stimulan untuk dana kemasyarakatan akan diatur dalam peraturan bupati ogan komering ilir. laporan add operasional dan pembangunan desa, adalah sebagai berikut: laporan semester pertama berupa laporan realisasi fisik dan keuangan rfk) apb desa selama (enam) bulan tahun anggaran berjalan, paling lambat akhir bulan juli. laporan akhir . ia, laporan akhir dari penggunaan add operasional dan pembangunan desa dibuat dalam laporan pertanggungjawaban add operasional dan pembangunkepada tim fasilitasi tingkat kecamatan secara bertahap. tim fasilitasi dan verifikasibupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten ogan komering ilir. setiap pengeluaran belanja atas beban add operasional dan pembangunan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. bendahara desa wajib memundang undangan perpajakan. surat pertanggungjawaban meliputi buku kas umum, buku pajak, buku bank, kwitansi dan nota pembelian, bukti foto lainnya. kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan add operasional dan pembangunan desa kepada bupati melalui camat. bab sanksi ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi add penghasilan tetap kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan bpd akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati ogan komering ilir. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi add stimulan untuk dana kemasyarakatan akan diatur dalam peraturan bupati ogan komering ilir. . sanatangan bupati ogan komering diundangkan kayuagung pada tanggal seruan sekretaris daerah ) perlu add ai"aw desa uraian anggaran akumulasi realisasi sisa pencairan anggaran sebelumnya jar lea jumlah bulan ini host osn jumlah s d bin lalu erna ana bana gee asa pra saldo bendahara |. scares unseen aesesesi aatetttn votasesas memesesmmamenbsanmssak milis kepala desa, ketua tim pelaksana desa, mengetahui nama nasa ketua tim fasilitasi tingkat kecamatan ana nip, den rank nun bupati ogan komering ilir, dinas pmd kab. oki (e) perlu add tan pagu add penghasilan add jonas pet tetap dan tunjangan berd jumlah alo kasi kecamatan nama desa penghasilan tetap yang diterima kepala stimulan untuk aa. onar dan perangkat dan tunjangan bpd gy na was i h&a bumi harapan sinar harapan mulya berguna pelajaran timur pulau gelanggang sumber hidup naa ding raya . imaribaya jpancawarna tanjung makmur . jka ayu labu bupati ogan komering ilir, dinas pmd kab. oki (e) perlu add "irbupati ogan komering ilir, diundangkan kayuagung pada tanggal sekretaris daerah kab perlu add lampiran peraturan bupati ogan komering ilir nomor: tahun tentang nn, tata cara pengalokasian alokasi dana desa untuk desa kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran besaran bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (alokasi dana desa) kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran ipa pengisian pagu add operasional pembangunan, teng ena jang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa jumlah alokasi kecamatan nama desa penghasilan "eng stimulan untuk operasional dan yang diterima kepala desa serta dana pembangunan per perangkat dan kem tunjangan bpd (an aan tanjung lubuk ular kapal tanjung merindu p0. tanjung baru iseritanjung . pengarahan p0. isukarami . isukamulya . pulau gantung poo bumi agung . ikotabumi . tanjung beringin poo. tanjung laga pin naya pagu add operasional pembangunan, insta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat jumlah alokasi ko. kecamatan nama desa aan dan tatap dapet aja dam yang diterima perangkat dan ana per tunjangan bpd "yo gg ag i ha nerooooaltp assoocool i0reso00| so00 mimik as. ro0 000p ro0 rp rp ara w kanoman ooooolp tools00000| rp came rp rp pulau gantung ulu pulau gantung darat rp hem raba sono ensoocoofap boss con ts0235 aran to0000| 000p mai rp112 sei.c1s.co0| tebe s75. h edm .s570001 h ebmmaii rp 7asc00| rp eurasia rp rada sir iron00 oran 1o0000| ame tos.sas.o0o| sirapoun uses0oooolap 1t2s1s. pemerintahan desa kepala desa serta ian per perangkat dan tan dua tunjangan bpd al e ea mevanaraa rp 1e1100000| apa adesua jremamanapancaana ono dona rp be2272000| acar dewa sora 156s00000| makam mora 170100o00| rp arca bak rp te1100000| ara ban 1a13000001 kamu tertooooo| rp ear wajar kara mom 1as100000| 1100s2000| okauberes rp tessoooool rp oou isomer deras kembanayasak .7ooo0o| rp oouop ora baru 1as70000o| masuk rp hye mma jkayuacuna ikijangulu o umara paru 155s00000| maarakeanan g pagu add operasional pembangunan, wah enak: pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kecamatan nama desa sg. tetap pan bap jin merana perangkat dan tan peran nana pos tunjangan bpd sea oww gag ag beom oamunowumuk 1sso0ooo| 10s0r4000| jpest nana, jae taro ioamootofrp tiegnao|w saran teu trp ter voodoo| tis00tool hias200o| rp emosi kak tun cawan rp to000000| woo pama rp tak 1i8.s21 ans memang rp riro io0000| waonoseama isi.i00000| 1ii rp ema enak eeasolk aren aaa te aan mela h p ampar too0oo| rp tone20001 t terusan 114s00000| t jerman rp wun java rp urusan menang rp152 rp yi7s90000| yi. ewoasrmu s00000| s2300000| pemokarsak penghasilan| add operasional pembangunan, neng pembinaan dan pemberdayaan masyarakat jumlah alokasi kecamatan nama desa penghasilan tetap mai sii yang diterima kepala desa serta bangunan perungjank gan dmnyuinkan desa tunjangan bpd log a aa 1irsooooo| rp siram abang rp toss00000| serang menang rp awam mnc ramranbincan 1o6s00000| rp uut rp ooh rp il198000| oo t suluran awan sesak 121s00000| t baru rp 115s00000| y swan namo iman terasa makanan u a erorowosetaran simpanamca tertooooo|p miss00ooo| rb ii6904000| atau beruang ls83000| pembinaan rp issn000| t harsono batu rp t roman utp t tas 1i3282000| t kara toss00000| t pemuda o0tool rp tis427000| oo t o ono selatan 1er to0ooo| rp 130s00000| ono tanjung rp 114so0000ol 1i7090000| arman. pemerintahan desa jaga kepala desa serta per perangkat dan dami tunjangan bpd a woo lag mg tu ju o tni eni tonga mine puisi pelanggan duren | berat ban ren | rp 1i1897000| y bomoamnarr o1month momo uasesoo w smeanomoasarti 1is74. tw ww metode seorang t rawmvturus .7cbooo| t u oma dua beras ses0a1.oo0| osman mio asasi taboo.ooo| rp t w own setara timur tas700000| rp 3e1 01s. inn rp 1t0276000| hmm rp i08s10001 hoki e53000001 item13. oo sen045. homo iio10so00l rp w port tayang 113s83000| mama i55s00000| tas60000| t bene issn00000| t w masa, 1i7s00000| pagu add penghasilan senin. pemerintahan desa kecamatan nama desa penghasilan tetap yee kepala desa serta a ban yee liang kemasyarakatan desa re igd oo ai g nm oo menggerus rima srconoona harus otr rp t franc otr rp ti o06000| onar around kemang rp rana man baku 135s00000| rp 117s00000| ima ses00000| rp naa e ale sala nee mar bumi trp tes.ooo| rp makanan ot rp rp tina ngo some akun rp rp rp vovmuiyo 1res00000| rp suro ore 1si.looooof rp pagu penghasilan tuna pagu add operasional pembangunan, pemerintahan desa kecamatan nama desa penghasilan tetap stimulan untuk operasional dan yang diterima kepala desa serta sal perangkat dan per tunjangan bpd kemasyarakatan . suka mulya bumi argo tulung harapan . kepayang tugu jaya tugu agung . sindang sari mekar jaya . ibumiarjo makmur po. cahaya makmur sumber makmur jar suparman tirta mulya . suka mulya . jaa mulya . marga tani . bandar jaya . mukti jaya srikaya baru . nusantara . ike mukti . inusakarta pnp sia ooosorsor jooosoreri anjooooorear asjocooosar ooosorses jooowozsir @ejooooosoe ofoooooozzi ax| wanamwavawivsamaa, oooeersos @iloooesrasi @wfooovoseir sjooooosesi okmmoas, ooozsezir anfooousooir joooooseer gsjoooooses obverse @iloooweosir |oooooseor @sfoooooresr ai) var avatara, oooseoee @rloooesozir jooooosrir |oooooreer anom owl oooserezr joooesosir derloooooezer aslooooocosi anasivoms, ooowerese @nfoooveeiti joooooeeor |ooooooeor dx) ngan donne ooveseor @rjoooeezisi joooooetir ax|oooooozr awmnvwol oooeoeiwe oooeoeoer oooooezit ax|ooooozeoe dx) saas won, ooosirese @rjooostooir |oooooeoor ooooozser visowvava, ooveszts joooseesir axjoooooezii arloooooessi dmwwaw vonis| salaam women looositwes looosioeii daloooooreci dajoooooresi dal dnvavawonns| ooogessis oo ) jooogezoti daloooooeeei dajooooosegi dal nwgamna| |ozz8eze odi loooziwoti dijooooosozi daloooooreei dal onvevsyonga| nya wis| bara suv ooz00sor gilooozortit dijooooososi dalooooori9gi dal vaawanvanya| 00o8s |ooo'ooz'pei ilmu ringan kode alasan aja malah oosozoz, jooososeri foooooseer axjoooooseor pranala, akan sana. binnnnnnn ann dnnsnnnn jnningnna dnonnnnnnnni dengan: enenennnannnnnn ennnnnnnnngnnnni, sensasi senongnnnnnnnnnnaa gdg ve3urban, xod vep yey3peron dena weprenorsezodo mun kemang ion bol verse3uog ehog bure wejeuredo sea ueunduwegurog tevoyse1od n3ed wenswudung jav ntu perawi penghasilan| add operasional pembangunan, sai aan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kecamatan nama desa penghasilan tetap papan yng kedua data.aha stimulan untuk operasional dan yang diterima perangkat dan dana tam per tunjangan bpd g my tg yo md usa makmur voodoo rp gading jaya rp. ana e a dna mas rp bea naa spb aung pesonoool so1lo00| s371t1. mereka asma merebak etiooooo| rp usulan asas00000| imam uut rp karang agung 185s00000| muara batu ners ie1.1o0000| urusan jawa rampung atau raba tembaga tebo to0s00000| datang uang add penghasilan tan pemerintahan desa ppp kecamatan nama desa tetap man oya yang diterima perangkat dan mena tenan agunan per tunjangan bpd kemasyarakatan ie doo simpancempat rp 14870o000| padang bulan eaa maan anon ipanauceper ho esa isvwoni tumpuk rp te1. rp sowoarge ryu 178s00000| isunoarketupak rp 1437o0000o| 11252500012p orak reponpone 170t00000| rp eruimsancan rp rp 124s00000| era. rp 160s00000| emanorimsa tert00000| rp sonomipask trp 1tee41.c00| o oromasunoarserusu ro ieriooooolrp rata sungai ask | rp eawraiararan uapiomakmu rp param ruu rp terioooool rp u uo ukesoncase rp rp uo sepak rp rp . paris raya rp situs alan telan pagu add operasional pembangunan, pemariotikan dana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kecamatan nama desa hampa kala mean tim ata kang perangkat dan dana har per tunjangan bpd masyarakat . . . . . pangkalan lampau (dealing rp erbonetata enc sunan :s00. rp rp trp rp e lo0000l nct 0001p dam iba s00. ama semak rp356 oma rp . ok jakrumei rp maa rp rp tema heran ame rossa sosok tap rancho reboot tah rerata pagu add penghasilan add operasional pembangunan, mendiang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kepala desa serta dana per pesangon gaj kem tan desa tunjangan bpd aga, orak sama ae o maman jaya matang sukadana snn hanya mas usa | ea ame wes, sea matang sar lesmana suarakan canada mulya tkp noinesai aan aya 1ea s00000| aya nya oou ssuargaya summer muara perincian jaya jas |mrsuyrraya oo ) |em bacan oo ) li. lema pena penghasilan| add operasional pembangunan, sedang nang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kecamatan nama desa penghasilan tetap mea kepala desa serta per perangkat dan ona pembangunan per tunjangan bpd xix tony sos trp sss00000| isis ooo slo001 asa t baba asal jera yana mara 1ses00000 rp ina bumi makmur eta e eno e eoeaala tanamola sasa rp52 ite rom rp152 rp rp bancana pera una r30 t10.s010ool rp ema mui mane rp oat mako rp182 rp rp avo metro rp rp pasurankmuk ro0000| rp t2618. rp aawaaww . . .u hee seat sreg mara osurseneruk 000l ro a11: puan rp wat bapa tool mroimc iba rp54 7o0000| rp rp vena 7o000ol rp rp ata ken adan pagu add operasional pembangunan, sada mita pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pan maan kepala desa serta dana per: perangkat dan daan tunjangan bpd gy oo | gdi ama makmur suka maju muara burial iya up rantau durian rp rp aun sari urwoasi 17o1cbooo| maa berniat ut rp suk makmur rp amu durian asli | rp toss45000| rp aaa apek tooooolp wars rp sas00000| ti0219000| mona metana rp horor re 1as100000| marga rp ing ema mmm seret tak ketapang rp those25000| mutvacuna rp rp anda tunggal berawa did ena da aaa agar hee naa na) men merang pagu add operasional pembangunan, sda undangan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat jumlah alokasi atan kas". stimulan untuk operasional dan yang diterima kepala desa serta dana pembangunan per perangkat dan tunjangan bpd hw i ahy tsg vg . bumi harapan . sinar harapan mulya iseriguna ipedamaran timur (pulau gelanggang c00| pop sumber hidup poo. gading raja po. mari tpancawarna . tanjung makmur . kayu labu total bupati ogan komering dinas pmd kab. oki (e) perlu addja. ea www aaa desa uraian anggaran akumulasi realisasi sisa ket pencairan anggaran sebelumnya jumlah bulan ini jumlah s d bin lalu jumlah s d bin ini saldo bendahara sex. cneereen raksasa ajaran entatten tesla penanaaaamaaesassasan perasaan kepala desa, ketua tim pelaksana desa, mengetahui tama rina etn neon nae ketua tim fasilitasi tingkat kecamatan cars oss0swerrosssasns09 nip nee ana nip bupati ogan komering ilir, dinas pmd kab. oki (e) perlu add . bagian hukum sekretariat daerah kabupaten ogan komering ilir f $ law read nota dinas kepada yth. bapak bupati ogan komering ilir dari kabar hukum tanggal januari nomor ind i perihal mohon penandatanganan draft peraturan bupati okihormat, bersama ini diajukan draft peraturan bupati ok! dari dpmd kabupatenurut penelitian draft peraturan ini sesuai tupoksi bagian hukum meneliti format materi dan tata naskah dinas serta pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai berikutsetelah diteliti oleh bagian hukum setda kabupaten ogan komering ilir. peraturan bupati ini teldesa.desa, peraturan daerah nomor tahun tentang desaerah tahun anggaran disarankan kepada bapak untuk menandatanganimikian kami aturan atas perkenan bapak kami ucapkan terkena kasih. kabar. hukum setda agus pajak sh, nip. ae, pemerintah kabupaten ogan komering ilir sap dinas pemberdayaan masyarakat dan desa jalan letnan warna jambi kayuagung telp. fax email nota penjelasan kepada yth bapak bupati ogan komering ilir ca. kabar hukum setda kabupaten oki dari kepala dinas pmd kabupaten oki nomor d.pmd bid iii tanggal januari hal permohonan koreksiersama ini kami sampaikanpenjelasan sebagai berikut: dasauntuk menetapkan peraturan bupati ogan komering ilir menetapkanuraian dalamini, ditetapkan besaran dana desa untuk setiap desa kabupaten ogan komering ilir berdasarkan asas merata adalah besaran add dibagi sama untuk setiap desa. asas adil adalah besaran add desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu. kesimpulan saran dengan peraturan bupati ogan komering ilir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. an. kepala dinas pmd kab. oki kabid pengelolaan keuangan, usaha ekonomi masyarakat dan aset desa, usman road, s.stp nip. |
rmaplikasi e planning dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan komering ulutan daerah yang terpadu dan terintegrasi: memogan komering ulu tentang aplikasi planning dalam penyusunan rencana pembangunxaplikasi e planning dalam penyusunan rencana pembangunan daerah paragraf persyaratan pengusulan kegiatan persyaratan pengusulan kegiatan melalui aplikasi planning, dilaksanakan dengan ketentuan pengusulan kegiatan yang berasal dari pengguna internal dilengkapi dengan: surat pengantar yang ditandatangani dan cap basah oleh kepala perangkat daerah, persyaratan untuk usulan kegiatan fisik, disertai dengan pagu indikatif, lokasi, status lahan, penerima manfaat, persyaratan untuk usulan kegiatan non fisik, disertai dengan pagu indikatif, lokasi, penerima manfaat, dan rancangan pra rencana kerja anggaran rka). pengusul. bagian kedua lai mekanisme pengusulan kegiatan perangkat daerah melakukan proses pada aplikasi planningdengan prioritas pembangunan daerah, target kinerja dalam rkd dan prioritas daerah dalam rpm kabupaten: mengesahkan usulan dalam senja perangkat daerah dengan surat keputusan kepala perangkat daerahkegiatan hasil reses dprd di input dalam aplikasi planning oleh admin pada sekretaris nden bagian ketiga mekanisme verifikasi usulan kegiatan verifikasi usulan kegiatan dimaksudkanrpm kabupaten,verifikasi usulan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: tahap kesatu,tan kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta 'interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan, tahap ketiga, verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra musrenbang dan musrenbang kabupaten, tahap keempat, verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir perangkat daerahyang dilengkapi dengan syaratusulles dan pemegang sektor penanggungjawab sektor adalah sekretaris dan para kepala bidang bappelitbangda selaku koordinator bidang. penanggungjawab sektor padaperangkat daerah selaku admin bidang, penanggungjawab sektor dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidangsei bab sih dan memilaancangan awal rkd, kesesuaian dengan tujuan, sasaran dan kebijakan perangkat daerah: kesesuaian dengan kewenangan daerah dan merupakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan dan, kesesuaian dengan kebutuhan, mendesak, nilai manfaat, kesesuaian anggaran sertaperubahan rkd dan senja perangkat daerah. babaplikasinil ogan komering ulu, kurang azis diundangkan baturaja pada tanggal, atol singa buana sekretaris daerah marmer alami ulu, k a berita daerahogan komering ulu.ogan komering ululun) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada ipjp nasional dan rpmogan komering ulu dan penyusunannya berpedoman pada ipjp kabupaten ogan komering ulu dengan memperhatikan rpm nasional, rpm provinsi sumatera selatatempuh dengan mendorong partisipasi masydesambangunplanning. pengguna aplikasi. informasi adalah hasilaplikadunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan input dalam aplikasi planning oleh admin kecamatan, kelurahan dan perangkat daerah, tujuan dan kedudukan bln bagian kesatu poni se! maksud dan tujuan peraturan bupati ini disusun dengan maksud untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dalam suatu sistem pengelolaan aplikasi planning. peraturan bupati ini disusun dengan ,: sistem pengelolaan sujawab aplikasi planning pengelolaan aplikasi planning menjadi tanggung jawab: kepala bappelitbangda sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi planning, kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan aplikasi planning, dan kepala sub bidang perencanaan dan pendanaan pada bappelitbangda sebagai penanggungjawab teknis aplikasi planning. bagian kedua pelaksana aplikasi planning pelaksana aplikasi planning adalah staf atau pejabat yang ditunjuk karena dinilai cakap dan mampu dalam menjalankan tugas tertentu. pelaksana aplikasi planning sebagaimana terdiri dari: administrator pusat yaitu pejabat yang bertugas untuk memberikan pertimbangan administratif dan teknis dalam pengusulan program dan kegiatan yang baru, tenaga teknis yaitu personil yang berpengalaman bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas menangani permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi planning, tenaga pendamping beranggotakan pelaksana pada bappelitbangda terdiri dari: super administrator bertugas menjaga keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi planning, koordinator bidang bertugas mengkoordinir penginputan usulan dari masing masing bidang dan melaporkan perkembangannya kepada penanggung jawab harian, admin bidang bertugas melakukan verifikasi input usulan program dan kegiatan baik dari musrenbang kecamatan maupun dari usulan perangkat daerah. penanggungjawab dan pelaksana aplikasi planning sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penanggungjawab dan pelaksana aplikasi planning, ditetapkan dengan keputusan kepala bappelitbangda. bagian ketig, dprd kabupaten, perangkat daerah dan desa kelurahan, akademisi, dunia usaha, grd masyarakat. pengguna aplikasi planning sebagaimana dimaksud pada menyampaikan usulan program dan kegiatan melalui aplikasi planning dengan ketentuan sebagai berikut pengguna internal bupati dan wakil bupati. dprd kabupaten. perangkat daerah dan desa kelurahan. pengguna eksternal akademisi dunia usaha. masyarakat dengan hak akses tertentu. pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam huruf mengakses aplikasi planning melalui kecamatan atau kelurahan terintegrasi dengan proses musrenbang. administrator pusat aplikasi planning dapat memberhentikan pengguna aplikasi planning, dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan aplikasi planning. bagian keempat pengelolaan aplikasi sekretariat bidang yang menangani perencanaan pada perangkat daerah. sekretaris perangkat daerah atau kepala bidang yang menangani perencanaan sebagai penanggung jawab harian. kepala sub bagian yang menangani perencanaan pada perangkat daerah selaku administrator perangkat daerah, administrator perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi planning lingkup perangkat daerahaplikasi planning pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dan disampaikan kepada kepala bappelitbangda. paragraf desa kelurahan pengelolaan aplikasi planning desa kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan desa kelurahan sudah diberikan pengetahuan aplikasi planning. lurah sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi planning. sekretaris desa kelurahan selaku administrator desa kelurahan tanggungjawab administrator desa kelurahan, yaitu melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi planning,desa kelurahan ditetapkan oleh kepala desa lurah dan disampaikan kepada kepala bappelitbangda. surat perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada kepala bappelitbangda pada permulaan proses perencanaan tahunan. tim pengelola aplikasi planning pada perangkat daerah dan desa kelurah, musrenbang desa kelurahan kecamatan, cc. forum perangkat daeraholeh kepala bappelitbangdatentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, kei pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan lgukepada masyarakat, bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan sejalan dengansistem transaksi penerimaan dan pengelumengingat:nn:erah kabupaten ogan komering ulu tahun nomor memutuskan: menetapkan:perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku penguna anggaran penggunaogan komering ulu. badan pendapatan daerah selanjutnya disingkat dengan benda adalah badan pendapatan daerah kabupaten ogan komering ulu. inspektorat kabupaten adalah inspektoratguna anggaran adalah penjabat pemegang kewenangan penggunan undangan. bab asas dan tujuan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan apbd dilaksanakan berdasar asas: efisien: keamanan, dan manfaatdalam penggunalaksanaan apbd memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi pelaksanaan apbdpelaksanaan apbd. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk mewujudkan transaksi non tunai dalam pelaksananon tunai pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten meliputi seluruh transaksi penerimaan kabupaten yang dilakukan bendahara penerima bendahara penerimaan pembantu: dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. bagian kesatu aga penerimaan . aro penerimaan kabupaten wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses transaksi non tunai. transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada untuk penerimaan kabupaten mulai dari rp. (satu juta rupiah) per transaksi. benda selaku koordinator penerimaan kabupaten melakukan persiapan, pembinaan dan membantu pengawasan atas pelaksanaan transaksi non tunai atas penerimaan kabupaten sesuai dengan kewenangannya. bagian kedua pengeluaran setiap pengeluaran kabupaten melalui apbd wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses transaksi non tunai. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada meliputi belanja tidak langsung belanja pegawai: belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dari kabupaten, belanja bantuan keuangan kabupaten, belanja bantuan keuangan kepada kelurahantransaksi non tunai belanja langsung sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pengeluaran mulai dari rp. (satu juta rupiah) per transaksi. transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada setelah dipotong pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. ak . mu' saldo uang tunai pada bendahara pengeluaran paling banyak sebesar rp. (sepuluh juta rupiah). setiap orang atau badan yang melakukan transaksi non tunai untuk belanja melalui apbd harus memiliki nomor rekening bank, dan sosialisasi bab vii ketentuan lain lain petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai diatur lebih lanjut oleh benda dan bad. pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam efektif dilaksanakan mulai tanggal januanuari bupati ogan komering ull, ryan azis diundangkan baturaja nga pada tanggal januari ' . sekretaris daerah kabupaten sering ulu, achmad farmingningkatan prestasi atlet olahraga pelajar secara baik dan benar dapat dilakukan pembinaan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dalam wadah kegiatan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar ppp) kabupaten ogan komering ulubupati tentang pendanpemuda dan olahragarta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan apbdkabupaten ogan komering ulu. pelatih olah raga profesional., dan internasional. pld sebagai wadah untuk menghimpun atlet dengan minat olahraga yang tinggi dengan potensi atau bakat untuk dikembangkan sebagai peningkatan prestasi olahraga tetapi tidak mengabaikan prestasi akademik. dalam pembentukan pld kabupaten harus berpedoman pada persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: persyaratan dan penentuan cabang olahraga, persyaratan dan penentuan siswa siswi atlet anggota pld, berstatus pelajar aktif dalam kabupaten, harus mengikuti seleksi diantaranya adalah tes kesehatan, psikosis, keterampilan, fisik, kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelenturan dan sebagainya, kriteria pertimbangan: kepribadian atau sikap disiplin, faktor postur tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, pajang tungkai, dan panjang lengan, persyaratan dan penentuan pelatih, persyaratan dan penentuan tempat latihan, persyaratan dan penentuan jadwal latihan, persyaratan dan penentuan uji coba, dan h.persyaratan dan penentuan pengelola. bab deskripsi tugas dan teknis pengelolaan pld bagian kesatu pengorganisasian untuk menyelenggarakan pld kabupaten, mempunyai mengorganisasi dan deskripsi sebagai berikut: struktur organisasi, personalia atau deskripsi tugas pengelola pld: pembina, penanggung jawab, ketua pelaksana, ketatausahaan, kepelatihan, akademik, kesehatan dan gizi, umum, dan siswa. bagian kedua teknis pengelolaan pld pld kabupaten memakai mekanisme pengelolaan kegiatan yang tersebut dibawah ini seleksi dan kualifikasi siswa dan pelatih, proses penyelenggaraan pembinaan prestasi penyusunan program latihan, jadwal kejuaraan masing masing cabang olahraga, menyusun program latihan dengan periodisasi, penjabaran latihan mingguan (mikrosiklus) dan harian dapat perbanyak dengan tes dan monitoring, kompetisi dan try out, dan administrasi latihan. promosi degradasi siswa atlet, pelatih dan pengelolaan pld. cabang olahraga yang dibina dalam pld kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cabang olahraga prioritas unggulan daerah, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan sosial kultur, mendapat dukungan dari masyarakat dan diprediksikan akan mengharumkan nama kabupaten dalam arena polda, kejurnas pelajar, porprov bahkan arena panas dan pon. pelaksana teknis kegiatan pld adalah dinas pemuda dan olahraga kabupaten yang mengacu pada peraturan daerah tentang pembentukan organisasi dinas pemuda dan olahraga kabupaten. dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten membentuk bidang teknis pld sebagai pelaksana kegiatan pld kabupaten berdasarkan keputusan kepala dinas pemuda dan olahraga kabupaten. bidang teknis pada pld kabupaten mempunyai tugas yang sangat vital, selain mengevaluasi untuk individu yaitu pelatih dari siswa atlet, mengkoordinir kegiatan latihan cabang olahraga, menyeleksi, dan rekomendasi pelatih yang akan melatih cabang olahraga dan bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab kegiatan pld kabupaten. atlet cabang olahraga anggota pld kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia tahun untuk siswa tingkat dan smp, berusia tahun untuk kelas sma atau sederajat, berbadan sehat, tidak terlibat narkoba dan tindak pidana lainnya, memenuhi antropometri yang ditetapkan sebagai berikut: tinggi badan untuk siswa tingkat smp: putra minimal putri minimal tinggi badan untuk siswa tingkat sma: putra minimal putri minimal berat badan ideal serasi dengan tinggi badannya. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten, induk cabang olahraga, dan koni kabupaten, diantaranya sebagai berikut: tes kesehatan, psikosis, keterampilan, dan fisik. mendapat dukungan orang tua wali siswa. pelatih dalam kegiatan pld kabupaten harus memiliki: sertifikasi kepelatihan minimal tingkat daerah, nasional, dan internasional disetujui dan direkomendasikan oleh pb pemprov lengkap cabang olahraga yang bersangkutan, pendidikan umum minimal sekolah menengah atas sma), mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program latihan dengan baik (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan), dan mempunyai dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh tim seleksi pelatih bidang teknis) pld kabupaten. pelatih tim pelatih pld kabupaten terikat kontrak kerja sama dengan dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten, mendapat gaji atau uang lelah sesuai dengan isi yang tertuang dalam kontrak kerja sama tersebut atas. standar gaji uang lelah yang berikan kepada masing masing pelatih kepala, asisten pelatih, ketua bidang teknis, koordinator pelatih fisik, koordinator pelatih teknik, koordinator bidang spam, dan ketua bidang program pld, disesuaikan dengan tingkat popularitas atau keunggulan cabang olahraga yang dilatih, tingkat sertifikasi yang dimiliki, prestasi yang dicapai dan atau mengikuti standar satuan harga yang diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pld kabupaten digunakan sebagai acuan dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten dalam menuangkan standar gaji atau uang lelah untuk pelatih tim pelatih cabang olahraga dan bidang teknis yang akan buat dalam penyusunan rka dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten. standar gaji atau uang telah pelatih tim pelatih dan bidang teknis akan dibuat setinggi tingginya didalam kegiatan pembibitan olahragawan berbakat atau pld pada dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten yang mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja. bab iii evaluasi dan pelaporan teknis pelaporan pada kegiatan pld kabupaten membuat laporan yang mencakup bidang bidang dalam evaluasi sebagai berikut bidang kepelatihan (tim teknis dan tim pelatih), meliputi biodata siswa dan pelatih, program latihan selama satu tahun, catatan hasil tes dan evaluasi pertiga bulan, dan catatan perkembangan prestasi (raport siswa atlet). bidang akademis (pengelola kegiatan), meliputi: catatan perkembangan pelajar siswa atlet, dan masalah yang muncul dari laporan pihak sekolah. bidang ketatausahaan (pengelola keuangan), meliputi semua hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan, dan laporan keuangan. bidang umum (pembina asrama), meliputi kondisi asrama dan makan atlet: permasalahan yang muncul asrama siswa, dan kondisi sarana prasarana. bagian kesatu evaluasi untuk melihat perkembangan dan kemajuan diklat pld kabupaten, setiap periode waktu tertentu dilakukan evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten terhadap berbagai faktor kinerja pld cabang olahraga yang berguna untuk menentukan kelanjutan pengelolaan pld cabang olahraga atau kelanjutan pelatih tim pelatih dan siswa atlet. bagian kedua pelaporan dalam pelaksanaan pld setiap periode tertentu tim bidang teknis diwajibkan membuat laporan kepada penanggung jawab kegiatan (pa) minimal kali pelaporan disetiap tahun, pelaporan pertama pada bulan juni dan pelaporan kedua bulan november. pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan latihan siswa atlet pelatih tim pelatih diwajibkan membuat laporan kepada pengelola kegiatan kpa pa) yang disampaikan melalui tim bidang teknis pld kabupaten. apbn). sumber pendanaan keolahragaan dapat juga diperoleh dari individu atau masyarakat umum. selain sumber sebagaimana dimaksud pada dan pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari kegiatan industri olahraga. sumber pendanaan keolahragaan dalam kegiatan pada dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd! kabupaten. bagian kedua alokasi pendanaan pendanaan dari apbd kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan pada penyelenggaraan pembinaan olahraga secara dini dan pengembangan olahraga prestasi kabupaten. pembinaan olahragawan berbakat tingkat pelajar kabupaten ogan komering ulu dimulai tingkat pra sekolah, sd, smp, dan sma. pld kabupaten sebagi wadah untuk menghimpun atlet cabang olahraga dengan minat olahraga yang tinggi dengan potensi bakat untuk dikembangkan melalui sebuah program yang terencana, teratur, dan berkelanjutan dalam manajemen dan administrasi oleh pengelola secara teknis oleh pelatih atau tim pelatih. bab pertanggungjawaban pendanaan penggunaan dana atau anggaran dalam kegiatan pld kabupaten ogan komering ulu wajib dipertanggung jawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran pa) dinas pemuda dan olahraga kabupaten ogan komering ulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. standar gaji atau uang lelah pelatih kepala, asisten pelatih, ketua bidang teknis, coord pelatih fisik, coord pelatih teknik, coord bid spam dan ketua bid program didalam kegiatan pld kabupaten ogan komering ulu dipertanggungjawabkan menurut standaratau anggaran dan standar gaji atau uang lelah sebagaimana dimaksud dalam dan dilaporkan dan atau diumumkan dan atau dituangkan dalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengawasan bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan diklat pld pada dinas kepemudaan dan olahraga kabupate(h oku yunior rina,sh.,m. pembina tingkat |
sanmemakan una dengan peraturan pemerintah nomor tahun aag.pan ogan komering ulu. bea yang bupati adalah bupati ogan komering ulu. pekgrsan pon keterangan: "tu per desa alokasi afirmasi per desa arapsnon berdasarkan data dari kementerian yang berwenang an) dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan ya,apb desa tahun anggarpenanam laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana lean ben kena ni!4ppanin yan.na desa tahap dari akun rsud tahuair bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa tfebruari bupati ogan komering kurang azis diundangkan baturaja man pada tanggal, februari senihomh tahi sekretaris daerah kabupaten nat ogan komering ulu, lwomiey achmad tarmizi berita daerah kabupaten ogan komering tahun nomordengan berlakulakukan penyesuaian nomenklatur, tipe dan struktur organisasi dinas perikanan, dinas pertanian dan dinas koperasi dan usaha kecildinasdaan daerah bidang koperasi usaha kecil dan menengah berita negara republik indonesia tahun nomor ):eusaha kecil dan menengah berita negara republik indonesia tahun nomor ):emorsusunan organisasi dan tata kerja dinas dinasdinaspembantuan. kepala dinas adalah kepala dinas kabupaten ogan komering uludinas kabupaten ogan komering ulu sebagai berikut dinas pendidikan:satuan polisi pamong praja, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dinas tenagail., dan dinas perdagangan dan perindustrian. bab iii dinas pendidikan bagian kesatundidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pendidikan. dinas pendidikan menyelenggarakan dinas pendidikan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas pendidikan terdiri dari: kepala dinas, sekretariattenagperencanaan, keuangan dan bmd, dan sub koordinatordari: seksi kurikulum dan penilaian paudni, seksi kelembagaan dan sarana prasarana paudni, dan sub koordinator peserta didik dan pembangunan karakter paudni. bidang pembinaan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam hurufub koordinator peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar. bidang pembinaan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam hurufub koordinator peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama. bidang pembinaan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pendidik dan tenaga kependidikan paudab dinas kesehatan bagian kesatukesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan. dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidangurusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan, informasi, dan humas, sub bagian keuangan dan pengolahan aset,dan sub bagian hukum, kepegawaian, dan umum. bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, sub koordinator promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan sub koordinatordalam huruf terdiri dariia. bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pelayanan kesehatan primer, sub koordinator pelayanan kesehatan rujukan, dan sub koordinator pelayanan kesehatan tradisional. bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari: sub koordinator kefarmasian, sub koordinator alat kesehatan dan part, dan sub koordinator sumber daya manusia kesehatan. bab dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsimempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dan tugas pembantuan.: bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya dan jasa konstruksi, bidang penataan ruang, bidang pertanperencanaan dan umum, dan sub bagian keuangan dan kepegawaian. bidang sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator perencanaan, sub koordinator pelaksanaan, dan sub koordinator operasi dan pemeliharaan. bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator perencanaan dan evaluasi, sub koordinator pembangunan,dan sub koordinator preservasi. bidang cipta karya dan jasa konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator penyehatan lingkungan perumahan plp) dan air minum, sub koordinator penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman, dan sub koordinator jasa konstruksi. bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator pengaturan dan pembinaan, sub koordinator pelaksanaan penataan ruang, dan sub koordinator pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. bidang pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator penguasaan dan pendayagunaan tanah: seksi penyelesaian sengketa tanah dan ganti rugi, dan seksi redistribusi tanah. bab dinas perumahan dan kawasan permukiman bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas perumahan dan kawasan permukiman merupakan unsur urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukimmenyelenggarakanumahan pelaporbagian kedua: bidang perumahan, bidang permukiman dan prasarana sarana dan utilitas umum psu): dan kawasan permukimrumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pendataan dan perencanaan perumahan, sub koordinator penyediaan dan pembiayaan, dan sub koordinator pemantauan dan evaluasi. bidang permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum psu) sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pendataan dan perencanaan permukiman, sub koordinator pencegahan dan peningkatan kualitas, dan sub koordinator prasarana, sarana dan utilitas umum psu). bab vii dinas sosial bagian kesatudinas sosial menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang sosial, pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, cc. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial: pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminansosidata, dan sub bagian ketatausahaan dan keuangan. bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator perlindungan sosial korban bencana alam: sub koordinator perlindungan sosial korban bencana sosial, dan sub koordinator jaminan sosial keluarga. bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia diluar panti dan lembaga, sub koordinator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan lembaga, dan sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator identifikasi dan penguatan kapasitas, sub koordinator pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulasi dan penataan lingkungan, dan sub koordinator kelembagaan kepahlawanan dan restorasi sosial. bab viii satuan polisi pamong praja bagian kesatuyang dipimpin oleh kepala satuan, yang berada. satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang undangan daerah, cc. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban: pelaksanaan kebijakan bidangpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatsub urusan ketenteraman dan ketertiban umumperundang undangan daerah, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perlindungan masyarakat, utd, dan kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi satuan polisi pamong praj sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator pembinaan dan pengawasan, seksi penyuluhan dan sosialisasi, dan seksi penyelidikan dan penyidikan. bidang ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari seksi operasi dan pengendalian, sub koordinator kesamaptaan, dan seksi kerjasama pelatihan dasar teknis. bidang perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari seksi tenaga perlindungan masyarakat, seksi bina potensi masyarakat, dan sub koordinator tata operasional perlindungan masyarakat. bab dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinasadam kebakaran dan penyelamat sub urusan kebakaran.pencegahan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan, cc. pembinaan dan pelaksanaan bidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati bidang pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan. bagian kedua: bidang pencegahan, bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamcegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari seksi pemberdayaan masyarakatdan pengawasan, dan seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran: bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari seksi operasi pemadaman dan investigasi, dan seksi penyelamatan. bab dinas tenaga kerja bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas tenaga kerja merupakan unsur urusan pemerintahan bidang ketenagakerjtenaga kerja mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan otonomi dan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan. dinas tenaga kerja menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaketenagakerja dinas tenaga kerja. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas tenaga kerja terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, bidang hubungan industrialtenaga kerjalatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pembinaan dan pengendalian pelatihan: sub koordinator peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan sub koordinator pemasangan.dari: sub koordinator penempatan tenaga kerja, sub koordinator pengembangan dan perluasan kerja dan transmigrasi, dan sub koordinator informasi pasar kerja dan bursa kerja. bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator persyaratan kerja, sub koordinator penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan sub koordinator lembaga hubungan industrial. babdan tugas bermenyelenggarakan fungsi d7 perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksan dinas: bidang pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan, penanganan kekerasan, dan perlindungan anamberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sub koordinator kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, dan hukum, dan sub koordinator kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga. bidang pencegahan, penanganan kekerasan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan, sub koordinator perlindungan anak, dan sub koordinator pemenuhan hak anak. bab xii dinas ketahanan pangan bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas ketahanan pangan merupakan unsur urusan pemerintahan bidang ketahanan paketahanan pangan. dinas ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis bidang ketahanan pangan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan,: bidang ketersedidalam huruf terdiri dari: sub koordinator ketersediaan pangan, sub koordinator sumber daya pangan, dan sub koordinator kerawanan pangan. bidang bidang distribusi dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam hurufbidang konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam hurufbab xiii dinas lingkungan hidup bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas lingkungan hidup merupakan unsur urusan pemerintahan bidang lingkungan hiduplingkungan hidupdinas lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis bidang lingkungan hidup, pelaksana dinas lingkungan hidup. bagian kedua: bidang penataan dan penataan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup plh), bidang pengelolaan sampah limbahan penataan plh sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengendalian dampak lingkungan, sub koordinator pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan sub koordinator penegakan hukum lingkungan. bidang pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengelolaan sampah, sub koordinator limbah b3, dan sub koordinatordari: sub koordinator pencemaran lingkungan, sub koordinator kerusakan lingkungan, dan sub koordinator pemeliharaan lingkungan hidup. bab xivmerupakan unsur urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipillaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan d dinas informasi administrasi kependudukan pihak), bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayandalam huruf terdiri daribidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator kelahiran, sub koordinator perkawinan dan perceraian, dan sub koordinator perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian. bidang pengelola informasi administrasi kependudukan pihak) sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator sistem informasi administrasi kependudukan siak), sub koordinator pengolahan dan penyajian data, dan sub koordinator tata kelola dan sdm tik. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daribab dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan unsur urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desmasyarakat desa mempunyai tugaspelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desamasyarakat dan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desanataan dan perencanaan pembangunan desa, bidang lembaga memasyarakat, usaha ekonomi masayarakat desa dan teknologi tepat guna ttg), bidang administrasi pemerintahan desa dan kerjasama antar desamberdayaan masayarakat dan desa sebagaimana dimaksud padaesa dan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator penataan desa dan desa adat: sub koordinator pengelolaan keuangan desa dan aset desa, dan sub koordinator perencanaan pembangunan desa. bidang lembaga kemasyarakatan, usaha ekonomi masyarakat desa dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari: sub koordinator lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, sub koordinator usaha ekonomi masyarakat desa, dan sub koordinator sumber daya alam desa dan teknologi tepat guna desa. bidang administrasi pemerintahan desa dan kerjasama antar desa. sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator administrasi pemerintahan desa, sub koordinator pengembangan kawasan pedesaan, sub koordinator kerjasama antar desa. bab ibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencann tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk danterdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang pengendalian penduduk, penyuluhan,, dan menggerakan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator advokasi dan menggerakan, sub koordinator penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, dan sub koordinator pengendalian penduduk dan informasi keluarga. bidang keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, sub koordinator jaminan pelayanan kb, dan sub koordinator pembinaan dan peningkatan kesehatan ber kb. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pemberdayaan keluarga sejahtera, sub koordinator bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia, dan sub koordinator bina ketahanan remaja. bab xvii dinas perhubungan bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas perhubungan merupakan unsur urusan pemerintahan bidang perhubupenyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubung dinas perhubu: bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana dan keselamataperhubudari: seksi lalu lintas: seksi angkutan, dan sub koordinator penguji sarana. bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: seksi prasarana, seksi keselamatan, dan sub koordinator pengembangan. bab xviiiurusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandimunikasi dan informatika, statistik dan persandian. dinas komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, pelaksan dinas komunikasi dan informatikabidang persandadalkeuangan, dan sub koordinator program dan pelaporan. bidang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sub koordinator pengelolaan opini dan aspirasi publik: dan sub koordinator konten dan pengelolaan media komunikasi publik. bidang aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, sub koordinator pengembangan dan pengelolaan aplikasi informasi, dan sub koordinator keamanan informasi dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah. bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: seksi statistik, sub koordinator penguatan kapasitas sumber daya komunikasi dan pengembangan teknologi informasi komunikasi: dan sub koordinator tata kelola pemberdayaan informatika. bidang persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: seksi persandian, sub koordinator hubungan media, dan sub koordinator data, evaluasi, dan pelaporan. bab xix dinas koperasi, usaha kecil dan menengah bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan unsur urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengahperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai tugasmikro dan kewirausahaan, pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kewirausahaan: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan kewirausahaan, pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, usaha mikro dan kewirausahaan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah: bidang pembinaan dan pengawasan koperasi, bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, bidang kewirausah, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada adaltata usaha, dan sub bagian keuangan dan penyusunan program. bidang pembinaan dan pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pemeriksaan. bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pemberdayaan dan pengembangan koperasi, seksi pengembangan sdm pengoperasian, dan seksi pengembangan koperasi baru dan peningkatan potensi usaha koperasi. bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro, seksi fasilitasi kemitraan dan akses pasar usaha mikro, dan seksi pendataan, fasilitasi perizinan, pendampingan dan konsultasi usaha mikro. bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan, seksi pemetaan potensi kewirausahaan, pembinaan dan pengembangan inkubator wirausaha, dan seksi peningkatan peran dunia usaha, industri dan pendidikan. baburusan pemerintahan dan pelayananumumbidang perencanaan, pengembangan iklim, pengendalian dan pelaksanaan. bidang perencanaan, pengembangan iklim, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, sub koordinator promosi penanaman modal,:dan sub koordinatordari: sub koordinator pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan investasi, sub koordinator pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan dan lingkungan hidup, dan sub koordinator pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengaduan dan informasi layanan, sub koordinator kebijakan dan informasi layanan, dan sub koordinator pelaporan dan informasi. bab xxmerupakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahragmudaan dan olahragadinas kepemudaan dan olahraga menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan teknis bidang kepemudaan dan olahraga, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umumkepemudaan dan olahraga, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas kepemudaan dan olahragalayanan kepemudaan, bidang kebudayaan olahraga, bidang prestasi olahraga, unit pelaksana teknis dinas utd),:dan dan keuangan, dan sub bagian umum dan kepegawaian. bidang layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pemberdayaan pemuda, sub koordinator pengembangan pemuda, dan sub koordinator infrastruktur dan kemitraan pemuda. bidang kebudayaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator olahraga pendidikan dan sentra olahraga, sub koordinator olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, dan sub koordinator kemitraan dan penghargaan olahraga. bidang peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pembibitan iptek dan tenaga keolahragaan, sub koordinator promosi olahraga dan olahraga prestasi, dan sub koordinator standarisasi dan infrastruktur olahragamerupakan unsur urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakarsipan dan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan dan tugas pembantuan dibidang kearsipan dan perpustakaan. dinas kearsipanurusan pemerintahan dan pelayanan umum: bidang pengelolaan kearsipan, bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, bidang perpustakarsipan dan perpustakaanadministrasi umum dan kepegawaian, dan sub koordinator perencanaan dan keuangan. bidang pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengelolaan arsip dinamis, sub koordinator pengelolaan arsip statis, dan sub koordinator sistem informasi layanan dan pemanfaatan arsip. bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pembinaan kearsipan perangkat daerah, sub koordinator pembinaan kearsipan non perangkat daerah, dan sub koordinator pengawasan kearsipan. bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pembinaan perpustakaan, sub koordinator perawatan dan pelestarian naskah kuno, dan sub koordinator sistem informasi dan layanan perpustakaan. bab xxiii dinas perikanan bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perikanan. dinas perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang perikanan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas perikanan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas perikanan terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang pengelolaan budidaya ikan bidang pemberdayaan perikanan, bidang pengolahan hasil perikngelolaan budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengembangan budidaya ikan, sub koordinator sarana dan prasarana budidaya ikan, dan sub koordinator kelembagaan perikanan budidaya. bidang pemberdayaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: seksi pengelolaan sumber daya ikan, seksi kewirausahaan dan pengembangan sdm, dan sub koordinator perizinan dan pengawasan sumber daya ikan. bidang pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator mutu dan pengembangan usaha perikanan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan seksi kelembagaan usaha perikanan. bab xxiv dinas pariwisata dan kebudayaan bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaanurusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pariwisata. dinas pariwisata dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi: dinas pariwisata dan kebudayaan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas pariwisata dan kebudayaan, terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang destinasi dan industri pariwisata, bidang pemasaran pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif, bidang kebudayariwisata dan kebudayaankoordinator perencanaan dan keuangan, sub koordinator hukum dan komunikasi publik, dan sub bagian umum, kepegawaian dan organisasi. bidang destinasi dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pengembangan daya tarik wisata, sub koordinator pengembangan kawasan pariwisata, dan sub koordinator pengembangan industri pariwisata. bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator strategi pemasaran dan brand pariwisata, sub koordinator promosi pariwisata, dan seksi riset dan analisis data pariwisata. bidang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator riset, edukasi, pengembangan sdm dan infrastruktur, sub koordinator akses permodalan dan pemasaran, dan sub koordinator fasilitasi hki dan hubungan antar lembaga dan wilayah. bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator cagar budaya dan museum, sub koordinator sejarah dan tradisi, dan seksi kesenian. bab xxv dinas pertanian bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pertanidinas pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas pertanian.at: bidang prasarana dan sarana pertanian, bidang tanaman pangan, bidang holtikultura, bidang perkebunan, bidang penyuluhan pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewkoordinator keuangan dan aset, dan sub bagian umum dan kepegawaian. bidang prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator lahan dan irigasi, sub koordinator pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian: dan sub koordinator pembiayaan dan investasi. bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator produksi tanaman pangan, sub koordinator pem. bidang hortikultura sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator produksi hortikultura, sub koordinator pembenihan dan perlindungan hortikultura, dan sub koordinator pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator produksi perkebunan: sub koordinator pembidang penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator kelembagaan penyuluhan pertanian, sub koordinator ketenagaan penyuluhan pertanian: dan sub koordinator metode dan informasi penyuluhan pertanian. bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sub koordinator benih, dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan p2hp). bab xxvi dinas perdagangan dan perindustrian bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian merupakan unsur urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian, yang dipimpin oleh kepala dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. dinas perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perdagangan dan perindustrian, serta perlindungan konsumen. dinas perdagangan dan perindustrian menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen, pelaksanaan administrasi dinas perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas perdagangan dan perindustrian terdiri dari: kepala dinas, sekretariat, bidang pengembangan perdagangan, bidang perindustrian, bidang kemetrologrdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada adalmbangan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri darisub koordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri p3dn). bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pembangunan sumber daya industri: sub koordinator sarana dan prasarana industri, dan sub koordinator pemberdayaan industri. bidang kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sub koordinator pelayanan tera dan tera ulang, sub koordinator bina sdm, dan sub koordinator pengawasan. bab xxvii unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi pada dinas kabupatendasarkan pada kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. unit pelaksana teknis dinasda dinas kabupatendinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuxxviii kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pejabat lingkungan dinas kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xxixsub koordinasi dan kepala utddinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing masing. setiap pimpindalamalammasing masing dinas kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati. bab xxndidiksubbab sub koordinator sub koordinator perencanaan, umum dan kepegawaian keuangan, dan bmd penyelenggaraan tugas pembantuan bidang bidang bidang bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan pembinaan sekolah dasar pembinaan lan menengah pembinaan ketenagaan nonformal seksi seksi seksi sub koordinator kurikulum dan penilaian kurikulum dan penilaian kurikulum dan penilaian mendidik dan tenaga paudni sekolah dasar sekolah menegah pertama pendidikan nonformal seksi seksi seksi seksi kelembagaan dan sarana kelembagaan dan sarana der kelembagaan dan sea pendidik dan tenaga prasarana paudni prasarana sekolah dasar pertama kependidikan sekolah dasar sub koordinator sub koordinator sub koordinator seksi peserta didik dan peserta didik dan peserta didik dan pendidik dan tenaga pembangunan karakter pembangunan karakter pembangunan karakter kependidikan sekolah paudni sekolah dasar sekolah menegah pertama menengah pertamaorganisasi peraturan bupati ogan komering ulu dinas kesehatansub koordinator subbab subbab program, informasi, dan keuangan dan hukum, kepegawaian, humas pengolahan aset dan umum ww o yub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator kesehatan keluarga surveilans dan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat imunisasi primer kefarmasian sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator promosi dan pencegahan dan pemberdayaan pengendalian penyakit pelayanan kesehatan alat kesehatan dan masyarakat menular sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator pencegahan dan kesehatan yangkongan, pengendalian penyakit pelayanan kesehatan sumber daya manusia olahraga tidak menular dan tradisional kesehatan kesehatan jiwaii dinas pekerjaan umum dan penataan ruangnan subbab subbab perencanaan dan keuangan dan umum kepegawaian bidang bidang bidang bidang bidang sumber daya air bina marga cipta karya dan jasa konstruksi penataan ruang pertanahan sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator perencanaan perencanaan dan penyehatan lingkungan perumahan pengaturan dan penguasaan dan evaluasi (plp) dan air minum pembinaan pendayagunaan tanah sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator seksi penataan bangunan dan pelaksanaan penyelesaian pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan penataan ruang sengketa tanah dan permukiman ganti rugi sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator seksi pengawasan dan operasi dan preservasi jasa konstruksi pengendalian redistribusi tanah pemeliharaan pemanfaatan ruangaturan bupati ogan komering ulu dinas perumahan dan kawasan permukimanperencanaan, data dan informasi publik ketatausahaan bidang bidang permukiman dan prasarana, perumahan sarana dan utilitas umum (psu) sub koordinator sub koordinator pendataan dan perencanaan pendataan dan perumahan perencanaan kawasan permukiman sub koordinator sub koordinator pencegahan dan penyediaan dan pembiayaan peningkatan kualitas sub koordinator sub koordinator prasarana, sarana dan pemantauan dan evaluasi utilitas umumdinas sosialkoordinator nan ketatausahaan dan program dan data keuangan bidang bidang bidang perlindungan dan jaminan pemberdayaan sosial dan sosial rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin sub koordinator sub koordinator sub koordinator perlindungan sosial rea anak dan identifikasi dan penguatan korban bencana alam dan lembaga kapasitas sub koordinator sub koordinator stub koordinator rehabilitasi sosial penyandang pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial disabilitas diluar panti penyaluran bantuan stimulasi korban bencana sosial dan lembaga dan penataan lingkungan sub koordinator sub koordinator sub koordinator rehabilitasi sosial tuna sosial dan kelembagaan kepahlawanan, dan jaminan sosial keluarga korban perdagangan orang restorasi sosialsatuan polisi pamong prajsat polegakan perundang ketentraman dan perlindungan undangan daerah ketertiban umum masyarakat sub koordinator seksi seksi pembinaan dan pengawasan operasi dan tenaga perlindungan pengendalian masyarakat seksi sub koordinator seksi bina potensi penyuluhan dan sosialisasi kesamaptaan masyarakat seksi seksi sub koordinator penyelidikan dan kerjasama pelatihan ora ional penyidikan dasar teknis masyarakatvii dinas pemadam kebakaran dan penyelam5ag umum dan kepegawaian program dan keuangan bidang bidang pengendalian operasi pencegahan pemadaman dan penyelamatan seksi seksi pemberdayaan operasi pemadaman dan masyarakat dan investigasi pengawasan seksi seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran penyelamatan plh. bupati ogan komering ulu, em)lampiran viii bagan susunan organisasi peraturan bupati ogan komering ulu dinas tenaga kerjasekretariat fungsional iii subang subang program dan umum dan kepegawaian keuangan bidang bidang bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja perluasan kesempatan kerja hubungan industrial sub koordinator sub koordinator sub koordinator pembinaan dan pengendalian pelatihan penempatan tenaga kerja persyaratan kerja sub koordinator sub koordinator sub koordinator peningkatan produktivitas pengambangan dan perluasan penyelesaian perselisihan tenaga kerja kerja dan transmigrasi hubungan industrial sub koordinator sub koordinator sub koordinator pemasangan informasi pasar kerja dan bursa lembaga hubungan industripemberdayaan perempuan dan perlindungan anakekretariat subbab sub koordinator umum dan kepegawaian program dan keuangan bidang bidang bidang pencegahan, penanganan bidang pemberdayaan perempuan kekerasan dan perlindungan anak o sub koordinator sub koordinator kereta gender dan pencegahan dan penanganan pemberdayaan perempuan kekerasan bidang ekonomi sub koordinator sub koordinator seksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang perlindungan anak sosial, politik, dan hukum sub koordinator sub koordinator seksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pemenuhan hak anak bidang kualitas keluarga plh. bupati ogan komering ulu,ketahanan parogram dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang ketersediasub koordinator sub koordinator ketersediaan pangan distribusi pangan konsumsi pangan sub koordinator sub koordinator sub koordinator penganekaragaman sumber daya pangan harga pangan konsumsi pangan sub koordinator sub koordinator sub koordinator kerawanan pangan cadangan pangan keamanan panganlingkungan hidups subbab umum dan kepegawaian program dan keuangan bidang bidang bidang pengendalian pencemaran pengelolaan sampah limbah penataan dan penataan plh dan peningkatan kapasitas dan kerusakan lingkungan hidup sub koordinator sub koordinator sub koordinator perencanaan dan kajian dampak lingkungan pengelolaan sampah pencemaran lingkungan sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengaduan dan penyelesaian sengketa limbah kerusakan lingkungan lingkungan sub koordinator sub koordinator sub koordinator penegakan hukum peningkatan kapasitas pemeliharaan lingkungan lingkungan lingkungan hidup hidupbebatuan bupati ogan komering ulu dinas kependudukan dan pencatatan sipil nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas dinas kepala dinas kabupaten ogan komering ulu sekretariat kelompok jabatan fungsional iii sub koordinator subbab subbab perencanaan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pelayanan pendaftaran pengelolaan informasi pemanfaatan data dan penduduk pelayanan pencatatan sipil administrasi kependudukan inovasi pelayanan sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator sistem informasi identitas penduduk kelahiran administrasi kerjasama kependudukan (siak) sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator pindah datang perkawinan dan pengolahan dan pemanfaatan data dan penduduk perceraian penyajian data dokumen kependudukan sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator perubahan status anak, pendataan penduduk kewarganegaraan dan tata kelola dan sdm tik inovasi pelayanan kematiii dinas pemberdayaan masyarakat dan deslembaga kemasyarakatan, usaha administrasi pemerintahan penataan dan perencanaan ekonomi masyarakat desa dan desa dan kerjasama antar teknologi tepat guna desa sub koordinator sub koordinator stub koordinator penataan desa dan desa lembaga kemasyarakatan administrasi adat dan lembaga adat desa pemerintahan desa sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengelolaan keuangan usaha ekonomi masyarakat pengembangan kawasan desa dan aset desa desa pedesaan sub koordinator sub koordinator sub koordinator perencanaan sumber daya alam desa dan pembangunan desa teknologi tepat guna desa kerjasama antar desav dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencan, subbab. umum dan kepegawaian program dan keuangan bidang bidang bidang pengendalian penduduk, ketahanan dan keluarga berencana penyuluhan dan menggerakan kesejahteraan keluarga sub koordinator sub koordinator sub koordinator advokasi dan menggerakan pengendalian dan pendistribusian pemberdayaan keluarga alat kontrasepsi sejahtera sub koordinator sub koordinator sub koordinator penyuluhan dan pendayagunaan pkb bina ketahanan keluarga balita, dan kader jaminan pelayanan anak dan lansia sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengendalian penduduk dan pembinaan dan peningkatan informasi keluarga kesehatan ber bina ketahanan remaja lowrhubusekretariat kelompok jabatan fungsional subbab subbab perencanaan dan kepegawaian dan umumub koordinator sub koordinator pengujian sarana pengembangan dinas komunikasi dan informatik koordinator sub koordinator umum dan program dan kepegawaian keuangan pelaporan bidang bidang bidang bidang informasi dan komunikasi publik aplikasi informatika statistik persandian sub koordinator sub koordinator seksi seksi pengelolaan dan panel aan pelayanan informasi teknologi informasi statistik persandian komunikasi sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator penguatan kapasitas pengelolaan opini pengelolaan aplikasi sumber daya hubungan media dan aspirasi publik informasi komunikasi dan pengembangan tik sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator keamanan informasi konten dan dan layanan sistem tata kelola data, evaluasi dan pengelolaan media komunikasi intra pemberdayaan pelaporan komunikasi publik pemerintah informatikai peraturan bupati ogan komering ulu dinas koperasi, usaha kecil dan menengahbab keuangan dan penyusunan tata usaha drogpami bidang bidang bidang bidang pembinaan dan pengawasan pemberdayaan dan pemberdayaan dan kewirausahaan koperasi perlindungan koperasi pengembangan usaha mikro sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator kelembagaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sdm perizinan pengembangan koperasi fasilitas usaha mikro kewirausahaan sub koordinator seksi seksi seksi pemetaan potensi keanggotaan dan pengembangan sdm fasilitasi kemitraan dan kewirausahaan pembina penerapan peraturan pengoperasian akses pasar usaha mikro dan pengambangan inkubator wirausaha sub koordinator seksi seksi seksi pendataan fasilitasi pengawasan dan pengembangan koperasi perizinan pendampingan peningkatan peran dunia saan baru dan peningkatan dan konsultasi usaha usaha industri dan potensi usaha koperasi pendidikan mikro pih. bupati ogan komering ulu, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum utd ttd. setda kabupaten oku, edward candra yunior syafarina, sh., pembina tingkat nip. lampiran xviii bagan susunan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuann sub koordinator subbab program dan keuangan umum bidang bidang bidang peran nan panai maa aan, penyelenggaraan pelayanan pengaduan, kebijakan dan penanaman modal perizinan dan non perizinan pelaporan layanan sub koordinator sub koordinator sub koordinator perencanaan dan pelayanan perizinan dan non pengembangan iklim perizinan penanaman modal pengaduan dan informasi penanaman modal dan investasi sub koordinator sub koordinator sub koordinator pelayanan perizinan dan non promosi penanaman modal perizinan pembangunan dan kebijakan dan tan formasi lingkungan hidup sub koordinator sub koordinator sub koordinator pelayanan perizinan dan non pengen jalan pelaksanaan perizinan ekonomi dan pelaporan dan informasi kesejahteraan rakyatxxi bagan susunan organisasi peraturan bupati ogan komering ulu dinas kepemudaan dan olahragaerencanaan dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang layanan kepemudaan kebudayaan olahraga peningkatan prestasi olahraga sub koordinator sub koordinator sub koordinator olahraga pendidikan dan pembibitan, iptek, dan pemberdayaan pemuda sentra olahraga tenaga keolahragaan sub koordinator sub koordinator sub koordinator olahraga rekreasi, promosi olahraga pengembangan pemuda tradisonal dan layanan dan olahraga khusus prestasi sub koordinator sub koordinator sub koordinator infrastruktur dan kemitraan dan standardisasi dan kemitraan pemuda penghargaan olahraga infrastruktur olahragabagan susunan organisasi lampiran dinas kearsipan dan perpustakasekretariat kelompok jabatan fungsional iii administrasi umum perencanaan dan dan kepegawaian keuangan bidang bidang bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip kearsipan perpustakaan sub koordinator sub koordinator sub koordinator pembinaan kearsipan pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah pembinaan perpustakaan sub koordinator sub koordinator sub koordinator pembinaan kearsipan non perawatan dan pelestarian pengelolaan arsip statis perangkat daerah naskah sub koordinator sub koordinator sub koordinator sistem informasi layanan dan sistem informasi dan pemanfaatan arsip pengawasan kearsipan layanan perpustakaan dinas perikanubbab sub koordinator umum dan kepegawaian program dan keuangan bidang bidang bidang pemberdayaan perikanan pengelolaan budidaya ikan pengolahan hasil perikanan sub koordinator sub koordinator seksi mutu dan pengembangan pengelolaan dan usaha perikanan pengembangan budidaya pemasaran hasil pengembangan budidaya ikan perikanan seksi sub koordinator seksi kewirausahaan dan pengembangan sdm kelembagaan perikanan kewirausahaan dan kelembagaan perikanan budidaya penerapan iptek sub koordinator sub koordinator seksi perizinan dan pengawasan sarana dan prasarana man sumber daya ikan budidaya kanan perikanan luh plh. bupati ogan komering ulu, ttd. salinan sesuai dengan aslinya edward candr koordinator subbab subbab perencanaan dan hukum dan komunikasi umum, kepegawaian dan keuangan publik organisasi bidang bidang bidang bidang destinasi dan industri pariwisata pemasaran pariwisata ekonomi kreatif kebudayaan sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengembangan daya tarik strategi pemasaran dan pen min yap nyi dan cagar budaya dan wisata brand pariwisata infrastruktur museum sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengembangan kawasan akses permodalan dan pariwisata promosi pariwisata pemasaran sejarah dan tradisi sub koordinator seksi subkoordinator seksi fasilitasi hki dan pengembangan industri riset den analis data hubungan antar lembaga kesenian dan wilayahi dinas pertan koordinator sub koordinator subbab perencanaan keuangan dan aset umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bidang bidang bidang prasarana dan sarana peternakan dan pertanian tanaman pangan hortikultura perkebunan penyuluhan pertanian kesehatan hewan sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator lahan dan irigasi produksi tanaman produksi produksi kelembagaan penyuluhan benih, bibit dan pangan hortikultura perkebunan pertanian prodpupuk, pestisida, pembenihan dan pembenihan dan pembenihan dan alat, dan mesin perlindungan tanaman perlindungan perlindungan ketenagaan naa lahan kesehatan hewan pertanian pangan hortikultura perkebunan sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengolahan dan pengolahan dan pengolahan dan kesehatan masyarakat hina pemasaran hasil pemasaran hasil pemasaran hasil obe dan veteriner dan pengolahan dan tanaman pangan hortikultura perkebunan pemasaran hasil peternakanana yunior syafarina, sh., pembina tingkat nip. bagan susunan organisasi lampiran xxiv dinas perdagangan dan perindustrgembangan perdagangan perindustrian kemetrologian sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengembangan perdagangan pembangunan sumberdaya pelayanan tera dan tera dalam negeri industri ulang sub koordinator sub koordinator sub koordinator pengembangan perdagangan luar negeri sarana dan prasarana industri bina sdm sub koordinator sub koordinator sub koordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (p3dn) pemberdayaan industri pengawaskapuas hulu peraturan bupati kapuas hulu nomor tahun tentang cetak biru (bule print) pengembangan e governmentperlu adanya sistem layanan pemerintahan melalui government, bahwa untuk dapat menyediakan informasi dan layanan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk pengelola dilingkungan pemerintah kabupaten kapuas huluetak biru blue print) pengembangan governmentgaperhatikan: kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten kapuas hulu provinsi kalimantan barat nomor setda ekon dengan badan pengkajian dan penerapan teknologi nomor kb bppt pemkab.kapuas hulu xii tanggal desemberapuas hulu provinsi kalimantan barat. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang cetak biru (blue print) pengembangan e government pemerintah kabupaten kapuas hulu bab ketentuan umum electronic government (e gov) adalah aplikasi teknologemasyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga lainnya secara online. bab tujuan pembuatan cetak biru dan aksi strategis e government kabupaten kapuas hulu dimaksudkan untuk memberikan panduan buku pengembangan government dengan ruang lingkup pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu. adapun tujuan pembuatan dokumen cetak biru ini adalah penyeragaman perencanaan pengembangan government lingkungan dinas instansi pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu standarisasi arsitektur maupun fungsi sistem aplikasi e government dinas instansi pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu memberikan landasan berpikir bagi pengembangan government kabupaten kapuas hulu yang komprehensif, efisien dan efektif mengintegrasikan dan menyusun pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi guna mengakomodasi pelayanan informasi masyarakat dan pelaku usaha bab iii sasaran sasaran atau target audience yang luas diharapkan dokumen ini dapat menjadi sebuah acuan dalam proses pengembangan maupun pelaksanaan government secara luas sehingga terjadi percepatan transformasi disemua kalangan masyarakat sebagai pengguna layanan, pemerintah sebagai penyedia layanan dan vendor rekanan sebagai pelaksana pengembangan, memfasilitasi: tersedianya data data dan informasi yang akurat sebagai bahan acuan kegiatan berbagai program pembangunan serta terciptanya kesinambungan pembangunan terbentuknya satu sistem infromasi manajemen pemerintah yang dapat diakses secara online dalam jam per hari membangun sistem informasi luas yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan efisiensi manajemen pemerintahan seperti berikut: internal instansi pemerintah kabupaten kapuas hulu antar pemerintah government to government, g to g) antar pemerintah pelaku bisnis government to business, g to b) antar pemerintah dengan masyarakat government to citizens, g to c) terbentuk sistem informasi elektronis pemerintah kabupaten kapuas hulu terciptanya satu pusat bank data data warehouse) dan standardisasi data serta sistem aplikasi pemerintah kabupaten kapuas hulu implikasi positif terhadap peningkatan ekonomi kabupaten kapuas hulu melalui pemberdayaan informasi yang dapat diakses secara online pada tingkat lokal regional maupun global. bab manfaat manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan pembuatan cetak biru government diantaranya adalah sebagai meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif tercapainya perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan tercapainya keselarasan antara pengembangan infrastruktur government dengan kebutuhan dalam memberikan layanan masyarakat secara efektif, efisien dan transparan.bab pembiayaan segala bentuk pembiayaan yang diakibatkan olehsejak tanggal diundangkan dan apabila terdapat beberapa kekurangan dan atau perubahan terhadap aturan yang ada maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam berita daerah kabupaten kapuas hulusma bupati ketapangorong motivasi kerja, gairah kerja dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil yang menangani pekerjaan dibidang keuangan, dipandang perlu memberikbeban kerja kepada koordinator pengelolaanbab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten ketapang. koordinator pengelola keuangan daerah adalah koordinator pengelola keuangan daerah kabupaten ketapangkabupaten ketapang dan bertindak sebagai bendahara umum daerah bud) kabupaten ketap5. pegawai staf adalah pegawai negeri sipil daerah atau calon pegawai negeri sipil daerah pada bagian keuangan sekretariat daertambahan penghasilan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada koordinator pengelola keuangan daerah kabupaten ketapang, ppid selaku bud kabupaten ketapang, kuasa bud dan pegawai staf pada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapang. beban kerja adalah beban pekerjaan dalam menyelesaikan tugas tugas yang dinilai melampaui beban kerja normalsekretariat daerah kabupaten ketapang dengan objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. bab iii pegawai penerima tambahan penghasilan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada koordinator pengelola keuangan daerah kabupaten ketapang. ppid selaku bud kabupaten ketapang kuasa bud kabupaten ketapang pegawai staf pada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapang. terhadap pns yang telah diterbitkan keputusan mutasi pindah oleh pejabat yang berwenang unit kerjbab besaran tambahan penghasilan besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada koordinator pejabatsebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini dan dibayarkan terhitung sejak tanggal januari bab persyaratan pemberian tambahan penghasilan, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diatas yang diberikan kepada pegawai staf pada bagian keuangan dengan kriteria sebagai berikut memiliki jabatan struktural, fungsional dan atau staf pada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapang. aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai staf pada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapang didukung bukti kehadiran absensi untuk setiap bulannya. tidak sedang dalam proses hukum atau peradilan. tidak sedang dalam masa pemberhentian pemberian gaji akibat keputusan kepala daerah karena lalai dalam menjalankan tugasnya. tidak sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari (satu) bulan. tidak sedang menjalani tugas belajar: dan tidak mengambil masa persiapan pensiun mpp). bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri diberikan tambahan penghasilan secara penuh dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan lamanya hari penugasan. pegawai staf yang tidak melaksanakan tugas selama (empat hari berturut turut dan atau (sepuluh) hari kerja dalam (satu) bulan tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang, tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan. bab. pembayaran tambahan penghasilan pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai staf bulan sebelumnya dengan pengecualian untuk bulan desember dibayarkan pada akhir bulan bersangkutan dengan menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai staf bulan berkenaan. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. bab vii pembinaan dan pengawasan pimpinan unit kerja secara hirarki wajib melaksanakan peraturan bupati ini dengan sebaik baiknya dan meningkatkan pengawasan melekat wasiat) serta melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, keputusan bupati ketapang nomor tahun tentang pemberian biaya jasa administrasi pada pengelola penyusunan dan pelaporan kas umum daerah kabupaten ketapangbir ketapang xx, edi ardiansyah' sh, penata tingkat lampiranaftar besaran tambahan penghasilan jabatan besaran paling koordinator pengelola keuangan daerah pejabat pengelola keuangan daerah kepala bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapang selaku kuasa bud) kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapang selaku kuasa bud) pegawai staf pada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapedi radian$syah, sh, penata tingkat |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.